Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. (Dok. Istimewa)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Penetapan ini didasarkan pada hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.

"Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia," terangnya.

Menag menjelaskan, berdasarkan paparan, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°).

Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).

Artinya, secara hisab, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°.

"Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," jelas Menag.

Pertimbangan kedua, hasil hisab tersebut terkonfirmasi oleh laporan para perukyat yang diturunkan Kementerian Agama.

Tahun ini, rukyat dilaksanakan di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujar Menag.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” tegas Menag.

Menag berharap keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama.

"Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," pesannya.

"Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan," tuturnya.

Turut membersamai Menag, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Sidang Isbat juga dihadiri oleh para pimpinan ormas Islam, para ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. (Zidan)

Share:

Read More

Operasi Keselamatan 2026 Berhasil Tekan Kecelakaan, Kakorlantas: Fatalitas Turun 51 Persen

Operasi Keselamatan 2026 Berhasil Tekan Kecelakaan, Kakorlantas: Fatalitas Turun 51 Persen. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Korlantas Polri mencatat hasil positif pada pelaksanaan Operasi Keselamatan 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Operasi tersebut dinilai berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas sekaligus menurunkan fatalitas korban meninggal dunia secara signifikan di seluruh Indonesia, Senin (16/2/2026).

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan, angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas turun hingga 51,06 persen dibandingkan periode sebelum operasi. Penurunan ini menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan operasi yang melibatkan sinergi berbagai pemangku kepentingan di lapangan.

“Alhamdulillah, secara umum Operasi Keselamatan 2026 berhasil, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di lapangan. Parameter paling membahagiakan adalah jumlah korban meninggal dunia turun drastis sebesar 51,06 persen jika dibandingkan periode sebelum operasi,” ujar Irjen Pol Agus di Jakarta.

Selain fatalitas, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan sebesar 34,96 persen atau berkurang sebanyak 2.098 kejadian. Penurunan turut terjadi pada korban luka berat sebesar 23,04 persen serta luka ringan sebesar 33,17 persen.

Menurut Irjen Pol Agus, capaian tersebut tidak terlepas dari masifnya kegiatan preemtif dan preventif melalui program “Polantas Menyapa dan Melayani”. Selama operasi berlangsung, tercatat lebih dari 14,8 juta kegiatan edukasi dilakukan personel di lapangan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Ia menegaskan pendekatan humanis menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Edukasi dilakukan tanpa pendekatan represif sehingga masyarakat tertib berlalu lintas karena kesadaran akan pentingnya keselamatan.

“Semangat melayani yang humanis telah menjadi urat nadi anggota di lapangan. Kita mengedepankan edukasi tanpa jarak kekuasaan. Masyarakat tertib bukan karena takut, tapi karena sadar akan keselamatan. Inilah yang kita sebut mewujudkan jalan raya sebagai ruang peradaban,” tambahnya.

Jelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri juga memperkuat pengawasan terhadap kelaikan angkutan umum. Melalui pemeriksaan di seluruh Polda, sebanyak 3.618 kendaraan telah dicek dan 93 persen di antaranya dinyatakan laik jalan.

Namun demikian, sebanyak 248 kendaraan atau sekitar 7 persen dinyatakan tidak laik jalan. Pelanggaran yang ditemukan didominasi ketiadaan alat pemadam api ringan (APAR), pemecah kaca yang tidak tersedia, hingga penggunaan ban gundul.

“Kita pastikan angkutan umum yang beroperasi adalah angkutan berkeselamatan. Jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 143,91 juta orang, sehingga memastikan kendaraan laik jalan menjadi prioritas demi melindungi nyawa pemudik,” kata Irjen Pol Agus.

Di sisi lain, penegakan hukum berbasis teknologi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan ETLE Drone Patrol Presisi mengalami peningkatan sebesar 25,96 persen. Penggunaan teknologi dinilai mampu menghadirkan penindakan yang objektif dan transparan sekaligus mendukung pendekatan humanis.

Hasil Operasi Keselamatan 2026 ini, lanjut Agus, menjadi fondasi penting dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman menjelang Operasi Ketupat 2026. Korlantas Polri memastikan kolaborasi bersama seluruh stakeholder terus diperkuat guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

“Keberhasilan ini menjadi modal penting untuk menyongsong mudik Lebaran yang aman dan kondusif. Kami ingin masyarakat merasakan Polantas sebagai sahabat dalam setiap perjalanan,” ujar Kakorlantas. (Muh)

Share:

Read More

Persami Belanegara KKRI Kodim 0732/Sleman Resmi Ditutup

Persami Belanegara KKRI Kodim 0732/Sleman Resmi Ditutup. (Dok. Puspen TNI)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Minggu (Persami) Korp Kadet Republik Indonesia (KKRI) yang digelar Kodim 0732/Sleman akhirnya ditutup oleh Danramil 08/Kalasan Mayor Inf Nurhadi Siswanto, Minggu (15/2/2026).

Dandim 0732/Sleman Letkol Arh Reindi Trisetyo Nugroho, S.Hub. Int.,M.S. melalui Mayor Nurhadi mengatakan bahwa, Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari perwakilan tiap SMA/SMK Se Kabupaten Sleman ini, para peserta mengikuti berbagai kegiatan yang tidak hanya melatih keterampilan kepramukaan, tetapi juga membangun disiplin, kemandirian, kerja sama, kepemimpinan, serta rasa cinta tanah air.

"Semua pengalaman ini semoga menjadi bekal berharga bagi seluruh peserta Persami KKRI dalam kehidupan sehari-hari," ucapnya.

Ia juga menyampaikan rasa bangga atas semangat, kedisiplinan, dan kebersamaan yang ditunjukkan para peserta selama kegiatan berlangsung.

