Pacu Kemandirian Daerah, Kemenko Perekonomian Sosialisasikan Skema LVC untuk Pembiayaan Infrastruktur Baru

Pacu Kemandirian Daerah, Kemenko Perekonomian Sosialisasikan Skema LVC untuk Pembiayaan Infrastruktur Baru. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Guna mengantisipasi tantangan keterbatasan fiskal di tingkat daerah, Pemerintah resmi memperkenalkan Skema Pendanaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC). Langkah strategis ini dikukuhkan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi pedoman rujukan nasional bagi percepatan pembangunan daerah.

Melalui penerapan skema P3NK, Pemerintah Daerah kini dapat menangkap dan memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Pendapatan baru yang berkelanjutan tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai proyek fasilitas publik lainnya, sekaligus menciptakan kemandirian pendanaan antarwilayah.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal Pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan,” ujar Plt. Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, di Jakarta.

Secara umum, P3NK berjalan dalam satu siklus, yang dimulai dari perencanaan, kemudian penciptaan nilai, dilanjutkan dengan penangkapan nilai, dan akhirnya digunakan kembali dalam bentuk pendanaan nilai.

Dengan adanya pedoman pelaksanaan yang jelas dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2026, Pemerintah Daerah kini memiliki landasan operasional yang lebih kuat untuk menerapkan pendanaan berbasis kawasan di wilayahnya. P3NK merupakan skema alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD yang dalam implementasinya dapat menggunakan berbagai bentuk kelembagaan pengelola sesuai kondisi Pemerintah Daerah, seperti SKPD atau UPTD/BLUD maupun BUMD.

Sebagian besar proyek investasi dan pembangunan memang berada di daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyiapkan proyek yang siap investasi, hingga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

“Selain itu, daerah juga didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” jelas Plt. Deputi Dida.

Sosialisasi ini sendiri diselenggarakan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2024 tentang P3NK untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, mengenai mekanisme pendanaan infrastruktur strategis nasional, melalui skema P3NK atau LVC.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun kesiapan Pemerintah Daerah dalam memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikan P3NK secara nyata. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan,” pungkas Plt. Deputi Dida.

Kegiatan ini diikuti oleh para peserta yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Sebelum sesi materi dimulai, peserta terlebih dahulu mengikuti pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai skema P3NK. Selanjutnya, dilaksanakan juga post-test untuk menilai pemahaman peserta secara komprehensif mengenai skema tersebut.

Turut hadir sebagai narasumber dalam agenda ini yaitu Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Bappeda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pakar LVC dari Jardine Legal dan PWC. (Putra)

Share:

Read More

Presiden Prabowo dan Presiden Macron Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga IEU-CEPA di Istana Élysée

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis. (Dok. BPMI Setpres)

Prancis, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Kamis, 28 Mei 2026. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan yang berfokus pada penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di berbagai sektor prioritas.

Sebelumnya dalam pernyataan pers bersama Presiden Macron, Presiden Prabowo menyebutkan sejumlah isu strategis akan menjadi prioritas pembahasan. Termasuk diantaranya terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

“Hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting. Kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union CEPA. Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini,” kata Presiden Prabowo.

Hubungan Indonesia dan Prancis, menurut Presiden Prabowo, saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kepemimpinan Presiden Macron dalam mendorong kemitraan yang makin erat antara kedua negara.

“Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis Berada di tingkat menurut saya yang terbaik selama ini. Kami terima kasih dan kami hormat dengan kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menilai bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai isu global dan kawasan. Menurut Presiden Prabowo, hubungan bilateral yang terus berkembang positif tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron dalam memperkuat kerja sama kedua negara.

“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik, di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk terus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, sekaligus memperkuat kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemajuan bersama di tengah dinamika global yang terus berkembang. (Dinda)

Share:

Read More

Di Istana Élysée, Presiden Prabowo Dorong Penguatan Kemitraan Indonesia–Prancis di Tengah Ketidakpastian Global dan Konflik Dunia

Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Élysée. (Dok. BPMI Setpres)

Prancis, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Republik Prancis dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Élysée, Kamis, 28 Mei 2026.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyoroti eratnya kolaborasi kedua negara dalam kerja sama bilateral, menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, serta menegaskan pentingnya peran Indonesia dan Prancis dalam menjaga perdamaian dunia.

“Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil, karena sains dan teknologi. Perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menyambut baik penguatan kerja sama kedua negara melalui kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership (CEPA). Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Macron terhadap peningkatan investasi dan kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk pembentukan France Indonesia High Level Business Council yang diharapkan mampu memperkuat hubungan bisnis Indonesia dan Prancis.

“Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia, dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam isu global, Presiden Prabowo dan Presiden Macron juga membahas pentingnya stabilitas kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Kepala Negara menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Palestina.

“Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan penuh kehormatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada dirinya beserta delegasi Indonesia. Kepala Negara juga menilai hubungan bilateral Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat yang sangat baik.

“Hari ini saya diterima dengan kehormatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi, semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arus yang jelas, komitmen yang kuat,” imbuh Kepala Negara.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai mitra strategis penting dalam menciptakan tatanan dunia multipolar yang seimbang dan damai. Presiden Prabowo optimistis hubungan Indonesia dan Prancis akan terus berkembang dengan komitmen yang kuat dari kedua negara.

“Yang Mulia, sekali lagi terima kasih atas sambutan yang begitu baik untuk saya dan delegasi saya, dan diskusi kita saya yakin akan membawa hasil yang baik. Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting, dan kami ingin melihat peran Prancis dan Eropa semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita bisa kerja sama dalam keadaan dunia yang multipolar,” pungkas Kepala Negara. (Dinda)

Share:

Read More

Optimalisasi PHTC Presiden, Kementerian PANRB – Kemenkes Fokus Perkuat SDM Kesehatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, di Kantor Kementerian PANRB. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemenuhan SDM, khususnya di sektor kesehatan, tidak dapat dipandang sekadar sebagai proses administratif, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

“Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan harus diselaraskan transformasi dengan agenda promotif–preventif, manajemen penyakit kronis, telemedicine, AI-assisted diagnosis, integrated care melalui pelatihan berkelanjutan,” ujar Rini saat bertemu dengan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Menteri Rini menjelaskan pemenuhan SDM kesehatan saat ini tidak hanya menghadapi persoalan terkait jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga tantangan tata kelola ASN kesehatan yang mencakup distribusi, retensi, pengembangan kompetensi, serta sinkronisasi perencanaan kebutuhan pusat dan daerah.

Ke depan, kesenjangan kompetensi terhadap arah transformasi kesehatan harus diminimalisir dengan melakukan penguatan promotif–preventif, pengelolaan penyakit kronis, layanan berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi/digital health. Tata kelola SDM kesehatan juga harus mulai melibatkan banyak aktor lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi, kolegium, dan institusi pendidikan, sehingga perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan pengembangan SDM bisa berjalan secara sinkron.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian Kesehatan RI meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), serta daerah lainnya melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

PHTC ini merupakan salah satu dari tiga program prioritas yang harus dijalankan oleh Kementerian Kesehatan RI. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Program PHTC bertujuan untuk mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang membutuhkan.

Fokus utama adalah pada peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia di rumah sakit daerah. “Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Win ini adalah langkah awal yang nyata untuk memastikan masyarakat di pelosok mendapatkan layanan kesehatan setara dengan daerah lain,” tandasnya. (Burhan)

Share:

Read More

Wamenkeu Suahasil Nazara Paparkan Kinerja Arsitektur Fiskal Jaga Defisit di Bawah 3%

Wamenkeu Suahasil Nazara Paparkan Kinerja Arsitektur Fiskal Jaga Defisit di Bawah 3%. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah tren global di mana banyak negara mulai melonggarkan batas defisit fiskal namun menghasilkan pertumbuhan yang rendah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen penuh untuk tetap mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi bukti nyata ketahanan arsitektur APBN Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5), Wamenkeu Suahasil menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif).

Ia pun membagikan keberhasilan pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai bukti nyata kelenturan instrumen keuangan negara.

Wamenkeu Suahasil mengatakan, pada awal 2025, Kemenkeu menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Kala itu, Kemenkeu berhasil melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi. Langkah penataan ulang ini berhasil menyelamatkan anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.

Meski demikian, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian sehingga Indonesia tetap tumbuh kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Wamenkeu Suahasil menyatakan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari PDB. Untuk tahun 2026, defisit berjalan dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR.

“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil.

Guna mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas, khususnya pada sektor infrastruktur dan penguatan kualitas SDM.

Selain itu, Kemenkeu menegaskan transformasi peran APBN yang kini akan difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial, sementara aspek investasi publik strategis akan dikelola melalui Danantara. (Muh)

Share:

Read More

Wujud Kepedulian kepada Masyarakat, Lapas Wahai Salurkan Bansos di Jumat Berkah

Wujud Kepedulian kepada Masyarakat, Lapas Wahai Salurkan Bansos di Jumat Berkah. (Dok. Ditjenpas)

Maluku, WaraWiri.net - Momentum berbagi pada momen Iduladha 1447 Hijriah tidak berhenti pada hari penyembelihan hewan kurban. Komitmen untuk terus menebar kebaikan ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Wahai dengan menggelar aksi sosial penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jumat Berkah kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan kerja Lapas, Jumat (29/5).

Kegiatan yang berlangsung khidmat di area luar Lapas ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan meringankan beban ekonomi masyarakat usai perayaan hari raya. Paket bansos yang dibagikan berupa beras sebagai kebutuhan pokok.

Pelaksana Harian Kepala Lapas Wahai, La Joi, menegaskan program ini merupakan tanggung jawab sosial institusi sekaligus implementasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang selalu ditanamkan di lingkungan Pemasyarakatan.

"Iduladha mengajarkan kita arti keikhlasan dan pengorbanan. Kami ingin memastikan berkah dan kebahagiaan hari raya dirasakan lebih lama oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami berharap bansos ini sedikit meringankan dapur keluarga di rumah dan menjadi jembatan silaturahmi yang baik antara Lapas dan masyarakat sekitar," ucapnya.

Sementara itu, warga masyarakat penerima bansos, di antaranya Tiara Hulubatang dan Ratna Rumeon, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dari pihak Lapas yang terasa sangat berarti.

"Biasanya setelah hari raya, harga kebutuhan pokok di pasar agak naik dan keuangan kami cukup menipis. Bantuan ini datang di waktu yang tepat dan sangat membantu mencukupi kebutuhan dapur keluarga kami beberapa hari ke depan di akhir bulan ini. Semoga kebaikan bapak/ibu semua dibalas oleh Allah Swt.," harap Ratna.

Aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh Lapas Wahai ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro. Langkah proaktif jajaran Lapas Wahai sejalan dengan semangat pengabdian untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan di dalam tembok penjara, tetapi juga harus membawa dampak positif dan kemanfaatan bagi lingkungan di luarnya. Semoga kegiatan humanis seperti ini terus konsisten dilakukan untuk memperkuat hubungan sosial dan membangun citra positif institusi," harap Ricky.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Lapas Wahai berharap terus menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi bagi seluruh petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengabdi dan bermanfaat bagi masyarakat. (Fajar)

Share:

Read More

Perkuat Pengamanan Aset Negara, Lapas Tanjungpandan Tinjau Tanah Hibah di Belitung Timur

Perkuat Pengamanan Aset Negara, Lapas Tanjungpandan Tinjau Tanah Hibah di Belitung Timur. (Dok. Ditjenpas)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungpandan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Bangka Belitung tinjau lokasi tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sekaligus pasang papan nama hak milik bidang tanah atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kamis (28/5), di Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, bersama Kepala Lapas Tanjungpandan, Royhan Al Faisal. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyerahan simbolis sertipikat tanah oleh Bupati Belitung Timur pada 26 Mei 2026.

Tanah hibah yang ditinjau memiliki luas 65.000 m2 dan telah resmi tercatat sebagai hak milik atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemasangan papan nama bidang tanah sebagai penegasan status legalitas aset negara.

Royhan Al Faisal mengatakan, peninjauan lokasi dan pemasangan papan nama menjadi langkah penting dalam memastikan tertib administrasi serta pengamanan aset negara.

“Peninjauan lokasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan legalitas dan kepastian hukum atas bidang tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemasangan papan nama juga menjadi bentuk penegasan bahwa aset ini telah resmi tercatat sebagai barang milik negara sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Royhan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas dukungan yang diberikan dalam penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan di wilayah Belitung.

Sementara itu, Ade Agustina menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga tertib administrasi aset negara sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kegiatan ini bukan sekadar peninjauan lokasi, tetapi juga bagian penting dalam proses pengamanan aset negara yang harus dilakukan secara tertib dan akuntabel. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung pengembangan sarana Pemasyarakatan di Bangka Belitung,” ungkap Ade.

Hal senada disampaikan Kepala Urusan Umum Lapas Tanjungpandan, Pirmansyah. Menurutnya, pemasangan papan nama menjadi tahap lanjutan dalam pengamanan fisik aset setelah proses administrasi dan sertifikasi selesai dilaksanakan.

“Pemasangan papan nama hak milik bidang tanah ini menjadi langkah lanjutan dalam pengamanan fisik aset negara agar status kepemilikan lahan dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat maupun pihak terkait,” jelasnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan diikuti jajaran pejabat serta pegawai Lapas Tanjungpandan dan Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan aset strategis Pemasyarakatan guna mendukung peningkatan pelayanan dan pembinaan di masa mendatang. (Fajar)

Share:

Read More

Penumpang Whoosh Meningkat di Momen Hari Raya Idul Adha, Tiket KA Tambahan Ludes Terjual

Penumpang Whoosh Meningkat di Momen Hari Raya Idul Adha, Tiket KA Tambahan Ludes Terjual. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Pada H-1 libur Hari Raya Idul Adha 1447 H yang bertepatan dengan hari terakhir masyarakat bekerja sebelum long weekend, KCIC mencatat peningkatan volume penumpang Whoosh terjadi sekitar 25 persen jika dibandingkan hari biasa.

Hingga perjalanan kereta terakhir pada Selasa (26/5) pukul 22.25 WIB, penjualan tiket Whoosh mencapai sekitar 22 ribu tiket. Untuk mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode long weekend Idul Adha, KCIC mengoperasikan hingga 68 jadwal perjalanan Whoosh per hari.

Sementara untuk keberangkatan hari ini pada Rabu (27/5) volume penumpang juga masih mengalami peningkatan, kepadatan penumpang terlihat pada sejumlah jadwal keberangkatan dari Stasiun Halim menuju Bandung. Melalui data tiket yang telah terjual, tingkat okupansi untuk perjalanan siang hingga malam hari telah mencapai sekitar 50 persen. KCIC memprediksi total volume penumpang Whoosh pada Rabu (27/5) dapat mencapai lebih dari 20 ribu penumpang.

KCIC mengimbau masyarakat yang telah merencanakan perjalanan pada periode long weekend Idul Adha untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KCIC, yaitu aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, loket dan Ticket Vending Machine di stasiun, serta berbagai aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, dan Trip.com.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, Momentum libur panjang selalu diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Untuk mengakomodasi peningkatan permintaan tersebut, KCIC juga mengoperasikan perjalanan tambahan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal perjalanan, termasuk keberangkatan hingga malam hari.

“Untuk menyambut periode long weekend Idul Adha, KCIC mengoperasikan 6 perjalanan tambahan sehingga total perjalanan Whoosh meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Adapun perjalanan tambahan terdiri dari 3 keberangkatan tambahan relasi Halim–Tegalluar Summarecon dan 3 keberangkatan tambahan relasi Tegalluar Summarecon–Halim,” ujar Eva.

Pada periode long weekend masyarakat yang ingin mendapatkan diskon tiket dapat mengikuti promo pemesanan rombongan dengan minimal pembelian 10 tiket penumpang pergi – pulang. Diskon diberikan mulai dari 10 persen. Pemesanan tiket rombongan dapat menghubungi Contact Center KCIC melalui WhatsApp di 0811-8888-111.

“Promo ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan perjalanan yang lebih hemat bagi masyarakat yang bepergian bersama keluarga menggunakan Whoosh selama masa libur panjang,” tutup Eva.

Untuk mendukung konektivitas perjalanan dari dan menuju Bandung, seluruh jadwal Whoosh telah terintegrasi dengan KA Feeder menuju Stasiun Bandung dan Cimahi.

KCIC juga mengimbau penumpang yang akan menuju Bandung dapat memanfaatkan layanan KA Feeder agar perjalanan selama long weekend tetap nyaman dan lancar. (Burhan)

Share:

Read More

BGN Dukung Langkah Efisiensi Pemerintah, Fokus Perkuat Efektivitas Program MBG 2026

BGN Dukung Langkah Efisiensi Pemerintah, Fokus Perkuat Efektivitas Program MBG 2026. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang memastikan, BGN mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (26/5).

Nanik menjelaskan, sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN berjalan sangat baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.

Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik. (Isna)

Share:

Read More

Sinergi Bappenas dan Kementerian P2MI, Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia

Sinergi Bappenas dan Kementerian P2MI, Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menggelar rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5). 

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian P2MI, khususnya terkait penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, serta peningkatan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi dan upgrading skill.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa arah penempatan pekerja migran Indonesia ke depan harus terus ditingkatkan menuju sektor-sektor kerja yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa.

Lebih lanjut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia. Data yang terintegrasi akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan pekerja migran sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara lebih efektif dan terukur.

Selain itu, pertemuan turut membahas pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program SMK Go Global yang menargetkan penyaluran 500.000 pekerja migran Indonesia pada periode 2026–2029. Program tersebut difokuskan untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, termasuk melalui peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan kerja.

Menteri Rachmat Pambudy juga menyoroti pentingnya konsep village based protection dengan menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Sebagai penutup, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif.

“Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy. (Fathi)

Share:

Read More

Gema Takbir di Paris, Diaspora Indonesia Rasakan Kehangatan Iduladha Bersama Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beramah tamah dengan WNI dan diaspora usai melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. (Dok. BPMI Setpres)

Prancis, WaraWiri.net - Suasana Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis, pada Rabu, 27 Mei 2026, terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam salat Iduladha berjemaah menambah kehangatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan.

Bagi sebagian WNI yang sedang berada di Paris, kesempatan melaksanakan salat Id di tanah rantau sekaligus bertemu langsung dengan Kepala Negara menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Hal tersebut dirasakan oleh empat mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, yakni Zeahita, Yuri, Kezia, dan Sindhu, yang tengah berada di Prancis untuk mengikuti kegiatan akademik.

“Sangat spesial ya. Apalagi pas banget kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Pak Presiden. It’s such an honor,” ujar Zeahita.

Kezia mengaku tidak menyangka perjalanan mereka ke Prancis akan bertepatan dengan momen salat Iduladha bersama Presiden Prabowo. Awalnya, mereka datang ke Prancis untuk mengikuti konferensi dan lomba Model United Nations di Lyon, sebelum akhirnya mampir di Paris.

“Sebenarnya kami tidak pernah expect akan salat di sini juga karena kami awalnya berangkat ke Lyon untuk konferensi atau lomba Model United Nations. Tapi berhubung kami mampir ke Paris sebentar, kami memutuskan untuk salat Id di sini, dan kami sangat bahagia karena bisa bertemu banyak rekan-rekan dari Indonesia dan tentunya juga Bapak Presiden,” tutur Kezia.

Bagi Sindhu, momen tersebut juga menjadi pengobat rindu terhadap Indonesia. Meski baru dua pekan berada di Prancis, ia mengaku suasana Iduladha bersama sesama WNI membuatnya merasa kembali dekat dengan kampung halaman.

“Alhamdulillah sangat bahagia. Tentunya kita kangen banget dengan Indonesia, padahal baru dua minggu di Prancis, tapi sudah kangen banget sama Indonesia,” ucap Sindhu.

Bagi Yuri, salat Iduladha di Wisma Indonesia menjadi pengalaman yang membahagiakan karena dapat bertemu dengan jajaran kepresidenan serta sejumlah menteri yang turut hadir.

“Rasanya cukup menyenangkan dan cukup exciting buat kita semua, buat salat di sini sekaligus bertemu dengan jajaran kepresidenan serta beberapa menteri juga,” ujar Yuri.

Tidak hanya para mahasiswa, pengalaman serupa juga dirasakan Myrna Damayanti, WNI asal Jakarta yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Paris. Bagi Myrna, suasana salat Iduladha di Paris terasa berbeda namun tetap penuh kedamaian.

“Di sini rasanya damai. Di antara bangunan-bangunan yang sangat cantik dan historical, kita bisa salat Id dan mendengar takbir. Itu senang banget sih,” tuturnya.

Myrna juga mengaku kehadiran Presiden Prabowo menjadi kejutan yang tidak disangka. Ia sebelumnya hanya mendengar kabar dari teman-temannya bahwa Presiden akan melaksanakan salat Id di lokasi yang sama.

“Teman-teman saya bilang, ‘Oh Myrna mau sama Pak Prabowo ya?’ Itu kayak bercandaan aja. Tiba-tiba saya boleh masuk. Ini sih alhamdulillah banget, benar-benar nggak disangka-sangka,” ucapnya.

Dalam momen Iduladha tersebut, Myrna menyampaikan harapan agar Indonesia dan seluruh masyarakatnya senantiasa diberi keberkahan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.

“Iduladha tahun ini, saya berharap untuk saya secara pribadi, perusahaan saya, dan negara kita, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, masyarakat yang hadir pun tampak menyanyikan bersama sejumlah lagu nasional. Momen ini semakin memperkuat rasa kebersamaan dan kehangatan diaspora di perantauan.

Bagi masyarakat Indonesia di Paris, Iduladha kali ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga ruang silaturahmi yang memperkuat rasa kebersamaan di tanah rantau. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa di mana pun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

ASEAN-Japan Forum Dukung Talenta Industri Indonesia Unggul di Pasar Global

ASEAN-Japan Forum Dukung Talenta Industri Indonesia Unggul di Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat transformasi sektor industri manufaktur nasional melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. Upaya tersebut sejalan dengan visi Making Indonesia 4.0 dan target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan sektor manufaktur sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, transformasi industri saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pembangunan ekosistem manufaktur yang terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan.

“Tantangan transformasi digital sektor manufaktur di Indonesia saat ini terletak pada kesiapan teknologi digital dan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan SDM industri menjadi fondasi yang sangat penting,” kata Menperin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/5).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan industri 4.0, baik bagi pelaku industri maupun unit pendidikan vokasi. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri guna memperkuat kapasitas industri dan SDM manufaktur nasional.

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu memanfaatkan teknologi digital, memahami otomatisasi dan Internet of Things (IoT), mengelola data industri, meningkatkan efisiensi energi, hingga mendukung agenda dekarbonisasi dan industri hijau.

“Indonesia memiliki peluang besar karena didukung populasi usia produktif yang sangat besar. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan,” ujar Doddy.

Kepala BPSDMI menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan mitra internasional menjadi faktor penting dalam menciptakan SDM industri yang inovatif dan kompetitif secara global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPSDMI turut berpartisipasi aktif dalam ASEAN-Japan Forum yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (19/5). Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi dalam pengembangan SDM industri di kawasan ASEAN.

Dalam forum tersebut, Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta Shinji Hirai menyampaikan bahwa tantangan utama yang dihadapi berbagai negara saat ini adalah memenuhi kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga keterampilan pemecahan masalah, adaptif terhadap perubahan, dan mampu berkontribusi secara efektif di dunia kerja.

“Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi sedang kuat dan angkatan kerjanya muda serta dinamis, sementara industri membutuhkan talenta yang lebih terampil dan siap kerja,” ungkap Shinji.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Wulan Aprilianti Permatasari menyatakan, ASEAN-Japan Forum menjadi ruang kolaborasi produktif untuk memperluas jejaring kerja sama dan menghasilkan langkah konkret dalam membangun talenta industri Indonesia yang unggul.

“Kami berharap AMEICC dapat terus mendukung peningkatan daya saing SDM industri Indonesia melalui transformasi digital sehingga mampu memperkuat daya saing industri nasional,” tutur Wulan.

Kemenperin bersama mitra internasional juga terus memperkuat program pengembangan SDM industri. Sejak 2022, Kemenperin bersama Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang dan AOTS telah menjalankan proyek pengembangan SDM yang berfokus pada penguatan tenaga pengajar di unit pendidikan tinggi industri, termasuk pengembangan metodologi 5S dan Kaizen guna mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas kerja. Pada 2025, program tersebut juga diperluas dengan fokus pada Green Transformation (GX) dan Digital Transformation (DX).

Selain itu, BPSDMI bersama AOTS telah menyelenggarakan pelatihan LeMMI 4.0 bagi dosen dan mahasiswa di Politeknik STMI Jakarta sejak 2021 hingga 2026 dengan total peserta mencapai 110 orang. Pelatihan serupa juga diberikan kepada praktisi industri di PIDI 4.0 dengan jumlah peserta sebanyak 258 orang. BPSDMI turut mengembangkan pelatihan bertema Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, serta transformasi industri 4.0 tingkat manajerial. (Putra)

Share:

Read More

Kemenperin Libatkan IKM Komponen Masuk Rantai Pasok Kendaraan Listrik

Kemenperin Libatkan IKM Komponen Masuk Rantai Pasok Kendaraan Listrik. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) nasional sebagai bagian dari strategi transformasi industri menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan memacu keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik dunia. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 telah menegaskan komitmen terhadap pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi, ekonomi hijau, dan industrialisasi nasional,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Menperin, pemerintah terus mempercepat penguatan struktur industri KBLBB agar memiliki daya saing global sekaligus mampu memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional. Karena itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya melibatkan industri besar, tetapi juga mendorong partisipasi aktif IKM nasional.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi oleh pelaku industri besar, namun juga oleh industri berskala kecil dan menengah sehingga dapat terjadi proses transfer wawasan, pengetahuan, dan teknologi bagi pengembangan industri dalam negeri ke depan,” tegasnya.

Sebagai salah satu langkah konkret, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Investasi/BKPM, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT VKTR Teknologi Mobilitas menyelenggarakan kegiatan Penjajakan Peluang Bisnis IKM Alat Angkut dalam Rantai Pasok KBLBB di Cikarang, Jawa Barat, pada 22 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diikuti para pelaku IKM komponen otomotif, pemerintah daerah pembina IKM, asosiasi, serta industri komponen otomotif nasional. Agenda ini bertujuan membuka peluang kerja sama dan kemitraan strategis antara IKM dengan industri besar kendaraan listrik.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengidentifikasi peluang bisnis sekaligus memberikan pemahaman mengenai kebutuhan industri kendaraan listrik, termasuk aspek pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka potensi kemitraan strategis antara IKM alat angkut dengan industri besar serta memberikan informasi mengenai kebutuhan komponen kendaraan listrik terhadap pemenuhan TKDN,” ujar Reni.

Dirjen IKMA menjelaskan, perkembangan industri kendaraan listrik nasional saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada triwulan I tahun 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, populasi bus listrik nasional hingga April 2026 tercatat mencapai 798 unit. Sementara itu, kendaraan listrik roda dua telah mencapai 236.451 unit pada Februari 2026 atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan oleh pelaku IKM komponen otomotif agar dapat turut mendulang manfaat dan memaksimalkan peluang bisnis di masa depan,” ungkapnya.

Pertumbuhan pasar kendaraan listrik juga didukung oleh semakin luasnya infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik umum (SPKLU). Berdasarkan data PT PLN, hingga April 2026 telah tersedia 4.769 unit SPKLU di 3.097 lokasi di Indonesia. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 62.918 unit pada tahun 2030 untuk mendukung proyeksi 943.764 unit KBLBB sesuai roadmap Kementerian ESDM.

“Kondisi ini menunjukkan perubahan preferensi konsumen menuju kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang besar bagi IKM komponen otomotif untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan listrik yang terus berkembang,” jelas Reni.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin, Dini Hanggandari, menambahkan bahwa kegiatan penjajakan bisnis tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari pemerintah dan industri guna memberikan pemahaman mengenai peluang pasar, standar teknologi, kualitas, serta keberlanjutan industri kendaraan listrik.

“Melalui kegiatan penjajakan peluang bisnis ini, diharapkan IKM alat angkut binaan kami dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai standar teknologi, kualitas, dan keberlanjutan yang dibutuhkan industri kendaraan listrik sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing di pasar domestik maupun global,” tutup Dini. (Putra)

Share:

Read More

Kemenag Sesalkan Pembubaran Ibadah di Bantul, Dorong Penegakan Hukum

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar. (Dok. Kemenag)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama menyesalkan peristiwa pembubaran ibadah yang terjadi di Gereja Misa Sejahtera (GMS) Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemenag menilai tindakan tersebut tidak sepatutnya terjadi dan mendukung aparat penegak hukum mengusut peristiwa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, mengatakan aksi pembubaran ibadah semestinya dapat dihindari melalui pendekatan yang lebih persuasif dan meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

“Kami menyesalkan terjadinya kembali aksi pembubaran ibadah jemaah gereja. Tindakan semacam ini semestinya bisa dihindari melalui pendekatan yang lebih persuasif dan mengedepankan musyawarah,” kata Thobib di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurut Thobib, Kementerian Agama mendukung proses penanganan hukum atas insiden tersebut agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis tidak bisa dibenarkan.

“Kami mendukung langkah penegak hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap setiap aksi anarkisme dan tindak kekesaran,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi regulasi terkait pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“Kami mengimbau umat beragama untuk mematuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait izin pendirian rumah ibadah. Bagaimanapun sampai saat ini, itulah regulasi yang berlaku untuk dijadikan pedoman bersama bagi semua umat beragama,” tuturnya.

Selain itu, Thobib mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan dan saling menghormati kebebasan beragama.

“Kami mengajak umat beragama untuk tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati kebebasan beragama dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ke depan, musyawarah harus dikedepankan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dan menjauhi tindakan kekerasan,” lanjutnya.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto pada 27 Mei 2026 mengatakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

“Masih kami dalami dan mohon doanya, dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja,” katanya kepada wartawan.

Peristiwa pembubaran ibadah diketahui terjadi pada 24 Mei 2026 dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan menyebut adanya aksi pembubaran ibadah jemaat GMS Bantul oleh sekelompok massa. (Siti)

Share:

Read More

Seluruh Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Mina, Kemenhaji Pastikan Layanan Armuzna Berjalan Terkendali

Seluruh Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Mina, Kemenhaji Pastikan Layanan Armuzna Berjalan Terkendali. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan seluruh proses pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase puncak ibadah haji atau Armuzna berjalan lancar, tertib, dan terkendali.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah dan selanjutnya tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah mabit serta lontar jumrah.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional. Pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah berlangsung pada pukul 02.40 waktu Arab Saudi, sementara proses pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina selesai pada pukul 07.00 waktu Arab Saudi dan area Muzdalifah telah dinyatakan steril,” ujar Maria di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Maria menjelaskan, keberhasilan proses Armuzna merupakan hasil sinergi seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan selama fase puncak haji berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan, ketertiban, dan kepatuhan dalam mengikuti seluruh arahan petugas. Ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan Armuzna tahun ini,” katanya.

Saat ini, lanjut Maria, fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumrah Aqabah dan hari-hari tasyrik berikutnya.

Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina dan ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat. Selain itu, Kemenhaji juga menyiapkan petugas yang berjaga di Masjidil Haram.

Para petugas dibagi ke dalam 10 satuan ad-hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan tenda jemaah.

“Penguatan layanan ini dilakukan agar jemaah mendapatkan pendampingan, pelindungan, dan bantuan secara cepat serta terkoordinasi selama fase Mina berlangsung,” ujar Maria.

Kemenhaji juga mengimbau seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumrah yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, terutama pada siang hari ketika suhu di Mina mencapai 41 derajat celcius.

“Kami mengimbau jemaah Indonesia untuk tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari cuaca panas dan kepadatan. Jemaah diharapkan tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas,” kata Maria.

Ia juga meminta jemaah memanfaatkan jalur dua atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur resmi pergerakan jemaah Indonesia menuju Jamarat guna mendukung kelancaran arus dan mengurangi potensi kepadatan.

Selain itu, Maria mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama fase Mina dengan memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah.

“Khusus bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah risiko tinggi, kami meminta keluarga kloter, ketua rombongan, dan sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan,” ujarnya.

Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam.

“Kami mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh,” tutup Maria. (Tedy)

Share:

Read More

Wamenpora Taufik Terima Audiensi Wakil Wali Kota Kupang, Perkuat Sinergi Program Pemuda dan Olahraga

Wamenpora RI Taufik Hidayat, menerima audiensi Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis di Kantor Kemenpora, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora RI) Taufik Hidayat, menerima audiensi Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis yang hadir bersama Kadispora Kupang Alan Yoga Girsang di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (25/5) pagi.

Kepada Wawenpora, Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan keinginannya untuk berkolaborasi, mensinergikan serta memperkuat program-program pemuda dan olahraga yang ada dengan program-program di Kemenpora.

"Kami dari pemerintah Kota Kupang sangat senang sekali diberikan kesempatan bertemu Pak Wamenpora, ini merupakan kesempatan luar biasa kami bisa menyampaikan program-program yang ada di Kota Kupang," ujarnya usai beraudiensi.

"Kami juga menyampaikan keinginan kami untuk berkolaborasi dengan Kemenpora. Kedepan kami akan terus berkoordinasi dan terus menyampaikan follow up terkait program-program yang ada di kementerian agar bisa terus dikolaborasikan dan linear dengan program pemuda dan olahraga di Kota Kupang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Serena berharap beberapa program olahraga mendapat dukungan Kemenpora, seperti rekomendasi untuk fasilitas-fasilitas olahraga serta pembahasan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028 mendatang.

"Fokus kami adalah pembinaan atlet-atlet sejak usia dini dan kami juga ingin adanya peningkatan lisensi untuk para pelatih serta juga terkait PON. Kami juga konsultasi untuk bisa mendapatkan rekomendasi fasilitas dari Kemenpora di Kementerian PU," urainya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Wamenpora Taufik menyambut baik dan juga berharap adanya komunikasi lebih intens guna mendukung dan memperkuat program-program terbaik bidang pemuda dan olahraga dapat terus disinergikan. 

"Beliau sangat baik dan siap untuk berkomunikasi lebih lanjut. Beliau juga membuka jalan untuk para jajaran yang ada di Kemenpora (deputi dan asdep) untuk bisa berkomunikasi secara teknis dengan pemerintah Kota Kupang untuk bisa mensinergikan program-program yang ada berjalan baik," pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Dana Otsus dan Badan Koordinasi Aceh Akan Dibahas dalam RUU Pemerintahan Aceh

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, dalam agenda pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh serta pembentukan badan koordinasi menjadi salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan, sejumlah usulan yang berkembang selama proses penyusunan RUU telah dimasukkan dalam draf usul inisiatif DPR. Namun, keputusan final terkait berbagai substansi tersebut masih akan dibahas bersama pemerintah melalui mekanisme Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah usulan peningkatan Dana Otsus Aceh dari 2 persen menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

“Dari pengajuan itu 2,5 persen. Tentunya nanti setelah tahap Surpres, ini akan menganut sebuah skema kesepakatan. Kesepakatan itu nanti dibahas pada pembicaraan tingkat pertama melalui DIM bersama pemerintah,” ujar Bob Hasan saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Selain Dana Otsus, Baleg juga mengakomodasi gagasan pembentukan badan koordinasi yang bertugas mengharmonisasikan pelaksanaan program-program yang didanai melalui skema otonomi khusus.

Menurut Bob, badan tersebut dirancang bersifat koordinatif dan dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Dana Otsus.

“Ya ada badan koordinasi, badan koordinatif yang tentunya dipimpin oleh gubernur. Tetapi ini juga masih menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah dalam DIM nanti,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan badan koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai Dana Otsus sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatannya.

Selain itu, Baleg juga belum menetapkan secara final ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan sejumlah kebijakan dalam skema Otsus Aceh. Dalam draf usul inisiatif DPR, beberapa ketentuan tidak lagi mencantumkan batas waktu secara tegas dan akan menjadi ruang pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa seluruh substansi yang diusulkan dalam revisi UU Pemerintahan Aceh bertujuan memastikan keberlanjutan pembangunan Aceh, sekaligus menjaga semangat kekhususan dan perdamaian yang telah dibangun selama ini.

“Ini nanti kita kembalikan kepada pemerintah untuk mengisi DIM yang kemudian menjadi bahan diskusi bersama sampai nantinya ditetapkan menjadi undang-undang,” tegasnya. (Subhan)

Share:

Read More

Komisi V DPR RI Dukung Penguatan BSPS Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program prioritas yang dinilai paling langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran Kementerian PKP diyakini akan menjadi salah satu yang paling optimal di antara mitra kerja Komisi V DPR RI, terutama karena didorong pelaksanaan program BSPS yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait dan jajaran yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026). 

“Program BSPS ini betul-betul menyentuh masyarakat. Karena itu kami mengapresiasi peningkatan target dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit dan Komisi V DPR RI siap mendukung penuh apabila ke depan ditingkatkan hingga dua juta unit,” ujar nya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut berharap penyerapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada akhir tahun dapat kembali sesuai target perencanaan, termasuk mengurangi deviasi negatif yang masih terjadi pada pertengahan tahun anggaran.

Selain BSPS, Andi Iwan Darmawan Aras juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), khususnya untuk sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang dinilai masih membutuhkan dukungan penyediaan hunian layak. Ditegaskannya, pembangunan rusunawa perlu diperkuat kembali dalam perencanaan anggaran Tahun 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Andi Iwan Darmawan Aras turut menyoroti minimnya program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan. Ia menilai, sejak program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tidak lagi berjalan optimal, masyarakat di wilayah kelurahan relatif semakin sedikit memperoleh program yang langsung menyentuh kebutuhan mereka.

“Kita melihat ada kesenjangan antara desa dan kelurahan. Di desa banyak program yang langsung dirasakan masyarakat, sementara di wilayah kelurahan saat ini masih relatif minim. Karena itu program penataan kawasan kumuh dan sanitasi perlu diperkuat kembali,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia juga mendorong Kementerian PKP untuk terus melakukan inovasi pembiayaan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, Andi Iwan Darmawan Aras menilai persoalan penyediaan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan perumahan nasional. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kementerian Kehutanan agar penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan dapat lebih optimal.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperluas pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga akses masyarakat terhadap rumah subsidi dapat semakin meningkat.

“Kemudian yang menjadi persoalan utama juga memang masalah lahan. Nah kita lihat bagaimana supaya betul-betul koordinasi dengan Kementerian ATR dan BUMN dan Kehutanan tadi juga membuat penyiapan lahan bisa lebih optimasi sehingga FLPP ini juga bisa lebih dimaksimalkan lagi,” pungkas Andi Iwan Darmawan Aras. (Subhan)

Share:

Read More

Iduladha 1447 H di Mabes Polri, Kapolri Tebar 8.380 Hewan Kurban Wujudkan Kepedulian Sosial

Iduladha 1447 H di Mabes Polri, Kapolri Tebar 8.380 Hewan Kurban Wujudkan Kepedulian Sosial. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi (27/5/2026), saat ribuan jamaah dari unsur pejabat utama, personel Polri, ASN, Bhayangkari hingga masyarakat umum melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah.

Momentum sakral ini tak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga wujud nyata penguatan nilai kebersamaan, kepedulian, dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

Kegiatan yang dipimpin Imam Masjid Baitul Hikmah Syurtah, Ustaz Muammar Samsul, serta diisi khutbah oleh Prof. Dr. Muhammad Hariyadi tersebut menekankan pentingnya ketakwaan di tengah dinamika global, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan sinergi dalam memelihara kamtibmas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, Irwasum Polri Irjen Pol. Wahyu Widada, Teknisi Jibom Utama Tk. I Korbrimob Polri Suhendri, Danpas Brimob II Korbrimob Brigjen Pol. Heru Novianto, serta para Pejabat Utama Mabes Polri.

Usai pelaksanaan shalat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis hewan kurban oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyerahkan secara simbolis ribuan hewan kurban yang kemudian dilepas untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk asrama Polri, pondok pesantren, yayasan yatim piatu, hingga polda jajaran di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Polri menyalurkan sebanyak 8.380 hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi.

Di Mabes Polri sendiri, tercatat 637 hewan kurban diterima panitia, dengan rincian 630 ekor sapi dan tujuh ekor kambing, di mana 453 ekor sapi berasal langsung dari Kapolri.

Melalui momentum Iduladha ini, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam menebar nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta mempererat hubungan emosional antara institusi dan masyarakat. (Evi)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri Ajak Dirlantas Rangkul Komunitas Ojol, Tekankan Pendekatan Humanis

Kakorlantas Polri Ajak Dirlantas Rangkul Komunitas Ojol, Tekankan Pendekatan Humanis. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho meminta seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) di daerah aktif membangun komunikasi dan kedekatan dengan komunitas ojek online (ojol) serta berbagai komunitas masyarakat lainnya.

Menurutnya, pendekatan humanis menjadi kunci untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Karena itu, kata Kakorlantas, jajaran Polantas diminta tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat.

“Saya mengapresiasi rekan-rekan Dirlantas yang selama ini sudah aktif membangun komunikasi dengan komunitas ojol. Rangkul mereka, rangkul seluruh komunitas, jalin silaturahmi, dan ke depan kita akan membentuk Asosiasi Ojol Nusantara,” ujar Kakorlantas.

Ia menilai para pengemudi ojol merupakan bagian penting yang setiap hari berada di jalan dan memiliki peran strategis dalam memberikan informasi maupun masukan kepada kepolisian.

“Komunitas ojol ini adalah bagian dari saudara kita yang setiap hari berada di jalan. Mereka bisa menjadi mitra untuk memberikan informasi, berdiskusi, sekaligus membantu menciptakan ketertiban lalu lintas. Alhamdulillah, saat saya turun langsung ke lapangan, mereka merasa bangga karena dirangkul dan diajak dekat oleh Polantas,”kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Kakorlantas menegaskan paradigma Polantas saat ini harus berubah. Pendekatan kepada masyarakat tidak lagi semata-mata melalui penilangan atau penegakan hukum, melainkan lewat pendekatan hati dan silaturahmi.

“Pendekatan kita sekarang bukan lagi semata-mata tilang atau penegakan hukum, tetapi pendekatan hati. Polantas harus dekat dengan masyarakat, hadir untuk merangkul dan membangun kedekatan agar kesadaran tertib berlalu lintas tumbuh dari diri masyarakat sendiri,” kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Menurutnya, ketika masyarakat merasa dihargai dan dirangkul, kesadaran untuk tertib berlalu lintas akan tumbuh dengan sendirinya.

“Ketika masyarakat dirangkul dan diajak membangun kedekatan melalui silaturahmi, mereka merasa bangga dan senang. Dari situ muncul kesadaran sendiri sehingga mereka malu untuk melakukan pelanggaran lalu lintas,” ucap Kakorlantas.

Program humanis tersebut juga menjadi bagian dari penguatan program “Polantas Menyapa dan Melayani” yang saat ini terus didorong Korlantas Polri di seluruh wilayah Indonesia. (Evi)

Share:

Read More