Dampingi Menko PMK, Bupati Bogor Rudy Susmanto Dukung Maksimalisasi Sektor Pendidikan

Dampingi Menko PMK, Bupati Bogor Rudy Susmanto Dukung Maksimalisasi Sektor Pendidikan. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sugiono dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti ke sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan program presiden Prabowo Subianto dalam melakukan revitalisasi dan digitalisasi sekolah di Indonesia berjalan dengan baik.

"Fokusnya di sini adalah revitalisasi dan digitalisasi. Digitalisasi tadi saya sudah kunjungi juga SD, kemudian ini yang SMA. Bisa melihat yang sudah jadi, sudah selesai, dan sejauh ini saya kira semuanya sesuai dengan rencana dan kebutuhan, sejauh ini sesuai," kata dia, Rabu 7 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, kunjungan kerja pertama sebagai Menko PMK ke Kabupaten Bogor itu tidak hanya memastikan program presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, tapi juga untuk melihat kekuranga kebutuhan sekolah.

"Dan semuanya perlu proses, semuanya perlu waktu. Tapi saya kira sudah ada inventarisir masalah apa yang harus diperbaiki. Tadi juga saya mendapatkan masukan dari kepala sekolah bahwa papan interaktif digital yang dibagikan oleh Presiden merupakan suatu sarana belajar yang sangat bermanfaat," papar dia.

"Itu juga meningkatkan antusiasme murid dan siswa untuk belajar. Dan sama harapannya semuanya dapat masing-masing satu kelas, tapi ya perlu waktu untuk itu. Kita akan usahakan," lanjutnya.

Sementara, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengaku akan memaksimalkan program-program Presiden Prabowo Subianto dalam memaksimalkan dunia pendidikan.

"Kita maksimalkan apa yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, kami sangat mendukung program bapak presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan Sumberdaya manusia," kata dia.

Rudy Susmanto menjelaskan, Kabupaten Bogor sudah memberikan porsi anggaran cukup besar dalam melakukan revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana sekolah di Kabupaten Bogor.

"Tentunya, ini tidak bisa langsung semua. Kabupaten Bogor sangat luas dan sekolah pun sangat banyak, kita melakukan intervensi kepada sekolah-sekolah yang memang benar-benar membutuhkan fasilitas penunjang," kata dia.

Rudy menegaskan, Pemkab Bogor berkomitmen untuk mendukung program pengembangan Sumberdaya manusia, salah satunya memberikan beasiswa bagi warga Kabupaten Bogor.

"Kita ada program satu sarjana satu desa, ada ribuan warga Kabupaten Bogor yang mendapat manfaat dari program tersebut melalui Bantuan Keuangan desa," tutupnya. (Budi)
Share:

Bupati Bogor Bersama Menko PMK Tinjau Rencana Pelaksanaan Revitalisasi SMAN 2 Cibinong, Untuk Tingkatkan Kenyamanan Belajar

Bupati Bogor Bersama Menko PMK Tinjau Rencana Pelaksanaan Revitalisasi SMAN 2 Cibinong, Untuk Tingkatkan Kenyamanan Belajar. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono meninjau langsung kondisi pendidikan di SMAN 2 Cibinong, Rabu (7/10/2026). 

Kunjungan ini sekaligus melihat pelaksanaan pembelajaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta rencana revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh lingkungan tempat siswa belajar. Ruang kelas yang layak, nyaman dan aman menjadi bagian penting dalam membangun suasana belajar yang dapat meningkatkan konsentrasi dan semangat siswa.

“Anak-anak kita harus belajar di tempat yang nyaman. Ketika ruang kelasnya baik dan lingkungan sekolahnya mendukung, mereka bisa lebih fokus, lebih semangat belajar, dan tentu kita berharap prestasinya juga semakin meningkat,” ujar Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meninjau pelaksanaan MBG di lingkungan SMAN 2 Cibinong. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dari bangku sekolah.

Pendidikan dan kesehatan anak harus berjalan bersama. Anak-anak tidak hanya membutuhkan ruang belajar yang baik, tetapi juga asupan gizi yang baik agar mereka bisa tumbuh, berkembang dan belajar secara optimal.

Ia menegaskan, rencana revitalisasi sekolah merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Kabupaten Bogor yang berkualitas. Karena itu, proses revitalisasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak langsung bagi kenyamanan serta kualitas kegiatan belajar mengajar.

"Pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Kita ingin menghadirkan sekolah yang semakin baik, lingkungan belajar yang semakin nyaman, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh dengan semangat, berprestasi dan siap menghadapi masa depan,” ungkapnya.

Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, sekaligus memastikan setiap anak di Kabupaten Bogor mendapatkan lingkungan belajar yang layak untuk mengembangkan potensi mereka. (Budi)
Share:

Kawal Pelaksanaan MBG, Ombudsman RI Dorong Peningkatan Quality Control dan Pelayanan Publik

Kawal Pelaksanaan MBG, Ombudsman RI Dorong Peningkatan Quality Control dan Pelayanan Publik. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI ingin memastikan hak rakyat terpenuhi dengan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demikian disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, pada Selasa (6/10/2026) di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Menurut Nuzran, Ombudsman RI ingin memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan dengan baik melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait keamanan pangan dan penanganan keracunan MBG. IAPS akan dilakukan oleh Tim Keasistenan Utama III (Koordinator Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Pangan). Hasil pengawasan selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Saran Perbaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pihak terkait.

"Ombudsman RI bisa memberikan saran perbaikan tata kelola. Apa yang kurang dan yang harus diperbaiki secara menyeluruh," ujar Nuzran.

Lebih lanjut, Nuzran menjelaskan bahwa Ombudsman RI memiliki 34 kantor perwakilan yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan tata kelola MBG di seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Ombudsman RI telah menyampaikan hasil kajian dalam bentuk Saran Perbaikan.

"Kita tidak menutup mata atas kejadian sebelumnya dan telah menyampaikan laporan yang masuk dari 34 provinsi," tegasnya.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin menambahkan, meskipun MBG merupakan kebijakan baru yang masih memerlukan berbagai pembenahan, penyelenggara tidak boleh permisif terhadap penyimpangan tata kelola. Oleh karenanya, Ombudsman RI membuka ruang korektif melalui Saran Perbaikan yang telah disampaikan.

Sementara itu, Sudaryono mengatakan BGN menyadari berbagai persoalan yang terjadi selama ini dan berharap dapat segera menyelesaikannya. Menurutnya, salah satu upaya penyelesaian dilakukan dengan menerima berbagai masukan, kritik, dan saran. Ia berharap kajian Ombudsman RI nantinya dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan. (Ros)
Share:

Menpar: Tawur Agung Manca Wali Krama Cerminkan Pariwisata Berbasis Budaya

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan pada penutupan Upacara Tawur Agung Manca Wali Krama di Pura Hulundanu Batur, Desa Songan, Kintamani, Bali. (Dok. Kemenpar)

Bali, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan penyelenggaraan Upacara Tawur Agung Manca Wali Krama yang berlangsung sejak 12 Agustus hingga 6 Oktober 2026 mencerminkan kekuatan pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya pada penutupan Upacara Tawur Agung Manca Wali Krama di Pura Hulundanu Batur, Desa Songan, Kintamani, Bali, Selasa (6/10/2026), Menpar Widiyanti menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama masyarakat Desa Songan, atas terselenggaranya upacara ritual sepuluh tahunan tersebut.

Menurut Menpar, penyelenggaraan upacara ini menjadi wujud ketulusan bhakti, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.

Nilai-nilai Tri Hita Karana yang tercermin dalam upacara tersebut, kata Menpar, juga menjadi bagian penting dari jiwa pariwisata Indonesia. Budaya yang hidup dan keramahan masyarakat menjadi daya tarik yang memberikan pengalaman bermakna bagi wisatawan sekaligus melengkapi keindahan alam Bali.

"Nilai Tri Hita Karana dalam upacara ini menjadi cerminan jiwa pariwisata Indonesia. Wisatawan datang bukan sekadar menikmati keindahan alam, tetapi juga merasakan budaya yang hidup dan keramahan masyarakatnya," kata Menpar Widiyanti.

Menpar menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam menjaga kesucian kawasan Gunung dan Danau Batur sekaligus mengembangkan pariwisata berbasis budaya yang lestari serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kawasan Batur merupakan kawasan warisan alam yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan budaya. Batur ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pertama di Indonesia pada 2012 dengan luas kawasan mencapai 36.640 hektare.

Gunung Batur dan Danau Batur juga memiliki makna mendalam bagi kehidupan masyarakat Bali. Secara teologis, Gunung Batur dimaknai sebagai simbol Purusa, sedangkan Danau Batur sebagai simbol Pradana.

Air yang bersumber dari kawasan Batur memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan, kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

Oleh karena itu, Tawur Agung Manca Wali Krama tidak hanya memiliki makna ritual, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam.

Keselarasan tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian alam, menghormati nilai-nilai budaya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi penjaga tradisi.

Menpar Widiyanti juga mendorong generasi muda untuk berperan aktif meneruskan warisan tradisi luhur tersebut agar tetap lestari. Generasi penerus diharapkan tetap teguh menjaga kesucian kawasan sakral Batur sekaligus merawat kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

"Kami berharap warisan tradisi ini akan terus dijalankan para generasi muda dengan tetap menjaga kesucian kawasan Batur dan tetap rukun dalam kebersamaan. Semoga upacara ini membawa kerahayuan, kesejahteraan, dan keharmonisan bagi Bali dan seluruh umat di Indonesia," tutur Menpar.

Dalam kesempatan tersebut, Menpar Widiyanti turut mengajak seluruh pihak untuk memperkuat semangat pariwisata nusantara melalui kampanye #BerwisatadiIndonesiaAja.

"Akhir kata, selamat atas terselenggaranya Upacara Tawur Agung Manca Wali Krama. Mari bersama gaungkan #BerwisatadiIndonesiaAja," kata Menpar Widiyanti.

Kunjungan ke Geopark Batur

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata melanjutkan kunjungan kerjanya ke Batur UNESCO Global Geopark, taman bumi pertama di Indonesia, yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada 2012.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata disambut para pelajar sekolah dasar yang tengah belajar mengenai sejarah Gunung Batur, sekaligus melihat langsung upaya edukasi dan pelestarian warisan alam.

Menteri Pariwisata juga menerima penjelasan mengenai proses revalidasi Batur UNESCO Global Geopark, yang telah berhasil mempertahankan status Green selama empat kali.

“Kunjungan ini sekaligus melengkapi perjalanan saya melihat secara langsung taman-taman bumi dunia yang dimiliki Indonesia. Setiap geopark memiliki cerita, kekayaan alam, budaya, dan masyarakatnya sendiri,” ujar Menteri Widiyanti.

Ia kembali melanjutkan, “Batur kembali mengingatkan kita bahwa menjaga warisan alam dan budaya bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang apa yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang,” tutup Menteri Widiyanti. (Dimas)
Share:

Indonesia Resmi Jadi Kantor Pusat Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP

Indonesia Resmi Jadi Kantor Pusat Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia resmi menjadi negara tuan rumah (host country) Sekretariat Regional ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP), yang berperan strategis dalam mendukung penerapan standar kompetensi dan pengakuan kualifikasi tenaga profesional pariwisata di kawasan Asia Tenggara.

Langkah penting tersebut ditandai dengan penandatanganan Host Country Agreement (HCA) antara Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji dan Executive Director ASEAN MRA-TP Regional Secretariat Citra Handayani Nasruddin di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN atas dukungan dan pendampingan yang diberikan dalam proses menuju operasionalisasi Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP di Indonesia.

Menurut Bayu, penandatanganan HCA menjadi pijakan penting dalam memulai operasionalisasi Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP. Keberadaan sekretariat diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan (center of excellence) yang mendukung koordinasi antarnegara anggota ASEAN sekaligus menjadi ruang berbagi praktik terbaik dalam pengembangan kompetensi dan standar profesional pariwisata.

"Kehadiran Sekretariat Regional di Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi, mobilitas, serta daya saing SDM pariwisata di kawasan Asia Tenggara," ujar Bayu.

Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kementerian Pariwisata Zulkifli Harahap mengatakan, penandatanganan HCA menjadi dasar hukum bagi Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP sebagai organisasi regional sekaligus menandai tonggak penting dalam perjalanan implementasi MRA-TP di ASEAN.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat terus tumbuh, berkontribusi pada pengembangan ASEAN MRA-TP lebih lanjut, meningkatkan kualitas tenaga kerja pariwisata, dan meningkatkan penerapan pariwisata berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara," kata Zulkifli.

ASEAN MRA-TP merupakan kerangka kerja yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN untuk membangun tenaga profesional pariwisata yang terampil, kompeten, dan terlatih. Kerangka kerja ini dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi sekaligus memfasilitasi mobilitas tenaga profesional pariwisata di kawasan Asia Tenggara.

Sejak ASEAN MRA-TP ditandatangani oleh seluruh Menteri Pariwisata ASEAN di Bangkok, Thailand, pada 9 November 2012, negara-negara anggota menyepakati pembentukan Sekretariat Regional sebagai tindak lanjut implementasi MRA-TP guna mendukung koordinasi dan pelaksanaan kesepakatan secara efektif.

Indonesia kemudian secara resmi ditetapkan sebagai negara tuan rumah (host country) Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP pada 30 Desember 2015.

Proses untuk merealisasikan operasionalisasi Sekretariat Regional berlangsung lebih dari satu dekade. Pandemi COVID-19 turut menyebabkan tertundanya sejumlah pembahasan karena negara-negara anggota ASEAN memusatkan perhatian pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Komitmen untuk memulai operasionalisasi Sekretariat Regional kemudian disepakati pada Pertemuan ke-60 ASEAN National Tourism Organisations (NTOs) pada 2024. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan kesiapan memberikan kontribusi berupa fasilitas dan dukungan operasional (in-kind contribution) pada fase awal pembentukan Sekretariat Regional untuk periode 2026–2028.

Keberadaan Sekretariat Regional di Indonesia diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan SDM pariwisata ASEAN, antara lain dengan mendukung koordinasi dan kerja sama antarnegara anggota ASEAN serta Badan Profesional Pariwisata Nasional dalam pengembangan kompetensi, pengakuan kualifikasi, dan mobilitas tenaga profesional pariwisata.

Sekretariat Regional juga diharapkan mendukung kesiapan SDM pariwisata dalam menghadapi transformasi teknologi dan digital, perubahan ekspektasi wisatawan, serta munculnya kebutuhan terhadap kompetensi-kompetensi baru dalam industri pariwisata.

Selain itu, Sekretariat Regional berperan mendukung Komite Model Profesional Pariwisata ASEAN, meningkatkan kapasitas, membagikan praktik-praktik baik (good practices), serta meningkatkan pemahaman di kalangan tenaga profesional, pemberi kerja, serta penyedia pendidikan dan pelatihan mengenai peluang yang ditawarkan ASEAN MRA-TP.

Dengan dukungan seluruh negara anggota ASEAN dan pemangku kepentingan terkait, Sekretariat Regional diharapkan mampu menjalankan mandatnya secara efektif dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan daya saing tenaga profesional pariwisata di kawasan.

Mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs Nararya S. Soeprapto mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang menggerakkan perekonomian ASEAN.

Pada 2025, ASEAN mencatat sekitar 147 juta kunjungan wisatawan internasional dengan perjalanan intra-ASEAN menyumbang hampir 42 persen dari total kedatangan. Sektor pariwisata berkontribusi sekitar 414 miliar dolar AS atau sekitar 9,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN serta menopang sekitar 46 juta lapangan kerja.

"Setiap perjalanan melibatkan orang-orang, mulai dari resepsionis yang menyambut wisatawan, koki yang berbagi warisan kuliner, pengemudi, porter, dan lainnya. Itulah mengapa tenaga kerja pariwisata yang terampil, profesional, dan terlatih merupakan fondasi sektor pariwisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan tangguh. ASEAN MRA-TP diciptakan untuk memperkuat fondasi tersebut," kata Nararya.

Executive Director ASEAN MRA-TP Regional Secretariat Citra Handayani Nasruddin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kesediaannya menjadi tuan rumah Sekretariat Regional ASEAN MRA-TP.

Menurut Citra, tugas Sekretariat Regional bukan memulai dari awal, melainkan melanjutkan dan membangun fondasi yang telah diletakkan oleh negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan berbagai lembaga nasional selama bertahun-tahun.

Citra menyampaikan komitmennya untuk membangun sekretariat yang praktis, responsif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung kebutuhan negara-negara anggota sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap implementasi ASEAN MRA-TP.

"Namun, ini bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh sekretariat sendirian. MRA-TP merupakan upaya kolektif ASEAN. Oleh karena itu, kemajuan berkelanjutannya akan bergantung pada keterlibatan negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, badan-badan profesional dan sertifikasi pariwisata nasional, industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta mitra-mitra kami di seluruh kawasan dan sekitarnya," ujar Citra. (Fathi)
Share:

Danantara Indonesia Berinvestasi di Produsen Migas di Permian Basin HighPeak, Perluas Portofolio Energi Global dan Perkuat Hubungan Investasi Indonesia - AS

Danantara Indonesia Berinvestasi di Produsen Migas di Permian Basin HighPeak, Perluas Portofolio Energi Global dan Perkuat Hubungan Investasi Indonesia - AS. (Dok. Danantara Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Danantara Indonesia, melalui holding investasinya, PT Danantara Investment Management (DIM), hari ini mengumumkan investasi strategis senilai US$ 250 juta di HighPeak Energy, Inc. (HighPeak) (NASDAQ: HPK), perusahaan yang berbasis di Texas, Amerika Serikat dan bergerak di bidang akuisisi, pengembangan, eksplorasi, serta eksploitasi minyak dan gas bumi di Permian Basin. Transaksi investasi ini dilakukan melalui penerbitan saham preferen konvertibel (Convertible Preferred Stocks) dalam beberapa tahap.

Investasi ini memberikan DIM akses strategis terhadap portofolio aset yang didominasi minyak di Permian Basin, wilayah penghasil minyak terbesar di Amerika Serikat. Melalui investasi ini, DIM memperluas portofolio energi Indonesia di skala global, sejalan dengan misinya untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis bagi Indonesia.

HighPeak akan menggunakan investasi tersebut untuk memperkuat struktur permodalan dan fleksibilitas keuangan perusahaan, guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan portofolio aset berkualitasnya secara berkelanjutan.

Permian Basin merupakan wilayah penghasil minyak mentah terbesar di Amerika Serikat, yang menyumbang sebesar 48% dari total produksi Amerika Serikat selama tahun 2025, menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (U.S. Energy Information Administration).

Sejak tahun 2007, pertumbuhan produksi di wilayah ini didorong utamanya oleh penerapan teknik pengeboran horizontal dan rekahan hidrolik atau fracking (hydraulic fracturing). Apabila kondisi reservoir mendukung, teknik-teknik ini juga dapat diterapkan pada lapangan migas darat yang telah matang untuk meningkatkan produktivitas sumur dan perolehan migas, sehingga dapat menjadi model yang relevan bagi Indonesia dalam upayanya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik.

Setelah transaksi diselesaikan, HighPeak akan mengembangkan program pelatihan dan penugasan kerja (secondment) bagi tenaga kerja Indonesia, untuk mendukung pengembangan kapabilitas dan pertukaran keahlian teknis.

Berdasarkan ketentuan investasi, DIM akan memperoleh perlindungan terhadap penurunan nilai investasi, dengan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari kenaikan nilai ekuitas di masa mendatang melalui konversi menjadi saham biasa serta memiliki opsi untuk berpartisipasi dalam penawaran saham HighPeak berikutnya melalui penempatan terbatas (private placement). DIM juga akan menempatkan satu perwakilan di jajaran direksi HighPeak.

Pandu Sjahrir, Chief Executive Officer Danantara Investment Management menjelaskan, "Investasi ini sejalan dengan mandat kami untuk berinvestasi di sektor strategis yang memberikan imbal hasil berkelanjutan dalam jangka panjang sekaligus mendukung kepentingan nasional Indonesia. Posisi strategis HighPeak di salah satu pasar hulu minyak dan gas bumi paling maju di dunia menjadikannya peluang investasi yang potensial seiring dengan upaya kami membangun platform investasi yang terdiversifikasi secara global. Kami berharap kerja sama ini dapat memfasilitasi pertukaran keterampilan yang mendukung pengembangan sektor energi Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan energi dan ekonomi yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat."

Michael Hollis, Presiden dan Chief Executive Officer HighPeak menyampaikan, "HighPeak mengoperasikan portofolio aset berskala besar yang didominasi minyak di Permian Basin. Kami percaya kerja sama dengan DIM akan mengakselerasi pengembangan aset tersebut melalui investasi berkelanjutan, termasuk perluasan program pengeboran. Kemitraan ini mempertemukan para investor jangka panjang yang memiliki komitmen yang sama terhadap pertumbuhan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan."

DIM berkomitmen penuh untuk menjalankan mandatnya melalui investasi yang disiplin dan kontribusi bermakna terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Penyelesaian transaksi ini tetap tunduk pada pemenuhan persyaratan yang berlaku serta kepatuhan terhadap kebijakan terkait. (Rizal)
Share:

KLH/BPLH Pimpin Langkah Baru Tangani Polutan Super, Unit Khusus Ditargetkan 2027

KLH/BPLH Pimpin Langkah Baru Tangani Polutan Super, Unit Khusus Ditargetkan 2027. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Guna mempercepat penanganan pemanasan global dari gas selain karbon dioksida, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar pertemuan perdana bersama sejumlah kementerian dan lembaga teknis di Jakarta, Senin (5/10/2026), untuk merintis pembentukan Super Pollutant Unit (Unit Khusus Penanganan Polutan Super) Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang guna memimpin mitigasi polutan iklim berumur pendek (short-lived climate pollutants/SLCP) seperti metana dan karbon hitam yang menyumbang hingga 45 persen pemanasan global saat ini.

Di Indonesia, polutan super ini bersumber dari sejumlah sektor strategis seperti pengelolaan sampah dan limbah, sektor transportasi, bidang pertanian, penggunaan pendingin ruangan dan lemari es (refrigerasi), hingga sektor energi dan industri. Berbeda dengan karbon dioksida yang bertahan lama di atmosfer, gas-gas ini memiliki masa hidup yang lebih singkat tetapi memberikan dampak pemanasan yang jauh lebih kuat.

"Menangani polutan super di Indonesia hari ini menjadi penting karena jenis polutan ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sepanjang satu dekade terakhir. Apalagi, mengingat Indonesia telah menetapkan batas emisi absolut pada target iklim nasional atau NDC kedua, sehingga butuh mitigasi yang cepat dan berjangka pendek,” disampaikan oleh Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati.

Sebagai langkah awal, pertemuan perdana ini membahas sejumlah agenda penting, mulai dari memperkenalkan arah dan ruang lingkup kerja unit khusus tersebut, menampung berbagai perspektif dari kementerian dan lembaga, mengidentifikasi ketersediaan data serta inisiatif yang telah berjalan, hingga merumuskan langkah-langkah tindak lanjut.

Berada langsung di bawah naungan KLH/BPLH dengan urusan kesekretariatan yang dipimpin oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia. Unit teknis ini nantinya akan menjadi pusat data strategis terkait penanganan polutan super di tanah air. Unit ini juga bertugas mengintegrasikan aspek penanganan polutan super ke dalam target iklim nasional serta berbagai kebijakan sektoral, menjadi jembatan koordinasi antar-lembaga, sekaligus memberikan dukungan prioritas bagi pemerintah daerah.

Pembentukan unit teknis ini merupakan bagian dari program internasional Super Pollutant Country Action Accelerator yang diinisiasi oleh Koalisi Iklim dan Udara Bersih (Climate & Clean Air Coalition/CCAC) pada konferensi iklim COP30 di Belém, Brasil. Pada gelombang pertama, Indonesia terpilih bersama enam negara lainnya, yakni Brasil, Kamboja, Kazakhstan, Meksiko, Nigeria, dan Afrika Selatan.

"Dukungan program unit khusus polutan super untuk Indonesia ini, bersamaan dengan Kamboja, diharapkan bisa menjadi tahap awal yang baik untuk bagaimana kedua negara ini bisa memulai langkah konkret pengurangan emisi polutan super di kawasan Asia Tenggara," tegas Kepala Sekretariat CCAC UNEP, Martina Otto, secara virtual.

Selama ini, penanganan polutan super di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa belum terkoordinasinya orkestrasi lintas sektor secara terpadu, keterbatasan anggaran nasional, serta implementasi program yang masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga berpotensi memperlambat upaya penurunan emisi.

"Dengan adanya rencana unit teknis ini, semoga langkah Indonesia untuk memitigasi pengurangan sejumlah polutan krusial menjadi semakin signifikan untuk menahan laju perubahan iklim yang berdampak ke masyarakat," tutur Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, KLH/BPLH berkomitmen penuh untuk mengorkestrasi langkah-langkah nyata dalam menekan emisi polutan super. Langkah ini bukan sekadar upaya menjaga stabilitas iklim, melainkan bentuk perlindungan nyata pemerintah terhadap kesehatan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia. (Ilham)
Share:

Wamen LH Buka Ruang Masukan untuk Penyempurnaan Kebijakan Pengurangan Sampah Produsen

Wamen LH Buka Ruang Masukan untuk Penyempurnaan Kebijakan Pengurangan Sampah Produsen. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH)), Diaz Hendropriyono, membuka ruang untuk menerima masukan dan kritik dalam penyusunan kebijakan terkait Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggungjawab pengurangan sampah oleh produsen. Hal ini disampaikan oleh Wamen Diaz saat memimpin Forum Konsultasi Publik Muatan Rancangan Peraturan Menteri LH tentang Tata Cara Pengurangan Sampah oleh Produsen pada Selasa (6/10/26) di Jakarta.

“Saya ingin mendengar masukan dari para pemangku kepentingan, apakah yang kami tawarkan sudah sesuai atau belum, silakan berikan masukan, saya rasa kalau masukannya baik pasti akan kami akomodir dengan baik juga,” tutur Wamen Diaz. 

Menurut Wamen Diaz, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan kebijakan EPR dapat mengakomodasi kepentingan seluruh produsen secara adil dan proporsional.

“Semua perusahaan harus punya kewajiban yang sama untuk melakukan EPR, sekarang kita punya banyak waktu untuk menyerap aspirasi dari masing-masing pemangku kepentingan agar kita dapat menciptakan playing field yang level untuk semua produsen,” jelas Wamen Diaz. 

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan upaya pengelolaan sampah dapat semakin diperkuat. Namun, Wamen Diaz menekankan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi dalam pengembangan produk ramah lingkungan yang justru dapat berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah.

“Yang paling penting adalah jangan sampai menutup inovasi, kita perlu diskusi bagaimana kita bisa mengakomodir inovasi yang baik dan sudah ada, tapi jangan sampai inovasi mengganggu ekosistem yang yang akan dikembangkan,” tegas Wamen Diaz. 

Wamen Diaz turut menyampaikan bahwa KLH/BPLH membuka peluang penerapan deposit return scheme (DRS), yakni sistem pengembalian kemasan bekas dengan pemberian deposit yang dikembalikan kepada konsumen saat kemasan dikembalikan.

“Termasuk juga, kami tidak tertutup terhadap DRS, mungkin peraturannya membutuhkan hal-hal yang lebih spesifik tapi kami kasih ruang untuk itu, jangan sampai tertutup,” pungkas Wamen Diaz. 

Forum konsultasi publik ini menghadirkan beberapa pejabat tinggi KLH/BPLH serta 74 entitas yang terdiri atas Asosiasi Produsen, Asosiasi Industri Kemasan, Asosiasi Industri Daur Ulang, Asosiasi Pemerintah Daerah serta akademisi guna mengumpulkan masukan terhadap kebijakan secara lebih komprehensif. (Zikry)
Share:

IMSO-23 Dorong Penguatan Fondasi Matematika dan Sains Murid

IMSO-23 Dorong Penguatan Fondasi Matematika dan Sains Murid. (Dok. Kemendikdasmen)

Depok, WaraWiri.net - International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ke-23 resmi ditutup di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Depok, Jawa Barat, Selasa (6/10).

Penutupan ini menjadi momentum apresiasi bagi para peserta sekaligus menegaskan pentingnya penguatan fondasi matematika dan sains, penalaran, serta kemampuan pemecahan masalah.

Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian IMSO ke-23. Menurutnya, seluruh peserta merupakan anak-anak muda yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik.

“Saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah meraih prestasi luar biasa dan medali emas. Bagi kami, seluruh peserta adalah anak-anak muda hebat yang telah mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik,” ujar Didik.

Ia mengatakan, selama enam hari pelaksanaan IMSO ke-23, berbagai kegiatan telah sukses dijalankan, mulai dari seminar internasional, malam kebudayaan, hingga wisata edukasi ke Taman Mini Indonesia Indah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum IMSO, dewan juri, serta seluruh panitia dan sukarelawan yang telah bekerja keras hingga kompetisi berjalan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum IMSO, Raden Ridwan Hasan Saputra, mengatakan IMSO bukan sekadar kompetisi akademik. Menurutnya, selama pelaksanaan kompetisi, para peserta juga menunjukkan sportivitas, ketangguhan, serta semangat persahabatan global.

“IMSO jauh lebih dari sekadar kompetisi. Ini adalah sebuah keluarga besar internasional yang dipersatukan oleh semangat penemuan dan rasa saling menghormati,” ujar Ridwan.

Ia menilai keberanian peserta untuk tampil di panggung internasional, ketekunan menghadapi setiap soal, serta persahabatan yang terjalin merupakan pencapaian yang jauh lebih bernilai daripada medali. Ia juga menyebut para peserta sebagai duta sains dan matematika yang diharapkan dapat membawa pengalaman untuk membangun dunia yang lebih cerah dan bersatu.

Dari sisi akademik, laporan Komite Akademik Bidang Sains menunjukkan bahwa peserta secara umum memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai konsep sains. Namun, peserta masih perlu memperdalam konsep dan memahami penerapannya secara lebih luas. Juri menemukan sejumlah kekeliruan konsep pada materi penyajian grafik, gravitasi dan percepatan, arus dan hambatan listrik, penguapan dan kondensasi, serta perbedaan unsur, senyawa, dan campuran.

Pada tes eksperimen, kemampuan komunikasi dan kerja sama tim peserta mendapat apresiasi. Namun, sebagian peserta masih lebih mengandalkan pengamatan dibandingkan menerapkan konsep ilmiah. Beberapa peserta juga masih mengalami kesulitan mengolah data menjadi grafik yang tepat. Meski demikian, juri menilai IMSO ke-23 merupakan salah satu kompetisi yang paling ketat, dengan selisih nilai yang sangat tipis antara peraih medali perak dan perunggu.

Sementara itu, Komite Akademik Bidang Matematika melaporkan bahwa IMSO ke-23 menghadirkan 207 matematikawan muda dari 23 negara. Soal yang diberikan dirancang untuk menguji kelancaran matematis, penalaran logis, pemahaman konseptual, dan keterampilan pemecahan masalah secara kreatif melalui tiga bagian ujian, yakni isian singkat, uraian, dan eksplorasi.

Data kinerja tahun ini menunjukkan rerata skor keseluruhan sebesar 24,43 dengan skor individu tertinggi mencapai 65. Tingkat kesulitan soal disebut jauh lebih tinggi dibandingkan IMSO sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut dirancang untuk mendorong peserta keluar dari zona nyaman dan berhadapan dengan persoalan baru yang menantang.

Para peserta juga didorong untuk tidak mengukur keberhasilan hanya berdasarkan skor, tetapi menjadikan IMSO sebagai tonggak evaluasi dalam perjalanan belajar matematika. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi katalis untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah sehingga peserta dapat kembali dengan lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi kompetisi mendatang. (Burhan)
Share:

Presiden Prabowo Sampaikan Taklimat kepada 800 Perwira Tinggi TNI-Polri

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seluruh Indonesia. Taklimat tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kegiatan.

Dalam laporannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk menyamakan visi, serta memperkuat soliditas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Arahan Presiden, menurutnya, akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan.

“Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan,” ucap Panglima TNI.

Senada, Kapolri turut menyampaikan bahwa kegiatan ini turut menjadi momentum untuk menerima arahan, kebijakan, dan penekanan Presiden. Taklimat Presiden hari ini, kata Kapolri, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing.

“Polri siap terus mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas fungsi dan kewenangan Polri dari atas sampai bawah dimanapun berada. Khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat,” kata Kapolri.

Sementara itu, dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pada pertemuan ini Kepala Negara ingin memberi gambaran tentang keadaan yang dihadapi sebagai bangsa dan negara. Termasuk juga dengan memberikan gambaran terkait perkembangan negara dan bangsa Indonesia.

“Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemeritahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara,” ucap Presiden.

Taklimat tersebut menjadi ruang bagi jajaran pimpinan TNI-Polri untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tantangan bangsa dan menjadikan arahan Presiden Prabowo sebagai pedoman pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia. (Dinda)
Share:

Cadangan Devisa September 2026 Tetap Terjaga

Cadangan Devisa September 2026 Tetap Terjaga. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tetap terjaga sebesar 146,3 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2026 sebesar 146,5 miliar dolar AS.

Perkembangan posisi cadangan devisa September 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Posisi cadangan devisa pada akhir September 2026 setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Siti)
Share:

Pemerintah Perkuat Ekosistem Hilirisasi Bernilai Tambah Tinggi di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah Perkuat Ekosistem Hilirisasi Bernilai Tambah Tinggi di Tengah Ketidakpastian Global. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan ekosistem hilirisasi dan industri bernilai tambah tinggi. Sejumlah indikator risiko eksternal mulai membaik, tercermin dari penurunan Geopolitical Risk Index (GPR) hingga Agustus 2026 dan melandainya Trade Policy Uncertainty (TPU) sejak mencapai puncak pada April 2026. Namun demikian, risiko disrupsi rantai pasok, volatilitas harga komoditas, serta kondisi keuangan global tetap perlu diwaspadai.

“Saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa konflik Selat Hormuz itu sangat berpengaruh ke semua negara. Khususnya kita, terutama selain menciptakan ketidakpastian dari sisi geopolitik global, juga pengaruh ke kenaikan harga. Logistic cost-nya naik semuanya. Yang paling penting sebenarnya masalah kepastian bahan baku,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam sesi diskusi panel pada acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (6/10).

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, kinerja investasi Indonesia tetap menunjukkan perkembangan positif. Realisasi investasi pada Semester I-2026 telah mencapai Rp1.010 triliun, atau hampir 50% dari target tahun 2026 sebesar Rp2.041 triliun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

Menurut Sesmenko Susiwijono, dinamika perdagangan global juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi baru, khususnya ketika investor mencari lokasi produksi alternatif di tengah ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif sejumlah negara.

Fundamental ekonomi yang relatif kuat dan pasar domestik yang besar menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menangkap peluang tersebut. Pemerintah juga terus memperkuat daya saing investasi melalui peninjauan berbagai skema insentif fiskal. Langkah ini diperlukan seiring perubahan kebijakan perpajakan global, termasuk penerapan Global Minimum Tax sebesar 15% yang dapat memengaruhi efektivitas insentif seperti tax holiday. Penyesuaian kebijakan diharapkan dapat menjaga daya tarik investasi sekaligus tetap sejalan dengan perkembangan standar perpajakan internasional.

Selain insentif, perluasan akses pasar melalui kerja sama perdagangan internasional menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menarik investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat berbagai kerja sama perdagangan melalui skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), dan kerja sama ekonomi lainnya.

Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat ekosistem hilirisasi dan industri bernilai tambah tinggi melalui penguatan investasi, insentif yang kompetitif, rantai pasok domestik, serta perluasan akses pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi gejolak global. 

“Ini yang terus kita dorong, sehingga kita mendapatkan dua manfaat sekaligus. Pertama, membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, sekaligus membuat Indonesia semakin menarik bagi investor,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (Muh)
Share:

Menko Muhaimin Sebut Pesan Trend Bisa Jadi Ruang Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Menko Muhaimin Sebut Pesan Trend Bisa Jadi Ruang Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat. (Dok. Kemenko PM)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar mendorong pesantren tidak hanya menjadi ruang pendidikan, tetapi juga pusat pemberdayaan yang membekali santri dan masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan mengembangkan potensi untuk membangun kemandirian.

“Pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar. Pesantren bisa menjadi ruang untuk membangun manusia yang punya karakter, keterampilan, kemampuan melihat peluang, dan pada akhirnya mampu mandiri,” ujar Muhaimin saat mengunjungi Pesan Trend atau Sekolah Rimba Indonesia yang dikembangkan Yayasan Pemuda Hijrah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (06/10/2026).

Ia menilai model pendidikan yang memadukan pembentukan karakter, keterampilan hidup, kepedulian lingkungan, dan pengembangan potensi lokal menjadi contoh nyata bagaimana pemberdayaan dapat tumbuh dari lingkungan pendidikan.

Menurutnya, pemberdayaan harus dimulai dengan membangun kapasitas manusia. Pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga perlu memberi ruang bagi peserta didik untuk mengenali minat dan potensinya, mengembangkan keterampilan, mencoba, menciptakan sesuatu, hingga mampu melihat peluang di lingkungan sekitarnya.

Model pendidikan tersebut terlihat di Pesan Trend yang memadukan kurikulum nasional, pendidikan Al-Qur’an, permakultur, dan pembelajaran berbasis keterampilan hidup. Santri tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terlibat dalam pertanian, peternakan, pengolahan limbah, pengembangan kopi, produk santri, hingga wisata edukasi.

“Yang penting dalam pemberdayaan adalah bagaimana anak-anak ini tidak hanya disiapkan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dan mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya,” katanya.

Potensi lokal yang dikembangkan di Pesan Trend salah satunya adalah komoditas kopi. Perkebunan kopi Arabika seluas sekitar 12,7 hektare, ditambah 2 hektare lahan baru, dikelola bersama Kelompok Tani Putra Manglayang yang beranggotakan 31 orang. Pada 2026, produksi kopi mencapai sekitar 50 ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 14 ton telah diserap untuk diolah menjadi berbagai produk, sementara 36 ton lainnya masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Kondisi ini menunjukkan ruang pemberdayaan yang masih terbuka, mulai dari peningkatan kapasitas pascapanen, pengolahan, pengemasan, hingga perluasan akses pasar agar nilai tambah lebih banyak dinikmati masyarakat.

“Di sini kita melihat bagaimana potensi lokal bisa menjadi sumber pemberdayaan. Bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengolah, meningkatkan nilai tambah, dan mendapatkan manfaat yang lebih besar,” ujar Menko Muhaimin.

Selain kopi, pendekatan pemberdayaan juga diterapkan melalui pertanian berkelanjutan, budidaya maggot, dan pengolahan limbah menjadi kompos. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang belajar bagi santri untuk mengelola sumber daya, menyelesaikan persoalan lingkungan, dan mengenali peluang produktif dari potensi di sekitarnya.

Menko Muhaimin menilai berbagai inisiatif yang tumbuh dari masyarakat seperti di Pesan Trend perlu diperkuat melalui akses, pendampingan, dan kolaborasi. Pemerintah, kata dia, tidak perlu mengambil alih gerakan yang sudah tumbuh, melainkan memperbesar dampaknya agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Ia juga mendorong agar praktik baik di pesantren dapat menjadi pembelajaran bagi pesantren dan komunitas lainnya. Setiap daerah dapat mengembangkan model pemberdayaan sesuai potensi lokal, baik melalui pertanian, peternakan, usaha kreatif, pengelolaan lingkungan, maupun bidang lainnya.

“Pemberdayaan itu bukan membuat masyarakat bergantung, tetapi membuat masyarakat punya kemampuan untuk berdiri sendiri. Pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ruang tumbuhnya kemandirian itu,” kata Menko Muhaimin.

Dalam kesempatan yang sama, Penggagas dan pendiri kawasan Kampung Pemuda, Ustaz Hanan Attaki, mengatakan pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari perjalanan panjang gerakan Pemuda Hijrah sejak 2015. Menurutnya, gerakan itu kini memasuki tahap membangun model pemberdayaan anak muda yang dapat dikembangkan lebih luas.

“Periode pertama kami membuat tren, alhamdulillah pada 2015 sampai 2020 lahir tren hijrah di Indonesia. Periode kedua kami membuat model dan lokasi. Kawasan ini salah satunya, sebuah kawasan kolaboratif anak muda. Kalau di kota namanya youth space, karena kami di pegunungan, kami menyebutnya Kampung Pemuda,” ujar Ustaz Hanan.

Ia mengatakan tahap berikutnya adalah memperluas model tersebut ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin banyak anak muda memiliki ruang untuk bergabung, belajar, berkolaborasi, dan mengembangkan potensinya. Model itu dapat hadir melalui Islamic center, masjid, maupun lingkungan kampung sesuai karakter masing-masing daerah.

“Harapan kami setelah ini bisa scale up di seluruh Indonesia. Ini bukan franchise, tetapi movement. Silakan ditiru dan dikembangkan secara gratis sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” katanya.

Melalui model pendidikan seperti Pesan Trend, pesantren diharapkan tidak hanya melahirkan santri yang memiliki pengetahuan agama dan akademik, tetapi juga generasi yang mampu mengenali potensi di sekitarnya, menciptakan peluang, dan ikut menggerakkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (Putra)
Share:

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Harga Pangan

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Perkuat Pengendalian Harga Pangan. (Dok. Kemendagri)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pengendalian harga pangan dengan menyesuaikan intervensi berdasarkan perkembangan harga komoditas di masing-masing daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan upaya yang telah dilakukan pemerintah benar-benar berdampak terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Tomsi mengatakan, pengendalian harga perlu dilakukan berdasarkan perkembangan angka dan kondisi komoditas terkini sehingga daerah tidak sekadar mengulang langkah yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut terutama diperlukan terhadap komoditas yang masih memberikan tekanan terhadap inflasi, seperti beras dan cabai.

"Berkaitan dengan harga beras, kemudian harga cabai, sehingga untuk pertemuan kali ini kita tidak memulai kembali, tetapi kita melihat angka-angkanya untuk kita terus meningkatkan upayanya," ujar Tomsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi September 2026 tercatat sebesar 0,30 persen secara month-to-month (mtm), 3,28 persen secara year-on-year (yoy), dan 2,17 persen secara year-to-date (ytd). Sejumlah komoditas pangan yang memberikan tekanan antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan ikan segar yang secara bulanan menjadi penyumbang utama inflasi.

Tekanan tersebut masih terlihat hingga minggu pertama Oktober 2026. Data BPS mencatat sebanyak 259 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai rawit. Sementara itu, sebanyak 292 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah dan 116 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH beras.

Tomsi meminta daerah segera merespons kondisi tersebut dengan memperkuat intervensi sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya penyediaan bibit dan pupuk serta pengembangan proyek percontohan di sejumlah kabupaten. Dukungan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret daerah untuk menjaga produksi sekaligus menstabilkan harga.

Menurut Tomsi, pengendalian inflasi juga perlu diperkuat menjelang akhir tahun. Meski saat ini angka inflasi relatif terkendali, perubahan harga pangan pada akhir tahun tetap perlu diantisipasi. Di sisi lain, Tomsi meminta daerah mencermati perkembangan harga pada komponen transportasi yang berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan data BPS, sektor transportasi memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,58 persen.

Tomsi menegaskan, pengendalian harga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan melayani masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemda terus memperkuat langkah pengendalian berdasarkan perkembangan harga dan karakteristik wilayah masing-masing.

“Karena bagian dari tugas utama pemerintah untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat berkaitan dengan harga-harga ini. Oleh sebab itu, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang keras, tegas, begitu. Karena tidak ada jalan kita harus mampu untuk bisa mengendalikan harga-harga pangan dan yang lainnya,” pungkas Tomsi.

Rapat tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Aulia Sofyan, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono, serta pejabat terkait lainnya. (Deni)
Share:

Wali Kota Rico Dukung Penuh Kampung Nelayan Merah Putih, Masa Depan Nelayan Medan Jadi Perhatian

Wali Kota Rico Dukung Penuh Kampung Nelayan Merah Putih, Masa Depan Nelayan Medan Jadi Perhatian. (Dok. Pemkot Medan)

Medan, WaraWiri.net - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan para nelayan. Dukungan itu ditegaskan Rico saat melakukan Groundbreaking pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (6/10/2026).

Selain Groundbreaking pembangunan KNMP, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga penyerahan secara simbolis kartu asuransi BPJS Ketenagakerjaan serta penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada ribuan nelayan di Lapangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Kelurahan Nelayan Indah. 

Dengan Groundbreaking KNMP ini, Rico Waas mengapresiasi perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana, risiko pekerjaan yang tinggi hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan.

Menurut Rico Waas, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan kawasan, tetapi menjadi langkah untuk membangun sistem kehidupan dan perekonomian nelayan yang lebih baik.

“Kami di Pemerintah Kota Medan memastikan akan mendukung penuh Kampung Nelayan Merah Putih ini agar bisa berjalan dengan baik karena ini untuk menyejahterakan para nelayan kita,” ujar Rico Waas dihadapan yang hadir diantaranya Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Alamsyah, unsur Forkopimda Kajari Belawan, Yusuf Darma Putra, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto dan Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Ahmad Untung Lubis serta segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Dijelaskan Rico Waas, KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin (cold storage), akses jalan, hingga pelatihan bagi para nelayan.

Berbagai fasilitas tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi hanya menjual hasil laut dengan harga rendah.

“Kita menginginkan para nelayan tidak lagi berada pada posisi rentan dengan hasil pendapatan yang pas-pasan. Melalui pembangunan sarana dan sistem perdagangan perikanan yang terintegrasi di Kampung Nelayan Merah Putih ini, nilai tambah produk perikanan dapat meningkat sehingga keuntungan kembali secara optimal kepada nelayan,” katanya.

Rico Waas berharap kehadiran KNMP dapat menjadi awal perubahan bagi kehidupan nelayan di Kota Medan. Selain meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan, kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada nelayan mengenai pengelolaan dan perdagangan hasil laut secara lebih terintegrasi.

“Setelah jadinya Kampung Nelayan ini, benar-benar para nelayan bisa teredukasi bagaimana kehidupan berdagangnya, bisa terintegrasi dengan baik, sehingga hasil-hasil dari laut ini bisa terdistribusi dengan baik, lebih melimpah dan tentunya keuntungannya akan kembali kepada para nelayan,” ungkap Rico Waas.

Terkait perlindungan nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico Waas mengungkapkan, pada 2025 Pemko Medan menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 2.000 penerima pada 2026. Bahkan, Pemko Medan menargetkan jumlah penerima kembali bertambah menjadi 3.000 nelayan pada tahun depan.

“Dari sekitar 9.000 nelayan yang ada di Kota Medan, mudah-mudahan penerimanya terus kita tingkatkan,” ungkapnya.

Rico menegaskan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting mengingat profesi nelayan memiliki risiko tinggi karena berhadapan langsung dengan kondisi alam. Ia mengaku beberapa kali menyaksikan langsung penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia.

Menurutnya, santunan tersebut menjadi bentuk perlindungan agar keluarga yang ditinggalkan tidak semakin terpuruk secara ekonomi.

“Bapak-bapak nelayan yang melaut adalah harapan keluarga, tumpuan istri dan anak-anak. Kalau terjadi sesuatu, jangan sampai keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga miskin baru,” katanya.

Rico Waas pun memastikan Pemko Medan akan terus meningkatkan perlindungan bagi nelayan sekaligus mendukung penuh pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Sebelumnya Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ahmad Untung Lubis menjelaskan program jaminan perlindungan sosial ini menyasar 2.000 nelayan penerima asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Selain itu, sebanyak 500 nelayan menerima bantuan cadangan pangan beras pemerintah sebagai bentuk langkah pengentasan kemiskinan serta pengendalian inflasi dan gejolak harga pangan di Kota Medan. (Alif)
Share:

Munafri Ajak REI Susun Rasio Pembangunan Hunian dan Infrastruktur Dasar, Agar Warga Tak Jauh Sekolah

Munafri Ajak REI Susun Rasio Pembangunan Hunian dan Infrastruktur Dasar, Agar Warga Tak Jauh Sekolah. (Dok. Pemkot Makassar)

Makassar, WaraWiri.net - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pengembangan kawasan perumahan di Kota Makassar harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur layanan dasar oleh Pemerintah.

Munafri menggaris bawahi, pertumbuhan kawasan hunian perlu diikuti ketersediaan infrastruktur layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya agar perkembangan permukiman berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Real Estet Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan bertajuk “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah” tersebut di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).

Munafri menekankan pengembangan kawasan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan rumah. Seiring bertambahnya jumlah hunian dan penduduk, pengembang perlu bersinergi bersama pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat ikut dipetakan sejak tahap perencanaan.

“Kalau kita lihat selama ini, tumbuhnya kawasan pemukiman ini luput dari perhatian kita. Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri.

Ia mencontohkan wilayah perumahan baru di kawasan Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan permukiman dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus bergerak keluar jauh dari kawasan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Selain pendidikan, Munafri menekankan pentingnya fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya hadir beriringan dengan pertumbuhan kawasan permukiman. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang semakin jauh untuk mendapatkan layanan dasar.

Karena itu, Munafri mengajak REI membangun pola kolaborasi dengan pemerintah dalam menentukan rasio pembangunan hunian dan kebutuhan fasilitas publik. Ia berharap kolaborasi perencanaan seperti itu dapat menjadi langkahnya strategis pengembangan kawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana. Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Munafri menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Kota Makassar. Ia menyebut kiprah pengembang turut memberikan dampak terhadap penerimaan daerah melalui berbagai sektor perpajakan dan aktivitas ekonomi turunannya.

“REI ini adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar ini,” katanya.

Munafri juga menyampaikan bahwa perekonomian Kota Makassar pada triwulan terakhir tumbuh 7,04 persen, meningkat dari 6,61 persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencakup kontribusi sektor dunia usaha yang bergerak di bidang real estate dan perumahan.

Terakhir Munafri menyampaikan harapannya agar Musda XV DPD REI Sulsel menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Sinergi tersebut ia nilai penting untuk mendukung penyediaan hunian, sekaligus membangun kawasan permukiman yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar dan merealisasikan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu program 3 juta rumah,” tutupnya. (Evi)
Share:

Roadshow ke SMK, Wali Kota Bekasi Cari Lulusan Siap Kerja di Proyek Strategis Nasional

Roadshow ke SMK, Wali Kota Bekasi Cari Lulusan Siap Kerja di Proyek Strategis Nasional. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Ratusan siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bekasi antusias mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan terkait pengembangan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi memperkenalkan peluang kerja sekaligus mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk mendukung operasional PSEL di kawasan Bantargebang.

Sosialisasi dilaksanakan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Selasa (6/10/2026) di tiga sekolah, yakni SMK Karya Guna 1 Duren Jaya, Bekasi Timur, SMKN 5 Teluk Pucung, Bekasi Utara, dan SMK Patriot 1 Harapan Mulya, Medan Satria.

PSEL Kota Bekasi berlokasi di RW 04, Ciketingudik, Bantargebang, dengan luas lahan 6,1 hektare. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari dan menggunakan teknologi Moving Gate Incinerator serta sistem pengendalian polusi udara.

Dalam sosialisasi tersebut, siswa SMK, khususnya dari jurusan elektrik dan bidang yang relevan, diperkenalkan dengan peluang untuk menjadi bagian dari tenaga operator PSEL. Pemerintah Kota Bekasi menargetkan sekitar 100 calon tenaga kerja untuk direkrut dan mengikuti proses persiapan sebelum bekerja.

Tri Adhianto mengatakan, peluang tersebut menjadi kesempatan bagi siswa SMK untuk mempersiapkan diri sejak dini, terutama karena kebutuhan tenaga kerja akan disesuaikan dengan bidang yang dibutuhkan dalam operasional fasilitas PSEL.

“PSEL bukan hanya berbicara mengenai bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga membuka peluang baru bagi anak-anak Kota Bekasi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, saya ingin siswa SMK mempersiapkan diri, meningkatkan kemampuan, dan melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan Kota Bekasi,” ujar Tri.

Para calon tenaga kerja juga dipersiapkan untuk menjalani pelatihan kerja selama delapan bulan di PT Wangneng, China. Selain memenuhi persyaratan pendidikan, calon peserta harus memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam proses seleksi.

Tri menjelaskan, kehadiran PSEL diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Kota Bekasi. Selain mengurangi sampah yang masuk ke TPA, fasilitas ini juga dirancang menghasilkan energi listrik dan mendorong terbentuknya lapangan kerja hijau.

Berdasarkan paparan Pemkot Bekasi, PSEL diproyeksikan menghasilkan listrik untuk kebutuhan sekitar 55.000 rumah tangga dan berpotensi mengurangi emisi hingga sekitar 640.000 ton CO? ekuivalen per tahun.

“Yang kita bangun adalah sebuah ekosistem yang manfaatnya harus dirasakan masyarakat. Sampah dapat diolah menjadi energi, lingkungan bisa ditata lebih baik, dan di saat yang sama anak-anak kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan berkembang. Ini yang ingin kita dorong agar manfaat PSEL benar-benar berkelanjutan,” kata Tri.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Bekasi berharap siswa SMK dapat memahami peluang sekaligus mempersiapkan kompetensi yang dibutuhkan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong teknologi pengelolaan sampah sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau bagi masyarakat Kota Bekasi. (Junaedi)
Share:

BPK Sampaikan IHPS I 2026, Tekankan Manfaat Hasil Pemeriksaan

BPK RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 kepada DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - BPK RI mengungkap kontribusi pemeriksaan sepanjang semester I 2026 terhadap upaya penyelamatan keuangan negara mencapai Rp49,28 triliun. Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan hasil pemeriksaan berujung pada pemulihan keuangan negara, perbaikan tata kelola, dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada rekomendasi administratif.

“Nilai pemeriksaan sesungguhnya bukan berakhir pada pemberian opini, melainkan pada perubahan yang dihasilkannya,” ujar Isma dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Sebagai informasi, dalam IHPS I 2026, BPK merangkum 762 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 706 laporan hasil pemeriksaan keuangan, 26 pemeriksaan kinerja, dan 36 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut turut mengungkap permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp45,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp1,8 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya. BPK juga mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp3,68 triliun.

Tiga Isu Strategis

Isma mengatakan kompleksitas persoalan tata kelola keuangan negara membutuhkan sinergi lintas sektor. Dalam IHPS I 2026, BPK menyoroti tiga isu strategis yang memerlukan perhatian bersama, yakni ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor energi, BPK mendorong perbaikan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas yang dinilai belum efektif dalam mendukung ketahanan energi. Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak pada tata kelola. BPK merekomendasikan pemerintah memperjelas status kelembagaan SKK Migas sekaligus menuntaskan hambatan perizinan dan komersialisasi proyek strategis nasional.

Pada aspek penerimaan negara, BPK menemukan permasalahan pengelolaan visa tenaga kerja asing yang berpotensi menyebabkan hilangnya PNBP atas tarif visa TKA sebesar Rp16,61 miliar serta potensi penerimaan dari denda penyalahgunaan izin tinggal hingga Rp3,91 triliun. Di sektor perikanan tangkap, BPK juga mengungkap kehilangan kesempatan memperoleh PNBP sebesar Rp5,63 triliun.

Sementara pada layanan pendidikan dan kesehatan, BPK menemukan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada 288 pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pada 57 pemerintah daerah, pembayaran bantuan iuran dan jaminan kesehatan juga belum didasarkan pada data kepesertaan yang valid dan mutakhir sehingga berisiko tidak tepat sasaran.

Isma menekankan berbagai persoalan lintas sektor tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial. Karena itu, BPK mengharapkan dukungan DPR untuk mengakselerasi penyelesaian permasalahan tersebut agar rekomendasi pemeriksaan tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi mendorong perbaikan kinerja dan efektivitas program pemerintah.

Tindak Lanjut Jadi Penentu

Lebih lanjut, Isma menegaskan dampak pemeriksaan sangat ditentukan oleh tindak lanjut rekomendasi. Berdasarkan IHPS I 2026, sebanyak 81,4 persen rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2005 hingga 2025 telah selesai ditindaklanjuti.

Dari tindak lanjut tersebut, telah dilakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset kepada negara, daerah, atau perusahaan sebesar Rp163,61 triliun dari hasil pemeriksaan periode 2005 hingga semester I 2026. IHPS I 2026 juga mencatat penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp6,23 triliun.

“Keberhasilan pemeriksaan tidak berhenti pada rekomendasi tapi pada perubahan yang dihasilkannya, yakni kerugian dipulihkan, tata kelola diperbaiki dan manfaat keuangan negara semakin nyata bagi masyarakat,” tegas Isma.

Mengakhiri pernyataan, ia berharap sinergi BPK dan DPR terus diperkuat untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara. Dengan tindak lanjut yang konsisten dan tepat waktu, hasil pemeriksaan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. (Alif)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING