Pemkab Bogor Dorong DWP Hadir Beri Manfaat bagi Anggota dan Masyarakat

Pemkab Bogor Dorong DWP Hadir Beri Manfaat bagi Anggota dan Masyarakat. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendorong Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bogor untuk terus memperkuat peran organisasi agar kehadirannya memberikan manfaat nyata bagi anggota, keluarga, organisasi, dan masyarakat.

Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor sekaligus Penasihat DWP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan DWP merupakan organisasi yang memiliki peran strategis sehingga tidak seharusnya hanya dipandang sebagai wadah untuk mengisi waktu luang atau sekadar berkumpul.

“Dharma Wanita Persatuan itu bukan organisasi yang hanya sekadar mengisi waktu luang. DWP adalah organisasi yang serius dan diharapkan membawa manfaat terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, maupun terhadap kinerja suami,” ujar Ajat saat menghadiri Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bogor Tahun 2026, Kamis (27/8).

Menurutnya, rapat kerja menjadi momentum penting bagi DWP untuk menyusun program kerja yang terarah, memiliki dampak, serta mampu menjawab kebutuhan anggota dan keluarga.

Ajat menyampaikan terdapat empat area yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja DWP, yakni pembinaan organisasi, anggota, keluarga, serta perangkat daerah tempat suami bertugas.

Ia meminta pengurus tidak hanya fokus pada kegiatan internal kepengurusan, tetapi juga memberikan perhatian kepada seluruh anggota.

“Pengurus jangan sampai keasyikan dengan dunianya sendiri, tetapi harus memikirkan anggotanya. Tujuan organisasi adalah bagaimana memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota,” katanya.

Menurut Ajat, penguatan kapasitas anggota juga perlu menjadi perhatian. Program pelatihan tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus, tetapi harus memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan.

Selain itu, program DWP juga diharapkan dapat menyentuh aspek keluarga, seperti pendidikan anak dan penguatan ketahanan keluarga. DWP juga dapat memanfaatkan potensi perangkat daerah untuk membangun sinergi program.

“Program DWP harus menyentuh area keluarga. Kemudian yang keempat adalah area perangkat daerah atau dinas tempat suami bertugas. Program DWP harus bisa disinergikan dengan aktivitas perangkat daerah masing-masing,” jelasnya.

Ajat juga mendorong penguatan kolaborasi antara DWP, Tim Penggerak PKK, dan Ikatan Keluarga Anggota DPRD. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas dampak program sekaligus menyelaraskannya dengan proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Ia meminta DWP mulai mempersiapkan program untuk tahun 2027 dengan memahami tahapan perencanaan dan penganggaran, sehingga program yang dirancang dapat disinkronkan dengan agenda pembangunan daerah.

“Mulai dari sekarang program untuk 2027 harus dipersiapkan. Kita harus memahami tahapan dan waktunya dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga program yang disusun dapat disinkronkan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Bogor mengatakan Rapat Kerja DWP Kabupaten Bogor Tahun 2026 menjadi ruang konsolidasi untuk menyusun strategi, program kerja, serta memperkuat sinergi organisasi.

“Rapat kerja hari ini sangat penting bagi seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bogor sebagai ruang konsolidasi untuk menyusun strategi, program, dan menguatkan sinergi dalam menjalankan organisasi DWP di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi Sapta Program Prioritas DWP Tingkat Nasional, termasuk pembaruan sistem e-Reporting DWP Pusat. Sistem tersebut menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan dan memantau aksi nyata DWP di setiap daerah secara transparan dan akuntabel.

“Melalui Rapat Kerja ini, saya berharap DWP Kabupaten Bogor semakin solid, semakin kompak, dan semakin mampu mendukung tercapainya target strategis pembangunan nasional di wilayah Kabupaten Bogor,” katanya. (Dinda)

Share:

Read More

Menko PMK Dorong Penerima BESTI Jadi Anak yang Lengkap dan Berprestasi

Menko PMK Dorong Penerima BESTI Jadi Anak yang Lengkap dan Berprestasi. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menyerahkan Beasiswa Prestasi (BESTI) Tahun 2026 kepada anak-anak pegawai Kemenko PMK yang meraih prestasi akademik dan nonakademik sepanjang periode Juli 2025 hingga Juli 2026.

Mengusung tema _Raih Prestasimu, Wujudkan Masa Depan Gemilang_, BESTI 2026 diberikan kepada 132 anak. Jumlah tersebut meningkat 97 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 67 penerima. Penyerahan BESTI berlangsung di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Program yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko PMK ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar anak-anak terus mengembangkan potensi dan meraih prestasi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengapresiasi penyelenggaraan BESTI sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Menurutnya, prestasi perlu diiringi kesehatan dan karakter agar anak tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan menjadi anak yang lengkap.

"Karena anak yang hebat harus punya kemampuan yang lengkap. Prestasinya harus bagus, tapi juga harus sehat secara fisik, rajin olahraga. Sehat fisik, sehat mental, sehat secara spiritual," ungkap Menko PMK.

Menko PMK kemudian menceritakan pengalamannya menempuh pendidikan pada masa kecil. Saat duduk di bangku SMP pada 1973, ia harus tinggal di kos jauh dari keluarga dan menjalani berbagai keterbatasan. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari perjuangannya dalam menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat mengemban amanah sebagai Menko PMK.

Kisah tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih cita-cita. Ia mendorong para penerima BESTI untuk terus belajar, berani bermimpi, dan membangun kebiasaan baik sejak dini.

"Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sekali lagi selamat belajar. Jadilah anak yang lengkap. Jangan hanya akademik saja. Boleh akademik bagus, tapi harus berolahraga, harus berkawan, harus kuat secara mental, dan juga harus kuat secara spiritual," ujarnya.

Menko PMK menekankan bahwa menjadi anak yang lengkap berarti memiliki keseimbangan antara prestasi, kesehatan fisik dan mental, kemampuan bersosialisasi, serta kekuatan spiritual. Hal tersebut perlu dibangun melalui kebiasaan baik, olahraga, pergaulan yang sehat, ibadah, serta sikap hormat kepada orang tua dan guru.

Penerima BESTI 2026 ditetapkan berdasarkan prestasi akademik maupun nonakademik, dengan rincian 113 anak meraih prestasi akademik, 8 anak meraih prestasi nonakademik, dan 11 anak meraih prestasi di kedua bidang tersebut. Berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 51 anak SD menerima apresiasi Rp500 ribu per orang, 32 anak SMP dan 26 anak SMA masing-masing Rp750 ribu, serta 23 penerima jenjang S1 dan sederajat masing-masing Rp1 juta.

Dalam kesempatan tersebut, delapan anak penerima BESTI dari kategori prestasi akademik dan nonakademik hadir secara langsung bersama para orang tua yang merupakan pegawai Kemenko PMK. Melalui BESTI, DWP Kemenko PMK terus memberikan apresiasi dan motivasi kepada anak-anak pegawai untuk mengembangkan potensi, meraih prestasi, dan tumbuh menjadi generasi yang memiliki kemampuan secara utuh. 

