Pemkab Bogor Perkuat Penataan Gelora Pakansari sebagai Wajah Ibu Kota Kabupaten

Pemkab Bogor Perkuat Penataan Gelora Pakansari sebagai Wajah Ibu Kota Kabupaten. (Dok. Istimewa) 

Cibinong, WaraWiri. net – Atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat penataan kawasan Gelora Pakansari sebagai wajah ibu kota Kabupaten Bogor sekaligus ruang publik representatif yang bersih, hijau, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat memimpin apel Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor di kawasan Stadion Pakansari, Senin (20/7).

Apel tersebut diikuti oleh seluruh pegawai Dispora Kabupaten Bogor, termasuk ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu, tenaga kebersihan, serta petugas keamanan yang bertugas di kawasan Gelora Pakansari.

Dalam arahannya, Ajat menekankan bahwa wajah Kabupaten Bogor tercermin dari kondisi ibu kotanya. Karena itu, pengelolaan kawasan Gelora Pakansari menjadi salah satu fokus penting dalam mendukung citra daerah dan kualitas pelayanan publik.

“Kalau ibu kotanya terlihat baik, nyaman, dan tertata, maka kita cukup berhasil dalam mengelola pemerintahan. Wajah Kota Cibinong salah satunya ditentukan oleh wajah Gelora Pakansari,” ujar Ajat.

Ia menjelaskan, Pemkab Bogor melalui Dispora didorong untuk terus melakukan pembenahan kawasan, mulai dari kebersihan, penghijauan, penataan fasilitas umum, hingga penguatan budaya kerja aparatur.

Menurut Ajat, seluruh unsur di lingkungan Dispora, baik ASN, PPPK, tenaga kebersihan, maupun petugas keamanan, memiliki peran yang sama penting dalam menjaga kualitas kawasan Pakansari dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sekecil apapun perannya, semuanya penting. Kalau tidak ada petugas kebersihan dan petugas keamanan, kawasan ini tidak akan terjaga dengan baik,” katanya.

Ajat juga menyoroti masih adanya sampah yang berserakan di beberapa titik kawasan Pakansari. Ia meminta seluruh jajaran Dispora untuk tidak saling melempar tanggung jawab dan mulai melakukan perubahan dari hal-hal kecil.

Ia mengatakan, budaya kerja yang baik harus dimulai dari diri sendiri, seperti menjaga kebersihan lingkungan kerja, datang tepat waktu, dan memiliki kepedulian terhadap fasilitas publik.

“Jangan berpikir ini hanya tugas petugas kebersihan. Kalau kita mencintai kawasan ini, maka kita semua harus ikut menjaga dan merawatnya bersama-sama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ajat mengungkapkan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto mengarahkan agar kawasan Gelora Pakansari menjadi paru-paru Kota Cibinong melalui gerakan penanaman pohon secara berkelanjutan.

Ia menuturkan, setiap bidang di lingkungan Dispora akan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program penghijauan agar tercipta lingkungan yang lebih asri sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kawasan yang dikelola.

“Pak Bupati ingin Pakansari menjadi kawasan yang rindang dan nyaman. Penghijauan harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya seremonial,” ungkap Ajat.

Pemkab Bogor berharap penataan Gelora Pakansari tidak hanya memperindah kawasan ibu kota, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat untuk berolahraga, berekreasi, dan berinteraksi secara nyaman. (Subhan) 

Share:

Read More

Soal Motor Berlogo BGN, Kepala BGN: Pengadaan Masuk Anggaran 2025 dan Belum Dibagikan

Soal Motor Berlogo BGN, Kepala BGN: Pengadaan Masuk Anggaran 2025 dan Belum Dibagikan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Video yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Sementara itu, terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Dadan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta dapat memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia. (Iqbal)

Share:

Read More

Viral Menu Lele dan Tempe Marinasi di Pamekasan, Ternyata Tidak Demikian Menu Aslinya

Viral Menu Lele dan Tempe Marinasi di Pamekasan, Ternyata Tidak Demikian Menu Aslinya. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pada Senin (9/3). Video tersebut hanya menampilkan sebagian menu sehingga memunculkan persepsi yang tidak utuh mengenai makanan yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamekasan Pademawu Buddagan.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa berdasarkan laporan lapangan, paket makanan yang disiapkan oleh SPPG sebenarnya terdiri dari beberapa komponen menu, yakni lele marinasi, tahu dan tempe ungkep, roti pizza, telur rebus, susu full cream, serta buah naga.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, menu yang disiapkan SPPG sebenarnya lengkap. Namun dalam video yang beredar hanya terlihat sebagian menu karena pihak sekolah menolak mengeluarkan paket makanan dari kendaraan distribusi,” kata Nanik di Jakarta, Selasa (10/3).

BGN menegaskan bahwa setiap menu dalam Program MBG disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi serta standar keamanan pangan. Karena itu, setiap laporan atau polemik di lapangan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan evaluasi guna memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan optimal.

“Program MBG menempatkan keamanan pangan dan kualitas gizi sebagai prioritas utama. Kami terus melakukan pemantauan serta evaluasi agar seluruh proses penyiapan hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik.

Sementara itu, Ahli Gizi SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan, Fikri Kuttawakil, menjelaskan bahwa penggunaan lele marinasi dalam menu MBG memiliki pertimbangan gizi dan ketahanan pangan.

“Kenapa kami menggunakan lele marinasi, pertama untuk mencegah berkurangnya gizi di lele itu dan menambah protein di hari itu. Di marinasi, lele juga bisa bertahan sampai satu hari,” jelas Fikri.

SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan diketahui melayani total 3.329 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa SMA/SMK/MA, SMP/MTs, PAUD/TK, SLB, tenaga pendidik, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah tersebut. (Isna)

Share:

Read More

Kemenkes Perkuat CKG Sekolah, Fokus pada Upaya Preventif dan Penanganan Hasil Pemeriksaan

 

Kemenkes Perkuat CKG Sekolah, Fokus pada Upaya Preventif dan Penanganan Hasil Pemeriksaan. (Dok. Istimewa/Kemkes) 

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kesehatan RI memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah dengan menekankan pentingnya kesadaran kesehatan sejak dini dan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam kegiatan CKG di Sekolah IPEKA Sunter, Jakarta Utara, Senin (10/2).

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa CKG dirancang sebagai program preventif dan tidak dimaksudkan untuk memberi stigma terhadap kondisi kesehatan anak.

Menurutnya, CKG bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kondisi kesehatannya sejak dini, sekaligus membangun kesadaran hidup sehat.

“Program ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya hidup sehat, serta membentuk pola hidup sehat (healthy lifestyle) sejak usia sekolah,” kata Abdul Mu’ti.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Asnawi Abdullah, mengatakan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan CKG selama satu tahun menunjukkan sejumlah masalah kesehatan mulai muncul pada anak usia sekolah, terutama gangguan kesehatan gigi dan hipertensi, yang perlu ditindaklanjuti.

