Peringati Hari Anak Nasional, KCIC Ajak Anak-Anak Peduli Lingkungan Lewat Whoosh

Peringati Hari Anak Nasional, KCIC Ajak Anak-Anak Peduli Lingkungan Lewat Whoosh. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, KCIC, BSI, dan BSI Maslahat mengajak 70 anak dari berbagai sekolah untuk mengikuti kegiatan edukasi peduli lingkungan melalui Whoosh di Stasiun Halim. Kegiatan ini dikemas secara interaktif melalui lomba mewarnai, sosialisasi Whoosh Eco Friendly, Green Mission Challenge, station tour, hingga pengalaman menaiki Whoosh menuju Stasiun Padalarang.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional menjadi momentum yang tepat untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada generasi muda melalui pengalaman yang menyenangkan dan mudah dipahami.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak anak-anak mengenal bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana, termasuk memilih transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Semakin dini nilai tersebut diperkenalkan, semakin besar peluang untuk membentuk kebiasaan yang peduli terhadap keberlanjutan di masa depan,” ujar Eva.

Pada kegiatan ini, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai upaya KCIC dalam menghadirkan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan kajian Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Fakultas Teknik Universitas Indonesia, emisi karbon Whoosh mencapai 6,9 gram CO₂ per penumpang-kilometer, atau 54 persen lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Selain itu, satu rangkaian Whoosh mampu mengangkut hingga 601 penumpang atau setara dengan sekitar 150 mobil pribadi, sehingga berkontribusi dalam mengurangi emisi sekaligus mendukung mobilitas massal yang lebih efisien.

Peserta juga mengikuti Green Mission Challenge, yaitu permainan interaktif yang mengajak mereka mempraktikkan langsung berbagai kebiasaan ramah lingkungan, seperti memilah sampah sesuai jenisnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menghemat penggunaan kertas. Anak-anak juga diperkenalkan dengan sistem pemilahan sampah yang diterapkan di stasiun Whoosh sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Komitmen KCIC terhadap keberlanjutan juga diwujudkan melalui fasilitas water station yang tersedia di berbagai stasiun Whoosh. Penumpang dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan membawa botol minum pribadi guna mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Selain itu, seluruh stasiun Whoosh juga dilengkapi dengan Sewage Treatment Plant (STP) yang mengolah limbah cair dari toilet dan tenant sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan nonkonsumsi, seperti penyiraman tanaman.

Anak-anak juga diperkenalkan pada gagasan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memanfaatkan layanan digital. KCIC saat ini telah menerapkan digitalisasi layanan, di mana sekitar 80 persen tiket Whoosh dibeli melalui kanal digital sehingga turut mengurangi penggunaan kertas. Melalui edukasi ini, peserta diharapkan semakin memahami bahwa setiap pilihan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan.

“Kami berharap anak-anak tidak hanya menikmati pengalaman menaiki Whoosh, tetapi juga membawa pulang pemahaman bahwa setiap kebiasaan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan hingga memilih transportasi publik, dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Semoga nilai-nilai tersebut terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Eva. (Remond)

Share:

Read More

BMKG Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Perkuat Transformasi Organisasi pada HMKG ke-79

BMKG Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Perkuat Transformasi Organisasi pada HMKG ke-79. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi melantik Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan BMKG dalam upacara yang berlangsung di Auditorium BMKG, Jakarta, Senin (21/7/2026). Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, tersebut dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79.

Dalam sambutannya, Faisal menyampaikan bahwa pelantikan ini memiliki makna istimewa karena menjadi bagian dari momentum 79 tahun pengabdian BMKG dalam memberikan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Momentum ini menjadi pengingat atas perjalanan panjang BMKG dalam memberikan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain juga memperkuat komitmen kita untuk terus membangun organisasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta menghadirkan layanan yang cepat, tepat, andal, dan terpercaya,” ujar Faisal.

Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan, memperkuat kolaborasi lintas unit kerja, serta mengakselerasi transformasi organisasi melalui kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan berorientasi pada aksi.

Faisal menjelaskan bahwa pelantikan ini juga merupakan bagian dari implementasi perubahan organisasi BMKG, termasuk melalui kebijakan kenaikan kelas sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kebijakan tersebut mencerminkan meningkatnya peran strategis, kompleksitas tugas, serta tuntutan layanan BMKG yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

“Perubahan organisasi tidak boleh berhenti. Penyesuaian yang dilakukan harus senantiasa diikuti dengan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas organisasi, kualitas kepemimpinan, budaya kerja, serta kualitas pelayanan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal menyampaikan bahwa pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru telah melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja. Oleh karena itu, mereka diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan organisasi.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi BMKG, mulai dari meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, percepatan transformasi digital, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, akurat, dan andal.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut BMKG menjadi organisasi yang semakin lincah, kolaboratif, inovatif, serta mampu mengambil keputusan berbasis data.

“Karena itu, saya mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk menjadi bagian dari solusi, memperkuat sinergi lintas unit kerja, mengelola sumber daya manusia secara efektif, dan menghadirkan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menutup arahannya, Faisal mengajak seluruh insan BMKG menjadikan peringatan HMKG ke-79 sebagai momentum untuk semakin memperkuat tekad membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

“Selamat mengemban amanah, selamat berkarya, dan Selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79. Semoga BMKG senantiasa menjadi institusi yang semakin maju, semakin dipercaya, dan semakin bermanfaat bagi Indonesia,” pungkasnya.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BMKG Nomor SK.12/KP.04.04/KB/BMKG-2026 tanggal 20 Juli 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan BMKG. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, II, III, IV, dan V, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting.

Rangkaian pelantikan turut diisi dengan pengucapan sumpah jabatan, pembacaan, dan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Hal ini sebagai komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BMKG.

Melalui pelantikan ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas organisasi dan kualitas tata kelola pemerintahan guna menghadirkan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal dalam mendukung keselamatan masyarakat, pembangunan nasional, dan ketahanan bangsa. (Muh)

Share:

Read More

Peringati HMKG ke-79, BMKG Perkuat Layanan untuk Mendukung Ketahanan Nasional

Peringati HMKG ke-79, BMKG Perkuat Layanan untuk Mendukung Ketahanan Nasional. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 yang jatuh pada 21 Juli, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menjelaskan BMKG terus berkomitmen memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan tema HMKG ke-79, “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” yang dimaknai sebagai semangat bagi seluruh insan BMKG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bekerja dengan integritas, serta mengabdi dengan tulus kepada masyarakat.

“Tema ‘BMKG Hebat’ bukan untuk menyatakan bahwa kami sudah hebat. Tema ini justru menjadi pengingat agar seluruh insan BMKG terus belajar, terus berbenah, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai pengabdian kami,” kata Faisal di Jakarta, Selasa (21/7).

Memasuki usia hampir delapan dekade, BMKG terus memacu kualitas layanannya agar semakin adaptif dan andal dalam menghadapi tantangan kebencanaan serta perubahan iklim. Upaya ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa menikmati manfaat nyata dari kehadiran BMKG.

Sementara itu, Faisal mengingatkan bahwa kedaulatan bangsa tidak cuma bertumpu pada kekuatan pertahanan, melainkan juga pada pasokan informasi MKG yang cepat, akurat, dan menjangkau hingga pelosok terluar Nusantara.

Oleh karena itu, BMKG terus mendekatkan layanannya kepada masyarakat melalui 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berbagai informasi yang mengalir dari BMKG tidak hanya menjadi dasar pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga membantu langsung para petani, nelayan, pelaku transportasi, dunia usaha, hingga masyarakat umum dalam aktivitas sehari-hari.

Di sektor pertanian, informasi iklim menjadi acuan dalam penyusunan kalender tanam, pemilihan varietas tanaman, serta upaya mengurangi risiko gagal panen. Di sektor maritim, nelayan memanfaatkan layanan Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS) untuk mendukung keselamatan pelayaran sekaligus membantu mengidentifikasi potensi daerah penangkapan ikan hingga 10 hari ke depan.

BMKG juga mendukung keselamatan transportasi darat, laut, dan udara melalui penyediaan informasi cuaca yang andal. Selain itu, data mikrozonasi dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur tahan bencana. BMKG juga terus mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan melalui penyediaan data potensi angin, surya, dan panas bumi, serta berkontribusi dalam pemantauan titik panas (hotspot) untuk membantu pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami akan memberikan layanan terbaik selama 24 jam setiap hari agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan sistem Early Warning for Early Action untuk mendukung keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional,” ujar Faisal.

Ketua Pelaksana HMKG ke-79, Irwan Slamet, menambahkan bahwa upaya peningkatan layanan tersebut didukung oleh penguatan kapasitas pengamatan, pengolahan, analisis, dan diseminasi informasi. Saat ini BMKG mengoperasikan sekitar 10.800 unit alat operasional utama (aloptama) yang terdiri atas alat pengamatan cuaca otomatis, radar cuaca, serta jaringan sensor seismometer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seluruh data tersebut terintegrasi dalam sistem Multi-Hazards Early Warning System (MHEWS) yang berpusat di Jakarta dengan pusat cadangan di Bali, serta didukung Supercomputer for Multi-hazard Operations and Numerical Modeling (SMONG) dan pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan.

Untuk menjaga kesinambungan layanan, terutama di wilayah terluar dan perbatasan seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, BMKG menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis dalam mengoptimalkan jaringan satelit. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan konektivitas kantor operasional tetap terjaga serta mendukung keberlangsungan pengiriman data dan informasi peringatan dini meskipun jaringan komunikasi utama mengalami gangguan.

Selain memperkuat teknologi, BMKG juga terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program edukasi kebencanaan. Hingga saat ini, BMKG telah menyelenggarakan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) di 277 lokasi, Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 831 lokasi, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLGT) di 225 lokasi.

Melalui berbagai program tersebut, BMKG memadukan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal seperti ‘smong’ di Aceh, ‘pranata mangsa’ di Jawa, dan ‘tudang sipulung’ di Sulawesi agar informasi mitigasi bencana semakin mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Menutup pesannya, Kepala BMKG menegaskan bahwa teknologi hanyalah sarana. Yang paling utama adalah memastikan setiap informasi yang disampaikan benar-benar dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“BMKG akan terus meningkatkan kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah tujuan utama kami dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkasnya. (Muh)

Share:

Read More

Bus H2 DDF dan Koridor Jakarta–Patimban, Tandai Babak Baru Ekosistem Hidrogen Indonesia

Bus H2 DDF dan Koridor Jakarta–Patimban, Tandai Babak Baru Ekosistem Hidrogen Indonesia. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Dari armada bus diesel yang dimodifikasi hingga koridor hidrogen sepanjang 194 kilometer, Indonesia mulai membawa pengembangan hidrogen dari tahap perencanaan menuju penerapan di lapangan. Langkah itu ditandai dengan peluncuran Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel atau Bus H2 DDF serta pengembangan Green Hydrogen Corridor yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban.

Kedua inisiatif tersebut diperkenalkan dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 yang berlangsung pada 21-23 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Forum ini mempertemukan pemerintah, badan usaha, industri, akademisi, investor, lembaga riset, dan mitra internasional untuk mempercepat pembangunan ekosistem hidrogen nasional. Selasa (21/7).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai hidrogen tidak hanya berperan dalam transisi energi, tetapi juga berpotensi memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional serta penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

"Pengembangan hidrogen selaras dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah yang melahirkan ketidakpastian. Kondisi ini memaksa setiap negara untuk memproteksi kebutuhan energi nasionalnya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing," ujar Bahlil mengawali sambutannya.

Menurut Bahlil, melalui pembangunan ekosistem hidrogen yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Namun, Bahlil mengakui pengembangan hidrogen masih menghadapi tantangan, terutama biaya yang belum kompetitif dibandingkan dengan sumber energi lain, termasuk bahan bakar B50.

"Masih mahalnya energi berbasis hidrogen menjadi tantangan untuk kita semua dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien agar lebih kompetitif. Tetapi keyakinan saya dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya," jelas Bahlil.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pengembangan hidrogen diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Saat ini kami mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan investasi sebesar Rp32 triliun," ujar Eniya.

Pemerintah juga mendorong proyek hidrogen dalam program dedieselisasi, antara lain di Sumba yang ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2028 serta di Pulau Rote melalui kerja sama dengan PLN. Program tersebut diproyeksikan menurunkan biaya produksi listrik dari 1 dollar AS menjadi 25 sen dollar AS per kilowatt hour.

Bus H2 DDF Jadi Langkah Awal Transportasi Hidrogen

Salah satu penerapan teknologi yang diperkenalkan dalam GHES 2026 ialah Pilot Bus H2 DDF. Bus bermesin diesel milik Perum DAMRI tersebut dimodifikasi agar dapat menggunakan kombinasi bahan bakar solar dan gas hidrogen.

Program itu dikembangkan melalui kerja sama Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan Perum DAMRI. Pelaksanaannya didukung PT SUCOFINDO (Persero) sebagai lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi independen serta PT Tritunggal Prakarsa Global sebagai pelaksana proyek percontohan bus.

Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan pihaknya bertugas memastikan penerapan teknologi H2 DDF pada bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis.

"Sebagai perusahaan Testing, Inspection, Certification and Consultation (TICC), SUCOFINDO berperan sebagai pihak independen yang memastikan implementasi teknologi H2 DDF pada Bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis," ujar Sandry.

Menurut Sandry, proses verifikasi dan assurance diperlukan agar teknologi hidrogen dapat diterapkan secara aman, terukur, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bus H2 DDF dilengkapi 16 tabung penyimpanan hidrogen berkapasitas masing-masing 50 liter. Tabung itu memiliki tekanan nominal 200 bar dan tekanan kerja 150 bar, sementara sistem hidrogen dipasang pada bus Hino bermesin diesel enam silinder berkapasitas 7.684 cc.

Berdasarkan pengujian PT SUCOFINDO (Persero), sistem H2 DDF dilaporkan menurunkan emisi opasitas sebesar 57,66 persen, karbon monoksida sebesar 45,45 persen, karbon dioksida sebesar 39,37 persen, serta nitrogen oksida sebesar 21,16 persen.

Pilot bus tersebut dikembangkan untuk mengurangi penggunaan BBM solar, menggantikan sebagian bahan bakar fosil dengan hidrogen, dan menekan emisi gas buang tanpa harus langsung mengganti seluruh armada yang telah beroperasi. (Anggara)

Share:

Read More

Dukung Swasembada Energi Lewat Implementasi B50, Menko Airlangga Dorong Penguatan Riset dan Inovasi Sawit Berkelanjutan

Dukung Swasembada Energi Lewat Implementasi B50, Menko Airlangga Dorong Penguatan Riset dan Inovasi Sawit Berkelanjutan. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam perekonomian Nasional. Di tahun 2025, industri ini telah berkontribusi sekitar 3,5% terhadap PDB Nasional. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), nilai ekspor produk kelapa sawit di tahun 2025 sebesar USD30,87 miliar dengan volume ekspor 38,84 juta ton atau meningkat 11,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem riset dan inovasi sebagai fondasi pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, bernilai tambah, dan berdaya saing.

“Kami memberikan apresiasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan atas konsistensinya menyelenggarakan dan menghadirkan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) sebagai sarana dan pertemuan antara riset, kebijakan, industri, dan investasi. Secara khusus, saya juga memberikan selamat kepada para pemenang mahasiswa tadi yang membuat riset mengenai polyurethane foam. Kemudian membuat anoda dari TBS,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan closing remarks dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 di Jakarta, Selasa (21/07).

Selain itu, dalam rangka mendukung Program Swasembada Energi Nasional dan Hilirisasi Kelapa Sawit, Pemerintah telah mengimplementasikan Program Biodiesel 50 (B50) per tanggal 1 Juli 2026 dan telah di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 9 Juli 2026 lalu. Implementasi Mandatori Biodiesel B50 merupakan contoh konkret dimana riset, kebijakan, investasi, dan kapasitas industri dapat disatukan untuk mencapai tujuan strategis Nasional.

Keberhasilan B50 juga harus menjadi landasan untuk mengembangkan generasi hilirisasi berikutnya, antara lain Green Diesel, Bio Avtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui pemanfaatan Used Cooking Oil (UCO), dan Bensin Sawit. Produk-produk tersebut memiliki nilai tambah lebih tinggi dan dapat memperluas basis investasi nasional di luar produk sawit konvensional. Selain itu, besarnya kontribusi kelapa sawit tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, pengembangan produk hilir bernilai tambah, serta penerapan tata kelola yang berkelanjutan. Oleh karena itu, riset dan inovasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam transformasi industri kelapa sawit nasional.

Sebagai informasi, Forum PERISAI 2026 memberikan ruang bagi generasi muda melalui Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa yang melibatkan peserta dari 40 perguruan tinggi. Setelah melalui rangkaian seleksi selama 2 hari, telah terpilih 10 mahasiswa yang selanjutnya ditetapkan menjadi 3 peserta terbaik untuk menerima penghargaan pada kesempatan ini.

“Kegiatan ini tentu menjadi sangat penting karena riset kebijakan dan juga investasi ini menjadi hal yang sangat penting apalagi para researcher-nya adalah dari perguruan tinggi di Indonesia. Karena Indonesia adalah produsen terbesar dari sawit maka wajar kalau para penelitinya berasal dari universitas-universitas terbaik di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa hasil-hasil penelitian tersebut perlu didorong agar dapat diadopsi dan dikomersialkan oleh industri, dengan tetap memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual kepada para peneliti. Selain pengembangan industri sawit, Menko Airlangga juga mendorong percepatan program peremajaan (replanting) tanaman kakao dan kelapa dimana kedua komoditas tersebut sebagian besar dikelola oleh perkebunan rakyat sehingga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Apresiasi kepada BPDP, peneliti, perguruan tinggi, lembaga riset dan para pelaku usaha, serta seluruh pihak yang terkontribusi terhadap PERISAI 2026 dan juga untuk pembangunan industri kelapa sawit nasional. Saya ingin agar kegiatan ini terus diperkuat, ditindaklanjuti sehingga bermanfaat bagi perekonomian, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan juga nilai tambah daripada pekebun,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman, Wakil Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Musdhalifah Machmud, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Dida Gardera. (Junaedi)

Share:

Read More

Jajaki Kerja Sama dengan Perpusnas, BPOM Ingin Optimalkan Pemanfaatan Perpustakaan di UPT

Jajaki Kerja Sama dengan Perpusnas, BPOM Ingin Optimalkan Pemanfaatan Perpustakaan di UPT. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Tantangan meningkatnya kebutuhan terhadap informasi yang kredibel dan mudah diakses tengah dihadapi masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu dibekali dengan literasi. Kolaborasi antarinstansi menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan dan memperkuat budaya literasi tersebut. 

Berangkat dari semangat tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima audiensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Pertemuan tersebut guna menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung penguatan literasi melalui pemanfaatan jejaring, sumber daya, dan program yang dimiliki kedua lembaga.

Kepada Kepala Perpusnas, Staf Khusus BPOM, Wahyudi Muchsin, menyampaikan harapannya untuk membangun kerja sama. Kolaborasi di dalamnya mencakup optimalisasi pemanfaatan perpustakaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, pengembangan jejaring dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha, serta peluang kolaborasi lainnya.

Wahyudi mengatakan, BPOM memandang Perpusnas sebagai mitra strategis dalam membangun budaya literasi. Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin menjajaki kerja sama antara BPOM dan Perpustakaan Nasional sebagai bentuk kolaborasi antarlembaga pemerintah. Kami melihat banyak potensi yang dapat disinergikan, baik melalui jejaring yang dimiliki BPOM maupun berbagai program yang dijalankan Perpusnas," ungkapnya.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, kerja sama antarlembaga perlu dibangun berdasarkan kesamaan tujuan dan saling melengkapi peran masing-masing.

"Pada prinsipnya kami menyambut baik peluang kerja sama ini. Kita bisa mendiskusikan lebih lanjut bentuk kolaborasi yang dapat saling menguatkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Perpustakaan Nasional terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas dampak penguatan literasi kepada masyarakat," ujarnya.

Aminudin juga memaparkan sejumlah program penguatan literasi yang tengah dijalankan Perpusnas, di antaranya melalui Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), KKN Tematik Literasi, serta penyediaan bahan bacaan di berbagai ruang layanan publik. Menurutnya, berbagai program tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra. 

Audiensi ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan komunikasi dan pembahasan teknis. Keduanya akan mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. (Subhan)

Share:

Read More

KAI Logistik Kelola 8,7 Juta Ton Angkutan Barang Sepanjang Semester I 2026

KAI Logistik Kelola 8,7 Juta Ton Angkutan Barang Sepanjang Semester I 2026. (Dok. KAI Logistik)

Jakarta, WaraWiri.net - KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berfokus pada layanan distribusi logistik berbasis moda utama kereta api, berhasil mencatatkan kinerja sepanjang Semester I 2026 dengan mengelola angkutan barang mencapai sekitar 8,7 juta ton. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi logistik yang efisien, andal, dan berkelanjutan.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan, mengatakan bahwa capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan pada sejumlah segmen bisnis strategis, di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi logistik nasional. 

"Sepanjang Semester I 2026, batu bara masih menjadi komoditas utama yang kami kelola dengan kontribusi sekitar 63% atau mencapai 5,4 juta ton. Di sisi lain, kami juga mencatatkan pertumbuhan yang positif pada berbagai layanan unggulan, khususnya angkutan kontainer dan layanan ritel, yang menunjukkan semakin luasnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan logistik berbasis kereta api," ujar Yuskal.

Selain batu bara, angkutan kontainer mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi sekitar 1,5 juta ton. Layanan ritel turut tumbuh 29% dengan volume mencapai sekitar 38 ribu ton. Sementara itu, pengelolaan angkutan BBM/BBK mencapai sekitar 1,5 juta ton, diikuti angkutan semen sebesar 191 ribu ton, serta angkutan limbah B3 sekitar 4 ribu ton.

KAI Logistik menorehkan capaian performa terbaik pada penghujung Semester I 2026. Pada bulan Juni, perusahaan berhasil mengelola volume angkutan hingga 1,9 juta ton, atau berkontribusi sekitar 22% terhadap total volume Semester I 2026.

"Capaian pada akhir semester ini menjadi cerminan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan KAI Logistik. Di saat yang sama, hasil tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika industri melalui strategi bisnis yang adaptif serta penguatan kualitas layanan secara berkelanjutan," tambah Yuskal.

Tren pertumbuhan tersebut juga terlihat dibandingkan secara kuartal. Pada Triwulan II 2026, KAI Logistik berhasil mengelola volume angkutan sebesar 5,1 juta ton, meningkat 1,5 juta ton dibandingkan Triwulan I 2026 yang berada di sekitar 3,6 juta ton. Peningkatan tersebut ditopang oleh pertumbuhan pada hampir seluruh lini bisnis.

Angkutan batu bara mencatatkan kenaikan tertinggi pada triwulan II dibandingkan triwulan I, yaitu hingga 1,3 juta ton, diikuti angkutan semen yang meningkat 46 ribu ton, angkutan kontainer meningkat 129 ribu ton, angkutan ritel yang meningkat 907 ton, serta pengelolaan limbah B3 yang meningkat 486 ton.

Salah satu faktor yang membedakan pada kinerja Triwulan II juga disebabkan oleh semakin variatifnya jenis komoditas yang dilayani. Melalui layanan KALOG Pro, KAI Logistik mulai memperluas layanan Business to Business (B2B) dengan menghadirkan angkutan Crude Palm Oil (CPO) di wilayah Sumatera Utara. Hingga akhir Semester I 2026, layanan tersebut telah berkontribusi terhadap pengelolaan volume sekitar 28 ribu ton.

Ke depan, perusahaan menargetkan layanan angkutan CPO mampu mencapai volume hingga 200 ribu ton per tahun sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran distribusi komoditas strategis nasional sekaligus memperluas pangsa pasar logistik berbasis kereta api.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan hingga akhir tahun 2026, KAI Logistik telah menyiapkan berbagai strategi yang berfokus pada penguatan aspek operasional, komersial, dan pengembangan infrastruktur. Perusahaan akan terus mengoptimalkan diversifikasi komoditas yang dikelola melalui layanan angkutan multikomoditas, sekaligus meningkatkan kapasitas angkut guna menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Menurut Yuskal, keunggulan moda kereta api tidak hanya terletak pada kapasitas angkutnya, tetapi juga pada aspek keselamatan, ketepatan waktu, serta efisiensi operasional yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

"Ke depan, KAI Logistik akan terus memperkuat sistem keselamatan, meningkatkan tata kelola operasional, serta menghadirkan inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan langkah tersebut, kami optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif sekaligus memperkuat posisi KAI Logistik sebagai penyedia solusi logistik berbasis kereta api yang aman, efisien, dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan logistik nasional secara berkelanjutan," tutup Yuskal. (Fitri)

Share:

Read More

KAI dan INKA Mulai Integrasi Strategis, Perkuat Ekosistem Industri Kereta Api Nasional

KAI dan INKA Mulai Integrasi Strategis, Perkuat Ekosistem Industri Kereta Api Nasional. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api (Persero) memulai proses integrasi strategis melalui kegiatan Kick-Off Integrasi KAI dan INKA di Ballroom Jakarta Railway Center, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Danantara Asset Management, direksi KAI dan INKA, tim Project Management Office atau PMO, konsultan, serta jajaran pimpinan kedua perusahaan. Integrasi diarahkan untuk menyelaraskan proyeksi kebutuhan layanan kereta api dengan kemampuan industri manufaktur nasional.

Senior Vice President Business Performance & Asset Optimization Cluster Logistic Danantara Asset Management Desty Arlaini mengatakan, proses integrasi perlu diawali dengan kesamaan visi dari seluruh jajaran pimpinan dan insan kedua perusahaan.

“Seluruh pimpinan perlu memiliki visi yang sama, membangun nilai bersama, dan menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai orientasi utama. KAI dan INKA harus menjadi satu tim yang saling menghormati kompetensi masing-masing,” ujar Desty.

Menurut Desty, kepemimpinan, kepercayaan, dan budaya kerja menjadi faktor penting dalam proses integrasi. Setiap keputusan diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat pengguna kereta api, perusahaan, pemegang saham, dan negara.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, integrasi KAI dan INKA membuka peluang besar bagi pengembangan industri manufaktur kereta api Indonesia. Kebutuhan sarana dalam jangka panjang membutuhkan perencanaan yang semakin terhubung antara KAI sebagai operator dan INKA sebagai produsen.

“Integrasi KAI dan INKA merupakan langkah besar untuk membangun ekosistem industri kereta api nasional yang semakin kuat. Proyeksi kebutuhan sarana perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan desain, kapasitas produksi, pengujian, dan penyerahan produk yang lebih selaras,” ujar Bobby.

Salah satu potensi terbesar berasal dari kebutuhan Kereta Rel Listrik atau KRL. Berdasarkan perhitungan awal KAI, kebutuhan KRL hingga 2040 diproyeksikan mencapai sekitar 156 rangkaian.

Proyeksi tersebut menunjukkan besarnya ruang pengembangan bagi industri manufaktur nasional. Pemenuhannya membutuhkan peningkatan kapasitas produksi secara bertahap, penguatan penguasaan teknologi, kepastian kualitas, serta keselarasan antara kebutuhan operator dan kemampuan produsen.

“Kebutuhan sekitar 156 rangkaian KRL hingga 2040 memberikan gambaran besarnya peluang pengembangan industri ini. Angka tersebut belum mencakup kebutuhan Kereta Rel Diesel, sarana kereta api jarak jauh, lokomotif, serta sarana untuk layanan barang,” kata Bobby.

Menurut Bobby, peluang tersebut menjadi salah satu alasan KAI mendukung proses integrasi dengan INKA. Hubungan yang semakin terkoordinasi antara operator dan produsen diharapkan dapat memperkuat kepastian kebutuhan, kesiapan produksi, serta pengembangan sarana yang sesuai dengan karakter layanan di Indonesia.

Sejumlah negara dengan industri kereta api maju juga membangun keterhubungan yang kuat antara operator dan perusahaan manufaktur. Model tersebut membantu menyelaraskan proyeksi kebutuhan sarana, pengembangan teknologi, standardisasi produk, dan kapasitas produksi dalam jangka panjang.

“KAI sangat mendukung integrasi ini karena dampaknya berkaitan langsung dengan layanan masa depan. Semakin kuat industri manufaktur nasional, semakin besar kemampuan kita menyediakan sarana yang aman, andal, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Bobby.

Bobby menambahkan, manufaktur akan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem bisnis KAI. Integrasi ini memberi ruang bagi kedua perusahaan untuk menyusun proyeksi kebutuhan secara lebih terukur sekaligus meningkatkan daya saing produk kereta api buatan Indonesia.

Jumlah pelanggan KAI Group pada Semester I 2026 tercatat mencapai 258,99 juta pelanggan, meningkat 7,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan mobilitas tersebut perlu diikuti oleh kesiapan kapasitas sarana agar keselamatan, keandalan, dan kenyamanan pelayanan tetap terjaga.

“Keberhasilan integrasi membutuhkan konsistensi, peningkatan kompetensi, dan penerapan acuan industri terbaik. Kita ingin membangun industri manufaktur kereta api nasional yang mampu mendukung perkembangan layanan dan kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” kata Bobby.

Direktur Utama PT INKA (Persero) Bambang Jatmika mengatakan, kick-off tersebut menjadi tonggak penting dari rencana integrasi yang telah dibahas selama beberapa tahun. Integrasi akan mempertemukan pengalaman KAI dalam memahami kebutuhan operasional dengan kompetensi INKA dalam desain, rekayasa, dan produksi sarana.

“Integrasi ini menjadi bagian dari cita-cita membangun industri kereta api nasional yang kuat. KAI dan INKA memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari pemetaan kebutuhan sarana hingga produksi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, koordinasi yang semakin erat akan membantu kedua perusahaan menyelaraskan proyeksi kebutuhan, perencanaan produksi, jadwal pengujian, proses serah terima, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas produk.

Integrasi tersebut diharapkan memperkuat kapasitas industri nasional dalam memenuhi kebutuhan sarana secara lebih terencana serta mengikuti perkembangan layanan kereta api di berbagai wilayah Indonesia.

“Sinergi KAI dan INKA diharapkan memperkuat industri manufaktur kereta api nasional serta menghasilkan produk yang aman, andal, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Bambang. (Tedy)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Lantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam acara tersebut, Kepala Negara melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Sementara Yos Sunitiyoso dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Resmi Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di BGN dalam mengemban tugas untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Pengangkatan Sudaryono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Pada kesempatan tersebut, Presiden secara langsung mengambil sumpah jabatan Sudaryono sebagai Kepala BGN.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Usai mengucapkan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pengambilan sumpah sebagai tanda resmi dimulainya tugas sebagai Kepala BGN. Rangkaian prosesi acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti para tamu undangan lainnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Dinda)

Share:

Read More

Pertamina Perkuat Layanan Avtur untuk Dukung Kelancaran Penerbangan di Sumatera Selatan

Pertamina Perkuat Layanan Avtur untuk Dukung Kelancaran Penerbangan di Sumatera Selatan. (Dok. Pertamina)

Palembang, WaraWiri.net - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, memastikan kesiapan operasional Aviation Fuel Terminal (AFT) Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dalam menjaga keandalan pasokan avtur guna mendukung kelancaran transportasi udara di Sumatera Selatan.

Peninjauan tersebut dilakukan dalam rangkaian Management Walkthrough (MWT) sebagai bagian dari upaya memastikan operasional berjalan aman, andal, dan memenuhi standar keselamatan, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh fasilitas operasional Pertamina.

Saat meninjau AFT SMB II pada Senin (20/7), Mochamad Iriawan mengapresiasi kinerja para perwira Pertamina yang terus menjaga keandalan layanan avtur, terutama pada periode mobilitas penerbangan yang tinggi.

"Keandalan operasional di AFT SMB II harus terus dijaga karena menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran transportasi udara dan terpenuhinya kebutuhan energi sektor penerbangan. Bagi Pertamina, setiap layanan yang andal pada akhirnya bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Mochamad Iriawan.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan AFT SMB II dalam menjaga On-Time Performance (OTP), khususnya saat menghadapi lonjakan permintaan pada masa Ramadan dan Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, maupun musim penerbangan haji.

"Ketepatan waktu pengisian avtur pada periode-periode dengan mobilitas tinggi merupakan bukti dedikasi dan profesionalisme seluruh tim. Keandalan layanan ini berkontribusi menjaga kelancaran operasional penerbangan sekaligus memberikan kepastian layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, khususnya pada periode Natal dan Tahun Baru, Idulfitri, serta musim haji, kebutuhan avtur di AFT SMB II juga terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, AFT SMB II mencatat total penyaluran avtur sebesar 34.594 kiloliter.

Untuk memastikan seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi, AFT SMB II didukung tujuh unit mobil refueler yang bersiaga penuh di apron bandara.

Menurut Mochamad Iriawan, kesiapan infrastruktur, personel, dan sistem operasional menjadi faktor penting agar Pertamina dapat merespons peningkatan kebutuhan energi, khususnya pasa masa lonjakan (peak season) secara cepat, aman, dan optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Management Walkthrough bukan sekadar agenda inspeksi, melainkan wadah untuk memastikan budaya keselamatan kerja berjalan secara konsisten, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong penyempurnaan operasional secara berkelanjutan.

Ia juga menginstruksikan penguatan kesiapsiagaan melalui pengujian berkala sistem proteksi kebakaran, peningkatan manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan sistem Digital Ground Operation (DGO) atau PADMA untuk memantau proses pengisian hingga validasi transaksi secara real time. Digitalisasi tersebut diharapkan semakin meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan avtur di Bandara SMB II Palembang. (Ilham)

Share:

Read More

OJK Siapkan Tiga Fokus Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

OJK Siapkan Tiga Fokus Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyiapkan tiga fokus pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin terarah, optimal, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono pada kegiatan Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) Tahun 2026 di kantor OJK, Senin (20/7).

“POKJA LIKS tahun 2026 akan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pertama menyusun strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan market conduct, pelindungan konsumen, dan financial health. Ketiga, memperkuat sinergi antarpihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti," kata Dicky.

Lanjutnya, POKJA LIKS mempunyai posisi khusus sebagai mitra strategis OJK, tidak hanya menjadi forum koordinasi, namun juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menggerakkan aksi, dan menghadirkan dampak nyata dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Program POJKA LIK diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah.

“Literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan bersama dengan pengawasan market conduct dan pelindungan konsumen. Inovasi dapat berkembang secara sehat, dipercaya dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen," kata Dicky.

Pertemuan turut dihadiri oleh Ketua Badan Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis beserta jajaran pengurus, pimpinan dan perwakilan Organisasi Profesi/Kemasyarakatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, perwakilan asosiasi dan Self Regulatory Organization (SRO) di sektor jasa keuangan syariah, akademisi, tokoh perempuan, serta influencer/Key Opinion Leader (KOL) yang tergabung sebagai anggota eksternal, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari satuan kerja kompartemen syariah selaku anggota internal POKJA LIKS.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi selaku Koordinator Utama POKJA LIKS juga menyampaikan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2024, POJKA LIKS telah berperan aktif dalam merumuskan program edukasi serta inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong perekonomian.

“Melalui rekomendasi, evaluasi, dan masukan yang disampaikan secara berkala, POKJA LIKS memberikan perspektif substantif maupun strategis dalam penyempurnaan program kerja, perumusan inisiatif baru, serta penguatan arah kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri," kata Ismail.

Lanjutnya, pelaksanaan program-program literasi dan inklusi keuangan syariah masih perlu untuk terus dikembangkan, terutama dalam pemerataan jangkauan, keberlanjutan program, serta konversi pemahaman menjadi penggunaan produk keuangan syariah.

OJK telah melaksanakaan berbagai kegiatan LIKS untuk mendorong literasi keuangan syariah antara lain Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dan School of Syariah (SOS).

OJK juga mendorong terlaksananya business matching keuangan syariah melalui Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS), dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS). Selain itu, dalam rangka mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan, OJK juga melaksanakan Syariah Financial Fair (SYAFIF) dan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS).

OJK senantiasa mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat. (Bambang)

Share:

Read More

Menkomdigi Resmikan Deklarasi Sekolah Cakap Digital dan Wajibkan Platform Ramah Anak

Menkomdigi Resmikan Deklarasi Sekolah Cakap Digital dan Wajibkan Platform Ramah Anak. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pelindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform berisiko tinggi.

Menurutnya, platform digital juga harus bertransformasi menjadi ruang yang aman dan ramah anak agar anak Indonesia dapat tumbuh sesuai tahap perkembangannya.

"Kita ingin bahwa anak-anak ini cakap digital, tapi di saat yang bersamaan cakap digital itu juga berarti bisa mengimbangi kehidupan dia di ranah maya dengan kehidupan sehari-hari dengan orang tua, dengan teman dan sebayanya, sehingga anak-anak bisa kita kembalikan kepada jati diri mereka sebagai anak-anak," tegas Meutya Hafid saat dalam acara peringatan Hari Anak Nasional dan Girls in ICT Day 2026 di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Selasa (21/07/2026).

Meutya menjelaskan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

Namun, di sisi lain, berbagai risiko juga muncul, mulai dari gangguan pola tidur (sleep deprivation), kecanduan media sosial dan platform digital, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.

Menurutnya, perubahan perilaku anak sering kali bukan disebabkan karakter anak itu sendiri, melainkan akibat paparan konten negatif yang diterima sebelum mereka memiliki kesiapan secara usia.

"Anak-anak kita bukan anak yang nakal. Mereka adalah tunas bangsa yang hebat. Tetapi jika anak-anak yang baik terus-menerus terpapar konten negatif ketika usianya belum siap, tentu perilaku mereka bisa berubah," ujarnya.

Selain paparan konten berbahaya, Meutya menyoroti risiko fitur interaksi pada berbagai platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa sepengetahuan orang tua maupun guru.

Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming.

Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.

"Fitur kontak ini sangat berbahaya. Di sinilah kadang orang dewasa yang memiliki niat tidak baik melakukan komunikasi dengan anak-anak tanpa sepengetahuan orang tua maupun guru. Itulah salah satu alasan kami menunda usia anak sampai 16 tahun untuk masuk ke ranah digital dengan risiko tinggi," jelasnya.

Meski demikian, Meutya menegaskan pemerintah tidak menerapkan pendekatan pelarangan semata.

Sebaliknya, pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan platform digital untuk melakukan pembenahan sehingga layanan mereka dapat dikategorikan sebagai platform berisiko rendah dan aman digunakan anak.

"Di Indonesia kita bukan sembarang melarang. Platform juga kita beri ruang untuk berlomba-lomba membuat platformnya menjadi lebih ramah anak. Kalau platform mau berubah, menghilangkan fitur kontak yang berbahaya dan memastikan hanya konten yang sesuai usia yang dapat diakses anak, maka platform tersebut bisa menjadi platform berisiko rendah dan anak-anak boleh masuk," jelasnya.

Platform digital, lanjut Meutya, perlu menghapus berbagai fitur yang mendorong kecanduan, memperkuat moderasi terhadap konten pornografi, perjudian daring, maupun bentuk kejahatan digital lainnya, sehingga ruang digital benar-benar menjadi lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

"Kita memberi waktu kepada platform untuk memperbaiki dirinya agar konten-konten seperti pornografi, kejahatan digital termasuk judi online, serta fitur-fitur yang membuat anak sulit tidur dan sulit berkonsentrasi dibenahi terlebih dahulu. Ketika ruang digital sudah benar-benar ramah anak, maka mereka bisa kembali masuk dengan aman," katanya.

Meutya juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan nyata.

Menurutnya, anak-anak tetap membutuhkan interaksi langsung dengan keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan sekitar agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara sosial dan emosional.

"Anak-anak tetap perlu bermain di lapangan, tetap perlu bermain bersama teman-temannya, mengenal permainan tradisional, berinteraksi dengan orang tua dan saudara. Cakap digital bukan berarti hanya hidup di dunia digital, tetapi mampu menyeimbangkan kehidupan di ruang maya dengan kehidupan nyata," ujarnya.

Menutup acara, momentum peringatan Hari Anak Nasional ini juga ditandai dengan pembacaan Deklarasi Bersama Sekolah Cakap Digital oleh para tenaga pendidik dan perwakilan siswa dari delapan sekolah, yaitu SD Labschool FIP-UMJ, SMPN 208 Jakarta Timur, SMP Labschool Kebayoran, SMP Santa Theresia Jakarta, SMPN 11 Jakarta Selatan, SMPN 19 Jakarta Selatan, SMPN 29 Jakarta Selatan, dan SMPN 216 Jakarta Pusat.

Dalam deklarasi tersebut, sekolah-sekolah ini menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi PP TUNAS dengan menjadi warga digital yang cakap, aman, beretika, serta bertanggung jawab.

Mereka juga menyatakan kesiapan untuk menjaga data pribadi, menolak perundungan siber, serta menjadikan perlindungan anak di ruang digital sebagai tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara sistem elektronik. (Evi)

Share:

Read More

Kemenperin Percepat Transformasi Digital Sektor Farmasi melalui Teknologi Berbasis AI

Kemenperin Percepat Transformasi Digital Sektor Farmasi melalui Teknologi Berbasis AI. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus mempercepat transformasi digital sektor manufaktur nasional sebagai upaya memperkuat daya saing industri di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui fasilitasi Proof of Concept (PoC) solusi industri 4.0 berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada sektor farmasi, yang menjadi salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi industri nasional untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing global.

"Akselerasi transformasi digital dan adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mendongkrak efisiensi dan daya saing global sektor kimia dan farmasi kita," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/7).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) terus memperkuat implementasi teknologi digital di sektor manufaktur melalui berbagai program kolaboratif yang melibatkan industri pengguna maupun penyedia teknologi.

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan, selain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri, BPSDMI juga berkomitmen mempercepat implementasi teknologi secara nyata di lingkungan industri manufaktur.

"PIDI 4.0 memfasilitasi pelaksanaan Proof of Concept (PoC) sebagai sarana bagi perusahaan untuk menguji kelayakan suatu solusi digital dalam kondisi operasional yang sesungguhnya sebelum diimplementasikan dalam skala yang lebih luas," jelas Doddy.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, selama April hingga Juni 2026 BPSDMI memfasilitasi pelaksanaan PoC System Invariant Analytics Technology (SIAT) yang dikembangkan PT NEC Indonesia bersama mitra lokal Bogor Technology. Solusi tersebut diimplementasikan di PT Kalbe Farma Tbk dengan fokus pada sistem predictive maintenance berbasis AI dan pemantauan kondisi peralatan produksi secara real time.

Kegiatan tersebut ditutup melalui agenda Penutupan Fasilitasi PoC Solusi Industri 4.0 yang diselenggarakan di PIDI 4.0 dan turut dihadiri Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi sebagai unit pembina sektor industri farmasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Teknologi SIAT memanfaatkan kecerdasan buatan dan machine learning untuk melakukan analisis prediktif terhadap kondisi mesin produksi. Melalui teknologi tersebut, potensi gangguan peralatan dapat dideteksi lebih dini sehingga perusahaan mampu mengurangi risiko downtime, meningkatkan keandalan aset, mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, PoC ini juga mengevaluasi tingkat akurasi sistem, kemudahan integrasi dengan sistem yang telah dimiliki perusahaan, serta peluang pengembangan solusi pada tahap implementasi berikutnya.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri Ronggolawe Sahuri menilai kolaborasi antara pemerintah, industri pengguna, dan penyedia teknologi merupakan model sinergi yang efektif dalam mempercepat implementasi Industri 4.0 di Indonesia.

"Melalui kolaborasi ini, proses transformasi digital tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi dapat diwujudkan dalam implementasi yang memberikan manfaat nyata bagi industri," ujarnya.

Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan PoC tersebut berhasil diselesaikan dengan baik dan meraih tingkat kepuasan sebesar 8 dari 10 oleh PT Kalbe Farma Tbk. Dari tiga target utama yang ditetapkan pada awal pelaksanaan, dua target berhasil dicapai secara penuh. Capaian tersebut menunjukkan bahwa solusi SIAT memiliki prospek yang sangat baik untuk dilanjutkan ke tahap implementasi yang lebih luas di lingkungan industri manufaktur.

Presiden Direktur PT NEC Indonesia Akifumi Katano menyampaikan bahwa keberhasilan PoC ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat adopsi inovasi digital di sektor industri nasional.

"Keberhasilan dari PoC ini menunjukkan tonggak penting dalam upaya mempercepat inovasi digital pada sektor industri di Indonesia," ungkap Akifumi.

Sementara itu, Engineering Group Head PT Kalbe Farma Tbk Ronald Effendi menilai implementasi sistem SIAT membuka peluang baru dalam optimalisasi aset digital perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

"Sistem SIAT ini sangat komprehensif dalam mengintegrasikan dan mengolah data. Hal ini membuka potensi baru bagi kami dan meningkatkan daya saing perusahaan untuk menghadapi tantangan di industri farmasi," tutur Ronald.

Melalui keberhasilan pelaksanaan PoC ini, Kemenperin optimistis kolaborasi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri akan semakin mempercepat transformasi digital sektor manufaktur Indonesia. Implementasi teknologi Industri 4.0 yang semakin luas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, serta daya saing industri nasional sehingga mampu mendukung tercapainya target pembangunan industri yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (Slamet)

Share:

Read More

Lapas Narkotika Muara Sabak bersama Mitra Gelar Khitan Gratis

Lapas Narkotika Muara Sabak bersama Mitra Gelar Khitan Gratis. (Dok. Ditjenpas)

Jambi, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Muara Sabak bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur gelar bakti sosial khitan gratis bagi tujuh anak dari masyarakat sekitar.

Kegiatan yang berlangsung di Klinik Lapas Narkotika Muara Sabak itu dihadiri Kepala Lapas Muhammad Askari Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Anto Widi Nugroho, Ketua BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur H. Syarifuddin, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tenaga kesehatan, serta orang tua peserta.

Sejak pagi, peserta ikuti registrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga proses khitan yang dilakukan tenaga medis. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Muhammad Askari Utomo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya hadirkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kegiatan khitan ini bukan sekadar bakti sosial, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan pengabdian kami kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus memberikan manfaat bagi anak-anak yang mengikutinya," ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Kolaborasi seperti ini merupakan wujud nyata kepedulian antarinstansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ungkap Anto Widi Nugroho.

Salah seorang orang tua peserta, Asnawati, mengaku terbantu dengan adanya khitan gratis yang diselenggarakan Lapas bersama para mitra.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Lapas Narkotika Muara Sabak, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri, dan BAZNAS yang telah mengadakan khitan gratis ini. Kegiatan ini sangat membantu kami sebagai orang tua, baik dari segi biaya maupun pelayanan yang diberikan. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Usai menjalani khitan, seluruh peserta terima bingkisan sebagai bentuk perhatian dari penyelenggara. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi Lapas Narkotika Muara Sabak bersama para mitra hadirkan layanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. (Isna)

Share:

Read More

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pemkab Lombok Barat

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Pemkab Lombok Barat. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketiga tersangka tersebut yakni LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, SUD selaku Direktur Utama PT AMGM Lombok Barat, dan ALG selaku Direktur Utama PT MSI. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap LAZ, SUD, dan ALG selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Juli s.d 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula pada saat LAZ memerintahkan Kepala Dinas PUPRPKP, LRI, agar paket-paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPRPKP dikerjakan oleh SUD melalui CV DKK sebagai ‘pool bucket’. Untuk menyamarkan adanya konflik kepentingan, SUD diduga menggunakan sejumlah perusahaan lain sebagai penyedia atau "pinjam bendera", sementara pengendalian pelaksanaan pekerjaan tetap dilakukan oleh CV DKK.

Dalam proses pengadaannya, LAZ juga diduga memberikan surat rekomendasi dukungan kepada penyedia yang telah dikondisikan untuk memenangkan paket pekerjaan. Melalui skema tersebut, para penyedia yang telah ditentukan memperoleh paket pekerjaan di Dinas PUPRPKP, Bagian Umum, dan PT AMGM dengan nilai keseluruhan sekitar Rp17,9 miliar.

Dari pengkondisian tersebut, SUD diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp10,6 miliar serta menerima aliran dana lain yang masih didalami penyidik sehingga total penerimaan melalui CV DKK mencapai sekitar Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10,8 miliar diduga dialirkan kepada LAZ selaku Bupati Lombok Barat. Di sisi lain, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang, hingga fasilitas dari ALG, terkait dugaan suap sejumlah proyek tata kelola air bersih di PT MSI yang merupakan vendor PT AMGM. Atas proyek bernilai Rp27,1 miliar tersebut, LAZ diduga telah mendapat penerimaan lebih dari Rp1,6 miliar dalam bentuk mobil Toyota Alphard, sepatu merek Hermes, akomodasi perjalanan, uang tunai, telepon genggam merek Iphone 17 Pro, hingga sapi kurban.

Selain dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh SUD pada LAZ, dengan penerimaan sekurang-kurangnya lebih dari Rp1,1 miliar selama periode 2025 s.d April 2026.

Atas penerimaan-penerimaan tersebut, LAZ menggunakannya untuk pembelian aset tanah hingga saham rumah sakit. Di sisi lain, LAZ juga diduga tidak melaporkan 55 bidang tanah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Terkait hal ini, penyidik akan terus melakukan pendalaman aliran uang hingga keterlibatan sejumlah pihak.

Selanjutnya, terhadap kegiatan penyelidikan tertutup ini, KPK juga turut mengamankan sebanyak delapan orang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, KPK turut mengamankan barang bukti senilai kurang lebih total Rp9,06 miliar dalam bentuk uang tunai, sertifikat dan AJB tanah, 1 unit mobil merek Toyota Alphard, serta kuitansi pembelian tanah.

Atas perbuatannya, terkait dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, LZA bersama-sama SUD disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab. Lombok Barat, LAZ bersama-sama dengan SUD sebagai penerima juga disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selanjutnya, terhadap ALG sebagai pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bagi KPK, praktik ini tidak hanya mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Di samping itu, praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur Lombok Barat yang kental dengan semboyan Patut Patuh Patju, yang merujuk kepada keadilan, kepantasan, kedisiplinan, ketaatan beragama, serta semangat kerja keras dan ketekunan.

KPK tidak henti-hentinya mengimbau kepala daerah, perangkat daerah atau dinas, serta seluruh stakeholder terkait, untuk menjadikan integritas sebagai pilar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga jabatan benar-benar dijalankan sebagai amanah untuk melayani masyarakat. (Putra)

Share:

Read More