Bupati Bogor Rudy Susmanto Lepas Atlet Kabupaten Bogor, Siap Berjuang di PESONAS II

Bupati Bogor Rudy Susmanto Lepas Atlet Kabupaten Bogor, Siap Berjuang di PESONAS II. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melepas Kontingen Kabupaten Bogor yang akan berlaga pada Pekan Special Olympics Nasional (PESONAS) II di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan pelepasan berlangsung di Gedung Serbaguna 2, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (13/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan dukungan dan semangat kepada seluruh atlet yang akan membawa nama Kabupaten Bogor di ajang olahraga nasional tersebut.

Ia berharap para atlet dapat bertanding dengan penuh percaya diri, menjaga kesehatan, serta memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

Rudy menegaskan, para atlet merupakan patriot olahraga Kabupaten Bogor yang patut dibanggakan. Menurutnya, setiap atlet memiliki kesempatan untuk berprestasi dan menunjukkan potensi terbaiknya, tanpa menjadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk meraih mimpi.

“Selamat bertanding dan berjuang, para patriot olahraga Kabupaten Bogor yang membanggakan. Bertandinglah dengan penuh percaya diri, jaga kesehatan, dan berikan yang terbaik. Buktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi,” ujar Rudy Susmanto.

Ia juga berpesan agar seluruh kontingen senantiasa menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik Kabupaten Bogor selama mengikuti PESONAS II di Kupang.

Pelepasan kontingen ini menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengembangan potensi atlet, termasuk atlet dengan disabilitas intelektual, agar memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang, berkompetisi, dan mengukir prestasi di tingkat nasional.

“Bawa nama baik Kabupaten Bogor dan tunjukkan bahwa kalian mampu memberikan yang terbaik. Kami mendoakan seluruh kontingen diberikan kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan selama bertanding,” pungkas Rudy. (Rizal)
Share:

Rudy Susmanto Tekankan RAPBD 2027 Harus Terencana dan Berorientasi pada Pemerataan Pembangunan

Rudy Susmanto Tekankan RAPBD 2027 Harus Terencana dan Berorientasi pada Pemerataan Pembangunan. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027 secara terencana, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Rudy saat membahas RAPBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/10). Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran daerah mampu menjawab berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Rudy mengatakan, APBD merupakan instrumen strategis yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor selama satu tahun ke depan. Karena itu, setiap perencanaan dan pengalokasian anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.

"Kita ingin APBD yang sehat, lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Rudy.

Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 harus mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Melalui pembahasan bersama TAPD dan seluruh jajaran perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya memastikan perencanaan anggaran tahun 2027 tersusun secara lebih matang, memiliki prioritas yang jelas, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih merata, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rizal)
Share:

Resmi Jadi Kakorlantas Polri, Brigjen Pol. Aries Syahbudin Pernah Catatkan Sejarah Mudik Terbaik

Resmi Jadi Kakorlantas Polri, Brigjen Pol. Aries Syahbudin Pernah Catatkan Sejarah Mudik Terbaik. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Tongkat kepemimpinan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi berganti. Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum. dipercaya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri menggantikan Irjen Pol. Wibowo, S.I.K., M.Hum.

Pergantian pimpinan Korlantas Polri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum pun dilantik sebagai Kakorlantas Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C) Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Senin (12/10/2026).

Usai pelantikan, prosesi serah terima jabatan (sertijab) dilanjutkan di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, pada hari yang sama. Prosesi tersebut menandai pergantian kepemimpinan di lingkungan Korlantas Polri. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama dan personel Korlantas Polri.

Pergantian ini menjadi awal bagi Brigjen Pol. Aries Syahbudin untuk melanjutkan berbagai agenda strategis Korlantas Polri.

Profil Brigjen Pol. Aries Syahbudin

Brigadir Jenderal Polisi Dr. Aries Syahbudin merupakan Perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994, dengan pengalaman panjang yang mempertemukan pemahaman strategis dan kecakapan operasional.

Saat menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah dan Polda Sulawesi Selatan, ia menghadapi beragam karakter wilayah dan persoalan lalu lintas. Pengalaman yang memperkaya pemahamannya tentang kebutuhan masyarakat, kondisi jalan, serta tantangan personel dalam menjalankan tugas.

Di lingkungan Korlantas Polri, tanggung jawabnya berkembang melalui jabatan Kasubdit Audit dan Inspeksi Ditkamsel, Kepala Bagian Operasi, hingga Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat II Korlantas Polri.

Rangkaian posisi tersebut memberinya sudut pandang yang luas: mengenali potensi risiko, menyiapkan langkah antisipasi, dan mengawal kebijakan agar dapat dilaksanakan secara tepat.

Ketika menjabat Kabag Ops, perannya terlihat dalam kesiapan berbagai operasi besar. Dari pengamanan Natal dan Tahun Baru hingga arus mudik dan balik Lebaran, ia terlibat dalam penguatan sistem kendali, kesiapan komunikasi, serta pengarahan personel. Seluruhnya menjadi bagian dari upaya menyatukan perencanaan dengan kebutuhan pelaksanaan.

Dalam persiapan Operasi Ketupat 2025, ia menjabarkan pemetaan titik rawan, antisipasi kepadatan, dan kesiapan rekayasa lalu lintas. Pemantauan berbasis data dan teknologi mendukung respons petugas terhadap perubahan situasi. Keterlibatannya dalam pengaturan langsung di lapangan turut melengkapi pengalaman tersebut.

Pada periode itu, Operasi Ketupat 2025 menorehkan capaian penting. Evaluasi Korlantas mencatat penurunan angka kecelakaan sebesar 31 persen dan jumlah korban meninggal dunia sebesar 53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan mudik tahun tersebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah.

Sebagai Kabag Ops, Aries Syahbudin menjadi bagian penting dalam mengawal keberhasilan bersama tersebut. Sebuah capaian yang memperlihatkan arti kesiapan operasional, koordinasi lintas instansi, dan keputusan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Perannya juga hadir dalam persiapan menuju Zero ODOL. Sejak 2025, ia menjelaskan penanganan bertahap melalui sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum, disertai pendekatan kepada pengemudi, pemilik kendaraan, serta pelaku usaha. Dalam persiapan Zero ODOL 2027, ia menekankan keterlibatan seluruh fungsi lalu lintas dan konsistensi kerja sama lintas sektor.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk membangun angkutan barang yang lebih tertib dan melindungi keselamatan setiap pengguna jalan.

Kini, tanggung jawab sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri dipercayakan kepadanya. Pengalaman dari kewilayahan hingga tingkat nasional menjadi landasan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, memperkuat pelayanan, dan menjaga kesinambungan berbagai agenda strategis Korlantas Polri. (Zikry)
Share:

Polri Gencarkan Pemberantasan Narkoba, Kapolri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah dari Bandar Narkoba

Polri Gencarkan Pemberantasan Narkoba, Kapolri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah dari Bandar Narkoba. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri menggencarkan pemberantasan peredaran narkoba melalui operasi terpadu di sejumlah wilayah Indonesia. Penindakan menyasar kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkotika, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, hingga sejumlah wilayah di Sulawesi dan Kalimantan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026), menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan langkah yang masif dan berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

“Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Kita harus lebih masif dalam bertindak,” tegas Kapolri.

Sejak awal Oktober 2026, Polri dibawah Kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama BNN, TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengintensifkan operasi di sejumlah kawasan rawan narkoba. Di Jakarta Barat, operasi gabungan pada Jumat (9/10/2026) menyasar Kampung Ambon di Cengkareng dan Kampung Boncos di Palmerah. Sebanyak 24 orang diamankan dalam penindakan tersebut, disertai penyitaan sejumlah barang bukti narkotika dan peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Operasi serupa juga dilakukan di Sumatera Utara dengan menyasar sembilan titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Sebanyak 36 orang diamankan, sementara petugas menyita sekitar 102 gram sabu dan sejumlah barang bukti lainnya. Di Riau, 68 orang turut diamankan dalam operasi di sebuah tempat hiburan malam, dengan 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi zat narkotika berdasarkan hasil tes urine.

Penindakan juga berlangsung di Makassar, Palu, Palembang, dan Palangka Raya. Di kawasan Borta, Kecamatan Tallo, Makassar, sebanyak 104 orang diamankan, termasuk tiga orang yang diduga sebagai bandar. Rangkaian operasi tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk menindak pelaku sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkoba di berbagai daerah.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama seluruh pihak agar peredaran narkotika dapat dicegah dan ruang gerak bandar semakin terbatas,” ujar Suyudi.

Kapolri menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan perlindungan dan keamanan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian. Partisipasi warga diperlukan untuk membantu mencegah peredaran narkoba dan menjaga lingkungan agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat transaksi narkotika.

Dalam penanganannya, Polri juga membedakan pengguna dengan bandar maupun pengedar. Pengguna yang memenuhi ketentuan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, sedangkan bandar dan pengedar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pemberantasan narkoba, termasuk menelusuri jaringan pemasok dan pihak-pihak yang berada di balik peredaran narkotika. Melalui penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, serta keterlibatan masyarakat, upaya pemberantasan diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. (Zikry)
Share:

Itjen TNI Perkuat Pengawasan, Kawal Akuntabilitas Program dan Anggaran

Itjen TNI Perkuat Pengawasan, Kawal Akuntabilitas Program dan Anggaran. (Dok. Puspen TNI)

Bogor, WaraWiri.net - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, yang diwakili Wairjen TNI Mayjen TNI Dr. Alvis Anwar, S.A.P., M.Tr.(Han)., CGCAE., CFrA., memimpin Taklimat Awal Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI Periode IV TA 2026 di lingkungan UO Mabes TNI. Kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka dan melalui video conference tersebut berlangsung di PMPP TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/10/2026).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wairjen TNI, Kasum TNI menegaskan bahwa taklimat awal tersebut bertujuan menyampaikan rencana dan tujuan audit serta mengidentifikasi potensi tantangan dalam pengawasan kinerja di lingkungan UO Mabes TNI karena audit menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Terkait hal tersebut, Kasum TNI mengungkapkan pentingnya audit kinerja sebagai bagian dari sistem manajemen organisasi.

"Pada hakekatnya audit kinerja merupakan implementasi dari salah satu penyelenggaraan sistem manajemen melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan," tegas Kasum TNI

Melalui audit kinerja dan ketaatan, menunjukkan komitmen TNI dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran agar berjalan efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Upaya ini sekaligus mendorong kepatuhan terhadap aturan dan tata kelola yang baik guna mendukung kesiapsiagaan operasional satuan di lingkungan Mabes TNI. (Slamet)
Share:

Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Karhutla di Tanjung Puting Jadi Perhatian Khusus

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan perhatian khusus. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat perkembangan penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa kebakaran baru ditemukan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas sekitar 513,89 hektare. Penanganan dilakukan melalui penguatan satuan tugas darat, sementara operasi udara masih terkendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal.

Presiden menegaskan bahwa kawasan Tanjung Puting harus dijaga secara serius karena merupakan taman nasional. “Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujar Presiden.

Presiden juga kembali menekankan pentingnya memperkuat keberadaan polisi hutan untuk menjaga kawasan-kawasan hutan di Indonesia. Kepala Negara meminta penguatan jumlah dan kapasitas personel tersebut dilakukan secara bertahap agar upaya perlindungan dan pencegahan kebakaran dapat semakin efektif.

“Karena itu tolong sampaikan ke MenPANRB, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Presiden.

Presiden turut meminta Polri membantu penguatan kapasitas polisi hutan. “Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan,” lanjutnya.

Dalam rapat yang sama, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan kondisi lapangan di Tanjung Puting. Menurutnya, lokasi kebakaran tersebar, berada di kawasan rawa, dan sulit dijangkau kendaraan.

Salah satu kebutuhan utama di lapangan adalah pompa air berukuran kecil untuk mendukung pemadaman. Ketika Pangdam menyampaikan kebutuhan sekitar 50 pompa air, Presiden langsung memutuskan untuk memberikan dukungan dalam jumlah lebih besar.

“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” ujar Presiden.

Selain pompa, Pangdam juga menyampaikan kebutuhan tim pengeboran air karena karakteristik kawasan rawa memungkinkan sumber air diperoleh dengan pengeboran sekitar 10 hingga 15 meter. Presiden kemudian memberikan dukungan untuk pembuatan 200 titik bor air dengan anggaran Rp2 miliar.

“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik,” kata Presiden.

Presiden meminta masyarakat setempat turut diberdayakan dalam pembuatan titik-titik bor tersebut. Menurut Kepala Negara, langkah cepat di lapangan harus berjalan beriringan dengan penguatan strategi pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. (Dinda)
Share:

Pemerintah Intensifkan Penanganan Karhutla, Operasi Darat dan Udara Terus Dioptimalkan

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia yang masih menghadapi kondisi cukup berat. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo pada Senin, 12 Oktober 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, memaparkan perkembangan terkini penanganan karhutla.

Menurut Kepala BNPB, saat ini total luas lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas yakni seluas 639,23 hektare.

“Untuk provinsi prioritas lahan gambut, ada di enam provinsi Bapak Presiden, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Untuk hari ini yang terbakar, yang masih ditangani oleh satgas di lapangan, jumlahnya adalah 639,23 hektare, yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah,” ucap Kepala BNPB pada forum rapat yang dilakukan secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta.

“Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana,” lanjut Suharyanto.

Kepala BNPB menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan upaya pemadaman melalui darat dan udara. “Kami juga tetap mengerahkan heli water bombing untuk tempat-tempat yang susah dijangkau. Sebagai contoh, Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Puting di Pangkalan Bun, dan Halmahera Timur di Maluku Utara,” lanjutnya.

Untuk di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, Suharyanto menjelaskan bahwa pemadaman dititikberatkan pada operasi darat. Heli water bombing di Kalimantan Tengah, kata Suharyanto, tidak bisa melakukan penerbangan karena kondisi cuaca dan jarak pandang.

“Untuk Sumatra Selatan baru hari ini bisa terbang, dan nanti kami akan padukan dengan operasi modifikasi cuaca, kami tambah armadanya. Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat dan Sumatra Selatan menggunakan dua pesawat dari Pangkal Pinang,” jelas Kepala BNPB.

Lebih Lanjut, Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah terus mencermati prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi hujan di wilayah Indonesia. Kepala BNPB mengatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dalam penanganan karhutla.

“Paling tidak di bulan Oktober ini, mudah-mudahan nanti begitu prediksi BMKG sudah mulai turun hujan alami di pertengahan Oktober sampai dengan November, dan selanjutnya setelah musim hujan turun, tentu saja kondisi karhutla akan lebih baik. Tapi sebelum itu kami siap untuk bekerja keras mengerahkan segala kemampuan yang kami miliki,” tandasnya. (Dinda)
Share:

Lapas Banjarmasin Kembangkan Pembinaan Kemandirian dengan Dukungan Modal KPN Pengayoman

Lapas Banjarmasin Kembangkan Pembinaan Kemandirian dengan Dukungan Modal KPN Pengayoman. (Dok. Ditjenpas)

Banjarmasin, WaraWiri.net - Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pengayoman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin tanda tangani perjanjian peminjaman modal untuk dukung pengembangan program pembinaan kemandirian Seksi Kegiatan Kerja (Giatja). Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Banjarmasin, Akhmad Herriansyah, sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi pembinaan Warga Binaan.

Akhmad Herriansyah menyampaikan dukungan terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan setiap seksi untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di Lapas Banjarmasin.

“Saya mendukung program dari masing-masing seksi untuk terus berinovasi. Setiap inovasi diharapkan memberikan manfaat nyata, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat,” tegasnya.

Kepala Seksi Giatja, Bagus Paras Etika, menjelaskan bahwa dana pinjaman tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan kegiatan kerja di berbagai sektor sebagai sarana pembelajaran keterampilan dan pengembangan kemampuan kerja Warga Binaan.

“Peminjaman dana ini nantinya akan kita fokuskan untuk pembinaan kegiatan kerja dari berbagai sektor. Salah satu yang terbaru, kita merencanakan pembinaan kegiatan coffee shop,” ujar Bagus.

Ketua KPN Pengayoman, Isnandar, menyampaikan bahwa persetujuan peminjaman modal tersebut didasarkan pada perkembangan positif kegiatan kerja di Lapas Banjarmasin. Menurutnya, kemajuan yang dicapai menunjukkan perubahan signifikan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian sehingga perlu mendapat dukungan berkelanjutan.

“Kami melihat progres kegiatan kerja Lapas Banjarmasin sangat pesat. Ini menunjukkan adanya perubahan yang luar biasa dalam hal pembinaan kegiatan kerja. Oleh sebab itu, atas pertimbangan bersama, kami menyetujui peminjaman dana untuk pembinaan di Seksi Kegiatan Kerja,” ungkap Isnandar.

Dukungan permodalan dari KPN Pengayoman diharapkan dapat memperkuat pengembangan sarana pembinaan produktif sekaligus membuka kesempatan bagi Warga Binaan untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Melalui kerja sama antara KPN Pengayoman dan Seksi Giatja, Lapas Banjarmasin dorong inovasi pembinaan kemandirian yang produktif dan berkelanjutan sebagai bekal bagi Warga Binaan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat. (Ros)
Share:

Madu AOK BE Masuk Galeri UMKM, Lapas Tanjungpandan Buka Akses Pasar Produk Warga Binaan

Madu AOK BE Masuk Galeri UMKM, Lapas Tanjungpandan Buka Akses Pasar Produk Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungpandan perluas pemasaran produk unggulan hasil pembinaan kemandirian Warga Binaan melalui skema konsinyasi atau titip jual Madu AOK BE di Galeri UMKM Nyulo dan Sepiak Belitung, Selasa (13/10).

Langkah ini bertujuan memperluas akses pasar sekaligus memperkenalkan produk hasil pembinaan kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Belitung.

Pemasaran di kedua galeri tersebut diharapkan membuat Madu AOK BE semakin dikenal dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Skema konsinyasi memungkinkan produk dipasarkan melalui gerai mitra di luar lingkungan Lapas.

Kepala Lapas Tanjungpandan, Muhammad Rolan, menegaskan bahwa perluasan pemasaran merupakan bagian penting dari kesinambungan program pembinaan kemandirian.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak cukup diukur dari kemampuan Warga Binaan menghasilkan produk, tetapi juga dari terbukanya peluang agar produk tersebut memiliki nilai ekonomi dan diterima masyarakat.

“Pembinaan kemandirian harus memiliki hasil yang nyata. Madu AOK BE bukan sekadar produk yang dihasilkan Warga Binaan, melainkan bukti bahwa mereka memiliki potensi, keterampilan, dan kesempatan untuk berkarya secara produktif. Karena itu, kami terus mendorong perluasan pemasaran melalui kolaborasi dengan pelaku UMKM agar produk ini semakin dikenal dan memiliki daya saing,” ujar Rolan.

Ia menambahkan, kerja sama dengan mitra usaha jadi salah satu strategi untuk menghubungkan proses pembinaan di dalam Lapas dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, kegiatan kerja tidak berhenti pada proses produksi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi Warga Binaan.

Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Tanjungpandan, Pirmansyah, menjelaskan bahwa pemasaran melalui Galeri Nyulo dan Sepiak Belitung merupakan langkah konkret untuk memperluas distribusi Madu AOK BE. Pemilihan gerai UMKM sebagai mitra diharapkan dapat mendekatkan produk kepada konsumen sekaligus memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat.

“Kami ingin produk hasil pembinaan ini memiliki jalur pemasaran yang jelas dan berkelanjutan. Melalui sistem titip jual, Madu AOK BE dapat menjangkau konsumen di luar Lapas tanpa hanya mengandalkan pemasaran secara langsung. Ini menjadi bagian dari upaya kami membangun kesinambungan antara pembinaan, produksi, promosi, dan pemasaran,” ungkap Pirmansyah.

Menurutnya, perluasan akses pasar juga jadi motivasi bagi Warga Binaan untuk terus meningkatkan keterampilan, menjaga kualitas produk, serta memahami bahwa hasil kerja mereka berpeluang dikembangkan menjadi usaha bernilai ekonomi.

Sementara itu, Brand Marketing Sepiak Belitung, Fitri, menyambut positif pemasaran Madu AOK BE melalui galeri UMKM. Menurutnya, kehadiran produk tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal hasil karya Warga Binaan sekaligus menambah pilihan produk lokal yang tersedia bagi konsumen.

“Kami menyambut baik kehadiran Madu AOK BE di galeri Sepiak Belitung. Produk ini memiliki cerita di balik proses pembuatannya, yaitu tentang pembinaan, keterampilan, dan semangat untuk menghasilkan karya yang bernilai. Kami berharap melalui pemasaran ini, semakin banyak masyarakat yang mengenal Madu AOK BE dan memberikan apresiasi terhadap produk hasil pembinaan Warga Binaan,” ujar Fitri.

Pemasaran melalui Galeri Nyulo dan Sepiak Belitung jadi bagian dari upaya Lapas Tanjungpandan membangun ekosistem usaha bagi produk hasil pembinaan kemandirian. Kolaborasi dengan pelaku UMKM diharapkan dapat mempertemukan produk dengan pasar yang lebih luas sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan potensi karya Warga Binaan. (Ros)
Share:

Angka Inflasi YoY 3,28 Persen, Mendagri Tito Dorong Pemda Perkuat Langkah Pengendalian

Angka Inflasi YoY 3,28 Persen, Mendagri Tito Dorong Pemda Perkuat Langkah Pengendalian. (Dok. Kemendagri)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewanti-wanti pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2026, angka inflasi secara year on year (YoY) September 2026 sebesar 3,28 persen. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 3,19 persen.

“Kita perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5 persen ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5 persen, desil-1, desil-2, 20 persen masyarakat terbawah itu terasa,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026).

Mengacu pada data yang sama, Mendagri menjelaskan bahwa angka inflasi secara month-to-month juga mengalami peningkatan yakni berada di angka 0,30 persen. Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,21 persen. Adapun kenaikan pada periode month-to-month dipicu oleh komponen makanan, minuman, dan tembakau.

Sementara itu, untuk komoditas penyumbang inflasi secara YoY faktor paling besar dipicu oleh sektor transportasi. Secara rinci, faktor tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diakibatkan konflik geopolitik global.

“Tapi sektor yang paling critical yang harus kita jaga betul adalah makanan minuman, karena berhubungan langsung dengan rakyat yang kelas bawah,” sambung Mendagri.

Ia secara khusus meminta daerah-daerah dengan angka inflasi tinggi untuk melakukan langkah pengendalian. Daerah tersebut yakni Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, serta Papua Tengah. Sedangkan tingkat kabupaten yakni Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, hingga Kapuas. Sementara itu, tingkat kota di antaranya Manado, Kotamobagu, Ternate, Sorong, dan Banjarmasin.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri membeberkan perubahan indeks perkembangan harga (IPH) sebagai proxy inflasi pada minggu II Oktober 2026 di daerah.

“Jadi untuk kita semua, daerah terutama, untuk yang tinggi-tinggi, segera untuk koordinasi dengan Badan Pangan, kemudian dengan Bulog, dengan para pengusaha sektor makanan apa yang perlu distabilisasikan supaya agka nasional jangan sampai kita menembus 3,5,” tandasnya. (Dimana)
Share:

Menhut Akan Sanksi Lagi 5-6 Perusahaan yang Terlibat Karhutla

Menhut Akan Sanksi Lagi 5-6 Perusahaan yang Terlibat Karhutla. (Dok. Kemenhut)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap akan menindak tegas perusahaan yang terlibat dalam Karhutla. Tak lama lagi ada beberapa perusahaan yang akan dibekukan atau dicabut izinnya karena teribat kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, Menhut menyebut ada empat syarat utama penanganan dan pencegahan Karhutla. Faktor pertama adalah operasi udara yang meliputi water bombing dan OMC. Kemudian operasi darat yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni Kehutanan, BPBD, dan relawan. 

Kemudian faktor yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuka kebun dengan membakar lahan. Faktor berikutnya adalah penegakan hukum terhadap perusahaan nakal yang terlibat dalam Karhutla.

Menteri Kehutanan secara tegas dan konsisten menindak perusahaan nakal yang terkait Karhutla tanpa pandang bulu. Beberapa waktu lalu, Menhut sudah mengumumkan pencabutan izin atau pembekuan izin perusahaan yang terlibat Karhuta. Menhut sedikit membocorkan ada beberapa perusahaan lagi yang akan disanksi tegas.

"Kemarin ada 26 perusahaan dan akan ada lima atau enam perusahaan lagi yang akan segera saya announce kembali untuk dibekukan maupun dicabut izinnya," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau lokasi Karhutla di Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026).

Menhut menegaskan penindakan terhadap perusahaan pelanggar aturan yang terlibat Karhutla sangat penting agar menimbulkan efek jera. Karena efek Karhutla sudah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan.

"Ini tidak akan berhenti, tidak hanya perusahaan kecil yang besar sekalipun apabila kita temukan pelanggaran akan kita tindak," tegas Menhut.

Jajaran Kemenhut terus fokus melakukan operasi pengendalian Karhutla bersama semua pihak terkait. Dan ke depan akan ada penambahan Polisi Hutan untuk semakin memperkuat penjagaan hutan dari pelanggar aturan.

"Ke depan sesuai arahan Bapak Presiden akan ditambah polisi hutan kita menjadi 70 ribu," pungkasnya. (Evi)
Share:

Menhut Kawal Langsung Operasi Penanganan Karhutla di Kalimantan

Menhut Kawal Langsung Operasi Penanganan Karhutla di Kalimantan. (Dok. Kemenhut)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan menyesuaikan respons terhadap perkembangan aktual di masing-masing wilayah. Penguatan operasi juga dikawal langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui peninjauan lapangan di Kalimantan Selatan pada Senin (12/10).

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Senin (12/10) pukul 21.00 WIB, secara nasional terdeteksi 1.085 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence berdasarkan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, perkembangan hotspot high confidence tercatat sebagai berikut:

• Kalimantan Tengah: 227 titik, meningkat dari 74 titik;
• Sumatera Selatan: 147 titik, meningkat dari 121 titik;
• Kalimantan Selatan: 113 titik, meningkat dari 15 titik;
• Kalimantan Barat: 31 titik, meningkat dari 24 titik;
• Jambi: 24 titik, meningkat dari 4 titik; dan
• Riau: nihil, tetap nihil.

Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 542 hotspot high confidence, meningkat 304 titik dibandingkan 238 titik sehari sebelumnya.

Menhut Kawal Langsung Operasi di Kalimantan Selatan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Senin (12/10) meninjau langsung penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bersama Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan unsur terkait. Menhut memastikan operasi pengendalian tetap berjalan maksimal sekaligus mengapresiasi perkembangan hotspot di Kalimantan Selatan yang menunjukkan kondisi relatif lebih terkendali.

Menhut menegaskan kondisi yang membaik tidak boleh membuat seluruh unsur lengah. Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, hujan alami di Kalimantan Selatan diperkirakan baru lebih konsisten sekitar pertengahan November. Karena itu, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait diminta tetap menjaga kesiapsiagaan.

Dalam kunjungan tersebut, Menhut menekankan empat unsur yang harus terus dijaga dalam pengendalian karhutla, yakni operasi udara, kekuatan operasi darat, partisipasi masyarakat untuk mencegah pembakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan kebakaran.

Di Hutan Lindung Liang Anggang, penanganan dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara. Manggala Agni bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan terus melakukan pemadaman dan patroli, sementara pembasahan lahan melalui kanal juga dilakukan untuk mempertahankan kelembapan dan mencegah bara kembali menyala.

Pengalaman pengendalian di Kalimantan Selatan menunjukkan pentingnya mempertahankan operasi secara konsisten hingga kondisi benar-benar aman. Pendekatan yang sama terus diperkuat di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah dengan menyesuaikan perkembangan hotspot dan kondisi lapangan.

Perhatian khusus tetap diberikan pada lahan gambut. Bara dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api di atas tanah sudah tidak terlihat. Karena itu, terutama pada wilayah gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, pembasahan dan pendinginan tetap dilakukan hingga petugas memastikan lokasi benar-benar aman.

Kondisi Udara di Sumatera dan Kalimantan Terus Dipantau

Pemerintah terus memantau kondisi udara berbasis konsentrasi PM2,5 sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Pantauan terkini menunjukkan sebagian wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, pada sejumlah bagian Sumatera dan Kalimantan masih terlihat kondisi tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan pada lokasi tertentu terdapat kategori berbahaya.

Kondisi udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, konsentrasi partikulat, kondisi atmosfer, serta arah dan kecepatan angin. Masyarakat di wilayah terdampak diminta terus mengikuti informasi kondisi udara dan arahan pemerintah daerah. Apabila kualitas udara memburuk, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis.

Perlindungan Satwa Tetap Menjadi Bagian Penanganan

Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penyelamatan dan penanganan satwa liar yang terdampak kebakaran maupun gangguan habitat. Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan penanganan maupun evakuasi secara mandiri. Jaga jarak, catat lokasi serta kondisi satwa apabila memungkinkan, dan segera laporkan kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.

Kementerian Kehutanan kembali mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang membutuhkan pertolongan, masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Kontak pelaporan informasi karhutla di Posko Karhutla Kementerian Kehutanan. (Evi)
Share:

Kementan Dorong Inovasi dan Hilirisasi Peternakan Berbasis Potensi Lokal di Unram

Kementan Dorong Inovasi dan Hilirisasi Peternakan Berbasis Potensi Lokal di Unram. (Dok. Kementan)

Mataram, WaraWiri.net - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong inovasi, hilirisasi, dan pemanfaatan potensi lokal sebagai bagian dari upaya membangun subsektor peternakan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pengembangan tersebut diarahkan agar kemajuan subsektor peternakan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan memperkuat kesejahteraan peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menekankan bahwa pembangunan peternakan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas, kesehatan hewan, hingga pengolahan hasil dan akses pasar. Dengan pendekatan tersebut, potensi sumber daya lokal diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun usaha peternakan yang semakin efisien dan tangguh.

“Pemanfaatan potensi lokal, penguatan hilirisasi serta penerapan bioekonomi sirkular diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi limbah melalui pemanfaatan kembali hasil samping kegiatan produksi,” ujar Agung saat menyampaikan paparan secara daring dalam Seminar Nasional Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram), Senin (12/10/2026).

Seminar tersebut mengangkat tema “Inovasi, Hilirisasi, dan Bioekonomi Sirkuler Berbasis Potensi Lokal untuk Mewujudkan Peternakan Berkelanjutan.”

Menurut Agung, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk terus mengembangkan subsektor peternakan. Produksi daging ayam dan telur ayam secara nasional diproyeksikan surplus pada 2026. Capaian ini perlu diikuti dengan penguatan pengolahan, distribusi, dan akses pasar agar peningkatan produksi turut memberikan manfaat ekonomi bagi peternak serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Sementara itu, pada komoditas daging sapi dan susu, peluang peningkatan produksi dalam negeri masih terbuka luas. Pengembangan populasi, produktivitas, dan kualitas ternak menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketersediaan protein hewani nasional.

Salah satu langkah yang terus didorong Kementan adalah pengembangan inovasi pakan berbasis sumber daya lokal. Pemanfaatan bahan baku alternatif, seperti bungkil inti sawit dan hasil samping pertanian maupun perkebunan lainnya, memiliki potensi untuk mendukung efisiensi biaya produksi. Penerapannya perlu disertai pengujian mutu, pengembangan teknologi pengolahan, serta formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak.

Di sisi hilir, pengembangan industri pengolahan juga menjadi perhatian. Pengolahan telur menjadi tepung telur, peningkatan kapasitas pengolahan susu, serta pengembangan produk olahan daging diharapkan dapat memperluas pemanfaatan hasil peternakan, membuka peluang pasar baru, dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Penguatan industri tersebut perlu berjalan beriringan dengan keterlibatan peternak rakyat melalui pengembangan koperasi, kemitraan usaha, dan akses pasar yang saling menguntungkan.

Untuk komoditas sapi potong dan sapi perah, Kementan juga terus memperkuat langkah percepatan peningkatan produksi melalui perbaikan reproduksi, peningkatan kualitas genetik, pengelolaan pakan, dan penerapan biosekuriti. Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan peternakan yang mengedepankan produktivitas, kesehatan hewan, dan keberlanjutan usaha.

Sejalan dengan itu, Dekan Fakultas Peternakan Unram, Prof. Muhamad Ali, menilai inovasi, hilirisasi, dan bioekonomi sirkular memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan pengembangan peternakan di tengah dinamika biaya produksi, kebutuhan pasar, dan tantangan lingkungan.

“Kita berharap subsektor peternakan dapat semakin efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan tetap mengoptimalkan potensi lokal,” kata Muhamad Ali.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya lokal dapat dikembangkan melalui berbagai pendekatan inovatif. Pengolahan daging sapi lokal menjadi produk bernilai tambah, pemanfaatan jerami sebagai bahan pakan setelah melalui pengolahan yang sesuai, penggunaan sekam padi untuk kebutuhan pemeliharaan ternak, hingga pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik merupakan contoh penerapan yang dapat memperkuat hubungan antara sektor pertanian dan peternakan.

Pendekatan tersebut tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Dalam forum yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, turut menyoroti besarnya peluang pengembangan pasar peternakan nasional, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

Ia menilai bahwa peningkatan produksi perlu diimbangi dengan distribusi yang semakin baik, perluasan akses pasar, dan penguatan posisi peternak rakyat dalam rantai usaha peternakan.

Herry juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang adil dan saling menguntungkan, khususnya pada sektor perunggasan. Pengembangan usaha yang terhubung dari pembibitan, penyediaan pakan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi dan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi peternak rakyat.

Selain penguatan usaha, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, dan masyarakat peternak menjadi kunci dalam mempercepat penerapan inovasi di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat berkembang menjadi teknologi tepat guna, model usaha yang efisien, serta solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Melalui Seminar Nasional Peternakan Unram, Kementan berharap semakin banyak gagasan dan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti menjadi kolaborasi nyata. Dengan menghubungkan inovasi, hilirisasi, dan kekuatan sumber daya lokal, pembangunan peternakan diharapkan terus bergerak menuju sistem usaha yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kemajuan peternakan bukan hanya tentang seberapa besar produksi yang dihasilkan, tetapi juga seberapa luas manfaatnya dapat dirasakan oleh peternak, masyarakat, dan perekonomian daerah. (Fajar)
Share:

Menko Muhaimin Dorong BUMN Perluas Pemberdayaan Masyarakat Lewat Lapangan Kerja dan Optimalisasi Aset

Menko Muhaimin Dorong BUMN Perluas Pemberdayaan Masyarakat Lewat Lapangan Kerja dan Optimalisasi Aset. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong BUMN sektor pertambangan dan pupuk memperluas peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pemanfaatan aset perusahaan yang belum produktif.

Menko Muhaimin menegaskan, potensi besar yang dimiliki BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi dan mendorong masyarakat menjadi mandiri.

“BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” ujar Menko Muhaimin dalam rapat bersama BUMN sektor pertambangan dan pupuk di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia meminta BUMN memperkuat akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan melalui program magang, pelatihan keterampilan, dan perekrutan tenaga kerja, termasuk bagi lulusan SMA/SMK. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup.

“Orientasi pemberdayaan harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri. Karena itu, kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Menko Muhaimin juga mendorong pemanfaatan CSR BUMN untuk menjalankan program padat karya produktif di perdesaan. Kegiatan tersebut dapat mencakup pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Ia menekankan bahwa seluruh program pemberdayaan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat tepat sasaran. Program juga perlu diarahkan ke wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar, sehingga dukungan BUMN berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan secara terukur.

“CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan, dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi,” kata Menko Muhaimin.

Selain memperkuat CSR, Menko Muhaimin meminta BUMN mengubah aset yang belum dimanfaatkan atau idle menjadi ruang usaha bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Model seperti Pos Bloc dan M Bloc dapat menjadi inspirasi dalam menghadirkan ruang produktif yang mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.

Pengembangan tersebut dapat diwujudkan melalui program 1.001 Pasar Rakyat, dengan memanfaatkan aset strategis BUMN sebagai tempat usaha berbiaya sewa terjangkau. BUMN didorong mengidentifikasi aset potensial dengan status lahan yang jelas untuk dijadikan proyek percontohan dan memperluas akses pasar bagi UMKM.

“Jangan sampai aset BUMN yang memiliki potensi ekonomi justru tidak dimanfaatkan. Aset tersebut harus bisa membuka ruang usaha, menciptakan aktivitas ekonomi, dan memberi kesempatan kepada UMKM untuk berkembang,” ujarnya.

Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya melibatkan UMKM dalam rantai pasok bisnis BUMN, termasuk sektor pertambangan, pupuk, dan hilirisasi. Pelaku usaha lokal dapat dilibatkan sebagai pemasok barang dan jasa, mitra pengolahan limbah, maupun bagian dari ekosistem usaha pendukung agar pertumbuhan industri turut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Menghadapi 2027, Kemenko PM mendorong kolaborasi BUMN dengan Kemenko PM dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kualitas pusat inkubasi UMKM. Upaya ini perlu diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Kewirausahaan Nasional, sehingga pendampingan usaha semakin terarah dan mampu memperkuat daya saing pelaku usaha.

Melalui sinergi tersebut, Menko Muhaimin berharap BUMN sektor pertambangan dan pupuk dapat memperluas dampak pembangunan hingga ke tingkat masyarakat. Kemenko PM akan mendorong program-program yang lebih terukur, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga optimalisasi aset produktif, agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dan tumbuh mandiri. (Burhan)
Share:

Wamenko Dradjad Dorong Penguatan Pengusaha Nasional dan Perluasan Akses Pasar

Wamenko Dradjad Dorong Penguatan Pengusaha Nasional dan Perluasan Akses Pasar. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan dunia usaha dan kapasitas pengusaha lokal menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia perlu memperkuat produksi dalam negeri, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok global.

“Peluang usaha tersebar luas dan Indonesia perlu menjadi basis produksi, tapi bukan sekedar pasar. Yang perlu kita benahi adalah link antara investasi besar dengan investasi yang menengah dan pelaku usaha kecil dan mikro. Memang tampaknya linkage antar skala dan antar industri ini kita masih banyak PR yang perlu kita perbaiki bersama,” ungkap Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan opening remarks pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/10).

Dalam momentum peringatan 50 tahun HIPPI yang mengusung tema “Bangkit, Mandiri, Indonesia Banget”, penguatan produk dalam negeri menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing pengusaha lokal. Pemerintah mendorong optimalisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk melalui belanja pemerintah, penyederhanaan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa investasi, konektivitas, dan logistik menjadi kunci agar biaya usaha menjadi lebih efisien dan produk Indonesia menjadi semakin kompetitif. Selain itu, diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah perlu terus didorong, mengingat ekspor Indonesia masih didominasi sejumlah komoditas, antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy.

Pada semester I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau tumbuh 6,9% dan berkontribusi sebesar 29,7% terhadap total investasi nasional. Untuk memastikan investasi dapat segera terealisasi menjadi kegiatan produksi, Pemerintah juga mempercepat penyelesaian hambatan usaha melalui deregulasi, debirokratisasi, dan pemeriksaan hambatan pada setiap kode HS. Hingga 22 September 2026, sebanyak 135 dari 190 aduan pelaku usaha yang masuk ke Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi telah diselesaikan, dengan 129 aduan mencakup investasi lebih dari Rp625 triliun dan sekitar 31 ribu tenaga kerja.

Perluasan akses pasar internasional juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peluang usaha nasional. Kerja sama perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) diharapkan membuka akses ke hampir 15% pasar global, sementara CEPA Indonesia-Kanada berpotensi menambah ekspor hingga USD1,1 miliar. Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga USD2,3 miliar per tahun, khususnya bagi industri padat karya yang menyerap sekitar 5 juta pekerja.

Lebih lanjut, Wamenko Dradjad menekankan pentingnya akses pembiayaan yang disertai pemberdayaan dan pendampingan agar pengusaha dapat berkembang dan naik kelas. Pengalaman pelaku usaha binaan PNM Mekaar menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan tanpa agunan yang dilengkapi pendampingan dapat membantu pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya.

Pemerintah juga mendorong pengusaha untuk memanfaatkan peluang peningkatan skala usaha melalui keterhubungan dengan lembaga pembiayaan dan akses pasar yang lebih luas. Pada saat yang sama, penguatan tata kelola dan kepatuhan diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang sehat, menciptakan persaingan yang adil, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk berkembang.

“Saya berharap HIPPI akan menghasilkan pengusaha-pengusaha pribumi baru yang akan bisa menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri membutuhkan dunia usaha yang tangguh. Anggota HIPPI insyaallah akan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pencipta lapangan kerja yang berkualitas,” pungkas Wamenko Dradjad. (Isna)
Share:

Ketegangan Geopolitik Dorong ICP September Naik ke US$112,81 per Barel

Ketegangan Geopolitik Dorong ICP September Naik ke US$112,81 per Barel. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketegangan di Timur Tengah kembali mengguncang pasar minyak dunia. Pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) September 2026 sebesar US$112,81 per barel, naik US$23,38 dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level US$89,43 per barel. Pemerintah memastikan pergerakan harga terus dipantau secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2026. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Senin (12/10).

"Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi US$112,81 per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk). Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional," papar Laode.

Menurut Laode, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia.

"Ekspor minyak mentah melalui rute vital tersebut sempat mengalami penurunan hingga 28 persen dibandingkan bulan Juli. Kondisi ini diperkuat oleh serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan tersebut, termasuk penutupan sementara Pipa East-West Arab Saudi berkapasitas 7 juta barel per hari akibat serangan drone sebagai langkah pencegahan," ujarnya.

Selain itu, penundaan kuota produksi oleh OPEC+ serta serangan lanjutan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global.

Kenaikan juga terjadi pada seluruh harga minyak mentah utama dunia. Pada September 2026 dibandingkan Agustus 2026:
  • Brent (ICE) naik US$13,94 menjadi US$102,02 per barel.
  • WTI (Nymex) naik US$13,24 menjadi US$95,69 per barel.
  • Dated Brent naik US$25,93 menjadi US$116,77 per barel.
  • Basket OPEC naik US$24,29 menjadi US$110,73 per barel.
  • Untuk Oktober 2026, ICP diproyeksikan masih berada di level tinggi, namun mulai melandai ke kisaran US$98-103 per barel.
Laode menegaskan, pemerintah bersama pihak terkait akan terus mencermati pergerakan harga minyak dunia untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Kami memastikan formula ICP tetap transparan mencerminkan dinamika pasar internasional agar tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas," ujarnya.

ICP menjadi acuan penting dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu migas dan asumsi makro APBN. Dengan pemantauan yang ketat dan penetapan harga yang transparan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sektor energi di tengah ketidakpastian pasar global. (Junaedi)
Share:

Dari Sumur Rakyat hingga Etanol, Menteri Bahlil Dorong Rakyat Jadi Pemain Energi

Dari Sumur Rakyat hingga Etanol, Menteri Bahlil Dorong Rakyat Jadi Pemain Energi. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Sumur-sumur minyak yang dikelola masyarakat kini berproduksi secara resmi. Setelah sumur rakyat di Sumatera dan Jawa mulai menghasilkan minyak, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menandatangani izin pengelolaan sumur rakyat di Aceh, langkah yang memberi kepastian usaha bagi warga sekaligus menambah lifting minyak nasional.

Hal itu disampaikan Bahlil di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Jakarta, Senin (12/10).

"Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah. Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh," ujar Bahlil.

Kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekitar 45 ribu sumur rakyat. Banyak di antaranya telah dikelola warga secara turun-temurun di belakang rumah mereka, namun selama ini belum memiliki izin. Kini minyak dari sumur rakyat dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Menurut Bahlil, legalisasi sumur rakyat memberi dua manfaat sekaligus. Masyarakat mendapat jaminan dalam menjalankan usahanya, sementara negara memperoleh tambahan produksi untuk mendongkrak lifting.

"Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting," katanya.

Dalam pengelolaannya, sumur rakyat tersebut bermitra dengan Medco dan Pertamina. Sumur rakyat menjadi bagian dari kebijakan keberpihakan Kementerian ESDM bagi UMKM dan koperasi di daerah, bersama IUP prioritas untuk koperasi dan UMKM, program listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), serta penyederhanaan perizinan.

Selain memperkuat produksi minyak di hulu, pemerintah menyiapkan langkah untuk menekan impor bensin melalui program etanol. Saat ini kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 18-19 juta kiloliter. Bahlil menyebut mandatori etanol akan diterapkan bertahap hingga E50, dengan perencanaan menuju 2028 yang kini tengah dimatangkan sesuai kapasitas industri dalam negeri.

"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," tegasnya.

Bahan baku etanol, lanjut Bahlil, telah dipetakan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua. Untuk tahap E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung. Kebutuhan lahannya diperkirakan sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung, dengan memanfaatkan lahan APL dan HGU telantar yang dikelola terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pemerintah juga mengembangkan bahan baku alternatif. Pilot project sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sementara pengolahan aren di Kamojang berkapasitas 1.000 liter per hari.

Langkah ini mengikuti jejak keberhasilan mandatori biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026. Program tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.

Melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak dan penguatan bahan bakar nabati berbasis bahan baku domestik, pemerintah mendorong peningkatan produksi energi nasional sekaligus membuka ruang usaha yang lebih luas bagi rakyat di daerah. (Junaedi)
Share:

Menperin: SDM Kompeten Jadi Kunci Masa Depan Industri Manufaktur Nasional

Menperin: SDM Kompeten Jadi Kunci Masa Depan Industri Manufaktur Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri sebagai fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing manufaktur nasional. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri.

“Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM industri harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penguatan struktur industri nasional,” kata Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10).

Menurut Menperin, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Kementerian Perindustrian menargetkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

“Pendidikan vokasi perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia industri. Konsep link and match dan penguatan dual system menjadi pendekatan penting agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Sarmuji menambahkan, pengembangan kompetensi juga perlu mengikuti perubahan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Hal ini mencakup penguasaan kompetensi digital, otomasi, analisis data, hingga keamanan siber yang semakin dibutuhkan oleh industri.

“Dengan SDM industri yang semakin kompeten, produktivitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan dan pada akhirnya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kemenperin akan terus memastikan program pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan pembangunan industri,” katanya.

Sejalan dengan arahan tersebut, BPSDMI Kemenperin menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 13 perguruan tinggi vokasi, sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI). Program tersebut mencakup pendidikan vokasi sistem ganda, pelatihan kompetensi, sertifikasi, inkubasi bisnis, serta pengembangan kompetensi Industri 4.0. 

Dalam rapat kerja internal Kemenperin pada Kamis (8/10), Plt. Kepala BPSDMI Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diarahkan pada kebutuhan nyata sektor industri. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan, serta keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“BPSDMI terus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Lulusan tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kompetensi praktis dan sertifikasi yang dibutuhkan di lingkungan kerja,” katanya.

Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi industri juga tercermin dari tingginya jumlah pendaftar. Hingga 30 Juni 2026, terdapat 61.744 pendaftar pada pendidikan tinggi vokasi dengan kuota 4.566 orang, sedangkan pendidikan menengah vokasi menerima 33.592 pendaftar untuk kuota 2.749 orang.

Adie mengatakan, tingginya minat tersebut menjadi modal penting untuk menyiapkan talenta industri sejak jenjang pendidikan. Pada saat yang sama, kualitas lulusan peserta didik terus diperkuat agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

“Kami juga memperkuat ekosistem pengembangan SDM industri melalui sertifikasi kompetensi, inkubasi bisnis, serta peningkatan kompetensi Industri 4.0. Dengan pendekatan tersebut, lulusan memiliki pilihan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun mengembangkan kewirausahaan industri,” ujarnya.

Penguatan SDM industri tersebut menjadi bagian dari sasaran pembangunan jangka menengah BPSDMI hingga 2029. Persentase SDM industri yang kompeten ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 89 persen, sementara persentase lulusan pendidikan yang bekerja dan memiliki kompetensi ditargetkan mencapai 88 persen pada 2029.

Melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, kewirausahaan, dan kompetensi Industri 4.0, Kemenperin menempatkan pembangunan SDM sebagai bagian penting dalam membentuk industri manufaktur yang produktif, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. (Deni)
Share:

Kemenperin Perkuat Kemitraan Industri dan Pembiayaan Berkelanjutan bagi IKM

Kemenperin Perkuat Kemitraan Industri dan Pembiayaan Berkelanjutan bagi IKM. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui perluasan kemitraan dengan industri besar, peningkatan akses pasar, serta penerapan prinsip industri hijau. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong IKM agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan rantai pasok industri yang semakin kompetitif sekaligus memenuhi tuntutan keberlanjutan usaha.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, penguatan kapasitas IKM membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri besar, lembaga keuangan, dan para pelaku usaha. Kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk membuka peluang pengembangan bisnis, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta meningkatkan kesiapan IKM dalam memasuki rantai pasok industri nasional maupun global.

“Bagi IKM, kemitraan dengan perusahaan besar tidak hanya membuka peluang pemasaran, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan kualitas produk dan meningkatkan kemampuan usaha agar sesuai dengan kebutuhan mitra. Sementara itu, perusahaan besar dapat memperkuat rantai pasok domestik dengan menghadirkan lebih banyak produk dalam negeri kepada konsumen,” ujar Reni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10).

Salah satu langkah konkret yang ditempuh Kemenperin adalah memperkuat kolaborasi dengan PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MR. DIY Indonesia). Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 18 Mei 2026 tersebut mencakup pertukaran data dan informasi, fasilitasi promosi dan perluasan pasar, pengembangan jejaring kemitraan, serta bimbingan teknis dan pendampingan pemasaran produk IKM.

Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, Ditjen IKMA berpartisipasi dalam kegiatan Pelatihan dan Talkshow Manajemen Keuangan dan Bisnis Berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan IKM yang diselenggarakan di Jakarta pada 8 Oktober 2026. Kegiatan bertema Growing Sustainably Together: Financial Solutions and ESG Readiness for Future-Ready Suppliers ini diinisiasi oleh MR. DIY Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Menurut Reni, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku IKM mengenai pengelolaan keuangan, kesiapan usaha, serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan prinsip tersebut semakin relevan seiring meningkatnya perhatian industri terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengembangan rantai pasok.

“Melalui kemitraan ini, kami berharap IKM semakin siap memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan kualitas produk, serta mengembangkan bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kemitraan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ungkapnya.

Penerapan prinsip ESG bagi IKM dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, pengelolaan sampah dan limbah, pemanfaatan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, serta penguatan tata kelola usaha. Langkah-langkah tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha.

Reni menjelaskan, penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjutan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut mendorong kontribusi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Selain itu, penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem pembiayaan yang memperhatikan aspek keberlanjutan melalui identifikasi dan klasifikasi aktivitas ekonomi.

“Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga telah menghadirkan Program Pemberdayaan IKM Hijau sebagai langkah strategis dalam mengakselerasi transformasi IKM menuju industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Program ini dirancang agar pelaku IKM dapat menerapkan prinsip keberlanjutan secara bertahap, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik usahanya,” tutur Reni.

Dorong Transformasi IKM Hijau

Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKMA Kemenperin, Yedi Sabaryadi, menjelaskan bahwa pengembangan IKM hijau merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya terkait pembangunan industri hijau.

Pengembangan program tersebut juga memperhatikan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Buku Putih Pemberdayaan UMKM Hijau Bappenas serta kerangka TKBI. Melalui pendekatan tersebut, prinsip keberlanjutan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi aktivitas nyata yang dapat diterapkan oleh pelaku IKM sesuai dengan skala dan karakteristik usahanya.

“Kami ingin memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang sederhana, namun berdampak nyata, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur bisnis perusahaan yang nondiskriminatif, efisiensi energi dan sumber daya, pengelolaan material dan limbah, penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan, penguatan tata kelola, hingga pencatatan dan dokumentasi praktik hijau,” jelas Yedi.

Menurutnya, Program Pemberdayaan IKM Hijau tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan, tetapi juga menciptakan IKM percontohan yang dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri lainnya.

Penerapan praktik industri hijau secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kesiapan IKM dalam memenuhi persyaratan rantai pasok, mengakses pasar yang mengutamakan aspek lingkungan, serta memanfaatkan peluang pembiayaan berkelanjutan.

Yedi menambahkan, keterlibatan perusahaan besar dan lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara Ditjen IKMA, MR. DIY Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan berbagai mitra terkait diharapkan dapat terus diperluas.

Sinergi tersebut tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga membuka kesempatan bagi IKM untuk memperkuat jaringan bisnis, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memperluas akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha.

“Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kami berharap semakin banyak IKM yang menerapkan prinsip industri hijau, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar maupun pembiayaan. Dengan demikian, IKM dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung terwujudnya industri nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,” pungkas Yedi. (Deni)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING