Perkuat Sistem Dukungan Logistik Yang Professional, Kodaeral V Hadiri Rakorlog TA 2026 Di Jakarta

Perkuat Sistem Dukungan Logistik Yang Professional, Kodaeral V Hadiri Rakorlog TA 2026 Di Jakarta. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka mengoptimalkan dukungan operasi dan meningkatkan kesiapan logistik satuan, Asisten Logistik (Aslog) Komando Daerah TNI Angkatan Laut V (Kodaeral V) Kolonel Laut (T) Insaf Setya Budhi, M.Tr.Hanla., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Logistik (Rakorlog) Tahun Anggaran 2026 Aslog Kasal Laksda TNI Mulyatna, S.T., bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (5/3/2026).

Rakorlog TNI AL TA 2026 mengangkat tema "Logistik TNI Angkatan Laut Siap Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat." Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, program, serta dukungan logistik guna menjamin kesiapan operasional TNI AL dalam menghadapi dinamika tugas ke depan.

Dalam sambutannya, Aslog Kasal menyampaikan bahwa dalam menghadapi kemajuan teknologi dan dinamika tugas, TNI AL perlu melaksanakan modernisasi dan integrasi sistem Alutsista, meningkatkan pemantauan maritim, serta memastikan perawatan dan perbaikan agar tetap siap tempur.

Selain itu, pemenuhan bekal Barang Milik Pertahanan (BMP), amunisi, suku cadang, dan peningkatan fasilitas pangkalan menjadi kunci untuk mendukung operasi, latihan, dan validasi organisasi.

"Kita semua perlu bersinergi, menyamakan visi dan melaksanakan sinkronisasi dalam rangka menyiapkan logistik, alutsista dan fasilitas pangkalan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja TNI AL TA 2026 untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat," tegas Aslog Kasal.

Pada rapat tersebut turut dipaparkan rencana kegiatan operasi dan latihan TA 2026, serta perkembangan pelaksanaan pengadaan Alpalhankam, modernisasi, refurbishment, rematerialisasi dan perawatan terpusat di Kemhan. Selain itu, disosialisasikan pula mekanisme pemusatan BMP di Kemhan terkait pengajuan kebutuhan dan dukungan satuan, serta pengembangan fasilitas pangkalan untuk mendukung validasi organisasi baru dan penambahan Alutsista. Kegiatan diwarnai diskusi dan tanya jawab yang konstruktif guna menyamakan persepsi serta menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.

Melalui Rakorlog TA 2026 ini, TNI AL berkomitmen untuk terus memperkuat sistem dukungan logistik yang profesional, transparan, dan tepat sasaran demi terwujudnya kesiapan tempur yang optimal. Dengan dukungan logistik yang handal, TNI AL siap menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah laut NKRI serta mendukung kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. (Alif)

Share:

Read More

Di Forum Dialektika Demokrasi, Korlantas Polri Beberkan Strategi Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Mudik Lebaran 2026

Di Forum Dialektika Demokrasi, Korlantas Polri Beberkan Strategi Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Mudik Lebaran 2026. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menghadiri forum Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman.”

Brigjen Pol Faizal menjelaskan Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama arus mudik Lebaran 2026.

Salah satu skema yang disiapkan adalah penerapan one way lokal di jalur arteri yang akan digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan roda dua dan roda empat agar tetap tertib dan aman.

“Terkait rekayasa lalu lintas di jalur arteri, terutama untuk roda dua, nanti ada istilah kami yaitu one way lokal. Skema ini biasanya digunakan oleh Dirlantas di wilayah untuk mengatur pergerakan roda dua dengan roda empat,” ujar Faizal.

Menurutnya, kendaraan roda dua biasanya akan dikumpulkan terlebih dahulu di satu titik sebelum diberangkatkan secara bersamaan dengan pengawalan petugas kepolisian.

“Biasanya roda dua kita kumpulkan dalam satu area, kemudian berangkat bersama-sama kita kawal. Dengan pengawalan itu kita bisa mengatur tingkat kecepatannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan kendaraan roda dua memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan pengaturan khusus terutama saat terjadi lonjakan volume kendaraan di jalur arteri selama musim mudik.

Selain itu, Korlantas Polri juga menyiapkan langkah antisipasi kepadatan di rest area, petugas akan mengarahkan pemudik untuk melanjutkan perjalanan menuju rest area berikutnya. Jika masih penuh, pemudik juga diminta keluar tol untuk mencari tempat istirahat di luar jalan tol.

“Kami meminta para pemudik untuk melanjutkan perjalanan ke rest area berikutnya. Jika masih penuh, kami sarankan untuk keluar tol dan mencari rest area di luar atau di daerah sekitar tol,” katanya.

Brigjen Pol Faizal menjelaskan pengelola jalan tol juga telah menyiapkan mekanisme agar kendaraan yang keluar tol dapat kembali masuk tanpa dikenakan transaksi tambahan.

Ia menambahkan seluruh rest area telah dilengkapi dengan sistem traffic counting untuk memantau jumlah kendaraan yang masuk sehingga dapat disesuaikan dengan kapasitas parkir yang tersedia.

“Dengan sistem tersebut kita bisa mengetahui jumlah kendaraan yang masuk ke rest area dan menyesuaikannya dengan kapasitas parkir yang ada,” pungkasnya. (Ros)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri Pastikan Ops Ketupat 2026 di Bali Tetap Lancar dan Aman di Tengah Idulfitri dan Nyepi

Kakorlantas Polri Pastikan Ops Ketupat 2026 di Bali Tetap Lancar dan Aman di Tengah Idulfitri dan Nyepi. (Dok. Div Humas Polri)

Bali, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. melakukan audiensi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/3/2026). 

Pertemuan ini membahas kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang berlangsung berdekatan dengan momentum dua hari raya keagamaan yakni Idulfitri dan Hari Raya Nyepi.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi, untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dapat berjalan aman dan lancar.

“Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Jadi bukan hanya di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan arus mudik dan arus balik, tetapi negara hadir dalam rangka mengamankan momentum sosial masyarakat,” kata Kakorlantas.

Ia menjelaskan pengamanan dalam Operasi Ketupat mencakup beberapa klaster penting, yaitu jalur tol, jalan arteri, pelabuhan penyeberangan seperti Gilimanuk–Ketapang, tempat ibadah, serta kawasan wisata yang banyak terdapat di Bali.

“Tempat wisata juga menjadi perhatian karena Bali merupakan salah satu tujuan wisata utama masyarakat saat libur Lebaran,” ujarnya.

Kakorlantas juga menyampaikan bahwa rencana penyelenggaraan kompetisi lari Kemala Run di Bali mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali.

