Komisi III Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Penyadapan Ilegal

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat ditemui oleh Parlementaria dan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik penyadapan ilegal. Urgensi pengaturan tersebut dinilai semakin relevan seiring munculnya berbagai persoalan terkait dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi warga negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pembahasan mengenai RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi III sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, pada periode lalu, Komisi III telah melakukan sejumlah kegiatan pendalaman, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara-negara lain untuk memperoleh gambaran mengenai praktik dan mekanisme pengaturan penyadapan.

“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan semakin mendesak seiring berkembangnya persoalan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya adanya dugaan makar yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian. Ia menilai, masyarakat kini semakin menyadari adanya potensi ancaman terhadap privasi dan keamanan komunikasi akibat aktivitas penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebagai langkah awal, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Rapat tersebut secara khusus mengagendakan pendengaran masukan terkait RUU tentang Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.

Habiburokhman menjelaskan, Komisi III tidak hanya akan meminta masukan dari Polri. Pihaknya juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalangan akademisi, guna memperoleh pandangan yang komprehensif dalam penyusunan RUU tersebut.

“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.

Melalui serangkaian pertemuan tersebut, Komisi III berharap penyusunan RUU Penyadapan dapat mengakomodasi kebutuhan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sekaligus memastikan adanya batasan kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat. (Ros)
Share:

Komisi XI Uji Empat Calon KAP, Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2026

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap empat calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2026. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan satu KAP yang akan ditunjuk DPR RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan, calon KAP yang mengikuti seleksi berasal dari usulan Menteri Keuangan dan Ketua BPK RI, yang mana masing-masing instansi sebelumnya mengajukan tiga nama calon melalui surat resmi. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Usulan Menteri Keuangan tertuang dalam surat Nomor S-662/MK.06/2026 tertanggal 23 September 2026, yang memuat tiga nama, yakni KAP Fridolinus Peno, KAP Gideon Adi dan Rekan, serta KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan.

Sementara itu, usulan Ketua BPK RI disampaikan melalui surat Nomor 115/B/S/Ketua/KU.04.04/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026. Tiga KAP yang diusulkan yakni KAP Syarief, Wibawa dan Rekan, KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan, serta KAP Fridolinus Peno dan Rekan.

Dari enam usulan tersebut, terdapat satu nama KAP yang diajukan oleh kedua instansi sehingga jumlah kandidat menjadi lima. Namun, KAP Gideon Adi dan Rekan kemudian menyatakan mengundurkan diri. Dengan demikian, empat KAP mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Ada satu KAP yang mengundurkan diri, yaitu KAP Gideon Adi dan Rekan, sehingga *fit and proper test* hari ini hanya diagendakan untuk empat KAP,” jelas Misbakhun.

Keempat calon KAP tersebut mengikuti pengujian secara bergiliran, yakni KAP Fridolinus Peno, KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan, KAP Syarief, Wibawa dan Rekan, serta KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan.

Untuk menjaga objektivitas seleksi, Komisi XI menerapkan mekanisme pengujian secara individual. Setiap kandidat memperoleh waktu maksimal 30 menit, terdiri atas 10 menit pemaparan makalah dan 20 menit sesi pendalaman atau tanya jawab bersama anggota Komisi XI.

Menutup pernyataan, Misbakhun menegaskan, penentuan KAP terpilih tidak langsung diumumkan pada hari pelaksanaan uji kelayakan. Keputusan akan diambil melalui rapat internal Komisi XI setelah seluruh kandidat menyelesaikan tahapan pengujian.

"Keputusan penentuan KAP akan diambil setelah uji kelayakan dan kepatutan ini melalui rapat internal di Komisi XI. KAP yang terpilih nantinya akan diberitahukan secara resmi melalui mekanisme di Sekretariat Komisi XI," pungkas politisi Fraksi Partai Golkar. (Ros)
Share:

Kemenpora Perkuat Kompetensi Pelatih Angkat Besi Lewat Pelatihan Level II Nasional

Kemenpora Perkuat Kompetensi Pelatih Angkat Besi Lewat Pelatihan Level II Nasional. (Dok. Kemenpora)

Banten, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, menggelar Pelatihan Pelatih Angkat Besi Level II Nasional di Serpong, Banten pada 10–14 November 2026. Kegiatan ini diikuti 30 peserta dengan menghadirkan Joko Hanggono dan Prof. Dikdik Zafar Sidik, Fergunan Tarigan, Luki Afari dan Anastasia sebagai narasumber.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan peserta dalam bidang kepelatihan angkat besi. Materi yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para pelatih dalam menerapkan metode pembinaan yang lebih terarah dan berkualitas.

Perwakilan Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leny Kurnia, mengatakan peningkatan kualitas pelatih memiliki peran penting dalam mendukung proses pembinaan atlet.

“Kami terus mendorong agar ke depannya semakin banyak pelatih yang mampu melahirkan atlet-atlet baru berprestasi,” ujar Leny.

Ia juga mengingatkan peserta agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan penugasan yang diberikan, hingga lulus dan memperoleh sertifikat.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan ikuti pelatihan maupun penugasan yang diberikan pasca pembelajaran, hingga lulus agar mendapatkan sertifikat pelatih. Nantinya, ini dapat menjadi nilai tambah dan bekal untuk meningkatkan jenjang kepelatihan ke Level I, dan lanjut ke Level Internasional” tambahnya.

Melalui pelatihan ini, Kemenpora berharap para peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam proses pembinaan atlet di daerah masing-masing. Peningkatan kapasitas pelatih diharapkan dapat memperkuat fondasi pembinaan angkat besi nasional dan mendukung pencapaian prestasi olahraga Indonesia. (Deni)
Share:

Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706

Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706. (Dok. Pemprov Sulsel)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa dengan tema “Bangkit Bersama untuk Semua” di Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Senin (16/11/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sekda Provinsi Sulsel Andi Winarno Eka Putra, unsur Forkopimda Sulsel, unsur Forkopimda Gowa serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat sinergi pembangunan bersama Pemerintah Kabupaten Gowa, melalui dukungan anggaran dan berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah bantuan keuangan (BK) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp8 miliar untuk Kabupaten Gowa.

Selain bantuan keuangan, Pemprov Sulsel juga mengalokasikan anggaran pembangunan melalui program Multi Years Project (MYP), mencakup sektor jalan, irigasi, dan kesehatan.

Untuk sektor infrastruktur jalan, dialokasikan anggaran sebesar Rp260,95 miliar untuk penanganan sejumlah ruas strategis, di antaranya Burung-Burung–Bili-Bili, Jalan Tun Abdul Razak, Jalan H.M. Yasin Limpo, Sungguminasa–Malino, Malino–Batas Sinjai, Panciro–Batas Kota Makassar, Pallangga–Salekoa–Batas Takalar, Sapaya–Malino, serta Batas Kabupaten Gowa–Barombong–Batas Takalar.

Sementara itu, pada sektor irigasi, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp5,21 miliar untuk rehabilitasi Daerah Irigasi Bili-Bili melalui Paket 1.

Adapun di sektor kesehatan, pembangunan Rumah Sakit Regional Gowa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp163 miliar untuk pembangunan fisik rumah sakit.

“Total-total sudah ada sekitar kurang lebih Rp700 miliar anggaran Pemprov Sulsel yang masuk ke Kabupaten Gowa,” ujar Gubernur.

Ia berharap pembangunan Rumah Sakit Regional Gowa dapat menjadi penguatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses rujukan dari puskesmas ke rumah sakit.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu perhatian penting yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

“Saya berharap semua puskesmas bisa terhubung dengan Rumah Sakit Regional. Kita harus memperkuat pelayanan kesehatan, terutama karena angka kematian ibu dan anak masih menjadi perhatian di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Gubernur juga menyampaikan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mamminasata. Saat ini, program tersebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 22 ribu masyarakat dan ditargetkan meningkat hingga 80 ribu penerima manfaat.Pengembangan jaringan SPAM Mamminasata tersebut ditargetkan rampung pada 2027–2028.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Sulsel juga menyalurkan berbagai bantuan lainnya kepada Kabupaten Gowa.

Di sektor pertanian, diberikan bantuan benih padi sebanyak 32 ribu kilogram senilai Rp474,5 juta. Kemudian bantuan stimulan perumahan untuk 65 unit rumah pada tahun anggaran 2026, penanganan jalan umum senilai Rp150 juta, satu unit sumur bor senilai Rp54 juta, serta buffer stock logistik penanganan bencana senilai Rp141 juta.

Pemprov Sulsel juga memberikan hibah rumah ibadah untuk 18 masjid dengan total anggaran Rp955 juta.

Dukungan terhadap pengembangan UMKM turut diberikan melalui bantuan kemasan dan peralatan senilai Rp165 juta, berupa mesin jahit portabel, mesin penyegel plastik, mesin pengolah atau pengemas produk, mesin kopi, mesin pendingin, mesin jahit dan obras, oven gas, serta gerobak dorong.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah membutuhkan konektivitas dan koordinasi yang kuat, baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi maupun dengan pemerintah pusat.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah untuk mengesampingkan perbedaan serta menyatukan langkah dalam membangun daerah.

“Kita membangun Gowa, kita besarkan kebersamaan. Ciri daerah yang berkembang pesat adalah memiliki tujuan dan cita-cita. Kita rangkul semua, kita kesampingkan perbedaan. Saatnya kita bangkit membangun untuk semua,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan Pemprov Sulsel terhadap Kabupaten Gowa akan terus diperkuat, terutama untuk program-program prioritas yang mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Isna)
Share:

Gubernur Khofifah Tinjau Pembangunan Pabrik PT SAI, Investasi Rp18 Triliun Capai 50 Persen

Gubernur Khofifah Tinjau Pembangunan Pabrik PT SAI, Investasi Rp18 Triliun Capai 50 Persen. (Dok. Pemprov Jatim)

Surabaya, WaraWiri.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau proyek pembangunan pabrik PT Surabaya Aluminium Industry (SAI) di kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Senin (16/11/2026). Hingga saat ini, progres pembangunan pabrik yang menelan investasi sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp18 triliun tersebut telah mencapai 50 persen.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan sekaligus memastikan tahapan investasi berjalan sesuai rencana. Kedatangan Gubernur Khofifah disambut President Director PT SAI Gavin Cao, Komisaris PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Indra Nur Fauzi, Direktur Utama PT SIER Alif Abadi, serta Direktur Operasi PT SIER Yohanes Deddy Setiawan.

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur Dyah Wahyu Ermawati.

Gubernur Khofifah mengatakan, investasi PT SAI senilai Rp18 triliun merupakan bentuk kepercayaan besar investor terhadap iklim investasi di Jawa Timur. Karena itu, Pemprov Jatim berkomitmen memberikan dukungan dan fasilitasi agar seluruh tahapan pembangunan hingga operasional pabrik berjalan lancar. “Ini merupakan sebuah kepercayaan bagi Jawa Timur. Kami tentu akan memberikan dukungan terhadap berbagai hal yang menjadi bagian dari percepatan pembangunan konstruksi hingga persiapan produksi pertama yang direncanakan pada pertengahan 2027,” ujar Khofifah.

Menurutnya, keseriusan investor dalam merealisasikan investasi harus diimbangi dengan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam memberikan kemudahan dan fasilitasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, pembangunan pabrik hingga tahap produksi dapat berjalan sesuai target.

Selain memastikan kelancaran pembangunan, Khofifah juga menyoroti potensi penyerapan tenaga kerja dari keberadaan pabrik tersebut. Untuk itu, ia sengaja mengajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Disnakertrans Jatim guna membahas pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), khususnya dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami sengaja mengajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan karena sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai kebutuhan tenaga kerja yang bisa direkrut dari lulusan SMK. Nantinya, kedua dinas ini akan melakukan pemetaan agar ketika proses rekrutmen dimulai, tersedia referensi calon tenaga kerja yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan serta keterampilan yang diperlukan PT SAI,” jelasnya.

Khofifah berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga PT SAI dapat segera memasuki tahap operasional dan merealisasikan produksi perdana pada pertengahan 2027.

Sementara itu, Direktur Utama PT SIER Alif Abadi mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PT SAI di kawasan industri PIER. Dukungan tersebut mencakup penyediaan kawasan industri, infrastruktur, hingga fasilitas penunjang kebutuhan operasional perusahaan.

Salah satu fasilitas yang tengah disiapkan SIER adalah pembangunan dormitory atau asrama karyawan dengan kapasitas 300 kamar. Selain itu, SIER juga akan berkolaborasi dengan Disnakertrans Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan sesuai kompetensi yang dibutuhkan PT SAI.

“Salah satu dukungan yang tengah kami siapkan adalah pembangunan dormitory dengan kapasitas 300 kamar untuk karyawan. Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan Disnakertrans Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan PT SAI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan,” ujar Alif.

Ia menambahkan, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen SIER sebagai anggota Holding Kawasan Industri Indonesia dalam membangun ekosistem kawasan industri yang terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran investasi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor industri di Jawa Timur. (Slamet)
Share:

Tata Kelola Karbon Berbuah Nyata, Indonesia dan Norwegia Sepakati Pengurangan Emisi hingga 12 Juta Ton

Tata Kelola Karbon Berbuah Nyata, Indonesia dan Norwegia Sepakati Pengurangan Emisi hingga 12 Juta Ton. (Dok. Kemen LH)

Turkey, WaraWiri.net - Konsistensi penguatan tata kelola nilai ekonomi karbon di Indonesia kembali membuahkan hasil konkret di kancah global. Di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) selaku pengelola (trustee) Norwegian Article 6 Climate Action Fund secara resmi menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pada 11 November 2026.

Penandatanganan perjanjian strategis ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, serta Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland. Kesepakatan ini menargetkan pencapaian pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO2e melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai.

Pencapaian ini merupakan wujud nyata implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris melalui skema Generation-Based Incentive (GBI). Proses ini melewati perjalanan panjang selama kurang lebih satu tahun—berawal dari penyampaian Expression of Interest hingga penguatan kerangka regulasi dan pembahasan teknis yang dikawal ketat oleh pemerintah.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa kepercayaan mitra internasional diperoleh berkat komitmen Indonesia dalam membangun transparansi sistem.

“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas aksi mitigasi, yang tercermin melalui kejelasan hasil penurunan emisi, proses verifikasi, dan pencatatannya,” ujar Menteri Jumhur.

Pengawalan Regulasi dan Perluasan Investasi Lintas Sektor

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MOPA, KLH/BPLH terus mengawal penyelesaian pengaturan teknis, proses otorisasi, pencatatan Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), serta penyusunan GBI Programme Rulebook. Seluruh tahapan ini dijalankan sesuai kewenangan institusional guna memastikan akuntabilitas penuh yang sejalan dengan kerangka kerja nasional.

Selain kerja sama bilateral dengan Norwegia, rangkaian forum di Paviliun Indonesia turut mencatatkan berbagai kesepakatan investasi hijau lintas sektor yang masif:
  • Pengembangan Ekosistem Biometana: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Unilever Indonesia Tbk sepakat bekerja sama mengembangkan energi biometana berbasis limbah organik, termasuk limbah cair kelapa sawit (POME) dan jerami untuk penyediaan bahan bakar rendah karbon di sektor industri;
  • Mobilisasi Pembiayaan Hijau PLN: PLN memaparkan portofolio mobilisasi pembiayaan hijau senilai USD 2,94 miliar guna mendukung transisi energi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Angka tersebut mencakup komitmen pendanaan sebesar USD 1,1 miliar melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang melibatkan Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), KfW, AFD, JICA, dan Export Finance Australia;
  • Proyek Pembangkit Energi Terbarukan: Sebanyak enam Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) dan dua Letter of Intent (LoI) disepakati untuk menggarap proyek energi terbarukan berkapasitas gabungan sekitar 330 MW yang mencakup sektor hidro, surya, dan angin; dan
  • Riset Transparansi Energi Hijau: PLN dan World Resources Institute (WRI) menandatangani amendemen ketiga nota kesepahaman terkait inovasi produk energi hijau. Di sisi lain, PLN bersama Princeton Digital Group (PDG) mengumumkan percontohan Time-matched Renewable Energy Certificates (T-REC) melalui layanan Green Energy as a Service (GEAS) untuk memperkuat transparansi klaim energi bersih.
Melalui integrasi tata kelola yang transparan, instrumen kemitraan yang handal, serta realisasi investasi yang masif, Indonesia menunjukkan kepemimpinan nyata (real leadership) dalam transisi energi dan aksi iklim global yang memberikan manfaat langsung bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (Fitri)
Share:

KKP Perluas Kerja Sama Internasional untuk Tingkatkan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan

KKP Perluas Kerja Sama Internasional untuk Tingkatkan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kolaborasi dengan para mitra internasional di Korea Selatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan dalam negeri. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, kolaborasi internasional diperlukan untuk memperluas akses terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, serta pengalaman magang dan bekerja di industri agar SDM kelautan dan perikanan Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar global.

“Kita ingin menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kompetensi profesional yang diakui secara internasional. Dengan demikian, SDM Indonesia mampu mengambil peluang kerja di tingkat global sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (15/11).

Kerja sama dilakukan saat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada 4-9 November lalu. Salah satu mitra kerja sama yang dimaksud adalah Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT), dengan cakupan kerja sama diantaranya pemberian beasiswa, magang, pertukaran dosen dan staf, program akademik, lokakarya, seminar, pelatihan, serta pengembangan Global Leader Talent.

Selain perguruan tinggi, BPPSDM KP juga berkolaborasi dengan The Global Leader Talent Development Support Center (K-GLSC) tentang pengembangan SDM untuk sektor kelautan, perikanan, dan komoditas hilir strategis. Selanjutnya, sinergi tentang kemitraan strategis dalam pengembangan SDM kelautan dan perikanan serta integrasi teknologi cerdas yang melibatkan BPPSDM KP, K-GLSC, Borna Energy, dan Globit Co., Ltd. 

“Kerja sama ini akan mendukung kebutuhan tenaga kerja Indonesia yang sangat terampil, kemudian akan memberdayakan masyarakat pesisir kita, serta memodernisasi ekosistem pendidikan,” ujar Nyoman. (Subhan)
Share:

Bank Indonesia Sampaikan Rencana Anggaran Tahun 2027 kepada DPR RI

Bank Indonesia Sampaikan Rencana Anggaran Tahun 2027 kepada DPR RI. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI) Tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta (16/11).

Penyampaian Rencana ATBI dan Rencana PCTBI dilakukan sebagai pemenuhan amanat Pasal 60 dan Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Rencana ATBI merupakan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran Bank Indonesia dalam periode 1 tahun untuk melaksanakan Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta melaksanakan pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia. 

Rencana ATBI 2027 mencakup evaluasi Anggaran Operasional BI 2026 dan rencana 2027 guna memperoleh persetujuan, serta laporan evaluasi Anggaran Kebijakan BI 2026 dan rencana 2027. Rencana PCTBI 2027 mencakup rencana pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional yang diperlukan, peningkatan kualitas teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Rencana ATBI dan Rencana PCTBI 2027 dilandaskan pada upaya memperkuat respons kebijakan, transformasi, dan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, pengelolaan anggaran dan penggunaan cadangan tujuan Bank Indonesia senantiasa dilakukan dengan tata kelola yang baik dan profesional sesuai amanat undang-undang. (Ilham)
Share:

Sambut Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Kanwil Ditjenpas Sulteng Perkuat Soliditas lewat Fun Walk

Sambut Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Kanwil Ditjenpas Sulteng Perkuat Soliditas lewat Fun Walk. (Dok. Ditjenpas)

Palu, WaraWiri.net - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kanwil Ditjenpas Sulteng) berkolaborasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulteng gelar Fun Walk Ceria untuk memperkuat kebersamaan dan soliditas jajaran dalam menyambut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2. Kegiatan berlangsung di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Palu, Jalan R.A. Kartini No. 53, Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Minggu (15/11).

Mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, kegiatan ini diikuti Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng, Herman Mulawarman, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng, Arief Hazairin Satoto, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng, Hendrik Pagiling, dan Kepala Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Sulteng, Mangatas Nadeak. Hadir pula jajaran pimpinan dan pegawai satuan kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan di Sulteng serta para mitra kerja.

Herman Mulawarman menyampaikan bahwa Hari Bakti Kemenimipas jadi momentum untuk memperkuat hubungan dan sinergi antarjajaran sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya, soliditas internal jadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan seluruh keluarga besar Imigrasi dan Pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Semangat kebersamaan ini harus terus kita bawa dalam pelaksanaan tugas, sehingga sinergi yang terbangun dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pengamanan, dan pembinaan kepada masyarakat,” ujar Herman.

Ia menjelaskan, fun walk menempuh jarak sekitar 2 kilometer sebagai simbol peringatan Hari Bakti Kemenimipas yang memasuki tahun kedua.

“Funwalk ini menempuh rute sepanjang 2 kilometer sebagai simbol semangat kita dalam menyambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2,” jelas Herman.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng, Arief Hazairin Satoto, turut mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dalam menyambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2.

“Fun walk ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga jadi sarana mempererat kebersamaan dan membangun kekompakan. Harapannya, sinergi dan semangat positif ini terus terjaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ungkap Arief.

Salah satu pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palu, M. Ferry Lapalulu, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga bersyukur karena untuk pertama kalinya sejak menjadi pegawai, dirinya mendapatkan doorprize.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan senang bisa mengikuti kegiatan ini. Sejak 24 tahun menjadi pegawai, baru kali ini saya mendapatkan doorprize. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena selain menambah keakraban, juga memberikan pengalaman dan kebahagiaan bagi kami,” ungkap Ferry.

Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Kanwil Ditjenpas Sulteng bersama Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng berharap sinergi dan profesionalisme jajaran terus terjaga untuk hadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (Alif)
Share:

Dukung Digitalisasi Layanan, Lapas Kendari Terima 100 Kartu BRIZZI dari BRI

Dukung Digitalisasi Layanan, Lapas Kendari Terima 100 Kartu BRIZZI dari BRI. (Dok. Ditjenpas)

Kendari, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari terima kunjungan jajaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kendari Samratulangi dalam rangka penyerahan tahap pertama sebanyak 100 kartu BRIZZI. Kegiatan berlangsung di ruang kerja Kepala Lapas, Senin (16/11).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Lapas Kendari, Mukhtar, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Maidy Ferdy, Kepala Subseksi Registrasi, Salihin, serta staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. Dari pihak BRI, hadir Pemimpin Cabang BRI Kendari Samratulangi, Wahyu Adi Wibisono, bersama tim.

Penyerahan kartu BRIZZI ini merupakan bagian dari upaya mendukung penerapan transaksi nontunai yang lebih praktis, aman, dan transparan. Pemanfaatan kartu uang elektronik tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan transaksi serta memudahkan layanan bagi Warga Binaan di Lapas Kendari.

Kepala Lapas Kendari menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BRI Cabang Kendari Samratulangi atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, pemanfaatan kartu BRIZZI menjadi salah satu langkah positif dalam mendorong transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Lapas.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BRI atas dukungan 100 kartu BRIZZI ini. Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi yang positif dalam mendukung digitalisasi layanan di Lapas Kendari, sekaligus mendorong sistem transaksi yang lebih mudah, tertib, dan transparan,” ujar Mukhtar.

Pemimpin Cabang BRI Kendari Samratulangi menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan wujud komitmen BRI dalam memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital serta membangun kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk lembaga pemasyarakatan.

“Melalui penyerahan kartu BRIZZI ini, kami berharap dapat mendukung kebutuhan digitalisasi transaksi di Lapas Kendari. Kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan menghadirkan layanan perbankan yang memberikan kemudahan serta manfaat bagi masyarakat dan berbagai instansi,” ungkap Wahyu Adi Wibisono.

Dukungan BRI diharapkan dapat menunjang transformasi digital di Lapas Kendari, khususnya dalam penerapan transaksi nontunai bagi Warga Binaan. Kerja sama ini salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan Pemasyarakatan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel. (Alif)
Share:

Keliling Enam Kota dengan Kereta, KA Joglosemarkerto Layani 1,22 Juta Pelanggan

Keliling Enam Kota dengan Kereta, KA Joglosemarkerto Layani 1,22 Juta Pelanggan. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjelajahi berbagai kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini semakin terhubung melalui KA Joglosemarkerto. Menghubungkan Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, hingga Semarang, layanan ini menjadi salah satu pilihan perjalanan masyarakat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bekerja, kuliah, berwisata, hingga mengunjungi keluarga.

Sepanjang Januari–Oktober 2026, KA Joglosemarkerto telah melayani 1.226.727 pelanggan, meningkat 10,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 1.107.996 pelanggan. Jumlah tersebut bertambah 118.731 pelanggan. Bahkan, pada Oktober 2026, layanan ini mencatat 122.308 pelanggan atau tumbuh 20,47 persen dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai 101.529 pelanggan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan kebutuhan konektivitas antarkota di Jawa Tengah dan DIY yang terus berkembang. Kehadiran Joglosemarkerto memberikan alternatif perjalanan regional melalui jaringan kereta api yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas masyarakat.

Dengan karakter perjalanan melingkar, KA Joglosemarkerto menawarkan pilihan lintasan untuk menjangkau sejumlah kota dalam satu jaringan perjalanan. Berdasarkan pola perjalanan KAI, KA 187 melayani relasi Solo Balapan–Semarang Tawang–Tegal–Purwokerto–Solo Balapan–Semarang Tawang, sedangkan KA 193 melayani relasi Solo Balapan–Purwokerto–Tegal–Semarang Tawang–Solo Balapan. Pola tersebut memungkinkan pelanggan memilih perjalanan antarkota sesuai kebutuhan dan stasiun pemberhentian yang tersedia.

Konektivitas ini turut mendukung mobilitas di kawasan yang memiliki beragam aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Yogyakarta dan Solo dikenal dengan kegiatan pendidikan serta wisata budaya, Semarang menjadi salah satu pusat perdagangan dan jasa, sementara Purwokerto, Tegal, dan Pekalongan memiliki aktivitas ekonomi serta potensi wisata yang turut menggerakkan perjalanan masyarakat.

Besarnya aktivitas wisata di wilayah tersebut juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Pada Agustus 2026, tercatat 13,79 juta perjalanan wisatawan nusantara menuju Jawa Tengah, meningkat 25,80 persen dibandingkan Agustus 2025. Angka ini mencakup seluruh moda transportasi dan bukan khusus pengguna kereta api, tetapi menggambarkan tingginya pergerakan wisata di wilayah yang dilayani Joglosemarkerto.

Tingginya pemanfaatan layanan juga terlihat dari jumlah pelanggan pada masing-masing perjalanan. Sepanjang Januari–Oktober 2026, KA 187 Joglosemarkerto melayani 452.057 pelanggan, sedangkan KA 193 mencatat 427.414 pelanggan. Keduanya menempati dua posisi teratas dalam daftar perjalanan KA Jarak Jauh komersial berdasarkan volume pelanggan.

Keunikan perjalanan melingkar Joglosemarkerto juga memungkinkan pemanfaatan tempat duduk secara bergantian di sepanjang lintasan. Ketika pelanggan turun di suatu stasiun, tempat duduk dapat kembali digunakan oleh pelanggan lain yang melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Dengan pola tersebut, satu perjalanan dapat melayani berbagai pasangan kota dan membuat pemanfaatan kapasitas menjadi lebih dinamis.

Pertumbuhan pelanggan Joglosemarkerto sebesar 10,72 persen juga melampaui pertumbuhan keseluruhan pelanggan KA Jarak Jauh dan Lokal KAI yang mencapai 9 persen pada Januari–Oktober 2026. Secara nasional, layanan KA Jarak Jauh dan Lokal KAI melayani 49.932.764 pelanggan, meningkat dari 45.814.275 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Anne menyampaikan bahwa KAI terus mengevaluasi pola permintaan, kapasitas, dan kualitas pelayanan Joglosemarkerto agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah dan DIY. Pengembangan layanan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarkota sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah.

Yuk, rencanakan perjalanan menjelajahi kota-kota di Jawa Tengah dan DIY dengan KA Joglosemarkerto. Cek jadwal, rute, dan ketersediaan tiket melalui aplikasi Access by KAI, lalu pilih perjalanan yang paling sesuai dengan tujuanmu. Satu perjalanan, lebih banyak kota untuk dijelajahi!. (Evi)
Share:

Menko Airlangga Optimis ICA-CEPA Bisa Dongkrak Perdagangan RI-Kanada Hingga Dua Kali Lipat

Menko Airlangga Optimis ICA-CEPA Bisa Dongkrak Perdagangan RI-Kanada Hingga Dua Kali Lipat. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Filipina, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada (Minister of International Trade of Canada), The Honourable Maninder Sidhu pada Sabtu, 14 November 2026. Pertemuan ini dilaksanakan di sela rangkaian acara 28th ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting dan 49th ASEAN Summit di Manila, Filipina yang diselenggarakan tanggal 14-17 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda prioritas, meliputi perkembangan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), penguatan kerja sama dalam kerangka ASEAN–Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), akses pasar produk perdagangan, serta peluang investasi di sektor mineral kritis, hilirisasi industri, dan energi bersih. Pertemuan ini juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan Kanada, terlebih dengan akan diimplementasikannya Indonesia-Canada CEPA yang telah ditandatangani sejak 24 September 2025.

Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi ICA-CEPA melalui Peraturan Presiden dan telah dinotifikasi secara resmi kepada Pemerintah Kanada melalui nota diplomatik pada Oktober 2026. Perjanjian ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Desember 2026, dengan penghapusan Tarif Bea Masuk impor untuk sejumlah 3.100 Pos Tarif.

Sebagai perjanjian kemitraan ekonomi pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara, Menko Airlangga berharap ICA-CEPA dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pasar produk Indonesia, meningkatkan daya saing ekspor, mendorong investasi dua arah, serta memperkuat integrasi Indonesia dalam rantai pasok global. Selain itu, implementasi ICA-CEPA diharapkan dapat melipatgandakan total nilai perdagangan Indonesia dan Kanada, di mana pada tahun 2025 telah mencapai USD4,3 miliar.

“Pemberlakuan ICA-CEPA merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada. Kami berharap perjanjian ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kedua negara, baik untuk meningkatkan perdagangan maupun memperluas investasi di sektor-sektor strategis,” ujar Menko Airlangga di Manila, Sabtu (14/11).

Sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan implementasi ICA-CEPA, Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk menyelenggarakan Trade and Investment Summit pada 2027. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempertemukan pelaku usaha dan investor kedua negara, memperluas peluang kerja sama perdagangan dan investasi, serta mempercepat peningkatan nilai perdagangan bilateral.

Selain ICA-CEPA, Indonesia juga menyambut baik tercapainya kesepakatan substansial dalam perundingan ACAFTA. Indonesia mengapresiasi keterlibatan Kanada yang sangat konstruktif dan mendorong penyelesaian seluruh proses perundingan secara menyeluruh pada Maret 2027. Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan ekonomi ASEAN dan Kanada serta mendukung sistem perdagangan internasional yang berbasis aturan, terbuka, dan inklusif.

Dalam lima tahun terakhir, hubungan perdagangan kedua negara juga menunjukkan perkembangan positif. Nilai ekspor Indonesia ke Kanada meningkat dari USD1,06 miliar pada tahun 2021 menjadi USD1,70 miliar pada tahun 2025, dengan tren pertumbuhan sebesar 11,07%. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya peluang produk Indonesia untuk memperluas akses dan memperkuat daya saing di pasar Kanada. Sejumlah produk unggulan yang menjadi penopang ekspor Indonesia pada tahun 2025 antara lain Telepon dan Smartphone senilai USD114 juta, Mesin Elektronik (USD103 juta), Karet Alam (USD89 juta), Cocoa Butter (USD65 juta), serta Alas Kaki (USD63 juta).

Sementara itu, pada periode Januari–September 2026, total perdagangan Indonesia dan Kanada mencapai USD4,03 miliar atau meningkat 19,76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD3,36 miliar. Nilai tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke Kanada sebesar USD1,29 miliar dan impor dari Kanada sebesar USD2,73 miliar. Capaian ini menjadi landasan penting untuk semakin mempererat kemitraan ekonomi kedua negara, sekaligus mendorong diversifikasi produk dan peningkatan ekspor Indonesia yang bernilai tambah serta berdaya saing di pasar global.

Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa kedua negara melihat peluang besar untuk memperluas kerja sama investasi di bidang mineral kritis dan hilirisasi industri. Indonesia mengundang perusahaan pertambangan dan pengolahan Kanada untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri pengolahan mineral berkelanjutan, praktik pertambangan yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Kerja sama transisi energi juga menjadi salah satu agenda strategis. Indonesia menyambut peluang transfer teknologi dan pembiayaan dari Kanada untuk pengembangan energi terbarukan, modernisasi jaringan listrik, serta teknologi Small Modular Reactors (SMR).

Di samping itu, Indonesia mendorong investor institusional Kanada dan Export Development Canada (EDC) untuk memperluas pembiayaan pada sektor infrastruktur prioritas, ekonomi digital, logistik, teknologi pertanian, dan penguatan rantai pasok pupuk.

“Melalui penguatan kerja sama bilateral dan regional tersebut, Indonesia berharap hubungan ekonomi dengan Kanada semakin produktif dan memberikan manfaat konkret bagi kedua negara, khususnya dalam meningkatkan perdagangan, mendorong investasi berkualitas, memperkuat rantai pasok, serta mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan,“ pungkas Menko Airlangga. (Fitri)
Share:

SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran

SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Membangun bisnis tidak cukup hanya dengan menghadirkan produk yang menarik. Pelaku usaha juga perlu memahami kebutuhan konsumen, membangun identitas merek, serta menjaga konsistensi kualitas agar produknya dapat diterima dan bertahan di tengah persaingan pasar.

Pentingnya strategi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam gelaran Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2026 melalui sesi diskusi bertajuk Tea is the New Trend: Mengulik Masa Depan Bisnis Minuman Teh. Dalam sesi tersebut, CEO Sancha Artisan Milk Tea, Vivin Suharja, berbagi pengalaman mengenai strategi membangun bisnis minuman teh hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Vivin mengatakan, salah satu langkah penting dalam membangun bisnis adalah kemampuan membaca perubahan perilaku konsumen. Menurut dia, peluang usaha dapat muncul ketika pelaku bisnis mampu melihat kebutuhan pasar yang belum banyak digarap.

Dia mencontohkan perkembangan bisnis minuman teh di tengah tren konsumsi kopi. Tidak semua konsumen dapat mengonsumsi kopi, sehingga minuman berbasis teh memiliki segmen pasar tersendiri. Terlebih, masyarakat kini semakin memperhatikan aspek kesehatan dalam memilih produk makanan dan minuman.

"Kalau kita lihat, tidak semua orang bisa minum kopi. Ada yang memiliki kondisi kesehatan tertentu sehingga tidak kuat mengonsumsi kopi. Saya sendiri memang menyukai teh dan melihat tren di negara-negara tetangga. Dari situ saya melihat teh bisa menjadi sesuatu yang menarik di Indonesia," kata Vivin.

Menurut dia, perubahan preferensi konsumen juga mendorong pelaku usaha untuk menghadirkan inovasi produk. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga kandungan gula dan kalori dalam minuman yang dikonsumsi.

Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mengembangkan produk dengan karakter lebih ringan atau light milk tea. Dengan pilihan tersebut, konsumen memiliki alternatif minuman teh yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Selain memahami kebutuhan konsumen, Vivin menekankan pentingnya membangun identitas merek atau brand identity sejak awal. Pelaku usaha perlu menentukan target pasar secara spesifik agar konsep produk, desain kemasan, pilihan warna, hingga pengalaman konsumen saat mengunjungi gerai memiliki karakter yang konsisten.

Menurut dia, pelaku usaha tidak harus memaksakan produknya untuk diterima semua kalangan. Fokus pada segmen konsumen tertentu justru membantu bisnis membangun karakter yang lebih kuat.

"Sejak awal kita harus memahami siapa target pasar yang ingin dituju. Kita tidak bisa mengutamakan semua orang. Produk harus memiliki karakter dan identitas yang jelas," ujarnya.

Vivin juga menilai pengalaman konsumen menjadi bagian penting dalam membangun merek. Penerimaan pasar pada tahap awal peluncuran produk dapat mendorong promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth.

Karena itu, kualitas produk dan pengalaman konsumen harus dipersiapkan sejak awal. Strategi pemasaran melalui media sosial perlu didukung oleh pengalaman nyata konsumen agar kepercayaan terhadap merek dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan Pertamina SMEXPO menjadi salah satu upaya perusahaan menghadirkan ruang pembelajaran bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnis, tidak hanya dari sisi pemasaran, tetapi juga pengembangan produk dan strategi menghadapi persaingan.

"UMKM perlu lebih dari sekadar memiliki produk yang bagus. Mereka harus mampu memahami siapa konsumennya, membangun identitas merek yang kuat, dan menjaga kualitas agar produknya tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya dan dipilih secara berkelanjutan oleh masyarakat. Melalui SMEXPO, Pertamina ingin membuka akses bagi UMKM untuk mendapatkan wawasan, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan daya saing," ujar Baron.

Di tengah persaingan bisnis makanan dan minuman atau food and beverage (F&B), inovasi juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Pelaku bisnis dituntut dinamis mengikuti perubahan pasar, baik melalui pengembangan produk maupun penyesuaian strategi pemasaran.

Vivin mengatakan, pelaku usaha perlu memanfaatkan momentum tertentu untuk menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, mengembangkan varian rasa atau produk khusus yang disesuaikan dengan momentum perayaan maupun perubahan tren konsumsi.

"Produk harus terus dikembangkan. Kita harus melihat momentum, mencari sesuatu yang baru, dan terus melakukan riset dan pengembangan. Bisnis F&B harus kreatif dan dinamis," katanya.

Tantangan lainnya adalah menjaga daya saing harga di tengah kenaikan biaya bahan baku dan operasional. Menurut Vivin, pelaku usaha perlu memperhatikan strategi penetapan harga agar produk tetap terjangkau tanpa mengabaikan kualitas.

Di sisi lain, ekspansi bisnis juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk di setiap gerai. Semakin banyak cabang yang dimiliki, semakin besar pula kebutuhan untuk menerapkan standar produksi yang terukur.

"Ketika bisnis sudah memiliki banyak cabang, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar rasa produk di cabang pertama, kedua, dan seterusnya tetap sama. Konsumen membeli karena rasa. Kalau rasanya berubah, mereka akan cepat menyadarinya," ujar Vivin.

Melalui sesi berbagi pengalaman tersebut, SMEXPO 2026 menghadirkan ruang pembelajaran bagi pelaku UMKM untuk memahami strategi pengembangan usaha, mulai dari membaca peluang pasar, membangun branding, melakukan inovasi, hingga menjaga kualitas produk.

Mengusung tema "Lokal Jadi Vokal", Pertamina SMEXPO 2026 berlangsung pada 10–15 November 2026 dengan menghadirkan 40 UMKM binaan Pertamina dari berbagai sektor. Melalui kegiatan ini, Pertamina mendorong produk lokal semakin dikenal luas, memperluas akses pasar UMKM, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk karya anak bangsa. (Putra)
Share:

Presiden Prabowo: ASEAN Harus Bersatu, Solid, dan Punya Pengaruh Lebih Besar di Dunia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Manila, Filipina. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan penguatan persatuan dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan maupun dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026.

Presiden menegaskan bahwa persatuan ASEAN harus diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk memperkuat pengaruh kolektif negara-negara anggotanya dalam lembaga multilateral dan proses pengambilan keputusan internasional.

“Persatuan kita juga harus diterjemahkan menjadi pengaruh yang lebih besar dalam membentuk lembaga multilateral dan keputusan global. ASEAN harus bekerja sama,” kata Presiden Prabowo.

“Jika salah satu anggota negara ASEAN menjadi kandidat pada suatu posisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi afiliasi di bawahnya, seluruh anggota ASEAN harus mendukung kandidat tersebut. Saya rasa ini sangat penting, hal ini memperlihatkan bahwa ASEAN adalah kekuatan kawasan yang kohesif,” lanjut Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga mengingatkan kembali semangat para pendiri ASEAN yang hampir enam dekade lalu memilih kerja sama daripada perpecahan serta kolaborasi daripada konflik. Kepala Negara menilai bahwa hubungan antarnegara bertetangga tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan bersama.

“Mereka memilih kerja sama daripada perpecahan dan kolaborasi daripada konflik,” ujar Presiden, menggarisbawahi pilihan bersejarah para pendiri ASEAN.

Menutup intervensinya, Presiden Prabowo mengajak seluruh pemimpin ASEAN untuk terus memperkuat solidaritas dan meningkatkan hasil nyata dari kerja sama regional. Presiden juga menyerukan keberanian kolektif untuk membawa ASEAN menuju kerja sama yang lebih kuat, produktif, dan berorientasi pada hasil.

“Mari kita berani membangun kekuatan untuk memberikan lebih banyak hal bersama-sama dan bertekad untuk mencapai hasil yang lebih baik bersama-sama,” pungkas Presiden Prabowo.

Seruan Presiden Prabowo tersebut menegaskan visi Indonesia untuk mendorong ASEAN menjadi kawasan yang semakin solid, berpengaruh, dan berperan aktif dalam membentuk masa depan dunia. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Hadiri Upacara Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tiba di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Manila, Filipina, untuk menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tiba di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Manila, Filipina pada Minggu, 15 November 2026, untuk menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN. Tiba sekitar pukul 08.30 waktu setempat (WS), Presiden Prabowo kemudian menuju foyer dan disambut langsung oleh Presiden Republik Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dan Ibu Marie Louise Cacho Araneta Marcos.

Pertemuan kedua pemimpin berlangsung dalam suasana hangat. Presiden Prabowo dan Presiden Marcos Jr. tampak berjabat tangan erat dan berbincang singkat sebelum melakukan sesi foto bersama dengan Ibu Marie Louise Marcos. Setelah itu, Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan para pemimpin negara lainnya yang hadir dalam KTT ke-49 ASEAN.

Kedatangan para pemimpin negara di PICC berlangsung secara bertahap. Sebelum Presiden Prabowo tiba, sejumlah pemimpin negara seperti Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Tailan telah lebih dahulu hadir. Setelah Presiden Prabowo, kedatangan dilanjutkan oleh perwakilan Brasil.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya menuju Plenary Hall untuk mengikuti upacara pembukaan KTT ke-49 ASEAN.

Rangkaian upacara pembukaan ditutup dengan sesi foto bersama para pemimpin negara ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, para pemimpin tampak berdiri bergandengan tangan sebagai simbol persatuan dan solidaritas di kawasan.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara pembukaan KTT ke-49 ASEAN antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Dinda)
Share:

Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan Konflik Kepala Daerah dan Wakil

Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan Konflik Kepala Daerah dan Wakil. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang sistematis dan terlembaga. Salah satu gagasan yang ditawarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, adalah pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah.

Gagasan tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam disertasi Setyo berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”, yang dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan disertasinya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan capaian nilai tertinggi.

Penelitian ini mengkaji persoalan hubungan kerja kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), mulai dari aspek pengaturan hukum, realitas pelaksanaannya, hingga konsep ideal untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.

Lebih jauh, penelitian tersebut mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lembaga ini dirancang menjadi forum penyelesaian yang sistematis dan terlembaga sebelum konflik berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam penelitian Setyo, mengingat perselisihan hubungan kerja antarkedua pejabat tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan personal. Diperlukan mekanisme institusional yang dapat memfasilitasi penyelesaian konflik berdasarkan kejelasan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam penelitiannya, Setyo mengidentifikasi bahwa disharmoni hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak semata-mata disebabkan faktor karakter personal maupun perbedaan afiliasi politik. Persoalan tersebut juga berakar pada desain regulasi yang belum memberikan kejelasan mengenai posisi, peran, dan kewenangan masing-masing pejabat.

Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam orasinya, hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni. Kondisi ini dinilai lebih banyak dipengaruhi persoalan sistem dibandingkan persoalan individu.

“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” ungkap Setyo.

Menurutnya, ketidakjelasan pengaturan mengenai hubungan kerja kedua jabatan tersebut dapat memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan. Bahkan, konflik yang semula terjadi di antara kedua pejabat dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan.

“Persoalan tersebut tidak berhenti pada disharmoni hubungan personal kedua pejabat, tetapi juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Salah satu temuan penelitian tersebut adalah ketidakjelasan makna frasa “membantu” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah. Di sisi lain, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi demokratis melalui satu proses pemilihan atau one-ticket election.

Setyo mengidentifikasi kondisi tersebut sebagai Pseudo Authority, yakni keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi batas kewenangan fungsionalnya tidak dibangun secara jelas dan memadai oleh hukum. Apabila ketidakjelasan tersebut terus berulang dan membentuk pola relasi pemerintahan, kondisi itu dapat berkembang menjadi Disharmony by Design.

Untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, Setyo menawarkan rekonstruksi pengaturan yang menekankan kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Menurutnya, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dibangun sebagai kemitraan strategis dengan fungsi yang saling melengkapi, bukan sekadar bergantung pada hubungan personal.

“Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Setyo.

Selain itu, Setyo menawarkan sejumlah pemikiran konseptual, antara lain Proportionality of Democratic Mandate, yaitu gagasan bahwa mandat demokratis perlu tercermin secara jelas dan proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan. Ia juga mengajukan penyempurnaan desain hukum dan budaya hukum agar hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berjalan secara harmonis.

Setyo menekankan bahwa perbaikan pengaturan hubungan kerja dalam pemerintahan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan nyata di lapangan serta melibatkan para pemangku kepentingan.

“Kebijakan itu harus disusun dengan mendengarkan stakeholders, memetakan kepentingan, dan mengidentifikasi persoalan yang konkret. Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi (Constitutional Fidelity),” pungkasnya.

Melalui penelitian ini, Setyo menawarkan perspektif akademik mengenai pentingnya rekonstruksi hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik dari aspek pengaturan hukum maupun mekanisme penyelesaian perselisihan. Gagasan tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. (Muh)
Share:

Pemprov Jabar Laksanakan Lelang Pembongkaran Teras Cihampelas

Pemprov Jabar Laksanakan Lelang Pembongkaran Teras Cihampelas. (Dok. Pemprov Jabar)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung akan melaksanakan lelang paket bangunan untuk dibongkar berupa Teras/ Skywalk Cihampelas. Lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-Auction) dengan mekanisme penawaran terbuka (open bidding).

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Agung Wahyudi mengatakan, pendaftaran dan pengaktifan akun pelaksanaan lelang dilakukan pada laman https://lelang.go.id/ atau https://portal.lelang.go.id/. Pendaftar perlu melengkapi data dan dokumen sesuai ketentuan.

Sebelum pelaksanaan lelang, peserta wajib mengikuti proses kualifikasi dengen ketentuan dan persyaratan yang dapat dilihat diunduh di http://bit.ly/KetentuanLelangSkywalkCihampelas. Tahapan kualifikasi dilaksanakan pada 13-19 November 2026 melalui laman https://dbmpr.jabarprov.go.id/.

Kemudian, pengumuman hasil peserta yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang dilaksanakan pada 23 November 2026. Peserta diberikan hak untuk menyanggah hasil kualifikasi pada 23-24 November 2026.

Setelah masa sanggah, tahap pelaksanaan lelang berlangsung pada 26 November 2026. "Batas akhir penawaran 26 November 2026 pukul 14.00. Lelang dilakukan melalui domain https://lelang.go.id/," ujar Agung, Sabtu (14/11/2026).

Penetapan pemenang lelang dilakukan setelah batas akhir penawaran.

Informasi terkait detail teknis lelang, syarat peserta lelang serta peninjauan fisik dan lokasi lelang dapat menghubungi timlelangskywalkcihampelas@gmail.com atau nomor ponsel 081393954898.

Dikatakan Agung, segala biaya yang timbul dalam penguasaan objek lelang, termasuk ganti rugi kerusakan yang terjadi pada fasilitas publik maupun lingkungan objek lelang akibat pekerjaan pembongkaran, menjadi risiko dan tanggung jawab pemenang lelang.

Pemenang lelang dilarang mengalihkan pembongkaran kepada pihak lain. Selain itu, dilarang menggunakan dan memanfaatkan objek penjualan diluar maksud dan tujuan serta menggadaikan objek penjualan. (Siti)
Share:

BMKG Perkuat Kolaborasi dengan NMEFC China untuk Tingkatkan Keselamatan Maritim

BMKG Perkuat Kolaborasi dengan NMEFC China untuk Tingkatkan Keselamatan Maritim. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan layanan prakiraan lingkungan laut dan mitigasi bahaya maritim guna meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir serta mendukung ketahanan sektor kelautan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan BMKG-NMEFC Joint Workshop on Marine Environmental Forecasting, Hazard and Mitigation di Auditorium Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara BMKG dan National Marine Environmental Forecasting Center (NMEFC) China di bidang prakiraan lingkungan laut dan mitigasi bahaya maritim. Melalui forum ini, kedua institusi bertukar pengetahuan dan pengalaman, sekaligus membahas langkah konkret untuk mengembangkan layanan informasi kelautan dan memperkuat sistem peringatan dini.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi tersebut semakin penting mengingat Indonesia dan China sama-sama menghadapi berbagai ancaman bahaya laut, termasuk tsunami, gelombang badai, dan perubahan kondisi lingkungan laut. Oleh karena itu, kesiapan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas kedua negara perlu terus ditingkatkan.

“Peran BMKG sebagai Penyedia Layanan Tsunami Samudra Hindia (The Indian Ocean Tsunami Information Centre/IOTIC) dan peran NMEFC sebagai South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC) mengharuskan kita untuk memperkuat pengetahuan bersama,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, ancaman di wilayah laut tidak hanya berkaitan dengan kawasan pesisir, tetapi juga mencakup struktur lepas pantai, peralatan maritim, serta dampak kenaikan permukaan laut. Oleh karena itu, pengembangan layanan informasi perlu diarahkan pada pendekatan multi-hazard yang mampu mendukung keselamatan masyarakat sekaligus berbagai aktivitas dan infrastruktur kelautan.

Dalam workshop tersebut, terdapat empat prioritas utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu penguatan observasi lingkungan laut, pengembangan operasional pemodelan laut beresolusi tinggi, peningkatan kapasitas prakiraan, serta penguatan ketangguhan masyarakat pesisir melalui program Tsunami Ready.

Faisal menegaskan bahwa hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan harus dapat diterjemahkan menjadi produk layanan yang memberikan manfaat nyata. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung keselamatan transportasi laut, sektor perikanan, pembangunan infrastruktur pesisir, tata ruang laut, pengembangan energi kelautan, pariwisata, hingga perlindungan lingkungan.

“Sebagai negara maritim, keselamatan laut bagi Indonesia terkait langsung dengan keselamatan publik, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Saya mengharapkan fokus dan prioritas teknis yang konkret, tanggung jawab yang jelas, serta strategi yang praktis. Kemitraan kita harus diukur melalui dukungan yang lebih baik untuk semuanya,” ungkap Faisal.

Sejalan dengan hal tersebut, ia berharap workshop ini dapat menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas teknis, pembagian tanggung jawab, serta strategi implementasi yang dapat ditindaklanjuti oleh kedua pihak. Dengan demikian, kerja sama yang terjalin tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Geofisika, Ardhasena Sopaheluwakan, menyampaikan bahwa Indonesia dan China memiliki keterikatan yang erat dengan laut. Bagi Indonesia, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari geografi, budaya, dan perekonomian yang membentuk identitas sebagai negara maritim. Sementara itu, China juga menempatkan laut sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan dan keterlibatannya di tingkat global.

Menurut Ardhasena, kedua negara juga menghadapi tantangan serupa berupa ancaman bahaya laut alami. Dengan kemampuan NMEFC dalam prakiraan lingkungan laut serta jaringan pemantauan BMKG yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, kedua institusi memiliki potensi besar untuk saling melengkapi.

“Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kemitraan kita menjembatani koridor geografis dan operasional yang sangat penting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ardhasena menilai bahwa sinergi kedua institusi dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kelautan. BMKG mengelola layanan peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia, sementara NMEFC mengoperasikan South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC). Melalui kolaborasi dalam pemodelan numerik laut, pertukaran data, dan penguatan sistem peringatan dini, kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan keselamatan serta melindungi masyarakat pesisir.

“Dengan mengeksplorasi jalur kolaborasi dalam pemodelan numerik laut, pertukaran data, dan peringatan dini, kita bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, melindungi masyarakat pesisir, dan membangun ketangguhan,” pungkasnya.

Adapun Wakil Direktur Jenderal NMEFC, Prof. Ling Tiejun, menyampaikan apresiasi kepada BMKG atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam mempersiapkan kunjungan delegasi NMEFC ke Indonesia. Menurutnya, berbagai kegiatan kolaborasi yang telah dilaksanakan menjadi landasan bagi kedua institusi untuk memperluas ruang lingkup kerja sama, baik melalui penguatan kemitraan formal maupun pengembangan kegiatan teknis yang lebih konkret.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan kemitraan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh tim yang terlibat. Hal ini penting mengingat ancaman bahaya laut tidak mengenal batas negara sehingga upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas negara.

“Bahaya laut tidak berhenti di perbatasan negara, dan upaya pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab yang kita emban bersama. Kami ingin menjadikan hari ini sebagai titik awal dan mulai mengerjakan apa yang dapat direalisasikan,” ujarnya.

Melalui workshop ini, BMKG dan NMEFC diharapkan dapat memperluas pertukaran data dan pengetahuan, mengembangkan teknologi pemodelan laut, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat menyempurnakan layanan prakiraan dan peringatan dini bahaya maritim guna meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir dan mendukung berbagai aktivitas kelautan. (Slamet)
Share:










ADVERTISING

ADVERTISING