KKP Kawal Pemulangan Awak KM El Malika Usai 13 Hari Hilang Kontak di Laut

KKP Kawal Pemulangan Awak KM El Malika Usai 13 Hari Hilang Kontak di Laut. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawal proses penanganan dan pemulangan Rahmad Labada, awak kapal perikanan KM El Malika dari Republik Palau, yang ditemukan selamat setelah sempat hilang kontak di laut selama 13 hari.

Pria 31 tahun itu dilaporkan hilang kontak sejak 7 Agustus 2026 saat menggunakan perahu bantu (ayuda boat) untuk kegiatan penangkapan ikan. Perahu tersebut terpisah dari KM El Malika setelah diterjang gelombang dan kemudian hanyut. Rahmad akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di Pulau Peleliu, Republik Palau, pada 20 Agustus 2026.

Setelah ditemukan, Rahmad mendapat pertolongan dan menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat hingga 27 Agustus 2026. Kondisinya terus dipantau sebelum dinyatakan dapat melakukan perjalanan kembali ke Indonesia.

Untuk memastikan kepulangannya berlangsung aman, KKP berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Manila, Konsulat Kehormatan Republik Indonesia di Palau, Syahbandar Perikanan PPS Bitung, pemerintah daerah, serta pemilik kapal. Koordinasi mencakup kebutuhan medis, dokumen perjalanan, transportasi, dan pendampingan selama perjalanan.

Rahmad meninggalkan Koror, Palau, menuju Manila pada 28 Agustus 2026 dan mendapat pendampingan KBRI Manila selama transit. Ia kemudian tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 29 Agustus 2026 pukul 23.55 WIB. Rahmad dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Manado pada 1 September dan selanjutnya diantar hingga kediamannya di Kabupaten Minahasa Utara.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelamatan Rahmad. Dia menegaskan keselamatan awak kapal menjadi prioritas pemerintah dan penanganan tidak berhenti setelah nelayan ditemukan.

“Kami akan terus pantau proses pemulangan, memastikan yang bersangkutan berada dalam kondisi baik dan seluruh proses kepulangannya berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak sampai tiba di rumah dan kembali berkumpul dengan keluarganya,” ujarnya dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (31/8).

Kasus Rahmad juga menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan keselamatan di laut. Latif terus mengimbau pemilik kapal dan nakhoda memastikan kelaikan kapal dan perahu bantu, ketersediaan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan, dan kepatuhan terhadap prosedur operasi sebelum kapal melaut.

KKP juga mendorong setiap awak kapal memahami prosedur keadaan darurat dan menjaga komunikasi selama kegiatan penangkapan ikan. Kesiapan tersebut penting untuk mempercepat pertolongan apabila terjadi kondisi yang membahayakan keselamatan awak kapal.

“Keselamatan awak kapal harus menjadi prioritas sejak kapal meninggalkan pelabuhan hingga kembali. Kesiapan kapal, peralatan keselamatan, komunikasi, dan pemahaman terhadap prosedur keadaan darurat tidak boleh diabaikan,” tegas Latif. (Alif)
Share:

KPK Ajak Generasi Muda Samarinda Berani Kritis Lewat Benarbenar Podcast

KPK Ajak Generasi Muda Samarinda Berani Kritis Lewat Benarbenar Podcast. (Dok. KPK)

Samarinda, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi menggelar kegiatan BenarBenar Podcast Live Samarinda di Main Atrium Big Mall Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (29/8). Mengangkat tema ‘Privilege atau Prestasi?’, KPK mengajak generasi muda tidak hanya membicarakan soal keberhasilan, tetapi juga ikut melihat lebih kritis proses di baliknya. Sebab, kesempatan yang tidak setara, akses yang dimiliki seseorang, hingga relasi dan kedekatan dengan pihak tertentu, dapat bersinggungan dengan persoalan integritas dan konflik kepentingan.

Isu tersebut menjadi semakin relevan di tengah berbagai percakapan generasi muda di ruang digital. Fenomena #KaburAjaDulu, misalnya, menjadi salah satu gambaran keresahan anak muda mengenai kesempatan pendidikan, pekerjaan, pengembangan karier, maupun ruang untuk berkarya.

Kasatgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, menuturkan KPK melihat keresahan tersebut sebagai momentum untuk membuka percakapan yang lebih luas tentang bagaimana membangun lingkungan yang memberikan kesempatan secara adil sekaligus mendorong setiap individu tetap menjaga integritas. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap biasa, termasuk ketika berhadapan dengan kesempatan dan keberhasilan.

“Privilege bukan masalah selama diperoleh dan digunakan secara tepat. Yang menjadi persoalan adalah ketika akses atau kedekatan kemudian digunakan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Karena itu, anak muda perlu memiliki keberanian untuk bertanya: apakah ini prestasi, atau ada privilege yang bekerja di baliknya?” ujar Dotty disela-sela acara.

Dotty menambahkan, kemampuan berpikir kritis merupakan bagian penting dari membangun budaya antikorupsi. Terlebih, generasi muda saat ini hidup dalam ekosistem digital yang memungkinkan informasi, opini, dan berbagai fenomena sosial menyebar dengan sangat cepat.

“Kami ingin anak muda tidak sekadar menerima apa yang muncul di media sosial. Mereka perlu membiasakan diri untuk bertanya, memeriksa, dan melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang. Sikap kritis seperti inilah yang juga menjadi bagian dari upaya mencegah korupsi,” kata Dotty.

Membawa Isu Korupsi ke Bahasa Anak Muda

Di Samarinda, Andovi dan Jovial Da Lopez bersama Fia hadir sebagai host dan berbincang dengan narasumber kawakan seperti Cing Abdel yang merupakan seorang komedian, presenter, aktor, dan penyiar radio, serta Zainul Arifin seorang content creator dan influencer asal Kalimantan Timur.

Keduanya membahas pengalaman dan pandangan mengenai privilege, kesempatan, kerja keras, serta pencapaian, untuk melihat bagaimana seseorang dapat tetap menjaga integritas ketika memiliki akses atau keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki orang lain.

Selain podcast, kegiatan di Samarinda turut menghadirkan kompetisi Stand Up Comedy “Operasi Tangkap Tawa Samarinda” serta berbagai aktivitas hiburan dan kreativitas lainnya. KPK berharap pendekatan tersebut dapat membuat isu antikorupsi lebih mudah diterima dan menjadi bagian dari percakapan anak muda, termasuk di ruang digital.

“Korupsi sering kali tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Ia bisa berawal dari pembenaran-pembenaran kecil, seperti menganggap wajar menggunakan koneksi untuk mendapatkan sesuatu, memberikan keistimewaan kepada orang terdekat, atau mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi hak orang lain. Karena itu, membangun integritas harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari,” tuturnya.

BenarBenar Podcast Live sendiri merupakan pendekatan kampanye antikorupsi KPK yang dirancang untuk mendekatkan isu integritas dan korupsi dengan kehidupan sehari-hari generasi muda, khususnya Gen Z. Alih-alih menghadirkan pesan antikorupsi dalam format yang formal, KPK hadir melalui podcast, komedi, hingga berbagai aktivitas kreatif yang dekat dengan karakter anak muda.

Dari Samarinda, Berlanjut ke Bandung dan Jakarta

BenarBenar Podcast secara berkala juga tayang melalui kanal YouTube Suara Antikorupsi, dengan mengangkat berbagai isu yang relevan dengan kehidupan generasi muda. Setelah Samarinda, rangkaian BenarBenar Podcast Live akan berlanjut ke Bandung dan Jakarta pada September dan Oktober 2026. Setiap kota akan mengangkat isu dan menghadirkan narasumber yang berbeda sesuai dengan fenomena serta keresahan anak muda di masing-masing wilayah.

Melalui rangkaian tersebut, KPK ingin memastikan kampanye antikorupsi tidak hanya berbicara kepada generasi muda, tetapi juga berbicara dengan bahasa mereka dan membuka ruang bagi anak muda untuk ikut membangun percakapannya.

“Ketika anak muda mulai berani mempertanyakan apakah sebuah keberhasilan lahir dari prestasi atau privilege, pada saat yang sama mereka sedang belajar mengenali pentingnya kesempatan yang adil, proses yang jujur, dan integritas,” tutup Dotty. (Siti)
Share:

Bupati Bogor Jadikan Sensus Ekonomi 2026 Sebagai Fondasi Pembangunan Bogor hingga 2036 Mendatang

Bupati Bogor Jadikan Sensus Ekonomi 2026 Sebagai Fondasi Pembangunan Bogor hingga 2036 Mendatang. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.

Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).

Rudy Susmanto mengatakan, pembangunan Kabupaten Bogor harus berangkat dari data yang akurat, bukan sekadar asumsi atau imajinasi. Terlebih, Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sehingga hasilnya akan menjadi salah satu rujukan penting dalam membaca perkembangan ekonomi daerah.

“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data. Sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang sederhana, karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor sampai 10 tahun ke depan,” tegas Rudy.

Menurutnya, data hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dan investor dalam melihat potensi Kabupaten Bogor. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan seluruh aktivitas ekonomi, baik sektor pertanian maupun nonpertanian, dapat tercatat dengan baik.

“Karena itu, kita harus memastikan data yang disajikan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Rudy Susmanto menekankan, masih adanya waktu perpanjangan selama 10 hari harus dimanfaatkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan optimalisasi pendataan.

Ia meminta seluruh camat, kepala desa, lurah, serta organisasi perangkat daerah bergerak bersama dengan BPS.

“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan. Saya meminta tenaga, pikiran, dan kebersamaan seluruh jajaran untuk menyempurnakan data ini,” katanya.

Ia juga meminta perangkat daerah melakukan sinkronisasi data sesuai kewenangannya.

Ia juga mengingatkan agar Sensus Ekonomi tidak hanya dipandang sebagai target menyelesaikan pendataan, tetapi sebagai momentum untuk mengevaluasi kondisi ekonomi Kabupaten Bogor selama 10 tahun terakhir.

Ia menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi di lapangan harus tercermin dalam data. Kehadiran kawasan hunian, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, hingga usaha berbasis digital yang berkembang dari rumah perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi.

“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” ujarnya.

Selain Sensus Ekonomi, Rudy meminta penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, data Sensus Ekonomi dan data sosial ekonomi seperti DTSEN memiliki fungsi yang berbeda sehingga harus dikelola dan diverifikasi secara tepat.

Ia mencontohkan persoalan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Rudy meminta percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Bupati Bogor menegaskan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan APBD. 

Diperlukan kolaborasi dengan dunia usaha dan investor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBD tidak akan cukup untuk membangun Bogor sendirian. Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha. Karena itu, kita harus menciptakan iklim yang membuat investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Ia memastikan setiap kebijakan terkait dunia usaha dan investasi akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan aspirasi para pelaku usaha.

Menutup arahannya, Rudy kembali mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk membangun Kabupaten Bogor melalui kebersamaan dan kolaborasi.

Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan.

"Karena kita belum tentu ada sampai tahun 2036, tetapi data yang kita bangun hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya. (Tedy)
Share:

Wakil Bupati Bogor Hadiri Sholawat Akbar dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Cilejet

Wakil Bupati Bogor Hadiri Sholawat Akbar dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Cilejet. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Berbagi tugas dengan Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menghadiri Sholawat Akbar dalam rangka Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Ta'lim Cilejet, Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2026) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri para alim ulama, tokoh masyarakat, Muspika Kecamatan Tenjo, kepala desa, serta masyarakat dan jemaah dari wilayah Tenjo dan sekitarnya.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi mengapresiasi kegiatan Maulid Akbar yang secara rutin dilaksanakan sebagai momentum mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mencintai dan menjaga keberadaan ulama di tengah masyarakat.

Menurutnya, salah satu bentuk nyata menjaga ulama adalah dengan meramaikan masjid, majelis taklim, pesantren, serta menjaga tradisi keagamaan dan kebersamaan.

“Kalau kita ingin menjaga ulama, maka masjid setiap waktu ibadah harus penuh, majelis harus penuh. Itulah salah satu cara kita mencintai dan menjaga para ulama,” ujar Ade.

Ade menilai keberadaan ulama memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat, terlebih di tengah perkembangan wilayah Tenjo yang semakin pesat.

Ia menyebut, pembangunan dan perkembangan kawasan di Tenjo harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian budaya gotong royong dan kehidupan keagamaan masyarakat.

“Ketika ada percepatan pembangunan, kita harus hati-hati jangan sampai budaya kita ikut tergeser. Jangan sampai karena adanya perumahan, masyarakat menjadi malas gotong royong, malas ke masjid dan malas ke majelis,” katanya.

Menurutnya, kemajuan pembangunan harus dibarengi dengan kekuatan sosial masyarakat. Semangat gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat harus terus dipertahankan karena menjadi kekuatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.

Ade juga mendorong agar pendidikan umum dan pendidikan keagamaan dapat berjalan beriringan. Ia mengajak para orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak mendapatkan pendidikan formal sekaligus memperkuat pendidikan agama melalui pesantren dan majelis.