Turut hadir Penasihat DWP Kemenko PMK Ida Pratikno, Ketua DWP Kemenko PMK Amrina Imam Machdi, jajaran DWP Kemenko PMK, jajaran pejabat Kemenko PMK, para orang tua anak-anak penerima beasiswa pegawai Kemenko PMK. (Evi)

Share:

Read More

Bappenas Perkuat Kapasitas Pemangku Kepentingan, Dukung Pengarusutamaan Gender

Bappenas Perkuat Kapasitas Pemangku Kepentingan, Dukung Pengarusutamaan Gender. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan pembangunan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan. Video tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.

Video pembelajaran PUG memuat materi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep, kebijakan, serta penerapan PUG dalam pembangunan. “Keberhasilan video pembelajaran PUG yang kita luncurkan hari ini sebagai media pembelajaran, tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang sudah mengaksesnya, tetapi dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam pekerjaan dan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pembangunan,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Jakarta, Rabu (26/8).

Materi dalam video pembelajaran PUG mencakup kebijakan pembangunan kesetaraan gender, konsep gender dan PUG, analisis gender untuk pembangunan nasional dan daerah, penyusunan gender action budget di tingkat pusat dan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Materi pembelajaran tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan secara lebih luas melalui kanal resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas.

Menurut Deputi Pungkas, PUG merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan. Penerapan PUG diarahkan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pembangunan.

Upaya memperkuat pemahaman dan penerapan PUG juga membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mardiah, mengatakan konsistensi pelaksanaan PUG diperlukan agar analisis gender dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan.

“PUG adalah kewajiban yang harus diimplementasikan secara konsisten. Melalui video ini, kami berharap aparatur di pusat maupun daerah semakin tajam dalam melakukan analisis gender untuk perencanaan yang lebih responsif,” ujar Asdep Mardiah.

Penerapan PUG yang konsisten juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan kebijakan yang responsif gender merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga.

“Penguatan kualitas keluarga dimulai dari kebijakan yang responsif gender. Sinergi ini krusial agar pembangunan kita dirasakan manfaatnya secara adil, tidak hanya oleh individu, tetapi juga keluarga Indonesia,” ujar Deputi Woro.

Minister Counsellor DFAT Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton, mengatakan Australia mendukung pengembangan kapasitas pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif. 

“Australia terus mengapresiasi kemitraan yang kuat dengan Bappenas dan Pemerintah Indonesia melalui Program SKALA. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia berbagi komitmen yang sama untuk memajukan kesetaraan gender. Kami berharap dapat terus mendukung upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang semakin responsif gender, inklusif, dan bermanfaat bagi semua,” ujar Minister Counsellor Tim.

Kegiatan yang didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia ini menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dan mendorong pemanfaatan media pembelajaran sebagai instrumen peningkatan kapasitas. Sekitar 200 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan media turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Melalui video pembelajaran ini, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemanfaatan materi PUG secara lebih luas untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan pembangunan serta mendukung penerapan perspektif gender secara konsisten dalam pembangunan di tingkat nasional dan daerah. (Iqbal)

Share:

Read More

Kemenpar Perluas Pasar Wisata Selam Maratua ke Malaysia dan Singapura

Kemenpar Perluas Pasar Wisata Selam Maratua ke Malaysia dan Singapura. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkenalkan potensi wisata bahari Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kepada sejumlah dive center dari Malaysia dan Singapura melalui kegiatan "Famtrip Marine Maratua 2026" sebagai upaya memperluas pasar wisata selam Indonesia. 

Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan kegiatan yang berlangsung pada 10–15 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Maratua sebagai salah satu destinasi wisata bahari dan selam unggulan Indonesia sekaligus memperluas jejaring bisnis pariwisata dengan pelaku industri di Malaysia dan Singapura.

"Melalui kegiatan famtrip ini, para dive center dapat melihat dan merasakan secara langsung berbagai pengalaman wisata yang ditawarkan di Maratua, mulai dari potensi diving, akomodasi, hingga pengalaman wisata lainnya. Kami berharap pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi mereka untuk memasukkan Maratua ke dalam paket wisata yang mereka tawarkan di pasar Malaysia dan Singapura," kata Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Selama enam hari, peserta mendapatkan pengalaman langsung terhadap berbagai produk wisata yang dapat ditawarkan di Maratua, terutama wisata selam. Mereka melakukan penyelaman selama tiga hari di sembilan titik selam untuk mengenal kondisi bawah laut, layanan penyelaman, akomodasi, serta kesiapan destinasi dalam menerima wisatawan mancanegara.

Selain menjelajahi kekayaan bawah laut Maratua, peserta mengunjungi Goa Gumantung, menikmati panorama matahari terbenam di Teluk Harapan, serta melakukan site visit ke sejumlah akomodasi. Rangkaian perjalanan juga mencakup kunjungan ke Kampung Dayak Tumbit untuk mengenalkan kekayaan budaya dan produk lokal kepada peserta.

Keragaman pengalaman tersebut diharapkan memperkuat daya tarik Maratua sebagai destinasi yang tidak hanya mengandalkan wisata selam, tetapi juga menawarkan perpaduan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal.

"Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pengenalan destinasi, tetapi dapat berlanjut pada pengembangan produk dan pemasaran paket wisata Maratua di kedua pasar tersebut," ujar Made.

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Kemenpar Dedi Ahmad Kurnia mengatakan Malaysia dan Singapura merupakan dua pasar strategis bagi pariwisata Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juni 2026, kunjungan wisatawan mancanegara asal Malaysia ke Indonesia mencapai 1.361.772 kunjungan, sedangkan wisatawan asal Singapura mencapai 739.721 kunjungan.

Menurut Dedi, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi kedua negara dalam mendukung pengembangan dan pemasaran produk wisata minat khusus Indonesia, termasuk wisata bahari dan selam.

"Malaysia dan Singapura merupakan pasar yang sangat strategis bagi pariwisata Indonesia, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan, tetapi juga dari peluang pengembangan berbagai segmen wisata. Salah satunya adalah wisata minat khusus seperti diving," ujar Dedi.

"Famtrip Marine Maratua 2026" juga mempertemukan peserta dengan pelaku industri pariwisata lokal melalui networking event. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha di Maratua untuk memperkenalkan produk dan layanan sekaligus menjajaki peluang kerja sama dengan dive center dari Malaysia dan Singapura.

Interaksi langsung antara pelaku industri lokal dan mitra potensial dari kedua negara diharapkan dapat membuka peluang penyusunan paket perjalanan yang menggabungkan aktivitas selam dengan pengalaman wisata alam, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal.

Dari rangkaian perjalanan tersebut, Maratua memiliki potensi kuat untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata minat khusus berdaya saing. Kekayaan bawah laut dapat menjadi daya tarik utama yang diperkuat dengan potensi alam, budaya, serta pengalaman autentik bersama masyarakat lokal.

Pengembangan pasar wisata selam Maratua juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat melalui peningkatan permintaan terhadap akomodasi, pemandu wisata, transportasi, kuliner, produk lokal, serta berbagai layanan pendukung pariwisata lainnya.

"Melalui pelaksanaan Famtrip Marine Maratua 2026, Kementerian Pariwisata berharap hubungan antara pelaku industri pariwisata Indonesia dengan dive center di Malaysia dan Singapura dapat terus berkembang dan menghasilkan peluang kerja sama yang berkelanjutan. Pengalaman peserta selama berada di Maratua juga diharapkan dapat mendorong promosi dan pemasaran destinasi tersebut secara lebih luas di pasar internasional," kata Dedi. (Rizal)

Share:

Read More

Dukungan ESDM Terus Mengalir ke NTT, 48 Genset Disiapkan untuk Fasilitas Kesehatan

Dukungan ESDM Terus Mengalir ke NTT, 48 Genset Disiapkan untuk Fasilitas Kesehatan. (Dok. Kemen ESDM)

NTT, WaraWiri.net - Sudah sepekan Kristian Mauko (46) bertahan di pengungsian setelah rumahnya di Desa Marapokot rusak akibat gempa dan tsunami. Di tengah kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layanan dasar, dukungan penanganan bencana terus disalurkan, termasuk melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.

Kristian, ayah empat anak yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepasan, melaut, dan tukang, mengatakan warga di sekitar tempat tinggalnya juga mengungsi.

"Sudah seminggu kami disini, rumah kami hancur, kena gempa dan tsunami, semua tetangga mengungsi juga kesini," terangnya.

Kondisi serupa dirasakan Maria Jomuku (58), seorang janda dengan lima anak yang bekerja sebagai petani. Rumahnya di Tonggu Rambang, Dusun Bandara, mengalami retak akibat gempa. Meski tidak mengalami kerusakan berat, Maria memilih tetap mengungsi karena khawatir terhadap gempa susulan.

"Kami mengungsi karena banyak gempa susulan, takut rumah rubuh, takut ada tsunami," ungkapnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menemui masyarakat terdampak saat meninjau Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026). Presiden menyampaikan duka cita kepada warga yang kehilangan anggota keluarga dan menjelaskan langkah pemerintah selama masa tanggap darurat.

"Saat ini Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan, mengirimkan bantuan, serta menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat," terangnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kesiapan dukungan energi untuk penanganan pascabencana. Salah satu kebutuhan yang ditangani adalah pasokan listrik bagi fasilitas kesehatan di lokasi terdampak.

"Kementerian ESDM akan kirim 48 genset untuk tenda-tenda puskesmas untuk pengobatan, dan mereka tidak ada genset," jelasnya.

Sebanyak 48 genset tersebut akan disalurkan ke tujuh kabupaten terdampak. Kementerian ESDM bersama pelaku usaha sektor ESDM juga telah mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat untuk mendukung penanganan masyarakat. Dukungan diarahkan agar layanan dasar, terutama fasilitas kesehatan, tetap dapat berjalan dalam kondisi pascabencana.

Sebelumnya, melalui program ESDM Siaga Bencana telah berjalan sejak 16 Agustus 2026, Kementerian ESDM telah mengerahkan personel dan bantuan kemanusiaan di sejumlah wilayah terdampak NTT. Dukungan meliputi pencarian dan pertolongan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan logistik.

Bagi warga seperti Maria dan Kristian, kebutuhan paling mendesak tetap berkaitan dengan keselamatan keluarga dan tempat tinggal yang aman. Sementara proses pemulihan berjalan, dukungan energi, layanan kesehatan, logistik, serta penanganan lapangan menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dan menuju pemulihan. (Muh)

Share:

Read More

Merespon Kondisi Masyarakat Terdampak Bencana, Perpusnas Dorong Pegiat Literasi Kembangkan Aktivitas Psikososial

Merespon Kondisi Masyarakat Terdampak Bencana, Perpusnas Dorong Pegiat Literasi Kembangkan Aktivitas Psikososial. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Humas Perpusnas. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Suharyanto menerima kunjungan dari pegiat literasi yang masuk dalam Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) DKI Jakarta. Kunjungan ini membahas mengenai penguatan kolaborasi literasi yang dapat dilakukan Perpusnas dengan para pegiat literasi.

Pada kesempatan tersebut, Suharyanto menyampaikan gagasan untuk berkolaborasi dalam merespons kondisi masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah yang terdampak bencana. Salah satunya, kondisi di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta sejumlah wilayah lain seperti Kalimantan, Sumatera, dan Lampung.

Menurutnya, pegiat literasi dapat mengambil peran dalam menghadirkan kegiatan yang tidak sekadar menyediakan bahan bacaan, tetapi juga mendukung masyarakat dalam situasi pascabencana. Salah satu bentuk yang dapat dikembangkan adalah kegiatan psikososial bagi anak-anak terdampak bencana maupun aktivitas literasi yang mengangkat pengetahuan mengenai mitigasi bencana.

“Di beberapa wilayah daerah NTT, Kalimantan, Sumatera, Lampung sedang ada bencana. Terutama bagi saya fokus di NTT, apa yang harus kita lakukan kerja bersama,” ungkapnya, Rabu (26/8/2026).

Menanggapi hal tersebut Pegiat Literasi Safrudiningsih atau yang akrab disapa Ning Nong, mengatakan pegiat literasi dapat berkolaborasi dengan komunitas literasi lokal di wilayah terdampak bencana untuk menggali kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Mungkin bisa dikolaborasikan, melakukan mitigasi bencana terkait NTT dapat dilakukan melalui dongeng, selain itu juga dukungan psikososial," ungkap Pendiri TBM Bukit Duri Bercerita.

Suharyanto mengatakan, ruang kolaborasi antara Perpusnas dengan pegiat literasi maupun komunitas literasi dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Ia menyebutkan, salah satunya pada rangkaian Hari Kunjung Perpustakaan, 14 September 2026 mendatang. Menurutnya, kegiatan Hari Kunjung Perpustakaan ini tidak harus selalu dilaksanakan di lingkungan Perpusnas.

"Ada beberapa agenda kegiatan yang bisa kita kolaborasikan, kerja bersama terkait Hari Kunjung Perpustakaan, kegiatannya tidak melulu harus di Perpusnas. Silakan jika ada gagasan apa kita diskusikan," katanya.

Ia menegaskan, pertemuan dengan pegiat literasi ini menjadi penting sebagai pintu masuk untuk menghasilkan aksi bersama. Perpusnas, lanjutnya, terbuka terhadap gagasan dan kreativitas komunitas sepanjang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat ekosistem literasi.

Sepanjang 2026 ini, lanjutnya, beberapa kegiatan bersama pegiat literasi sudah dilakukan. Misalnya, penggunaan ruangan, hingga pelaksanaan kegiatan read a load. 

"Sampai saat ini ada 12 kegiatan yang sudah dilakukan," lanjutnya.

Pengelola TBM Kampung Buku, Edi Dimyati, turut menyampaikan berbagai pengalaman dan jejaring kerja yang telah dibangun komunitas literasi. Ia menilai pemetaan komunitas menjadi langkah penting sebelum pelaksanaan program di suatu wilayah.

“Kalau mau berkegiatan (di suatu wilayah), kita harus cari dulu komunitasnya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Yudi Hartanto, pegiat literasi yang pernah memimpin Forum TBM DKI Jakarta periode 2021–2026 sekaligus pendiri Rumah Baca Zhaffa. Rumah Baca Zhaffa telah berdiri selama sekitar 18 tahun dan menjadi salah satu ruang masyarakat untuk memperoleh akses informasi dan bahan bacaan.

Menurutnya, TBM tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca. Berbagai kegiatan dapat dikembangkan, mulai dari pelatihan fotografi, public speaking, penulisan, dongeng, hingga kegiatan kreatif lainnya.

“Kami memfasilitasi akses informasi, memberikan pengetahuan, membagi buku dan bahan bacaan. Selain enam literasi dasar. Kami juga melakukan kolaborasi kegiatan bersama,” jelasnya.

Di Jakarta sendiri terdapat sekitar 70 TBM yang tersebar di berbagai wilayah. Pertumbuhan TBM, menurut Yudi, turut dipengaruhi oleh kepadatan wilayah dan kebutuhan masyarakat terhadap ruang belajar serta akses informasi.

Forum TBM DKI Jakarta juga telah mengembangkan berbagai program kolaboratif. Salah satunya Everybody Reading pada 2022 yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), dengan rangkaian kegiatan berupa diskusi, pameran foto, pameran karya, workshop, hingga donasi buku. (Putra)

Share:

Read More

Belanja PBJ Pemerintah Capai Rp243,7 Triliun, KPK-LKPP Perkuat Integritas Lewat Pelatihan Kompetensi Antikorupsi Pengadaan

Belanja PBJ Pemerintah Capai Rp243,7 Triliun, KPK-LKPP Perkuat Integritas Lewat Pelatihan Kompetensi Antikorupsi Pengadaan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Nilai belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp243,7 triliun. Besarnya anggaran tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas layanan publik dan pembangunan.

Namun, besarnya nilai belanja juga menuntut kualitas pengambilan keputusan yang semakin kuat. Di tengah digitalisasi dan perbaikan tata kelola pengadaan, risiko penyimpangan tetap perlu diantisipasi, terutama ketika integritas tidak menjadi bagian dari setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan.

Untuk memperkuat hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Program Akademi Kompetensi Pencegahan Korupsi (AKPK) PBJ di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (26/8). Program ini diarahkan untuk membangun kompetensi sekaligus integritas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan. Menurutnya, pendidikan dan pencegahan perlu diperkuat untuk membangun ketahanan moral serta mencegah penyimpangan sejak awal proses pengadaan.

“Korupsi tidak hanya terjadi di lingkup pengadaan, tapi di mana pun ketika integritas tidak dijaga. Karena itu, pendidikan dan pencegahan diperlukan guna mengubah sikap dan moralitas serta membangun ketahanan diri,” ujar Ibnu.

Ibnu menjelaskan, risiko korupsi dalam pengadaan tidak hanya muncul ketika proses tender berlangsung. Risiko tersebut dapat muncul sejak tahap perencanaan kebutuhan dan berlanjut pada penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga proses pembayaran.

“Berbagai modus seperti konflik kepentingan, afiliasi tersembunyi, pengaturan pemenang, manipulasi mutu dan harga, serta gratifikasi masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi bersama,” tegasnya.

Karena itu, penguatan integritas perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan siklus pengadaan, bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap prosedur. Kualitas keputusan pada setiap tahapan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, mengatakan pengalaman selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa sistem yang baik dan regulasi yang kuat perlu didukung oleh SDM yang memiliki integritas.

“Sehebat apa pun sistem dan regulasi yang dibangun, pada akhirnya keputusan tetap diambil manusia. Karena itu kita harus membangun manusianya,” tutur Sarah.

Menurut Sarah, SDM pengadaan tidak cukup hanya memahami regulasi. Mereka juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, serta memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang benar.

Atas dasar itu, Program AKPK PBJ dirancang bukan sekadar sebagai pelatihan, melainkan sebagai instrumen untuk membangun ekosistem SDM pengadaan yang profesional dan berintegritas secara nasional. Program tersebut dilengkapi kurikulum, modul, serta sistem pembelajaran yang terintegrasi dan berbasis peran sehingga dapat diterapkan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

LKPP menekankan, keberhasilan program tersebut tidak diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi dari perubahan perilaku dan kualitas keputusan yang dihasilkan setelah proses pembelajaran.

“Cetak biru, pelatihan, dan sertifikat ini bukan tujuan akhir. Yang paling penting, perubahan setelah proses belajar. Apakah membantu memperbaiki tata kelola dan kualitas belanja pemerintah,” tegas Sarah.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Erna Irawati, yang turut hadir, mengingatkan bahwa kompetensi perlu berjalan seiring dengan integritas untuk menghadapi perkembangan praktik korupsi yang semakin kompleks. Menurutnya, pembelajaran juga perlu diarahkan pada dampak nyata, bukan berhenti pada aktivitas belajar di ruang kelas.

“LAN juga mengembangkan outcome based learning. Artinya, pembelajaran harus bermanfaat dan tidak berhenti di ruang kelas. Yang perlu dilihat, dampak dan manfaat nyata usai pembelajaran,” ujar Erna.

Peluncuran AKPK PBJ menjadi bagian dari upaya KPK dan LKPP memperkuat budaya integritas dalam ekosistem pengadaan nasional. Melalui pendekatan berbasis kompetensi dan peran, program ini diarahkan untuk memastikan aparatur yang terlibat dalam pengadaan tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengenali risiko dan mengambil keputusan secara independen serta akuntabel.

Dengan nilai belanja PBJ yang mencapai Rp243,7 triliun pada 2026, kualitas keputusan menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran pemerintah memberikan hasil yang optimal. Pengadaan yang berkualitas pada akhirnya bukan hanya tentang terpenuhinya prosedur, tetapi juga tentang bagaimana setiap kewenangan digunakan secara bertanggung jawab dan setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Bambang)

Share:

Read More

KPK Tahan Tersangka Dugaan TPK Terkait Kepabeanan di Ditjen Bea dan Cukai

KPK Tahan Tersangka Dugaan TPK Terkait Kepabeanan di Ditjen Bea dan Cukai. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu orang tersangka, yaitu GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) terkait Kepabeanan Tahun 2025-2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, KPK telah melakukan penahanan terhadap total tujuh orang tersangka dalam perkara ini. Sementara terhadap tersangka GH akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Agustus s.d. 14 September 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun, perkara ini bermula dari peristiwa tertangkap tangan di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Dalam konstruksi perkaranya, diduga terjadi pertemuan antara JF selaku pemilik PT BR dengan sejumlah pihak di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, salah satunya GH.

Pada pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan pemberian uang dari JF ke sejumlah unit kerja di Bea dan Cukai, diantaranya BC1 senilai Rp3 miliar, BC2 sebesar Rp2 miliar, dan BC3 sejumlah Rp1 miliar. Adapun kesepakatan tersebut diduga berawal dari permintaan bantuan oleh JF untuk memperlancar setiap proses kepabeanan (customs clearance) atas perusahaan miliknya.

JF kemudian memerintahkan stafnya menyetorkan ‘jatah uang bulanan’ dalam bentuk SGD (dollar Singapura) untuk BC1, BC2, BC3, serta sejumlah pegawai di Subdit Intelijen dan Subdit Penindakan.

Sehingga dalam kurun Juli 2025 s.d. Januari 2026, JF selaku pemilik PT BR diketahui telah menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dengan total mencapai Rp61,9 miliar, dimana uang sebesar Rp3,25 miliar diantaranya diterima oleh GH melalui EPW yang merupakan Kepala Seksi Penindakan Kepabeanan I.

Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda dua berjenis motor gede (moge), diantaranya BMW tipe R Nine T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK turut menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk valuta asing (valas) SGD dan USD dengan total kurang lebih Rp2,8 miliar.

Atas perbuatannya, GH diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU No. 1/2026 jo. Pasal 126 dan Pasal 20 huruf (c) UU No. 1/2023 (KUHP). (Bambang)

Share:

Read More

Gubernur Hidayat Arsani Lepas Pawai HUT ke-81 RI, Semarakkan Pangkalpinang dengan Semangat Kebersamaan

Gubernur Hidayat Arsani Lepas Pawai HUT ke-81 RI, Semarakkan Pangkalpinang dengan Semangat Kebersamaan. (Dok. Pemprov Babel)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Semangat kemerdekaan terasa kian hidup di Kota Pangkalpinang. Pawai Baris-Berbaris, Karnaval, dan Parade Drum Band Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) digelar meriah pada Rabu (26/8/2026). Acara ini melibatkan pelajar, ASN, instansi vertikal, BUMN, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Panggung Kehormatan, sebelah Polsek Taman Sari Pangkalpinang tersebut, dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani beserta Ketua TP PKK Provinsi Babel, Noni Hidayat Arsani.

Turut hadir Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Ketua TP PKK Kota Pangkalpinang Susanti, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Penjabat (Pj.) Sekda Babel Fery Afriyanto, unsur Forkopimda Babel, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, para peserta, serta warga setempat.

Barisan Paskibraka Provinsi Babel dan Kota Pangkalpinang menjadi kontingen pertama yang mengawali pawai. Mengenakan pakaian bernuansa kemerdekaan, Gubernur Hidayat Arsani bersama jajaran Forkopimda mengibarkan bendera start sebagai tanda resminya pembukaan acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Hidayat Arsani mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 RI bukan sekadar perayaan, melainkan juga sebagai pengingat sejarah perjuangan bangsa.

“Alhamdulillah, hari ini cuaca bagus dan kita semua sehat. Mari jadikan momentum ini untuk mengingat sejarah, karena kemerdekaan adalah perjuangan yang harus terus kita ingat,” ujar Gubernur Hidayat.

Ia mengapresiasi rangkaian kegiatan tahun ini yang dapat berlangsung meriah berkat dukungan berbagai elemen masyarakat. Ia mengimbau seluruh warga untuk terus menjaga kelestarian, kekompakan, dan kedamaian. Gubernur juga berpesan kepada peserta dan penonton agar tetap menjaga kesehatan serta keselamatan selama agenda berlangsung.

“Mudah-mudahan kita sehat selalu, berangkat sehat dan pulang juga sehat,” pesannya.

Pawai yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan dimotori Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Babel ini menjadi ruang bersama bagi warga untuk menikmati semarak perayaan kemerdekaan. Rangkaian perayaan HUT ke-81 RI tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 26, 27, dan 29 Agustus 2026.

Pada hari pertama, Rabu (26/8/2026), Pawai Baris-Berbaris diikuti oleh 108 peserta yang terdiri atas 27 kelompok SD/MI, 20 kelompok SMP/MTs, 47 kelompok SMA/SMK/MA, 4 kelompok BUMN, dan 10 kelompok umum. Pembukaan hari pertama ini turut semarak dengan penampilan 11 kelompok drum band.

Selanjutnya, Kamis (27/8/2026), kegiatan dilanjutkan dengan Pawai Karnaval yang diikuti 127 peserta. Sementara pada Sabtu (29/8/2026), akan digelar Pawai Sepeda Hias, Motor Hias, dan Mobil Hias dengan total 103 peserta.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Babel, Burhanuddin, menyampaikan bahwa antusiasme warga untuk mengikuti dan menonton pawai mengalami peningkatan.

" Rutenya juga diperpendek sekitar dua kilometer, ” kata Burhanuddin.

Menurutnya, kondisi cuaca yang cerah menambah semangat penonton. Di sepanjang jalur yang dilalui, warga tampak memadati sejumlah titik untuk menikmati beragam atraksi.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Cuacanya juga sangat mendukung. Kami berharap seluruh peserta tetap menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan,” ujarnya.

Rute Pawai Baris-Berbaris hari pertama dimulai dari Kilometer 0 Alun-Alun Taman Merdeka, lalu menuju Transmart Pangkalpinang, Polresta Pangkalpinang, Tugu Simpang 7 DKT, Simpang 4 Jalan Mentok, Kerkhoff (Pemakaman Belanda), Simpang Theresia/Gramedia, Jalan Tonny Wen, Sun Hotel, Simpang 4 Ramayana, dan berakhir di Wago Petshop, Jalan Surabaya.

Beragam atraksi baris-berbaris, kekompakan drum band, serta kreativitas peserta menghidupkan suasana di sepanjang rute. Penonton terlihat antusias mengabadikan momen sekaligus memberikan dukungan kepada kontingen yang melintas.

Dukungan tersebut juga datang dari warga yang rela menempuh perjalanan jauh. Salah satunya Tina (46), warga Sungailiat, yang sengaja datang ke Pangkalpinang untuk mendukung anaknya yang menjadi Danton SMAN 1 Sungailiat. Ia mengaku senang pawai ini kembali digelar dan berharap sekolah anaknya dapat kembali meraih prestasi seperti tahun lalu.

“Saya jauh-jauh dari Sungailiat untuk mendukung anak saya. Saya berharap sekolah anak saya menang lagi seperti tahun sebelumnya. Pokoknya SMANSA is the best!” ujar Tina penuh semangat.

Perasaan serupa dirasakan Sutriwati (62) yang datang untuk menyaksikan cucunya tampil bersama SMK Bhakti Pangkalpinang. Bagi Sutriwati, perayaan ini menjadi momen menyenangkan untuk memberikan dukungan langsung.

“Saya senang sekali. Besok saya datang lagi untuk nonton pawai karnaval,” tuturnya.

Usai menyaksikan pawai dari Panggung Kehormatan, Gubernur Hidayat Arsani tidak langsung meninggalkan lokasi. Ia menyempatkan diri berinteraksi dan berbincang hangat dengan penonton di sekitar area panggung.

Dalam suasana santai, Gubernur Hidayat juga membagikan kudapan dan buah-buahan kepada warga. Momen sederhana ini membuat perayaan kemerdekaan terasa makin dekat dan hangat.

Kehadiran penonton yang memadati jalur pawai turut menghidupkan suasana kota. Di sisi lain, deretan pelaku UMKM yang berjualan di sepanjang jalan ikut merasakan dampak ekonomi dari keramaian pengunjung.

Semangat kemerdekaan tidak hanya terpancar dari barisan peserta, kostum, maupun atraksi musik, tetapi juga dari kebersamaan warga yang saling menyapa dan menikmati perayaan. Pada akhirnya, perhelatan ini menjadi sarana mempererat persatuan, kekompakan, dan gotong royong, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. (Alif)

Share:

Read More

Pemprov Kalbar Dorong Kolaborasi Media dan Pemerintah Bangun Ekosistem Informasi Positif

Pemprov Kalbar Dorong Kolaborasi Media dan Pemerintah Bangun Ekosistem Informasi Positif. (Dok. Pemprov Kalbar)

Pontianak, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan media massa dalam membangun daerah yang tangguh sekaligus menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat dan positif.

Pesan tersebut disampaikan mewakili Gubernur Kalimantan Barat dalam ajang Tribun Pontianak Award 2026 bertema “Kolaborasi Kalbar Tangguh” yang digelar di Novotel Pontianak, Rabu (26/8/2026).

Mewakili Gubernur Kalbar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalbar, Christianus Lumano, S.E., M.Si., mengatakan media memiliki peran strategis di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, kecepatan penyampaian berita perlu berjalan seiring dengan akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab.

“Informasi yang disampaikan secara tepat dapat membangun kepercayaan, memperkuat optimisme, sekaligus mempertemukan berbagai gagasan untuk kemajuan daerah,” tegas Kristianus saat membacakan sambutan Gubernur Kalbar.

Ia menambahkan, upaya membangun ketangguhan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.

Dalam konteks tersebut, media massa diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemikiran dan kepentingan masyarakat secara konstruktif.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak, Safrudin, mengatakan Tribun Pontianak Award 2026 digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Tribun Pontianak. Ajang tersebut merupakan penyelenggaraan tahun keempat dengan 40 kategori penghargaan.

Penghargaan diberikan kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga tokoh-tokoh inspiratif di Kalimantan Barat.

Safrudin mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap berbagai dedikasi, inovasi, dan kontribusi yang telah diberikan untuk kemajuan masyarakat Kalimantan Barat.

“Di tengah keterbatasan ruang-ruang fiskal untuk berkembang, tetapi masih lahir inovasi-inovasi yang memberikan dampak untuk masyarakat. Tugas kami bagaimana inovasi-inovasi ini bukan hanya dikenal di tingkat Kalimantan Barat, tetapi juga tingkat nasional,” ujar Safrudin.

Menurutnya, berbagai inovasi yang lahir di Kalimantan Barat perlu terus didorong agar tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah, tetapi juga mendapat perhatian dan pengakuan di tingkat nasional.

Pemprov Kalbar berharap ajang penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi dan kolaborasi antarpihak.

Kolaborasi pemerintah dan media yang dibangun secara sehat dan inklusif dinilai penting untuk memperluas akses informasi yang akurat, membangun kepercayaan publik, sekaligus mendorong semakin banyak inovasi daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (Siti)

Share:

Read More

Pemprov Jabar Siapkan Tenaga Kerja Kompeten di Pasar Global, Sebanyak 1.280 Lulusan SMA, SMK, & MA Diberi Pelatihan Kerja

Pemprov Jabar Siapkan Tenaga Kerja Kompeten di Pasar Global, Sebanyak 1.280 Lulusan SMA, SMK, & MA Diberi Pelatihan Kerja. (Dok. Pemprov Jabar)

Bandung, WaraWiri.net - Sebanyak 1.280 lulusan SMA, SMK dan MA asal Jawa Barat lolos seleksi mengikuti Program SMK Go Global. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan lulusan SMA, SMK, dan MA agar kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, para peserta Program SMK Go Global akan mengikuti pelatihan kerja di sejumlah lembaga vokasi di Jawa Barat, di antaranya Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut, Universitas Indonesia (UI), Migran Center Universitas Teknologi Bandung (UTB), Migran Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, STIKES Budi Luhur, serta Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung.

Materi pelatihan mencakup operasional produksi, manufaktur, bahasa Inggris, serta keterampilan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja global.

"Ini skema kolaborasi yang keren, di mana kementerian yang terkait dengan perguruan tinggi, pemerintah dan perguruan tinggi berkolaborasi untuk mempersiapkan anak-anak kita ikut di bursa kerja global melalui program SMK Global," ujar Herman usai menghadiri Kick Off Pembukaan Program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung (UTB), Kota Bandung, Rabu (26/8/2026).

Khusus di UTB, terdapat 180 lulusan SMA, SMK, dan MA dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk peserta dari Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mengikuti pelatihan teknis. Mereka juga akan mendapatkan pelatihan bahasa Inggris, Korea, Jepang, operasional produksi, manufaktur, dan keperawatan.

Herman menuturkan, Pemda Provinsi Jabar akan mendorong agar kolaborasi serupa tidak berhenti pada sejumlah perguruan tinggi saja. Ke depan, seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jawa Barat diharapkan dapat membuka akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi generasi muda.

"Dan kita akan hajar terus, kita akan perluas bukan hanya beberapa perguruan tinggi. Kita akan dorong semua perguruan tinggi negeri dan swasta," katanya.

Menurut Herman, jejaring perguruan tinggi swasta melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) juga akan diperkuat. Kolaborasi tersebut nantinya diperluas hingga pemerintah daerah dan pemerintahan di tingkat kecamatan serta desa/kelurahan.

"Kita akan kolaborasi dengan 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, 5.927 desa/kelurahan. Pokoknya kita akan kolaborasi dengan semua komponen, bahu membahu untuk memastikan Jabar 2029 itu tidak ada anak muda yang nganggur," ujarnya.

Herman menegaskan, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari terlaksananya pelatihan selama dua bulan maupun terselesaikannya administrasi anggaran. Program harus menghasilkan manfaat nyata bagi peserta.

"Harapannya bukan hanya formalitas pelatihan dua bulan, kemudian SPJ, karena ini anggarannya APBN. Tapi harus jelas output, outcome, benefit, impact," tegasnya.

Ia berharap peserta nantinya tidak hanya memperoleh pengalaman bekerja di luar negeri, tetapi juga mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, hingga menjadi modal usaha ketika kembali ke Indonesia.

"Kalau di sana kariernya bagus, silakan. Kalau sudah punya tabungan, silakan kembali, jadi entrepreneur, jadi pengusaha di sini dengan modal yang memadai dan pengalaman kerja di luar negeri," tutur Herman.

Karena itu, Herman meminta proses pelatihan dilakukan secara serius. Selain kemampuan teknis, peserta perlu mendapatkan penguatan pola pikir dan mental agar mampu menghadapi tantangan selama berada di negara tujuan.

"Pelatihannya harus super serius dan yang paling penting ada spirit dari anak-anaknya untuk maju. Pola pikirnya dibangun, mental model-nya harus diberdayakan, jangan pantang menyerah karena di sana itu berat," katanya.

Akses Jadi Kunci

Lebih lanjut, Herman menilai terbukanya akses menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Jawa Barat.

Menurutnya, akses tersebut harus mencakup peningkatan kapasitas, pelatihan, permodalan, hingga penempatan kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

"Kalau semua orang punya akses untuk meningkatkan kapasitas, punya akses untuk mendapatkan permodalan, punya akses untuk bisa bekerja di mana pun, di dalam dan di luar negeri bahkan, saya kira anak-anak kita bisa bersaing. Yang penting aksesnya," ujar Herman.

Ia pun mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi yang dinilai dapat memperluas akses tersebut. Menurutnya, upaya membuka kesempatan bagi anak muda tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait, tetapi harus menjadi gerakan kolaboratif.

"Aksesnya diperluas, bukan hanya oleh Disnaker. Diinisiasi dan difasilitasi juga oleh perguruan tinggi. Semua anak muda di Jabar punya akses untuk mendapatkan pelatihan, bahkan nanti permodalan, termasuk penempatannya juga," katanya.

Herman optimistis jika pola kolaborasi tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, program peningkatan kompetensi serta penempatan kerja akan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat.

"Kalau ini konsisten dilakukan, pengangguran pasti turun, kemiskinan pasti turun," pungkasnya.

Kick Off Pembukaan Program SMK Go Global tersebut digelar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) Jawa Barat. (Fathi)

Share:

Read More

Patroli Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz Diwarnai Dialog dan Jual Beli Hasil Bumi Warga

Patroli Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz Diwarnai Dialog dan Jual Beli Hasil Bumi Warga. (Dok. Divisi Humas Polri)

Papua, WaraWiri.net - Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz 2026 Sektor Nabire melaksanakan kegiatan patroli dan humanis bersama masyarakat di kawasan Kali Samabuasa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (25/8/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memperkuat komunikasi antara aparat dengan masyarakat setempat.

Kegiatan dipimpin oleh Dansektor IPTU Ari Wiyono. Personel melaksanakan patroli sekitar Kali Samabuasa serta memantau aktivitas masyarakat secara langsung. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah sekaligus memastikan situasi keamanan tetap dalam keadaan kondusif.

Selain melaksanakan patroli, personel juga membangun komunikasi dengan masyarakat setempat. Dalam suasana yang santai dan penuh kekeluargaan, personel menyapa warga, berbincang mengenai kondisi lingkungan, membeli hasil bumi, serta mendengarkan berbagai informasi dan masukan terkait situasi kamtibmas di sekitar Kali Samabuasa.

Salah seorang warga yang ditemui personel yaitu Mama Deki mengapresiasi kehadiran aparat yang secara langsung menyambangi masyarakat dan berkomunikasi dengan warga. Menurutnya, pendekatan seperti itu membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan aparat keamanan dan memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kami senang karena anggota datang dan berbicara langsung dengan masyarakat. Kami bisa menyampaikan kondisi di lingkungan dan saling mengingatkan untuk menjaga keamanan bersama. Kehadiran seperti ini membuat kami merasa diperhatikan,” ujar Mama Deki.

Dalam kesempatan itu, personel Satgas juga menyampaikan imbauan secara humanis kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di lingkungan masing-masing. Masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta segera menyampaikan kepada aparat apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa kegiatan observasi dan pendekatan humanis merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan di wilayah Papua.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Melalui kegiatan observasi dan komunikasi secara langsung, personel dapat mengetahui kondisi di lapangan sekaligus membangun kepercayaan dengan masyarakat. Kami berharap hubungan yang baik ini terus dijaga demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” ujar Kaops Damai Cartenz-2026.

Menurutnya, kehadiran personel di tengah masyarakat tidak hanya bertujuan untuk melakukan pemantauan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan sikap humanis diharapkan semakin memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa observasi wilayah dan kegiatan humanis akan terus dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Personel di lapangan kami dorong untuk tidak hanya melakukan pemantauan situasi, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Informasi dari masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi keamanan. Dengan komunikasi yang terbuka dan hubungan yang baik, berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat diketahui dan ditangani sejak dini,” kata Wakaops Damai Cartenz-2026.

Wakaops juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan. Menurutnya, keamanan dan kedamaian di wilayah Papua dapat terwujud apabila aparat dan masyarakat terus membangun kerja sama serta saling menjaga.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi di kawasan Kali Samabuasa terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan patroli dan pendekatan humanis tersebut menjadi bagian dari komitmen Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga keamanan sekaligus membangun kedekatan dan kepercayaan bersama masyarakat Papua. (Deni)

Share:

Read More

Polri Kerahkan 403 Personel untuk Edukasi dan Pencegahan Karhutla di Sejumlah Wilayah

Polri Kerahkan 403 Personel untuk Edukasi dan Pencegahan Karhutla di Sejumlah Wilayah. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri mengerahkan sebanyak 403 personel sebagai Satgas Edukasi untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam rangka memperkuat langkah pencegahan karhutla melalui edukasi dan pendekatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan berada di bawah koordinasi Lemdiklat Polri bersama Stamaops Polri. Para personel akan ditugaskan ke delapan wilayah hukum Polda, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Dari total 403 personel, sebanyak 8 personel merupakan pendamping atau pimpinan yang terdiri dari 6 Patun S2-STIK Lemdiklat Polri, 1 Kabid Pengsos Setukpa Lemdiklat Polri, dan 1 Kabid Jemen Setukpa Lemdiklat Polri.

Sementara itu, 395 personel lainnya merupakan peserta didik, terdiri dari 287 personel S2-STIK, 85 personel Setukpa, dan 23 personel Sespimma.

Sebaran peserta didik meliputi Polda Kalbar sebanyak 79 personel, Polda Kalteng 49 personel, Polda Kaltim 38 personel, Polda Kalsel 38 personel, Polda Kaltara 38 personel, Polda Sumsel 48 personel, Polda Riau 49 personel, dan Polda Jambi sebanyak 48 personel.

Sebelum diberangkatkan, seluruh personel mengikuti briefing dan pertelaan tugas yang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami tugas, tanggung jawab, serta pembagian wilayah penugasan.

Selanjutnya, para personel menjalani pengecekan kesehatan dan mengikuti Apel Pemberangkatan. Setelah itu, personel dijadwalkan mulai bergerak menuju masing-masing Polda tujuan untuk melaksanakan tugas sesuai pembagian wilayah.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si. mengatakan, penugasan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri dalam mencegah terjadinya karhutla sekaligus memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama pendidikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“Penugasan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Para peserta didik akan turun langsung untuk memberikan edukasi dan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Komjen Pol. Panca Putra Simanjuntak.

Ia menekankan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan peran bersama, khususnya masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami mengingatkan seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah pembakaran lahan,” katanya.

Menurutnya, para personel juga akan berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sesuai kondisi serta kebutuhan di masing-masing daerah.

“Kita ingin kehadiran personel di lapangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laksanakan tugas dengan baik, jaga komunikasi, dan lakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar upaya pencegahan karhutla dapat berjalan secara optimal,” tuturnya.

Polri mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mencegah karhutla dengan menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan. (Deni)

Share:

Read More

TNI Percepat Penanganan Karhutla Way Kambas, Tim Alfa Diterjunkan dari Udara

TNI Percepat Penanganan Karhutla Way Kambas, Tim Alfa Diterjunkan dari Udara. (Dok. Puspen TNI)

Lampung, WaraWiri.net - Menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), TNI mengerahkan Tim Alfa gabungan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU ke Desa Braja Kencana, Lampung Timur, Selasa (25/8/2026). Pengerahan pasukan dilakukan untuk memastikan titik panas dan bara sisa kebakaran benar-benar padam.

Tim Alfa TNI yang terdiri dari unsur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang diterbangkan dari dari Bandara Sultan Kasim II Riau dan diterjunkan di Desa Braja Kencana, Lampung Timur ini, dilakukan setelah pemantauan menggunakan drone thermal mendeteksi masih adanya titik-titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.Titik-titik tersebut berada di kawasan sekitar 123 hektare yang sebelumnya terbakar pada 23-24 Agustus 2026, meliputi wilayah Desa Braja Kencana dan Braja Luhur.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), yang turun langsung mengkomandoi para prajurit dalam pelaksanaan penanganan karhutla di wilayah TNWK bersama Forkopimda lainnya mengatakan percepatan penanganan juga dilakukan dengan mengerahkan berbagai kemampuan dan teknologi, termasuk water bombing serta drone penyemprot.

"Kita juga datangkan drone semprot dengan kapasitas 16 liter, 30 liter, dan 100 liter, sehingga bisa bolak-balik ngisi, diterbangkan ke tempat-tempat yang memang susah dijangkau dengan jalan kaki," ucap Pangdam.

Sementara itu Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI dalam penanganan karhutla merupakan bentuk respons cepat dan komitmen TNI dalam melindungi masyarakat serta lingkungan.

"TNI akan terus mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki dan bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif," tegas Kapuspen TNI.

Pengerahan Tim Alfa menjadi bagian dari operasi terpadu untuk memastikan seluruh bara dapat ditemukan, dikendalikan, dan dipadamkan sebelum kembali membesar. Langkah ini sekaligus untuk melindungi habitat gajah Sumatera dan menjaga puluhan desa di sekitar kawasan Way Kambas tetap aman dari ancaman karhutla. (Isna)

Share:

Read More

Pangkoarmada I Hadiri Tasyakuran HUT Ke-74 Penyelam TNI AL

Pangkoarmada I Hadiri Tasyakuran HUT Ke-74 Penyelam TNI AL. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Haris Bima Bayu Seto, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., menghadiri acara tasyakuran HUT ke-74 Penyelam TNI AL Tahun 2026 yang dipimpin Pangkoarmada RI, bertempat di Lounge Macan Tutul Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran PJU Koarmada RI, para senior penyelam, perwira dan prajurit Satkoppeba I, serta diikuti secara video conference oleh unsur penyelam TNI AL dari berbagai satuan, termasuk prajurit yang tengah melaksanakan Latma Divex 2026 di Korea Selatan.

Rangkaian tasyakuran diawali dengan sambutan Pangkoarmada RI, serta sapa penyelam kepada prajurit yang mengikuti secara video conference. Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah.

Seluruh rangkaian kegiatan tasyakuran HUT ke-74 Penyelam TNI AL Tahun 2026 berlangsung dengan aman dan lancar. (Isna)

Share:

Read More

Putra-Putri Terbaik Asal Kabupaten Bogor Tampil Memukau, Kenalkan Budaya Indonesia di Hungaria

Putra-Putri Terbaik Asal Kabupaten Bogor Tampil Memukau, Kenalkan Budaya Indonesia di Hungaria. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Putra-putri terbaik Kabupaten Bogor kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Bergabung dalam grup LUCI dan SSI (Studio Seni Indonesia), delegasi asal Kabupaten Bogor tampil memukau sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam ajang festival budaya di Eropa.

Dalam penampilannya, delegasi menyampaikan kebanggaan dapat hadir membawa identitas Indonesia dan memperkenalkan budaya Nusantara kepada masyarakat internasional.

“Selamat malam Summerfest dan selamat malam Bunga Ria. Kami grup dari Indonesia, LUCI dan SSI, Studio Seni Indonesia. Bangga bisa hadir memperkenalkan budaya Indonesia,” ujar perwakilan delegasi saat tampil.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari misi budaya untuk memperkenalkan keberagaman seni Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa talenta putra-putri Kabupaten Bogor mampu tampil di panggung dunia.

Sebelumnya, para delegasi dilepas langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan memberikan semangat kepada para peserta yang akan membawa nama Kabupaten Bogor dan Indonesia dalam ajang internasional.

“Suatu kehormatan melepas putra-putri terbaik Kabupaten Bogor untuk tampil membawa nama Indonesia di Summerfest XXIII di Hungaria dan 25th Interetno Festival di Serbia,” ujar Rudy.

Rudy Susmanto berpesan agar para delegasi menunjukkan karya, budaya, dan talenta terbaik, sekaligus menjaga kekompakan, kesehatan, serta nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan.

“Bawa kebanggaan daerah, harumkan nama Indonesia, dan jadilah kebanggaan bangsa. Jaga kekompakan, kesehatan, dan nama baik daerah. Pergilah dengan bangga dan pulang membawa kebanggaan,” pesannya.

Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa Kabupaten Bogor memiliki generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga mampu menjadi duta budaya Indonesia di tingkat internasional. (Iqbal)

Share:

Read More

Komisi II Dukung Penguatan Kelembagaan serta Daya Paksa Hasil Rekomendasi Ombudsman

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan serta daya paksa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI (ORI). Rifqinizamy mengungkapkan, selama ini Ombudsman memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal penjatuhan sanksi langsung.

Hal tersebut disampaikan Rifqinizamy usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Ombudsman RI dengan agenda pembahasan mengenai tugas, kewenangan, serta tanggung jawab kelembagaan Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik di Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). 

"Ombudsman punya keterbatasan dalam konteks kewenangan. Di undang-undang, mereka bisa melakukan pemeriksaan dan pengawasan, tetapi rekomendasi yang diterbitkan tidak menimbulkan sanksi langsung yang bisa mereka terbitkan sendiri. Berbeda dengan aparat penegak hukum yang prosesnya berbuah pada due process of law," ujar Rifqinizamy saat wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan.

Kendati demikian, Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan peran Ombudsman sangat signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Salah satunya, adalah hasil penilaian pelayanan publik Ombudsman yang menjadi bobot penting bagi Kementerian PAN-RB dalam menentukan Indeks Reformasi Birokrasi di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang turut menentukan besaran Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN.

“Hasil penilaian layanan publik Ombudsman itu juga digunakan berbagai Kementerian/Lembaga. Ambil contoh, KemenPAN-RB untuk menyusun Indeks Reformasi Birokrasi di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Birokrasi itu yang menentukan tinggi-rendahnya tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara. Yang menentukan dua: KemenPAN-RB dan Ombudsman. Nilai yang diambil dari Ombudsman itu menjadi bobot bagi penentuan di KemenPAN-RB. Nah, karena itu ini kan sebetulnya cukup signifikan. Tapi kenapa publik belum tahu? Karena bisa jadi dari sisi kelembagaan dan publisitas memang harus kita bantu. Dengan sering dipanggil Komisi II DPR RI, kami berharap publik teredukasi secara politik ya, untuk mengetahui lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini,” pungkas Rifqinizamy.

Sebagaimana diketahui, Komisi II sepakat menyetujui tiga poin utama kesimpulan rapat Pertama, Komisi II DPR RI mendukung penguatan kelembagaan Ombudsman termasuk percepatan pembentukan satuan kerja mandiri bagi 34 kantor perwakilan melalui pemenuhan kebutuhan anggaran, SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi guna memperluas jangkauan pengawasan, mempercepat respon, serta meningkatkan kualitas penyelesaian laporan masyarakat sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008.

Poin kedua, Komisi II DPR RI meminta ORI memprioritaskan pengawasan pelayanan publik pada sektor yang paling banyak dilaporkan seperti agraria, kepegawaian dan administrasi kependudukan, dengan langkah nyata untuk menekan terjadinya maladministrasi berulang, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, dan pengabaian kewajiban hukum pelayanan publik yang berdampak langsung dan luas kepada masyarakat.

Serta, memperkuat daya paksa tindak lanjut rekomendasi ORI dengan berkoordinasi langsung dengan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk mendorong kepatuhan instansi terlapor dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI.

Terakhir, Ketiga, Komisi II DPR RI mendukung langkah ORI untuk menyusun instrumen valuasi kerugian publik dan negara, baik material maupun immaterial termasuk waktu, biaya, kesempatan dan akses masyarakat, akibat praktik maladministrasi dan kegagalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia, yang hasilnya dilaporkan terlebih dahulu kepada Komisi II DPR RI sebelum disosialisasikan kepada masyarakat, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (Muh)

Share:

Read More