"Mudah-mudahan nilai-nilai positif yang diperoleh selama Persami KKRI di Kodim 073/Sleman ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

"Jadilah generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia dan siap menjadi penerus bangsa," harapnya. (Alif)

Share:

Read More

Mentan Amran: Indonesia Siap Mainkan Panggung Ekonomi Dunia, Ajak HIPMI Percepat Hilirisasi Pertanian

Mentan Amran: Indonesia Siap Mainkan Panggung Ekonomi Dunia, Ajak HIPMI Percepat Hilirisasi Pertanian. (Dok. Kementan)

Makassar, WaraWiri.net - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mempercepat hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam ekonomi global. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI 2026 di Hotel Four Points by Sheraton, Kota Makassar, Minggu (15/2/2026).

 

Forum ini menjadi momentum konsolidasi pengusaha muda dari seluruh Indonesia untuk memperkuat peran strategis dunia usaha dalam menopang transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah dan industrialisasi komoditas dalam negeri.

 

Dalam paparannya Mentan Amran menegaskan bahwa satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai fokus besar pada ketahanan pangan, ketahanan energi, serta deregulasi untuk mempercepat investasi dan produksi nasional.

 

Mentan Amran mengisahkan dinamika awal penugasannya di kabinet. Ia diminta Presiden untuk mempercepat target swasembada pangan dari empat tahun menjadi tiga tahun, bahkan sempat diarahkan menjadi satu tahun.

 

“Negara kita ini negara besar, penduduknya 286 juta. Kalau satu tahun hampir pasti tidak bisa tercapai kalau tidak ada dukungan penuh kebijakan,” tegasnya.

 

Namun, di tengah tekanan perubahan target dan ancaman El Nino, kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan membuahkan hasil. Pada 7 Januari 2026, diumumkan Indonesia mencapai swasembada dalam waktu tercepat sepanjang sejarah.

 

Menurut Mentan capaian tersebut tidak lepas dari dukungan kebijakan strategis, sinergi lintas kementerian, serta partisipasi dunia usaha, termasuk HIPMI.

 

“Ini bukan saya. Ini kita semua. HIPMI mengambil bagian dalam pencapaian yang kita lihat hari ini,” katanya.

 

Data menunjukkan produksi dan stok beras nasional berada pada posisi tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan 10,52 persen dan menjadi salah satu penopang utama PDB nasional. Bahkan, Indonesia memperoleh dua penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) atas kontribusi memperkuat sistem pangan global dalam waktu satu tahun.

 

Mentan Amran menegaskan bahwa fase berikutnya adalah hilirisasi besar-besaran sektor pertanian dan perkebunan dengan total dukungan anggaran hingga Rp371 triliun dalam tiga tahun ke depan.

 

“Hilirisasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Kita punya bahan baku terbesar dunia, tapi nilai tambahnya dinikmati negara lain. Ini yang harus kita ubah,” tegasnya.

 

Mentan mengungkapkan Indonesia menjadi nomor satu kelapa terbesar dunia. Harga kelapa Rp1.350, dan menurutnya jika dilakukan hilirisasi jadi coconut milk, coconut water, dan turunannya, nilainya bisa naik 100 kali lipat.

 

“Kita ini nomor satu kelapa terbesar dunia. Harga kelapa kita Rp1.350. Kalau kita hilirisasi jadi coconut milk, coconut water, dan turunannya, nilainya bisa naik 100 kali lipat. Ekspor kita Rp24 triliun, kalau diolah bisa jadi Rp2.400 triliun, bahkan Rp5.000 triliun,” tegasnya.

 

Ia juga menyoroti gambir yang 80 persen bahan bakunya dikuasai Indonesia, namun pengolahannya masih dilakukan di luar negeri.

 

“Sedihnya gambir kita diekspor, diolah di luar, lalu dijual kembali ke dunia. Potensinya Rp5.000 triliun. Kita mau berubah atau tidak?” katanya.

 

Pada komoditas CPO, Indonesia menguasai 60–70 persen pasar dunia. Dengan strategi penguatan biofuel dan pengurangan impor solar, nilai tambahnya dinilai bisa melonjak signifikan.

 

“Kalau harga CPO rendah kita serap jadi biofuel dalam negeri, kalau tinggi kita ekspor. Kita bisa mainkan dunia. Sekarang nilainya Rp549 triliun, bisa jadi Rp1.500 triliun, bahkan Rp5.000 triliun kalau hilirisasi penuh,” ujarnya.

 

Mentan Amran lebih lanjut menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi dan transformasi ekonomi sangat bergantung pada keberanian generasi pengusaha muda.

 

“HIPMI, Anda yang menentukan republik ini lima, sepuluh, lima belas tahun ke depan. Perputaran ekonomi republik ini ada di pengusaha,” katanya.

 

Ia mengingatkan bahwa lompatan hanya terjadi jika ada perubahan cara kerja dan keberanian keluar dari zona nyaman. Mengutip Albert Einstein, Amran menyampaikan, “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” kutipnya.

 

Menurutnya, organisasi atau individu yang bekerja biasa-biasa saja namun mengharapkan hasil luar biasa, tidak akan pernah mencapai lompatan besar.

 

“Hari ini kita sudah doa paling tinggi. Sekarang saatnya bertindak paling tinggi. Doa, mimpi besar, tindakan besar, dan konsisten, itu kunci keberhasilan,” tegasnya.

 

Kementerian Pertanian juga membuka peluang konkret bagi pelaku usaha muda, mulai dari cetak sawah baru, pengembangan kakao hampir satu juta hektare dengan dukungan anggaran Rp10 triliun, hingga pembangunan pabrik kelapa senilai Rp1,5 triliun per unit melalui skema kolaborasi pembiayaan.

 

Mentan Amran mengajak HIPMI untuk tidak terjebak dalam pola lama “maju dua langkah, mundur dua langkah, seperti poco-poco”. Ia menekankan bahwa Indonesia harus keluar dari middle income trap melalui keberanian kebijakan dan konsistensi hilirisasi.

 

“Kalau tiga komoditas saja kita hilirisasi serius, kelapa, gambir, dan CPO, itu bisa 15.000 sampai 20.000 triliun. Itu setara tujuh tahun APBN. Ini bukan mimpi. Ini soal kita mau atau tidak,” pungkasnya.

