Awasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ombudsman RI Soroti 10 Indikator

Awasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ombudsman RI Soroti 10 Indikator. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI menyoroti 10 indikator dalam pengawasan penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengawasan dilakukan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Radian menjelaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Program KDKMP yang dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, program ini menjadi objek pengawasan Ombudsman RI melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.

"Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat," ujar Radian.

Dalam proses pengawasan tersebut, Ombudsman RI meninjau 10 indikator, antara lain bisnis model, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi masif, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan. Selain itu, Ombudsman RI juga memetakan data melalui dashboard pada laman resmi rms.kdkmpindonesia.co.id untuk memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk.

Pengawasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, meliputi pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Koperasi, permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), serta peninjauan lapangan terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yaitu Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI menyoroti pelaksanaan sejumlah mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, meliputi penyusunan model bisnis dan modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Ombudsman RI menyoroti dua aspek, yaitu kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspekclean and clear, serta pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai.

Selanjutnya, Ombudsman RI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Ombudsman RI juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.

"Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat," tutup Radian. (Putra)
Share:

Kemenimipas Sabet Penghargaan Kementerian Terbugar pada Peringatan HKN ke-62

Kemenimipas Sabet Penghargaan Kementerian Terbugar pada Peringatan HKN ke-62. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) meraih penghargaan dalam Kompetisi Kebugaran antar Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (17/11). 

Kompetisi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026. Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai di lingkungan kementerian.

Dalam kompetisi tersebut, Kemenimipas berhasil menempati peringkat pertama pada kategori Kementerian/Lembaga terbugar dengan persentase sebesar 17,8 persen. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Kemenimipas dalam menjaga kesehatan pegawai yang nantinya akan sejalan dengan peningkatan efektifitas pelayanan publik.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik (Kapusdatin KP), Sandi Andaryadi, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Kemenimipas. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi Kemenimipas untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan pegawai yang nantinya akan memberikan kelancaran bagi proses pelayanan publik,” ujar Kapusdatin KP Sandi.

Penyelenggaraan kompetisi ini turut mendorong penggunaan aplikasi SATUSEHAT Mobile yang diluncurkan Kemenkes sebagai bagian dari transformasi dan pengembangan aplikasi PeduliLindungi. Dalam hal ini, Kemenimipas turut mendukung program Kemenkes demi keberlanjutan dan peningkatan pelayanan kesehatan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, Kapusdatin KP turut mengungkapkan bahwa capaian tersebut dapat mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat di lingkungan Kemenimipas.

“Kami berharap semangat menjaga kesehatan ini tidak berhenti pada kompetisi, melainkan dapat menjadi kebiasaan dan budaya positif di lingkungan Kemenimipas,” tambahnya.

Kompetisi ini menjadi momentum bagi Kemenimipas untuk terus meningkatkan perhatian terhadap kesehatan pegawai. Melalui kegiatan tersebut, kesadaran mengenai pentingnya kebugaran dapat terus diperkuat. Lingkungan kerja yang sehat diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenimipas dalam menghadirkan pelayanan publik yang PRIMA.

Capaian ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Kemenimipas untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran. Semangat tersebut sejalan dengan pentingnya sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan siap menjalankan tugas pelayanan publik. Ke depan, budaya hidup sehat diharapkan semakin mengakar dan diterapkan secara konsisten di lingkungan Kemenimipas. (Fitri)
Share:

Rabu Bugar, Kemenpora Ajak Masyarakat Sehat Sekaligus Lestarikan Budaya Nusantara

Rabu Bugar, Kemenpora Ajak Masyarakat Sehat Sekaligus Lestarikan Budaya Nusantara. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) terus mengobarkan semangat untuk hidup sehat. Kali ini Kemenpora sekaligus mendukung pelestarian budaya Nusantara berpadu dalam kegiatan Senam Rabu Bugar.

Kegiatan tersebut menghadirkan Komunitas Senam Bergerak Banua (KSBB) yang memperkenalkan senam kreasi dengan memadukan gerakan kebugaran dan kekayaan budaya Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kemenpora, Rabu (18/11) pagi, diikuti para pegawai, penggiat olahraga masyarakat, instruktur, serta anggota KSBB dari sejumlah wilayah Jabodetabek.

Analis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Dr. Dwijayanto Sarosa Putra, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada KSBB dan seluruh peserta yang turut menyemarakkan Rabu Bugar.

"Berolahraga itu bukan hanya sekadar untuk sehat dan bugar. Tubuh kita merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT yang harus kita jaga. Karena itu, menjaga kesehatan dan kebugaran juga menjadi bagian dari kewajiban kita," ujar Dwijayanto.

Ia berharap kegiatan Rabu Bugar dapat terus menjadi sarana untuk membangun kebiasaan hidup aktif dan sehat, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Kemenpora dan masyarakat.

Dwijayanto juga mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut meramaikan kegiatan rutin tersebut. Menurutnya, kehadiran UMKM memberikan nilai tambah karena membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada peserta.

"Melalui Rabu Bugar, Kemenpora terus mendorong olahraga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tidak hanya meningkatkan kebugaran, kegiatan ini juga menjadi ruang kebersamaan, kolaborasi komunitas, dan pemberdayaan UMKM," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan, Pembudayaan Olahraga dan Festival Pengurus Pusat KSBB, Titis Sensussiana, menjelaskan bahwa KSBB mengusung konsep senam kreasi budaya Nusantara yang memadukan unsur kebugaran jasmani dengan kekayaan gerak tradisional Indonesia.

"KSBB merupakan wadah gerak yang memadukan kebugaran jasmani modern dengan estetika, sejarah, serta ragam gerak ritual, tari tradisional, dan kearifan lokal dari berbagai penjuru Nusantara," jelas Titis.

Menurutnya, melalui konsep tersebut, KSBB tidak hanya mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, tetapi juga berupaya merawat, melestarikan, serta membanggakan identitas budaya bangsa melalui gerakan senam yang dinamis dan menyenangkan.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan olahraga masyarakat sekaligus pelestarian budaya Nusantara.

"Kami turut menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora atas ruang dan fasilitasi yang diberikan kepada KSBB untuk berpartisipasi dalam kegiatan Rabu Bugar ini," pungkasnya. (Fitri)
Share:

Kemenpora Raih Penghargaan Tiga Besar K/L Penggerak Kebugaran Terbaik 2026

Kemenpora Raih Penghargaan Tiga Besar K/L Penggerak Kebugaran Terbaik 2026. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) meraih penghargaan sebagai salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) Penggerak Terbaik dalam Kompetisi Kebugaran Antar-K/L 2026. Capaian ini menjadi dorongan bagi Kemenpora untuk semakin membudayakan olahraga dan aktivitas fisik di lingkungan kerja.

Penghargaan tersebut diberikan atas partisipasi pegawai dalam memanfaatkan fitur Kebugaran pada aplikasi SATUSEHAT Mobile. Penghargaan diterima Plt. Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Budi Ariyanto Muslim, dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 melalui Health Innovation Festival (HaiFest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (17/11).

Dalam kompetisi tersebut, Kemenpora menempati posisi ketiga dengan tingkat partisipasi pegawai sebesar 30 persen. Posisi kedua diraih Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan 34 persen, sedangkan posisi pertama ditempati Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan partisipasi 47 persen.

Budi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil partisipasi pegawai yang telah saling mengajak untuk lebih aktif bergerak.

"Penghargaan ini kami dedikasikan kepada para pegawai yang telah berpartisipasi dan saling mengajak untuk lebih aktif bergerak. Bagi Kemenpora, membudayakan olahraga di masyarakat perlu dimulai dari lingkungan kerja kami sendiri," ujarnya.

Ia menilai dukungan dan kebersamaan rekan kerja menjadi salah satu faktor yang mendorong partisipasi pegawai. Kegiatan seperti Rabu Bugar dan komunitas olahraga pegawai turut memberikan ruang bagi ASN Kemenpora untuk beraktivitas fisik bersama.

Selain itu, fitur Kebugaran pada SATUSEHAT Mobile memudahkan pegawai mengikuti kegiatan sekaligus memantau aktivitas kebugaran mereka.

Ke depan, Kemenpora berkomitmen memperluas partisipasi pegawai lintas unit kerja melalui penguatan kegiatan Rabu Bugar dan komunitas olahraga. Setiap pegawai juga didorong memilih aktivitas olahraga sesuai minat dan kemampuan masing-masing.

"Keberhasilannya akan kami lihat dari dua hal, yaitu semakin banyak pegawai yang ikut dan semakin banyak yang melakukannya secara rutin," jelasnya.

Budi berharap pengalaman Kemenpora dalam membangun budaya olahraga di lingkungan kerja dapat dibagikan kepada kementerian dan lembaga lainnya. Dengan demikian, kebiasaan hidup aktif dan sehat dapat semakin berkembang di kalangan ASN.

"Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa upaya membudayakan olahraga tidak hanya dilakukan melalui program kepada masyarakat, tetapi juga harus dimulai dari keteladanan di lingkungan internal Kemenpora," pungkasnya. (Fitri)
Share:

OJK dan LPS Tandatangani Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data Perkuat Kesiapan Program Penjaminan Polis

OJK dan LPS Tandatangani Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data Perkuat Kesiapan Program Penjaminan Polis. (Dok. OJK)

Bali, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP). Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.

Juklak ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.

PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.

Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.

Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

Ia mengapresiasi milestone bersejarah tersebut sebagai hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

Pokok Pengaturan Juklak

Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.

Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," tegas Ogi.

Adapun pertukaran data diarahkan melalui sarana pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar program dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional. (Fathi)
Share:

Meutya Hafid: Kemkomdigi dan Polri Terus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital

Menkomdigi Meutya Hafid saat menjadi Narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan Peserta Didik Sespimti POLRI di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Perputaran dana judi online pada semester pertama tahun 2026 turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu indikasi perkembangan upaya pemerintah dalam menekan aktivitas perjudian online. Namun, besarnya dana yang masih beredar menuntut penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online membutuhkan sinergitas antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama dalam memastikan pencegahan di ruang digital dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan dapat lebih sinergis.

“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Meutya menjelaskan, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan melalui pemutusan akses terhadap situs-situs perjudian, tetapi juga harus menyasar pelaku, jaringan, serta aliran dana yang menopang aktivitas ilegal tersebut. Kemkomdigi berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital, sedangkan Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku.

“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.

Salah satu perkembangan penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar. Langkah ini menunjukkan pentingnya penelusuran rekening penampung dan pengungkapan pihak-pihak yang mengendalikan jaringan perjudian online.

Tantangan pemberantasan judi online juga semakin kompleks karena jaringan kejahatan tersebut beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.

Selain itu, pelaku juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Meutya, kondisi ini membutuhkan penanganan yang cermat agar pemberantasan judi online tidak justru merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang rekeningnya disalahgunakan.

“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.

Karena itu, Meutya menekankan pentingnya penguatan koordinasi Kemkomdigi dan Polri, khususnya dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, serta menelusuri jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penanganan judi online dapat semakin efektif, tidak hanya dalam membatasi akses masyarakat terhadap konten perjudian, tetapi juga dalam mengungkap pelaku dan memutus aliran dana yang menjadi sumber keberlangsungan kejahatan digital. (Ros)
Share:

Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri

Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Belajar antre, menaati aturan, mengakui kesalahan, hingga bertugas piket di kelas merupakan kebiasaan sederhana yang dapat membentuk karakter anak. Di balik aktivitas sehari-hari tersebut, tertanam nilai-nilai penting antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan menghargai hak orang lain.

Menanam nilai integritas sejak dini menjadi langkah penting membangun generasi yang terbiasa membedakan perilaku benar dan salah. Anak tidak sekadar diajak mengenal perilaku koruptif, namun belajar memahami konsekuensi setiap tindakan serta membiasakan diri mengambil keputusan bertanggung jawab.

Upaya pencegahan dari hulu tersebut menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat menggelar Diseminasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) bagi 25 peserta didik dan tiga guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Fitri Ciracas yang berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu (18/11).

Melalui Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik), KPK menjelaskan bahwa benih penyimpangan kerap berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran aturan kecil, seperti menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi atau mengambil barang orang lain tanpa izin.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Direktorat Jardik KPK, Kurnia Puspita Sari, menjelaskan pada usia emas, anak-anak perlu dilatih memahami konsekuensi logis di balik setiap pilihan sikap mereka, bukan sekadar menghafal definisi aturan. Dengan begitu, nilai integritas tidak sekadar dipahami, melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka.

“Pembelajaran tersebut membantu anak memahami budaya antikorupsi dapat dimulai dari keputusan kecil seperti berani jujur, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta menyelesaikan tanggung jawabnya,” ujar Kurnia.

Untuk membumikan konsep abstrak tersebut ke logika berpikir anak, KPK menggunakan instrumen dongeng fabel bertajuk “Angin di Perut Osyi” serta film animasi pendek “Buku Kesayangan Tupi.” Adapun kisah “Angin di Perut Osyi” bercerita tentang tindakan Osyi yang menyembunyikan sakit perutnya agar tidak tertinggal rombongan tamasya.

Belajar Interaktif, Tumbuhkan Jujur dan Peduli

Melalui kisah Osyi, peserta didik diajak membedah dampak sikap manipulatif. Anak-anak belajar memahami, bahwa menutupi fakta demi menghindari konsekuensi justru memicu masalah lebih besar dibandingkan bersikap jujur sejak awal.

Sementara itu, melalui animasi “Buku Kesayangan Tupi,” KPK menyoroti batas kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Kisah tentang mengambil buku tanpa izin yang berujung pada kesadaran minta maaf dan merawat barang pinjaman tersebut, menjadi simulasi konkret mengenai penghormatan hak orang lain.

Selain media audiovisual, para siswa diajak mengenal praktik disiplin di ruang publik melalui simulasi tertib lalu lintas, budaya mengantre, serta pembagian tugas piket kelas sebagai bentuk latihan menjalankan amanah.

Kurnia kembali menegaskan, pembentukan karakter moral perlu dimulai sejak anak berada dalam lingkungan pendidikan usia dini. Dalam hal ini, guru berperan penting menghadirkan pembelajaran integritas secara kreatif melalui dongeng, permainan, maupun media audiovisual yang sesuai tahap perkembangan anak.

“Apa pun profesi mereka kelak, kejujuran merupakan bekal mendasar. Karena itu, pendidikan karakter perlu diperkuat melalui pemahaman dan pembiasaan nilai integritas, bukan hanya bermain di sekolah,” pungkasnya.

Bagi KPK, pendidikan antikorupsi merupakan strategi membangun budaya integritas bangsa dari hulu. Menanamkan sembilan nilai integritas yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, perlu berkelanjutan melalui keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pada akhirnya, membangun generasi antikorupsi tidak harus menunggu seseorang dewasa atau menduduki jabatan publik. Fondasi itu justru tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan sejak dini yaitu jujur, taat aturan, menghargai hak orang lain, serta menjaga amanah yang dapat dibentuk dari ruang kelas dan kehidupan sehari-hari. (Siti)
Share:

Festival Literasi Garut: Menghubungkan Komunitas, Menggerakkan Literasi

Festival Literasi Garut: Menghubungkan Komunitas, Menggerakkan Literasi. (Dok. Perpusnas)

Garut, WaraWiri.net - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menilai Festival Literasi Garut 2026 menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat gerakan literasi di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Festival Literasi Garut 2026 yang berlangsung di Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

“Festival literasi ini akan mempertemukan berbagai macam pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintah daerah, para pengusaha, mahasiswa, para siswa, dan pegiat literasi yang ada di lingkungan Kabupaten Garut dan sekitarnya,” ujar Aminudin.

Ia mengajak masyarakat Garut dan sekitarnya untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan festival. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan kegiatan literasi di daerah.

Festival Literasi Garut 2026 tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan literasi, tetapi juga dirangkaikan dengan peresmian perluasan gedung layanan perpustakaan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang peningkatan layanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan ruang pembelajaran.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, H. Totong, menyampaikan bahwa pengembangan gedung perpustakaan merupakan upaya menghadirkan ruang belajar yang lebih nyaman dan inklusif bagi masyarakat. Ia berharap perpustakaan dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk membaca, tetapi juga untuk berkreasi, berdiskusi, dan mengembangkan pengetahuan.

Sementara itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat. Menurutnya, literasi tidak sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Literasi bukan hanya sekadar membaca, tetapi bagaimana kita memahami bacaan, mengolahnya menjadi data dan informasi, kemudian memanfaatkannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan,” tegas Syakur.

Festival Literasi Garut 2026 berlangsung pada 18–20 November 2026 dengan tema “Garut Hebat, Masyarakatnya Literat”. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peresmian perluasan gedung layanan perpustakaan, penyerahan bantuan buku dari Gubernur Jawa Barat melalui program Pabukon, gerakan wakaf buku, serta pameran dan bazar buku.

Berbagai kegiatan edukatif turut dihadirkan, antara lain talkshow literasi, bedah buku, workshop, pentas literasi, dan perlombaan. Festival juga melibatkan sekolah, taman bacaan masyarakat, komunitas literasi, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. (Evi)
Share:

Pemkot Surabaya Buka Grand Job Fair 2026, Hadirkan Akses Kerja Tanpa Batasan Usia dan Fisik

Pemkot Surabaya Buka Grand Job Fair 2026, Hadirkan Akses Kerja Tanpa Batasan Usia dan Fisik. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja melalui Grand Job Fair 2026 dengan membuka peluang bagi pencari kerja tanpa pembatasan usia maupun persyaratan penampilan fisik (good looking). Sebanyak 49 perusahaan menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan, termasuk 601 posisi bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini berlangsung pada 17–19 November 2026 di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim, Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, ribuan lowongan tersebut terdiri atas 1.500 posisi untuk penempatan dalam negeri, 912 posisi untuk luar negeri, dan 601 posisi bagi penyandang disabilitas. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo), dengan sasaran utama warga ber-KTP Surabaya.

“Ini ada 3.013 lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang luar biasa, ada 601 lowongan untuk penyandang disabilitas. Ini bentuk kesetaraan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama bagi saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan,” kata Wali Kota Eri.

Ia mengapresiasi 49 perusahaan yang berkolaborasi menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Surabaya. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam upaya menekan pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pencari kerja yang telah melewati usia produktif, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan peluang melalui program padat karya dan pendampingan kewirausahaan. Upaya ini menjadi alternatif bagi warga untuk tetap produktif dan memperoleh penghasilan, mengingat kebutuhan tenaga kerja di setiap perusahaan umumnya disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.

“Kalau yang sudah di atas usia produktif, kita bukakan yang namanya Padat Karya. Bagaimana mereka siap untuk berwirausaha. Untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan APBD Kota Surabaya, misalnya, tukangnya wajib mengambil dari warga Surabaya. Begitu juga kebutuhan hotel, restoran, dan kafe, kita dorong agar bisa melibatkan warga Surabaya,” jelasnya.

Wali Kota Eri juga meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) memastikan lowongan yang ditawarkan perusahaan benar-benar terealisasi. Setelah kegiatan berakhir, Disperinaker akan memeriksa jumlah pekerja yang diterima beserta identitas dan alamatnya untuk memastikan warga Surabaya mendapatkan kesempatan tersebut.

“Setelah ini ditutup, nanti akan dicek oleh Kepala Disnaker. Perusahaan yang menyampaikan menerima 100 orang, misalnya, akan dicek siapa saja namanya dan alamatnya. Sehingga bisa dipastikan lowongan yang dibuka benar-benar terisi oleh warga Surabaya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, Grand Job Fair merupakan salah satu upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Surabaya turun dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 4,45 persen pada 2026.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan berbagai program perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, salah satunya melalui Grand Job Fair,” kata Hebi.

Hebi menegaskan, perusahaan yang berpartisipasi dalam Grand Job Fair tidak diperkenankan mencantumkan persyaratan batas usia maupun penampilan fisik (good looking) dalam lowongan pekerjaan. Kebijakan ini bertujuan memperluas kesempatan kerja agar pencari kerja dapat mengikuti proses seleksi berdasarkan kompetensi, keterampilan, dan kesesuaian dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan.

Ia menyebutkan, hingga November 2026, Disperinaker Surabaya telah mencatat sekitar 8.100 penempatan tenaga kerja formal. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 9.000 orang pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Surabaya akan memperkuat program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

“Kami menargetkan penempatan tenaga kerja pada 2027 bisa meningkat menjadi sekitar 9.000 orang. Karena itu, pelatihan akan terus diperkuat agar pencari kerja memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” ujarnya.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan pencari kerja dari berbagai latar belakang. Salah satunya Rahmat Iqbal Salva Fahmi (30), warga Wonokromo, Surabaya Selatan, penyandang disabilitas netra sekaligus lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

“Sebetulnya mencari pekerjaan cukup menantang. Saya baru lulus kuliah tahun ini dan masih terus mencari pekerjaan. Melalui job fair ini, saya bisa mengetahui langsung perusahaan yang membuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas,” kata Rahmat.

Pencari kerja lainnya, Aris Tirtana (41), warga Tandes, Surabaya Barat, juga memanfaatkan bursa kerja untuk mencari pekerjaan di bidang administrasi dan pergudangan. Berbekal pengalaman sebagai tenaga call center, ia berharap perusahaan semakin membuka kesempatan bagi pelamar berusia di atas 35 tahun.

“Saya sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Di sini saya mencoba kembali, mudah-mudahan ada kesempatan yang sesuai. Dari segi pengalaman dan kemampuan, kami yang berusia lebih matang juga masih bisa bersaing, terutama untuk pekerjaan administrasi,” pungkasnya. (Slamet)
Share:

Dedie Rachim Buka Cabor Binaraga dan Fitnes, Kota Bogor Terus Bidik Emas

Dedie Rachim Buka Cabor Binaraga dan Fitnes, Kota Bogor Terus Bidik Emas. (Dok. Pemkot Bogor)

Bogor, WaraWiri.net - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Ketua Umum KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana secara simbolis membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 Cabang Olahraga (cabor) Binaraga dan Fitnes, di Grand Ballroom Green Forest Hotel, Pamoyanan, Rabu (18/11/2026).

Binaraga dan Fitnes ini merupakan cabor ke-28 di hari ke-17 pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat 2026. Untuk klaster Kota Bogor, masih ada 20 nomor pertandingan yang dilaksanakan hingga dua hari mendatang.

Pada Cabor Binaraga dan Fitnes ini, Kota Bogor menurunkan empat atlet dari 18 pertandingan.

"Target emas Binaraga empat. Paling tidak dua emas di tangan," ujarnya Dedie Rachim.

Dedie Rachim mengatakan bahwa pelaksanaan Porprov ini menjadi bagian dari proses menuju PON ke-28. Sehingga, nantinya dari Porprov ini terseleksi atlet-atlet yang berpotensi untuk membawa nama Jawa Barat ke dalam PON ke-28.

"Jadi tentunya proses pembinaan selanjutnya ada di KONI Jabar, ditunjang oleh kesiapan dari para atlet, jadi intinya semua berproses, nanti dari PON ke Sea Games, dari Sea Games ke Asean Games dari situ ke Olimpiade. Jadi memang ini rangkaian proses dari semua proses yang dilalui oleh semua atlet," ujarnya.

Ketua Umum KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana, menyampaikan terima kasih telah menjadi tuan rumah terbaik dalam penyelenggaraan Porprov XV Tahun 2026 ini.

Ketua Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kota Bogor, Gina Sheilla, menyampaikan atas nama panitia pelaksana cabang olahraga, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah khususnya cabang olahraga binaraga.

"Cabang olahraga Binaraga Porprov ini diikuti oleh 58 peserta, terdiri dari 15 kontingen kabupaten dan kota, termasuk Kota Bogor sebagai tuan rumah, dengan total 8 nomor pertandingan," ujarnya. (Muh)
Share:

Wamenkeu Luky: Alumni Tugas Belajar Berperan Penting untuk Pimpin Masa Depan Kementerian Keuangan

Wakil Menteri Keuangan, Luky Alfirman. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman menegaskan bahwa alumni program tugas belajar memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan masa depan Kementerian Keuangan. Berbekal peningkatan kompetensi melalui pendidikan tinggi, para alumni diharapkan mampu menjadi agen perubahan, menghadirkan perspektif baru, serta memperkuat kualitas kebijakan keuangan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Menurut Wamenkeu, perubahan teknologi, dinamika geopolitik, serta tantangan ekonomi global menuntut Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi. Institusi tidak dapat lagi menjalankan pola kerja yang sama seperti sebelumnya, melainkan perlu membuka ruang bagi pemikiran dan pendekatan baru.

“Di sinilah dibutuhkan darah-darah muda. Dengan semangat baru, ada perspektif yang baru, yang harusnya bisa memperkaya,” ujar Wamenkeu Luky saat memberikan arahan kepada para alumni tugas belajar dalam kegiatan bertajuk “Connecting Graduates for Sustainable Future” di Aula Dhanapala, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama Kementerian Keuangan terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) atau human capital. Kompetensi pegawai menjadi modal utama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan menempuh pendidikan tinggi melalui program tugas belajar, baik jenjang S2 maupun S3 di dalam dan luar negeri, merupakan sebuah keistimewaan sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kontribusi nyata kepada negara.

“Pendidikan, tugas belajar melalui S2, S3, dalam dan luar negeri itu adalah privilege, itu bukan hak. Ingat, ini dibayar oleh negara, dibiayai oleh uang wajib pajak. Jadi, apa kontribusinya? Dengan gelar tambahan dari S2, S3 tadi, apa yang bisa dikontribusikan?” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamenkeu menyampaikan tiga pesan kepada para alumni untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan Kementerian Keuangan. Pertama, terus belajar dan mengembangkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Kedua, membangun jiwa kepemimpinan karena setiap pegawai memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, tidak harus melalui jabatan tinggi. Ketiga, menjaga integritas dan profesionalisme sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, di mana pun ditempatkan dan apa pun jabatannya.

Menutup arahannya, Wamenkeu mengajak para alumni untuk tidak berpuas diri atas pencapaian akademik yang telah diraih. Pendidikan dan gelar yang diperoleh merupakan modal awal untuk terus bekerja keras, memberikan kinerja terbaik, serta menghadirkan kontribusi bagi organisasi dan masyarakat.

“Kalian adalah harapan masa depan, bukan hanya bangsa ini, tapi juga kita di Kementerian Keuangan. Kalian adalah penerus dari yang akan mengelola Kementerian Keuangan ini,” pungkasnya. (Dimas)
Share:

Selama Musim Hujan, BMKG Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

Selama Musim Hujan, BMKG Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang seiring masuknya periode musim hujan di berbagai wilayah Indonesia. Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan, mengingat karakteristik hujan serta potensi dampaknya dapat berbeda di setiap wilayah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tidak hanya dilakukan ketika hujan lebat terjadi, tetapi perlu dibangun melalui pemahaman terhadap potensi bahaya dan risiko bencana di lingkungan masing-masing. Masyarakat diharapkan dapat mengenali kondisi wilayahnya, mengetahui jalur evakuasi, serta memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika terjadi cuaca ekstrem.

“Musim hujan perlu disikapi dengan kesiapsiagaan bersama. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi harus memahami potensi risiko di lingkungannya dan melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG terus berupaya menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini sebagai dasar bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat,” kata Faisal, Rabu (18/11).

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa kondisi cuaca di wilayah Indonesia pada November–Desember 2026 dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang bervariasi antardaerah. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer ekuatorial, pola konvergensi dan pertemuan massa udara, serta keberadaan sistem tekanan rendah dan sirkulasi siklonik di sekitar wilayah Indonesia dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, penguatan Monsun Asia yang mulai memengaruhi pola angin regional juga berpotensi meningkatkan suplai massa udara lembap dan mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah.

Meskipun demikian, potensi hujan di Indonesia tidak berlangsung merata. Pengaruh El Niño yang masih aktif cenderung menekan aktivitas konveksi dan mengurangi curah hujan di sebagian wilayah, tetapi tidak menghilangkan potensi hujan lebat maupun cuaca ekstrem secara lokal dalam skala harian. Interaksi antara kelembapan udara, kondisi atmosfer yang labil, konvergensi angin, dan faktor lokal seperti topografi tetap dapat memicu pertumbuhan awan konvektif yang intensif. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat serta mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG.

Saat ini, BMKG terus memantau aktivitas MJO pada fase 3 di Samudra Hindia serta keberadaan gelombang atmosfer yang mendukung peningkatan aktivitas konvektif di sebagian besar Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, konvergensi atau pertemuan angin, kelembapan udara, dan labilitas atmosfer yang relatif tinggi turut mendukung pertumbuhan awan hujan, terutama di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta juga terus memantau perkembangan sistem siklon tropis dan bibit siklon tropis yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Saat ini, terdapat dua sistem yang menjadi perhatian, yaitu Siklon Tropis AKVAN di Teluk Benggala dan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatra. Meskipun kedua sistem tersebut diprakirakan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia, Bibit Siklon Tropis 96S masih berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Sumatra, terutama Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Potensi hujan lebat tidak selalu terjadi secara merata. Bahkan, wilayah yang telah memasuki musim hujan dapat mengalami variasi intensitas dan distribusi hujan. Masyarakat perlu terus memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG, terutama ketika terdapat indikasi peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat,” jelas Andri.

Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Adapun waktu kejadian dan durasi hujan dapat berbeda di setiap wilayah, bergantung pada perkembangan kondisi atmosfer setempat. Hujan dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat dengan intensitas tinggi maupun bertahan selama beberapa jam. Masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan bencana, perlu memperhatikan pembaruan prakiraan cuaca dan peringatan dini untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang muncul.

Hujan berintensitas tinggi, terutama yang berlangsung dalam durasi panjang atau terjadi berulang dalam waktu berdekatan, dapat meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan debit sungai, memicu genangan ketika kapasitas drainase tidak mampu menampung aliran air, serta membuat tanah semakin jenuh air sehingga mengurangi kestabilan lereng.

Tingkat risiko bencana juga dipengaruhi oleh kondisi topografi, karakteristik tanah, tutupan lahan, kapasitas drainase, dan kondisi lingkungan setempat. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dataran rendah, serta kawasan perbukitan dan lereng rawan longsor perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan lebat berlangsung terus-menerus.

BMKG mengimbau masyarakat untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi musim hujan. Masyarakat dapat memulai dengan membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar, memangkas ranting pohon yang berpotensi tumbang, memastikan kondisi atap dan bangunan tetap aman, serta menghindari penumpukan sampah yang dapat menghambat aliran air.

Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan bantaran sungai perlu mengenali tanda-tanda kenaikan debit air serta menyiapkan langkah evakuasi apabila diperlukan. Sementara itu, masyarakat yang berada di kawasan perbukitan dan lereng perlu mewaspadai tanda-tanda awal longsor, seperti munculnya retakan tanah, pohon atau tiang yang mulai miring, serta rembesan air baru pada lereng.

Ketika hujan lebat disertai petir dan angin kencang terjadi, masyarakat diimbau untuk menghindari aktivitas di ruang terbuka, menjauhi pohon besar dan bangunan yang berpotensi roboh, serta tidak melintasi genangan maupun aliran air yang deras. Apabila kondisi membahayakan, masyarakat perlu segera mengikuti arahan evakuasi dari petugas dan pemerintah daerah.

Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, termasuk aplikasi InfoBMKG dan laman http://www.bmkg.go.id. Sementara itu, informasi mengenai potensi kerawanan bencana serta langkah penanganan di daerah masing-masing dapat diperoleh melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, dan instansi terkait. (Alif)
Share:

BMKG Integrasikan Layanan Informasi MKG di Sulawesi Tenggara, Utamakan Komunikasi Publik yang Humanis

BMKG Integrasikan Layanan Informasi MKG di Sulawesi Tenggara, Utamakan Komunikasi Publik yang Humanis. (Dok. BMKG)

Kendari, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi di Sulawesi Tenggara melalui penguatan infrastruktur pengamatan, integrasi kanal diseminasi, serta komunikasi publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) tidak hanya tersampaikan secara cepat dan akurat, tetapi juga mudah dipahami serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan dan aktivitas masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Plh. Deputi Bidang Infrastruktur MKG BMKG, A. Fachri Radjab, didampingi Plt. Kepala Pusat Komunikasi dan Layanan MKG, Mega Sirait, serta Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar, Nasrol Adil, ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di Sulawesi Tenggara. Kunjungan meliputi Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Stasiun Geofisika Kendari, dan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Kendari.

Dalam arahannya, Fachri menegaskan bahwa kunjungan pimpinan pusat ke daerah merupakan bagian dari upaya memastikan infrastruktur pengamatan dan seluruh proses pelayanan BMKG berjalan optimal. Ia menjelaskan, proses bisnis BMKG dimulai dari pengamatan, dilanjutkan dengan analisis dan prediksi, pengemasan produk informasi, hingga diseminasi kepada pengguna.

“Seluruh tahapan tersebut harus bermuara pada layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Fachri.

Menurutnya, kualitas layanan tidak cukup diukur dari kecepatan dan akurasi dalam menghasilkan informasi, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami, digunakan, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi publik BMKG perlu disampaikan dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai kebutuhan pengguna, serta didukung sosialisasi dan interaksi langsung.

“Informasi yang kita buat tidak cukup hanya diproduksi dan dikirimkan, tetapi harus dipastikan mudah dipahami (understandable), bisa digunakan (usable), dan memberi dampak nyata (impactful). Selain itu, dalam situasi darurat atau krisis bencana, insan BMKG wajib mengedepankan empati kepada masyarakat terdampak di samping menyajikan data yang cepat dan akurat,” ujar Fachri.

Ia mencontohkan pemanfaatan informasi iklim dalam mendukung sektor pertanian. Informasi iklim yang disampaikan secara tepat dan dimanfaatkan oleh pengguna dapat membantu petani menyesuaikan aktivitas pertanian dengan kondisi iklim, sehingga produktivitas tetap terjaga meskipun menghadapi musim kemarau. Dengan demikian, keberhasilan layanan BMKG tidak hanya dilihat dari tersedianya produk informasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fachri juga mengingatkan pentingnya empati dalam pelayanan, khususnya ketika masyarakat menghadapi situasi darurat dan bencana. Insan BMKG dituntut hadir melalui informasi yang cepat dan akurat, sekaligus memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak. Menurutnya, kehadiran BMKG di daerah menjadi cara untuk memastikan pelayanan berlangsung optimal dan menjawab kebutuhan masyarakat setempat

“Biar informasi kita semakin bermanfaat, dan masyarakat semakin percaya, membangun trust kepada BMKG. Perlu diingat bahwa dunia digital membuat otak manusia semakin cerdas, tapi hati dan empati menjaga manusia tetap bijak,” pungkasnya.

Sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik, Plt. Kepala Pusat Komunikasi dan Layanan MKG, Mega Sirait, menyampaikan bahwa BMKG tengah melakukan pembenahan sistem penyebaran informasi dari pusat hingga daerah serta integrasi kanal media sosial BMKG di tingkat provinsi.

Integrasi kanal informasi satu pintu ini ditujukan untuk menyelaraskan penyampaian informasi antarstasiun dalam satu wilayah, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang berbeda-beda atau membingungkan. Melalui koordinasi ant-UPT, kanal informasi daerah diharapkan dapat menyampaikan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi secara lebih terpadu, konsisten, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Mega juga mendorong UPT BMKG di Sulawesi Tenggara agar lebih proaktif menjangkau pengguna layanan atau menerapkan pendekatan jemput bola. Upaya ini dilakukan untuk mengenali kebutuhan informasi spesifik dari berbagai sektor, seperti pelayaran, pertambangan, pertanian, dan perikanan, sehingga layanan yang diberikan semakin relevan dengan kondisi dan aktivitas masyarakat di daerah.

“Sekarang mari kita semangat untuk memproduksi informasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi, ke depannya kita akan menjadi pekerja-pekerja, khususnya di daerah, untuk semakin membesarkan daerah kita akan menjadi sungguhan besar,” jelas Megas.

Sementara itu, Kepala Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar, Nasrol Adil, menyoroti pentingnya layanan meteorologi maritim bagi Sulawesi Tenggara yang memiliki jalur pelayaran strategis, pelabuhan, serta aktivitas transportasi laut yang tinggi.

“Kondisi geografis tersebut menjadikan informasi cuaca maritim berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas masyarakat pesisir,” ungkap Nasrol.

Ia juga menjelaskan penguatan layanan BMKG di Sulawesi Tenggara juga dilakukan melalui regionalisasi teknisi berbasis lokasi serta penerapan sistem multilayanan. Melalui skema ini, teknisi di daerah diharapkan memiliki kompetensi untuk menangani pemeliharaan berbagai peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, sehingga gangguan instrumen dapat ditangani lebih cepat tanpa harus selalu mendatangkan teknisi dari wilayah lain. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keberlangsungan pengamatan di daerah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rombongan meninjau fasilitas pengamatan, taman alat, lahan operasional, serta peralatan utama (Aloptama) di masing-masing stasiun. Kegiatan juga diisi dengan audiensi dan pertemuan bersama pegawai BMKG se-Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan, kondisi infrastruktur, serta kebutuhan pengembangan operasional di daerah.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, BMKG berupaya memastikan penguatan koordinasi pusat dan daerah, kesiapan infrastruktur pengamatan, integrasi diseminasi informasi, serta peningkatan kompetensi pegawai berjalan beriringan. Dengan layanan MKG yang semakin terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, BMKG diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mendukung keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. (Alif)
Share:

Pastikan Bebas Judol, Satops Patnal Lapas Mojokerto Periksa Ponsel Petugas

Pastikan Bebas Judol, Satops Patnal Lapas Mojokerto Periksa Ponsel Petugas. (Dok. Ditjenpas)

Mojokerto, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto laksanakan pemeriksaan ponsel milik petugas melalui Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal), Rabu (18/11). 

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap perangkat komunikasi petugas guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan media sosial, keterlibatan dalam aktivitas judi online, dan penggunaan aplikasi maupun aktivitas digital lainnya yang tidak sesuai ketentuan.

Kepala Lapas Mojokerto, Arifin Akhmad, menegaskan pengawasan tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh petugas tetap menjaga profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Kami ingin memastikan seluruh jajaran terbebas dari praktik judi online maupun penyalahgunaan teknologi digital. Jangan sampai hal-hal seperti ini mencederai integritas dan profesionalisme sebagai petugas Pemasyarakatan,” tegasnya.

Senada, Aditya Galih, selaku anggota Tim Satops Patnal menyampaikan pemeriksaan tersebut merupakan upaya pengawasan dan penguatan kepatuhan internal guna memastikan seluruh jajaran terhindar dari praktik judi dan pinjaman online.

“Kami ingin memastikan seluruh petugas, peserta magang, dan PKL di lingkungan Lapas Mojokerto tetap mematuhi aturan, serta tidak terlibat dalam aktivitas judi dan pinjaman online,” tuturnya.

Sementara itu, Sidik Aji, salah satu petugas yang mengikuti pemeriksaan, menyambut baik kegiatan tersebut sebagai pengawasan sekaligus pengingat bagi seluruh petugas untuk menjaga integritas.

“Pemeriksaan ini merupakan langkah positif untuk mengingatkan kami agar tidak tidak tergoda dengan praktik judi dan pinjaman online,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, tidak ditemukan indikasi keterlibatan petugas dalam aktivitas judi online. Lapas Mojokerto berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan internal guna mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, tertib, dan berintegritas. (Ilham)
Share:

Lapas Muara Tebo bersama Polres Tebo Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine Warga Binaan

Lapas Muara Tebo bersama Polres Tebo Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Jambi, WaraWiri.net - Menjaga keamanan di balik tembok Pemasyarakatan bukan sekadar menjalankan rutinitas pengawasan, melainkan komitmen yang harus terus diperkuat melalui kewaspadaan dan sinergi. Tidak ada ruang bagi handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar) di lingkungan Pemasyarakatan.

Semangat inilah yang kembali ditegaskan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Tebo dalam menjaga lingkungan yang aman dan kondusif. Pada Rabu (18/11), Lapas Muara Tebo gelar razia gabungan bersama Kepolisian Resor (Polres) Tebo di kamar hunian Warga Binaan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Muara Tebo, Mukhlisin Fardi, bersama jajaran Polres Tebo.

Mukhlisin menegaskan kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam menjaga komitmen zero halinar.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi halinar. Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan deteksi dini,” tegasnya.

Senada, Kabag Ops Polres Tebo, AKP Jecky Arman Putra, menjelaskan razia gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi pimpinan Kepolisian.

“Hal ini menjadi komitmen kamidalam mendukung upaya pemberantasan narkoba serta memperkuat sinergi dengan jajaran Pemasyarakatan guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan razia, petugas tidak menemukan barang yang menjadi target operasi, seperti narkoba maupun handphone. Namun, ditemukan sejumlah barang terlarang berupa paku, sendok, dan korek api yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Barang-barang tersebut kemudian diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Polres Tebo melaksanakan tes urine secara acak terhadap 15 Warga Binaan dengan hasil seluruhnya dinyatakan negatif.

Melalui langkah tegas dan kolaboratif ini, Lapas Muara Tebo terus memperkuat komitmen menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari halinar. (Ilham)
Share:

Jakarta–Yogyakarta Jadi Relasi Kereta Api Terpadat, Tembus 1,16 Juta Pelanggan dalam 10 Bulan

Jakarta–Yogyakarta Jadi Relasi Kereta Api Terpadat, Tembus 1,16 Juta Pelanggan dalam 10 Bulan. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Yogyakarta terus menunjukkan tingginya kebutuhan perjalanan antarkota. Bukan hanya untuk urusan pekerjaan dan bisnis, perjalanan di antara kedua kota juga didorong oleh aktivitas pendidikan, kunjungan keluarga, hingga pariwisata. Sepanjang Januari–Oktober 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) mencatat sebanyak 1.164.448 pelanggan menggunakan kereta api pada relasi Gambir–Yogyakarta pulang-pergi.

Angka tersebut menjadikan pasangan relasi Gambir–Yogyakarta sebagai yang tertinggi dalam volume perjalanan kereta api jarak jauh. Dari jumlah tersebut, relasi Gambir–Yogyakarta melayani 603.400 pelanggan, sedangkan arah sebaliknya mencatat 561.048 pelanggan. Rata-rata sekitar 3.830 pelanggan setiap hari bepergian melalui kedua relasi tersebut.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa tingginya mobilitas tersebut mencerminkan hubungan Jakarta dan Yogyakarta yang terbentuk melalui beragam aktivitas masyarakat. Jakarta dengan dinamika perdagangan, jasa, dan bisnisnya memiliki karakter berbeda dari Yogyakarta yang dikenal dengan tradisi, lingkungan akademik, serta perkembangan industri kreatifnya.

Yogyakarta menawarkan berbagai destinasi dan aktivitas, mulai dari kawasan Malioboro, Keraton Yogyakarta, sentra batik, galeri seni, hingga kampung wisata. Perkembangan kafe, ruang kreatif, pertunjukan seni, dan usaha kuliner juga semakin memperkaya pengalaman wisatawan. Di sisi lain, Jakarta menjadi tujuan perjalanan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan pekerjaan, kegiatan usaha, maupun akses ke berbagai pusat ekonomi.

Dinamika tersebut turut didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh 5,75 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha menjadi bagian dari perkembangan ekonomi wilayah tersebut.

Selain melalui Stasiun Gambir, perjalanan antara Jakarta dan Yogyakarta juga dilayani melalui Stasiun Pasarsenen. Relasi Lempuyangan–Pasarsenen mencatat 394.072 pelanggan, sementara Pasarsenen–Lempuyangan melayani 381.369 pelanggan sepanjang Januari–Oktober 2026. Jika digabungkan dengan relasi Gambir–Yogyakarta pulang-pergi, total pelanggan pada empat relasi tersebut mencapai 1.939.889 orang.

Tingginya penggunaan kereta api juga terlihat pada perjalanan Jakarta menuju kota-kota lain di Jawa Tengah. Relasi Gambir–Semarang Tawang melayani 448.626 pelanggan, sedangkan Semarang Tawang–Gambir mencatat 422.042 pelanggan. Data ini memperlihatkan peran kereta api dalam menghubungkan berbagai pusat perdagangan, pendidikan, industri, dan pariwisata.

Secara keseluruhan, KAI melayani 49.932.764 pelanggan angkutan penumpang sepanjang Januari–Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat 8,99 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni sebanyak 45.814.275 pelanggan, atau bertambah 4.118.489 pelanggan. KAI terus mengevaluasi kualitas layanan perjalanan, kemudahan pemesanan, dan penyampaian informasi untuk mengikuti kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

Anne menambahkan bahwa kereta api tidak hanya menghubungkan satu kota dengan kota lainnya, tetapi juga mendukung berbagai tujuan perjalanan masyarakat. KAI ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi pelanggan, baik untuk bekerja dan mengembangkan usaha di Jakarta maupun untuk belajar, mengunjungi keluarga, menikmati kuliner, dan mengenal kekayaan budaya Yogyakarta. (Fajar)
Share:

Jangan Sampai Salah Jadwal! Mulai 1 Desember, Perjalanan Kereta Api Gunakan GAPEKA 2026

Jangan Sampai Salah Jadwal! Mulai 1 Desember, Perjalanan Kereta Api Gunakan GAPEKA 2026. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Punya rencana bepergian dengan kereta api pada Desember mendatang? Pastikan kembali jadwal perjalananmu! Mulai 1 Desember 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026 yang membawa sejumlah penyesuaian jadwal keberangkatan, kedatangan, hingga stasiun pemberhentian di berbagai wilayah.

Perubahan ini membuat pelanggan perlu lebih cermat memeriksa informasi perjalanan, terutama bagi yang sudah memesan tiket atau terbiasa menggunakan jadwal sebelumnya. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengimbau pelanggan untuk memastikan kembali jam keberangkatan, stasiun tujuan, dan pemberhentian kereta melalui aplikasi Access by KAI agar perjalanan berjalan sesuai rencana.

Di balik penyesuaian jadwal tersebut, GAPEKA 2026 juga menghadirkan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat. KAI menambah 8.466 tempat duduk per hari di Jawa dan Sumatra, terdiri atas 5.166 tempat duduk KA antarkota di Jawa dan 3.300 tempat duduk di Sumatra.

Tidak hanya kapasitas tempat duduk, jumlah perjalanan KA penumpang terprogram juga bertambah 39 perjalanan setiap hari. Selain itu, sebanyak 84 perjalanan KA antarkota mendapatkan tambahan pemberhentian di sejumlah stasiun. Dengan begitu, pelanggan memiliki lebih banyak alternatif jadwal sekaligus pilihan stasiun untuk naik dan turun.

Perjalanan juga semakin efisien karena 78 perjalanan KA antarkota memiliki waktu tempuh lebih singkat dibandingkan pengaturan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lintas, kesiapan sarana, serta pengaturan operasional yang tetap mengutamakan keselamatan.

Salah satu layanan baru yang dapat dinikmati pelanggan adalah KA Pandawa relasi Semarang Tawang–Solo Balapan–Yogyakarta pergi pulang (PP). Mulai 1 Desember 2026, kereta ini melayani empat perjalanan setiap hari, termasuk pilihan keberangkatan pagi dari Semarang. Dengan waktu tempuh mulai 2 jam 37 menit dan tarif relasi penuh mulai Rp110.000, layanan ini menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat yang ingin bepergian antara Semarang, Solo, dan Yogyakarta.

Pilihan perjalanan di wilayah lainnya juga semakin beragam. KAI menghadirkan dua perjalanan tambahan KA Brawijaya relasi Malang–Gambir PP, empat perjalanan tambahan KA Sri Lelawangsa di Sumatra Utara, serta satu perjalanan tambahan KA Datuk Belambangan. Sementara itu, KA Batara Kresna relasi Purwosari–Wonogiri PP mengalami peningkatan frekuensi dari empat menjadi delapan perjalanan per hari.

Anne mengingatkan bahwa pelanggan yang telah memiliki tiket untuk keberangkatan mulai 1 Desember 2026 perlu memperhatikan jadwal terbaru yang tercantum pada tiket. Pemeriksaan ulang sebelum berangkat menjadi langkah sederhana agar pelanggan tidak tertinggal kereta akibat masih mengacu pada jadwal lama.

Yuk, cek kembali tiket dan rencanakan perjalananmu dengan jadwal terbaru GAPEKA 2026! Pastikan jam keberangkatan, stasiun asal dan tujuan, serta informasi pemberhentian melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi KAI lainnya. Jangan lupa datang lebih awal ke stasiun agar perjalanan semakin nyaman dan bebas terburu-buru. (Fajar)
Share:

Melchias Markus Mekeng Sebut Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan, FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademik

Melchias Markus Mekeng Sebut Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan, FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademik. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Melchias Markus Mekeng, M.H., mendorong pemerintah dan DPR RI segera menyiapkan undang-undang tentang obligasi daerah. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Mekeng saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Majelis bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, Fraksi Partai Golkar MPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris FPG MPR RI H. Ferdiansyah, S.E., M.M., Bendahara FPG MPR RI Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., serta para wartawan media massa nasional, baik cetak, elektronik, maupun daring, yang tergabung dalam KWP.

Dalam paparannya, Mekeng mengungkapkan bahwa sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan otonomi. Namun, kewenangan tersebut perlu didukung kemampuan pembiayaan yang memadai agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Menurutnya, mengandalkan APBN dan PAD saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

“Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi,” ujarnya.

Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang memiliki landasan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun telah lama dibicarakan dan sejumlah aturan teknis sudah diterbitkan, penerapannya di Indonesia belum berjalan. Padahal, hampir 20 negara di dunia telah memanfaatkan obligasi daerah atau municipal bond untuk mendukung pembangunan.

Obligasi Daerah Bisa Biayai Proyek Produktif

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini mencontohkan Vietnam yang telah menerbitkan obligasi daerah hampir 1 miliar dolar AS untuk membiayai pembangunan fasilitas pengelolaan air dan sampah. Ia juga menyebut Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal sebagai negara yang telah memanfaatkan instrumen tersebut.

“Pengalaman negara-negara itu menunjukkan obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mengembangkan potensi wilayah,” imbuhnya.

Meski demikian, Mekeng menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada proyek yang mampu menghasilkan pendapatan. Dana yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional rutin pemerintahan ataupun pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas. Rumah sakit dan pelabuhan, misalnya, dapat menjadi proyek yang dibiayai karena memiliki potensi pendapatan untuk membayar bunga dan pokok obligasi.

“Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” tegasnya.

Mekeng juga membedakan obligasi daerah dengan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Pembayaran pinjaman melalui SMI menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai basis pembayaran. Sementara itu, obligasi daerah mengandalkan pendapatan dari proyek yang dibiayai. Dengan demikian, daerah memiliki sumber pembayaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas proyek tersebut.

FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademik

Mekeng mengungkapkan, untuk mempersiapkan pembentukan regulasi tersebut, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah melakukan penjaringan aspirasi atau meaningful public participation di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.

Seluruh masukan yang dihimpun telah dirampungkan sebagai bahan penyusunan naskah akademik. Dokumen tersebut rencananya akan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026.

“Berdasarkan perjalanan kami satu tahun melakukan public hearing itu, dari Depdagri sudah melakukan evaluasi dan juga masukan daripada akademisi-akademisi, sekarang ini ya, itu hanya 9 provinsi yang layak menerbitkan obligasi daerah dan 44 kabupaten/kota yang punya possibility untuk menerbitkan obligasi daerah. Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti,” terangnya.

Namun, penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum masuk ke pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.

Mekeng menambahkan, penggunaan dana obligasi harus diawasi secara ketat dan dipastikan sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kewajiban pembayaran juga tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Ia menyebut tingkat gagal bayar obligasi daerah di dunia berdasarkan data yang diterimanya hanya sekitar 0,1 persen.

“Mudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang. Dan satu lagi, investor dari obligasi daerah itu banyak. Ada perbankan dalam negeri dan luar negeri, ada dana pensiun, ada asuransi, dan ada investment banking atau trust fund dari luar, besar sekali. Kita juga punya SUN itu, kalau tidak salah itu sekarang totalnya Rp10 ribu triliun. Tidak usah banyak-banyaklah. Ambil seribu triliun atau dua ribu triliun, itu daerah sudah terbangun semua,” pungkasnya. (Ilham)
Share:










ADVERTISING

ADVERTISING