Evaluasi Ekosistem Kelistrikan, BAKN DPR Ingatkan Potensi Kerugian Akibat Idle Capacity

Evaluasi Ekosistem Kelistrikan, BAKN DPR Ingatkan Potensi Kerugian Akibat Idle Capacity. (Dok. DPR RI)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti besarnya idle capacity (kapasitas menganggur) pada sistem kelistrikan nasional yang berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero), terlebih dengan adanya kewajiban skema Take or Pay.

BAKN mencatat, bahwa idle capacity kelistrikan, baik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) maupun secara nasional, saat ini terpantau sangat tinggi. Kondisi tersebut dinilai sudah jauh melampaui batas ideal cadangan operasional. Padahal, batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik suatu negara berada di kisaran 20 hingga 25 persen.

"Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN tetap harus membayar kepada pembangkit, baik itu milik PLN sendiri maupun Independent Power Producer (IPP)," ungkap Herman kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2026).

Untuk menekan risiko tersebut, Herman mendorong agar pembangunan sistem di sektor hulu dapat diimbangi dengan program elektrifikasi yang menyentuh rakyat secara langsung. Langkah ini dinilai krusial agar jarak (gap) antara pasokan dan permintaan tidak semakin membesar.

Selain masalah kapasitas, BAKN turut menggarisbawahi pentingnya perencanaan ketersediaan energi primer serta transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Meski investasi awal EBT tergolong besar, biaya pemeliharaan dan operasional kedepannya dinilai akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan terus bergantung pada energi fosil seperti batu bara dan gas yang lambat laun akan habis.

Sebagai tindak lanjut dari uji petik tersebut, BAKN DPR RI berencana memanggil sejumlah pemangku kepentingan tingkat atas guna membenahi sengkarut ekosistem kelistrikan nasional. 

"Kami belum selesai sampai di sini. Ke depan, kami akan mengundang pengambil kebijakan dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, BP Danantara, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan. Kita harus duduk bersama agar ke depan PLN lebih sehat, tarif listrik lebih murah untuk rakyat, dan mampu memberikan kontribusi fiskal ke negara," pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. (Zikry)

Share:

Read More

Lantik KPN Kuala Simpang, KPT Banda Aceh Pesankan Jaga Semangat dan Kebersamaan

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh lantik Diana Febrina Lubis sebagai Ketua PN Kuala Simpang, dorong pemulihan kinerja dan semangat aparatur. (Dok. Mahkamah Agung RI)

Aceh, WaraWiri.net - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, S.H., M.H. pada Kamis (2/4/2026) melantik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kuala Simpang yang baru Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Acara pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan yang berlangsung di ruang aula PT Banda Aceh tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakil Ketua PT Banda Aceh, para Hakim Tinggi, aparatur PT Banda Aceh, serta tamu undangan termasuk perwakilan dari PN Kuala Simpang.

Dalam sambutannya, Ketua PT Banda Aceh berpesan kepada Ketua PN Kuala Simpang untuk mengembalikan mental psikis aparatur PN Kuala Simpang agar kembali semangat bekerja dan menjaga kebersamaan. 

“Tanamkan bahwa kantor adalah rumah kedua tidak sekedar untuk mencari nafkah. Saya yakin pilihan pimpinan untuk mengangkat ibu sebagai Ketua PN Kuala Simpang adalah pilihan yang tepat. Bangkit semangatnya, kinerjanya, dan kemauan untuk maju,” tutur Ketua PT Banda Aceh.

Disisi lain Diana Febrina Lubis usai dilantik sebagai Ketua PN Kuala Simpang memberikan kata sambutan sekaligus perkenalan di hadapan para hadirin. “Tentunya jabatan baru yang saya emban merupakan amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab luar biasa. Untuk melancarkan tanggung jawab tersebut, dibutuhkan arahan dan bimbingan dari orang tua kami di Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak terbatas keluarga PN Kuala Simpang saja tetapi juga seluruh pengadilan di wilayah PT Banda Aceh,” kata Diana.

Untuk diketahui, serah terima jabatan ini merupakan pelaksanaan dari hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi tanggal 18 Februari 2026, yang menugaskan Diana Febrina Lubis dipromosikan sebagai Ketua PN Kuala Simpang dari yang sebelumnya Wakil Ketua PN Kuala Simpang.

Sementara Ketua PN Kuala Simpang sebelumnya yakni Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. dimutasi menjadi Hakim pada PN Bekas Kelas IA Khusus.

“Mewakili seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Banda Aceh, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya kepada Ketua yang lama. Kepada Ketua yang baru, merupakan tugas berat. Karena membangun kantor yang memang sudah baik tidak nampak perubahannya, namun membangun kantor yang dalam keadaan hancur menjadi jelas terlihat perubahannya,” tutup KPT Banda Aceh.

Diakhir sambutannya KPT Banda Aceh juga memberikan ucapan terima kasih kepada Tri Syahriawani Saragih, atas pengabdiannya selama menjabat KPN Kuala Simpang. (Dimas)

Share:

Read More

Menteri PPPA Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang

Menteri PPPA Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang. (Dok. Kemen PPA)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Jawa Timur pada Jumat (3/4). Dalam kunjungannya, Menteri PPPA menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan mendasar anak, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan. Program ini inisiatif luar biasa yang mampu menghadirkan keadilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini juga sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemenuhan hak dasar anak. Presiden tidak menginginkan ada anak Indonesia yang tidak bisa makan, tidak ingin ada anak Indonesia yang sakit dan tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA menyampaikan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab tantangan tersebut. Tidak hanya memberikan akses pendidikan, program ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik.

Saat berinteraksi langsung dengan para siswa, Menteri PPPA melihat antusiasme dari anak-anak. Menteri PPPA mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat mampu membangkitkan semangat anak-anak untuk kembali memiliki harapan dan cita-cita.

“Anak-anak terlihat sangat bahagia. Program ini membuat mereka yang sebelumnya merasa tidak mungkin melanjutkan sekolah, kini bisa bermimpi setinggi-tingginya. Program ini juga membantu meringankan beban keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dengan adanya dukungan tersebut, orang tua dapat lebih tenang dalam memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah,” kata Menteri PPPA.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA turut memberikan motivasi kepada para siswa, guru dan wali asuh. Menteri PPPA menegaskan para siswa adalah generasi masa depan Indonesia dan calon pemimpin bangsa, sehingga harus percaya diri, serta memanfaatkan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo mengingatkan para siswa untuk memanfaatkan seluruh fasilitas dan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan bahwa para siswa tidak berjalan sendiri, melainkan didampingi, dibimbing, dan diarahkan oleh berbagai pihak agar mampu berkembang secara optimal.

Dengan dukungan tersebut, ia berharap para siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, terampil, kompetitif, dan berdaya saing, serta mampu menyerap setiap pembelajaran yang diberikan sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik.

Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang mulai berjalan sejak Senin 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat Terintgrasi 8 Jombang sementara menempati Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung. Sebanyak 100 siswa tingkat SMP dan SMA telah resmi menghuni asrama di SKB Mojoagung sebagai angkatan perdana. Rinciannya, terdiri dari 50 siswa SMA (37 perempuan dan 17 laki-laki) serta 50 siswa SMP (28 perempuan dan 22 laki-laki).

SRT 8 Jombang didukung oleh 18 guru mata pelajaran, satu guru Pendidikan Agama Islam, 10 wali asuh, 4 wali asrama serta tenaga pendukung lainnya seperti petugas kebersihan, keamanan, dan juru masak yang dipimpin oleh 1 orang Kepala Sekolah. (Alfi)

Share:

Read More

Kementerian PANRB Dorong Percepatan MPP dan MPP Digital di Daerah

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital, di MPP Kabupaten Gianyar. (Dok. Kemen PAN-RB)

Bali, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan penguatan MPP Digital. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“MPP merupakan pendekatan transformasional yang tidak hanya menyatukan layanan, tetapi juga menyederhanakan proses dan menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih responsif,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital, di MPP Kabupaten Gianyar, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, MPP tidak sekadar menggabungkan berbagai layanan dalam satu lokasi. MPP juga mencerminkan perubahan paradigma birokrasi menuju pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Kehadirannya memberikan kemudahan akses layanan dalam satu tempat serta kepastian waktu dan biaya.

Meski demikian, Otok mengimbau instansi pemerintah terutama penyelenggara pelayanan publik tidak menutup mata dengan kritik maupun aspirasi dari masyarakat. “Suara masyarakat adalah harta karun yang berharga bagi instansi pemerintah jika kita ingin memuaskan masyarakat,” imbuhnya.

Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan inklusif. Hal ini menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, penguatan MPP Digital menjadi bagian penting dalam pelayanan publik modern. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring tanpa terbatas ruang dan waktu.

“Dengan demikian MPP tidak hanya hadir sebagai tempat, tapi juga sebagai sistem layanan yang terintegrasi. Sehingga diperlukan pula penguatan MPP digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelayanan publik modern,” jelasnya.

Dikatakan Otok, keberhasilan penyelenggaraan MPP ditentukan oleh beberapa faktor, yakni komitmen pimpinan daerah, sinergi antarinstansi, dan kesiapan kelembagaan maupun sumber daya. Inovasi juga dirasa penting untuk mempermudah akses layanan untuk memastikan pelayanan publik berkembang sesuai kebutuhan.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama menyatakan komitmennya dalam setiap proses digitalisasi yang dilakukan jajarannya. Ia menjabarkan bahwa setiap aplikasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah Kabupaten Gianyar adalah hasil buatan sendiri.

“Kami mengembangkan aplikasi secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak lain, terutama dalam hal integrasi data. Hal ini kami lakukan agar pelayanan publik dapat diberikan secara optimal, dengan terus memperhatikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat di Gianyar,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, layanan juga diharapkan lebih cepat, transparan, dan berdampak nyata. (Junaedi)

Share:

Read More

Menteri LH Percepat PSEL Makassar Raya, Jawab Darurat Sampah dan Jalankan Instruksi Presiden

Menteri LH Percepat PSEL Makassar Raya, Jawab Darurat Sampah dan Jalankan Instruksi Presiden. (Dok. Kemen LH)

Makassar, WaraWiri.net - Pemerintah pusat mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Makassar Raya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Komitmen ini sebagai langkah konkret menjawab darurat sampah nasional sekaligus menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan solusi strategis dalam memutus mata rantai persoalan sampah perkotaan yang kian mendesak.

“Dengan timbulan sampah yang mencapai hampir 2.000 ton per hari di Makassar Raya, pendekatan waste to energy menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban TPA sekaligus menghasilkan energi bersih.”

Menteri Hanif menekankan bahwa percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari transformasi besar pengelolaan sampah nasional menuju sistem yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan penghentian praktik open dumping di seluruh TPA pada 2026, mengingat saat ini sekitar 66% TPA di Indonesia masih menggunakan sistem tersebut.

Berdasarkan data KLH/BPLH tahun 2025, timbulan sampah di Makassar Raya mencapai 1.644 ton per hari, terdiri dari Kota Makassar 1.034 ton/hari, Kabupaten Gowa 403 ton/hari, dan Kabupaten Maros 207 ton/hari. Melalui pembangunan PSEL, direncanakan pengolahan sebesar 1.000 ton per hari, dengan komposisi 800 ton/hari dari Kota Makassar, 150 ton/hari dari Kabupaten Gowa, dan 50 ton/hari dari Kabupaten Maros.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah dalam mendukung implementasi proyek ini.

“Provinsi dan kabupaten/kota siap berkolaborasi, termasuk melalui penguatan edukasi dan pembentukan budaya masyarakat yang adaptif terhadap sistem pengelolaan sampah modern.”

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, Makassar Raya dinilai memiliki urgensi tinggi dalam pengembangan fasilitas pengelolaan sampah modern. Kondisi TPA Tamangapa yang telah overloaded dan masih menggunakan sistem open dumping menjadi salah satu alasan utama percepatan pembangunan PSEL di kawasan ini.

KLH/BPLH menegaskan bahwa penandatanganan PKS menjadi langkah awal implementasi nyata kolaborasi pusat dan daerah. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi untuk memastikan keberhasilan proyek, mulai dari jaminan pasokan sampah, penguatan pengelolaan di hulu, hingga kesiapan operasional PSEL ke depannya. (Slamet)

Share:

Read More

Bappenas Dukung Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional

Bappenas Dukung Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendukung penguatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam sistem Search and Rescue (SAR) nasional. Dalam RPJMN 2025-2029, Basarnas memiliki peran strategis dalam mendukung prioritas nasional, khususnya ketahanan bencana dan keselamatan transportasi.

Peran ini berkontribusi pada perlindungan masyarakat, penguatan konektivitas nasional, serta menjaga stabilitas aktivitas ekonomi, termasuk logistik dan mobilitas. Selain itu, Basarnas juga menjadi bagian penting dalam sistem manajemen risiko nasional.

“Ini bukan lembaga administrasi, tetapi lembaga operasional dengan tanggung jawab yang sangat besar. Tugasnya mempertaruhkan nyawa, baik bagi yang diselamatkan maupun yang menyelamatkan,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy saat audiensi dengan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (2/4).

Sementara itu, masih terdapat kesenjangan terhadap target RPJMN. Peningkatan layanan belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas eksisting, baik dari sisi infrastruktur dan peralatan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, maupun integrasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan langkah akselerasi untuk memastikan target RPJMN dapat tercapai secara optimal melalui penguatan kapasitas, transformasi sistem, dan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi.

Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya dukungan anggaran operasional yang memadai, mengingat kegiatan pencarian dan pertolongan tidak dapat ditunda. Selain itu, diperlukan peningkatan dan modernisasi peralatan untuk menunjang pelaksanaan operasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, menjadikan Indonesia berpotensi mengalami bencana besar seperti megathrust, sehingga penguatan sistem pencarian dan pertolongan menjadi semakin krusial. Dalam konteks ini, pendekatan tidak lagi cukup hanya mengandalkan sumber daya manusia (man behind the gun), tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas peralatan dan sistem yang digunakan. Penguatan Basarnas juga perlu didukung pemanfaatan teknologi, termasuk big data dan artificial intelligence, guna meningkatkan efektivitas dan respons dalam operasi SAR.

Menutup arahannya, Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa terdapat kesamaan visi dan misi dalam upaya memperkuat Basarnas. 

“Kami berharap seluruh upaya dan rencana yang telah disusun dapat segera ditindaklanjuti bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas. Saya juga akan terus mengawal pengembangan sekaligus penguatan Basarnas ke depan,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy. (Evi)

Share:

Read More

Kebakaran SPBE Cimuning, Pemkot Bekasi Pastikan Seluruh Korban Ditanggung

Kebakaran SPBE Cimuning, Pemkot Bekasi Pastikan Seluruh Korban Ditanggung. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bekasi memastikan seluruh korban terdampak kebakaran di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustika Jaya, mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab atas musibah yang terjadi pada Rabu malam (01/04/2026).

Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban akan ditanggung penuh, baik melalui BPJS Kesehatan maupun skema pembiayaan lainnya.

Peristiwa kebakaran tersebut diduga dipicu oleh kebocoran gas saat proses pengisian tabung, yang kemudian memicu api dan menyebabkan kerusakan di area sekitar.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan bahwa kejadian tersebut berdampak cukup luas, termasuk terhadap permukiman warga di sekitar lokasi.

"Dampak yang ada di sekitar sini tentunya rumah warga beberapa yang terdampak dan korban kurang lebih hampir 14 orang," ujarnya Wakil Wali Kota Bekasi saat meninjau lokasi kejadian, Kamis (02/04/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut, meskipun sejumlah korban mengalami luka bakar serius, bahkan hingga mencapai 90 persen.

"Para korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Tipe A kita. Baik, di RSUD Chasbullah maupun rujukan ke RS Cipto Mangunkusumo agar mendapatkan penanganan yang baik," katanya.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, akan memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan terbaik hingga proses pemulihan selesai.

"Karena ini adalah musibah yang tidak bisa diprakirakan. Insya Allah semua korban itu akan menjadi tanggungan dari Pemerintah Kota Bekasi," tegasnya.

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa laporan kebakaran pertama kali diterima pada pukul 21.08 WIB.

Pelaksana Tugas Kepala Disdamkarmat Kota Bekasi, Heryanto, menyatakan bahwa petugas segera dikerahkan ke lokasi begitu laporan diterima.

"Dengan adanya kejadian tersebut, petugas langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman api," jelasnya.

Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan guna mengendalikan kobaran api yang berpotensi memicu ledakan lanjutan, mengingat lokasi merupakan area pengisian gas.

"Lantaran situasi di lokasi kejadian merupakan tempat pengisian gas yang rentan terjadinya bahan-bahan yang mudah meledak," ujarnya.

Berdasarkan hasil investigasi sementara, kebakaran dipicu oleh kebocoran gas saat proses pengisian ke tabung utama. Akibatnya, area seluas kurang lebih 2.000 meter persegi terdampak.

Selain itu, sejumlah korban, termasuk warga sekitar, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang dialami.

Kini, kondisi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman dan terkendali setelah api berhasil dipadamkan pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.45 WIB.

"Dengan api dipadamkan petugas pukul 03.45 WIB, kini tengah dilakukan proses pendinginan lebih lanjut agar tidak menimbulkan percikan api kembali," pungkas Heryanto.

Pemerintah Kota Bekasi pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta menunggu hasil investigasi lanjutan guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. (Putra)

Share:

Read More

Menuju Kota ASRI, Penertiban dan Penataan Kota Bogor Terus Berlanjut

Menuju Kota ASRI, Penertiban dan Penataan Kota Bogor Terus Berlanjut. (Dok. Pemkot Bogor)

Bogor, WaraWiri.net - Melalui berbagai penataan lingkungan dan beautifikasi kota yang bertujuan menjaga kesehatan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, Kota Bogor menuju percontohan sebagai kota Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama TNI-Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan berbagai penataan sebagai bentuk komitmen menuju kota ASRI.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan penataan dimulai dengan menertibkan billboard, spanduk, reklame, dan sejenisnya. Program penurunan kabel udara atau kabel jaringan atas juga kembali dilanjutkan.

Pengelolaan sampah terus diperkuat, tidak hanya di hulu melalui program pilah sampah dari rumah, TPS3R, dan berbagai program lainnya, tetapi juga di hilir dengan persiapan waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

"Di samping berbagai program itu, juga dilakukan perbaikan drainase melalui penertiban bangunan liar. Nanti juga ada kanstinisasi sebagai batas antara ruang milik jalan dan ruang lainnya. Itu saya instruksikan untuk dibuat lebih representatif dengan pemasangan kanstin. Jadi jelas mana ruang milik jalan, mana saluran air, dan sebagainya," ujar Dedie Rachim, saat meninjau penertiban bangunan liar di Bogor Selatan, Kamis (2/4/2026).

Program ASRI ini telah dilaksanakan sejak awal kepemimpinan Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin. Saat ini, Pemkot Bogor bersama petugas gabungan dari TNI-Polri dan Forkopimda terus melakukan penataan, pengawasan, monitoring, serta mulai menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi para pelanggar.

Pedagang kaki lima (PKL) yang selama bertahun-tahun berjualan di atas pedestrian Jalan Pedati, Jalan Lawang Saketeng, dan Jalan Bata, bersama pedagang eks Pasar Bogor, direlokasi ke pasar bersih yang modern dan representatif, yaitu Pasar Jambu Dua dan Pasar Bogor.

Penataan tidak hanya dilaksanakan di pusat kota, tetapi secara bertahap juga meluas ke berbagai wilayah, seperti Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Barat, dan Bogor Utara, serta akan dilanjutkan ke wilayah Tanah Sareal dan Bogor Timur.

"Ini akan terus kita pastikan berlanjut ke titik lain. Hal ini juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Jadi, ketertiban ini juga meningkatkan marwah Kota Bogor menuju ASRI," ucapnya.

Ia menambahkan, dengan lingkungan yang terjaga dan terawat kebersihannya, saluran air yang lancar, serta akses jalan yang memadai, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan, akan meningkat sehingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat. (Tedy)

Share:

Read More

Komitmen OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Komitmen OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan dalam Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperluas pemahaman masyarakat serta meningkatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia.  

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam acara Penutupan GERAK Syariah 2026 yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi Republik Indonesia selaku Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, yang digelar di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Jakarta, Kamis.

Friderica dalam sambutannya mengatakan bahwa pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah yang stabil menunjukkan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menduduki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Fondasi ekonomi dan keuangan syariah yang sudah baik tersebut, tentunya juga menjadi fondasi kita yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Peluang tersebut tidak luput dari berbagai peluang yang kita miliki saat ini. Potensi demografis, sosial, dan ekonomi masyarakat, yang didukung dengan basis populasi muslim sebesar 244,7 juta orang. Ini luar biasa tentu potensinya," ujar Friderica.

Lebih lanjut, Friderica menegaskan OJK terus mendukung Program Prioritas Pemerintah dan mendorong sektor jasa keuangan syariah agar berkontribusi terhadap Asta Cita melalui berbagai program yang mendekatkan keuangan syariah kepada masyarakat luas.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan pembiayaan syariah yang inklusif dan mudah diakses bagi UMKM, optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan syariah dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif, serta dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Ia berharap bahwa sinergi yang terjalin sepanjang bulan Ramadan dapat terus terlaksana sepanjang tahun dalam menggencarkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk menguatkan sektor keuangan syariah dalam membawa kebermanfaatan bagi masyakat Indonesia.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, mengatakan kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan kunci dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui gerakan yang terarah, masif, dan merata yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan GERAK Syariah.

“Dengan bergerak bersama, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat tumbuh lebih pesat, menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Dicky.

Sepanjang periode pelaksanaan GERAK Syariah 2026, terselenggara 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Jumlah peserta edukasi tercatat sebanyak 8.350.391 orang, meningkat 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi capaian kinerja keuangan syariah, penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun, serta penyaluran dana mencapai Rp6,86 triliun, keduanya atau meningkat pesat dibandingkan pelaksanaan pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penerima manfaat sosial mencapai 266.421 orang dengan dana sosial tersalurkan sebesar Rp86,2 miliar. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 158.203 penerima manfaat sosial dengan dana sosial terhimpun sebesar Rp30,75 miliar. 

Menurutnya, capaian GERAK Syariah 2026 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat dan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Republik Indonesia selaku Ketua Harian MES Ferry Juliantono dalam sambutannya menyampaikan, keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dan diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi riil.

“Keuangan syariah pada hakikatnya akan tumbuh berdampingan dan saling menguatkan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif lainnya," tutur Ferry.

Ferry berharap kolaborasi antara MES dan OJK dapat terus diperkuat dan ditingkatkan melalui program-program yang berkelanjutan.

Buku Saku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA) 2026

Dalam kesempatan tersebut, OJK bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia juga melakukan peluncuran Buku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA) sebagai wujud kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Buku saku ini menjadi panduan praktis bagi masyarakat untuk mempelajari pengelolaan keuangan, termasuk keuangan syariah, dengan pendekatan nilai-nilai agama yang relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengatakan bahwa perilaku ekonomi syariah ini perlu terus ditingkatkan, karena populasi muslim di Indonesia yang mencapai 244 juta, namun perilaku ekonomi syariahnya hanya sekitar 7,6 persen, masih jauh apabila dibandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai sebesar 67 persen.

“Jadi mestinya peningkatannya jauh lebih tinggi. Tapi apapun namanya, itu jauh lebih baik daripada datar seperti selama ini. Saya melihat ada kurvanya naik, saya juga mengikuti perkembangan tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini ada peningkatan, dan ini juga apresiasi saya kepada Ibu Kiki," kata Nasaruddin.

Pemanfaatan Buku ESA dimaksud diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan inklusif dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan, dalam menciptakan masyarakat yang cakap literasi keuangan dan mampu mengelola keuangannya dengan baik dalam mencapai kesejahteraannya.

Turut hadir dalam acara ini, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI H. Abu Rokhmad beserta jajaran pimpinan, Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI K.H. Cholil Nafis, serta pimpinan Kementerian/Lembaga, antara lain Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah 2026 dan peluncuran Buku ESA yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang bersifat universal, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin terliterasi dan terinklusi keuangan syariah melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. (Subhan)

Share:

Read More

BULOG Tindaklanjuti Aspirasi Petani dan Pastikan Serap Tebu Petani Blora melalui PT GMM Sesuai Harga Pemerintah

BULOG Tindaklanjuti Aspirasi Petani dan Pastikan Serap Tebu Petani Blora melalui PT GMM Sesuai Harga Pemerintah. (Dok. Bulog)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan kunjungan kerja ke PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Blora pada Jum’at (03/04) serta bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan petani tebu di Kabupaten Blora sebagai upaya BULOG dalam merespons aspirasi petani terkait kepastian penyerapan hasil panen tebu tahun 2026.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh semangat musyawarah tersebut mempertemukan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat serta petani. Dialog berjalan terbuka dengan tujuan mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan sejak pagi hari bersama sejumlah tokoh masyarakat, hingga akhirnya disampaikan secara langsung kepada masyarakat pada sore hari sebagai bentuk transparansi dan kepastian kebijakan.

“Tadi pagi kami sudah bertemu dengan Pak Noto dan Pak Bambang selaku tokoh masyarakat. Sore ini kami sampaikan langsung kepada masyarakat petani tebu untuk memberikan kepastian,” ujar Direktur Utama BULOG.

Dalam kesempatan tersebut, BULOG memastikan bahwa hasil panen tebu petani Blora yang akan berlangsung mulai bulan Mei 2026 akan diserap melalui PT GMM dengan mengacu pada harga pemerintah tahun 2026. Untuk itu, BULOG akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Direktur SGN dan Direktur PTPN.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa setelah proses penyerapan di PT GMM, BULOG akan bertanggung jawab dalam distribusi tebu ke sejumlah pabrik gula di Jawa Tengah guna menjaga kesinambungan rantai pasok dan mendukung stabilitas produksi gula nasional.

Disamping itu, BULOG juga akan melakukan perbaikan dan mereorganisasi manajemen PT GMM guna meningkatkan kinerja perusahaan. 

“Kami akan segera mereorganisasi manajemen PT GMM yang profesional,” tambah Ahmad Rizal.

Selain hal tersebut, sejalan dengan fokus pemerintah dalam pengembangan bioetanol berbahan baku jagung, singkong, dan tebu, PT GMM ke depan tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga akan memanfaatkan tebu sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi etanol sebagai bagian dari diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.

Direktur Utama BULOG juga menegaskan bahwa seluruh proses penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dengan mengedepankan asas manfaat bagi kedua belah pihak, di mana masyarakat diajak berdiskusi di dalam kawasan PT GMM. Melalui kesepakatan ini, para petani yang bertemu langsung dengan Dirut BULOG merasa puas dan akhirnya pulang dengan tertib dan damai sambil melepas spanduk dan atribut. (Siti)

Share:

Read More

BULOG Dukung Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Serentak Kuartal II di Blora

BULOG Dukung Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Serentak Kuartal II di Blora. (Dok. Bulog)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Perum BULOG turut hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal I dan Tanam Jagung Serentak Kuartal II yang dilaksanakan di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Dr. Yudi Sastro, Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani dan Forkopimda Blora, Dandim, Kapolres Blora, serta para petani.

Dalam sambutannya, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terhadap sektor pertanian di wilayahnya.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Blora dan seluruh masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima Kopassus, Pak Dirut Bulog, dan Pak Dirjen yang berkenan hadir di Blora. Blora ini merupakan daerah basis pertanian dan peternakan, dengan produksi jagung terbesar kedua di Jawa Tengah,” ujar Arief Rohman.

Bupati juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas jagung di Blora “Kami berharap ada hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik pakan. Selama ini jagung dari Blora banyak dibawa keluar daerah. Jika hilirisasi terwujud, nilai ekonomi petani akan meningkat dan kesejahteraan semakin baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum BULOG Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen BULOG dalam mendukung petani dan menjaga stabilitas pangan nasional.

“Kami melihat langsung semangat luar biasa para petani Blora. BULOG berkomitmen menyerap seluruh produksi jagung yang ada di Blora, baik untuk pakan ternak maupun kebutuhan bioetanol,” ungkapnya.

Terkait peluang komoditas jagung, Dirut BULOG menambahkan “Kebutuhan bioetanol nasional sangat besar, sehingga membutuhkan sekitar 3,2 juta ton jagung. Ini peluang besar bagi petani karena jagung dapat dipanen dalam waktu relatif singkat, sekitar 3 bulan,” ujar Dirut BULOG. (Siti)

Share:

Read More

Konsisten Jalankan Transformasi, SIG Catatkan Profitabilitas di Tengah Tantangan Industri pada 2025

Konsisten Jalankan Transformasi, SIG Catatkan Profitabilitas di Tengah Tantangan Industri pada 2025. (Dok. PT. SIG)

Jakarta, WaraWiri.net - Merespon tantangan industri bahan bangunan yang mengalami perlambatan pada tahun 2025, Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG secara konsisten menjalankan transformasi bisnis sejak Juli 2025 yang berfokus pada tiga strategi utama yaitu peningkatan pengelolaan pasar mikro, efisiensi biaya, serta optimalisasi produk turunan semen dan portofolio.

Hingga akhir 2025, strategi transformasi tersebut telah menunjukkan hasil positif di mana pada kuartal tiga dan empat tahun 2025, penjualan domestik SIG menunjukkan perbaikan yang berkontribusi terhadap total penjualan sepanjang tahun 2025.

Selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, SIG juga terus memaksimalkan potensi pasar regional untuk menjaga kinerja perusahaan tetap positif di tengah kondisi pasar semen dalam negeri yang masih menantang. Pada 2025, SIG berhasil mencatatkan penjualan regional sebesar 7,95 juta ton, atau meningkat 14,3% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,96 juta ton. 

Dari sisi biaya, efisiensi secara ketat dan peningkatan operational excellence secara berkelanjutan telah membantu Perusahaan menekan beban pokok pendapatan 0,3% dan beban usaha (di luar beban operasi lainnya) yang turun 1,1% yoy.

Sementara itu, berkat penerapan tata kelola keuangan yang baik, biaya keuangan bersih juga tercatat lebih rendah 32,7% yoy, sehingga memperkuat kinerja keuangan secara keseluruhan.

“Disiplin menjalankan transformasi bisnis sejak Juli 2025 membuat SIG lebih berdaya saing dan adaptif terhadap dinamika industri yang menantang. Melalui sejumlah inisiatif strategis, SIG mampu mempertahankan profitabilitas yang membuktikan ketahanan Perusahaan dalam menghadapi kondisi pasar semen domestik yang masih melambat,” kata Vita Mahreyni.

Vita Mahreyni menambahkan, SIG optimis dapat terus menjaga momentum pertumbuhan melalui sejumlah inisiatif strategis dan inovasi. Salah satu langkah strategis tersebut yaitu proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi untuk ekspor semen di Tuban, Jawa Timur yang merupakan bagian dari kerja sama strategis dengan Taiheiyo Cement Corporation.

”SIG menargetkan untuk mulai ekspor pada pertengahan tahun 2026 dari fasilitas di Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas 500 ribu hingga 1 juta ton semen per tahun,” ungkap Vita Mahreyni.

Selain ekspor, kerja sama strategis dengan Taiheiyo juga dilakukan untuk mengembangkan lini bisnis soil stabilization (stabilisasi tanah). Kolaborasi dua perusahaan bahan bangunan terkemuka di Asia ini bertujuan untuk menjawab tantangan di industri konstruksi sekaligus menciptakan pasar baru guna membuka peluang pertumbuhan.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengumumkan kinerja keuangan konsolidasian tahun 2025 yang telah diaudit (audited) dengan ringkasan sebagai berikut:

• Volume penjualan sebanyak 37,93 juta ton
• Pendapatan sebesar Rp35,24 triliun
• Beban pokok pendapatan sebesar Rp28,17 triliun
• EBITDA tercatat sebesar Rp4,49 triliun
• Laba sebelum pajak sebesar Rp602 miliar
• Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp191 miliar. (Fathi)

Share:

Read More

Di Tengah Gejolak Energi Dunia, Pertamina Dorong Energi Terbarukan

Di Tengah Gejolak Energi Dunia, Pertamina Dorong Energi Terbarukan. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan energi nasional.

Komitmen ini diperkuat sebagai solusi energi jangka panjang di tengah geopolitik global, yang berdampak pada volatilitas pasokan serta harga energi dunia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, pengembangan energi baru terbarukan merupakan langkah strategis Pertamina untuk ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pemerintah menuju masa depan yang berkelanjutan.

“Dinamika geopolitik global mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi fossil. Oleh karena itu, Pertamina terus memperkuat bauran energi melalui pengembangan energi baru terbarukan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan independensi energi nasional, tetapi juga menjadi bagian untuk energi yang lebih bersih bagi lingkungan,” ujar Baron.

Hingga akhir tahun 2025, Pertamina menghasilkan energi bersih hingga 8.743 Giga watt per jam (GWh) yang berasal dari berbagai sumber energi rendah karbon. Energi bersih seperti panas bumi (geothermal) ini menjadi sumber energi bagi berbagai pembangkit dengan kapasitas terpasang mencapai 3.271 Mega Watt (MW).

Di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) sebesar 2,4 MW, Gas to Power dari Jawa Satu Power sebesar 1.760 MW, Gas to Power dari Pertamina Power Indonesia sebesar 12,9 MW, solar dari Pertamina Power Indonesia sebesar 55,3 MW, serta energi panas bumi sebesar 772,5 MW.

Selain itu, kepemilikan saham subholding Pertamina New & Renewable Energy pada perusahaan Filipina Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 669,3 MW.

Pengembangan energi bersih tak hanya untuk sektor komersial, Pertamina juga mendorong pemanfaatan energi bersih di tingkat masyarakat.

Hingga kini, Pertamina telah membangun 252 Desa Energi Berdikari (DEB) di seluruh Indonesia, untuk mengembangkan energi transisi. Yakni, panel surya, mikrohidro, biogas dan energi terbarukan lainnya.

"Kami berharap dengan pemanfaatan energi transisi, masyarakat desa tak hanya memiliki ketahanan energi, tapi juga penggerak aktivitas ekonomi,” ungkap Baron.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 156 lokasi DEB terbukti mampu memproduksi 15,8 ribu ton bahan pangan beras dan 890,4 ton bahan pangan non beras, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Ke depan, Pertamina berkomitmen untuk memperluas inisiatif berbasis energi bersih dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, Indonesia yang tidak hanya mampu menghadapi gejolak ekonomi dan perubahan iklim, tetapi juga tumbuh menjadi pusat kemandirian energi dan ekonomi baru.

Pemanfaatan energi baru terbarukan ini juga sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pemerintah pada tahun mendatang. Pertamina berkomitmen mendorong transisi energi, tak hanya menjadi sumber energi namun sebagai upaya menurunkan emisi karbon di Indonesia. (Deni)

Share:

Read More

BMKG dan CLS Resmi Tandatangani Penyerahan FDDD Proyek MMS2 Paket 3, Perkuat Layanan Meteorologi Maritim Nasional

BMKG dan CLS Resmi Tandatangani Penyerahan FDDD Proyek MMS2 Paket 3, Perkuat Layanan Meteorologi Maritim Nasional. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama perusahaan penyedia teknologi observasi bumi asal Prancis, Collecte Localisation Satellites (CLS), secara resmi melaksanakan serah terima Final Detailed Design Documentation (FDDD) Marine Meteorological System Phase 2 (MMS-2) Paket 3. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis (2/4/2026) ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem layanan meteorologi maritim nasional.

Penyerahan FDDD tersebut menandai rampungnya fase perencanaan teknis secara menyeluruh sekaligus menjadi dasar untuk memasuki tahap implementasi, instalasi perangkat, dan operasionalisasi sistem pada MMS-2 Paket 3.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BMKG, Project Management Unit (PMU) MMS-2, serta perwakilan mitra internasional, termasuk Agence Française de Développement (AFD) dan CLS.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menyampaikan bahwa Program Strengthening BMKG Climate and Weather Capacity Phase II (STR-2) yang diinisiasi pada tahun 2018 merupakan upaya strategis dalam memperkuat layanan meteorologi Indonesia, khususnya di sektor maritim.

“Program STR-2 merupakan upaya strategis untuk memperkuat layanan meteorologi Indonesia, khususnya di sektor maritim. MMS-2 dibangun berdasarkan fondasi MMS-1 sebagai kelanjutan yang sangat krusial, guna memperluas cakupan layanan dan mengintegrasikan teknologi canggih seperti big data dan Artificial Intelligence (AI),” ujar Guswanto.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan prioritas nasional 2025–2029, terutama dalam mendukung ekonomi biru dan manajemen risiko bencana, sekaligus memperkuat peran BMKG di tingkat regional dan global.

Menurutnya, MMS-2 akan mempererat atau memperkuat jaringan observasi cuaca nasional melalui pemanfaatan coastal buoys (buoy pesisir) sebagai sistem pemantauan laut atau cuaca maritim serta meningkatkan kemampuan atau kapabilitas pemanfaatan data citra satelit. Selain itu, pengembangan pemodelan berbasis kecerdasan buatan akan memberikan prakiraan yang lebih akurat dengan jangkauan prediksi yang lebih panjang.

“Perkembangan ini didukung oleh peningkatan komputasi berkinerja tinggi dan sistem operasional yang lebih tangguh. Program ini juga memperkuat diseminasi data dan kapasitas sumber daya manusia, termasuk dukungan untuk STMKG,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Guswanto menegaskan bahwa penyelesaian fase desain ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan proyek MMS-2 sebelum memasuki tahap implementasi.

“Ke depan, pelaksanaan yang tepat waktu dan keberlanjutan jangka panjang harus tetap menjadi prioritas kita,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, BMKG juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis, AFD, CLS, serta seluruh tim BMKG atas kolaborasi yang telah terjalin.

Sementara itu, Project Director MMS-2 dari CLS, Michel Dejean, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung BMKG dalam menghadirkan teknologi meteorologi maritim yang andal di Indonesia.

“Penandatanganan ini merupakan bukti nyata dari kolaborasi yang erat antara CLS dan BMKG. FDDD yang kami serahkan hari ini adalah hasil kajian teknis yang komprehensif, dirancang untuk menjamin keandalan sistem dalam memonitor kondisi laut dan memitigasi risiko cuaca ekstrem di wilayah maritim Indonesia,” ungkapnya.

Melalui penguatan sistem MMS-2 ini, BMKG berharap dapat meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi maritim guna mendukung keselamatan pelayaran, pengelolaan sumber daya laut, serta ketahanan nasional terhadap risiko bencana hidrometeorologi. (Fitri)

Share:

Read More

Wapres dan Mendikdasmen Lepas Alumni Pejuang Digital, Tegaskan Beasiswa Negara Kembali ke Rakyat

Wapres dan Mendikdasmen Lepas Alumni Pejuang Digital, Tegaskan Beasiswa Negara Kembali ke Rakyat. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Sejumlah 150 alumni penerima beasiswa LPDP resmi dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, untuk bertugas di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T) dalam Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital. Kegiatan pelepasan ini berlangsung di Auditorium Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (2/4).

Program yang merupakan hasil kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bertujuan mempercepat transformasi digital di sekolah dasar wilayah 3T.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyatakan bahwa teknologi bukan sekadar alat bantu saja, melainkan penentu arah masa depan pendidikan Indonesia. Ia mendorong agar kesenjangan digital di dunia pendidikan segera dijembatani secara nyata.

Wakil Presiden juga menekankan pentingnya inovasi metode pembelajaran, khususnya di wilayah 3T, agar proses belajar lebih efektif dan menyenangkan dengan dukungan teknologi.

“Jika pembelajaran terasa membosankan, kita harus menemukan metode yang lebih menarik. Semua harus bisa dibuat menyenangkan. Apalagi saat ini tersedia Interactive Flat Panel (IFP) dari Bapak Presiden. Saya berharap teman-teman dapat membantu mengenalkan dan mendampingi pemanfaatannya,” tuturnya.

Wakil Presiden juga menyampaikan pesan yang lebih dalam dari sekadar agenda penguatan digital pendidikan, bahwa beasiswa negara bukan hadiah yang berhenti di gedung wisuda. Ketika negara telah berinvestasi pada seseorang, maka saatnya investasi itu dikembalikan, bukan dalam bentuk laporan, melainkan lewat dampak yang bisa dirasakan langsung oleh siswa di daerah yang kadang luput dari perhatian.

Kehadiran para peserta Alumni Pejuang Digital yang merupakan Alumni LPDP di wilayah 3T, menurut Wapres, adalah bagian dari gerakan bersama untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan tidak lagi sekadar jadi slogan.

Direktur Utama LPDP, Sudarto, ikut hadir dalam kegiatan dan memberikan laporan terkait program. Ia memaparkan bahwa lembaganya telah mendukung puluhan ribu penerima beasiswa dari berbagai jenjang pendidikan, dengan komitmen kuat pada perluasan akses, termasuk daerah afirmasi yang kerap tertinggal dalam arus pembangunan.

"Yang terpenting adalah memastikan bahwa para alumni kembali dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Sudarto disambut dengan tepuk tangan meriah para peserta. 

Sudarto menegaskan bahwa keberhasilan program beasiswa tidak bisa diukur dari angka lulusan atau indeks prestasi semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kontribusi alumni dalam menjawab permasalahan di lapangan. Program Alumni Pejuang Digital, ia jelaskan, sebagai salah satu wujud nyata dari filosofi itu.

Program ini juga memperluas pola kolaborasi LPDP dengan berbagai instansi, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Saat ini program Alumni Pejuang Digital diarahkan secara khusus untuk memperkuat transformasi digital pendidikan melalui Pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID).

Kisah Peserta dari Papua Barat ke Tepi Danau Toba

Sesi pelepasan diselingi dialog hangat Wakil Presiden Gibran bersama dua peserta yang membawa cerita dari sudut-sudut berbeda Indonesia.

Teresia Rutisu, salah satu peserta lulusan Swiss Hotel Management School , Swiss, yang berasal dari Papua Barat akan ditugaskan di Merauke. Ia meyakini bahwa teknologi bisa menjadi jembatan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa di wilayah timur Indonesia melalui penggunaan IFP. Ia juga ingin berbagi pengalaman dan nilai-nilai hidup yang selama ini didapatkan selama belajar di luar negeri kepada para siswa di sana.

"Saya menekankan kata ‘pengabdian’. Saya ingin berbagi pengalaman kepada anak-anak di daerah 3T, karena saya juga berasal dari sana. Saya ingin mereka tidak pernah berhenti bermimpi,” jelasnya.

Sementara itu, peserta lain yang berasal dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Gulmog Simbolon, menilai Program Pengabdian Alumni Pejuang Digital sebagai ruang kontribusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan. Lulusan University of Surrey, Inggris, ini menjelaskan bahwa dampak kehadiran peserta Alumni Pejuang Digital di sekolah tak hanya mendampingi saja, tetapi juga mampu menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih luas di sekitarnya.

"Perjalanan hidup saya mengajarkan bahwa akses pendidikan yang baik bisa mengubah segalanya. Kini giliran saya membantu membukakan jalan itu bagi anak-anak di daerah 3T,” ungkapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Wapres mengapresiasi semangat para alumni universitas luar negeri yang memilih kembali ke daerah, seraya menegaskan bahwa kontribusi nyata merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus kebanggaan sebagai warga negara. 

“Setiap alumni harus bangga menjadi WNI dan mengabdi di kampung halamannya,” tegasnya.

Wakil Presiden menutup acara dengan melepas seluruh peserta secara resmi. Ia berpesan agar para alumni menjaga kesehatan fisik di lapangan, memahami kebutuhan dan kearifan lokal setempat, serta memberikan kontribusi terbaik selama masa penugasan tiga bulan ke depan. (Alif)

Share:

Read More

BGN Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan

BGN Tegaskan Prinsip “No Service, No Pay”, Insentif SPPG Bisa Langsung Dihentikan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Rufriyanto Maulana Yusuf menuturkan bahwa skema insentif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat.

Dia menyebut, sistem tersebut dilengkapi instrumen disiplin yang kuat melalui prinsip "no service, no pay". "Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ucapnya di Jakarta, Kamis (2/4).

Artinya, insentif Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan. "Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," tegas Rufriyanto.

Menurutnya, mekanisme ini menjadi alat pemaksa kepatuhan (punitive control) agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal.

"Parameter kecacatan mutu ini diberlakukan secara ketat apabila suatu hari filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp6 juta langsung dihentikan (suspend)," jelas Rufriyanto.

Rufriyanto menambahkan, ketentuan ini mendorong mitra untuk secara disiplin menjaga kualitas fasilitas setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada di pihak mitra.

Dengan demikian, standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan dalam Program MBG dapat terus terjaga. Selain itu, dia menilai, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola publik yang terus disempurnakan.

Meski masih membutuhkan penyesuaian di berbagai aspek operasional, dia menegaskan bahwa skema kemitraan SPPG memiliki nilai strategis yang besar.

"Kita perlu menyadari bahwa setiap transformasi besar dalam tata kelola publik senantiasa merupakan sebuah proses penyempurnaan yang berkelanjutan. Program MBG melalui skema kemitraan SPPG ini mungkin masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek operasional, namun menafikan nilai strategisnya hanya berdasarkan prasangka sempit merupakan sebuah kerugian intelektual," tuturnya.

Dia mengajak publik untuk melihat kebijakan ini secara objektif sebagai upaya mengalihkan beban belanja modal menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup generasi mendatang.

"Dengan menelaah kebijakan ini secara cerdas dan melampaui sekadar retorika di permukaan, kita akan melihat bahwa instrumen ini bukan tentang keuntungan sepihak, melainkan tentang gotong royong patriotik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang mandiri dan kompetitif," pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Pascagempabumi M 7.6, BMKG Sampaikan Analisis dan Timeline Peringatan Dini Tsunami

Pascagempabumi M 7.6, BMKG Sampaikan Analisis dan Timeline Peringatan Dini Tsunami. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa proses penyampaian informasi dan peringatan dini tsunami pascagempa bumi magnitudo (M) 7,6 telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Gempa bumi tektonik terjadi pada Kamis, 2 April 2026 pukul 05.48 WIB, dengan pusat gempa berada di laut sekitar 132 km barat laut Ternate, Maluku Utara, pada kedalaman 33 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa tersebut berpotensi tsunami dengan status Siaga di wilayah Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung, dan sebagian Minahasa, serta status Waspada di Kepulauan Sangihe dan sekitarnya.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa BMKG telah menjalankan tahapan peringatan dini tsunami secara cepat dan terukur sesuai SOP yang berlaku.

“Perlu dipahami tentang garis waktu (timeline) Peringatan Dini Tsunami sesuai SOP. Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah gempa, BMKG harus memberikan peringatan pertama berupa parameter gempa, potensi tsunami, estimasi waktu tiba, dan tingkat ancaman apakah Awas, Siaga, Waspada,” ujar Faisal dalam paparannya.

Ia menambahkan, peringatan dini tahap kedua disampaikan dalam waktu kurang dari 10 menit, sementara pembaruan informasi tahap ketiga dilakukan pada menit ke-30 hingga 60. Seluruh rangkaian informasi tersebut diakhiri maksimal 120 menit setelah estimasi waktu tiba pertama, guna memberikan ruang bagi pemangku kepentingan dalam melakukan langkah penanganan darurat.

Faisal juga mengungkapkan bahwa pada kejadian tersebut, BMKG berhasil menyampaikan informasi awal dalam waktu 2 menit 45 detik setelah gempa terjadi. Selanjutnya, informasi tersebut diteruskan ke pusat informasi regional dan global, termasuk ASEAN Earthquake Information Center dan Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS).

“Peringatan dini tsunami tahap 2 keluar 8 menit kemudian dan diteruskan ke Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS). Peringatan dini diakhiri pada pukul 09.56 WIB,” tambahnya.

Lebih lanjut, BMKG juga melakukan pemantauan muka air laut melalui sembilan tide gauge, termasuk tiga perangkat milik Badan Informasi Geospasial (BIG). Hasil pengamatan menunjukkan adanya kenaikan muka air laut hingga 0,75 meter.

Menurut Faisal, meskipun kenaikan tersebut relatif kecil, kondisi geografis wilayah kepulauan dan teluk di Maluku Utara dan Sulawesi Utara berpotensi menyebabkan amplifikasi gelombang tsunami.

“Kondisi topografi dapat menyebabkan tinggi dan jangkauan tsunami melebihi estimasi awal, sehingga kewaspadaan tetap harus ditingkatkan,” tegasnya.

Hingga pukul 12.00 WIB, BMKG mencatat sebanyak 93 aktivitas gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo antara 2,8 hingga 5,8, di mana tujuh di antaranya dirasakan masyarakat. Gempa ini tergolong gempa dangkal akibat aktivitas deformasi kerak bumi dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Dampak guncangan tertinggi mencapai skala V–VI MMI di Kota Ternate dan Kecamatan Ibu, yang menyebabkan masyarakat berlarian keluar rumah dan berpotensi menimbulkan kerusakan ringan pada bangunan. Sementara itu, di Manado intensitas mencapai IV–V MMI, dan di wilayah Gorontalo serta sekitarnya berkisar II–III MMI.

BMKG juga menerima informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait adanya peningkatan aktivitas gunung api di Maluku Utara yang diduga dipicu oleh aktivitas tektonik pascagempa.

Selain itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai hoaks. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG,” tegas Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan akurasi informasi yang disampaikan BMKG.

“Informasi dari BMKG sangat penting sebagai acuan berbasis sains yang valid bagi masyarakat. Jangan sampai muncul kepanikan akibat informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana, serta menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar seluruh unsur terkait segera turun ke lapangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Ia menjelaskan fokus utama adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara cepat dan tepat.

“Jangan remehkan setiap detik informasi peringatan dini. Pastikan seluruh tindakan berbasis pada data sains dari BMKG,” pesan Pratikno.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pendataan, penetapan status kedaruratan, serta penguatan edukasi masyarakat dan evaluasi kelembagaan kebencanaan sebagai bagian dari pembelajaran pascabencana.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Basarnas, jajaran Kementerian/Lembaga terkait, serta pemerintah daerah terdampak di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, baik secara langsung maupun daring.

Melalui rapat koordinasi ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya guna mendukung keselamatan masyarakat serta efektivitas penanganan bencana secara nasional. (Evi)

Share:

Read More

Kemenperin Pacu Implementasi TKDN melalui Sertifikasi Profesi Verifikator

Kemenperin Pacu Implementasi TKDN melalui Sertifikasi Profesi Verifikator. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendorong daya saing industri nasional serta memperkuat struktur industri dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan tata kelola verifikasi TKDN melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Verifikator TKDN yang didukung oleh balai di lingkungan Kemenperin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan TKDN melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan serta Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

“Regulasi ini merupakan langkah reformasi yang membuat kebijakan TKDN menjadi lebih terukur, adaptif, dan berkeadilan. Reformasi ini juga penting untuk memastikan kebijakan TKDN semakin relevan dengan dinamika rantai pasok global sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4).

Menperin menegaskan, kebijakan TKDN merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian industri nasional. Reformasi kebijakan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem industri yang lebih sehat, kompetitif, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa industri nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan mampu bersaing di pasar global. TKDN bukan sekadar angka kandungan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional yang memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok domestik, serta peningkatan kapasitas industri nasional,” jelasnya.

Langkah penguatan implementasi kebijakan tersebut juga diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TKDN di lingkungan balai Kemenperin. Kehadiran LSP ini bertujuan menjamin kompetensi, profesionalisme, dan kredibilitas para verifikator TKDN, sekaligus memastikan proses penilaian TKDN dilakukan secara objektif, terstandar, dan akuntabel.

Selain itu, pembentukan LSP TKDN juga menjadi bagian dari komitmen Kemenperin dalam mengembangkan sumber daya manusia industri yang unggul dan berdaya saing melalui sistem sertifikasi berbasis kompetensi.

Pembentukan LSP TKDN tersebut ditandai dengan penyerahan lisensi dari Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi kepada balai Kemenperin pada acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Kemenperin, Jakarta. Lisensi tersebut tercatat dengan Nomor BNSP-LSP-2709-ID yang berlaku hingga 14 November 2030.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan, LSP TKDN menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola sertifikasi TKDN di Indonesia. Melalui penerapan standar kompetensi yang jelas serta keterlibatan asesor tersertifikasi, diharapkan proses verifikasi TKDN dapat berlangsung lebih konsisten dan meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.

“LSP TKDN hadir sebagai instrumen penting dalam perbaikan tata kelola sertifikasi TKDN. Penerapan standardisasi skema kompetensi dan keterlibatan asesor tersertifikasi diharapkan mampu menjamin konsistensi proses verifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi TKDN,” papar Emmy.

Saat ini, LSP BSPJI Jakarta telah memiliki sejumlah skema sertifikasi profesi, antara lain Verifikator TKDN, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC). Program sertifikasi tersebut diperkuat oleh 18 asesor kompeten yang telah mendapatkan pengakuan lisensi dari BNSP sejak 14 November 2025.

Kepala BSPJI Jakarta Fathullah menyampaikan bahwa pembentukan LSP merupakan langkah strategis dalam memastikan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi TKDN. Selain itu, keberadaan skema QA dan QC juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu agar layanan verifikasi TKDN dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Melalui skema sertifikasi ini, industri akan memperoleh kepastian layanan verifikasi TKDN yang profesional dan terpercaya. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri nasional yang lebih transparan dan berstandar,” ujar Fathullah.

Ke depan, BSPJI Jakarta akan terus memperluas cakupan layanan sertifikasi profesi untuk mendukung penguatan industri nasional yang berkelanjutan. Kehadiran LSP diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memastikan kompetensi verifikator TKDN sekaligus mendukung sistem penjaminan mutu industri yang lebih terstruktur dan konsisten sehingga memberikan manfaat langsung bagi pelaku industri di dalam negeri. (Subhan)

Share:

Read More