“Anak-anak kita yang sekolah umum, sambil juga pesantren, itu penting. Yang tidak bisa sekolah, bisa masuk pesantren. Pendidikan agama harus terus kita perkuat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ade menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat. Ia mengakui masih terdapat berbagai kebutuhan yang harus diselesaikan, mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga sarana keagamaan seperti pesantren dan majelis.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar, Ade mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

“Mohon doanya untuk kami, Pemerintah Kabupaten Bogor, agar terus bisa bersinergi dengan para ulama dan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Masih banyak kekurangan yang perlu kita selesaikan, tetapi insya Allah kita akan terus berusaha,” tuturnya.

Ia menegaskan, sinergi antara ulama dan umara harus terus diperkuat untuk membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga memiliki kehidupan sosial dan keagamaan yang kuat.

Ia pun mengajak Muspika, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh warga untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat.

“Ulama dan umara harus terus bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita kompak, insya Allah apa pun yang ingin kita bangun tidak akan terasa berat,” pungkasnya. (Tedy)
Share:

Sekda Bogor Dorong Percepatan Realisasi Pembangunan dan Penguatan Komunikasi Publik ASN

Sekda Bogor Dorong Percepatan Realisasi Pembangunan dan Penguatan Komunikasi Publik ASN. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mendorong seluruh kepala perangkat daerah untuk mempercepat realisasi program dan pembangunan, sekaligus memperkuat komunikasi publik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ajat saat memimpin Apel Pagi di Lapangan Apel Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026). 

Apel dihadiri para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, direktur BUMD, serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Setda Kabupaten Bogor.

Ajat mengatakan, pemerintah daerah memiliki waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun untuk memastikan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal.

“Bapak, Ibu semua, perlu ekstra keras. Kita punya waktu empat bulan lagi, September, Oktober, November, Desember, sehingga kita perlu melakukan percepatan,” ujar Ajat.

Ia menekankan, percepatan terutama diperlukan pada program dengan anggaran besar yang memiliki dampak langsung terhadap realisasi pembangunan. Karena itu, kepala perangkat daerah diminta memastikan setiap tahapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan.

Menurutnya, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai playmaker dalam memastikan sinkronisasi dan keselarasan program ant perangkat daerah berjalan dengan baik.

“Setda itu bagian daripada playmaker. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan para kepala perangkat daerah. Yang penting ada sinkronisasi program dan keselarasan langkah yang dilakukan di setiap perangkat daerah,” jelasnya.

Selain percepatan pembangunan, Ajat juga mengingatkan pentingnya membangun rasa bangga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengomunikasikan berbagai kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Ia mengajak seluruh ASN untuk secara aktif membagikan informasi positif mengenai pekerjaan dan pelayanan yang telah dilakukan, termasuk melalui media sosial pribadi.

“Kita harus mencintai kita sebagai ASN. Kita harus bangga. Oleh karena itu, silakan informasikan apa yang Bapak, Ibu lakukan, baik dinas maupun pribadi. Itu tandanya kita bangga sebagai ASN dan bangga terhadap pekerjaan kita,” katanya.

Ajat menilai, komunikasi publik tidak harus selalu dilakukan melalui instruksi pimpinan maupun tim media sosial.

Menurutnya, seluruh ASN dapat mengambil peran secara langsung dengan menceritakan pekerjaan dan kontribusi masing-masing kepada masyarakat.

Ajat juga mengajak ASN untuk tidak hanya melihat berbagai persoalan sebagai beban, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari target pekerjaan yang harus diselesaikan.

Ia berharap arahan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seluruh kepala perangkat daerah melalui langkah konkret, baik dalam mempercepat pekerjaan maupun meningkatkan komunikasi publik. (Tedy)
Share:

Kemenperin dan Dekranasda Jogja Perkuat IKM Kerajinan Tembus Pasar Dunia

Kemenperin dan Dekranasda Jogja Perkuat IKM Kerajinan Tembus Pasar Dunia. (Dok. Kemenperin)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui berbagai upaya strategis, seperti peningkatan akses pasar, promosi, dan kemitraan. Langkah tersebut penting agar produk IKM tidak hanya semakin unggul dari sisi kualitas dan inovasi, tetapi juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pameran Kerajinan Jogja Istimewa (PKJI) 2026.

Memasuki penyelenggaraan tahun kedelapan, pameran mandiri yang diinisiasi oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulan IKM Yogyakarta kepada masyarakat sekaligus membuka peluang perluasan pasar.

Mengusung tema “Kerajinan Jogja: Harmoni Tradisi dan Inovasi”, PKJI 2026 berlangsung pada 31 Agustus–3 September 2026 di Plasa Industri, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta. Pameran ini menghadirkan beragam produk kerajinan yang merepresentasikan kekayaan budaya, kreativitas, keterampilan, dan inovasi para perajin serta pelaku IKM Yogyakarta.

Wakil Ketua Harian I Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Loemongga Agus Gumiwang mengatakan, penyelenggaraan PKJI 2026 merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan wastra dan produk kriya Indonesia.

“Selain itu, pameran ini juga bertujuan memperluas pengenalan beragam produk wastra dan kriya kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar nasional hingga pada akhirnya mampu menembus pasar global,” ujar Loemongga pada pembukaan PKJI 2026 di Jakarta, Senin (31/8).

Menurut Loemongga, Dekranas dan Dekranasda bersama pemerintah akan terus memperkuat sinergi dalam mengembangkan industri kerajinan dan wastra nasional. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan menyediakan ruang yang semakin luas bagi para perajin dan pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi serta memperluas akses pasar.

“Dekranas terus berupaya menghadirkan ruang bagi para perajin dan pelaku usaha untuk berkembang, berinovasi, serta memperluas akses pasar melalui berbagai program pembinaan, promosi, dan kemitraan,” tuturnya.

Loemongga menambahkan, berkembangnya tren fesyen berkelanjutan atau slow fashion turut membuka peluang yang semakin besar bagi pengembangan wastra Nusantara. Keunikan, kualitas, penggunaan bahan alami, kekayaan nilai budaya, teknik produksi tradisional, serta keterampilan para perajin merupakan nilai tambah yang membedakan produk kriya Indonesia dari produk yang diproduksi secara massal.

“Wastra Indonesia memiliki keunggulan yang tidak hanya terletak pada keindahan motifnya, tetapi juga pada penggunaan bahan alami, teknik produksi tradisional, serta keterampilan para perajinnya. Nilai-nilai tersebut menjadi daya tarik, baik di pasar dalam negeri maupun mancanegara. Karena itu, mari bersama-sama mengangkat wastra sebagai bagian dari tren fesyen berkelanjutan agar terus relevan dengan perkembangan zaman,” ungkap Loemongga.

Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, industri kriya juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, nilai ekspor industri kerajinan pada triwulan II 2026 mencapai USD909,95 juta, meningkat 6,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produk kriya Indonesia semakin mendapatkan tempat dan apresiasi di pasar global.

Loemongga juga menekankan pentingnya regenerasi perajin sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri kerajinan nasional. Generasi muda diharapkan tidak hanya memandang wastra dan kriya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bagian dari industri kreatif yang memiliki prospek ekonomi dan dapat terus dikembangkan melalui sentuhan inovasi.

“Saya berharap kegiatan ini bukan sekadar pameran, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan apresiasi terhadap warisan budaya yang terus hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap wastra dan kriya Nusantara, yang menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan warisan budaya dan identitas bangsa di masa mendatang,” ucap Loemongga.

Sementara itu, Ketua Harian Dekranasda DIY GKBRAA Paku Alam mengatakan, tema “Kerajinan Jogja: Harmoni Tradisi dan Inovasi” mencerminkan semangat untuk menjaga kekayaan tradisi dan kearifan lokal Yogyakarta, sekaligus mengajak para perajin terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, selera pasar, teknologi, dan kebutuhan konsumen.

“Jangan takut untuk berinovasi, tetapi tetaplah berpegang pada karakter dan jati diri Yogyakarta. Jadikan kesempatan ini sebagai ruang untuk belajar, membangun jejaring, mendengarkan kebutuhan pasar, dan terus mengembangkan karya,” ujarnya.

Menurut GKBRAA Paku Alam, penyelenggaraan PKJI di Jakarta memiliki arti strategis karena Jakarta merupakan salah satu pusat perdagangan, bisnis, dan jejaring nasional. Kehadiran produk kerajinan Yogyakarta di Jakarta sekaligus menjadi kesempatan bagi para perajin untuk menunjukkan bahwa produk lokal mampu mempertahankan nilai tradisi, namun tetap tampil modern, inovatif, berkualitas, dan kompetitif.

“Lebih jauh, kami ingin menjadikan PKJI sebagai ruang pertemuan antara perajin dengan pasar, buyer, desainer, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, serta berbagai mitra strategis. Dengan demikian, akan terbuka peluang kolaborasi yang lebih luas, perluasan pasar, peningkatan kapasitas, serta pengembangan usaha bagi para IKM dan perajin Yogyakarta,” tuturnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan, sebanyak 52 IKM dan perajin dari lima kabupaten/kota di DIY berpartisipasi dalam PKJI 2026. Beragam produk unggulan yang ditampilkan antara lain batik, lurik, fesyen, kriya, aksesori, kerajinan berbahan alam, serta berbagai produk kreatif lainnya.

“Kekuatan utama IKM kerajinan terletak pada perpaduan antara nilai budaya dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Karena itu, inovasi perlu terus dilakukan tanpa menghilangkan karakter dan identitas produk yang menjadi pembeda,” kata Reni.

Menurutnya, produk kerajinan memiliki karakteristik tersendiri karena tidak sekadar menawarkan fungsi dan estetika, tetapi juga membawa cerita, identitas, serta nilai budaya dari daerah asalnya.

“Kerajinan memiliki keunggulan karena tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membawa cerita, identitas, dan nilai budaya dari daerah asalnya. Keunggulan tersebut perlu dipertahankan dan diterjemahkan melalui desain, kualitas, teknologi, serta inovasi,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA menilai, PKJI 2026 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan industri. Berbagai karya yang ditampilkan membuktikan bahwa tradisi dapat terus hidup dan berkembang ketika dipadukan dengan kreativitas serta inovasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Melalui penyelenggaraan PKJI 2026, kami berharap produk-produk unggulan para pelaku usaha dari Yogyakarta semakin dikenal, sekaligus membuka peluang transaksi, kemitraan, dan kolaborasi. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas serta pengembangan usaha para perajin dan pelaku IKM,” tutup Reni.

Selain pameran produk, rangkaian PKJI 2026 juga diisi dengan kegiatan business matching serta beragam workshop terkait industri kerajinan. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kapasitas para peserta sekaligus membuka peluang perluasan akses pasar bagi IKM kerajinan Yogyakarta. (Slamet)
Share:

Bank Indonesia dan the Monetary Authority of Singapore Implementasikan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Bilateral

Bank Indonesia dan the Monetary Authority of Singapore Implementasikan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Bilateral. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia (BI) dan the Monetary Authority of Singapore (MAS) hari ini mengumumkan operasionalisasi kerangka penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan mata uang lokal masing-masing negara (Local Currency Transaction/LCT) (31/8).

Pengumuman ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Agustus 2022 dan Pedoman Operasional yang disepakati kedua bank sentral pada April 2026. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Singapura Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui Bank, sebagai pedoman pelaksanaan transaksi LCT.

Kerangka LCT ini akan mendukung perdagangan bilateral sekaligus memperkuat integrasi keuangan ASEAN melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi intra-ASEAN. Dalam kerangka ini, bank yang ditunjuk sebagai Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)[1] di Indonesia dan Singapura dapat memfasilitasi penyelesaian transaksi berjalan, transaksi investasi langsung, dan pembayaran lintas negara menggunakan mata uang lokal.

Hal ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya dalam bertransaksi menggunakan mata uang lokal, sekaligus mengurangi risiko nilai tukar dan biaya transaksi. Fitur utama dari kerangka LCT antara lain mencakup penggunaan kuotasi langsung Rupiah terhadap Dolar Singapura, serta relaksasi ketentuan dan pengaturan terkait untuk mendorong penggunaan mata uang lokal.

BI dan MAS telah menunjuk sejumlah bank ACCD di Indonesia dan Singapura yang akan bekerja sama dalam memfasilitasi transaksi LCT dalam mata uang Rupiah-Dolar Singapura.

Bank ACCD di Indonesia:

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank UOB Indonesia
Bank ACCD di di Singapura:

DBS Bank Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
United Overseas Bank Limited. (Muh)
Share:

Poltekpar Serap 37,45 Persen Anggaran Kemenpar, DPR Pertanyakan Outcome untuk Rakyat

Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, saat Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM di Gedung Nusantara I, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Alokasi anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf) untuk tahun 2027 mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan. Ketimpangan pembagian dana antara sektor pendidikan dan program yang langsung berdampak bagi masyarakat menjadi catatan kritis.

