Perluas Basis Investor Ritel OJK Perkuat Literasi Pasar Modal, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Banten

Perluas Basis Investor Ritel OJK Perkuat Literasi Pasar Modal, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Banten. (Dok. OJK)

Banten, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sektor Pasar Modal sebagai upaya memperluas basis investor domestik sekaligus mendorong pemanfaatan Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Penguatan literasi keuangan juga sangat diperlukan untuk semakin melindungi masyarakat dari berbagai penipuan termasuk tawaran investasi ilegal.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi yang hadir dalam acara edukasi keuangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Kamis.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Serang, Banten pada 8–10 April 2026 yang menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), komunitas perempuan, hingga mahasiswa.

“Masih ada PR besar kita untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat dan publik kita karena tanpa pemahaman yang memadai tentu rentan kita semua terbujuk iming-iming dan tawaran yang menggiurkan dari penyelenggara investasi yang sebetulnya di belakangnya memiliki motif yang tidak baik atau sering dikenal sebagai investasi ilegal dan investasi bodong," kata Hasan Fawzi.

Hasan menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025 untuk pasar modal menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat hanya sekitar 17,78 persen. Angka ini menandakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman berinvestasi yang benar di pasar modal dan rentan terhadap penipuan dan tawaran investasi ilegal.

Melalui edukasi keuangan diharapkan masyarakat termasuk mahasiswa semakin paham dan bisa berinvestasi di pasar modal yang sekarang bisa diakses dengan mudah secara online dan terjangkau. 

“Di sisi lain, pasar modal juga menyediakan berbagai peluang investasi menarik yang bisa diakses sekarang dengan mudah oleh siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, karena sekarang layanan pasar modal itu datang ke ruangan-ruangan kita semua melalui layanan di smartphone kita masing-masing," kata Hasan.

Hasan dalam kesempatan itu juga mengingatkan masyarakat untuk selalu bersikap hati-hati dalam berinvestasi, termasuk memahami profil risiko dan menghindari perilaku spekulatif.

“Ada potensi volatilitas atau pergerakan harga yang naik turun secara tajam, maraknya penipuan yang bisa jadi di belakangnya seolah-olah investasi legal untuk saham dan kripto, kemudian juga ada potensi akun-akun yang dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti pencucian uang, misalnya. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua," tambahnya.

Hingga akhir Maret 2026 jumlah investor Pasar Modal Indonesia telah mencapai 24,4 juta investor, dengan 54 persen di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Di Provinsi Banten, jumlah investor tercatat mencapai 1,2 juta investor dan menempati peringkat lima besar nasional.

Mewakili Gubernur Banten, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti menyampaikan bahwa Pasar Modal memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

“Pasar modal bukan hanya sekedar sarana investasi, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah," ujar Rina.

Sementara itu, Rektor Untirta Fatah Sulaiman menyampaikan bahwa edukasi Pasar Modal memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang cakap finansial.

“Pemahaman terhadap pasar modal menjadi sebuah kebutuhan bukan lagi sekedar pilihan. Banyak hal yang dapat dipelajari nanti oleh para jawara muda Untirta khususnya para mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi ini untuk menjadi individu yang memiliki kecakapan literasi keuangan, pemahaman strategi pengelolaan keuangan dan investasi yang sangat dibutuhkan di masa datang," kata Fatah.

SEPMT 2026 di Banten dilaksanakan melalui berbagai kegiatan edukatif yang menjangkau beragam segmen masyarakat, antara lain:

1. Edukasi Pasar Modal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Banten yang dihadiri oleh 1.000 ASN serta inisiasi pembentukan Galeri Investasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
2. Edukasi Pasar Modal kepada 500 peserta dari komunitas Perempuan di Provinsi Banten.
3. Kuliah Umum Sultan Ageng Tirtayasa yang dihadiri oleh 2.100 mahasiswa, membahas aset digital, produk dan mekanisme investasi Pasar Modal serta perlindungan investor.
4. Sosialisasi Obligasi Daerah kepada TPAKD di Provinsi Banten untuk mendorong pemanfaatan instrumen obligasi/sukuk daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah. (Dinda)

Share:

Read More

OJK Sambut Positif Klasifikasi FTSE Russell Dan Tegaskan Komitmen Penguatan Integritas Pasar Modal Indonesia

OJK Sambut Positif Klasifikasi FTSE Russell Dan Tegaskan Komitmen Penguatan Integritas Pasar Modal Indonesia. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif hasil asesmen FTSE Russell dalam pengumuman FTSE Equity Country Classification March 2026 Interim Announcement yang dirilis pada 7 April 2026.

Status Indonesia dalam klasifikasi FTSE Russell tetap berada pada kategori Secondary Emerging Market, setara dengan beberapa negara utama seperti Tiongkok dan India. Di samping itu, FTSE Russell tidak memasukan Indonesia ke dalam Watch List.

Penilaian FTSE Russell tersebut mencerminkan bahwa inisiatif-inisiatif yang tengah dilakukan melalui implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global index provider.

FTSE Russell juga menyebutkan bahwa berbagai langkah reformasi yang mencakup penguatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar akan terus dimonitor secara berkesinambungan seiring dengan proses implementasinya.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah diimplementasikan bersama Self-Regulatory Organizations (SRO), merupakan bagian dari upaya komprehensif dalam memperkuat kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia.

Empat proposal penguatan transparansi pasar yang sebelumnya telah dikomunikasikan kepada global index providers kini telah dituntaskan seluruhnya, meliputi:

1. Transparansi data kepemilikan saham di atas 1 persen;
2. Penguatan granularitas klasifikasi investor menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor;
3. Kenaikan batas minumum free float menjadi 15 persen untuk mendorong likuiditas yang lebih sehat; serta
4. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism bagi investor.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih.

OJK memandang bahwa pengakuan atas berbagai inisiatif reformasi tersebut merupakan sinyal positif peningkatan kepercayaan investor, baik domestik maupun global. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa arah kebijakan yang ditempuh Indonesia telah sejalan dengan praktik terbaik (best practices) internasional dalam penguatan struktur dan kualitas pasar modal.

Ke depan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melanjutkan implementasi reformasi secara konsisten dan terukur, serta memperkuat komunikasi dan engagement dengan global index providers, termasuk FTSE Russell. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pasar.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pendalaman pasar melalui pengembangan produk dan perluasan basis investor. Dengan fundamental ekonomi domestik yang terjaga serta sinergi kebijakan yang berkelanjutan, OJK meyakini bahwa pasar modal Indonesia akan semakin kredibel, inklusif, dan berdaya saing global. (Dinda)

Share:

Read More

Penguatan Tata Kelola AI Jadi Kunci Mitigasi Risiko dan Keamanan Data

Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keynote speech dalam acara Leadership Awareness Forum Data & AI Governance di Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan kecerdasan artifisial tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa tata kelola yang kuat.

Lonjakan penggunaan AI dinilai telah melampaui kesiapan pengaturan, sehingga berpotensi memicu disinformasi, kebocoran data, hingga ancaman keamanan siber.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa perkembangan AI telah memasuki fase yang semakin kompleks.

Teknologi ini telah digunakan secara luas oleh masyarakat dan industri, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan tata kelola dan mitigasi risiko yang memadai.

“Transformasi digital bergerak dengan kecepatan eksponensial dan pemanfaatan data serta kecerdasan artifisial bukan lagi wacana, bukan lagi sesuatu yang berada di masa depan, tetapi sesuatu yang present, sesuatu yang berada dan kita hadapi setiap hari di hari-hari ini,” ujar Wamen Nezar Patria dalam Forum Leadership Awareness Data & AI Governance di Jakarta Selatan, Rabu (08/04/2026).

Ia menyoroti masifnya penggunaan AI generatif yang telah merambah berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam produksi konten digital yang semakin sulit dibedakan antara buatan manusia dan mesin.

“Makin lama makin halus, makin smooth, dan kadang-kadang kita sulit membedakan apakah ini asli atau bukan. Maksudnya asli apakah dibuat oleh manusia atau dibuat oleh mesin,” ungkapnya.

Fenomena ini dikenal sebagai realitas sintetis (synthetic reality) dan dinilai menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas informasi publik, termasuk potensi munculnya bias, misinformasi, dan disinformasi.

“Sehingga kita menyebutnya sebagai synthetic reality, realitas sintetik. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar buat kita ke depan dalam melakukan satu mitigasi. Jika produk-produk yang dihasilkan oleh generatif AI ini membawa dampak misalnya bias ataupun membawa dampak misinformasi dan disinformasi,” tegas Wamen Nezar.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, pemerintah menekankan bahwa AI harus tetap berada dalam kendali manusia, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

“Artificial intelligence ini harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan, empowerment tool, bukan sebagai pengganti peran manusia,” jelasnya.

Selain itu, aspek keamanan siber menjadi perhatian utama dalam transformasi digital.

Pemerintah menilai bahwa meningkatnya konektivitas turut meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber.

“Kita tidak mungkin mendesain satu platform digital tanpa memperhitungkan soal security. Karena semakin terkoneksi dunia ini ya, makin well connected tidak ada tempat yang aman,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah tetap melihat AI sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional, dengan potensi pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Pemerintah memandang perkembangan AI dan pemanfaatan data berskala besar sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi digital,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi, termasuk peta jalan AI nasional dan etika tata kelola AI, guna memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

“Saat ini mohon doanya juga semoga peraturan presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI ini bisa segera kita rampungkan,” ujarnya.

Pemerintah juga menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Negara sebagai pelopor dalam penerapan AI yang bertanggung jawab, termasuk dalam aspek inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan keamanan dan kedaulatan data. (Ilham)

Share:

Read More

Soroti Lonjakan Impor, Kemenperin Pacu Industri Kendaraan Niaga Kuasai Pasar Domestik

Soroti Lonjakan Impor, Kemenperin Pacu Industri Kendaraan Niaga Kuasai Pasar Domestik. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri kendaraan niaga nasional sebagai salah satu penopang utama sistem logistik dan distribusi barang di Indonesia. Hal ini turut mendukung kinerja industri alat transportasi yang selama ini merupakan salah satu subsektor strategis dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Sepanjang tahun 2025, kontribusi sektor industri alat transportasi mencapai 1,27 persen terhadap PDB nasional,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam sambutannya mewakili Menteri Perindustrian pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di Jakarta, Rabu (8/4).

Sekjen Kemenperin menjelaskan, kontribusi tersebut semakin diperkuat oleh subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, serta jasa reparasinya yang mencapai 2,02 persen terhadap PDB nasional.

“Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purna jual, serta peremajaan armada kendaraan niaga di berbagai sektor usaha,” ujar Eko.

Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,78 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan niaga yang andal dan efisien untuk mendukung sistem logistik nasional.

“Dalam konteks inilah, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi sangat relevan dan strategis sebagai platform yang menghadirkan berbagai solusi kendaraan niaga untuk menjawab kebutuhan logistik, distribusi, dan transportasi nasional yang terus meningkat,” tambahnya. Lebih dari itu, GIICOMVEC 2026 diharapkan juga dapat memperkuat posisi industri kendaraan niaga Indonesia dalam rantai nilai regional dan global.

Namun demikian, Kemenperin juga mencermati adanya sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), produksi kendaraan niaga pada tahun 2025 mengalami koreksi sebesar 3,5 persen menjadi 164 ribu unit, dari sebelumnya hampir 170 ribu unit pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada turunnya tingkat utilisasi industri menjadi sekitar 58 persen, di bawah batas efisiensi skala industri.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir mulai muncul ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan nasional. Pada tahun 2025 tercatat selisih sekitar 4.000 unit, di mana kebutuhan pasar domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan justru diisi oleh produk impor.

“Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons melalui penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi produksi, serta optimalisasi kapasitas terpasang,” tegas Eko.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenperin tetap proaktif mendukung implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) dalam rangka menciptakan sistem logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan. 

