Usul Tambah Anggaran Rp1,59 Triliun, Kemenperin Fokus Perkuat Industri Kecil dan Program Prioritas Nasional. (Dok. Kemenperin)
Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun pada tahun 2027 guna lebih memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berdampak langsung terhadap optimalisasi produktivitas, daya saing industri, hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, penguatan industri kecil, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tambahan anggaran tersebut menjadi kebutuhan strategis agar sektor industri manufaktur mampu memenuhi target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun ini kami arahkan sepenuhnya untuk memperkuat program-program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional. Fokusnya antara lain pada penguatan industri kecil, pengembangan SDM industri, hilirisasi, restrukturisasi mesin dan peralatan industri, serta penguatan ekosistem industri nasional,” kata Menperin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (10/6).
Agus menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut diajukan di tengah kondisi pagu indikatif Kemenperin tahun 2027 yang sebesar Rp2,01 triliun atau turun sekitar 19,51 persen dibandingkan pagu awal tahun 2026. Di sisi lain, kebutuhan belanja operasional dasar, termasuk belanja pegawai dan operasional layanan pemerintahan, terus meningkat sehingga ruang fiskal untuk program-program pembangunan industri menjadi semakin terbatas.
Menurut Menperin, politik anggaran merupakan sesuatu yang dinamis dan selalu mengikuti prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Kemenperin akan terus menyesuaikan kebijakan dan alokasi anggaran secara efektif agar target pembangunan industri tetap dapat tercapai.
“Politik anggaran adalah sesuatu yang dinamis. Namun, sebagai bagian dari pemerintah, kami wajib mendukung seluruh program prioritas Bapak Presiden. Dengan anggaran yang tersedia, kami harus melakukan penajaman program dan alokasi secara objektif agar target-target pembangunan industri tetap dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.
Menperin menambahkan, Kemenperin menyambut baik dukungan Komisi VII DPR RI yang memacu penguatan industri kecil sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, usulan tambahan anggaran yang diajukan sebagian besar diarahkan untuk memperkuat sektor industri kecil melalui berbagai program pemberdayaan, peningkatan kapasitas, akses pasar, serta penumbuhan wirausaha baru industri.
“Saya sangat setuju apabila tambahan anggaran difokuskan untuk pembangunan industri kecil. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Industri kecil merupakan motor penting perekonomian yang harus terus diperkuat,” tegasnya.
Program Prioritas
Sejumlah program prioritas yang diusulkan dalam tambahan anggaran tersebut antara lain restrukturisasi mesin dan peralatan industri, fasilitasi pengembangan produk dan akses pasar bagi IKM, penumbuhan wirausaha baru industri kecil, hilirisasi berbasis sumber daya alam, pengadaan alat uji pendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi industri.
Selain membahas anggaran, Menperin juga menyampaikan perkembangan positif industri kendaraan listrik nasional. Menurutnya, sejumlah kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri kini telah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 60 persen.
“Perkembangan industri kendaraan listrik nasional menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Saat ini terdapat kendaraan listrik produksi dalam negeri yang telah mencapai TKDN di atas 60 persen. Ini menunjukkan bahwa kapasitas industri nasional terus meningkat dan semakin mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik,” ungkap Agus.
Meski demikian, Menperin mengakui bahwa tantangan industri nasional saat ini tidak hanya terletak pada produk akhir, tetapi juga pada kemampuan memproduksi mesin dan peralatan industri yang masih banyak bergantung pada impor.
Data menunjukkan bahwa impor barang modal berupa mesin dan peralatan masih menempati porsi yang cukup besar dalam struktur impor Indonesia. Oleh karena itu, Kemenperin telah menyiapkan strategi pengembangan industri “machine making machine” atau industri pembuat mesin untuk mengurangi ketergantungan terhadap mesin impor.
“Ketika kami melihat sebuah pabrik dengan TKDN tinggi, sering kali mesin produksinya masih berasal dari luar negeri. Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana Indonesia mampu memproduksi mesin untuk industrinya sendiri. Inilah yang kami sebut sebagai pengembangan industri machine making machine,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenperin telah membentuk unit khusus yang akan menjadi pusat pengembangan teknologi manufaktur nasional, yakni Indonesia Manufacturing Center (IMC) di Purwakarta. Unit tersebut akan menjadi wadah pengembangan teknologi, rekayasa manufaktur, dan inovasi mesin industri guna mendukung lahirnya industri pembuat mesin di dalam negeri.
“Kami telah menyiapkan roadmap dan kelembagaan yang fokus pada pengembangan machine making machine. Melalui Indonesia Manufacturing Center ini, kami ingin membangun kemampuan nasional dalam memproduksi mesin dan peralatan industri sehingga ketergantungan terhadap impor barang modal dapat terus dikurangi,” tutur Menperin.
Kemenperin optimistis, penguatan industri kecil, peningkatan TKDN, pengembangan industri kendaraan listrik, serta pembangunan industri machine making machine akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat industrialisasi nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. (Dinda)
