Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas. (Dok. Div Humas Polri)

Bogor, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda KOKAM Muhammadiyah di Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga persatuan-kesatuan hingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tentunya ini bagian dari Polri khususnya Brimob dan juga seluruh anggota Polri yang ada untuk terus bersinergi dengan KOKAM dengan Pemuda Muhammadiyah untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga persatuan kesatuan, menjaga stabilitas kamtibmas, kata Sigit usai diminta menjadi Keynote Speech pada Pembukaan Retret KOKAM Nasional, Kamis (12/2/2026).

Menurut Sigit, menjaga persatuan dan kamtibnas adalah modal utama untuk mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo Subianto demi Indonesia yang berdaulat dan sejahtera serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Itu butuh stabilitas kamtibmas, butuh persatuan dari seluruh elemen bangsa, ujar Sigit.

Sigit menegaskan bahwa, Polri dan Muhammadiyah selama ini sudah terbangun sinergisitas yang kuat dalam setiap kesempatan. Bahkan, hal tersebut terus berjalan baik ketika menghadapi beberapa situasi sulit.

Peran Muhammadiyah tentunya sangat luar biasa ya, kami terus bersama dengan Muhammadiyah dalam segala macam kegiatan, mulai dari bagaimana kita turun bersama-sama, hadapi situasi-situasi sulit, hadapi bencana, kemudian hadapi ancaman-ancaman lain. Termasuk juga melaksanakan pengamanan-pengamanan agenda nasional maupun internasional, ucap Sigit.

Bahkan, kata Sigit, Polri dan Muhammadiyah terus berdampingan ketika stabilitas kamtibmas mengalami gangguan. Sigit berharap, ke depannya Korps Bhayangkara dan Muhammadiyah terus meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi demi kemajuan Bangsa Indonesia.

Saya kira ini adalah bentuk hubungan kita dengan Muhammadiyah yang bagi kami Muhammadiyah adalah sahabat sejati kami, dan akan terus terjaga. Dan harapan kita ke depan apa yang sudah kita laksanakan ini terus pertahankan dan ditingkatkan, tutup Sigit. (Muh)

Share:

Read More

TNI Berhasil Laksanakan Uji Coba Pendaratan F-16 dan Super Tucano di Ruas Tol JTTS Lampung

TNI Berhasil Laksanakan Uji Coba Pendaratan F-16 dan Super Tucano di Ruas Tol JTTS Lampung. (Dok. Puspen TNI)

Lampung, WaraWiri.net - TNI berhasil melaksanakan uji coba pendaratan pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis F-16 dan Super Tucano di Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (JTTS), Provinsi Lampung, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kesiapsiagaan operasional serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur strategis nasional dalam mendukung sistem pertahanan negara.

Uji coba ini dilaksanakan sebagai bagian dari konsep highway strip atau pemanfaatan ruas jalan tol sebagai landasan darurat dalam kondisi kontinjensi. Strategi tersebut bertujuan untuk memastikan fleksibilitas, mobilitas, dan daya tangkal kekuatan udara nasional tetap terjaga dalam berbagai situasi, termasuk apabila pangkalan udara utama tidak dapat digunakan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan lancar melalui koordinasi terpadu antara TNI AU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola ruas tol. Aspek keselamatan penerbangan, pengamanan wilayah, serta kesiapan teknis menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan kegiatan.

Keberhasilan uji coba ini mempertegas sinergi pemerintah, TNI, dan BUMN dalam memastikan infrastruktur nasional memiliki nilai tambah strategis bagi kepentingan pertahanan negara. TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit dan alutsista guna menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Putra)

Share:

Read More

Mudik Lebih Aman dan Lancar, Menkomdigi Siapkan 386 Posko Digital dan Portal Terpadu Nasional

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan paparan terkait persiapan Idul Fitri 2026 dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menyiapkan pengamanan digital nasional untuk memastikan mudik Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan aman dan lancar. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiagakan 386 posko digital dan sistem monitoring terpadu untuk menjaga kualitas jaringan, keselamatan transportasi, dan transaksi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan jaringan telekomunikasi menjadi tulang punggung mobilitas publik selama arus mudik.

“Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan area residensial. Karena itu kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara keseluruhan,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026).

Untuk periode siaga 15–29 Maret 2026, Kemkomdigi menyiapkan 386 posko siaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Posko tersebut terdiri atas 5 posko utama, dukungan operator seluler dan gerai layanan, serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi yang akan bersiaga 24 jam memantau kualitas layanan dan potensi gangguan jaringan.

Kemkomdigi juga mengoperasikan dashboard monitoring terpadu yang memungkinkan pemantauan fisik kepadatan arus dan kualitas sinyal seluler secara real time. Data tersebut akan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga guna mendeteksi potensi bottleneck, baik di jalur transportasi maupun pada trafik komunikasi digital.

Menkomdigi mengungkapkan, pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 lalu, kecepatan internet berhasil dijaga pada rata-rata 80 Mbps untuk unduh dan 35–36 Mbps untuk unggah, angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan libur lebaran tahun 2025 yang berada di angka 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).

“Target kami, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga transaksi daring tanpa hambatan berarti,” jelasnya.

Selain menjaga kualitas layanan, Kemkomdigi memperkuat pengawasan spektrum frekuensi demi menjamin keselamatan transportasi udara dan perkeretaapian, termasuk kereta cepat Whoosh. Meutya mengungkapkan, pada libur Nataru lalu sempat terjadi interferensi frekuensi yang berpotensi mengganggu operasional, namun berhasil ditangani dalam hitungan menit melalui koordinasi cepat di lapangan.

Dalam aspek perlindungan publik, Kemkomdigi meningkatkan patroli siber dan spektrum untuk mengantisipasi maraknya penipuan melalui fake BTS yang kerap menyasar titik kemacetan. Modus ini menggunakan perangkat pemancar ilegal yang menyamar sebagai sinyal resmi untuk mengirim pesan penipuan ke ponsel masyarakat.

“Fake BTS biasanya beroperasi secara mobile, menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar dan baterai besar. Mereka menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegas Meutya.

Kemkomdigi juga memastikan layanan darurat 112 tetap aktif sebagai akses cepat masyarakat mendapatkan bantuan. Di sisi lain, mitigasi risiko kemacetan jaringan dilakukan melalui optimalisasi kapasitas dan rekayasa trafik di wilayah dengan potensi lonjakan penggunaan data tertinggi. (Alif)

Share:

Read More

Dapur SPPG Di Bawah Bekas Rumah Walet Harus Direlokasi

Dapur SPPG Di Bawah Bekas Rumah Walet Harus Direlokasi. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banyudono, Ponorogo harus direlokasi ke lokasi yang sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). BGN memberikan waktu tiga bulan kepada pemilik untuk pelaksanaan relokasi SPPG bermasalah itu.

Selama proses relokasi berlangsung, Nanik menekankan bahwa pengelola dan mitra bertanggung jawab penuh untuk menjamin secara ketat tidak terjadi risiko apa pun yang dapat membahayakan keamanan dan higienitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Relokasi menjadi keharusan karena lokasi dapur saat ini berada lantai bawah bangunan bekas rumah burung walet, dan berdekatan dengan rumah burung wallet yang masih aktif. Secara prinsip hal ini tidak memenuhi standar teknis. 

“Meski bagian atas bangunan telah ditutup, di sisi kanan dan kiri dapur masih terdapat rumah burung walet aktif, sehingga tetap menimbulkan potensi risiko sanitasi,” ujar Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu.

Selain persoalan lokasi, Nanik juga menemukan beberapa kesalahan mendasar pada desain dapur MBG itu. Tata letak dapur itu tidak mengikuti SOP dan Petunjuk Teknis Pembangunan SPPG yang dikeluarkan BGN. 

“Masa toilet di dalam area dapur dan bahkan tepat di depan pintu masuk,” ujarnya.

Alur bahan pangan, alur makanan jadi, dan alur ompreng kotor pun kacau. Sebab, dapur itu hanya memiliki dua pintu. Bahkan salah satunya tidak berfungsi. Akibatnya alur keluar-masuk bahan pangan, makanan, dan ompreng kotor bercampur, sehingga berisiko terkontaminasi bakteri dan mikroba. Dapur itu juga tidak memiliki water heater untuk pencucian ompreng.

Nanik pun menyoroti penggunaan peralatan dapur bekas, termasuk chiller bekas dan lemari pendingin bekas. Dalam sidak itu, ia menyayangkan langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang telah meloloskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) meskipun kondisi dapur secara faktual tidak memenuhi ketentuan teknis.

Temuan ini, kata Nanik, akan menjadi dasar pengawasan dan evaluasi selanjutnya, guna memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. (Dimas)

Share:

Read More

Pertamina Raih Anugerah Avirama Nawasena 2026 atas Inovasi Produk Berkelanjutan

Pertamina Raih Anugerah Avirama Nawasena 2026 atas Inovasi Produk Berkelanjutan. (Dok. Pertamina)

Bandung, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Anugerah Avirama Nawasena 2026 atas produk inovasi berkelanjutan yang digelar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) di ITB Kampus Ganesha, pada Rabu, 11 Februari 2026

Pertamina meraih penghargaan dalam kategori Kelompok Korporasi yang berhasil menjadi pionir dalam mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF), bahan bakar pesawat ramah lingkungan bersertifikat internasional pertama di Kawasan Asia Tenggara.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan inovasi pengembangan SAF sebagai bagian dari upaya Perusahaan melakukan dekarbonisasi sektor aviasi.

“Produk ini tidak hanya menghadirkan bahan bakar rendah karbon, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi sirkular serta memperkuat sinergi multipihak dalam mendukung transisi energi nasional,”ujar Muhammad Baron.

SAF Pertamina, imbuh Baron diproduksi melalui proses co-processing di fasilitas Green Refinery RU IV Cilacap dengan memanfaatkan bahan baku Used Cooking Oil (UCO).

“Inisiatif ini semakin menegaskan komitmen Pertamina terhadap penerapan prinsip ESG secara nyata dan terukur. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa langkah strategis Pertamina dalam mengakselerasi transformasi energi rendah karbon berada pada jalur yang tepat,” imbuh Baron.

Sebagai perusahaan energi nasional, lanjut Baron, Pertamina siap memperluas ragam inovasi berkelanjutan selain SAF dan memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mendukung transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Baron menambahkan, capaian ini sekaligus mempertegas implementasi Dual Growth Strategy Pertamina, yaitu memaksimalkan bisnis energi eksisting sekaligus membangun bisnis rendah karbon sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan ke depan.

Diketahui, Anugerah Avirama Nawasena merupakan penghargaan tahunan dari SBM ITB yang diberikan kepada organisasi, korporasi, maupun individu yang secara konsisten menerapkan dan menunjukkan dampak nyata dari prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan.

Penghargaan ini menegaskan pentingnya praktik nyata Environmental, Social, and Governance (ESG) serta kepemimpinan berkelanjutan lintas sektor yang dijalankan Pertamina di Indonesia. (Subhan)

Share:

Read More

Pimpinan BMKG Hadiri Entry Meeting BPK RI Bersama Sejumlah Lembaga Negara

Pimpinan BMKG Hadiri Entry Meeting BPK RI Bersama Sejumlah Lembaga Negara. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Pimpinan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri entry meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diselenggarakan di Auditorium BPK RI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan awal proses pemeriksaan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara dalam rangka memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pemerintah.

Kehadiran pimpinan BMKG secara langsung diwakili oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, Ph.D, didampingi Sekretaris Utama, Guswanto serta Inspektur, Nasrul Wathon. Entry meeting tersebut juga diikuti oleh berbagai lembaga lain, di antaranya Basarnas, BNPB, BNN, KPU, BSSN, BNPT, hingga Komnas HAM, yang secara bersama-sama mengikuti agenda pembukaan pemeriksaan tahun anggaran berjalan.

Agenda entry meeting berlangsung dengan penyampaian mekanisme pemeriksaan serta ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan oleh tim auditor BPK RI. Pada kesempatan tersebut, Anggota I BPK RI, Nyoman Adi Suryadnyana, secara simbolis menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada Kepala BMKG sebagai bentuk dimulainya proses pemeriksaan resmi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan lembaga.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui entry meeting, setiap instansi diberikan pemahaman awal terkait tahapan pemeriksaan, koordinasi teknis, serta kesiapan dokumen pendukung yang diperlukan selama proses audit berlangsung.

Pelaksanaan entry meeting di Auditorium BPK RI berlangsung tertib dengan melibatkan perwakilan pimpinan dan unsur pengawasan internal dari masing-masing lembaga. Momentum tersebut sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran negara, sejalan dengan upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang berintegritas. (Ros)

Share:

Read More

Pemeriksaan LK BA015 dan LK BUN 2025 Resmi Bergulir, Menkeu Tegaskan Komitmen Pertahankan Opini WTP

Pemeriksaan LK BA015 dan LK BUN 2025 Resmi Bergulir, Menkeu Tegaskan Komitmen Pertahankan Opini WTP. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menghadiri entry meeting bersama Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, dan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan entry meeting sebagai penanda dimulainya proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI.

Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa LK BA015 Tahun 2025 disusun secara berjenjang dengan mengonsolidasikan laporan keuangan pada 14 unit eselon I yang terdiri dari 871 satuan kerja (satker), termasuk 7 satker Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, LK BUN mengonsolidasikan 10 entitas bagian anggaran BUN yang terdiri dari 790 satker.

“Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah direviu oleh Inspektorat Jenderal,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa meskipun laporan keuangan tahun sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, ruang perbaikan tetap menjadi perhatian utama. 

“Walaupun laporan keuangan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, namun tentu saja masih terdapat ruang perbaikan dan penyempurnaan yang kami lakukan melalui berbagai langkah perbaikan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan capaian 82,52% untuk LK BA015 dan 87,40% untuk LK BUN. Selain itu, penyempurnaan proses bisnis dan regulasi yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, penguatan sistem informasi, serta optimalisasi peran three lines of defense terus dilakukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan.

Menkeu juga menegaskan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan. 

“Saya akan mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan dengan menunjuk liaison officer di unit eselon I untuk merespon segera permintaan dokumen dan data, serta memberikan penjelasan terkait proses bisnis maupun tanggapan yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” tegas Menkeu.

Menkeu berharap sinergi yang telah terjalin baik antara Kementerian Keuangan sebagai auditee dan BPK sebagai auditor dapat terus dijaga serta opini WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan.

“Saya sangat berharap agar kerja sama dan sinergi antara auditor dan auditee yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan dan opini WTP untuk laporan keuangan Kementerian Keuangan BA015 dan laporan keuangan BUN tahun 2025 dapat dipertahankan,” pungkasnya. (Zikry)

Share:

Read More

Industri Makanan dan Minuman Perkuat Kinerja IPNM, Wamenperin Dorong Hilirisasi Terintegrasi

Industri Makanan dan Minuman Perkuat Kinerja IPNM, Wamenperin Dorong Hilirisasi Terintegrasi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) melalui percepatan hilirisasi berbasis komoditas agro dan peningkatan nilai tambah produk makanan dan minuman nasional, seiring dengan perannya yang strategis sebagai penopang utama perekonomian nasional.

Pada tahun 2025, sektor IPNM mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01 persen, dengan kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pada periode triwulan I-III tahun 2025, sektor IPNM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 20,26 juta orang. Adapun kontribusi ekspor IPNM mencapai 80,27 persen dari total ekspor nasional sepanjang Januari-November 2025.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan bahwa salah satu penopang utama kinerja sektor IPNM berasal dari subsektor industri makanan dan minuman. Menurutnya, subsektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mendorong pelaku industri untuk terus berinovasi, memperkuat sinergi hulu-hilir, dan meningkatkan akses pasar ekspor,” ucap Wamenperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/2).

Faisol menjelaskan, pada periode triwulan I-III 2025, sektor industri makanan dan minuman (mamin) tumbuh sebesar 6,23 persen dengan kontribusi industri mamin terhadap IPNM sebesar 41,06 persen. Pada periode yang sama, realisasi investasi industri mamin tercatat sebesar Rp80,49 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6,67 juta orang per Agustus 2025.

Dalam rangka memperkuat pengembangan industri agro, Wamenperin bersama jajaran melakukan kunjungan ke PT Haldin Pacific Semesta untuk meninjau aktivitas produksinya. Dalam kunjungannya, Wamenperin menyampaikan bahwa industri ekstrak bahan alam memiliki potensi besar untuk mendukung hilirisasi nasional dan memperluas peluang ekspor.

“Kami melihat potensi besar dari industri ekstrak bahan alam dalam menciptakan nilai tambah tinggi dan memperkuat ekspor. Pemerintah akan terus mendukung melalui kebijakan yang berfokus pada daya saing, penguatan rantai pasok lokal, serta peningkatan SDM dan teknologi,” ungkapnya.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya penguatan kapasitas industri agro melalui penerapan teknologi, peningkatan mutu, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam nasional.

“Industri pengolahan berbasis bahan alam seperti rempah, kopi, teh, dan kakao memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah. Hilirisasi komoditas ini akan meningkatkan kemampuan industri kita dalam memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperluas penetrasi ekspor,” ujar Putu.

Lebih lanjut, Putu menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan beragam instrumen kebijakan untuk meningkatkan kinerja industri pengolahan berbasis bahan alam, salah satunya melalui program restrukturisasi mesin/peralatan industri.

“Program ini bertujuan adalah untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku, mendukung program substitusi impor dalam mewujudkan kemandirian industri, serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, dan penggunaan teknologi terbaru yang ramah lingkungan,” kata Putu.

PT Haldin Pacific merupakan perusahaan nasional berbasis bahan alami yang mengolah komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah bagi kebutuhan industri. Perusahaan ini memproduksi ekstrak rempah, bumbu, teh, kopi, essence alami, serta berbagai bahan pangan fungsional yang telah diekspor ke puluhan negara.

Selain itu, perusahaan tersebut menjalin kemitraan langsung dengan petani lokal untuk memastikan kualitas bahan baku, sekaligus berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses produksi yang diterapkan menjadi contoh nyata integrasi hulu–hilir industri berbasis bahan alami di Indonesia.

Beroperasi di Cikarang dengan jejaring fasilitas produksi di berbagai wilayah, perusahaan ini mengolah kekayaan hayati Indonesia menggunakan teknologi modern seperti natural extraction, spray drying, steam sterilization, dan pemrosesan cair maupun bubuk berstandar global.

Ke depan, Kemenperin akan terus mendorong penguatan ekosistem industri agro melalui peningkatan produktivitas di sektor hulu, pengembangan industri pengolahan bernilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan pasar ekspor guna memperkuat daya saing industri nasional secara berkelanjutan. (Tedy)

Share:

Read More

Fokuskan Ketahanan Pangan, GPIPS Jadi Strategi Baru Jaga Inflasi

Fokuskan Ketahanan Pangan, GPIPS Jadi Strategi Baru Jaga Inflasi. (Dok. Bank Indonesia)

Sumatra Selatan, WaraWiri.net - Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Langkah ini ditempuh sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, antara lain risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Pendekatan inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan diperkuat, tidak semata berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural.

Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (11/2).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin, Bupati Belitung Timur. Turut terlibat dalam acara ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), PT POS Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Pusat Daerah (TPID) wilayah Sumatera, serta perbankan.

Pada tahun 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% (year-on-year), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas bauran kebijakan serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Memasuki awal tahun 2026, inflasi nasional pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dari kelompok pangan bergejolak. Perkembangan ini menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi pangan tetap perlu diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan, agar inflasi pangan bergejolak terjaga pada kisaran 3,0-5,0%, sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebelumnya (29/1).

Deputi Ricky menyampaikan 3 strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim antara lain dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat stabilitas harga melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) sebagai instrumen penguatan rantai pasok bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi antar Pemerintah Pusat dan Daerah untuk efektivitas kebijakan antara lain melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD dan penguatan peran BUMD/Perusahaan Pangan Daerah sebagai offtaker.

