Produksi EBT Pertamina Dukung Ketahanan Kelistrikan di Tengah Dinamika Energi Global

Produksi EBT Pertamina Dukung Ketahanan Kelistrikan di Tengah Dinamika Energi Global. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan transisi energi dan pemanfaatan energi listrik, PT Pertamina (Persero) terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) guna meningkatkan produksi energi bersih yang mendukung kelistrikan nasional.

Di tengah dinamika energi global yang ditandai dengan fluktuasi harga energi, ketidakpastian pasokan, serta tekanan terhadap pengurangan emisi, penguatan bauran energi nasional menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi Indonesia.

Hingga 2025, produksi listrik bersih Pertamina telah mencapai 8.743 GWh. Capaian ini merupakan bagian dari inisiatif Pertamina Group dalam pengembangan bisnis rendah karbon. Energi tersebut dikontribusikan dari pembangkit listrik bersih dengan total kapasitas terpasang mencapai 3,1 GW.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina terus memperkuat pengembangan energi bersih sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan global sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

“Di tengah dinamika energi global yang sangat dinamis, pengembangan energi baru terbarukan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar Baron.

Ia menambahkan, diversifikasi energi melalui EBT juga menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap volatilitas pasar global.

“Inisiatif ini tidak hanya mendukung target transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi global,” imbuhnya.

Berbagai inisiatif tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) sebesar 2,4 MW, Gas to power dengan kapasitas sebesar 1.772 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 55,3 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) sebesar 727 MW.

Selain itu, Pertamina juga mendorong pemanfaatan energi bersih di tingkat masyarakat melalui program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga kini, telah dibangun 252 DEB di seluruh Indonesia dengan pemanfaatan energi seperti panel surya, mikrohidro, dan biogas.

“Melalui pengembangan EBT hingga ke tingkat desa, Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian energi masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Baron. (Dinda)

Share:

Read More

PSEL, Langkah Maju Indonesia Menyelesaikan Permasalahan Sampah

PSEL, Langkah Maju Indonesia Menyelesaikan Permasalahan Sampah. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Pembangunan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) memasuki fase percepatan setelah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan dokumen kesiapan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan PSEL kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk segera ditindaklanjuti.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa ditunda lagi, percepatan ini merupakan bagian dari penanganan sampah berbasis kebijakan nasional.

“Sebagaimana kita ketahui, maka di dalam pesan tersebut dimintakan oleh Bapak Presiden kita untuk menangani permasalahan sampah, yaitu dengan timbulan sampahnya 1.000 ton per hari melalui PSEL”, ucapnya.

KLH/BPLH telah melakukan upaya fasilitasi percepatan pemenuhan dokumen kesiapan pemerintah daerah tersebut, termasuk mendorong percepatan pelaksanaan perjanjian kerja sama antar daerah yang akan beraglomerasi dalam pemenuhan jumlah sampah yang diolah di PSEL sebesar minimal 1.000 ton/hari sebagaimana ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. 

Semua ini adalah hasil kerja bersama, lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menuntaskan persoalan sampah nasional menjadi energi terbarukan.

Menteri Hanif menjelaskan bahwa direncanakan terdapat 31 titik/aglomerasi fasilitas PSEL untuk mengolah sampah yang bersumber dari 86 kabupaten/kota. Sebagian sudah masuk proses lelang, sebagian lainnya sedang dilakukan percepatan untuk lelang, serta dipastikan kesiapan akhirnya. 

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan arah teknologi yang akan digunakan dalam proyek ini.

“Yang penting memang kita mengutamakan prioritas dengan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara di seluruh dunia”, pungkasnya.

Menteri Hanif menambahkan bahwa cakupan pembangunan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menangani timbulan sampah secara signifikan.

“Sehingga total general untuk 31 algomerasi diproyeksikan baru mencapai 40 ribu ton per hari. Oleh karena itu, masih ada sisa sekitar 100 ribu ton per hari timbulan sampah secara nasional yang harus ditangani dengan teknologi lain”, ucapnya.

Dalam masa transisi menuju beroperasinya PSEL, pemerintah daerah tetap berkewajiban menjalankan pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi. 

Langkah utama yang harus dilakukan meliputi pemilahan sampah di tingkat hulu oleh masyarakat dan pengelolaan sampah berbasis sumber, mengingat sampah organik menyumbang paling tidak 50 persen dari timbulan rumah tangga dan dapat diselesaikan secara mandiri di tingkat rumah tangga.

Sementara itu, untuk sampah yang tidak termasuk dalam kapasitas PSEL, pemerintah akan memanfaatkan teknologi alternatif seperti refuse derived fuel (RDF), biogas melalui biodegester, pirolisis, insinerasi skala moduler, dan teknologi pengolahan sampah lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Pendekatan ini memastikan seluruh timbulan sampah nasional dapat ditangani secara efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, serta tetap memberikan manfaat energi di berbagai wilayah.

Penyerahan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan PSEL di berbagai wilayah Indonesia akan segera memasuki tahap implementasi, sebagai bagian dari upaya mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029. (Rizal)

Share:

Read More

Kumpulkan Industri Hulu-Hilir Plastik, Menperin Komitmen Jaga Stabilitas Pasokan Nasional

Kumpulkan Industri Hulu-Hilir Plastik, Menperin Komitmen Jaga Stabilitas Pasokan Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik guna membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, dari pertemuan tersebut terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri. “Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Menperin Agus di Jakarta, Kamis (16/4).

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa investor berharap agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu faktor penting yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO). Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menutup keterangannya, Menperin menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat. Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul.

Selanjutnya, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI), Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO). (Fathi)

Share:

Read More

Wali Kota Eri Ingatkan Lagi Jajaran PD Agar Output dan Outcome Disampaikan Lewat Website dan Media

Wali Kota Eri Ingatkan Lagi Jajaran PD Agar Output dan Outcome Disampaikan Lewat Website dan Media. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan kembali seluruh jajaran perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyampaikan output dan outcome-nya ke publik. Tujuannya, agar program yang dijalankan oleh setiap PD di Pemkot Surabaya diketahui oleh warga.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, agar setiap output dan outcome itu disampaikan ke publik, terutama keterbukaan informasi melalui media. Dalam hal ini, ia menekankan kembali kepada seluruh jajarannya agar output dan outcome atau capaian kinerja setiap PD harus diketahui oleh warga Surabaya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu ingin, hasil output dan outcome masing-masing dinas dipublikasikan melalui website Pemkot Surabaya. “Ini pernah saya sampaikan di media, dan saya berharap warga itu bisa melihat dan di-publish di web-nya output-outcome-nya masing-masing dinas. Jadi mungkin penurunan stunting, terus penurunan pengangguran ini dimunculkan, agar warga bisa melihat,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/4/2026). 

