Wamensos Agus Kawal Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat Hulu Sungai Utara

Wamensos Agus Kawal Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat Hulu Sungai Utara. (Dok. Kemensos)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan akan mengawal tindak lanjut usulan lahan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. 

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (22/10/2026). 

“Prinsipnya, Pak Bupati, ini akan saya kawal,” ujar Agus Jabo.

Wamensos meminta jajaran terkait menelusuri status usulan HSU dan memastikan seluruh persyaratan administrasinya terpenuhi. Ia juga meminta koordinasi langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten HSU agar kekurangan dokumen maupun kebutuhan teknis dapat segera ditindaklanjuti.

“Kalau kemudian syarat-syarat kelengkapan administrasinya sudah selesai, ya tetap masuk,” katanya.

Agus Jabo menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap. Daerah yang telah memiliki sekolah rintisan menjadi prioritas, sementara daerah yang belum memiliki rintisan juga dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan, termasuk persoalan kemiskinan.

Dalam audiensi tersebut, ia turut memeriksa kesiapan sumber air, listrik, kondisi lahan, serta akses jalan menuju lokasi yang diusulkan. Menurutnya, akses jalan perlu mendukung mobilisasi peralatan selama proses pembangunan.

“Jalan yang masuk ke titik sekolahan harus besar, Pak, karena nanti alat-alat berat akan masuk,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sahrujani menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan berupa lapangan golf dengan luas sekitar 22 hektare. Ia menyampaikan bahwa sertifikat tanah telah disatukan dan dokumen pendukung usulan sudah dilengkapi.

“Lahan saya ini, Pak, ada 22 hektare. Sudah saya lengkapi semua, Pak,” ujar Sahrujani terkait kesiapan dokumen.

Sahrujani menjelaskan, lokasi yang diusulkan berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat kota. Kebutuhan air dan listrik disebut telah tersedia, sementara pemerintah daerah menyiapkan pembangunan jalan akses sekitar 300 meter menuju lokasi sekolah.

Pemkab HSU juga mengalokasikan anggaran pendukung untuk persiapan pembangunan, termasuk kebutuhan dokumen lingkungan, analisis dampak lalu lintas, dan jalan akses.

Menurut Sahrujani, usulan pembangunan Sekolah Rakyat telah diperjuangkan sejak 2025. Kehadirannya dalam audiensi menjadi upaya melanjutkan koordinasi agar kesiapan daerah dapat segera ditindaklanjuti.

Ia berharap Sekolah Rakyat dapat hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat HSU. Dalam pertemuan tersebut, Sahrujani menggambarkan kondisi daerahnya yang didominasi kawasan rawa, memiliki keterbatasan sumber daya alam, serta masyarakat yang banyak bergantung pada pertanian.

“Saya ingin agar ini bisa diwujudkan,” harap Sahrujani.

Agus Jabo menegaskan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan jajaran Kemensos. Ia meminta pihak daerah terus mengikuti perkembangan usulan dan menanyakan persyaratan yang masih perlu dilengkapi.

Turut hadir mendampingi Bupati HSU dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten HSU Surya Supi dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten HSU Agus Wahyudi. (Slamet)

Share:

Read More

Kemenko PM Dorong Inovasi Berdayakan Masyarakat Desa Lewat Mandaya Awards dan Innovilleague 2026

Kemenko PM Dorong Inovasi Berdayakan Masyarakat Desa Lewat Mandaya Awards dan Innovilleague 2026. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong semakin banyak inovasi yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat melalui Mandaya Awards dan Innovilleague 2026.

Tahun ini, perhelatan tersebut menarik sebanyak 764 aktivitas dan inovasi yang melibatkan sekitar 1.600 penggerak, menunjukkan besarnya potensi gerakan pemberdayaan yang tumbuh di berbagai daerah.

Bagi Kemenko PM, pemberdayaan tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan. Masyarakat perlu didukung agar memiliki keterampilan, kesempatan, dan akses untuk mengembangkan potensi serta membangun kemandirian ekonomi. Karena itu, inovasi yang lahir dari masyarakat maupun perguruan tinggi perlu didorong agar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

Untuk itu, sejak tahun 2025 Kemenko PM menggelar penganugerahan Mandaya Awards sebagai pengakuan atas aksi nyata pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat; serta kompetisi Innovilleague untuk mendorong inovasi pemberdayaan masyarakat desa oleh para mahasiswa.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menegaskan bahwa perubahan paradigma menjadi kunci dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Kita tidak ingin memberikan bantuan terus-menerus, tetapi mengubah paradigma, bahwa bantuan harus diupayakan menuju pemberdayaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Haris, perguruan tinggi dan mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.

Melalui inovasi, penerapan ilmu pengetahuan, dan pendampingan langsung, kampus dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi lokal, memperkuat usaha, serta menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.

Seleksi Mandaya Awards dan Innovilleague 2026 melibatkan pakar lintas lembaga, termasuk BAN-PT, BRIN, akademisi, dan mitra pemberdayaan, dengan dukungan Forum Rektor Indonesia (FRI) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). Penilaian berfokus pada dampak nyata, inovasi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program.

Kemenko PM juga mendorong agar praktik pemberdayaan yang terbukti berhasil tidak berhenti di satu desa atau komunitas. Inovasi tersebut perlu dibagikan, dikembangkan, dan direplikasi di wilayah lain agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya.

Melalui Mandaya Awards dan Innovilleague 2026, Kemenko PM ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat dalam menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberdayaan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan atau penghargaan yang diberikan, melainkan dari perubahan yang dirasakan masyarakat, yaitu semakin mampu mengembangkan potensi, meningkatkan kesejahteraan, dan menentukan masa depan secara mandiri. (Anggara)

Share:

Read More

Penundaan Wajib Halal hingga 2028, Kemenag Terus Maksimalkan Literasi Halal

Penundaan Wajib Halal hingga 2028, Kemenag Terus Maksimalkan Literasi Halal. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028 tidak mengubah kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Penundaan tersebut menjadi momentum untuk mengoptimalkan edukasi dan literasi halal bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Direktur Jaminan Produk Halal, Muhammad Fuad Nasar, mengatakan, kebijakan penundaan yang diumumkan pemerintah pada 16 Oktober 2026 telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk masukan dari masyarakat dan dunia usaha.

“Pencantuman label halal pada kemasan produk merupakan bentuk jaminan pemerintah kepada konsumen, dalam hal ini masyarakat. Adanya label halal menjamin bahwa produk tersebut telah memenuhi kriteria kehalalan, baik dari bahan, pengelolaan, maupun penyajiannya,” ujar Fuad di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Fuad menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap produk yang masuk dan beredar di Indonesia tercermin dalam regulasi jaminan produk halal, mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga peraturan turunannya.

Menurutnya, sertifikat halal juga memberikan nilai tambah bagi produk karena dapat meningkatkan daya saing dibandingkan dengan produk sejenis yang belum bersertifikat halal. 

"Isu halal telah menjadi tren global. Halal menjadi salah satu instrumen ekonomi baru di tengah kondisi ekonomi global yang semakin tidak pasti,” kata Fuad.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Perindustrian dalam ajang Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam pengembangan ekonomi syariah. Penilaian tersebut mencakup sejumlah sektor, antara lain makanan halal, farmasi, kosmetik, dan fesyen halal.

Fuad menegaskan, penundaan masa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal tidak boleh mengurangi upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya produk halal. Sosialisasi, edukasi, dan penguatan literasi halal bagi berbagai segmen masyarakat serta pelaku usaha harus tetap berjalan dan ditingkatkan. Sementara itu, pelayanan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tetap berlangsung seperti biasa.

“Penundaan itu adalah persoalan administratif dan kesiapan pelaku usaha, sedangkan persoalan yang substantif, yakni umat Islam wajib mengonsumsi dan menggunakan produk halal, tidak berubah dan tidak ditunda,” pungkas Fuad.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk yang semula berakhir pada 17 Oktober 2026 menjadi 17 Oktober 2028. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada 16 Oktober 2026. (Dimas)

Share:

Read More

Kemenag Siapkan Lima Program untuk Perkuat Masa Depan Santri dan Pesantren

Kemenag Siapkan Lima Program untuk Perkuat Masa Depan Santri dan Pesantren. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama mempersiapkan lima program untuk memperkuat masa depan santri dan pesantren. Lima program ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar pada upacara Peringatan Hari Santri 2026 di halaman kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta yang mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas".

Sejak ditetapkan pada 2015, Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober. Momen ini digelar untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Delapan puluh satu tahun yang lalu, tepatnya pada 22 Oktober 1945, Hadratusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari mewakili seluruh warga pesantren mengumandangkan Resolusi Jihad. Sebuah fatwa monumental yang menegaskan bahwa membela NKRI adalah fardhu 'ain dan mempertahankan kemerdekaan adalah ibadah tertinggi.

“Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa ketika kedaulatan bangsa terancam, seruan perlawanan sangat dahsyat lahir dari dinding-dinding pesantren, digelorakan oleh kaum sarungan, dan dihidupi oleh jiwa para santri,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Menag, semangat itu turut menggerakkan perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya dalam peristiwa 10 November 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa tersebut mengajarkan kepada warga bangsa bahwa santri bukan hanya penjaga nilai-nilai agama, melainkan juga bagian penting dari perjalanan bangsa.

“Tugas kita, melanjutkan perjuangan para kyai dan pahlawan bangsa melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi Indonesia,” sebut Menag.

Sejalan dengan itu, Kemenag terus memperkuat ekosistem pendidikan pesantren. Langkah ini diambil untuk memperluas peran pesantren, sekaligus mempersiapkan para santri untuk berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Lima Program Pesantren

Menag menjelaskan bahwa ada lima program yang disiapkan pasca-terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 yang menandai pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren (Ditjen Pesantren). Regulasi ini menjadi bentuk rekognisi, afirmasi, dan pelembagaan komitmen negara kepada pesantren, sehingga santri mendapatkan ruang fasilitasi penuh untuk tumbuh berdaya.

Pertama, SAFESANTRI. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah. SAFESANTRI hadir dalam rangka menguatkan eksistensi pesantren sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah. 

“Citra pesantren aman dan nyaman harus dikawal agar tidak tercoreng oleh laku oknum yang tidak sejalan dengan semangat pesantren,” tegas Menag.

Kementerian Agama telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) SAFESANTRI yang dirilis Menag Nasaruddin Umar pada momen Upacara Peringatan Hari Santri Tahun 2026.

"Bertepatan peringatan Hari Santri Tahun 2026 ini, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Satuan Tugas SAFESANTRI. Semoga langkah ini menjadi ikhtiar nyata untuk menjaga eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh santri," ujar Menag.

Melalui pembentukan Satuan Tugas SAFESANTRI, Kemenag menyiapkan mekanisme pencegahan, pengaduan, pendampingan, serta respons cepat terhadap persoalan kekerasan di lingkungan pesantren. Sejumlah tokoh pesantren telah menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam satuan tugas tersebut, salah satunya Gus Kautsar.

“Keterlibatan unsur masyarakat pesantren diharapkan memperkuat kolaborasi dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi santri,” harap Menag.

Kedua, penguatan Rekognisi Ijazah. Program ini bertujuan menguatkan pengakuan atas pendidikan pesantren, sekaligus memperluas akses para santri untuk melanjutkan pendidikan di berbagai bidang.

Penguatan rekognisi juga diharapkan memperbesar peluang kerja dan pengembangan karier lulusan pesantren. Dengan demikian, capaian pendidikan dan kompetensi santri dapat memperoleh pengakuan yang lebih luas dalam sistem pendidikan maupun dunia kerja.

“Program ini sekaligus menjawab kebutuhan agar masa depan santri tidak terhambat bukan karena kurangnya kemampuan atau kedalaman ilmu, melainkan karena keterbatasan pengakuan terhadap pendidikan yang telah ditempuh,” ujar Menag.

Ketiga, program Pesantren Adaptif dan Mandiri. Program ini berfokus pada penguasaan teknologi serta kemandirian ekonomi. Pesantren masa kini dihadapkan pada tantangan AI dan perkembangan Science, Technology, Engineering & Mathematics.

Selain penguatan teknologi, program ini mencakup modernisasi tata kelola kelembagaan dan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Melalui pendekatan tersebut, pesantren didorong tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

“Program ini juga akan mengawal kemandirian ekonomi Pesantren,” ucap Menag.

Keempat, Santri 5.0. Program ini bertujuan mencetak santri yang tidak hanya memahami khazanah keilmuan Islam, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus berkembang. Untuk itu, penguatan keterampilan, literasi teknologi, kemampuan beradaptasi, serta karakter keagamaan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi santri yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Ilmu agama dan keterampilan, keduanya penting sebagai bekal santri menatap masa depan,” papar Menag.

Kelima, Dakwah Digital. Tujuan program ini adalah menyiapkan dai dan daiyah yang menguasai ilmu agama, memahami media sosial, algoritma, AI, dan konten kreatif agar dakwah yang santun dan moderat, menjadi lebih dekat dengan generasi muda. Program ini menjadi respons terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan keagamaan.

Dakwah pesantren diharapkan tidak hanya hadir melalui mimbar dan ruang pengajian konvensional, tetapi juga menjangkau ruang digital yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat. Meski demikian, transformasi dakwah tetap harus berpijak pada kedalaman ilmu agama, moderasi beragama, dan kesinambungan sanad keilmuan pesantren.

“Santri harus juga hadir dalam kreatif dan relevan di ruang digital. Sehingga dakwah yang santun dan moderat, menjadi lebih dekat dengan generasi muda,” tandasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Skor SPI Klaten 73,97, KPK Dorong Pembenahan Sistem Pascapenindakan

Skor SPI Klaten 73,97, KPK Dorong Pembenahan Sistem Pascapenindakan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memetakan risiko korupsi dan memantau tata kelola Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Hasil pengukuran tersebut menunjukkan sejumlah area yang perlu diperkuat, mulai dari pengawasan internal hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Data ini menjadi bagian dari evaluasi tata kelola pemerintahan daerah, termasuk setelah KPK melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Klaten pada 15 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil SPI 2025, Pemkab Klaten memperoleh skor 73,97 dan masih berada dalam kategori Waspada. Capaian tersebut menempatkan Klaten pada urutan ke-27 dari 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian ialah komponen eksper, yang mencatatkan skor 67,04 atau turun 2,3 poin dibandingkan tahun 2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, SPI dan MCSP merupakan instrumen untuk memetakan kerawanan, mengidentifikasi celah tata kelola, serta mendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan.

“Pencegahan korupsi tidak bisa hanya dilakukan setelah suatu perkara terjadi. KPK terus mendorong perbaikan tata kelola melalui pemetaan risiko, pengawasan, dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Hasil pengukuran melalui SPI dan MCSP menjadi salah satu pijakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Budi, hasil pengukuran tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pembenahan yang terarah. Masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan dalam pengukuran SPI juga perlu menjadi pertimbangan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

“Skor SPI bukan sekadar angka, melainkan gambaran yang perlu ditindaklanjuti melalui pembenahan menyeluruh. Pemerintah daerah, termasuk Pemkab Klaten, perlu memastikan setiap rekomendasi diterjemahkan menjadi langkah perbaikan, baik dalam sistem pengawasan, pelayanan publik, maupun pengelolaan anggaran,” jelasnya.

Perkuat Pengawasan Internal dan Tata Kelola Aset

Selain melalui pengukuran integritas, KPK melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III. Di Jawa Tengah, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Inspektorat se-Provinsi Jawa Tengah pada Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, KPK mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal secara efektif, termasuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“APIP harus menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Pengawasan internal tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi risiko dan memastikan setiap potensi masalah ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi,” kata Budi.

Sementara itu, hasil MCSP 2025 menunjukkan Pemkab Klaten memperoleh skor 82,87. Meski masih berada di zona hijau, skor tersebut turun dari 96,37 pada 2024.

Salah satu area yang memerlukan perhatian ialah pengelolaan BMD, yang memperoleh skor 75. Pada area yang sama, aspek regulasi dan kebijakan hanya mencatatkan skor 40 atau masuk zona merah. Hasil ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan dan mekanisme pengelolaan aset daerah.

Budi menegaskan, capaian agregat MCSP perlu dibaca bersama dengan hasil penilaian pada setiap area. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas perbaikan berdasarkan kerentanan yang teridentifikasi.

“Capaian MCSP yang masih berada di zona hijau tidak berarti seluruh aspek tata kelola sudah bebas dari risiko. Adanya penurunan skor dan area yang masih berada di zona merah harus menjadi perhatian serius. Pemkab Klaten perlu menindaklanjuti rekomendasi perbaikan secara terukur agar kelemahan sistem tidak menjadi celah terjadinya korupsi,” ungkapnya.

Menurut Budi, hasil pemetaan melalui SPI dan MCSP juga dapat menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola setelah penindakan. Perbaikan perlu diarahkan pada sistem, prosedur, dan pengawasan agar kelemahan yang teridentifikasi dapat ditangani dan risiko terulangnya praktik korupsi dapat ditekan.

Dorong Transparansi Pendanaan Politik

Dalam penindakan pada 15 Oktober 2026, KPK mengungkap setidaknya lima klaster pemberian dan penerimaan uang yang diduga melibatkan Bupati Klaten. KPK turut mengamankan barang bukti dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Dugaan penerimaan uang tersebut antara lain disebut digunakan untuk mengembalikan pendanaan politik.

Budi menyampaikan, temuan tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun iklim pendanaan politik yang transparan dan akuntabel. Tingginya biaya politik dapat menimbulkan tekanan untuk memperoleh pengembalian dana melalui cara-cara yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan jabatan dan kewenangan publik.

“Pemberantasan korupsi perlu menyentuh persoalan mendasar yang dapat memicu penyimpangan, termasuk tata kelola pendanaan politik. Ketika biaya politik tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, muncul risiko penyalahgunaan kewenangan untuk mengembalikan modal politik. Karena itu, pembenahan sistem harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum,” jelas Budi.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, pada 2025 KPK melakukan kajian pendanaan partai politik untuk memetakan potensi korupsi yang bersumber dari tingginya beban pembiayaan politik serta kerentanan penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan elektoral. Kajian tersebut mencakup keseluruhan siklus pembiayaan politik, mulai dari sebelum pemilu, selama proses pemilu, hingga setelah pemilu.

Salah satu temuan kajian berkaitan dengan tata kelola internal partai politik. KPK menyoroti belum terintegrasinya peta jalan pendidikan politik antara pemerintah dan partai politik. Selain itu, lemahnya keterkaitan antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai dinilai turut menjadi faktor yang dapat memicu praktik mahar politik.

“Pendidikan politik, rekrutmen, dan kaderisasi harus menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Partai politik perlu membangun mekanisme yang transparan dan berintegritas agar proses politik tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan finansial. Pembenahan ini penting untuk mengurangi risiko praktik mahar politik maupun penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral,” tutur Budi.

KPK telah menyampaikan hasil kajian pendanaan partai politik tersebut kepada pemerintah dan DPR untuk menjadi bahan analisis serta pertimbangan dalam penyusunan policy brief bagi perbaikan ekosistem dan tata kelola partai politik di Indonesia.

Budi menegaskan, pembangunan sistem politik yang berintegritas membutuhkan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPR, partai politik, hingga masyarakat. Transparansi pendanaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya menjadi bagian penting untuk menjaga agar proses politik berlangsung secara sehat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan. Perbaikan sistem, transparansi pendanaan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menutup celah korupsi. Tujuan akhirnya adalah memastikan jabatan dan kewenangan publik digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. (Burhan)

Share:

Read More

Debut Pemuda 17 Tahun Berbuah Medali Emas di Asian Para Games 2026, Abdil Majid Rahman Semangat Kejar Paralimpiade

Debut Pemuda 17 Tahun Berbuah Medali Emas di Asian Para Games 2026, Abdil Majid Rahman Semangat Kejar Paralimpiade. (Dok. Kemenpora)

Jepang, WaraWiri.net - Debut pemuda berusia 17 tahun bernama Abdil Majid Rahman langsung berbuah medali emas di Asian Para Games 2026. 

Atlet para renang asal Kabupaten Kampar, Riau, ini menjadi yang tercepat saat turun di nomor 100 meter gaya dada klasifikasi SB7 di Nagoya City General Gymnasium (Rainbow Hall), Kamis (22/10).

Abdil Majid menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 1 menit 20,26 detik. Ia mengungguli atlet asal China, Zhang Yilong yang mencatatkan waktu 1 menit 21,98 detik serta atlet asal Malaysia, Shahafiq bin Abdullah dengan catatan waktu 1 menit 36,41 detik. 

Senyum kegembiraan langsung terpancar dari wajah atlet kelahiran 21 Februari 2009 ini. Ia tak menyangka statusnya sebagai pendatang baru Asian Para Games langsung berbuah medali emas.

"Pertandingannya sangat seru dan menegangkan karena baru pertama kali ini bertanding di Asia," kata Abdil Majid Rahman, Kamis (22/10/).

Sebagai seorang debutan, Majid, sapaan akrabnya, bisa mempersiapkan diri menuju pertandingan dengan nyaman. Ia tak merasakan beban yang sampai mengganggu jadwal tidurnya. Sehari sebelum pertandingan ini, Ia bisa tidur pukul 22.00. 

"Ya dibilang nervous ya nervous karena baru pertama kan bertanding di Asia. Ya deg-degan tetapi saya berusaha untuk mengendalikan itu tadi," tutur Majid.

Majid pun mempersembahkan medali emas ini untuk sosok-sosok yang berjasa membawa kariernya ke level Asia. 

"Medali ini saya persembahkan untuk terutama untuk orang tuaku, terima kasih untuk pelatih juga, pelatih yang sudah melatihku Mas Agni, Mas Nano, Mbak Nonik dan juga semua yang dari SKODI," ucap Majid.

Karier Secepat Kilat

Karier Abdil Majid benar-benar terasa secepat kilat. Setelah terpilih masuk Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia (SKODI) pada tahun 2023, Ia berlatih keras hingga kemampuannya terus melesat. 

Namanya menjadi obrolan di Asia saat memborong empat medali emas dan dua medali perak ketika mengikuti ajang Asian Youth Para Games 2025 di Uni Emirat Arab

Majid juga kemudian meraih dua medali emas dan empat medali perak saat dipercaya turun dalam ajang ASEAN Para Games 2025 di Thailand.

Kini, Majid sudah merasakan medali emas di multievent olahraga disabilitas terbesar Asia. Majid pun berbicara tentang perasaannya ketika sudah berada di level saat ini.

"Rasanya ya, aku bersyukur di umur 17 tahun sudah dapat emas di Asian Para Games," ungkap Majid.

Kini, Majid punya tujuan lain yang lebih besar. Majid ingin mendapatkan tiket untuk bisa berlaga di Paralimpiade Los Angeles 2028. 

"Insya Allah ngejar sih, ada (waktu) dua tahun lagi ngejar ke Los Angeles 2028," ucapnya.

"Saya akan berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan tiket di Los Angeles 2028," lanjutnya.

Sementara itu, koordinator pelatih para renang Indonesia, Agni Herarta Anindya Satria, memuji progres yang ditunjukkan Majid. Ia menilai Majid sebagai atlet yang ingin terus mengasah skillnya.

"Progresnya luar biasa pesat ya, karena memang anaknya semangat, mau belajar, yang jelas ya itu. Jadi kalau hasilnya bagus ya mungkin sudah sesuai dengan proyeksi," ucap Agni.

Namun, Agni sejatinya tak mematok target emas kepada Majid karena pertandingan kategori SB7 kerap digabung dengan kategori SB8.

"Sebenarnya, Majid kan tidak kita target ya, karena kelas SB7 itu sepi, biasanya digabung dengan SB8. Tapi ternyata di sini SB7 bisa dilombakan sendiri, pesertanya cukup. Sehingga ya sesuai dengan ranking Asia terakhir ya, juara dan runner-up-nya sama, Majid dan yang dari China (Zhang Yilong) itu," ungkap Agni.

Tambahan emas dari Majid membuat tim para renang sudah menyumbangkan tiga emas, dua perak dan dua perunggu untuk kontingen Indonesia. Raihan ini sudah jauh melebihi target awal satu medali emas.

"Kita ya Alhamdulillah bersyukur. Support dari negara, dari NPC Indonesia dan sebagainya untuk menghadapi event ini luar biasa," ucap Agni. (Fitri)

Share:

Read More

Atlet Para Panahan Indonesia Raih Medali Perak Pertama di Asian Para Games, Peluang Tambah Medali Masih Terbuka

Atlet Para Panahan Indonesia Raih Medali Perak Pertama di Asian Para Games, Peluang Tambah Medali Masih Terbuka. (Dok. NPC Indonesia)

Jepang, WaraWiri.net - Atlet Para Panahan Indonesia akhirnya mencatatkan sejarah dengan meraih medali perak pertama sepanjang keikutsertaan di Asian Para Games.

Sang pembuat sejarah itu adalah pasangan muda, Ken Swagumilang dan Arif Firmansyah. Mereka mempersembahkan medali perak dari nomor ganda putra compound ajang Asian Para Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Rabu (21/10/2026).

Capaian ini melampaui target perunggu yang dipasang tim pelatih untuk pasangan yang belum genap dua tahun bermain bersama ini. Apalagi Indonesia juga baru pertama kali mengirimkan wakilnya di nomor tersebut.

Di final, Ken/Arif berjuang ketat melawan pasangan Thailand, Teerasak Phiarthanee/Comsan Singpirom. Kedua pasangan sama-sama membuka laga dengan nilai 36 dan sempat imbang 38 di rangkaian ketiga, sebelum Thailand menutup laga dengan skor 150-147.

Sehari sebelumnya, Ken/Arif tampil impresif di semifinal dengan menyingkirkan India lewat skor tipis 156-155.

“Alhamdulillah, tadi kita mendapatkan perak. Kemarin di semifinal, Alhamdulillah juga, kita bisa mengalahkan India dengan skor 156-155,” ujar Ken.

Bagi Ken dan Arif, perak ini terasa istimewa. Keduanya baru dipasangkan pada 2025 dan menjalani debut bersama di Beijing pada Juli tahun itu.

“Kita ini terhitung sebagai pasangan baru. Baru 2025 debut pertama, di Beijing, bulan Juli. Kalau sampai sekarang, hitungannya bahkan belum sampai dua tahun. Dan kita bersyukur sudah bisa sampai di final,” tutur Ken.

Nagoya juga menjadi pengalaman pertama Arif di ajang multicabang sebesar Asian Para Games. Ia merasakan langsung bedanya tekanan di panggung final.

“Pengalaman pertama di Asian Para Games ini. Pressure panggung final sama di lapangan kualifikasi sangatlah berbeda jauh. Dan kondisi angin pun juga beda, cukup mengganggu,” ungkap Arif.

Pelatih para panahan Indonesia, Rameez Ali Surya Negara, menyambut perak ini dengan apresiasi tinggi. Menurutnya, capaian Ken/Arif sudah melampaui harapan tim.

“Ini merupakan pengalaman pertama Ken dan Arif di nomor doubles men’s compound. Jadi ini Asian Para Games pertama mereka untuk kategori doubles. Untuk capaiannya sendiri sebenarnya sudah melebihi target, karena pada awalnya target kita perunggu untuk mereka,” kata Rameez.

“Kami dari tim para panahan sangat mengapresiasi dua pemanah kita, Ken Swagumilang dan Arif Firmansyah, yang bisa berjuang sampai final,” lanjutnya.

Rameez juga mengungkap tantangan angin di panggung final yang berbeda jauh dari lapangan kualifikasi.

“Angin yang ada di panggung final dan angin yang ada di panggung kualifikasi itu sangat berbeda. Tadi kita bisa melihat sendiri, gerakan anginnya sangat cepat,” jelasnya.

Perak di Nagoya menjadi pijakan bagi Ken/Arif untuk menatap target yang lebih besar. Rameez menyebut pasangan ini punya rekam jejak konsisten.

“Mereka nggak pernah absen dari semifinal sebenarnya, di World Series pun. Jadi target tetap seperti biasa, main sampai panggung final,” kata Rameez.

Target Bertahap

Rameez juga optimistis pasangan ini bisa kembali berjaya di level Asia Tenggara, setelah meraih emas di ASEAN Para Games Thailand tahun lalu. Menurut Rameez, ke depan tim akan menambah jam terbang di partai final dan memperkuat latihan mental.

“Faktor teknik, disiplin, dan faktor mental yang terus ditempa itu merupakan hal utama dalam para panahan,” tegasnya.

Ken dan Arif sendiri sudah memasang target untuk tahun depan.

“Di tahun depan ada dua event besar. Di ASEAN Para Games Malaysia, semoga kita mendapatkan medali emas untuk nomor ganda para compound putra. Kemudian ada juga World Championship, di situ ada rebutan tiket untuk ke Paralimpiade Los Angeles 2028. Semoga kita bisa mendapatkan medali atau mendapatkan tiket di situ,” ujar Ken.

Perjuangan para panahan Indonesia di Nagoya belum usai. Ken masih akan tampil bersama Teodora Audi Ayudia Ferelly di semifinal beregu campuran compound melawan China, Kamis (22/10/2026) pukul 12.05 waktu setempat.

“Kalau habis ini, yang main saya, di mixed, nanti sama Audi di semifinal,” kata Ken.

Pada Jumat (23/10/2026), Kholidin dan Setiawan akan memperebutkan medali perunggu ganda putra recurve melawan Korea Selatan pukul 09.50. Kholidin juga akan berpasangan dengan Noviera Ross di semifinal beregu campuran recurve melawan Iran pukul 13.15.

“Kami tetap optimistis, karena ke depan masih memiliki beberapa nomor,” pungkas Rameez. (Fitri)

Share:

Read More

Menhut Raja Juli Antoni Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla, Total 32 Perusahaan Dikenai Sanksi

Menhut Raja Juli Antoni Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla, Total 32 Perusahaan Dikenai Sanksi. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut, total 32 perusahaan telah dikenai tindakan administratif dengan cakupan konsesi mencapai 1.931.115 hektare.

Pengumuman tersebut disampaikan Menhut saat memberikan keterangan pers menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Pada hari ini, kami umumkan kembali pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan terhadap enam perusahaan,” ujar Raja Juli Antoni.

Keenam perusahaan tersebut adalah PT Hasil Kalimantan Jaya dan PT Taiyoung Enggreen di Kabupaten Gunung Mas, PT Hutan Produksi Lestari di Kabupaten Kapuas, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati di Kabupaten Barito Utara.

Menhut menegaskan bahwa penegakan hukum karhutla harus menyasar seluruh pihak yang terbukti melanggar, termasuk korporasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Clear perintah Bapak Presiden bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak saja mengena kepada orang-orang kecil, petani-petani kecil, tetapi juga kepada korporasi,” tegasnya.

Hingga 21 Oktober 2026, sekitar 120 kasus sedang berproses di Kementerian Kehutanan. Menhut juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memperkuat penanganan perkara, yang akan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri.

Selain sanksi administratif, proses pidana juga dimungkinkan apabila ditemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur hukum.

“Kami tidak tertutup kemungkinan perusahaan ini proses pidana jika ada arah ke sana,” ujarnya.

Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian karhutla melalui penegakan hukum, pencegahan, pemantauan, dan koordinasi lintas sektor. Pelibatan Masyarakat Peduli Api, masyarakat adat, kelompok tani hutan, serta relawan turut diperkuat untuk mendukung deteksi dini dan penanganan kebakaran di tingkat tapak.

Melalui langkah terpadu ini, Kementerian Kehutanan berkomitmen melindungi kawasan hutan, mencegah berulangnya karhutla, dan memastikan pemegang izin bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. (Bambang)

Share:

Read More

Menperin Sarmuji: Pendidikan Vokasi Harus Jadi Solusi Pengangguran dan Siapkan SDM Industri Unggul

Menperin Sarmuji: Pendidikan Vokasi Harus Jadi Solusi Pengangguran dan Siapkan SDM Industri Unggul. (Dok. Kemenperin)

Bogor, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus mampu menjadi solusi terhadap persoalan pengangguran sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Penguatan keterkaitan antara lembaga pendidikan dan dunia industri menjadi kunci agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di tengah percepatan transformasi teknologi dan perubahan karakter industri.

“Saat ini ada paradoks yang cukup tinggi. SMK dibentuk untuk menyiapkan anak-anak yang siap bekerja, tetapi data menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi salah satunya justru berasal dari lulusan SMK. Namun, paradoks itu tidak terjadi di SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor. Ini luar biasa dan patut kita apresiasi,” kata Menperin saat melakukan kunjungan kerja ke SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/10).

Sarmuji mengaku terkesan dengan kualitas pembelajaran, berbagai inovasi, serta capaian kedua institusi pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tersebut. Menurutnya, keberhasilan lembaga pendidikan dalam menyiapkan lulusan yang terserap dunia kerja tidak terlepas dari kuatnya kerja sama dengan sektor industri.

“Saya sungguh senang bisa mengunjungi SMK-SMAK Bogor. Performanya luar biasa. Tentu bukan hal yang mudah mempertahankan capaian seperti ini. Pasti ada keunggulan yang dimiliki, salah satunya link and match dengan dunia industri yang kuat. Ini terbukti dari banyaknya kerja sama yang telah dibangun dengan perusahaan,” ujarnya.

Menperin menilai keberhasilan tersebut perlu menjadi contoh bagi lembaga pendidikan vokasi lainnya dalam mengatasi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan tenaga kerja industri.

Terlebih, Indonesia saat ini tengah menghadapi momentum bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

“Bonus demografi seharusnya benar-benar menjadi bonus, menjadi kelebihan dan keuntungan bagi Indonesia. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kemampuan SDM dan kesempatan kerja yang memadai, bonus demografi justru bisa menjadi beban bagi Indonesia ke depan,” tegasnya.

Menurut Sarmuji, tingginya jumlah penduduk usia produktif harus diiringi dengan kemampuan lembaga pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia industri. Apabila jumlah tenaga kerja produktif terus meningkat tetapi tidak terserap dalam lapangan pekerjaan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, Kemenperin melalui berbagai unit pendidikan vokasi memiliki tanggung jawab untuk ikut menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional, khususnya dalam memperkecil kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan.

“Kementerian Perindustrian memiliki sekolah-sekolah dan politeknik yang tentu bisa berkontribusi besar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, baik masalah pengangguran maupun kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia industri,” jelasnya.

Dalam agenda transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung sasaran tersebut, industri pengolahan ditargetkan tumbuh 8,14 persen, dengan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

Menperin menekankan bahwa pencapaian target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan penambahan investasi, pembangunan fasilitas produksi, maupun peningkatan jumlah tenaga kerja. Dalam jangka panjang, pertumbuhan industri sangat ditentukan oleh kualitas SDM, produktivitas, serta kemampuan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pendidikan Vokasi Harus Adaptif terhadap Perubahan Industri

Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa dunia industri tengah mengalami perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), digitalisasi, otomasi, serta tuntutan keberlanjutan.

Perubahan tersebut telah memengaruhi hampir seluruh proses bisnis industri, mulai dari perancangan produk, pengelolaan rantai pasok, pengendalian mutu, hingga pengambilan keputusan.

“Saya berharap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian benar-benar memperhatikan pola perubahan ini. Kalau perubahan tersebut tidak bisa kita tangkap, saya khawatir kita tidak mampu beradaptasi ke depan,” ungkapnya.

Menurut Menperin, lembaga pendidikan vokasi seharusnya tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga dapat menjadi pelopor dalam menghadirkan inovasi yang dibutuhkan dunia industri.

“Idealnya, dengan membaca pola-pola perubahan, kita bukan hanya bisa beradaptasi, tetapi bahkan bisa menjadi trendsetter. Kita bisa memimpin perubahan apabila mampu mempelajari dan memahami arah perkembangan industri, terutama yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi,” tuturnya.

Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak akan sepenuhnya menggantikan peran manusia. Kreativitas, pengalaman, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan dalam menyelesaikan persoalan tetap menjadi keunggulan utama SDM.

“Teknologi memang akan semakin mudah diakses, tetapi ada peran yang tidak akan pernah tergantikan, yaitu peran sumber daya manusia. Sehebat apa pun kemajuan teknologi dan informasi, kreativitas manusia, pengalaman, serta rekam jejak tidak akan pernah bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi,” katanya.

Karena itu, pendidikan vokasi harus mampu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, serta keterampilan dalam mengambil keputusan.

“Kita harus adaptif terhadap kemajuan teknologi dan benar-benar menguasainya. Namun, di sisi lain, kita juga harus terus mengembangkan kemampuan manusia Indonesia untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan,” imbuhnya.

Dorong Inovasi dan Perlindungan Hak Paten

Dalam kunjungannya, Menperin juga memberikan perhatian terhadap berbagai inovasi yang dihasilkan peserta didik. Ia menilai sejumlah karya yang dikembangkan memiliki potensi untuk ditingkatkan menjadi produk bernilai tambah dan dimanfaatkan oleh industri.

Sarmuji bahkan mendorong agar inovasi yang memiliki kebaruan segera mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk melalui pengajuan paten apabila memenuhi persyaratan.

“Tadi saya melihat berbagai inovasi yang luar biasa. Ada yang saya tanyakan apakah sudah pernah dihasilkan oleh pihak lain, ternyata belum. Kalau memang merupakan inovasi baru, saya minta agar dibantu pengurusan hak patennya,” ujarnya.

Menurut Menperin, perlindungan kekayaan intelektual menjadi penting agar hasil kreativitas peserta didik tidak berhenti sebagai karya pembelajaran, tetapi dapat dikembangkan menjadi inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi sektor industri.

Selain itu, Menperin menyoroti pentingnya mempertahankan keunggulan pendidikan vokasi sektoral yang diselenggarakan kementerian teknis. Ia menilai lembaga pendidikan vokasi di bawah kementerian sektoral memiliki karakteristik dan kompetensi khusus yang dibangun berdasarkan kebutuhan industri masing-masing.

Pandangan tersebut disampaikan Sarmuji dalam kaitannya dengan pembahasan kebijakan pendidikan nasional, termasuk wacana penataan lembaga pendidikan yang dikelola kementerian sektoral.

“Dulu ada pandangan agar lembaga pendidikan sektoral yang dikelola kementerian-kementerian berada dalam satu atap kementerian pendidikan. Namun, sekarang saya melihat bahwa lembaga pendidikan sektoral memiliki spesialisasi yang sangat khusus. Kita khawatir apabila semuanya disatukan, justru akan kehilangan kekuatan spesialisasi dan kompetensinya,” jelasnya.

Sarmuji menyatakan akan mengomunikasikan pandangan tersebut dengan pihak terkait, termasuk Komisi X DPR RI, agar keunggulan dan karakteristik pendidikan vokasi sektoral tetap menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan.

BPSDMI Perkuat Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat kualitas pendidikan vokasi melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan fasilitas pembelajaran, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Menurut Adie, SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor merupakan dua institusi pendidikan vokasi Kemenperin yang memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang kimia dan industri terkait.

“Melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, kami terus mendorong agar lulusan tidak hanya memiliki kemampuan akademis dan keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan kerja, kemampuan beradaptasi, serta daya saing yang tinggi,” ujar Adie.

Adie mengungkapkan, SMK-SMAK Bogor merupakan salah satu unit pendidikan vokasi Kemenperin yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan bidang kimia analisis selama empat tahun. Sekolah tersebut menerapkan kurikulum terintegrasi yang memadukan kurikulum nasional, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), kebutuhan industri, serta standar internasional.

Dalam mendukung pembelajaran berbasis praktik, SMK-SMAK Bogor telah mengembangkan berbagai program unggulan, antara lain teaching factory, pembelajaran berbasis proyek (project work), sertifikasi kompetensi, praktik kerja industri, hingga fasilitasi penempatan kerja lulusan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).

“SMK-SMAK Bogor terus mengembangkan sistem pembelajaran yang mendekatkan peserta didik dengan kebutuhan nyata dunia industri. Melalui praktik laboratorium, proyek inovasi, dan kerja sama industri, para siswa dibekali kompetensi agar mampu berkontribusi secara langsung ketika memasuki dunia kerja,” jelas Adie.

Selain itu, SMK-SMAK Bogor telah mencatatkan berbagai prestasi, di antaranya akreditasi A, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, serta memperoleh nilai A dalam penilaian penerapan pendidikan vokasi sistem ganda dari Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman (EKONID). Sekolah tersebut juga meraih peringkat pertama SMK terbaik di Jawa Barat berdasarkan capaian TKA dan UTBK tahun 2025.

Lebih lanjut, Adie menyampaikan bahwa Politeknik AKA Bogor juga terus menunjukkan perannya sebagai perguruan tinggi vokasi Kemenperin yang berfokus pada pengembangan kompetensi di bidang kimia dan terapannya.

Politeknik AKA Bogor memiliki empat program studi, yakni Diploma III Analisis Kimia, Diploma III Penjaminan Mutu Industri Pangan, Diploma III Pengolahan Limbah Industri, serta Diploma IV Nanoteknologi Pangan.

Sebagai pelopor pendidikan vokasi Diploma III Analisis Kimia di Indonesia, Politeknik AKA Bogor juga menjadi perguruan tinggi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki program studi Diploma IV Nanoteknologi Pangan, sebagaimana tercantum dalam profil institusinya.

“Politeknik AKA Bogor memiliki keunggulan dalam pendidikan kimia terapan yang sangat dibutuhkan sektor industri. Kami terus mendorong penguatan pembelajaran berbasis teknologi, penelitian terapan, dan kerja sama industri agar lulusannya mampu menjawab kebutuhan tenaga profesional yang semakin kompleks,” tutur Adie.

Dalam menunjang kegiatan pembelajaran, Politeknik AKA Bogor telah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti laboratorium kimia analitik, laboratorium instrumentasi, laboratorium pangan dan mikrobiologi, laboratorium nanomaterial dan nanoteknologi, serta fasilitas pengolahan limbah.

Politeknik tersebut juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan dan institusi internasional dalam pengembangan kurikulum, penelitian terapan, peningkatan kompetensi, serta penguatan kapasitas SDM industri.

Adie menambahkan, pengembangan kedua institusi pendidikan tersebut merupakan bagian dari upaya BPSDMI dalam membangun ekosistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor manufaktur nasional.

“Kami ingin seluruh unit pendidikan vokasi Kemenperin terus berkembang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan inovasi yang mampu menghasilkan SDM industri unggul. Dengan demikian, pendidikan vokasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan industri nasional,” pungkasnya.

Perkuat Layanan Standardisasi Industri

Selain penguatan pendidikan vokasi, Menperin juga menyoroti pentingnya peran lembaga layanan teknis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Salah satunya adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) di Bogor, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin.

Lembaga yang telah berusia 117 tahun tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan mutu, produktivitas, dan daya saing industri agro, baik di tingkat nasional maupun internasional.

BBSPJIA menyediakan berbagai layanan teknis industri, meliputi pengujian, kalibrasi, sertifikasi, inspeksi teknis, konsultansi, bimbingan teknis, verifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), verifikasi dan validasi gas rumah kaca, pemeriksaan halal, hingga optimalisasi teknologi.

Menurut Menperin, keberadaan lembaga layanan teknis yang profesional dan adaptif menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri yang kuat. Dukungan standardisasi dan layanan teknologi diperlukan agar produk industri nasional semakin berkualitas, efisien, dan mampu bersaing di pasar global.

Melalui penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) secara mandiri, BBSPJIA juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas, fleksibilitas, dan kemandirian pelayanan kepada pelaku industri.

Menperin menekankan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan vokasi, lembaga layanan teknis, dan dunia industri harus terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem manufaktur yang produktif dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Sarmuji juga berpesan kepada para guru, dosen, dan tenaga kependidikan agar senantiasa menjaga dedikasi serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Para pendidik tidak sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga turut membentuk karakter, etos kerja, kedisiplinan, integritas, dan masa depan generasi penerus industri Indonesia,” katanya.

Kepada para siswa dan mahasiswa, Menperin mengingatkan pentingnya memanfaatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan kompetensi, mengasah keterampilan, serta membangun karakter yang kuat sebagai bekal memasuki dunia kerja.

“Kuasai ilmu pengetahuan, asah keterampilan, tingkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, serta bangun karakter yang kuat. Saya percaya, dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan, lembaga pendidikan vokasi Kemenperin akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri Indonesia,” pungkasnya. (Remomdies)

Share:

Read More

Kunjungi Cimory, Menperin Tantang Industri Kembangkan Produk Turunan Susu Lainnya

Kunjungi Cimory, Menperin Tantang Industri Kembangkan Produk Turunan Susu Lainnya. (Dok. Kemenperin)

Bogor, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong industri pengolahan susu nasional untuk terus meningkatkan diversifikasi produk, memperkuat penggunaan bahan baku lokal, serta mengoptimalkan kapasitas produksi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

“Kami hari ini berkunjung ke pabrik Cimory. Awalnya kita mengenal Cimory sebagai produsen yoghurt, tetapi sekarang sudah berkembang dengan berbagai diversifikasi produk. Tadi kami tantang Cimory untuk memproduksi lebih banyak produk turunan susu, seperti es krim dan keju khas Indonesia,” kata Menperin saat melakukan kunjungan kerja ke PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (Cimory) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/10).

Menperin menilai, pengembangan produk olahan susu yang disesuaikan dengan karakteristik dan selera masyarakat Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat besar. Salah satunya melalui inovasi produk keju dengan cita rasa khas Nusantara.

“Keju yang sesuai dengan selera orang Indonesia itu belum banyak dikembangkan. Kalau bisa dibuat keju ala Indonesia, mungkin akan lebih diminati dan pasarnya sangat terbuka. Begitu juga dengan es krim dan berbagai produk turunan susu lainnya,” ungkap Sarmuji.

Menperin bahkan memberikan tantangan kepada Cimory agar inovasi produk tersebut dapat direalisasikan dalam waktu satu tahun ke depan.

Selain diversifikasi produk, Sarmuji menyoroti pentingnya peningkatan utilisasi industri nasional yang dinilainya masih belum optimal. Menurutnya, tingkat utilisasi industri yang mendekati 70 persen masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“Kalau kita bisa memaksimalkan utilisasi industri sampai 80–85 persen dengan kapasitas yang sudah ada, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) tentu bisa meningkat lebih signifikan,” jelasnya.

Namun, peningkatan utilisasi industri harus didukung ketersediaan bahan baku yang mencukupi dengan harga kompetitif. Oleh karena itu, Kemenperin berkomitmen menjaga kelancaran pasokan bahan baku, termasuk memberikan kemudahan impor bagi kebutuhan produksi yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri.

“Kalau bahan bakunya tersendat, tidak tersedia dalam jumlah cukup dan harga yang kompetitif, tentu utilisasi industri akan rendah. Kami akan memastikan kebutuhan bahan baku industri tercukupi dengan baik. Sepanjang impor untuk kepentingan bahan baku, kita akan beri relaksasi atau kelonggaran,” tegas Menperin.

Meski demikian, Sarmuji menekankan bahwa bahan baku yang telah tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri harus menjadi prioritas utama industri nasional.

“Kalau bahan bakunya sudah tersedia dan bisa diproduksi di Indonesia, tentu kita utamakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Perkuat Industri Hulu dan Peternak Lokal

Terkait ketergantungan terhadap impor susu, Menperin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat sektor peternakan sapi perah nasional.

Menurutnya, pengembangan industri susu tidak cukup hanya dilakukan pada sektor pengolahan, tetapi harus diikuti peningkatan populasi sapi perah, produktivitas peternak, serta kualitas susu segar dalam negeri.

“Kita berharap susu bisa diproduksi semaksimal mungkin di dalam negeri. Kalau bisa, yang diimpor itu sapinya, kemudian dipelihara oleh peternak Indonesia. Peternaknya dilatih dan diedukasi agar menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas. Itu akan lebih baik,” tutur Sarmuji.

Berdasarkan data Kemenperin, kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 4,95 juta ton setara susu segar, dengan sekitar 80 persen kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kemenperin terus memperkuat kemitraan antara industri pengolahan susu dengan koperasi dan peternak lokal, termasuk melalui dukungan teknologi pendinginan, digitalisasi tempat penampungan susu, serta program restrukturisasi mesin dan peralatan industri.

Hingga tahun 2026, digitalisasi telah diterapkan pada 96 tempat penampungan susu di sembilan koperasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, yang melibatkan lebih dari 12.000 peternak sapi perah.

Menperin turut mengapresiasi kontribusi Cimory dalam menyerap susu segar dari peternak lokal. Sepanjang tahun 2025, Cimory bermitra dengan 18.458 peternak sapi perah dan menyerap sekitar 26,42 juta liter susu segar dalam negeri.

Cimory Siap Kembangkan Inovasi Produk

Direktur Manufacturing PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, Pamungkas Bayu Triprasetyo, menyambut positif tantangan Menperin untuk memperluas diversifikasi produk olahan susu.

Menurutnya, inovasi merupakan bagian penting dari strategi pengembangan bisnis Cimory, sehingga perusahaan akan mengkaji peluang produksi berbagai produk turunan susu yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia.

“Cimory telah melakukan banyak inovasi dan tentunya tantangan untuk mengembangkan produk baru akan kami jalankan. Kami tidak akan bergerak hanya pada produk susu cair, tetapi juga akan meninjau berbagai produk turunan susu lainnya yang berpotensi dikembangkan di Indonesia,” ujar Pamungkas.

Terkait penggunaan bahan baku lokal, Pamungkas menjelaskan bahwa saat ini sekitar 20–30 persen kebutuhan bahan baku susu Cimory dipenuhi dari susu segar dalam negeri, yang dipasok peternak di Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Kami menyerap sekitar 20–30 persen dari total kebutuhan susu. Penyerapan ini sudah cukup maksimal karena pasokan susu segar di Indonesia masih sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya, kami masih menggunakan susu bubuk impor,” jelasnya.

Pamungkas menambahkan, peningkatan produksi susu segar nasional menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan industri pengolahan susu.

Industri Makanan dan Minuman Tumbuh Positif

Sementara itu, Menperin mengungkapkan bahwa industri makanan dan minuman tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan manufaktur nasional. Pada semester I tahun 2026, subsektor ini tumbuh sebesar 6,77 persen dan memberikan kontribusi 41,86 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

Dari sisi investasi, industri makanan dan minuman mencatat realisasi sebesar Rp47,74 triliun pada semester I tahun 2026, terdiri atas penanaman modal asing (PMA) Rp19,46 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp28,28 triliun.

Menperin juga mengapresiasi keberhasilan Cimory meraih penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2026 sebagai Industri Minuman Halal Terbaik I subkategori Industri Besar, serta kontribusinya dalam menyerap lulusan pendidikan vokasi binaan Kemenperin.

“Kita ingin industri pengolahan susu nasional semakin kuat, inovatif, dan mampu meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri. Dengan kolaborasi pemerintah, industri, dan peternak, kita berharap kemandirian industri susu nasional dapat terus ditingkatkan,” pungkas Sarmuji.

Dalam kunjungan ke Cimory, Menperin berdialog langsung dengan alumni SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor serta peserta magang dari Politeknik AKA Bogor, yang merupakan unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin. Menperin menanyakan pengalaman mereka selama bekerja dan magang di Cimory.

Menperin juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pendidikan vokasi dan industri menjadi kunci untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai, serta mengapresiasi perusahaan yang membuka adanya ruang belajar. (Remomdies)

Share:

Read More

BI-Rate Tetap 5,75%, Memperkuat Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

BI-Rate Tetap 5,75%, Memperkuat Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Oktober 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%, serta menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi sebesar 5,00%.

Keputusan tersebut diperkuat dengan peningkatan kebijakan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia guna menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Kebijakan moneter ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat dan upaya menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada tahun 2026 dan 2027.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menempuh langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan guna konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat guna meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dalam layanan pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. 

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan moneter menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1% dan memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah, dengan:

i. Mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market.

ii. Memperkuat kecukupan likuiditas Rupiah dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara rata-rata sebagai berikut:

A. Untuk Bank Umum Konvensional (BUK) diturunkan dari 9% menjadi 7%, dengan tahapan sebagai berikut:

i. Turun sebesar 1% dari 9% menjadi 8% berlaku mulai 1 November 2026.

ii. Turun sebesar 1% dari 8% menjadi 7% berlaku mulai 1 Desember 2026.

B. Untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%, dengan tahapan sebagai berikut:

i. Turun sebesar 1% dari 7,5% menjadi 6,5% berlaku mulai 1 November 2026.

ii. Turun sebesar 1% dari 6,5% menjadi 5,5% berlaku mulai 1 Desember 2026.

Penurunan GWM dimaksud melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diturunkan dari 6% menjadi 5% berlaku mulai 1 Desember 2026;

C. Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata yang diberikan remunerasi paling banyak sebesar 5% dari GWM Rupiah secara rata-rata berlaku mulai 1 Desember 2026.

2. Memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah, dengan:

i. Mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

ii. Meningkatkan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri yang mencakup transaksi portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment melalui pengurangan premi dari semula 25% menjadi 40% untuk tenor 6 bulan dan dari semula 30% menjadi 45% untuk tenor 12 bulan.

iii. Melanjutkan insentif untuk instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri yang mencakup transaksi portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment melalui pengurangan premi sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.

iv. Melanjutkan pemberian insentif bagi transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi valas berupa: (a) penambahan premi Swap Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan dan Investasi Internasional sebesar 10%; dan (b) pengurangan premi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka Perdagangan dan Investasi Internasional sebesar 10%.

3. Memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan:

i. Menetapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 5%, dengan insentif financing channel paling tinggi sebesar 3% dari DPK dengan perluasan dukungan lebih lanjut kepada kredit/pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, dan insentif pendalaman pasar uang (PPU) paling tinggi sebesar 2% yang diperkuat untuk mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan. Penguatan KLM tersebut akan berlaku efektif pada 1 Desember 2026 (Lampiran 1).

ii. mempertahankan: (i) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) 84-94%; (ii) Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) bank paling tinggi sebesar 40% terhadap modal bank; (iii) Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%; (iv) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%; serta (v) implementasi penguatan Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

iii. melanjutkan ketentuan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti dan Uang Muka (UM) Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang longgar, yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan:

A. Memperpanjang masa berlaku ketentuan rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan properti sebesar 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) tertentu dari semula berakhir 31 Desember 2026 menjadi berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 s.d. 31 Desember 2027.

B. Memperpanjang masa berlaku ketentuan UM Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, yang semula berakhir 31 Desember 2026 menjadi berlaku efektif 1 Januari 2027 s.d. 31 Desember 2027.

4. Memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi dan keuangan digital dengan:

i. Memperluas kerja sama QRIS Antarnegara melalui sandboxing koridor Timor Leste dan Hong Kong mulai triwulan IV 2026.

ii. memperluas implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui penguatan komitmen first mover dan perluasan cakupan next mover untuk KKI segmen ritel dan optimalisasi fitur online payment untuk KKI segmen Pemerintah mulai triwulan IV 2026.

iii. Mempersiapkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pengaturan Data Sistem Pembayaran sebagai dasar hukum pertukaran data sistem pembayaran sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mulai triwulan IV 2026.

iv. Memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui penataan kerjasama antara Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) dengan Penyelenggara Penunjang (PP) mulai triwulan IV 2026.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prospek perekonomian global masih lemah disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh makin kuatnya tensi perang di Timur Tengah sehingga mendorong tetap tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.

Pertumbuhan ekonomi global 2026 diprakirakan masih lemah sekitar 3,0% dan tekanan inflasi tetap tinggi sekitar 4,6%. Kebijakan moneter global ketat diprakirakan berlanjut untuk jangka waktu yang lebih lama (higher for longer), termasuk besarnya peluang kenaikan kembali suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR).

Imbal hasil (yield) US Treasury juga tetap tinggi sejalan dengan menguatnya ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter AS ke depan serta defisit anggaran Pemerintah AS yang besar. Di pasar keuangan global, preferensi investor terhadap aset portofolio di negara Emerging Markets masih terbatas dan menyebabkan tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang.

Kondisi ini mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan perlu terus didorong melalui penguatan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Perkembangan terkini menunjukkan konsumsi rumah tangga terjaga ditopang oleh berlanjutnya berbagai stimulus fiskal Pemerintah serta menguatnya ekspektasi konsumen.

Kinerja investasi juga tumbuh positif terutama ditopang oleh investasi Pemerintah dan mulai menguatnya peran investasi swasta sejalan dengan keyakinan produsen yang tecermin pada Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang ekspansif. Dari eksternal, kinerja ekspor nonmigas meningkat, meskipun perlu semakin didorong memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas ekspor.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap baik, ditopang oleh berlanjutnya berbagai stimulus Pemerintah, membaiknya ekspektasi pelaku ekonomi, serta penguatan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9-5,7%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi. Neraca perdagangan periode Agustus 2026 mencatat surplus sebesar 3,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 0,12 miliar dolar AS.

Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan III 2026 mencatat net outflows sebesar 0,08 miliar dolar AS, terutama disebabkan outflows pada saham sejalan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Tekanan outflows dari saham berlanjut pada Oktober 2026 sedangkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencatat inflows sehingga aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV 2026 (hingga 19 Oktober 2026) mencatat net inflows sebesar 0,66 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 terjaga sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, ketahanan eksternal tetap kuat dengan transaksi berjalan 2026 diprakirakan berada dalam kisaran defisit 2,4-1,6% dari PDB. 

Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak gejolak global. Setelah sempat menguat hingga pertengahan September 2026, nilai tukar Rupiah pada 20 Oktober 2026 tercatat Rp17.985 per dolar AS atau melemah sebesar 0,61% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir September 2026. Perkembangan ini dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, arah kebijakan moneter AS yang mengetat, serta sentimen investor asing di pasar saham.

Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Insentif tersebut tidak hanya diberikan untuk instrumen Swap dan DNDF Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, tetapi juga untuk transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra sehingga imbal hasil aset Rupiah menjadi tetap menarik.

Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan ini berhasil menarik aliran masuk modal asing sebesar 9,9 miliar dolar AS (per tanggal 20 Oktober 2026). Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil didukung komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik. 

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasaran. Inflasi IHK pada September 2026 tercatat 3,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,19% (yoy). Inflasi yang terjaga dipengaruhi oleh turunnya inflasi inti menjadi 2,84% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia menjaga inflasi serta lebih rendahnya inflasi kelompok administered prices (AP) menjadi 3,25% (yoy) khususnya akibat turunnya tarif angkutan udara. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food (VF) naik menjadi 5,03% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan produksi di beberapa daerah sentra terutama akibat gangguan cuaca.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter termasuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna mengendalikan inflasi pangan. 

Intermediasi perbankan tetap kuat, disertai dengan ketahanan perbankan yang terjaga. Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2026 tercatat tinggi sebesar 13,26% (yoy), didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 23,20% (yoy), 11,89% (yoy), dan 4,86% (yoy). Kredit ke korporasi yang tidak terkait dengan program Pemerintah juga meningkat. Potensi kenaikan kredit masih tinggi sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang tercatat Rp2.562,57 triliun atau 21,70% dari plafon kredit yang tersedia.

Sementara itu, pertumbuhan DPK tercatat lebih rendah yakni 8,22% (yoy) sehingga perlu terus didorong guna menopang pertumbuhan kredit. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 dalam kisaran 8-12%. Dari sisi ketahanan perbankan secara umum tetap kuat, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Agustus 2026 tercatat tinggi sebesar 24,10%.

Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat rendah di level 2,11% (bruto) dan 0,84% (neto) pada Agustus 2026. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat meningkat dari 23,04% pada Agustus 2026 menjadi 24,08% pada September 2026. 

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Perkembangan kredit yang tetap positif didukung oleh kebijakan makroprudensial longgar yang terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas.

Hingga minggu pertama Oktober 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp458,5 triliun dengan alokasi pada KLM financing channel sebesar Rp336,4 triliun, serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp122,1 triliun. 

Implementasi KLM PPU telah mendorong redistribusi likuiditas di perbankan dan meningkatkan transaksi di pasar uang Rupiah. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan implementasi KLM guna meningkatkan efektivitas penyaluran kredit/pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III 2026 tetap tumbuh didukung oleh terjaganya kelancaran sistem pembayaran serta infrastruktur yang stabil. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi atau tumbuh 39,24% (yoy) pada triwulan III 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.

Volume transaksi melalui internet payments dan mobile payments masing-masing tumbuh 14,26% (yoy) dan 45,55% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 75,80% (yoy), didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant masing-masing menjadi sebesar 70,6 juta dan 49,4 juta. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 1.631 juta transaksi atau tumbuh 31,78% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp4.049 triliun atau tumbuh 33,91% (yoy).

Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp53.817 triliun atau sedikit terkontraksi 4,62% (yoy), dengan volume sebanyak 2,79 juta transaksi atau naik sebesar 1,31% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,77% (yoy) menjadi Rp1.341 triliun. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). (Budi)

Share:

Read More