“Tahun ini CKG tidak lagi berhenti pada pemeriksaan. Tindak lanjut menjadi fokus utama. Dengan pengendalian hipertensi, gula darah, dan berat badan sejak dini, risiko penyakit katastropik ke depan bisa ditekan,” ujar Asnawi.

Secara nasional, pelaksanaan CKG telah diikuti lebih dari 25 juta siswa dan dilaksanakan di lebih dari 202 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Melalui penguatan tindak lanjut pemeriksaan dan pendekatan preventif, CKG diarahkan sebagai bagian dari upaya jangka panjang pembangunan kesehatan yang dimulai dari lingkungan sekolah. (Remon/Fajri) 

Share:

Read More

Tagar "Indonesia Gelap" dan "Kabur Aja Dulu", Wasekjen MUI: Ada Nuansa Keputusasaan, Harus Disikapi Bijak

Tagar "Indonesia Gelap" dan "Kabur Aja Dulu", Wasekjen MUI: Ada Nuansa Keputusasaan, Harus Disikapi Bijak. (Dok. MUI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Arif Fahruddin menanggapi persoalan 'Indonesia Gelap' dan 'Kabur Aja Dulu' yang saat ini sedang ramai disuarakan melalui aksi demonstrasi maupun di media sosial.

Kiai Arif, begitu akrab disapa, menyampaikan bahwa narasi tersebut bernuansi keputusasaan dari sebagian rakyat yang harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah. 

Menurutnya, penyampaian dari persoalan 'Indonesia Gelap' maupun 'Kabur Aja Dulu' merupakan hak demokrasi yang dijamin oleh undang-undang melalui media sosial maupun demonstrasi, tetapi, tidak boleh keluar dari koridor akhlak. 

"Jadi kami berharap agar penyampaian aspirasi melalui media sosial dan demonstrasi tidak boleh keluar dari koridor akhlak yang mulia. Demonstrasi pun ada akhlaknya. Kita silahkan demo dan dijamin unyuk demo," kata Kiai Arif seusai kegiatan Training Penguatan Akhlak Bangsa bagi Milenial di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (21/02/2025). 

Kegiatan ini memasuki angkatan ke-10 yang digelar oleh Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhak Bangsa (PD PAB) MUI. 

Program ini bagian dari upaya berkelanjutan PD PAB MUI untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat dan berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan global. 

Kiai Arif menekankan, penyampaian aspirasi baik di media sosial maupun dengan cara demonstrasi diperbolehkan, tetapi tidak boleh lepas dari dimensi akhlakul karimah. 

"Bahkan di media sosial pun ucapan-ucapan, konten-kontennya atau narasinya tidak boleh terlepas dari dimensi berakhlak mulia. Dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, bisa dipandang sebagai sebuah suara rakyat, sangat-sangat direspons dengan bijak," ujarnya. 

Oleh karena itu, Kiai Arif berharap, pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama bijak dalam menyampaikan aspirasi maupun menanggapi aspirasinya. 

"InsyaAllah kalau dua-duanya ini dengan cara yang bijaksana, yang bawah tidak anarkis, pemerintah juga tidak alergi (dan) represif. InsyaAllah menjadi media komunikasi yang positif saja, yang punya aspirasi dipersilahkan, pemerintah ya merespons dengan bijak," tegasnya. 

Menurutnya, apabila aspirasi masyarakat bisa meningkatkan kinerja, pemerintah perlu berterimakasih kepada masyarakat, terutama mahasiswa. 

"Sekali lagi, selama aktivitas itu dijamin oleh undang-undang dipersilahkan. Tidak boleh ada yang mengurangi hak itu, baik negara atau siapapun. Tetapi juga kita minta, yang demo jangan merugikan masyarakat yang tidak berdemo. Jangan memaksa-maksa apalagi sampai anarkis dan merusak. Jadi silahkan saja (berdemo)," ungkapnya. 

"Dari pemerintah kami berharap ini menjadi semacam masukan aspirasi. Kalau itu bermanfaat, tidak ada salahnya sebaiknya ditidaklanjuti," sambungnya. 

Kiai Arif mengatakan, pemerintah juga memiliki hak, apabila ada informasi yang tidak komperhensif yang diterima oleh masyarakat sehingga, ada narasi seperti itu. 

"Misalnya 'Kabur Aja Dulu' itu kan seolah-olah ada nuasa putus asa, putus harapan di dalam negeri sendiri. Itu menurut paham sebagian silahkan, kami menghimbau jangan putus asa. Semuanya masih ada di Indonesia ini, mungkin belum dimaksimalisasi," tuturnya. 

Lebih lanjut, Kiai Arif berharap, ada konsep saling memahami secara positif dan baik antara pemerintah dengan masyarakat. 

Kiai Arif juga berharap pemerintah dapat menjelaskan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya belum dipahami secara lengkap dan utuh oleh masyarakat, baik terkait kesejahteraan, pekerjaan dan sebagainya. 

"Ini seharusnya masyarakat bisa mendengar lebih utuh dan pemerintah bisa lebih, ya, mau mendengarkan dengan baik," terangnya. 

Kiai Arif menjelaskan, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi pikiran dan hak warga negara, sebagaimana dalam Qs Al Quraish. 

Kewajiban tersebut, yakni memfasilitasi kewajiban kehidupan beragama, hak kesejahteraan sehingga tidak boleh ada yang kelaparan dan kekurangan pekerjaan, dan memastikan rakyatnya aman. 

"Ketiganya dimaknai oleh pemerintah sebagai tanggung jawab. Sebagai rakyat, hak harus disampaikannya dengan cara yang baik dan penuh respect," tutupnya. (Rosa/Muhidin)

Share:

Read More

Supir Bus Dilarang Pakai Klakson Basuri

Supir Bus Dilarang Pakai Klakson Basuri. (Dok. Div Humas Polri/WaraWiri.net)

Jakarta, WaraWiri.net - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan akan menindak para sopir bus yang ngotot memasang klakson basuri, terutama menjelang Lebaran 2025, sopir bus tersebut akan ditilang karena melanggar aturan.

“Iya, kita lakukan tilang. Karena memang dalam Operasi Keselamatan Lalu Lintas itu ada tiga cara bertindak, yang pertama preemtif 40 persen, yang kedua preventif 40 persen, dan 20 persen adalah penindakan termasuk yang nanti akan kita tilang itu,” kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat meninjau Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin (17/02/2025).

Agus mengatakan penindakan bus basuri menjadi salah satu sasaran dalam Operasi Keselamatan 2025 yang sedang digelar, bus basuri ditindak lantaran menyalahi aturan yang ada.