Cak Eri juga berharap, hasil output dan outcome itu juga dipublikasikan melalui media massa setiap menjelang penutupan tahun. Dengan begitu, maka warga akan mengetahui dinas mana saja yang kinerjanya memenuhi target dan mana yang tidak mencapai target. 

Cak Eri menyebutkan, publikasi output dan outcome ini bukan hanya untuk mengetahui pencapaian target program dari masing-masing dinas saja. Akan tetapi, juga sebagai penilaian tahunan kinerja dan penentu nasib setiap kepala PD ke depannya.

“Karena pemilihan kepala dinas itu bukan lagi like and dislike, tapi (dinilai dari) kemampuan mereka beradaptasi dan komunikasi, agar output-outcome-nya tercapai,” sebut Cak Eri.

Terkait itu, Cak Eri mengungkapkan, bahwa ia juga sudah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya untuk menyampaikan hal tersebut, agar seluruh PD bisa segera menyampaikan output dan outcome-nya pekan depan.

“Saya sudah perintahkan Sekda maksimal minggu depan, senin atau selasa sudah disampaikan output dan outcome-nya, sehingga warga sudah bisa melihat semuanya. Di situlah, maka tujuan kota itu akan bisa tercapai dengan pergerakan bersama,” pungkasnya. (Putra)

Share:

Read More

Bayi Alami Gejala Usai Imunisasi, Dinkes Kota Bandung Pastikan Penanganan Sesuai SOP dan Kondisi Sudah Membaik

Bayi Alami Gejala Usai Imunisasi, Dinkes Kota Bandung Pastikan Penanganan Sesuai SOP dan Kondisi Sudah Membaik. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung memastikan penanganan terhadap seorang bayi yang diduga mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) telah dilakukan secara optimal dan sesuai prosedur. Bayi tersebut kini telah dinyatakan membaik dan kembali ke rumah setelah mendapatkan perawatan intensif.

Kepala Dinkes Kota Bandung, Sony Adam menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari Puskesmas Padasuka terkait kondisi bayi yang sebelumnya mendapatkan imunisasi pada 6 April 2026.

“Pada tanggal 11 April 2026, Puskesmas Padasuka mendapatkan laporan bahwa bayi yang diimunisasi tanggal 6 April masuk IGD RS Santo Yusuf dengan keluhan demam, ruam kulit, mata bengkak, dan kejang,” ujar Sony, Kamis 16 April 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Puskesmas Padasuka segera melaporkan kejadian itu sebagai dugaan KIPI kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Sony memastikan, bayi tersebut langsung mendapatkan penanganan medis secara intensif di RS Santo Yusuf. Selama tiga hari menjalani perawatan, kondisi bayi terus dipantau oleh tenaga kesehatan.

“Bayi mendapatkan penanganan yang baik dari RS Santo Yusuf selama tiga hari, dan pada tanggal 14 April 2026 sudah diperbolehkan pulang dalam kondisi baik,” jelasnya.

Ia juga memastikan, seluruh biaya perawatan bayi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Atas kejadian ini, Dinkes Kota Bandung bergerak cepat melakukan langkah-langkah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan KIPI. Koordinasi lintas instansi pun dilakukan untuk memastikan penanganan komprehensif dan investigasi yang tepat.

“Kami menindaklanjuti sesuai SOP dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Komisi Daerah KIPI Jawa Barat, serta Kementerian Kesehatan RI,” ungkap Sony.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian dapat ditelusuri secara ilmiah serta memberikan kepastian kepada masyarakat terkait keamanan program imunisasi.

Dinkes Kota Bandung juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan, karena setiap laporan KIPI akan ditangani secara serius dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

“Imunisasi tetap penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Setiap kejadian seperti ini akan kami evaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya. (Fitri)

Share:

Read More

BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan 24 Jam via Chat, Kemkomdigi Dorong Perluasan Layanan Publik Digital

Menkomdigi Meutya Hafid memberikan sambutan dalam Launching PANDAWA 24 jam (Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp) dan Kick-Off Quick Wins Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - BPJS Kesehatan menghadirkan layanan administrasi 24 jam melalui kanal chat WhatsApp (PANDAWA), memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa antre dan tanpa batas waktu.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai langkah ini sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di era digital.

“Masyarakat telah hidup di ruang digital, maka layanan publik juga harus mengikuti. Kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan kita,” ujar Menteri Meutya dalam Launching PANDAWA 24 Jam dan Kick-Off Quick Wins Direksi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).

Meutya menekankan bahwa kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa.

“Beda lima menit penanganan, hasilnya bisa jadi berbeda terhadap kelangsungan hidup seseorang,” ucapnya.

Menteri Meutya mengapresiasi BPJS Kesehatan sebagai penggagas utama inovasi PANDAWA 24 Jam yang dinilai sebagai langkah konkret dalam transformasi digital nasional.

“Kami mengapresiasi peluncuran PANDAWA 24 Jam sebagai bagian dari arah besar transformasi digital nasional. Ini adalah langkah nyata BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang lebih baik,” tutur Menteri Meutya.

Transformasi ini diperkuat oleh tingginya konektivitas nasional, dengan 80,66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa telah terhubung ke internet dan mayoritas menggunakan layanan komunikasi berbasis chat.

“Sekitar 90,8 persen pengguna internet di Indonesia menggunakan platform komunikasi chat. Ini menunjukkan layanan berbasis chat merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjangkau masyarakat luas,” jelas Menteri Meutya.

Menurut Meutya, layanan publik harus lebih proaktif dan terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan inefisiensi dari sisi anggaran dan waktu.