“Yang lebih menggembirakan, rencana Kemala Run akan digelar di Bali dan Pak Gubernur memberikan dukungan yang luar biasa. Ini tentu menjadi kolaborasi yang baik agar kegiatan dapat berjalan lancar,” kata Kakorlantas.

Selain itu, Kakorlantas memastikan pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk telah disiapkan untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi.

“Penyeberangan Gilimanuk sudah diatur jam berapa dibuka dan jam berapa ditutup, termasuk dari Ketapang ke Gilimanuk. Kami juga sudah mendapat laporan dari Dirlantas Polda Bali,” jelasnya.

Ia menambahkan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama periode Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

“Dengan kolaborasi yang baik, negara hadir untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berjalan aman dan lancar,” tutupnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kakorlantas Polri yang datang langsung untuk berkoordinasi terkait pengamanan sejumlah agenda besar di Bali, mulai dari Operasi Ketupat Lebaran, Hari Raya Nyepi hingga kegiatan Kemala Run.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kakorlantas yang melakukan audiensi untuk menyampaikan beberapa rencana kegiatan. Yang pertama adalah Operasi Ketupat dalam rangka mengamankan aktivitas lalu lintas selama mudik Lebaran. Yang kedua kegiatan Kemala Run, dan yang ketiga adalah pengamanan Hari Raya Nyepi,” kata Koster.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung program pengamanan yang dilakukan Polri karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat Bali.

“Saya sebagai Gubernur tentu harus ikut berkontribusi mendukung apa yang menjadi rencana Bapak Kakorlantas, karena ini adalah program Bapak Kapolri yang harus kita sukseskan secara bersama-sama,” ujarnya.

Koster juga menjelaskan bahwa isu yang berkembang di media sosial mengenai benturan antara Nyepi dan Idulfitri sebenarnya tidak tepat, karena kedua hari besar tersebut tidak berlangsung pada waktu yang sama.

“Tidak berhimpit sebenarnya. Nyepi pada 19 Maret, kemudian Ngembak Geni tanggal 20 pagi. Sore harinya baru malam takbiran, karena Idulfitri diperkirakan tanggal 21. Jadi tidak beririsan sebenarnya,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama unsur tokoh agama juga telah menyiapkan surat edaran bersama dengan seluruh majelis umat beragama di Bali, termasuk Majelis Ulama Indonesia, sehingga pengaturan kegiatan keagamaan telah disepakati bersama.

“Kami sudah membuat surat edaran bersama dengan semua majelis umat beragama di Bali, terutama dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi semuanya sudah clear dan tidak ada masalah,” kata Koster.

Selain itu, Koster mengatakan dalam audiensi juga dibahas rencana kegiatan Kemala Run yang akan digelar di Bali, dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu orang.

“Tempatnya sangat layak dan luas, hanya ada akses jalan yang perlu diperbaiki. Tadi Kakorlantas juga sudah mengajak Kepala Balai Jalan untuk melakukan perbaikan segera dan saya akan mengawal ini,” ujarnya.

Pada Jumat 6 Maret 2026, Kakorlantas dijadwalkan melaksanakan kegiatan Polantas Menyapa dan Melayani bersama komunitas ojek online, GP Ansor, serta pecalang sebagai bentuk sinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di Bali. (Ros)

Share:

Read More

Menteri Kehutanan Hadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Riau

Menteri Kehutanan Hadiri Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Riau. (Dok. Kemenhut)

Riau, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional Tahun 2026 yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (5/3). Apel tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Apel kesiapsiagaan ini diikuti oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla menjelang musim kemarau.

Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat sekaligus citra Indonesia di tingkat internasional.

“Kita mengatakan berulang-ulang ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa kita atasi, bukan hanya sekadar keselamatan manusia tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di dunia,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago.

Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa upaya pengendalian karhutla pada tahun sebelumnya menunjukkan tren positif berkat koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan masyarakat.

“Pertama alhamdulillah angka karhutla tahun 2025 yaitu tahun pertama Presiden Prabowo, turun dari angka karhutla tahun 2024. Ini semua berkat kerja sama antara kementerian/lembaga dan daerah bisa ditekan angkanya karena kita bekerja dengan koordinasi dan kolaboratif,” ujar Raja Juli Antoni.

Menurut Menhut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai lembaga, termasuk penyediaan informasi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

“BMKG membuat data atau prediksi tentang cuaca dan juga membantu untuk memberikan informasi kepada BNPB. Modifikasi-modifikasi cuaca berjalan efektif sehingga pasukan darat Manggala Agni, TNI, Polri dan masyarakat bergerak secara koordinatif,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan bahwa kondisi iklim tahun ini memerlukan kewaspadaan lebih tinggi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Dibandingkan dengan 30 tahun terakhir, catatan yang kami miliki menunjukkan bahwa curah hujan tahun ini cenderung berada di bawah normal. Karena itu kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla,” ujar perwakilan BMKG.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa upaya kesiapsiagaan nasional terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga serta dukungan operasi modifikasi cuaca dan kesiapan personel di wilayah rawan kebakaran.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama. Dengan dukungan data dari BMKG dan kesiapan personel di lapangan, kita berupaya memastikan respons penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” ujar perwakilan BNPB.

Menhut menambahkan bahwa tahun ini menjadi momentum pembelajaran sekaligus persiapan menghadapi potensi fenomena iklim pada tahun mendatang.

“Meskipun tahun lalu angka turun saya harapkan bisa ditekan lebih turun lagi, karena tahun ini menjadi penting untuk pembelajaran sekaligus persiapan. Tahun depan diperkirakan El Nino empat tahunan. Empat tahun lalu angkanya sekitar 1,1 juta hektare, empat tahun sebelumnya lagi 1,6 juta hektare, jadi ada tren menurun. Semoga tahun depan saat El Nino kita bisa menekan angkanya,” pungkas Menhut Raja Juli Antoni.

Apel kesiapsiagaan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. (Putra)

Share:

Read More

Tiga Kantor Imigrasi di Wilayah DK Jakarta Raih Predikat “Sangat Baik” dari Ombudsman RI

Tiga Kantor Imigrasi di Wilayah DK Jakarta Raih Predikat “Sangat Baik” dari Ombudsman RI. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Tiga kantor imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta meraih predikat "Sangat Baik" dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya. Hasil penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 (Opini Ombudsman) yang digelar pada Jumat (6/3/2026) di Aula A Lantai 4 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam penilaian tersebut, tiga kantor imigrasi di wilayah DK Jakarta berhasil memperoleh predikat "Sangat Baik", yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dengan nilai 91,06, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dengan nilai 90,54, serta Kantor Imigrasi Kelas | Non TPI Jakarta Pusat dengan nilai 88,22. Dari ketiga satuan kerja tersebut, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta mencatatkan nilai tertinggi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya, Dedy Irsan, memaparkan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. la menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan komitmen satuan kerja imigrasi di wilayah DK Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penilaian maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya memiliki arti strategis, tidak hanya sebagai instrumen pengawasan tetapi juga sebagai pendorong perbaikan sistem pelayanan publik.

"Penilaian maladministrasi yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya memiliki arti strategis sebagai instrumen pengawasan sekaligus pendorong kebaikan sistem pelayanan publik," ujar Pamuji Raharja.

la menegaskan bahwa hasil penilaian tersebut hendaknya tidak dipandang semata-mata sebagai evaluasi administratif, melainkan sebagai dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik.

Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan serta meminimalisir potensi maladministrasi. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat terus meningkat dan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

KKP Hentikan Sementara Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Morowali

KKP Hentikan Sementara Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Morowali. (Dok. KKP)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penghentian sementara dilakukan lantaran pelaku usaha tidak memiliki dokumen persyaratan dasar berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan reklamasi dan pembangunan jeti.

"Benar, kami stop sementara aktivitas reklamasi dan penggunaan jeti, karena hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan sudah jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen PKKPRL,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengonfirmasi kejadian tersebut, Kamis (5/3).

Dia menambahkan bahwa tindakan ini merupakan wujud negara hadir menegakkan peraturan serta mencegah potensi bertambahnya kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang laut ilegal.

“Pemanfaatan ruang laut termasuk sumberdaya yang ada di dalamnya harus berpihak kepada ekologi, sehingga kelestariannya tetap terjaga,” tegas Ipunk.

Melengkapi pernyataan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menjelaskan pelanggaran dilakukan oleh tiga pelaku usaha, di antaranya PT. BTIIG dengan luas ruang laut yang dilakukan reklamasi seluas 2,799 ha, PT. WXT dengan reklamasi seluas 7,714 ha, dan PT BI reklamasi seluas 1,336 ha.

Penghentian sementara dilaksanakan pada Sabtu 28 Februari dan Senin 2 Maret lalu. Penghentian sementara kegiatan terhadap ketiga pelaku usaha tersebut merupakan tindakan lain Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa telah menetapkan lima kebijakan ekonomi biru untuk menjaga ekosistem kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pangan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Pengawasan terhadap aktivitas menetap di ruang laut termasuk untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut itu sendiri. (Alif)

Share:

Read More

Pastikan Keselamatan Angkutan Lebaran, Whoosh Andalkan Sistem Teknologi Canggih Terintegrasi

Pastikan Keselamatan Angkutan Lebaran, Whoosh Andalkan Sistem Teknologi Canggih Terintegrasi. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Jelang momen Angkutan Lebaran 1447 H, KCIC memastikan operasional Kereta Cepat Whoosh tetap berjalan aman dan terkendali melalui sistem keselamatan berlapis yang terintegrasi antara sarana, prasarana, dan pusat kendali operasi.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan bahwa kesiapan Angkutan Lebaran tidak hanya difokuskan pada layanan penumpang, tetapi juga pada keandalan sistem pengawasan dan pengendalian operasional yang bekerja secara real time selama 24 jam.

“Whoosh dirancang dengan sistem keselamatan berlapis yang terintegrasi antara kereta, jalur, dan pusat kendali. Pada periode Angkutan Lebaran, seluruh sistem yang sudah berfungsi baik sejak awal pengoperasian tersebut dipastikan bekerja optimal dengan pengawasan intensif selama 24 jam,” ujar Eva.

Dari sisi pengawasan prasarana, Whoosh didukung oleh 1.846 unit CCTV yang terpasang di sepanjang jalur utama, terowongan, stasiun, depo, gardu traksi, hingga di dalam rangkaian kereta (EMU). Seluruh perangkat tersebut terhubung langsung ke Operation Control Center (OCC) sehingga memungkinkan pemantauan visual secara real time terhadap kondisi operasional dan lingkungan di sekitar jalur.

Selain pengawasan visual, Whoosh dilengkapi sistem early warning berbasis sensor yang tersebar di sepanjang jalur. Terdapat 17 sensor kecepatan angin, 8 sensor curah hujan, 6 sensor deteksi benda asing, serta 7 perangkat Earthquake Early Warning Monitoring System (EEWMS) untuk mendeteksi gempa bumi. Sistem ini bekerja secara real time dan terintegrasi dengan pusat kendali untuk mendukung pengambilan keputusan operasional secara cepat dan presisi.

Melalui Railway Disaster Monitoring System (RDMS), parameter curah hujan dan kecepatan angin dipantau secara kontinu dengan ambang batas tertentu yang secara otomatis memicu pembatasan kecepatan hingga penghentian perjalanan apabila kondisi melampaui batas aman. Sementara itu, sistem EEWMS mampu mendeteksi gempa bumi dan secara otomatis mengaktifkan sistem pengereman darurat (emergency brake) serta sinyal merah pada sistem persinyalan.

Dari sisi pengendalian perjalanan, operasional Whoosh dikendalikan melalui sistem terintegrasi yang mencakup CTCS-3/GSMR, Centralized Traffic Control (CTC), Transportation Dispatching Management System (TDMS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), serta sistem interlocking. Sistem tersebut memungkinkan pengaturan jarak aman antar kereta, kontrol kecepatan adaptif, serta manajemen rute dan kelistrikan traksi secara presisi dari pusat kendali.

Untuk memastikan kondisi prasarana tetap prima, KCIC secara rutin menjalankan Comprehensive Inspection Train (CIT) guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur dan infrastruktur pendukung, serta melakukan perjalanan konfirmasi sebelum operasional harian dimulai. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan sebelum berdampak pada perjalanan.

“Dengan sistem keselamatan berlapis, dukungan sensor terintegrasi, dan pengendalian operasional yang bekerja selama 24 jam, Whoosh siap melayani masyarakat selama Angkutan Lebaran dengan aman, andal, dan terkendali,” tutup Eva. (Burhan)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Sampaikan Surat Dukacita atas Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan surat dukacita kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026.

“Presiden Prabowo Subianto menulis surat dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026,” tulis Seskab Teddy.

Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa surat belasungkawa tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat tersebut menyampaikan simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran.

“Surat resmi yang berisi belasungkawa mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei tersebut ditujukkan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian,” lanjut Seskab.

Surat resmi dari Presiden Prabowo diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.

Penyampaian surat dukacita ini dilakukan menjelang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Mashhad, salah satu kota suci sekaligus kota terbesar kedua di Iran.

Pemerintah Indonesia melalui langkah tersebut menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua negara. (Dinda)

Share:

Read More

Antisipasi Dampak Konflik Iran VS Israel–AS, Kemenperin Perkuat Ketahanan Industri Nasional

Antisipasi Dampak Konflik Iran VS Israel–AS, Kemenperin Perkuat Ketahanan Industri Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya pada sektor energi, logistik internasional, serta rantai pasok bahan baku industri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mencermati perkembangan tersebut karena berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap kinerja sektor industri manufaktur nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, konflik di kawasan Timur Tengah tersebut dapat memicu volatilitas harga energi global, gangguan pada jalur perdagangan internasional, serta peningkatan biaya logistik dan bahan baku industri. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing industri manufaktur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Kami terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat energi dunia dan jalur logistik global yang sangat penting. Setiap eskalasi konflik tentu berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan oleh sektor manufaktur,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut Agus, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap sektor industri adalah potensi gangguan distribusi energi global. Kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut sehingga setiap gangguan di kawasan itu dapat memicu lonjakan harga energi internasional.

Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi konflik bahkan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi di kawasan tersebut. Serangan militer dan ancaman keamanan maritim menyebabkan lalu lintas kapal tanker menurun drastis serta meningkatkan risiko bagi perusahaan pelayaran dan asuransi maritim.

Situasi tersebut juga memicu lonjakan harga minyak global. Harga minyak mentah dunia sempat meningkat signifikan akibat gangguan pasokan energi dari Timur Tengah dan meningkatnya risiko geopolitik di kawasan tersebut.

Menperin menjelaskan, kenaikan harga energi global akan berdampak langsung pada industri manufaktur karena sebagian besar sektor industri menggunakan energi sebagai komponen biaya produksi utama. Industri seperti petrokimia, logam dasar, semen, pupuk, serta berbagai subsektor industri pengolahan lainnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi.

“Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik. Hal ini tentu dapat memengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk industri di pasar domestik maupun ekspor,” ujar Agus.

Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari pasar global. Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa konflik di Timur Tengah dapat mengganggu perdagangan internasional, memicu kenaikan harga komoditas, dan berdampak pada kinerja ekspor berbagai negara.

Bagi Indonesia, dampak tersebut dapat dirasakan pada beberapa sektor industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga industri makanan dan minuman. Ketidakpastian geopolitik berpotensi meningkatkan biaya pengadaan bahan baku dan memperpanjang waktu pengiriman akibat perubahan jalur logistik global.

Menperin menambahkan, gangguan pada jalur perdagangan internasional juga dapat memengaruhi kinerja ekspor industri manufaktur. Konflik geopolitik biasanya memicu volatilitas pasar global, sehingga permintaan dari negara tujuan ekspor dapat mengalami fluktuasi.

“Perkembangan situasi geopolitik global tentu perlu kita antisipasi bersama. Kinerja ekspor industri manufaktur Indonesia selama ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi global dan permintaan pasar internasional,” ungkap Agus.

Meski demikian, Menperin menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan sektor industri nasional. Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat struktur industri hulu, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor.

“Penguatan industri hulu dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi sangat penting agar industri manufaktur Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan global yang rentan terhadap gejolak geopolitik,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi energi di sektor industri serta percepatan transformasi menuju industri hijau. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang harganya sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global.

Menperin optimistis bahwa industri manufaktur nasional memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global. Hal ini didukung oleh struktur industri yang semakin terdiversifikasi serta kontribusi sektor manufaktur yang tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Kemenperin akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, asosiasi, dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan bahwa sektor industri manufaktur nasional tetap mampu tumbuh dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global,” papar Agus.

Program prioritas presiden

Menperin menyatakan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memitigasi potensi dampak konflik tersebut. Salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus, penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Program swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian dan energi semata, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari sektor industri manufaktur nasional.

“Program ketahanan pangan dan ketahanan energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Industri manufaktur memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, industri pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pengembangan teknologi energi,” jelasnya.

Menperin menegaskan bahwa sektor industri memiliki kontribusi besar dalam mendukung upaya swasembada pangan. Industri pupuk nasional, industri alat dan mesin pertanian (alsintan), industri pengolahan pangan, serta industri kemasan merupakan bagian penting dari ekosistem industri yang mendukung produktivitas sektor pertanian.

Selain itu, sektor industri juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Berbagai industri manufaktur berkontribusi dalam pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan, produksi komponen pembangkit listrik, pengembangan kendaraan listrik, hingga industri petrokimia yang menjadi bagian penting dari rantai pasok energi.

“Kemenperin terus mendorong penguatan industri hulu dan hilir agar Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan strategis nasional, termasuk di bidang pangan dan energi. Dengan struktur industri yang semakin kuat, Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap gejolak ekonomi global akibat konflik geopolitik,” kata Agus.

Dalam konteks tersebut, Kemenperin juga terus memperkuat kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta pengembangan rantai pasok industri domestik. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku sekaligus meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi industri menuju industri hijau serta peningkatan efisiensi energi di sektor manufaktur. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.

Menperin optimistis bahwa sektor industri manufaktur Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global. Hal ini tercermin dari kontribusi industri manufaktur yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap ekspor nasional serta salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kami optimistis bahwa dengan penguatan struktur industri nasional serta dukungan terhadap program ketahanan pangan dan energi, sektor industri manufaktur Indonesia akan tetap mampu tumbuh dan berdaya saing meskipun menghadapi berbagai tantangan global,” pungkas Agus. (Deni)

Share:

Read More

OJK Tegaskan Ketahanan Sektor Keuangan dan Komitmen Reformasi Pasca Revisi Outlook Fitch Ratings

OJK Tegaskan Ketahanan Sektor Keuangan dan Komitmen Reformasi Pasca Revisi Outlook Fitch Ratings. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati keputusan Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB, dengan merevisi Outlook dari Stabil menjadi Negatif.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa saat ini OJK mencermati revisi outlook oleh Fitch Ratings beserta berbagai pertimbangan yang mendasari penilaian tersebut.

OJK bersama Pemerintah dan otoritas terkait, terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung secara stabil dan resilien.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Friderica.

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan perkembangan risiko eksternal dan kebijakan yang bersifat dinamis, serta tidak merepresentasikan penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Penegasan peringkat tersebut juga menunjukkan pengakuan Fitch terhadap rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang tetap resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum tetap kuat.

Friderica menjelaskan bahwa fundamental sektor keuangan tetap kuat. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas tetap memadai, dan profil risiko terkelola secara prudent. Intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi, sehingga mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.

Reformasi struktural dalam Roadmap Pasar Modal 2023–2027 juga terus berjalan dengan kemajuan yang terukur. Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, serta penegakan hukum yang tegas guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.

OJK juga memandang penilaian Fitch yang menempatkan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara peers sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan dan ketahanan institusional Indonesia.

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus bekerja sama dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat koordinasi kebijakan guna memastikan keselarasan, konsistensi, dan kredibilitas implementasi kebijakan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Permintaan domestik yang stabil, pengelolaan kebijakan yang prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi memberikan fondasi yang kuat bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

OJK menegaskan bahwa reformasi yang kredibel, pengawasan yang kuat, dan koordinasi kebijakan yang erat akan semakin memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor. (Anggara)

Share:

Read More

Kolaborasi PLN dan Kementerian Perdagangan Hadirkan SPKLU Ultra Fast Charging

Kolaborasi PLN dan Kementerian Perdagangan Hadirkan SPKLU Ultra Fast Charging. (Dok. PLN)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN (Persero) bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ultra fast charging di lingkungan Kantor Kemendag RI, Kamis (5/3). Kolaborasi ini merupakan sinergi kedua pihak dalam mendorong percepatan pengembangan ekosistem electric vehicle (EV) di Indonesia dan memperluas ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di ruang publik, khususnya instansi pemerintah.

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas respons cepat PLN dalam memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, tren pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat juga membutuhkan ketersediaan SPKLU yang semakin banyak, termasuk di lingkungan Kemendag RI.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN yang telah menghadirkan fasilitas ini di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendukung rekan-rekan yang menggunakan mobil listrik. Ini juga tidak hanya terbatas pegawai Kementerian, jadi teman-teman atau kendaraan yang lewat bisa juga nge-charge di sini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah dan PLN,” ujar Budi.

Dirinya mengungkapkan bahwa tren peningkatan pengguna kendaraan listrik juga terjadi di lingkungan Kemendag RI, di mana sekitar 15 persen pegawai telah beralih menggunakan kendaraan listrik. Ia berharap dengan masifnya pengembangan SPKLU di berbagai titik, masyarakat juga semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Harapan kami, semakin banyak SPKLU, akan semakin banyak orang yang menggunakan mobil listrik. Dulu mungkin ketika belum banyak kadang-kadang orang ragu-ragu, tapi sekarang sudah semakin banyak, kita mau nunggu saja sudah enggak ada masalah, sudah banyak SPKLU sehingga memudahkan. Dan nge-charge-nya hanya 30 menit, ya 30 menit selesai,” ucap Budi.

Pascadilakukan uji coba operasi sejak Desember 2025, rata-rata jumlah pemanfaatan SPKLU Kemendag RI terus meningkat. Hingga Februari 2026, jumlah transaksi pengisian di 3 unit SPKLU yang masing-masing berkapasitas 120 kilowatt (kW) tersebut mencapai 2.460 kali dengan total energi listrik yang tersalurkan sebesar 62.598 kW.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara kedua belah pihak. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan upaya PLN dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik.

“Kolaborasi antara Kemendag dengan PLN ini adalah bagian akselerasi dari transisi energi. Artinya, ini adalah pergeseran dari energi mahal menjadi energi murah, energi emisi tinggi menjadi emisi rendah, dan shifting dari import based energy menjadi domestic based energy,” ujar Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa pengembangan SPKLU tidak dapat hanya mengandalkan lahan milik PLN. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memperluas pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.

“Pada dasarnya kebutuhan SPKLU ini tidak mungkin hanya berada di lahan PLN. Lahan-lahan strategis justru dimiliki oleh kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kantor perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak,” jelas Darmawan.

Ia menambahkan bahwa ke depan tugas PLN bersama pemerintah adalah menciptakan ekosistem investasi yang kondusif agar semakin banyak pihak, termasuk sektor swasta, dapat berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU.

“Kami memastikan dari sisi teknis maupun komersial semuanya berjalan dengan baik, sehingga investasi di SPKLU menjadi menarik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan SPKLU bukan hanya menjadi tugas PLN, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” tutup Darmawan. (Junaedi)

Share:

Read More

Kemensos Mulai Salurkan Bansos Adaptif Sumatra, Target Kelar Sebelum Lebaran

Kemensos Mulai Salurkan Bansos Adaptif Sumatra, Target Kelar Sebelum Lebaran. (Dok. Kemensos)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan upaya percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Setelah sebelumnya menyalurkan santunan untuk korban meninggal dan luka berat, Kemensos bekerjasama dengan PT POS Indonesia mulai menyalurkan bantuan adaftif lainnya seperti bantuan isian hunian, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), dan jaminan hidup (Jadup).

“Sekarang kita sedang berproses penyaluran untuk bantuan isian hunian dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Dimana untuk isian hunian itu sebesar Rp3 juta (per keluarga), untuk BSSE itu sebesar Rp5 juta (per keluarga),” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada konferensi pers usai pertemuan dengan Plt. Direktur Utama PT. POS Indonesia di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang telah terverifikasi dan akan menerima bantuan isian hunian serta BSSE adalah sebanyak 67.886 KPM dengan total keseluruhan kebutuhan anggaran senilai lebih dari Rp543 miliar.

“Seperti diketahui data itu diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, lalu ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, sudah menyangkut BNBA-nya, lalu ditandatangani oleh Pak Kapolres dan Pak Kajari. lalu diverifikasi oleh Pak Mendagri. Setelah itu menjadi data final untuk menjadi pedoman kami menyalurkan. Dalam proses penyaluran ini, kami menugaskan PT POS Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, nilai bantuan jaminan hidup adalah sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Data yang telah terverifikasi untuk penerima jadup yakni 248.588 penerima manfaat (PM) dengan total keseluruhan kebutuhan anggaran senilai lebih dari Rp335 miliar.

Pada tahap pertama, PT POS Indonesia menyalurkan bantuan isian rumah dan BSSE kepada 38.070 KPM serta bantuan jadup kepada 143.496 PM di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Inilah kira-kira gambarannya, karena penyaluran ini diharapkan bisa cepat tapi juga tepat sasaran, prudent, penuh kehati-hatian, bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kita terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengirim data dengan baik,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Plt. Direktur Utama PT. POS Indonesia, Haris menjelaskan hingga hari ini (5/3), PT. POS sudah berhasil menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada kurang lebih 17 ribu KPM atau lebih dari 26 persen. Jumlah tersebut akan terus bertambah dan selesai sebelum lebaran.

“Dalam waktu berapa hari ke depan, jadi secara total seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi. Dari 67 ribu keluarga penerima manfaat, kami targetkan Tanggal 15 nanti sudah selesai semuanya. Sehingga kita harapkan sebelum lebaran, semua saudara-saudara kita sudah menerima haknya, baik itu tadi bantuan isian hunian kemudian bantuan stimulan sosial ekonomi,” kata Haris.

Lebih lanjut, Haris juga mengatakan PT POS akan segera menyalurkan bantuan jaminan hidup. Dengan dukungan Kantor Pos yang tersebar diberbagai wilayah, Haris berharap penerima bisa segera menerima haknya.

“Harapan kita nantinya dengan ketersebaran kantor kami, termasuk juga kalau penerima mungkin karena sudah mau persiapan lebaran, tidak ada di tempat. Cukup menghubungi (atau) datang ke Kantor Pos kami, nanti teman-teman saya di Kantor Pos, itu akan mengontak kami dari Satgas Pusat, untuk mungkin bisa juga kita bayarkan di tempat dia melakukan silaturahmi Idul Fitri,” imbuhnya.

Haris menerangkan proses penyaluran akan melibatkan Kantor-Kantor Pos di tiga Provinsi tersebut, melalui tiga cara penyaluran yakni dibayarkan di Kantor Pos, di Komunitas (Kantor Desa, Kelurahan, dan lain sebagainya), serta diantarkan secara langsung khususnya kepada penerima lansia atau penerima dalam kondisi sakit.

“Kami sudah melakukan proses penyaluran dalam tiga hari ini dengan melibatkan Kantor Pos kita. Jadi kantor kita kalau di tiga Provinsi ini lebih kurang 454 kantor.” pungkasnya.

Turut hadir pada pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, EVP Government and Corporate Business PT POS Indonesia Hendra Sari, VP Penyaluran Dana PT POS Indonesia Andi Rosa, serta stakeholder lainnya. (Siti)

Share:

Read More

Pemerintah Intensifkan Pendampingan Kepulangan Jemaah Umrah di Bandara Jeddah

Pemerintah Intensifkan Pendampingan Kepulangan Jemaah Umrah di Bandara Jeddah. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah berkolaborasi dengan Tim Fungsi Konsuler KJRI Jeddah terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap jemaah umrah Indonesia, khususnya pada proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

Berdasarkan laporan pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Staf Teknis Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah pada tanggal 5 Maret 2026, tercatat sebanyak 2.735 jemaah umrah Indonesia telah terpantau dan mendapatkan pendampingan dalam proses kepulangan melalui sejumlah maskapai penerbangan. Seluruh penerbangan yang dipantau pada hari tersebut dilaporkan berjalan sesuai dengan jadwal keberangkatan.

Dengan demikian, secara kumulatif jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah terpantau kembali ke Tanah Air mencapai 14.796 orang, sejak 28 Februari 2026 hingga 5 Maret 2026.

Selain itu, petugas juga melakukan monitoring terhadap kedatangan jemaah umrah di Bandara Internasional King Abdulaziz. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 352 jemaah umrah Indonesia yang tiba dan terpantau oleh petugas di bandara pada periode yang sama.

Dalam proses pengawasan tersebut, tercatat pula 158 jemaah umrah mengalami penundaan atau tertahan dalam proses kepulangan. Para jemaah tersebut saat ini berada di dua lokasi, yaitu di Kota Jeddah dan Kota Makkah, menunggu penjadwalan ulang penerbangan sesuai dengan pengaturan maskapai dan penyelenggara perjalanan.

M. Ilham Effendy, Staf Teknis Haji pada Kantor Urusan Haji Jeddah, menyampaikan bahwa petugas terus melakukan pemantauan langsung di bandara untuk memastikan proses kepulangan jemaah berjalan dengan baik.

“Petugas terus berada di lapangan untuk memantau langsung proses keberangkatan jemaah umrah Indonesia di Bandara Internasional King Abdulaziz. Kami memastikan jemaah mendapatkan informasi yang jelas serta pendampingan selama proses kepulangan berlangsung,” ujar Ilham di Jeddah pada (5/3/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa bagi jemaah yang mengalami penundaan penerbangan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan dapat berjalan optimal.

“Bagi jemaah yang saat ini masih menunggu penjadwalan ulang penerbangan, kami terus melakukan koordinasi dengan maskapai dan penyelenggara perjalanan. Kami memastikan seluruh jemaah tetap mendapatkan pendampingan serta pelayanan yang diperlukan hingga dapat kembali ke Tanah Air dengan aman,” tambahnya.

Kemenhaj melalui perwakilan di Arab Saudi bersama Satgas Bandara terus melakukan pendampingan intensif, koordinasi dengan maskapai penerbangan, serta komunikasi dengan penyelenggara perjalanan umrah guna memastikan seluruh jemaah mendapatkan penanganan yang baik serta dapat kembali ke Tanah Air dengan aman.

Kemenhaj juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap jemaah umrah Indonesia, baik selama berada di Arab Saudi maupun dalam proses kepulangan ke Indonesia.

Kemenhaj mengimbau kepada seluruh jemaah dan keluarga di Tanah Air untuk tetap tenang, karena pemerintah melalui perwakilan di Arab Saudi terus memantau perkembangan di lapangan serta memastikan seluruh jemaah mendapatkan layanan dan pendampingan yang diperlukan.

Tips bagi Jemaah Umrah dalam Proses Kepulangan

Untuk membantu kelancaran proses kepulangan, Kemenhaj memberikan beberapa imbauan kepada jemaah:

1. Pastikan dokumen perjalanan lengkap, termasuk paspor, boarding pass, dan identitas jemaah selalu disimpan dengan baik.
2. Ikuti arahan petugas dan pembimbing perjalanan selama berada di bandara maupun di hotel.
3. Perhatikan informasi penerbangan dari maskapai atau penyelenggara perjalanan, terutama jika terjadi perubahan jadwal.
4. Tetap berada dalam rombongan dan tidak meninggalkan lokasi yang telah ditentukan tanpa koordinasi dengan petugas.
5. Jaga kondisi kesehatan dengan cukup istirahat dan konsumsi air yang cukup selama menunggu proses keberangkatan.

Pemerintah memastikan seluruh proses pengawasan dan pendampingan dilakukan secara maksimal untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi jemaah umrah Indonesia. (Slamet)

Share:

Read More

Negara Berpihak Pada Korban Dugaan Kekerasan Seksual, Dukung FPTI Fasilitasi Pelaporan ke Polisi

Menpora Erick Thohir menegaskan keberpihakan negara pada sejumlah atlet cabang olahraga (cabor) panjat tebing yang menjadi korban kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan keberpihakan negara pada sejumlah atlet cabang olahraga (cabor) panjat tebing yang menjadi korban kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik, di mana terduga pelaku adalah mantan pelatih kepala yang saat ini telah dipecat dengan tidak hormat oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

Menpora juga mendukung langkah FPTI dampingi dan fasilitasi lima korban untuk melaporkan kasus ini ke Mabes POLRI agar disusut secara tuntas, karena setiap atlet berhak mendapatkan lingkungan olahraga yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan seksual dalam dunia olahraga.

“Negara hadir melindungi para atlet. Kami berpihak pada korban dan mendukung penuh langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk mendampingi korban melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian agar diproses secara hukum sehingga korban mendapatkan keadilan, dan pelaku jika terbukti bersalah harus mendapatkan hukuman maksimal,” ujar Erick Thohir.

Menurutnya, penanganan kasus ini harus menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem perlindungan atlet di seluruh cabang olahraga. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan atlet merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekosistem olahraga nasional.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ini. Tidak ada tempat bagi kekerasan, apalagi kekerasan seksual dalam dunia olahraga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para atlet untuk berlatih, berkembang, dan berprestasi demi bangsa. Kami di Kemenpora mendorong seluruh federasi olahraga, pelatih, pengurus, serta komunitas olahraga untuk bersama-sama membangun budaya yang menjunjung tinggi integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap atlet, sehingga tercipta ekosistem olahraga yang bebas dari kekerasan,” tambah Menpora Erick.

Sebelumnya, Ketua Umum FPTI Yenny Wahid menyampaikan upaya laporan kasus ke kepolisian saat menghadiri konferensi pers pengenalan tim pelatnas panjat tebing menuju Asian Games 2026 pada Rabu (4/3) kemarin.

Yenny Wahid juga memberikan apresiasi terhadap keberanian yang ditunjukkan kelima atlet tersebut dalam mengungkap kekerasan fisik dan seksual yang mereka alami. Ia menilai langkah para korban untuk berbicara dan membawa persoalan ini ke jalur hukum menunjukkan komitmen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.  

"Kalau FPTI secara organisasi tidak bisa melaporkan, tetapi kami membantu mencarikan pengacara untuk para korban yang mau melapor ke polisi," kata Yenny Wahid. 

Yenny Wahid juga menegaskan bahwa federasi akan berupaya maksimal untuk menjaga hak-hak serta privasi para atlet yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Selain itu, FPTI turut berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah dijalankan oleh tim pengacara para korban. (Bambang)

Share:

Read More

Menteri Imipas Dorong Lounge Imigrasi jadi Etalase Produk Karya Warga Binaan

Menteri Imipas Dorong Lounge Imigrasi jadi Etalase Produk Karya Warga Binaan. (Dok. Kemenimipas)

Bogor, WaraWiri.net - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, terus mendorong optimalisasi pemasaran produk hasil karya Warga Binaan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni melalui peresmian Galeri Warga Binaan di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Bogor, Rabu (4/3).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan. Upaya tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden terutama dalam meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan pemasaran yang harus diselesaikan dengan solusi komprehensif.

“Warga Binaan di semua Lapas dan Rutan itu ada BLK, Balai Latihan Kerja. Produknya macam-macam, hanya memang kelemahannya adalah pemasaran,” ujar Menteri Imipas.

Hingga saat ini, produk yang dihasilkan melalui BLK sangat bervariasi. Warga Binaan mampu membuat berbagai hasil karya mulai dari kerajinan tangan, garmen dan sablon kaos, produk makanan dan minuman, hingga hasil karya konstruksi seperti paving block dan pagar. Guna mengatasi tantangan pemasaran, Menteri Imipas mendorong sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia untuk membangun Galeri Warga Binaan di Lounge Imigrasi.

“Memang sudah ada yang bisa ekspor, sebagian masih (untuk) kebutuhan lokal. Saya minta kepada teman-teman di seluruh kantor Imigrasi, menyiapkan lounge yang memasarkan produk yang dihasilkan oleh Warga Binaan, termasuk yang ada di bandara,” imbuh Menteri Agus.

Pihaknya berharap langkah tersebut mampu memperluas akses pasar serta meningkatkan eksposur produk Warga Binaan kepada masyarakat luas, termasuk pengguna layanan keimigrasian dan penumpang di bandara. Ia menekankan bahwa kualitas produk yang dihasilkan Warga Binaan telah memenuhi standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Agus turut menegaskan bahwa penguatan BLK dan pemasaran produk Warga Binaan merupakan bagian dari strategi pembinaan berbasis usaha produktif. Pihaknya terus berupaya mendorong Warga Binaan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang berdaya.

“Mudah-mudahan nanti akan terus bisa dikembangkan, sehingga mereka (Warga Binaan) memiliki kesempatan untuk etos kerja dan pada saat mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak malas dan siap bekerja apapun. Sekarang dapet premi saja mereka mau kerja, apalagi nanti kalau mereka sudah kerja di luar, yang tentunya disesuaikan dengan UMR (Upah Minimum Regional). Pasti mereka akan lebih rajin," terangnya.

Melalui pembangunan Galeri Warga Binaan di Kantor Imigrasi, Kemenimipas terus berupaya mengembangkan pemasaran hasil karya Warga Binaan. Melalui atmosfer usaha produktif mulai dari hulu hingga hilir, Kemenimipas berkomitmen memberikan fasilitas kepada Warga Binaan untuk terus mengembangkan bakat dan potensinya. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kualitas diri dan produktivitas Warga Binaan sehingga mampu berkontribusi terhadap lingkungannya pasca kembali di tengah-tengah masyarakat. (Fitri)

Share:

Read More

10.060 Jemaah Umrah Telah Tiba di Tanah Air, KJRI Jeddah Pastikan Perlindungan Maksimal

10.060 Jemaah Umrah Telah Tiba di Tanah Air, KJRI Jeddah Pastikan Perlindungan Maksimal. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah memastikan proses pemulangan jemaah umrah ke Indonesia berjalan dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif. Pada 3 Maret 2026 pukul 23.40 waktu setempat, sebanyak 2.278 jemaah umrah dalam proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Sehingga total Jemaah yang pulang sejak 28 Februari 2026 hingga 3 Maret 2026 sebanyak 10.060 Jemaah.

Pengawasan dilakukan langsung oleh Staf Teknis Urusan Haji dan Umrah KJRI Jeddah di seluruh area pelayanan jemaah, khususnya Terminal 1 dan Terminal Haji. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.

Muhammad Ilham Effendy selaku Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah menegaskan bahwa perlindungan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pemulangan mengingat kondisi ekskalasi yang terjadi.

“Kami memastikan seluruh jemaah mendapatkan pendampingan secara langsung, mulai dari proses check-in hingga keberangkatan. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, terutama bagi jemaah yang menghadapi kendala penerbangan,” ujar Ilham.

Meski mayoritas jemaah telah kembali sesuai jadwal, berdasarkan data per 3 Maret 2026 terdapat 300 jemaah yang mengalami keterlambatan penerbangan (stranded). Jemaah tersebut tersebar di Kota Jeddah dan Makkah, dengan kendala utama pada jadwal penerbangan lanjutan serta koordinasi visa dan penerbangan transit.

Menanggapi hal tersebut, KJRI Jeddah melalui Tim Teknis Urusan Haji melakukan sejumlah langkah konkret, antara lain:

1. Koordinasi berkelanjutan dengan maskapai penerbangan untuk memastikan kepastian jadwal keberangkatan.
2. Memastikan penyediaan konsumsi dan kebutuhan dasar bagi jemaah yang masih menunggu penerbangan.
3. Berkoordinasi dengan pihak travel dan penanggung jawab visa guna mempercepat penyelesaian administrasi.
4. Melakukan pemantauan secara bergiliran selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi penumpukan jemaah.

Ilham menambahkan bahwa meskipun jumlah jemaah yang tertahan cukup signifikan, seluruh kondisi dapat ditangani secara koordinatif dan terkendali.

“Kami terus siaga 24 jam. Prinsipnya, tidak boleh ada jemaah yang merasa ditinggalkan. Perlindungan dan pendampingan adalah tanggung jawab yang kami jalankan secara penuh,” tegasnya.

Pada tanggal 3 Maret 2026 tidak terdapat pemulangan jemaah umrah melalui Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz International Airport di Madinah.

Secara umum, proses pengawasan dan pendampingan berjalan dengan baik. KJRI Jeddah memastikan seluruh petugas tetap siaga demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepulangan jemaah umrah ke Tanah Air. (Muh)

Share:

Read More

Dirut TelkomGroup Tinjau Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Digital Jelang Idulfitri

Dirut TelkomGroup Tinjau Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Digital Jelang Idulfitri. (Dok. Telkom Indonesia)

Semarang, WaraWiri.net - Bersamaan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 H, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali melaksanakan kegiatan tahunan Safari Ramadan sebagai bagian dari program TelkomGroup Siaga RAFI (Ramadan Idulfitri) 2026 yang mengusung tema “Hadir Tanpa Henti, Layani Sepenuh Hati.” Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah Telkom Regional dengan agenda utama memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan TelkomGroup selama periode Ramadan hingga Idulfitri dan penyaluran bantuan sosial.

Pada kesempatan kali ini, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini didampingi oleh EVP Telkom Regional III Rachmad Dwi Hartanto, SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom Ahmad Reza, serta jajaran senior leaders Telkom melakukan kunjungan kerja Direksi TelkomGroup Siaga RAFI 2026 ke wilayah Telkom Regional III, tepatnya di Semarang, pada Rabu (4/3).

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dian mengunjungi GraPARI Pahlawan Semarang untuk melihat langsung aktivitas pelayanan sekaligus berinteraksi dengan pelanggan guna memastikan kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Dian turut meninjau berbagai fasilitas layanan digital yang tersedia di GraPARI, seperti smart greeter untuk menyambut pengunjung, sistem registrasi prepaid berbasis face recognition yang mempermudah proses registrasi kartu, serta device corner yang menyediakan berbagai informasi dan kebutuhan perangkat bagi pelanggan.

Selanjutnya, dilakukan peninjauan Posko TelkomGroup Siaga RAFI 2026 di Integrated Operation Center (IOC) Semarang guna memastikan kesiapan infrastruktur jaringan dan layanan selama periode Ramadan hingga Idulfitri. Posko RAFI berfungsi sebagai pusat monitoring operasional jaringan TelkomGroup untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi digital bagi masyarakat.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, TelkomGroup melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan operasional jaringan tetap andal dan berkualitas selama periode Ramadan dan Idulfitri yang umumnya ditandai dengan peningkatan trafik komunikasi dan data. Pada tahun ini, trafik layanan digital diperkirakan meningkat sekitar 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berbagai upaya dilakukan mulai dari penguatan kapasitas infrastruktur, optimalisasi sistem monitoring dan IT tools, hingga pembentukan satuan tugas khusus yang akan melakukan pemantauan secara intensif selama periode RAFI agar koordinasi operasional dapat berjalan lebih terfokus, responsif, dan terintegrasi. Sebanyak 13.700 personel posko dan teknisi bertugas selama 24/7 secara bergantian selama periode pelaksanaan posko berlangsung pada tanggal 13 - 30 Maret 2025.

TelkomGroup juga melaksanakan uji kesiapan jaringan (rehearsal test) untuk memastikan sistem dan prosedur operasional berjalan selaras. Selain itu, TelkomGroup akan menggelar kick-off Posko Siaga RAFI pada hari Jumat (6/3) mendatang sebagai komitmen dalam mengawal ketersediaan konektivitas, pengamanan siber, serta memastikan operational & service excellence bagi pelanggan B2B, B2C, dan seluruh masyarakat hingga momen lebaran.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan, “Momentum Ramadan dan Idulfitri selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan komunikasi dan layanan digital. Untuk itu, seluruh insan TelkomGroup berkomitmen memastikan kesiapan infrastruktur serta menghadirkan layanan terbaik agar pelanggan dapat menikmati pengalaman telekomunikasi yang prima dan berkualitas. Saya mengapresiasi dedikasi seluruh personel satgas dan posko Siaga RAFI TelkomGroup yang siap mengawal operasional layanan selama Ramadan hingga Idulfitri demi memastikan konektivitas tetap terjaga bagi masyarakat,” ujar Dian.

Dalam rangkaian Safari Ramadan tersebut, Dian juga melakukan sesi tatap muka bersama karyawan TelkomGroup di Kantor Telkom Regional III, Semarang, sekaligus menyampaikan transformation update terkait arah dan roadmap perusahaan dalam mengimplementasikan strategi transformasi TLKM 30. Kegiatan ini menjadi momentum bagi manajemen untuk memperkuat penyelarasan strategi dan eksekusi transformasi sekaligus mendengar langsung aspirasi dan pandangan dari karyawan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, dalam rangkaian Safari Ramadan ini Telkom juga menyalurkan bantuan melalui program Telkom Berbagi. Bantuan tersebut secara nasional diberikan berupa dukungan perangkat dan konektivitas internet bagi 50 madrasah, sekolah, dan pesantren, serta santunan bagi 1.000 anak yatim, 1.000 masyarakat duafa dan penyandang disabilitas dengan total nilai mencapai Rp2 miliar.

“Ramadan selalu menjadi momen yang penuh makna untuk mempererat kebersamaan dan kepedulian. Semoga berbagai inisiatif yang dihadirkan TelkomGroup dalam rangkaian Safari Ramadan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, serta turut menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga-keluarga Indonesia dalam menyambut hari kemenangan,” tutup Dian. (Budi)

Share:

Read More