 

Momentum SDP HIPMI 2026 pun menjadi panggung konsolidasi sekaligus panggilan aksi bagi pengusaha muda Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan transformasi ekonomi nasional berbasis hilirisasi. (Fathi)

Share:

Read More

Indonesia–Arab Saudi Perkuat Integrasi Digital Optimalkan Pelayanan Haji dan Umrah

Indonesia–Arab Saudi Perkuat Integrasi Digital Optimalkan Pelayanan Haji dan Umrah. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, sekaligus memastikan perlindungan jemaah yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.

“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jemaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegas Menhaj Moch. Irfan Yusuf dalam acara forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Ministry of Foreign Affairs (16/02/2026).

“Pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jemaah.

Selain itu, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jemaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.

“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” tegas Menteri Irfan.

Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital, sehingga prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jemaah.

Integrasi sistem ini diharapkan mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan respons terhadap kondisi darurat. Menurut pemerintah, langkah ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah. (Remon)

Share:

Read More

Menhub Dudy Bertemu Gubernur Lampung, Koordinasikan Angkutan Lebaran 2026

Menhub Dudy Bertemu Gubernur Lampung, Koordinasikan Angkutan Lebaran 2026. (Dok. Kemenhub)

Lampung, WaraWiri.net - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2026. Menurut Menhub, Provinsi Lampung merupakan “Gerbang Masuk” bagi masyarakat khususnya dari Pulau Jawa yang akan melakukan perjalanan ke berbagai provinsi di Pulau Sumatra.

Menhub menyebut Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi akan menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan tujuan terpadat secara nasional pada masa Angkutan Lebaran 2026. Selain itu, menurut hasil survei, Provinsi Lampung masuk dalam lima besar provinsi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan perkiraan pergerakan masyarakat sebesar 778 ribu orang.

“Karenanya, koordinasi dan sinergi dengan Pemprov Lampung menjadi fondasi penting dalam memastikan arus mudik maupun balik dari dan menuju Pulau Sumatra dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali,” ujar Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (17/2).

Menhub Dudy menjelaskan, sebagai pelabuhan asal, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 813 ribu orang. Sementara itu, sebagai pelabuhan tujuan, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 2,94 juta orang.

“Perlu diwaspadai bersama, angka yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan perlu digabung dengan potensi pergerakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Merak yang mayoritas akan menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Karena itu, butuh penguatan pengamanan dan manajemen operasional yang optimal guna memberikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi para pemudik,” terang Menhub Dudy.

Terkait kesiapan angkutan penyeberangan secara nasional, Menhub Dudy menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan. Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra, terdapat lima jalur penyeberangan yang tersedia, yakni Merak-Bakauheni, Ciwandan-PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan-Bakauheni, BBJ Bojonegara-BBJ Muara Pilu, dan PT Krakatau Bandar Samudera-Panjang sebagai contingency plan.

Kemudian diungkapkan Menhub, penerapan delaying system di sekitar kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni tersebar di 10 titik buffer zone, baik di jalan tol maupun arteri. 

“Penerapan buffer zone akan memanfaatkan sejumlah lokasi seperti terminal, area parkir, hingga rumah makan. Harapannya, selain dapat memecah kepadatan arus lalu lintas, penerapan delaying system ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga meminta Pemprov Lampung untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh pasar tumpah yang berada di sejumlah lokasi, seperti Pasar Pringsewu, Pasar Natar, dan Plaza Bandar Jaya. Tak hanya itu, antisipasi juga perlu dilakukan pada sejumlah lokasi wisata, seperti Pantai Arang, Air Terjun Way Tebing Cepa, dan beberapa titik lainnya.

“Terkait pasar tumpah, perlu pengendalian dan pengaturan hambatan samping arus kendaraan di jalan nasional menuju dan sekitar Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Begitu pun di lokasi wisata, perlu disiapkan manajemen arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran,” tutur Menhub.

Berikutnya, Menhub Dudy juga membahas perlintasan sebidang dan sebaran titik rawan bencana di Provinsi Lampung yang perlu diwaspadai. Ia mengatakan bahwa saat ini telah dilakukan penambahan penjaga lintasan dan koordinasi dengan Pemprov Lampung serta pihak-pihak terkait untuk penanganan bencana, baik rob, banjir, hingga tanah longsor.

“Di Provinsi Lampung terdapat perlintasan sebidang sebanyak 139 titik, 31 perlintasan dijaga dan 108 perlintasan tidak dijaga. Namun demikian, saat ini telah dilakukan penambahan sebanyak 129 penjaga untuk meningkatkan pengawasan. Saya berharap wilayah padat di jalan arteri nasional dari dan menuju kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni yang melewati perlintasan sebidang menjadi prioritas utama pengamanan selama masa Angkutan Lebaran 2026,” pungkas Menhub Dudy.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta, dan sejumlah Forkopimda di lingkungan Provinsi Lampung. (Ilham)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Didampingi Menteri ESDM dan Sekretaris Kabinet Bertolak ke Washington DC Bertemu Dengan Presiden Trump

Presiden Prabowo Subianto bertolak untuk melakukan kunjungan Kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan Kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. Kepala Negara dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 16 Februari 2026.

Dalam Kunjungan ke Amerika Serikat ini Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global. (Dinda)

Share:

Read More

Irma Suryani Apresiasi Layanan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Bali, Ingatkan Transparansi dan Kredibilitas

Anggota BURT DPR RI Irma Suryani Chaniago saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah, Denpasar, Bali. (Dok. DPR RI)

Bali, WaraWiri.net - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah, Denpasar, Bali, Senin (16/2/2026). 

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota BURT DPR RI Irma Suryani Chaniago dalam rangka memastikan kualitas layanan kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta keluarga tetap optimal.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Anggota DPR RI berjalan sesuai standar dan semakin meningkat kualitasnya,” ujar Irma kepada Parlementaria usai pertemuan.

Irma menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BURT DPR RI terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi Anggota Dewan. Menurutnya, evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk melihat secara langsung fasilitas dan sistem pelayanan rumah sakit rujukan.

“Pengawasan ini bukan sekadar administratif, tetapi kami ingin melihat langsung bagaimana pelayanan itu diberikan di lapangan,” tegasnya.

Dalam pertemuan bersama jajaran manajemen rumah sakit, Irma menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan layanan, terutama dalam kondisi darurat. Ia menekankan bahwa standar pelayanan harus setara dengan rumah sakit rujukan nasional lainnya.

“Kecepatan penanganan menjadi kunci. Jangan sampai ada kendala birokrasi yang justru menghambat pasien mendapatkan tindakan medis,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Selain melakukan evaluasi, Irma juga menyampaikan apresiasi atas fasilitas dan layanan yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit. Menurutnya, berbagai sarana dan prasarana yang tersedia sudah menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Kami mengapresiasi dedikasi tenaga medis dan manajemen rumah sakit yang terus meningkatkan mutu pelayanan,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Irma menambahkan, BURT DPR RI berkomitmen memastikan kerja sama antara DPR RI dan pihak rumah sakit berjalan transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan fasilitas kesehatan bagi Anggota Dewan. 

“Semua harus transparan, baik dari sisi pelayanan maupun pembiayaan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, pihak rumah sakit juga memaparkan berbagai capaian layanan serta tantangan yang dihadapi, termasuk kebutuhan penguatan infrastruktur dan dukungan teknologi kesehatan. Menanggapi hal itu, Irma menyatakan bahwa masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi di internal BURT DPR RI. 

“Apa yang menjadi kendala akan kami catat dan bahas lebih lanjut agar ada solusi konkret,” ujarnya.

Irma menegaskan bahwa kesehatan Anggota DPR RI merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran tugas konstitusional. Oleh karena itu, sistem pelayanan kesehatan harus dirancang secara komprehensif dan berorientasi pada mutu. 

“Anggota DPR RI memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, sehingga kondisi kesehatan mereka harus terjamin dengan baik,” tuturnya.

Kunjungan kerja spesifik ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara BURT DPR RI dan rumah sakit mitra, khususnya di wilayah Bali. Irma pun menutup kunjungan dengan harapan agar kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan.

“Kami berharap kolaborasi ini semakin solid demi memberikan layanan kesehatan terbaik bagi Anggota DPR RI dan keluarganya,” pungkas Irma. (Siti)

Share:

Read More

Menteri Bahlil: Terobosan Baru Buka Jalan Swasembada Energi

Menteri Bahlil: Terobosan Baru Buka Jalan Swasembada Energi. (Dok. Kemen ESDM)

Makassar, WaraWiri.net - Swasembada energi harus dipandang sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan langkah berbeda, bukan sekadar target administratif, melainkan rangkaian terobosan konkret. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di hadapan peserta Sidang Pleno XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/2).

Bahlil menegaskan bahwa upaya mencapai kemandirian energi mesti dilandasi tindakan nyata dan inovasi teknologi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada importir adalah bukti kegagalan mendorong kemandirian secara serius.

"Teman-teman semua, jangan pernah kita bermimpi akan menjadi swasembada energi kalau tidak kita melakukan terobosan. Dan para impor (energi) ini adalah yang mendapatkan manfaat dari ketidakmampuan kita untuk bagaimana mendorong swasembada," jelas Bahlil.

Bahlil menyoroti beberapa permasalahan teknis utama di sektor energi, misalnya jumlah sumur minyak bumi yang sudah menua sehingga lifting migas tidak maksimal.

"Sumur-sumur tua ini mau tidak mau kita harus intervensi lewat teknologi. Tidak ada cara lain dari total 39.000 sumur sampai 40.000 sumur kita itu yang beroperasi hanya 17.000 sampai 18.000 sumur. Selebihnya idle weld karena udah tua nah ini kita kerja samakan," jelasnya.

Langkah terobosan lain yang diusulkan adalah mempercepat pelaksanaan sumur-sumur yang sudah masuk plan of development (POD). Di samping itu, Kementerian ESDM akan segera membuka tender untuk 110 blok minyak dan gas (migas) baru guna memperkuat ketahanan pasokan energi. Bahlil menegaskan bahwa percepatan eksekusi, investasi teknologi, dan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta harus berjalan beriringan.

Ia juga menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri. Beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan oleh Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 menjadi contoh konkret.

"Beroperasinya RDMP Balikpapan menghasilkan 5 juta kiloliter (KL) bensin dan 3,9 juta KL solar, maka tahun (2026) ini dengan program B40 tidak lagi kita melakukan impor solar dan ini pertama kalinya dalam sejarah peradaban bangsa kita," ujarnya.

Swasembada energi sendiri merupakan salah satu pilar Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kebijakan ini menargetkan optimalisasi sumber daya energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Rizal)

Share:

Read More

Tangani Karhutla Riau, Kemenhut dan Para Pihak Lakukan Pemadaman Gabungan Darat dan Udara

Tangani Karhutla Riau, Kemenhut dan Para Pihak Lakukan Pemadaman Gabungan Darat dan Udara. (Dok. Kemenhut)

Riau, WaraWiri.net - Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus dilakukan secara intensif. Tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, TNI, POLRI, BPBD, dan para pihak terkait memprioritaskan pelokalisiran api agar tidak meluas serta mencegah potensi bencana asap yang dapat berdampak ke wilayah permukiman.

Sebanyak 160 personel Manggala Agni dikerahkan dalam operasi pemadaman, sementara 80 personel lainnya disiagakan untuk patroli dan deteksi dini titik api baru. Penguatan juga dilakukan melalui mobilisasi tambahan satu regu dari Daops Rengat ke Pulau Mendol, Pelalawan, Daops Siak ke Bengkalis serta dukungan regu dari Daops Bukit Tempurung Jambi untuk wilayah Dumai.

Titik kebakaran tersebar di beberapa kabupaten seperti Kampar, Bengkalis, Siak, dan Pelalawan dengan status lahan beragam, meliputi Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Kawasan Konservasi dan Areal Penggunaan Lain. Sebagian lokasi berada dekat kebun sawit masyarakat maupun perusahaan serta berdekatan dengan area perumahan dan kavling.

Indikasi penyebab kebakaran bervariasi. Di sejumlah lokasi diduga berasal dari aktivitas pembersihan lahan dengan pembakaran sisa vegetasi yang tidak terkendali akibat angin kencang. Kondisi tanpa hujan hampir 20 hari, keterbatasan sumber air, akses sulit, serta bahan bakar vegetasi kering terutama di lahan gambut dengan muka air tanah minus sekitar 90 cm menjadi tantangan utama pemadaman.

Ferdian Krisnanto, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, menegaskan bahwa strategi utama saat ini adalah menahan pergerakan api agar tidak memperluas area terdampak. Menurutnya, kombinasi cuaca kering, angin kencang, dan bahan bakar mudah terbakar membuat situasi di lapangan sangat menantang sehingga pengerahan personel dan dukungan lintas wilayah dilakukan secara terukur.

Ia menambahkan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca menjadi langkah penting untuk membantu percepatan penanganan, terutama di wilayah yang kesulitan sumber air. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun karena kondisi saat ini sangat rawan memicu kebakaran besar.

Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla melalui SK Nomor 102/2026 berlaku 13 Februari hingga 30 November 2026. Dalam waktu dekat akan dibentuk Satgas Karhutla serta diajukan dukungan penanganan darurat tambahan.

Sebagai bagian dari penguatan respons, BNPB melalui BPBD Provinsi Riau telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca dengan pesawat Cessna Grand Caravan C208 yang menyemai 1 ton garam di sekitar Siak dan Pekanbaru pada Senin, 16 Februari 2026.

Pemerintah berharap pengendalian karhutla dapat berlangsung optimal sehingga wilayah Riau tetap bebas asap menjelang bulan Ramadhan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan aman serta sehat. (Slamet)

Share:

Read More

Monsun Asia Menguat, Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia

Monsun Asia Menguat, Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring munculnya potensi peningkatan curah hujan yang akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 15 hingga 21 Februari 2026. Fenomena dinamika atmosfer yang bergerak dinamis memicu pertumbuhan awan hujan, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian utara.

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan hasil analisis terkini bahwa terjadi penguatan Monsun Asia yang membawa aliran angin baratan cukup dominan sehingga mempercepat pertumbuhan awan konvektif di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan. Kondisi ini diperkuat oleh aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO) yang berada pada fase Indian Ocean, serta dukungan gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby yang memicu terbentuknya perlambatan dan belokan angin (konvergensi), khususnya di pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.

“Kombinasi faktor tersebut meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang, lebat, hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah sepanjang periode 15-21 Februari 2026,” kata Andri (15/2).

Pada 15 – 16 Februari, cuaca ekstrem berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, DK Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Memasuki 17 – 18 Februari, potensi tersebut masih membayangi wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan pada 19 Februari wilayah yang perlu diwaspadai adalah wilayah Kep. Bangka Belitung, Sumatra Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Pegunungan. Pada tanggal 20-21 Februari potensi masih berlanjut utamanya di wilayah Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Plh. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi potensi dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.

“Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan terus memperkuat kesiapsiagaan serta langkah mitigasi sesuai dengan tingkat risiko dan karakteristik kerentanan wilayah masing-masing,” tambah Ida.

BMKG mengingatkan masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan namun tetap tenang dan menghindari aktivitas di lokasi berisiko, seperti daerah aliran sungai, lereng rawan longsor, serta wilayah yang berpotensi mengalami banjir dan genangan. Pengguna jasa transportasi, nelayan, operator pelayaran, dan penerbangan juga diharapkan memperhatikan informasi cuaca sebelum beraktivitas guna menjaga keselamatan perjalanan. (Tedy)

Share:

Read More

Berhasil Dibina, IKM Furnitur Jogja Tembus Pasar Eropa

Berhasil Dibina, IKM Furnitur Jogja Tembus Pasar Eropa. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri furnitur merupakan salah satu sektor hilir dan padat karya yang memiliki nilai tambah tinggi serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang sebesar 0,92 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas. 

Di tengah berbagai tantangan global, industri furnitur nasional masih menunjukkan kinerja yang cukup stabil. Adapun pelaku industri furnitur yang masih berskala industri kecil dan menengah (IKM) juga harus dibina dan didampingi agar mampu terus berkembang dan terjaga keberlangsungan bisnisnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan melalui berbagai program kegiatan, sehingga IKM furnitur dari berbagai daerah mampu bersaing dan menguasai pasar lokal serta mampu menembus pasar global.

“Kami juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengawal pengembangan industri furnitur dalam negeri yang inovatif dan mampu menjawab kebutuhan pasar dan sesuai dengan selera konsumen,” terang Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/2).

Salah satu kisah sukses pembinaan IKM furnitur yang mampu menembus pasar global, yakni IKM Furnitur CV Kayu Manis yang baru saja melaksanakan Acara Pelepasan Ekspor Produk Furnitur pada 6 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, CV Kayu Manis berhasil mengekspor enam kontainer produk furnitur ke Spanyol, Italia, Prancis, dan Reunion (wilayah Prancis di Samudra Hindia). 

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, yang hadir langsung pada acara tersebut, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas capaian yang mampu diperoleh IKM asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta tersebut.

“CV Kayu Manis merupakan contoh kisah sukses pelaku IKM yang dapat menjawab tantangan pasar global, dan kami harap hal ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku IKM lainnya yang juga sedang berjuang untuk dapat menembus pasar ekspor,” terang Dirjen IKMA.

Industri furnitur, lanjut Reni, memiliki potensi ekspor yang harus terus dimaksimalkan. Berdasarkan data Trademap (HS 9401–9403), nilai ekspor industri furnitur Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD1,91 miliar. Sementara itu, pada periode Januari–November 2025, nilai ekspor tercatat sebesar USD 1,67 miliar. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor utama dengan pangsa mencapai 54,6 persen dari total ekspor furnitur nasional.

Namun demikian, dinamika pasar global, khususnya kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat, turut memengaruhi kinerja ekspor furnitur nasional. Ketidakpastian global tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya strategi adaptif dan diversifikasi pasar ekspor.

“Pemerintah terus mengambil langkah strategis melalui upaya diplomasi dan negosiasi perdagangan, serta mendorong perluasan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional. Beberapa kawasan yang dinilai potensial antara lain Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Latin, serta negara Asia seperti India dan Jepang,” jelas Reni.

CV Kayu Manis merupakan pelaku IKM furnitur yang telah beroperasi sejak tahun 2001 dengan bahan baku utama kayu jati. Perusahaan ini memproduksi furnitur kayu dengan spesialisasi bathroom furniture dan indoor furniture. Seiring pengembangan usahanya, CV Kayu Manis saat ini memiliki fasilitas produksi seluas 10.000 meter persegi dengan kapasitas produksi mencapai 120 kontainer per tahun.

CV Kayu Manis juga merupakan IKM binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang telah menerima berbagai fasilitasi pemerintah, antara lain Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan pada tahun 2018 serta fasilitasi keikutsertaan dalam pameran IFEX Virtual Showroom di tahun 2021.

Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas IKM melalui pemberian potongan harga pembelian mesin. Besaran potongan harga diberikan paling tinggi sebesar 25 persen untuk mesin impor dan 45 persen untuk mesin buatan dalam negeri, dengan nilai fasilitasi minimal Rp10 juta dan maksimal Rp500 juta per perusahaan per tahun anggaran.

Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris, mengungkap pada tahun 2021 Ditjen IKMA juga memfasilitasi keikutsertaan CV Kayu Manis dalam pameran IFEX Virtual Showroom 2021 yang diselenggarakan secara daring sebagai respons terhadap pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19.

“Keberhasilan CV Kayu Manis dalam menembus pasar ekspor tidak terlepas dari inovasi produk yang terus disesuaikan dengan tren pasar global,” tutur Afrizal.

“Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan furnitur yang praktis dan efisien, perusahaan ini mengembangkan produk knockdown furniture dengan kemasan ringkas (compact packaging) yang mendukung efisiensi penyimpanan dan transportasi, sekaligus memberikan fleksibilitas desain untuk ruang terbatas,” tutupnya. (Zikry)

Share:

Read More

Pemerintah Matangkan Agenda Strategis Ekonomi Jelang Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat

Pemerintah Matangkan Agenda Strategis Ekonomi Jelang Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kepastian ekonomi nasional di tengah dinamika global. Setiap langkah diplomasi ekonomi diarahkan untuk memberikan manfaat konkret bagi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan produktivitas industri, memperluas akses pasar, hingga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Memastikan kesiapan agenda strategis tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/02). Pertemuan dilakukan menjelang kunjungan Presiden ke Amerika Serikat guna menyamakan posisi kebijakan serta mematangkan strategi negosiasi ekonomi.

“Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika dan disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART),” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.

Jubir Haryo menambahkan, rangkaian kegiatan juga akan mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai bagian dari rangkaian acara Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden RI dengan Presiden AS.

Dalam pertemuan di Hambalang, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan terukur menjelang sejumlah agenda internasional dalam waktu dekat, termasuk pertemuan dengan Amerika Serikat. Presiden mengarahkan agar setiap perundingan harus memperkuat industri nasional, meningkatkan produktivitas domestik, serta memperbesar kontribusi Indonesia dalam global supply chain. Pemerintah juga diarahkan memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Presiden turut mengingatkan agar setiap kebijakan ekonomi memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat Indonesia. Fokus kebijakan tidak hanya pada kesepakatan formal, tetapi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, dan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Secara substansi negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting). Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.

Selain agenda perdagangan, kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat juga mencakup partisipasi dalam KTT Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza pada 19 Februari 2026. Pemerintah memandang momentum ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global sekaligus membuka peluang kerja sama baru.

Menutup keterangannya, Jubir Haryo menyampaikan optimisme Pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah berangkat terlebih dahulu ke Amerika Serikat untuk melakukan persiapan dan menyambut kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto.

“Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia,” pungkas Jubir Haryo.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. (Bambang)

Share:

Read More

Bincang Ekraf Lampung Dorong Inovasi Kreatif dengan Pendekatan Hexahelix

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, melaksanakan kegiatan Bincang Ekraf bersama 24 pegiat dari berbagai subsektor di El’s Coffee Roastery, Bandar Lampung. (Dok. Kemenekraf)

Lampung, WaraWiri.net - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menghadiri kegiatan Bincang Ekraf di El’s Coffee Roastery, Bandar Lampung, Minggu (15/2). Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyerap aspirasi, memperkuat kolaborasi serta mendorong inovasi ekonomi kreatif Lampung dengan pendekatan Hexahelix.

Selain dialog, Menteri Ekraf bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung melakukan visitasi ke PT Sari Alami untuk melihat langsung proses produksi dan pengolahan kopi, mulai dari roasting hingga pengemasan. Kunjungan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pengembangan usaha kreatif lokal.

Dalam kesempatan ini, Menteri Ekraf menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan subsektor kreatif dan memfasilitasi kolaborasi antar komunitas, agar produk kreatif daerah dapat naik kelas dan menjangkau pasar nasional maupun internasional, sehingga berkembang lebih kolaboratif dan efektif.

Dalam diskusi, para pegiat menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari perlunya fasilitasi UMKM, wadah kolaborasi lintas subsektor hingga penguatan promosi dan pelatihan.

Menanggapi hal itu, Menteri Ekraf menekankan bahwa setiap subsektor ekonomi kreatif memiliki keunikan tersendiri, serta perlunya kolaborasi yang tepat.

“Kolaborasi dengan event nasional maupun internasional memperkuat kapasitas dan jaringan kreatif. Pelaku kreatif dapat memanfaatkan promosi serta pelatihan untuk mengembangkan kemampuan. Pemerintah siap memfasilitasi pertumbuhan dan memaksimalkan potensi setiap subsektor,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung segala bentuk kolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama untuk memperkuat kapasitas UMKM dan subsektor ekonomi kreatif yang sudah menembus pasar nasional maupun internasional.

“Kami ingin pelaku kreatif berbagi pengalaman, meningkatkan kualitas, dan tumbuh bersama, sehingga ekonomi kreatif Lampung semakin kuat dan berdaya saing,” ujar Gubernur.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pegiat ekraf dalam Bincang Ekraf Lampung dan visitasi ke PT Sari Alami menegaskan peran ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth.

Turut mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif, Adinda Yuanita Teuku Riefky Harsya, dalam pertemuan; Pembina Dharma Wanita Persatuan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekraf, Yuke Sri Rahayu; Rian Firmansyah, Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga; Panji Purboyo, Tenaga Ahli Menteri Bidang Keprotokolan dan Koordinasi Daerah; serta Andy Ruswar, Direktur Kuliner.

Turut hadir Rycko Menoza, Anggota Komisi VII DPR RI; Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro Lampung; Tony Ferdinansyah, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung; Achmad Hery Setiawan, Kepala BGN Lampung. (Budi)

Share:

Read More

Menag Sebut Sidang Isbat Jadi Mekanisme Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan

Menag Nasaruddin Umar dalam wawancara online khusus bersama TVOne terkait dinamika penentuan awal puasa. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Hal ini disampaikan Menag dalam wawancara online bersama TVOne terkait dinamika penentuan awal puasa tahun ini.

Menag menjelaskan, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Dalam dua tahun terakhir memang terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat, namun Kemenag terus mencoba untuk mempertemukan.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujar Menag, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya. Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar’i.

Kriteria MABIMS dan Tantangan Astronomis

Menag juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria tersebut menetapkan:

• Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.

• Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Menurut Menag, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya digunakan kriteria 2 derajat, namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi. Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Menag.

Ia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. “Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.

Indonesia Berpengalaman Rukun di Tengah Perbedaan

Terkait kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.

“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” ujarnya.

Menag berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. “Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” pungkasnya.

Ia juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global. Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama MABIMS sebagai dasar penetapan resmi pemerintah.

Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat. (Dimas)

Share:

Read More

Lakukan Rapat Konsolidasi, BGN Ingatkan KaSPPG, Mitra, dan Yayasan Pahami Juknis

Lakukan Rapat Konsolidasi, BGN Ingatkan KaSPPG, Mitra, dan Yayasan Pahami Juknis. (Dok. BGN)

Lampung, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I menggelar Rapat Konsolidasi Program MBG bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KaSPPG), mitra, dan yayasan se-Provinsi Lampung pada Sabtu (14/2).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaksana program memahami secara detail dan seragam substansi serta prosedur yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbaru. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan pelaksanaan MBG di lapangan dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

“Kami hanya mengingatkan beberapa poin yang memang harus kita jalankan bersama agar pelaksanaan MBG di lapangan bisa berjalan dengan baik. Kami ingin menekankan aspek pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan,” ujar Harjito.

Penegasan tersebut disampaikan mengingat masih terdapat beberapa pelaksana program di lapangan yang cenderung menghindari kehadiran tim pemantauan dan pengawasan (tauwas). Ia menegaskan bahwa kehadiran tim tauwas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melakukan pembinaan dan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

“Jika ada tim tauwas di lapangan, kami berharap Bapak/Ibu tidak menghindar. Tidak perlu khawatir terhadap sidak atau hal lainnya, karena yang kami lakukan justru untuk memperbaiki apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan,” jelasnya.

Selain itu, Harjito juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang solid antara tiga komponen utama pelaksana Program MBG di lapangan, yakni KaSPPG, mitra, dan yayasan. Menurutnya, keselarasan pemahaman dan sinergi antar-pelaksana menjadi kunci keberlanjutan program.

Terkait tindak lanjut pengawasan, ia menjelaskan bahwa SPPG yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai juknis terbaru.

“Apabila SPPG tidak melakukan perbaikan setelah BAP, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1. Dalam juknis terbaru diatur tiga tahap peringatan, yakni SP 1 selama tujuh hari, SP 2 selama tujuh hari, dan SP 3 berupa penghentian sementara,” tegasnya.

Melalui rapat konsolidasi ini, BGN kembali mengingatkan seluruh mitra dan yayasan untuk memahami serta mematuhi juknis Program MBG yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan menjadi landasan utama dalam menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (Alif)

Share:

Read More

Kemenpora Siapkan Pendampingan Literasi Finansial untuk Kesejahteraan Masa Depan Atlet Paralimpiade

Kemenpora Siapkan Pendampingan Literasi Finansial untuk Kesejahteraan Masa Depan Atlet Paralimpiade. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam kunjungannya ke Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir mengatakan akan menghadirkan pendampingan terkait literasi keuangan untuk membantu atlet menata masa depannya lebih sejahtera hingga pensiun.

Menpora menegaskan, para atlet disabilitas yang akan kebanjiran bonus dari pemerintah setelah prestasi gemilang di Asean Para Games 2025, harus membekali dirinya dengan manajemen keuangan yang cerdas. Sehingga bonus dengan nilai fantastis tidak hanya menjadi kesenangan sesaat, melainkan berbuah aset produktif untuk masa tua mereka.

"Kita juga akan mendampingi melalui financial literacy (literasi keuangan) supaya para atlet ini bisa menabung dan melakukan hal lain untuk masa depannya," jelas Menpora Erick.

Tak ingin berlama-lama larut dalam euforia 135 emas Asean Para Games 2025, pemerintah kini bergerak cepat menyiapkan keikutsertaan atletnya ke ajang Asian Games dan Asian Para Games 2026 Jepang dengan melanjutkan pelatnas yang berkelanjutan.

"Untuk persiapan Asian Para Games, Kemenpora telah terus berkoordinasi, konsolidasi latihan meski dengan keterbatasan anggaran. Kami juga telah menyisir anggaran insha Allah ada ya Pak Surono (Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga) ya, terlepas dari efisiensi anggaran Insha Allah nanti kita juga akan undang NPC untuk duduk bareng seperti apa target-targetnya kita evaluasi bersama," pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Momen Kapolri Ikut Donor Darah saat Hadiri Baksos HUT ke-53 Buruh KSPSI

Momen Kapolri Ikut Donor Darah saat Hadiri Baksos HUT ke-53 Buruh KSPSI. (Dok. Humas Polri)

Tangerang, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut melaksanakan donor darah saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 elemen buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kapolri awalnya meninjau langsung sejumlah rangkaian kegiatan ulang tahun dari KSPSI di Lapangan PT. Victory Ching Luh Indonesia, Tangerang, Banten, Senin (16/2/2026). Ia melihat secara langsung buruh dan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal terkait acara tersebut.

Seketika tiba di tempat donor darah, Sigit langsung memutuskan untuk ikut menyumbangkan dengan tujuan agar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan donor darah.

Ia diperiksa oleh tenaga kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, Sigit pun melanjutkan dengan melakukan proses pendonoran darah.

Usai mendonorkan darahnya, Sigit melanjutkan tinjauannya. Ia juga sempat berbincang, menyapa dan memenuhi keinginan buruh serta masyarakat yang ingin berfoto bersama.

Dalam kegiatan tersebut, Sigit menegaskan komitmen Polri yang bakal terus mendukung perjuangan buruh untuk semakin sejahtera yang lebih baik. Menurutnya, hal tersebut harus dikawal dan dijaga.

Kami khususnya dari Polri akan terus dukung program terkait masalah dukungan terhadap kaum buruh terkait hak yang memang harus terus dikawal dan dijaga, ujar Sigit.

Sigit berharap, ke depannya tercipta hubungan industrial yang baik. Perusahaan berjalan dan buruh mendapatkan kesejahteraannya.

Dalam rangkaian HUT KSPSI dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya bakti sosial kesehatan, donor darah, renovasi rumah buruh tak layak huni. Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan selamat ulang tahun untuk serikat buruh tersebut.

Sigit juga menekankan, bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri akan terus memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi buruh yang terkena PHK.

Desk ketenagakerjaan tentunya terus optimal beri pendampingan termasuk carikan solusi yang dibutuhkan. Sehingga rekan buruh selalu mendapatkan pendampingan dan kepastian masa depan, ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga mengajak seluruh elemen buruh untuk mendukung dan mengawal seluruh program pemerintah. Dengan begitu, lebih banyak terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh.

Pemerintah ingin dan terus mendorong lapangan kerja baru dengan berbagai macam program salah satunya program terkait membuka lapngan pekerjaan baik formal ataupun non formal program hilirisasi maupun program lain yang harapannya ini juga bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat. Kemudian bisa dapatkan lapangan kerja harapannya dengan adanya lapangan kerja menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, papar Sigit. (Evi)

Share:

Read More

Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Polri Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Oknum Internal

Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Polri Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Oknum Internal. (Dok. Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana narkotika tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum internal Polri. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, dalam doorstop di Lobby Lantai 1 Gedung Divhumas Polri, Minggu (15/2) malam.

Kadivhumas Polri menyampaikan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota berinisial AKBP DPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan jaringan narkoba yang sebelumnya melibatkan anggota Polri lain di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Sebagai institusi penegak hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa, Polri tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik oleh masyarakat maupun oknum internal Polri,” tegas Kadivhumas Polri.

Pengungkapan perkara bermula dari penangkapan dua asisten rumah tangga milik tersangka anggota Polri BRIPKA KIR dan istrinya AN, dengan barang bukti sabu 30,415 gram di rumah pribadi keduanya. Dari hasil pengembangan Ditresnarkoba Polda NTB, ditemukan keterlibatan AKP ML dalam jaringan tersebut.

Pemeriksaan lanjutan oleh Bidpropam Polda NTB terhadap AKP ML menunjukkan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan di ruang kerja dan rumah jabatan AKP ML kemudian menemukan lima paket sabu seberat 488,496 gram. Dari keterangan AKP ML, terungkap dugaan keterlibatan AKBP DPK.

Tim gabungan Biro Paminal Divpropam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah pribadi AKBP DPK di Tangerang pada 11 Februari 2026. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sabu 16,3 gram, ekstasi 50 butir, alprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, dan ketamin 5 gram.

Atas perbuatannya, AKBP DPK dijerat Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana serta Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp2 miliar.

Kadivhumas menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi tersangka meski berasal dari internal Polri. Saat ini AKBP DPK masih menjalani penempatan khusus oleh Divpropam Polri sembari menunggu proses kode etik yang dijadwalkan 19 Februari 2026.

“Pimpinan Polri sudah tegas menjamin tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat jaringan narkotika. Kami justru menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi,” ujar Kadivhumas.

Polri juga telah membentuk tim gabungan Ditipidnarkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda NTB untuk mendalami jaringan lebih luas, termasuk mengejar bandar berinisial E yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada para tersangka. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keterlibatan jaringan ini diperkirakan berlangsung sejak Agustus 2025.

“Jika ditemukan lagi personel yang terlibat mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses hukum dan kode etik tanpa terkecuali. Ini wujud komitmen Polri dalam perang terhadap narkoba yang mengancam generasi bangsa,” tegas Kadivhumas.

Polri mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Dukungan publik dinilai menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh di Indonesia. (Slamet)

Share:

Read More