Pemkab Bogor Raih Predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026

Pemkab Bogor Raih Predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026. (Dok. Istimewa)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas partisipasinya dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan memperoleh predikat ISTIMEWA.

Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Hitam Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Bandung, Rabu (19/8/2026).

Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, hadir dalam upacara sekaligus menerima penghargaan tersebut.

Sekda Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemkab Bogor untuk terus memperkuat reformasi hukum dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, Predikat ISTIMEWA menjadi bukti atas komitmen Pemkab Bogor dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum, memperkuat kualitas regulasi, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Bogor berkomitmen menjadikan penghargaan ini sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan. Predikat Istimewa ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat reformasi hukum di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Penghargaan ini juga diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kementerian Hukum dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan demi terciptanya pemerintahan yang semakin baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Tedy)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Tegaskan Penataan APBD Perubahan 2026 Lebih Efektif dan Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

Rudy Susmanto Tegaskan Penataan APBD Perubahan 2026 Lebih Efektif dan Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, efektif, dan terukur dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban daerah serta program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8).

Menurut Bupati Rudy, penyusunan APBD Perubahan harus dilakukan dengan mengedepankan skala prioritas. Seluruh kewajiban yang harus dibayarkan perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan, sehingga anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak.

“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.

Ia juga meminta perangkat daerah mengevaluasi program-program yang belum berjalan. Apabila hingga APBD Perubahan program tersebut belum dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan diselesaikan, maka program dapat dipertimbangkan untuk direalokasi kepada kebutuhan yang lebih prioritas.

“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rudy.

Ia menyoroti pencairan anggaran yang harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menghasilkan program yang dapat dirasakan masyarakat.

“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkap Rudy.

Bupati Rudy Susmanto juga meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi, namun seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (Tedy)

Share:

Read More

MK: Guru Minta Dilibatkan sebagai Pengawas Program Pemenuhan Gizi Nasional

Hakim Konsitusi Enny Nurbaningsih saat memimpin sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan (I) Perkara Nomor 301/PUU-XXIV/2026 didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN 2026) pada Rabu (19/8/2026). Permohonan Nomor 301/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Herifuddin Daulay ini dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bersama dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan secara bertahap pemerintah menyediakan program gizi esensial otak bagi peserta didik berupa makanan. Namun di dalam penyelenggaraannya, tidak ada aturan yang menyatakan keterlibatan guru sebagai pengawas dan ketiadaan dana bagi pengawasan program tersebut.

Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, karena dinilai negara tidak memastikan gizi esensial benar-benar sampai kepada murid. Oleh sebab tidak diaturnya guru dalam jalur pendistribusian, karena merupakan faktor utama juga dalam keberhasilan pengiriman gizi esensial otak kepada tiap peserta didik, maka ini adalah kelalaian dan merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.  

Untuk melibatkan guru diperlukan dana tambahan. Dalam sebuah ilustrasi Pemohon menyebutkan bahwa setidaknya diperlukan dua orang guru wakil pada setiap sekolah dengan insentif rata-rata dua juta rupiah per bulan. Pada saat ini, sambung Pemohon, jumlah sekolah yang tercatat mencapai 444.315 unit. Sehingga diperlukan dana sejumlah Rp888.630.000.000. Sementara anggaran program pemenuhan gizi yang tercatat hanya Rp255.580.233.304. Seharusnya, jelas Pemohon, angka yang muncul untuk program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp256.468.863.304.000.

“Menyatakan Lampiran I Nomor 128 tentang program pemenuhan gizi nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak berangka 256.468.863.304,” sampai Herifuddin membacakan petitum permohonannya secara daring.

Format Permohonan

Hakim Konstitusi Arsul Sani menasihati Pemohon agar mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

“Saya berharap Pemohon yang bukan pertama kali mengajukan permohonan ke MK dapat mencari di laman mkri.id yang memuat PMK 7/2025, yang perlu dibaca adalah Pasal 10 agar format permohonan ini bisa memenuhi ketentuan yang ada,” terang Arsul.

Kemudian Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur kembali mengingatkan Pemohon bahwa permohonan yang diajukan di MK hanya terdiri atas empat bagian.

“Mulai dari kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan, hingga petitum yang dimintakan Pemohon kepada Mahkamah, dan bukan pembagian Bab demi Bab seperti yang diajukan Pemohon,” jelas Ridwan.

Pada akhir persidangan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa Pemohon diberikan waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang hari ini untuk menyempurnakan permohonannya. Naskah perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali dan diserahkan selambat-lambatnya pada Selasa, 1 September 2026 pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Kemudian Mahkamah akan menjadwalkan sidang kedua, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon. (Fathi)

Share:

Read More

BPKP Kawal Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jambi

BPKP Kawal Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jambi. (Dok. BPKP RI)

Jambi, WaraWiri.net - Dalam rangka mengawal efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi melaksanakan Evaluasi atas Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sekolah Rakyat Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima manfaat.

Evaluasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan BPKP terhadap program prioritas pemerintah, khususnya dalam memastikan tata kelola dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat berjalan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk melihat perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan.

Dalam pelaksanaannya, tim Perwakilan BPKP Provinsi Jambi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program, kesiapan berbagai aspek pendukung, serta perkembangan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya agar program dapat terlaksana secara optimal.

Melalui evaluasi Triwulan III Tahun 2026, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung perbaikan dan percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi.

Hasil evaluasi selanjutnya diharapkan menjadi masukan bagi pihak terkait dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta memastikan setiap sumber daya yang digunakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perwakilan BPKP Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mengawal program prioritas pemerintah melalui pengawasan yang memberikan nilai tambah. Dengan kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi diharapkan mampu terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. (Bambang)

Share:

Read More

Konektivitas Digital Kembali Normal 100%, TelkomGroup Tuntaskan Perbaikan Infrastruktur Pascagempa NTT

Konektivitas Digital Kembali Normal 100%, TelkomGroup Tuntaskan Perbaikan Infrastruktur Pascagempa NTT. (Dok. Telkom Indonesia)

NTT, WaraWiri.net - Tiga hari pascabencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama seluruh operating company TelkomGroup berhasil menuntaskan pemulihan 100% layanan telekomunikasi dan digital yang terdampak. 

Seluruh layanan TelkomGroup di NTT kini telah kembali beroperasi normal dan stabil, menandai rampungnya fase perbaikan infrastruktur serta dilanjutkannya penguatan layanan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat selama masa pemulihan.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan, “Fokus utama kami adalah memastikan konektivitas masyarakat dapat segera kembali normal, dengan tetap menempatkan keselamatan seluruh personel sebagai prioritas. Kami bersyukur seluruh layanan kini telah kembali normal hanya dalam waktu tiga hari. Kecepatan pemulihan ini tidak terlepas dari kerja cepat seluruh tim TelkomGroup, serta kolaborasi erat dengan pemerintah, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat. Apresiasi sebesar-besarnya atas sinergi yang memungkinkan masyarakat NTT kembali terhubung.”

Sejak hari pertama penanganan, TelkomGroup gerak cepat mengerahkan tim teknis untuk melakukan asesmen dan perbaikan infrastruktur tahap awal di area kritikal dan minim kendala. Upaya tersebut didukung oleh jalur cadangan jaringan (link redundancy) yang menjaga backbone tetap berfungsi penuh.

Meski satu ruas kabel laut dan beberapa ruas fiber optic darat masih dalam proses pemeliharaan, tim teknis secara proaktif memantau ruas backup yang kini difungsikan sebagai jalur utama untuk menjaga ketersediaan jaringan. Di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau jaringan terestrial, konektivitas satelit Telkomsat juga tetap dioperasikan di 17 titik untuk mendukung keberlangsungan layanan.

Selain pemulihan infrastruktur, TelkomGroup turut menghadirkan akses internet gratis di sejumlah posko pengungsian dan lokasi Kantor Wilayah Telkom, Posko Siaga Bencana Telkomsel, kartu perdana SIMPATI berkuota, Paket Darurat Telkomsel, serta Hotline Tanggap Bencana yang beroperasi 24 jam bebas pulsa. Dukungan konektivitas tersebut membantu masyarakat untuk berkomunikasi dengan keluarga, memperoleh informasi, serta menunjang koordinasi penanganan selama kondisi darurat.

Seiring dengan tuntasnya pemulihan layanan, TelkomGroup juga melanjutkan penyaluran dukungan kemanusiaan di lima wilayah terdampak, yakni Nagekeo, Reo, Ruteng, Maumere, dan Bima. Bantuan yang disalurkan mencakup bahan makanan dan sembako, kebutuhan bayi dan anak, serta logistik rumah tangga.

“Tuntasnya pemulihan layanan bukan berarti dukungan kami berhenti. Kami memahami bahwa masyarakat masih membutuhkan pendampingan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari. TelkomGroup akan terus hadir melalui dukungan konektivitas dan bantuan kemanusiaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, agar proses pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, sesaat setelah menyalurkan bantuan ke posko pengungsian di Kabupaten Nagekeo, pada Selasa (18/8).

Penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD setempat dan posko pengungsian untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat secara langsung dimanfaatkan masyarakat. Dukungan kemanusiaan akan terus dilanjutkan dengan mengutamakan kebutuhan posko, termasuk melalui dukungan penyelenggaraan dapur umum dan posko kesehatan.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) TelkomGroup untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di fase normalisasi pascabencana.

Kembalinya konektivitas yang andal diharapkan dapat membantu masyarakat kembali berkomunikasi, berinteraksi, dan memperoleh hiburan dari berbagai aktivitas digital. TelkomGroup berkomitmen akan terus hadir dan mendampingi proses pemulihan agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dan menata kehidupan lebih baik. (Deni)

Share:

Read More

Akselerasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Transformasi Sektor Strategis Didorong untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

Akselerasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Transformasi Sektor Strategis Didorong untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas Presiden. Penguatan sektor strategis dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, transformasi kelembagaan dan BUMN, penguatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor baru yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Pemerintah terus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan kebijakan prioritas. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat investasi, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas,” ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, Jakarta, Rabu (19/08).

Jubir Haryo Limanseto menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut menjadi semakin penting di tengah prospek ekonomi global yang masih dibayangi risiko geopolitik, energi, perdagangan, dan pembiayaan. Di sisi domestik, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat sebesar 5,45% pada Semester I-2026, inflasi terjaga pada 2,88%, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah terus mempercepat hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional. Hingga 2026 telah dilakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi yang mencakup pengolahan batu bara menjadi DME (Dimethyl Ether/dimetil eter), hilirisasi tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, serta waste to energy. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus memperkuat nilai tambah dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Penguatan pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan melalui pengembangan Bank Emas dan optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor. Bank Emas yang dikelola Pegadaian dan BSI (Bank Syariah Indonesia) telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun atau sekitar USD20 miliar. Sementara itu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah mengelola DHE (Devisa Hasil Ekspor) sebesar USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam 2 bulan 13 hari operasional serta memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor untuk memperkuat tata kelola dan mencegah praktik under invoicing maupun transfer pricing.

Di sisi kelembagaan, transformasi BUMN terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dari total 1.074 BUMN termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 telah ditutup dan Pemerintah menargetkan jumlah maksimum BUMN menjadi 300. Sejalan dengan langkah tersebut, laba BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3%.

Memasuki 2027, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah transformasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat. Sepuluh transformasi dorongan besar tersebut mencakup renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD, renovasi sekolah, Bursa Komoditas Indonesia, optimalisasi aset BUMN, pengembangan 100 GW (gigawatt) energi surya, Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali, Danantara Development Management Fund, elektrifikasi mobilitas rakyat, serta kebijakan dwi-kewarganegaraan.

Keseluruhan agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi melalui transformasi sisi penawaran, peningkatan sektor bernilai tambah tinggi, revitalisasi sektor ekonomi yang resilien, serta peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menuju 8% dengan dukungan investasi, industri, dan produktivitas, sekaligus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja.

“Berbagai agenda transformasi yang disiapkan untuk 2027 merupakan bagian dari upaya Pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Melalui penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing, Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi sekaligus semakin inklusif,” pungkas Jubir Haryo Limanseto. (Rizal)

Share:

Read More

Ketahanan Ekonomi Terjaga, Pemerintah Perkuat Industri Nasional Hadapi Perubahan Global

Ketahanan Ekonomi Terjaga, Pemerintah Perkuat Industri Nasional Hadapi Perubahan Global. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia terus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah perubahan dan ketidakpastian perekonomian global. Penguatan fondasi ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi sumber daya alam, investasi, serta pengembangan industri dan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

“Pada semester pertama tahun ini, Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen, dan inflasi kita juga tetap rendah, yakni 2,88 persen. Dan menurut saya, ketahanan tersebut terus meningkat di tengah pergeseran ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech pada acara SBM ITB x University of Glasgow Industrial Summit & International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) 2026, di Jakarta, Rabu (19/08).

Kinerja tersebut didukung oleh kekuatan permintaan domestik dan investasi yang terus bergerak. Investasi pada Semester I 2026 tumbuh sekitar 7,2 persen (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga terus memperkuat sektor manufaktur dan rantai pasok, sekaligus menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Salah satu fondasi ketahanan ekonomi tersebut adalah optimalisasi sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi. Pengembangan industri pengolahan di dalam negeri tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekspor, tetapi juga memperdalam struktur industri melalui pengembangan produk turunan, termasuk baterai dan kendaraan listrik.

“Upaya industrialisasi kita juga tidak terpisah dari jutaan usaha kecil yang kita miliki. Kita memiliki sekitar 25 juta usaha mikro dan kecil yang terintegrasi dalam ekosistem digital. Selain itu, kita juga menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencakup sekitar 4,6 juta debitur di mana 60 persen penyalurannya ditujukan untuk kegiatan produktif,” jelas Menko Airlangga.

Pemerintah juga memperluas pasar ekspor melalui berbagai kerja sama perdagangan serta memperkuat kemitraan teknologi dan ekonomi digital untuk meningkatkan keterhubungan Indonesia dengan rantai nilai global. Transformasi industri selanjutnya semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial (AI), big data, komputasi awan, dan Internet of Things (IoT). Pengembangan kapasitas data center dan infrastruktur digital menjadi bagian dari kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus meningkatkan produktivitas sektor industri.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah agenda transformasi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, antara lain penguatan arsitektur ekonomi melalui Indonesia Commodity Exchange, transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengembangan international financial center, pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt, hingga pengembangan talenta dan ekonomi digital.

Berbagai agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing Indonesia sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional dalam menghadapi perubahan global. Kolaborasi antara Pemerintah, regulator, dunia usaha, dan akademisi menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi berjalan secara terintegrasi.

“Terkait transformasi global, ini merupakan peluang untuk membentuk daya saing nasional, stabilitas keuangan, transformasi digital, serta integrasi global. Kita perlu bekerja sama secara harmonis demi mewujudkan strategi dan sinergi nyata yang melibatkan Pemerintah, regulator, dunia usaha, dan akademisi, sehingga Indonesia dapat tumbuh menjadi negara yang lebih berdaya saing, tangguh, dan inklusif,” pungkas Menko Airlangga.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, juga menambahkan bahwa kekuatan pasar domestik menjadi salah satu modal penting bagi pengembangan industri nasional.

“Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh kekuatan pasar domestik yang memberikan basis permintaan bagi industri nasional. Dengan konsumsi domestik yang mencapai sekitar 54–55 persen dari perekonomian, Indonesia memiliki ruang yang besar untuk memperkuat kapasitas produksi, memperluas rantai pasok, dan meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri. Hal ini penting agar kekuatan pasar domestik tidak hanya menjadi penopang pertumbuhan, tetapi juga mendorong penguatan struktur industri nasional,” imbuh Jubir Haryo. (Rizal)

Share:

Read More

Dari Panggung BRICS 2026, Indonesia Serukan Komitmen Kolektif Menuju Keadilan Ekologis Global

Dari Panggung BRICS 2026, Indonesia Serukan Komitmen Kolektif Menuju Keadilan Ekologis Global. (Dok. Kemen LH)

India, WaraWiri.net - Kehadiran aliansi BRICS menjadi pilar strategis yang sangat krusial dalam memperluas tata kelola lingkungan global agar lebih representatif dan berkeadilan, sekaligus membuka ruang bagi kearifan lokal untuk ikut meredam kompleksitas krisis ekologi dunia. Ketegasan tersebut disuarakan langsung oleh Delegasi Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). 

Dalam sidang pleno tingkat tinggi yang diikuti oleh 10 dari 11 negara anggota BRICS, Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, melontarkan kritik tajam sekaligus rasa prihatin mendalam karena sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi raksasa justru memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Ironisnya, di tengah pelepasan tanggung jawab tersebut, struktur ekonomi negara-negara maju itu tetap menjadi penyumbang terbesar emisi global.

Menghadapi ketimpangan global tersebut, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim tidak boleh ditawar lagi, terutama bagi negara kepulauan yang berada di garis depan. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 60 persen penduduk yang bermukim di wilayah pesisir, ancaman kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem di Indonesia bukan lagi proyeksi masa depan, melainkan hantaman nyata yang mengancam pembangunan dan mendorong kelompok rentan pada kemiskinan.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Jumhur dengan penuh ketegasan.

Tidak hanya bertumpu pada kebijakan makro dan sains modern, Indonesia membuktikan bahwa ketahanan iklim yang sejati harus berakar dari kearifan masyarakat lokal. Di hadapan para delegasi dunia, Menteri Jumhur memaparkan tiga model pilar tradisi Nusantara yang terbukti tangguh menjaga keseimbangan alam: sistem irigasi Subak di Bali untuk manajemen air terpadu, Sasi Lompa di Maluku sebagai instrumen konservasi laut berkelanjutan, serta Awig-Awig sebagai hukum adat kerakyatan. Melalui model-model tersebut, Menteri Jumhur kembali menekankan bahwa hidup selaras dengan alam adalah instrumen ampuh adaptasi global.

Kekayaan Hayati Nusantara sebagai Benteng Ekologis Global

Komitmen ketahanan iklim tersebut berjalan linier dengan upaya perlindungan mega-biodiversitas Indonesia yang memegang peranan vital bagi ekosistem bumi. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 300 ribu spesies, yang mencakup 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, dan 18% burung. Selain itu, kawasan perairan Indonesia di jantung Segitiga Karang turut menopang 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global, dan 10% terumbu karang dunia yang menjadi benteng pertahanan jutaan mata pencaharian global.

Melalui panggung diplomasi BRICS 2026, Indonesia telah menempatkan diri sebagai motor penggerak negara-negara berkembang yang menuntut keadilan iklim global. Dengan memadukan ketegasan sikap politik luar negeri, pengamalan kearifan lokal yang teruji zaman, serta perlindungan mega-biodiversitas dari darat hingga lautan, Indonesia berdiri tegak membuktikan bahwa kedaulatan ekologis adalah fondasi mutlak bagi masa depan peradaban dunia yang berkelanjutan. (Iqbal)

Share:

Read More

Indonesia Bawa Praktik Baik Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat ke Kancah Internasional BRICS

Indonesia Bawa Praktik Baik Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat ke Kancah Internasional BRICS. (Dok. Kemen LH)

India, WaraWiri.net - Di tengah dinamika ekologi global yang kian menantang, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) hadir dengan komitmen dan posisi tawar yang kokoh. Dalam BRICS Senior Officers Meeting 2026 di New Delhi, India, pada Senin (17/8/2026), delegasi Indonesia menegaskan bahwa forum BRICS memegang peranan krusial sebagai aliansi strategis negara-negara berkembang untuk merumuskan masa depan bumi yang berkeadilan.

Pertemuan tingkat pejabat senior ini menjadi bagian penting dalam rangkaian Environment Working Group (EWG) dan Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD). Agenda krusial yang diusung berfokus pada finalisasi Joint Ministerial Statement beserta lampirannya, yang akan menjadi landasan komitmen bersama negara-negara anggota dalam memperkuat arsitektur lingkungan dan penanganan perubahan iklim dunia.

Dalam forum pembuka, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH sekaligus Ketua Delegasi Indonesia, Ary Sudijanto, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan India sebagai Ketua BRICS 2026 serta kemajuan pembahasan teknis yang dicapai.

Kekuatan Kolektif BRICS: Menyatukan Kebijakan Global dan Aksi Nyata di Tingkat Tapak

Bagi Indonesia, forum strategis BRICS memiliki arti penting yang teramat besar guna memastikan transisi hijau global dapat dilaksanakan secara inklusif dan berpihak pada kesejahteraan negara berkembang. Tantangan kontemporer seperti eskalasi perubahan iklim, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan menuntut solidaritas serta solusi kolektif yang berakar kuat di tengah masyarakat.

 “Bagi Indonesia, adaptasi berhasil ketika kebijakan yang kuat dan sains yang andal dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berada di garis depan dampak iklim,” tegas Ary Sudijanto di hadapan para delegasi dunia.

 Melalui momentum BRICS ini, Indonesia membagikan rekam jejak praktik baik nasional yang menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan. Mulai dari Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah mencakup lebih dari 12.000 titik di nusantara, efektivitas pengelolaan sampah kerakyatan melalui Bank Sampah dan Pelatihan Keterampilan Dasar Bisnis dan Pemberdayaan, hingga model terpadu penanganan kebakaran hutan di lahan gambut lewat sinergi teknologi SiPongi dan aksi akar rumput Masyarakat Peduli Api (MPA). Seluruh pengalaman ini dihadirkan untuk memperkaya peta jalan kerja sama antarnegera berkembang.

Menyongsong Pengesahan Dokumen Tingkat Menteri

Berkat kepemimpinan dan kontribusi aktif delegasi Indonesia dalam merumuskan substansi yang berkeadilan, pertemuan tingkat pejabat senior ini berhasil merampungkan finalisasi Joint Ministerial Statement. Dokumen strategis ini menjadi buah nyata dari pentingnya peran diplomasi BRICS dan siap diserahkan untuk diadopsi secara resmi dalam BRICS Environment Ministers Meeting pada 18 Agustus 2026.

Melalui forum strategis BRICS 2026, Indonesia kembali membuktikan perannya sebagai bangsa berdaulat yang proaktif, hadir bukan sekadar untuk mengikuti arus global, melainkan turut membentuk arsitektur kerja sama internasional yang berkelanjutan, setara, dan berpihak pada masa depan bumi. (Iqbal)

Share:

Read More

OJK Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda Melalui Pramuka Cerdas Keuangan di Jambore Nasional XII 2026

OJK Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda Melalui Pramuka Cerdas Keuangan di Jambore Nasional XII 2026. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan generasi muda untuk membangun kecakapan mengelola keuangan secara bijak, membentuk perilaku finansial yang positif, dan mempersiapkan kesejahteraan di masa depan.

Berbagai kegiatan literasi keuangan yang menargetkan generasi muda terus digelar OJK, seperti agenda Program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2026 yang digelar di dalam rangkaian Jambore Nasional XII Tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta, Selasa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam Talkshow Leaders Insight Pramuka Cakap Keuangan mengatakan, bahwa kemampuan mengelola keuangan perlu dibangun sejak usia muda melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki kemampuan mengambil keputusan keuangan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh tren maupun gaya hidup.

“Kunci masa depan yang kita bisa lakukan itu ada di cara kita mengelola keuangan. Mengelola keuangan itu artinya adalah jalan menuju bahagia," kata Dicky.

Dicky menekankan pentingnya membangun perilaku keuangan yang positif melalui kebiasaan sederhana, termasuk menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Leaders Insight tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Prof. Atip Latipulhayat, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn.) Bachtiar Utomo sebagai narasumber.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menyampaikan mengenai pentingnya membangun kebiasaan finansial individu sejak dini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dampak terhadap perekonomian nasional.

“Satu kebiasaan baik menabung sejak dini membangun karakter finansial untuk masa depan Indonesia," ujar Anis.

Menurut Anis, perspektif menabung harus bergeser dari sebagai aktivitas finansial menjadi menabung sebagai fondasi pembentukan karakter finansial.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Prof. Atip Latipulhayat, yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa literasi keuangan merupakan salah satu fondasi Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Literasi keuangan bukan hanya terkait menghitung uang, tetapi juga membentuk perilaku mampu menahan diri dari keinginan konsumtif. Anak yang mampu membentuk perilaku dalam mengendalikan tubuh dan emosinya lewat 7 kebiasaan ini akan lebih mudah mengendalikan keuangannya saat dewasa nanti," kata Atip.  

Sementara itu, Sekjen Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn.) Bachtiar Utomo mengatakan, bahwa pembiasaan menabung dan bijak kelola keuangan sangat sesuai dengan nilai-nilai Pramuka. Dalam Dasa Dharma Pramuka ke-7 anggota diharapkan dapat menjadi pribadi yang hemat, cermat dan bersahaja.

“Urusan menabung ini ada kaitannya dengan Dasa Dharma ketujuh: hemat, cermat, dan bersahaja," tutur Bachtiar.

Menurutnya, kebiasaan menabung sejak usia muda dapat membantu dalam membentuk jiwa entrepreneur di masa depan.

Kegiatan LIKE IT tersebut diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri sebanyak 3.500 anggota Pramuka Penggalang. Dari kegiatan ini para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya membangun kebiasaan menabung, mengelola uang secara bijak, serta mempersiapkan kebutuhan dan tujuan keuangan sejak usia muda.

Aliansi strategis yang dibangun antara OJK, Kemendikdasmen, dan Kwarnas Gerakan Pramuka dalam Leaders Insight merupakan upaya bersama dalam mencetak anggota pramuka yang kelak menjadi Pemimpin Bangsa Indonesia sebagai agen perubahan melalui duta literasi keuangan.

Semangat tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai kepramukaan yang mendorong generasi muda agar menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan.

Rangkaian Kegiatan Edukasi Keuangan Jambore Nasional XII

Rangkaian kegiatan edukasi keuangan dalam Jambore Nasional XII Tahun 2026 dilaksanakan pada 15–16 dan 18–20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur dan ditujukan bagi anggota Pramuka tingkat Penggalang berusia 11–15 tahun.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, anggota Pramuka memperoleh edukasi mengenai pentingnya menabung, pengelolaan keuangan secara bijak, pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, serta pemahaman mengenai peran dan fungsi OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam ekosistem sektor keuangan.

Kegiatan Pramuka Cerdas Keuangan dilaksanakan OJK bersama Kementerian Keuangan, BI, dan LPS dengan bersinergi bersama Kwarnas Gerakan Pramuka sebagai bagian dari program LIKE IT 2026.

Kolaborasi OJK dan Kwarnas Gerakan Pramuka dalam penguatan kecakapan keuangan telah terjalin sejak 2023 melalui revisi Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Penabung dan SKK Cakap Keuangan. Implementasi kedua SKK tersebut menjadi salah satu upaya berkelanjutan untuk membekali anggota Pramuka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan.

Tenda Kampung Finansial, Belajar Keuangan secara Interaktif

Selain Leaders Insight, edukasi keuangan dalam rangkaian LIKE IT 2026 juga dilaksanakan melalui Tenda Kampung Finansial yang menggunakan sistem rotasi selama pelaksanaan Jambore Nasional XII Tahun 2026.

Di area tersebut, anggota Pramuka memperoleh edukasi dari OJK, BI, Kementerian Keuangan, LPS, serta sejumlah pelaku industri jasa keuangan melalui berbagai aktivitas interaktif, antara lain talkshow, permainan dan kuis edukatif, serta booth edukasi keuangan.

Konsep edukasi interaktif tersebut memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengenal lebih dekat produk dan layanan jasa keuangan serta memahami cara menggunakan produk dan layanan tersebut secara bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya interaksi selama kegiatan berlangsung. Hingga rangkaian kegiatan berakhir, tercatat sekitar 7.500 anggota Pramuka atau peserta Jambore Nasional XII Tahun 2026 telah mengunjungi Tenda Kampung Finansial.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus membekali anggota Pramuka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap finansial yang positif untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran berbasis pengalaman (experience-based learning).

Pramuka Goes to Office ke Kantor Pusat OJK

Sebagai bagian dari rangkaian Jambore Nasional XII Tahun 2026, terdapat agenda kunjungan “Pramuka Goes to Office ke Kantor OJK" yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, peserta yang terpilih berkesempatan mengunjungi Kantor Pusat OJK dan memperoleh edukasi keuangan secara langsung.

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi anggota Pramuka untuk mengenal lebih dekat OJK, termasuk peran dan fungsinya sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, serta upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan dan pelindungan konsumen.

Rangkaian edukasi keuangan Pramuka Cerdas Keuangan dalam Jambore Nasional XII Tahun 2026 merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat literasi keuangan generasi muda secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, anggota Pramuka diharapkan tidak hanya tumbuh menjadi generasi yang aktif, produktif, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, tetapi juga memiliki kecakapan dalam mengelola keuangan, membangun budaya menabung, serta mengenali dan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. (Alif)

Share:

Read More

Tutup Rangkaian HMKG ke-79, BMKG Satukan Derap Langkah Lintas Unit Kerja demi Tingkatkan Layanan Masyarakat

Tutup Rangkaian HMKG ke-79, BMKG Satukan Derap Langkah Lintas Unit Kerja demi Tingkatkan Layanan Masyarakat. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi menutup rangkaian peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia yang telah berlangsung sejak 21 Juli hingga 18 Agustus 2026. Dalam sebulan terakhir, berbagai kegiatan dan perlombaan dilaksanakan dengan lancar, aman, dan penuh semangat kebersamaan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa HMKG bukan perayaan semata, tetapi juga upaya untuk menyatukan sinergi lintas unit kerja dan membangun kekuatan kolektif guna meningkatkan pelayanan. Tema “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” yang diusung pun menjadi pengingat sekaligus penggerak semangat untuk terus memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk melangkah lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan berkarya lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Setiap unit harus berjalan dengan derap langkah yang sama,” tutur Faisal pada penutupan HMKG ke-79 di Jakarta, Selasa (18/8).

Di tengah kebersamaan ini, BMKG turut memanjatkan doa kepada para korban gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 lalu. Musibah ini menjadi pengingat yang sangat kuat bagi seluruh jajaran pegawai BMKG untuk senantiasa meningkatkan dedikasi, kesiapsiagaan, dan kerja keras dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan memberikan pelayanan terbaik untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

Faisal memastikan kehadiran BMKG dalam memberikan peringatan dini secepat mungkin serta membersamai para stakeholders dan masyarakat dalam setiap fase penyelamatan. Hingga saat ini, gempa bumi susulan masih terjadi dan diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa minggu ke depan.

“Ketika terjadi gempa, peran BMKG sangat krusial untuk menjelaskan kondisi di lapangan serta memberikan arahan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat,“ tambah Faisal.

Faisal lantas mengapresiasi dedikasi dan pengabdian seluruh insan BMKG, khususnya di empat UPT yang berlokasi di Pulau Flores, sehingga kondisi kegempaan dapat didiseminasikan sebaik-baiknya kepada masyarakat luas. Terlebih, seluruh UPT tersebut bukan merupakan stasiun geofisika, melainkan stasiun meteorologi penerbangan.

“BMKG seharusnya tidak dibatasi oleh sekat-sekat yang tinggi antara meteorologi, klimatologi, dan geofisika, tapi satu sama lain harus terus belajar, karena pada akhirnya masyarakat hanya memandang satu, yaitu BMKG,” tandas Faisal.

Sementara itu, Ketua Pelaksana HMKG ke-79, Irwan Slamet, memaparkan rangkaian HMKG meliputi upacara peringatan, prosesi pembukaan yang menghadirkan lomba eksibisi eselon I dan II, perlombaan olahraga, perlombaan seni, hingga perlombaan akademik. Selain itu, Irwan menambahkan adanya agenda tambahan, yakni penggalangan dana untuk korban gempa bumi dan tsunami di Pulau Flores, NTT sebagai salah satu upaya meringankan beban mereka.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan BMKG ke-79 tahun 2026 ini telah berjalan lancar dan memberikan manfaat serta mempererat silaturahmi dan persaudaraan seluruh sivitas BMKG,” tutup Irwan. (Dimas)

Share:

Read More

STMKG Resmi Buka Penerimaan Taruna-Taruni Baru Tahun 2026

STMKG Resmi Buka Penerimaan Taruna-Taruni Baru Tahun 2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) menyatakan resmi telah membuka Penerimaan Taruna Baru (PTB) Tahun 2026. Pembukaan PTB tahun ini dilaksanakan serentak dengan sembilan kementerian/lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan Tahun 2026 yang meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Rangkaian PTB STMKG 2026 diawali dengan masa pendaftaran dan pembayaran seleksi administrasi yang berlangsung pada 18–30 Agustus 2026 melalui laman resmi PTB STMKG dan SSCASN BKN. Selanjutnya, seleksi administrasi dilaksanakan pada 18 Agustus–1 September 2026, kemudian hasil seleksi administrasi diumumkan pada 2–3 September 2026 melalui laman SSCASN BKN.

Pada PTB Tahun ini juga, STMKG menyediakan 130 kuota penerimaan taruna baru yang terdiri atas 60 kuota formasi nasional dan 70 kuota formasi afirmasi. Formasi afirmasi ditujukan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi putra-putri dari wilayah tertentu, yang terdiri atas Afirmasi Papua bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) maupun Non-OAP, serta Afirmasi Daerah bagi peserta yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku.

Dengan dibukanya PTB STMKG Tahun 2026, calon taruna diharapkan dapat mempersiapkan diri dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, serta perubahan jadwal akan disampaikan melalui kanal resmi PTB STMKG dan SSCASN BKN.

Melalui proses seleksi yang transparan dan kompetitif, STMKG membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dan mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia unggul di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan juga instrumentasi-MKG. (Dimas)

Share:

Read More

Dilantik Jadi Kalapas, Febie Dwi Hartanto Siap Perkuat Lapas Pangkalpinang

Dilantik Jadi Kalapas, Febie Dwi Hartanto Siap Perkuat Lapas Pangkalpinang. (Dok. Ditjenpas)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang masuki babak baru kepemimpinan dengan dilantiknya Febie Dwi Hartanto sebagai Kepala Lapas. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan berlangsung di Aula Menumbing Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (19/8).

Pelantikan tersebut jadi momentum untuk perkuat pelaksanaan tugas Pemasyarakatan sekaligus jaga keberlanjutan program yang telah berjalan.

Kepala Lapas Pangkalpinang sebelumnya, Sugeng Indrawan, yang selanjutnya mengemban amanah sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kembang Kuning, Nusakambangan, menyampaikan bahwa perpindahan tugas merupakan bagian dari dinamika pengabdian.

Ia berharap jajaran Lapas Pangkalpinang tetap solid, kompak, dan profesional dalam mendukung kepemimpinan baru, sekaligus mempertahankan kinerja berbasis integritas serta terus mengembangkan Kelurahan Binaan melalui program ketahanan pangan yang memberikan manfaat bagi Warga Binaan dan masyarakat.

“Saya berharap seluruh jajaran terus menjaga kebersamaan, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan,” tegas Sugeng.

Sementara itu, Febie Dwi Hartanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Ditjenpas, berkomitmen melanjutkan hal-hal baik yang telah berjalan, memperkuat sinergi, serta meningkatkan keamanan, pelayanan, dan pembinaan Warga Binaan untuk mendukung reintegrasi sosial.

“Saya siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon dukungan dan kerja sama seluruh jajaran agar kita dapat bersama-sama menghadirkan perubahan yang positif bagi Lapas Pangkalpinang,” ungkap Febie.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, menyampaikan bahwa pelantikan menjadi momentum untuk hadirkan energi dan gagasan baru dalam meningkatkan kinerja. Ia juga berpesan agar pejabat baru segera beradaptasi, membangun komunikasi yang baik, serta menghadirkan kepemimpinan yang responsif dan solutif.

Selain itu, Ade mengatakan integritas menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas sekaligus mendorong peningkatan kompetensi dan kemampuan jajaran.

“Di mana pun kita ditempatkan, di posisi apa pun kita ditugaskan, semangat pengabdian harus tetap sama, bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, dan berkinerja dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.

Pelantikan tersebut diharapkan memperkuat soliditas jajaran, meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan, serta menjaga keberlanjutan program di Lapas Pangkalpinang. Di bawah kepemimpinan Febie Dwi Hartanto, Lapas Pangkalpinang diharapkan semakin responsif, profesional, dan memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas Pemasyarakatan. (Evi)

Share:

Read More

Ditjenpas Gelar Cek Kesehatan Gratis, Dorong Deteksi Dini Kondisi Kesehatan Pegawai

Ditjenpas Gelar Cek Kesehatan Gratis, Dorong Deteksi Dini Kondisi Kesehatan Pegawai. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui Klinik Pratama Ditjenpas bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Gambir gelar Cek Kesehatan Gratis (CKG), Rabu (19/8). Bertempat di Graha Bakti Pemasyarakatan, kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan tenaga outsourcing di lingkungan Ditjenpas sebagai agenda tahunan untuk mendukung pemantauan kesehatan dan deteksi dini faktor risiko penyakit.

Dokter Ahli Madya di lingkungan Ditjenpas, Nerlien Meirina, menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi kesehatan peserta.

“Screening dimulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, kemudian pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dari hasil pemeriksaan ini dapat diketahui faktor risiko yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut,” jelasnya.

Menurut Nerlien, pemeriksaan secara berkala penting dilakukan untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan lebih awal, salah satunya pemeriksaan kadar kolesterol yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan pembuluh darah.

“Kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya plak pada pembuluh darah. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat memicu penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko gangguan pada jantung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Sekretariat Ditjenpas, Yudha Kristiawan, menyebut CKG menjadi salah satu upaya preventif untuk membantu pegawai mengenali kondisi kesehatannya.

“Harapannya, kondisi kesehatan pegawai dapat terpantau sejak dini sehingga apabila ditemukan keluhan atau faktor risiko tertentu dapat segera ditindaklanjuti,” harapnya.

Sebelum menjalani pemeriksaan, peserta diwajibkan berpuasa selama delapan jam dan hanya diperbolehkan mengonsumsi air putih. Peserta kemudian melakukan pendaftaran melalui pemindaian barcode sebelum mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan diawali dengan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah. Mereka juga menjalani pemeriksaan laboratorium sederhana melalui pengambilan sampel darah untuk mengetahui kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol total.

Seluruh hasil pemeriksaan kemudian dicatat dan diinput sebagai screening awal kondisi kesehatan peserta. Pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesehatan pegawai sekaligus membantu mengidentifikasi faktor risiko yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Apabila hasil screening menunjukkan adanya keluhan atau faktor risiko, seperti tekanan darah tinggi maupun kadar gula yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, peserta akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Peserta dapat melakukan registrasi untuk medical check up maupun memperoleh rujukan ke Puskesmas Gambir sesuai hasil pemeriksaan dan kondisi kesehatan masing-masing.

Salah satu pegawai Ditjenpas, Yulia Wahyuningsih, menilai pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan agar setiap orang tidak mengabaikan kondisi kesehatannya. Ia juga menilai pemeriksaan kesehatan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika terdapat keluhan. Pemeriksaan secara rutin dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi tubuh dan mencegah risiko kesehatan yang lebih serius di tengah aktivitas kerja yang cukup padat.

“Kegiatan ini penting bagi kita untuk mengetahui kondisi tubuh kita sendiri. Jangan sampai lalai dan tidak peduli terhadap kondisi tubuh, terlebih tubuh kita setiap hari digunakan untuk bekerja dan menjalankan berbagai aktivitas. Pola makan juga terkadang tidak teratur dan hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi tubuh,” ujar Yulia. 

Melalui pelaksanaan CKG, Ditjenpas berupaya mendorong budaya hidup sehat dan kesadaran deteksi dini di lingkungan kerja. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan tidak hanya membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan segera mengambil langkah apabila ditemukan adanya faktor risiko. (Evi)

Share:

Read More

KPK Dorong Komunikasi Publik Jadi Instrumen Transparansi dan Pencegahan Korupsi di Sulawesi Utara

KPK Dorong Komunikasi Publik Jadi Instrumen Transparansi dan Pencegahan Korupsi di Sulawesi Utara. (Dok. KPK)

Manado, WaraWiri.net - Informasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ketika dikelola secara terbuka, mudah dipahami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, komunikasi publik dapat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus memperkuat pencegahan korupsi di daerah.

Seruan ini mengemuka dalam forum kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan/Stakeholders bertajuk “Pemanfaatan Layanan Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah”. Kegiatan berlangsung di Kantor DKIPS Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/8).

Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan pengelolaan komunikasi dan informasi publik yang strategis dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat keterbukaan serta pengawasan publik.

“Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Jika dikelola secara optimal, komunikasi publik dapat menjadi instrumen penting dalam membangun budaya antikorupsi, memperluas edukasi publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi,” ujar Yuyuk dalam sambutannya.

Menurut Yuyuk, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan pemerintah dengan masyarakat. Publik kini dapat turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kanal informasi yang tersedia. Karena itu, kanal komunikasi pemerintah, baik media sosial maupun website, perlu dikelola dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata menampilkan aktivitas atau capaian pemerintah.

“Pesan antikorupsi akan lebih kuat ketika tidak berjalan sendiri. KPK ingin membangun jejaring bersama pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, dan para pengelola komunikasi publik agar informasi mengenai integritas, transparansi, pelayanan, dan pencegahan korupsi dapat dikomunikasikan secara konsisten serta relevan dengan kondisi di masing-masing daerah,” tutur Yuyuk.

Ia menambahkan, penguatan komunikasi publik perlu diiringi dengan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melalui ‘JUMAT BERSEPEDA KK’, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

“Kami berharap workshop ini tidak berhenti pada berbagi pengetahuan, tetapi dapat menghasilkan gagasan dan langkah konkret yang dapat diterapkan dalam pengelolaan komunikasi publik di daerah,” tegasnya.

Tantangan Komunikasi Publik di Era Digital

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gailang, mengatakan tantangan komunikasi publik di era digital bukan lagi sekadar bagaimana pemerintah menyampaikan informasi, tetapi bagaimana memastikan informasi tersebut relevan, mudah dipahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks dengan berkembangnya berbagai kanal informasi, terutama media sosial dan media daring. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi,” jelasnya.

Menurut Tahlis, kondisi tersebut menuntut pengelola komunikasi publik untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mengemas informasi secara sederhana, menarik, dan dekat dengan keseharian masyarakat. Keterbukaan serta kemampuan membangun pesan sesuai karakter audiens menjadi kunci agar informasi pemerintah tidak sekadar tersampaikan, tetapi juga dipahami dan dipercaya masyarakat.

“Pesan pemerintah harus dikemas dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan audiensnya. Jangan sampai informasi sudah disampaikan, tetapi terlalu teknis sehingga sulit dipahami atau tidak menarik bagi masyarakat. Karena itu, kemampuan membingkai pesan, membangun narasi, dan memilih kanal komunikasi yang tepat menjadi penting untuk memastikan informasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat,” ujar Tahlis.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pengelola komunikasi publik di Sulawesi Utara dalam menyampaikan pesan yang berdampak dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap kabupaten/kota.

Perkuat Jejaring Diseminasi dan Kampanye Antikorupsi

Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pemateri untuk memperkaya perspektif peserta. Selain Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, turut memberikan pengayaan mengenai komunikasi publik yang partisipatif dan berdampak dalam mendorong integritas daerah.

Peserta juga diajak membedah konten media sosial pemerintah bersama Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK, Chrystelina GS. Pembahasan diarahkan pada penyusunan pesan publik yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami, sekaligus pengembangan storytelling serta konten kreatif mengenai tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai integritas.

Sebagai bentuk keberlanjutan kolaborasi, KPK dan DKIPS Provinsi Sulawesi Utara turut menandatangani Komitmen Bersama untuk memperkuat jejaring diseminasi dan pertukaran informasi serta kampanye antikorupsi di daerah.

Kolaborasi juga diwujudkan melalui produksi podcast bertema “Pemanfaatan Komunikasi Publik dan Kanal Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Mendukung Pencegahan Korupsi di Daerah”. Melalui kolaborasi tersebut, KPK dan DKIPS Sulawesi Utara mendorong peran aktif pengelola komunikasi publik dalam menyebarluaskan informasi yang mendukung transparansi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan publik.

Kegiatan turut diikuti Kepala DKIPS Provinsi Sulawesi Utara, Zainudin Saleh Hilimi, serta jajaran pengelola komunikasi publik dari pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Workshop ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai optimalisasi layanan komunikasi publik, mulai dari media sosial, website pemerintah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga kanal pengaduan.

Berbagai kanal tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk edukasi, pelayanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan korupsi. (Muh)

Share:

Read More

Gubernur Ansar Serahkan Remisi HUT ke-81 RI, 36 Warga Binaan Langsung Bebas

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan remisi umum kepada warga binaan Lapas Kelas II A Tanjungpinang. (Dok. Pemprov Kepri)

Riau, WaraWiri.net - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Tanjungpinang, Senin (17/8/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri Bakhtiar, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, serta jajaran terkait.

Pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, sebanyak 3.188 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah Kepulauan Riau menerima remisi atau pengurangan masa pidana. Jumlah tersebut terdiri atas 3.170 narapidana dan 18 anak binaan.

Dari total penerima remisi, sebanyak 3.152 orang mendapatkan Remisi Umum I, sementara 36 orang mendapatkan Remisi Umum II atau langsung dinyatakan bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau Aris Munandar menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus mendorong motivasi warga binaan untuk terus memperbaiki diri.

“Pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang dituangkan dalam instrumen dan wahana normatif untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mendorong motivasi diri sehingga warga binaan mempunyai kesempatan dan kesiapan beradaptasi tinggi dalam proses reintegrasi sosial,” ujar Aris.

Menurutnya, remisi juga menjadi bagian dari proses mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat secara tepat dan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang produktif.

Aris mengucapkan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang memperoleh remisi pada tahun ini. Ia berpesan agar pemberian remisi menjadi momentum untuk menunjukkan perubahan perilaku dan meningkatkan kedisiplinan selama menjalani masa pembinaan.

“Kami mengucapkan selamat kepada para narapidana dan anak binaan yang memperoleh remisi umum pada tahun ini. Mari kita wujudkan rasa syukur atas remisi yang diperoleh dengan perubahan perilaku yang semakin baik, patuhi tata tertib yang berlaku di lapas, rutan maupun LPKA dengan penuh kesadaran dan bukan karena terpaksa,” katanya.

Khusus kepada 36 warga binaan yang memperoleh Remisi Umum II dan langsung bebas, Aris berpesan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dan masyarakat dengan menunjukkan perubahan yang positif.

“Manfaatkan kesempatan yang telah diberikan. Buktikan kepada masyarakat bahwa kita telah berubah dan benar-benar telah menyadari kesalahan yang pernah dilakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar Ahmad juga membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan bukan sekadar untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi saat untuk meneguhkan kembali komitmen dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Tema tersebut dinilai mencerminkan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

“Kedaulatan, keadilan dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya,” demikian disampaikan dalam sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Gubernur Ansar.

Disampaikan pula bahwa Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel dan berintegritas.

Dalam konteks tersebut, pemenuhan hak warga binaan, termasuk pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan yang telah memenuhi persyaratan, merupakan bagian dari implementasi prinsip negara hukum sekaligus penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses integrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif, bukan sebagai beban bagi masyarakat,” disampaikan dalam sambutan tersebut.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel dan berkeadilan.

Pemberian remisi pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun diharapkan menjadi penyemangat bagi warga binaan untuk terus mengikuti seluruh program pembinaan, memperbaiki diri, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Ansar Ahmad secara simbolis menyerahkan remisi kepada perwakilan warga binaan penerima remisi. (Junaedi)

Share:

Read More

Sekda Jabar Targetkan Tingkat Pengangguran Pemuda Menurun Signifikan pada 2029

Sekda Jabar Targetkan Tingkat Pengangguran Pemuda Menurun Signifikan pada 2029. (Dok. Pemprov Jabar)

Bandung, WaraWiri.net - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pemuda.

Ia menargetkan pada 2029 tingkat pengangguran pada pemuda menurun signifikan. Selain itu, ditargetkan pula tingkat pendidikan pemuda meningkat. Target tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Jabar Istimewa.

Hal itu disampaikan Herman saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XVI Pemuda/KNPI Jawa Barat Tahun 2026 di Grand Asrilia Hotel Convention & Restaurant, Kota Bandung, Selasa (18/8/2026).

"Peningkatan kualitas pemuda harus menjadi perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan," ucap Herman.

Menurutnya, untuk mencapai target tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat.

Herman berharap forum Musda KNPI Jabar dapat menjadi ruang untuk merumuskan langkah strategis sekaligus memperkuat peran pemuda dalam mempercepat terwujudnya Jabar Istimewa.

Dalam kesempatan tersebut, Herman juga menyoroti kondisi pembangunan pemuda Jawa Barat. Ia menyebut Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat saat ini berada pada angka 62,96.

Menurutnya, angka tersebut masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Herman bahkan menantang agar IPP Jawa Barat dapat mencapai setidaknya 90 pada 2029 sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jabar Istimewa.

Ia mengingatkan agar semangat dan aktivitas kepemudaan tidak hanya terlihat dari sisi organisasi, tetapi juga tercermin dari kualitas kehidupan para pemuda.

Ia menambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan pembangunan pemuda. Peran masyarakat dan organisasi kepemudaan, termasuk KNPI, menjadi bagian penting dalam mewujudkan target pembangunan tersebut.

“Pemerintah tanpa masyarakat, pemerintah tanpa pemuda tidak ada apa-apanya,” kata Herman.

Karena itu, Herman mendorong kepemimpinan KNPI Jawa Barat ke depan untuk berani keluar dari zona nyaman dan membangun organisasi dalam suasana yang kompetitif. Ia berharap kepengurusan baru mampu mengambil peran strategis dalam meningkatkan kualitas pemuda Jawa Barat.

“Kepemimpinan KNPI berikutnya harus berani bertaruh,” pungkasnya. (Subhan)

Share:

Read More