“Keberhasilan transformasi digital sangat ditopang oleh kolaborasi. Kami berharap layanan ini meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Semangat Kartini, KPK Perkuat Peran Perempuan Berintegritas

Semangat Kartini, KPK Perkuat Peran Perempuan Berintegritas. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Semangat Raden Ajeng Kartini terasa hidup dengan nuansa berbeda di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/4). Puluhan perempuan penggiat seni berusia di atas 60 tahun berkumpul dan menyuarakan tekad yang sama dalam seminar bertajuk “Perempuan Tangguh, Perempuan Berintegritas”. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi KPK melalui Direktorat Sosialisasi Antikorupsi (Soskam) bersama komunitas Angklung Perempuan Indonesia (API).

Direktur Soskam KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tidak seharusnya berhenti pada seremoni atau semangat emansipasi semata. Lebih dari itu, momentum ini perlu dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali gagasan besar Kartini, terutama terkait pentingnya pendidikan sebagai salah satu jalan pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan komunitas perempuan.

“Perempuan hari ini sangat mampu menjadi figur kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dari situlah nilai integritas tumbuh dan menyebar, yang dimulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari,"kata Arif.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis, khususnya bagi anggota API, dalam menanamkan nilai integritas dan antikorupsi. Peran ini dapat dimulai dari lingkup keluarga, hingga melahirkan individu-individu berintegritas yang pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang bebas dari korupsi.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif para anggota API yang mayoritas berusia di atas 60 tahun dalam menyuarakan nilai antikorupsi secara konsisten. Menurutnya, usia tidak menjadi penghalang untuk terus berkontribusi dalam menggaungkan semangat integritas.

Ke depan, Amir berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas, sekaligus memperkuat upaya pembudayaan nilai antikorupsi melalui peran aktif perempuan penggiat seni.

Senada dengan itu, tokoh perempuan, Okky Asokawati, menilai bahwa gerakan perempuan memiliki kekuatan besar dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

“Integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga mencakup komitmen, keadilan, dan kesetaraan. Ketika perempuan memegang nilai-nilai tersebut, dampaknya akan luas bagi masyarakat dan bangsa,” ungkapnya di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Ia juga menekankan peran perempuan sebagai mitra strategis dalam keluarga, termasuk sebagai pengingat dan penguat bagi pasangan agar tetap berada pada jalur yang benar. Dalam konteks ini, perempuan menjadi bagian penting dalam ekosistem pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga.

“Gerakan perempuan tanpa integritas akan rapuh karena tidak adanya kepercayaan publik. Sebaliknya, integritas tanpa aksi tidak akan menghasilkan perubahan. Karena itu, pemberdayaan perempuan perlu terus didorong, salah satunya melalui seni angklung dan pendidikan antikorupsi,” tutur Okky.

Alunan angklung yang dimainkan para anggota API turut menjadi simbol bahwa pesan antikorupsi dapat disampaikan secara sederhana, membumi, dan menyentuh. Salah satu anggota API, Shashie Nurul (66), membagikan praktik penanaman nilai integritas dalam keluarga.

“Di rumah, kami membiasakan anak dan cucu untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Jika menginginkan sesuatu, termasuk makanan di meja, harus meminta izin. Nilai-nilai sederhana seperti ini yang kami tanamkan,” ujarnya.

Menurut Shashie, keterlibatannya di API tidak hanya menjadi sarana menyalurkan minat di bidang seni, tetapi juga ruang untuk tetap produktif dan berkontribusi dalam menyebarkan nilai antikorupsi. Ia berharap gerakan ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak perempuan di berbagai daerah.

Melalui kegiatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari kesadaran individu. Dalam semangat Raden Ajeng Kartini, perempuan Indonesia diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai integritas, mulai dari keluarga hingga masyarakat luas.

Kegiatan ini diikuti oleh 150 anggota API yang hadir mengenakan kebaya, sekaligus menyemarakkan semangat Hari Kartini melalui perpaduan budaya dan nilai antikorupsi. (Evi)

Share:

Read More

WCPP 2026 Ditutup, Indonesia Tegaskan Komitmen Pemasyarakatan Modern

WCPP 2026 Ditutup, Indonesia Tegaskan Komitmen Pemasyarakatan Modern. (Dok. Kemenimipas)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi sistem pemasyarakatan di tingkat internasional pada penutupan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 yang digelar di Bali, Kamis (16/4).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas kontribusi dan kolaborasi yang terjalin selama kongres berlangsung. Ia kembali menekankan bahwa forum ini memperkuat arah kebijakan sistem peradilan pidana dunia yang tidak lagi semata berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keamanan masyarakat.

“Kongres ini menegaskan transformasi menuju sistem yang lebih adil dan manusiawi, sejalan dengan pembaruan KUHP di Indonesia,” ujarnya.

Mashudi menambahkan bahwa hasil diskusi dan pertukaran praktik baik selama WCPP diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di berbagai negara, sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara.

Sementara itu, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan, Ceno Hersusetiokartiko, menyampaikan bahwa rangkaian diskusi selama tiga hari berlangsung produktif dan menghasilkan berbagai gagasan strategis. Ia menyoroti pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based), pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), serta penguatan pendekatan keadilan restoratif dan trauma-informed care dalam praktik pemasyarakatan.

Menurutnya, pertukaran pengetahuan antarnegara dalam forum ini telah membuka perspektif baru untuk memperkuat fungsi pembimbingan kemasyarakatan serta meningkatkan efektivitas rehabilitasi.

Perwakilan peserta, Veronica Ballard, turut mengapresiasi penyelenggaraan WCPP 2026 oleh Ditjenpas. Ia menilai forum ini menjadi wadah penting dalam memperkuat jejaring lintas negara serta meningkatkan pemahaman publik terhadap peran strategis pemasyarakatan dalam sistem peradilan.

WCPP 2026 yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai negara ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam mendorong sistem pemasyarakatan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemulihan.

Di akhir kegiatan, Kemenimipas juga menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan WCPP berikutnya yang akan dilaksanakan di Latvia, sebagai bagian dari keberlanjutan kerja sama internasional di bidang pemasyarakatan. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenimipas Hadirkan Kemudahan dan Perketat Pengawasan Layanan Haji 2026

Kemenimipas Hadirkan Kemudahan dan Perketat Pengawasan Layanan Haji 2026. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan langkah revolusioner dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026. Langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenimipas adalah terselenggaranya audiensi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Rabu (15/4).

"Berkat kolaborasi dan kerja sama yang intens antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pelayanan kepada calon jamaah haji Indonesia dapat dilaksanakan dengan maksimal," kata Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Kemenimipas kenalkan pilar inovasi utama yang berfokus pada efisiensi dan perlindungan jemaah. Inovasi dimulai dari kemudahan administrasi melalui layanan Paspor Simpatik Haji yang beroperasi tujuh hari seminggu tanpa libur, serta program Eazy Passport yang bersifat jemput bola secara kolektif di luar kantor imigrasi untuk mengakomodasi calon jemaah yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja.

Upaya memangkas antrean semakin dioptimalkan dengan perluasan layanan fast track Makkah Route ke empat bandara besar, yakni Soekarno-Hatta, Juanda, Adi Soemarmo, dan yang terbaru Sultan Hasanuddin, sehingga jemaah dapat menyelesaikan proses imigrasi Arab Saudi di tanah air dan langsung menuju penginapan setibanya di Tanah Suci. Kemudahan ini juga diterapkan pada proses kepulangan melalui fasilitas Corridor Gate yang menggunakan teknologi pemindai wajah (face recognition) agar jemaah bisa melewati pemeriksaan imigrasi kedatangan secara otomatis tanpa perlu mengantre di konter manual.

Di sisi lain, Kemenimipas tetap memperketat pengawasan dengan mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Haji Nonprosedural guna mencegah penggunaan visa nonhaji melalui deteksi dini terhadap pola perjalanan mencurigakan demi menjamin keselamatan dan kepatuhan hukum bagi seluruh jemaah Indonesia.

“Pembentukan Satgas diharapkan dapat menjadi mekanisme bersama dalam pengambilan keputusan, sehingga upaya pencegahan tidak semata-mata merupakan hasil asesmen sepihak dari Imigrasi, melainkan keputusan kolektif yang mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi Warga Negara Indonesia," ujar Menteri Agus. (Tedy)

Share:

Read More

Menpora Erick Dorong Diplomasi Olahraga Lewat Program Sepak Bola Wanita Indonesia-Prancis

Menpora RI Erick Thohir menegaskan pentingnya diplomasi olahraga dalam memperkuat hubungan antarnegara, khususnya melalui kerja sama Indonesia dengan Prancis dalam pengembangan sepak bola wanita. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan pentingnya diplomasi olahraga dalam memperkuat hubungan antarnegara, khususnya melalui kerja sama Indonesia dengan Prancis dalam pengembangan sepak bola wanita.

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick dalam konferensi pers bersama Dubes Prancis untuk Indonesia Fabien Penone di Institut Francais d'Indonesie, Jakarta, Rabu (15/4). Diplomasi olahraga ini merujuk setelah digelarnya program kerja sama federasi olahraga FFF-PSSI: Empowering the Next Generation of Women's Football. 

"Prancis ingin mendorong diplomasi olahraga, karena ini sangat baik untuk membangun fondasi hubungan kemasyarakatan," ujar Menpora Erick.

Menurut Menpora Erick, diplomasi olahraga tidak hanya mempererat hubungan antarnegara, tetapi juga membawa pesan penting seperti kesetaraan gender. Dalam olahraga, kata Menpora Erick, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki.

Lebih lanjut, Menpora Erick menyebut bahwa isu ini juga menjadi salah satu bagian dari pembahasan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, terutama terkait upaya mempererat kerja sama olahraga antara Indonesia dengan Prancis.

Menpora Erick menyampaikan pihaknya tengah menjajaki berbagai kolaborasi dengan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, termasuk pengembangan sejumlah cabang olahraga. Setelah kerja sama di bidang equestrian, rencana akan berlanjut ke cabang olahraga selancar, serta fokus saat ini pada pengembangan sepak bola.

Dalam sektor sepak bola, kerja sama dilakukan bersama PSSI dengan penekanan pada pembinaan sepak bola wanita. Pengembangan program tim nasional wanita tidak hanya berfokus pada prestasi tim, tetapi juga pembangunan dari akar rumput.

Sebagai bagian dari program tersebut, tim nasional sepak bola wanita Indonesia direncanakan akan menjalani pelatihan di Clairefontaine, salah satu pusat pelatihan sepak bola elite di Prancis yang dikenal memiliki fasilitas kelas dunia.

Sementara, Dubes Fabien Penone menyambut baik atas program pengembangan sepak bola wanita tersebut. Dia menyebut, diplomasi olahraga sangat penting dalam memperkuat hubungan antarnegara.

"Kami meluncurkan program-program yang konkret, yang pada dasarnya adalah untuk mendukung dan melatih serta membantu mengidentifikasi pemain muda terbaik, terutama pemain (sepak bola) wanita. Ini adalah prioritas bagi kami yaitu kesetaraan olahraga. Kami sangat senang berkolaborasi dengan Indonesia karena kami punya tujuan yang sama persis," pungkasnya. (Junaedi)

Share:

Read More

Keadilan dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prinsip dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Riau

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI di Pekanbaru. (Dok. DPR RI)

Riau, WaraWiri.net - Penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau harus dilakukan secara komprehensif, adil, dan berbasis data.

Karena itu, saat memimpin mediasi dalam kunjungan kerja, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menghimpun, menelaah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

“Konflik agraria tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, bahkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Adian saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI di Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).

Ia mencontohkan, BAM DPR RI pernah menerima berbagai aspirasi masyarakat Riau, khususnya dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar, melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Permasalahan yang muncul dinilai kompleks dan telah berlangsung lama.

Di Indragiri Hulu, lanjutnya, konflik didominasi sengketa Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat dan perusahaan, termasuk persoalan batas wilayah, transparansi dokumen, serta pelaksanaan kemitraan plasma yang belum optimal. Sementara di Kampar, konflik berkaitan dengan tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan yang telah lama dikelola masyarakat, serta dinamika pemanfaatan izin Hutan Tanaman Industri.

Adian menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak. Oleh karena itu, pihaknya mendorong keterbukaan data, khususnya terkait status lahan, batas wilayah, dan perizinan.

“Kami ingin memperoleh gambaran yang utuh berbasis fakta, serta mendengar langsung pandangan seluruh pemangku kepentingan, agar dapat dirumuskan langkah penyelesaian yang tepat,” jelasnya.

Ia berharap, forum ini menjadi ruang dialog konstruktif untuk mencari titik temu yang mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bersama. Hasil kunjungan kerja ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi BAM DPR RI kepada alat kelengkapan dewan maupun pemerintah.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau, Hariyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa konflik agraria di Riau dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketidaksinkronan tata ruang dan kawasan hutan, hingga tumpang tindih perizinan dan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat.

“Persoalan yang kita hadapi berawal dari belum sinkronnya antara tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan perkebunan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. 

Ia juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum memiliki legalitas lengkap, seperti HGU, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan legal yang mendorong munculnya konflik.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjut Hariyanto, telah menempuh berbagai langkah strategis, antara lain sinkronisasi kebijakan tata ruang, legalisasi lahan masyarakat melalui skema TORA, penataan perizinan, serta penguatan penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong penyelesaian konflik melalui pembentukan tim terpadu, peningkatan kesejahteraan pekebun, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan sawit.

Melalui kunjungan kerja ini, Hariyanto berharap adanya dukungan BAM DPR RI dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan lintas sektor, mempercepat penyediaan lahan pengganti bagi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum atas lahan yang telah lama dikelola masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin kuat, sehingga solusi nyata bagi masyarakat dapat segera terwujud,” pungkasnya. (Budi)

Share:

Read More

Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam sambutannya di giat yang berlangsung di Pustakaloka, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Puan merespons maraknya kasus yang terjadi belakangan di Fakultas Hukum UI.

Kasus tersebut lantas menjadi sorotan publik setelah dugaan pelecehan seksual verbal dilakukan oleh 16 mahasiswa.

Dalam konteks ini, Puan menekankan bahwa setiap kasus harus ditangani secara tegas dan adil, sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar praktik serupa tidak terus berulang. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa komitmen untuk menolak kekerasan seksual tidak boleh bersifat parsial.

Di mana pun, tegasnya, baik di ruang publik maupun institusi pendidikan, seluruh pihak harus memiliki sikap yang sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

“Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Kita harus terus menolak itu, dan setiap kasus harus diadili secara adil. Dunia pendidikan juga harus berperan memberikan edukasi yang tepat agar semua pihak bisa saling menjaga," kata Puan saat ditemui Parlementaria di Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). 

Dalam pandangannya, dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai, termasuk penghormatan terhadap sesama.

Tak hanya itu, Puan juga menyoroti munculnya berbagai kasus di lingkungan kampus yang belakangan menjadi sorotan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual dan seksisme masih menjadi tantangan nyata, bahkan di lingkungan akademik.

“Ini jadi perhatian kita bersama di dunia pendidikan. Harus dievaluasi, semuanya harus dibicarakan secara terbuka, dan tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun," tutur Mantan Menko PMK itu.

Terakhir, Pimpinan DPR RI ini juga menegaskan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh di lingkungan pendidikan tinggi. Setiap kasus harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan.

“Semua harus dievaluasi dan dibicarakan secara terbuka. Yang jelas, tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (Budi)

Share:

Read More

Mahasiswi UIN Suska Riau Tampil di Konferensi Internasional, Angkat Riset Machine Learning

Mahasiswi UIN Suska Riau Tampil di Konferensi Internasional, Angkat Riset Machine Learning. (Dok. Pemprov Riau)

Malaysia, WaraWiri.net - Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN) Riau, Nabilah Angielara, berhasil tampil dalam forum ilmiah internasional 7th Jogjakarta Communication Conference yang digelar pada 15–17 April 2026 di Eastin Penang Hotel, Penang, Malaysia.

Dalam ajang tersebut, Nabilah bersama tim mempresentasikan penelitian berjudul “Public Opinion Toward Viral YouTube Content: Machine Learning–Based Sentiment Analysis of Comments on the MrBeast Channel”. 

Ia menjelaskan, penelitian ini membahas bagaimana opini publik terhadap konten viral di YouTube dapat dianalisis secara sistematis dengan pendekatan machine learning.

"Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya peran media sosial sebagai ruang pembentukan opini publik di era digital"terangnya 

YouTube, misalnya, tidak lagi sekadar menjadi platform hiburan, tetapi juga ruang diskusi terbuka, tempat audiens menyampaikan pandangan dan respons melalui kolom komentar.

Dalam risetnya, Nabilah menggunakan data komentar dari kanal YouTube MrBeast yang diperoleh melalui platform Kaggle. Data tersebut kemudian diolah melalui tahapan text preprocessing dan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF), sebelum diklasifikasikan menggunakan algoritma machine learning ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, netral, dan negatif.

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas komentar bersifat positif. Sebanyak 63,09 persen komentar tergolong positif, 35,50 persen netral, dan hanya 1,41 persen negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa audiens memberikan respons yang sangat baik terhadap konten viral di kanal tersebut.

Tak hanya itu, model analisis yang digunakan juga menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi, mencapai sekitar 96 persen. Hal ini memperkuat bahwa pendekatan machine learning efektif digunakan untuk menganalisis opini publik dalam jumlah besar.

“Pendekatan komputasional seperti machine learning memungkinkan peneliti komunikasi memahami dinamika opini publik secara lebih cepat, objektif, dan sistematis, terutama di era big data,” ujar Nabilah dalam presentasinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konten dengan unsur hiburan, kejutan, dan nilai sosial tinggi cenderung menghasilkan respons positif sekaligus meningkatkan keterlibatan (engagement) antara kreator dan audiens.

Sementara itu, dalam sambutannya, General Chair konferensi, Filosa Gita Sukmono, menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh ratusan akademisi dan peneliti dari berbagai negara. Tercatat ada 189 paper yang dipresentasikan, terdiri dari 41 secara langsung dan 148 secara daring.

Partisipasi Nabilah dalam konferensi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Indonesia, khususnya dari UIN Suska Riau, mampu bersaing dan berkontribusi dalam pengembangan riset komunikasi berbasis teknologi di tingkat internasional. Hal ini sekaligus menunjukkan peran generasi muda akademisi dalam menghadapi tantangan era transformasi digital. (Isna)

Share:

Read More

Jateng Bakal Miliki Peternakan Sapi Perah Terbesar, Kapasitasnya Capai 30 Ribu Ekor

Jateng Bakal Miliki Peternakan Sapi Perah Terbesar, Kapasitasnya Capai 30 Ribu Ekor. (Dok. Pemprov Jateng)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Peternakan sapi perah terpadu (mega farm) berskala besar dengan kapasitas mencapai 30 ribu ekor siap dibangun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peternakan tersebut digadang-gadang menjadi terbesar se-Indonesia.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Global Dairy Bersama (GDB) itu tak hanya mengerek produksi susu nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah secara signifikan.

“Kalau ini terbangun, ini akan jadi yang terbesar di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis (16/4/2026).

Dikatakan, mega farm tersebut diproyeksikan mampu menyumbang hingga 18 persen dari total produksi susu nasional. Saat ini, produksi susu dalam negeri baru mencapai sekitar 1 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. Artinya, sekitar 80 persen kebutuhan masih dipenuhi dari impor.

“Dengan tambahan produksi dari Brebes, ini akan sangat signifikan menekan ketergantungan impor,” ujarnya.

Tak hanya itu, tambahan produksi tersebut juga berpotensi mendongkrak posisi Jawa Tengah sebagai salah satu produsen susu nasional. Saat ini, Jawa Tengah berada pada peringkat ketiga, di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Kalau ini berjalan, Jawa Tengah bisa naik ke peringkat dua, bahkan menyamai Jawa Timur,” tambahnya.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari penyediaan bibit sapi impor dari Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, hingga Brasil, hingga penguatan sistem kesehatan hewan untuk mencegah penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan LSD (Lumpy Skin Disease).

Dalam kesempatan itu, Perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB), Ihsan Mulia Putri menyampaikan, proyek itu dirancang sebagai peternakan sapi terpadu berbasis teknologi modern dan berkelanjutan, dengan luas lahan mencapai 710 hektare.

“Ini bukan sekadar peternakan, tapi ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir,” jelasnya.

Ditambahkan, proyek itu akan mengusung konsep close loop system, di mana seluruh proses saling terhubung. Limbah ternak akan diolah menjadi biogas sebagai sumber energi, sementara residunya dimanfaatkan sebagai pupuk untuk lahan pakan ternak. Air juga akan dikelola dengan sistem daur ulang.

Mega farm tersebut ditargetkan memproduksi mencapai 180 ribu ton susu per tahun. Selain itu, akan dibangun fasilitas pengolahan susu, pabrik pakan, hingga kawasan perkebunan jagung untuk mendukung kebutuhan pakan.

“Dengan skala ini, kontribusi terhadap produksi susu nasional bisa mencapai 18 persen. Bahkan untuk Jawa Tengah, produksinya bisa meningkat hingga dua kali lipat,” ungkapnya.

Dari sisi sosial ekonomi, proyek itu juga akan melibatkan sekitar 5.000 petani untuk penyediaan pakan di lahan seluas 2.000 hektare, serta menggandeng sekitar 8.000 peternak dalam pengembangan sapi.

“Ini bukan hanya proyek industri, tapi juga pemberdayaan masyarakat,” tegas Ihsan.

Adapun cut and fill persiapan lahan, akan dimulai pada Juni 2026. PT GDB menargetkan pembangunan selesai dan mulai operasional pada akhir 2027, dengan first milking direncanakan pada Desember tahun tersebut.

Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyambut baik investasi tersebut, dan menyebutnya sebagai peluang besar untuk mengangkat perekonomian daerah.

“Ini kebanggaan bagi kami. Investasi ini bukan hanya skala kabupaten, tapi nasional. Ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes,” ujarnya.

Kehadiran mega farm ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat sektor peternakan, sebagai bagian dari ketahanan pangan.

Setali tiga uang, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, mendukung penuh pendirian peternakan tersebut.

Dia menegaskan, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu destinasi utama investasi, baik nasional maupun internasional. Hal itu didukung oleh stabilitas keamanan, kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif.

Gubernur menekankan, Jawa Tengah juga membuka ruang bagi investasi yang mendukung swasembada pangan, termasuk sektor peternakan dan produksi susu.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2026 fokus pada swasembada pangan. Maka investasi seperti ini sangat strategis, dan akan kami dukung penuh,” tegasnya. (Siti)

Share:

Read More

Kalbar Siap Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Voli Profesional 2026

Kalbar Siap Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Voli Profesional 2026. (Dok. Pemprov Kalbar)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Kalimantan Barat (Kalbar) mencatatkan sejarah baru dalam dunia olahraga nasional dimana karena telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen bola voli internasional bergengsi, AVC Men's Club Championship 2026. Kejuaraan yang diikuti oleh klub-klub papan atas dari berbagai mancanegara ini direncanakan akan dipusatkan di Kota Pontianak.

Turnamen ini menjadi sangat spesial karena merupakan event internasional voli profesional pertama yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Sebelumnya, event tingkat internasional di Indonesia lebih banyak berfokus pada kategori usia muda seperti U-16 hingga U-21.

Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum besar untuk membawa nama harum daerah di tingkat internasional, hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Balai Peitih Kantor Guebernur Kalbar, Rabu (15/4/2026).

Mengingat urgensi dan skala kegiatan, Gubernur Kalimantan Barat menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah renovasi infrastruktur olahraga.

“Saya minta OPD terkait, terutama Dinas PUPR dan Disporapar, untuk segera membenahi GOR Pangsuma. Waktunya tinggal singkat, kita harus kerja maraton sehingga persiapan matang sekali,” tegas Gubernur.

Terkait aspek keamanan, pihak berwenang memastikan bahwa Kalimantan Barat merupakan daerah yang harmonis dan siap menjamin keselamatan seluruh delegasi mancanegara.

“Kita ingin tamu-tamu ini pulang membawa kesan yang baik tentang Kalimantan Barat. Mari kita nikmati kegiatan ini dan menyambut tamu dengan ramah,” tutup Gubernur dalam arahannya.

Selain fasilitas fisik, Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota untuk bersiap menyambut kedatangan para tamu negara mulai dari pintu kedatangan di bandara hingga penyediaan pelayanan yang berkesan.

“Ini adalah liga profesional pertama yang diadakan di Indonesia, khususnya di Pontianak. Bahkan di Jakarta atau Jawa pun belum untuk kategori profesional league ini,” ujar Kapolda Kalbar selaku Manajer Bhayangkara Presisi, yang bertindak sebagai tuan rumah secara klub.

