BMKG: Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Puncak Terjadi Agustus Mendatang

BMKG: Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Puncak Terjadi Agustus Mendatang. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026, yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pemantauan anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 (Netral) dan diprediksi bertahan hingga Juni 2026. Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori Lemah-Moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu menjadi perhatian.

“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” kata Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3).

Lebih lanjut, peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda dimulainya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026, mencakup pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26,3%) menyusul masuk musim kemarau pada Mei 2026, dan 163 ZOM (23,3%) pada Juni 2026. Berdasarkan data tersebut, Ardhasena menegaskan bahwa awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) diprediksi MAJU atau terjadi lebih cepat dari biasanya, SAMA 173 ZOM (24,7%), dan MUNDUR 72 ZOM (10,3%).

“Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.

Memasuki bulan Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya juga akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.

“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” tambah Faisal.

Menanggapi berbagai risiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (Early Warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (Early Action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

BMKG Pantau Tiga Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Pantau Tiga Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi kemunculan tiga bibit siklon tropis yang berada di sekitar wilayah Indonesia. Keberadaan fenomena ini memicu potensi peningkatan curah hujan (cuaca ekstrem), angin kencang, hingga gelombang tinggi di sejumlah provinsi dalam beberapa hari ke depan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan berdasarkan pantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta hingga pukul 07.00 WIB, ketiga sistem yang saat ini aktif adalah Bibit Siklon Tropis 90S di Samudra Hindia selatan Banten–Jawa Barat, Bibit Siklon Tropis 93S di sebelah barat laut daratan Australia, serta Bibit Siklon Tropis 92P di Teluk Carpentaria sebelah selatan Papua Selatan.

“Kami memantau pergerakan ketiga bibit siklon ini secara intensif selama 24 jam penuh. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak tidak langsungnya, seperti genangan atau angin kencang. Pastikan hanya merujuk pada kanal resmi BMKG untuk menghindari informasi yang tidak benar (hoaks),” kata Faisal, Selasa (3/3).

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan berdasarkan hasil analisis terkini, Bibit Siklon 90S memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24-48 jam ke depan. Sementara bibit lainnya, 93S dan 92P memiliki peluang rendah namun keseluruhannya tetap memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan Indonesia.

“Kemunculan ketiga bibit siklon ini meningkatkan gradien tekanan udara yang memperkuat kecepatan angin permukaan serta memicu pemusatan massa udara. Kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut yang hangat di perairan selatan dan timur Indonesia, serta terbentuknya area pertemuan angin (konfluensi) di sepanjang Bali hingga Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari aktifnya sistem dinamika atmosfer ini adalah terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Serta potensi angin kencang di Bali, DI Yogyakarta, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan pesisir selatan Papua Selatan.

Lebih lanjut, Plh. Direktur Meteorologi Publik, Ida Pramuwardani, menambahkan bahwa peningkatan kecepatan angin di sekitar sistem juga berdampak pada kondisi perairan. Masyarakat perlu mewaspadai potensi peningkatan tinggi gelombang kategori sedang hingga tinggi yaitu 1,25-2,5 meter di Laut Flores, Laut Banda, Selat Sunda, dan Samudra Hindia barat Kep. Mentawai.

Pun, masyarakat perlu mewaspadai gelombang tinggi (2,5-4 meter) yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia barat Bengkulu hingga Lampung, selatan Banten hingga Bali, Laut Sawu, selatan NTB dan NTT, serta Laut Arafura.

“BMKG menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara intensif dan memperbarui informasi perkembangan sistem tersebut secara berkala,” ujarnya.

Dengan aktifnya ketiga sistem bibit siklon tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, serta mengantisipasi kemungkinan dampak hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan tanah longsor di wilayah rawan.

Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut agar memperhatikan informasi prakiraan tinggi gelombang sebelum melakukan aktivitas pelayaran. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui kanal resmi Info BMKG dan laman https://tropicalcyclone.bmkg.go.id. (Ilham)

Share:

Read More

Indonesia Raih Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 dari Tripadvisor di Pameran Pariwisata ITB Berlin

Indonesia Raih Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 dari Tripadvisor di Pameran Pariwisata ITB Berlin. (Dok. Kemenpar)

Jerman, WaraWiri.net - Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menorehkan prestasi di kancah global dengan meraih penghargaan Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 dari Tripadvisor, salah satu platform perjalanan terkemuka dunia.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (kiri) usai menerima penghargaan Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 oleh Justien Reid, Senior Director of Media Hotel and Growth Tripadvisor (tengah) bersama dengan Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini (kanan) di sela pembukaan Paviliun Indonesia, Berlin Expo Center City, Selasa, (3/3/2026).

Penghargaan ini diberikan kepada destinasi, hotel, restoran, dan aktivitas favorit wisatawan di seluruh dunia berdasarkan jutaan ulasan dan penilaian yang dikumpulkan selama periode 12 bulan. Dengan demikian, para pemenang Travelers’ Choice Awards Best of the Best ditentukan langsung oleh pengguna platform, wisatawan nyata dari berbagai penjuru dunia yang membagikan pengalaman dan cerita mereka. Dari jutaan listing yang tersedia di Tripadvisor, kurang dari satu persen berhasil meraih predikat ini.

Pada tahun 2026, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi unggulan dunia. Bali menjadi destinasi pilihan utama pengguna, mencerminkan daya tarik Indonesia yang kuat dari sisi keindahan alam, kekayaan budaya, hingga kualitas layanan pariwisata yang semakin kompetitif di tingkat internasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Justien Reid, Senior Director of Media, Hotel and Growth Tripadvisor bertepatan dengan pembukaan Paviliun Indonesia pada ajang ITB Berlin 2026, salah satu pameran pariwisata terbesar dan tertua di dunia. Prosesi penyerahan berlangsung di Paviliun Indonesia, Hall 26 No. 111, Berlin Expo Center City, Berlin, pada Selasa (3/3/2026).

Penghargaan diterima oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, setalah membuka Paviliun Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata Indonesia, mulai dari pemerintah daerah, pelaku industri, asosiasi, hingga masyarakat yang turut menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi.

“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tripadvisor atas penghargaan yang bermakna ini serta atas perannya yang terus menghubungkan para wisatawan dengan berbagai destinasi dan pengalaman di seluruh dunia. Penghargaan ini menjadi sangat berarti bagi kami karena mencerminkan suara autentik para wisatawan—kenangan mereka, cerita mereka, serta pengalaman tulus yang mereka bawa pulang,” ujar Menteri Widiyanti.

Partisipasi Indonesia dalam ITB Berlin 2026 juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat positioning Indonesia sebagai destinasi unggulan di pasar Eropa dan global, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air.

Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus menjaga standar kualitas destinasi, memperkuat promosi berbasis data dan tren pasar, serta memastikan pertumbuhan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan demi kemajuan ekonomi nasional. (Remondies)

Share:

Read More

BGN Tegas Benahi Sistem MBG, SPPG Tak Sesuai Standar Wajib Perbaikan

BGN Tegas Benahi Sistem MBG, SPPG Tak Sesuai Standar Wajib Perbaikan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menekankan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah pembenahan sistem pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian dalam aspek operasional atau keamanan pangan akan langsung dievaluasi dan dihentikan sementara hingga dilakukan perbaikan.

"Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Kalau sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi," katanya, Jakarta, Senin (2/3).

BGN memastikan proses pengawasan akan terus diperketat untuk menekan potensi insiden serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional.

49 SPPG Terkena Suspend, 4 Sudah Diizinkan Kembali Beroperasional

Lebih lanjut, Dadan menyebut hingga kini, terdapat 49 SPPG ditangguhkan operasionalnya sementara waktu (suspend). Kebijakan ini diambil sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas, keamanan pangan, serta kepatuhan prosedur operasional yang menjadi syarat utama pelaksanaan Program MBG.

"Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan yang terus kami lakukan," ujarnya.

Meski demikian, dari jumlah tersebut, empat SPPG telah diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan BGN.

Keempat SPPG tersebut berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua. "Dari yang kami suspend, ada empat SPPG yang sudah kami izinkan beroperasi kembali karena telah memenuhi seluruh perbaikan yang kami minta," sambung Dadan.

Menurut Dadan, mekanisme penghentian sementara dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan. Selama masa suspend, SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum dapat kembali melayani penerima manfaat. (Ros)

Share:

Read More

KCIC Luncurkan Whoosh Prepaid Voucher, Solusi Perjalanan Fleksibel untuk Personal dan Korporasi

KCIC Luncurkan Whoosh Prepaid Voucher, Solusi Perjalanan Fleksibel untuk Personal dan Korporasi. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC resmi meluncurkan Whoosh Prepaid Voucher sebagai inovasi layanan yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan menggunakan Kereta Cepat Whoosh. Produk ini dihadirkan sebagai alternatif solusi transaksi tiket Whoosh yang praktis dan nyaman.

Whoosh Prepaid Voucher merupakan voucher prabayar yang dapat ditukarkan menjadi tiket perjalanan Whoosh sesuai kelas layanan yang tersedia, yaitu First Class, Business Class, dan Premium Economy Class. Voucher ini berlaku selama 90 hari sejak tanggal penerbitan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan,

Whoosh Prepaid Voucher dapat gunakan untuk perjalanan personal hingga diberikan kepada orang lain sebagai hadiah atau bentuk apresiasi. Skema ini juga relevan untuk kepentingan perusahaan, seperti program reward karyawan, apresiasi mitra bisnis, dukungan perjalanan dinas, maupun kebutuhan mobilitas dalam kegiatan korporasi.

Untuk informasi harga, masyarakat dapat langsung menghubungi petugas di stasiun atau WhatsApp 0811-8888-111. KCIC juga memberikan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan bahwa Whoosh Prepaid Voucher dihadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun perusahaan untuk melakukan perjalanan menggunakan Whoosh.

“Melalui Whoosh Prepaid Voucher, masyarakat dapat melakukan transaksi tiket Whoosh yang lebih fleksibel. Dengan konsep voucher prabayar, produk ini tidak hanya memudahkan perencanaan perjalanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai hadiah, bentuk apresiasi, maupun berbagai kebutuhan perusahaan,” ujar Eva.

Pembelian Whoosh Prepaid Voucher hingga 20 lembar dapat dilakukan langsung di seluruh loket Stasiun Whoosh atau FWC Lounge dengan metode pembayaran non-tunai menggunakan QRIS, kartu debit, maupun kartu kredit, dan voucher dapat diterima saat itu juga.

Sementara itu, untuk pembelian lebih dari 20 voucher, masyarakat dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp di 0811-8888-111 atau email marcom@kcic.co.id, dengan mekanisme pembayaran melalui transfer bank. Proses pengambilan voucher dilakukan paling cepat tiga hari kerja setelah pembayaran diterima.

Penukaran voucher menjadi tiket dilakukan di loket Stasiun Whoosh dengan verifikasi fisik voucher, validasi barcode, serta pencocokan identitas pemegang voucher. Voucher tidak dapat diuangkan, tidak dapat dibatalkan, serta tidak dapat dijadwalkan ulang setelah ditukarkan menjadi tiket. Selain itu, voucher tidak dapat digabungkan dengan program promo lainnya dan tidak dapat diganti apabila hilang atau rusak.

“Melalui kehadiran Whoosh Prepaid Voucher, KCIC berharap dapat menghadirkan alternatif solusi perjalanan yang semakin modern, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat maupun dunia usaha.” tutup Eva. (Siti)

Share:

Read More

Negara Tegas Terhadap Kejahatan Satwa Liar, 15 Tersangka Jaringan Perburuan Gajah Sumatera di Riau Diamankan

Negara Tegas Terhadap Kejahatan Satwa Liar, 15 Tersangka Jaringan Perburuan Gajah Sumatera di Riau Diamankan. (Dok. Kemenhut)

Riau, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmen negara dalam memberantas kejahatan terhadap satwa liar dilindungi dengan mengungkap jaringan perburuan Gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sebanyak 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tiga orang lainnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menteri Kehutanan(Menhut) Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta habitatnya.

“Perburuan satwa dilindungi merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati kita. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten, dengan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat,” ujar Menhut Raja Juli Antoni

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menekankan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan berbasis ilmiah.

“Nekropsi yang dilakukan oleh dokter hewan BBKSDA Riau menemukan serpihan tembaga di bagian tengkorak kepala gajah. Temuan tersebut menjadi petunjuk penting dalam proses penyidikan,” ujarnya.

Penyidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation sehingga pengungkapan perkara tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau jaringan yang lebih luas.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, menyatakan bahwa kejahatan terhadap Gajah Sumatera berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem.

“Gajah Sumatera bukan sekadar satwa liar. Ia adalah penjaga ekosistem. Ketika ia dibunuh demi keuntungan sesaat, maka yang terdampak adalah keseimbangan alam secara keseluruhan,” ujarnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari penemuan bangkai seekor Gajah Sumatera jantan berusia sekitar 40 tahun pada 2 Februari 2026 di Blok C99 Areal Konsesi PT RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kondisi bangkai telah membusuk dengan bagian kepala terpisah dan kedua gading hilang. Hasil olah tempat kejadian perkara dan nekropsi pada 4 Februari 2026 menguatkan dugaan kematian akibat luka tembak.

Melalui penyidikan mendalam yang melibatkan analisis balistik, forensik, serta pengembangan jaringan lintas provinsi, terungkap bahwa jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2024 hingga 2026 di sembilan lokasi berbeda di wilayah Ukui dan sekitarnya.

Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan dua pucuk senjata api rakitan, 798 butir amunisi berbagai kaliber, enam selongsong peluru kaliber 5,56 mm, sepuluh magazen, empat peredam senjata api, tiga teleskop beserta dudukan, dua laser senjata api, tiga laras senjata api, satu grendel senjata api, serta dua botol minyak pembersih senjata. Selain itu diamankan 63 pipa rokok berbahan gading gajah, 140 kilogram sisik trenggiling, empat bungkus plastik berisi kuku harimau, 12 taring harimau, satu unit mobil Mitsubishi Triton, dua unit sepeda motor, serta dokumen pengiriman kargo lintas daerah. Temuan tersebut menunjukkan keterlibatan jaringan dalam perdagangan bagian tubuh satwa liar dilindungi lainnya.

Di akhir pernyataannya, Menhut Raja Juli Antoni, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri beserta jajaran. Sangat terasa sekali bahwa kepolisian melindungi dan melayani, sehingga kasus seperti ini yang sempat terasa pesimis dapat diungkap. Sekali lagi, dengan koordinasi yang baik, kasus ini dapat diungkap dengan baik melalui kerja sama berbagai pihak yang tidak bisa dipisahkan,” tutupnya.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa perlindungan Gajah Sumatera yang berstatus Kritis (Critically Endangered) akan terus diperkuat melalui pengamanan kawasan, penegakan hukum terpadu, dan kolaborasi lintas sektor bersama masyarakat. (Slamet)

Share:

Read More

Bulog Lepas Beras Ekspor untuk Jemaah Haji, Pemerintah Tegaskan Keberhasilan Swasembada Pangan Naik Kelas

Bulog Lepas Beras Ekspor untuk Jemaah Haji, Pemerintah Tegaskan Keberhasilan Swasembada Pangan Naik Kelas. (Dok. Bulog)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan swasembada pangan kini memasuki babak baru dan naik kelas. Tidak hanya mampu menjaga ketersediaan dan stabilitas beras nasional, Indonesia melalui Perum BULOG resmi melepas kontainer ekspor Beras Befood Nusantara ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2026.

Pelepasan kontainer ekspor ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pangan nasional. Untuk pertama kalinya, beras produksi petani Indonesia dikirim secara khusus untuk dikonsumsi oleh Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci, sekaligus menandai transformasi Indonesia menjadi negara yang mampu mengekspor beras berkualitas premium.

Turut hadir dalam pelepasan ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Anggota Komisi IV DPR RI Abdul Kharis, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Jaenal Effendi, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, Direktur Utama beserta seluruh jajaran Direksi Bulog.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam acara pelepasan hari ini Rabu (04/03) di Gudang BULOG Kelapa Gading menyampaikan apresiasi kepada Perum BULOG, para petani di seluruh Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras mewujudkan capaian ini.

“Berkat kerja keras seluruh pihak, Indonesia bukan hanya mampu mencapai swasembada beras pada 2025, tetapi hari ini juga siap mengekspor beras CBP kualitas premium untuk melayani kebutuhan jamaah haji Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa ekspor ini bukan sekadar aktivitas perdagangan, melainkan representasi kemandirian bangsa.

“Negara tidak hanya berhasil mencapai swasembada beras, tetapi hari ini kita membuktikan mampu melakukan ekspor beras untuk memasok kebutuhan jemaah haji dengan produk terbaik hasil panen petani Indonesia. Ini adalah simbol harga diri dan kebanggaan nasional,” tegasnya.

Sebanyak 2.280 ton beras premium akan dikirim secara bertahap untuk jemaah haji tahun 2026. Beras yang dikirim merupakan hasil pengadaan gabah segar petani dalam negeri yang diproses melalui Rice Milling Unit (RMU) modern berstandar tinggi, dengan kadar air terjaga, tingkat pecahan maksimal 5 persen, telah melalui uji laboratorium, memenuhi standar ekspor internasional, serta tersertifikasi halal.

Ekspor ini juga telah memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang mewajibkan seluruh dapur penyedia konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Mekkah dan Madinah menggunakan Beras BULOG Befood Nusantara untuk musim haji 2026.

BULOG memastikan bahwa pelaksanaan ekspor ini tidak mengganggu ketersediaan pasokan dalam negeri. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Momentum pelepasan ekspor Beras Befood Nusantara ini sekaligus memperkuat diplomasi pangan Indonesia di tingkat global, menunjukkan bahwa produk pangan nasional memiliki daya saing, kualitas, dan kepercayaan internasional.

Perum BULOG berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi Jemaah Haji Indonesia, sembari terus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen beras yang mandiri dan kompetitif di pasar dunia. (Bambang)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Bangun Ruang Diskusi Nasional, Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia

Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat konsolidasi nasional dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Melalui pertemuan lintas generasi pemimpin dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kesatuan sikap dan kesiapsiagaan nasional demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di hadapan awak media di lingkungan Istana Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026.

“Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global itu bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” ucap Bahlil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama para tokoh bangsa yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, Menteri Luar negeri terdahulu, dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik membahas perkembangan geopolitik hingga kesiapan Indonesia dalam menghadapi hal tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan wujud kesiapan Indonesia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di tengah dinamika global. “Kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan juga adalah kesiapan-kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf, turut menegaskan kembali bahwa keputusan Indonesia dalam bergabung dengan Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang paling memungkinkan dalam upaya Indonesia merespons dinamika global saat ini.

“Penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal,” ujar Almuzzammil.

Terkait situasi yang tengah terjadi di Iran dan Israel, Almuzzammil mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia telah secara strategis dan responsif menjaga stabilitas nasional di tengah krisis global. Kesiapan tersebut, termasuk dalam hal ketahanan pangan hingga energi nasional.

“Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang persiagaan pangan kita, persiagaan energi kita, dan dialog elit kita,” ujarnya.

Pertemuan yang digelar selama kurang lebih empat jam tersebut merupakan langkah aktif pemerintah untuk menyatukan pandangan dalam upaya menjaga stabilitas nasional. Ini merupakan wujud komitmen dalam menciptakan rungan kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara yang mengutamakan kepentingan nasional. (Dinda).

Share:

Read More

Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi dan Diskusi dengan Tokoh Nasional, Bahas Dampak Perang Iran terhadap Stabilitas dan Ekonomi Dunia

Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam, 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis guna membahas perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan pemaparan komprehensif mengenai situasi internasional terkini. Ia juga menambahkan bahwa diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global.

“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” ujar Hassan dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Hassan, dalam forum tersebut Presiden Prabowo juga menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah pusaran konflik global. Hassan menambahkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup aspek keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang luas.

“Didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Kita berhitung semua efeknya terhadap kita dari sisi itu saja, tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan terlangsung,” ungkap Hassan.

Hassan turut mengutip dinamika terbaru mengenai potensi eskalasi konflik. Presiden Prabowo, lanjut Hassan, menilai penting untuk membuka ruang komunikasi dan pertukaran gagasan dengan para tokoh nasional.

“Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.

Terkait sikap Indonesia, Hassan menegaskan bahwa konflik tersebut merupakan tindakan sepihak yang tidak memiliki mandat internasional. Sementara terkait Board of Peace (BoP), Hassan mengatakan pembahasan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru.

“Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucapnya.

Turut hadir dalam silaturahmi dan diskusi tersebut adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Turut hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri, ketua umum partai koalisi, Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Presiden Prabowo memilih jalur dialog dan kebersamaan. Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa yang tenang dalam menghadapi tantangan, solid di dalam negeri, dan konstruktif di panggung internasional. (Dinda)

Share:

Read More

Menteri ESDM Pimpin Sidang DEN, Pemerintah Jaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Global

Menteri ESDM Pimpin Sidang DEN, Pemerintah Jaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Global. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Bertempat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Selasa (3/3), Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 dalam rangka menyikapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah (Middle East) yang menyebabkan terhambatnya pasokan energi global dan kenaikan harga yang menyertainya akibat penutupan Selat Hormuz.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap pasokan energi global. Penutupan Selat Hormuz sebagai akibat konflik di Timur Tengah akan mengganggu jalur logistik sekitar 20 persen (20,1 juta barel) pasokan minyak global dan dapat menimbulkan kenaikan harga minyak dunia.

Mencermati kondisi yang ada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM untuk memastikan ketersediaan pasokan energi nasional agar tidak sampai terjadi kelangkaan.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita," ujar Bahlil.

Penutupan Selat Hormuz, menurut Bahlil, bukan sekadar masalah geopolitik, melainkan juga masalah pasokan minyak dunia. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari melintasi selat itu, termasuk pasokan yang menuju Indonesia.

"Pasokan energi (crude) untuk kebutuhan Indonesia yang melalui Selat Hormuz berasal dari negara-negara middle east sekitar 19% kebutuhan nasional atau sebesar 25,36 juta barel. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil yang tidak melalui Selat Hormuz," imbuhnya.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Pemerintah sedang mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah ke negara lain yang lebih aman pasokannya, termasuk pasokan dari Amerika Serikat. Langkah ini ditempuh agar ketersediaan untuk kebutuhan nasional tetap terjamin.

Untuk kebutuhan impor BBM, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mendapatkan pasokan dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. "Impor BBM relatif tidak masalah," tegasnya.

Adapun untuk komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang kebutuhan nasionalnya masih dipenuhi melalui impor sekitar 7,3-7,8 juta ton per tahun, Pemerintah mengarahkan sebagian besar pasokannya dari Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi sumber dan penguatan ketahanan energi nasional.

Pengalihan komoditas ini merupakan salah satu rekomendasi utama Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026. Selain itu, rapat menyimpulkan perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel sebagai salah satu referensi.

Sidang Anggota DEN dihadiri oleh unsur Pemerintahan terkait, antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Wakil Tetap Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran) Luky Alfirman. Di samping itu, rapat juga dihadiri 8 Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan DEN dan tata cara seleksi anggota, DEN menyelenggarakan Sidang Paripurna secara berkala minimal dua kali setahun, serta Sidang Anggota yang dipimpin oleh Ketua Harian setidaknya sekali setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Keputusan dan rekomendasi dari Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman operasional cepat bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global. (Deni)

Share:

Read More

Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM Kementerian IMIPAS

Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM Kementerian IMIPAS. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kementerian IMIPAS) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepala BPSDM).

Wakil Menteri IMIPAS Silmy Karim selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian IMIPAS menjelaskan seleksi terbuka ini dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor R-230/M/SDK/PA.01.03/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Pengisian JPT Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Pada kesempatan ini, kami mengundang para ASN, TNI, Polri dan Non ASN untuk dapat mengikuti seleksi terbuka jabatan Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM IMIPAS, “ ujar Silmy.

Wakil Menteri IMIPAS menyebutkan pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki, serta sehat jasmani dan rohani.

Selain itu, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Selain persyaratan umum, kami sertakan pula persyaratan khusus yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut " ujar Silmy.

Seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Madya Kementerian IMIPAS dilakukan dalam lima tahapan, yang diawali dengan pendaftaran yang dibuka selama 19 hari dimulai tanggal 9 s.d 27 Maret, dilanjutkan dengan seleksi administrasi selama 4 hari dari tanggal 30 Maret s.d 2 April 2026.Tahapan berikutnya yaitu Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (asesmen), Uji Kompetensi Bidang Teknis, Wawancara akhir, dan Tes kesehatan.

Seleksi Dirjen Imigrasi Jaring Lebih Banyak Kandidat di Gelombang Kedua

Di sisi lain, Wamen IMIPAS mengungkapkan pelaksanaan proses seleksi Dirjen Imigrasi gelombang kedua dilakukan untuk menjaring lebih banyak calon peserta.

“Untuk jabatan Dirjen Imigrasi, pelaksanaan gelombang pertama dan gelombang kedua merupakan rangkaian proses seleksi yang keseluruhan hasilnya tetap diperhitungkan,” jelas Silmy Karim.

Sementara itu, pengumuman seleksi gelombang pertama Dirjen Imigrasi yang diterbitkan pada Jumat, 25 Juli 2025 dapat dilihat pada laman http://pansel.kemenimipas.go.id.

“Seluruh pendaftaran tidak dipungut biaya, dan seleksi ini merupakan kesempatan untuk memberikan pengabdian pada bangsa dan negara melalui penugasan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI” tutup Silmy. (Burhan)

Share:

Read More

Wamen LH: KLH/BPLH Siapkan Data Jasa Lingkungan Hidup untuk Restorasi Tesso Nilo dan Ekosistem Gajah

Wamen LH: KLH/BPLH Siapkan Data Jasa Lingkungan Hidup untuk Restorasi Tesso Nilo dan Ekosistem Gajah. (Dok. Kemen LH)

Riau, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menyatakan kesiapan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam mendukung upaya reforestasi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui penyediaan peta Jasa Lingkungan Hidup (JLH). Peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan serta pembangunan kembali ekosistem gajah.

“Kami mendukung penuh langkah ini demi penyelamatan lingkungan. Melalui peta JLH, KLH/BPLH akan membantu memprioritaskan wilayah dengan nilai jasa lingkungan tinggi untuk rehabilitasi dan restorasi. Selain itu, dalam pembangunan ekosistem gajah atau pembuatan saltlick, kami dapat menyediakan data peta JLH pengatur air," jelas Wamen Diaz.

Selain itu, Wamen Diaz menyampaikan bahwa KLH/BPLH juga dapat memperkuat rehabilitasi melalui dukungan pendanaan. “Kami juga bisa mengakses pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk upaya rehabilitasi dan reforestasi,” ujar Wamen Diaz.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Launching Pemulihan/Reforestasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Segati, Kecamatan Langgam, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Sebagaimana diketahui, TNTN tengah mengalami degradasi yang cukup serius, dengan lebih dari 90% kawasannya diperkirakan telah mengalami kerusakan. Wamen Diaz menegaskan bahwa dukungan KLH/BPLH merupakan wujud komitmen dalam penghijauan kembali kawasan tersebut.

“Kami berkomitmen untuk menghijaukan kawasan Tesso Nilo karena tadinya ada 81 ribu ha, sekarang jadi tinggal sedikit, jadi kami mendukung program reforestasi ini,” tegas Wamen Diaz.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa sinergi 11 kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan restorasi dan rehabilitasi TNTN. “Dengan sinergi kolaborasi dengan 11 kementerian dan lembaga, persoalan ini kita bisa atasi bersama, hari ini kita reforestasi 400 ha, tapi tahun ini kami targetkan 2.574 ha di tahap pertama,” tegas Menteri Raja.

Selain itu, Plt. Gubernur Riau sekaligus Kepala Tim Percepatan Pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TP2TNTN), Sofyan Franyata Hariyanto, mengungkapkan harapannya agar dukungan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga pemulihan dapat berjalan optimal.

“Kami di daerah siap melaksanakan dan mengawal implementasi di lapangan, kami berharap dukungan dari pemerintah pusat terkait dukungan operasional memadai, sehingga pemulihan hingga tahun 2028 bisa berjalan efektif,” ungkap Sofyan Franyata. (Rizal)

Share:

Read More

OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal

OJK Geledah Kantor PT MASI Terkait Dugaan Tindak Pidana Pasar Modal. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, Rabu, sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Tindakan ini merupakan langkah tegas OJK dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia.

Penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan Sdr. ASS selaku beneficial owner PT BEBS, Sdr. MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

OJK menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan investor dan masyarakat, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga. (Isna)

Share:

Read More

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan TPK Pengadaan Jasa Outsourcing di Kabupaten Pekalongan

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan TPK Pengadaan Jasa Outsourcing di Kabupaten Pekalongan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

KPK kemudian menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2021 - 2025 dan 2025 - 2030. Terhadap tersangka FAR selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 s.d 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun, konstruksi perkara ini diawali dengan dugaan konflik kepentingan yang muncul karena perusahaan keluarga yakni PT RNB milik FAR. Pada periode 2023–2026, PT RNB diketahui aktif menjadi vendor penyedia jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga Kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Dalam struktur perusahaan tersebut, ASH (suami FAR) dan MSA (anak FAR) menjabat sebagai Komisaris dan Direktur. Sementara itu, FAR diketahui sebagai penerima manfaat atau beneficial owner (BO).

Di sisi lain, sebagian besar pegawai PT RNB adalah tim sukses Bupati, yang ditugaskan di sejumlah Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Pekalongan. FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya (RUL) diduga melakukan intervensi terhadap para Kepala Dinas untuk memastikan PT RNB memenangkan pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan PT RNB atau “Perusahaan Ibu”. Dalam kurun waktu 2023–2026, nilai transaksi yang masuk ke PT RNB dari kontrak dengan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan mencapai Rp46 miliar.

Dari total nilai tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sementara, sisanya diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan nilai mencapai Rp19 miliar atau sekitar 41% dari total transaksi. Dari peristiwa ini, KPK turut mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan serta barang bukti elektronik (BBE) milik pihak-pihak terkait.

Atas perbuatannya, FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk diketahui sangkaan pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor merupakan Delik Formil. Sehingga cukup dibuktikan apakah perbuatannya telah memenuhi rumusan delik, tanpa harus melihat adanya akibat dari perbuatannya tersebut.

Pasal 12 huruf i UU Tipikor ini diterapkan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan sengaja turut serta, baik secara langsung atau tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang ditugaskan untuk diurus atau diawasi. Pasal 12 huruf i UU Tipikor ini juga memberikan gambaran yang mencakup situasi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, serta bertujuan untuk mencegah terjadinya conflict of interest (benturan kepentingan). (Dimas)

Share:

Read More

41.084 Wisatawan Mancanegara Gunakan Kereta Api pada Februari 2026

41.084 Wisatawan Mancanegara Gunakan Kereta Api pada Februari 2026. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Mobilitas wisatawan mancanegara melalui transportasi kereta api terus menunjukkan peningkatan di awal tahun. PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 41.084 wisman menggunakan layanan kereta api sepanjang Februari 2026. Secara kumulatif, Januari–Februari 2026 tercatat 86.062 wisman telah melakukan perjalanan dengan kereta api di berbagai lintas utama.

Capaian ini melanjutkan pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2025, KAI melayani 694.123 wisman, meningkat dibandingkan 669.226 pada 2024, 580.995 pada 2023, serta 300.708 pada 2022. Kenaikan tersebut memperlihatkan kereta api semakin menjadi pilihan perjalanan antarkota bagi wisatawan asing yang ingin menikmati destinasi Indonesia secara lebih nyaman dan terhubung langsung ke pusat kota.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan ini mencerminkan kepercayaan pelanggan internasional terhadap kualitas layanan kereta api nasional. 

“Kami terus menjaga standar layanan melalui ketepatan waktu, kebersihan sarana, kenyamanan, serta kemudahan pembelian tiket berbasis digital. Perjalanan dengan kereta api dirancang agar menjadi bagian dari pengalaman wisata yang berkesan,” ujar Anne.

Sepanjang Februari 2026, pergerakan wisman terpusat di sejumlah stasiun yang menjadi simpul utama destinasi budaya, heritage, dan wisata alam. Sepuluh stasiun dengan jumlah keberangkatan wisman terbanyak yaitu:

1.⁠ ⁠Yogyakarta: 6.652 wisman

2.⁠ ⁠Gambir: 6.609 wisman

3.⁠ ⁠Bandung: 4.033 wisman

4.⁠ ⁠Surabaya Gubeng: 2.278 wisman

5.⁠ ⁠Pasarsenen: 2.147 wisman

6.⁠ ⁠Semarang Tawang: 1.584 wisman

7.⁠ ⁠Malang: 1.179 wisman

8.⁠ ⁠Surabaya Pasar Turi: 1.068 wisman

9.⁠ ⁠Probolinggo: 907 wisman

10.⁠ ⁠Solo Balapan: 836 wisman

Dominasi Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo menunjukkan kuatnya daya tarik kota-kota dengan karakter budaya dan lanskap yang khas. Akses rel yang langsung terhubung ke pusat aktivitas kota memudahkan wisatawan menjangkau berbagai destinasi tanpa harus berganti moda berulang kali.

Pergerakan wisman melalui kereta api juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Aktivitas perjalanan mendorong sektor perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, serta UMKM di sekitar stasiun dan kawasan wisata. Konektivitas berbasis rel menghadirkan perjalanan yang lebih efisien sekaligus mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

“Ke depan, KAI Group akan terus memperkuat kualitas layanan dan integrasi antarmoda agar pengalaman perjalanan wisata semakin nyaman dan terencana,” tutup Anne. (Evi)

Share:

Read More

Pertamina Buka Mudik Gratis dan Arus Balik 2026, Lebih dari 15 Kota. Catat Tanggal Pendaftarannya

Pertamina Buka Mudik Gratis dan Arus Balik 2026, Lebih dari 15 Kota. Catat Tanggal Pendaftarannya. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) kembali menghadirkan program Mudik Bareng Pertamina 2026 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Program mudik gratis ini dilengkapi fasilitas arus balik dan akan memberangkatkan pemudik ke lebih dari 15 kota tujuan di Pulau Jawa.

Pendaftaran program Mudik Bareng Pertamina 2026 dibuka mulai Selasa, 3 Maret 2026 pukul 10.00 WIB melalui laman resmi www.mudikpertamina2026.com.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, program mudik bareng Pertamina ini bagian dari energi untuk masyarakat dengan memberikan kemudahan mudik gratis secara aman dan nyaman.

“Melalui program Mudik Bareng Pertamina 2026, kami ingin menghadirkan energi kebaikan bagi masyarakat yang ingin merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman. Ini adalah bagian dari komitmen Pertamina untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendukung kelancaran dan keamanan perjalanan mudik,” ujar Baron.

Baron memerinci lebih lanjut, keberangkatan mudik dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret 2026 dari Plaza Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Adapun kota tujuan antara lain Tasikmalaya, Garut, Cirebon, Purwokerto/Banyumas, Kebumen, Wonosobo/Purworejo, Brebes/Tegal, Pemalang, Cilacap, Pekalongan/Kendal/Semarang, Yogyakarta, Surakarta/Wonogiri, Surabaya, Malang, Ngawi, Madiun, hingga Banyuwangi.

Selain fasilitas mudik, Pertamina juga menyediakan layanan arus balik yang dipusatkan di 4 kota yakni Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya pada Sabtu, 28 Maret 2026, dengan tujuan akhir Pool Damri Cawang, Jakarta.

Baron menambahkan, aspek keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program mudik bareng Pertamina 2026.

“Kami memastikan seluruh armada yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional,” terang Baron.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk melakukan pendaftaran hanya melalui kanal resmi dan mewaspadai potensi penipuan. Informasi resmi program hanya disampaikan melalui akun Instagram @pertamina, website resmi pendaftaran, serta hotline 0815-4006-0135 dan 0811-1380-3353. (Muh)

Share:

Read More

Perkuat Kinerja Organisasi, OJK Lantik Kepala Departemen dan Kepala OJK Daerah

Perkuat Kinerja Organisasi, OJK Lantik Kepala Departemen dan Kepala OJK Daerah. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (2/3), melantik dan mengambil sumpah Kepala Departemen serta Kepala OJK Daerah, sebagai bagian kesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi serta penguatan integritas. 

“Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan penegasan komitmen institusi dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan, penguatan integritas, serta peningkatan kinerja organisasi," kata Friderica dalam kata sambutannya.

Dia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik bisa mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan serta integritas yang teguh.

“Integritas harus menjadi fondasi utama, karena kepercayaan adalah modal terbesar lembaga ini," ujarnya. 

Adapun pejabat OJK yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute (OJKI).
2. Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya (DOSB).
3. Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS).
4. Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR).
5. Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK).
6. Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL)

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. (Bambang)

Share:

Read More

Optimalkan Kredit Pangan, Bank Indonesia Jaga Stabilitas Harga Jelang Idulfitri

Optimalkan Kredit Pangan, Bank Indonesia Jaga Stabilitas Harga Jelang Idulfitri. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjelang Idulfitri, Bank Indonesia memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui dukungan penyaluran kredit pangan guna menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan. Upaya ini ditempuh untuk mendukung daya beli serta menjaga inflasi 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

Stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Karena itu, pengendalian inflasi diperkuat melalui koordinasi dari hulu hingga hilir. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, saat hadir menyampaikan keynote speech pada seminar bertajuk “Ramadan Tenang, Harga Terkendali: Optimalisasi Kredit Pangan untuk Stabilisasi Pasar", di Jakarta (2/3).

Aida menambahkan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan. Fragmentasi perdagangan dan volatilitas pasar keuangan internasional memengaruhi perekonomian domestik pada tiga jalur utama. Pertama, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya transportasi dan produksi, termasuk pangan, sehingga mendorong inflasi. Kedua, gejolak pasar keuangan dapat memengaruhi nilai tukar yang berdampak pada harga barang impor dan stabilitas harga dalam negeri. Ketiga, perlambatan perdagangan global dapat menekan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian memengaruhi dinamika permintaan dan inflasi.

“Dalam menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia menempuh strategi 3K, yaitu kebijakan yang terintegrasi, kolaborasi erat dengan Pemerintah, serta komitmen untuk terus berada di pasar guna meredam gejolak dan memastikan inflasi tetap sesuai sasaran," ujar Aida.

Dengan strategi tersebut, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tercatat 5,39% (yoy) dan diprakirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7% pada 2026. Kinerja ini didukung konsumsi masyarakat, peningkatan belanja pada periode HBKN, serta belanja Pemerintah di awal tahun. Dari sisi harga, inflasi Februari 2026 tercatat 4,76% (yoy), dipengaruhi faktor base effect kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025. Namun secara fundamental, inflasi inti tetap rendah, meskipun komponen pangan bergejolak (volatile food) perlu terus dijaga stabilitasnya karena sensitif terhadap lonjakan permintaan masyarakat, kondisi cuaca dan gangguan distribusi.

Penguatan pengendalian inflasi dilakukan melalui tujuh program unggulan, termasuk diantaranya hilirisasi pangan, optimalisasi kerjasama daerah, operasi pasar murah, serta komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkar. Menjelang HBKN, langkah tersebut difokuskan pada strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat komunikasi kebijakan.

Implementasinya dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dengan pendekatan sesuai karakteristik wilayah dan komoditas strategis. Sebagai bentuk sinergi, Direktur Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan langkah-langkah penguatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga terus dilakukan Bapanas guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Stabilitas inflasi tersebut juga memberikan ruang bagi sistem keuangan nasional untuk terus mendukung pertumbuhan. Kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh 9,96% (yoy) dan diprakirakan berada dalam kisaran 8–12% sepanjang 2026. Untuk memperkuat pembiayaan ke sektor prioritas, Bank Indonesia mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total insentif yang diterima bank sebesar Rp427,5 triliun hingga awal Februari 2026.

Insentif ini diarahkan antara lain ke sektor Pertanian, Industri dan Hilirisasi, Jasa, Konstruksi Dan Perumahan, serta UMKM guna memperkuat kapasitas produksi dan pasokan domestik. Pada kesempatan ini, Direktur Mikro BRI, Akhmat Purwakajaya yang mewakili perbankan menyampaikan komitmen untuk memperkuat penyaluran pembiayaan ke sektor pangan dan UMKM. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ekonom senior CORE Indonesia, Hendri Saparini, yang menekankan pentingnya penguatan produksi domestik dan pembiayaan sektor pangan agar tekanan musiman dapat dikelola tanpa mengganggu daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan kecukupan likuiditas secara terukur, serta memperkuat transmisi suku bunga kebijakan kepada suku bunga sektor riil (interest rate channel) agar pembiayaan semakin mendukung sektor riil. Melalui bauran kebijakan serta koordinasi erat dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan, pengendalian inflasi dan penguatan kredit sektor prioritas diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Siti)

Share:

Read More

Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Kejati Sulsel Gelar Sosialisasi Surat Edaran Jampidsus Terkait Pedoman Penanganan Perkara

Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Kejati Sulsel Gelar Sosialisasi Surat Edaran Jampidsus Terkait Pedoman Penanganan Perkara. (Dok. Kejagung RI)

Makassar, WaraWiri.net - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengenai Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Kegiatan ini berlangsung di Baruga Adhyaksa Kejati Sulsel, Senin (2/3/2026).

Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLBEE) pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Dr. Andi Darmawangsa, S.H., M.H., yang hadir untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi jalannya sosialisasi.

Dalam sambutannya, Kajati Sulsel Dr. Didik Farkhan menekankan pentingnya kesiapan para jaksa dalam menghadapi transisi hukum nasional. Ia menyoroti beberapa aturan baru yang krusial, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Ada perubahan signifikan dalam KUHAP baru, salah satunya adalah kewajiban perekaman dalam setiap proses pemeriksaan saksi. Hal-hal teknis seperti ini harus dipahami secara mendalam agar proses pembuktian tetap solid," ujar Didik Farkhan.

Kajati Sulsel juga mengungkapkan telah mengumpulkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) se-Sulawesi Selatan untuk mendengarkan masukan langsung dari Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar.

"Kami mengevaluasi tantangan jaksa di persidangan Tipikor. Saat ini, Jaksa-jaksa muda kita harus berhadapan dengan advokat senior yang memiliki kewenangan lebih luas di bawah payung KUHAP baru. Profesionalisme dan penguasaan materi menjadi harga mati," tegasnya.

Sementara itu, Direktur UHLBEE Jampidsus, Dr. Andi Darmawangsa, menjelaskan bahwa Surat Edaran Jampidsus ini merupakan langkah responsif atas berlakunya KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari lalu.

"Perubahan hukum ini harus dipandang sebagai instrumen untuk memberikan dampak positif bagi penegakan hukum. Meski Tipikor kini dikelompokkan dalam tindak pidana khusus dalam KUHP baru, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan Kejaksaan dalam penanganannya," jelas Andi Darmawangsa.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini menjadi wadah diskusi untuk memetakan hambatan di daerah selama masa transisi. Masukan dari para jaksa di lapangan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksana aturan baru tersebut.

Kegiatan yang berpusat di Makassar ini diikuti secara luring oleh Wakajati Sulsel, para Asisten, Kajari, serta Kacabjari se-Sulawesi Selatan. Selain itu, sosialisasi juga diikuti secara daring oleh jajaran Kejaksaan Tinggi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (Putra)

Share:

Read More

Pemerintah Antisipasi 143,9 Juta Pergerakan Mudik Idulfitri 1447 H, Prioritaskan Keselamatan Pemudik

Pemerintah Antisipasi 143,9 Juta Pergerakan Mudik Idulfitri 1447 H, Prioritaskan Keselamatan Pemudik. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa keselamatan jiwa menjadi prioritas tertinggi dalam persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M, di tengah proyeksi 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode libur. 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Senin (2/3/2026).

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan terdapat sekitar 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode Idulfitri tahun ini. Menko PMK mengatakan, pemerintah telah berupaya mendistribusikan mobilitas agar tidak terpusat pada satu waktu tertentu melalui pengaturan kebijakan yang terukur.

“Kita berusaha mengurangi tekanan dengan membuat rentang waktu libur yang lebih lebar, mengatur libur sekolah, serta menerapkan fleksibel working arrangement bagi para ASN, yang diharapkan dapat mengurangi beban pergerakan,” ujar Pratikno.

Selain pengaturan mobilitas, Menko PMK menuturkan tahun ini tetap harus waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kondisi bencana di Sumatra masih belum pulih total. Beberapa kali muncul hujan kembali dan banjir kembali melanda wilayah-wilayah terdampak. Di luar wilayah itu, tingkat kewaspadaan tetap tinggi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, hingga Papua yang masih memiliki potensi curah hujan tinggi.

“Kita harus berusaha keras untuk menjaga keamanan, keselamatan jiwa adalah prioritas yang paling tinggi. Kita harus bersama-sama melakukan mitigasi bencana yang terintegrasi,” tegas Menko PMK.

Ia juga menekankan pentingnya keselamatan masyarakat dalam perjalanan, terutama bagi pengendara motor, serta pengamanan jalur-jalur vital yang menjadi titik krusial arus mudik dan balik.

“Fokus keselamatan, terutama sekali para pengendara motor. Pengamanan jalur vital juga harus menjadi perhatian bersama untuk pelayanan yang aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, pelayanan selama periode mudik dan libur Idulfitri harus mengedepankan pendekatan humanis dan inklusif, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

“Selain aman, tentu saja juga nyaman. Kami harapkan pendekatan humanis dan inklusif, terutama sekali memberikan perhatian yang utama kepada kelompok-kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, lansia,” imbuhnya.

Menko PMK menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan layanan Idulfitri sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, penguatan deteksi dini, serta pengambilan keputusan berbasis data riil dan pengecekan lapangan secara berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa seluruh langkah ini merupakan komitmen bersama untuk keselamatan dan kelancaran masyarakat.

“Ini adalah komitmen kita bersama untuk menjamin layanan yang aman, nyaman, dan lancar. Dan kehadiran negara harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui layanan yang humanis dan responsif,” pungkasnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Wakil Menko Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Waasops Panglima TNI Marsma TNI M. Taufiq Arasj, serta para perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. (Burhan)

Share:

Read More