Menpora Erick Sambut Baik Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Program Beasiswa Keolahragaan

Menpora RI Erick Thohir, menyambut baik peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa keolahragaan. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menyambut baik peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa keolahragaan. Beasiswa bagi atlet pelajar dinilai sangat penting untuk mendukung pendidikan dan masa depan mereka setelah menjadi atlet.

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto di Kemenpora, Jakarta, Jumat (17/4). 

Menpora Erick menjelaskan, pemanfaatan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi atlet kini sudah mengalami pembaruan, yaitu tidak hanya untuk belajar di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. 

"Kita mendapatkan kerja sama yang benar-benar memberikan solusi kepada atlet kita, saya kira ini sangat luar biasa," ujar Menpora Erick.

Selain itu, kerja sama ini juga meliputi pemanfaatan fasilitas olahraga yang bisa langsung di kolaborasikan dengan perguruan tinggi. Optimalisasi sarana olahraga yang berada di sekitar kampus juga menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. Fasilitas tersebut kini dapat disinergikan dengan perguruan tinggi.

"Sehingga ini dapat dimanfaatkan secara maksimal," jelas Menpora Erick.

Sementara itu, Menteri Brian menekankan pentingnya peran kampus dalam mendukung kemajuan olahraga melalui pendekatan ilmiah. Dia mendorong perguruan tinggi untuk aktif melakukan riset dan pengembangan di bidang olahraga.

"Kami mendorong kampus untuk melakukan berbagai penelitian dan pengembangan. Kita tahu olahraga ini tidak lepas dari kemajuan sains dan teknologi," kata Brian.

Menteri Brian juga mengungkapkan keinginannya agar gairah olahraga bisa terus tumbuh di lingkungan kampus. Hal ini bertujuan untuk melahirkan generasi muda mempunyai kebiasaan hidup sehat dan maksimal dalam bekerja.

"Ke depan, dosen, peneliti, dan guru besar diharapkan dapat melakukan berbagai pengembangan penelitian yang berkaitan dengan sport science dan sports management," pungkasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Indonesia Berbagi Praktik Reformasi Pendidikan kepada Palestina

Indonesia Berbagi Praktik Reformasi Pendidikan kepada Palestina. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Education Dialogue: Showcasing Indonesian Education Reform to Palestinian Ministry of Education di Graha Utama, Gedung A, Kemendikdasmen, Jakarta, pada Jumat (17/4), sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan serta berbagi praktik baik reformasi pendidikan Indonesia.

 

Dialog tersebut dihadiri oleh delegasi Kementerian Pendidikan Palestina, Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, serta pejabat Kemendikdasmen. Tujuan dialog tersebut menjadi wadah strategis untuk bertukar pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

 

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menyampaikan, dialog ini bukan merupakan forum satu arah, melainkan ruang kolaboratif untuk saling belajar.

“Indonesia berbagi pengalaman reformasi pendidikan, namun kami juga belajar dari ketangguhan sistem pendidikan Palestina dalam menjaga keberlanjutan pembelajaran di tengah situasi krisis,” katanya.

Pada forum dialog tersebut, Indonesia dalam hal ini Kemendikdasmen memaparkan berbagai kebijakan dan program reformasi pendidikan yang tengah dijalankan, antara lain reformasi kurikulum, penguatan pengembangan dan pengelolaan guru, serta strategi pemulihan pembelajaran. Selain itu, pendekatan pembelajaran mendalam dan penguatan pendidikan berbasis nilai juga menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional.

 

Wamendikdasmen menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang literasi dan numerasi, tetapi juga tentang pembangunan identitas, penanaman nilai, dan penguatan kohesi sosial. Pendidikan berperan dalam menumbuhkan toleransi dan membangun masyarakat yang saling menghormati.

 

Lebih lanjut, Atip Latipulhayat menekankan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun harapan dan ketahanan masyarakat, khususnya bagi Palestina yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

“Kami meyakini bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun harapan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menyiapkan generasi masa depan. Dalam konteks Palestina, peran ini menjadi semakin krusial dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya,” jelasnya.

Senada dengan itu, Minister Counsellor Kedutaan Besar Australia, Tim Stapleton, menambahkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan global. 

“Pendidikan adalah hak asasi manusia dan instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesetaraan, serta mendorong perdamaian dan stabilitas,” tegasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan kerja sama trilateral antara Indonesia, Australia, dan Palestina, khususnya dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari upaya diplomasi pembangunan dan kemanusiaan.

“Suatu kehormatan bagi Indonesia dapat berpartisipasi dalam dialog ini sebagai bagian dari kerja sama Indonesia, Australia, dan Palestina yang terus diperkuat,” ujar Dirjen Daniel.

 

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Delegasi Palestina akan melaksanakan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, seperti Yogyakarta dan Surabaya, untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. (Slamet)

Share:

Read More

Pembukaan Selat Hormuz Redakan Tekanan Global, Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Nasional Tetap Aman

Pembukaan Selat Hormuz Redakan Tekanan Global, Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Nasional Tetap Aman. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman Pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional.

Pembukaan jalur strategis tersebut menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan optimisme terhadap stabilisasi pasokan energi dunia.

Merespon kondisi ini, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan bahwa hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kondisi energi global, tapi juga terhadap kondisi ketahanan energi nasional.

"Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik," ujar Anggia di Jakarta, Jumat (17/4).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.

"Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan," tambah Anggia.

Sebelumnya, pihak otoritas resmi Iran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyampaikan bahwa jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka.

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka," jelas Abbas.

Pembukaan kembali Selat Hormuz langsung direspons positif oleh pasar global dengan penurunan harga minyak yang signifikan, mencerminkan berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan.

Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi global yang sangat menentukan kelancaran rantai pasok minyak dan gas.