Kejuaraan ini juga menjadi ajang krusial karena dua tim terbaik (Juara 1 dan Runner-up) akan mendapatkan tiket untuk melaju ke kejuaraan dunia (World Championship). Tercatat, sebanyak 8 klub dari berbagai negara seperti Iran, Jepang, hingga Thailand dijadwalkan akan bertanding di bumi Khatulistiwa.

Meskipun Bhayangkara Presisi bertindak sebagai penginisiasi, ditekankan bahwa kegiatan ini adalah representasi negara Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, KONI, dan unsur TNI sangat diperlukan untuk memastikan acara berjalan sukses. (Zikry)

Share:

Read More

Humas Polri Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Derasnya Arus Informasi

Humas Polri Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Derasnya Arus Informasi. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap tidak terverifikasi, Divisi Humas Polri menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026) di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan.

Wakapolri menekankan bahwa tantangan Divhumas Polri saat ini semakin besar seiring dengan masifnya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital.

“Di tengah derasnya arus informasi, Humas Polri hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi memastikan yang sampai ke masyarakat adalah kebenaran," ucapnya. 

Menurutnya, di era media sosial saat ini, informasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan proses verifikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan publik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang cepat, tepat, dan kredibel.

Secara tidak langsung, Wakapolri menegaskan bahwa tanpa peran Humas yang kuat, masyarakat sangat rentan terpapar informasi yang menyesatkan, yang dapat memicu kepanikan hingga konflik sosial.

“Informasi yang salah bisa menimbulkan keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan. Di situlah peran Humas menjadi sangat penting," ucapnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Divhumas Polri telah mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI), untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons isu secara cepat dan akurat.

Kemampuan tersebut memungkinkan Humas Polri tidak hanya melakukan klarifikasi, tetapi juga mengantisipasi potensi penyebaran disinformasi sebelum berkembang luas di masyarakat.

Wakapolri juga menegaskan bahwa perang informasi di era digital saat ini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius oleh institusi Polri, di mana Humas memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas informasi publik.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Humas Polri bukan sekadar fungsi komunikasi institusi, melainkan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar.

Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan seluruh jajaran Humas Polri untuk terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kredibilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Humas Polri harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, yang mampu meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat," tutupnya. (Iqbal)

Share:

Read More

Bazar Murah Semarakkan HUT ke-80 TNI AU di Lanud Sulaiman

Bazar Murah Semarakkan HUT ke-80 TNI AU di Lanud Sulaiman. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI Angkatan Udara, jajaran TNI AU Bakorda Bandung menggelar bazar murah di depan Lapangan Futsal Mustang, Jl. Golf Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Lanud Sulaiman, Marsma TNI Eko Sujatmiko, M.M., beserta Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 10/D.I Lanud Sulaiman Ny. Ita Eko Sujatmiko, para pengurus, serta seluruh personel Lanud Sulaiman.

Bazar murah ini diikuti puluhan stan dari berbagai satuan jajaran TNI AU Bakorda Bandung, di antaranya Lanud Sulaiman, Korpasgat, Seskoau, Dislitbangau, Pusdik, Lanud Husein Sastranegara, Depohar 10, Depohar 40, Depohar 70, Lafiau, Wingdik 200/Lek, dan Wingdik 800/Pasgat. Selain itu, turut berpartisipasi stan dari Kecamatan Margahayu, pihak swasta, serta pelaku UMKM.

Pelaksanaan bazar dilakukan secara serentak di seluruh satuan jajaran TNI AU di Indonesia dan dibuka melalui video conference oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. Dalam sambutannya, Kasau menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan atas terselenggaranya rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI AU dengan baik dan lancar. Kasau juga berharap kegiatan bazar yang melibatkan masyarakat ini dapat membantu dan meringankan kebutuhan masyarakat.

Berbagai komoditas yang dipasarkan dalam bazar tersebut meliputi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur, serta pakaian, makanan, dan produk lainnya yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapoksahli Korpasgat Marsma TNI M. Apollo Silaban, Wadan Koharmatau Marsma TNI Andy S. Pambudi, Dirum Seskoau, Kadislitbangau, Danlanud Husein Sastranegara, para pejabat TNI AU Bakorda Bandung lainnya, serta Camat Margahayu dan Lurah Sulaiman.

Kegiatan bazar murah ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI AU kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara TNI AU dengan masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya. (Rizal)

Share:

Read More

Serah Terima dan Pemusnahan Barang Bukti Berupa Teripang sebanyak 281,21 Kg Hasil Operasi dan Penindakan Kodaeral XI dalam Perkara Terpidana Robert Gebze

Serah Terima dan Pemusnahan Barang Bukti Berupa Teripang sebanyak 281,21 Kg Hasil Operasi dan Penindakan Kodaeral XI dalam Perkara Terpidana Robert Gebze. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Kodaeral XI kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah serta menegakkan hukum di perairan Indonesia dengan menghadiri kegiatan serah terima dan pemusnahan barang bukti berupa teripang seberat 281,21 Kg hasil operasi dan penindakan terhadap perkara atas nama terpidana Robert Gebze.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Merauke, Arief Robby Nurrahman, S.H., serta disaksikan oleh kurang lebih 20 orang saksi dari berbagai instansi terkait. Dari Kodaeral XI, hadir Danden Intel Kodaeral XI Kolonel Laut (P) Bambang Kirnawan, A.Md., didampingi Dantim Pamgal Den Intel Kodaeral XI Kapten Laut (P) Setio Nurcahya serta Paur Kumter Ur Kumla Subdis Kumlater Diskum Kodaeral XI Letda Laut (H) Yanrizardi, S.H. Merauke, (14/04/2026).

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan langsung personel Kodaeral XI dalam operasi pengamanan wilayah laut, yang ditemukan tanpa dilengkapi dokumen karantina yang sah dan diduga berasal dari perairan Papua Nugini (PNG).

Komoditas teripang tersebut diketahui hidup di wilayah pantai berpasir dan berdasarkan Surat Edaran Dinas Perikanan Kabupaten Merauke ditegaskan bahwa teripang bukan merupakan produk asli Merauke. Oleh karena itu, Kodaeral XI secara tegas melarang masuknya komoditas ilegal tersebut ke wilayah Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya kelautan nasional serta pencegahan praktik penyelundupan lintas batas.

Keterlibatan aktif Kodaeral XI dalam seluruh rangkaian kegiatan ini menegaskan peran strategisnya sebagai garda terdepan dalam pengawasan wilayah maritim, sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak secara tegas, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Rizal)

Share:

Read More

Meneguhkan Integritas Jaksa sebagai Pengawal Kedaulatan Hukum dan Stabilitas Nasional

Meneguhkan Integritas Jaksa sebagai Pengawal Kedaulatan Hukum dan Stabilitas Nasional. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. ST Burhanuddin., S.H., M.M. secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Rabu, 15 April 2026. Acara ini menjadi momentum strategis bagi para Jaksa di seluruh Indonesia untuk memperkuat integritas dan profesionalisme di tengah transformasi sistem hukum nasional yang semakin dinamis.

Munas PERSAJA ini turut dihadiri secara langsung dihadiri oleh Pengurus Pusat PERSAJA dan juga diikuti oleh seluruh Pengurus Daerah PERSAJA dengan jumlah sekitar 13.031 secara virtual. Munas kali ini juga dirangkaikan dengan sesi Bincang Pagi dengan Narasumber I Guru Besar FH Universitas Mataram Prof. Dr. Widodo Putro, S.H., M.H., Narasumber II Guru Besar FH Universitas Padjajaran Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., FCBArb., FIIArb dengan Penanggap dari Ketua Umum PERSAJA dan Sekretaris Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Penyelenggaraan munas tahun ini mengusung tema strategis "PERSAJA sebagai Hiposentrum Penguatan Kejaksaan RI dalam Mengawal Kedaulatan dan Stabilitas Nasional".

"Momentum ini menjadi wadah konsolidasi bagi seluruh Korps Adhyaksa untuk menyatukan langkah dalam mendukung peran Kejaksaan di tengah dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks.", jelas Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menegaskan bahwa posisi Kejaksaan saat ini merupakan game changer dalam mewujudkan supremasi hukum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Ia memaparkan bahwa transformasi hukum nasional telah bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif, yang memberikan ruang diskresi lebih luas bagi Jaksa untuk memberikan keadilan substantif kepada masyarakat.

“Di era digital ini, Jaksa modern tidak hanya dituntut menguasai kepastian hukum, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi dan data atau rule of algorithm guna menghadapi kejahatan lintas negara yang kian berkembang,” ujar Jaksa Agung.

Selaras dengan arahan tersebut, Ketua Umum PERSAJA yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. menekankan komitmen organisasi dalam memperluas kolaborasi demi meningkatkan kualitas penegakan hukum. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara PERSAJA dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dipimpin oleh Dr. dr. Slamet Budiarto.

“Kerja sama yang berlaku selama tiga tahun ini mencakup sinergi krusial mulai dari kehadiran keterangan ahli dan assessment kesehatan dalam proses peradilan, pengembangan Pusat Kesehatan Yustisial untuk rehabilitasi narkotika, hingga pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa medis bagi anggota IDI,” imbuh Ketua Umum PERSAJA.

Melalui Munas ini, PERSAJA diharapkan terus menjadi pusat penggerak yang mampu mendorong perubahan pola pikir dan memperkuat integritas seluruh insan Adhyaksa.

"Saya mengingatkan bahwa profesionalitas seorang Jaksa harus seimbang dengan adab dan etika agar kepercayaan publik yang telah diraih selama ini tetap terjaga.", ingat Jaksa Agung kepada seluruh jaksa yang mengikuti Munas PERSAJA ini.

Dengan demikian, PERSAJA tidak hanya menjadi pelengkap kelembagaan, tetapi menjadi elemen kunci dalam arsitektur penguatan Kejaksaan untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan stabilitas nasional di tengah dinamika global. (Putra)

Share:

Read More

Kemenag Rumuskan Arah Baru Ditjen Pendidikan Islam agar Sesuai Kebutuhan Zaman

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memberikan arahan pada pembahasan naskah akademik reformulasi visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang digelar di Jakarta. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama tengah merumuskan arah baru Ditjen Pendidikan Islam agar bisa menjawab tantangan zaman. Reformulasi visi dan misi ini dibahas untuk dituangkan menjadi naskah akademik.

Pembahasn berlangsung di Jakarta, 15–16 April 2026. Forum ini menjadi langkah awal untuk menyusun kerangka konseptual sekaligus pijakan filosofis sebagai dasar kebijakan jangka panjang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh berhenti pada aspek teknis kelembagaan. Ia mendorong agar reformulasi dilakukan dengan menempatkan pendidikan dalam kerangka yang lebih mendasar, termasuk perbedaan karakter antara pendidikan umum, pendidikan Islam, dan pesantren.

Menurutnya, pendidikan umum, pendidikan Islam, dan pesantren memiliki basis epistemologis yang berbeda. Perbedaan itu harus menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun penyederhanaan yang keliru.

“Distingsi ini penting agar kita tidak mencampuradukkan pendekatan yang memang sejak awal berbeda,” ujarnya.

Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu menekankan urgensi merumuskan kata kunci atau fokus utama dari masing-masing Direktorat Jenderal. Ia menyebut, kejelasan distingsi akan menentukan efektivitas kebijakan di lapangan.

Menurut Ismail, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu diarahkan pada penguatan sistem pendidikan formal yang terstandar dan terintegrasi dengan sistem nasional. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pesantren tetap berfokus pada penguatan tradisi, kemandirian, dan peran pesantren sebagai pusat peradaban.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi dalam aspek organisasi dan tata kerja (ortaker), termasuk penguatan peran Direktorat Vokasi Pendidikan Islam agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan karakter keislaman.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar pembagian struktur, tetapi kejelasan fungsi dan arah masing-masing,” kata Ismail.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menegaskan bahwa proses reformulasi ini diarahkan untuk menghasilkan naskah akademik sebagai output utama. Naskah tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan Islam ke depan.

Menurut Dirjen, penyusunan naskah akademik harus bertumpu pada tiga hal utama, yakni konsep, filosofi, dan kebutuhan masa depan. Ia menilai, tanpa fondasi tersebut, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak memiliki arah yang jelas.

Selain itu, forum juga membahas penataan organisasi Direktorat Jenderal Pesantren sebagai bagian dari upaya memperjelas pembagian peran antarunit di lingkungan Kementerian Agama.

“Ini bukan hanya soal struktur, tetapi bagaimana kita merumuskan masa depan pendidikan Islam secara utuh,” tutup Suyitno. (Siti)

Share:

Read More