Pangkoarmada RI Hadiri Pembukaan DSA dan Natsec Asia 2026

Pangkoarmada RI Hadiri Pembukaan DSA dan Natsec Asia 2026. (Dok. Puspen TNI)

Malaysia, WaraWiri.net - Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI), Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, menghadiri pembukaan Defence Services Asia (DSA) dan National Security (Natsec) Asia 2026, di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur, Malaysia. Kegiatan yang mengusung tema "Enhancing Capabilities and Resilience through Technology" ini diikuti 1.456 perusahaan dari 63 negara dan dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Partisipasi dalam forum strategis ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan investor dan pimpinan industri pertahanan global, sekaligus mendorong perbaikan birokrasi serta penegakan hukum di sektor keamanan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pangkoarmada RI yang didampingi Asisten Operasi, Laksamana Pertama TNI Mohammad Taufik, dan Waasrena, Kolonel Laut (P) Sirilus Arif Susbintoro, melaksanakan courtesy call dengan Chief of Navy Malaysia, Laksamana Tan Sri Dato Zulhelmy Ithnain.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan penegakan aturan bersama guna mencegah ancaman dari pihak luar, termasuk kapal asing yang berpotensi mengganggu navigasi dan stabilitas kawasan. Selain itu, ditekankan pula perlunya sosialisasi serta komunikasi efektif antarnegara, dalam pengelolaan Selat Malaka untuk menghindari kesalahpahaman dan ketegangan.

Kedua pihak sepakat akan melanjutkan diskusi antarnegara, guna memperkuat koordinasi keamanan kawasan serta membahas isu strategis, termasuk keamanan dan suplai energi regional.

Pangkoarmada RI menegaskan, "Koarmada RI berkomitmen memperkuat kerja sama regional yang tegas, terukur dan berkelanjutan, demi menjamin keamanan laut serta menjaga stabilitas kawasan, dari segala bentuk ancaman". (Ilham)
Share:

Kepala BGN Sampaikan Paparan pada Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang

Kepala BGN Sampaikan Paparan pada Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang. (Dok. BGN)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan paparan mengenai perkembangan dan dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Sabtu (18/4).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN menjelaskan bahwa latar belakang program ini berangkat dari perhatian Presiden terhadap pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

“Program ini sebetulnya berawal dari kegelisahan Presiden, karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, tiga juta per tahun dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta tahun 2045, dan sekarang permasalahannya bukan pertumbuhannya tapi berasal dari mana pertumbuhan itu,” ujar Dadan.

Ia menyoroti masih rendahnya rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yakni hanya sembilan tahun. Hal ini menyebabkan banyak anak yang tidak bisa mengakses makan bergizi seimbang.

“Jadi anak-anak Indonesia itu, dewasa ini banyak lahir dari orang tua yang pendidikannya hanya lulusan SD. Sehingga tidak heran kalau 60% anak tidak punya akses terhadap makan bergizi seimbang, 60% anak itu jarang minum susu bahkan tidak mampu minum susu,” ungkap Dadan.

Melalui Program MBG, pemerintah melakukan intervensi menyeluruh dengan difokuskan pada dua fase penting, yakni 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan perkembangan kecerdasan, serta fase usia sekolah yang berperan dalam pertumbuhan fisik yang optimal.

Dadan juga menekankan bahwa keberhasilan program ini diharapkan mampu menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kecerdasan generasi mendatang.

“Kita harapkan dengan program ini stuntingnya bisa dicegah, karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78 kita dengan harapan dengan hadirnya program ini nanti 10 tahun 15 tahun ke depan yang lahir hari ini, 20 tahun kemudian akan jadi tenaga kerja produktif itu sudah tidak stunting, dan tinggi badannya naik karena kita intervensi dari sekarang,” ungkap Dadan.

Selain dampak pada kesehatan dan pendidikan, Dadan juga menyampaikan dampak yang lebih luas dari program MBG salah satunya dampak terhadap ekonomi lokal.

Hingga saat ini, Program MBG telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia melalui 27 ribu SPPG dengan total penyerapan anggaran mencapai Rp60 triliun. Anggaran tersebut telah tersebar dari Sabang hingga Merauke dan berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah, termasuk di tingkat desa.

“Alhamdulillah sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan hari ini sudah menyerap anggaran Rp60 triliun dimana anggaran itu seluruhnya sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dadan. (Junaedi)
Share:

Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia

Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Imigrasi memproses hukum tiga pria warga negara Pakistan berinisial SA, MS, dan MWK atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Ketiganya diduga mengorganisasi pemberangkatan sejumlah warga negara asing (WNA) ke Australia secara ilegal melalui jalur laut di wilayah timur Indonesia.

Kasus bermula saat Kepolisian Resor Aru menangkap empat orang pria WN Pakistan berinisial SK, AS, MS, dan SUR di sebuah penginapan di wilayah Dobo, Maluku pada September 2025. Mereka mengaku masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan karena tertarik dengan tawaran SA melalui media sosial yang menjanjikan prosedur legal untuk mencapai Australia.

"Pada periode Juni hingga Agustus 2025, terdapat empat warga negara Pakistan yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Mereka dijanjikan dapat berangkat ke Australia melalui jalur yang diklaim legal oleh seorang WNA Pakistan berinisial SA yang berdomisili di Tangerang," jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.

Setelah tiba di Indonesia, para korban ditampung di sebuah kontrakan di Tangerang, Banten, sebelum melanjutkan perjalanan ke Ambon, Saumlaki, dan Dobo. Di wilayah Maluku inilah, tersangka MS dan MWK mempersiapkan kapal untuk menyeberang ke Australia.