“Itu salah satu sasaran operasi keselamatan lalu lintas. Jadi kami mengimbau dan ini akan kami tertibkan semuanya. Tentunya ini Pelanggaran, karena tidak sesuai dengan spec daripada bunyi klakson tersebut,” ujarnya.

Agus mengimbau para sopir dan PO bus melepas klakson telolet tersebut, dia menegaskan pihaknya akan menindak mereka yang ngotot memasang klakson telolet.

“Ada, pasalnya ada, nanti kita tindak semuanya. Kami saat ini mengimbau agar supaya semua, terutama bus tidak menggunakan klakson telolet, basuri, tidak boleh itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho mengungkap ada 4 klaster rawan macet menjelang Labaran 2025, kerawanan itu mulai dari jalur tol hingga tempat wisata.

“Pertama kita mempersiapkan jalur tol, baik itu nanti kerawanan di dalam tol. Termasuk juga mempersiapkan jalan-jalan nasional,” ujar Irjen Agus.

Dia menambahkan, klaster lain yang perlu diantisipasi yakni jalur penyeberangan antar pulau atau provinsi seperti di Merak dan Banyuwangi. Terakhir tempat wisata yang kerap dikunjungi masyarakat saat momen lebaran.

“Klaster ketiga adalah kita mempersiapkan jalur-jalur penyeberangan jadi di Merak, termasuk di Banyuwangi jadi penyeberangan jalan. Termasuk tempat-tempat yang tentunya nanti menjadi tujuan dari para pemudik termasuk tempat ibadah, wisata, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Irjen Agus mengatakan pihaknya melakukan evaluasi mengacu pada Operasi Ketupat 2024. 

Hal-hal terkait kemacetan di gerbang tol hingga beberapa ruas jalan lainnya akan dievaluasi lebih lanjut.

“Contohnya berkaitan dengan jalan tol, nanti akan terjadi penyempitan. Termasuk juga nanti di rest area harus kita kelola, termasuk juga nanti pada saat exit dan intran tol, termasuk jalan tol fungsional yang tahun ini dipergunakan untuk jalur mudik dan balik,” kata dia.

“Termasuk tempat-tempat jalan-jalan nasional, yang tentunya pada saat kami survei dengan Kementerian Perhubungan dan kawan-kawan masih ada jalan yang berlubang tentunya kita sarankan untuk bisa diperbaiki,” imbuhnya. (Deni/Evi)

Share:

Read More

Polri Bongkar Tambang Timah Ilegal di Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp10 Miliar

Polri Bongkar Tambang Timah Ilegal di Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp10 Miliar. (Dok. Div Humas Polri/WaraWiri.net)

Jakarta, WaraWiri.net - Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal yang beroperasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Dari pengungkapan ini, polisi menyita ratusan batang balok timah dan menetapkan dua tersangka, salah satunya warga negara asing (WNA).

Kasus ini terbongkar setelah tim penyidik Ditpolair Korpolairud menerima informasi adanya aktivitas pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung menuju Tanjung Priok, Jakarta. 

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa barang tersebut tidak berhenti di Jakarta, melainkan dikirim ke sebuah gudang tertutup di Jalan Lurah Namat, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

“Gudang ini telah beroperasi sejak tahun 2023. Kami mendapati aktivitas ilegal berupa pengolahan dan pemurnian pasir timah menjadi balok timah, yang kemudian dijual tanpa izin,” ungkap Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Donny Charles Go, dalam konferensi pers, Selasa (06/02/2025).

Pada Kamis (16/01/2025) sekitar pukul 16.00 WIB, tim gabungan dari Subdit Gakkum dan Subdit Intelair bergerak menuju lokasi dan berhasil masuk setelah berkomunikasi dengan penjaga gudang. 

Polisi menemukan alat-alat produksi, balok timah siap jual, serta para pekerja yang sedang melakukan proses peleburan timah.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan 207 batang balok timah dengan berat total sekitar 5,81 ton, dua toples berisi pasir timah, alat XRF untuk mengukur kadar logam, cetakan timah, perangkat CCTV, surat jalan, serta tiga unit telepon genggam milik para tersangka.

Sebanyak delapan orang yang berada di lokasi langsung diamankan ke Mako Ditpolair Korpolairud untuk diperiksa lebih lanjut. 

Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni:

1. MJ – Warga Negara Asing, kepala operasional gudang sekaligus pemodal utama usaha produksi balok timah.

2. AF – Warga Negara Indonesia, direktur CV. Galena Alam Raya Utama, perusahaan yang menaungi kegiatan ilegal tersebut.

Sementara itu, tujuh pekerja lainnya berstatus sebagai saksi karena mereka hanya bekerja berdasarkan gaji bulanan sebesar Rp5 juta dari tersangka MJ.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas ilegal ini telah berjalan lima kali produksi sejak 2023 hingga Januari 2025, dengan empat kali pengiriman balok timah ke luar negeri, diduga ke Korea Selatan.

“Jika dihitung dari lima kali produksi, potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini mencapai sekitar Rp10,038 miliar,” jelas Kombes Pol. Donny Charles Go.

Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri masih melakukan pendalaman terkait pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk sumber pasir timah yang berasal dari Bangka Belitung.

“Identitas pengirim dari Bangka Belitung sudah kami kantongi, dan saat ini kami sedang memburu pelaku lainnya. Kami yakin ini bukan kasus tunggal, masih ada jaringan lain yang beroperasi,” tambah Donny.

Polisi juga tengah mendalami kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan pengungkapan 2 ton timah ilegal di Bangka Belitung baru-baru ini.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Mereka terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar,” pungkas Kombes Pol. Donny Charles Go.

Saat ini, polisi terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perdagangan timah ilegal ini. (Ahmad/Rosa)

Share:

Read More

PT AJP dan FH Jadi Tersangka TPPU Terkait Judi Online, Hotel dan Uang Rp 103 Miliar Disita

PT AJP dan FH Jadi Tersangka TPPU Terkait Judi Online, Hotel dan Uang Rp 103 Miliar Disita. (Dok. Div Humas Polri/WaraWiri.net)

Jakarta, WaraWiri.net - Dirtipideksus Bareskrim Polri menetapkan PT Arta Jaya Putra (AJP) dan seorang berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah. 

Dugaan mencuat setelah dana pembangunan hotel diketahui berasal dari hasil keuntungan sejumlah platform judi online.

“Kita sudah menetapkan tersangka, yakni korporasi PT AJP yang berkantor di Hotel Aruss Semarang dan FH sebagai tersangka kedua,” ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/01/2025).

Menurut Helfi, PT AJP diduga menjadi wadah penerimaan dana dari FH yang kemudian digunakan untuk pembangunan dan operasional hotel. 

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan hotel itu kembali disalurkan ke PT AJP.

“Untuk PT AJP ini, korporasi tersebut menampung uang dari FH yang dipakai untuk pembangunan Hotel Aruss dan operasional hotel,” kata Helfi.

Sebagai bagian dari penindakan hukum terhadap tindak pidana judi online, Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang. 

Langkah ini diambil setelah dilakukan penelusuran aliran dana hasil pencucian uang yang diduga berasal dari platform judi online.

“Kami melakukan penyitaan terhadap salah satu aset, yaitu Hotel Aruss, sebagai ujung dari hasil pencucian uang judi online,” ujar Helfi dalam konferensi pers sebelumnya, Senin (06/01/2025).

Dalam pengusutan ini, polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 103,2 miliar. Dana tersebut ditransfer dari rekening seorang saksi berinisial FH melalui lima rekening berbeda milik OR, RF, MD, serta dua rekening milik KP. 

Selain itu, polisi mengidentifikasi adanya penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total nilai Rp 40,5 miliar.

“Kami menelusuri aliran dana dari para pemain hingga ke pihak bandar. Setelah proses penyelidikan selama beberapa waktu, kami akhirnya dapat menyimpulkan keterlibatan sejumlah pihak dan korporasi dalam TPPU ini,” tambah Helfi.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya serius Bareskrim Polri dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Brigjen Helfi menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan dengan menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat. (Zidan/Alif)

Share:

Read More

Haji Uma Kembali Terima Aduan TPPO Warga Pidie di Kamboja, Korban di Setrum Listrik

Haji Uma Kembali Terima Aduan TPPO Warga Pidie di Kamboja, Korban di Setrum Listrik. (Dok. DPD RI/Istimewa)

Pidie, WaraWiri.net - Setelah beberapa hari lalu warga Lhokseumawe dilaporkan keluarga telah menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) di Kamboja, anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman Haji Uma, S.Sos kini kembali menerima laporan keluarga untuk kasus yang sama di negara yang sama.

Korban terbaru yang dilaporkan keluarga kepada Haji Uma asalah Muhamad Rijal (22) asal Pidie. 

Mirisnya, menurut laporan keluarga, korban dikabarkan mengalami penyiksaan berat, yakni disetrum dengan arus listrik.

Penyiksaan berat tersebut dialami korban selama disekap lokasi tempat pengelolaan operasional scamming di daerah yang belum diketahui pasti di Kamboja.

Hal tersebut disampaikan anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos, Jumat (10/01/2025) setelah menerima pengaduan dan permohonan bantuan bagi perlindungan terhadap Muhammad dari pihak keluarga.

Dari informasi keluarga sebagaimana yang disampaikan Haji Uma, Muhammad Rizal asal Gampong Gogo Kecamatan Padang Tiji, Pidir berangkat ke Kamboja dengan modus yang sama dengan korban terakhir sebelumnya, yakni melalui seorang agen yang dikenalkan oleh temannya.

Korban diberangkatkan melalui Dumai Provinsi Riau, 06 Januari 2025, selanjutnya korban masuk ke Malaysia dan kemudian diselundupkan ke Kamboja melalui Thailand.

Pada Awal masa kerja Muhammad Rijal di janjikan gaji yang besar dengan pekerjaan bidang manajemen namun sampai ke Kamboja, korban di paksa kerja di sebuah kasino. 

Karena tidak mampu mencapai target, korban lalu dijual ke perusahaan lain di Kamboja.

Di perusahaan lain inilah korban di sekap dan di siksa di sebuah kamar serta di setrum arus listrik tanpa ampun karna mereka tidak puas dengan hasil pekerjaan Muhammad Rijal yang tidak mampu mencari ke untungan untuk perusahaan melalui praktik penipuan online.

Alasan penyiksaan ini menurut keluarga kepada Haji Uma melalui Surat Keuchik Gampong Gogo, karena pihak penyekap meminta uang tebusan Rp 20 Juta rupiah. 

Karena panik mendapat kabar tersebut, keluarga sudah mengirim uang tebusan sebanyak Rp 8 juta Rupiah hasil patungan keluarga.

Setelah mendapat laporan tersebut, Haji Uma langsung melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dengan mengirim surat ke Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mempercapat langkah penanganan bagi korban.

"Kita berharap semoga masalah ini cepat selesai dan kita menghimbau kepada masyarakat hendaknya waspada terhadap praktik TPPO yang makin marak saat ini", ujar Haji Uma.

Haji Uma juga menyampaikan agar kalau warga Aceh ingin bekerja di luar negeri, hendaknya menempuh jalur yang legal dan tervalidasi oleh pemerintah. 

Bukan malah termakan iming-iming gaji besar semata namun tidak jelas sehingga akhirnya malah menjadi korban TPPO.

Diakhir penyampaiannnya, Haji Uma juga menyampaikan jika korban TPPO di Aceh saat ini bahkan ratusan dan ribuan orang jadi korban diseluruh Indonesia sejak tahun 2020. 

Karena itu, dirinya meminta agar masyarakat harus sangat berhati-hati dan waspada terhadap berbagai ajakan kerja diluar Negeri agar tidak bertambah korban kedepannya. (Fajar/Fitri)

Share:

Read More

147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto. (Dok. Andri/DPR RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. 

Menanggapi laporan tersebut, Komisi VI DPR berencana akan memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food.

Selaras, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menilai perkara ini bukan isu sepele. Karena itu, ia mendesak untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. 

Ia khawatir aset-aset negara yang hilang tersebut dikuasai oleh pihak lain,

Maka dari itu, ia menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum (APH). 

“Ini masalah serius yang harus segera ditindak dan dilaporkan ke pihak berwenang,” tegas Firnando melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, di Jakarta, Kamis (09/01/2025).
 
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan hilangnya aset BUMN ID Food merupakan pelanggaran hukum besar. 

“Temuan BPK ini sangat serius karena menyangkut aset negara. Kehilangan ini bisa berdampak pada hilangnya hak penggunaan aset tersebut,” imbuhnya, seperti yang di lansir dari laman resmi DPR RI. 
Melalui Komisi VI DPR RI, dirinya menantikan klarifikasi dari Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto, untuk memberikan klarifikasi. 

“Saya akan merekomendasikan kepada pimpinan Komisi VI agar segera memanggil Dirut ID Food dan meminta penjelasan lengkap terkait persoalan aset tersebut,” ujar Firnando.
 
Menutup pernyataannya, dirinya mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh BUMN supaya memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset negara. 

Upaya ini, tegasnya, demi memastikan pengelolaan aset negara tetap transparan dan akuntabel. (Fathi/Rizky)

Share:

Read More

Prihatin Bos Rental Mobil Tewas Ditembak, Jazuli Juwaini Harap Polisi Lebih Sigap dan Tanggap

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini. (Dok. Vel/DPR RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa penembakan yang menewaskan seorang pemilik usaha rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Kamis (02/01/2025) Insiden tersebut terjadi saat korban tengah mengejar pelaku pencurian mobil rentalnya.
 
Jazuli menyoroti bahwa sebelumnya korban telah meminta bantuan kepada Polsek Cinangka, Serang, untuk mendapatkan pendampingan dalam pengejaran pelaku. 

Namun, permintaan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak kepolisian.
 
"Aparat kepolisian seharusnya tanggap dan cepat merespons pengaduan tindak kejahatan. Pelayanan harus diutamakan kepada siapa pun yang melaporkan peristiwa kejahatan sehingga polisi bisa hadir melakukan tindakan hukum yang terukur dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujar Jazuli dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, Selasa (07/01/2025).
 
Jazuli menegaskan bahwa dalam situasi darurat seperti kasus ini, aparat tidak boleh terpaku pada prosedur normal. 

Menurutnya, respons cepat dan pendampingan dari kepolisian dapat mencegah terjadinya korban jiwa dalam penanganan tindak kejahatan.
 
"Polisi harus mampu membaca situasi darurat dan bertindak dengan cepat, sehingga peristiwa seperti ini tidak berujung pada tragedi," tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
 
Ia juga berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum untuk lebih sigap dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan demikian, tindak kejahatan dapat dicegah dan ditangani tanpa adanya korban jiwa.
 
Sebaliknya, Jazuli juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindak kejahatan kepada aparat kepolisian dan menghindari tindakan main hakim sendiri.
 
"Kita ingin seluruh masyarakat merasa terlindungi dan aman dengan kehadiran aparat kepolisian. Oleh karena itu, aparat harus senantiasa sigap dan tanggap dalam melayani masyarakat serta memberantas kejahatan," tutup Jazuli. (Fathi/Rizky)

Share:

Read More

Marak Konten Pornografi Anak, Kemen PPPA Dorong Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Digital

Marak Konten Pornografi Anak, Kemen PPPA Dorong Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Digital. (Dok. Kemen PPPA RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong upaya perlindungan bagi anak korban eksploitasi seksual konten pornografi melalui layanan pendampingan dan mendukung kebijakan perlindungan anak di ranah daring, Jumat (15/11/2024).

Melalui acara release media terkait perkara tindak pidana eksploitasi seksual anak secara online yang dilaksanakan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Rabu (13/11/2024) terungkap dua kasus pornografi anak. 

Kedua kasus tersebut berkaitan dengan penyebaran konten pornografi anak melalui website, eksploitasi anak, persetubuhan dan tindak pidana perdagangan orang. 

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menyampaikan data laporan kasus kekerasan seksual melalui SIMPONI PPA tahun 2024 sampai bulan September mencapai 7.167 kasus, 165 dieksploitasi, dan 85 korban perdangan anak.

“Kemen PPPA mengecam kasus eksploitasi anak melalui konten pornografi. Anak tidak hanya mendapatkan tindak kekerasan seksual, namun konten mereka juga disebarkan tanpa izin. Hal tersebut akan memberikan trauma berlipat pada anak karena rekaman kekerasan tersebut akan tersebar dan sulit untuk dihilangkan. Oleh karenanya, upaya perlindungan hukum untuk menuntut keadilan dan pemulihan dari trauma akan terus dilaksanakan oleh pemerintah melalui sinergi lintas sektor untuk menjamin masa depan anak,” ungkap Nahar.

Nahar menyampaikan apresiasi terhadap pihak kepolisian yang telah membantu mengungkap kasus-kasus pornografi anak dan mencegah lebih banyak anak menjadi korban.

Kemen PPPA juga turut berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) DKI Jakarta dalam memberikan pendampingan hukum dan layanan pemulihan psikologis bagi anak.

“Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan UPT PPPA DKI Jakarta dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kasus eksploitasi seksual dan TPPO. Asesmen kasus dan identifikasi kebutuhan korban telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan psikologis untuk menunjang kondisi mental korban. Dari segi kesehatan, visum dan pemeriksaan kesehatan juga telah dilakukan. Lebih lanjut, pendampingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dan konsultasi hukum juga sudah diupayakan,” jelas Nahar.

Nahar menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan UPT PPPA DKI Jakarta dalam memberikan pendampingan lanjutan untuk mendukung proses pemulihan psikologis korban, memastikan proses hukum berpihak pada korban, dan mengupayakan hak pendidikan anak terus berjalan.

“Selain memberikan layanan pemulihan bagi anak, pendampingan bagi keluarga perlu diupayakan agar mereka tidak larut dalam trauma sekunder atas kasus yang dialami. Selain itu, kondisi lingkungan juga perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada korban dan keluarganya. Seluruh masyarakat memiliki peran dalam mencegah perilaku berisiko dan tindak pidana eksploitasi seksual melalui konten pornografi. Peran keluarga dan masyarakat menjadi kunci penting dalam melindungi anak dari kekerasan, terutama di era digital dimana pertukaran informasi terjadi dengan cepat tanpa batasan ruang dan waktu,” kata Nahar.

Nahar menambahkan upaya perlindungan anak di ranah daring sedang diupayakan pemerintah di tataran kebijakan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Rancangan Peraturan Presiden Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. 

Untuk mendukung kebijakan tersebut, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk dapat aktif melaporkan konten-konten asusila yang dapat merugikan tumbuh kembang anak

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dani Kustors menyampaikan sepanjang Mei-November 2024 terungkap 47 kasus pornografi anak di ranah daring dan 58 pelaku sudah tertangkap.

Dani menyampaikan pada kasus penyebaran konten pornografi anak melalui website, tersangka OS ditangkap dengan barang bukti 27 situs pornografi yang masih aktif. 

Sedangkan pada kasus kedua terkait pornografi, persetubuhan anak dan TPPO, tiga tersangka ditangkap dengan satu diantaranya masih berusia anak. 

Tiga tersangka tersebut ditangkap karena telah mengeksploitasi anak korban untuk membuat konten pornografi melalui paksaan dan menyebarkan kontennya melalui kanal-kanal media sosial, seperti X dan Telegram. (Rosa/Muhidin)

Share:

Read More

Warga Sumatera Utara Jadi Korban Penipuan Kerja di Malaysia, Anggota DPD RI Bantu Pemulangan yang di Fasilitasi PPAM

Warga Sumatera Utara Jadi Korban Penipuan Kerja di Malaysia, Anggota DPD RI Bantu Pemulangan yang di Fasilitasi PPAM. (Dok. DPD RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Nurlinda (39), seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara alami nasib miris setelah menjadi korban penipuan kerja dan perdagangan manusia (human trafficking) di Malaysia, Rabu (13/11/2024).

Nurlinda berangkat ke Malaysia tiga bulan lalu, atau tepatnya sekitar Agustus 2024 lalu melalui sebuah agensi tenaga kerja yang menawarkan gaji tinggi, namun dua bulan disana dirinya dipindahkan hingga 4 agensi dan bekerja tanpa dibayar gaji oleh majikannya.

Tak tahan, Nurlinda akhirnya melarikan diri dan berlindung disalah satu rumah warga disana sembari berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia, selanjutnya pihak keluarga mengupayakan perlindungan dan pemulangan Nurlinda ke Indonesia.

Akhirnya, pihak keluarga terhubung dan menyurati anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh, H. Sudirman Haji Uma yang selama ini dikenal memiliki atensi tinggi terhadap nasib Pekerja migran di Malaysia.

Keluarga Nurlinda di Sumatera Utara yang diperantarai kakak kandungnya mengirim surat permohonan bantuan pemulangan adiknya dari Malaysia.

Menindaklanjuti aduan tersebut, H. Sudirman berkoordinasi dengan komunitas Persatuan Perantau Aceh Malaysia (PPAM) di Malaysia.

PPAM sendiri salah satu komunitas Aceh di Malaysia yang selama ini kerap bekerja sama dengan H. Sudirman dalam upaya memfasilitasi pemulangan warga Aceh yang sakit maupun meninggal dunia di Malaysia.

Setelah di fasilitasi PPAM, Nurlinda pada akhirnya dapat dipulangkan ke tanah air dengan biaya ikut di bantu H. Sudirman sendiri dan juga dibantu oleh komunitas PPAM di Malaysia.

Haji Sudirman atau populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh merasa prihatin atas maraknya kasus penipuan kerja dan tindak perdagangan manusia dengan banyaknya Pekerja Migran Infonesia (PMI) yang menjadi korban di luar negeri.

"Kita sangat prihatin dengan banyaknya PMI kita yang menjadi korban penipuan kerja dan tindak human trafficking diluar negeri. Karena itu, dirinya mengharapkan perhatian khusus dan peningkatan upaya pencegahan guna meminimalisasi kasus ini," ujar Haji Uma.

Haji Uma melanjutkan, selama ini dirinya banyak membantu upaya perlindungan PMI yang menjadi korban dari kejahatan ini diluar negeri, terutama warga Aceh. 

Bahkan dalam waktu terakhir ini, dirinya banyak membantu advokasi bagi warga Aceh yang menjadi korban TPPO di Laos, Kamboja, Thailand dan Myanmar.

"Dalam 2 tahun ini, banyak warga Aceh yang menjadi korban TPPO di beberapa negara Asean terutama Myanmar, Laos dan Kamboja. Upaya advokasi yang kita lakukan dengan berkoordinasi dengan direktorat PWNI Kemenlu, KBRI serta turut membantu biaya pemulangan," jelasnya.

Meningkatnya kasus TPPO terhadap PMI diluar menurut Haji Uma salah satu faktor disebabkan rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat. 

Sehingga mudah termakan oleh janji dan iming-iming gaji tinggi, hal ini juga tak lepas dari sempitnya akses peluang kerja seperti Aceh.

Untuk itu, sinergisasi pemerintah pusat dan daerah serta berbagai elemen bangsa untuk bergerak secara kolektif dalam upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat menjadi langkah krusial dan urgen untuk dilakukan dalam upaya minimalisasi kasus serupa terjadi kedepannya.

"Perlu sinergisasi pemerintah dan semua elemen bangsa untuk bergerak bersama meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai salah satu langkah strategis mencegah terus berulangnya kasus serupa kedepannya," tutup Haji Uma. (Evi/Alfi)

Share:

Read More

STOP! KRIMINALISASI GURU: Komite III DPD RI Serukan Darurat Perlindungan Guru

STOP! KRIMINALISASI GURU: Komite III DPD RI Serukan Darurat Perlindungan Guru. (Dok. DPD RI/Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Merespon maraknya kasus kriminalisasi terhadap guru yang terjadi di beberapa daerah, Komite III DPD RI menyerukan darurat perlindungan guru, Selasa (12/11/2024).

“Sekali lagi saya tegaskan, kami sangat prihatin dengan maraknya kasus kriminalisasi terhadap guru, yang semakin hari intensitasnya boleh dikatakan semakin banyak terjadi. Pemberitaan terkait hal tersebut di berbagai platform media telah menjadi bola panas dan pembenar bagi orangtua/wali siswa dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan hal serupa terhadap guru. Pendek kata, satu satu tindakan yang dilakukan guru sebagai bentuk pendidikan, pengajaran dan pembinaan pada siswa justru dianggap sebagai tindakan penganiayaan dan penghinaan oleh orangtua/wali siswa dan pihak-pihak lainnya, sehingga menjadi bahan aduan, laporan dan tuntutan secara pidana maupun perdata,” ujar Dailami Firdaus saat door stop interview dengan wartawan di sela-sela resesnya.

“Saya yakin, Ki Hajar Dewantara, KH Ahmad Dahlan, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika dan tokoh pejuang pendidikan sekaligus pendiri NKRI lainnya tentu menangis melihat situasi dan kondisi saat ini. 

Perjuangan mereka untuk mencerdaskan dan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru justru di balas dengan memenjarakan guru, menuntut ganti kerugian pada guru dan tindakan lain yang tidak patut kepada guru. 

Bukankah ini ibarat air susu di balas air tuba?” tegas Dailami lebih lanjut.

Dailami menyebut, sedikitnya ada 4 hal yang bisa dilakukan terkait permasalahan kriminalisasi guru.

Pertama, Presiden bisa menginstruksikan kepada jajarannya seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan keberpihakan Pemerintah terhadap perlindungan guru. 

Bagaimanapun guru punya peran penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu Komite III DPD RI menyerukan Stop! Kriminalisasi Guru, Darurat Perlindungan Guru.

Kedua, secara khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah harus memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan dan memberikan layanan perlindungan pada guru, yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 3798/B.B1/Hk.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Pelaksanaan Tugas. 

Meski telah berganti Kementerian, akan tetapi surat Keputusan ini tetap berlaku mengingat belum ada regulasi baru yang mencabutnya.

Ketiga, dalam jangka panjang, perbaikan atau revisi UU Guru dan Dosen mendesak untuk dilakukan. 

Revisi UU Guru dan Dosen yang sedianya sudah masuk dalam prolegnas long list tahun 2020-2024 pada kenyataannya sama sekali tidak dibahas oleh DPR. 

Padahal sejak tahun 2019, DPD RI telah menyerahkan naskah RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Perubahan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen kepada DPR RI. 

Revisi dilakukan untuk memperkuat norma terkait perlindungan guru, yang harus meliputi seluruh aspek perlindungan bukan saja perlindungan hukum, tetapi juga perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. 

Disamping itu perlindungan tersebut diberikan kepada guru terhadap berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan berbagai jenis perundungan (bullying).

Kempat, selaras dengan seruan Stop! Kriminalisasi Guru, Darurat Perlindungan Guru, Komite III DPD RI mendesak Pemerintah Daerah dan perangkatnya, satuan pendidikan, organisasi profesi guru untuk membentuk dan mengefektifkan tugas dan fungsi Satgas Perlindungan Guru di tempatnya masing-masing serta mengajak masyarakat untuk turut mengawasai pelaksanaan tugas dan fungsi satgas tersebut.

“Saya berpikir jika ke 4 hal tadi – dalam jangka pendek bisa dilakukan, akan menjadi kado indah buat para guru, mengingat pada 25 November mendatang akan diperingati sebagai Hari Guru Nasional,” tambah Dailami menutup wawancaranya. (Rosa/Muhidin)

Share:

Read More

Ini Modus Baru Bandar Judi Online untuk Hindari Penindakan

Ini Modus Baru Bandar Judi Online untuk Hindari Penindakan. (Dok. Div Humas Polri/WaraWiri.net)

Jakarta, WaraWiri.net - Para bandar judi online semakin canggih dalam menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kini mereka menggunakan mata uang kripto (crypto) sebagai metode pembayaran, menggantikan sistem transaksi lama yang menggunakan rekening bank. 

Modus baru ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian online yang semakin marak.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan pentingnya upaya tegas dari Polri untuk menanggulangi kejahatan transnasional, termasuk judi online, yang kini semakin sulit dilacak dan ditangani.

“Para bandar judi online terus berinovasi dengan modus baru. Dari yang sebelumnya mereka menggunakan rekening bank, kini beralih ke pembayaran melalui portal yang lebih canggih dan terbaru, yaitu crypto,” ujar Kapolri kepada wartawan, Sabtu 9 November 2024.

Menurut Kapolri, penggunaan crypto memungkinkan para pelaku judi online untuk menghindari deteksi oleh sistem perbankan dan penegak hukum. 

Ini juga mempersulit upaya pemblokiran transaksi judi yang sebelumnya mudah dilacak melalui jalur rekening bank.

Perubahan strategi ini menunjukkan bagaimana para pelaku kejahatan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menghindari penindakan hukum. 

Judi online yang dulu lebih banyak terjadi di dalam negeri kini juga mulai bergeser ke luar negeri, menjadikannya semakin sulit untuk diawasi oleh pihak berwenang.

Namun, Polri tetap berkomitmen untuk memerangi kejahatan ini dengan berbagai pendekatan inovatif. 

Jenderal Sigit juga mengingatkan bahwa selain merugikan negara secara finansial, judi online menimbulkan dampak sosial yang merusak, seperti kecanduan dan kerugian finansial besar bagi masyarakat.

“Dengan segala perkembangan ini, kami akan terus berusaha memutus jaringan judi online ini, demi menyelamatkan negara dari kebocoran finansial dan dampak sosial yang lebih besar,” tegas Kapolri. (Zidan/Alif)

Share:

Read More

Prajurit TNI Selamatkan Bayi Yang Dibuang Orang Tuanya

Prajurit TNI Selamatkan Bayi Yang Dibuang Orang Tuanya. (Dok. Puspen TNI/WaraWiri.net)

Depok, WaraWiri.net - Anggota Divisi Infanteri 1 (Divif 1) Kostrad menemukan seorang bayi laki-laki di dalam plastik di sebuah selokan saat melaksanakan latihan penataran teritorial di kawasan Dinas Lingkungan Hidup, bertempat di Jalan Merdeka, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Sabtu (09/11/2024).

Saat melaksanakan kegiatan tersebut, Lettu Inf Kamaruddin Rumakway yang memimpin latihan, melihat plastik di selokan bergerak mencurigakan. 

Setelah diperiksa lebih lanjut, plastik tersebut ternyata berisi bayi yang baru saja dilahirkan.

Tanpa menunggu lama, anggota Divif 1 Kostrad segera bertindak cepat, bayi laki-laki yang ditemukan langsung dibawa ke Puskesmas Sukmajaya oleh Serda Luis menggunakan ambulans klinik milik Divif 1 Kostrad. 

Tim medis di puskesmas segera memberikan pemeriksaan dan pertolongan pertama kepada bayi tersebut. 

Berdasarkan laporan medis, bayi dalam kondisi sehat dengan tali pusar yang masih basah dan adanya bekas darah, yang menunjukkan bahwa ia mungkin baru saja dilahirkan.

Pihak Puskesmas Sukmajaya telah melaporkan temuan bayi ini ke Polsek Sukmajaya untuk ditindaklanjuti secara hukum. 

Setelah kondisinya dinyatakan stabil, bayi tersebut direncanakan akan diserahkan kepada Dinas Sosial guna mendapatkan perawatan dan perlindungan lebih lanjut. 

Saat ini, bayi tersebut berada di bawah penanganan dr. Dhiya dari Puskesmas Sukmajaya, yang terus memantau kesehatannya.

Tindakan cepat anggota Kostrad mencerminkan komitmen TNI peduli kemanusiaan dan  melindungi sesama. (Siti/Isna)

Share:

Read More

Gebyar HJB ke-542, Pemkab Bogor Hadirkan Band Papas Atas Republik Serta Grandprize Tiket Umroh

Gebyar HJB ke-542, Pemkab Bogor Hadirkan Band Papas Atas Republik Serta Grandprize Tiket Umroh. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk meriahkan kegiatan Gebyar Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542 yang akan diadakan pada Sabtu, 8 Juni 2024 esok di Stadion Pakansari Cibinong.

Ada berbagai kegiatan bazar UMKM, Pasar Kerajinan Rakyat, menari di Bogor, Tegar Beriman Award, jalan santai dan berbagai hiburan lainnya secara gratis, serta grandprize 12 umroh gratis bagi masyarakat yang beruntung.

Kegiatan gebyar HJB ke-542 akan ada layanan kesehatan gratis yang terdiri dari periksa varises, periksa perokok, periksa gigi mulut, periksa padatan tulang, periksa GDS, asam urat, konsultasi gizi, konsultasi agro herbal, fisioterapi dan akupuntur serta donor darah.

Dalam kegiatan gebyar HJB yang ke-542 tersebut, pengunjung  juga akan dihibur band papan atas Republik,

Ketua panitia HJB ke-542 sekaligus menjabat sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Hadijana meminta dan mengajak masyarakat untuk menghadiri kegiatan Gebyar HJB ke-542 esok.

“Ayo datang dan ramaikan acara ini karena tidak dipungut biaya sepeserpun,” ungkapnya. (Alif)

Share:

Read More

Pemprov Banten Sidak Kesehatan dan Dokumen Hewan Kurban

Inspeksi Mendadak (Sidak) salah satu lapak penjualan hewan kurban yang berada di Jl. Syekh Moh. Nawawi Al Bantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (26/6/2023). (Dok.BantenProv/WaraWiri.Net)

Banten, WaraWiri.Net - Untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian meninjau langsung alias Dokumen kelengkapan yang harus dimiliki oleh penjual hewan kurban serta Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal hewan kurban juga diperiksa.

"Alhamdulillah di sini tidak ditemukan hewan yang terjangkit penyakit zoonosis, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), cacar atau Lumpy Skin Disease (LSD) dan antraks. Kami pastikan tidak ada," ungkap Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid.

"Di sini pedagang sudah taat dengan peraturan dan mampu menunjukan SKKH nya. Sapi di sini berasal dari Garut dan Boyolali," katanya.

Selanjutnya, Agus menyampaikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap lapak-lapak penjual hewan kurban, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan post mortem pada hewan kurban yang telah disembelih.

"Kita juga melakukan pemeriksaan post mortem setelah dilakukan pemotongan hewan kurban," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga berharap kepada masyarakat untuk dapat lebih teliti ketika membeli hewan kurban. Mulai dari memeriksa kesehatan hewan kurban dan menanyakan bukti Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada penjual hewan kurban.

Sementara, salah satu penjual hewan kurban yang ada di Kota Serang, Dadang menyampaikan untuk menjaga kesehatan hewan, pihaknya selalu memperhatikan kebersihan hewan dengan memandikannya, serta memberikan asupan makanan yang cukup.

"Hampir setiap hari kita mandikan, kemudian makanannya dan minumnya dimaksimalkan. Kalau ada yang kurang fit diberikan vitamin, serta yang sakit kita pisahkan," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kabid Keswan dan Kesmavet Distan Banten drh. Ari Mardiana mengungkapkan hingga saat ini, tim pemeriksaan hewan kurban yang terjun langsung ke lapak-lapak penjual hewan kurban baru menemukan 1 kasus LSD di Kota Tangerang.

"Dan untuk wilayah lainnya belum ada laporan dan belum menemukan hewan kurban di lapak yang terkena LSD," katanya. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada penjual hewan kurban untuk dapat menjaga kebersihan kandang atau lapak, guna memastikan kesehatan hewan kurban.

Tidak hanya itu, ia mengimbau kepada peternak untuk dapat segera melapor ke Dinas terkait atau pusat kesehatan hewan terdekat bila terdapat hewan kurban yang tidak sehat.

"Bisa melaporkan ke Dinas terdekat atau ke Puskeswan Kabupaten/Kota, bahkan bisa ke Distan Provinsi Banten," tandasnya. (Isna/Tedy)

Share:

Read More

Basarnas Evakuasi 1 Kantong Jenazah Korban Jatuh Pesawat SAM Air

 

Lokasi pesawat berada di tengah hutan belantara antara Elelim-Poik dan saat ditemukan masih terlihat asap keluar dari pesawat. (Dok.Polri/WaraWiri.Net)

Jakarta, WaraWiri.Net -  Tim Basarnas berhasil mengevakuasi satu kantong jenazah korban jatuhnya pesawat SAM Air. Hal itu diungkap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Muda (Marsda) TNI Henri Alfiandi.

"Saat ini telah terevakuasi satu kantong jenazah ke dari titik pesawat ke area tengah," ujar Marsda Henri kepada wartawan, Selasa, (27/6/23).

Marsda Henri mengatakan, satu kantong jenazah itu sedang dalam proses penarikan dari titik pesawat ke area tengah. Sementara berdasarkan informasi yang diterima dari lapangan, kondisi pesawat hangus terbakar dan tidak ada tanda-tanda korban yang selamat.

Pesawat SAM Air PK-SMW jatuh tengah hutan di pedalaman Poik, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023). Lokasi jatuhnya pesawat ditemukan oleh helikopter milik PT. Intan Angkasa yang terbang dari Wamena sekitar pukul 15.30 WIT.

Lokasi pesawat berada di tengah hutan belantara antara Elelim-Poik dan saat ditemukan masih terlihat asap keluar dari pesawat.

Pesawat PK SMW yang dipiloti Captain Hari Permadi dan Kopilot Levi Murib, membawa empat penumpang dalam penerbangan tersebut. (Slamet)

Share:

Read More

Kecuali Safari Wukuf, Jemaah Haji Indonesia sudah Diberangkatkan ke Arafah

Kadaker Makkah Khalilurraham dan tim usai menyisir hotel jemaah. (Dok.Kemenag/WaraWiri.Net)

Makkah, WaraWiri.Net - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah malam tadi melakukan penyisiran hotel-hotel jemaah. Penyisiran dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang tidak mengikuti safari wukuf sudah diberangkatkan ke Arafah.

Penyisiran dilakukan secara berjenjang oleh petugas pelindungan jemaah dan petugas akomodasi pada 122 hotel jemaah di Makkah. Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Khalilurrahman ikut memimpin proses penyisiran. Ikut bergabung, Sekretaris Daker Makkah Tawwabuddin, Kasi Pelindungan Jemaah Daker Makkah Rijal Karni, dan Pelaksana Pelindungan Jemaah Daker Makkah Khasan Syukur.

"Alhamdulillah, kami bergerak sejak sekitar jam 02.00 WAS, melakukan proses penyisiran hingga jam 06.00 WAS. Semua jemaah haji Indonesia yang tidak ikut safari wukuf sudah ke Arafah," terang Khalilurrahman di Makkah, Selasa (27/6/2023).

"Pemberangkatan bus terakhir pada sekitar jam 04.15 WAS dari sektor tujuh, hotel 707," sambungnya.

Menurut Khalilurrahman, saat ini masih ada sekitar 240 jemaah lansia dan disabilitas yang akan mengikuti safari wukuf. Mereka adalah jemaah lansia atau difabel yang memiliki keterbatasan dalam pergerakan sehingga tidak bisa melakukan apa-apa atau memiliki keterbatasan kemampuan fisik berat.

Mereka menempati lima hotel pada empat wilayah, yaitu: Syisyah (2), Jarwal, Misfalah, dan Raudhah. "Jemaah safari wukuf lansia dan disabilitas ini mulai dipersiapkan naik bus pada sekitar pukul 10.00 WAS. Selanjutnya mereka akan diantar menuju Arafah untuk safari wukuf," papar Khalilurrahman.

Selain jemaah lansia dan disabilitas, lanjurnya, Daker Makkah juga mensafariwukufkan lebih 200 jemaah yang sakit dan dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah dan RA Arab Saudi. Mereka juga akan diberangkatkan ke Arafah pada sekitar pukul 11.00 WAS.

"Semoga seluruh jemaah haji Indonesia sehat dan dapat menjalani puncak haji dengan baik," harapnya. (Subhan/Alfa)

Share:

Read More