Bupati Bogor Apresiasi Kinerja Polres Bogor Ungkap 74 Kasus Narkoba

Bupati Bogor Apresiasi Kinerja Polres Bogor Ungkap 74 Kasus Narkoba. (Dok. Istimewa) 

Cibinong, WaraWiri.net – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi keberhasilan Polres Bogor bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengungkap 74 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta obat keras tertentu (OKT) di Kabupaten Bogor.

Keberhasilan tersebut mencakup pengungkapan 41 kasus sabu, 6 kasus ganja, 11 kasus ganja sintetis, 13 kasus obat keras tertentu (OKT), dan 3 kasus etomidate.

Dari operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 3 kilogram sabu, 2 kilogram ganja, 6 ons ganja sintetis, 1.068.900 butir OKT, 78,33 gram bibit ganja sintetis, 2 liter bibit ganja sintetis cair, 65 cartridge etomidate seberat 629,17 gram, 70 bungkus happy water seberat 151,51 gram, serta 1.193 butir ekstasi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Bogor beserta jajaran, BNN, dan Forkopimda yang dinilai konsisten memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bogor.

"Perang melawan narkoba membutuhkan keberanian, integritas, dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih kepada Kapolres Bogor, Forkopimda, dan BNN yang terus bekerja keras melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," ujar Rudy Susmanto.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan puluhan kasus dengan barang bukti dalam jumlah besar menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. 

Namun demikian, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Rudy Susmanto mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Mari bersama menjaga Kabupaten Bogor tetap aman dan bersih dari narkoba demi masa depan generasi penerus. Jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, segera laporkan. Bersama, kita jaga Kabupaten Bogor bersih dari narkoba," tegasnya. (Zidan) 

Share:

Read More

Rudy Susmanto Terbitkan Surat Edaran Terkait Penguatan Ketahanan Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual

Rudy Susmanto Terbitkan Surat Edaran Terkait Penguatan Ketahanan Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual. (Dok. Istimewa) 

Cibinong, WaraWiri.net – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/532-DP3AP2KB tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual Beserta Dampaknya di Masyarakat.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini juga tengah menyiapkan payung hukum terkait isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).

Surat edaran tersebut juga sebagai langkah Pemkab Bogor menindaklanjuti dinamika sosial dan demi melindungi moral serta masa depan generasi muda, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, serta ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi potensi perilaku penyimpangan seksual di lingkungan masyarakat.

Dalam kebijakan pertahanan negara, berdasarkan Perpres No. 111 Tahun 2025, pemerintah mengkategorikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non militer berdimensi sosial budaya dan ideologi. Perilaku LGBTQ diangap ancaman serius terhadap ketahanan moral dan bangsa.

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak dan mengharamkan segala bentuk perilaku LGBT. Melalui Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, aktivitas lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan dikategorikan sebagai perbuatan haram dan bentuk kejahatan (jarimah) yang menyimpang dari fitrah manusia.

Rudy mengatakan, regulasi tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi dan diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Demikian dikatakan Bupati Rudy usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Jumat (17/7).

“Kami tentu sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan pemerintah pusat pun sudah menetapkan regulasinya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang menyiapkan payung hukum dan mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari kedepan sudah dapat selesai,” ujar Rudy.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya perlindungan terhadap anak dan generasi muda.

Ia menegaskan bahwa investasi terbaik bagi daerah adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan pendidikan formal, tetapi juga pada upaya menjaga lingkungan sosial yang sehat bagi pertumbuhan generasi muda.

“Investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Maka bukan hanya dari sisi pendidikan, kita juga harus menjaga anak-anak kita dan generasi muda kita agar kedepan bisa tumbuh dan berkembang lebih baik,” katanya.

Melalui surat edaran tersebut, Pemkab Bogor mewajibkan pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren memiliki tata tertib yang melarang segala bentuk kekerasan dan penyimpangan seksual, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

Selain itu, pemilik dan pengawas hotel, losmen, rumah kontrakan, dan rumah kost diminta melakukan langkah pencegahan dan melaporkan apabila mengetahui adanya pemanfaatan bangunan atau kamar untuk kegiatan yang mengarah pada perilaku penyimpangan seksual.

Pemkab Bogor juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk turut menjaga nilai moral dan norma sosial melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam surat edaran itu, kepala keluarga diimbau meningkatkan ketahanan keluarga melalui pengawasan, komunikasi, dan pendidikan karakter kepada seluruh anggota keluarga guna mencegah munculnya perilaku penyimpangan seksual di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu strategi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda di Kabupaten Bogor. (Subhan)

Share:

Read More

Audiensi dengan KPK, PPWI Kabupaten Bogor Siapkan Diklat Antikorupsi Berbasis Pewarta Warga

Audiensi dengan KPK, PPWI Kabupaten Bogor Siapkan Diklat Antikorupsi Berbasis Pewarta Warga. (Dok. Penmas KPK/PPWI) 

Jakarta, WaraWiri.net – Dalam upaya memperkuat pengawasan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah, pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Bogor melakukan audiensi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam rencana besar PPWI Kabupaten Bogor untuk membumikan Antikorupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Program ini digagas sebagai instrumen untuk meningkatkan literasi antikorupsi. Ketua PPWI Kabupaten Bogor, Wiri Yutruski dalam paparannya menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari aspirasi sekaligus semangat Pewarta Warga untuk turut menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah.

Wiri juga menyampaikan, wacana ini sejalan dengan program yang digaungkan KPK yang bertajuk "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" dan merupakan cerminan dari semangat Pewarta Warga yang turun langsung ke lapangan untuk memotret realita pelayanan publik, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi.

"Kami ingin membekali para Pewarta Warga dengan pemahaman mendalam mengenai gratifikasi, nepotisme, dan korupsi. Mereka diharapkan menjadi penyambung lidah edukasi bagi masyarakat luas agar lebih berani bicara melawan korupsi," ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kasatgas Penmas KPK), Johnson Ridwan Ginting dan jajaran menyambut baik inisiatif yang digagas oleh PPWI Kabupaten Bogor.

Dalam diskusi tersebut, Johnson Ridwan Ginting menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung strategi pemberantasan korupsi yang bersifat preventif.

KPK memberikan apresiasi atas kesediaan PPWI Kabupaten Bogor untuk terlibat aktif dalam penguatan integritas masyarakat.

Dari hasil pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati beberapa rencana kerja sama, di antaranya:

• Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Antikorupsi bagi Pewarta Warga, Pembekalan mengenai pencegahan korupsi hingga mekanisme pelaporan yang aman dan sesuai koridor hukum;
• Kolaborasi dalam menyebarkan konten-konten edukasi antikorupsi yang akurat;
• Penekanan pada etika Pewarta Warga agar setiap informasi yang disampaikan tetap objektif, berbasis data, dan tidak menyebarkan fitnah atau hoaks.

Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui penyusunan administrasi dan surat-menyurat sebagai dasar pelaksanaan Diklat Antikorupsi.

Sementara itu, Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif PPWI Kabupaten Bogor.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini, diharapkan menjadi contoh bagi pengurus PPWI di seluruh Indonesia.

"Gerakan ini harus menjadi model percontohan bagi pengurus PPWI di daerah lainnya di Indonesia. Kami ingin membangun ekosistem Pewarta Warga yang tidak hanya terampil dalam jurnalistik, tetapi juga menjadi agen antikorupsi yang sadar hukum dan berintegritas tinggi," ujar Wilson Lalengke. (Al/Ros) 

Share:

Read More

Pertamina Ajak Generasi Muda Belajar Lingkungan melalui Program GreenBus

Pertamina Ajak Generasi Muda Belajar Lingkungan melalui Program GreenBus. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Jakarta masih menghadapi persoalan kualitas udara. Di tengah padatnya aktivitas perkotaan, polusi udara menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Semangat itulah yang ditebarkan Pertamina melalui program GreenBus Pertamina 2026, tidak hanya program ini, Pertamina juga mempunyai program Sekolah Energi Berdikari STEM, dimana program edukasi lingkungan berbasis pengalaman yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata generasi muda terhadap isu keberlanjutan, menggunakan teknologi sederhana dan ilmu pengetahuan.

Kali ini Program GreenBus Pertamina mengunjungi Kampung Hijau Gang Cemara, Jakarta Utara, sebuah kawasan Program CSR binaan Pertamina yang berhasil mengubah lingkungan padat dan kumuh menjadi ruang hijau yang produktif. Di tempat ini, peserta diajak mengenal berbagai inovasi pengelolaan sampah, pertanian perkotaan, hingga ketahanan pangan yang seluruhnya dikelola bersama masyarakat.

Yasser, salah satu peserta GreenBus Pertamina perwakilan dari SMA Negeri 3 Jakarta mengaku semula mengira kawasan di pinggiran Jakarta memiliki kepedulian lingkungan yang rendah. Namun setelah melihat langsung, anggapan itu berubah.

"Saya justru senang melihat masyarakat di sini memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan, bahkan menurut saya lebih terasa dibandingkan beberapa kawasan di pusat kota," ujar Yasser.

Selama mengikuti GreenBus Pertamina, Yasser belajar mengolah sampah organik menjadi pakan ikan, mengenal pertanian perkotaan, hingga mencoba berbagai inovasi hasil panen. Ia mengaku banyak ilmu yang bisa diterapkan setelah kembali ke sekolah.

"Saya memang sedang menjalankan program bertema lingkungan. Jadi banyak ilmu yang bisa saya bawa pulang dan coba terapkan," katanya.

Bagi Yasser, GreenBus Pertamina bukan sekadar perjalanan edukatif, tetapi juga ruang yang mempertemukan generasi muda dengan praktik-praktik baik yang bisa ditiru di lingkungan masing-masing.

"GreenBus Pertamina bisa menjadi wadah yang mengantarkan anak-anak muda agar lebih peduli terhadap lingkungan. Program ini membuka wawasan bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan bersama," katanya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh peserta lainnya Nuzlah. Menurutnya, dengan mengikuti program GreenBus Pertamina dia berkesempatan belajar langsung.

"Menurut aku kegiatan ini menambah wawasan, pengalaman, sekaligus relasi. Kita memang bisa mencari informasi di media sosial atau internet, tapi kalau datang langsung ke lapangan rasanya berbeda. Kita bisa melihat dan mempraktikkan langsung ilmu tentang lingkungan," katanya.

Di tempat terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan bahwa program GreenBus Pertamina merupakan program edukasi yang dilakukan Pertamina dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk melihat dan terlibat langsung melalui berbagai aksi nyata terhadap isu keberlanjutan. Di tahun 2026 sendiri, ada 4 lokasi yang akan dikunjungi.

"Pada program ini para peserta yang terpilih akan diajak untuk mengeksplorasi praktik baik lingkungan, budaya lokal, teknologi, dan inovasi keberlanjutan melalui perjalanan edukatif, mentoring, serta program inkubasi," kata Baron.

Melalui GreenBus Pertamina, jelas Baron para peserta tidak hanya diajak memahami persoalan lingkungan, tetapi juga menyaksikan bahwa solusi dapat dimulai dari lingkungan terkecil.

Belajar dari Kampung Hijau Cemara, ketika masyarakat, komunitas, dan dunia usaha berjalan bersama, sebuah kampung mampu berubah menjadi ruang hijau yang produktif sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjaga lingkungan

“Selain Kampung Hijau Cemara, peserta juga akan kami ajak ke lokasi Program CSR Pertamina yang selaras dan menjalankan praktek baik pengelolaan lingkungan di Masyarakat, yaitu Kampung Eduwisata Bhinneka, Jakarta Pusat dimana pengelolaan kampung peduli iklim dengan pemanfaatan Energi Terbarukan, Kampung Keberagaman & Batik Proklim Lestari, Cirebon untuk melihat pembuatan batik memanfaatkan limbah botol plastik untuk batik tanpa canting dan Kampoeng Radjoet Binong, Merajut Asa Kita, Bandung untuk melihat dan belajar bersama pembuatan aksesori fesyen memanfaatkan kain perca," tutup Baron. (Dimas)

Share:

Read More

Sapa Ratusan Pelajar di Kantor Gubernur Kejati Sulsel Ajak Siswa Jadi Pelopor Cegah Kenakalan Remaja

Sapa Ratusan Pelajar di Kantor Gubernur Kejati Sulsel Ajak Siswa Jadi Pelopor Cegah Kenakalan Remaja. (Dok. Kejati Sulsel)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melalui Seksi Penerangan Hukum kembali menyapa para pelajar lewat program unggulan Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kali ini, kegiatan edukasi tersebut dikemas dalam bentuk "Seminar Harmoni (Hukum, HAM, dan Moralitas di Instansi Pendidikan)" yang diinisiasi oleh OSIS SMAN 12 Makassar bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (6/7/2026).

Tampil sebagai narasumber utama, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membawakan materi krusial bertajuk “Cegah Kenakalan Remaja di Era Modern”. Kegiatan pembekalan hukum ini diikuti dengan sangat antusias oleh sekitar 100 orang perwakilan siswa-siswi tingkat SMA dan SMK se-Kota Makassar.

Kepala Sekolah SMAN 12 Makassar, Dra. Hj. Ariani, dalam sambutannya menegaskan esensi pemahaman hukum di lingkungan sekolah. 

