Bupati Bogor Rudy Susmanto Targetkan Api TPA Galuga Tuntas 17 September, TPA Galuga Bersiap Masuk Era Sampah Jadi Energi

Bupati Bogor Rudy Susmanto Targetkan Api TPA Galuga Tuntas 17 September, TPA Galuga Bersiap Masuk Era Sampah Jadi Energi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan kebakaran TPA Galuga tuntas sebelum 17 September 2026. Bukan sekadar memadamkan api, 17 september mendatang menjadi momentum transformasi besar pengelolaan sampah Galuga melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak.

Rudy Susmanto mengatakan, penanganan kebakaran terus dikebut 24 jam oleh tim gabungan. Ia berharap seluruh titik api dapat dipadamkan dan kawasan TPA Galuga kembali aman sebelum memasuki momentum groundbreaking pengelolaan sampah pada 17 September.

“Mudah-mudahan sebelum tanggal 17 September dapat tuntas, dapat terselesaikan semuanya,” ujar Rudy saat memantau langsung penanganan kebakaran TPA Galuga, Senin (14/9/2026) dini hari.

Menurut Bupati Bogor , 17 September akan menjadi titik awal perubahan wajah pengelolaan sampah di TPA Galuga. Pemerintah Kabupaten Bogor akan memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama Weiming Group dari China.

Tak hanya itu, pada momentum yang sama juga akan dimulai pembangunan fasilitas pirolisis, yakni teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak melalui kolaborasi dengan MABES TNI.

“Jadi ketika orang bertanya bagaimana pengelolaan sampah TPA Galuga ke depan, tanggal 17 September menjadi momentum kita melakukan peletakan batu pertama,” tegasnya.

Ia menyebut kondisi geografis dan karakter timbunan sampah lama menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Sejumlah area sulit dijangkau karena kebakaran terjadi di kawasan TPA lama yang sebelumnya telah ditutup, ditata, dan ditanami vegetasi.

“Di atasnya sudah menjadi kawasan hijau, tetapi di bawahnya masih ada timbunan sampah antara 10 sampai 20 meter. Dengan musim kemarau yang cukup panjang, timbunan sampah lama ini sangat kering,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat potensi munculnya kembali titik api tetap tinggi. Bahkan percikan api kecil dapat memicu kebakaran pada timbunan sampah yang berada di bawah permukaan.

Karena itu, Pemkab Bogor memperkuat pengawasan di sekitar kawasan TPA Galuga. Petugas disiagakan selama 24 jam, termasuk di area lahan pertanian yang sebelumnya ditemukan aktivitas pembakaran jerami.

Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran terbuka lainnya di tengah kondisi kemarau dan kawasan yang sangat kering.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk tidak melakukan pembakaran sampah dengan cara apa pun. Kita harus mengelola sampah secara bijak di rumah masing-masing,” katanya.

Ia menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya sumber api baru. Setiap potensi api yang ditemukan akan segera dilaporkan dan ditangani oleh tim gabungan.

“Fokus kita hari ini adalah pemadaman. Mudah-mudahan sebelum 17 September semuanya selesai. Setelah itu, kita mulai babak baru pengelolaan sampah Galuga yang lebih modern dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Rudy. (Dimas)
Share:

Bupati Bogor Rudy Susmanto Bangun Embung di Tengah TPA Galuga, Percepat Pemadaman Api di Hari ke-8

Bupati Bogor Rudy Susmanto Bangun Embung di Tengah TPA Galuga, Percepat Pemadaman Api di Hari ke-8. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Menghadapi medan TPA Galuga yang luas dan sulit dijangkau, Bupati Bogor Rudy Susmanto menerapkan strategi mendekatkan sumber air ke titik-titik kebakaran dengan membangun sejumlah embung air sementara di tengah kawasan TPA. 

Strategi ini dilakukan untuk mempercepat distribusi air ke lokasi api yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, sekaligus memperkuat penanganan kebakaran yang memasuki hari kedelapan, Senin (14/9/2026) dini hari.

Bupati Bogor menjelaskan, embung-embung tersebut dibuat sebagai titik penampungan air sementara yang ditempatkan lebih dekat dengan area kebakaran. Air dari sumber awal ditarik sejauh sekitar 1–2 kilometer menuju embung, kemudian dialirkan kembali ke titik berikutnya menggunakan mesin alkon.

“Di tengah-tengah TPA Galuga kita membuat beberapa embung air. Dari titik awal kita tarik kurang lebih 1 sampai 2 kilometer menuju embung kedua. Embungnya sederhana, kedalamannya sekitar 1 sampai 2 meter menggunakan terpal,” ujar Rudy saat memantau langsung penanganan kebakaran.

Dari embung kedua, air kembali disalurkan menuju embung ketiga hingga mendekati titik kebakaran. Pola ini membuat sumber air lebih dekat dengan lokasi api, sehingga tim dapat melakukan pemadaman menggunakan kombinasi mobil Damkar, mesin alkon, dan alat berat, terutama pada area yang tidak dapat dilalui kendaraan.

“Dari embung kedua disalurkan ke embung ketiga, semuanya ditarik dengan mesin alkon. Ini titik paling ujung yang tidak bisa diakses. Jadi kita menggunakan mobil Damkar, tetapi dari beberapa embung yang kita bentuk tadi juga menggunakan mesin alkon dan alat berat,” jelasnya.

Strategi tersebut menjadi penting karena kawasan TPA Galuga memiliki luas lebih dari 40 hektare dengan sejumlah titik yang sulit dijangkau. Mobil maupun sepeda motor tidak dapat masuk ke seluruh area, sehingga petugas harus berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai titik tertentu.

Rudy Susmanto berharap strategi penguatan sumber air melalui embung, penggunaan alat berat, pemadaman aktif, serta patroli dapat mempercepat penuntasan seluruh titik kebakaran.

“Mudah-mudahan jerih payah rekan-rekan semuanya, tim gabungan malam hari ini, dan mudah-mudahan esok hari membawa hasil yang jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, api bisa tuntas padam semuanya,” tutup Rudy. (Dimas)
Share:

Bupati Bogor Rudy Susmanto Manfaatkan Drone Thermal, Lacak Titik Panas Tersembunyi di TPA Galuga

Bupati Bogor Rudy Susmanto Manfaatkan Drone Thermal, Lacak Titik Panas Tersembunyi di TPA Galuga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Api kebakaran TPA Galuga memang tak lagi terlihat secara kasatmata. Namun, Bupati Bogor Rudy Susmanto tidak ingin penanganan berhenti hanya karena permukaan terlihat aman.

Memasuki pukul 24.00 WIB, Minggu (13/9/2026), Bupati Bogor bersama jajaran Pemkab Bogor menerbangkan drone thermal untuk melacak titik-titik panas tersembunyi di bawah timbunan sampah.

Teknologi tersebut mampu membaca panas yang masih tersimpan di bawah permukaan, meski secara visual yang terlihat hanya asap. Dari pantauan udara, petugas dapat mengetahui sebaran panas sekaligus menentukan titik yang harus kembali disiram dan didinginkan.

“Kita tidak melakukan penyiraman hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Secara visual api sudah tidak ada, yang terlihat hanya asap. Tetapi dengan drone thermal ini, panas di bawah timbunan masih bisa kita baca dan sebarannya bisa kita lihat,” ujar Rudy saat memantau penanganan TPA Galuga, Minggu malam.

Rudy Susmanto menegaskan, penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemadaman tidak sekadar menghilangkan api di permukaan, tetapi juga mengendalikan sumber panas yang berpotensi memunculkan kembali api. Drone thermal tersebut merupakan fasilitas Command Center 112 Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Jadi kita tidak bekerja berdasarkan perkiraan. Teknologi ini membantu kita melihat kondisi yang tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga intervensi bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Memasuki hari kedelapan penanganan, perkembangan kebakaran menunjukkan tren positif. Luasan area terbakar yang pada hari pertama sekitar 1,7 hektare, kemudian berkembang menjadi 5 hektare dan mencapai sekitar 8 hektare pada hari kedua, kini area yang masih harus diintervensi tersisa sekitar 0,6 hektare di wilayah yang masuk Kota Bogor.

“Alhamdulillah, sebentar lagi kita masuk penanganan hari kedelapan. Sekarang yang harus kita intervensi tinggal sekitar 0,6 hektare di wilayah Kota Bogor,” katanya.

Rudy Susmanto mengapresiasi seluruh petugas yang selama tujuh hari bekerja tanpa henti selama 24 jam, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga unsur lainnya yang terlibat dalam penanganan.

“Terima kasih kepada rekan-rekan yang terus berupaya memadamkan dan mendinginkan api setiap hari, 24 jam. Kita terus ikhtiar sampai seluruh titik panas benar-benar terkendali,” ucapnya.

Ia menambahkan, TPA Galuga merupakan tempat pembuangan sampah masyarakat Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Karena itu, penanganan kebakaran tidak mengenal batas wilayah administratif, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

“Ini TPA Galuga, sampah masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Karena itu, penanganannya juga harus kita lakukan bersama. Target kita jelas, api padam, titik panas terkendali, dan kondisi benar-benar aman,” pungkas Rudy. (Dimas)
Share:

Raih Berbagai Prestasi, Wali Kota Depok Serahkan Penghargaan untuk Duta Genre dan PIK-R

Raih Berbagai Prestasi, Wali Kota Depok Serahkan Penghargaan untuk Duta Genre dan PIK-R. (Dok. Pemkot Depok)

Depok, WaraWiri.net - Wali Kota Depok, Supian Suri memberikan piagam penghargaan kepada Duta Generasi Berencana (Genre) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang telah meraih berbagai prestasi di tingkat Kota, Provinsi Jawa Barat, bahkan nasional.

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Supriyatun saat apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) di Lapangan Apel Balai Kota, Senin (14/09/26).

Piagam penghargaan diberikan kepada PIK-R Sawangan Cerdas Bahagia (Sacerba) Kecamatan Sawangan atas prestasinya meraih posisi tiga besar tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Barat dan PIK-R Bougenville Kecamatan Cinere yang akan mewakili Kota Depok pada ajang pemilihan PIK-R tingkat Provinsi Jawa Barat.

Kemudian piagam penghargaan diberikan kepada Roudah Aisyi' Shofwah yang akan mewakili Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Genre tingkat Nasional tahun 2026, serta Athif Yahya dan Buti Adia Darma selaku Duta Genre Kota Depok yang akan mengikuti ajang pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Barat. (Zidan)
Share:

Pemkot Medan Proyeksikan APBD 2027 Sebesar Rp 7,16 T, Wali Kota Rico Fokus Optimalkan 17 Program Prioritas

Pemkot Medan Proyeksikan APBD 2027 Sebesar Rp 7,16 T, Wali Kota Rico Fokus Optimalkan 17 Program Prioritas. (Dok. Pemkot Medan)

Medan, WaraWiri.net - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Nota Keuangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, Rico Waas memproyeksikan belanja daerah pada APBD TA 2027 mencapai Rp7,16 triliun lebih. Anggaran ini dialokasikan untuk mengoptimalkan 17 program prioritas pembangunan daerah.

"Alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan. Hal ini demi mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data," ujar Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota dewan yang hadir.

Dalam penyampaian Nota Keuangan tersebut, Rico Waas juga menjabarkan struktur pendapatan daerah Kota Medan pada TA 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp6,98 triliun lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, guna menutup defisit antara belanja dan pendapatan daerah, pembiayaan penerimaan daerah diproyeksikan berada di angka Rp175 miliar. Dana pembiayaan ini dialokasikan untuk mendukung program-program strategis yang belum terpenuhi dari penerimaan pendapatan daerah.

"Setiap alokasi yang direncanakan harus berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan warga Medan," kata Rico Waas.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan Perangkat Daerah, hingga para camat se-Kota Medan. (Alif)
Share:

BCA Expo 2026 Tawarkan Bunga Spesial KPR 1,23%, KKB 1,80%, hingga KSM mulai dari 5,69%

BCA Expo 2026 Tawarkan Bunga Spesial KPR 1,23%, KKB 1,80%, hingga KSM mulai dari 5,69%. (Dok. BCA)

Bali, WaraWiri.net - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi membuka gelaran BCA Expo Bali 2026 secara offline pada 12–13 September 2026 di Living World Denpasar. Sebagai bagian dari rangkaian BCA Expo 2026 yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, ajang ini menghadirkan beragam pilihan hunian, kendaraan, serta solusi finansial dalam satu lokasi.

Melalui gelaran ini, BCA mempertemukan masyarakat secara langsung dengan berbagai mitra strategis, mulai dari developer properti, dealer otomotif, perusahaan anak, hingga unit kerja BCA, sehingga pengunjung dapat mengeksplorasi kebutuhan finansial sekaligus memperoleh informasi pembiayaan yang sesuai dengan rencana mereka.

Direktur BCA Frengky Chandra Kusuma menyatakan, “Bali memiliki daya tarik tersendiri dengan dinamika ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang pesat. Kehadiran BCA Expo Bali 2026 merupakan bentuk komitmen strategis kami untuk mendampingi nasabah merencanakan masa depan keuangan secara matang, mulai dari kepemilikan aset hingga perlindungan finansial. Kami berharap ajang ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi nasabah dan masyarakat Bali dalam mewujudkan impian mereka secara aman dan terencana.”

Selama periode expo, BCA menghadirkan beragam suku bunga dan promo spesial untuk berbagai kebutuhan kredit. Untuk kebutuhan kepemilikan rumah, BCA menawarkan bunga spesial KPR mulai dari 1,23% eff. p.a. fixed 1 tahun untuk rumah baru dari mitra developer KPR BCA, dengan biaya provisi sebesar 0,81%.

Ekosistem properti BCA Expo Bali 2026 turut menghadirkan sejumlah pilihan proyek hunian dari mitra developer, di antaranya Parang Kencana Residence Seminyak, Damara Estate Jimbaran Hijau, Summerfield, dan Ciputra Beach Resort. Kehadiran berbagai mitra tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat pilihan properti sekaligus memperoleh informasi mengenai solusi pembiayaan KPR BCA.

Sementara itu, bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian kendaraan roda empat maupun roda dua, BCA menawarkan bunga KKB mulai dari 1,80% flat p.a. tenor 1 tahun, khusus mobil baru jenis passenger car, serta potongan biaya admin hingga Rp900 ribu. Untuk kebutuhan kendaraan roda dua, tersedia pula KSM dengan penawaran bunga mulai dari 5,69% flat p.a. serta potongan biaya administrasi sebesar Rp200 ribu.

BCA Expo Bali 2026 juga menghadirkan beragam pilihan kendaraan melalui sejumlah dealer otomotif terkemuka, antara lain Mercedes Benz, Suzuki, Mitsubishi, Denza, Toyota, Daihatsu, Wuling, Hyundai, BMW, Chery, Jaecoo, BYD, Mazda, Honda, Porsche, Yamaha, Benelli, Kawasaki dan Alva. Pengunjung dapat melihat langsung unit kendaraan yang tersedia sekaligus berkonsultasi mengenai skema pembiayaan.

Tidak hanya solusi pembiayaan, BCA Expo Bali 2026 turut menghadirkan berbagai solusi finansial lengkap dari unit kerja dan perusahaan anak BCA guna memberikan kemudahan layanan perbankan terpadu di satu tempat.

Kepala Kantor Wilayah IV BCA Harijanto menambahkan, “Sebagai penyelenggara di tingkat wilayah, kami bangga menghadirkan one-stop financial solution hasil kolaborasi erat bersama mitra developer, dealer, serta entitas anak BCA secara langsung di Living World Denpasar. Kemudahan akses ini kami rancang agar warga Bali dapat menemukan hunian dan kendaraan impian dengan proses yang ringkas, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.”

Selain hadir secara offline di Bali, BCA Expo 2026 ini digelar pula secara online mulai 21 Agustus-31 Oktober 2026. Para nasabah dan masyarakat dapat mengakses melalui laman situs resmi https://expo.bca.co.id/. (Siti)
Share:

KPK Hibahkan Aset Rampasan Senilai Rp3,6 Miliar untuk Polder Resapan Air di Bekasi

KPK Hibahkan Aset Rampasan Senilai Rp3,6 Miliar untuk Polder Resapan Air di Bekasi. (Dok. KPK)

Bekasi, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan aset barang rampasan bernilai total Rp3,6 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi. Aset berupa tujuh bidang tanah tersebut diproyeksikan menjadi polder resapan air demi mengendalikan banjir di wilayah setempat.

Rangkaian aset tersebut merupakan hasil eksekusi barang rampasan negara dari perkara pidana korupsi yang telah inkrah. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi KPK), Mungki Hadipratikto, menegaskan skema hibah ini adalah komitmen KPK agar barang rampasan dapat dipulihkan manfaatnya bagi rakyat.

“Bagaimana penanganan perkara ini bisa bermanfaat kembali bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, KPK berupaya bermanfaat bagi masyarakat melalui Pemkot Bekasi dengan harapan asetnya bermanfaat sebaik-baiknya,” ujar Mungki di Kantor Pemkot Bekasi, Senin (14/9).

Lebih lanjut, Mungki menyampaikan KPK akan memonitor dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Hal ini, guna memastikan bahwa aset yang telah diberikan telah dimanfaatkan sesuai fungsinya.

“Pertama, memastikan aset telah dibaliknamakan ke pemkot Bekasi dan sudah tercatat Barang Milik Daerah (BMD). Kemudian, memastikan aset dimanfaatkan sesuai fungsinya,” ujar Mungki.

Menyambut hibah tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, mengapresiasi langkah inovatif KPK yang mengembalikan hasil kejahatan korupsi menjadi manfaat publik. Ia berkomitmen menjadikan pengelolaan lahan hibah ini sebagai salah satu program strategis prioritas daerah.

“Ini akan dijadikan salah satu program strategi prioritas daerah agar tindak lanjutnya cepat. Bagaimana ini juga bernilai manfaat untuk penerimaan asli daerah (PAD). Di samping sebagai pelayan masyarakat, kita harus bisa menghasilkan, memaksimalkan potensi dengan aset yang dimiliki,” ujar Tri.

Ia menambahkan, terobosan pemulihan aset ini merupakan contoh konkret bahwa sinergi antarlembaga mampu menghadirkan kesejahteraan langsung bagi masyarakat.

“Ini salah satu contoh inovasi pada akhirnya lebih optimal lagi, kesejahteraannya bisa dirasakan langsung masyarakat,” tutupnya.

Rincian Aset dan Rekam Jejak Perkara

Adapun aset yang dihibahkan ini mencakup 7 bidang tanah dengan total luas 1.452 meter persegi dengan tujuh Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah-tanah ini berlokasi di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, nilai taksiran aset ini mencapai Rp3.650.177.000.

Sebagai informasi, lahan strategis ini merupakan barang rampasan dari terpidana Dudy Jocom, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kemendagri. Dudy terjerat kasus korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Riau, Minahasa, dan Gowa.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) berlangsung khidmat disaksikan jajaran pejabat penting, di antaranya Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe; Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto; Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Mateus Sukusno Aji; Kasat Reskrim Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya; serta Kepala Kantah ATR/BPN Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir.

Melalui skema hibah aset ini, KPK berupaya terus memperkuat efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. KPK juga berharap Pemkot Bekasi menjaga amanah pengolahan aset tersebut secara transparan dan akuntabel, sehingga polder resapan air dapat segera terealisasi demi mewujudkan solusi nyata penanganan banjir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. (Iqbal)
Share:

Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah janji jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan Menkeu Suahasil dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. (Dinda)
Share:

Ombudsman RI Terima Kunjungan Koordinasi BSSN Terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026

Ombudsman RI Terima Kunjungan Koordinasi BSSN Terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, menerima kunjungan koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka persiapan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026, di Kantor Ombudsman RI, Senin (14/9/2026).

Robert Na Endi Jaweng menjelaskan bahwa Opini Ombudsman RI merupakan pernyataan resmi Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik. Penilaian tersebut memiliki landasan yang kuat karena sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta agenda Asta Cita Presiden.

Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa penilaian Opini Ombudsman RI dilakukan melalui empat dimensi, yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan.

"Sesungguhnya kita mengukur apa yang sudah diatur terkait pengaduan, mulai dari regulasinya, aturan perundang-undangannya, sampai bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan," tutur Robert.

Selain aspek regulasi dan proses pelayanan, Ombudsman RI juga melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, termasuk aspek integritas penyelenggara pelayanan publik. Penilaian juga memperhatikan kepatuhan instansi terhadap produk-produk Ombudsman RI apakah terdapat hasil atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Robert menegaskan bahwa objek utama penilaian Ombudsman RI adalah produk layanan yang diterima masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penilaian tersebut mencakup masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, maupun masyarakat yang terlembagakan.

Sementara itu, unit layanan yang menjadi objek penilaian merupakan unit yang paling banyak berinteraksi dan terlibat secara langsung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Robert juga menjelaskan pentingnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik terhadap berbagai bentuk maladministrasi. Pengetahuan tersebut diperlukan agar penyelenggara dapat mengenali potensi maladministrasi sekaligus melakukan pencegahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh jajaran memahami pelayanan publik, regulasinya, bentuk-bentuk maladministrasi, serta fungsi dan kewenangan Ombudsman RI. Dengan pemahaman tersebut, upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan secara lebih baik," pungkas Robert.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Utama BSSN Soetedjo Joewono Soetedjo menyampaikan bahwa sebagian besar pelayanan BSSN terpusat di Sentul. Oleh karena itu, pihaknya ingin memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan menjadi perhatian BSSN dalam menghadapi penilaian Opini Ombudsman RI.

"Kami ingin mengetahui apa yang perlu kami siapkan dan apa yang harus menjadi perhatian kami. Kami membutuhkan pencerahan dari Ombudsman RI agar nantinya dapat kami sampaikan kepada para direktur," ujar Soetedjo. (Evi)
Share:

Bapas Ambon Dukung Riset Akademis Disertasi Mahasiswa S3 Undip

Bapas Ambon Dukung Riset Akademis Disertasi Mahasiswa S3 Undip. (Dok. Ditjenpas)

Ambon, WaraWiri.net - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ambon terus tunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pembaharuan Sistem Pemasyarakatan. Pada Senin (14/9), Bapas Ambon sambut kunjungan mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Anna Maria Salamor, terkait pengambilan data untuk penelitian disertasinya.

Dalam kunjungan tersebut, dua Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Ambon, yakni Milza Titaley dan Anugraeni Yasir, bertindak sebagai narasumber utama. Wawancara berfokus pada topik disertasi yang diangkat, yakni "Pembaharuan Kebijakan Pembinaan Narapidana tentang Perilaku Menyimpang di Lapas Perempuan Melalui Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT)".

Anugraeni menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berkontribusi dalam riset akademis ini.

"Saya berterima kasih karena telah dipercayakan menjadi salah satu narasumber dalam penelitian. Ini merupakan kesempatan yang sangat menarik bagi kami untuk berbagi pandangan dan mendiskusikan penanganan Klien Pemasyarakatan, khususnya dari perpaduan perspektif psikologis dan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Anna Maria Salamor menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapas Ambon atas keterbukaan dan transparansi selama proses penelitian.

"Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan data, serta perspektif yang sangat kaya. Informasi dari lapangan ini menjadi fondasi penting bagi penyusunan disertasi saya," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bapas Ambon, Maria M. Nahak, memberikan apresiasi penuh atas terselenggaranya penelitian akademis ini di lingkungan Bapas Ambon.

"Integrasi antara pendekatan ilmiah seperti CBT dengan praktik pembimbingan di lapangan sangat krusial. Kami berharap hasil penelitian ini menjadi terobosan nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur serta mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan, khususnya perempuan," ujarnya.

Sinergi antara praktisi Pemasyarakatan dan akademisi ini menegaskan inovasi pembimbingan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pijakan riset yang kuat. Melalui pendekatan berbasis bukti, seperti CBT, Bapas Ambon optimistis Sistem Pemasyarakatan di Indonesia terus bertransformasi menuju arah yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan. (Muh)
Share:

BMKG Laksanakan Survei Meteo-Oseanografi Terpadu di Selat Sunda untuk Perkuat Akurasi Layanan Maritim

BMKG Laksanakan Survei Meteo-Oseanografi Terpadu di Selat Sunda untuk Perkuat Akurasi Layanan Maritim. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Survei Meteo-Oseanografi Terpadu Selat Sunda pada 14–25 September 2026. Kegiatan yang dipimpin Direktorat Meteorologi Maritim ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem observasi dan prakiraan meteorologi-oseanografi guna mendukung keselamatan pelayaran serta meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan kondisi laut di wilayah perairan Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa Selat Sunda merupakan kawasan perairan strategis dengan dinamika atmosfer dan oseanografi yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan observasi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan informasi meteorologi maritim yang dihasilkan BMKG semakin akurat, andal, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

“Selat Sunda adalah kawasan perairan yang sangat kompleks dan strategis. Informasi cuaca dan kondisi laut yang disampaikan BMKG memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas masyarakat,” ujar Faisal saat melepas sekaligus memberikan pembekalan kepada Tim Survei Meteo-Oseanografi Terpadu Selat Sunda di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Faisal, hasil survei tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan ilmiah, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan layanan operasional BMKG. Data lapangan yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kualitas observasi, prediksi, dan layanan meteorologi maritim yang menjadi dasar berbagai pengambilan keputusan di sektor pelayaran dan kelautan.

“Survei ini merupakan langkah strategis agar BMKG terus dapat memperkuat kualitas observasi, prediksi, dan layanan meteorologi maritim. Data dan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini harus memberikan manfaat nyata bagi operasional,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar selalu mengutamakan keselamatan selama pelaksanaan survei. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan harus dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pengamatan ilmiah di lapangan.

“Harapan saya, seluruh Tim Survei dapat berangkat, menunaikan tugas negara, dan kembali ke markas dengan sehat, selamat, serta membawa hasil data yang berkontribusi nyata bagi penguatan layanan bangsa,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agie Wandala Putra, menjelaskan bahwa survei ini menjadi bagian dari upaya verifikasi dan validasi sistem informasi meteorologi maritim yang dikembangkan dan dioperasikan BMKG.

Tujuan dari kegiatan survei tersebut dilakukan untuk memperoleh data meteorologi dan oseanografi secara langsung (in-situ) di perairan Selat Sunda. Data hasil pengamatan lapangan akan dimanfaatkan untuk memperkuat sistem observasi dan prakiraan meteorologi-oseanografi BMKG di Selat Sunda guna mendukung pemantauan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap kondisi laut dan atmosfer secara lebih akurat, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengukuran secara in-situ diperlukan untuk memperoleh data pembanding terhadap berbagai sistem observasi dan prakiraan yang digunakan BMKG. Data tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat akurasi sistem sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan.

“Salah satu aspek penting dalam verifikasi tersebut adalah pengukuran data secara in-situ. Data hasil survei akan digunakan sebagai pembanding sekaligus alat validasi terhadap sistem observasi dan prakiraan yang kami operasikan,” jelas Agi.

Salah satu sistem yang menjadi fokus verifikasi adalah High Frequency Radar (HF Radar) yang digunakan untuk memantau kondisi permukaan laut di Selat Sunda. Selain itu, survei juga mendukung validasi sistem coupled ocean-atmosphere BMKG, INAWIS, melalui perbandingan antara hasil pemodelan dan pengamatan langsung di lapangan.

Agi menambahkan bahwa Direktorat Meteorologi Maritim saat ini tengah menyiapkan pengembangan generasi terbaru INAWIS yang dikembangkan secara mandiri (in-house). Data hasil survei akan menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengujian dan penyempurnaan sistem guna menghasilkan informasi yang semakin andal dan akurat.

Dalam pelaksanaannya, tim survei menggunakan sejumlah instrumen utama untuk memperoleh data meteorologi dan oseanografi secara langsung, antara lain Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) untuk mengukur profil arus laut berdasarkan kedalaman, Spotter Buoy untuk memantau gelombang dan parameter permukaan laut, Current Meter untuk mengukur arus pada titik tertentu, serta Portable Automatic Weather Station (PAWS) untuk pengamatan parameter cuaca di lapangan.

Selain itu, melalui kolaborasi dengan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), tim juga akan menguji prototipe Smart Autonomous Marine Sensing System atau Smart Buoy. Inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi riset antara Direktorat Meteorologi Maritim dan STMKG yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem observasi kelautan yang lebih efektif dan adaptif.

Sebelum survei utama dilaksanakan, BMKG bersama STMKG dan Stasiun Meteorologi Maritim Merak telah melakukan survei pendahuluan pada 9–11 September 2026. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan kondisi keamanan dan perairan, kesiapan teknis, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat guna memastikan kelancaran pelaksanaan survei.

Selain memperkuat kualitas layanan meteorologi maritim, survei ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung keterpaduan informasi kebencanaan di kawasan Selat Sunda. Sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di Indonesia yang berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, ketersediaan data meteorologi dan oseanografi yang akurat menjadi penting untuk melengkapi informasi terkait kondisi atmosfer, laut, maupun aktivitas vulkanik.

Agi berharap hasil survei dapat mendukung penguatan integrasi data meteorologi, oseanografi, geofisika, dan vulkanologi dalam kerangka Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS).

“Selat Sunda memiliki karakteristik oseanografi yang unik dan berada dekat dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Karena itu, penguatan observasi terpadu sangat penting untuk mendukung keselamatan maritim dan peningkatan kualitas layanan informasi BMKG,” ungkapnya.

Melalui Survei Meteo-Oseanografi Terpadu Selat Sunda, BMKG terus memperkuat sinergi antara observasi lapangan, pemodelan, dan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan informasi meteorologi dan oseanografi yang semakin akurat dan andal. Hasil survei diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan layanan informasi maritim serta mendukung keselamatan masyarakat dan aktivitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia. (Putra)
Share:

KKP Tetapkan Kawasan Konservasi Teon, Nila & Serua Seluas 683 Ribu Ha

KKP Tetapkan Kawasan Konservasi Teon, Nila & Serua Seluas 683 Ribu Ha. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan kawasan perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua (TNS) di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, seluas 683.826,89 hektare sebagai Kawasan Konservasi. Penetapan ini untuk memperluas perlindungan ekosistem laut sekaligus memperkuat tata kelola kawasan konservasi di Indonesia.

“Penetapan kawasan konservasi ini memperkuat kontribusi Indonesia dalam mencapai target perlindungan 30 persen wilayah laut pada tahun 2045,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu (13/9).

Penetapan Kawasan Konservasi TNS tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 2 September 2026. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk melindungi ekosistem laut karena kawasan konservasi TNS menjadi rumah bagi terumbu karang, padang lamun, tempat pemijahan ikan, hingga habitat bagi hiu martil.

Penetapan tersebut menurut Koswara menjadi potensi besar dalam mendukung pengembangan perikanan berkelanjutan serta pariwisata bahari yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, mengatakan Kawasan Konservasi TNS akan dikelola oleh pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi dengan melibatkan masyarakat, serta didukung oleh mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya. 

"Harapan kami, kolaborasi tersebut dapat mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif sehingga manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi dapat dirasakan bersama," terang Firdaus.

Penetapan Kawasan Konseravasi TNS melalui proses panjang yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, masyarakat adat dan pesisir, akademisi, serta mitra pembangunan. Berbagai tahapan dilakukan mulai dari survei biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, kajian ilmiah, konsultasi publik, sebagai dasar penetapan kawasan konservasi.

"Kami mengapresiasi dukungan KKP, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, masyarakat adat, akademisi, serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang secara konsisten mendampingi proses pengumpulan data ilmiah, perancangan zonasi, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, hingga penguatan kapasitas selama proses pembentukan kawasan konservasi yang menjadi modal penting agar pengelolaan kawasan dapat efektif ke depan," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Erawan Asikin.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pembentukan Kawasan Konservasi TNS. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) turut mendampingi proses tersebut dengan melibatkan Badan Latupati, raja dan perangkat negeri, pemilik petuanan, tokoh masyarakat dan agama, kelompok pemuda dan perempuan, nelayan, serta komunitas pesisir.

“Perlindungan laut yang efektif dibangun melalui kolaborasi, ilmu pengetahuan, dan partisipasi masyarakat. Kami berkomitmen terus mendukung pengelolaan kawasan agar manfaatnya dirasakan masyarakat sekaligus menjaga kekayaan hayati laut bagi generasi mendatang,” ungkap Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto. (Junaedi)
Share:

Misbakhun: RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun usai memimpin RDPU Panja RUU Keuangan Negara bersama para ahli di Nusantara I, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara perlu dilandasi pemahaman yang kuat terhadap amanat konstitusi, khususnya terkait peran negara dalam perekonomian. Penataan tersebut penting agar pengelolaan kekayaan negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Misbakhun mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali sistem pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, pembahasan tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga perlu mempertimbangkan landasan filosofis dan konstitusional yang mendasari pengelolaan kekayaan negara.

“Sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk undang-undang ini kita kembalikan kepada sebuah kepentingan yang murni nasionalisme dan kepentingan nasional kita, bukan lagi bersandar kepada kepentingan asing,” ujar Misbakhun dalam RDPU Panja RUU Keuangan Negara bersama para ahli di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ia menilai, Pasal 33 UUD 1945 perlu menjadi pijakan dalam memaknai kembali penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keterbatasan negara dalam hal modal, teknologi, dan kemampuan pengolahan, sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini yang harus kita maknai ulang, termasuk seberapa besar peran negara di dalam pasar,” katanya.

Misbakhun juga mempertanyakan batas ideal keterlibatan negara dalam kegiatan usaha. Ia menilai, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, perlu ada evaluasi terhadap sektor-sektor yang masih harus dikelola negara dan sektor yang dapat disediakan oleh swasta.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Menurutnya, pemisahan kekayaan negara dari APBN harus diikuti dengan kejelasan tanggung jawab dan pengakuan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian ketika terjadi persoalan.

“Pada saat tertentu kita memisahkan kekayaan negara dari sisi tanggung jawab dan pengakuan, tetapi ketika ada persoalan kita menariknya lagi. Konsistensi ini harus kita pelihara, karena nanti undang-undang ini juga akan menyambungkan dengan kluster pertanggungjawaban keuangan negara,” jelas Misbakhun.

Ia berharap pembahasan RUU Keuangan Negara menjadi ruang diskusi publik untuk memperkuat kesadaran konstitusional, bukan semata-mata didorong oleh semangat menghukum. 

"Kepastian hukum juga harus memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara," pungkasnya. (Deni)
Share:

BAKN Minta DTSEN Tak Jadi Saringan Tunggal Penerima Bansos

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo, dalam RDPU dengan sejumlah akademisi terkait kemiskinan dan DTSEN di Ruang Rapat BAKN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah.

Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.

Andreas menjelaskan, masukan tersebut menjadi salah satu catatan akademisi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI dengan sejumlah akademisi terkait kemiskinan dan DTSEN di Ruang Rapat BAKN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

“Masukan dari para akademisi adalah memberikan bahwa DTSEN ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya di dalam menentukan kriteria pemberian bantuan sosial,” ujar politisi dari fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menurutnya, DTSEN pada dasarnya melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, klasifikasi tersebut tidak serta-merta dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang layak atau tidak memperoleh program bantuan.

“DTSEN itu hanya melakukan klasifikasi berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi bukan satu-satunya kriteria untuk menentukan mereka berhak untuk mendapatkan program atau tidak,” katanya.

Andreas menilai persoalan muncul ketika kementerian dan lembaga menjadikan desil DTSEN sebagai saringan awal sekaligus penentu utama penerima program. Ia mencontohkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menggunakan kelompok desil tertentu sebagai salah satu kriteria penerima.

“Selama ini kalau kita lihat justru saringan pertamanya dari desil yang ada di DTSEN. Contohnya misalkan kalau tidak masuk dalam desil 1-4 tidak bisa mendapatkan program PIP. Berarti kan sudah disaring duluan, padahal itu bukan satu-satunya kriteria untuk menentukan,” tuturnya.

Karena itu, BAKN akan mendorong pembahasan lintas kementerian dan lembaga untuk mengevaluasi penggunaan DTSEN dalam berbagai program pemerintah. Pembahasan tersebut diperlukan agar kriteria substantif masing-masing program tidak semata-mata bergantung pada klasifikasi desil.

“Ini yang perlu kita dudukkan sebetulnya. Karena memang menurut BPS bukan satu-satunya, tetapi kementerian lembaga menggunakan ini sebagai salah satu saringan utama,” katanya.

Andreas menegaskan, pembahasan tersebut nantinya akan dilakukan melalui rapat cross-cutting antar-kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat menyelaraskan pemanfaatan DTSEN dengan karakteristik dan tujuan masing-masing program, sehingga bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. (Deni)
Share:

Kapolri Hadiri Pembukaan Pameran Nasirun “Bersimpuh di Kaki Para Guru” di Galeri Nasional Indonesia

Kapolri Hadiri Pembukaan Pameran Nasirun “Bersimpuh di Kaki Para Guru” di Galeri Nasional Indonesia. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Pameran Nasirun bertajuk “Bersimpuh di Kaki Para Guru” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2026) malam.

Pameran tersebut merupakan wujud penghormatan Nasirun kepada para guru dan perupa pendahulu yang telah memberikan inspirasi serta membentuk perjalanan keseniannya. Nasirun dikenal sebagai salah satu pelukis kontemporer Indonesia yang konsisten mengangkat kebudayaan Jawa, spiritualitas, dan persoalan sosial dalam karya-karyanya.

Sejumlah karya dari berbagai periode turut ditampilkan, antara lain Persembahan untuk Bathara Guru (1999), Komidi Putar Pasar Malam (2010), Tahta untuk Petruk (2015), Realis yang Semurni-murninya (2018), serta Kopiah Pertama yang Dilukis Nasirun (2023). Karya-karya tersebut menggambarkan perjalanan Nasirun dalam memadukan tradisi, spiritualitas, serta refleksi terhadap kehidupan sosial melalui bahasa seni kontemporer.

Pameran “Bersimpuh di Kaki Para Guru” dapat dikunjungi masyarakat mulai 13 September hingga 11 Oktober 2026. Pameran dibuka Selasa–Kamis pukul 10.00–18.00 WIB serta Jumat–Minggu pukul 10.00–20.00 WIB, sedangkan setiap Senin tutup.

Kehadiran Kapolri menjadi bentuk apresiasi terhadap seni dan budaya Indonesia, sekaligus dukungan terhadap para seniman yang terus merawat warisan budaya, menghormati para pendahulu, serta menghadirkan nilai-nilai tradisi dalam karya yang relevan dengan perkembangan zaman. (Ros)
Share:

Polri Perkuat Operasi SAR KM Virgo Transport 8, Tiga Kapal Polisi Diberangkatkan

Polri Perkuat Operasi SAR KM Virgo Transport 8, Tiga Kapal Polisi Diberangkatkan. (Dok. Divisi Humas Polri)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Polri terus memperkuat operasi Search and Rescue (SAR) dalam penanganan insiden hilang kontak dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Tanjung Selatan, Kalimantan Selatan, sekitar Pulau Masalembu. Pengerahan kekuatan dilakukan secara terpadu untuk mendukung proses pencarian, penyelamatan, evakuasi, identifikasi, hingga pelayanan kepada keluarga korban.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, prioritas Polri saat ini adalah mendukung pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang maupun awak kapal yang masih belum ditemukan.

“Polri memberikan dukungan penuh dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Prioritas utama saat ini adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi seluruh penumpang maupun awak kapal yang masih dalam proses pencarian. Polri bersama Basarnas, TNI AL, KSOP, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus bergerak secara terpadu untuk mempercepat proses pencarian di lokasi,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Minggu (13/9/2026).

Berdasarkan data sementara hingga Minggu (13/9/2026) pukul 09.00 WIB, KM Virgo Transport 8 diketahui berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dan dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.05 WITA. Posisi terakhir kapal diperkirakan berada di sekitar Pulau Masalembu, dengan jarak sekitar 86 mil laut (NM) dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Data sementara mencatat jumlah Person On Board (POB) sebanyak 243 orang, terdiri atas sekitar 215 penumpang dan 30 awak kapal. Dari jumlah tersebut, 125 orang telah berhasil dievakuasi, dengan rincian 124 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara 118 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

“Data sementara mencatat 243 orang berada di kapal. Sebanyak 125 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 124 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara 118 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Polri bersama seluruh unsur SAR akan terus melakukan upaya maksimal untuk menemukan dan mengevakuasi mereka yang masih dalam pencarian,” jelas Trunoyudo.

Untuk memperkuat operasi, Korpolairud Baharkam Polri telah memberangkatkan tiga Kapal Polisi terdekat menuju lokasi kejadian. Ketiganya yakni KP Laksmana-7012 yang berada dalam posisi BKO Kalsel dengan jarak sekitar 80 NM dan estimasi waktu tempuh tujuh jam, KP Ibis-6001 yang berada dalam posisi BKO Kalteng dengan jarak sekitar 103 NM dan estimasi waktu tempuh sembilan jam, serta KP Manyar-5003 yang berada dalam posisi BKO Surabaya dengan jarak sekitar 200 NM dan estimasi waktu tempuh 24 jam.

Ketiga Kapal Polisi tersebut telah melaksanakan persiapan bekal ulang dan diberangkatkan untuk memperkuat pencarian serta evakuasi di lokasi.

Selain tiga Kapal Polisi, operasi SAR juga diperkuat KN Laksamana milik Basarnas, KNP 382 milik KSOP, KM Hai Da, KM Niki Mila Utama, TB TCP, TB Mauha IX, KM Cahaya Bahati Jaya, satu unit helikopter Polda Kalteng, serta satu unit helikopter Basarnas Surabaya.

Basarnas mengerahkan 20 personel yang dipimpin Capt. Jahrudin. Sementara KSOP mengerahkan 10 personel yang telah diberangkatkan menuju lokasi menggunakan KNP 382 sejak pukul 07.00 WITA.

“Kekuatan SAR terus diperkuat. Tidak hanya tiga Kapal Polisi, tetapi juga terdapat kapal-kapal dari unsur lainnya, dukungan dua unit helikopter, personel Basarnas, KSOP, TNI AL, Polairud, serta tim pendukung lainnya. Seluruh kekuatan ini bergerak untuk memperluas area pencarian dan mempercepat proses evakuasi,” kata Trunoyudo.

Operasi SAR di wilayah Kalimantan Selatan melibatkan Basarnas, TNI AL Lanal Banjarmasin, Polairud Polda Kalsel, KSOP Banjarmasin, SROP Navigasi, Pelindo, Kesehatan Pelabuhan, agen kapal, serta unsur terkait lainnya. Polairud Polda Kalsel terus melakukan koordinasi dan dukungan operasional di lapangan bersama unsur SAR lainnya.

Posko Operasi SAR juga telah didirikan di Dermaga Trisakti Banjarmasin sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan pengumpulan informasi operasi.

Dukungan turut diberikan Polda Jawa Timur mengingat KM Virgo Transport 8 berangkat dari Surabaya. Ditpolairud Polda Jatim menyiapkan satu tim berjumlah sembilan personel untuk mendukung operasi SAR serta koordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mendirikan Posko Pelayanan dan Pengaduan di Pelabuhan Penumpang Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak. Posko tersebut diperkuat 10 personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dua personel Tim Kesehatan, enam personel Biddokkes dan DVI Polda Jatim, serta dua personel BPBD Jatim.

Posko tersebut melakukan koordinasi dengan Polres Pelabuhan Banjarmasin dan BPBD Banjarmasin terkait perkembangan penanganan dan evakuasi korban. Polri juga membuka layanan informasi dan pengaduan melalui Call Center 110 serta layanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak di nomor 081918600000.

Selain operasi pencarian dan evakuasi, Polri menyiapkan dukungan Disaster Victim Identification (DVI) untuk memastikan proses identifikasi korban dilakukan secara profesional dan akurat. Sebanyak enam posko DVI telah didirikan di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Di Jawa Timur, posko DVI terdiri atas Posko DVI Antemortem Dokkes Polda Jatim di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Posko DVI Antemortem Polda Jatim di Pelabuhan Sumenep, serta Posko DVI Postmortem Polda Jatim di RS Bhayangkara Surabaya.

Sementara di Kalimantan Selatan, posko DVI terdiri atas Posko DVI Postmortem Polda Kalsel di RS Bhayangkara Banjarmasin, Posko DVI Postmortem di RSUD Ulin Banjarmasin, serta Posko DVI Antemortem Biddokkes Polda Kalsel di Pelabuhan Trisakti.

Trunoyudo menegaskan, pengerahan unsur DVI dilakukan sebagai bagian dari kesiapan Polri dalam menangani seluruh tahapan penanganan korban.

“Polri tidak hanya memperkuat pencarian dan evakuasi, tetapi juga menyiapkan seluruh dukungan yang diperlukan, termasuk DVI, kesehatan, posko pelayanan, dan jalur komunikasi bagi keluarga. Semua dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan secara profesional, akurat, dan manusiawi,” tuturnya.

Trunoyudo menambahkan, Polri akan terus mengikuti perkembangan operasi berdasarkan informasi dan hasil koordinasi dari lapangan. Seluruh unsur yang terlibat akan mengoptimalkan kemampuan masing-masing untuk mendukung operasi SAR.

“Kami memahami bahwa keluarga korban saat ini membutuhkan kepastian dan informasi. Karena itu, Polri bersama seluruh unsur SAR akan terus bekerja dan berkoordinasi. Kami mengimbau masyarakat dan keluarga penumpang untuk tetap tenang serta memperoleh informasi melalui kanal resmi. Upaya pencarian akan terus dilakukan secara maksimal hingga seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat ditemukan dan dievakuasi,” pungkas Trunoyudo. (Ros)
Share:

Kodaeral XII Amankan 23,681 Juta Batang Rokok Diduga Ilegal di Pelabuhan Dwikora

Kodaeral XII Amankan 23,681 Juta Batang Rokok Diduga Ilegal di Pelabuhan Dwikora. (Dok. Puspen TNI)

Pontianak, WaraWiri.net - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII menggelar konferensi pers terkait penindakan 23.681.000 batang rokok yang diduga ilegal hasil tangkapan Tim Quick Response Kodaeral XII di Pelabuhan Dwikora Pontianak. Kegiatan yang berlangsung di Mako Satrol Kodaeral XII, Pontianak, Senin (14/9).

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Dankodaeral XII Laksda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR., dan dihadiri Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., Wadan Kodaeral XII Laksma TNI Fajar Rusdianto serta sejumlah pejabat Kodaeral XII. Turut hadir perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bea Cukai Pontianak, Polisi Militer, Ditpolairud Polda Kalbar, Pengadilan Negeri Pontianak, Disperindag Kalbar, serta awak media.

Dalam keterangannya, Dankodaeral XII menjelaskan bahwa penindakan bermula dari informasi yang diterima Kodaeral XII pada Jumat (11/9) sekitar pukul 20.00 WIB terkait pengiriman truk bermuatan rokok dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak menggunakan Kapal Dharma Kartika VII. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Quick Response Kodaeral XII bergerak melakukan pemantauan hingga pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 01.00 WIB berhasil mengamankan lima unit truk yang diduga membawa rokok ilegal.

Dari hasil pemeriksaan awal, empat truk ditemukan membawa muatan rokok, sementara satu truk tidak ditemukan muatan rokok. Secara keseluruhan, barang bukti yang diamankan berjumlah 23.681.000 batang, terdiri dari 22.681.000 batang rokok berbagai merek yang dilengkapi pita cukai dan 1.000.000 batang rokok merek Tabaco untuk ekspor yang tidak dilengkapi pita cukai.

Dankodaeral XII menyampaikan bahwa barang bukti selanjutnya akan dilakukan pencacahan ulang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Kalbar untuk memastikan jenis, merek, jumlah, serta status pita cukai. Proses tersebut juga akan disertai pemisahan antara rokok yang memenuhi ketentuan dengan rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai sebelum diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses hukum lebih lanjut sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Bea Cukai (KPPBC TMP B) Pontianak Tri Haryono Suhud mengapresiasi langkah Kodaeral XII dalam mengungkap dugaan peredaran rokok ilegal tersebut. Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut terhadap barang bukti, termasuk dokumen pengangkutan serta asal dan tujuan barang, untuk menentukan penanganan sesuai hasil penelitian.

Penindakan tersebut merupakan wujud komitmen TNI AL dalam mendukung upaya pemerintah memberantas berbagai bentuk penyelundupan dan peredaran barang ilegal. Kodaeral XII akan terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sinergi dengan Bea Cukai dan instansi terkait guna menjaga keamanan wilayah perairan dan mendukung kepentingan negara. (Bambang)
Share:

TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8

TNI Kerahkan Sejumlah Alutsista Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - TNI mengerahkan sejumlah alutsista untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap KM Virgo Transport 8 yang mengalami musibah dan tenggelam di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). Pengerahan alutsista tersebut dilakukan untuk memperkuat operasi SAR bersama Basarnas dan instansi terkait dalam pencarian serta evakuasi korban.

Dalam operasi tersebut, TNI AL mengerahkan KRI I Gusti Ngurah Rai-332, KRI Nala-363, KRI Pulau Fani-732, KRI Canopus-936, KAL Kumai II-13-51, pesawat CN-235 MPA P-8301, Helly AS 365 N3+, serta Helly Panther. Unsur-unsur tersebut melaksanakan penyisiran laut dan pemantauan udara untuk memperluas jangkauan pencarian.

Operasi SAR dilaksanakan secara terpadu bersama Kantor SAR Banjarmasin, KSOP, Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan, Distrik Navigasi, Pelindo, serta unsur terkait lainnya. Seluruh unsur dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan terhadap korban.

Berdasarkan data sementara, KM Virgo Transport 8 mengangkut 240 orang yang terdiri dari 210 penumpang dan 30 kru. Hingga laporan ini disampaikan, sebanyak 113 orang telah berhasil dievakuasi oleh kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, dengan rincian 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Pencarian terhadap korban lainnya masih terus dilakukan.

TNI terus mengoptimalkan pengerahan alutsista dan unsur yang terlibat dalam operasi SAR gabungan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Upaya tersebut merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung operasi kemanusiaan dan memberikan pertolongan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas operasi militer selain perang. (Bambang)
Share:

Di KTT BRICS 2026, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Kemandirian Negara

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India. (Dok. BPMI Setpres)

India, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, Sabtu, 12 September 2026. Sesi tersebut diikuti oleh para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas penguatan tata kelola global yang inklusif serta kerja sama multilateral.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi selaku tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini atas sambutan dan keramahtamahan yang diberikan kepada delegasi Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan PM Modi dalam memimpin BRICS.

“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah dan Ketua BRICS tahun ini atas sambutan hangat serta keramahan luar biasa yang diberikan kepada delegasi kami. Saya juga ingin memberikan apresiasi atas kepemimpinan hebat yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shri Narendra Modi dalam memimpin BRICS,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyebut keikutsertaan Indonesia dalam BRICS menjadi sebuah kehormatan, mengingat Indonesia merupakan anggota baru dalam organisasi tersebut. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada para pendiri BRICS yang telah menerima Indonesia dalam waktu yang cepat untuk menjadi bagian dari organisasi yang merepresentasikan sebagian besar populasi dunia.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk hadir di sini dan bergabung dengan Anda semua dalam KTT ini. Kami adalah anggota baru BRICS, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendiri BRICS yang telah menerima kami dengan sangat cepat sebagai anggota organisasi baru yang hebat ini, yang mewakili separuh dari populasi manusia,” kata Presiden Prabowo.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebersamaan di antara negara-negara BRICS akan memperkuat posisi dan ketahanan masing-masing negara. Menurut Presiden Prabowo, kekuatan suatu negara pada dasarnya berawal dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Dengan bersatu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita—lewat kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, menjamin pasokan energi yang mereka perlukan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk hidup sejahtera. Begitulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri,” tuturnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan tersebut penting agar negara memiliki kemampuan untuk menentukan arah kebijakannya secara mandiri. Indonesia, kata Presiden, tidak menginginkan adanya ketergantungan maupun tekanan dari kekuatan tertentu, sehingga penguatan fondasi nasional menjadi bagian penting dalam menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan.

“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri. Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan,” ujar Presiden Prabowo.

Dengan fondasi yang kuat, Presiden Prabowo meyakini BRICS dapat terus memperluas dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan negara-negara anggotanya. Salah satu bidang yang dinilai strategis adalah energi, khususnya melalui penguatan konektivitas sistem energi dan ketahanan energi antarwilayah.

“Energi adalah salah satu contoh yang jelas. Kita menghubungkan sistem energi kita dan memperkuat keamanan energi di seluruh wilayah kita untuk mendorong perekonomian kita, dan membangun ketahanan yang berkelanjutan,” kata Presiden Prabowo.

Melalui BRICS, Indonesia mendorong lahirnya kerja sama konkret yang memperkuat ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan ekonomi. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan negara-negara anggota, tetapi juga menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Hadiri KTT BRICS 2026, Tegaskan Peran Aktif Indonesia dalam Tata Kelola Global

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India. (Dok. BPMI Setpres)

India, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, pada Sabtu, 12 September 2026. 

Kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kepala Negara ke India untuk memperkuat peran Indonesia dalam mendorong kerja sama multilateral dan membangun kemitraan strategis di tengah dinamika global.

KTT BRICS tahun ini mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability” yang mencerminkan komitmen negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat ketahanan, mendorong inovasi, meningkatkan kerja sama, serta membangun pembangunan yang berkelanjutan.

Setibanya di South Plaza, Bharat Mandapam, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara yang hadir. Kedatangan Presiden Prabowo kemudian disusul oleh sejumlah pemimpin negara lainnya, antara lain Republik Islam Iran, Republik Arab Mesir, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Federasi Rusia.

Presiden Prabowo kemudian menuju lokasi utama penyelenggaraan KTT dan disambut secara langsung oleh Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi selaku Ketua BRICS tahun 2026. Kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan berpelukan hangat sebelum berbincang singkat, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Usai penyambutan tersebut, Presiden Prabowo bergabung bersama para pemimpin negara lainnya di ruang tunggu naratetama. Di ruangan tersebut, para pemimpin negara memanfaatkan waktu sebelum sesi utama untuk saling bertegur sapa dan bertukar pandangan secara singkat mengenai berbagai perkembangan serta tantangan global.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara bergerak menuju Summit Hall untuk mengikuti sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”. Dalam sesi tersebut, PM Modi menyampaikan pengantar dengan menekankan komitmen India selama memimpin BRICS pada 2026 untuk menempatkan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dalam memperkuat ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.

“Saya sangat senang menyambut Anda semua di India. Kepemimpinan India di BRICS didasarkan pada pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mengutamakan kemanusiaan. Ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan senantiasa menjadi prioritas kami,” ucap PM Modi.

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS juga menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan posisi dan kepentingan Indonesia dalam berbagai isu global, sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS. Selain mengikuti sesi terbatas, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara dijadwalkan mengunjungi pameran “Bharat Innovates” Exhibition dan “BRICS @20” Exhibition.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama para pemimpin negara dan penanaman pohon bersama. Rangkaian KTT ke-18 BRICS di New Delhi pada hari pertama akan ditutup dengan jamuan makan malam yang dihadiri para pemimpin negara. Melalui partisipasi aktif Presiden Prabowo dalam KTT Ke-18 BRICS, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi kekuatan yang menjembatani berbagai kepentingan, memperkuat solidaritas Global South, dan berkontribusi dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, tangguh, serta berkelanjutan. (Dinda)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING