Perluas Fleksibilitas DHE SDA dan Siapkan Go-Live Portal DSI, Pemerintah Pastikan Ekspor Tetap Lancar

Perluas Fleksibilitas DHE SDA dan Siapkan Go-Live Portal DSI, Pemerintah Pastikan Ekspor Tetap Lancar. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat fondasi stabilitas eksternal melalui penyempurnaan dua pilar kebijakan ekspor nasional, yaitu Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui BUMN Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) (Persero). Sejumlah langkah baru disampaikan, mulai dari perluasan Pasal 18A PP 21/2026 menjadi tujuh negara dan kawasan mitra dengan 16 bank devisa penempatan, rencana relaksasi penukaran DHE ke Rupiah, hingga kesiapan Portal DSI (NADI) yang akan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Kebijakan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor (DSI) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11).

Kegiatan hibrida ini dihadiri pimpinan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, OJK, perbankan, asosiasi pelaku usaha sektor SDA, dan eksportir.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat struktur ekonomi nasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperkuat cadangan devisa, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Menko Airlangga.

DHE Tidak Dibekukan, Pilihan Instrumen Penempatan Beragam

Melalui PP 2/2026, eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib memasukkan 100% DHE SDA ke Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA. DHE nonmigas wajib ditempatkan 100% paling singkat 12 bulan, sedangkan DHE migas paling sedikit 30% paling singkat 3 bulan, di bank devisa BUMN.

“Perlu ditegaskan bahwa DHE tidak dibekukan. Sekali lagi, DHE tidak dibekukan,” tegas Menko Airlangga. Selama masa penempatan, DHE non-migas tetap dapat digunakan untuk penukaran ke Rupiah (maksimal 50%), pembayaran pajak dan PNBP, dividen, pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal, serta pembayaran pinjaman barang modal dan modal kerja dalam valas, sepanjang dana tetap berada di Reksus valas.

Selain Reksus DHE SDA, eksportir juga dapat menempatkan DHE pada deposito di bank, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) bertenor hingga 12 bulan, serta SUN dan SBSN valas. DHE yang ditempatkan dapat dimanfaatkan sebagai underlying transaksi swap lindung nilai dengan Bank Indonesia, agunan kredit Rupiah, maupun transaksi FX swap dengan bank. Perbankan pun dapat memperlakukan DHE SDA sebagai agunan tunai, dan penyediaan dana yang dijamin DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 18A Diperluas ke Tujuh Negara dan Kawasan Mitra

Pasal 18A PP 21/2026 merupakan ketentuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan perdagangan. Eksportir yang memenuhi kriteria cukup menempatkan paling sedikit 30% DHE selama paling singkat 3 bulan, sedangkan 70% sisanya dapat dimanfaatkan secara leluasa, dan penempatan dapat dilakukan di bank devisa non-BUMN yang ditetapkan. Fasilitas ini bersifat opsional, satu paket utuh, dan dipilih satu kali.

Hasil evaluasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) 3 November 2026 menambahkan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa ke dalam daftar negara mitra, melengkapi Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok (termasuk Hong Kong), dan Australia. Bank penempatan juga bertambah menjadi 16 bank, terdiri atas 5 bank BUMN dan 11 bank non-BUMN, dengan masuknya PT Bank OCBC NISP Tbk. Penetapan bank dilakukan secara transparan berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus yang terukur.

Rakortas juga menyepakati perluasan kriteria eksportir, yaitu pengakuan atas Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership (UBO), yang kajian teknisnya segera disiapkan sebagai dasar perubahan PMK 48/2026. Menko Airlangga mengingatkan, eksportir yang kepemilikannya melalui UBO perlu proaktif menyampaikan pengungkapan (disclosure) kepemilikan. Sampai perubahan berlaku, PMK 48/2026 tetap menjadi acuan.

Relaksasi Penukaran ke Rupiah Tengah Disiapkan

Hasil evaluasi menunjukkan pemasukan dan penggunaan DHE SDA relatif stabil, dengan retensi valas yang meningkat. Untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha, Pemerintah tengah menyiapkan perubahan keempat PP 36/2023 yang akan mengatur relaksasi besaran penukaran DHE ke Rupiah untuk memastikan arus kas eksportir tetap terjaga.

Ekspor melalui DSI: Sistem Terintegrasi Tanpa Perubahan Proses Bisnis

Pada pilar kedua, PP 24/2026 menetapkan tiga komoditas SDA strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi, yang pada 2025 menyumbang sekitar USD66,13 miliar atau 23,4% dari total ekspor nasional. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026.

“Sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal,” ujar Menko Airlangga.

Negosiasi dan transaksi komersial tetap berlangsung antara eksportir dan pembeli, sehingga prosedur ekspor pun tidak berubah. DSI tidak mengambil alih kepemilikan barang dan tidak terlibat dalam kegiatan komersial, melainkan memeriksa dokumen kontrak dan memberikan persetujuan atas draf PEB. Kewajiban lartas, DMO, pemeriksaan barang, pengapalan, dan DHE tetap menjadi tanggung jawab eksportir, kode HS tidak berubah, dan Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan, termasuk pengaturan masa berlaku Eksportir Terdaftar (ET).

Eksportir juga tetap menggunakan sistem CEISA seperti biasa. Perbedaannya, dokumen terlebih dahulu melalui Portal DSI sebelum diteruskan ke CEISA. DJBC dan DSI telah berkoordinasi erat dan melakukan uji coba bersama agar layanan tetap berjalan lancar.

Portal NADI telah diuji coba oleh sekitar 100 eksportir yang mewakili sekitar 50% nilai ekspor ketiga komoditas, dengan sekitar 340 kontrak. Setelah ekspor dan repatriasi dana, DSI melakukan pemeriksaan post-clearance berbasis metodologi pasar yang independen, dan setiap selisih data akan dimintakan penjelasan kepada eksportir. DSI juga menyiapkan pelatihan, help desk, serta jaminan keamanan dan pelindungan data, dengan prinsip bahwa transparansi membangun kepercayaan, dan kepercayaan menciptakan nilai.

Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Mahony, menjelaskan bahwa DSI berperan sebagai perantara tunggal untuk memperkuat transparansi dan keterlacakan ekspor komoditas strategis Indonesia melalui integrasi dan verifikasi data transaksi. DSI tidak mengambil kepemilikan barang; hubungan komersial, aliran barang, dan pembayaran tetap berlangsung antara eksportir dan pembeli.

“Portal NADI sudah berfungsi dan sedang diuji bersama eksportir dan pembeli, dengan dukungan asosiasi. Masukan dari pengujian ini kami gunakan untuk menyempurnakan sistem, dengan keamanan dan kerahasiaan data sebagai prioritas. Menjelang penerapan pada 1 Januari 2027, kami terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pelaku industri untuk menyiapkan panduan, pelatihan, serta layanan bantuan. Prioritas kami adalah menjaga kepastian usaha dan kelancaran ekspor, sekaligus membangun kepercayaan pasar terhadap komoditas Indonesia,” ujar Luke.

Peta Jalan Menuju 1 Januari 2027

Perubahan PP 24/2026 ditargetkan rampung pada November 2026, diikuti penyesuaian Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026, Permendag 16/2021, serta PMK 155/2022. Implementasi Portal DSI dilakukan bertahap: uji fungsi sistem dan technical briefing pada 15 November 2026, piloting serta pembukaan registrasi akun NADI mulai 15 Desember 2026, dan go-live pada 1 Januari 2027 untuk PEB normal (BC 3.0 dan BC 3.3). Selanjutnya, cakupan diperluas bertahap pada Triwulan I–II 2027 untuk PP-FTZ, PP-KEK, PEB koreksi, dan layanan SSm Ekspor.

Dunia Usaha Sambut Positif, Kepercayaan Kian Menguat

Langkah Pemerintah tersebut mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemerintah membuka ruang dialog yang luas, sehingga berbagai masukan pelaku usaha dalam rangkaian diskusi selama ini dapat terakomodasi dalam penyempurnaan kebijakan. Apresiasi ini mencerminkan menguatnya kepercayaan dunia usaha terhadap arah kebijakan Pemerintah, sekaligus menjadi modal penting untuk menyukseskan implementasi kedua kebijakan secara bersama-sama.

“Pemerintah terus secara periodik mengevaluasi kebijakan agar stabilitas terjaga dan ekspor dapat berjalan dengan baik,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menko Perekonomian Drajad Hari Wibowo, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Wakil Kepala BP BUMN Aminudin Ma’ruf, pimpinan Kementerian/Lembaga, perbankan nasional, serta pengurus asosiasi dan pelaku usaha sektor sumber daya alam. (Remondies)

Share:

Read More

BMKG Dorong Pemanfaatan Informasi MKG untuk Pengelolaan Bendungan yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

BMKG Dorong Pemanfaatan Informasi MKG untuk Pengelolaan Bendungan yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim. (Dok. BMKG)

Kota Malang, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) secara lebih luas dalam pengelolaan bendungan untuk mendukung ketahanan air dan mengantisipasi dampak perubahan iklim. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan dan pembangunan hingga operasional bendungan, termasuk dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem, kekeringan, dan kegempaan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Biasa (RAB) INACOLD dan Seminar Nasional Bendungan Besar Tahun 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu (7/11/2026).

Mengusung tema “Strategi Penguatan Tata Kelola Bendungan Besar untuk Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim”, kegiatan ini menjadi forum untuk memperluas wawasan dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan bendungan di tengah dinamika iklim.

Dalam paparannya yang berjudul “Transformasi Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Ketahanan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan”, Faisal menempatkan bendungan sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan sumber daya air nasional. Menurutnya, perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana menuntut pengelolaan bendungan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan air, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan.

“Bendungan adalah infrastruktur yang strategis karena salah satu prioritas nasional saat ini adalah swasembada terkait air. Harapannya, di tengah perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana, kita dapat mengelola bendungan ini secara adaptif, berbasis sains, dan berorientasi pada keselamatan,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan, dukungan informasi BMKG dibutuhkan pada seluruh tahapan pengelolaan bendungan. Pada tahap perencanaan, informasi meteorologi dan klimatologi dapat digunakan untuk memperkirakan ketersediaan air dan menentukan debit andalan. Informasi cuaca juga membantu memperkirakan waktu pelaksanaan pembangunan, sedangkan informasi kegempaan diperlukan untuk mendukung kajian risiko dan keselamatan infrastruktur.

“Dalam perencanaan, kita perlu memastikan apakah debit andalan dapat ditentukan dengan tepat. Kemudian, waktu pembangunan, mulai dari bulan apa hingga bulan apa, juga dapat diprediksi. Informasi cuaca dan iklim dari BMKG turut menentukan pelaksanaan pembangunan. Tidak kalah penting, informasi kegempaan juga diperlukan karena bendungan memiliki kerentanan terhadap kejadian gempa,” jelas Faisal.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan dalam tahap operasional, informasi BMKG dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengaturan pengisian dan pengelolaan tampungan waduk, termasuk melalui koordinasi dengan Perum Jasa Tirta I (PJT I). Dengan demikian, informasi MKG tidak hanya digunakan ketika terjadi kondisi ekstrem, tetapi juga menjadi bagian dari pertimbangan rutin dalam pengelolaan sumber daya air.

Faisal menerangkan bahwa pengelolaan bendungan tidak dapat dipisahkan dari sistem hidrologi secara keseluruhan. Sistem tersebut mencakup hujan, wilayah hulu, badan air, hingga muara. Gangguan pada satu bagian dapat memengaruhi bagian lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan bendungan perlu mempertimbangkan dinamika air dalam satu kesatuan sistem, bukan hanya kondisi tampungan waduk.

“Jadi, keseimbangan ini perlu kita pantau dan kelola dengan baik. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengetahui perubahan pasokan air serta memperkirakan kebutuhan pengelolaan waduk,” ungkapnya.

Faisal juga menguraikan tantangan perubahan iklim yang berpengaruh terhadap ketersediaan air. Perubahan pola hujan dapat meningkatkan frekuensi dan cakupan wilayah terdampak hujan ekstrem, sekaligus memperluas risiko kekeringan. Dinamika tersebut juga berpengaruh terhadap pola musim, kondisi lahan, kebutuhan air, serta risiko bencana hidrometeorologi.

Salah satu fenomena yang perlu diantisipasi adalah El Niño, yang dapat menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah lebih rendah dari kondisi normal. Kondisi kering yang berlangsung lebih panjang dan intens dapat berdampak pada penurunan debit sungai, berkurangnya tampungan waduk, serta meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi. Dampak berikutnya dapat berupa penyesuaian waktu tanam, penurunan produktivitas pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan.

Meski demikian, dampak El Niño tidak selalu sama di setiap wilayah. Pengaruhnya juga dipengaruhi oleh kondisi suhu muka laut di perairan Indonesia, pola monsun, serta waktu masuknya musim hujan. Ketika musim hujan mulai berlangsung di suatu wilayah, pengaruh El Niño terhadap kondisi hujan setempat dapat berkurang.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, pengelola bendungan perlu memperbarui perhitungan neraca air dan menyesuaikan pola pengelolaan waduk. Penentuan pola tanam, misalnya, perlu mempertimbangkan ketersediaan air dan prakiraan iklim, termasuk pilihan pola tanam padi-padi-padi atau padi-palawija-padi. Pengaturan prioritas distribusi air dan peningkatan efisiensi jaringan irigasi juga menjadi bagian dari langkah antisipasi.

“Dampak El Niño ini memang harus kita antisipasi. Informasi dari BMKG ingin kita dekatkan lagi dengan para pengelola bendungan di Indonesia agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan,” ungkap Faisal.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan bendungan harus mampu menghadapi dua kondisi yang sama-sama berisiko, yaitu kekurangan dan kelebihan air. Curah hujan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekeringan dan defisit tampungan, sedangkan hujan berlebihan dapat meningkatkan risiko banjir. Menurutnya, diperlukan pengelolaan yang mempertimbangkan keseimbangan ketersediaan air serta kesiapsiagaan terhadap perubahan kondisi cuaca dan iklim.

Dalam mendukung pengelolaan tersebut, BMKG memiliki infrastruktur pengamatan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengelola bendungan. Saat ini, BMKG mengoperasikan lebih dari 10.800 alat observasi utama (aloptama) yang mengirimkan data secara otomatis dan real-time ke pusat kendali di Kemayoran dan Denpasar. BMKG juga didukung sistem komputasi berkinerja tinggi (High-Performance Computing/HPC) serta jaringan diseminasi informasi untuk menyampaikan hasil pengamatan dan prakiraan kepada pengguna.

Layanan informasi BMKG mencakup berbagai skala waktu, mulai dari prakiraan cuaca jangka sangat pendek (nowcasting) untuk tiga hingga enam jam ke depan, prakiraan harian, dasarian, bulanan, dan tahunan, hingga proyeksi iklim jangka panjang. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun skenario pengelolaan waduk berdasarkan kondisi iklim yang diprakirakan, baik dalam kategori basah, normal, kering, maupun sangat kering.

Selain prakiraan dan rekomendasi iklim, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dapat menjadi salah satu opsi dukungan pada periode kering untuk membantu meningkatkan pasokan air ke waduk. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan analisis kondisi atmosfer dan potensi pertumbuhan awan, dengan mempertimbangkan lokasi serta kebutuhan pengelolaan sumber daya air.

Faisal juga menekankan pentingnya pendekatan prakiraan berbasis dampak (impact-based forecast). Melalui pendekatan ini, informasi BMKG tidak hanya menyampaikan potensi kejadian cuaca, tetapi juga menjelaskan kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat, infrastruktur, dan sektor-sektor yang bergantung pada kondisi cuaca dan iklim.

“Ketika BMKG menyampaikan akan terjadi hujan sangat lebat, informasi itu tidak cukup hanya menyebutkan lokasi hujannya. Kita juga perlu mengetahui potensi dampaknya, seperti wilayah yang berisiko banjir atau longsor. Demikian juga ketika kondisi lebih kering diprakirakan terjadi, informasi tersebut harus diikuti pendampingan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas agar dapat mengantisipasinya,” paparnya.

Selain risiko hidrometeorologi, aspek kegempaan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan bendungan. Faisal mengingatkan pentingnya pemanfaatan peralatan pemantauan dan informasi geofisika untuk mendukung keselamatan infrastruktur. BMKG memiliki tenaga teknis dan ahli instrumentasi yang bertugas memastikan peralatan pengamatan berfungsi dengan baik, termasuk melalui pemeliharaan dan perbaikan ketika ditemukan gangguan.

Ia mencontohkan pemanfaatan instrumen pemantauan untuk mendukung kajian mikrozonasi dan pemantauan aktivitas kegempaan. Keberadaan sensor di sekitar infrastruktur bendungan dapat menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi mengenai kondisi geofisika dan potensi risiko yang perlu diantisipasi. Faisal juga menyinggung keberadaan stasiun geofisika di kawasan Bendungan Sutami dan Lahor yang telah dibangun sejak masa pembangunan bendungan.

“BMKG memiliki investasi dalam pemasangan berbagai sensor dan peralatan pengamatan. Kami berharap peralatan serta informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan dilibatkan dalam pengelolaan bendungan. Kami juga memiliki tenaga teknis yang siap mendukung pemeliharaan dan perbaikan peralatan agar tetap berfungsi,” tegasnya.

Melalui pemanfaatan informasi MKG, dukungan teknologi pengamatan, serta kolaborasi antara BMKG dan para pengelola bendungan, pengambilan keputusan diharapkan semakin berbasis data dan mempertimbangkan risiko yang berkembang. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan infrastruktur bendungan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim dan potensi bencana. (Evi)

Share:

Read More

Seleksi Penerimaan Taruna Baru STMKG 2026, BMKG Utamakan Integritas dan Semangat Pengabdian

Seleksi Penerimaan Taruna Baru STMKG 2026, BMKG Utamakan Integritas dan Semangat Pengabdian. (Dok. BMKG)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya integritas, karakter, dan semangat pengabdian bagi calon taruna dalam proses penerimaan taruna baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) Tahun Akademik 2026/2027. Selain mempersiapkan calon sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, proses seleksi juga menjadi bagian penting untuk menjaring generasi muda yang siap mengabdi dan mendukung pelayanan BMKG bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat memberikan sambutan dan arahan dalam rangkaian Penerimaan Taruna Baru (PTB) STMKG 2026 di Yogyakarta, Kamis (5/11/2026). Pada kesempatan tersebut, Faisal mengapresiasi para peserta yang berhasil mencapai tahap akhir seleksi setelah melalui sejumlah tahapan dan bersaing dengan ribuan pendaftar.

“Masuk ke sekolah kedinasan STMKG memang persaingannya termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Tahun ini pendaftarnya mencapai 9.226 orang untuk memperebutkan kuota formasi 130 kursi. Saat ini, di Yogyakarta dan secara serentak di seluruh Indonesia, sedang berlangsung tahapan akhir seleksi, yaitu Tes Kebugaran dan Wawancara bagi 254 kandidat terbaik. Nantinya, sekitar 50 persen dari kalian akan diterima, sementara sebagian lainnya mungkin belum mendapat kesempatan tahun ini,” jelas Faisal dalam sambutannya.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan peserta mencapai tahap akhir merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, salah satu aspek utama yang menjadi perhatian BMKG dalam proses penerimaan taruna adalah integritas. Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan di STMKG harus terbuka secara adil bagi seluruh putra-putri Indonesia tanpa memandang latar belakang keluarga maupun sosial ekonomi.

“Tidak ada sistem titipan di sini. Semua penerimaan ini dilakukan dengan sangat bersungguh-sungguh untuk memberi kesempatan yang adil bagi putra-putri terbaik dalam menempuh pendidikan di STMKG,” ungkap Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menggambarkan tugas dan tanggung jawab yang menanti para calon taruna apabila nantinya diterima dan menyelesaikan pendidikan. Ia menyebutkan, saat ini BMKG memiliki 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Menurutnya, tugas BMKG tidak terbatas pada penyediaan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi maupun peringatan dini bencana.

Informasi dan layanan BMKG juga berperan dalam mendukung 12 sektor strategis pembangunan nasional, mulai dari transportasi, infrastruktur, sumber daya air, kesehatan, pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, hingga pertambangan.

Pada sektor pertanian, misalnya, informasi iklim BMKG dimanfaatkan untuk membantu petani menentukan waktu tanam, menyesuaikan varietas tanaman dengan kondisi iklim, serta memperkirakan ketersediaan air. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan kegiatan pertanian guna mengurangi risiko gagal panen.

Dukungan BMKG juga menjangkau sektor peternakan. Faisal mencontohkan pemanfaatan informasi iklim oleh Stasiun Klimatologi di Karangasem, Bali, untuk membantu peternak mengantisipasi penyakit surra pada hewan ternak, seperti sapi dan kuda, yang risikonya dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Informasi tersebut diharapkan membantu peternak melakukan langkah antisipasi guna menjaga kesehatan ternak dan keberlangsungan usaha mereka.

Melalui berbagai contoh tersebut, Faisal mengingatkan bahwa profesi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika memiliki kontribusi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, calon taruna perlu memahami bahwa pendidikan di STMKG bukan sekadar kesempatan untuk memperoleh gelar atau pekerjaan, melainkan juga jalan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Ia pun mengimbau peserta agar mengikuti tahapan wawancara dengan tenang dan menunjukkan karakter serta potensi diri secara apa adanya. Dalam tahap tersebut, pewawancara akan menggali kepribadian, pola pikir, gagasan, pengalaman, serta motivasi peserta untuk mengabdi.

“Tunjukkan potensi terbaik Anda. Mintalah doa restu dari orang tua, saudara, dan keluarga di rumah. Selama ini, perjuangan Anda hingga mencapai tahap ini pasti tidak lepas dari doa-doa mereka yang menginginkan masa depan terbaik bagi Anda,” pungkasnya.

Rangkaian Tes Kebugaran dan Wawancara menjadi tahapan akhir dalam proses seleksi penerimaan taruna STMKG Tahun Akademik 2026/2027. Pada setiap tahapan panita seleksi tidak hanya menilai kesiapan fisik dan kemampuan calon taruna, tetapi juga menggali karakter, pola pikir, pengalaman, serta motivasi mereka untuk menempuh pendidikan kedinasan dan menjalankan tugas pengabdian.

Melalui proses seleksi yang mengedepankan integritas dan penilaian menyeluruh terhadap calon taruna, BMKG berharap dapat menjaring generasi muda yang memiliki kompetensi, karakter, serta komitmen pengabdian. Mereka diharapkan kelak mampu mendukung penyelenggaraan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (Evi)

Share:

Read More

Pertamina UMK Academy 2026 Loloskan 857 UMK ke Tahap Nasional

Pertamina UMK Academy 2026 Loloskan 857 UMK ke Tahap Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Perjalanan untuk mengembangkan usaha tak cukup hanya bermodal produk yang bagus. Pelaku usaha juga perlu memperkuat manajemen, memanfaatkan teknologi digital, hingga memperluas pasar. Inilah bekal yang terus diasah oleh 857 usaha mikro dan kecil (UMK) binaan Pertamina yang berhasil lolos ke tahap nasional Pertamina UMK Academy 2026.

Mereka terpilih setelah melewati rangkaian pembinaan tahap regional sejak September 2026, dan menyisihkan lebih dari 1.500 peserta di seluruh Indonesia. Kelulusan UMK di tahap nasional dinilai berdasarkan keaktifan mengikuti pelatihan, webinar, pendampingan, pameran, coaching, hingga perkembangan usaha selama program berlangsung.

Vice President CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), Rudi Ariffianto menjelaskan, Pertamina UMK Academy merupakan program inkubasi usaha yang memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu usaha lokal bertumbuh, meningkatkan kapabilitas, kualitas serta daya saing serta memberikan eksposure yang lebih luas agar usaha mereka semakin dikenal dan jangkauan pemasaran bertambah luas.

Program ini dirancang melalui kurikulum pembinaan yang menyeluruh untuk mendorong UMK berkembang menjadi usaha modern, tangguh, mandiri, kreatif, dan berdaya saing.

"Melalui Pertamina UMK Academy, kami ingin memastikan UMKM memiliki kapabilitas dan kualitas yang semakin baik, tidak hanya untuk produk namun juga untuk manajemen bisnisnya. Pelatihan yang diselenggarakan di berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar produk-produk unggulan daerah dapat berkembang dan bersaing hingga tingkat nasional," ujar Rudi.

Program UMK Academy dikemas dengan kurikulum pembinaan yang komprehensif melalui berbagai kegiatan yang akan mendorong UMK tumbuh dan berkembang, sebagai fondasi bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

Sepanjang perjalanan UMK Academy regional, Pertamina telah menggelar 43 sesi pelatihan di 10 wilayah, melampaui target awal 40 sesi atau mencapai 108 persen. Selain itu, terdapat 11 kegiatan pameran dan lebih dari 600 kali pendampingan, baik secara daring maupun melalui kunjungan langsung.

Dari 857 UMK yang lolos, Jawa Tengah-DIY menjadi wilayah dengan peserta terbanyak, yakni 135 UMK dari 211 peserta. Disusul Jawa Timur dengan 129 UMK dari 215 peserta. Sementara itu, Bali-Nusra mencatat persentase kelulusan yang cukup tinggi, mencapai 60,9 persen.

Dilihat dari sektor usaha, kuliner atau makanan dan minuman masih menjadi andalan dengan 483 UMK atau 56,4 persen dari total peserta yang lolos. Berikutnya, sektor fesyen dan wastra sebanyak 169 UMK (19,7 persen), serta kerajinan dan perhiasan sebanyak 159 UMK (18,6 persen).

Peserta lainnya berasal dari sektor agribisnis sebanyak 21 UMK, kesehatan, kecantikan dan perawatan rumah tangga sebanyak 17 UMK, serta jasa dan perdagangan umum sebanyak 8 UMK.

Memasuki tahap nasional yang berlangsung hingga Desember 2026, para peserta akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut melalui penilaian enam aspek, yaitu pemasaran dan pasar, keuangan, operasional dan sumber daya manusia, legalitas, digitalisasi, serta uji pasar dan produk.

Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pengelompokan peserta ke dalam empat kelas pembinaan, yakni Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Dengan demikian, materi dan pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan masing-masing usaha.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menambahkan, penguatan UMKM menjadi bagian dari kontribusi Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan kapasitas usaha yang semakin meningkat, UMK diharapkan mampu memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, sekaligus menciptakan kesempatan kerja baru.

"Kami berharap UMK mitra Pertamina tidak hanya tumbuh dari sisi omzet dan kualitas produk, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi di daerahnya. Ketika UMK berkembang, peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat juga semakin besar," tambah Baron.

Melalui pembinaan berkelanjutan tersebut, Pertamina berharap UMKM lokal yang naik kelas, memiliki daya saing lebih kuat dan berkintribusi bagi ekonomi nasional. (Ros)

Share:

Read More

Hadir di Pameran Foto Spirit de Indonesia, Menpora Erick: Dunia Fotografi Harus Bertransformasi Agar Tetap Bertahan

Hadir di Pameran Foto Spirit de Indonesia, Menpora Erick: Dunia Fotografi Harus Bertransformasi Agar Tetap Bertahan. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menekankan pentingnya bagi para pelaku seni, khususnya fotografer olahraga, untuk terus beradaptasi dengan perkembangan era digitalisasi yang bergerak cepat. 

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick saat menghadiri pameran foto karya fotografer olahraga senior Tjandra Moh Amin (56) yang bertajuk Spirit de Indonesia di Jakarta, Jumat (6/11). 

Dalam pameran tersebut, Tjandra menampilkan 45 karya foto pilihannya yang diabadikan pada rentang tahun 2003 hingga 2009. Seluruh karya ikonis tersebut merekam momen dari ajang kompetisi balap sepeda bergengsi di Tanah Air, yakni Tour d’Indonesia.

Menpora Erick menilai, di tengah disrupsi digital saat ini, dunia fotografi harus mampu bertransformasi agar tetap bertahan. Adaptasi menjadi kunci mutlak agar karya-karya visual tidak hanya bernilai artistik, tetapi juga mampu terintegrasi dengan ekosistem digital dan memberikan nilai tambah secara ekonomi.  

“Dengan digitalisasi, semuanya berubah. Tadi saya bilang adaptasi. Artinya, digitalisasi yang terjadi ini mesti punya suatu solusi juga bersama,” ujar Menpora Erick.  

Menpora Erick juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor antara komunitas fotografer dengan platform digital maupun industri terkait, guna menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. 

Menurut Menpora Erick, penggabungan antara prestasi olahraga dan dampak ekonomi merupakan keharusan di era modern agar pembinaan atlet maupun industri pendukungnya tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa sokongan finansial yang memadai.  

“Olahraga sekarang bukan hanya prestasi, tetapi tourism dan industri akhirnya berjalan lancar. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan, supaya bisa ini terus berputar secara ekonomi,” jelas Menpora Erick.

Sementara, Tjandra Moh Amin berharap hasil foto yang diabadikan itu bisa menjadi warisan informasi untuk bisa dikenang. Kata dia, kompetisi balap sepeda itu tak hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah-daerah yang dilalui.

“Ajang balap sepeda tersebut sangat menarik ya dan sangat mengarumkan nama bangsa, khususnya di Indonesia. Tentu saya berharap karya-karya visual ini bisa menambah wawasan bagi generasi mendatang mengenai dinamika dan perkembangan dunia olahraga sepeda di Tanah Air,” pungkasnya. (Deni)

Share:

Read More

Menpora Erick Apresiasi Turnamen Rosiade Padel 2026 Series 3 yang Raih Rekor MURI

Menpora Erick Apresiasi Turnamen Rosiade Padel 2026 Series 3 yang Raih Rekor MURI. (Dok. Kemenpora)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Rosiade Padel 2026 Series 3 yang sukses menarik perhatian publik dan resmi mencatatkan Rekor MURI di Crown Padel Alam Sutera, Tangerang, Sabtu (7/11). 

Ajang kompetisi olahraga padel tersebut berhasil menorehkan dua kategori rekor sekaligus, yakni sebagai turnamen padel gratis secara seri dengan hadiah uang tunai terbanyak, serta turnamen padel gratis secara seri dengan jumlah peserta terbanyak.

Menpora Erick menilai, kehadiran inisiatif dari tokoh masyarakat seperti yang didorong oleh Andre Rosiade ini memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain menggerakkan budaya hidup sehat melalui olahraga, turnamen ini juga turut mendongkrak aktivitas ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

“Kita apresiasi, apalagi dapat rekor MURI. Susah dapat MURI ini,” ujar Menpora Erick di sela-sela acara. 

Menpora Erick juga berharap turnamen yang telah berjalan ini dapat terus berlanjut hingga belasan tahun ke depan demi mendukung pembinaan dan perkembangan olahraga nasional.  

Pemerintah sendiri, lanjut Menpora Erick, terus berkomitmen memberikan perhatian penuh terhadap kemajuan industri olahraga dan kesejahteraan para atlet di Tanah Air, mulai dari peningkatan bonus kejuaraan, penyediaan fasilitas beasiswa, hingga rintisan program dana pensiun atlet.  

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto yang sangat peduli kepada olahraga nasional dan atlet. Kita bisa buktikan di mana sekarang bonus untuk SEA Games, Asian Games meningkat,” jelas Menpora Erick.

“Bahkan sekarang kita sedang mulai membangun yang namanya ke depan yaitu dana pensiun atlet. Jadi atlet ini benar-benar diperhatikan, apalagi kita juga akan mulai mendorong yang namanya beasiswa atlet ya,” tambah Menpora Erick. 

Seperti diketahui, Turnamen Rosiade Padel 2026 Series 3 ini diikuti 320 peserta. Mereka memperebutkan total hadiah Rp 155 juta. 

Adapun ajang ini terdiri dari kategori women’s doubles (beginner, lower bronze, dan bronze) dan men’s doubles (beginner, lower bronze, dan bronze). Lalu terdapat pula kelompor umur 10 dan 12 tahun. (Deni)

Share:

Read More

KPK Perkuat Kerja Sama Global, Dorong Efektivitas Pemulihan Aset Korupsi Lintas Negara

KPK Perkuat Kerja Sama Global, Dorong Efektivitas Pemulihan Aset Korupsi Lintas Negara. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi, khususnya untuk mempercepat pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang tersebar di berbagai negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) di Vienna International Centre, Wina, Austria, pada 2–6 November 2026.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengatakan bahwa perkembangan kejahatan korupsi lintas negara menuntut penguatan kolaborasi antar otoritas penegak hukum. Pergerakan pelaku, aset, dan aliran dana yang melintasi berbagai yurisdiksi membutuhkan mekanisme kerja sama yang efektif agar proses penegakan hukum dan pengembalian aset dapat berjalan optimal.

“Korupsi semakin banyak melibatkan pergerakan pelaku, aset, dan aliran dana lintas negara. Karena itu, penguatan kerja sama internasional menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri serta dikembalikan kepada negara,” ujarnya di sela-sela pertemuan UNCAC di Wina.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Agus bersama delegasi Indonesia mengikuti sejumlah forum strategis, yakni Second Resumed 17th Session of the Implementation Review Group (IRG) pada 2–5 November 2026, Fifteenth Open-Ended Intergovernmental Expert Meeting to Enhance International Cooperation (EMIC), Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (WGAR), serta Special Session of the Conference of the States Parties (CoSP) UNCAC hingga 6 November 2026.

Forum-forum tersebut membahas berbagai agenda strategis, mulai dari efektivitas implementasi UNCAC, mekanisme peninjauan antikorupsi, kebutuhan bantuan teknis, penguatan kerja sama internasional, hingga pengembalian aset hasil korupsi lintas yurisdiksi.

Menurut Agus, pemulihan aset atau asset recovery merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

“Pemulihan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Melalui kerja sama internasional yang kuat, negara-negara dapat saling membantu menelusuri aset yang disembunyikan di berbagai yurisdiksi sehingga hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, KPK terus memperkuat jaringan kemitraan melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Hingga saat ini, Indonesia tercatat memiliki 16 nota kesepahaman dengan lembaga mitra di berbagai negara. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, koordinasi operasional, hingga pemulihan aset.

Sepanjang 2026, KPK juga menangani 22 permintaan kerja sama internasional, terdiri atas delapan permintaan masuk dan 14 permintaan keluar. Permintaan tersebut diproses melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) maupun kerja sama langsung antarlembaga penegak hukum.

Dalam forum UNCAC, Indonesia turut membagikan praktik baik kolaborasi lintas negara, salah satunya kerja sama antara KPK, otoritas imigrasi Indonesia, dan National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand dalam memfasilitasi pemulangan seorang buronan yang masuk dalam daftar Interpol Red Notice terkait perkara korupsi. Praktik tersebut memperlihatkan peran penting pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Pada sesi pembahasan kerja sama internasional, Indonesia juga menyoroti tantangan korupsi transnasional yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan sistem keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam konteks tersebut, pertukaran informasi dan koordinasi yang cepat antarotoritas menjadi faktor penting untuk mendukung pencegahan, penyelidikan, penuntutan, serta pemulihan aset.

Selain agenda kerja sama internasional dan pemulihan aset, Indonesia turut berkontribusi dalam pembahasan persiapan implementasi fase kedua mekanisme review UNCAC yang dijadwalkan dimulai pada 2027. Melalui forum IRG, KPK menyampaikan pandangan mengenai perlunya mekanisme peninjauan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada hasil implementasi.

Indonesia mendorong agar proses peninjauan tidak hanya mengukur keberadaan kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan antikorupsi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik.

“Indonesia memandang bahwa keberhasilan implementasi konvensi harus dapat tercermin dalam perubahan nyata, penguatan institusi, serta peningkatan kualitas tata kelola antikorupsi di masing-masing negara,” tegas Agus.

Delegasi Indonesia juga menekankan pentingnya rekomendasi hasil peninjauan yang praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk mendukung reformasi berkelanjutan. Selain itu, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis, penguatan kapasitas, serta peluang kerja sama internasional guna mengatasi kesenjangan implementasi UNCAC di negara-negara pihak.

“Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama internasional melalui UNCAC dan siap bekerja sama dengan seluruh negara dalam upaya pencegahan, penyelidikan, penuntutan, serta pemulihan aset hasil korupsi,” pungkas Agus.

Partisipasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan UNCAC di Wina menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi dalam agenda antikorupsi global. Melalui penguatan kemitraan, pertukaran informasi, dan koordinasi penegakan hukum lintas negara, KPK mendorong agar kerja sama internasional dapat menghasilkan langkah konkret dalam membawa pelaku ke hadapan hukum sekaligus mengembalikan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik. (Zikry)

Share:

Read More

KPK Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator

KPK Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tujuh pegawai untuk mengisi posisi pada empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tiga Jabatan Administrator. Pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (5/11).

Empat pejabat yang dilantik pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yakni Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Arend Arthur Duma sebagai Direktur Antikorupsi Badan Usaha, Imam Turmudhi sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, serta Juned Junaidi sebagai Inspektur.

Sementara itu, tiga Jabatan Administrator diisi oleh Amalia Rosanti sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Pengawas, Elih Dalilah sebagai Kepala Sekretariat Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Raden Natalia Kristianto sebagai Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi.

Dalam sambutannya, Cahya menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan KPK dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks.

Pengisian jabatan dilakukan melalui penerapan manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem merit di lingkungan KPK. Melalui proses tersebut, pegawai ditempatkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, serta hasil penilaian kinerja.

“Proses ini diharapkan semakin memperkuat penerapan merit system, sekaligus membangun kepercayaan bahwa setiap insan KPK memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengemban amanah sesuai kapasitas serta kompetensinya,” kata Cahya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Cahya meminta agar segera memahami tugas dan tanggung jawab jabatan masing-masing, menetapkan prioritas kerja, serta memastikan target kinerja selaras dengan arah strategis KPK.

“Laksanakan amanah jabatan dengan penuh integritas, perkuat kolaborasi, dan dorong inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan tugas,” pesannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan berintegritas.

“Setiap keputusan, tindakan, dan perilaku yang ditunjukkan akan mencerminkan nilai serta kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, pegang teguh nilai-nilai dasar KPK dan nilai dasar ASN BerAKHLAK, serta hindari segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, dan perilaku negatif yang dapat merusak kredibilitas lembaga maupun kepercayaan masyarakat,” tegas Cahya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ini merupakan bagian dari upaya KPK memperkuat sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan organisasi. Melalui pengisian jabatan strategis tersebut, KPK berharap dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja, mendorong kinerja yang semakin optimal, serta memperkuat pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi guna mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. (Zikry)

Share:

Read More

Wamenkeu Nurkholisoh: Integritas dan Pelayanan Publik Wujud Bela Negara ASN

Wamenkeu Nurkholisoh: Integritas dan Pelayanan Publik Wujud Bela Negara ASN. (Dok. Kemenkeu)

Tangerang Selatan, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menekankan pentingnya semangat bela negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditunjukkan melalui integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta melayani masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan Pelatihan Bela Negara bagi 723 mahasiswa tingkat akhir Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) Tahun 2026 di Tangerang Selatan, Jumat (06/11).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Nurkholisoh menjelaskan bahwa dinamika global yang semakin kompleks menuntut Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan dan kemandirian bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, ASN memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan nasional, termasuk melalui pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, semangat bela negara harus tercermin dalam setiap keputusan, baik dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Dulu membela negara itu dengan bambu runcing, dengan mengangkat senjata. Sekarang, membela negara itu dengan pensil dan pena Anda. Kita sering membayangkan bela negara sebagai baris-berbaris atau menjaga perbatasan. Keduanya penting, tetapi bagi calon ASN Kemenkeu, bela negara juga hidup dalam pelayanan setiap hari. Ketika pekerjaan itu dilakukan dengan benar, rakyatlah yang merasakan manfaatnya,” terangnya.

Melalui pelatihan bela negara, Wamenkeu Nurkholisoh berharap para mahasiswa PKN STAN mampu membangun tiga karakter penting, yaitu disiplin, setia kawan, dan kepemimpinan. Ketiganya diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang semakin besar serta memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Mengapa ini penting? Karena suatu hari nanti, di antara Anda ada yang dipercaya menjaga penerimaan negara yang nilainya ribuan triliun rupiah. Ada yang menyusun kebijakan, ada yang memastikan uang negara sampai kepada lebih dari 290 juta rakyat Indonesia. Tanggung jawab sebesar itu tidak cukup dengan pintar. Butuh disiplin, kekompakan, dan kepemimpinan,” ungkapnya.

Ia juga berpesan kepada para mahasiswa untuk membangun budaya kerja yang berintegritas sejak awal pengabdian. Selain itu, para mahasiswa juga diharapkan menjunjung tinggi kejujuran, keandalan, dan kepedulian kelak saat menjalankan tugas sebagai ASN.

“Izinkan saya menitipkan tiga bekal. Pertama, jujur. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak, jangan menutupi kesalahan dengan mengubah angka. Kedua, andal. Kerjakan tugas secara teliti dan tuntas. Jika menemukan masalah, usulkan jalan keluarnya. Dan ketiga, peduli. Ingat selalu bahwa di ujung proses ada rakyat yang menunggu manfaatnya. Tiga kata ini sederhana: jujur, andal, peduli. Tetapi apabila dijalankan setiap hari, ketiganya menjadi cara nyata kita membela negara,” pungkasnya. (Burhan)

Share:

Read More

Sambut Sebelas Duta Besar Negara Sahabat, Presiden Prabowo Tegaskan Keterbukaan Indonesia untuk Perkuat Kemitraan

Presiden Prabowo Subianto sambut sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat datang kepada sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident negara-negara sahabat yang menjalankan tugas diplomatik di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rangkaian upacara penyerahan surat kepercayaan pada Jumat, 6 November 2026 di di Istana Merdeka, Jakarta.

“Pemerintah Indonesia terbuka dan siap memperkuat persahabatan, membangun kemitraan, serta mengembangkan berbagai peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat,” demikian tertulis dalam unggahan media sosial @sekretariat.kabinet.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar di Indonesia. Adapun sebelas duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan tersebut berasal dari Republik Austria, Republik Rakyat Bangladesh, Kerajaan Belgia, Kerajaan Norwegia, Jepang, Konfederasi Swiss, Malaysia, Republik Finlandia, Takhta Suci Vatikan, Republik Suriname, dan Uni Eropa.

Usai prosesi penyerahan surat kepercayaan, Presiden Prabowo menerima para duta besar dalam sebuah pertemuan dan ramah tamah. Suasana pertemuan turut diwarnai dengan pengenalan kekayaan seni dan budaya Indonesia melalui penampilan Tari Zapin Lenggang Kipas dari Jambi serta alunan musik Sasando dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Indonesia menyambut baik kehadiran para perwakilan negara sahabat. Pemerintah siap bekerja bersama untuk mempererat hubungan bilateral, memperluas kolaborasi strategis, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat kedua belah pihak,” tulis unggahan tersebut.

Semangat persahabatan dan kerja sama tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral, memperluas kolaborasi strategis, serta menghadirkan manfaat nyata demi kemajuan bersama.

“Selamat datang di Indonesia. Mari bersama-sama memperkuat persahabatan dan membangun kerja sama demi kemajuan bersama,” sebagaimana dikutip dari unggahan tersebut. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan dari Sebelas Duta Besar LBBP Negara Sahabat

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan dilakukan dalam upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 6 November 2026.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka. Ketibaan para duta besar di Istana Merdeka disambut oleh tarian nusantara dari Provinsi Jambi, Tari Zapin Lenggang Kipas. Setelahnya, lagu kebangsaan dari masing-masing negara diperdengarkan.

Selanjutnya, para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Kepala Negara menerima secara langsung surat kepercayaan tersebut sebagai penanda resmi dimulainya tugas diplomatik para duta besar di Indonesia.

Adapun sebelas duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden, yaitu:

1. Alexander Rieger, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Austria untuk Republik Indonesia;
2. Md. Abul Hasan Mridha, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat Bangladesh untuk Republik Indonesia;
3. David Jordens, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belgia untuk Republik Indonesia;
4. Kaja Glomm, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Norwegia untuk Republik Indonesia;
5. Ueno Atsushi, Duta Besar LBBP Designate Resident Jepang untuk Republik Indonesia;
6. Konstantin Obolensky, Duta Besar LBBP Designate Resident Konfederasi Swiss untuk Republik Indonesia;
7. Dato’ Muzafar Shah Mustafa, Duta Besar LBBP Designate Resident Malaysia untuk Republik Indonesia;
8. Pirjo Suomela-Chowdhury, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Finlandia untuk Republik Indonesia;
9. Uskup Agung Walter Erbi, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Takhta Suci Vatikan untuk Republik Indonesia;
10. Andy Atmodimedjo, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Suriname untuk Republik Indonesia; dan
11. Hervé Delphini, Duta Besar LBBP Designate Resident Uni Eropa untuk Republik Indonesia.

Usai penyerahan surat, masing-masing duta besar melaksanakan sesi foto bersama Presiden Prabowo. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Prabowo bersama para duta besar di Istana Merdeka.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para duta besar untuk menyampaikan salam serta pesan dari kepala negara masing-masing. Pertemuan ini sekaligus untuk membangun komunikasi diplomatik untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia.

Setelah pertemuan, para duta besar kemudian berpamitan kepada Presiden Prabowo dan menuju tangga depan Istana Merdeka untuk mengakhiri prosesi penyerahan surat kepercayaan dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penerimaan surat kepercayaan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan persahabatan dan memperluas kerja sama dengan negara-negara sahabat.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Dinda)

Share:

Read More

Satu Data Indonesia, Meutya Hafid: Masyarakat Tak Perlu Berulang Kali Serahkan Data ke Pemerintah

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan publik. Melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), pemerintah memperkuat keterhubungan data antarkementerian dan lembaga agar informasi yang telah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan keterhubungan data menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien sekaligus mengurangi beban administratif masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital berperan memastikan sistem elektronik pemerintah dapat saling terhubung sehingga pertukaran dan pemanfaatan data lintas instansi berjalan dengan baik.

“Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan,” ujar Meutya dalam Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta Pusat, Kamis (05/11/2026).

Menurut Meutya, selama ini proses administrasi yang mengharuskan masyarakat mendatangi berbagai tempat dan berulang kali menyampaikan data dapat menimbulkan beban waktu maupun tenaga. Melalui tata kelola data yang terintegrasi, pemerintah dapat memanfaatkan informasi yang sudah tersedia tanpa terus-menerus meminta masyarakat mengulangi proses administrasi yang sama.

“Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, UU SDI menempatkan interoperabilitas sebagai prasyarat utama. Interoperabilitas merupakan kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data berdasarkan standar yang sama. Dengan mekanisme tersebut, data dari satu instansi dapat dimanfaatkan instansi lain sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Meutya menjelaskan pertukaran data antarkementerian dan lembaga membutuhkan keseragaman standar, mulai dari kesamaan definisi, pengaturan metadata, penggunaan kode referensi, hingga pengamanan dan pengendalian akses. Keterlacakan penggunaan data juga harus dipastikan agar setiap pemanfaatan informasi dapat dipertanggungjawabkan.

“Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Meutya.

Kemkomdigi mendukung kebutuhan tersebut melalui pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang ditopang oleh infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Ketiganya menjadi fondasi digital untuk menghubungkan sistem elektronik pemerintah dan memungkinkan pertukaran data lintas instansi berlangsung secara terintegrasi.

Meutya menegaskan, penguatan teknologi harus berjalan beriringan dengan keselarasan regulasi. Implementasi UU SDI perlu saling menguatkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral lainnya. Keselarasan tersebut diperlukan agar setiap instansi memahami hak akses, tujuan penggunaan data, serta batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Di sisi lain, kemudahan pertukaran data tidak boleh mengabaikan kedaulatan data dan perlindungan privasi masyarakat. Meutya menyatakan pemerintah perlu memastikan pengendalian pemanfaatan data melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan terhadap tata kelola dan pemrosesan data.

“Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat,” tegasnya.

Meutya juga menekankan bahwa keterhubungan sistem tidak berarti seluruh basis data harus dipusatkan pada satu instansi. UU SDI tetap menjunjung prinsip 'data remains at source', yakni setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab terhadap kualitas, pemutakhiran, serta validitas data yang dikelolanya masing-masing.

Dengan prinsip tersebut, integrasi dilakukan melalui kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan memanfaatkan data, bukan dengan mengambil alih seluruh kewenangan pengelolaan data dari instansi asal. Setiap instansi juga perlu menetapkan penanggung jawab serta memperjelas perannya sebagai pengendali atau prosesor data pribadi.

Lebih lanjut, Meutya mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk menerjemahkan amanat UU SDI ke dalam langkah konkret. Menurutnya, keberhasilan kebijakan Satu Data Indonesia tidak cukup diukur dari tersedianya infrastruktur maupun sistem yang saling terhubung, tetapi harus terlihat dari kemudahan layanan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia,” pungkasnya. (Fajar)

Share:

Read More

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan

Kapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meluncurkan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Inovasi Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap buronan internasional dan pelaku kejahatan lintas negara di pintu masuk Indonesia.

Peluncuran dilakukan bersama Kadivhubinter Polri Irjen Pol Untung Widyamoko dan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Dalam sambutannya, Kapolri menyebut I-GHAS 24/7 sebagai terobosan kolaboratif untuk mempercepat pertukaran informasi antara petugas imigrasi dan Divhubinter Polri.

"Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Ditjen Imigrasi. Tentunya ini untuk memperkuat pengawasan buronan internasional dan juga pelaku lintas negara di pintu perlintasan Indonesia," ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, aplikasi tersebut menghubungkan petugas imigrasi dengan Divhubinter Polri melalui jaringan Interpol yang menjangkau 196 negara. Dengan sistem ini, kecocokan data buronan dapat segera diverifikasi dan dikoordinasikan penanganannya.

Kapolri juga menyoroti sejumlah keberhasilan pengungkapan kasus melalui kerja sama lintas negara, mulai dari penangkapan buronan Interpol terkait TPPO di Bandara Soekarno-Hatta, penggagalan penyelundupan 1,6 ton ketamin, hingga pengungkapan laboratorium gelap.

"Tentunya hal ini perlu kita perkuat dengan teknologi yang senantiasa lebih cepat, lebih tepat untuk identifikasi dan kecepatan dalam penanganannya," tegasnya.

Ke depan, I-GHAS 24/7 direncanakan dikembangkan melalui pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dan integrasi data biometrik pada 2027. Kapolri meminta seluruh jajaran memastikan kesiapan personel dan keandalan sistem.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengapresiasi inisiatif Divhubinter Polri melalui peluncuran aplikasi tersebut. Menurutnya, integrasi data dan komunikasi digital menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan pengawasan perbatasan.

"Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat," kata Hendarsam.

Ia berharap peluncuran aplikasi ini menjadi awal dari penguatan kerja sama yang lebih luas antara Imigrasi dan Polri dalam menjaga kedaulatan serta keamanan negara.

"Komitmen kami bersama, bagaimana kita mempunyai doktrin yang sama, berorientasi yang sama: Imigrasi untuk rakyat, polisi untuk masyarakat," ujarnya.

Melalui I-GHAS 24/7, Polri memperkuat peran strategisnya dalam kerja sama Interpol, mempercepat deteksi buronan internasional, serta meningkatkan pengawasan di seluruh pintu perlintasan Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman kejahatan lintas negara. (Slamet)

Share:

Read More

PP Polri Sampaikan Tujuh Pesan Moral kepada Kapolri, Dukung Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi

PP Polri Sampaikan Tujuh Pesan Moral kepada Kapolri, Dukung Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyampaikan tujuh pesan moral kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., beserta seluruh jajaran Polri terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang melibatkan sejumlah oknum anggota Polri. Pesan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus kepedulian para senior purnawirawan terhadap keberlangsungan dan kehormatan institusi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi PP Polri bersama Kapolri di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi para pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., beserta jajaran pengurus dan sejumlah senior purnawirawan Polri.

Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang diberikan para senior purnawirawan. Menurutnya, kehadiran para purnawirawan merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan," ujar Kapolri.

Kapolri juga menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

"Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa para senior purnawirawan merasa prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap anggota yang diduga terlibat.

"Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas," ungkap Bambang.

Dalam audiensi tersebut, Bambang menyampaikan tujuh pesan moral dari para senior purnawirawan Polri kepada Kapolri dan seluruh jajaran, yaitu:

1. Dengan terungkapnya kasus tindak pidana berupa penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang menempatkan beberapa perwira tinggi polri sebagai tersangka, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut.

2. Peristiwa dimaksud hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh anggota polri, dalam mengemban amanah penugasan sebagai bhayangkara negara kesatuan republik indonesia.

3. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan penegakan hukum oleh pimpinan polri terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut, atas dasar prinsip : equality before the law dan presumption of innocence, dengan profesional, akuntabel dan transparan.

4. Mendukung dan mengapresiasi atas tindakan pimpinan polri yang selalu menjaga soliditas seluruh anggota kepolisian, dalam mengemban amanah konstitusi untuk mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum, guna terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri.

5. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan yang dilakukan pimpinan polri, yang selalu memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga/badan/kementerian, dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, peran serta wewenang polri.

6. Kepada bapak presiden republik indonesia sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, atas perhatian kepada polri hingga saat ini, dengan indikasi kepercayaan publik terhadap polri yang terus meningkat (80%), sehingga dapat mendukung program asta cita pemerintah.

7. Mendukung kebijakan kapolri dalam semangat ‘polisi bersama masyarakat’, sehingga kehadiran anggota polri ditengah – tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya.

Bambang menilai peningkatan kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan dan langkah Kapolri bersama seluruh jajaran dalam mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

"Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajaran. Kami mendukung kebijakan Bapak Kapolri dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, sehingga kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat sangat dirasakan keberadaannya," tuturnya.

Melalui tujuh pesan moral tersebut, PP Polri berharap seluruh anggota menjadikan peristiwa ini sebagai momentum pembenahan internal tanpa mengurangi soliditas institusi. Para purnawirawan juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan moral dan masukan konstruktif bagi Polri.

Dengan menjaga integritas, memperkuat sinergi, dan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan semakin dipercaya serta mampu menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (Slamet)

Share:

Read More

Sinergi Lanud Sulaiman dan Dinas SDA Jabar, Normalisasi Sungai Cikahiyangan Segera Dilaksanakan

Sinergi Lanud Sulaiman dan Dinas SDA Jabar, Normalisasi Sungai Cikahiyangan Segera Dilaksanakan. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Lanud Sulaiman bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat melaksanakan penandatanganan kontrak pekerjaan Karya Bakti normalisasi Sungai Cikahiyangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Lobi Mako Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung, Kamis (5/11/2026).

Komandan Lanud Sulaiman Marsma TNI Hendro Arief H., S.Sos., M.Han., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas SDA Provinsi Jawa Barat atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung pelaksanaan normalisasi Sungai Cikahiyangan.

Danlanud berharap pekerjaan normalisasi sungai dapat dilaksanakan sesuai rencana, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi potensi banjir di wilayah sekitar.

Penandatanganan kontrak ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian koordinasi dan pembahasan bersama antara Lanud Sulaiman dan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk komitmen bersama dalam menangani permasalahan aliran sungai serta mendukung upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Bandung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Dikky Achmad Sidik, S.T., M.T., Kepala Bidang Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir Hendra Wardhana, S.T., M.T., para Kepala Dinas Lanud Sulaiman beserta sejumlah perwira, Kepala UPTD DAS Ciwiday Dedi Purmawan, Kasi Pembangunan Kecamatan Margahayu Emita Susilayanti, S.E., M.M., Kepala Kelurahan Sulaiman Andri Afrimansyah, serta staf Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. (Siti)

Share:

Read More