"Sebagai institusi pendidikan, tugas kita bukan hanya berfokus pada segi akademik dari nilai-nilai angka, tapi juga dasar hukum sebagai fondasi bertindak di sekolah dan masyarakat. Setinggi apa pun prestasi, kalau tidak dibarengi moral dan integritas, tentu tidak akan bagus juga," urainya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua OSIS SMAN 12 Makassar, Muhammad Fajar Ibrahim, mengungkapkan bahwa seminar ini dirancang khusus untuk memupuk integritas dan moralitas generasi muda sejak dini. Langkah nyata ini diambil oleh pihak OSIS guna menyikapi secara kritis maraknya aksi tawuran dan berbagai bentuk kenakalan remaja di Kota Makassar belakangan ini.

"Kami sangat berharap dengan materi komprehensif yang diberikan hari ini, para peserta yang hadir bisa menyerap ilmu tersebut untuk kemudian menjadi pelapor dan pelopor kesadaran hukum di lingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya masing-masing," ujar Fajar penuh harap.

Memasuki sesi materi inti, Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi, membedah tuntas batasan serta ancaman hukum di balik kenakalan remaja. Ia mengingatkan keras bahwa meskipun para pelajar masih berstatus "anak-anak" di bawah usia 18 tahun, setiap perbuatan melanggar ketertiban umum tetap memiliki konsekuensi pidana nyata yang diatur khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam paparannya, Soetarmi merinci ragam kenakalan remaja yang kerap menjerat pelajar dan ancaman pidananya berdasarkan KUHP terbaru maupun undang-undang khusus. Perbuatan tersebut meliputi perundungan fisik (bullying), cyberbullying (pelanggaran UU ITE), penyalahgunaan narkotika, kejahatan seksual (revenge porn), hingga aksi tawuran bersenjata tajam yang dapat dijerat dengan UU Darurat dengan ancaman hingga 10 tahun penjara.

Lebih jauh, ia memaparkan dampak fatal catatan kriminal terhadap masa depan pelajar.

"Adik-adik, rekam jejak kriminal (SKCK) yang buruk akan menghancurkan masa depan kalian, menyulitkan mencari kerja, mendaftar TNI/Polri, atau masuk sekolah kedinasan. Oleh karena itu, saring circle pertemanan kalian, bijaklah bermedia sosial, dan beranilah melapor jika melihat tindakan kejahatan," papar Soetarmi.

Mengakhiri penyuluhannya, Soetarmi menitipkan pesan moral yang mendalam dari institusi Adhyaksa.

"Sebagai jaksa, kami jauh lebih senang melihat kalian sukses di kampus-kampus impian daripada melihat kalian duduk di kursi pesakitan pengadilan dengan tangan diborgol. Mari tegakkan slogan 'Kenali Hukum, Jauhi Hukuman' untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045," tutupnya. (Rizal)

Share:

Read More

Kepala Perpusnas Ajak Orang Tua dan Pegiat Literasi Bijak Manfaatkan Bacaan Digital untuk Anak

Kepala Perpusnas Ajak Orang Tua dan Pegiat Literasi Bijak Manfaatkan Bacaan Digital untuk Anak. (Dok. Perpusnas)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, mengajak orang tua, pegiat literasi, dan para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan sarana teknologi digital memperluas akses bacaan berkualitas bagi anak, sekaligus membangun budaya literasi sejak dini.

Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Silaturahmi Stakeholders Pengembangan Budaya Baca dan Literasi Kabupaten Pangandaran” di Saung Sagati, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).

Pada momen tersebut, Kepala Perpusnas hadir bersama Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pangandaran, Heri Gustari. 

Menurut Kepala Perpusnas, perkembangan teknologi digital merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu, masyarakat perlu menyikapinya secara bijak agar tidak tergerus oleh derasnya arus informasi digital. 

"Dunia digital tidak bisa dihindari. Sehingga, yang diperlukan adalah bagaimana kita menyiasatinya agar jangan sampai kita tergilas oleh dunia digital ini," ujarnya.

Ia menegaskan, peran orang tua menjadi kunci dalam mendampingi anak mengakses berbagai konten digital. Orang tua perlu berperan sebagai penyaring agar anak memperoleh konten yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya. 

"Tanggung jawabnya tidak diberikan kepada anak, tetapi justru filternya harus mulai dari orang tua. Jangan membiarkan anak bebas mengakses setiap konten," tegasnya.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, orang tua, pegiat literasi, dan peserta lainnya turut menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai penguatan budaya baca di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas mengajak para pegiat literasi untuk memanfaatkan berbagai platform bacaan digital yang telah disediakan pemerintah sebagai alternatif sumber bacaan berkualitas bagi anak.

Selain pendampingan orang tua, Aminudin mendorong para pegiat literasi untuk mengenalkan berbagai sumber bacaan digital yang telah tersedia secara gratis. Ia mengungkapkan Perpusnas telah menyediakan ribuan koleksi buku digital. 

"Mau buku digital, audiobook, maupun komik, semuanya sudah tersedia di iPusnas dan BintangPusnas Edu, ini semua gratis sehingga semakin memudahkan anak-anak maupun pegiat literasi memperoleh bahan bacaan yang berkualitas. Sumber bacaan sekarang sebetulnya tidak sulit diakses. Pertanyaannya, kita tahu atau tidak sumber-sumber itu," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, Perpusnas juga terus mengembangkan komik edukatif yang mengangkat tokoh dan khazanah budaya Indonesia, seperti serial Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cerita Panji, hingga berbagai hikayat Nusantara. Pengembangan bahan bacaan tersebut memanfaatkan naskah-naskah yang telah diakui sebagai Memory of the World sehingga diharapkan mampu memperkenalkan sejarah dan budaya Indonesia kepada generasi muda melalui media yang lebih menarik.

Dalam kesempatan tersebut, Perpusnas turut menyerahkan bantuan bahan bacaan sebagai dukungan terhadap penguatan budaya baca di Kabupaten Pangandaran. Bantuan yang diberikan kepada komunitas literasi di Kabupaten Pangandaran berjumlah 206 judul sebanyak 222 eksemplar, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran diserahkan 99 judul sebanyak 100 eksemplar.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkaya koleksi bahan bacaan sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dan komunitas literasi dalam menumbuhkan budaya baca di Kabupaten Pangandaran. (Burhan)

Share:

Read More

PT PAL Ajak Media Saksikan Langsung Progres Pembangunan Kapal Selam Scorpène

PT PAL Indonesia mengundang berbagai media nasional mengunjungi fasilitas pembangunan kapal selam di galangan PT PAL, Surabaya. (Dok. PT PAL)

Surabaya, WaraWiri.net - Melalui kegiatan Media Visit, perusahaan memberikan kesempatan kepada media untuk melihat secara langsung perkembangan Program Kapal Selam Scorpène Republik Indonesia (SRI), sekaligus menyaksikan kesiapan fasilitas strategis yang mendukung pembangunan kapal selam di dalam negeri.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran manajemen PT PAL Indonesia bersama tim Naval Group. Selain memperoleh pemaparan mengenai perkembangan proyek dan pencapaian Qualification Section, para jurnalis juga diajak mengunjungi sejumlah fasilitas strategis, mulai dari area pembangunan kapal selam, dermaga, hingga fasilitas shiplift yang menjadi bagian penting dari penguatan kapabilitas industri pertahanan nasional.

Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keterbukaan perusahaan kepada publik dalam memperlihatkan bagaimana industri pertahanan nasional terus berkembang melalui penguasaan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan fasilitas produksi.

“Kami ingin rekan-rekan media melihat langsung bahwa pembangunan industri pertahanan tidak hanya berbicara mengenai hasil akhir berupa kapal selam, tetapi juga mengenai kesiapan ekosistem yang mendukungnya. Mulai dari kemampuan engineer Indonesia, proses produksi yang terus berkembang, hingga fasilitas strategis yang dibangun untuk memastikan Indonesia mampu mengerjakan program-program pertahanan secara mandiri di masa depan” kata Rosa.

Dalam kunjungan tersebut, awak media memperoleh gambaran mengenai tahapan pembangunan Kapal Selam Scorpène yang saat ini telah menyelesaikan Qualification Section dan tengah bersiap memasuki fase First Steel Cutting sebagai penanda dimulainya pembangunan fisik kapal selam pertama Scorpène di Indonesia.

Nurhidayat Nasution, Senior News Editor, Indonesia Defense Magazine dalam kesempatan tersebut menyatakan rasa bangga nya.

“Ini kali pertama melihat fasilitas produksi kapal selam, saya jadi mempunyai gambaran jelas bagaimana proses pembangunan kapal selam Scorpene. Dan tentunya merasa bangga, pada akhirnya TNI AL selaku user punya kapal selam generasi terbaru dengan kemampuan yang handal” terangnya.

Media juga diajak meninjau sejumlah infrastruktur strategis yang dibangun melalui dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN). Investasi pemerintah tersebut diwujudkan dalam peningkatan fasilitas galangan kapal PT PAL, termasuk pembangunan fasilitas produksi kapal selam, dermaga, serta shiplift yang dirancang untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan modernisasi kapal perang secara lebih efektif.

Kemampuan normal lifting capacity pada Shiplift PT PAL sebesar 6000Ton hingga maximum lifting capacity 9240Ton, transfer system total capacity 3690Ton, dengan dimensi panjang platform 100Meter dilengkapi dengan penggerak electrical motor dan tersertifikasi oleh Lloyds Register.

Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari transformasi kapasitas industri pertahanan nasional. Tidak hanya mendukung penyelesaian Program Kapal Selam Scorpène, infrastruktur hasil PMN juga memperkuat kemampuan PT PAL dalam mengerjakan berbagai program strategis nasional di masa mendatang.

Melalui kegiatan Media Visit ini, PT PAL Indonesia berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana investasi negara diwujudkan menjadi kemampuan industri yang nyata. Pembangunan kapal selam bukan hanya menghasilkan alutsista modern, tetapi juga membangun kapabilitas nasional, memperkuat daya saing industri maritim, meningkatkan kapabilitas engineer putra putri bangsa, serta menghadirkan fondasi yang kokoh bagi kemandirian pertahanan Indonesia. (Ilham)

Share:

Read More

KKP Edukasi Keluarga Peduli Laut, Bangun Kesadaran Menjaga Laut dari Rumah

KKP Edukasi Keluarga Peduli Laut, Bangun Kesadaran Menjaga Laut dari Rumah. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) berkolaborasi dengan Komunitas Keluarga Peduli Laut menyelenggarakan kegiatan edukasi literasi kelautan dan perikanan di Archivelago Indonesia Marine Library, Gedung Mina Bahari IV Lantai 2, Jakarta.

Mengusung tema “Keluarga Peduli Laut: Apa yang Kulakukan di Darat, Sampai ke Laut”, kegiatan yang dilaksanakan pada 1 Juli 2026 ini diikuti oleh 15 pasangan ibu dan anak. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi keluarga untuk mengenal lebih dekat ekosistem laut serta memahami keterkaitan aktivitas manusia di darat dengan kondisi laut.

Keluarga Peduli Laut merupakan komunitas sekaligus program edukasi berkelanjutan yang mengajak keluarga urban, khususnya ibu dan anak, untuk lebih mengenal isu-isu kelautan melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan ini, KKP mengajak para peserta menjelajahi berbagai informasi mengenai sektor kelautan dan perikanan melalui tur edukatif di Archivelago Indonesia Marine Library serta kunjungan ke Galeri Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh wawasan mengenai kekayaan laut Indonesia, sejarah maritim, hingga pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

KKP juga menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Keluarga Peduli Laut atas kontribusinya dalam mendukung upaya pelestarian laut, khususnya penanganan sampah plastik di laut yang menjadi salah satu program prioritas KKP. Kolaborasi dengan komunitas dinilai penting karena menjaga laut membutuhkan peran serta berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat.

Melalui kegiatan edukasi literasi ini, KKP berharap keluarga dapat menjadi agen perubahan dalam membangun kepedulian terhadap laut. Kesadaran menjaga laut dapat dimulai dari langkah sederhana di rumah, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengelola sampah dengan baik, serta memahami bahwa setiap aktivitas di darat memiliki dampak terhadap keberlangsungan laut Indonesia. (Siti)

Share:

Read More

Ajak Warga Binaan Bangkit Menatap Masa Depan dengan Kemandirian

Ajak Warga Binaan Bangkit Menatap Masa Depan dengan Kemandirian. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) menyelenggarakan kegiatan kunjungan sekaligus penyuluhan hukum bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Acara ini diinisiasi sebagai wujud kepedulian dan komitmen nyata para Jaksa dalam memberikan edukasi serta pembinaan hukum yang humanis.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PERSAJA Asep N. Mulyana, yang diwakili oleh Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum, Katarina Endang Sarwestri, menyampaikan pesan, motivasi dan penguatan bagi para warga binaan. Melalui sambutan yang dibacakannya, Katarina menegaskan bahwa kehadiran PERSAJA bukan untuk melihat masa lalu para warga binaan, melainkan untuk bersama-sama menatap masa depan yang lebih cerah.

"Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar dari pengalaman, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui kegiatan penyuluhaan hukum ini, kami berharap para warga binaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara," ujar Katarina menyalurkan pesan Ketua Umum PERSAJA.

Mengangkat tema “Perempuan Tangguh, Bangkit dengan Harapan dan Kemandirian” kegiatan ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, dengan menghadirkan Narasumber I Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Yusna Adia dan Narasumber II Kabid 1 Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik Noridha Weningsari.

Ketua Umum PERSAJA dalam sambutannya mengingatkan bahwa ketangguhan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang keberanian dan tekad untuk bangkit kembali.

"Harapan dinilai menjadi kekuatan untuk melangkah, sedangkan kemandirian akan menjadi bekal utama dalam menata masa depan setelah masa pembinaan berakhir.", ujar Ketum PERSAJA.

Ketua Umum PERSAJA juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, serta Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta beserta jajaran yang telah membuka ruang kolaborasi yang luar biasa demi menyukseskan program pembinaan ini.

Di akhir sambutan, Ketua Umum PERSAJA melalui Katarina mengajak seluruh warga binaan perempuan untuk menyerap setiap ilmu, nasihat, dan pengalaman yang dibagikan oleh para narasumber.

"Bekal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru serta menjadi langkah positif dalam proses reintegrasi sosial, sehingga mereka siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang mandiri dan percaya diri.", harap Ketua Umum PERSAJA. (Burhan)

Share:

Read More

KCIC Gencarkan Sosialisasi Keselamatan di Sekolah dan Masyarakat

KCIC Gencarkan Sosialisasi Keselamatan di Sekolah dan Masyarakat. (Dok. KCIC)

Bandung, WaraWiri.net - Memasuki periode libur sekolah pada bulan Juni, KCIC kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain layang-layang di sekitar jalur operasional Kereta Cepat Whoosh. Seiring meningkatnya aktivitas bermain layang-layang selama masa liburan, potensi gangguan terhadap keselamatan dan operasional kereta cepat juga perlu diwaspadai bersama.

Sepanjang tahun 2024 hingga Mei 2026, petugas KCIC telah mengamankan sebanyak 452 layang-layang dan benangnya yang ditemukan di sekitar jalur operasional Whoosh, terutama di kawasan Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Jumlah temuan tersebut terdiri dari 25 temuan pada tahun 2024, meningkat menjadi 317 temuan pada tahun 2025, serta 110 temuan pada periode Januari hingga Mei 2026.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, KCIC secara konsisten melakukan edukasi keselamatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur operasional Whoosh.

“Memasuki masa libur sekolah, kami mengajak orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah untuk turut mengawasi aktivitas anak-anak saat bermain. Layang-layang yang putus dan terbawa angin dapat tersangkut pada jaringan listrik aliran atas Whoosh dan membahayakan keselamatan perjalanan Whoosh,” ujar Eva.

KCIC mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain layang-layang dalam radius minimal 3 kilometer di sisi kanan dan kiri jalur operasional Whoosh. Layang-layang yang putus dan terbawa angin berpotensi tersangkut pada jaringan listrik aliran atas atau Overhead Catenary System (OCS) yang menjadi sumber tenaga utama operasional Whoosh.

Jaringan tersebut menggunakan tegangan tinggi sehingga layang-layang atau benang yang tersangkut dapat merusak jaringan listrik aliran atas maupun pantograf kereta yang berfungsi mengambil daya listrik selama perjalanan. Dampaknya tidak hanya berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan, tetapi juga menyebabkan gangguan operasional dan keterlambatan perjalanan yang berdampak pada ribuan penumpang.

Sebagai langkah pencegahan, KCIC secara rutin melakukan patroli di sepanjang jalur operasional, memasang papan imbauan keselamatan, serta mengamankan layang-layang maupun benang yang ditemukan di sekitar jalur. KCIC juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga keamanan jalur kereta cepat.

Selain pengawasan di lapangan, KCIC secara aktif melaksanakan program sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan pelajar yang berada di sekitar jalur operasional. Sepanjang tahun 2024 hingga Mei 2026, KCIC telah melaksanakan 46 kegiatan sosialisasi keselamatan yang menjangkau 38 sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMP dengan total 7.827 siswa, serta masyarakat di 6 kecamatan di wilayah yang rentan mengalami gangguan layang-layang.

“Keselamatan operasional Whoosh tidak hanya mengandalkan teknologi dan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan jalur kereta cepat, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu operasional, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan di sekitar jalur Whoosh,” tutup Eva. (Anggara)

Share:

Read More

Menteri Jumhur Ajak Kampus dan NGO Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Lingkungan

Menteri Jumhur Ajak Kampus dan NGO Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Lingkungan. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks serta memastikan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat memberi arahan acara Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim di Kantor KLH/BPLH, Jakarta.

Menurut Menteri Jumhur, persoalan lingkungan yang dihadapi KLH/BPLH saat ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan masa lalu karena terhubung dengan berbagai isu di tingkat internasional, regional, nasional, hingga lokal.

"KLH terkoneksi dengan internasional, regional, nasional hingga lokal dan tantangannya begitu banyak. Pasti KLH keteteran. Untuk itu KLH selalu berhubungan baik dengan kalangan universitas, dengan non government organization (NGO). KLH terus melakukan pertemuan sehingga bisa mendapatkan insight-insight yang bagus tentang lingkungan hidup," kata Menteri Jumhur.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa peran KLH/BPLH sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha, mulai dari sektor ekstraktif, perkebunan, industri, hingga pembangunan gedung bertingkat, memiliki keterkaitan dengan persetujuan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari tugas KLH/BPLH.

Oleh karena itu, menurut Menteri Jumhur, lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. KLH/BPLH berperan memastikan pembangunan dapat terus berlangsung tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Menteri Jumhur menjelaskan bahwa selama berkiprah di dunia civil society, dirinya melihat terdapat dua pendekatan dalam pembangunan. Pertama adalah positive way development atau pembangunan yang menghasilkan karya dan infrastruktur yang terlihat secara langsung. Kedua adalah negative way development, yakni pendekatan yang berfungsi mengoreksi agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

"Saya jujur saja ya, saya seumur-umur kerja di civil society juga. Ada dua pendekatan dalam pembangunan, yakni positive way development atau pembangunan yang positif dan negative way development atau pembangunan yang negatif," ungkap Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mencontohkan kementerian yang membangun jalan, pelabuhan, maupun sarana transportasi sebagai bagian dari positive way development. Sementara itu, peran KLH/BPLH sering kali hadir untuk memastikan pembangunan dilakukan dengan cara yang tepat dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

"Tapi kalau jadi Menteri Lingkungan Hidup, saya sebut sebagai negatif way development. Eh nanti dulu, jangan dibangun kayak begitu, Anda keliru itu, seharusnya begini. Itu negative way. Tapi secara keseluruhan hasil yang akan dicapai adalah lebih baik untuk masa depan, be better for the future. Itu kira-kira yang ada di saya," sebut Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengakui bahwa pengalaman memimpin KLH/BPLH memberinya perspektif baru mengenai pentingnya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan upaya menjaga lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan aturan. Menurutnya, pemerintah juga perlu menghadirkan solusi yang memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan sambil mendorong perbaikan lingkungan.

Menurut Menteri Jumhur, kompromi yang masih dapat diterima adalah kompromi yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam konteks tersebut, perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan lingkungannya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi yang tepat.

"Kemudian ada masalah dengan lingkungan maka saya akan bilang perusahaan itu harus dibantu, orang itu dibantu untuk dicarikan teknologi untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu, jangan main tutup-tutup atau segel saja usahanya itu. Sebab di sana ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari situ," pungkas Menteri Jumhur.

Melalui penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, NGO, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, KLH/BPLH terus mendorong lahirnya kebijakan dan solusi lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan. (Subhan)

Share:

Read More

Meriahkan KaBogor Fest, Tirta Kahuripan Dekatkan Pelayanan dan Perluas Akses Air Bersih bagi Masyarakat

Meriahkan KaBogor Fest, Tirta Kahuripan Dekatkan Pelayanan dan Perluas Akses Air Bersih bagi Masyarakat. (Dok. Istimewa/Humas Tirta Kahuripan).

Cibinong, WaraWiri.net - KaBogor Fest 2026 merupakan salah satu festival terbesar di

Kabupaten Bogor yang menggabungkan unsur hiburan, UMKM, kuliner, komunitas

hingga pelayanan publik.

Tentunya kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan untuk berinteraksi langsung baik dengan pelanggan maupun masyarakat Kabupaten Bogor.

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan turut ambil bagian dalam helaran KaBogor Fest 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong hingga tanggal 14 Juni 2026.

Keikutsertaan ini sebagai wujud komitmen perusahaan menghadirkan pelayanan publik sekaligus mendukung rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad, mengatakan bahwa kehadiran Tirta Kahuripan di KaBogor Fest tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sosialisasi program perusahaan yang

bertujuan meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Bogor terhadap layanan air bersih perpipaan yang aman dan berkualitas.

“KaBogor Fest menjadi sarana kolaboratif yang sangat baik bagi Tirta Kahuripan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung mengenai info layanan air bersih hingga pendaftaran sambungan baru," terang Abdul Somad, Senin (08/06).

Menurutnya dalam kesempatan itu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengunjungi booth pelayanan selama event KaBogor Fest 2026 dan memanfaatkan berbagai layanan serta program yang tersedia.

“Petugas kami siap memberikan pelayanan prima dan memberikan penjelasan tuntas apabila ada aduan pelanggan, selain itu booth Tirta Kahuripan menyediakan berbagai doorprize dan pojok melukis anak bertemakan konservasi air. Untuk posisi booth

Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berada di area pelayanan publik tepatnya di selasar gate 2 stadion Pakansari.” tutupnya.

Untuk diketahui, momentum HJB ke- 544 kali ini, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menghadirkan program Harga Spesial Sambungan Baru bagi kelompok tarif rumah tinggal (R3C–R4F). Program ini berlaku mulai 10 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pemasangan hanya Rp 544.000,- dari harga normal Rp 1.600.000,- (syarat dan

ketentuan berlaku). (Nana) 

Share:

Read More

Pengendara Motor Wajib Tahu, Tak Pakai Helm SNI Terancam Sanksi Ini

Pengendara Motor Wajib Tahu, Tak Pakai Helm SNI Terancam Sanksi Ini. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi paling populer di Indonesia. Mobilitas yang tinggi serta kepraktisannya membuat kendaraan roda dua ini menjadi primadona masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko fatalitas yang tinggi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama. Salah satu langkah paling mendasar dan wajib dilakukan oleh setiap pengendara serta penumpang sepeda motor adalah menggunakan helm berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia).

Lantas, bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia mengatur tentang penggunaan helm SNI ini?

Penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor bukanlah sekadar imbauan, melainkan sebuah kewajiban mutlak yang diatur secara tegas dalam undang-undang demi melindungi nyawa masyarakat.

Aturan mengenai kewajiban penggunaan helm SNI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ):

Pasal 57 Ayat (1) dan (2), berbunyi: Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Untuk sepeda motor, perlengkapan tersebut salah satunya adalah helm standar nasional Indonesia (SNI).

Pasal 106 Ayat (8), berbunyi: Undang-undang secara eksplisit mewajibkan baik pengemudi maupun penumpang untuk melindungi kepalanya. Pasal ini berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia.”

Polantas berhak melakukan penindakan bagi siapa saja yang mengabaikan aturan keselamatan ini. Sanksi bagi pelanggar aturan helm SNI diatur dengan jelas dalam Pasal 291 UU LLAJ:

1. Bagi Pengemudi (Ayat 1):

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bagi Penumpang (Ayat 2):

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggung jawab pengemudi bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keselamatan penumpang yang dibawanya.

Banyak masyarakat yang masih menggunakan helm proyek, helm sepeda, helm modifikasi, maupun helm ala Thailand/Vietnam yang tidak teruji kualitasnya. Label SNI (Standar Nasional Indonesia) bukan sekadar stiker, melainkan bukti bahwa helm tersebut telah melewati serangkaian uji kelayakan yang ketat oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Uji kelayakan helm SNI meliputi:

Uji Penyerapan Benturan: Memastikan helm mampu meredam energi benturan keras agar tidak langsung mengenai tengkorak dan otak.

Uji Penetrasi: Memastikan cangkang atau batok helm tidak mudah tembus oleh benda tajam saat terjadi kecelakaan.

Uji Kekuatan Tali Pengikat (Chinstrap): Memastikan helm tidak mudah terlepas dari kepala saat terjadi benturan beruntun.

Menggunakan helm SNI tidak akan memberikan perlindungan maksimal jika cara pakainya salah. Kesalahan yang paling sering ditemui di lapangan adalah pengendara memakai helm tanpa mengunci tali pengikat di dagu.

Jika tali pengikat tidak dikunci, helm akan sangat mudah terlepas dari kepala sepersekian detik sebelum kepala membentur aspal. Oleh karena itu, Korlantas Polri selalu mengingatkan: Selalu kaitkan tali helm Anda hingga berbunyi “Klik!” sebelum mesin sepeda motor dinyalakan.

Helm bukanlah alat untuk menghindari ETLE maupun polantas di lapangan, melainkan tameng utama untuk melindungi aset paling berharga yang kita miliki.

Korlantas Polri mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Jadikan helm SNI sebagai sahabat setia setiap kali berkendara. Berangkat dengan aman, tiba di tujuan dengan selamat, dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. (Siti)

Share:

Read More

Menteri PPPA Ajak Kader Muslimat NU Waspadai Kekerasan Berbasis Online yang Mengancam Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Ajak Kader Muslimat NU Waspadai Kekerasan Berbasis Online yang Mengancam Perempuan dan Anak. (Dok. Kemen PPPA)

Surabaya, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk lebih mewaspadai dampak negatif media sosial seperti kekerasan berbasis online yang mengancam perempuan dan anak. Menteri PPPA menekankan orangtua dan khususnya ibu-ibu harus meningkatkan literasi digital di keluarga.

“Kejahatan berbasis online saat ini tidak hanya mengancam anak-anak, tetapi juga memengaruhi pola asuh, moralitas, dan ketahanan keluarga. Orang tua perlu meningkatkan literasi digital dan memahami aktivitas anak di ruang digital agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi daring," ujar Menteri PPPA saat berbicara di depan ribuan jamaah pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU dengan tema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian dan Meneduhkan Peradaban, di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Jawa Timur.

Peran ibu dan keluarga, menurut Menteri PPPA menjadi sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi anak.

"Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keluarga, terutama dalam pengasuhan anak dan perlindungan perempuan di ruang digital. Ibu-ibu juga harus belajar menggunakan media sosial secara bijaksana karena jika tidak digunakan dengan baik, dampaknya sangat besar bagi anak-anak dan keluarga. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ketahanan keluarga harus kita jaga bersama," ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengajak Muslimat NU yang telah memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa untuk terus berkomitmen dan terlibat dalam penguatan pendidikan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Muslimat NU di Jawa Timur yang aktif mengelola taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), panti asuhan, hingga layanan kesehatan melalui rumah sakit dan klinik yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, kiprah Muslimat NU juga berkembang melalui peran Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU yang aktif di berbagai negara, seperti Malaysia, Jepang, Hongkong, dan Inggris.

“Ini menjadi bagian dari kekuatan Muslimat NU dalam menjaga pendidikan, pelayanan sosial, dan tradisi Ahlusunnah Waljamaah di tengah masyarakat, termasuk bagi warga Indonesia di luar negeri,” ujar Gubernur Jawa Timur. (Fajar)

Share:

Read More

Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan dan Judi Bola Jelang Piala Dunia 2026

Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan dan Judi Bola Jelang Piala Dunia 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan berkedok tiket nonton bareng (nobar) serta praktik judi bola menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada Juni mendatang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, masyarakat yang menemukan atau menjadi korban dugaan penipuan agar segera melaporkannya kepada aparat kepolisian melalui layanan pengaduan yang tersedia.

“Masyarakat dapat memanfaatkan layanan hotline 110 untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers terkait kesiapan pengamanan Piala Dunia 2026 di Gedung TVRI, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, Polri juga membuka peluang untuk menghadirkan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi bersama TVRI guna mengantisipasi berbagai persoalan selama penyelenggaraan nonton bareng.

“Nantinya memungkinkan ada hotline bersama dengan TVRI terkait pelaksanaan nobar, mengingat seluruh penyelenggara telah terdaftar sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal,” jelasnya.

Selain potensi penipuan, Polri turut mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas judi bola yang kerap meningkat saat berlangsungnya ajang olahraga internasional. Praktik tersebut dinilai berpotensi memicu tindak pidana lain yang merugikan masyarakat.

“Judi bola harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai momentum ini justru dimanfaatkan untuk aktivitas melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengajak masyarakat untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026 dengan menjunjung tinggi sportivitas dan tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Dukung tim favorit dengan semangat positif. Jangan sampai fanatisme berlebihan justru mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” katanya.

Sebagai informasi, Piala Dunia 2026 akan berlangsung di tiga negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, pada periode Juni hingga Juli 2026. TVRI sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia berencana menggelar nonton bareng di 34 stasiun daerah yang dapat diakses masyarakat secara terbuka. (Deni)

Share:

Read More

Gubernur Andra Soni Ingatkan ASN, SPMB SMA/SMK Negeri di Banten Dilarang Titip-Menitip

Gubernur Andra Soni Ingatkan ASN, SPMB SMA/SMK Negeri di Banten Dilarang Titip-Menitip. (Dok. Pemprov Banten)

Banten, WaraWiri.net - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya menjaga integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri dengan melarang keras praktik titip-menitip. Ia memastikan seluruh proses seleksi berjalan adil, jujur, dan transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Hal itu disampaikan Andra Soni di depan Para Pejabat Tinggi Pratama, seluruh Eselon III dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemperintah Provinsi (Pemprov) Banten saat Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (4/5/2026).

Dikesempatan itu, gubernur memperingatkan seluruh ASN agar tidak melakukan intervensi dalam proses SPMB di tahun 2026 ini. Seluruh proses penerimaan harus jujur dan transparan.

“Rekrutmen calon siswa harus berjalan dengan baik, adil, jujur, dan transparan,” katanya.

Ia juga memastikan Pemprov Banten berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. SPMB merupakan pintu awal dalam menjamin pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, integritas dalam proses seleksi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jamaludin menegaskan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan bersih dan tertib.

“Komitmen Pak Gubernur Andra Soni sudah jelas, tidak ada titip-menitip. Kita amankan semuanya agar tidak terjadi kecurangan dan semua berjalan adil,” ujarnya.

Jamaludin menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pra-SPMB guna memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran. Melalui tahapan ini, orang tua siswa dapat lebih awal menginput data, mulai dari domisili hingga nilai rapor.

“Dengan pra-SPMB, masyarakat bisa lebih siap. Harapannya saat pelaksanaan utama pada 10 Juni nanti, semua berjalan lancar dan aman,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi secara masif agar seluruh calon peserta didik dapat terakomodasi dalam sistem. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian waktu pendaftaran apabila masih terdapat masyarakat yang belum sempat mendaftar.

“Kita pantau terus. Jika masih banyak yang belum terakomodir, kemungkinan waktu pendaftaran akan diperpanjang,” ujarnya.

Jamaludin berharap seluruh proses SPMB tahun ini dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh calon peserta didik di Provinsi Banten.

“Kami harap semuanya bisa terakomodasi dengan baik dan pelaksanaan SPMB berjalan tanpa kendala,” ujarnya. (Junaedi)

Share:

Read More

Gelar Bimtek Sektor Pangan, Kemenperin Pacu Wirausaha Industri Baru di Sleman

Gelar Bimtek Sektor Pangan, Kemenperin Pacu Wirausaha Industri Baru di Sleman. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat komitmennya dalam mengakselerasi pertumbuhan wirausaha industri baru melalui pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM), khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sebagai implementasinya, Kemenperin telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Pangan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 14–16 April 2026. Program ini difokuskan pada penguatan aspek manajerial, pengembangan produk, serta perluasan akses pasar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pemerintah terus memperkuat berbagai program pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan teknis guna meningkatkan kesiapan IKM menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, sinergi lintas kementerian terus diperkuat untuk membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sekaligus menciptakan wirausaha baru dari kelompok masyarakat rentan.

“Pemerintah berkomitmen memastikan setiap program penumbuhan wirausaha baru industri berjalan tepat sasaran melalui pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong lahirnya wirausaha baru yang mandiri, khususnya bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/4).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, kegiatan Bimtek ini merupakan tahapan penting dalam memastikan keberlanjutan usaha para wirausaha baru.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Reni.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor IKM mendominasi 99,79 persen dari total sekitar 4,4 juta unit usaha industri di Indonesia. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 65,52 persen dari total 20,26 juta tenaga kerja industri nasional. Selain itu, kontribusi IKM terhadap output industri mencapai 21,01 persen dan berkontribusi sebesar 3,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

“Data tersebut menunjukkan bahwa sektor IKM merupakan tulang punggung bagi industri nasional yang memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan,” tambahnya.

Menurut Reni, penguatan wirausaha industri kecil merupakan bagian integral dari pembangunan industri nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“IKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta mendukung pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku IKM menjadi kunci agar mereka mampu berkembang secara mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menyampaikan, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 25 peserta. Mereka memperoleh berbagai materi peningkatan kapasitas usaha, antara lain praktik pembukuan sederhana, pemahaman kekayaan intelektual, pengembangan desain merek dan kemasan, serta pelatihan digital marketing yang mencakup pembuatan akun e-commerce dan konten promosi.

Selanjutnya, peserta juga mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli dan instruktur berpengalaman di bidang kewirausahaan serta teknis industri kecil. Dukungan fasilitas berupa starter kit, sertifikat, dan bantuan operasional turut diberikan guna mendukung keberlanjutan usaha peserta.

Melalui kegiatan ini, Kemenperin berharap para pelaku wirausaha industri kecil olahan pangan di Sleman mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. (Ros)

Share:

Read More

Bekal Potensi Digital dari Menteri PANRB untuk Praja Utama IPDN

Bekal Potensi Digital dari Menteri PANRB untuk Praja Utama IPDN. (Dok. Kemen PAN-RB)

Sumedang, WaraWiri.net - Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah dibekali pendidikan yang harus siap memimpin di tengah perubahan yang cepat dan kompleks. Sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya akan disebar ke berbagai daerah, praja IPDN harus mampu mengenali potensi digital dan menerapkannya untuk memperbaiki ekosistem pelayanan publik.

Kompetensi digital menjadi pesan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN 2026.

“Praja masa kini tidak hanya dikenal karena disiplin dan ketegasannya, tetapi juga karena kecakapan digitalnya, kemampuannya memahami warga, dan kematangannya memimpin dengan data,” ujar Rini dalam Stadium General Pembekalan bagi Praja Utama Tahun 2026, di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (16/4/2026).

Rini memberikan bekal lima potensi digital yang harus dibangun oleh para praja. Pertama adalah mengenali potensi digital, yakni mampu melihat peluang teknologi untuk memperbaiki pelayanan publik. Praja harus bisa menganalisis teknologi apa yang belum ada atau yang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik pada instansi tempatnya bertugas nanti.

Kompetensi kedua adalah memahami karakteristik masyarakat pengguna pelayanan publik. “Praja harus bisa menempatkan kebutuhan warga sebagai titik tolak desain layanan,” tegas Rini.

Pesan selanjutnya adalah berkolaborasi secara iteratif, dalam arti pendekatan pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan hasil secara bertahap. Sebagai ASN, praja harus terbuka untuk bekerja lintas sektor serta siap memperbaiki layanan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak.

Berikutnya, Rini berpesan agar praja menjadi ASN yang trustworthy atau dapat dipercaya. “Dengan memahami etika data, privasi warga, dan keamanan siber sebagai fondasi kepercayaan,” ungkap Rini.

Terakhir, para praja harus bisa memimpin dengan data. Ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan keputusan tepat, praja harus mampu mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sekadar intuisi.

Rini mengakui, purnapraja IPDN memiliki kekuatan yang khas karena mendapat pendidikan yang cukup militan. Kekuatan khas itu adalah karakter kepemimpinan, disiplin, pemahaman administrasi pemerintahan, wawasan daerah, jaringan alumni, serta kurikulum yang dekat dengan realitas lapangan.

Ada ruang yang harus diisi agar modal itu menjadi utuh, yaitu penguasaan data dan literasi digital. “Kompetensi digital dan data belum merata, penguasaan AI, cloud, dan cybersecurity masih perlu diperkuat, sementara percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi tidak bisa ditunda,” pungkas Rini. (Alfi)

Share:

Read More

Wamenkeu Juda Berikan Arahan pada Kunjungan SMA Taruna Nusantara ke Kemenkeu

Wamenkeu Juda Berikan Arahan pada Kunjungan SMA Taruna Nusantara ke Kemenkeu. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menghadiri dan memberikan arahan pada Kunjungan dan Pembekalan SMA Taruna Nusantara ke Kementerian Keuangan, Selasa (14/04). Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menyampaikan peran kebijakan fiskal dan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Wamenkeu menekankan visi besar Indonesia menuju tahun 2045 atau yang dikenal sebagai Indonesia Emas. Targetnya, Indonesia dapat menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB sebesar USD9,8 triliun dengan pendapatan per kapita lebih dari USD13 ribu. 

Saat ini, berdasarkan data terbaru, Indonesia masih menempati peringkat ke-16 ekonomi dunia dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar USD1,5 triliun. Pendapatan per kapita berada di angka USD5.030 per tahun, yang masih tergolong negara berpendapatan menengah. 

Meski optimistis, Wamenkeu menekankan bahwa perjalanan menuju 2045 masih dihadapkan pada tantangan utama berupa kualitas sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia saat ini masih sekitar 8,8 tahun, di bawah beberapa negara Asia lainnya. Selain itu, angka partisipasi pendidikan tinggi juga masih perlu ditingkatkan. Pemerintah terus mendorong berbagai program pendidikan, termasuk pembangunan sekolah rakyat dan penguatan sekolah unggulan, guna memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi muda.

Wamenkeu juga menyoroti bonus demografi Indonesia yang saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif. Momentum ini dinilai sebagai peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu turut menjelaskan peran kebijakan fiskal melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai digunakan untuk membiayai pembangunan, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga bantuan sosial.

“Bagaimana mengalokasikan belanja-belanja kepada sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat SDM, memperkuat sains, teknologi, research and development, pendidikan, kesehatan, juga dari sisi infrastruktur, hilirisasi industri, kemudian juga untuk pemerataan. Itulah peran dari fiskal,” ungkap Wamenkeu. (Tedy)

Share:

Read More