Putra membedah bahwa kenaikan anggaran Kemenparekraf sebesar 10,52 persen mayoritas tersedot untuk Politeknik Pariwisata (Poltekpar). Institusi pendidikan tersebut menyerap hingga 37,45 persen dari total pagu anggaran kementerian. Besarnya serapan dana ini tidak dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas di ruang rapat parlemen.

"Wujud dari Poltekpar ini tidak pernah kelihatan, wajahnya saya tidak pernah lihat di ruang rapat ini. Kalau menyerap anggaran hingga 37 persen, wajahnya harus ada di sini agar bisa ditanya dan didalami oleh DPR," ujar Putra saat Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin (31/8/2026).

Ketimpangan ini terlihat semakin kontras ketika Putra membandingkannya dengan anggaran untuk Kedeputian 1, 2, dan 3 yang programnya bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM dan pariwisata di tingkat bawah. Ketiga kedeputian tersebut secara total hanya mendapatkan alokasi sebesar 6,4 persen.

Anggota dewan dari Dapil DKI Jakarta I ini menegaskan bahwa dirinya bukan figur yang anti-pendidikan. Namun, ia mempertanyakan outcome atau dampak nyata dari besarnya anggaran pendidikan tersebut terhadap para pekerja pariwisata dan UMKM di lapangan.

“Saya bukan anti pendidikan. Tapi alokasi 30 persen lebih ini untuk pendidikan yang mana? Apa dampaknya langsung ke UMKM dan pelaku pariwisata di bawah? Anggaran sebesar itu harus punya outcome nyata bagi rakyat, bukan sekadar output saja,” tegas legislator dapil DKI Jakarta I tersebut.

Menutup pendapatnya, Putra mengingatkan kembali pesan Presiden yang disampaikan pada Sidang Paripurna 14 Agustus 2026 lalu. 

"Menjadi catatan kita, apa yang telah dipidatokan di dalam postur APBN dan Nota Keuangan, itu betul-betul diturunkan dalam program kementerian yang berpihak kepada rakyat. APBN adalah alat perjuangan untuk keadilan sosial," pungkasnya. (Burhan)
Share:

Perkuat Pengawasan, Komisi III DPR Kawal RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Kekuasaan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan tidak merugikan masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya hingga saat ini terus menerima dan mencermati berbagai masukan masyarakat mengenai cakupan penerapan UU Perampasan Aset. Pasalnya, perampasan aset tidak hanya diusulkan untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya.

“Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi. Sejauh ini ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk dapat dikenakan perampasan aset,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (31/8/2026)

Menurutnya, 13 tindak pidana tersebut mencakup korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang.

Habiburokhman menyebut perluasan cakupan tersebut menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Komisi III DPR. Kekhawatiran muncul karena masyarakat biasa juga berpotensi terdampak apabila pelaksanaan kewenangan perampasan aset tidak disertai mekanisme pengawasan yang kuat dan akuntabel.

“Tentu kita harus tegaskan bahwa konstitusi kita memperlakukan asas persamaan di muka hukum, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka harus mendapat sanksi tanpa memandang latar belakang jabatannya,” tegasnya.

Di sisi lain, Komisi III DPR juga menilai penerapan perampasan aset untuk berbagai jenis tindak pidana memiliki kemiripan dengan praktik di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut Inggris dan Amerika Serikat sebagai contoh negara yang telah menerapkan ketentuan serupa.

Meski demikian, DPR menilai aspek pengawasan tidak boleh diabaikan. Karena itu, Komisi III tengah mencari formula terbaik untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset, terutama untuk mencegah munculnya tindakan aparat yang sewenang-wenang.

“Yang tidak boleh terjadi adalah penegakan hukum perampasan aset sewenang-wenang kepada masyarakat. Jangan sampai justru nanti UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, membungkam mereka yang bersifat kritis,” ujarnya.

Terakhir, legislator dari fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, pengawasan tersebut perlu didukung dengan mekanisme penindakan terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya. Menurutnya, diperlukan lembaga yang kuat agar oknum penegak hukum yang melakukan penyimpangan dapat ditindak secara tegas.

“Harus ada lembaga yang kuat yang bisa menindak oknum penegak hukum kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan perampasan aset dan harus ada sanksi hukum etis, profesi dan pidana bagi penegak hukum kotor tersebut,” pungkas Habiburokhman.

Komisi III DPR RI menerangkan beberapa hal kepada publik mengenai penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan hal tersebut khususnya menyangkut ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini setelah melakukan riset dan pendalaman.

Selain memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan perampasan aset, berdasarkan masukan dari para Ahli Hukum, maka aspek perampasan aset dibatasi hanya untuk tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi.

“Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta. (Burhan)
Share:

Eddy Soeparno Ucapkan Selamat Untuk Miftachul Achyar-Gus Kikin, Ajak Kolaborasi Dakwah Ekologis

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak Nahdlatul Ulama berkolaborasi memperkuat ketahanan energi dan mendorong dakwah ekologis. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan ucapan selamat kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali terpilih sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031.

Eddy berharap kepemimpinan PBNU dapat membawa NU semakin kuat untuk terus menjawab berbagai tantangan kebangsaan, termasuk tantangan krisis lingkungan dan energi yang semakin nyata dirasakan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU terpilih. Semoga amanah dalam memimpin Nahdlatul Ulama dan terus membawa NU menjadi kekuatan moral, sosial, dan keumatan yang terus memberikan solusi bagi persoalan bangsa.”

Kolaborasi NU untuk Ketahanan Energi
Sebagai Pimpinan MPR, Eddy mengajak NU untuk bersama-sama membangun kolaborasi untuk membangun ketahanan energi, mempercepat transisi menuju energi bersih, serta menunaikan amanat konstitusi untuk lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak masyarakat.

“Saya mengajak mari berkolaborasi untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi menuju energi terbarukan sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo sekaligus urgensi dakwah ekologis. Transisi energi harus menjadi jalan menuju kedaulatan energi, sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri dengan sumber daya yang kita miliki,” ungkap Eddy.

Eddy menegaskan ketahanan energi membutuhkan gerakan sosial yang luas, bukan hanya kebijakan pemerintah dan regulasi di parlemen. Dalam konteks inilah, NU memiliki posisi yang sangat strategis karena memiliki jaringan pesantren, ulama, dai, lembaga pendidikan, hingga komunitas yang berakar kuat di tengah masyarakat.

Eddy meyakini PBNU akan memperluas gerakan lingkungan melalui jaringan pesantren dan komunitas NU. Menurut Eddy, pesantren dapat menjadi contoh nyata penerapan gaya hidup ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah, efisiensi energi, pemanfaatan energi surya, konservasi air, hingga pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas.

