Menpar Luncurkan 483 Skema Okupasi, Perkuat Standar Kompetensi SDM Pariwisata

Menpar Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan sambutannya dalam rangkaian kegiatan "Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV)" yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Gedung Pakuan, Bandung. (Dok. Kemenpar)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana meluncurkan 483 skema okupasi nasional dari 34 bidang pariwisata hasil kolaborasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi profesi kepariwisataan di Indonesia dalam membangun standar kompetensi yang jelas, terstruktur, dan diakui secara nasional,” kata Menteri Widiyanti Putri Wardhana.

Peluncuran tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan “Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV)” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rabu (22/4/2026), di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat.

Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, mulai dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, para penyusun dan verifikator skema, asosiasi profesi, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Peluncuran skema okupasi nasional ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui jalur vokasi yang mampu menciptakan peluang kerja dan usaha yang adaptif serta produktif. Skema ini diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja, sehingga SDM pariwisata Indonesia mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Menpar mengungkapkan, hingga Agustus 2025 sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja dan angka tersebut terus berpotensi meningkat seiring penguatan kualitas SDM.

Ia menegaskan, Indonesia memiliki kekuatan besar tidak hanya dari kekayaan alam dan budaya, tetapi juga dari bonus demografi yang didominasi usia produktif. Karena itu, penguatan fondasi tenaga kerja menjadi kunci untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Dalam mendukung penyiapan SDM unggul, Kementerian Pariwisata mengelola enam Politeknik Pariwisata yang secara konsisten mencetak lulusan siap kerja. Selain itu, berbagai program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi juga terus diperluas, mencakup pelatihan pemandu wisata, penguatan kemampuan bahasa, hingga peningkatan kapasitas di berbagai subsektor pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat turut menjadi fokus melalui pelatihan yang mencakup penguatan kemampuan manajerial hingga penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Seluruh upaya ini diperkuat dengan penyusunan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam pengembangan pelatihan dan sertifikasi.

Dengan standar kompetensi yang semakin kuat, Menpar meyakini sektor pariwisata akan melahirkan tenaga profesional yang mampu bersaing sekaligus memimpin perubahan, baik di tingkat nasional maupun global, menuju pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas.

“Upaya ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menpar.

Dokumen skema okupasi nasional bidang pariwisata akan segera tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Kementerian Pariwisata dalam waktu dekat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini Mohamad Paham; Wakil Direktur III Politeknik Pariwisata NHI Bandung Haryadi Darmawan; serta Pelaksana Harian Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kemenpar Kemal. (Fitri)

Share:

Read More

Indonesia Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional, Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemerintah Inggris

Indonesia Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional, Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemerintah Inggris. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Langkah besar ini ditandai dengan pertemuan bersama perwakilan Pemerintah Inggris di Jakarta, Selasa (21/4/2026), yang juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota gugus tugas.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi, dalam hal ini juga merupakan Ketua Satgas, Hashim Djojohadikusumo, didampingi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua Satgas. Turut hadir perwakilan Pemerintah Inggris, UK Special Representative for Nature Ruth Davis, Duta Besar Inggris Dominic Jermey, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Direktur Eksekutif/CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda.

Dalam arahannya, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 sebagai payung hukum resmi pembentukan Satgas ini.

"Pemerintah Inggris telah mengalokasikan 2 juta poundsterling untuk mendukung inisiatif ini, sementara Indonesia mengalokasikan 120 juta dolar dari APBN untuk Taman Nasional Way Kambas. Ini adalah komitmen nyata di tengah tekanan finansial global," ujar Hashim.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Alam Ruth Davis, mengatakan Indonesia menunjukkan kepemimpinan global yang nyata melalui pembentukan Satuan Tugas Presiden ini untuk memperkuat pendanaan, tata kelola, dan perlindungan taman nasional. Hal ini menunjukkan fokus Indonesia untuk memastikan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, sehingga taman nasional dapat lebih optimal melindungi keanekaragaman hayati, memperkuat kapasitas para penjaga kawasan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.

"Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara dalam melindungi alam dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Kemitraan Strategis Inggris–Indonesia. Melanjutkan kerja sama yang telah terjalin melalui Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI), Inggris bangga dapat mendukung Satuan Tugas baru ini melalui berbagi keahlian teknis, implementasi awal pendekatan pendanaan yang berintegritas tinggi, serta memanfaatkan jejaring kami untuk menghubungkan prioritas Indonesia dengan pendanaan filantropi dan sektor swasta, termasuk di City of London. Dengan tata kelola publik yang kuat, perlindungan yang jelas, serta komitmen terhadap reformasi regulasi secara menyeluruh, Satuan Tugas Presiden ini berpotensi menempatkan Indonesia sebagai tolok ukur global dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan aset-aset alam yang sangat penting," terangnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, meskipun Indonesia memiliki 57 taman nasional seluas 18 juta hektare, saat ini kebutuhan pendanaan konservasi perlu dioptimalkan.

"Kita harus jujur bahwa pendanaan saat ini belum mencukupi. Taman nasional kita selama ini masih menjadi pusat biaya (cost center), dan kita harus mengubahnya menjadi lebih mandiri," tegas Menhut.

Sebagai langkah konkret, Kemenhut mengusulkan lima skema transformasi. Pertama, perubahan status taman nasional menjadi BLU agar pendapatan yang dihasilkan dapat dikelola secara mandiri dan profesional. Untuk tahap awal, TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, dan TN Gunung Rinjani akan menjadi proyek percontohan. Kedua, memperkuat pengembangan kapasitas pengelolaan taman nasional, termasuk penguatan Polisi Hutan. Ketiga, memperkuat peran lembaga pembiayaan, melalui IBiofund (Indonesia Biodiversity Fund) yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keempat, partisipasi masyarakat dan pembagian manfaat. Kelima, perlindungan koridor satwa dan langkah-langkah konservasi berbasis area efektif lainnya (OECM).

Aditya Bayunanda, CEO Yayasan WWF-Indonesia mengatakan WWF-Indonesia sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia untuk membangun alternatif pembiayaan yang inovatif bagi taman nasional dan lanskap di luar taman nasional yang penting untuk konservasi di

Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak termasuk dari Pemerintah Inggris, swasta dan pihak lainnya, WWF-Indonesia memiliki keyakinan bahwa inisiatif ini dapat menjaga keberlangsungan hidup berbagai spesies ikonik di Indonesia termasuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar taman nasional dan konservasi bentang alam lainnya

"Melalui inisiatif ini, Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemitraan antara Indonesia dan Inggris di sektor kehutanan diharapkan tidak hanya menjadi kolaborasi program, tetapi juga mencerminkan visi bersama dalam mewujudkan masa depan yang hijau dan berkelanjutan," tuturnya.

Kemitraan ini bukan sekadar kolaborasi program, melainkan visi bersama untuk masa depan yang hijau. Pemerintah ingin memastikan konservasi tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan. (Zikry)

Share:

Read More

Melalui Kartini BISA Fest, Telkom Dorong Perempuan Tumbuh dan Berdaya dengan Teknologi

Melalui Kartini BISA Fest, Telkom Dorong Perempuan Tumbuh dan Berdaya dengan Teknologi. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadirkan rangkaian Kartini BISA Fest yang diselenggarakan pada 20–24 April 2026, di Jakarta. Mengusung tajuk Berdaya dengan Teknologi, program ini menjadi wujud nyata komitmen Telkom dalam menjadikan teknologi sebagai solusi yang berdampak bagi masyarakat, khususnya untuk mendorong perempuan agar semakin berdaya, produktif, dan siap mengambil peran strategis di era digital.

Telkom memandang bahwa teknologi tidak hanya tentang konektivitas, tetapi juga bagaimana teknologi mampu membuka peluang, menciptakan keberdayaan, dan menghadirkan perubahan yang lebih inklusif. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat perempuan saat ini memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa 64,5 persen atau sekitar 37 juta pelaku UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan.

Di sisi lain, perkembangan ruang digital juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender secara online, perundungan siber, hingga penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menegaskan bahwa selain memperluas akses, pemanfaatan teknologi yang positif, aman, dan bertanggung jawab menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dapat menjadi atensi dan komitmen bersama.

Untuk itu, Telkom memaknai kembali filosofi “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang diwariskan R.A. Kartini, di mana teknologi hadir sebagai pelita yang tidak hanya menerangi, tetapi juga memberdayakan. Melalui Kartini BISA Fest, Telkom menghadirkan pemberdayaan perempuan melalui pendekatan menyeluruh, khususnya dalam mendorong perempuan sebagai penggerak digital UMKM.

Selain mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi, Telkom turut memberikan perhatian besar terhadap keamanan digital, khususnya bagi generasi muda. Melalui edukasi keamanan digital yang dihadiri 350 peserta, terdiri dari 50 siswi SMP secara offline serta 250 siswi dan guru secara online dari berbagai daerah, Telkom mengangkat pentingnya menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari perundungan.

Pada sesi talkshow di Kartini BISA Fest, OVP Cybersecurity Telkom Elysabeth Damayanti, menyampaikan langkah antisipatif terhadap berbagai risiko teknologi, termasuk perundungan berbasis digital yang kian marak terjadi pada perempuan. Peserta talkshow juga dibekali pemahaman praktis mengenai etika berinteraksi di ruang digital, perlindungan data pribadi, serta keberanian untuk bersikap dan melindungi diri.

“Ruang digital harus menjadi tempat yang aman untuk belajar, bertumbuh, dan berekspresi. Karena itu, penting bagi generasi muda perempuan untuk memiliki kesadaran sejak dini dalam menjaga data pribadi, memahami etika bermedia sosial, serta berani bersikap kritis terhadap berbagai ancaman digital. Dengan literasi yang tepat, perempuan tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga melindungi diri dan sesamanya di dunia siber,” ujar Elysabeth.

Selanjutnya, Telkom juga mendorong kapabilitas digital melalui pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang memungkinkan pelaku UMKM perempuan menciptakan konten promosi hingga membangun webstore secara lebih praktis dan efektif. Melalui workshop generative AI, peserta dibekali kemampuan untuk menghasilkan hingga 100 konten digital berbasis AI guna mendukung pemasaran di media sosial.

Penguatan tersebut dilengkapi dengan sesi talkshow yang membahas terkait bagaimana cara Membangun Brand yang Relatable lewat Storytelling di Media Sosial. Sesi ini menekankan pentingnya branding dan storytelling dalam membangun kedekatan dengan konsumen. Pada aspek fundamental usaha, Telkom juga memberikan fasilitasi 2.250 sertifikasi halal (reguler dan self declare) serta sertifikasi BPOM, disertai penguatan identitas produk melalui rebranding dan hibah kemasan dengan target produksi hingga 500.000 kemasan pada 2026.

Tak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan literasi digital, Kartini BISA Fest juga menghadirkan ruang ekspresi yang kreatif dan inklusif melalui sesi Woman in Act. Berbagai aktivitas dihadirkan, mulai dari lomba peragaan busana yang diikuti karyawan perempuan TelkomGroup sebagai upaya mempromosikan produk kriya UMKM, workshop keterampilan yang melibatkan 30 UMKM binaan, hingga bazaar kuliner yang diikuti 40 UMKM.

Seluruh rangkaian ini menjadi wadah bagi perempuan untuk menampilkan karya, mengasah kemampuan, sekaligus memperluas jejaring. Keterlibatan pelaku UMKM, termasuk perempuan penyandang disabilitas, menjadi refleksi nyata komitmen Telkom dalam membangun ekosistem yang setara serta membuka ruang bagi seluruh perempuan untuk tumbuh dan berdaya bersama.

Lebih dari sekadar perayaan, Kartini BISA Fest menjadi bukti bahwa teknologi, ketika dimanfaatkan secara tepat, dapat menjadi pelita yang menerangi jalan menuju keberdayaan. Dari penguatan kapasitas digital, peningkatan kualitas usaha, hingga penciptaan ruang digital yang aman, setiap langkah menjadi bagian dari upaya Telkom mendorong perempuan untuk terus melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, semangat Berdaya dengan Teknologi bukan hanya menjadi pesan, tetapi gerakan bersama untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Dimas)

Share:

Read More

Negara Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital, Menteri PPPA Tegaskan Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD

Negara Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital, Menteri PPPA Tegaskan Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD. (Dok. Kemen PPPA)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 (Perpres PARD). Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA dalam konferensi pers "Update Program Prioritas PHTC serta Penguatan Posisi Indonesia di Dunia Internasional dan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital".

“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keamanan anak di tengah pesatnya transformasi digital. Hal ini diperkuat dengan hadirnya dua regulasi utama, yakni PP TUNAS yang mengatur aspek teknis perlindungan anak pada platform digital, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Perpres PARD) sebagai arah kebijakan strategis nasional hingga 2029,” ujar Menteri PPPA, pada Rabu (22/4).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki sekitar 79,9 juta anak atau 28 persen dari total penduduk. Di saat yang sama, tingkat penggunaan teknologi digital di kalangan anak sangat tinggi, dengan lebih dari 78 persen anak usia 5–17 tahun telah menggunakan telepon seluler. Bahkan, penggunaan internet meningkat signifikan dari sekitar 49 persen pada 2020 menjadi hampir 74 persen pada 2024.

Namun, tingginya akses digital tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat lebih dari 10 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami perundungan siber. Selain itu, sekitar 4 persen anak mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital, seperti dipaksa menyaksikan atau mengirimkan konten bermuatan seksual.

“Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan anak yang tidak hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui literasi digital. Edukasi berkelanjutan diperlukan agar anak mampu mengenali risiko, orang tua dapat melakukan pendampingan, serta tenaga pendidik mampu membimbing penggunaan teknologi secara aman,” kata Menteri PPPA.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA bersama Save the Children telah mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning Kemen PPPA. Modul tersebut mencakup penguatan manajemen kasus, kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, serta perlindungan anak di ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Mari kita pastikan setiap kebijakan benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan. Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama, dan keberhasilan upaya tersebut menjadi cerminan komitmen negara dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa,” pungkas Menteri PPPA.

Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di bawah pimpinan Muhammad Qodari dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri; Sugiono. Kegiatan ini bertujuan meluruskan berbagai isu, hoaks, serta narasi kebencian yang berkembang di masyarakat dan media sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. (Iqbal)

Share:

Read More

Dorong Pencegahan Stunting dari Hulu, BCA Salurkan Bantuan Alat Deteksi Dini Preeklamsia

Dorong Pencegahan Stunting dari Hulu, BCA Salurkan Bantuan Alat Deteksi Dini Preeklamsia. (Dok. BCA)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di bawah payung Bakti BCA kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pencegahan stunting. Terbaru, Bakti BCA berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan deteksi dini preeklamsia pada Selasa (21/04/2026), di Gedung Prof. Sujudi, Kementerian Kesehatan. 

Preeklamsia merupakan gangguan pada kehamilan yang dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, yang keduanya menjadi faktor risiko terjadinya stunting pada anak.

Dalam kegiatan ini, Bakti BCA menyalurkan bantuan satu paket alat deteksi dini preeklamsia kepada Puskesmas Cisompet, Garut, Jawa Barat. Perangkat tersebut terdiri dari USG, patient monitor, tablet Android, serta aplikasi Cexup yang digunakan tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi risiko secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, Bakti BCA turut mengajak 31 ibu hamil yang berada di wilayah operasional Klinik Binaan Bakti BCA yaitu Klinik Bakti Medika Mangga Dua. Mereka berkesempatan secara langsung mendapatkan sosialisasi dan melakukan pengecekan deteksi dini preeklamsia sehingga risiko pada kehamilan dapat diidentifikasi lebih awal. Tak hanya itu, Bakti BCA bersama Klinik Bakti Medika juga menghadirkan layanan Mini Medical Check-Up (MCU) gratis bagi peserta, sebagai bagian dari upaya mendorong deteksi dini penyakit secara lebih luas.

Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengungkapkan kegiatan ini diharapkan bisa mendeteksi lebih awal risiko yang dimiliki para ibu hamil, salah satunya preeklamsia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mendorong adanya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tercatat tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara.

Widodo menyebutkan perlu adanya kolaborasi aktif dari berbagai pihak dalam mencapai target tersebut. Dalam hal ini, Widodo menegaskan BCA akan selalu mendukung untuk keberlanjutan hidup ibu dan anak dalam jangka panjang.

“Hari ini kami memberikan bantuan seperangkat alat deteksi dini preeklamsia, sebelumnya kami juga aktif dalam mendukung pencegahan stunting dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan bisa menurunkan Angka Kematian Ibu di Indonesia,” ujar Widodo.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menambahkan kegiatan bersama Kementerian Kesehatan ini merupakan wujud konsistensi Bakti BCA dalam mendukung pencegahan stunting. Sebelumnya, BCA sudah lebih dulu menjalankan program PASTI (Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia) dan program ‘Ayo Cegah Stunting’.

Hera menjelaskan BCA bersama organisasi filantropi dan perusahaan swasta lain juga turut mendukung Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga melalui program PASTI untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Program bersama ini berlangsung selama empat tahun, mulai 2023 hingga 2026 dengan total donasi senilai US$1 juta. Melalui beberapa program tersebut, 6.070 anak berusia di bawah dua tahun (baduta) telah menerima intervensi gizi selama periode 2023-2025.

“Pencegahan stunting perlu dimulai dari hulu, mulai dari remaja dan kesiapan keluarga, kesehatan ibu selama kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Kami berharap inisiatif dari BCA dapat memperkuat upaya pencegahan sejak awal kehamilan sekaligus meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan respons yang lebih cepat dan tepat,” tutup Hera. (Fajar)

Share:

Read More

PLN EPI Gandeng Green Marte Olah Sampah Jadi Energi Ketahanan Energi Berasal Dari Sirkular Ekonomi

PLN EPI Gandeng Green Marte Olah Sampah Jadi Energi Ketahanan Energi Berasal Dari Sirkular Ekonomi. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Green Marte International dalam pengembangan pengolahan sampah menjadi energi alternatif. Kolaborasi ini berlangsung di Jakarta dan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemanfaatan ekonomi sirkular berbasis limbah.

Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar dari limbah agro dan sampah nasional yang dapat dioptimalkan sebagai sumber energi alternatif.

"Saat ini serapan biomassa oleh PLN baru sekitar 2,5 juta ton per tahun atau setara 2,5% dari potensi yang ada. Padahal, limbah agro di Indonesia diperkirakan mencapai 80 juta ton per tahun, dengan sekitar 60 juta ton di antaranya belum termanfaatkan secara optimal. Jika digabungkan dengan sampah nasional, total potensi bahan baku energi alternatif bisa melampaui 100 juta ton per tahun. Ini potensi yang sangat besar, tapi belum dimanfaatkan". ujar Hokkop

Ia menegaskan bahwa pengembangan biomassa perlu didukung oleh model bisnis yang kuat agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai ekonomi.

"Pengembangan energi biomassa harus terintegrasi antara teknologi dan model bisnis yang feasible, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi sistem energi nasional," tambahnya.

PLN EPI menilai pengolahan limbah menjadi biomassa dan biochar dapat menjadi solusi ganda yakni mengurangi beban lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Melalui kerja sama ini, PLN EPI dan Green Marte akan mengembangkan pemanfaatan municipal waste dan limbah agro menjadi bahan bakar alternatif seperti biochar dan syngas.

Direktur Utama Green Marte International, Teddy Sujarwanto, menyampaikan bahwa pengolahan sampah menjadi energi merupakan solusi strategis yang tidak hanya menghadirkan sumber energi alternatif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan.

"Pemanfaatan sampah sebagai energi menghadirkan peluang besar karena ketersediaannya yang berkelanjutan, sekaligus menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan," ujarnya.

Salah satu fokus utama kolaborasi ini adalah pengembangan biochar sebagai substitusi batubara untuk mendukung program cofiring di PLTU. Melalui proses karbonisasi, biomassa diolah menjadi bahan bakar yang lebih stabil, memiliki nilai kalor tinggi, dan siap dimanfaatkan dalam sistem pembangkit.

Kerja sama ini juga mencakup pengembangan biomass hub, riset teknologi pengolahan limbah menjadi energi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kedua belah pihak.

PLN EPI menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal untuk menguji kesesuaian teknologi dan model bisnis sebelum masuk ke tahap implementasi lebih luas.

Perusahaan juga menargetkan transformasi peran dari sekadar penyedia energi menjadi integrator rantai pasok energi primer yang lebih bersih, sejalan dengan target net zero emission. (Burhan)

Share:

Read More

Ancaman Nyata Karhutla 2026, KLH/BPLH Bentuk Satgas untuk Perkuat Respons Dini

Ancaman Nyata Karhutla 2026, KLH/BPLH Bentuk Satgas untuk Perkuat Respons Dini. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan penguatan langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi peningkatan risiko karhutla seiring proyeksi musim kemarau dan potensi El Nino pada tahun ini.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pendekatan pengendalian karhutla harus berfokus pada pencegahan yang terstruktur dan terpadu. “Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan tanpa kompromi karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, lingkungan, dan masa depan bangsa,” tegasnya dalam Apel Siaga Pengendalian Karhutla Tahun 2026.

Data menunjukkan peningkatan signifikan kejadian karhutla pada awal tahun 2026, dengan jumlah titik panas mencapai 3.609 atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Luas kebakaran hingga Februari 2026 juga tercatat meningkat tajam, mencapai lebih dari 32 ribu hektare, dengan wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai daerah paling terdampak.

Menghadapi kondisi tersebut, KLH/BPLH menetapkan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026 yang terdiri dari tim pendamping, tim sekretariat, dan tim klarifikasi. Satgas ini bertugas memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta memastikan langkah pencegahan dan penanganan dilakukan secara cepat dan efektif hingga tingkat tapak.

Salah satu fungsi utama Satgas diarahkan untuk memperkuat early fire response melalui aktivasi posko pengendalian karhutla di daerah rawan hingga tingkat desa. Selain itu, kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pengendalian.

KLH/BPLH juga mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla, khususnya di wilayah gambut, melalui perbaikan tata kelola air, pembangunan sekat kanal, serta penyediaan sumber air seperti sumur bor dan embung. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, serta aparat TNI/Polri dan masyarakat.

BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang, dengan indikasi El Nino lemah hingga moderat. Kondisi ini diperkirakan meningkatkan potensi kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Riau dan Kalimantan Barat, sehingga kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini.

Menteri Hanif menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi penuh lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan risiko kebakaran.

Melalui pembentukan Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026, KLH/BPLH berharap upaya pencegahan dapat dilakukan lebih sistematis dan respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta perekonomian nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Menteri LH Resmikan Komando Polusi Asap Lintas Batas, Perkuat Diplomasi Lingkungan Indonesia

Menteri LH Resmikan Komando Polusi Asap Lintas Batas, Perkuat Diplomasi Lingkungan Indonesia. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, meresmikan Kantor Sekretariat ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC), tepatnya di Kantor KLH/BPLH, Jl. DI Panjatian Kav 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur. 

Peresmian ini menandai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kolaborasi regional ASEAN untuk mengatasi polusi asap lintas batas secara lebih terkoordinasi, cepat, dan efektif.

Menteri Hanif menegaskan bahwa kehadiran sekretariat ini bukan hanya simbol kelembagaan, melainkan wujud komitmen konkret Indonesia sebagai tuan rumah dalam mempercepat operasionalisasi pusat koordinasi kawasan.

“Ini adalah simbol tekad kolektif negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kawasan bebas asap melalui kerja sama yang lebih solid dan respons yang lebih cepat”, ucap Menteri Hanif.

ACC THPC dibentuk dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan dirancang sebagai pusat komando regional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak lintas negara. Melalui pusat komando ini, koordinasi antarnegara akan diperkuat, mulai dari pertukaran informasi hingga mobilisasi bantuan darurat saat terjadi kebakaran.

Secara strategis, ACC THPC memiliki tiga fungsi utama, yaitu pemantauan dan penilaian melalui penyediaan data real-time hotspot dan kualitas udara, koordinasi teknis antarnegara termasuk pertukaran tenaga ahli dan teknologi pemadaman, serta sistem peringatan dini untuk mencegah eskalasi kebakaran di musim kemarau.

Kehadiran Sekretariat ACC THPC di Jakarta, juga diharapkan mampu mengintegrasikan sistem data dan respons cepat antara lembaga nasional seperti BNPB, KLH/BPLH, Kementerian Kehutanan, serta mitra di negara anggota ASEAN. Integrasi ini menjadi krusial dalam memastikan penanganan karhutla dilakukan secara lintas batas dengan pendekatan yang lebih sinkron dan efektif.

Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menurunkan angka kebakaran melalui penguatan pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, serta restorasi ekosistem. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam isu pengendalian asap lintas batas.

Dengan operasionalisasi penuh ACC THPC, ASEAN diharapkan mampu secara signifikan menekan luas kebakaran, serta meminimalkan dampak kesehatan, lingkungan, dan kerugian ekonomi akibat polusi asap yang selama ini menjadi tantangan bersama kawasan. (Tedy)

Share:

Read More

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji

Pertamina Dukung Penegakan Hukum Penyalahgunaan BBM dan Elpiji. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji melalui sinergi bersama Aparat Penegak Hukum, salah satunya dengan Bareskrim Polri.

Dalam periode 7–20 April 2026, Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana praktik ilegal BBM dan LPG subsidi yang menimbulkan gangguan pasokan energi di masyarakat dan potensi kerugian negara mencapai Rp243 miliar. Sebelumnya, sepanjang periode 2025 hingga 2026, Bareskrim juga telah mengungkap rangkaian kasus serupa dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,26 triliun.

“Pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional. Namun, masih terdapat pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk keuntungan pribadi. Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 403.158 liter solar, 58.656 liter Pertalite, 13.346 tabung LPG, serta 161 unit kendaraan roda empat dan roda enam,” ujar Wakabareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin.

Ia menegaskan, penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi berdampak langsung pada berkurangnya hak masyarakat yang berhak, merugikan negara, serta berpotensi mengganggu stabilitas distribusi energi nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.

Sementara itu, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, menyampaikan bahwa terdapat 330 orang tersangka dari 223 laporan dengan 223 TKP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Modus operandi yang dilakukan antara lain penimbunan, pemindahan, pengoplosan, modifikasi tabung, manipulasi dokumen angkutan, hingga penjualan kembali dengan harga industri. 

“Disparitas harga menjadi salah satu faktor pendorong praktik ilegal tersebut. Dengan pengawasan yang semakin diperkuat, potensi penyalahgunaan diharapkan dapat ditekan,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa Pertamina terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya menjaga distribusi dan pasokan energi, serta memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi sesuai peruntukan.

“Upaya bersama ini penting untuk menjaga ketersediaan energi nasional. Pertamina terus memastikan distribusi BBM dan Elpiji subsidi berjalan optimal, tepat sasaran, dan dapat diakses masyarakat secara adil. Kami juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi,” ujar Baron.

Untuk mendukung hal tersebut, Pertamina melakukan pengawasan pasokan secara ketat melalui Pertamina Digital Hub, yaitu sistem monitoring dan pengendalian terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga distribusi BBM dan LPG dapat terus terjaga dan lancar di seluruh wilayah.

Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui penindakan dan pembinaan kepada lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Pertamina melalui Subholding Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembinaan terhadap 136 SPBU dan 237 agen LPG. (Fathi)

Share:

Read More

Aksesi OECD Jadi Langkah Strategis Indonesia Perkuat Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi

Aksesi OECD Jadi Langkah Strategis Indonesia Perkuat Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketidakpastian global yang semakin meningkat, ditandai oleh dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok energi dan pangan, serta percepatan transformasi digital, mendorong perekonomian dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan unpredictable. Kondisi tersebut tentu berdampak signifikan terhadap stabilitas energi global, rantai pasok pupuk, hingga ketersediaan pangan, sehingga memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan terukur dari setiap negara.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang responsif dalam menghadapi ketidakpastian global, dengan memperkuat ketahanan energi melalui strategi diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada kawasan tertentu. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan energi dari berbagai negara, seperti Nigeria, Gabon, dan berbagai negara alternatif lainnya, guna memastikan keamanan pasokan energi nasional.

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/04).

Di sisi hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta bauran energi yang beragam turut menjaga stabilitas harga, sehingga fluktuasi harga komoditas global tidak secara langsung berdampak pada masyarakat.

Selain sektor energi, penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Indonesia bahkan mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara. Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat.

Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045. Hal ini didukung oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global. Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu strategis nasional dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 juga dilakukan Pemerintah melalui upaya aksesi Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang juga sekaligus menjadi langkah percepatan transformasi menuju negara maju.

Penyelarasan dengan standar OECD diharapkan dapat memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar selaras dengan praktik terbaik internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, serta kepercayaan investor. Upaya tersebut juga akan mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, hingga memperkuat kolaborasi teknologi.

“Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah mencapai kemajuan yang signifikan. Usai dilakukan penyerahan Memorandum Awal, Indonesia kini memasuki fase peninjauan teknis yang merupakan tahap intensif dan membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang kuat, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.

Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah guna mendukung implementasi reformasi prioritas.

Lebih lanjut, aksesi Indonesia ke OECD tersebut merupakan upaya nasional yang melibatkan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya yang langsung terhadap lanskap dunia usaha di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong berbagai inisiatif strategis guna memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses aksesi tersebut.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi OECD. Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampakan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam proses persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway, antara lain dengan memberikan penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni British Ambassador to Indonesia and Timor Leste, Chairman of Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), Head of OECD Jakarta Office, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian. (Rizal)

Share:

Read More

Menko Airlangga Dukung Percepatan Kesiapan PLTN dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026

Menko Airlangga Dukung Percepatan Kesiapan PLTN dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketahanan energi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, Pemerintah terus mendorong diversifikasi bauran energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Upaya ini juga mencakup pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baseload yang andal dan rendah emisi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Keluarga Alumni Teknik Gadjah Mada (KATGAMA) di Jakarta, Rabu (22/04).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum ini sebagai bagian dari respons terhadap tantangan ketahanan energi nasional sekaligus mendukung komitmen menuju net zero emission. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara Pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci dalam mempercepat kesiapan tersebut.

Menko Airlangga menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040. Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.

Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.

Di sisi lain, Pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T. Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” pungkas Menko Airlangga. (Rizal)

Share:

Read More

Indonesia Terus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan

Indonesia Terus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, disiplin fiskal, serta pelibatan aktif sektor swasta. Hal ini disampaikannya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (22/04).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen sebagai bagian dari agenda jangka panjang. Untuk mencapai target ini, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta menjadi faktor kunci. Sektor swasta, yang menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional, akan terus didorong melalui kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha. 

“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu.

Selain itu, meski saat ini berada pada ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali. Defisit APBN yang terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang sekitar 40 persen menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel.

Penerimaan negara khususnya dari pajak dan bea cukai juga terus ditingkatkan. Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama Tahun 2026. Di samping itu, dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk meredam gejolak harga energi global.  

“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” tandas Menkeu.

Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar yang akan diprioritaskan. APBN diposisikan sebagai katalisator guna menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran dan kerja sama pemerintah dengan swasta.

“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10 persen dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti PT SMI,” pungkas Menkeu. (Isna)

Share:

Read More

Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026–2031 Resmi Dibuka

Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026–2031 Resmi Dibuka. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengumumkan pembukaan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan tahun 2026–2031.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026-2031 Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pembentukan Dewan Pengawas LPP RRI merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola LPP RRI yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan arah kebijakan, pengawasan kinerja, serta menjaga integritas dan independensi LPP RRI sebagai media publik," jelasnya di Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Panitia Seleksi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital telah menerbitkan pengumuman resmi terkait proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Tahun 2026–2031.

Proses pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2026.

Masyarakat yang memenuhi persyaratan dipersilakan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti tahapan seleksi secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Seluruh informasi terkait persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi seleksi di sini.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ini guna menghasilkan figur Dewan Pengawas yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat dalam memajukan LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan berkualitas," katanya.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, pengumuman dan seluruh tahapan seleksi akan dipublikasikan secara luas melalui laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

Dokumen Pengumuman Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2026-2031 dapat diunduh pada tautan ini. (Evi)

Share:

Read More

Kemenperin ungkap Industri Agro Tetap Tangguh Hadapi Dinamika Global

Kemenperin ungkap Industri Agro Tetap Tangguh Hadapi Dinamika Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa industri agro nasional, khususnya sektor makanan dan minuman, tetap mampu menjaga keberlanjutan produksi di tengah dinamika global yang memengaruhi harga bahan baku plastik. Pemerintah terus mendorong pengembangan bahan kemasan alternatif guna memperkuat daya saing industri nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku kemasan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum untuk memacu industri kemasan dalam negeri yang ramah lingkungan, berdaya saing, dan kompetitif.

“Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang banyak memanfaatkan produk plastik untuk berbagai kebutuhan kemasan. Situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini menjadi peluang untuk memacu peningkatan efisiensi sekaligus mempercepat inovasi kemasan alternatif yang lebih berkelanjutan,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menambahkan, pelaku industri telah mulai melakukan diversifikasi material kemasan dengan memanfaatkan kertas, kaca, logam, serta bahan plastik hasil daur ulang seperti recycled PET (rPET).

Khusus kemasan berbahan dasar kertas, Kemenperin menilai industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan. Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai USD 8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

“Potensi pengembangan kemasan berbasis kertas sangat besar, terutama untuk kebutuhan ritel, industri mamin, e-commerce, dan logistik. Saat ini kita juga fokus dalam pengembangan aseptic packaging yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok dingin (cold chain). Ke depan, inovasi seperti barrier paper, paper bottle, nano-cellulose coating dan active paper packaging perlu terus diperkuat melalui riset dan investasi,” kata Putu.

Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga memacu pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah memulai produksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging. Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri ini karena merupakan salah satu produsen utama ubi kayu dan rumput laut dunia.

“Saat ini sudah ada beberapa pelaku usaha bioplastik berbahan baku ubi kayu dan rumput laut. Berdasarkan data SIINas, total kapasitas industri bioplastik berbahan baku ubi kayu sebesar 8 ribu ton per tahun, sedangkan total kapasitas industri bioplastik berbahan baku rumput laut sebesar 28 ton per tahun,” ungkap Putu.

Sebagai penutup, Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan global dan memfokuskan kebijakan pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional melalui diversifikasi bahan baku, penguatan sektor hulu, dan pengembangan diversifikasi produk kemasan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan industri agro Indonesia menghadapi gejolak eksternal. (Siti)

Share:

Read More

Perkuat Peran Early Adopter, Industri Kendaraan Listrik Nasional Kian Kokoh

Perkuat Peran Early Adopter, Industri Kendaraan Listrik Nasional Kian Kokoh. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus menunjukkan komitmennya dalam memacu percepatan transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), salah satunya melalui penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional. Langkah ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan optimisme terhadap kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

“Pemerintah serius membangun industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh. Kami tidak hanya mendorong sisi produksi, tetapi juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai early adopter bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/4).

Berdasarkan data Kemenperin, pasar industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan tingkat Compound Annual Growth Rate (CAGR) lebih dari 140 persen dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pangsa pasar kendaraan berbasis listrik juga terus meningkat. Pada tahun 2025, market share kendaraan listrik telah mencapai 21,71 persen, yang terdiri dari Battery Electric Vehicle (BEV) sebesar 12,93 persen, Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebesar 8,13 persen, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebesar 0,65 persen. Dari sisi produksi, kontribusi kendaraan berbasis listrik terhadap total produksi nasional juga menunjukkan tren positif, dengan capaian sebesar 11,1 persen pada tahun 2025.

Capaian tersebut akan terus meningkat pada tahun 2026 seiring mulai beroperasinya sejumlah pabrikan baru yang mengikuti program insentif kendaraan listrik dalam kondisi Completely Built Up (CBU). Hal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi sekaligus memperluas pilihan kendaraan listrik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, penguatan industri kendaraan listrik nasional juga didukung oleh ekosistem yang semakin terintegrasi, mulai dari industri hulu hingga hilir. Indonesia telah memiliki rantai pasok baterai kendaraan listrik yang mencakup proses refinery, produksi sel baterai, hingga pengolahan ulang (recycling). Kondisi ini menjadi keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki banyak negara lain.

“Pemerintah juga terus memperkuat regulasi guna memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri sekaligus mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta pun menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan industri ini,” kata Menperin.

Sejumlah produsen global dan nasional telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, di antaranya Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, SGMW Motors Indonesia, serta Industri Baterai Indonesia. Kehadiran para pelaku industri ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan perusahaan untuk memproduksi mobil listrik nasional sebagai bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik. Langkah ini diharapkan dapat memperluas segmen pasar sekaligus mempercepat terwujudnya target produksi massal kendaraan listrik nasional yang ditargetkan hadir pada 2028.

Dengan fondasi industri yang semakin kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, Indonesia diyakini mampu menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global sekaligus mendorong terciptanya ekonomi hijau yang berkelanjutan. (Siti)

Share:

Read More

Kasum TNI Terima Apresiasi dari Pemerintah New Zealand

Kasum TNI Terima Apresiasi dari Pemerintah New Zealand. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Richard Tampubolon melaksanakan pertemuan dengan The Ambasador of New Zealand to Indonesia Y.M. Phillip Nathan Taula, bertempat di Kediaman Duta Besar New Zealand, Jakarta, Senin (20/04/2026).

Undangan kehormatan kepada Kasum TNI tersebut, sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Selandia Baru atas peran TNI dalam pembebasan pilot Selandia Baru yang ditahan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) beberapa waktu lalu.

Selain itu, membahas juga mengenai rencana meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, khususnya antara TNI dan militer New Zealand guna memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan. Pertemuan ini merupakan momentum positif dan mempertegas komitmen TNI dalam mempererat diplomasi militer dengan negara sahabat.

Kegiatan berlangsung hangat dengan berbagi pengalaman secara personal dan diakhiri saling bertukar cenderamata. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Asisten Intelijen Panglima TNI, dan Wakil Kepala Pusat Kerja Sama Internasional TNI, serta beberapa staf terkait. (Rizal)

Share:

Read More

Apel Gelar Latopslagab 2026 Di Koarmada II, Gelorakan Semangat Tempur Jalasena

Apel Gelar Latopslagab 2026 Di Koarmada II, Gelorakan Semangat Tempur Jalasena. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Apel Gelar Latihan Operasi Laut Gabungan (Latopslagab) TA 2026 yang digelar di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya, Senin (20/4), berlangsung penuh semangat dan menjadi momentum penting dalam menggelorakan jiwa tempur prajurit Jalasena.

Kegiatan ini dipimpin oleh Pangkoarmada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., selaku Pangkogaslagab, mewakili Pangkoarmada RI Laksdya TNI Dr. Denih Hendrata selaku Direktur Latihan.

Sejumlah unsur kekuatan TNI Angkatan Laut terlibat dalam Apel Gelar Latopslagab 2026, diantaranya para prajurit dari KRI Unsur Tugas Penembak, KRI Unsur Tugas Pengamanan, serta Unsur Tugas Bantuan dan Pesawat Udara serta Helikopter. Selain itu juga terlibat Unsur Tugas Khusus yang terdiri dari para pasukan Koppeba, Kopaska, Puspenerbal, dan juga Tim Diskes jajaran Kaormada RI.

Dalam apel gelar tersebut, Pangkoarmada II didampingi Pangkoarmada III Laksda TNI Dato Rusman selaku Peninjau, melaksanakan peninjauan langsung terhadap kesiapan personel, alutsista, dan materiil yang akan mendukung jalannya Latopslagab TA 2026. Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh unsur berada dalam kondisi optimal serta siap digunakan. Adapun objek peninjauan yakni kendaraan taktis milik Koppeba dan Kopaska, UAV serta drone Puspenerbal, juga ROV dan ambulance.

Sementara itu dalam amanat tertulisnya, Pangkoarmada RI menyampaikan bahwa kehadiran prajurit Koarmada RI dalam setiap penugasan merupakan bukti nyata kesiapan TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas nasional. Tidak hanya di laut, tetapi juga dalam mendukung pengamanan wilayah strategis negara secara menyeluruh.

Lebih lanjut ditekankan oleh Pangkoarmada RI bahwa pelaksanaan Latopslagab harus dilakukan dengan serius, terukur, dan dilaksanakan layaknya operasi tempur sesungguhnya. Setiap prajurit dituntut menanamkan mental juang yang tinggi, dengan prinsip bahwa keberhasilan misi menjadi prioritas utama dalam menghadapi setiap dinamika ancaman.

Usai pelaksanaan apel gelar, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilaksanakan di Lounge Majapahit sebagai wujud doa dan harapaan untuk kelancaran pelaksanaan Latopslagab TA 2026, sekaligus mempererat kebersamaan dan soliditas antar unsur yang terlibat dalam latihan. Diharapkan, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut. (Rizal)

Share:

Read More

Sebanyak 25 Petugas Lapas Ambon Terima Kenaikan Pangkat

Sebanyak 25 Petugas Lapas Ambon Terima Kenaikan Pangkat. (Dok. Ditjenpas)

Ambon, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon gelar penyematan tanda kenaikan pangkat kepada 25 petugas, Rabu (22/04). Dari jumlah tersebut, 23 petugas naik pangkat menjadi Pengatur (II/c), sementara dua petugas lainnya memperoleh kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b).

Pada kesempatan ini, Kepala Lapas Ambon, Hendra Budiman, secara langsung menyematkan tanda pangkat sekaligus menyerahkan Surat Keputusan kenaikan pangkat kepada para petugas. Ia menekankan kenaikan pangkat bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka. Pencapaian ini adalah hasil nyata dari komitmen dan tanggung jawab yang dijalankan sehari-hari.

“Kenaikan pangkat adalah bonus dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap usaha dan pengabdian yang tulus pasti akan mendapat apresiasi,” ujar Hendra.

Salah satu petugas yang menerima kenaikan pangkat, Rizka Asmarita, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Ia menyampaikan pencapaian ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

“Semoga ke depan kami terus meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik bagi Lapas Ambon,” harap Rizka.

Kegiatan ini menjadi momentum penting yang tidak hanya menambah semangat para petugas, tetapi juga memperkuat komitmen Lapas Ambon dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan dengan penuh integritas dan profesionalisme. (Remond)

Share:

Read More

Perangi Halinar, Lapas Tabanan Teguhkan Integritas lewat Komitmen Bersama

Perangi Halinar, Lapas Tabanan Teguhkan Integritas lewat Komitmen Bersama. (Dok. Ditjenpas)

Bali, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan ikrarkan zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar) sebagai langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Kegiatan ini digelar di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Rabu (22/4).

Kepala Lapas Tabanan, Prawira Hadiwidjojo, menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mengimplementasikan ikrar yang telah diucapkan.

“Kami berkomitmen penuh menjalankan zero halinar tanpa pengecualian. Tidak ada ruang bagi pelanggaran karena ini menyangkut kepercayaan publik dan marwah institusi,” tegasnya.

Sebelumnya, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Decky Nurmansyah, dan diikuti seluruh jajaran Pemasyarakatan se-Bali. Momentum ini menjadi pengingat komitmen pemberantasan halinar harus diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Decky menegaskan pemberantasan halinar tidak cukup hanya dengan komitmen, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan tanpa kompromi.

“Zero halinar bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang harus dijaga bersama. Setiap petugas harus berani menolak dan melawan segala bentuk pelanggaran karena integritas adalah kunci utama dalam menciptakan Pemasyarakatan yang bersih dan dipercaya,” tegasnya.

Melalui ikrar ini, Lapas Tabanan menegaskan tekad untuk terus menjaga integritas serta konsisten mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih, tertib, dan bebas dari halinar sebagai pelayanan yang profesional dan akuntabel. (Remond)

Share:

Read More

Google Antarkan Surat Kepatuhan Patuhi PP TUNAS, Akun Youtube di Bawah 16 Tahun Mulai Dibatasi Hari ini

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan keterangan kepada awak media dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia memastikan YouTube resmi menerapkan batas usia minimum 16 tahun bagi pengguna di Indonesia.

Kebijakan ini menyusul komitmen kepatuhan Google terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan komitmen tersebut ditandai dengan Google mengantarkan secara langsung surat kepatuhan terhadap PP TUNAS kepada Kemkomdigi.

“Pada hari ini pemerintah mengapresiasi karena YouTube telah mengantarkan surat kepatuhan. Surat kepatuhannya sudah diserahkan langsung secara resmi,” ujar Meutya Hafid dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Ia menegaskan perubahan sudah mulai terlihat di platform, termasuk penegasan batas usia minimum dalam kebijakan komunitas.

“Kalau hari ini diperiksa sudah disebutkan bahwa di bawah 16 tahun. Jadi sudah firm bahwa tidak boleh di 16 tahun ke bawah,” tegasnya.

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan yang menyasar anak dan remaja.

“YouTube juga sudah memberikan rencana untuk deaktivasi akun-akun dan juga akan mengeliminir ke depannya iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja,” kata Meutya.

Pemerintah menegaskan implementasi kebijakan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, sambil memastikan kepatuhan berjalan nyata di lapangan.

“Ini dilakukan bertahap. Jadi kalau ada yang sudah terdampak dan ada yang belum, itu memang karena prosesnya berjalan,” ujarnya.

Dengan langkah ini, pemerintah mencatat tujuh platform digital global telah menyatakan kepatuhannya, diantaranya X, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, Bigo Live.

Tinggal satu platform Roblox, masih dalam proses komunikasi.

“Kami melihat delapan platform ini sebagai role model. Jika mau, pasti bisa,” tegas Meutya.

Pemerintah juga meminta seluruh platform segera menyampaikan evaluasi mandiri dalam batas waktu tiga bulan sejak aturan berlaku.

“Kami mengingatkan agar seluruh platform memberikan self assessment dalam waktu tiga bulan yang akan berakhir di bulan Juni,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Pasifik Danny Ardianto menegaskan komitmen perusahaan untuk mengikuti regulasi Indonesia dan menjaga keamanan pengguna muda.

“Kami sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendukung pelindungan untuk anak dan remaja di Indonesia,” ujarnya.

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan yang menyasar anak dan remaja.

“Sudah memberikan rencana untuk deaktivasi akun-akun dan juga akan mengeliminir ke depannya iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja,” ujar Danny Ardianto.

Pemerintah Indonesia melalui PP TUNAS menetapkan batas usia minimum 16 tahun untuk memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi.

YouTube menyatakan akan mematuhi aturan ini dan sedang menyesuaikan sistemnya sambil berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dampaknya, pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia berpotensi kehilangan akses ke akun mereka dalam masa transisi beberapa bulan ke depan.

Sebagai langkah antisipasi, pengguna diminta mengamankan data melalui layanan ekspor seperti Google Takeout atau menghapus konten secara permanen jika diperlukan.

Meski akses akun dapat dinonaktifkan sementara, data dan konten tetap akan tersedia dan bisa diakses kembali setelah pengguna mencapai usia 16 tahun. (Muh)

Share:

Read More