“Dukungan ini dilakukan melalui penguatan standar teknis kendaraan niaga, percepatan sertifikasi, serta integrasi data kendaraan ke dalam sistem nasional,” ujar Eko.

Kemenperin juga menyoroti praktik transaksi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penjualan tanpa dokumen resmi, yang berpotensi meningkatkan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan kendaraan.

Di sisi lain, maraknya peredaran truk impor yang tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 turut menjadi perhatian serius.

“Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menghambat upaya pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dinilai semakin strategis sebagai platform business-to-business yang mempertemukan pelaku industri, pengguna, dan pemangku kepentingan. Kehadiran 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung menunjukkan kesiapan sektor ini dalam menjawab kebutuhan logistik nasional.

“GIICOMVEC tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat keterhubungan antara produksi, pembiayaan, dan kebijakan. Ini penting untuk meningkatkan utilisasi industri sekaligus memperkuat peran kendaraan niaga dalam perekonomian,” ujar Eko.

Kemenperin berharap melalui penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dapat terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan teknologi kendaraan komersial yang adaptif dan berkelanjutan,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyampaikan, sektor kendaraan komersial memiliki peran vital sebagai tulang punggung distribusi nasional. 

“Truk dan bus merupakan urat nadi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi barang tetap terjaga, serta menjadi motor penggerak mobilitas publik. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kendaraan komersial yang tangguh, efisien, dan mengadopsi teknologi masa depan,” ujarnya.

Putu juga menambahkan, kinerja ekspor industri otomotif Indonesia pada tahun 2025 mencatat capaian positif dengan total ekspor kendaraan utuh (CBU) mencapai 518.212 unit atau meningkat 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kendaraan komersial menyumbang 20.326 unit, menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin diakui di pasar global.

Lebih lanjut, Putu menegaskan, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi momentum penting sebagai jembatan antara industri dengan pembeli profesional, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kami menargetkan lebih dari 11 ribu trade visitors dan berharap ajang ini dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kendaraan komersial Indonesia di pasar internasional,” tambahnya. (Alfi)

Share:

Read More

Pertamina Dorong 1.346 Sertifikasi UMKM di Awal 2026, MiniesQ Tembus Pasar Ritel Usai Kantongi Label Halal

Pertamina Dorong 1.346 Sertifikasi UMKM di Awal 2026, MiniesQ Tembus Pasar Ritel Usai Kantongi Label Halal. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memfasilitasi 1.346 sertifikasi UMKM sepanjang Januari–Maret 2026, mencakup NIB, sertifikasi halal, HaKI, SPPL, dan lainnya, sebagai upaya memperkuat daya saing serta membuka akses pasar UMKM ke ritel modern.

Program ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas, termasuk bersaing di ekosistem industri yang semakin kompetitif.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan bahwa fasilitasi sertifikasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan yang komprehensif, termasuk fasilitasi sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, serta menjawab kebutuhan konsumen yang semakin selektif,” ujar Baron.

Salah satu kisah sukses datang dari UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan. UMKM yang bergerak di bidang makanan sehat ini berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk unggulannya berupa healthy cookies, brownies, dan oat-based snacks.

Didirikan pada tahun 2022 oleh Minie Sudjarwo, mantan atlet nasional yang telah berpengalaman selama 16 tahun sebagai instruktur body builder, MiniesQ lahir dari inspirasi tren gaya hidup sehat yang terus berkembang di masyarakat. Berawal dari satu varian produk healthy cookies, MiniesQ kini terus berinovasi menghadirkan camilan sehat yang tidak hanya lezat, tetapi juga bernutrisi.

“Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati,” ujar Minie.

Momentum penting terjadi setelah MiniesQ berhasil mengantongi sertifikasi halal. Kepercayaan pasar meningkat, membuka peluang kerja sama dengan 20 minimarket dan 1 supermarket di Jakarta untuk distribusi produk brownies dan oat. Selain itu, MiniesQ juga telah menjalin kemitraan distribusi dengan 90 pusat kebugaran (gym) di wilayah Depok dan sekitarnya, memperkuat posisinya di segmen healthy lifestyle.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen.

Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 serta mendorong program yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen ini diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari penciptaan nilai bersama (creating shared value) yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Upaya tersebut didukung dengan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. (Rizal)

Share:

Read More

Pencuri Kabel Grounding Jalur Whoosh Divonis 1 Tahun Penjara, KCIC Tegaskan Keamanan Infrastruktur Tidak Bisa Ditawar

Pencuri Kabel Grounding Jalur Whoosh Divonis 1 Tahun Penjara, KCIC Tegaskan Keamanan Infrastruktur Tidak Bisa Ditawar. (Dok. KCIC)

Bandung, WaraWiri.net - Pelaku pencurian kabel grounding di jalur Kereta Cepat Whoosh di wilayah KM 114+300, Jl. Tipar Barat, Kabupaten Bandung Barat, telah terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada awal tahun 2026 dengan Nomor Perkara 1255/Pid.B/2025/PN Blb.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari kejadian pencurian yang terjadi pada akhir tahun 2025, saat petugas melakukan patroli dan mencurigai seorang oknum yang membawa karung di sekitar jalur. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah kabel grounding beserta peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. Pelaku kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut hingga akhirnya diputus bersalah di pengadilan.

Tindakan pelaku terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ketentuan tersebut secara spesifik mengatur pencurian yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu/perintah palsu.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas penanganan kasus ini hingga tuntas sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“KCIC akan menindak tegas seluruh tindakan yang membahayakan keselamatan, tindakan pencurian pada prasarana kereta cepat merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan operasional serta berpotensi membahayakan masyarakat di sekitar jalur,” tegas Eva.

Barang bukti yang diamankan dalam kasus ini antara lain 51 potong kabel grounding sepanjang 35 cm, 3 potong kabel grounding sepanjang 70 cm serta satu karung yang digunakan untuk membawa hasil pencurian.

Kabel grounding merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan yang berfungsi menyalurkan arus petir ke tanah guna melindungi infrastruktur dan sistem operasi kereta cepat. Kerusakan atau kehilangan komponen ini dapat mengganggu sistem pengamanan dan berpotensi menimbulkan risiko sengatan listrik tegangan tinggi di sekitar jalur.

Sebagai langkah pencegahan, KCIC terus memperkuat pengamanan di seluruh jalur Whoosh melalui patroli rutin petugas setiap ±500 meter yang dilakukan selama 24 jam, didukung oleh 1.773 unit CCTV yang tersebar di sepanjang jalur. Selain itu, pengamanan juga melibatkan 551 petugas keamanan yang siaga serta diperkuat dengan dukungan aparat TNI dan Polri. KCIC juga melakukan pemasangan pagar pembatas sepanjang 142 KM di jalur Whoosh dan dipastikan seluruhnya dalam kondisi baik.

Eva menambahkan bahwa KCIC berharap dengan adanya putusan hukum ini dapat memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar jalur Whoosh. Masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di bawah jalur kereta cepat, termasuk untuk parkir, berjualan, maupun aktivitas lainnya yang tidak semestinya, karena dapat membahayakan keselamatan. Dengan pengamanan yang ketat seluruh kegiatan dipastikan akan terpantau,” tutup Eva. (Tedy)

Share:

Read More

Komisi XIII DPR RI Soroti Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Selatan

Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. (Dok. DPR RI)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menegaskan pentingnya penguatan kinerja dan tata kelola keimigrasian dalam menghadapi dinamika mobilitas lintas negara yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (9/4/2026).

Dalam sambutannya, Pangeran menyampaikan bahwa fungsi keimigrasian saat ini tidak lagi sekadar pelayanan administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sekaligus melindungi warga negara Indonesia.

“Keimigrasian memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas nasional, terutama di tengah meningkatnya mobilitas lintas negara dan ancaman kejahatan transnasional,” ujar Pangeran.

Ia menjelaskan, meskipun Provinsi Kalimantan Selatan tidak berbatasan langsung dengan negara lain, wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai daerah asal, transit, dan tujuan dalam arus pergerakan orang antarnegara, khususnya di Pulau Kalimantan. Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Lebih lanjut, Pangeran menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi, di antaranya meningkatnya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Modus operandi yang semakin beragam, seperti manipulasi dokumen perjalanan hingga pemanfaatan jalur resmi dan tidak resmi, dinilai memerlukan respons yang lebih komprehensif dari aparat keimigrasian.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap keberadaan warga negara asing, khususnya terkait potensi penyalahgunaan izin tinggal di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.

“Karakter geografis Pulau Kalimantan yang memiliki banyak jalur tidak resmi menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas instansi yang kuat, termasuk optimalisasi peran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA),” tegasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XIII DPR RI berupaya memperoleh gambaran faktual dan komprehensif terkait pelaksanaan tugas keimigrasian di Kalimantan Selatan, termasuk efektivitas pengawasan orang asing, penanganan TPPO, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. 

Pangeran menambahkan, berbagai masukan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat tata kelola keimigrasian nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan keimigrasian berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab tantangan ke depan,” pungkasnya. (Subhan)

Share:

Read More

Belajar di Atas Kapal, Kodaeral XII Edukasi Generasi Muda Lewat Kunjungan Edukatif

Belajar di Atas Kapal, Kodaeral XII Edukasi Generasi Muda Lewat Kunjungan Edukatif. (Dok. Puspen TNI)

Pontianak, WaraWiri.net - Kodaeral XII menerima kunjungan edukatif siswa SD Kristen Kanaan di KAL Lemukutan, Satrol Kodaeral XII, Rabu (8/4), sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menanamkan wawasan kemaritiman sejak dini.

Kegiatan ini menghadirkan pengalaman langsung bagi para siswa melalui pengenalan dasar baris-berbaris, kebaharian, serta alutsista TNI AL yang tampak antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan secara interaktif dan edukatif.

Program ini mencerminkan komitmen Kodaeral XII dalam membangun generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan memiliki kecintaan terhadap dunia maritim sebagai bagian dari identitas bangsa.

Melalui pendekatan humanis dan edukatif, Kodaeral XII terus memperkuat perannya sebagai institusi yang tidak hanya menjaga kedaulatan laut, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembinaan potensi maritim masyarakat. (Muh)

Share:

Read More

Tingkatkan Kerja Sama Militer, Panglima TNI dan Panglima AFP Buka 5Th Philindo MC 2026

Tingkatkan Kerja Sama Militer, Panglima TNI dan Panglima AFP Buka 5Th Philindo MC 2026. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina (Chief of Staff of The Armed Forces of The Philippines) Jenderal Romeo S. Brawner Jr., gelar 5th Philippines - Indonesia (Philindo) Military Cooperation Meeting 2026 bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). 

Kegiatan diawali dengan Courtesy Call (CC) kedua pimpinan militer, dalam pertemuan tersebut Panglima TNI menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina, serta berkontribusi aktif dalam memajukan harmoni dan solidaritas di seluruh kawasan ASEAN. Melalui kerja sama yang erat, diharapkan Indonesia dan Filipina dapat menghadapi tantangan regional dengan lebih baik dan mewujudkan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera. 

Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina mengapresiasi pertemuan kali ini yang menegaskan kembali kemitraan yang kuat dan abadi antara Angkatan Bersenjata Filipina dan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, pertukaran delegasi antara kedua negara bersifat konstruktif, berwawasan ke depan, dan mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama pertahanan.

Pertemuan tingkat tinggi yang mencerminkan suasana persahabatan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rencana aksi yang konkret. Semangat kemitraan yang ditunjukkan oleh seluruh peserta dalam semua program yang telah di susun bersama diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di masa mendatang. (Muh)

Share:

Read More

Kemenko PM dan Alumni Universitas Terbuka Perkuat Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat

Kemenko PM dan Alumni Universitas Terbuka Perkuat Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat. (Dok. Kemenko PM)

Bogor, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar membuka Seminar Nasional Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) yang mengusung tema ‘Transformasi untuk Negeri: Peran Strategis dan Partisipasi Aktif Alumni UT dalam Mendukung Program Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan’.

“Apresiasi kepada Ikatan Alumni Universitas Terbuka dan seluruh pihak yang mewujudkan forum ini sebagai ruang kolaborasi memikirkan masa depan pemberdayaan masyarakat. Saya yakin, Alumni Universitas Terbuka, sangat terbuka pada perubahan dan juga siap menjadi pembuka gerbang kemajuan bangsa,” ucap Menko Muhaimin dalam pesan kunci yang disampaikan di Syariah Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Kamis (09/04/2026).

Pemerintah menekankan pentingnya perubahan paradigma pembangunan sosial dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai perlindungan dasar, namun pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan dampak jangka panjang.

“Pengentasan kemiskinan harus ditopang oleh penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha yang luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Menko Muhaimin menyebut Universitas Terbuka memiliki potensi besar dengan jumlah alumni mencapai 2,3 juta orang yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah Indonesia. 

Potensi ini menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk mendorong pemberdayaan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Kemenko PM mengajak seluruh alumni Universitas Terbuka untuk berperan aktif sebagai agen pemberdayaan melalui berbagai inisiatif, antara lain penguatan riset dan kajian berbasis kebutuhan lapangan, dukungan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, keberlanjutan pendidikan lulusan Sekolah Rakyat, pengembangan UMKM alumni, serta perluasan layanan kesehatan preventif melalui program cek kesehatan gratis.

“Kami mengajak seluruh alumni Universitas Terbuka untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan bersama,” ucap Menko Muhaimin.

Pemerintah memastikan setiap kebijakan dan anggaran negara berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 

“Pembangunan harus berjalan dengan prinsip keberpihakan, sehingga tidak ada satu pun rakyat yang tertinggal,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenko PM dan Universitas Terbuka juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya program-program prioritas Presiden Prabowo. (Slamet)

Share:

Read More

Kementerian PANRB Perkuat Penilaian Kelembagaan, Tim Verifikasi Dibekali Pendekatan Baru

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati dalam acara pembekalan Tim Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang digelar di Kementerian PANRB. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat sistem penilaian kelembagaan instansi pemerintah melalui pendekatan baru berbasis kapabilitas. Langkah ini ditandai dengan pembekalan Tim Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang digelar di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan evaluasi kelembagaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi pemerintah saat ini.

“Kita ingin memastikan bahwa kelembagaan pemerintah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu bekerja efektif dan mendukung pencapaian target pembangunan,” ujar Nanik.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem penilaian ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang mendorong kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan berkelas dunia.

Melalui pendekatan baru ini, pengukuran kelembagaan mengalami transformasi tidak hanya bersifat administratif tetapi konseptual dan substansial. Fokus penilaian kini tidak lagi terbatas pada aspek struktur organisasi semata, melainkan bergeser pada evaluasi kapabilitas kelembagaan secara menyeluruh, mulai dari ketepatan fungsi, ketepatan ukuran, ketepatan proses, hingga tata kelola organisasi.

Proses penilaian juga diperkuat melalui mekanisme verifikasi yang lebih ketat oleh Tim Verifikasi Kementerian PANRB, serta melibatkan panel ahli guna memastikan hasil yang objektif dan akurat.

Menurut Nanik, peran Tim Verifikasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas hasil penilaian, sehingga diperlukan pemahaman yang seragam dalam membaca indikator, menilai bukti dukung, serta memastikan konsistensi antarinstansi.

“Forum ini kita maknai sebagai ruang untuk menyamakan arah. Tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga membangun komitmen bersama agar proses penilaian berjalan konsisten dan berkualitas,” tegasnya.

Pembekalan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan tim verifikator di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Dengan kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses penilaian kapabilitas kelembagaan dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan gambaran yang akurat terhadap kondisi organisasi pemerintah.

Ke depan, hasil penilaian ini akan menjadi pijakan dalam memperkuat kelembagaan instansi pemerintah agar lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Iqbal)

Share:

Read More

Kemenhaji dan POLRI Bentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal, Perkuat Pengawasan dan Penindakan Penipuan Haji dan Umrah

Kemenhaji dan POLRI Bentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal, Perkuat Pengawasan dan Penindakan Penipuan Haji dan Umrah. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Kepolisian Republik Indonesia resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan jemaah haji dan umrah sekaligus menindak tegas praktik ilegal. Kebijakan ini ditegaskan dalam audiensi di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pembentukan satgas merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang dilaksanakan atas perintah Menteri Haji dan Umrah melalui koordinasi erat dengan Kapolri.

“Kami atas perintah Bapak Menteri dan koordinasi dengan Kapolri melanjutkan petunjuk Presiden terkait perlindungan jemaah haji, salah satunya melalui pembentukan Satgas Pencegahan Haji Ilegal,” ujar Dahnil, Kamis (09/04/2026).

Ia mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya ditemukan sekitar 1.200 penggunaan visa ilegal. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi merugikan jemaah serta mengganggu tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

“Karena itu, kami berkomitmen mencegah praktik serupa agar tidak terulang, terutama melalui pengawasan ketat di pintu keluar negara,” tegasnya.

Selain persoalan haji ilegal, pemerintah juga menyoroti maraknya kasus penipuan oleh oknum travel haji dan umrah dengan nilai kerugian yang besar. Terhadap hal ini, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Satgas Haji akan bekerja secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan mengedepankan pendekatan komprehensif.

“Satgas ini dibentuk untuk melindungi jemaah haji dan umrah serta menindak praktik ilegal. Fokus utamanya mencakup pencegahan keberangkatan haji ilegal melalui pengawasan di pintu keluar negara, serta penindakan tegas terhadap kasus penipuan oleh travel,” ujar Dedi.

Menurutnya, Satgas akan mengombinasikan langkah pre-emptive, preventif, dan represif.

“Langkah pre-emptive dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, tindakan preventif dilaksanakan melalui pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan. Adapun penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana,” jelasnya.

Dedi juga mengungkapkan capaian penegakan hukum yang telah dilakukan Polri. Hingga tahun 2026, tercatat 42 kasus penipuan tengah diproses dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp92,64 miliar. Selain itu, sebanyak 1.243 calon jemaah berhasil dicegah dari keberangkatan ilegal.

“Pencegahan dilakukan di seluruh bandara melalui pemeriksaan dokumen secara ketat, serta penindakan hukum, termasuk pidana, terhadap pelanggaran yang ditemukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Satgas juga akan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan otoritas di Arab Saudi, serta membuka layanan pengaduan (hotline) untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran.

“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah serta menjaga agar beban biaya tidak semakin memberatkan masyarakat,” pungkas Dedi.

Menanggapi isu penambahan kuota jemaah haji, Dahnil menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan maupun negosiasi terkait hal tersebut.

“Sampai hari ini belum ada penambahan kuota jemaah haji,” tutup Dahnil.

Melalui pembentukan Satgas ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia. (Dimas)

Share:

Read More

Perkuat Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi, Sekjen Kemenimipas Lantik Pejabat Tinggi Pratama

Perkuat Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi, Sekjen Kemenimipas Lantik Pejabat Tinggi Pratama. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenimipas Asep Kurnia di Jakarta, Kamis (9/4). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-165 DAN 168.SA.03.04 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengangkatan pimpinan tinggi pratama tersebut adalah wujud penyegaran organisasi serta penguatan peran strategis unit kerja, baik di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi maupun Ditjen Pemasyarakatan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Kemenimipas untuk meningkatkan kualitas dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Asep Kurnia yang mewakili Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, secara resmi melantik para pejabat. Dalam amanatnya, ia menekankan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara yang telah saya ambil sumpah, dengan ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Semoga saudara-saudara senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan yang mahakuasa dalam menjalankan tugas tersebut,” ujar Sekjen Asep Kurnia.

Sejumlah pejabat yang dilantik pada hari ini yakni Guntur Sahat Hamonangan sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto sebagai Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Selatan, Wahyu Eka Putra sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Ade Agustina sebagai Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, Haposan Silalahi sebagai Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Tonny Nainggolan sebagai Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu, serta Christo Victor Nixon Toar sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Pelantikan ini menegaskan komitmen Kemenimipas dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan serta mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui penempatan pejabat yang kompeten dan berintegritas. Rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan secara optimal, profesional, dan akuntabel.

Kemenimipas berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Hal ini juga merupakan upaya dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Burhan)

Share:

Read More

Sambut HBP Ke-62, Ditjenpas Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis dan Bansos di Kabupaten Bogor

Sambut HBP Ke-62, Ditjenpas Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis dan Bansos di Kabupaten Bogor. (Dok. Kemenimipas)

Bogor, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi 5.000 warga dan salurkan 5.000 paket bantuan sosial di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (8/4). Aksi sosial ini merupakan rangkaian kegiatan sambut Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-62 yang jatuh pada 27 April mendatang.

Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dan diikuti serentak oleh jajaran Pemasyarakatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pemeriksaan kesehatan gratis di TMP Pondok Rajeg ini libatkan sekitar 200 tenaga kesehatan dan 50 dokter yang siap melayani keluhan masyarakat. Sementara itu, paket bantuan sosial diserahkan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Dari lokasi kegiatan, Menteri Agus meninjau langsung jalannya pemeriksaan kesehatan dan menyapa masyarakat yang telah hadir sejak pagi. Ia memastikan layanan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menteri Agus menjelaskan kegiatan ini menjadi upaya menghadirkan Pemasyarakatan yang makin terbuka dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai keberadaan Pemasyarakatan harus dirasakan tidak hanya di dalam tembok lembaga, tetapi juga melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat. 

“Kegiatan seperti ini diharapkan memperkuat kehadiran negara sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan Pemasyarakatan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan pelayanan kepada masyarakat merupakan penguatan peran Pemasyarakatan tanpa mengesampingkan tugas utama dalam pembinaan.

“Selain tugas merawat Tahanan dan Warga Binaan, kami juga memberikan pelayanan kesehatan bagi warga sekitar. Jika memang diperlukan, kami akan merujuk ke rumah sakit. Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden. Mudah-mudahan, walaupun kecil, kita bisa memberikan kontribusi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kegiatan berbagi bukan hal baru di lingkungan Pemasyarakatan. Selama ini, Ditjenpas dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan secara rutin melaksanakan program Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan kepada masyarakat sekitar. 

“Budaya berbagi ini sudah berjalan dan terus kami dorong. Ini menjadi cara sederhana untuk terus dekat dan memberi manfaat bagi masyarakat,” lanjut Mashudi.

Tak lupa, Mashudi mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran ketahanan pangan. Ia mengajak masyarakat untuk berkebun maupun beternak di mulai dari lingkungan keluarga sebagai langkah awal menuju kemandirian.

“Kami berharap kesadaran ini bisa dimulai dari rumah. Jika semua bergerak, kita bisa berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor, di antaranya pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri, serta melibatkan Badan Narkotika Nasiona dan sejumlah instansi terkait yang bersama-sama mendukung kelancaran kegiatan. (Burhan)

Share:

Read More

KPK Bekali 153 Pimpinan BRIN Sebagai Penjaga Integritas Riset Nasional

KPK Bekali 153 Pimpinan BRIN Sebagai Penjaga Integritas Riset Nasional. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kemajuan riset dan inovasi nasional harus diiringi penguatan integritas pimpinan, di tengah kompleksitas risiko korupsi yang kian meningkat. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional Berintegritas (PAKU Integritas BRIN) di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Kamis (9/4).

KPK mengingatkan bahwa besarnya diskresi dan kewenangan dalam sektor riset membuka potensi konflik kepentingan, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada kerugian negara. Hal ini sejalan dengan penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026, yang menempatkan BRIN dalam kategori waspada. Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa penguatan integritas di sektor strategis tidak dapat ditunda.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menekankan integritas pemimpin merupakan penentu utama kredibilitas sebuah organisasi riset. Menurutnya, pencegahan korupsi di lingkungan BRIN merupakan investasi tata kelola jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada sekadar kepatuhan formal secara administratif.

“Di institusi yang berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi sebuah pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,” ucap Ibnu. Lebih lanjut, ia pun menyoroti salah satu tantangan besar dalam membangun budaya antikorupsi di lembaga pemerintah, yakni masih adanya lingkungan yang menormalisasi pelanggaran kecil atau benturan kepentingan. KPK mendorong pimpinan BRIN menjadi teladan nyata yang mampu mengubah perilaku antikorupsi menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban.

Sejumlah strategi penyelesaian turut dipetakan, mulai dari penguatan manajemen risiko korupsi hingga pembudayaan sikap saling mengingatkan di lingkungan kerja. Setiap pimpinan diimbau mampu mendeteksi dini titik rawan di unit kerja masing-masing, serta berani mengambil keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi.

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menekankan bahwa integritas kerap dipandang sebagai hal sederhana, padahal justru menjadi tantangan dalam praktik. Integritas, menurutnya, tidak diuji saat ada pengawasan, melainkan ketika terdapat peluang untuk menyimpang.

Ia menegaskan bahwa BRIN harus mampu menjaga komitmen untuk tetap berada pada jalur yang benar sebagai institusi strategis di bidang riset dan inovasi. Karena itu, BRIN tidak hanya dituntut unggul dalam menghasilkan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas.

“Kita memiliki kesempatan untuk menyimpang, namun kita memilih tetap lurus sebagai institusi yang mengemban peran strategis dalam riset dan inovasi nasional. Lebih penting menjaga kredibilitas ilmu pengetahuan, sebab pada akhirnya kualitas riset tidak sekadar ditentukan oleh metodologi, melainkan kejujuran dan objektivitas,” tutur Amarulla.

Sebagai informasi, PAKU Integritas dirancang guna membekali para pimpinan BRIN dengan pemahaman mendalam mengenai delik tindak pidana korupsi, serta cara menghadapi dilema integritas. Melalui metode interaktif seperti ‘Pohon Harapan Integritas’, para peserta diajak memetakan komitmen nyata yang akan diimplementasikan di unit kerja masing-masing.

Kegiatan ini diikuti 153 pimpinan BRIN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, hingga kepala organisasi dan pusat riset. Bagi KPK, para pimpinan tersebut merupakan aktor kunci dalam mengambil kebijakan strategis, mengelola anggaran riset, menguatkan tata kelola inovasi nasional, hingga menentukan arah integritas organisasi. (Putra)

Share:

Read More

JPU Optimis Buktikan Keterlibatan Ibrahim Arief dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek

JPU Optimis Buktikan Keterlibatan Ibrahim Arief dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady memberikan keterangan usai persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 8 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, JPU Roy Riady menyampaikan bahwa agenda persidangan hari ini telah menyelesaikan pemeriksaan saksi serta ahli yang meringankan bagi terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam.

Meskipun saksi dan ahli tersebut dihadirkan oleh pihak Terdakwa, JPU menilai bahwa keterangan-keterangan yang muncul di persidangan justru sangat mendukung pembuktian surat dakwaan penuntut umum.

“Fokus pembuktian tersebut tertuju pada peran Ibrahim Arief sebagai konsultan atau tim teknologi yang diduga membuat serta mengarahkan tinjauan kajian teknis berdasarkan arahan dari Terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Hal ini memperkuat keyakinan JPU bahwa unsur penyertaan atau keterlibatan terdakwa sebagai pelaku yang turut serta dalam tindak pidana tersebut dapat dibuktikan secara hukum,” ujar JPU Roy Riady.

Rangkaian persidangan akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di mana Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih dijadwalkan untuk saling memberikan kesaksian satu sama lain.

“Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, JPU akan segera menyusun Requisitoir atau surat tuntutan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi para terdakwa,” ungkap JPU.

Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan, pembacaan surat tuntutan bagi ketiga terdakwa dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Kamis pekan depan. JPU Roy Riady menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara transparan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. (Deni)

Share:

Read More

Penegakan Hukum Kawasan Hutan PT AKT di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah

Penegakan Hukum Kawasan Hutan PT AKT di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. (Dok. Kejagung RI)

Kalimantan Tengah, WaraWiri.net - Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaksanakan peninjauan lokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dalam rangka penegakan hukum dan proses penertiban kawasan hutan terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Adapun sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan dan menetapkan ST sebagai Tersangka karena melakukan penambangan ilegal, meskipun izin usaha telah dicabut sejak tahun 2017.

Sebelumnya Satgas PKH juga telah melakukan penindakan terhadap PT AKT, karena sampai batas waktu yang ditentukan PT AKT tidak menyelesaikan kewajibannya, sehingga Satgas PKH mengambil langkah dengan menindaklanjuti pelanggaran tersebut melalui mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini dilakukan oleh JAM PIDSUS Kejaksaan Agung.

Dalam perkara ini, Kejaksaan telah menetapkan tersangka atas nama ST, serta mengungkap keterkaitan dengan PT MCM dan PT AC. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penggeledahan di 17 lokasi yang tersebar di DK Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dari hasil penggeledahan, turut disita sejumlah dokumen, data elektronik, serta alat berat yang diduga memiliki hubungan langsung dengan perkara dimaksud.Akibat perbuatan tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat signifikan, dan saat ini masih dalam proses penghitungan oleh auditor.

Adapun pasal yang disangkakan meliputi Primair Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf A/C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Subsidair Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf A/C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Hingga saat ini, telah diperiksa sebanyak 25 orang saksi, serta dilakukan koordinasi dengan para ahli dan auditor. Selain itu, juga dilaksanakan penelusuran aset (asset tracing) dan pemblokiran rekening atas nama ST beserta keluarga dan pihak-pihak terafiliasi, sebagai upaya penyelamatan keuangan negara.

Pelaksanaan peninjauan lokasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Kepolisan Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh beserta Jajaran Pelaksana Satgas PKH dan Anggota Satgas PKH. (Dinda)

Share:

Read More

Penguatan Ekonomi Digital Indonesia melalui Inovasi Teknologi dalam Bidang Jasa Transportasi Digital

Penguatan Ekonomi Digital Indonesia melalui Inovasi Teknologi dalam Bidang Jasa Transportasi Digital. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah ketidakpastian global, tensi geopolitik, dan volatilitas ekonomi dunia, perekonomian nasional justru menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada triwulan IV-2025, perekonomian nasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,39% (yoy), yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang solid di antara negara-negara G20.

Konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan laju sebesar 4,99% serta menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni mencapai 53,63%. Kinerja tersebut juga mencerminkan salah satu tingkat kontribusi konsumsi domestik yang relatif tinggi di antara negara-negara G20. Hal ini sejalan dengan besarnya basis pasar domestik Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta penduduk, yang turut mendorong tingginya aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor ekonomi digital.

“Pemerintah memandang digitalisasi dan AI sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki nilai ekonomi digital yang sangat menjanjikan, nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD 100 miliar,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara GrabX 2026, Rabu (8/04).

Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2025, Indonesia juga menempati peringkat 55, atau meningkat dibandingkan tahun 2020 di peringkat 85. Pada Tahun 2025, Indonesia juga telah memiliki sekitar 3.200 startup, serta 7 unicorn berskala global yang bergerak dibidang makanan dan minuman, fintech, e-commerce, dan transportasi. Sementara itu, ekonomi digital di Asia Tenggara juga mengalami peningkatan pendapatan dari berbagai aplikasi berbasis Artificial Intellegent (AI) di Indonesia. Hal tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pasar AI paling potensial di Asia.

Meski menawarkan peluang besar, perkembangan dan adopsi teknologi turut mendorong pergeseran kebutuhan tenaga kerja. Laporan World Economic Forum mencatat bahwa sekitar 22% jenis pekerjaan diproyeksikan akan mengalami perubahan dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu, ketersediaan talenta digital yang adaptif serta mampu berinovasi menjadi kunci utama dalam memastikan transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus memperkuat kesiapan nasional melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk kolaborasi dengan Arm Holdings dalam pengembangan kapasitas teknologi, yang pada tahun ini menargetkan pelatihan bagi 15.000 talenta di bidang AI. Pada skala regional, Indonesia juga telah menginisiasi penyusunan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai fondasi penguatan ekonomi digital kawasan. Inisiatif ini diharapkan dapat ditandatangani pada tahun 2026 di bawah kepemimpinan Filipina, sebagai langkah konkret dalam mendorong integrasi dan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Grab Indonesia atas penyelenggaraan GrabX 2026 yang menjadi platform peluncuran berbagai inovasi dan solusi berbasis AI dalam mendukung mitra pengemudi, pelaku UMKM, serta konsumen. Hal tersebut dapat menjadi pendorong ekosistem digital sebagai mesin vital untuk perkembangan ekonomi nasional dan menciptakan peluang pekerjaan yang baru dan inklusif.

“Agar aplikasi AI GrabX ini tidak hanya digunakan secara eksklusif oleh pengemudi dan mitra, tetapi juga oleh merchant, sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi serta memiliki level playing field yang setara dengan peritel modern di sekitar mereka. Pemanfaatan teknologi AI ini untuk mengoptimalkan daya beli para mitra, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, pemanfaatan data secara instan, mulai dari tren penjualan hingga ringkasan pelanggan, tentu akan membantu pelaku UMKM dalam menentukan jenis produk yang perlu dikembangkan maupun dipasok,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Co-Founder dan CEO of Grab Holdings Anthony Tan, serta CEO of Grab Indonesia Neneng Goenadi. (Zikry)

Share:

Read More

Bappenas Susun Peta Jalan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa sebagai Game Changer Menuju Indonesia Emas 2045

Bappenas Susun Peta Jalan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa sebagai Game Changer Menuju Indonesia Emas 2045. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas sedang merumuskan kerangka strategis yang terintegrasi guna memperkuat nilai, etika, dan mentalitas masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto menegaskan bahwa pembangunan karakter merupakan elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional.

“Kemajuan suatu bangsa itu tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, produktivitas, industrialisasi, maupun pembangunan infrastruktur. Tapi ada satu hal yang juga sangat penting, yaitu terkait dengan nilai, etika, dan mentalitas masyarakat serta manusia itu sendiri,” urai Direktur Didik dalam Rapat Penyusunan Peta Jalan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (7/4).

Forum ini menjadi tahap awal untuk menjaring masukan dari berbagai kementerian/lembaga. Ke depan, dokumen ini akan dilengkapi dengan indikator dan target yang terukur agar pelaksanaannya dapat dimonitor secara berkelanjutan.

Direktur Didik menjelaskan bahwa penguatan karakter dan jati diri bangsa telah ditetapkan sebagai salah satu dari 20 upaya transformatif (game changers) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan masyarakat berbasis nilai menjadi prioritas dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Implementasi peta jalan penguatan karakter akan dilakukan melalui pendekatan ekosistem yang melibatkan berbagai saluran strategis, mulai dari keluarga sebagai fondasi utama, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, masyarakat, media, hingga organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini diharapkan mampu mentransformasikan nilai dan etika secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai program penguatan karakter telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Namun, masih diperlukan kerangka besar untuk menyatukan berbagai inisiatif tersebut. 

“Persoalannya bukan karena ketiadaan program dan kegiatan, karena program selalu ada di setiap kementerian dan lembaga. Namun yang belum terwujud adalah kerangka besar yang mampu menghubungkan dan menyinergikan seluruh program tersebut agar lebih implementatif, berdampak, dan mampu mentransformasi masyarakat,” pungkas Direktur Didik. (Alfi)

Share:

Read More

Soal Motor Berlogo BGN, Kepala BGN: Pengadaan Masuk Anggaran 2025 dan Belum Dibagikan

Soal Motor Berlogo BGN, Kepala BGN: Pengadaan Masuk Anggaran 2025 dan Belum Dibagikan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Video yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Sementara itu, terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Dadan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta dapat memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia. (Iqbal)

Share:

Read More