Sementara itu, terkait dengan kapal milik Pertamina yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya dan berkoordinasi agar kedua kapal dapat segera melintas.

"Seperti yang kita ketahui pemerintah terus melakukan upaya negosiasi agar kapal milik Indonesia bisa melintas. Dan sebelumnya sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran terkait hal ini. Kita berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah dalam hal ini terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke dalam negeri tetap terjaga," tambah Anggia.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah-langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik. (Zikry)

Share:

Read More

Rusia Minat Investasi Kilang dan Storage Minyak, Siap Perkuat Ketahanan Energi RI

Rusia Minat Investasi Kilang dan Storage Minyak, Siap Perkuat Ketahanan Energi RI. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia terus mempercepat diversifikasi pasokan energi sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur strategis minyak dan gas bumi (migas) di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.

Menjawab kebutuhan tersebut, upaya penjajakan kemitraan strategis telah membuahkan hasil. Rusia menyatakan minatnya untuk membangun kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang serta menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana bahwa atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia," ujar Bahlil kapada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4).

Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39-40 juta kiloliter (KL) per tahun. Adapun produksi minyak domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk menekan impor, pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai Juli 2026.

"Sekarang Bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39-40 juta kiloleter (KL). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta KL. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6-5,7 juta KL, jadi hampir 20 juta kiloliter, berarti impor kita tinggal 50 persen," ungkapnya.

Terkait rencana investasi Rusia, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama yang akan dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).

"Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan," ujar Bahlil pada Kamis (16/4) di Istana Negara.

Ia menegaskan, rencana proyek tersebut berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan kerja sama PT Pertamina dengan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company. Skala proyek yang dijajaki saat ini disebut tidak sebesar Kilang Tuban.

Pembangunan kilang dan fasilitas storage dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi, memperkuat fleksibilitas pasokan, serta meredam dampak volatilitas pasar energi global terhadap pasokan dan harga domestik. (Zikry)

Share:

Read More

KKP Terus Perkuat Integritas Melalui Dukungan Inspektorat Jenderal

KKP Terus Perkuat Integritas Melalui Dukungan Inspektorat Jenderal. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi (seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, SDM, pengawasan, dan akuntabilitas) secara langsung di lapangan. Hal ini karena WBK/WBBM dapat menjadi gambaran miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Untuk itu Itjen KKP sebagai pengawas intern turut berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan ZI tersebut melalui berbagai pendampingan dan pengawasan. Tujuan pengawasan untuk memberikan saran atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK oleh Satuan Kerja (Satker) serta pemenuhan data dukung implementasi dari komponen pengungkit dan komponen hasil sebelum disampaikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) Unit Eselon I, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan penilaian tersebut, beberapa Persyaratan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat menuju WBK akan diujid, antara lain mencakup: 1) merupakan unit penyelenggara pelayanan publik (UPP), kepatuhan dalam menyampaikan LHKPN dan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP/BPK, dan capaian nilai penylenggaraan AKIP.

Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap Pemenuhan Komponen Pengungkit pada 6 area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDMA, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk komponen Hasil, terdiri dari subkomponen Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yang mencakup Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK) dan Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya, serta subkomponen Pelayanan Publik yang Prima yang mencakup Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP).

Beberapa pelaksanaan pengawasan Itjen terkait pembagunan ZI tersebut antara lain:

1. Pemantauan Keberlanjutan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja yang Mengalami Perubahan Nomenklatur Organisasi di Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar, Provinsi Bali
2. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Politeknik KP Dumai di Provinsi DKI Jakarta (daring)
3. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Politeknik KP Kupang di Provinsi DKI Jakarta (daring) 
4. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Politeknik KP Sorong di Provinsi DKI Jakarta (daring)
5. Pengawasan Lainnya dalam rangka Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada UPT Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung di Provinsi DKI Jakarta (Daring)          
6. Pengawasan Lainnya dalam rangka Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang di Provinsi DKI Jakarta (Daring)         
7. Pengawasan Lainnya dalam rangka Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam di Provinsi DKI Jakarta (Daring)
8. Pengawasan Lainnya dalam rangka Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Direktorat Prasarana dan Sarana, Ditjen Perikanan Budi Daya di Provinsi DKI Jakarta           
9. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, di Provinsi DKI Jakarta

Pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, terintegrasi, dan sistematis, dalam bentuk pembangunan dan penerapan budaya integritas, perbaikan dan penerapan SOP, pedoman, dan berbagai peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya, dan yang terpenting dalam rangka mempermudah pelayanan publik di instansi pemerintah. (Tedy)

Share:

Read More

Pertemuan Musim Semi IMF-World Bank 2026 Dorong Langkah Bersama Hadapi Ketidakpastian Global

Pertemuan Musim Semi IMF-World Bank 2026 Dorong Langkah Bersama Hadapi Ketidakpastian Global. (Dok. Bank Indonesia)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Negara-negara anggota IMF mendorong langkah bersama untuk menghadapi ketidakpastian global, sekaligus memastikan transformasi ekonomi bermanfaat bagi pertumbuhan dunia. IMF memandang perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah. Di sisi lain, perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan turut menciptakan tantangan sekaligus peluang baru.

Perubahan tersebut antara lain adalah artificial intelligence, yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun juga dapat menimbulkan disrupsi di berbagai sektor seiring pesatnya perkembangan teknologi tersebut. Demikian diskusi yang mengemuka pada Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund dan World Bank (IMF–World Bank) yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Washington D.C., Amerika Serikat (16-17/4).

Di tengah ketidakpastian yang semakin kompleks, Perry menegaskan komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Komitmen ini dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.

Selain itu, sinergi erat dengan Pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional. Dalam jangka menengah, Indonesia terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda sebagai langkah bersama mengelola tekanan dan transformasi. IMF memandang penting agar otoritas fokus pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan.

Langkah tersebut menitikberatkan pada penjagaan ekspektasi inflasi dengan memastikan komunikasi kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Selain itu, negara-negara juga ditekankan untuk mendorong reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mempererat kerja sama internasional.

Lebih lanjut, IMF menyoroti perlunya upaya bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global untuk memperkuat ketahanan kolektif melalui pemberian bantuan bagi negara anggota yang membutuhkan, serta meningkatkan kapasitas IMF dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan pemberian asistensi teknis yang relevan bagi negara-negara anggota. (Ros)

Share:

Read More

S&P Nyatakan Rating RI Tetap BBB, Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan Global

S&P Nyatakan Rating RI Tetap BBB, Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan Global. (Dok. Kemenkeu)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar positif dari pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, S&P mengonfirmasi peringkat kredit Indonesia tetap berada di level Triple B (BBB) dengan outlook yang tetap stabil.

Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga dunia, dan ketidakpastian geopolitik.

Peringkat BBB merupakan kategori investment grade, yang menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional. Status ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, menekan biaya pinjaman, serta memperkuat arus modal ke dalam negeri.

Menkeu Purbaya menjelaskan, S&P menyoroti konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, terutama defisit anggaran yang dipertahankan di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB,” ujar Menteri Keuangan.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar defisit APBN tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain fiskal yang sehat, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari membaiknya penerimaan negara. Purbaya menyebut pertumbuhan pajak pada dua bulan pertama tahun ini mencapai 30 persen, sementara periode Januari-Maret tumbuh sekitar 20 persen dibanding tahun lalu.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik terus pulih dan basis penerimaan negara semakin kuat. Pemerintah juga telah melakukan restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai guna meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan.

“Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas,” kata sang Bendahara Negara.

Menurut dia, S&P juga mencermati perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun lalu. Selain itu, berbagai indikator makro dan mikro dinilai menunjukkan tren positif pada awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Hal tersebut menandakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat, ditopang konsumsi domestik besar, reformasi fiskal berkelanjutan, dan prospek investasi yang tetap terjaga.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Menkeu memastikan kondisi tersebut akan terus dimonitor agar tidak mengganggu ruang fiskal di masa depan.

“Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga,” ujar Purbaya.

Tetap terjaganya rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil menjadi pesan penting bagi pasar global bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid. Di tengah tekanan eksternal, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal, dan stabilitas keuangan negara. (Ros)

Share:

Read More

Antisipasi Risiko Global, Pemerintah Perkuat Bauran Kebijakan Guna Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

Antisipasi Risiko Global, Pemerintah Perkuat Bauran Kebijakan Guna Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional guna meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong daya saing industri dalam negeri di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan.

“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keynote speech secara virtual pada Focus Group Discussion (FGD) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang International Affairs, Jumat (17/04).

Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11% pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada tahun 2026, dengan inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang tetap berada pada level optimis. Surplus neraca perdagangan juga terus berlanjut, mencerminkan fundamental eksternal yang solid.

Ketahanan ekonomi tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta struktur pembiayaan yang sehat dengan rasio utang luar negeri yang relatif rendah. Selain itu, sektor perbankan tetap solid dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, sehingga mampu menopang stabilitas sistem keuangan nasional.

Lebih lanjut, Pemerintah terus memperkuat bauran kebijakan untuk memitigasi berbagai risiko global. Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta refocusing anggaran ke sektor produktif. Sementara itu, dari sisi moneter dan sektor keuangan, koordinasi erat dengan Bank Indonesia dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga mempercepat penyaluran berbagai stimulus fiskal, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial, serta memperkuat ketahanan energi melalui implementasi program biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus memperluas kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi diversifikasi risiko dan penguatan akses pasar. Berbagai perjanjian perdagangan seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Selain itu, penguatan kerja sama bilateral, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, turut mendukung ketahanan energi, industri, serta stabilitas ekonomi nasional. Pada sektor energi, pasokan minyak mentah dan LPG diamankan melalui skema G2G dan B2B, dengan rencana pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, serta penjajakan kerja sama nuklir dan mineral. Di bidang industri, kedua negara mendorong penguatan manufaktur dan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Rusia juga berkomitmen untuk mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk dalam hal aksesi ke BRICS dan konsultasi isu global, sementara kerja sama ekonomi diperluas melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan pendalaman kerja sama moneter guna memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.

Sebagai penutup, Menko Airlangga juga menyampaikan partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti AZEC juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi kawasan. Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia mendorong pengembangan energi bersih dan diversifikasi sumber energi sebagai langkah strategis menuju transisi energi berkelanjutan.

Turut hadir dalam agenda virtual tersebut di antaranya yakni Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, Ketua Bidang International Affairs PP ISEI Muh. Edhie Purnawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, Wakil Dekan Fisipol UGM Poppy Sulistyaning Winanti, serta para pengurus dan anggota ISEI dan pemangku kepentingan terkait. (Dimas)

Share:

Read More

Pertamina Jaga Pasokan, Himbau Masyarakat Bijak Pakai Energi

Pertamina Jaga Pasokan, Himbau Masyarakat Bijak Pakai Energi. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) menjaga pasokan energi nasional, di tengah dinamika geopolitik global dan konflik Timur Tengah yang masih terjadi. Sebagai perusahaan energi terintegrasi hulu hingga hilir migas, Pertamina mendorong optimalisasi produksi dalam negeri, sekaligus diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah, sehingga mampu memenuhi kecukupan energi bagi masyarakat.

“Pertamina terus memantau perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di Tanah Air. Melalui strategi optimalisasi produksi serta diversifikasi, saat ini pasokan energi secara nasional berada dalam kondisi aman, dan operasional berjalan lancar,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron.

Kelancaran distribusi, salah satunya melalui pengelolaan BBM dan LPG di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) yang merupakan penyangga utama distribusi BBM dan LPG di wilayah DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. ITJ terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok dan LPG Terminal Tanjung Priok. Selain itu, dilengkapi dengan Jetty PMG, atau dermaga khusus untuk kapal pengangkut bahan cair atau petrokimia.

“Sebagian besar pasokan BBM dan LPG untuk Integrated Terminal Jakarta berasal dari kilang milik Pertamina yakni Refinery Unit Balongan dan Refinery Unit Cilacap,” jelas Integrated Terminal Manager Jakarta PT Pertamina Patra Niaga, I Nyoman Adi Pradana, pada kunjungan media di Jakarta, Jumat (17/4).

Mengantisipasi kondisi geopolitik saat ini, Baron menambahkan, Pertamina mengimbau masyarakat untuk membantu menjaga ketersediaan energi.

“Kita perlu memulai perilaku bijak energi saat ini. Dari lingkungan sekitar, kita membiasakan penggunaan energi sesuai keperluan demi keberlanjutan di masa depan," jelasnya.

Hingga saat ini, Pertamina juga berupaya mendukung kestabilan ekonomi dengan menjaga harga BBM di dalam negeri. Seluruh infrastruktur logistik dan rantai pasok dipastikan dalam kondisi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pertamina berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tambah Baron. (Rizal)

Share:

Read More

Menuju Penghentian Total Open Dumping, Wamen LH Dorong Pemilahan Sampah dari Hulu

Menuju Penghentian Total Open Dumping, Wamen LH Dorong Pemilahan Sampah dari Hulu. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, mendorong pengelolaan sampah melalui pemilahan dari sumber menuju sanksi open dumping yang akan berakhir di bulan Juli ini.

“Kami mendorong beberapa upaya untuk meningkatkan target pengelolaan sampah, salah satunya pemilahan dari hulu, tanpa pemilahan, pengelolaan sampah tidak bisa selesai dengan baik. Selain itu, kita juga akan menutup praktik open dumping akhir Juli, jadi di bulan Agustus 472 TPA yang ada akan diselesaikan,” tegas Wamen Diaz.

Wamen Diaz menyampaikan hal tersebut dalam sesi doorstop pada acara “Deklarasi Jakarta Utara 100% Pilah Sampah” yang diselenggarakan di fasilitas RDF Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, oleh KLH/BPLH. Acara ini merupakan bagian dari program pilah sampah yang saat ini dilaksanakan di Kelurahan Rorotan dalam rangka mendukung operasional fasilitas RDF.

Dalam kesempatan ini, Wamen Diaz turut menyampaikan bahwa dengan dituntaskannya praktik open dumping, diharapkan dapat meningkatkan capaian pengelolaan sampah sesuai dengan arahan Presiden.

“Program pemilahan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden yang memiliki target sampah terkelola 100% di tahun 2029, dengan diselesaikan praktik open dumping, kami bisa angkat persentase pengelolaan sampah saat ini di 26% menjadi 57,7%,” jelas Wamen Diaz.

Pada acara deklarasi, Wamen Diaz menyampaikan apresiasi kepada warga Kelurahan Rorotan yang hadir karena sudah menjalankan program pemilahan sampah dengan baik.

“Saya apresiasi karena disini sudah ada bank sampah dan ada juga pemilahan menggunakan ember, sehingga yang nanti masuk ke TPA dan RDF hanya residu atau yang low-value, nanti ini juga bikin transportasi yang bawa sampahnya enggak bau”, ucap Wamen Diaz.

Dengan ini, Wamen Diaz berharap Kelurahan Rorotan bisa menjadi contoh atau model untuk kelurahan-kelurahan lainnya yang mengimplementasi program pemilahan ini. 

“Semoga dari Rorotan, bisa jadi percontohan untuk 30 kelurahan lainnya yang ada di Jakarta Utara, agar semua bisa memilah sampah dengan baik”, jelas Wamen Diaz.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah menyerahkan sejumlah bantuan pendukung kepada warga Kelurahan Rorotan dalam upaya pemilahan sampah, antara lain 400 unit drop point, 12.000 ember pemilah sampah, serta 650 unit lodong sisa dapur (Losida). (Junaedi)

Share:

Read More

Industri AMDK Perkuat Pengelolaan Air Berkelanjutan dan Kontribusi Ekonomi Nasional

Industri AMDK Perkuat Pengelolaan Air Berkelanjutan dan Kontribusi Ekonomi Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus menegaskan perannya sebagai sektor strategis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air minum aman dan berkualitas, namun juga berkontribusi pada perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja serta penguatan sistem distribusi air secara luas.

Berdasarkan data industri, saat ini terdapat 707 pabrik AMDK dengan kapasitas total mencapai 47 miliar liter per tahun dan nilai investasi sebesar Rp27,8 triliun. “Industri AMDK memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air minum yang aman bagi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata pada perekonomian nasional. Karena itu, pengembangannya harus terus dipacu dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan regulasi,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4).

Dalam operasionalnya, industri AMDK memanfaatkan sumber daya air yang terdiri dari air permukaan sebesar 7,09 miliar liter, air tanah sebesar 41,08 miliar liter, serta 6,93 miliar liter dari perusahaan penyedia air, dengan total penggunaan mencapai 55,1 miliar liter per tahun atau setara 0,055 miliar m³ per tahun.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan bahwa pemanfaatan air tanah termasuk yang diperoleh dari perusahaan penyedia air oleh industri AMDK sebesar 48,01 miliar liter per tahun atau sekitar 0,048 miliar meter kubik per tahun. Angka tersebut setara dengan sekitar 0,23 persen kapasitas air tanah pada akuifer tertekan di Indonesia.

Komitmen terhadap pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan kepatuhan regulasi menjadi salah satu fokus pengembangan industri AMDK. Untuk meninjau implementasinya, Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Tirta Alam Segar di Cikarang dan PT Tirta Investama di Klaten beberapa waktu lalu.

PT Tirta Alam Segar merupakan bagian dari Wings Group dan memproduksi AMDK merek AQUVIVA dengan kapasitas 50 juta botol per bulan serta menyerap 2.800 tenaga kerja, lebih dari 90 persen diantaranya merupakan masyarakat lokal. Perusahaan ini juga menjalankan berbagai inisiatif keberlanjutan, antara lain pembangunan PLTS Atap berkapasitas 10,8 MWp yang berdampak pada pengurangan 15.078 ton emisi CO2 per tahun, pemanfaatan teknologi Reverse Osmosis untuk daur ulang air limbah dengan penghematan air sebesar 20–30%, serta penyediaan 24 titik Reverse Vending Machine (RVM) melalui kerja sama dengan Plasticpay.

Secara regulasi, industri AMDK beroperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta peraturan turunannya, antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 dan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2024. Selain itu, AMDK merupakan produk yang masuk dalam ruang lingkup SNI Wajib dengan pengawasan berkala yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan diawasi melalui sistem e-Wasdal.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini, Komisi VII DPR RI bermaksud untuk mengkaji kepatuhan industri terhadap regulasi perizinan, lingkungan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya air dan kualitas produk.

“Kedepan, kami harap sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dapat dijalin dengan lebih kuat sebagai upaya kita dalam menjaga keberlanjutan industri AMDK, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan pengendalian limbah plastik,” tutup Putu. (Fitri)

Share:

Read More

OJK Minta BNI Tuntaskan Penyelesaian Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Nasabah KCP Aek Nabara

OJK Minta BNI Tuntaskan Penyelesaian Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Nasabah KCP Aek Nabara. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara guna memastikan pelindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama, karena itu OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK.

Dalam proses penanganan yang sedang berjalan, BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dana nasabah, hingga saat ini, BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.

OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, OJK meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola. Langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK akan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

OJK menegaskan bahwa apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157. (Muh)

Share:

Read More

Menkomdigi: Jurnalis Senior Kunci Jaga Standar Kerja Jurnalistik

Menkomdigi Meutya Hafid memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Serikat Wartawan Senior Indonesia di Gedung LSPR Sudirman Park, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan peran jurnalis senior menjadi kunci dalam menjaga standar praktik jurnalistik di tengah perubahan cepat pola produksi berita di era digital.

Pernyataan ini disampaikan dalam Deklarasi Serikat Wartawan Senior Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (17/04/2026), di tengah meningkatnya tekanan kecepatan dan tuntutan viralitas dalam produksi informasi.

Menurut Meutya, perubahan tersebut telah menggeser cara kerja jurnalisme, dari proses yang sebelumnya memberi ruang verifikasi menjadi lebih cepat dan minim jeda.

“Dulu kita membuat berita dengan jeda, ada waktu untuk riset dan verifikasi. Sekarang banyak yang berjalan hampir tanpa jeda karena mengejar kecepatan dan viralitas,” ujarnya.

Ia menilai kondisi ini perlu diimbangi dengan transfer pengalaman dan nilai-nilai jurnalistik dari generasi senior kepada jurnalis muda agar kualitas informasi tetap terjaga.

“Alasan ‘tidak viral tidak dibaca’ bisa dipahami, tetapi nilai-nilai jurnalistik tidak boleh hilang,” ujarnya.

Meutya menekankan tanpa proses pewarisan pengalaman, akan muncul kesenjangan antara standar yang dibangun oleh jurnalis senior dan praktik yang dijalankan generasi sekarang.

“Kalau tidak ditularkan, akan ada jarak yang jauh antara pengalaman senior dan praktik jurnalisme generasi sekarang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh menggeser prinsip utama dalam profesi jurnalis.

“Integritas, proses verifikasi, dan keberanian berdiri di sisi kebenaran adalah fondasi yang tidak boleh bergeser,” ungkap Meutya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa di tengah perubahan ekosistem media, kesinambungan antar generasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas informasi publik. (Iqbal)

Share:

Read More

ACFFEST 2026, KPK Bangun Kesadaran Antikorupsi Lewat Sinema di Riau

ACFFEST 2026, KPK Bangun Kesadaran Antikorupsi Lewat Sinema di Riau. (Dok. KPK)

Riau, WaraWiri.net - Di tengah perhatian publik terhadap isu korupsi di Provinsi Riau, pendekatan edukasi yang lebih reflektif dan membumi terus diperkuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi kembali menghadirkan ruang alternatif melalui medium film, dengan menggelar Movie Day Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2026 pada tiga wilayah di Riau.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi KPK untuk memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi, khususnya kepada generasi muda, melalui pendekatan kreatif yang lebih emosional dan kontekstual.

Koordinator Program ACFFEST, Epi Handayani, menyampaikan hal tersebut saat membuka Roadshow Movie Day ACFFEST 2026 di Anjung Seni Idrus Tintin, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (17/4).

Mengusung tema ‘Dari Lensa, Integritas Terjaga!’, program yang memasuki tahun ke-12 ini menegaskan peran penting partisipasi publik dalam membangun budaya antikorupsi.

Epi menilai, pendekatan sinema mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dekat dengan realitas masyarakat, sekaligus menggugah kesadaran kritis terhadap praktik korupsi di lingkungan sekitar. ACFFEST, menurutnya, tidak hanya menjadi ruang apresiasi karya, tetapi juga sarana edukasi yang berkelanjutan.

“Karena itu, KPK mendorong keterlibatan lebih luas dari komunitas, pelajar, dan pegiat film lokal agar gerakan antikorupsi tidak berhenti pada kampanye,” tutur Epi.

Lebih jauh, Epi berharap gelaran ini mampu memperkuat kesadaran kolektif masyarakat, sehingga nilai integritas tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi dalam keseharian. Selama lebih dari satu dekade, ACFFEST telah berkembang menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan sineas, akademisi, hingga komunitas dalam satu gerakan bersama.

Rangkaian Movie Day ACFFEST 2026 akan berlangsung pada 17–19 April 2026 di Kota Pekanbaru, Kabupaten Rengat, dan Kabupaten Kampar. Sejumlah film pilihan akan diputar, seperti Pirates of Sepuluh Ribuan, Dompet Imajinasi, Jimpitan, dan Balik Nama, yang mengangkat isu integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memperkaya pengalaman publik, kegiatan ini juga menghadirkan penampilan Suwang Project serta diskusi interaktif bersama narasumber. Forum ini menjadi ruang dialog yang menghubungkan pesan dalam film dengan realitas sosial, sekaligus memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya integritas.

Sementara itu, perwakilan dari Komunitas Film Pekanbaru (Komfek Pictures) menilai film memiliki kekuatan sebagai medium komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan sosial.

“Film sebagai media kampanye antikorupsi bernilai strategis tinggi, karena mampu menyampaikan pesan integritas lebih dekat, kontekstual, dan mudah diterima generasi muda,” ujar perwakilan Komfek.

Melalui kolaborasi ini, KPK bersama komunitas film mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari gerakan perubahan. Pendekatan berbasis cerita visual dinilai mampu menumbuhkan empati, kesadaran kritis, serta keberanian untuk menolak praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. (Putra)

Share:

Read More

Integritas dan Akuntabilitas Sistem Pemilu Jadi Kunci Cegah Praktik Korupsi

Integritas dan Akuntabilitas Sistem Pemilu Jadi Kunci Cegah Praktik Korupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rentang 2025 hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki secara tertutup terhadap 11 kepala daerah dengan berbagai modus korupsi, mulai dari suap jabatan hingga pemerasan. Dalam sejumlah kasus, KPK melihat adanya irisan kuat dengan tingginya biaya politik yang harus ditanggung, sehingga membuka celah praktik korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan fenomena ini menjadi pengingat penting bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak sekadar bertumpu pada penindakan. Pasalnya, pemberantasan itu memerlukan keseluruhan sistem yang kuat, khususnya memastikan integritas dan akuntabilitas proses politik, agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.

“Integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, menjadi kunci utama agar praktik serupa tidak terus berulang,” tutur Budi di Jakarta, Jumat (17/4).

Meskipun demikian, Budi menilai tidak semua tindak pidana korupsi yang terjadi, serta-merta dipicu mahalnya biaya politik. Beberapa di antara 11 kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka, diduga melakukan korupsi mulai dari suap jabatan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa (PBJ) proyek daerah, hingga pemerasan. 

“Dalam beberapa kasus, motifnya juga berkaitan dengan kepentingan pribadi, termasuk demi memenuhi kebutuhan seperti tunjangan hari raya (THR),” imbuh Budi.

Hasil kajian Direktorat Monitoring KPK terkait penyelenggaraan pemilu, menunjukkan besarnya biaya politik yang berisiko serta turut menciptakan tekanan dalam ekosistem politik. Diketahui, biaya penyelenggaraan pemilu serentak menelan lebih dari Rp71 triliun, sementara dana pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp42,5 triliun.

“Kondisi ini berkelindan dengan titik rawan, mulai dari tahap pencalonan dengan mahar politik, transaksi dukungan tidak transparan, pendanaan kampanye tidak akuntabel, hingga potensi dana masuk dari pihak berkepentingan,” jelas Budi. 

Selain itu, dalam prosesnya muncul kerentanan lain, yaitu pengadaan logistik pemilu yang rawan diatur, praktik politik uang baik vote buying di tingkat pemilih maupun transaksi di level elite, serta penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan birokrasi dan fasilitas negara. Bahkan usai terpilih, risiko tidak berhenti, karena kerap muncul praktik balas budi melalui pengisian jabatan, pengaturan proyek, maupun perizinan sebagai bentuk pengembalian biaya politik. 

KPK juga menemukan setidaknya enam celah praktik korupsi pada pemilu maupun pilkada, yang meliputi besarnya pembiayaan penyelenggaraan termasuk biaya kampanye, integritas penyelenggara pemilu masih lemah, proses kandidasi partai politik yang transaksional, besarnya biaya pemenangan pemilu yang mendorong siklus korupsi elektoral, indikasi suap terhadap penyelenggara, serta penegakan hukum pelanggaran belum optimal.

Untuk itu, KPK merekomendasikan lima langkah utama agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada berlangsung lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Rekomendasi tersebut, meliputi penguatan integritas penyelenggara, penataan ulang proses pencalonan partai politik, serta reformasi pembiayaan kampanye melalui dukungan negara dan pengaturan metode kampanye, termasuk pembatasan penggunaan uang tunai.

Selain itu, KPK mendorong penerapan sistem pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga perlu diperkuat, baik melalui kejelasan norma maupun perluasan subjek hukum agar berefek jera dan mampu menutup celah pelanggaran.

“Sistem pemilu dan pilkada yang akan diterapkan, harus dibangun berdasarkan pondasi sistem yang jelas dan kuat, sehingga meminimalisir peluang korupsi sejak proses, pelaksanaan, hingga pasca-elektoral,” tutup Budi. (Putra)

Share:

Read More

Menpar Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Daya Tarik Wisata Unggulan Danau Toba

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat melakukan kunjungan ke Desa Wisata Huta Siallagan, Samosir. (Dok. Kemenpar)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba untuk memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta pelestarian budaya di berbagai titik daya tarik wisata unggulan.

Kunjungan diawali dengan peninjauan Geosite Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata berkeliling area geosite dan berinteraksi langsung dengan pengunjung.

“Sipinsur bukan sekadar menawarkan pemandangan, tetapi juga merepresentasikan bagian penting dari sejarah geologi dunia,” kata Menteri Pariwisata di sela peninjauan, Kamis (16/4/2026).

Menteri Pariwisata pun disambut oleh Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan. Pada kesempatan ini, Oloan mengungkapkan berbagai isu pariwisata di Geosite Sipinsur. Salah satunya pendampingan teknis terkait penataan Geosite Sipinsur—salah satu titik pandang terbaik Danau Toba—serta pengembangan destinasi unggulan lainnya agar lebih tertata secara kelas dunia.

"Kami berharap kedatangan Ibu Menteri Pariwisata dapat berdampak pada pengembangan wisata di Geosite Sipinsur," kata Oloan.

Agenda dilanjutkan dengan perjalanan menuju Kabupaten Samosir melalui Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara. Saat menyambut rombongan, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, meminta dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dalam penguatan sektor sport tourism di kawasan tersebut, terutama penyelenggaraan ajang Open Water Swimming yang akan segera digelar di perairan Muara.

Visitasi berlanjut ke kawasan Patung Yesus Kristus Sibeabea dan Waterfront City di Kabupaten Samosir. Menteri Pariwisata meninjau berbagai fasilitas yang tersedia guna memastikan kenyamanan wisatawan, khususnya wisatawan religi yang terus meningkat.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata mengapresiasi keindahan lanskap Samosir sekaligus berdiskusi mengenai berbagai tantangan pengembangan pariwisata di daerah tersebut, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar.

“Kami sangat senang dapat berkunjung ke Patung Yesus ini dengan panorama yang luar biasa indah. Dalam diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami membahas sejumlah isu strategis,” katanya.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menyambut baik kunjungan Menteri Pariwisata dan berharap adanya tindak lanjut konkret dari berbagai usulan yang telah disampaikan.

“Kami merasa bangga atas kunjungan Ibu Menteri Pariwisata. Harapan kami, kebutuhan utama seperti air bersih dapat segera ditindaklanjuti melalui sinergi dengan Kementerian PUPR. Kami juga berharap dukungan promosi agar Samosir semakin dikenal dan menarik lebih banyak wisatawan,” ucapnya.

Menutup rangkaian kunjungan, Menteri Pariwisata mendatangi Desa Wisata Huta Siallagan, sebuah desa bersejarah yang menjadi salah satu daya tarik utama di kawasan Danau Toba. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata mendengarkan penjelasan mendalam dari pemandu wisata mengenai nilai sejarah dan budaya setempat.

Desa ini dikenal dengan rumah adat Batak yang telah berusia ratusan tahun serta batu persidangan yang menjadi simbol sistem hukum tradisional masyarakat setempat. Batu tersebut dahulu digunakan sebagai tempat pengambilan keputusan terhadap pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal, Menteri Pariwisata juga menyempatkan diri mengunjungi toko-toko suvenir dan berinteraksi dengan pengusaha UMKM kreatif di kawasan Danau Toba.

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kunjungan ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Strategi Media Apni Jaya Putra, serta Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Florida Pardosi. (Tedy)

Share:

Read More

Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX DPR RI Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali. (Dok. DPR RI)

Bali, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai program pemagangan nasional berjalan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun demikian, ia menyoroti masih perlunya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Penilaian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program pemagangan nasional. 

“Rata-rata memang semua mengapresiasi pelaksanaan dari program pemagangan nasional ini yang memang cukup berjalan dengan baik,” ujarnya kepada Parlementaria, Kamis (16/4/2026).

Ia mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, ada masukan dari pemerintah daerah terkait belum optimalnya keterlibatan daerah dalam program tersebut.

“Belum terkoordinasi dengan baik, sehingga mereka masih banyak belum terinformasi berapa masyarakat yang terlibat di dalam program pemagangan nasional ini ataupun juga perusahaan-perusahaan yang memang membuka peluang program pemagangan nasional ini,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian melalui penyusunan formulasi yang lebih terintegrasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, mengingat program ini menyasar lulusan perguruan tinggi.

“Ini perlu dibicarakan lebih lanjut terkait lulusan perguruan tinggi dengan jenis industri yang memang dibutuhkan di masing-masing daerah. Ini saya kira perlu disinkronkan lebih lanjut,” tegasnya.

Selain itu, Putih Sari memastikan peserta pemagangan telah terlindungi melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah sebenarnya semua peserta magang dan memang sudah ada aturan yang tersendiri terkait pemagangan semua terdaftar di dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jenis yang memang jaminan sosial yang dasar terutama adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ungkapnya.

Ia menambahkan, program pemagangan juga membuka peluang bagi peserta untuk direkrut sebagai karyawan di perusahaan tempat mereka magang. Putih Sari berharap program pemagangan tidak hanya berhenti pada peningkatan kompetensi, tetapi juga mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. (Muh)

Share:

Read More

Bekal Potensi Digital dari Menteri PANRB untuk Praja Utama IPDN

Bekal Potensi Digital dari Menteri PANRB untuk Praja Utama IPDN. (Dok. Kemen PAN-RB)

Sumedang, WaraWiri.net - Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah dibekali pendidikan yang harus siap memimpin di tengah perubahan yang cepat dan kompleks. Sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya akan disebar ke berbagai daerah, praja IPDN harus mampu mengenali potensi digital dan menerapkannya untuk memperbaiki ekosistem pelayanan publik.

Kompetensi digital menjadi pesan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN 2026.

“Praja masa kini tidak hanya dikenal karena disiplin dan ketegasannya, tetapi juga karena kecakapan digitalnya, kemampuannya memahami warga, dan kematangannya memimpin dengan data,” ujar Rini dalam Stadium General Pembekalan bagi Praja Utama Tahun 2026, di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (16/4/2026).

Rini memberikan bekal lima potensi digital yang harus dibangun oleh para praja. Pertama adalah mengenali potensi digital, yakni mampu melihat peluang teknologi untuk memperbaiki pelayanan publik. Praja harus bisa menganalisis teknologi apa yang belum ada atau yang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik pada instansi tempatnya bertugas nanti.

Kompetensi kedua adalah memahami karakteristik masyarakat pengguna pelayanan publik. “Praja harus bisa menempatkan kebutuhan warga sebagai titik tolak desain layanan,” tegas Rini.

Pesan selanjutnya adalah berkolaborasi secara iteratif, dalam arti pendekatan pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan hasil secara bertahap. Sebagai ASN, praja harus terbuka untuk bekerja lintas sektor serta siap memperbaiki layanan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak.

Berikutnya, Rini berpesan agar praja menjadi ASN yang trustworthy atau dapat dipercaya. “Dengan memahami etika data, privasi warga, dan keamanan siber sebagai fondasi kepercayaan,” ungkap Rini.

Terakhir, para praja harus bisa memimpin dengan data. Ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan keputusan tepat, praja harus mampu mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sekadar intuisi.

Rini mengakui, purnapraja IPDN memiliki kekuatan yang khas karena mendapat pendidikan yang cukup militan. Kekuatan khas itu adalah karakter kepemimpinan, disiplin, pemahaman administrasi pemerintahan, wawasan daerah, jaringan alumni, serta kurikulum yang dekat dengan realitas lapangan.

Ada ruang yang harus diisi agar modal itu menjadi utuh, yaitu penguasaan data dan literasi digital. “Kompetensi digital dan data belum merata, penguasaan AI, cloud, dan cybersecurity masih perlu diperkuat, sementara percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi tidak bisa ditunda,” pungkas Rini. (Alfi)

Share:

Read More

Perkuat Pembiayaan Hijau, Pemerintah Hadirkan Green Sukuk dalam Lelang SBSN pada 21 April 2026

Perkuat Pembiayaan Hijau, Pemerintah Hadirkan Green Sukuk dalam Lelang SBSN pada 21 April 2026. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (21/4). Lelang ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN Tahun Anggaran 2026.

Target indikatif lelang yang ditetapkan sebesar Rp12 triliun, dengan kemungkinan jumlah yang dimenangkan mencapai maksimal 200 persen dari target tersebut. Setelmen hasil lelang akan dilakukan pada 23 April 2026 (T+2).

Seri SBSN yang akan ditawarkan terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS), yakni SPNS01062026, SPNS12102026, SPNS03022027, PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038. Seluruh seri yang dilelang merupakan reopening, dengan jatuh tempo yang bervariasi mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049.

Khusus seri PBSG002, pemerintah kembali menawarkan instrumen Green Sukuk di pasar perdana domestik. Penerbitan ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan Green Sukuk yang telah dilakukan sebelumnya di pasar global maupun domestik.

Lelang akan dilakukan secara terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price), dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang dibuka pada Selasa, 21April 2026 pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan hasil diumumkan pada hari yang sama.

Partisipasi dalam lelang dapat dilakukan oleh investor individu maupun institusi melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan akad syariah berupa Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun underlying asset SBSN berasal dari Barang Milik Negara serta proyek atau kegiatan dalam APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah menegaskan memiliki fleksibilitas untuk menetapkan jumlah penerbitan, baik lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan negara. (Rizal)

Share:

Read More

Tim Satgas SIRI Amankan DPO Penggelapan Asal Kejaksaan Negeri Jambi

Tim Satgas SIRI Amankan DPO Penggelapan Asal Kejaksaan Negeri Jambi. (Dok. Kejagung RI)

Jambi, WaraWiri.net - Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama Tim Kejaksaan Tinggi Jambi berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jambi. DPO tersebut diamankan pada Kamis 16 April 2026 di Jl. Talang Bakung, Jambi.

Identitas Buronan yang diamankan, yaitu:

Nama/Inisial : Asril bin H. Haning

Tempat lahir : Jambi

Usia/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Juli 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Marene RT 29 No. 111, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dan Jl. Bungin Ampo RT 006/001, Desa Kota Karang Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor: 261 K/Pid/2019 tentang perkara tindak pidana “Penggelapan”, yang melanggar pasal 372 KUHP, dan telah dikeluarkan Surat Pengantar Mahkamah Agung RI Nomor: 29/Panmud.Pid/2019/261 K/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Terdakwa Asril bin H. Haning. Oleh karenanya, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa pada tahun 2019 tersebut Terpidana Asril bin H. Haning telah dilakukan pemanggilan eksekusi ketiga kalinya, namun terpidana tidak datang tanpa keterangan yang sah dan terpidana tidak diketahui keberadaannya.

Saat diamankan, terpidana bersikap tidak kooperatif karena berusaha melarikan diri sehingga proses pengamanan berjalan dengan hambatan. Selanjutnya, terpidana diserahterimakan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi untuk ditindaklanjuti oleh Tim Jaksa Eksekutor.

Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan. (Iqbal)

Share:

Read More