Kemenko PMK dan Kementerian Kebudayaan Perkuat Sinergi Pemajuan Kebudayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur

Kemenko PMK dan Kementerian Kebudayaan Perkuat Sinergi Pemajuan Kebudayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur. (Dok. Kemenko PMK)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia.

Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Kemenko PMK bersama Kementerian Kebudayaan ke Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin (8/6/2026), dalam rangka memperkuat sinergi pemajuan kebudayaan, pelindungan masyarakat adat, serta pengembangan infrastruktur kebudayaan yang mendukung pembangunan karakter dan jati diri bangsa.

Menurut Deputi Warsito, pembangunan kebudayaan Kebudayaan harus menjadi fondasi penguatan karakter dan jati diri bangsa, sekaligus mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

"Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelestarian budaya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Deputi Warsito dan didampingi Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK, Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktur Sejarah dan Permuseuman, serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Rombongan diterima oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu strategis pembangunan kebudayaan di Kalimantan Timur, mulai dari penguatan perlindungan masyarakat adat, peningkatan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), pengembangan warisan budaya, hingga rencana pemanfaatan terminal lama Bandara Sepinggan sebagai Museum Etnografi Dayak.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi Kalimantan Timur adalah rendahnya dimensi ekonomi budaya dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan. Deputi Warsito menilai pemajuan kebudayaan perlu dilakukan secara lebih terpadu agar tidak hanya berorientasi pada pelestarian, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Kebudayaan memaparkan rencana pemanfaatan terminal lama Bandara Sepinggan sebagai Museum Etnografi Dayak. Pemanfaatan aset tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, sekaligus destinasi wisata budaya yang menampilkan kekayaan budaya Kalimantan Timur kepada masyarakat luas.

Selain itu, dibahas pula upaya penguatan perlindungan masyarakat hukum adat melalui peningkatan pendataan kekayaan budaya, dukungan terhadap proses pengakuan masyarakat adat sesuai kewenangan pemerintah daerah, serta penguatan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyampaikan bahwa hingga tahun 2026 Kalimantan Timur telah memiliki 64 Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan secara nasional dan saat ini tengah mengusulkan tambahan 33 Warisan Budaya Takbenda. Sejumlah objek cagar budaya juga sedang diusulkan untuk memperoleh status cagar budaya peringkat nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap berbagai program pemajuan kebudayaan yang diinisiasi pemerintah pusat, termasuk pengembangan museum, pelestarian warisan budaya, dan perlindungan masyarakat adat sebagai bagian dari identitas budaya daerah.

Menutup pertemuan, Warsito menegaskan bahwa pengembangan Museum Etnografi Dayak dan penguatan perlindungan masyarakat adat merupakan langkah strategis untuk menjaga identitas budaya bangsa di tengah arus modernisasi dan pembangunan.

"Museum bukan sekadar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang edukasi, ruang dialog antargenerasi, dan sarana memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Pada saat yang sama, perlindungan masyarakat adat harus menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan," tegasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Kemenko PMK bersama Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pemajuan kebudayaan, perlindungan masyarakat adat, serta pengembangan ekosistem kebudayaan yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia, penguatan karakter, dan jati diri bangsa. (Tedy)

Share:

Read More

Pemerintah Pusat dan DPR RI Sepakati Pengelolaan ASN Harus Selaras dengan Kesiapan Fiskal Daerah

Suasana Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia, APKASI, dan APEKSI, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian pengelolaan Aparatur Sipil Ngara (ASN), keberlanjutan pelayanan publik, dan kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan ASN yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memperhatikan kapasitas fiskal daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai kebijakan manajemen ASN. Semoga ikhtiar kita bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Menteri Rini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia, APKASI, dan APEKSI, di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rini menguraikan sebagian besar ASN berada di pemerintah daerah. Implementasi kebijakan ASN tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala dan tantangan untuk memenuhi ketentuan tersebut, terutama di tengah kebutuhan menjaga kualitas pelayanan publik dan pengelolaan ASN di daerah. Pemerintah memandang bahwa pengelolaan ASN ke depan perlu dilakukan secara lebih terencana, berkelanjutan, dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Karena itu, Menteri Rini menuturkan pemerintah daerah perlu menindaklanjuti beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen ASN.

Pertama, memperkuat perencanaan kebutuhan ASN berbasis kebutuhan riil. “Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perencanaan kebutuhan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi, potensi daerah, dan prioritas nasional,” imbuh Rini.

Kedua, melakukan penataan (rightsizing) organisasi pemerintah daerah secara lebih tepat. Pemerintah Daerah agar melakukan penataan kelembagaan berbasis pada prinsip structure follows strategy.

Selanjutnya ketiga, memperkuat manajemen ASN berbasis kinerja. Pemerintah Daerah agar memperkuat Manajemen PNS dan PPPK berbasis merit dengan sistem evaluasi kinerja untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dan organisasi untuk mendukung optimalnya pencapaian layanan publik.

Keempat, Pemerintah Daerah diminta untuk memperkuat penerapan Manajemen Talenta ASN untuk memastikan ketepatan kompetensi dan jabatan dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi.

"Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi usulan solusi untuk memastikan pengelolaan ASN dan pelayanan publik tetap berjalan selaras dengan kemampuan fiskal daerah,” tutur Rini.

Senada dengan Menteri Rini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan untuk memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan keuangan daerah yang seimbang, belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen dari APBD yang ada. Tito memaparkan salah satu opsi yang bisa diterapkan pemerintah daerah pada postur belanja adalah dengan menghentikan rekrutmen pegawai baru, terutama tenaga honorer.

“Honorer sudah dimoratorium, jadi mohon betul untuk seluruh kepala daerah harus tegas tidak boleh ada tenaga honorer baru. Pada forum yang baik ini untuk rekan-rekan kepala daerah tolong jangan ada lagi penambahan honorer, karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menerangkan rapat yang mengundang kepala daerah di seluruh Indonesia ini digelar untuk menindaklajuti hasil koordinasi dan usulan solusi Menteri PANRB, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri mengenai relaksasi kebijakan maksimal 30% APBD untuk belanja pegawai.

“Acara hari ini untuk menyampaikan berita baik dari pemerintah terkait dengan relaksasi belanja pegawai. Termasuk bagaimana pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB terkait dengan ASN PPPK dan masih maraknya honorer yang ada di daerah, untuk kita bisa menyesuaikan proporsi APBD kita terutama di tahun 2027,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut Komisi Il DPR RI mendukung kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diatur melalui Undang-Undang APBN.

"Selanjutnya Komisi Il DPR RI meminta Kementerian PANRB mengkoordinasikan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karier kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN," ujar Rifqinizamy saat membacakan kesimpulan rapat. (Ros)

Share:

Read More

Temui Kepala Bappenas, Ahmad Luthfi Dorong Percepatan Infrastruktur Jalur Pantai Selatan dan Utara

Temui Kepala Bappenas, Ahmad Luthfi Dorong Percepatan Infrastruktur Jalur Pantai Selatan dan Utara. (Dok. Pemprov Jateng)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, di kantornya, Senin (8/6/2026).

Dalam pertemuan strategis tersebut, Luthfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di jalur pantai selatan (Pansela) dan pantai utara (Pantura).

Dia menegaskan, arahan dan sinergi dengan pemerintah pusat, sangat krusial bagi percepatan pembangunan di wilayahnya. Luthfi memfokuskan prioritas pembangunan pada pemerataan infrastruktur jalan serta sistem irigasi, mengingat posisi vital Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Selain itu, Luthfi juga menyampaikan usulan dukungan pusat, untuk mempercepat kemajuan infrastruktur penunjang ekonomi makro, seperti konektivitas jalan, optimalisasi pelabuhan, hingga pengembangan dry port di Jawa Tengah.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menilai, gagasan Ahmad Luthfi sangat sejalan dengan cita-cita Presiden, yakni membangun Indonesia dari desa.

“Dari penjelasan Gubernur, saya mendapat insight (wawasan) mendalam terkait Jawa Tengah. Saya semakin menyadari, bahwa pembangunan yang harus dilakukan bukan dari Jakarta, bukan dari Semarang, tapi di desa-desa kita, dari kawasan paling tertinggal. Ini arah dan cita-cita yang sama, bukan hanya dari Presiden, ternyata juga dari Gubernur Jawa Tengah,” ujar Rachmat.

Menurut dia, Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa. Meliputi potensi tenaga kerja dan sumber daya manusia, yang tumbuh dengan cepat.

“Pekerja atau karyawan dari Jawa Tengah itu punya keuletan yang luar biasa, daya tahan luar biasa. Petani kita juga jujur dan pekerja keras. Itu modal kita untuk maju,” ungkapnya. (Slamet)

Share:

Read More

Menteri Keuangan Purbaya Optimis Ekonomi 2027 Tumbuh hingga 6,5 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Optimis Ekonomi 2027 Tumbuh hingga 6,5 Persen. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (9/6), pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang optimis namun tetap terukur sebagai jembatan menuju target jangka panjang.

Momen ini menjadi catatan bersejarah dalam penyusunan anggaran keuangan negara, karena untuk pertama kalinya KEM PPKF disampaikan langsung oleh Presiden, sekaligus menjadi KEM PPKF pertama bagi Purbaya selaku Menteri Keuangan.

"KEM PPKF tahun 2027 ini merupakan KEM PPKF pertama dalam sejarah yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden," kata Purbaya dalam pidatonya di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Ia menambahkan, "Ini juga menjadi KEM PPKF pertama saya sebagai Menteri Keuangan."

Pemerintah mendesain kebijakan fiskal 2027 untuk memacu perputaran roda ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 dipatok pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Laju pertumbuhan ini diposisikan sebagai fondasi krusial menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan tercapai pada tahun 2029 mendatang.

Untuk menopang target tersebut, pemerintah mengumumkan sejumlah indikator asumsi makro fiskal tahun 2027. Inflasi akan dijaga ketat pada kisaran 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter di pusat hingga daerah. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di angka Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per USD. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan terkendali pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,3 persen. Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) ditetapkan pada rentang 70 dolar AS sampai dengan 95 dolar AS per barel untuk memitigasi risiko ketidakpastian global.

Postur makro fiskal 2027 sendiri dirancang dengan defisit anggaran sebesar 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini ditopang oleh target pendapatan negara sebesar 11,82 persen sampai dengan 12,40 persen PDB, dengan alokasi belanja negara pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Guna mendorong efek pengganda (multiplier effect) yang kuat bagi sektor riil, anggaran belanja pemerintah akan difokuskan untuk membiayai delapan kluster program prioritas nasional dan satu pendukung (enabler) yang terbagi ke dalam 60 program kerja. Delapan kluster tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Pemerintah memastikan bahwa program perlindungan sosial ke depan akan didorong agar lebih tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara bertahap akan dialihkan berbasis penerimaan manfaat langsung dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sebagai penutup, Menkeu menegaskan bahwa seluruh pandangan dan masukan dari delapan fraksi di DPR RI menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memastikan APBN 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan Perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya: KEM PPKF 2027 Fokus Dorong Pertumbuhan Tinggi dan Percepatan Kesejahteraan

Menkeu Purbaya: KEM PPKF 2027 Fokus Dorong Pertumbuhan Tinggi dan Percepatan Kesejahteraan. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah memastikan arah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju pertumbuhan 8 persen dalam jangka menengah. 

“Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan sektor keuangan berputar cepat dan sektor riil bergerak kuat sehingga mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan pada akhirnya kesejahteraan dapat dicapai lebih cepat,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terkait Penyampaian KEM PPKF 2027 dan Pembentukan Panja, Selasa (9/6).

Menkeu mengatakan KEM PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Presiden. Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus menjadi katalis yang mendorong peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, Danantara diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi. Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah juga akan melanjutkan langkah debottlenecking dan deregulasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga.

“Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen,” kata Menkeu.

Dalam mendukung agenda pembangunan, kebijakan fiskal 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Prioritas Nasional (PPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Selain itu, terdapat program pendukung yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

“Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Dalam rangka mendukung kinerja APBN, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal, optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan inovatif. Pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tax ratio berkisar 10,02 persen hingga 10,5 persen dari PDB. Sementara itu, belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain untuk kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen terhadap PDB

“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan sustainable, pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid, yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif, menjadi faktor pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu. (Dimas)

Share:

Read More

Menhaji Sambut Kedatangan Musrif Diny, Perkuat Sukses Spiritual Haji Berkelanjutan

Menhaji Sambut Kedatangan Musrif Diny, Perkuat Sukses Spiritual Haji Berkelanjutan. (Dok. Kemenhaji)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kedatangan tim Musrif Diny yang telah bertugas mendampingi pelaksanaan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M. Kehadiran para ulama, kiai, dan ahli fikih ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan sesuai tuntunan syariat sekaligus menjawab berbagai dinamika yang dihadapi jemaah di lapangan.

Menhaji mengatakan, Musrif Diny memiliki peran strategis dalam mengawal aspek spiritual penyelenggaraan haji. Mereka hadir untuk memberikan pendampingan, pembinaan, serta memastikan pelaksanaan ritual ibadah berjalan sesuai dengan ketentuan agama.

“Kami mengundang para kiai, ulama, dan ahli agama untuk bersama-sama memastikan seluruh proses dan ritual haji dilaksanakan sesuai tuntunan syariat. Kehadiran Musrif Diny menjadi bagian penting dalam memberikan pendampingan keagamaan kepada jemaah,” ujar Menhaji di Bandara Soeta pada Selasa (8/6).

Anggota Tim Musrif Diny Sektor 8 Makkah, KH Fathurrahman, menjelaskan bahwa sebanyak 30 anggota tim Musyrif Dini telah bertugas mendampingi pelaksanaan haji tahun ini. Menurutnya, peran Musrif Diny tidak hanya berfokus pada bimbingan manasik dan fikih ibadah, tetapi juga mendukung terwujudnya Tri Sukses Haji yang menjadi arah penyelenggaraan haji Indonesia.

“Fokus utama kami adalah mendukung sukses spiritual. Kami harus memastikan seluruh pelaksanaan ibadah berjalan sesuai tuntunan fikih Islam sekaligus menjembatani berbagai pandangan keagamaan yang berkembang di tengah jemaah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendekatan Manhaji At-Taisir atau fikih kemudahan menjadi sangat relevan dalam mendampingi jemaah, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Pendekatan ini memungkinkan jemaah menjalankan ibadah secara sah, aman, nyaman, dan tidak mengalami kesulitan yang berlebihan.

Selain mendukung sukses spiritual, Musrif Diny juga telah berkontribusi dalam penguatan ekosistem ekonomi haji serta pembangunan peradaban melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kebermanfaatan yang lahir dari penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, anggota Musrif Diny Daker Makkah, Abdulloh Kafabihi menegaskan bahwa Baitullah merupakan simbol persatuan umat Islam dunia. Karena itu, kehadiran Musrif Diny diharapkan dapat memperkuat pesan-pesan kedamaian, persaudaraan, dan moderasi dalam kehidupan beragama.

“Baitullah adalah tempat yang aman dan penuh keberkahan. Islam mengajarkan persatuan, kedamaian, dan kasih sayang. Nilai-nilai inilah yang harus terus dibawa dan disebarluaskan oleh para jemaah setelah kembali dari Tanah Suci,” ujarnya.

Tim Musrif Diny bersama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji san Umrah tengah menyiapkan panduan haji mabrur sebagai bekal bagi jemaah setelah kembali ke Tanah Air. Menurutnya, keberhasilan haji tidak berhenti saat jemaah meninggalkan Tanah Suci, tetapi harus tercermin dalam perubahan perilaku, penguatan nilai ibadah, dan kontribusi sosial yang dirasakan masyarakat setelah kepulangan jemaah. (Siti)

Share:

Read More

Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB

Plh Walkot Harris Bobihoe Bahas Solusi Persampahan Dan Tindak Tegas Oknum SPMB. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Plh Wali Kota Abdul Harris Bobihoe pimpin apel pagi seluruh aparatur. Apel pagi juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antar lembaga dan penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan.

Membuka amanat apel pagi hari ini, Plh Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe sampaikan upaya pemerintah daerah menangani persoalan persampahan dengan inovasi pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan. Pihaknya meminta dukungan penuh dari seluruh pihak serta masyarakat untuk keberhasilan program lingkungan.

Selain itu, Ia juga menginstruksikan kepada dinas terkait melakukan kolaborasi, bersinergi dan bergerak cepat dalam mewujudkan tersedianya lahan dengan tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam amanatnya ia mengatakan dalam momentum kelulusan siswa dan kenaikan kelas, pihak sekolah diminta agar tidak membebani orangtua siswa dalam pelaksanaan kelulusan.

“Perpisahan sekolah dilaksanakan sederhana, tetapi tidak mengurangi maknanya. Cukup disekolah masing-masing dan tidak boleh ada penahanan ijazah oleh pihak sekolah,” tegas Plh Wali Kota Abdul Harris Bobihoe

Dan diakhir amanatnya Ia tak lupa menyampaiakan, pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah akan menindak tegas dan tidak mentolelir segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum. (Bambang)

Share:

Read More

Asops Pangkoarmada I Pimpin Upacara Bulan Profesi Satuan Jajaran Koarmada I

Asops Pangkoarmada I Pimpin Upacara Bulan Profesi Satuan Jajaran Koarmada I. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Asisten Operasi Panglima Koarmada I (Asops Pangkoarmada I) Kolonel Laut (P) Andike Sry Mutia, S.Sos., M.Han., memimpin Upacara Bulan Profesi yang dilaksanakan di Kolam Renang Tirto Sagoro-02, Komplek Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta secara vicon pada Senin (8/6/2026).

Kegiatan ini diikuti prajurit dari satuan jajaran Koarmada I sebagai bagian dari upaya pembinaan profesionalisme dan peningkatan kemampuan personel dalam mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Laut.

Dalam amanatnya, Asops Pangkoarmada I menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme prajurit sesuai bidang tugas masing-masing. Menurutnya, penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis yang terus diperbarui menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, sekaligus mendukung kesiapan unsur-unsur Koarmada I dalam melaksanakan operasi di laut.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan renang militer yang diikuti prajurit dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor), Satuan Kapal Amfibi (Satfib), Satuan Kapal Bantu (Satban), Satuan Kapal Cepat (Satkat) dan Satuan Kapal Ranjau (Satran) Koarmada I. Latihan tersebut dipandu oleh prajurit Satua Koppeba Koarmada I guna meningkatkan kemampuan fisik, ketahanan, serta keterampilan dasar militer di lingkungan perairan.

Selain latihan fisik, Bulan Profesi juga diisi dengan pelajaran kelas yang diselenggarakan di satuan Satkor, Satfib, dan Satban. Materi yang diberikan meliputi pengenalan instrumen dasar Pusat Informasi Tempur (PIT) beserta prosedur pengoperasiannya, pengenalan Anti Surface Warfare (ASuW), serta pengetahuan dasar Planned Maintenance System (PMS) dan tata cara penggunaan Sistem Perawatan Terencana (SPT). Pembelajaran tersebut bertujuan memperkuat pemahaman teknis prajurit terhadap sistem dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas.

Melalui rangkaian kegiatan Bulan Profesi ini, Koarmada I terus berkomitmen membangun sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi berbagai dinamika tugas operasi. Pembinaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan individu maupun satuan sehingga kesiapan tempur dan operasional TNI Angkatan Laut senantiasa terjaga secara optimal. (Deni)

Share:

Read More

Manfaat dan Harapan Masyarakat Papua melalui Pelayanan TNI

Manfaat dan Harapan Masyarakat Papua melalui Pelayanan TNI. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Sebagai bentuk komitmen membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, personel TNI dari Satgas Yonif 743/PSY menggelar kegiatan Free Medical Care di Kampung Yalinggua, Distrik Muara, Kab. Puncak Jaya, Papua, Selasa (09/06/2026).

‎‎Kegiatan ini menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pemberian obat-obatan, serta edukasi mengenai pola hidup sehat. Pelayanan tersebut menjadi salah satu upaya nyata untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

‎‎Danpos Kulirik, Sertu Imanuel Jangku, menjelaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian bersama dan berharap dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.‎‎

Gembala Kampung Yalinggua, Yulianus Enumbi, mengapresiasi atas kepedulian yang diberikan oleh TNI. ‎Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh.‎‎ (Fajar)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri Pastikan Permudah Pengurusan Dokumen Korban Kebakaran Kemayoran

Kakorlantas Polri Pastikan Permudah Pengurusan Dokumen Korban Kebakaran Kemayoran. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. memastikan masyarakat yang terdampak kebakaran di Kemayoran akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi yang hilang atau rusak akibat musibah tersebut.

Hal itu disampaikan Kakorlantas Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat meninjau kegiatan bakti sosial yang digelar Polri bagi para korban kebakaran.

Menurutnya, selain menyalurkan bantuan sosial, Polri juga menyerap berbagai aspirasi dan keluhan warga, terutama terkait dokumen-dokumen penting yang turut hangus dalam kebakaran, guna membantu proses penanganan dan pemulihannya.

“Tentunya di samping hari ini kita melakukan bakti sosial, kami juga mendengar keluhan daripada teman-teman, warga yang terdampak, ada penyampaian dari warga (korban kebakaran Kemayoran tentang pelayanan administrasi),” ujar Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat berbincang dengan warga yang juga korban kebakaran Kemayoran Gempol, di RW 04, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat, Polri kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho telah menyiapkan posko pelayanan khusus yang akan membantu masyarakat dalam mengurus kembali berbagai dokumen administrasi yang terdampak kebakaran.

“Sudah ada poskonya, semoga nanti bisa kami bantu dengan secepatnya untuk dilakukan pelayanan dengan baik. Baik itu nanti surat-surat SIM, STNK, BPKB, termasuk juga surat-surat lainnya. Sudah ada posko yang dibuat, nanti akan kita tinjau juga,” tambah Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Proses pengurusan dokumen akan dipermudah, termasuk dalam hal persyaratan administrasi, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setelah kehilangan dokumen akibat kebakaran.

“Kami sudah diskusi, jadi pelayanan tentang surat-surat yang terbakar, nanti akan kami permudah. Syaratnya juga nanti akan kami permudah, sehingga posko itu nanti tentunya sudah mengidentifikasi,” jelasnya.

Menurutnya, setiap warga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tergantung jenis dokumen yang hilang. Karena itu, petugas di posko akan melakukan pendataan dan identifikasi untuk mempercepat proses pelayanan.

“Tentunya beda-beda ya, ada yang kebakaran SIM-nya, mungkin STNK-nya, nanti akan diidentifikasi dan langsung nanti dikoordinasikan dengan pihak Polda. Saya minta untuk Pak Kapolda, Pak Dirlantas, termasuk juga Polres agar segera membantu kegiatan ini,” tegas Irjen Pol. Agus Suryonugroho. (Junaedi)

Share:

Read More

Polri Perkuat Rekrutmen Penyandang Disabilitas, Siapkan Perluasan Ruang Jabatan Secara Bertahap

Polri Perkuat Rekrutmen Penyandang Disabilitas, Siapkan Perluasan Ruang Jabatan Secara Bertahap. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan institusi yang semakin inklusif melalui penguatan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Forum Diskusi Publik tentang Rekrutmen Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Polri yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

Brigjen Pol. Erthel Stephan selaku Karodalpers SSDM Polri menjelaskan bahwa Polri telah melakukan berbagai penyesuaian sejak dimulainya kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas pada tahun 2016, mulai dari aspek regulasi hingga penyesuaian kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut.

“Sejak tahun 2016 hingga saat ini banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk aturan hukum dan penyesuaian antara ruang jabatan dengan kompetensi dari rekrutan kelompok disabilitas untuk bisa menjadi bagian dari anggota Polri,” ujar Brigjen Pol. Erthel.

Menurutnya, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Polri, tetapi juga kesiapan seluruh personel Polri untuk bekerja bersama rekan-rekan penyandang disabilitas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk terus memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak.

“Untuk membuka ruang jabatan yang lebih besar ke depan, Polri mantap dan insyaallah akan bertahap memenuhi hal tersebut. Namun, ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar potensi teman-teman disabilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam organisasi Polri,” katanya.

Saat ini, Polri masih memfokuskan rekrutmen pada kelompok disabilitas fisik dan pancaindra, yakni motorik dan sensorik. Sementara untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual, Polri akan melakukan kajian serta klasifikasi lebih lanjut guna menentukan pola rekrutmen dan penempatan yang tepat.

“Untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual akan dilakukan secara bertahap. Kami akan melakukan kualifikasi terlebih dahulu terhadap kategori yang ada, termasuk dalam penempatannya. Saat ini mereka lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional, namun ke depan terbuka peluang untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas manajerial yang dimiliki,” jelasnya.

Komisioner Komnas Disabilitas Eka Prastama Widiyanta memberikan apresiasi atas langkah Polri dalam membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong peningkatan akses terhadap pekerjaan.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Polri ini. Sebagai institusi besar yang hadir hingga ke daerah, Polri memiliki peran strategis dalam memberikan ruang partisipasi bagi tenaga disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi,” ujarnya.

Eka berharap kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas di lingkungan Polri dapat menjadi model bagi berbagai institusi pemerintah maupun daerah dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas.

“Rekrutmen ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah institusi membangun sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas sekaligus membantu memperluas akses pekerjaan bagi mereka,” tambahnya.

Apresiasi serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Dwi Ayu Kartika Sari. Menurutnya, langkah Polri merupakan bagian penting dari upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam reformasi sektor keamanan serta mewujudkan organisasi yang lebih inklusif.

“Kesadaran untuk memastikan teman-teman penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan, termasuk di kepolisian, merupakan langkah yang sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya,” kata Dwi Ayu.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek interseksionalitas antara perempuan dan penyandang disabilitas, khususnya dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Interseksionalitas antara disabilitas dan perempuan perlu menjadi perhatian karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan membutuhkan perspektif yang sensitif terhadap aspek disabilitas,” ujarnya.

Melalui forum diskusi ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan rekrutmen yang inklusif, membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, serta membangun organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman kompetensi. (Junaedi)

Share:

Read More

Gandeng Kemitraan Global, Skema Baru Pendanaan Taman Nasional Prioritaskan Ekologi

Gandeng Kemitraan Global, Skema Baru Pendanaan Taman Nasional Prioritaskan Ekologi. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah memastikan bahwa skema pembiayaan inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menempatkan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai prioritas tertinggi. Langkah ini diambil melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Donors and Investors Consultation Meeting on Innovative Financing for National Park Management and Iconic Species Conservation di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan agenda strategis ini digulirkan sebagai bentuk komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif, dan produktif, terutama untuk menjaga taman nasional dan spesies ikonik Indonesia.

"Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional," ungkapnya.

Dalam mengeksekusi misi besar ini, Satgas menerapkan Strategi Dua Jalur yang saling berkesinambungan. Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan penyusunan kebijakan. Di jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrumen keuangan bersama para mitra global. Kedua jalur ini saling memperkuat dan dijalankan secara bertahap, di mana keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi yang lebih menyeluruh.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas Bidang Reformasi Regulasi, yang pada pertemuan tersebut diwakili oleh Wamenhut Rohmat Marzuki yang juga merupakan anggota Satgas, menegaskan bahwa skema pembiayaan inovatif untuk konservasi ini bukan lagi sekadar retorika di atas kertas, melainkan langkah nyata yang sasaran dan lini masanya sudah terpetakan dengan jelas. Lewat pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), realisasi target jangka pendek (quick wins), dan komitmen kerja Satgas yang konsisten, Indonesia bersiap membawa pengelolaan taman nasional serta penyelamatan spesies langka melangkah jauh melampaui ketergantungan anggaran negara, menuju kemandirian finansial berbasis instrumen ekonomi hijau yang modern.

Sebagai langkah konkret jangka pendek (Quick Wins), Kemenhut mempercepat transformasi empat taman nasional pilot (TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Mendukung pernyataan tersebut, Wakil Ketua Satgas Bidang Investasi Konservasi, Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa mekanisme BLU menjadi garansi agar manfaat ekonomi dari alam kembali sepenuhnya untuk alam dan warga setempat. Melalui BLU, pendapatan yang dihasilkan taman nasional akan dikelola untuk membiayai operasional konservasi mandiri dan pemberdayaan komunitas lokal.

"Prinsip utama yang melandasi ekosistem pendanaan ini adalah partisipasi, akses yang adil, serta pembagian manfaat bagi masyarakat (community benefit sharing). Instrumen hijau yang disiapkan wajib memenuhi standar monitoring, evaluasi, dan tata kelola (governance) yang sangat ketat," terang Mari Elka.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan platform ini membutuhkan kolaborasi lintas keahlian dari berbagai lembaga internasional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kemitraan yang dibangun tidak semata-mata bertujuan memobilisasi modal, melainkan juga untuk menyerap rekam jejak, pengetahuan, dan keahlian global.

"Masukan dari Bapak/Ibu mitra pembangunan sangat diperlukan untuk menyusun instrumen regulasi, penguatan kapasitas institusi, tata kelola yang akuntabel, hingga standar pemantauan yang ketat," ujarnya.

Pendekatan Pemerintah Indonesia yang mengutamakan transparansi dan integritas lingkungan ini mendapat dukungan penuh dari komunitas internasional. Para Duta Besar negara sahabat bersama lembaga/organisasi dunia menyatakan kesiapan mereka untuk bermitra dan memberikan dukungan demi menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. (Isna)

Share:

Read More

Perkuat Konsumsi Domestik, Pemerintah Dukung Program BINA Holiday & Back to School 2026

Perkuat Konsumsi Domestik, Pemerintah Dukung Program BINA Holiday & Back to School 2026. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung peningkatan aktivitas belanja masyarakat pada periode libur sekolah, Pemerintah mendukung penyelenggaraan Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Holiday & Back to School 2026 yang akan berlangsung pada 8 Juni hingga 12 Juli 2026. Program tersebut diluncurkan dalam rangkaian peringatan HIPPINDO 10th Anniversary di Jakarta, Senin (8/06).

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi domestik. Kolaborasi antara Pemerintah dan pelaku usaha menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan berbagai program yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor perdagangan nasional.

Dalam konteks tersebut, Program BINA Holiday & Back to School 2026 dihadirkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan momentum libur sekolah melalui berbagai program promosi belanja dan penawaran wisata domestik yang dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat serta perputaran ekonomi di berbagai daerah. Program yang berlangsung selama lebih dari satu bulan tersebut menghadirkan beragam promo belanja, diskon kebutuhan sekolah, serta berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha ritel di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan upaya memperkuat sektor perdagangan nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara virtual dalam ucapan selamat peringatan 10 tahun HIPPINDO menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ritel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, pengelola pusat perbelanjaan, pemasok, dan tenaga kerja menjadi modal penting untuk memperkuat daya tahan sektor ritel sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa juga menyampaikan bahwa periode libur sekolah merupakan momentum strategis untuk mendorong peningkatan belanja masyarakat dan pergerakan wisata nusantara. Menurutnya, sinergi antara program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dan BINA Holiday & Back to School 2026 diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi di berbagai daerah sekaligus meningkatkan pengeluaran wisatawan domestik. Pemerintah juga terus mendorong berbagai program stimulus untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan, termasuk melalui pemberian insentif pada sektor transportasi.

Selain peluncuran Program BINA Holiday & Back to School 2026, rangkaian peringatan satu dekade HIPPINDO juga diisi dengan berbagai agenda strategis, antara lain penandatanganan komitmen HIPPINDO Retail Academy (HIRA) serta HIPPINDO Decade Awards 2016-2026.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menerima penghargaan Grand Award for National Consumer Movement Leadership yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso secara langsung.

“Semoga HIPPINDO terus menjadi mitra strategis Pemerintah yang memperkuat kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri ritel Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. (Zikry)

Share:

Read More

BI-Rate Naik 25 bps menjadi 5,50%: Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

BI-Rate Naik 25 bps menjadi 5,50%: Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan Bank Indonesia pada hari ini, tanggal 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia.

Sesuai Undang-undang dan praktik yang berjalan selama ini, Bank Indonesia setiap hari Selasa mengadakan RDG Mingguan untuk evaluasi pelaksanaan bauran kebijakan yang ditetapkan dalam RDG Bulanan. Dalam evaluasi sejak RDG Bulanan tanggal 19-20 Mei 2026, nilai tukar Rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan. Di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing. Stabilisasi nilai tukar Rupiah dimaksud juga ditempuh agar ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga dan sasaran inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap tercapai.

Di samping kenaikan BI-Rate menjadi 5,50%, Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing sebagai berikut:

1. Kenaikan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk semakin meningkatkan imbal hasil bagi masuknya investasi portofolio asing. Kenaikan struktur suku bunga SRBI dimaksud dilakukan sesuai mekanisme pasar dan untuk menjadikan investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif dengan negara lain.
2. Pemberian insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10% (sepuluh persen) untuk semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Sebagaimana diketahui, selama ini Bank Indonesia memberikan fasilitas swap lindung nilai bagi masuknya investasi asing melalui bank-bank di Indonesia yang kemudian meneruskan kepada Bank Indonesia. Sementara itu, penentuan tingkat swap yang reguler (reguler swap) tetap terus diberikan Bank Indonesia sesuai mekanisme pasar yang berlaku.
3. Pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan sasaran agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap double digit (di atas 10%). Perluasan fasilitas repo ini akan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter dibandingkan dengan mekanisme lain, termasuk melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang selama ini ditempuh Bank Indonesia.
4. Peningkatan intensitas operasi moneter baik Rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Penguatan operasi moneter Rupiah ditempuh dengan pembukaan lelang SRBI dua kali seminggu. Sementara itu, penguatan operasi moneter valuta asing terus dilakukan dengan meningkatkan intensitas intervensi baik melalui transaksi spot dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Sebagaimana telah disampaikan dalam penjelasan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2026 yang lalu, koordinasi fiskal dan moneter dimaksudkan agar seirama saling mendukung dan saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing sebagai langkah bersama dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah. 

Pertama, meningkatkan daya tarik atau imbal hasil bagi masuknya aliran investasi portofolio asing khususnya pada SRBI dan SBN sesuai mekanisme pasar.

Kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas Pemerintah tetap berada di Bank Indonesia sehingga operasi moneter dan fiskal saling mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Koordinasi fiskal-moneter yang sudah kuat selama ini terus akan diperkuat dari waktu ke waktu dan dilakukan secara berkesinambungan untuk saling mendukung dan seirama dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat dan berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global. (Budi)

Share:

Read More

Menteri Jumhur Ajak Kampus dan NGO Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Lingkungan

Menteri Jumhur Ajak Kampus dan NGO Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Lingkungan. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks serta memastikan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat memberi arahan acara Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim di Kantor KLH/BPLH, Jakarta.

Menurut Menteri Jumhur, persoalan lingkungan yang dihadapi KLH/BPLH saat ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan masa lalu karena terhubung dengan berbagai isu di tingkat internasional, regional, nasional, hingga lokal.

"KLH terkoneksi dengan internasional, regional, nasional hingga lokal dan tantangannya begitu banyak. Pasti KLH keteteran. Untuk itu KLH selalu berhubungan baik dengan kalangan universitas, dengan non government organization (NGO). KLH terus melakukan pertemuan sehingga bisa mendapatkan insight-insight yang bagus tentang lingkungan hidup," kata Menteri Jumhur.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa peran KLH/BPLH sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha, mulai dari sektor ekstraktif, perkebunan, industri, hingga pembangunan gedung bertingkat, memiliki keterkaitan dengan persetujuan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari tugas KLH/BPLH.

Oleh karena itu, menurut Menteri Jumhur, lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. KLH/BPLH berperan memastikan pembangunan dapat terus berlangsung tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Menteri Jumhur menjelaskan bahwa selama berkiprah di dunia civil society, dirinya melihat terdapat dua pendekatan dalam pembangunan. Pertama adalah positive way development atau pembangunan yang menghasilkan karya dan infrastruktur yang terlihat secara langsung. Kedua adalah negative way development, yakni pendekatan yang berfungsi mengoreksi agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

"Saya jujur saja ya, saya seumur-umur kerja di civil society juga. Ada dua pendekatan dalam pembangunan, yakni positive way development atau pembangunan yang positif dan negative way development atau pembangunan yang negatif," ungkap Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mencontohkan kementerian yang membangun jalan, pelabuhan, maupun sarana transportasi sebagai bagian dari positive way development. Sementara itu, peran KLH/BPLH sering kali hadir untuk memastikan pembangunan dilakukan dengan cara yang tepat dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

"Tapi kalau jadi Menteri Lingkungan Hidup, saya sebut sebagai negatif way development. Eh nanti dulu, jangan dibangun kayak begitu, Anda keliru itu, seharusnya begini. Itu negative way. Tapi secara keseluruhan hasil yang akan dicapai adalah lebih baik untuk masa depan, be better for the future. Itu kira-kira yang ada di saya," sebut Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengakui bahwa pengalaman memimpin KLH/BPLH memberinya perspektif baru mengenai pentingnya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan upaya menjaga lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan aturan. Menurutnya, pemerintah juga perlu menghadirkan solusi yang memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan sambil mendorong perbaikan lingkungan.

Menurut Menteri Jumhur, kompromi yang masih dapat diterima adalah kompromi yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam konteks tersebut, perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan lingkungannya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi yang tepat.

"Kemudian ada masalah dengan lingkungan maka saya akan bilang perusahaan itu harus dibantu, orang itu dibantu untuk dicarikan teknologi untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu, jangan main tutup-tutup atau segel saja usahanya itu. Sebab di sana ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari situ," pungkas Menteri Jumhur.

Melalui penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, NGO, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, KLH/BPLH terus mendorong lahirnya kebijakan dan solusi lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan. (Subhan)

Share:

Read More

Menteri Bahlil: Skema Gross Split Khusus untuk Sektor Migas

Menteri Bahlil: Skema Gross Split Khusus untuk Sektor Migas. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema gross split hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas bumi (migas), serta tidak akan diberlakukan pada sektor mineral dan batubara (minerba). Menurutnya, seluruh regulasi yang saat ini berlaku di sektor minerba tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada dan tidak mengalami perubahan.

"Sistem di ESDM yang menganut mazahb gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali," kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6).

Penegasan tersebut disampaikan Menteri ESDM usai rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Pimpinan DPR RI yang juga dihadiri antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria.

Bahlil mengatakan klarifikasi tersebut perlu disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha menyusul munculnya berbagai informasi terkait penerapan skema gross split di sektor ESDM. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku pada sektor hulu migas sesuai regulasi yang berlaku dan arahan Presiden.

Menurut Bahlil, kepastian regulasi menjadi hal penting untuk menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha pertambangan yang saat ini telah berjalan. Karena itu, pemerintah memastikan tidak ada perubahan kebijakan yang dapat mengganggu kepastian usaha di sektor minerba.

"Teman-teman pelaku usaha tambang yang existing sekarang tidak ada perubahan aturan apa-apa. Tidak akan ada perubahan aturan yang sudah ada. Kebijakan apapun tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu," lanjut Bahlil.

Selain membahas kepastian regulasi sektor minerba, rapat tersebut juga membahas langkah pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang telah beroperasi maupun yang sedang dikembangkan.

Menurut Bahlil, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan antara kapasitas produksi komoditas tambang dengan kebutuhan industri dalam negeri. Karena itu, penyusunan dan pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku agar investasi hilirisasi yang telah ditanamkan. (Dinda)

Share:

Read More

Peringati WOD & Coral Triangle Day 2026, KKP Perkuat Aksi Kolaborasi Lindungi Laut

Peringati WOD & Coral Triangle Day 2026, KKP Perkuat Aksi Kolaborasi Lindungi Laut. (Dok. KKP)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan moment peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day) dan Hari Terumbu Karang Sedunia (Coral Triangle Day) pada 7 - 8 Juni, untuk memperkuat aksi kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 berlangsung di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Bali digelar bersama WWF-Indonesia, CTI-CFF, Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia dan berbagai mitra strategis lainnya. Berbagai aksi nyata bersama yang diperkuat diantaranya pengurangan sampah plastik dari sumbernya, pemulihan habitat penting, hingga pengembangan program-program ekonomi biru.

“Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga keberlanjutan laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, mitra, akademisi, hingga masyarakat khususnya generasi muda, untuk bersama-sama mewujudkan masa depan laut Indonesia yang lebih produktif dan lestari,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di Bali, Minggu (7/6).

Koswara menjelaskan, laut Indonesia memiliki peran strategis sebagai sumber pangan, penggerak ekonomi, sekaligus penyangga keseimbangan lingkungan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

KKP, sambungnya, juga terus memperkuat implementasi kebijakan ekonomi biru melalui berbagai program prioritas, antara lain perluasan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengembangan karbon biru, serta pengendalian sampah laut melalui Program Laut Sehat Bebas Sampah. Langkah itu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat memahami keterkaitan antara kondisi ekosistem laut dengan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dan memperkuat gerakan bersama dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menegaskan bahwa kesehatan ekosistem laut merupakan fondasi bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan iklim Indonesia, khususnya di kawasan Segitiga Terumbu Karang yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

“Menjaga laut berarti menjaga masa depan bangsa Indonesia. Di jantung Segitiga Terumbu Karang, ekosistem pesisir dan laut menopang ketahanan pangan, mata pencaharian, serta ketahanan iklim bagi jutaan masyarakat,” terangnya.

Melalui ragam kegiatan bertemakan ‘Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu’, pihaknya turut mengajak generasi muda untuk tidak hanya belajar tentang laut, tetapi terlibat langsung dalam upaya menjaganya.

Berbagai kegiatan edukatif dan interaktif yang diselenggarakan dalam peringatan ini antara lain workshop, talkshow, pameran, kampanye pengurangan sampah laut, serta Festival Layang-Layang Spesies Laut 3D. Kegiatan itu sekaligus untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ekosistem laut bagi kehidupan, serta memperkuat dukungan terhadap upaya konservasi dan pembangunan ekonomi biru. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan learning by fun agar masyarakat dapat memahami isu-isu kelautan melalui pengalaman yang menarik, partisipatif, dan mudah dipahami.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat terkait dengan kesehatan lautnya. Karena itu, melalui kebijakan ekonomi biru, pemerintah mendorong pengelolaan laut yang produktif sekaligus lestari, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dari generasi ke generasi. (Deni)

Share:

Read More

Lantik 10 PNS, Kakanwil Ditjenpas Jateng Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Lantik 10 PNS, Kakanwil Ditjenpas Jateng Tekankan Integritas dan Profesionalisme. (Dok. Ditjenpas)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Mardi Santoso, tekankan pentingnya integritas dan profesionalisme saat pimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Senin (8/6).

PNS yang dilantik merupakan Golongan III yang terdiri atas lima dokter dan lima pejabat fungsional tertentu yang menjalankan tugas di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Mardi Santoso menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah bukan sekadar seremoni administratif, melainkan momentum penting yang menandai komitmen pegawai sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral, profesional, dan spiritual dalam menjalankan tugas. Jadilah ASN yang berintegritas, disiplin, loyal terhadap organisasi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Pemasyarakatan,” tegas Mardi Santoso.

Mardi Santoso menambahkan bahwa status sebagai PNS harus dibarengi dengan peningkatan kualitas diri dan kesadaran akan amanah yang diemban sebagai pelayan publik.

“Setelah resmi menjadi PNS, saudara memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tunjukkan dedikasi, terus belajar, jangan cepat berpuas diri, dan jadilah teladan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan yang diberikan negara harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan penuh integritas,” ujarnya.

Mardi Santoso juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik institusi di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

“Setiap tindakan dan perilaku saudara akan mencerminkan wajah organisasi. Karena itu, jagalah etika, kedisiplinan, dan profesionalisme, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. ASN Pemasyarakatan harus mampu menjadi pribadi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan,” pesannya.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung khidmat. Bertindak sebagai saksi dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ina Purnaningati Saputro, serta Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Muhamad Susanni.

Usai prosesi pelantikan, salah satu pegawai yang dilantik, Brylian Fandhi, mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan. Menurutnya, status sebagai PNS merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Saya merasa bersyukur dan bangga dapat resmi menjadi PNS. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Saya siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Pemasyarakatan,” ungkap Brylian Fandhi.

Dengan pelantikan ini, diharapkan para pegawai yang telah resmi menyandang status sebagai PNS dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan di Jawa Tengah, serta memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat. (Alif)

Share:

Read More

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

"Kami meminta Menteri HAM fokus pada penanganan berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya," kata Mafirion melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Politisi Fraksi PKB itu, usulan mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan membutuhkan pembahasan mendalam. Oleh karena itu, usulan tersebut harus dikaji secara matang dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengaturan kelembagaan Polri.

"Sebagai Menteri HAM, tentu ada banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum tuntas, perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM, hingga penguatan pendidikan HAM di tengah masyarakat. Itu yang seharusnya menjadi prioritas," ujarnya.

Mafirion menilai masih adanya kasus intimidasi, kekerasan, maupun serangan terhadap aktivis dan pembela HAM menunjukkan bahwa ruang berekspresi dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi masih perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah. Sebab itu, ia mendorong Kementerian HAM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan penegakan HAM berjalan lebih efektif.

Selain itu, pendidikan dan literasi HAM perlu diperluas hingga ke tingkat sekolah, kampus, dan masyarakat agar kesadaran terhadap hak-hak warga negara semakin kuat.

"Kita ingin Kementerian HAM hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan sistem penegakan HAM, penyelesaian berbagai kasus yang masih tertunda, serta peningkatan kesadaran HAM di masyarakat jauh lebih mendesak untuk dilakukan," tegasnya.

Terakhir, Mafirion juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan dan usulan yang disampaikan oleh seorang menteri harus dipertimbangkan secara matang karena mencerminkan sikap dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan.

"Seorang menteri adalah pejabat negara yang membawa nama baik kabinet dan Presiden. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar yang kuat, relevan dengan tugas dan fungsinya, serta memberikan nilai tambah bagi penyelesaian persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai publik melihat ada menteri yang justru lebih sibuk mengurusi hal di luar tupoksinya dibanding menuntaskan pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya," pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More