"Pergerakan mereka kemudian terdeteksi, SK, AS, MS dan SUR diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Resor Kepulauan Aru pada tanggal 12 September 2025. Sedangkan 2 (dua) orang Warga Negara Pakistan, yaitu MS dan MWK diamankan oleh Petugas dari Kantor Imigrasi Tual pada tanggal 15 September 2025 di Saumlaki karena diduga berperan sebagai koordinator perjalanan. Pengembangan penyidikan kemudian mengarah pada SA yang ditangkap di Kabupaten Tangerang pada 10 Oktober 2025," lanjutnya.

Selanjutnya, pada 15 Desember 2025 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap SA, MS, dan MWK. Ketiganya kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Februari 2026 dan menjalani proses penyidikan.

Pada 10 April 2026, berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam waktu dekat, tersangka beserta barang bukti akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk proses penuntutan di pengadilan.

Ketiganya dijerat Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengacu pada pasal 457 UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Hendarsam menyatakan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi antarinstansi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian melalui koordinasi lintas sektor.

"Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia serta mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Sejalan dengan semangat "Imigrasi untuk Rakyat", penegakan hukum keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi kepentingan nasional dan memberikan rasa aman bagi masyarakat," pungkas Hendarsam. (Zikry)
Share:

Dirut BULOG Terima Kunjungan Mentan di Gudang BULOG Jawa Timur, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dirut BULOG Terima Kunjungan Mentan di Gudang BULOG Jawa Timur, Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah. (Dok. Bulog)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Direktur Utama Perum BULOG, Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum BULOG Cabang Surabaya, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BULOG. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto serta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur, Langgeng Wisnu A.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG menyampaikan bahwa kondisi stok pangan nasional saat ini berada pada level yang sangat kuat dan aman. Berdasarkan data terkini, stok Cadangan Beras Pemerintah di Gudang BULOG telah mencapai 4,9 juta ton dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dengan target dalam waktu dekat menembus 5 juta ton.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan stok pangan nasional. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Dirut BULOG.

Menteri Pertanian dalam kunjungan tersebut turut mengapresiasi langkah keterbukaan yang dilakukan BULOG, termasuk pelibatan unsur mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, akademisi, serta para pakar dalam melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi stok beras di gudang.

“Saya melihat langsung bagaimana BULOG bekerja dengan transparan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik, karena ada cross check dari berbagai unsur masyarakat,” ungkap Menteri Pertanian.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi tantangan ke depan, termasuk dampak fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan berbagai program strategis lainnya.

Kunjungan kerja ini menegaskan sinergi kuat antara pemerintah dan Perum BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan serta ketahanan pangan nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Perum BULOG akan terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Putra)
Share:

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gandeng BRIN Untuk Tingkatkan Optimalisasi Budidaya Anggur Laut

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Gandeng BRIN Untuk Tingkatkan Optimalisasi Budidaya Anggur Laut. (Dok. PLN EPI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Dalam rangka mendukung keberlanjutan ekonomi nelayan di sekitar PLTU TJB, Anak Perusahaan PLN EPI, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi budidaya anggur laut di kawasan Pantai Pailus, Jepara.

Kegiatan yang berlangsung pada 15-16 April 2026 ini merupakan agenda diskusi teknis sekaligus perencanaan lanjutan budidaya anggur laut yang melibatkan dua kelompok nelayan di wilayah perairan operasional BAg. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas budidaya, tetapi juga sebagai alternatif sumber pendapatan bagi nelayan, khususnya saat musim angin timur ketika aktivitas melaut menjadi terbatas.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir peneliti dan ahli rekayasa dari BRIN, Dasep Hasbullah, yang berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai teknik budidaya anggur laut yang efisien serta adaptif terhadap perubahan cuaca. Diskusi berlangsung interaktif, diwarnai sesi konsultasi langsung dengan nelayan serta evaluasi praktik budidaya yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Dasep, anggur laut memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan pendekatan ilmiah dan sistem budidaya yang tepat.

Anggur laut merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Dengan teknik budidaya yang tepat dan pengelolaan lingkungan yang baik, produktivitasnya bisa tetap terjaga meskipun menghadapi perubahan cuaca, ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, BRIN memberikan pendampingan berbasis riset mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik budidaya yang efisien, pengelolaan kualitas air, hingga strategi panen yang optimal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus meminimalkan risiko kegagalan panen.

Aditya Yudanto, selaku Sekretaris Perusahaan, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan program CSR yang berdampak nyata bagi masyarakat pesisir khususnya di wilayah Operasional BAg Cabang Tanjung Jati, Jepara.

Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas melalui transfer ilmu dan teknologi, sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan nelayan, ujar Aditya.

Selain memperkuat kapasitas nelayan, program ini juga bertujuan menjaga harmonisasi antara aktivitas masyarakat pesisir dengan operasional pelayaran BAG, sehingga tercipta perairan yang aman, tertib, dan saling mendukung.

Ke depan, kolaborasi antara dunia industri, lembaga riset, dan masyarakat pembudidaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan anggur laut sebagai komoditas unggulan ekonomi pesisir sekaligus menjadi model pemberdayaan berbasis riset yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia. (Isna)
Share:

Optimalisasi Aset Negara, KPK Serahkan Rampasan Senilai Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Optimalisasi Aset Negara, KPK Serahkan Rampasan Senilai Rp3,52 Miliar ke Lemhannas. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pendekatan penegakan hukum berbasis pemulihan aset (asset recovery) dengan menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Langkah ini bukan sekadar administrasi aset, tetapi bagian dari strategi memaksimalkan dampak ekonomi dan pencegahan korupsi.

Penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah, sebagai upaya memastikan barang rampasan tidak terbengkalai, sekaligus memberi nilai tambah bagi kepentingan negara.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa optimalisasi aset hasil korupsi menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek jera sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan barang milik negara.

“Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme transparan dan berorientasi nilai guna,” ungkap Fitroh di Gedung Asta Gatra Lemhannas, Jakarta, Senin (20/4).

Menurutnya, pendekatan ini juga menegaskan pemisahan kewenangan antara fungsi eksekusi dan pengelolaan barang milik negara (BMN), sehingga setiap institusi dapat fokus pada mandatnya masing-masing. KPK tidak hanya menjerat pelaku dengan pidana badan, tetapi juga menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil korupsi.

Dua Aset Properti dari Kasus Korupsi

Dalam kegiatan tersebut, KPK menyerahkan dua unit apartemen di kawasan strategis Jakarta Selatan yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Total nilai aset mencapai Rp3.526.205.000, yang terdiri dari:
  • Unit apartemen seluas 150 m² di Jalan Pintu Satu Senayan senilai Rp2,10 miliar
  • Unit apartemen seluas 92 m² di FX Residence senilai Rp1,42 miliar
Aset tersebut merupakan bagian dari barang rampasan dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 25/PID.SUS TPK/2025/PT.SBY tanggal 14 April 2025.

Penyerahan ini didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Nomor 10/MK/WKN.07/2026 tanggal 14 Maret 2026 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Lembaga Ketahanan Nasional RI. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ini, maka resmi beralih seluruh kewajiban dalam pengelolaannya.

Gubernur Lemhannas, TB. Ace Hasan Syadzily, menilai pemanfaatan aset rampasan negara memiliki makna strategis yang melampaui fungsi administratif.

“Aset rampasan negara tidak hanya simbol penegakan hukum, melainkan instrumen strategis yang mendukung pembangunan sumber daya manusia berkarakter dan berdaya tahan terhadap perilaku korupsi,” tuturnya.

Ia menegaskan Lemhannas akan mengelola aset tersebut secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk untuk mendukung pendidikan kepemimpinan nasional dan penguatan nilai kebangsaan.

Dalam kegiatan ini turut hadir Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto; Direktur Penyelidikan KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto; Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein; Plt. Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas, Ipung Purwadi; Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas, Bob Henry Panggabean; serta Plt. Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Raden Djaenudin Selamet.

Perkuat Efek Jera dan Cegah Penyalahgunaan Aset

KPK menilai pengelolaan aktif terhadap barang rampasan menjadi langkah krusial untuk memastikan aset negara tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan juga mampu menekan beban biaya pemeliharaan sekaligus menjaga nilai ekonomis aset dalam jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak lagi berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara serta pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk kepentingan publik. (Burhan)
Share:

25 Persen Perkara Terkait PBJ, KPK Ingatkan Titik Rentan Korupsi Sektor Pengadaan

25 Persen Perkara Terkait PBJ, KPK Ingatkan Titik Rentan Korupsi Sektor Pengadaan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, hingga saat ini terdapat 446 dari total 1.782 atau sekitar 25 persen perkara yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat (meeting of mind) antara penyelenggara negara (PN) dan pihak swasta.

“KPK menemukan penyimpangan PBJ, bahkan telah direncanakan sebelum tahap perencanaan, karena ada mufakat jahat,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (20/4).

Ia mencontohkan penyelidikan tertutup yang terjadi di Kabupaten Bekasi. KPK menemukan adanya aliran dana berupa uang panjer atau suap ijon proyek, yang dilakukan Bupati Bekasi dengan meminta uang muka atau commitment fee kepada kontraktor, jauh sebelum proyek resmi dijalankan atau ditenderkan.

Hal serupa juga terjadi pada penyelidikan tertutup Bupati Kolaka Timur. Permintaan fee tersebut diduga demi memenangkan pihak swasta, dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Pola semacam ini menunjukkan, korupsi PBJ sering kali disusun sejak awal, sehingga merusak prinsip persaingan sehat, kualitas pembangunan, dan kepercayaan publik,” tambah Budi.

Di sisi lain, kerentanan sektor PBJ turut tercermin dalam instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil MCSP nasional tahun 2024, menunjukkan area PBJ berada pada angka 68, sedangkan pada MCSP 2025 meningkat menjadi 69.

Sementara itu, skor SPI pada pengelolaan PBJ tahun 2024 tercatat sebesar 64,83. Meski pada SPI 2025 meningkat menjadi 85,02, area ini tetap perlu pengawasan ketat karena potensi penyimpangan masih tinggi, yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik serta penggunaan anggaran negara.

Karena itu, KPK menegaskan pengawasan PBJ tidak sekadar menjadi tanggung jawab aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), namun membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. KPK menilai publik berperan sebagai watchdog, guna mengawasi proses pengadaan baik di pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga negara lainnya.

“Termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mendorong transparansi dan keterbukaan data,” ujar Budi.

Lebih lanjut, kuatnya pengawasan publik akan membantu seluruh proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas kepentingan tersembunyi. Setiap indikasi penyimpangan sekecil apa pun, perlu diperhatikan bersama agar anggaran negara benar-benar kembali bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan demikian, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjaga integritas PBJ. KPK harus memastikan setiap rupiah uang rakyat, tidak menjadi ruang kompromi kepentingan antara pejabat dan pelaku usaha, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang bersih dan berkeadilan. (Burhan)
Share:

KLH/BPH Tegas, Tempuh Jalur Pidana bagi Pelanggar Tata Kelola Sampah Bantargebang

KLH/BPH Tegas, Tempuh Jalur Pidana bagi Pelanggar Tata Kelola Sampah Bantargebang. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen dan konsistensinya dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” tegas Menteri Hanif.

Dalam perkembangan penanganan kasus di Provinsi DKI Jakarta, aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta berinisial Sdr. AK dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 6 (enam) orang mengalami luka. Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024. Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan. 

Selain itu, KLH/BPLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, namun hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal Irawan.

KLH/BPLH menegaskan bahwa langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera (deterrent effect), meningkatkan kepatuhan seluruh pengelola sampah, serta menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh. Upaya ini juga sejalan dengan percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sesuai standar perlindungan lingkungan hidup. (Rizal)
Share:

Temuan Gas Jumbo di Blok Ganal Perkuat Prospek Ketahanan Energi Nasional

Temuan Gas Jumbo di Blok Ganal Perkuat Prospek Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Angin segar datang dari pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Hasil eksplorasi sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan ENI dengan porsi kepemilikan 82%, sementara 18% sisanya dimiliki Sinopec.

Temuan ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Eksplorasi yang melibatkan perusahaan energi asal Italia, ENI, menegaskan bahwa potensi migas Indonesia masih sangat besar, khususnya di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, yang terus menunjukkan prospek menjanjikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi terhadap ENI atas keberhasilan penemuan tersebut, dan memberikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan upaya untuk swasembada energi.

"Di era kondisi dunia yang hampir semua dunia sekarang menjaga cadangan mereka, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa (Penemuan) ini anugerah yang diberikan dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru. Ini adalah hasil eksplorasi dan setelah ini mereka juga akan melakukan pengembangan untuk melakukan eksplorasi dari beberapa wilayah lain selain daripada wilayah Kalimantan Timur," kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin (20/4).

Bahlil menjelaskan, pada tahun 2028, produksi puncak yang bisa dicapai oleh ENI adalah sebesar 2.000 MMSCFD, jauh melesat apabila dibandingkan dengan produksinya sekarang sekitar 600 hingga 700 MMSCFD. Dan terus akan ditingkatkan hingga tahun 2030 akan dikembangkan produksinya menjadi 3.000 MMSCFD.

"Ini (penemuan) giant. Selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028, kita produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90 ribu barel. Dan di 2029-2030 itu bisa tambah lagi menjadi 150 ribu barel hari (dari Wilayah Kerja yang dikelola ENI)," jelasnya.

Bahlil optimistis, seiring dengan meningkatnya produksi ENI, sejalan dengan strategi pemerintah untuk mampu memenuhi kebutuhan gas dari dalam negeri, dan peningkatan produksi kondensat juga akan mengurangi impor minyak.

Sumur Geliga dibor hingga kedalaman sekitar 5.100 meter pada kedalaman air sekitar 2.000 meter. Penemuan ini memperpanjang catatan keberhasilan eksplorasi ENI di Cekungan Kutai, setelah sebelumnya menemukan cadangan besar di Geng North pada 2023 dan penemuan sumur Konta-1 pada 2025. Hasil penemuan ini menegaskan potensi signifikan sistem gas yang berada di cekungan tersebut serta stabilitas sumber daya di wilayah ini.

Penemuan Geliga ini terjadi setelah keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) untuk sejumlah proyek gas, yakni Gendalo dan Gandang (South Hub), serta Geng North dan Gehem (North Hub).

Untuk pengembangannya, proyek North Hub akan menggunakan fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) baru. Kapasitasnya mencapai 1 miliar kaki kubik gas per hari (bscfd) dan 90.000 barel kondensat per hari (bpd). Selain itu, proyek ini juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk Kilang LNG Bontang.

Selain Sumur Geliga, Bahlil juga menyampaikan temuan sebelum sumur Geliga, yakni Sumur Gula, yang menghasilkan gas sekitar 2 TCF dan 75 juta barel kondensat. Dari kedua sumur tersebut, estimasi awal kombinasi sumber daya Geliga dan Gula berpotensi menghasilkan tambahan produksi hingga 1.000 mmscfd gas dan 90.000 bpd kondensat.

Selain berdampak pada peningkatan cadangan migas nasional, temuan gas jumbo di Blok Ganal juga membuka peluang percepatan pengembangan infrastruktur gas terintegrasi. ENI saat ini tengah mengevaluasi skema pengembangan yang bersinergi dengan proyek North Hub serta fasilitas eksisting seperti Kilang LNG Bontang, guna mempercepat monetisasi temuan dan mengoptimalkan nilai tambah bagi negara. (Fitri)
Share:

IFP Mudahkan Guru Akses Sumber Pembelajaran dan Murid Terlibat Aktif dalam Pembelajaran

IFP Mudahkan Guru Akses Sumber Pembelajaran dan Murid Terlibat Aktif dalam Pembelajaran. (Dok. Kemendikdasmen)

Jawa Tengah, WaraWiri.netPenggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di ruang kelas semakin mendorong terciptanya pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan bagi murid. Hal ini terlihat dalam kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, ke SD Negeri Borobudur 2, Kabupaten Magelang, saat meninjau langsung penggunaan IFP dalam pembelajaran Matematika di kelas V.

Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen mengamati bagaimana IFP dimanfaatkan guru dan siswa sebagai media pembelajaran yang menghadirkan visual, video, serta interaksi langsung di layar. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas penyediaan perangkat ini sebagai bagian dari transformasi pembelajaran di sekolah.

“Terima kasih para guru sudah mengajar dengan baik, anak-anak jadi semangat. Tapi tentu kami tekankan bahwa pembelajaran tetap harus terintegrasi dengan pembelajaran mendalam dan program-program penguatan pendidikan karakter,” ujarnya di Magelang, Sabtu (18/4).

Saat berdialog dengan siswa, Mendikdasmen juga menanyakan pengalaman mereka menggunakan IFP. Para siswa mengaku pembelajaran menjadi lebih seru karena dapat melihat gambar dan video secara langsung, serta berinteraksi dengan materi melalui sentuhan di layar. Meski demikian, ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga kebiasaan menulis dalam proses belajar.

“Menulis itu agar apa yang dipelajari bisa kita ingat, sekaligus melatih kita belajar mandiri di luar kelas,” pesannya.

Guru kelas V SD Negeri Borobudur 2, Susanti, menyampaikan bahwa sejak IFP diterima, perangkat tersebut langsung dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai mata pelajaran. Ia mengungkapkan bahwa penggunaan IFP membuat pembelajaran menjadi lebih variatif dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Bahkan, anak-anak sangat menantikan saat kelasnya mendapat giliran penggunaan IFP.

“Anak-anak bisa menyentuh, menulis, atau menggeser objek langsung di layar IFP ini. Jadi ada keterlibatan langsung dari anak-anak. Terkadang anak-anak sudah tahu lebih dulu terkait fitur atau tren permainan edukasi di IFP dan mengajukan ke guru untuk dicoba di kelas,” ungkapnya. 

Ia juga menambahkan bahwa IFP memudahkan guru dalam mengakses berbagai sumber belajar dalam satu perangkat, mulai dari video, simulasi, hingga materi presentasi yang terintegrasi.

Senada dengan itu, Kepala SD Negeri Trenten 2, Sri Muryani, menilai bahwa kehadiran IFP memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Sejak diterima pada awal tahun 2026, perangkat tersebut telah digunakan dalam berbagai mata pelajaran.

“Dengan IFP, motivasi anak-anak meningkat karena mereka bisa langsung melihat dan mencari materi yang dibutuhkan. Keterlibatan mereka dalam pembelajaran juga menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Pemanfaatan IFP di ruang kelas menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dengan dukungan perangkat yang interaktif, diharapkan siswa tidak hanya lebih memahami materi, tetapi juga lebih aktif dan mandiri dalam belajar, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi pendidikan yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. (Burhan)
Share:

OJK Ajak Perempuan Teladani Kartini, Perkuat Budaya Integritas dan Anti-Fraud, OJK Gelar Inspiring Talkshow di Rembang

OJK Ajak Perempuan Teladani Kartini, Perkuat Budaya Integritas dan Anti-Fraud, OJK Gelar Inspiring Talkshow di Rembang. (Dok. OJK)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas", yang diselenggarakan di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Senin.

Sophia menekankan bahwa peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Namun demikian, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan," kata Sophia.

Sophia menambahkan bahwa perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, role model dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia menegaskan bahwa peran perempuan juga menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik," ujar Rini.

Rini menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.

Ia menjelaskan bahwa berbagai organisasi internasional, seperti OECD, G-20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun public integrity system. Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Peraturan tersebut bertujuan memberikan kerangka yang jelas bagi aparatur negara untuk mengenali potensi konflik kepentingan, melaporkannya secara terbuka, serta memastikan pengambilan keputusan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai inisiatif, antara lain program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, yang hadir secara daring menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip gender, serta hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis dan pengakuan yang setara.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas," kata Amurwani.

Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai integritas dari generasi ke generasi.

Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, antara lain putri penulis buku biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh. Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.

Pesan Integritas dari Tokoh Perempuan Nasional

Sebagai rangkaian kegiatan, ditayangkan video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia", yang memuat pesan dari sejumlah tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian sebagai nilai yang sejalan dengan semangat Kartini.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid, dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang, serta perwakilan lembaga jasa keuangan dan akademisi.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya. (Ros)
Share:

Kuat di Domestik, Kompetitif di Pasar Global: 4.090 Pelaut Indonesia Jadi Tulang Punggung Pertamina

Kuat di Domestik, Kompetitif di Pasar Global: 4.090 Pelaut Indonesia Jadi Tulang Punggung Pertamina. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.netPT Pertamina International Shipping (PIS) adalah anak usaha PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada pelayanan dan jasa kelautan, dan logistik untuk pihak ketiga dan pasar internasional.

Dalam melayani pasar internasional, kapal-kapal PIS bekerja sama dengan pihak penyewa dan manajemen kapal. Kerja sama ini merupakan praktik lazim di dunia pelayaran internasional guna mendorong kapabilitas dan kapasitas perusahaan di kancah global.

Kapal Gamsunoro termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat.

Sebagai salah satu Sub Holding Pertamina, PT Pertamina International Shipping (PIS) berfokus pada lini bisnis angkutan maritim untuk pasar internasional. Strategi ini dijalankan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan motor devisa negara dari ekspansi pasar global.

“Ini menjadi bagian dari strategi kami dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam industri maritim dunia. Dalam operasionalnya, kapal Pertamina faktanya masih didominasi oleh pelaut Indonesia hingga 94%,” ujar Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita, Senin (20/4).

Pertamina Group tetap berkomitmen terhadap talenta dalam negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pelaut nasional di kancah global.

Jumlah ABK WNI yang dipekerjakan di atas kapal Pertamina Group, baik domestik maupun internasional, setidaknya berjumlah 4.090 orang. Sementara untuk pelaut WNA hanya berkisar 278 orang atau sekitar 6% dari total ABK di atas kapal Pertamina Group. (Tedy)
Share:

Rutan Rantau Ikuti Donor Darah Keliling SKPD se-Kab. Tapin, Wujud Peduli Kemanusiaan

Rutan Rantau Ikuti Donor Darah Keliling SKPD se-Kab. Tapin, Wujud Peduli Kemanusiaan. (Dok. Ditjenpas)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rantau berpartisipasi dalam kegiatan donor darah keliling yang diikuti oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Tapin, Senin (20/4). Kegiatan ini bertempat di MAN 1 Tapin dan diselenggarakan berdasarkan surat dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tapin.

Sebelumnya, melalui surat dari PMI Kabupaten Tapin, seluruh petugas Rutan Rantau diimbau untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah keliling ini. Imbauan tersebut disambut baik oleh jajaran petugas sebagai kontribusi positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Kepala Rutan Rantau, Renaldi Hutagalung, menyampaikan apresiasi atas partisipasi petugas dalam kegiatan tersebut.

“Donor darah ini merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang sangat penting. Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti ini guna membantu sesama,” ujarnya.

Salah satu petugas Rutan Rantau, Dimas Kurniawan, mengungkapkan kegiatan ini memberikan manfaat besar tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi pendonor.

“Saya merasa senang bisa ikut berpartisipasi. Selain membantu orang lain, donor darah juga baik untuk kesehatan, sehingga kegiatan seperti ini sangat positif untuk terus diikuti,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan PMI Kabupaten Tapin, Jati Pangestu, menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh instansi, termasuk Rutan Rantau, dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini sangat membantu dalam menjaga ketersediaan stok darah di Kabupaten Tapin sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Partisipasi Rutan Rantau dalam kegiatan ini menjadi dukungan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan stok darah di Kabupaten Tapin sekaligus wujud kepedulian sosial terhadap sesama. (Dimas)
Share:

Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas, Kampus dan SMK Kemenperin Buka Pendaftaran Serentak

Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas, Kampus dan SMK Kemenperin Buka Pendaftaran Serentak. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.netKementerian Perindustrian terus meningkatkan upaya dalam mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global. Langkah tersebut diwujudkan melalui program pendidikan vokasi industri yang menjadi salah satu prioritas nasional pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap penguatan pendidikan vokasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia industri.

“Bapak Presiden menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun pasar global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4).

Saat ini, Kemenperin membina 11 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 SMK vokasi industri yang setiap tahunnya menghasilkan calon tenaga kerja industri yang siap kerja serta memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mayoritas lulusan unit pendidikan tersebut telah terserap di industri, sementara sisanya memperoleh pekerjaan paling lama enam bulan setelah kelulusan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menyampaikan, lulusan vokasi Kemenperin dibekali kemampuan teknis dan adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi industri.

“Tingkat serapan lulusan ke industri pada tahun 2025 mencapai 68 persen sesaat setelah lulus, dan diproyeksikan mencapai 100 persen dalam waktu enam bulan setelah kelulusan,” ungkap Doddy.

Tingginya serapan lulusan vokasi Kemenperin turut mendorong minat masyarakat. Hal ini terlihat dari data pada Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) tahun 2025, tercatat sebanyak 82,8 ribu pendaftar untuk politeknik dan akademi komunitas, serta 28,8 ribu pendaftar untuk SMK. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat sekitar 60 ribu pendaftar politeknik dan akademi komunitas serta 23,5 ribu pendaftar SMK.

Menanggapi tingginya antusiasme masyarakat, Kemenperin kembali membuka JARVIS pada tahun 2026 guna memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin.

“JARVIS Kemenperin merupakan sistem penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru bagi politeknik, akademi komunitas, dan SMK di bawah naungan Kemenperin,” ungkap Doddy. Program ini terdiri atas tiga jalur, yaitu JARVIS Bersama, JARVIS Mandiri, dan JARVIS Prestasi.

JARVIS Bersama merupakan layanan pendaftaran terpadu yang dilaksanakan serentak oleh seluruh unit pendidikan Kemenperin, dengan membuka pendaftaran dan melaksanakan tes pada waktu bersamaan. Jadwal pendaftaran JARVIS Bersama untuk politeknik dan akademi komunitas berlangsung pada 6 April–5 Juni 2026, sedangkan untuk SMK pada 6 April–15 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: jarvis.kemenperin.go.id.

Sementara itu, JARVIS Mandiri dan JARVIS Prestasi dilaksanakan masing-masing unit pendidikan dengan jadwal sesuai ketentuan internal kampus maupun sekolah. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui unit pendidikan tujuan masing-masing.

Seluruh proses pendaftaran JARVIS Kemenperin tidak dipungut biaya. Adapun biaya pendidikan selama masa studi menyesuaikan kebijakan masing-masing unit pendidikan. (Evi)
Share:

Kemenhaji Terapkan Pengawasan Berlapis, Kualitas Konsumsi Jemaah di Madinah Terjaga

Kemenhaji Terapkan Pengawasan Berlapis, Kualitas Konsumsi Jemaah di Madinah Terjaga. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Menjelang kedatangan jemaah haji Indonesia, kualitas konsumsi menjadi perhatian utama. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melalui tim pengawas dari Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung melakukan pengawasan ketat dan berlapis terhadap seluruh proses penyediaan makanan di Madinah.

Perwakilan tim pengawas Poltekpar NHI Bandung, Nova MH, menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) diterapkan secara ketat tanpa kompromi. Pengawasan dilakukan dalam tiga tahap utama, yakni pra produksi, proses produksi, hingga distribusi makanan ke hotel tempat jemaah menginap.

“Pengecekan rutin dilakukan tiga kali sehari mengikuti jadwal makan jemaah,” ujarnya di Madinah, Minggu (19/04).

Ia menjelaskan, tim pengawas telah bekerja sejak dini hari untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Untuk makan pagi, pengawasan dimulai sejak pukul 00.00 hingga 04.00 saat proses memasak berlangsung. Sementara untuk makan siang, pengawasan dilakukan sejak pagi hari.

Selain itu, pemeriksaan berkala juga dilakukan terhadap penyimpanan bahan makanan, baik segar maupun kering, guna memastikan tidak ada bahan yang rusak atau tidak layak konsumsi.

Dalam kondisi cuaca ekstrem di Arab Saudi, menjaga kualitas makanan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, suhu makanan saat distribusi menjadi perhatian penting.