“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan" demikian disampaikan Deputi Ricky.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional mendapatkan apresiasi nasional melalui penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian swasembaga pangan nasional 2025.

GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan 3 pembaruan program, yaitu (1) program penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama menghadapi cuaca ekstrem, (2) program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat stabilisasi harga pangan dalam jangka pendek, serta (3) program penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah.

GPIPS dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera. Rapat koordinasi tersebut merumuskan 3 kesepakatan strategis. Pertama, fokus jangka pendek pada penguatan upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN melalui stabilisasi harga di pasar, penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional, serta penguatan manajemen risiko inflasi regional. Kedua, antisipasi risiko cuaca ekstrem untuk memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim serta perlindungan usaha tani dan pascapanen. Ketiga, penguatan sinergi satuan tugas terkait untuk percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.

GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Deni)

Share:

Read More

Di IIMS 2026, PLN Hadirkan Promo Tambah Daya 50 Persen Lewat Program Power Up Event

Di IIMS 2026, PLN Hadirkan Promo Tambah Daya 50 Persen Lewat Program Power Up Event. (Dok. PLN)

Jakarta, WaraWiri.net - Promo tambah daya listrik kembali hadir dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Lewat program “Power Up EVent” PT PLN (Persero) menghadirkan diskon 50% bagi pelanggan satu fasa dengan kapasitas daya hingga 7.700 Volt Amphere (VA).

Promo istimewa ini dapat dinikmati selama periode pameran IIMS 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 15 Februari 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, mengungkapkan bahwa promo ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN dalam memberikan customer experience yang berkesan sekaligus mendukung gaya hidup modern pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar dengan biaya terjangkau.

“Melalui IIMS 2026, kami kembali menyediakan opsi tambah daya dengan biaya lebih ringan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kapasitas listrik rumah sesuai kebutuhan pemakaian,” ujar Adi.

Adi menjelaskan, masyarakat yang ingin menikmati promo diskon tambah daya ini cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah itu, pengunjung dapat mendatangi booth PLN di area IIMS dengan menunjukkan bukti check-in melalui banner event yang tersedia pada aplikasi PLN Mobile.

Tidak hanya diskon tambah daya, PLN juga memberikan nilai tambah bagi pengunjung yang membeli tiket masuk IIMS melalui PLN Mobile berupa voucher listrik gratis senilai Rp20.000 untuk 5.000 transaksi pertama sebagai bentuk dorongan pemanfaatan layanan digital.

Adi menambahkan bahwa berbagai promo yang dihadirkan perusahaan selama gelaran ini juga sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong adopsi kendaraan listrk di tanah air.

Semangat tersebut diperkuat dengan kehadiran showcase teknologi di booth PLN yang terletak di Hall A JIEXPO Kemayoran. Di sana, PLN menyuguhkan pengalaman langsung bagi pengunjung untuk melihat perkembangan sistem pengisian daya, integrasi layanan kelistrikan digital, serta pemutakhiran infrastruktur yang siap menopang pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik secara nasional.

“Melalui langkah-langkah ini, kami berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kesiapan infrastruktur kelistrikan yang telah Pemerintah siapkan dari hulu hingga hilir. Harapannya, masyarakat jadi lebih yakin menggunakan kendaran listrik hari ini praktis dan tidak repot,” jelas Adi.

Lebih jauh, komitmen PLN dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik juga ditunjukkan melalui kemudahan layanan layanan Home Charging Services (HCS).

Dalam program ini, PLN menghadirkan diskon 50 persen untuk biaya pasang baru HCS serta memberikan diskon tarif listrik sebesar 30 persen khusus untuk pengisian daya kendaraan pada malam hari, yakni pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Program layanan HCS ini masih dapat dinikmati oleh masyarakat hingga Juni 2026 mendatang.

“Program ini bisa dinikmati masyarakat hingga Juni 2026 mendatang dan diharapkan bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh pengguna kendaraan listrik yang ingin praktis melakukan pengisian daya di rumah sendiri dan berbiaya murah,” tandas Adi.

Adi optimis lewat event IIMS dan sederet program dan informasi yang disuguhkan dapat menjadi katalis bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang terbukti lebih irit, praktis dan selaras dengan upaya pemerintah untuk menekan emisi karbon guna mencapai Net Zero Emmision di tahun 2060 atau lebih cepat. (Ilham)

Share:

Read More

JPU Ungkap Skema Suap Berkedok Yuridis dan Penggunaan Perusahaan Boneka dalam Perkara Marcella Santoso dkk

JPU Ungkap Skema Suap Berkedok Yuridis dan Penggunaan Perusahaan Boneka dalam Perkara Marcella Santoso dkk. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Setyawan memberikan keterangan terkait perkembangan persidangan perkara suap hakim atau perintangan perkara dengan Terdakwa Marcella Santoso dkk yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, 11 Februari 2026. 

Dalam persidangan tersebut, JPU menegaskan bahwa seluruh bukti berupa catatan dan percakapan digital telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.

Fakta persidangan menunjukkan adanya aliran dana suap dari Ariyanto Bakri yang diberikan kepada M. Adhiya Muzakki melalui perantara Wahyu Gunawan untuk diteruskan kepada Hakim. JPU menyoroti bahwa tindakan ini bukan sekadar suap biasa, melainkan praktik yang sengaja dibungkus dengan skema yuridis agar terlihat sah secara hukum, meskipun pada realitanya merupakan upaya penyuapan.

Selain modus tersebut, ditemukan ketidak sinkronan data terkait jumlah uang yang terlibat. Berdasarkan keterangan saksi Wahyu Gunawan, uang yang diterima hanya berkisar 2 juta USD. Namun, terdakwa Ariyanto Bakri mengaku bahwa terdapat permintaan sebesar 60 juta USD. 

“Perbedaan signifikan ini memicu kecurigaan JPU mengenai pihak yang menikmati sisa dana tersebut, mengingat terdapat selisih besar antara jumlah yang diminta dengan yang diakui telah diterima,” ujar JPU Andi Setyawan.

Lebih lanjut, persidangan mengungkap penyalahgunaan badan hukum berupa pembentukan PT yang tidak memiliki kegiatan bisnis inti. Perusahaan tersebut diketahui hanya berfungsi sebagai wadah untuk menampung aset-aset pribadi, termasuk berbagai jenis kendaraan yang kepemilikannya diatasnamakan perusahaan tersebut guna menyamarkan asal-usul aset. (Budi)

Share:

Read More

Korupsi PN Depok Bukti Titik Rawan, KPK Rekomendasikan Perbaikan Integritas Peradilan

Korupsi PN Depok Bukti Titik Rawan, KPK Rekomendasikan Perbaikan Integritas Peradilan. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok bukan sebuah kebetulan, melainkan buah dari kerentanan sistemik yang telah dipetakan sejak lima tahun lalu. Peristiwa tertangkap tangan di PN Depok menjadi bukti nyata, tata kelola peradilan masih menyimpan ruang gelap yang harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan modus yang muncul dalam perkara PN Depok merupakan pengulangan dari temuan kajian Direktorat Monitoring KPK di tahun 2020. Penindakan saja dianggap tidak cukup, jika rekomendasi perbaikan sistem terus diabaikan.

“Sejumlah temuan kajian, menunjukkan ada kerentanan sistemik. Hal ini masih terjadi dan sangat relevan dengan perkara di PN Depok,” tegas Budi di Jakarta, Rabu (11/2).

Dalam kajian itu terungkap sejumlah permasalahan mendasar dalam tata kelola peradilan. Salah satunya, KPK memotret sebesar 22 persen pengadilan inkonsisten dalam menerapkan susunan majelis hakim.

Selain itu, sebesar 34,92 persen dari 60 pengadilan tingkat pertama terhambat dalam mengeksekusi perkara. Tak hanya itu, sebanyak 30 persen data eksekusi di 13 pengadilan pun tak tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga menyulitkan pengawasan dan akuntabilitas.

KPK turut menyoroti transparansi uang panjar perkara yang masih menjadi titik lemah pemicu kebocoran integritas di internal pengadilan. Sejumlah kondisi itu berdampak pada kepastian hukum, yang mampu meningkatkan potensi ketidakadilan sekaligus membuka ruang intervensi dan korupsi.

Dari hasil kajian tersebut, KPK juga mencatat ketimpangan distribusi beban kerja hakim yang mencapai 46 persen. Kondisi itu dinilai dapat mempengaruhi kualitas putusan dan efektivitas penanganan perkara.

Selain itu, persoalan lain terkait interaksi antara pihak berperkara dan aparatur pengadilan di luar mekanisme resmi menjadi persoalan serius. KPK masih menemukan praktik pungutan liar akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian konflik kepentingan (conflict of interest).

Atas hasil kajian tersebut, KPK mendorong implementasi enam rekomendasi strategis, yaitu memanfaatkan sistem teknologi informasi (TI) dalam menetapkan majelis hakim, standarisasi waktu eksekusi perkara perdata, meratakan distribusi hakim, Badan Pengawasan mengawasi secara berkala, mengoptimalkan pertukaran data aparat penegak hukum (APH), serta mengatur standar dan tata cara dokumentasi rekaman.

Perlu komitmen dan kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan guna menindaklanjuti rekomendasi yang sudah ada. Harapannya, peradilan yang bersih, profesional, dan berkeadilan dapat terwujud, sehingga pengadilan tidak menjadi ladang korupsi.

“Upaya pemberantasan korupsi di peradilan tidak hanya mengandalkan penindakan, tapi harus dibangun sistemik melalui perbaikan tata kelola, transparansi, dan integritas,” pungkas Budi. (Budi)

Share:

Read More

KLB Inspeksi Lintas Selatan Pastikan Kesiapan KAI Hadapi Angkutan Lebaran 2026

KLB Inspeksi Lintas Selatan Pastikan Kesiapan KAI Hadapi Angkutan Lebaran 2026. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan Kereta Luar Biasa (KLB) Inspeksi Lintas Jalur Selatan pada 10–12 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi Angkutan Lebaran 2026. Kegiatan ini mencakup peninjauan langsung kesiapan prasarana, sarana, sistem operasi, keselamatan, serta kesiapan sumber daya manusia di lintas selatan Pulau Jawa.

Direktur Operasi KAI, Awan Hermawan Purwadinata, menyampaikan bahwa KLB Inspeksi menjadi instrumen penting untuk memastikan kesiapan operasional dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

“Melalui KLB Inspeksi Lintas Jalur Selatan, KAI memastikan seluruh unsur pelayanan dan keselamatan berada pada kondisi siap sebelum memasuki masa Angkutan Lebaran. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kami menjaga keandalan perjalanan serta kenyamanan pelanggan di tengah peningkatan mobilitas,” ujar Awan.

KLB Inspeksi Lintas Jalur Selatan menggunakan rangkaian 1 lokomotif, 1 kereta Nusantara, 1 kereta Jawa, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit, dengan rute di hari pertama dari Bandung – Purwokerto. Secara keseluruhan rute kegiatan inspeksi melintasi wilayah kerja Daop 2 Bandung, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Yogyakarta, Daop 7 Madiun, dan Daop 8 Surabaya, yang merupakan lintasan strategis dengan karakteristik geografis dan tantangan operasional yang beragam.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Operasi KAI Awan Hermawan Purwadinata, Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha KAI Rafli Yandra, jajaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan jajaran DJKA Kementerian Perhubungan.

Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pembinaan jajaran pegawai di Stasiun Bandung dan Stasiun Purwokerto. Sepanjang perjalanan, jajaran pimpinan dan pemangku kepentingan meninjau langsung kondisi lintasan, emplasemen stasiun, serta kesiapan personel operasional di lapangan. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan standar layanan, kesiapsiagaan petugas operasional, serta frontliner agar seluruh unsur bekerja dengan tingkat kesiapan yang sama saat Angkutan Lebaran berlangsung.

Dalam rangkaian KLB Inspeksi, masing-masing Daerah Operasi memaparkan kesiapan menghadapi Angkutan Lebaran 2026, mencakup rencana operasi, langkah antisipasi potensi gangguan perjalanan, serta skema penanganan kondisi darurat. Mengingat lintas selatan melintasi wilayah pegunungan, jalur rawan cuaca, hingga segmen dengan peningkatan frekuensi perjalanan yang signifikan saat Lebaran, pengecekan dilakukan secara komprehensif untuk menjaga keandalan prasarana dan kelancaran perjalanan.

Sebagai bagian dari kesiapan lintas selatan, KAI juga menyiapkan pengamanan terpadu di wilayah Daop 2, Daop 5, Daop 6, Daop 7, dan Daop 8, dengan dukungan ribuan personel pengamanan internal dan eksternal. Pengamanan ini diperkuat melalui sinergi dengan TNI, Polri, serta aparat terkait untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api dan lingkungan stasiun selama masa Angkutan Lebaran.

Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana penanganan gangguan operasional turut diperkuat melalui penempatan lokomotif cadangan, pembangkit listrik, crane, serta ketersediaan Alat Material untuk Siaga (AMUS) di titik-titik strategis lintas selatan. Langkah ini dirancang untuk memastikan respons cepat dan terukur apabila terjadi gangguan operasional selama periode angkutan.

Angkutan Lebaran 2026 akan berlangsung selama 22 hari, mulai 11 Maret hingga 1 April 2026, dengan Posko Angkutan Lebaran beroperasi pada 14–29 Maret 2026. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026, bertepatan dengan cuti bersama Nyepi, sementara puncak arus balik diproyeksikan pada 24 Maret 2026, saat cuti bersama Idulfitri berakhir. Pola ini menjadi acuan KAI dalam pengaturan operasi, kesiapan sarana, sumber daya manusia, serta pengamanan perjalanan.

Melalui KLB Inspeksi Lintas Jalur Selatan, KAI menegaskan komitmennya untuk memastikan layanan kereta api yang andal, aman, dan nyaman, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan Lebaran dengan tenang dan lancar. (Evi)

Share:

Read More

Kemenko Polkam Petakan Isu Strategis Politik dan Keamanan di Kawasan Amerika dan Eropa

Kemenko Polkam Petakan Isu Strategis Politik dan Keamanan di Kawasan Amerika dan Eropa. (Dok. Kemenko Polkam)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan Rakor Stocktaking Isu Bidang Politik dan Keamanan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa pada 11-12 Februari 2026.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Amerika I dan II serta Direktur Eropa I dan II Kemlu. Peserta rakor terdiri dari perwakilan Kemlu, Kemhan, Kemenimipas, BIN, BNPT, BSSN, BNN, PPATK, Mabes Polri, dan Mabes TNI.

Asisten Deputi Koordinasi Amerika dan Eropa, Pande K. Wuri Handayani menekankan pentingnya memosisikan Indonesia sebagai kekuatan _middle power_, dan mendasarkan kepentingan nasional dalam bekerja sama dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa, ditengah dinamika geopolitik global.

“Indonesia perlu memastikan implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif guna mempertahankan netralitas strategis di tengah persaingan kekuatan global,” tegas Pande.

Rakor ini membahas isu-isu strategis, potensi dan peluang peningkatan kerja sama di bidang politik dan keamanan seperti penanganan kejahatan transnasional terorganisir seperti peredaran narkotika, pencucian uang, perdagangan ilegal, dan kejahatan siber lintas yurisdiksi.

Isu-isu strategis yang menonjol antara lain termasuk isu keamanan siber dan perlindungan data strategis, pemberdayaan diaspora Indonesia, perlindungan WNI dan pekerja migran di kawasan Amerika dan Eropa.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyerap masukan lintas K/L sekaligus memperkuat kerangka kerja sama politik dan keamanan Indonesia dengan mitra di kawasan Amerika dan Eropa. (Isna)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Kepastian Investasi, Akselerasi Hilirisasi, dan Jamin Stok Energi Nasional Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan sejumlah proyek strategis dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara membahas progres sejumlah program prioritas nasional, mulai dari sektor pangan dan energi hingga hilirisasi industri.

Di sektor energi dan sumber daya mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan sejumlah proyek strategis, termasuk terkait aktivitas pertambangan di Sumatra Utara. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas mengenai kepastian hukum dan perlindungan investasi.

“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional,” ungkapnya merujuk pada tambang Martabe di Sumatra Utara.

Menurut Bahlil, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlanjutan investasi. “Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra,” tegasnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional. Bahlil mengungkapkan bahwa sejumlah proyek telah memasuki tahap implementasi dan pihaknya telah menyiapkan tambahan program hilirisasi baru guna memperkuat kemandirian industri nasional.

“Jadi tadi dari Danantara, dari 18 proyek yang sudah disampaikan, enamnya sudah di groundbreaking, sisanya juga akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut melaporkan kesiapan pasokan energi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dalam kondisi aman.

“Dan yang ketiga adalah BBM untuk menyangkut dengan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, dan saya sampaikan bahwa semuanya terkendali dan cukup batas minimum dari pada stok nasional,” kata Bahlil.

Rapat terbatas ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, keberlanjutan investasi, serta penguatan industri nasional berbasis hilirisasi. Di tengah dinamika global, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, akselerasi pembangunan, dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat. (Dinda)

Share:

Read More

Lindungi Publik dari Risiko AI, Nezar Patria Tekankan Standar Kualitas dan Keamanan Data Nasional

Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan Keynote Speech dalam kegiatan Data & AI Conference 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa kualitas dan keamanan data menjadi kunci melindungi masyarakat dari risiko kecerdasan artifisial yang keliru, bias, atau disusupi manipulasi.

Ia mengingatkan praktik data poisoning dapat merusak sistem AI dan berdampak langsung pada publik, mulai dari kesalahan keputusan otomatis hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Jika kita ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data yang kita bicarakan pada hari ini menjadi sangat penting. Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan penting. Dan karena itu saya mengajak untuk kita semua fokus pada tiga aspek,” ujar Wamen Nezar dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, AI sangat bergantung pada kualitas dataset. Data yang tidak bersih dan tidak terstandar berisiko menghasilkan keputusan yang menyimpang dan merugikan masyarakat.

“AI sangat rawan untuk menjadi kacau kalau terjadi data poisoning, misalnya data yang tidak bersih,” tegasnya.

Wamen Nezar menekankan pentingnya regulasi yang adaptif agar mampu melindungi privasi dan etika tanpa menghambat inovasi.

“Regulasi kita harus adaptif, harus cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita mencoba memberikan proteksi tapi kita tidak menghambat inovasi-inovasi. Jadi kita harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital kita,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya standar manajemen data yang disusun bersama sektor publik dan privat agar dataset yang digunakan dalam pengembangan AI bersih, relevan, dan representatif.

“Di sini penting sekali pertemuan kita pagi ini untuk bisa membahas lebih dalam tentang bagaimana standar manajemen data. DAMA saya kira bisa membantu di sini yang bisa melibatkan sektor publik dan juga privat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada teknologi, tetapi pada kesiapan manusia dan proses pengelolaan data.

“Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan di teknologi yang terbesar, tapi pada people dan juga process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, saya kira kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika saja,” tegasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk membangun tata kelola data nasional yang kuat. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan AI di Indonesia aman, akurat, dan benar-benar melindungi kepentingan publik. (Alif)

Share:

Read More

Pemprov DKI Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Transparansi

Pemprov DKI Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Transparansi. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya yang berlangsung di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/2).

Dalam sambutannya, Pramono menegaskan komitmennya terhadap transparansi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada BPKP untuk melakukan pengawasan. Ia menyampaikan, tidak akan memberikan batasan apa pun dalam proses audit maupun monitoring.

"Kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP," ujar Pramono.

Upaya ini, lanjutnya, merupakan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel.

Pramono menambahkan bahwa keterlibatan BPKP akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para aparatur di lingkungan Balai Kota maupun jajaran Direksi BUMD dalam bekerja. Melalui pengawasan BPKP, maka diyakini setiap proses pelaksanaan administrasi dipastikan berjalan sesuai koridor hukum.

Menurut Pramono, kerja sama ini penting dilakukan untuk mewujudkan transformasi Jakarta menjadi kota global. Pramono melaporkan, saat ini peringkat Jakarta dalam Global City Index telah naik dari posisi 74 ke 71 di bawah kepemimpinannya.

Tak hanya itu, berdasarkan data BPS, perekonomian Jakarta juga tercatat mengalami perbaikan, termasuk terkait gini rasio. Penurunan kesenjangan masyarakat ini didorong oleh berbagai kebijakan jaring pengaman sosial, seperti pemberian KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, menyambut baik keterbukaan yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, akses tanpa batas yang diberikan Pemprov DKI ini akan memudahkan BPKP dalam mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki agar mencegah terjadinya kecurangan.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur, sehingga kami diberi ruang yang luar biasa," kata Ateh.

Ateh meyakini, melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel ini, maka Pemprov DKI bisa menjalankan berbagai programnya dengan baik.

"Yang kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan ya, kalau kami temukan sesuatu, untuk melakukan menjaga agar jalan daripada Pemda DKI ini benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa ada kecurangan," tandasnya. (Muh)

Share:

Read More

Kemenpar Tegaskan Keselamatan Wisata sebagai Fondasi Pariwisata Generatif Berkelanjutan

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham saat pembukaan Kuliah Umum bertajuk “Keselamatan Wisata” di Politeknik Pariwisata Makassar. (Dok. Kemenpar)

Makassar, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa keselamatan wisata merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem pariwisata generatif yang berkelanjutan di Indonesia. 

“Keselamatan bukan sekadar pelengkap dalam aktivitas wisata, melainkan prasyarat mutlak untuk mewujudkan destinasi yang tangguh, berdaya saing, dan dipercaya wisatawan,” kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham, dalam opening remarks Kuliah Umum bertajuk “Keselamatan Wisata” di Politeknik Pariwisata Makassar, Rabu (11/2/2026).

Martini menjelaskan keselamatan wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca dan karakteristik alam, hingga aspek teknis operasional serta faktor manusia atau human error. Namun demikian, standar keselamatan yang kuat hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Selain civitas akademika, pelaku usaha dan PHRI memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan wisata. Tidak kalah penting, kita sendiri sebagai wisatawan dan calon wisatawan juga memiliki tanggung jawab yang sama,” ujar Martini.

Menurutnya, wisatawan masa kini tidak lagi dapat bersikap pasif. Mereka perlu menjadi wisatawan yang bertanggung jawab melalui dua langkah utama, yakni memiliki kesiapan yang matang dalam menjaga keamanan diri sendiri serta memastikan kelayakan perbekalan yang dibawa, dan bersikap disiplin dengan memilih jasa pelayanan pariwisata yang telah memiliki sertifikat, izin resmi, serta lisensi khusus.

Langkah tersebut dinilai sebagai cara paling efektif untuk meminimalkan sekaligus memitigasi risiko kecelakaan, khususnya pada sektor transportasi pariwisata yang kerap menjadi perhatian publik.

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, menambahkan bahwa daya tarik alam memang menjadi magnet awal sebuah destinasi, namun keselamatan adalah fondasi yang menentukan keberlanjutan kunjungan wisatawan.

“Mahasiswa Poltekpar adalah arsitek pariwisata masa depan. Kita harus membangun ekosistem pariwisata Indonesia yang tangguh. Destinasi yang paling indah sekalipun dapat ditinggalkan jika tidak mampu memberikan rasa aman,” kata Fadjar.

Ia menekankan rasa aman bukan hanya elemen pendukung, melainkan bagian dari kualitas layanan yang menentukan reputasi destinasi di mata dunia.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Transportasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Jumaril, menegaskan bahwa keselamatan wisata bukan semata tanggung jawab lembaga penanggulangan atau operator layanan, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pihak, termasuk pengunjung.

“Mahasiswa Poltekpar di bawah naungan Kemenpar yang kelak menjadi pemangku kebijakan harus menjadi role model dalam menanamkan budaya keselamatan sejak dini dan mampu memengaruhi lingkungan sekitarnya untuk berbudaya safety,” ujar Jumaril.

Dalam kesempatan yang sama, President of UID Foundation, Tantowi Yahya, menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata perlu terus berperan sebagai katalisator yang memiliki wibawa dalam menggerakkan seluruh elemen ekosistem pariwisata.

“Kementerian Pariwisata harus menjadi motivator, katalisator, dan penggerak yang mampu menggerakkan mesin pariwisata di daerah agar ekosistemnya tetap terjaga,” ujarnya.

Kuliah umum ini juga menghadirkan Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, serta Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ida Pramuwardani. 

Kehadiran para narasumber lintas lembaga ini menegaskan pentingnya keselamatan wisata sebagai isu strategis yang memerlukan pendekatan kolaboratif, berbasis mitigasi risiko dan kesiapsiagaan sejak dini.

Melalui penguatan literasi keselamatan, pembentukan budaya sadar risiko, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pariwisata terus mendorong terwujudnya pariwisata Indonesia yang tidak hanya indah dan berdaya tarik global, tetapi juga aman, tangguh, dan membanggakan. (Ros)

Share:

Read More

Indosat Ooredoo Hutchison Catat Pertumbuhan Double-Digit pada Laba Bersih, Cerminkan Pertumbuhan Bisnis

Indosat Ooredoo Hutchison Catat Pertumbuhan Double-Digit pada Laba Bersih, Cerminkan Pertumbuhan Bisnis. (Dok. Indosat Ooredoo)

Jakarta, WaraWiri.net - Indosat Ooredoo Hutchison (“IDX: ISAT”, “Indosat” atau “IOH”, “Perseroan”) mengawali 2026 dengan kinerja yang positif, seiring Perseroan menutup kuartal terakhir tahun lalu dengan fondasi yang semakin kuat.

 

Pada kuartal terakhir 2025, Indosat mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 9% secara quarter-on-quarter menjadi Rp15,36 triliun, mencerminkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah dinamika industri. Kinerja ini diperkuat oleh pertumbuhan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk sebesar 53,5% quarter-on-quarter dan 12,2% year-on-year menjadi Rp5,5 triliun. EBITDA meningkat 12% menjadi Rp26,6 triliun, tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan yang menegaskan fundamental keuangan yang sehat serta kedisiplinan dalam eksekusi strategi.

 

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, “Kami menutup tahun 2025 dengan momentum yang kuat, mencapai panduan kinerja yang telah ditetapkan, serta mengakhiri tahun dengan fondasi yang solid untuk melaju ke 2026. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, peningkatan profitabilitas, dan kinerja laba bersih yang solid. Pertumbuhan ARPU yang progresif didorong oleh personalisasi berbasis AI, penguatan jaringan, serta fokus kami yang konsisten dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Berlandaskan tujuan kami untuk memberdayakan Indonesia, kami terus memperkuat fondasi perusahaan melalui investasi yang disiplin, keunggulan operasional, dan transformasi berbasis AI untuk membangun ekosistem digital yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi masa depan.”

 

Selain itu, Indosat mencatat pertumbuhan ARPU yang progresif hingga mencapai Rp44 ribu, didorong oleh penerapan personalisasi berbasis AI secara konsisten, peningkatan pengalaman jaringan, serta inovasi yang berfokus pada pelanggan, termasuk fitur AI-powered 360 Scam and Spam Protection. Solusi ini melindungi pelanggan di berbagai kanal digital melalui platform agentic yang canggih.

 

Dengan terus berfokus pada pengalaman, keamanan, dan kepercayaan digital, Indosat berkomitmen untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan jangka panjang serta menghadirkan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meningkatkan Pengalaman Pelanggan

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap konektivitas digital untuk bekerja, belajar, berbisnis, dan berkomunikasi sehari-hari, Indosat terus memperkuat pengalaman pelanggan. Dengan tetap menjaga keandalan jaringan yang tinggi, Indosat menghadirkan solusi fixed wireless access (FWA) melalui brand HiFi Air untuk mendukung kebutuhan digital yang terus berkembang.

Dengan layanan 5G dan HiFi Air yang kini tersedia di 24 kota di seluruh Indonesia, Indosat menutup tahun 2025 dengan sekitar 400.000 pelanggan Home Broadband (HBB).

Berbagai inisiatif ini merupakan bagian dari integrasi kecerdasan artifisial dengan kapabilitas jaringan canggih yang dilakukan Indosat untuk menghadirkan konektivitas yang lebih cerdas, adaptif, dan berorientasi pada manusia. Melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur digital, operasional berbasis data, dan inovasi, Indosat terus mempercepat transformasinya menjadi perusahaan berbasis AI. (Deni)

Share:

Read More

Dukung Target Turunkan TBC 50 Persen, Menteri PANRB Keluarkan SE untuk Instansi Pemerintah

Dukung Target Turunkan TBC 50 Persen, Menteri PANRB Keluarkan SE untuk Instansi Pemerintah. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mempercepat penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sebagai salah satu dari tiga program quick win Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Targetnya, menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.

Sebagai bentuk dukungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 1/2026 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menteri Rini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam upaya ini. Selain sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan masyarakat, ASN juga merupakan bagian dari komunitas besar yang berpotensi menjadi sasaran sekaligus agen perubahan dalam penanggulangan TBC.

“ASN harus berperan aktif sebagai penggerak kebijakan publik dan bagian dari solusi dalam upaya penanggulangan TBC,” ujar Menteri Rini di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Terdapat empat poin penting yang diatur pada SE tersebut, poin pertama meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ASN mengenai gejala, resiko dan pencegahan, poin kedua pada SE ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan instansi pemerintah agar mendorong keterlibatan aktif ASN dalam mendukung pelaksanaan Satu Gerakan Aksi Temukan TB (SATU TB).

Ketiga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencegahan pemberian stigma dan diskriminasi terhadap pasien TB, serta keempat pendanaan pelaksanaan upaya penanggulangan TB menggunakan anggaran instansi pemerintah masing-masing atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Percepatan penanggulangan TBC di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui penguatan edukasi dan sosialisasi, penyediaan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta kebijakan internal yang mendukung deteksi dini dan kepatuhan pengobatan.

Selain itu, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. “Penanggulangan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus terlibat. Instansi pemerintah harus menjadi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas stigma, sehingga ASN tidak ragu untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan,” tegasnya.

Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan ASN, tetapi juga memperkuat kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah menilai, seperti saat menghadapi pandemi Covid-19, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi persoalan kesehatan nasional.

Dengan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah, penanggulangan TBC diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (Zikry)

Share:

Read More

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026

OJK, LPS, dan BPS Pastikan Kualitas Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. (Dok. OJK)

Bekasi, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 sebagai dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2).

Hadir dalam kegiatan itu Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Dijelaskan Friderica, pelaksanaan pemantauan SNLIK Tahun 2026 ini sangat penting, karena tingkat literasi dan inklusi keuangan akan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan," kata Friderica.

Dijelaskannya, untuk pertama kali SNLIK tahun ini akan bekerja sama dengan LPS sesuai dengan UU PPSK. Selain itu, survey tahun ini akan memiliki angka literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan tiap provinsi sangat penting agar tiap provinsi tahu posisinya untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah.

Sementara itu, Anggito menyampaikan pentingnya SNLIK serta peningkatan jumlah responden secara nasional bagi LPS untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan.

“Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi," ujar Anggito.

Anggito menegaskan, LPS akan terus mendukung dan berharap ke depan dapat menjangkau lebih banyak lagi responden, serta bersama OJK dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan survei ini.

Pada kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat produktif antara BPS, OJK, dan LPS, yang pada 2026 telah memperluas jumlah responden hingga ke tingkat provinsi.

“Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia," kata Amalia.

Amalia mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, sebab kesediaan dan keterbukaan responden merupakan bagian penting dari kualitas pendataan. Ia menyampaikan bahwa kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi responden sangat dijaga dan dilindungi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

Proses SNLIK

Dalam prosesnya, witnessing SNLIK bertujuan untuk memastikan pendataan survei dilakukan dengan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). Witnessing juga dilakukan oleh Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di masing-masing wilayah provinsi guna menjaga kualitas proses pendataan SNLIK 2026.

Pendataan SNLIK 2026 ini dilaksanakan mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026 yang menyasar 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi, yang mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan jumlah Satuan Wilayah Setempat (SLS) sebanyak 7.500 SLS.

Pendataan lapangan dilakukan oleh 2.744 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Masing-masing PPL dimaksud bertanggung jawab atas 2 sampai dengan 3 wilayah SLS yang didampingi PML.

Hasil dari SNLIK 2026 ini akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025. Menunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu target RPJMN dengan nilai 69,35% untuk literasi keuangan dan 93,00% untuk inklusi keuangan pada tahun 2029.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 juga menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional dengan nilai sebesar 98,00 persen pada tahun 2045. Hal ini yang menjadi latar belakang OJK melakukan SNLIK 2026 untuk mengetahui capaian target berdasarkan Perpres dan UU tersebut.  

Guna mencapai target dimaksud, OJK juga secara masif melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembayaran, dan asosiasi.

OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan disusun berdasarkan data yang akurat, objektif, dan merefleksikan kondisi nyata masyarakat.

Langkah ini merupakan wujud keseriusan ketiga lembaga dalam menghadirkan program yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi, kolaborasi antarlembaga, dan penggunaan data sebagai fondasi utama penguatan ekosistem keuangan yang sehat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Remon)

Share:

Read More