“Saya membayangkan pesantren-pesantren NU dapat menjadi role model pesantren hijau yang bersih, mandiri energi, mampu mengelola sampah, dan menggunakan teknologi energi terbarukan. Dari pesantren, gerakan ini kemudian menyebar ke masyarakat,”

“Kita ingin mewariskan kepada generasi berikutnya bukan hanya Indonesia yang ekonominya tumbuh, tetapi Indonesia yang energinya berdaulat, udaranya bersih, lingkungannya terjaga, dan pembangunan ekonominya benar-benar berkelanjutan,” tutupnya. (Junaedi)
Share:

Dirjenpas: Manajemen Risiko Harus Dikelola Bersama oleh Seluruh Jajaran

Dirjenpas: Manajemen Risiko Harus Dikelola Bersama oleh Seluruh Jajaran. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Manajemen risiko sebagai isu strategis harus dikelola bersama oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Hal ini penting dilakukan karena Ditjenpas adalah satu kesatuan yang setiap bagiannya saling terhubung sehingga risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebaiknya dilakukan secara bersama.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, pada Paparan Strategis “Akselerasi Tata Kelola Ditjenpas: Integrasi Manajemen Risiko dan Penguatan Budaya Kerja” dalam menyambut implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan KUHP Baru 2026, di Ruang Rapat Dr. Sahardjo, Senin (31/8).

“Terkait dengan pengelolaan manajemen risiko, kami menargetkan penyelesaian tiga rangkaian peta jalan transformasi manajemen risiko rampung pada Desember 2026,” jelasnya.

Dukungan pun disampaikan Sekretaris Ditjenpas, Gun Gun Gunawan. “Kajian awal manajemen risiko diharapkan dikembangkan menjadi produk akhir yang selanjutnya menjadi legacy Ditjenpas,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Undecima Consulting Group (UCG), Agus Trisyuwanto, memaparkan peta 14 risiko strategis Ditjenpas yang diturunkan ke simpul operasional Lapas, Rutan, dan Bapas, disertai penguatan penerapan Model Pertahanan Tiga Lapis (Three Lines Model) yang melibatkan Direktorat Teknis, Kantor Wilayah (Kanwil), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pemilik risiko.

Disampaikan pula Peta Jalan Tiga Horizon: Horizon I (0–3 bulan) berupa validasi Register Risiko Strategis, penetapan 10 Indikator Risiko Utama (KRI), dan penyusunan draf Keputusan Dirjenpas tentang Pedoman Budaya Kerja; Horizon II (3–12 bulan) membangun sistem melalui integrasi register risiko dengan RKA dan SIM-RISK, serta Horizon III (12–36 bulan) melembagakan budaya risiko sebagai syarat pengambilan keputusan strategis.

“Kami usulkan revitalisasi SIM-RISK dan integrasinya dengan Sistem Database Pemasyarakatan sebagai dasar penyusunan Risk Dashboard bagi pimpinan. Kami juga siap melakukan pendampingan sertifikasi profesi dan pendampingan penyusunan laporan keuangan melalui skema kemitraan bertahap mulai dari diagnostik awal (pro bono) hingga integrasi sistem,” tutur Agus.

Selain Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator di lingkungan Ditjenpas, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kanwil Ditjenpas Daerah Khusus Jakarta dan Banten, termasuk Kepala UPT Pemasyarakatan dari masing-masing wilayah. Setiap peserta turut memberikan masukan bagi pengembangan pengelolaan manajemen risiko. (Iqbal)
Share:

Kapolri Mutasi Perwira Tinggi dan Perwira Menengah, Sejumlah Jabatan Strategis Polri Berganti

Kapolri Mutasi Perwira Tinggi dan Perwira Menengah, Sejumlah Jabatan Strategis Polri Berganti. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap 424 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026, yakni ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026.

Dari keseluruhan personel yang dimutasi, sebanyak 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan jabatan baru. Selain itu, terdapat personel yang menyelesaikan pendidikan, berangkat pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.

Rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Perubahan jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan personel pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” kata Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Salah satu perubahan jabatan strategis terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara, dipercaya mengemban jabatan sebagai Astamaops Kapolri. Ia menggantikan Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.

Posisi Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diisi Brigjen Pol. Yudo Hermanto yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.

Pergantian juga terjadi pada kepemimpinan Polda Papua Barat Daya. Brigjen Pol. Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau diangkat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sementara Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan Wakapolda Riau selanjutnya diemban Brigjen Pol. Simson Zet Ringu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo. Sementara posisi Wakapolda Gorontalo dipercayakan kepada Kombes Pol. Dedy Suhartono yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri. Lalu, Brigjen Pol. D.I. Susetio Cahyadi dipercaya sebagai Wakapolda Maluku Utara Menggantikan Brigjen Pol. Stephen Maleachi Napiun yang kini dipercaya sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri

Di tingkat Mabes Polri, Irjen Pol. Jawari mendapat amanah sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menggantikan Irjen Pol. Anwar yang dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.

Perubahan juga terjadi pada posisi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri. Irjen Pol. Ruslan Ependi dipercaya mengemban jabatan tersebut menggantikan Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak yang dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin mendapat penugasan sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri menggantikan Kombes Pol. Yudi Arkara Oktobera yang diangkat sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri.

Rotasi juga mencakup penugasan di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi personel. Sejumlah Pati dan Pamen mendapatkan penugasan untuk mengikuti maupun menyelesaikan pendidikan serta mengemban tugas sebagai Widyaiswara dan dosen di lingkungan Lemdiklat Polri.

Irjen Pol. Johnny menegaskan, seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara optimal.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyegaran organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat organisasi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tutupnya. (Bambang)
Share:

Kapolri Ajak Garda Satya NKRI Jaga Kamtibmas dan Dukung Program Pemerintah

Kapolri Ajak Garda Satya NKRI Jaga Kamtibmas dan Dukung Program Pemerintah. (Dok. Divisi Humas Polri)

Surakarta, WaraWiri.net - Kapolri mengajak keluarga besar Garda Satya NKRI menjadikan momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 sebagai semangat untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam kegiatan Syukuran Kemerdekaan RI ke-81 dan Silaturahmi Kapolri bersama Garda Satya NKRI, Minggu (30/8/2026).

Garda Satya NKRI merupakan wadah bagi mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang telah meneguhkan komitmen kebangsaan dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Mereka juga berkomitmen mengambil peran positif dalam memelihara kamtibmas dan menjaga keutuhan NKRI bersama Polri.

Kapolri mengatakan kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa merupakan warisan sekaligus amanah yang harus terus dijaga oleh setiap generasi.

“Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, merawat perdamaian, dan memperkuat persaudaraan, agar Indonesia tetap menjadi rumah bersama bagi setiap warga negara untuk tumbuh, berkarya, beribadah, serta memberi manfaat kepada sesama,” ujar Kapolri.

Semangat tersebut, kata Kapolri, perlu diwujudkan melalui pengabdian nyata. Salah satunya dengan bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas, merawat persatuan dan kesatuan, serta memperkuat ketahanan masyarakat.

Kapolri juga mengajak Garda Satya NKRI mengambil bagian dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membangun ketahanan nasional.

Menurutnya, menjaga Indonesia bukan hanya berarti menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, mulai dari penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kewirausahaan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga berbagai kegiatan produktif lainnya.

Kapolri berharap Garda Satya NKRI terus berkembang menjadi wadah yang membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia.

“Mari kita terus guyub rukun, saling menjaga kepercayaan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan,” kata Kapolri. (Bambang)
Share:

Upacara Penutupan LATMA KSATRIA WARRIOR TA 2026

Upacara Penutupan LATMA KSATRIA WARRIOR TA 2026. (Dok. Puspen TNI)

Sumatera Selatan, WaraWiri.net - Upacara penutupan Latihan Bersama (Latma) Ksatria Warrior 2026 yang melibatkan Prajurit Yonif 502/UY/18/2 Kostrad dan U.S. Army Reserve dari 100th Battalion, 442nd Regimental Combat resmi digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur), Baturaja, Jumat (28/08/2026).‎‎

Upacara penutupan yang dipimpin oleh Kolonel Inf. Medi Haryo Wibowo, M.M.S.C., dan Colonel Richard B. King. Bertindak sebagai Komandan Upacara Wadanyonif 502/UY/18/2 Kostrad Mayor Inf Sahang Subaktiyo, S.S.T.Han., memimpin berlangsungnya upacara penutupan.‎‎

Penutupan serangkaian materi latihan taktis dan tempur darat ini ditandai dengan inspeksi pasukan serta penanggalan tanda peserta latihan oleh pimpinan delegasi kedua negara. Selama pelaksanaan latihan bilateral ini, para personel dari Yonif 502/UY/18/2 Kostrad dan tentara U.S. Army Reserve dari 100th Battalion, 442nd Regimental Combat berhasil menyelesaikan berbagai materi integrasi taktik tempur darat, sinkronisasi dan mekanisme operasi bersama.‎‎

Dalam amanatnya, pimpinan upacara mengapresiasi tinggi profesionalisme, kedisiplinan, dan semangat kemitraan strategis yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit selama kegiatan berlangsung.

Selain fokus pada peningkatkan kemampuan tempur, rangkaian Latma Ksatria Warrior TA 2026 juga menjadi sarana bagi para Prajurit untuk mempererat ikatan persahabatan, persaudaraan (brotherhood), dan saling pemahaman budaya antara militer Indonesia dan Amerika Serikat. (Dimas)
Share:

Kolonel Marinir Agus Nyubianto Pimpin Resimen Artileri 2 Marinir

Kolonel Marinir Agus Nyubianto Pimpin Resimen Artileri 2 Marinir. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Jabatan Komandan Resimen Artileri 2 Marinir (Danmenart 2 Mar) resmi berganti kepemimpinan, Kolonel Marinir Agus Nyubianto, S.A.P., M.Tr.Opsla., dipercaya memimpin Resimen Artileri 2 Marinir menggantikan Kolonel Marinir Marhabang, S.H., M.Tr.Hanla., M.M., M.Han pada upacara serah terima jabatan yang di pimpin langsung oleh Komandan Pasmar 2 Mayjen TNI (Mar) Dr. Oni Junianto di ruang rekreasi Batalyon Arhanud 2 Marinir, Jumat (28/08).

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan personel di lingkungan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, sekaligus sebagai upaya penyegaran organisasi guna meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan satuan. 

Kolonel Marinir Agus Nyubianto sebelumnya pernah mengemban sejumlah jabatan di lingkungan Korps Marinir, termasuk sebagai Wakil Komandan Resimen Artileri 2 Marinir, Komandan Pusat Pendidikan Artileri Marinir. 

Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, diharapkan mampu melanjutkan pembinaan serta meningkatkan kemampuan dan kesiapan prajurit Menart 2 Marinir dalam mendukung pelaksanaan tugas. 

Sementara itu, selama menjabat sebagai Danmenart 2 Mar, Kolonel Marinir Marhabang telah memimpin berbagai kegiatan pembinaan satuan dan peningkatan profesionalisme prajurit. 

Dengan adanya pergantian pimpinan ini, diharapkan Resimen Artileri 2 Marinir semakin solid, profesional, modern, dan siap melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh komando atas. (Dimas)
Share:

Hutan Kota di Kabupaten Bogor Capai 177,26 Hektare, 67.696 Pohon Telah Tertanam

Hutan Kota di Kabupaten Bogor Capai 177,26 Hektare, 67.696 Pohon Telah Tertanam. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan Satu Hektar Hutan Kota di Setiap Kecamatan. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, luas hutan kota di Kabupaten Bogor telah mencapai 177,26 hektare dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 67.696 pohon.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor memperluas ruang terbuka hijau sekaligus memperkuat fungsi ekologis kawasan di tengah pertumbuhan penduduk, pembangunan, dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

Kebijakan satu hektare hutan kota di setiap kecamatan merupakan tindak lanjut Instruksi Bupati Bogor Nomor 100.4.4.2/910-DLH tentang Percepatan Program Penanaman Pohon Satu Hektar Hutan Kota di Setiap Kecamatan yang diterbitkan pada 31 Desember 2025.

Sejak program tersebut berjalan, pembangunan hutan kota dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan.

Berdasarkan rekapitulasi terbaru, sejumlah kecamatan bahkan telah mengembangkan kawasan hutan kota melebihi target minimal satu hektare. Kecamatan Tajur Halang tercatat memiliki luas hutan kota terbesar, yakni 15,29 hektare dengan jumlah 17.405 pohon.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pembangunan hutan kota tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan penanaman pohon, tetapi harus menjadi gerakan berkelanjutan yang mencakup perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap pohon yang telah ditanam.

“Apa yang kita tanam hari ini bukan untuk diri kita, tetapi untuk anak cucu kita. Tuhan menciptakan manusia setiap detik, tetapi dunia hanya satu. Kita mulai dari tanah yang kita pijak, Kabupaten Bogor, untuk Indonesia yang lebih baik,” kata Rudy.

Menurut Rudy, keberhasilan pembangunan hutan kota tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang berhasil ditanam atau luas lahan yang berhasil dihijaukan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik dan kawasan hijau yang telah dibangun dapat terus dijaga.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong agar kegiatan penanaman diikuti dengan perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan secara berkala. Pendekatan tersebut penting agar program penghijauan memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang dan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Dengan capaian terbaru tersebut, luas hutan kota Kabupaten Bogor meningkat sekitar 20,82 hektare dibandingkan capaian 156,44 hektare pada April 2026. Sementara jumlah pohon yang tertanam meningkat sebanyak 22.544 pohon, dari sebelumnya 45.152 pohon menjadi 67.696 pohon.

Rudy menegaskan bahwa pembangunan hutan kota merupakan investasi jangka panjang bagi Kabupaten Bogor. Keberadaannya diharapkan dapat membantu menjaga kualitas udara, memperkuat fungsi resapan air, menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus menghadirkan ruang hijau yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengajak seluruh unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan kota yang telah dibangun.

Sebab, keberhasilan program hutan kota bukan hanya tentang berapa banyak pohon yang ditanam, tetapi tentang berapa banyak pohon yang berhasil tumbuh, bertahan, dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

Dengan luas 177,26 hektare dan 67.696 pohon tertanam, Pemerintah Kabupaten Bogor terus membangun fondasi Kabupaten Bogor yang hijau dan berkelanjutan. (Bambang)
Share:

Sekda Ajat Pastikan Pelayanan Publik di Pemkab Bogor Berjalan Kondusif

Sekda Ajat Pastikan Pelayanan Publik di Pemkab Bogor Berjalan Kondusif. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan optimal. Hal tersebut dikatakan usai memantau langsung sejumlah titik pelayanan masyarakat, Jumat (28/8).

Ajat bahkan meninjau sejumlah lokasi pelayanan publik dengan bersepeda untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengakses layanan.

"Jadi hari ini kita sambil gowes, naik sepeda dari pagi. Beberapa titik pusat pelayanan kepada masyarakat itu coba saya kunjungi satu per satu," kata Ajat.

Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor. Di lokasi tersebut, Ajat melihat langsung proses pelayanan administrasi kependudukan yang telah berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.

Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi. Bahkan, sejumlah warga telah datang sejak pukul 07.00 WIB untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan KTP elektronik, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pembaharuan Kartu Keluarga (KK).

Ajat juga berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui pengalaman mereka selama mendapatkan pelayanan.

"Tadi saya ke bawah, saya tanya-tanya, semua menyampaikan bahwa tidak ada keluhan dan mereka senang. Sistem antrian juga sudah tersusun, mereka datang dilayani dengan baik," ujarnya.

Menurut Ajat, pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhannya.

"Saya kira memberikan pelayanan sesempurna mungkin sebagaimana harapan Pak Bupati, kita melayani dengan hati, membaca apa yang dipikirkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Itu tugasnya kami sebagai pelayan masyarakat," kata Ajat.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan pelayanan administrasi kependudukan telah diperkuat dengan membuka titik pelayanan di seluruh 40 kecamatan.

Sebanyak 167 operator disiapkan dan tersebar di 40 kecamatan, tujuh unit pelaksana teknis (UPT), serta kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor.

Renaldi mengatakan Disdukcapil juga telah memiliki alat kontrol untuk memantau aktivitas operator, verifikator, dan sertifikator. Sistem tersebut mulai digunakan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri sekitar dua pekan terakhir.

"Kita pastikan melalui alat kontrol itu, semua berjalan lebih cepat, semua berjalan lebih pasti, dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan apa yang mereka harapkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap produk layanan administrasi kependudukan dapat diproses dalam waktu tidak lebih dari 15 menit apabila seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah lengkap.

Meski demikian, Disdukcapil terus melakukan evaluasi terhadap waktu antrian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membagi fungsi pelayanan yang sebelumnya terkonsentrasi pada satu petugas kepada beberapa operator sehingga proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat.

Selain itu, Disdukcapil mulai menerapkan pelayanan berbasis telepon seluler yang digunakan oleh 167 operator. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan tidak hanya bergantung pada perangkat komputer maupun laptop yang tersedia di kantor.

Dengan berbagai penguatan tersebut, Pemkab Bogor terus memastikan pelayanan publik berjalan secara kondusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Bambang)
Share:

Didukung Presiden Prabowo, Menpora Erick Apresiasi Antusiasme 12 Ribu Peserta Merdeka Run 2026

Didukung Presiden Prabowo, Menpora Erick Apresiasi Antusiasme 12 Ribu Peserta Merdeka Run 2026. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengaku bangga sekaligus terharu melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam gelaran Merdeka Run 2026 yang dilaksanakan guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ajang lari massal tersebut mencatatkan lonjakan peserta yang signifikan dari target awal 8.000 orang, kini mencapai 12.000 peserta, termasuk keterlibatan kelompok disabilitas yang sukses menuntaskan perlombaan hingga garis finis.

“Senang, bangga, terharu. Merdeka Run tahun ini luar biasa sukses. Pesertanya yang tadinya delapan ribu, jadi dua belas ribu. Para peserta mendapatkan medali,” kata Menpora Erick di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (29/8).

Menpora Erick juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan penuh pelaksanaan Merdeka Run 2026. Tak hanya itu, para peserta juga antusias atas pertunjukan atraksi pesawat tempur, drone show, hingga aksi terjun payung. 

Lebih lanjut, Menpora Erick mengapresiasi kesadaran masyarakat yang makin tinggi terhadap pentingnya menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga lari.

“Terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Berolahraga itu bagian dari investasi masa depan, yaitu kesehatan,” ujar Menpora Erick. 

Ajang Merdeka Run tahun ini turut dimanfaatkan sebagai sarana pemanasan atau try out bagi sejumlah atlet lari nasional putra dan putri yang akan bertanding di panggung internasional.

Selain jajaran atlet, Pelatih Tim Nasional Indonesia, Jhon Herdman bersama sejumlah figur publik serta pegiat olahraga lari seperti Gisella Anastasia dan Fanny Ghasani juga hadir menyemarakkan kegiatan tersebut.

“Kita mengundang para atlet nasional putra-putri yang akan berlaga di Asian Games 2026 dan atau lainnya untuk mulai mempersiapkan diri, karena Asian Games tinggal beberapa minggu lagi. Figur publik yang hadir juga memang pelari, bukan sekadar ikut-ikutan, terima kasih antusiasnya,” pungkas Menpora Erick. (Dinda)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING