Bupati Bogor Rudy Susmanto Perkuat Sinergi Kabupaten-Kota dan Kementerian LH Tangani Kebakaran TPA Galuga

Bupati Bogor Rudy Susmanto Perkuat Sinergi Kabupaten-Kota dan Kementerian LH Tangani Kebakaran TPA Galuga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti apel gabungan bersama Pemerintah Kota Bogor di area Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kamis (10/9/2026) sore.

Apel tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi penanganan kebakaran bersama Kementerian Lingkungan Hidup.

Bupati Bogor menyampaikan bahwa penanganan di area pengelolaan sampah yang berada di wilayah Kabupaten Bogor telah tuntas.

Katanya, jajaran Pemkab Bogor bersama Pemkot Bogor bergerak bersama untuk membantu penanganan di area pengelolaan sampah wilayah Kota Bogor yang masih membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan.

“Penanganan di area pengelolaan sampah wilayah Kabupaten Bogor sudah tuntas. Sekarang kita bersama-sama dengan Pemerintah Kota Bogor, dengan dukungan dan koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup, fokus menangani titik-titik yang masih mengeluarkan asap,” ujar Rudy.

Rudy Susmanto menegaskan, penanganan kebakaran di kawasan TPA Galuga membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor. Karena itu, Pemkab Bogor siap memperkuat dukungan kepada Pemkot Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup hingga seluruh titik api dan asap dapat dikendalikan.

“Ini bukan persoalan Kabupaten atau Kota Bogor. Ini persoalan kita bersama. Kita bahu-membahu, bergerak bersama, karena yang kita utamakan adalah bagaimana api segera padam dan kondisi di kawasan TPA Galuga kembali aman,” tegasnya.

Melalui apel gabungan ini, seluruh unsur penanganan kembali menyatukan langkah dan memastikan personel serta sarana yang tersedia dapat dikerahkan secara optimal. Rudy juga meminta seluruh jajaran tetap bekerja dengan mengutamakan keselamatan dan terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik yang masih membutuhkan pendinginan.

“Kita akan terus bergerak sampai benar-benar aman. Mohon doa dan dukungan masyarakat, semoga malam hingga subuh nanti seluruh proses pemadaman dan pendinginan berjalan lancar dan penanganan TPA Galuga segera kita tuntaskan bersama,” pungkas Rudy. (Slamet)

Share:

Read More

Kemenko PMK Bangun Kolaborasi Komunikasi Publik untuk Gaungkan Program Prioritas Presiden

Kemenko PMK Bangun Kolaborasi Komunikasi Publik untuk Gaungkan Program Prioritas Presiden. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membangun kolaborasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan narasi dalam menggaungkan program prioritas Presiden, khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Upaya tersebut dibahas dalam Silaturahmi Strategis Komunikasi Publik Penanganan Kebencanaan yang dipimpin Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerja Sama Kemenko PMK Ferro Ferizka Aryananda di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Kemenko PMK, Kamis (10/9/2026).

Ferro mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK. Penyelarasan diperlukan agar berbagai program prioritas pemerintah dapat dikomunikasikan dalam narasi yang sejalan dengan visi dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tujuan kita adalah untuk bisa sambung rasa, menyelaraskan langkah supaya kita bisa secara komunikasi publik sejalan dan selaras dengan visi Asta Cita Bapak Presiden," ujar Ferro.

Menurutnya, pemerintah memiliki banyak program prioritas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit, dan penanganan Tuberculosis (TBC) di sektor kesehatan, hingga penguatan pendidikan melalui Sekolah Nasional Terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, PAUD, Sekolah Unggul Garuda, pengembangan talenta, revitalisasi pesantren dan madrasah, serta penanggulangan bencana.

Beragam program tersebut memiliki sasaran dan karakteristik yang berbeda, tetapi berada dalam satu tujuan besar, yakni membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, tangguh, dan memiliki talenta unggul. Karena itu, komunikasi publik perlu disinergikan agar masyarakat dapat memahami keterhubungan antarkebijakan tersebut.

Ferro menilai, tantangan komunikasi publik tidak hanya terletak pada banyaknya program yang harus disampaikan, tetapi juga bagaimana menyajikan keseluruhan program dalam pesan yang mudah dipahami masyarakat. Banyaknya informasi yang disampaikan secara bersamaan berpotensi membuat pesan utama tidak tersampaikan secara utuh.

"Sebagai tim komunikasi seringkali bias bahwa kita sudah melakukan banyak kerja, banyak sekali program, dan kita ingin mengkomunikasikan semua. Namun dalam satu waktu orang tidak bisa mengingat satu informasi, menelan banyak data," jelasnya.

Karena itu, Ferro menjelaskan, kolaborasi komunikasi diarahkan untuk membangun narasi bersama yang dapat memperlihatkan gambaran besar dari berbagai program prioritas pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga diharapkan tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi dapat saling menguatkan melalui agenda, kanal, komunitas, dan cerita penerima manfaat yang dapat dikomunikasikan bersama.

Dalam konteks penanganan bencana, misalnya, komunikasi publik tidak hanya menjadi domain sektor kebencanaan. Ketika bencana terjadi, masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai keberlangsungan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, termasuk penanganan pada tahap pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. 

"Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi lintas sektor agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh," ungkap Ferro.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas potensi kolaborasi melalui pemetaan agenda bersama, penguatan kanal dan komunitas, forum komunikasi reguler, serta penggalian cerita penerima manfaat dan praktik baik dari berbagai program kementerian dan lembaga.

Sebagai langkah awal, kolaborasi komunikasi akan diarahkan melalui sinkronisasi rutin setiap dua bulan untuk memperbarui perkembangan program prioritas, grup koordinasi komunikasi, penetapan PIC komunikasi masing-masing kementerian dan lembaga, serta mekanisme respons cepat untuk bencana atau isu penting yang membutuhkan orkestrasi lintas sektor.

Pertemuan dihadiri perwakilan tim komunikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kementerian Kesehatan. Pertemuan selanjutnya akan melibatkan kementerian dan lembaga lain di bawah koordinasi Kemenko PMK.

"Harapannya lepas dari ruangan ini kita makin terkoordinir, tersinergi, selaras. Tujuan kita adalah semua niat baik kita ternarasikan dengan baik ke masyarakat dan kalau ada kekurangan kita perbaiki sambil berjalan," pungkas Ferro. (Budi)

Share:

Read More

BGN Sambut Baik Rekomendasi Menteri HAM untuk Perkuat Pemulihan Penerima Manfaat MBG

BGN Sambut Baik Rekomendasi Menteri HAM untuk Perkuat Pemulihan Penerima Manfaat MBG. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri HAM Natalius Pigai merekomendasikan BGN untuk membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BGN menilai rekomendasi tersebut merupakan masukan yang baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, BGN terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10).

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam aspek tersebut juga telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025. Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam ruang Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hida.

Lebih lanjut, Hida menyampaikan bahwa saat ini pimpinan BGN tengah melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Masukan dari Pak Menteri HAM tentunya bisa menjadi bagian dari langkah perbaikan yang nanti dilakukan BGN.

Ia menambahkan bahwa pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian pimpinan BGN. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG berjalan semakin baik, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hida. (Ros)

Share:

Read More

Hari Kunjung Perpustakaan, Tanamkan Kebiasaan Masyarakat Berliterasi

Hari Kunjung Perpustakaan, Tanamkan Kebiasaan Masyarakat Berliterasi. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan masyarakat dengan perpustakaan sekaligus menumbuhkan budaya literasi. Menyambut peringatan tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menggelar Gelar Wicara Hari Kunjung Perpustakaan bertajuk “Buku: Merawat Ingatan, Menggugah Kesadaran” di Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta.

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Suharyanto, menyampaikan, Hari Kunjung Perpustakaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai momentum masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke gedung perpustakaan. Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan bagi pustakawan dan pegiat literasi untuk hadir langsung di tengah masyarakat, melihat kondisi sosial, serta memahami tantangan literasi yang dihadapi dari dekat. 

“Kitalah, para pustakawan dan pegiat literasi, yang harus mengambil peran proaktif sebagai garda terdepan dalam menghadapi dan menyembuhkan apa yang kita kenal sebagai pandemi nirliterasi,” tegas Suharyanto.

“Jika selama ini kita memiliki pandangan bahwa masyarakatlah yang berkewajiban untuk datang ke gedung perpustakaan, maka kini saatnya kita melakukan dekonstruksi pemikiran. Kita harus mengubah paradigma tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, gerakan literasi perlu ditanam dan dirawat mulai dari lingkungan terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Gerakan tersebut kemudian perlu diperluas melalui lembaga pendidikan dan berbagai ruang literasi akar rumput, seperti pesantren dan taman baca. 

“Gerakan kebudayaan ini harus kita tanam dan rawat mulai dari sel terkecil masyarakat, yaitu keluarga,” jelasnya.

Menurutnya, literasi tidak berhenti pada kegiatan membaca teks, tetapi menjadi proses transformasi yang utuh dan mampu melahirkan masyarakat yang madani.

“Literasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis, mengkritisi, serta mengimplementasikan informasi dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Gagasan tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan Hari Kunjung Perpustakaan 2026. Bagi Perpusnas, perpustakaan tidak lagi cukup diposisikan sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi harus hadir sebagai ruang literasi yang hidup, terbuka, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman.

Tema “Buku: Merawat Ingatan, Menggugah Kesadaran” juga menekankan pentingnya buku di tengah derasnya arus informasi digital. Suharyanto menerangkan bahwa melalui buku, masyarakat dapat merawat ingatan kesejarahan, mengenal pemikiran orang-orang terdahulu, serta mewariskan pengetahuan, pengalaman, dan gagasan antargenerasi. 

Untuk itu, penguatan literasi membutuhkan kolaborasi lintas batas antara perpustakaan, dunia pendidikan, penerbit, komunitas, media, dan masyarakat luas.

“Demi menghidupkan kembali ruh perpustakaan sebagai rumah peradaban, saya percaya, membangun literasi merupakan kerja peradaban, kerja kita bersama,” optimisnya. 

Gelar Wicara Hari Kunjung Perpustakaan menghadirkan perspektif para penulis mengenai peran buku dalam merawat ingatan dan menggugah kesadaran. Penulis novel Rahasia Salinem, Wisnu Suryaning Adji, menilai salah satu kelebihan buku dibandingkan instrumen informasi lain terletak pada sifatnya yang komprehensif.

“Buku ini bisa menunjukkan suatu fenomena secara lebih utuh, sekaligus memberi ruang bagi pembaca untuk mengaksesnya sesuai dengan kemampuan masing-masing,” ucapnya.

Sementara itu, Penulis novel Negeri Lima Menara, Ahmad Fuadi, melihat buku sebagai hasil dari proses yang tidak impulsif. “Ada tiga proses sebelum menulis buku. Pertama, kita menyaksikan momen, kemudian merenung. Yang kedua, proses menuliskan memori ke buku. Ketiga, proses reading-nya,” paparnya. Pengalaman pribadi juga diyakini dapat menjadi sumber kedalaman emosi dalam tulisan dan membuat pembaca lebih mudah terhubung dengan cerita.

Bagi Maman Suherman, menulis buku berarti membuka ruang bagi pembaca untuk menginterpretasikan kembali fakta dan pengalaman. Ia menceritakan latar belakangnya mengalihwahanakan skripsinya menjadi novel Re:. “Kalau kita menulis buku, kita jadi mengabadikan kenangan, peradaban, bikin orang menginterpretasikan ulang fakta-fakta yang ada,” ungkapnya.

Maman pun mendorong perpustakaan untuk aktif menghadirkan kegiatan, yang menghidupkan buku sebagai ruang bertukar gagasan dan mengadaptasi konsep human library atau living library, yang menjadikan pengalaman manusia sebagai sumber pembelajaran.

Melalui peringatan Hari Kunjung Perpustakaan, Perpusnas mendorong perpustakaan untuk semakin dekat dengan masyarakat. Perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat masyarakat memperoleh bahan bacaan, tetapi juga ruang perjumpaan, pertukaran pengetahuan, dan pembelajaran sepanjang hayat. (Deni)

Share:

Read More

Menteri LH: Setiap Pelaku Usaha Wajib Lampaui Kepatuhan melalui Inovasi Lingkungan dan Sosial

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat. (Dok. Kemen LH)

Bali, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mendorong dunia usaha untuk konsisten menghadirkan inovasi lingkungan dan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadlian. Pesan ini disampaikan Menteri Jumhur saat menghadiri Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026 di Denpasar, Bali, Kamis (10/9/2026).

Menurut Menteri Jumhur, inovasi dari dunia usaha memegang peranan krusial dalam mendorong kepatuhan lingkungan sekaligus memperkuat pemulihan ekosistem.

Menteri Jumhur menjelaskan, kepatuhan terhadap lingkungan wajib dibangun melalui berbagai pendekatan, mulai dari kesadaran moral hingga penegakan hukum.

“Dalam mewujudkan kepatuhan etik lingkungan, ada yang sifatnya imbauan moral, kemudian perintah-perintah religi, dan yang terakhir adalah menggunakan instrumen hukum. Sehingga mereka yang tidak bisa diperintah secara moral, tidak bisa diperintah secara religi, ya kita perintah secara hukum,” tutur Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menegaskan, perlindungan lingkungan tidak boleh dipandang sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, pembangunan dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga serta memulihkan lingkungan.

“KLH mendorong satu tagline pertumbuhan dan pembangunan melalui perlindungan lingkungan. Hal itu bisa dilakukan. Sebagai contoh ENSIA ini adalah salah satunya. Jadi silakan membangun tapi bersamaan dengan memulihkan dan menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya,” tandas Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menyampaikan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis, yaitu tiga tantangan lingkungan global berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tantangan tersebut membutuhkan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Inovasi tersebut perlu dibangun melalui empat prinsip utama, yaitu penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), persiapan dan keterlibatan sosial (social preparation and social integration), penerapan budaya keselamatan tanpa kecelakaan (zero accident), serta Gerakan Tobat Ekologis.

Menteri Jumhur menyampaikan, ENSIA sejalan dengan upaya KLH/BPLH dalam mendorong praktik beyond compliance, yaitu komitmen pelaku usaha yang melampaui pemenuhan kewajiban dasar lingkungan melalui inovasi dan aksi nyata.

Melalui berbagai inovasi yang dikembangkan dunia usaha, kontribusi terhadap pemulihan lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai bidang, seperti pengelolaan sampah, rehabilitasi ekosistem, efisiensi sumber daya, transisi energi bersih, hingga pengembangan ekonomi hijau.

Direktur Utama PT SUCOFINDO, Sandry Pasambuna, menyampaikan bahwa ENSIA menjadi ruang kolaborasi bagi dunia usaha untuk berbagi inovasi dan praktik baik dalam penerapan keberlanjutan.

“ENSIA memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen dan capaian inovasinya kepada para pemangku kepentingan. Selain memperoleh pengakuan atas inovasi yang dijalankan, peserta juga mendapatkan ruang untuk berbagi praktik terbaik dan memperluas jejaring dalam aspek keberlanjutan,” jelas Sandry.

Pada penyelenggaraan ENSIA 2026, tercatat sebanyak 253 perusahaan berpartisipasi dengan menghadirkan 954 karya inovasi serta melibatkan 48 local hero. Peningkatan partisipasi tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian dunia usaha terhadap pengembangan inovasi yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, KLH/BPLH terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan perlindungan dan pemulihan lingkungan bagi generasi mendatang. (Putra)

Share:

Read More

BMKG Imbau Masyarakat Untuk Saling Jaga Kebenaran Informasi

BMKG Imbau Masyarakat Untuk Saling Jaga Kebenaran Informasi. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Belakangan ini, publik menemukan tangkapan layar di media sosial yang mengesankan seolah-olah akun resmi infoBMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet. BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting (crop/combine) gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat.

Perlu kami tegaskan tangkapan layar komentar dari admin @infobmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Komentar tersebut bukan bentuk bantahan atau koreksi resmi BMKG terhadap unggahan Sekretariat Kabinet.

Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG-Badan Geologi, isi imbauan Setkab mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik (volcanic ash) dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG.

Sebagai informasi, BMKG merupakan lembaga yang berwenang memantau cuaca, iklim, gempa bumi tektonik, tsunami, serta sumber data sebaran abu vulkanik (volcanic ash) di atmosfer untuk analisis keselamatan penerbangan (Volcanic Ash Advisory). Sedangkan PVMBG (Badan Geologi KESDM), berwenang penuh memantau aktivitas vulkanik internal gunung api, menetapkan status (Waspada/Siaga/Awas), serta mengeluarkan peringatan awal erupsi.

Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, masyarakat dapat memantau informasi resmi BMKG melalui: https://bmkg.go.id/cuaca/satelit/citra-sebaran-abu-vulkanik.

Sementara itu, untuk mengetahui status aktivitas dan perkembangan gunung api, masyarakat dapat memantau informasi resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui: https://magma.esdm.go.id/

BMKG mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati hati, teliti, dan menyaring semua informasi di ruang publik agar dalam menarasikan dan mengintepretasikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan pengertian di tengah masyarakat.

Demi menjaga iklim komunikasi yang sehat, BMKG juga mengajak rekan-rekan media serta para pembuat konten untuk berkenan menyelaraskan kembali caption dan judul narasi yang beredar. Langkah sederhana ini sangat berarti agar masyarakat mendapatkan gambaran informasi yang utuh, jujur, dan tidak terpecah belah oleh persepsi yang keliru.

Mari kita saling menjaga kekondusifan informasi. Kebenaran informasi yang kita rawat bersama menjadi kunci keselamatan kita semua. BMKG mengucapkan terima kasih atas pengertian, sinergi, dan kerja sama yang hangat dari seluruh lapisan masyarakat dan rekan media. (Muh)

Share:

Read More

BMKG Perkuat Kolaborasi dalam Pengembangan Teknologi Modifikasi Cuaca Melalui ASEAN Workshop on Weather Modification Science 2026

BMKG Perkuat Kolaborasi dalam Pengembangan Teknologi Modifikasi Cuaca Melalui ASEAN Workshop on Weather Modification Science 2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kerja sama di bidang modifikasi cuaca melalui penyelenggaraan ASEAN Workshop on Weather Modification Science and Emerging Technologies 2026 yang dibuka oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, di Auditorium BMKG, Kamis (10/09/2026). 

Workshop ini mempertemukan para pakar, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari negara-negara ASEAN dan digelar selama 3 hari secara hybrid pada 10-12 September 2026.

Workshop ini juga menjadi wadah strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modifikasi cuaca guna mendukung ketahanan terhadap cuaca dan iklim ekstrem, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, serta pelestarian lingkungan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembicara, organisasi mitra, dan delegasi negara anggota ASEAN yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memajukan sains, inovasi, dan kolaborasi di bidang modifikasi cuaca.

“Seiring meningkatnya tantangan cuaca dan iklim global, pemerintah di berbagai negara terus mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk memperkuat ketahanan, mendukung manajemen sumber daya air, memitigasi risiko bencana, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, penguasaan sains, inovasi teknologi, dan kolaborasi internasional menjadi kunci utama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peningkatan kapasitas modifikasi cuaca di masa depan. Berbagai teknologi mutakhir yang menjadi fokus pembahasan dalam workshop ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung efektivitas operasi modifikasi cuaca.

Faisal juga menegaskan pentingnya kolaborasi regional dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN Weather Modification Centre (AWMC) memiliki peran strategis sebagai platform untuk memperkuat kerja sama, berbagi pengetahuan, serta membangun kapasitas sumber daya manusia di kawasan.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG sekaligus Chairman ASEAN Weather Modification Centre (AWMC), Tri Handoko Seto, dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop diselenggarakan melalui kolaborasi erat antara BMKG dan ASEAN Weather Modification Centre (AWMC). Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional di bidang sains dan teknologi modifikasi cuaca di mana Indonesia saat ini memegang mandat sebagai Ketua AWMC periode 2026-2027. Salah satu prioritas utama selama masa kepemimpinan tersebut adalah memperkuat capacity building, kolaborasi ilmiah, dan pertukaran pengetahuan di antara negara-negara anggota.

“Workshop ini merupakan salah satu langkah konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut. Kami berharap diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan fondasi yang kuat bagi pengembangan kerja sama di bawah kerangka AWMC ke depan,” ujar Seto.

Ia menjelaskan bahwa tema workshop tahun ini mencerminkan transformasi modifikasi cuaca yang kini berkembang menjadi ilmu yang berbasis teknologi tinggi. Berbagai topik strategis dibahas selama kegiatan, mulai dari observasi atmosfer, fisika awan, riset cloud chamber, pemodelan numerik, pemanfaatan AI, hingga teknologi UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Yuliana Bahar, menegaskan bahwa ilmu meteorologi memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan kawasan terhadap berbagai ancaman bencana yang dipicu oleh cuaca dan iklim.

Menurutnya, kemampuan menghasilkan informasi dan prakiraan cuaca yang akurat telah membantu negara-negara ASEAN bertransformasi dari pendekatan penanggulangan bencana yang bersifat reaktif menuju upaya pencegahan yang lebih proaktif. Di tingkat regional, berbagai mekanisme kerja sama ASEAN juga dibangun dengan bertumpu pada penguatan sains meteorologi untuk mendukung mitigasi bencana, ketahanan pangan, serta penanganan kabut asap lintas batas.

Lebih lanjut, Yuliana menilai fokus workshop pada pengembangan sains modifikasi cuaca dan teknologi baru sangat relevan dengan kebutuhan kawasan saat ini. Kemampuan untuk mengintervensi kondisi atmosfer guna mendukung ketersediaan air, mengurangi dampak asap, melindungi infrastruktur vital, dan mengelola cuaca ekstrem dinilai akan semakin penting dalam memperkuat ketahanan kawasan di masa mendatang.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sekretariat ASEAN, ASEAN Weather Modification Centre (AWMC), World Meteorological Organization (WMO), serta delegasi negara-negara anggota ASEAN dan mitra.

Melalui penyelenggaraan workshop ini, BMKG berharap dapat memperkuat kolaborasi regional, mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pengembangan kapasitas modifikasi cuaca yang adaptif dan berbasis sains guna menjawab tantangan cuaca dan iklim yang semakin kompleks di kawasan ASEAN. (Muh)

Share:

Read More

Ombudsman Jabar Dorong Polda Jawa Barat Perkuat Pelayanan SKSCK Berbasis HAM

Ombudsman Jabar Dorong Polda Jawa Barat Perkuat Pelayanan SKSCK Berbasis HAM. (Dok. Ombudsman RI)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mendorong jajaran Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) Polda Jawa Barat untuk memperkuat pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) agar tidak sekadar dijalankan sebagai kewajiban administratif, melainkan dimaknai sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Sartika Dewi, dalam forum bertajuk "Pelayanan SKCK dalam Kerangka Pemenuhan HAM" di hadapan perwakilan Satintelkam Polres jajaran Polda Jawa Barat, Kamis (10/9/2026).

Dalam paparannya, Sartika menegaskan bahwa masyarakat yang datang mengurus SKCK bukan sedang "meminta bantuan" kepada negara, melainkan sedang menggunakan haknya untuk memperoleh pelayanan publik.

"Pelayanan SKCK merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat sekaligus implementasi kewajiban negara dalam pelayanan publik yang berperspektif HAM," ujar sartika.

Ia juga mengingatkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dari layanan SKCK bersifat konsekuensi dari layanan yang diberikan negara, bukan tujuan utama penyelenggaraan layanan itu sendiri. Menurutnya, ukuran keberhasilan pelayanan SKCK tidak boleh hanya dilihat dari jumlah surat yang diterbitkan atau besaran PNBP yang terkumpul, tetapi juga apakah masyarakat memperoleh layanan yang mudah, pasti, transparan, setara, bermartabat, dan bebas dari maladministrasi.

Ombudsman Jabar menguraikan tiga prinsip HAM yang harus dipegang petugas dalam memberikan pelayanan SKCK. Pertama, to protect (melindungi), yakni menjamin keamanan data pemohon, kepastian proses, serta perlindungan dari pungutan di luar ketentuan PNBP. Kedua, to respect (menghormati), yaitu tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif, merendahkan, atau mempersulit pemohon, termasuk memastikan kesetaraan antrean tanpa memandang latar belakang sosial. Ketiga, to fulfill (memenuhi), yaitu menyediakan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan sesuai standar, bahkan mampu memberikan solusi ketika pemohon menghadapi kendala di lapangan, misalnya keterbatasan dokumen atau akses digital.

Ombudsman Jabar turut menyoroti pentingnya sepuluh komponen standar pelayanan sebagaimana diatur Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014, mulai dari persyaratan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana-prasarana, kompetensi dan perilaku petugas, hingga mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi, yang seluruhnya harus diterjemahkan dalam perspektif HAM agar pelayanan bersifat jelas, sederhana, pasti, transparan, aksesibel, profesional, dan tidak diskriminatif.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat memaparkan hasil penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik pada sembilan Polres sampel di lingkungan Polda Jawa Barat sepanjang tahun 2025.

Seluruh unit yang dinilai berada pada zona hijau dengan kategori kualitas pelayanan baik hingga sangat baik, dengan capaian tertinggi diraih Polres Tasikmalaya Kota (89,50) dan Polres Garut (88,14). Sartika mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti komitmen jajaran Satintelkam dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas.

Meski demikian, Ombudsman Jabar turut mencatat tren laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di lingkungan kepolisian Jawa Barat sepanjang 2024- 2026, dengan jenis maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur.

Ombudsman Jabar mencatat bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaduan yang secara khusus menyasar layanan SKCK, namun mengingatkan agar capaian ini terus dijaga dan ditingkatkan.

Di akhir paparannya, Ombudsman Jawa Barat merekomendasikan penerapan prinsip pelayanan "SKCK HUMANIS" sebagai kerangka menuju pelayanan prima berbasis HAM, yaitu Hadir dan mudah diakses, Utamakan kepastian pelayanan, Menghormati setiap pemohon, Akuntabel dan transparan, Non-diskriminatif, Integritas dalam setiap proses, serta Sederhana dan solutif.

"Pelayanan yang baik bukan hanya membuat urusan masyarakat selesai, tetapi membuat masyarakat merasa haknya dihormati dan dilindungi," tutup Sartika. (Evi)

Share:

Read More

Hotspot Kalbar Turun Tajam, Kemenhut Perkuat Pengendalian Karhutla Wilayah Prioritas

Hotspot Kalbar Turun Tajam, Kemenhut Perkuat Pengendalian Karhutla Wilayah Prioritas. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Data terbaru menunjukkan hotspot Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat turun signifikan. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas.

Pemantauan pada 10 September menunjukkan Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan hotspot tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence terbanyak, sementara perkembangan positif terpantau di Kalimantan Barat yang mengalami penurunan cukup signifikan.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Kamis, 10 September 2026 pukul 21.05 WIB, secara nasional terdeteksi 569 hotspot high confidence. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 395 titik pada 9 September 2026.

Pada enam provinsi prioritas, hotspot high confidence tercatat:

Kalimantan Tengah: 96 titik;

Kalimantan Barat: 39 titik;

Sumatera Selatan: 34 titik;

Riau: 18 titik;

Kalimantan Selatan: 9 titik; dan

Jambi: 2 titik.

Penurunan paling menonjol terjadi di Kalimantan Barat, dari 134 menjadi 39 hotspot high confidence. Sementara itu, Kalimantan Tengah dengan 96 titik menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas sehingga penguatan patroli, groundcheck, pemadaman, dan dukungan operasi udara terus dilakukan.

Perkembangan hotspot tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi cuaca maupun kondisi bahan bakar di lapangan. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui pengecekan di lapangan.

Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta para pihak lainnya terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, serta pendinginan pada lokasi yang masih berpotensi mengalami penyalaan kembali.

Pemerintah juga tetap menyiagakan 53 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, 34 armada digunakan untuk operasi water bombing, sementara 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.

Pengerahan armada udara dilakukan berdasarkan hasil pemantauan hotspot, verifikasi kondisi lapangan, perkembangan kebakaran, serta kondisi meteorologis. OMC tetap disiagakan untuk memanfaatkan potensi awan yang memenuhi persyaratan guna membantu pembasahan lahan dan mendukung operasi pengendalian.

Khusus pada ekosistem gambut, pembasahan dan pendinginan terus menjadi perhatian karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api tidak lagi terlihat.

Berdasarkan pemantauan PM2,5, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori kualitas udara baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan masih menunjukkan kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan pada sebagian area di Kalimantan terpantau kategori berbahaya.

Kondisi kualitas udara menjadi salah satu indikator yang terus dipantau selain hotspot dan kondisi api di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan dampak asap terhadap masyarakat sekaligus menjadi bahan dalam menentukan prioritas operasi pengendalian.

Berdasarkan pengamatan meteorologi penerbangan BMKG pada 10 September 2026 pukul 10.00 WIB, asap masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah prioritas. Pontianak tercatat memiliki jarak pandang sekitar 1,2 kilometer dengan kondisi berasap, Palangka Raya sekitar 3 kilometer berasap, dan Jambi sekitar 2 kilometer berasap. Sementara itu, Pekanbaru memiliki jarak pandang sekitar 6 kilometer dengan kondisi cerah berawan dan Palembang 10 kilometer atau lebih dengan kondisi cerah berawan. Di Banjarmasin, pengamatan pukul 11.00 WITA menunjukkan jarak pandang 10 kilometer atau lebih dengan kondisi cerah berawan.

Kondisi di Pontianak dan Palangka Raya masih perlu menjadi perhatian karena jarak pandang terpantau terbatas dan disertai kondisi berasap. Namun, jarak pandang bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta perkembangan kebakaran di lapangan.

Kementerian Kehutanan bersama seluruh pihak terkait terus melakukan pemantauan terpadu terhadap hotspot, kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, cuaca, curah hujan, sebaran asap, dan jarak pandang sebagai dasar menentukan prioritas operasi berikutnya.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin. (Subhan)

Share:

Read More

Menko Airlangga Jadikan Pertemuan IMT-GT Tahun Ini sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”

Menko Airlangga Jadikan Pertemuan IMT-GT Tahun Ini sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Medan, WaraWiri.net - Tiga negara, satu pesan yang sama yaitu kerja sama kawasan jangan lagi berhenti di dokumen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ke-32 Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Tailan atau 32nd Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting (IMT-GT MM), dan langsung menancapkan target yang gamblang yaitu untuk 92 proyek yang sedang berjalan harus selesai, bukan sekadar dibahas saja.

“Selama lebih dari tiga dekade, IMT-GT tidak pernah kekurangan rencana yang baik. Namun, yang ditunggu masyarakat kita adalah implementasi. Setiap inisiatif harus bergerak dari perencanaan ke eksekusi, dari dokumen ke koridor ekonomi, dan dari penandatanganan menjadi lapangan kerja nyata,” tegas Menko Airlangga, di Medan, Sumatra Utara, Kamis (10/9).

Karena itu, Menko Airlangga meminta bahwa pertemuan di Medan kali ini dicatat sebagai “Ministerial Meeting of Implementation”. Hal ini berarti setelah pertemuan para Menteri yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah bukan jumlah dokumen, melainkan jumlah proyek yang benar-benar jalan di lapangan.

Para Menteri dari tiga negara menyambut capaian Implementation Blueprint 2022–2026 yang justru melampaui target. Datanya ringkas, tapi artinya besar bagi warga di koridor IMT-GT yaitu PDB per kapita naik dari 21.646 PPP$ (2024) menjadi 23.290 PPP$ (2025). Selain itu, perdagangan barang melonjak dari USD708 miliar menjadi USD810,8 miliar. Investasi asing langsung (FDI) naik dari USD27,52 miliar menjadi USD28,44 miliar. Pengangguran turun dari 3,8% ke 3,7%. Pariwisata juga pulih kencang bahwa dengan kampanye Visit IMT-GT Year 2023-2025 telah membawa 68 juta wisatawan mancanegara pada tahun lalu.

Intinya sederhana bahwa kerja sama tiga negara ini sudah menghasilkan uang, lapangan kerja, dan arus wisatawan. Menko Airlangga sekarang meminta percepatan penyelesaian dari proyek-proyek yang sudah berjalan, bukan pujian semata.

Business Matching Berbuah Kesepakatan Konkret

Sorotan paling konkret dari rangkaian pertemuan di Medan adalah IMT-GT International Business Matching 2026. Ajang tersebut menghadirkan 275 pelaku usaha dari 7 sektor strategis, yaitu agribisnis, pertanian dan perikanan, manufaktur, pariwisata, logistik, tenaga kerja, perbankan dan keuangan, serta layanan kesehatan.

Setelah business matching ini terdapat 8 Nota Kesepahaman (MoU) bisnis lintas negara yang berhasil ditandatangani. Capaian ini menyambung sukses Business Matching RoRo Dumai-Melaka sebelumnya, yang diikuti 155 peserta dan menghasilkan 6 MoU. Artinya, Pertemuan Tingkat Menteri kali ini tidak hanya bicara arah kebijakan, karena selain ada meja bisnis dan jabat tangan, juga ada kertas kerja sama yang siap dieksekusi pengusaha.

Tiga Arah Strategis Indonesia untuk IMT-GT

Lebih lanjut, Menko Airlangga merumuskan tiga arah strategis agar IMT-GT tidak kembali ke mode “rapat-rapat indah, eksekusi lambat”. Pertama yaitu harus mengutamakan proyek yang benar-benar berdampak. Percepat proyek yang memperkuat mobilitas lintas batas, integrasi digital, dan peran UMKM.

Kedua, perkuat sistem ekonomi lintas batas. Perdagangan, logistik, dan investasi harus lebih mudah mengalir di antara Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan Tailan Selatan. Dan, ketiga, jadikan IMT-GT sebagai “lengan pelaksana” integrasi ASEAN. Bukan hanya sebagai forum tambahan, melainkan tempat uji coba nyata untuk solusi digital, keberlanjutan, dan konektivitas.

Sawit, Beras, dan Ketahanan Kawasan

Di meja yang sama, para Menteri menyaksikan penandatanganan MoU Kerja Sama Kelapa Sawit IMT-GT. Bagi Menko Airlangga, ini bukan sekadar simbol. Indonesia, Malaysia, dan Tailan adalah tiga pemain besar sawit dunia, sehingga apabila tiga negara ini merapatkan barisan, posisi tawar di pasar global ikut naik, termasuk untuk rantai nilai dan produk turunan.

Ketiga negara juga menyerukan kerja sama produksi beras dengan alasan bahwa ketahanan pangan sub-kawasan jangan sampai goyah hanya karena rantai pasok global sedang berguncang.

Gubernur Mengeksekusi, Menteri Membuka Jalan

Di samping itu, Menko Airlangga secara khusus menyoroti laporan Forum Kepala Daerah (Chief Ministers and Governors Forum/CMGF) ke-23. Pesannya tegas yaitu berhenti membangun proyek satu-satu, namun mulai berpikir dalam satu koridor ekonomi.

“Proyek pembangunan tidak dibangun di dalam ruang rapat para Menteri. Kami para Menteri bertugas menyetujui rencana, namun para Gubernur atau Kepala Daerah adalah yang mengeksekusinya di lapangan. Oleh karena itu, pemberdayaan Pemerintah Daerah adalah inti dari kerja sama IMT-GT,” ujar Menko Airlangga.

Cetak Biru Baru: Tahan Banting, Terhubung, dan Sejahtera Bersama

Pertemuan ke-32 secara resmi mengadopsi Pernyataan Bersama Para Menteri (Joint Ministerial Statement) dan mengarahkan penyusunan Implementation Blueprint 2027-2031. Cetak biru baru itu berdiri di atas tiga pilar yakni Ketahanan Ekonomi, Jaringan Terintegrasi, dan Kesejahteraan Bersama guna menuju Visi IMT-GT 2036.

Estafet berikutnya sudah ditentukan yaitu Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-33 akan digelar di Malaysia pada 2027. Targetnya tentu saja tidak berubah, ketiga negara sepakat untuk menerapkan “lebih sedikit janji, lebih banyak hasil”, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan masyarakat.

Turut hadir dalam PTM IMT-GT ke-32 yaitu di antaranya Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Wakil Menteri Kantor Perdana Menteri Tailan Thanadit Raktabutr, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara Asian Development Bank (ADB) Nianshan Zhang, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Nararya S. Soeprapto, serta Direktur Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) Amri Bukhairi Bakhtiar. (Evi)

Share:

Read More

Lestari: Mekanisme Sanggah DTSEN Jangan Korbankan Hak Masyarakat

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas mekanisme sanggah DTSEN agar hak masyarakat tetap terlindungi. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kesenjangan antara ambisi negara memiliki data kependudukan akurat dan risiko masyarakat kehilangan akses bantuan saat sistem diperbaiki harus dijawab dengan transparansi dan efektivitas proses validasi.

"Transparansi dan efektivitas proses validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kunci utama untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi negara mewujudkan data kependudukan yang akurat dan dampak yang dialami masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).

Polemik pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menyebabkan perubahan signifikan pada peringkat desil kesejahteraan masyarakat berdampak menggusur hak warga miskin dan rentan atas program perlindungan sosial.

Proses validasi data dalam penerapan sistem DTSEN dan mekanisme desil, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, seharusnya menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dalam pembangunan nasional.

Diakui Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data utama untuk berbagai program perlindungan sosial, mencakup 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia.

Namun, tegas dia, berbagai keluhan masyarakat menunjukkan masih banyak warga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan tetapi ditempatkan pada desil tinggi sehingga kehilangan akses bantuan sosial.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa mekanisme validasi data yang dilakukan oleh pemerintah dan bersumber dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, harus dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, sehingga dampak proses validasi data tersebut tidak mengorbankan hak masyarakat.

Dalam menyikapi kesenjangan tersebut, ujar Rerie, pemerintah telah membuka ruang sanggah bagi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

Pada ruang sanggah itu, jelas dia, masyarakat dapat memeriksa status desil dan mengajukan keberatan jika data tidak sesuai dengan kondisi riil.

Proses tersebut, tegas Rerie, menuntut kemudahan akses terhadap aplikasi yang disediakan pemerintah dan proaktif masyarakat dalam melaporkan data yang tidak sesuai.

Sehingga, tambah dia, dibutuhkan sosialisasi masif yang mudah dipahami agar masyarakat luas dapat mengecek dan mengevaluasi status mereka.

"Karena setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki target yang jelas, berbasis data yang terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Rerie. (Rizal)

Share:

Read More

Surat Penyataan Dewan Pers Tentang Upaya Pencarian 5 Jurnalis di Kawasan Gunung Anak Krakatau dan Serukan Prioritas Keselamatan Kerja

Surat Penyataan Dewan Pers Tentang Upaya Pencarian 5 Jurnalis di Kawasan Gunung Anak Krakatau dan Serukan Prioritas Keselamatan Kerja. (Dok. Dewan Pers)

Jakarta, WaraWiri.net - Dewan Pers menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa hilangnya lima orang jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Hingga pernyataan ini dirilis, seluruh korban masih dalam proses pencarian intensif oleh tim gabungan.

Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) saat ini dikoordinasikan langsung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dengan dukungan penuh dari TNI Angkatan Laut, Ditpolairud Polda Banten dan Lampung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta relawan setempat.

Berdasarkan laporan terkini dari posko gabungan, penyisiran difokuskan pada area perairan di sekitar radius bahaya erupsi dengan mengerahkan armada kapal patroli dan helikopter evakuasi. Kendala cuaca, gelombang laut yang tinggi, serta semburan abu vulkanik yang masih fluktuatif menjadi tantangan utama dalam operasi pencarian di lapangan.

Sehubungan dengan peristiwa ini, Dewan Pers menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Pers terus berkoordinasi dengan posko SAR, organisasi profesi jurnalis dan tim media yang memantau di lapangan antara lain KBN Antara, untuk memperbarui informasi serta memastikan proses pencarian berjalan maksimal.

2. Menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan instansi terkait yang telah bergerak cepat mengerahkan sumber daya untuk mencari dan menyelamatkan kelima rekan jurnalis;

3. Mengajak seluruh insan pers di Tanah Air untuk memanjatkan doa bersama demi keselamatan para jurnalis yang sedang dicari, serta menyampaikan dukungan moril yang tulus bagi keluarga yang menanti kepulangan mereka;

4. Menyerukan kepada seluruh jurnalis dan perusahaan pers untuk senantiasa memegang teguh profesionalisme dengan menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas mutlak. Tugas meliput demi kepentingan publik adalah mandat profesi yang luhur, namun tidak ada berita atau hasil liputan yang seharga dengan nyawa manusia;

5. Meluruh jurnalis yang bertugas di medan bencana wajib mematuhi batas zona aman yang ditetapkan otoritas resmi, melengkapi diri dengan alat pelindung diri standar, serta berkoordinasi erat dengan petugas penanggulangan bencana di lapangan sebelum melakukan peliputan.

Dewan Pers mendoakan keselamatan kelima jurnalis yang masih dalam pencarian serta menyampaikan dukungan dan kekuatan kepada keluarga dan rekan- rekan mereka. (Iqbal)

Share:

Read More

Menteri Imipas Dukung Integrasi Data dengan Kemnaker dan BKPM

Menteri Imipas Dukung Integrasi Data dengan Kemnaker dan BKPM. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Penandatanganan 2 Surat Keputusan Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM dilaksanakan pada tanggal 9 September 2026 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Kegiatan dimaksudkan untuk mengintegrasikan data pada sistem Online Single Submission (OSS) yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan (SIAP) milik Kemenaker serta All Indonesia milik Kemenimipas.

Menteri Imipas menyampaikan bahwa kerja sama antara Kemenimipas, Kemenaker dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada dasarnya saling berkaitan dan sudah terjalin sejak lama. Terlebih dalam memberikan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dan investor asing yang masuk di Indonesia.

"Ini adalah formalisasi dari apa yang selama ini sudah kita kerjakan. Kerja sama kami selama ini sudah cukup baik, hari ini kita formalkan dalam bentuk penandatanganan kerja sama," ujar Menteri Agus.

Pihaknya menambahkan kalau Kemenimipas sepenuhnya mendukung integrasi ini. Dengan dilakukannya penyatuan satu data diharapkan bisa memberikan kepastian bagi investor asing yang ada di Indonesia.

"Upaya ini dilakukan untuk bisa menyatukan satu data sehingga kita semua punya kepastian dimana semua proses dapat berjalan dan terutama para investor yang membutuhkan kepastian investasi di Indonesia," imbuhnya.

Penandatanganan Kerja Sama pengintegrasian data ini juga turut mendukung 15 Program Aksi Kemenimipas terutama di program penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. (Tedy)

Share:

Read More

Penguatan Manufaktur Elektronika Perluas Peran Indonesia di Pasar Global

Penguatan Manufaktur Elektronika Perluas Peran Indonesia di Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan daya tahan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Salah satu indikatornya terlihat dari pertumbuhan kelompok industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik yang mencapai 9,20 persen pada Triwulan – II tahun 2026. Perkembangan ini menjadi bagian dari penguatan industri elektronika nasional, termasuk melalui peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan fasilitas manufaktur.

“Kami mengapresiasi komitmen Midea dan PT Jaya Refrigeration Equipment dalam mengembangkan investasi serta memperluas kegiatan produksi di Indonesia. Hal ini tentunya mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek manufaktur nasional,” ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam acara Pencapaian Produksi 3 Juta Unit dan Peresmian Pabrik Midea Indonesia di Cikarang, Rabu (9/9).

Faisol menjelaskan, kinerja kelompok industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik yang tumbuh 9,20 persen pada Triwulan – II 2026 menunjukkan pentingnya sektor tersebut dalam struktur manufaktur nasional.

Pada periode yang sama, komoditas air conditioner (AC) mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD103,70 juta, sedangkan refrigerator membukukan surplus USD96,39 juta. Di sisi lain, mesin cuci masih mencatatkan defisit neraca perdagangan sekitar USD100 juta. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang yang besar untuk terus memperkuat produksi dalam negeri.

“Penguatan produksi domestik perlu berjalan seiring dengan pengembangan ekosistem industri yang lebih luas. Hal tersebut mencakup keterhubungan rantai pasok, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi dan inovasi,” katanya.

Hingga saat ini, Midea Electronics Indonesia telah membangun berbagai fasilitas industri di kawasan Cikarang dan Karawang melalui PT Jaya Refrigeration Equipment. Fasilitas tersebut memproduksi berbagai produk home appliances, antara lain AC, mesin cuci, refrigerator, dan freezer.

“Pengembangan fasilitas ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam memperluas kegiatan manufaktur di Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Midea mencatatkan pencapaian produksi tiga juta unit produk sekaligus meresmikan pabrik untuk produk AC dan refrigerator, yang terdiri atas 2,25 juta unit AC, satu juta unit refrigerator, dan 367.500 unit mesin cuci.

Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, Midea Electronics Indonesia juga telah mengembangkan kegiatan ekspor. Hingga tahun 2026, perusahaan tercatat mengekspor dua juta unit produk ke kawasan ASEAN dan Amerika Utara. 

“Capaian ekspor ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran dalam mendukung kebutuhan pasar internasional. Pengembangan fasilitas produksi di dalam negeri juga memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari jaringan produksi dan bisnis global perusahaan,” katanya.

Faisol menambahkan, pengembangan Midea di Indonesia diharapkan memberikan dampak yang semakin luas bagi ekosistem industri nasional. Selain peningkatan kapasitas produksi, keberadaan fasilitas manufaktur tersebut dapat memperkuat rantai pasok, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, mengembangkan kompetensi tenaga kerja, serta memperluas penerapan teknologi dan inovasi.

Kementerian Perindustrian berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai instrumen kebijakan, di antaranya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas produk, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan nilai tambah kegiatan manufaktur di Indonesia.

“Kami berharap Midea dapat semakin meningkatkan posisi Indonesia dalam jaringan produksi dan bisnis global perusahaan. Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengembangan manufaktur dan salah satu basis produksi penting Midea untuk melayani kebutuhan pasar regional maupun global,” pungkasnya. (Bambang)

Share:

Read More

Kemenperin-Korea Perkuat SDM Industri Lewat Ppuri Technology

Kemenperin-Korea Perkuat SDM Industri Lewat Ppuri Technology. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan di bidang industri dan teknologi melalui The Korea-Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC) yang diimplementasikan lewat proyek Establishment of Human Resource Development (HRD) System for Ppuri Technology in Indonesia.

Proyek tersebut merupakan program pengembangan sumber daya manusia dan kompetensi industri di bidang Ppuri Technology, yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja serta penguasaan teknologi industri di Indonesia.

“Penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun industri yang berdaya saing. Kerja sama internasional perlu memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan industri,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9).

Pemerintah Korea melalui Ministry of Trade, Industry and Resources (MOTIR) menyampaikan persetujuan pemberian hibah untuk pelaksanaan proyek tersebut dengan memberikan dukungan hibah sebesar KRW 14,69 miliar atau sekitar USD 10,64 juta. Hibah tersebut dikelola oleh Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT), serta dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh Korea Institute of Industrial Technology (KITECH), termasuk The Korea National Ppuri Industry Center (KPIC) sebagai mitra pelaksana dari pihak Korea.

“Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama KITC sehingga program ini dapat dipersiapkan untuk dilaksanakan pada 2026–2030. Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai kebutuhan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy, saat pertemuan dengan Direktur KITC di Jakarta (27/8).

Dalam tahap persiapan, Ditjen KPAII berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin sebagai pelaksana program untuk menindaklanjuti sejumlah kebutuhan, termasuk penyelesaian perjanjian hibah dan penetapan lokasi pelaksanaan. BPSDMI juga aktif berkomunikasi dengan Korea National Ppuri Industry Center (KPIC) sebagai mitra pelaksana dari Korea Selatan.

Ditjen KPAII siap membantu menindaklanjuti kebutuhan yang berada dalam lingkup tugas dan fungsinya agar persiapan program dapat berjalan sesuai rencana. Tri berharap kerja sama tersebut dapat segera memasuki tahap pelaksanaan sehingga pengembangan kompetensi Ppuri Technology dapat memberikan manfaat bagi SDM dan industri manufaktur Indonesia.

Direktur The Korea-Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC), Ji Hyun Sung memandang pengembangan kompetensi pada bidang tersebut sebagai salah satu bagian penting dalam meningkatkan kemampuan manufaktur Indonesia. Kerja sama kedua negara dalam Ppuri Technology juga mencakup penguatan kapasitas tenaga kerja dan pertukaran pengetahuan, sehingga manfaatnya tidak hanya terkait penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga peningkatan kesiapan SDM dalam mengikuti perkembangan teknologi manufaktur.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen KPAII dan Direktur KITC membahas perlunya memperjelas perkembangan terkini program tersebut serta peluang tindak lanjut dengan pihak Korea agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan industri Indonesia. Selain itu, KITC juga menyampaikan keinginannya untuk memperluas kerja sama dengan Kementerian Perindustrian pada sejumlah bidang strategis.

“Kami melihat terdapat banyak peluang untuk memperluas kerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Selain pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, kami juga ingin menjajaki lebih jauh kerja sama di bidang industri hijau dan transisi energi, kendaraan listrik dan teknologi baterai, serta bidang prioritas lainnya yang menjadi perhatian Kementerian Perindustrian,” tambah Ji Hyun Sung.

Sejalan dengan hal tersebut, kerja sama dengan mitra internasional juga membuka peluang bagi Kemenperin untuk memperluas pengembangan kapasitas internal melalui pembelajaran dan pertukaran pengalaman.

“Ke depan, kami berharap Kemenperin dan KITC akan memiliki berbagai bentuk kerja sama lainnya. Kami melihat peluang untuk memperluas pembelajaran dan pertukaran pengalaman antara kedua institusi,” kata Tri.

Melalui kerja sama ini, Indonesia diharapkan memiliki SDM industri yang semakin siap menguasai teknologi dasar manufaktur, meningkatkan kualitas proses produksi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang lebih maju. Dalam jangka lebih luas, penguatan kompetensi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan teknologi dan daya saing industri manufaktur Indonesia. (Bambang)

Share:

Read More

Bupati Bogor Rudy Susmanto Pastikan Penanganan Kebakaran TPA Galuga Dikebut hingga Tuntas

Bupati Bogor Rudy Susmanto Pastikan Penanganan Kebakaran TPA Galuga Dikebut hingga Tuntas. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan penanganan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, terus dilakukan secara intensif hingga kondisi benar-benar aman. Bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor, upaya pemadaman dan pendinginan terus dikebut, terutama pada titik-titik yang masih mengeluarkan asap.

Rudy Susmanto menjelaskan, proses penanganan dilakukan dengan metode khusus karena api berada di dalam tumpukan sampah yang telah menggunung selama puluhan tahun. Gundukan sampah yang masih mengeluarkan asap dibongkar dan dipecah terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyemprotan untuk mendinginkan bara api yang berada di bagian dalam.

“Mesin terus berjalan. Hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah Kota Bogor, kita padamkan api. Beberapa gundukan yang mengeluarkan asap kita pecah, kita bongkar, setelah itu kita semprot dan dinginkan semuanya,” ujar Rudy.

Menurutnya, tantangan pemadaman di TPA Galuga hampir menyerupai penanganan kebakaran lahan gambut. Tumpukan sampah yang telah mencapai ketinggian lebih dari 10 meter memiliki struktur yang padat, sehingga bara api dapat tetap berada di bagian dalam meskipun api tidak terlihat dari permukaan.

“Pada saat dibongkar, tiba-tiba keluar asap mengepul warna hitam. Itu sebenarnya di dalamnya masih ada bara api yang menyala. Kalau tidak kita bongkar, ditunggu satu, dua, tiga hari tidak akan pernah mereda apinya,” jelasnya.

Bupati Bogor menargetkan proses pendinginan terus dilakukan hingga menjelang subuh agar aktivitas pelayanan persampahan dapat kembali berjalan secara bertahap. Menurutnya, sampah dari Kabupaten maupun Kota Bogor harus tetap mendapatkan penanganan dan tidak boleh menumpuk di tengah permukiman masyarakat.

“Kita kebut sampai jelang subuh. Subuh truk sampah mulai masuk, kemudian kita atur durasinya beberapa jam berjalan. Sampah dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tidak bisa kita biarkan ada di tengah kota, harus masuk ke TPA,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemkab Bogor juga terus memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak.

Sejak hari pertama, empat posko kesehatan telah disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada warga, sementara Dinas Sosial mempersiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip kami keselamatan masyarakat itu yang paling utama. Kami mohon maaf kalau belum maksimal, tetapi kami upayakan semua tertangani satu per satu,” kata Rudy.

Ia menegaskan, penanganan kebakaran TPA Galuga tidak dapat dilakukan secara parsial karena kondisi dan arah angin dapat memengaruhi wilayah Kabupaten maupun Kota Bogor. 

Karena itu, sinergi kedua pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait menjadi kunci agar kebakaran benar-benar dapat dituntaskan.

“Kita tidak boleh terlena walaupun sudah tidak terlihat api. Potensi api masih bisa muncul. Penanganan kebakaran ini tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (Muh)

Share:

Read More

Bupati Bogor Kerahkan 600 Personel Tangani Kebakaran TPA Galuga, Di Titik Area Pengelolaan Sampah Wilayah Kota Bogor

Bupati Bogor Kerahkan 600 Personel Tangani Kebakaran TPA Galuga, Di Titik Area Pengelolaan Sampah Wilayah Kota Bogor. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung memastikan penanganan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, berjalan optimal.

Memasuki hari ketiga penanganan, Rudy Susmanto menegaskan fokus utama saat ini adalah mempercepat proses pendinginan dan memastikan seluruh titik api serta bara di dalam tumpukan sampah dapat ditangani.

Rudy Susmanto menyampaikan kondisi terkini kebakaran TPA Galuga kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Ardyanto Nugroho. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan sekaligus memastikan seluruh unsur bergerak dalam satu komando.

“Hari ini saya bersama jajaran Pemkab Bogor menyampaikan kondisi terkini kebakaran TPA Galuga kepada Kementerian Lingkungan Hidup melalui. Saat ini kita fokus pada pendinginan. Ini bukan persoalan Kabupaten atau Kota Bogor, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Rudy.

Sebagai bentuk dukungan konkret, sekitar 600 personel Kabupaten Bogor, termasuk jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD serta unsur lainnya, dikerahkan untuk membantu penanganan titik api, khususnya di area pengelolaan sampah yang melayani Kota Bogor.

Personel dan peralatan tersebut bergerak bersama unsur Pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat proses pemadaman dan pendinginan.

Rudy menegaskan, penanganan kebakaran TPA membutuhkan kehati-hatian karena api dapat bertahan dalam bentuk bara di bagian dalam tumpukan sampah.

Karena itu, seluruh tim diminta tidak hanya melihat kondisi permukaan, tetapi memastikan titik-titik panas yang terdeteksi dapat ditangani hingga benar-benar aman.

“Kita bergerak bersama. Mudah-mudahan seluruh titik api segera tertangani dan aktivitas pengelolaan sampah kembali aman. Yang paling penting, kita jaga lingkungan, kesehatan, dan keselamatan seluruh petugas yang bekerja di lapangan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan TPA Galuga. Menurutnya, persoalan sampah dan lingkungan tidak mengenal batas administratif, sehingga membutuhkan kepedulian dan kerja bersama antara Kabupaten Bogor, Kota Bogor, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait.

“Kita tidak bicara Kabupaten atau Kota Bogor. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari saling menguatkan dan memastikan penanganan ini berjalan sampai tuntas,” pungkas Rudy. (Muh)

Share:

Read More