“Makanan harus berada pada suhu 60–70 derajat Celsius saat didistribusikan ke hotel agar tetap higienis dan tidak mudah basi,” jelas Nova.

Ia juga mengimbau jemaah untuk segera mengonsumsi makanan setelah diterima. Penundaan makan berpotensi menurunkan kualitas makanan, terutama jika terlalu lama disimpan meski dalam kondisi tertutup.

Selain aspek keamanan pangan, kandungan gizi juga menjadi fokus utama. Asupan protein, karbohidrat, dan serat disusun secara seimbang untuk menjaga kondisi fisik jemaah. Sumber protein disediakan dari daging sapi, ayam, ikan, telur, dan tempe, sementara karbohidrat dari nasi dengan porsi terukur. Kebutuhan vitamin dan serat dipenuhi melalui sayuran serta buah seperti wortel, kentang, apel, pir, dan pisang.

“Kami juga menambahkan menu seperti puding untuk membantu asupan serat jemaah,” tambahnya.

Keterbatasan sayuran hijau di Arab Saudi disiasati dengan pemanfaatan bahan yang tersedia tanpa mengurangi nilai gizi. Bahkan, menu khas Indonesia seperti tempe tetap dihadirkan untuk menjaga selera makan jemaah.

Dengan sistem pengawasan berlapis ini, Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan kondisi fisik yang prima melalui asupan makanan yang sehat, bergizi, dan higienis. (Iqbal)
Share:

Gunakan Skema Fast Track, Kloter Pertama Jemaah Haji Mendarat di Madinah 22 April

Gunakan Skema Fast Track, Kloter Pertama Jemaah Haji Mendarat di Madinah 22 April. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Persiapan penyambutan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci memasuki tahap akhir. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan seluruh layanan telah siap menjelang kedatangan kloter pertama yang dijadwalkan mendarat di Madinah pada 22 April mendatang.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua II PPIH Arab Saudi, Budi Agung Nugroho, menyampaikan bahwa kesiapan layanan mencakup seluruh aspek utama, mulai dari akomodasi, konsumsi hingga transportasi. Sebanyak 682 petugas PPIH dari Jakarta telah ditempatkan di Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Bandara guna memastikan proses kedatangan dan pergerakan jemaah berjalan lancar.

Menurut Budi, Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) tahun ini kembali menggunakan skema fast track, sehingga proses keimigrasian di bandara berlangsung lebih cepat. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Madinah (AMAA) pukul 06.50 Waktu Arab Saudi (WAS).

“Dengan skema fast track, penyambutan di bandara dilakukan secara singkat. Penyambutan resmi akan dilaksanakan saat jemaah tiba di hotel di Madinah,” ujarnya di Kantor Daker Madinah, Minggu (19/4/2026).

Ia menambahkan, Duta Besar RI untuk Arab Saudi bersama Konsul Jenderal RI direncanakan turut hadir dalam penyambutan perdana tersebut.

Budi juga mengatakan pengaturan pergerakan jemaah dari bandara menuju bus dilakukan dengan perhatian khusus. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak syarikah untuk memastikan alur pergerakan berjalan tertib dan terorganisir.

“Pergerakan jemaah diatur berdasarkan regu dan rombongan agar sejak dari bandara hingga pembagian kamar hotel tetap dalam satu kelompok. Ini penting untuk menjaga ketertiban,” jelas Budi.

Untuk penanganan bagasi, layanan khusus telah disiapkan agar barang bawaan jemaah dapat tiba dengan aman di hotel.

Selama berada di Madinah, jemaah akan menjalani ibadah Arbain selama 8 hingga 9 hari. Kemenhaj juga menjamin layanan konsumsi dengan total maksimal 27 kali makan selama masa tinggal tersebut.

“Setelah itu, jemaah akan diberangkatkan ke Makkah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji,” pungkasnya. (Iqbal)
Share:

Menpora Erick Sambut Baik Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Program Beasiswa Keolahragaan

Menpora RI Erick Thohir, menyambut baik peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa keolahragaan. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyambut baik peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa keolahragaan. Beasiswa bagi atlet pelajar dinilai sangat penting untuk mendukung pendidikan dan masa depan mereka setelah menjadi atlet.

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto di Kemenpora, Jakarta, Jumat (17/4). 

Menpora Erick menjelaskan, pemanfaatan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi atlet kini sudah mengalami pembaruan, yaitu tidak hanya untuk belajar di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. 

"Kita mendapatkan kerja sama yang benar-benar memberikan solusi kepada atlet kita, saya kira ini sangat luar biasa," ujar Menpora Erick.

Selain itu, kerja sama ini juga meliputi pemanfaatan fasilitas olahraga yang bisa langsung di kolaborasikan dengan perguruan tinggi. Optimalisasi sarana olahraga yang berada di sekitar kampus juga menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Fasilitas tersebut kini dapat disinergikan dengan perguruan tinggi.

"Sehingga ini dapat dimanfaatkan secara maksimal," jelas Menpora Erick.

Sementara itu, Menteri Brian menekankan pentingnya peran kampus dalam mendukung kemajuan olahraga melalui pendekatan ilmiah. Dia mendorong perguruan tinggi untuk aktif melakukan riset dan pengembangan di bidang olahraga.

"Kami mendorong kampus untuk melakukan berbagai penelitian dan pengembangan. Kita tahu olahraga ini tidak lepas dari kemajuan sains dan teknologi," kata Brian.

Menteri Brian juga mengungkapkan keinginannya agar gairah olahraga bisa terus tumbuh di lingkungan kampus. Hal ini bertujuan untuk melahirkan generasi muda mempunyai kebiasaan hidup sehat dan maksimal dalam bekerja.

"Ke depan, dosen, peneliti, dan guru besar diharapkan dapat melakukan berbagai pengembangan penelitian yang berkaitan dengan sport science dan sports management," pungkasnya. (Dinda)
Share:

Indonesia Berbagi Praktik Reformasi Pendidikan kepada Palestina

Indonesia Berbagi Praktik Reformasi Pendidikan kepada Palestina. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Education Dialogue: Showcasing Indonesian Education Reform to Palestinian Ministry of Education di Graha Utama, Gedung A, Kemendikdasmen, Jakarta, pada Jumat (17/4), sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan serta berbagi praktik baik reformasi pendidikan Indonesia.
 
Dialog tersebut dihadiri oleh delegasi Kementerian Pendidikan Palestina, Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, serta pejabat Kemendikdasmen. Tujuan dialog tersebut menjadi wadah strategis untuk bertukar pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
 
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menyampaikan, dialog ini bukan merupakan forum satu arah, melainkan ruang kolaboratif untuk saling belajar.

“Indonesia berbagi pengalaman reformasi pendidikan, namun kami juga belajar dari ketangguhan sistem pendidikan Palestina dalam menjaga keberlanjutan pembelajaran di tengah situasi krisis,” katanya.

Pada forum dialog tersebut, Indonesia dalam hal ini Kemendikdasmen memaparkan berbagai kebijakan dan program reformasi pendidikan yang tengah dijalankan, antara lain reformasi kurikulum, penguatan pengembangan dan pengelolaan guru, serta strategi pemulihan pembelajaran. Selain itu, pendekatan pembelajaran mendalam dan penguatan pendidikan berbasis nilai juga menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional.
 
Wamendikdasmen menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang literasi dan numerasi, tetapi juga tentang pembangunan identitas, penanaman nilai, dan penguatan kohesi sosial. Pendidikan berperan dalam menumbuhkan toleransi dan membangun masyarakat yang saling menghormati.
 
Lebih lanjut, Atip Latipulhayat menekankan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun harapan dan ketahanan masyarakat, khususnya bagi Palestina yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

“Kami meyakini bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun harapan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menyiapkan generasi masa depan. Dalam konteks Palestina, peran ini menjadi semakin krusial dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya,” jelasnya.

Senada dengan itu, Minister Counsellor Kedutaan Besar Australia, Tim Stapleton, menambahkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan global. 

“Pendidikan adalah hak asasi manusia dan instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan, serta mendorong perdamaian dan stabilitas,” tegasnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan kerja sama trilateral antara Indonesia, Australia, dan Palestina, khususnya dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari upaya diplomasi pembangunan dan kemanusiaan.

“Suatu kehormatan bagi Indonesia dapat berpartisipasi dalam dialog ini sebagai bagian dari kerja sama Indonesia, Australia, dan Palestina yang terus diperkuat,” ujar Dirjen Daniel.
 
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Delegasi Palestina akan melaksanakan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, seperti Yogyakarta dan Surabaya, untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. (Slamet)
Share:

Pembukaan Selat Hormuz Redakan Tekanan Global, Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Nasional Tetap Aman

Pembukaan Selat Hormuz Redakan Tekanan Global, Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Nasional Tetap Aman. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman Pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional.

Pembukaan jalur strategis tersebut menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan optimisme terhadap stabilisasi pasokan energi dunia.

Merespon kondisi ini, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan bahwa hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kondisi energi global, tapi juga terhadap kondisi ketahanan energi nasional.

"Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik," ujar Anggia di Jakarta, Jumat (17/4).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.

"Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan," tambah Anggia.

Sebelumnya, pihak otoritas resmi Iran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyampaikan bahwa jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka.

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka," jelas Abbas.

Pembukaan kembali Selat Hormuz langsung direspons positif oleh pasar global dengan penurunan harga minyak yang signifikan, mencerminkan berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan.

Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi global yang sangat menentukan kelancaran rantai pasok minyak dan gas.

Sementara itu, terkait dengan kapal milik Pertamina yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya dan berkoordinasi agar kedua kapal dapat segera melintas.

"Seperti yang kita ketahui pemerintah terus melakukan upaya negosiasi agar kapal milik Indonesia bisa melintas. Dan sebelumnya sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran terkait hal ini. Kita berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah dalam hal ini terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke dalam negeri tetap terjaga," tambah Anggia.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah-langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik. (Zikry)
Share:

Rusia Minat Investasi Kilang dan Storage Minyak, Siap Perkuat Ketahanan Energi RI

Rusia Minat Investasi Kilang dan Storage Minyak, Siap Perkuat Ketahanan Energi RI. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia terus mempercepat diversifikasi pasokan energi sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur strategis minyak dan gas bumi (migas) di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.

Menjawab kebutuhan tersebut, upaya penjajakan kemitraan strategis telah membuahkan hasil. Rusia menyatakan minatnya untuk membangun kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang serta menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana bahwa atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia," ujar Bahlil kapada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4).

Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39-40 juta kiloliter (KL) per tahun. Adapun produksi minyak domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk menekan impor, pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai Juli 2026.

"Sekarang Bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39-40 juta kiloleter (KL). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta KL. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6-5,7 juta KL, jadi hampir 20 juta kiloliter, berarti impor kita tinggal 50 persen," ungkapnya.

Terkait rencana investasi Rusia, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama yang akan dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).

"Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan," ujar Bahlil pada Kamis (16/4) di Istana Negara.

Ia menegaskan, rencana proyek tersebut berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan kerja sama PT Pertamina dengan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company. Skala proyek yang dijajaki saat ini disebut tidak sebesar Kilang Tuban.

Pembangunan kilang dan fasilitas storage dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi, memperkuat fleksibilitas pasokan, serta meredam dampak volatilitas pasar energi global terhadap pasokan dan harga domestik. (Zikry)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING