Puncak HAN ke-42, Bupati Rudy Susmanto Dorong Anak Bogor Terus Berkarya dan Berprestasi

Puncak HAN ke-42, Bupati Rudy Susmanto Dorong Anak Bogor Terus Berkarya dan Berprestasi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa anak-anak merupakan generasi penerus sekaligus gambaran masa depan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2026, di gedung tegar beriman, Jumat (7/8/26).

Rudy Susmanto mengapresiasi berbagai penampilan dan kreativitas anak-anak Kabupaten Bogor yang ditampilkan dalam rangkaian peringatan HAN ke-42. 

Menurutnya, kreativitas, semangat, dan keberanian anak-anak menjadi modal penting dalam membangun masa depan bangsa. Melihat penampilan anak-anak yang luar biasa pada momentum Hari Anak Nasional ke-42, ia semakin yakin bahwa anak adalah masa depan bangsa Indonesia.

"Saat kita melihat anak-anak punya kreativitas dan semangat, maka masa depan bangsa Indonesia bisa kita lihat hari ini,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, kemerdekaan Indonesia ke depan akan dilanjutkan oleh generasi muda yang sejak dini telah dibekali pendidikan, karakter, kreativitas, serta nilai-nilai kebangsaan.

Dalam momentum bulan kemerdekaan, Rudy mengajak seluruh pihak, terutama keluarga dan sekolah, untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada anak-anak. Menurutnya, anak-anak perlu dikenalkan dengan perjuangan para pahlawan sebagai bagian dari upaya menjaga dan melanjutkan kemerdekaan.

“Di rumah maupun di sekolah, kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana memaknai hari kemerdekaan ini. Kita rayakan bersama, sekaligus mengenang para pahlawan dan pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Sussy Rahayu Agustini mengatakan seluruh rangkaian kegiatan HAN ke-42 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

“Semua kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari keinginan kita untuk mencapai Kabupaten Layak Anak,” ungkap Susy.

Ia menjelaskan, peringatan HAN ke-42 telah dilaksanakan sejak 23 Juli 2026 melalui berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah, lembaga, sekolah, hingga sektor swasta.

Kegiatan tersebut antara lain edukasi ke sekolah melalui program go to school dengan materi anti-perundungan, anti-kekerasan, serta penguatan kepercayaan diri anak.

Selain itu, berbagai fasilitas pelayanan publik dan sekolah turut menggelar kegiatan ramah anak, seperti lomba mewarnai, permainan tradisional, serta kegiatan edukatif lainnya.

“Sejak tahun lalu kita juga mendorong agar sekolah-sekolah menghadirkan permainan tradisional. Ini menjadi bagian dari upaya kita memberikan ruang bagi anak untuk bermain, belajar, sekaligus mengenal budaya,” katanya.

Pada puncak peringatan HAN ke-42, Forum Anak Kabupaten Bogor turut menghadirkan Festival Anak yang menampilkan berbagai kreativitas, di antaranya mendongeng, podcast, pembuatan video, melukis, menari, dan menyanyi.

Sebanyak sembilan peserta juga mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kreativitasnya. Susi menegaskan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak-anak Kabupaten Bogor untuk menunjukkan potensi sekaligus menyampaikan aspirasi mereka.

“Ini adalah ajang kreasi anak. Kita mengeksplorasi dan menampilkan bahwa anak-anak Kabupaten Bogor sangat kreatif. Forum Anak Kabupaten Bogor juga menyampaikan suara anak sebagai bagian dari upaya memastikan hak dan kewajiban anak terus diperhatikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan anak membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, organisasi, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor dan semua pihak, baik pemerintah, organisasi maupun perusahaan yang ikut berkolaborasi dan memeriahkan kegiatan ini. Kolaborasi ini penting untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Pastikan Penanganan Warga Terduga Keracunan MBG Berjalan Optimal

Rudy Susmanto Pastikan Penanganan Warga Terduga Keracunan MBG Berjalan Optimal. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto mendatangi Puskesmas Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (7/8) dini hari, untuk memastikan kondisi warga yang diduga mengalami keracunan makanan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memastikan seluruh warga mendapatkan penanganan medis secara optimal.

Rudy Susmanto mengungkapkan, dirinya langsung menuju Puskesmas Dramaga setelah menerima informasi mengenai adanya sejumlah warga yang diduga mengalami keracunan di wilayah Kecamatan Dramaga. Di lokasi, ia meninjau langsung kondisi para pasien sekaligus berkoordinasi dengan tenaga kesehatan terkait penanganan yang sedang dilakukan.

Bupati Bogor menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh warga yang terdampak. Karena itu, seluruh biaya pengobatan bagi warga yang diduga mengalami keracunan dipastikan ditanggung oleh Pemkab Bogor.

Pemkab Bogor juga terus memantau perkembangan kondisi seluruh pasien dan memastikan setiap warga yang menjalani perawatan memperoleh layanan kesehatan terbaik hingga dinyatakan pulih.

"Untuk pengobatan bagi yang terduga keracunan, semua ditanggung oleh Pemkab Bogor. Tentunya kami berikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," tegas Rudy.

Selain memastikan pelayanan kesehatan berjalan maksimal, Pemkab Bogor juga bergerak cepat melakukan langkah-langkah investigasi guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Sampel makanan telah diambil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 29 orang diduga mengalami keracunan makanan, terdiri dari 25 orang pasien lama dan 4 orang pasien baru yang masuk sejak pukul 07.30 WIB. Sebanyak 9 orang direncanakan dapat pulang pada pagi hari setelah kondisi kesehatan membaik. Sementara seluruh pasien tetap dalam pemantauan tenaga medis.

Berdasarkan hasil pemantauan tenaga kesehatan, sebagian besar pasien menunjukkan perkembangan yang baik. Mayoritas dalam kondisi membaik. Seluruh pasien terus dipantau oleh tenaga medis hingga dinyatakan pulih. (Dimas)

Share:

Read More

Pendampingan Lapangan Perkuat Kompetensi Ganis PH dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari

Pendampingan Lapangan Perkuat Kompetensi Ganis PH dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari. (Dok. Kemenhut)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Pontianak terus memperkuat pembinaan terhadap Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (Ganis PH). Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan dan memastikan implementasi pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak.

Langkah pendampingan langsung ke lapangan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menekankan pentingnya pembinaan berbasis bottom-up dan penguatan peran tenaga teknis sebagai benteng terdepan tata kelola kehutanan.

Menteri Kehutanan berkomitmen mewujudkan tata kelola hutan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi dengan memastikan seluruh perizinan serta operasional pemanfaatan hutan berjalan sesuai aturan. Melalui kepemimpinan Menhut Raja Juli Antoni, Kementerian Kehutanan tidak hanya berfokus pada fungsi pengawasan, tetapi juga mengedepankan pendekatan kolaboratif dan pembinaan berkelanjutan agar dunia usaha serta tenaga teknis kehutanan dapat tumbuh bersama menjaga kelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan lapangan kepada Ganis PH pada PT Wana Subur Persada, salah satu pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (06/08).

Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Tim BPHL Wilayah X Pontianak melalui pendampingan teknis, penguatan kapasitas, serta diskusi mengenai implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pelaksana Tugas Kepala BPHL Wilayah X Pontianak, Irwan Instanto Purwadi Damaryono menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas BPHL di lapangan harus memberikan nilai tambah melalui pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha maupun tenaga teknis kehutanan.

"Setiap pelaksanaan tugas BPHL di lapangan merupakan kesempatan untuk melakukan pendampingan, memberikan penguatan kapasitas, serta memastikan penerapan ketentuan teknis berjalan dengan baik. Pembinaan secara langsung di lokasi kerja memberikan manfaat yang lebih nyata karena berbagai permasalahan dapat dibahas berdasarkan kondisi aktual di lapangan," ujar Irwan.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pembinaan yang berkelanjutan agar Ganis PH tidak hanya memahami regulasi dan standar teknis, tetapi menerapkannya secara tepat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

Plantation Manager PT Wana Subur Persada, Sandhi Fernando menyambut baik pelaksanaan pembinaan tersebut sebagai bentuk pendampingan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan hutan.

"Kami menilai pendampingan lapangan ini mampu memperkuat profesionalisme Ganis PH sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan," tambah Sandhi.

Melalui kegiatan pendampingan lapangan, BPHL Wilayah X Pontianak juga memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dialog yang dilakukan secara langsung menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan arahan perbaikan secara berkelanjutan sesuai kondisi di lapangan.

"Pendekatan pembinaan yang terintegrasi dengan kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pendampingan diharapkan mampu menjadi media pembelajaran yang efektif bagi Ganis PH. Dengan demikian, tenaga teknis yang profesional, kompeten, dan adaptif dapat mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari, bertanggung jawab, dan berkelanjutan," pungkas Irwan. (Slamet)

Share:

Read More

Kemendikdasmen Dorong Satuan Pendidikan Bertransformasi Hadapi Perubahan Demografi

Kemendikdasmen Dorong Satuan Pendidikan Bertransformasi Hadapi Perubahan Demografi. (Dok. Kemendikdasmen)

Sukabumi, WaraWiri.net - Perubahan demografi, tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), serta dinamika penyelenggaraan pendidikan menjadi tantangan yang harus dijawab oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong satuan pendidikan terus bertransformasi dengan menempatkan peningkatan mutu sebagai fokus utama pengembangannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengelola satuan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Cisaat, Jawa Barat, Rabu (5/8).

Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini menuntut sekolah tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah peserta didik, tetapi mampu menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas.

"Era kita mengejar kuantitas sudah berlalu. Sekarang saatnya kita bergerak menuju mutu. Setiap satuan pendidikan harus memiliki visi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat tata kelola, serta membangun budaya belajar yang lebih baik," ujar Fajar.

Fajar menegaskan bahwa transformasi satuan pendidikan harus dimulai dari kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Kepala sekolah dituntut memiliki visi yang jelas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan dalam menghadirkan lingkungan belajar yang berkualitas.

Selain kepemimpinan sekolah, kualitas guru juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan kompetensi pendidik melalui berbagai kebijakan dan program peningkatan kapasitas agar mampu menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyoroti masih tingginya Angka Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah ATS terbesar di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak anak memperoleh kembali haknya untuk belajar. Pendidikan tidak hanya bertumpu pada jalur formal. 

"Semua jalur pendidikan perlu dioptimalkan agar anak-anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dapat kembali belajar sesuai dengan kebutuhannya," katanya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen terus mengembangkan berbagai layanan, termasuk pendidikan nonformal dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sehingga pendidikan dapat menjangkau peserta didik dengan kondisi dan latar belakang yang beragam.

Fajar menambahkan bahwa satuan pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Pemerintah pun terus memperkuat kolaborasi dengan penyelenggara pendidikan masyarakat agar semakin banyak praktik baik yang dapat dikembangkan di berbagai daerah.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan penyempurnaan sejumlah kebijakan, termasuk melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satu arah pembaruan tersebut adalah memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Menutup arahannya, Fajar menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin bermutu.

"Kalau kita ingin mutu pendidikan meningkat, maka kita harus bergerak bersama. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang semakin baik bagi anak-anak Indonesia," tutup Fajar. (Alif)

Share:

Read More

Semarak HUT RI Ke-81, Kalapas Tolitoli Buka Pekan Olahraga Pemasyarakatan

Semarak HUT RI Ke-81, Kalapas Tolitoli Buka Pekan Olahraga Pemasyarakatan. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tolitoli buka Pekan Olahraga Pemasyarakatan pada Jumat (7/8). Kegiatan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI) ini dibuka secara resmi oleh Kepala Lapas Tolitoli, Mansur Yunus Gafur.

Rencananya, cabang olahraga dan perlombaan yang akan dipertandingkan meliputi tenis lapangan, tenis meja, bola voli, lomba memasukkan paku ke dalam botol, balap karung, dan makan kerupuk putih. Seluruh pertandingan akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, dan nilai-nilai kebersamaan.

Yunus menyampaikan Pekan Olahraga Pemasyarakatan bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi program pembinaan kepribadian yang bertujuan membentuk karakter Warga Binaan melalui kegiatan yang positif, sehat, dan produktif.

"Melalui Pekan Olahraga Pemasyarakatan, kami ingin menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan rasa persaudaraan. Semangat kemerdekaan harus menjadi motivasi bagi seluruh Warga Binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play," harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, I Putu Artawibawa, menyampaikan Pekan Olahraga Pemasyarakatan merupakan salah satu media pembinaan kepribadian yang efektif dalam membentuk karakter positif Warga Binaan.

"Melalui kegiatan olahraga, Warga Binaan dilatih untuk memiliki sikap disiplin, sportif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan baik. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari proses pembinaan yang kami harapkan menjadi bekal bagi mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Kami berharap seluruh rangkaian pertandingan berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat positif bagi seluruh peserta," ujarnya.

Senada, Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemasyarakatan, Widy Prasetyo, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan dengan matang agar dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta.

"Kami berharap seluruh pertandingan berjalan lancar, menjunjung tinggi nilai fair play, serta menjadi sarana pembinaan yang positif dan menyenangkan bagi warga binaan," tuturnya.

Warga Binaan pun senang dengan diselenggarakannya Pekan Olahraga Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi hiburan yang positif sekaligus memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan sesama Warga Binaan maupun dengan petugas.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan dalam menyambut HUT Ke-81 RI. (Iqbal)

Share:

Read More

Sambut Hari Kemerdekaan, Lapas Namlea Gelar Bakti Sosial di TMP Nasluwing

Sambut Hari Kemerdekaan, Lapas Namlea Gelar Bakti Sosial di TMP Nasluwing. (Dok. Ditjenpas)

Maluku, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea gelar sosial bakti di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasluwing, Desa Ubung, Jumat (7/8). Kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut diikuti dengan antusias oleh seluruh jajaran Lapas Namlea dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI),

Kepala Lapas Namlea, Muhammad M. Marasabessy, menjelaskan pembersihan kompleks pemakaman merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kegiatan menyongsong HUT RI. Sehari sebelumnya, pihaknya juga membagikan sembilan bahan pokok kepada para santri.

"TMP ini dibangun sebagai pengingat bagi kita semua untuk terus menunjukkan penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Dengan membersihkannya, kita menunjukkan sikap hormat dan penghargaan atas jasa-jasa mereka yang telah berjuang demi kemerdekaan," tutur Marasabessy.

Hal senada disampaikan Kepala Urusan Tata Usaha, Yullian H. Tomasoa. Ia mengatakan Lapas Namlea siap menyambut HUT RI dengan berbagai kegiatan yang sarat makna kemerdekaan, baik yang melibatkan petugas maupun Warga Binaan.

"Masih akan ada berbagai kegiatan lainnya yang akan kami laksanakan, seperti pekan olahraga, donor darah, dan berbagai kegiatan seremonial lainnya," ujarnya. (Iqbal)

Share:

Read More

Ubah Stigma Tempat Pemrosesan Akhir, Menteri LH Ungkap Fasilitas Sampah Jadi Listrik Bakal Tertata Indah

Ubah Stigma Tempat Pemrosesan Akhir, Menteri LH Ungkap Fasilitas Sampah Jadi Listrik Bakal Tertata Indah. (Dok. Kemen LH)

Makassar, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memastikan kawasan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) akan jauh dari kesan kumuh dan bau. Menteri Jumhur mengilustrasikan fasilitas modern tersebut kelak akan tertata rapi dan indah, menyerupai sebuah pusat perbelanjaan atau mal.

Hal tersebut disampaikan Menteri Jumhur usai melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten/kota setempat. Pertemuan strategis ini turut dihadiri perwakilan perusahaan off-taker PT Semen Tonasa, guna membahas percepatan proyek PSEL Makassar dan penerapan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF).

Menteri Jumhur menepis anggapan masyarakat yang menyamakan kawasan PSEL dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) konvensional. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, fasilitas PSEL yang terletak di tengah kota justru tampil bersih dan estetis, didukung dengan operasional armada truk pengangkut yang higienis.

"Kalau PSEL sudah jadi, tidak akan ada bau sama sekali dan tidak seperti TPA yang selama ini dilihat masyarakat. Nantinya justru terlihat seperti sebuah mal yang bersih dan indah," ujar Menteri Jumhur.

Menanggapi rencana tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik kunjungan kerja ini. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyiapkan beberapa opsi lokasi lahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam tingkat kelayakannya oleh pemerintah pusat.

Terkait proses seleksi, Menteri Jumhur menyebutkan bahwa peserta lelang terdahulu memiliki keunggulan historis, meski penentuan akhir tetap bergantung pada hasil review menyeluruh. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan penetapan dapat berjalan cepat dalam waktu dekat.

"Kalau minggu ini sudah diputuskan lokasinya, minggu depan kita tetapkan. Selanjutnya dua atau tiga minggu sudah bisa ditetapkan pemenang tendernya," jelas Menteri Jumhur.

Inisiatif pembangunan PSEL di Makassar merupakan bagian dari program strategis nasional yang menyasar wilayah aglomerasi dengan timbulan sampah besar, mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten/kota di Indonesia. Bagi wilayah lain yang belum terjangkau program PSEL, KLH/BPLH telah menyiapkan alternatif penanganan mandiri melalui teknologi RDF. Melalui penerapan teknologi ini, sampah diolah menjadi produk biomassa atau pelet pengganti batu bara yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 

"Selain mengatasi masalah sampah, pihak yang membeli produk biomassa ini akan mendapat citra positif di mata internasional serta peluang perolehan kredit karbon karena ikut berperan menurunkan emisi," pungkas Menteri Jumhur.

Dengan kombinasi percepatan proyek PSEL berstandar modern dan pemanfaatan teknologi RDF bagi wilayah lainnya, pemerintah optimis persoalan sampah nasional dapat diselesaikan secara berkelanjutan sekaligus bernilai ekonomis. (Anggara)

Share:

Read More

Wamenpar: Wamena Punya Potensi Besar Jadi Destinasi Wisata Budaya Kelas Dunia

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa melihat langsung salah satu warisan budaya yang menjadi daya tarik utama Wamena, yaitu mumi yang berusia lebih dari 300 tahun di Desa Wisata Aikima, Kabupaten Jayawijaya. (Dok. Kemenpar)

Papua, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menilai Wamena memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata budaya dan agrowisata unggulan Indonesia. Potensi tersebut terlihat dari kekayaan tradisi masyarakat adat, warisan budaya, hingga produk unggulan lokal yang mampu menghadirkan pengalaman wisata autentik.

Kunjungan yang dilakukan pada Kamis (6/8) itu menjadi bagian dari upaya Kementerian Pariwisata dalam mendorong pengembangan destinasi yang berakar pada kekayaan budaya lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Perjalanan Wamenpar diawali dengan mengunjungi Desa Wisata Kumugima, salah satu destinasi yang dikenal luas di kalangan wisatawan mancanegara menghadirkan pengalaman hidup bersama masyarakat adat, mulai dari tradisi bakar batu, pertunjukan tari, hingga rumah adat honai yang masih lestari sehingga menjadi salah satu daya tarik utama wisata budaya di Wamena.

Desa ini menawarkan berbagai pengalaman autentik, mulai dari tradisi memasak makanan bakar batu, pertunjukan tari tradisional, hingga kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan rumah adat honai sebagai bagian dari warisan budaya yang terus dijaga.

"Senang sekali ini pertama kalinya saya datang ke Wamena. Tadi melihat Desa Wisata Kumugima, kemudian dilanjutkan mengunjungi mumi di Aikima. Saya sangat senang bisa melihat langsung potensi wisata yang luar biasa di sini, didampingi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati," ujar Wamenpar Ni Luh di sela-sela kunjungan.

Kunjungan kemudian berlanjut ke Desa Aikima, Kabupaten Jayawijaya. Di tengah bentang alam pegunungan yang asri, Wamenpar menyaksikan secara langsung salah satu warisan budaya yang menjadi daya tarik utama Wamena, yakni mumi berusia lebih dari 300 tahun yang hingga kini tetap terawat melalui tradisi dan kearifan masyarakat adat.

Mumi tersebut merupakan jasad Kepala Suku Wirafak Elosak yang diyakini hidup pada masa perang antarsuku. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, sebelum wafat Wirafak Elosak berpesan agar jasadnya diawetkan sehingga dapat dikenang oleh keturunannya sekaligus menjadi warisan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kini, mumi tersebut menjadi salah satu atraksi wisata budaya yang dikenal hingga mancanegara.

Daya tarik Wamena sebagai destinasi wisata budaya juga terlihat dari tingginya minat wisatawan asing. Saat berada di lokasi, Wamenpar berbincang dengan sejumlah wisatawan asal Italia yang mengaku sengaja memasukkan Wamena ke dalam rute perjalanan mereka setelah berkunjung ke Raja Ampat agar dapat menikmati keunikan budaya sekaligus menghadiri Festival Budaya Lembah Baliem.

"Saya sempat bertemu wisatawan dari Italia. Kami berbincang dan mereka mengaku sangat menikmati pengalaman berada di Wamena setelah dari Raja Ampat, kemudian melanjutkan perjalanan ke sini," kata Ni Luh.

Kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menunjukkan bahwa Wamena telah menjadi bagian dari perjalanan wisata Papua, khususnya bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman budaya setelah berkunjung ke Raja Ampat.

Selanjutnya, Wamenpar mengunjungi Workshop Noken Street Fashion untuk melihat secara langsung kreativitas para perajin noken khas Papua. Menurutnya, kerajinan tangan yang lahir dari tradisi masyarakat setempat merupakan bagian penting dari ekosistem pariwisata karena menghadirkan nilai budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia menilai Wamena memiliki kekuatan besar sebagai destinasi wisata budaya dengan kekayaan adat, tradisi, dan karya kreatif masyarakat yang masih terjaga. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan pengalaman wisata yang autentik sekaligus memperpanjang lama tinggal (length of stay) wisatawan.

Selain budaya, Wamena juga memiliki potensi agrowisata yang menjanjikan. Wamenpar meninjau kebun nanas di Kumugima serta kopi Wamena yang selama ini dikenal memiliki cita rasa khas dan telah menjadi salah satu komoditas unggulan Papua Pegunungan. Potensi tersebut dinilai dapat dipadukan dengan wisata budaya sehingga wisatawan memiliki lebih banyak aktivitas selama berada di Wamena.

"Jadi, saya pikir masih banyak pekerjaan rumah yang bisa kita kerjakan bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperpanjang length of stay wisatawan yang datang ke sini," ujar Ni Luh.

Menurut Wamenpar, kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menjadi kunci dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan.

Berbagai potensi, mulai dari wisata budaya, sejarah, alam, hingga agrowisata, perlu diintegrasikan menjadi pengalaman wisata yang utuh sehingga mampu meningkatkan daya saing destinasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan mengembangkan dan mengemas lebih banyak daya tarik wisata yang ada di sini, kita bisa meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata maupun agrowisata,” kata Wamenpar.

Ia juga secara langsung melihat potensi kopi, kemudian agrowisata nanas di Kumugima. “Kami ingin mendorong agar pariwisata tumbuh dengan bertumpu pada kekuatan budaya dan potensi lokal yang dimiliki daerah," kata Wamenpar.

Turut mendampingi Wamenpar Ni Luh dalam kunjungan tersebut Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Raden Wisnu Sindhutrisno serta Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere. (Remon)

Share:

Read More

Bappenas Resmi Buka Indonesia's SDGs Action Awards 2026, Ajak Seluruh Pemangku Kepentingan Tunjukkan Aksi Nyata Percepatan SDGs

Bappenas Resmi Buka Indonesia's SDGs Action Awards 2026, Ajak Seluruh Pemangku Kepentingan Tunjukkan Aksi Nyata Percepatan SDGs. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Kick Off Meeting Indonesia's SDGs Action Awards (SAA) 2026 secara daring, Kamis (6/8). Agenda yang telah dilaksanakan kelima kalinya ini mengusung tema "Aksi Nyata untuk Akselerasi Pencapaian SDGs Menuju 2030".

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy membuka rangkaian SAA 2026 dan menekankan target di 2030 dan komitmen terhadap SDGs harus segera diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. "Kita tidak lagi cukup berhenti pada komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi kebijakan, program, inovasi, layanan, model usaha, pembiayaan, dan kemitraan yang menghasilkan perubahan nyata," ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Penghargaan ini akan diberikan ke tujuh kategori pemangku kepentingan, yakni Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten, Organisasi Masyarakat Sipil, Filantropi, Perguruan Tinggi, Perusahaan Besar, serta Koperasi dan UMKM.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa SAA 2026 bukan hanya kompetisi untuk mencari program dengan anggaran terbesar atau publikasi terbanyak. “Praktik relevan, efektif, inklusif, berbasis bukti, berkelanjutan, dan berpotensi mempercepat pencapaian SDGs ini yang menjadi fokus pencarian dalam ajang ini. Melalui SAA 2026, Kementerian PPN/Bappenas mengajak seluruh peserta untuk mengubah pertanyaan dari apa yang telah dilakukan menjadi perubahan apa yang telah dihasilkan, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana dampaknya dapat diperluas,” imbuh Menteri Rachmat Pambudy.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menyampaikan bahwa agenda ini merupakan undangan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kembali perjalanan pembangunan berkelanjutan, mengenali berbagai solusi yang telah menghasilkan perubahan, serta memperkuat aksi bersama menuju 2030.

Deputi Teguh menyoroti tiga pesan utama tahun ini, yakni perlunya aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, akselerasi melalui pendekatan yang lebih efektif dan perluasan solusi yang terbukti, serta kolaborasi lintas sektor dengan tujuan bersama dan pembagian peran yang jelas.

"SDGs ini merupakan tanggung jawab kita bersama, kolaborasi semua pihak kita perlukan, bukan hanya sekadar jumlah institusi yang terlibat, tapi kita perlu menyamakan tujuan, membagi peran yang jelas, berkontribusi nyata, dan saling melengkapi satu dengan yang lain," tegas Deputi Teguh.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2022, SAA telah menjadi ruang apresiasi bagi pemerintah dan aktor nonpemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Pada penyelenggaraan tahun ini, SAA semakin diperkuat sebagai platform nasional untuk menemukan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan praktik-praktik yang benar-benar menghasilkan perubahan nyata.

Untuk kategori Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten, pelaksanaannya berkolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia melalui skema Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM), sebuah kolaborasi yang telah memperluas partisipasi pemerintah daerah sekaligus memperkuat upaya mengenali inovasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pendaftaran SAA 2026 dibuka mulai 5 Agustus hingga 14 September 2026. Seluruh pemangku kepentingan dari tujuh kategori dapat mendaftarkan program dan inovasi terbaik mereka. Informasi lengkap mengenai mekanisme dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui tautan sdgs-awards.bappenas.go.id. (Evi)

Share:

Read More

ESDM Tetapkan HBA Periode Pertama Agustus 2026 USD 124,44 per Ton, Turun 5,62 Persen

ESDM Tetapkan HBA Periode Pertama Agustus 2026 USD 124,44 per Ton, Turun 5,62 Persen. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) periode pertama Agustus 2026 sebesar USD 124,44 per ton. Angka yang menjadi dasar penghitungan Harga Patokan Batubara (HPB) itu turun 5,62 persen dibandingkan periode kedua Juli 2026, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penetapan dilakukan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. HBA tersebut berlaku pada titik serah Free on Board di atas kapal pengangkut atau FOB vessel.

Dibandingkan dengan HBA periode kedua Juli 2026 sebesar USD 131,85 per ton, nilai pada periode pertama Agustus turun USD 7,41 per ton, menjadi 124,44 USD.

Namun, secara tahunan, HBA periode pertama Agustus 2026 lebih tinggi dibandingkan periode pertama Agustus 2025 yang tercatat sebesar USD 102,22 per ton. Selisihnya mencapai USD 22,22 per ton atau disebut meningkat 21 persen.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengatakan penurunan HBA periode pertama Agustus 2026 dipengaruhi harga penjualan aktual yang digunakan dalam penghitungan.

"Turunnya harga penjualan batubara aktual pada transaksi penjualan batubara untuk tanggal pengapalan/penjualan sejak minggu kedua bulan Juni 2026, yaitu tanggal 8 Juni 2026, sampai dengan minggu pertama bulan Juli 2026, yaitu tanggal 7 Juli 2026, untuk pembayaran royalti pada aplikasi ePNBP Minerba," ujar Tri di Jakarta, Kamis (6/8).

HBA periode pertama Agustus 2026 digunakan sebagai dasar penghitungan HPB untuk batubara dengan nilai kalor lebih dari 6.000 kcal/kg GAR (Gross As Received). Dalam penghitungan selanjutnya, besaran HPB disesuaikan dengan kualitas batubara, antara lain nilai kalor, kandungan air, kandungan sulfur, dan kandungan abu.

Untuk masa berlaku 1-14 Agustus 2026, Kementerian ESDM menetapkan empat kategori harga acuan sebagai berikut:

1. HBA untuk 6.322 GAR sebesar USD 124,44 per ton, turun 5,62 persen dibandingkan periode kedua Juli 2026.
2. HBA I untuk 5.300 GAR sebesar USD 93,27 per ton, naik 3,75 persen.
3. HBA II untuk 4.100 GAR sebesar USD 65,48 per ton, naik 3,53 persen.
4. HBA III untuk 3.400 GAR sebesar USD 45,27 per ton, naik 0,42 persen. (Muh)

Share:

Read More

Hasil Penegakan Hukum ESDM Tambah PNBP Lebih dari Rp20 Miliar dari Lelang Batubara

Hasil Penegakan Hukum ESDM Tambah PNBP Lebih dari Rp20 Miliar dari Lelang Batubara. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencatatkan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di sektor pertambangan. Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM, negara berhasil memperoleh tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp20.976.670.000 dari pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) berupa komoditas batubara hasil penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran di sektor ESDM, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata melalui optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan aset negara secara akuntabel.

Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda melalui laman lelang.go.id, dengan PT Wisesa Janitra Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang pada 8 Juli 2026.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengatakan bahwa keberhasilan lelang ini merupakan bagian dari komitmen Ditjen Gakkum ESDM dalam memastikan setiap hasil penegakan hukum memberikan nilai tambah bagi negara.

"Keberhasilan lelang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM tidak berhenti pada proses penindakan. Kami memastikan setiap hasil penegakan hukum dapat dikelola secara profesional sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui PNBP," ujar Jeffri.

Objek lelang berupa satu paket komoditas batubara dengan total sekitar 76.742 metrik ton (MT) yang berada di 11 titik stockpile di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai ketentuan, pemenang lelang diberikan waktu paling lama 60 hari kalender atau hingga 10 September 2026 untuk melakukan pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan batubara dari seluruh lokasi penyimpanan.

Jeffri menegaskan bahwa Ditjen Gakkum ESDM akan terus mengawal seluruh tahapan pascalelang hingga proses pengeluaran batubara selesai dilaksanakan.

"Proses lelang bukanlah akhir dari rangkaian penegakan hukum. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar proses pengeluaran batubara dari seluruh lokasi stockpile berjalan tertib, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dalam pelaksanaan evakuasi batubara, Ditjen Gakkum ESDM juga akan terus berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta aparat penegak hukum di daerah guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan lelang Barang yang Dikuasai Negara (BDN) tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 162.K/HK.02/MEM.H/2026.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen Kementerian ESDM dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelanggaran di sektor pertambangan, tetapi juga mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Muh)

Share:

Read More

Menteri PAN-RB: Kolaborasi Jadi Kunci Mewujudkan Layanan Publik Terintegrasi

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Transformasi digital tidak akan berhasil jika hanya dibangun oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh ekosistem. Layanan pemerintah harus mengutamakan keberpihakan, mulai dari kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses layanan, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan. Memastikan layanan publik benar-benar terintegrasi, inklusif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi digital merupakan upaya membangun pemerintahan yang bekerja sebagai satu kesatuan, sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menghadirkan layanan publik yang lebih sederhana, aman, dan tepercaya.

"Tantangan kita hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih sederhana, terintegrasi, aman, dan dapat dipercaya," ujar Menteri Rini pada Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Menteri Rini, pelayanan publik harus dirancang mengikuti perjalanan hidup masyarakat, bukan mengikuti batas-batas kewenangan instansi pemerintah. Karena itu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, kelompok berpenghasilan rendah, hingga masyarakat dengan keterbatasan akses digital perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan agar transformasi digital benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan semua orang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digital bersama yang mencakup identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan. Fondasi bersama ini memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghadirkan layanan yang saling terhubung, memanfaatkan infrastruktur secara bersama, serta mempercepat inovasi tanpa membangun sistem yang terpisah-pisah.

Penerapan fondasi digital bersama tersebut telah diwujudkan melalui digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang menjangkau 38 provinsi dan 152 kabupaten/kota. Sekitar 67 persen wilayah implementasinya berada di luar Pulau Jawa, dengan cakupan sekitar 111 juta penduduk atau 36,6 juta rumah tangga.

Integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data yang aman berhasil memangkas proses verifikasi kelayakan bantuan sosial dari sekitar 75–200 hari menjadi hanya satu menit hingga enam jam. Biaya yang sebelumnya mencapai sekitar Rp150 ribu juga turun menjadi sekitar Rp10 ribu atau bahkan lebih rendah.

"Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari seberapa besar waktu yang dapat dihemat, biaya yang dikurangi, dan kemudahan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Menteri Rini.

Ia menambahkan bahwa transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan omnichannel melalui layanan tatap muka, layanan bergerak, kios mandiri, maupun layanan digital jarak jauh, sehingga setiap warga dapat mengakses pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisinya.

"Yang harus disatukan bukanlah kanal pelayanannya, melainkan proses bisnis, data, dan sistem yang bekerja di baliknya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang mereka pilih," jelasnya.

Menteri Rini mengajak seluruh ekosistem digital, baik dunia usaha, industri digital, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, hingga mitra pembangunan untuk menjadi bagian dari transformasi digital Indonesia. Menurutnya, layanan publik yang inklusif hanya dapat diwujudkan ketika mereka yang membangun kebijakan, mengembangkan teknologi, dan merasakan langsung layanan duduk bersama sejak awal.

Kolaborasi tersebut menjadi fondasi untuk memastikan transformasi digital tidak hanya menghadirkan teknologi yang semakin maju, tetapi juga pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat, mampu menjangkau setiap warga, membuka akses yang setara, dan memastikan tidak seorang pun tertinggal dari pelayanan publik. (Tedy)

Share:

Read More

Tahap Wawancara Zona Integritas Dimulai, Jadi Ruang Pembuktian Perubahan Nyata

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Pembangunan Zona Integritas (ZI) tidak berhenti pada pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Lebih dari itu, pembangunan ZI merupakan ruang pembuktian bahwa birokrasi mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi, memperkuat budaya integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ZI tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disiapkan atau keberhasilan melewati tahapan evaluasi semata. Ukuran sesungguhnya adalah bagaimana nilai-nilai integritas tumbuh dan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

“Zona Integritas bukanlah perlombaan mengumpulkan dokumen atau mengejar predikat. Yang kami nilai adalah apakah integritas telah menjadi budaya kerja, membentuk sistem organisasi yang mampu mencegah penyimpangan, mengelola risiko, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar Erwan.

Menurut Erwan, predikat WBK/WBBM hanyalah dampak dari proses panjang dalam membangun budaya integritas. Esensi sesungguhnya terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut hidup dalam keseharian pegawai, menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan, serta tercermin dalam pelayanan yang akuntabel dan transparan.

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nurhasni menyampaikan bahwa tiap tahapan dalam Evaluasi Implementasi Zona Integritas, termasuk tahap wawancara, merupakan bagian penting untuk memastikan perubahan yang dibangun berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, wawancara bukan sekadar menguji pemahaman unit kerja terhadap komponen penilaian, melainkan menjadi ruang pembuktian bagi setiap unit maupun satuan kerja.

"Melalui tahapan wawancara, kami ingin melihat bagaimana komitmen integritas diterjemahkan ke dalam praktik kerja sehari-hari. Bukan hanya bagaimana unit kerja menjelaskan dokumen, melainkan bagaimana perubahan tersebut menghasilkan tata kelola yang lebih akuntabel, pelayanan yang lebih berkualitas, dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya saat membuka kegiatan Evaluasi Zona Integritas Tahap Wawancara Evaluasi Unit Kerja secara daring, Rabu (5/8/2026).

Nurhasni menambahkan, pembangunan ZI juga menuntut kemampuan organisasi dalam mengenali dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Oleh karena itu, proses evaluasi turut mendalami bagaimana unit kerja mengelola risiko fraud, benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, hingga berbagai bentuk penyimpangan integritas lainnya sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan.

Lebih dari sekadar tahapan evaluasi, wawancara ini diharapkan menjadi ruang refleksi bagi setiap unit/satuan kerja untuk menilai sejauh mana komitmen integritas telah diinternalisasi. Sebab, integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang konsisten dan berkelanjutan.

Kementerian PANRB meyakini bahwa pembangunan ZI yang diimplementasikan secara konsisten akan mampu melahirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ZI bukan hanya ditandai dengan diraihnya predikat WBK/WBBM, melainkan dengan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani. (Tedy)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Kawal Aspirasi Korban Tumpahan Minyak Montara

Menkeu Purbaya Kawal Aspirasi Korban Tumpahan Minyak Montara. (Dok. Kemenkeu)

NTT, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (06/08). Salah satu agenda kunjungan kerja adalah menemui masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor. Kunjungan ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus meninjau perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih dirasakan hingga kini.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Menkeu juga mengunjungi Tablolong, Kabupaten Kupang, dan berdialog dengan masyarakat yang selama 16 tahun terakhir menghadapi berbagai konsekuensi akibat tumpahan minyak Montara yang terjadi pada tahun 2009. Pertemuan difokuskan untuk menghimpun berbagai masukan terkait kondisi masyarakat serta langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi. Menkeu mengaku telah mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan Montara sejak beberapa tahun lalu karena pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada tahun 2018, sehingga memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat terdampak.

"Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, permasalahan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak Montara tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Selama bertahun-tahun, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, aktivitas budidaya rumput laut terganggu, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan turut mengalami penurunan pendapatan.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Montara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Menkeu menegaskan bahwa pemulihan kondisi wilayah menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

Dalam dialog bersama warga, Menkeu juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengirimkan tim riset guna melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan sehingga ekosistem pesisir dapat kembali mendukung kehidupan masyarakat sebagaimana sebelum terjadinya pencemaran.

"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan" ujar Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga agar berbagai upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu. Dukungan itu diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, pertemuan juga menyoroti perkembangan penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Menkeu menegaskan pemerintah terus mengawal proses tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat. (Budi)

Share:

Read More

Cetak Pelatih Berkelas Dunia, Indonesia Gelar World Aquatics Certification Course di Bali

Cetak Pelatih Berkelas Dunia, Indonesia Gelar World Aquatics Certification Course di Bali. (Dok. Kemenpora)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerjasama dengan Pengurus Besar Federasi Akuatik Indonesia dan World Aquatics menyelenggarakan World Aquatics Certification Course for Youth Group Combination Swimming and Open Water Swimming (OWS) di Bali pada 2 hingga 8 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leny Kurnia, mengatakan prestasi olahraga tidak hanya ditentukan kualitas atlet, tetapi juga kualitas pelatih sebagai ujung tombak pembinaan.

"Atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, narasumber, dan tamu undangan. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia olahraga, khususnya pada cabang olahraga akuatik,” kata Leny.

Menurutnya, pelatih berperan penting dalam pembinaan atlet, mulai dari pencarian bakat, pengembangan kemampuan, hingga mengantarkan atlet berprestasi di level internasional.

Pelatihan bertaraf internasional ini, diikuti 20 orang peserta yang telah lolos seleksi pre-test yang dilaksanakan oleh World Aquatics. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga dipercaya sebagai hosting pada pelatihan pelatih Open Water Swimming Level Asia yang diikuti oleh 17 peserta yang berasal dari Asia dan Oceania termasuk Indonesia.

Leny mengatakan, Kemenpora RI terus memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan sebagai salah satu prioritas pembangunan olahraga nasional. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi pelatih yang mengacu pada standar nasional maupun internasional.

"Dengan semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui secara internasional, kita optimistis kualitas pembinaan atlet akan semakin merata, profesional, dan mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan bangsa,” tuturnya.

Pada pelatihan ini, World Aquatics menghadirkan Lee Yu Gary Tan sebagai instruktur utama dalam program Swimming Coach Age Group. Dengan pengalaman dan kompetensinya, Gary membekali peserta dengan materi yang disampaikan mencakup pengembangan teknik, perencanaan dan penyusunan program latihan yang efektif dan berkelanjutan, metode latihan modern, pendekatan pembinaan atlet muda, dan berbagai aspek penting dalam proses mencetak atlet berprestasi.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada PB Akuatik Indonesia atas proses seleksi yang objektif serta komitmennya dalam membangun sistem pembinaan pelatih yang berkualitas. Kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Lee Yu Gary Tan yang berkenan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik kepada para peserta,” ucapnya.

Selain pemberian materi di ruang kelas, para peserta juga menjalani praktik kepelatihan secara langsung. Melakukan simulasi kepelatihan, mengamati teknik atlet, menyusun program latihan, dan menerapkan metode pembinaan yang telah dipelajari. Pendekatan yang menggabungkan teori, diskusi, dan praktik ini diharapkan dapat membantu para pelatih menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara lebih konkret saat di lapangan.

Sebagai hosting penyelenggaraan International Open Water Swimming Course, dihadirkan Melanie Tantrum sebagai narasumber dari World Aquatics. Melalui program tersebut, para peserta mendapatkan pembelajaran mengenai pengembangan olahraga renang perairan terbuka atau open water swimming berdasarkan standar internasional.

"Penyelenggaraan kedua kegiatan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekosistem olahraga akuatik. Pengembangan prestasi tidak hanya diarahkan kepada atlet, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pelatih sebagai sosok penting dibalik proses pembinaan. Kualitas pelatih menjadi salah satu fondasi penting bagi lahirnya atlet Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

KPK Dorong Ekosistem Etik dari Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi

KPK Dorong Ekosistem Etik dari Sekolah Dasar Hingga Perguruan Tinggi. (Dok. KPK)

Bali, WaraWiri.net - Menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menjadi 34 serta Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2025 menjadi perhatian serius terhadap penguatan integritas nasional. Merespons kondisi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi secara menyeluruh, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Penguatan tersebut ditegaskan Wakil Pimpinan KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam rangkaian agenda Pendidikan Antikorupsi (PAK) bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, pimpinan perguruan tinggi, serta peninjauan implementasi PAK di SMAN 1 Kuta Selatan, Bali, Rabu (5/8).

“KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan terus memperkuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, memperkuat kapasitas guru, dosen, dan dinas pendidikan, menyusun bahan ajar, serta kolaborasi dan pendampingan,” tutur Ibnu.

Menurut Ibnu, pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Selain penindakan yang memberikan efek jera dan pencegahan yang memperbaiki sistem, pendidikan dinilai berperan membentuk karakter serta nilai integritas agar seseorang tidak memiliki kecenderungan melakukan korupsi. Karena itu, penanaman nilai tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak usia dini hingga memasuki dunia profesional.

Di tingkat perguruan tinggi, KPK terus memperkuat implementasi Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 yang menempatkan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kebijakan tersebut, seluruh perguruan tinggi didorong mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi, minimal pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), sekaligus meningkatkan kapasitas dosen agar mampu membangun iklim akademik yang berintegritas.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, KPK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merumuskan Panduan Pendidikan Antikorupsi 2025–2026 yang mengacu pada lima elemen kompetensi, yakni ketaatan terhadap aturan, konsep kepemilikan, menjaga amanah, pengelolaan dilema etis, dan pembangunan budaya antikorupsi. Kelima elemen tersebut diterjemahkan ke dalam sembilan nilai integritas yang dikenal dengan Jumat Bersepeda KK, yaitu Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

“Kami berharap dinas pendidikan selaku pembina sekolah, dapat mendampingi, mendukung, hingga memonitor evaluasi implementasi PAK termasuk mengimbaskan praktik baik ke sekolah binaan lainnya,” imbuh Ibnu.

Implementasi pendidikan antikorupsi tersebut telah diterapkan di SMAN 1 Kuta Selatan, salah satu sekolah yang mengikuti program Anti-Corruption Academy (ACA) dan memperoleh pendampingan KPK. Salah satu praktik yang dikembangkan adalah program ‘Lost and Found’ sebagai media pembiasaan sikap jujur dan menjaga amanah.

Sejak 2024 hingga Agustus 2026, program tersebut mencatat 265 laporan penemuan barang dan uang. Dari total uang temuan sebesar Rp3,1 juta, sebanyak Rp2,2 juta yang tidak diambil pemiliknya sesuai standar operasional prosedur (SOP) dalam jangka waktu tiga bulan kemudian disalurkan kepada panti asuhan dan warga yang sedang berduka.

Kepala SMAN 1 Kuta Selatan, Luh Made Sri Yuniati, menyampaikan bahwa pendampingan KPK telah membantu sekolah menerjemahkan nilai integritas ke dalam praktik keseharian peserta didik.

“Ini mendorong kami mengintegrasikan nilai integritas tidak hanya dalam pembelajaran, namun dalam tata kelola sekolah, kegiatan peserta didik, dan berbagai kebiasaan di kehidupan sehari-hari,” katanya.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan, KPK terus mendorong perluasan implementasi Pendidikan Antikorupsi di berbagai wilayah. Praktik baik yang telah berkembang di sekolah maupun kampus diharapkan dapat direplikasi secara lebih luas sehingga memperkuat budaya integritas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia dan upaya pencegahan korupsi di Indonesia. (Burhan)

Share:

Read More

Integritas Jadi Fondasi Ketahanan Energi, KPK dan Pertamina Perkuat Kapasitas Pengawas Internal

Integritas Jadi Fondasi Ketahanan Energi, KPK dan Pertamina Perkuat Kapasitas Pengawas Internal. (Dok. KPK)

Bandung, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PT Pertamina (Persero) memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor energi melalui penguatan kapasitas pengawas internal perusahaan.

Sebanyak 108 personel yang tergabung dalam Tim Penerapan dan Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari seluruh direktorat Pertamina mengikuti pelatihan intensif yang dirancang untuk memperkuat kemampuan mendeteksi, mencegah, dan mengelola risiko korupsi maupun penyelewengan dalam tata kelola perusahaan.

Penguatan kapasitas ini menjadi bagian dari strategi membangun sistem pengawasan internal yang semakin efektif pada sektor energi, mengingat Pertamina memiliki peran strategis sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung ketahanan energi nasional. 

Tata kelola yang berintegritas dinilai penting untuk meminimalkan risiko praktik suap, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan dan pelayanan publik.

Dalam pembukaan Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Batch I di Hotel Patra Bandung, Kamis (6/8), Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa penguatan integritas di lingkungan BUMN harus berjalan seiring dengan penguatan sistem pengawasan internal sebagai fondasi keberlanjutan bisnis.

“Posisi ini menjadi salah satu entitas dengan risiko korupsi dan gratifikasi tinggi. Integritas berperan mencegah kebocoran tersebut, baik secara sistem maupun individu pegawai dan manajemen,” tegas Yonathan.

Pelatihan yang diinisiasi oleh Fungsi Compliance dan Pertamina Corporate University (PCU) bersama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK tersebut dirancang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum tindak pidana korupsi, tetapi juga membekali peserta dengan kompetensi praktis dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko integritas.

Materi pelatihan mencakup teknis delik tindak pidana korupsi, manajemen risiko korupsi, simulasi menghadapi godaan dan dilema integritas, hingga edukasi mengenai pola hidup sederhana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapan auditor internal dalam menjalankan fungsi surveillance secara objektif sekaligus memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001 SMAP).

Sebagai informasi, pelatihan dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu Batch I pada 6–7 Agustus 2026 dan Batch II pada 10–11 September 2026. Seluruh materi disusun selaras dengan kebutuhan penguatan kompetensi teknis pekerja berdasarkan Kompetensi Teknis Pertamina 2023.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF), sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, mitra bisnis, investor, dan regulator terhadap integritas perusahaan.

Kolaborasi ini juga memperkuat sinergi antara KPK dan Pertamina dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan di lingkungan BUMN.

“BUMN yang bersih dan berintegritas akan mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya energi nasional, serta memperkuat kepercayaan investor dan mitra strategis domestik maupun global,” imbuh Yonathan.

Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal secara berkelanjutan, KPK dan Pertamina mendorong tata kelola perusahaan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Langkah ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan sektor energi nasional sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan BUMN yang bersih dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (Burhan)

Share:

Read More

Bupati Bogor Perkuat Peran Camat untuk Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bupati Bogor Rudy Susmanto menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat se-Kabupaten Bogor. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam arahannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa kecamatan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Karena itu, camat dituntut mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Kecamatan adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menaruh harapan kepada kita. Karena itu, mari bekerja dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya," tegas Rudy.

Ia juga mengajak seluruh camat untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Menurut Rudy, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga oleh komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran di tingkat kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap terbangun kesamaan visi dan langkah antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan, sehingga berbagai program prioritas dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. (Rizal)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Dorong Percepatan Infrastruktur untuk Menarik Investasi ke Kabupaten Bogor

Rudy Susmanto Dorong Percepatan Infrastruktur untuk Menarik Investasi ke Kabupaten Bogor. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus menarik investasi ke Kabupaten Bogor. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi terkait pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari–Salabenda, pembangunan Jalan Tambang, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati Bogor, Rabu (5/8).

Rapat dihadiri unsur DPRD Kabupaten Bogor, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), serta jajaran perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan berbagai proyek strategis di Kabupaten Bogor.

Dalam arahannya, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh percepatan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek administratif maupun dukungan di lapangan, sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lancar," kata Rudy.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses transportasi, tetapi juga menjadi penggerak lahirnya kawasan-kawasan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rudy, keberadaan Jalan Tol Depok–Antasari yang nantinya terhubung dengan jaringan jalan tol lainnya akan memperkuat konektivitas Kabupaten Bogor dengan wilayah sekitar. Kondisi tersebut diyakini akan meningkatkan daya tarik investasi karena akses menuju kawasan industri, permukiman, perdagangan, maupun pusat-pusat ekonomi menjadi lebih efisien.

Selain pembangunan jalan tol, Pemkab Bogor juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Tambang serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor. Ketiga proyek tersebut dipandang saling melengkapi dalam mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target, Rudy menginstruksikan agar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) segera diaktifkan kembali mulai pekan depan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pengadaan tanah melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, BPN, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Proyek strategis ini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan konektivitas wilayah Kabupaten Bogor. Karena itu, saya meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan kolaborasi agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target," tegas Rudy.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung kolaborasi seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, terbukanya peluang usaha, dan terciptanya lapangan kerja baru. (Rizal)

Share:

Read More