Perkuat Daya Saing dan Ekspansi Pasar Global, Kemenperin Pacu Hilirisasi Industri Kopi

Perkuat Daya Saing dan Ekspansi Pasar Global, Kemenperin Pacu Hilirisasi Industri Kopi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk memperkuat industri pengolahan kopi nasional sebagai salah satu sektor strategis dalam hilirisasi industri agro. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke PT Santos Jaya Abadi di Semarang, Jumat (4/9), yang menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan industri pengolahan kopi sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menghadapi tantangan sektor kopi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri kopi, baik dari sisi ketersediaan bahan baku, potensi pasar domestik, maupun peluang ekspor. Indonesia merupakan produsen biji kopi terbesar keempat dunia dengan produksi mencapai sekitar 834 ribu ton pada 2025. Di sisi hilir, produk kopi olahan Indonesia telah menembus lebih dari 80 negara, menunjukkan bahwa industri nasional memiliki daya saing dan peluang ekspansi yang besar di pasar global.

“Kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki kekuatan dari hulu hingga hilir. Tantangan kita ke depan adalah memastikan kekuatan tersebut dapat dikonversi menjadi nilai tambah yang lebih besar melalui penguatan industri pengolahan, inovasi produk, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar. Pemerintah akan terus memacu industri kopi nasional agar semakin kompetitif dan mampu memperkuat posisinya di pasar global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa industri pengolahan kopi nasional masih memiliki ruang pertumbuhan yang signifikan. Dari kapasitas terpasang sekitar 1,81 juta ton, realisasi produksi pada 2025 mencapai sekitar 928 ribu ton dengan tingkat utilisasi sekitar 51 persen. Pemerintah menargetkan utilisasi industri pengolahan kopi dapat meningkat menjadi 86,6 persen pada 2029.

“Peningkatan utilisasi menjadi salah satu fokus kebijakan kami. Kita ingin memastikan kapasitas industri yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk itu, penguatan pasokan bahan baku, SDM, teknologi, riset dan pengembangan, serta akses pasar harus dilakukan secara terintegrasi,” kata Putu.

Dari sisi perdagangan, kinerja industri kopi olahan Indonesia menunjukkan tren yang positif. Pada 2025, Indonesia tercatat sebagai eksportir kopi premix terbesar di dunia, dengan nilai ekspor USD 454,7 juta atau menguasai 17,54% pangsa pasar global. Sementara itu, untuk kopi instan, Indonesia berhasil menempati 5 besar negara eksportir dunia, dengan nilai ekspor USD 225 juta dan menguasai 5,88 persen pangsa pasa global.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintemgar) Merrijantij Punguan Pintaria, menambahkan bahwa kunjungan kerja ke PT Santos Jaya Abadi menunjukkan perkembangan industri pengolahan kopi nasional yang semakin kuat dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut tercermin dari pemanfaatan bahan baku kopi dalam negeri, penerapan teknologi dan mesin dalam proses produksi, hingga diversifikasi produk yang mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam.

“Kunjungan ini memperlihatkan bagaimana industri kopi nasional terus berkembang dari sisi pengolahan bahan baku, pemanfaatan teknologi, hingga diversifikasi produk. Kemampuan industri untuk mengolah kopi menjadi berbagai produk dengan nilai tambah menunjukkan bahwa kita memiliki potensi besar untuk terus memperkuat industri kopi dari hulu hingga hilir,” ujar Merrijantij.

Dalam menghadapi peluang pasar global, Kemenperin juga melihat pentingnya penguatan standardisasi, keamanan pangan, traceability, sertifikasi internasional, sustainability, serta branding produk. Sejumlah produk seperti roasted bean, kopi instan, premiks, specialty coffee, kopi kapsul, drip coffee, dan ground coffee dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan, termasuk produk fungsional seperti kopi organik, decaf, dan produk dengan positioning kesehatan.

“Kita ingin kopi Indonesia tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi berkembang menjadi produk industri dengan nilai tambah tinggi dan memiliki posisi yang semakin kuat di pasar dunia. Untuk mencapai itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci,” pungkas Direktur Mintemgar.

Kunjungan kerja DPR RI ke PT Santos Jaya Abadi diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menciptakan iklim industri yang kondusif sekaligus memastikan kebijakan pengembangan industri kopi nasional mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, memperkuat keterkaitan hulu-hilir, meningkatkan nilai tambah, dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kopi Indonesia. (Evi)

Share:

Read More

KKP Tangkap Kapal Ikan Filipina dan Tertibkan 25 Unit Rumpon Ilegal di Perairan Perbatasan

KKP Tangkap Kapal Ikan Filipina dan Tertibkan 25 Unit Rumpon Ilegal di Perairan Perbatasan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menangkap satu kapal ikan asing (KIA) asal Filipina di perairan Sulawesi. Di saat bersamaan, tim pengawas juga menertibkan 25 unit rumpon ilegal di laut Maluku Utara yang berbatasan dengan perairan Filipina.

“Banyak nelayan yang mengadu ke kami, banyaknya rumpon illegal yang dijadikan modus untuk penangkapan kapal ikan secara illegal,” ujar Direktur Jenderal PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM, yang akrab disapa Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (8/9).

KKP menurunkan KP Hiu 05 dalam operasi itu. Kapal ikan yang ditangkap berukuran 3 GT dengan label Vitran 06, tidak memiliki izin penangkapan ikan, serta berisi empat awak kapal berkewarganegaraan Filipina. Kapal tersebut selanjutnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapal Vitran 06 diduga kuat melanggar Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Jo Pasal 27 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman seberat-beratnya hukuman delapan tahun penjara dan denda minimal Rp1,5 milyar.

Pada saat yang sama, tim bersama tiga kapal pengawas yang terdiri dari Kapal Pengawas Orca 01, Kapal Pengawas Orca 05 dan Kapal Pengawas Hiu 13 berhasil mengangkat dan menertibkan sebanyak 25 rumpon illegal yang tidak memiliki izin di perairan Maluku Utara.

“Penertiban rumpon ilegal juga merupakan tindak lanjut hasil kerja sama dalam rangka penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perairan Maluku Utara," ujar Ipunk.

Ipunk menambahkan, keberadaan rumpon-rumpon di wilayah perairan perbatasan akan menghalangi proses ruaya ikan tuna untuk masuk ke perairan Indonesia, sehingga dapat merugikan para nelayan Indonesia.

Selain melakukan penertiban, kapal pengawas juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan yang menjaga diatas rumpon. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif agar masyarakat memahami ketentuan dalam pemasangan dan pemanfaatan rumpon.

“Kami tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan pemahaman kepada nelayan. Kami minta pemilik rumpon mengurus izin dan memastikan pemasangan rumpon tidak berada di alur pelayaran, untuk keselamatan,” pungkas Ipunk.

Sepanjang tahun 2026 jumlah rumpon ilegal yang diangkat dan ditertibkan oleh KKP sebanyak 37 unit. Rinciannya sebanyak 12 unit ditertibkan dari WPPNRI 716 dan sebanyak 25 unit rumpon dari WPPNRI 715, dengan total valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp 14,8 Milyar. (Deni)

Share:

Read More

Kawal Program Prioritas Nasional, KPK dan Timnas PK Catat Peningkatan Capaian Aksi di Triwulan ke-6

Kawal Program Prioritas Nasional, KPK dan Timnas PK Catat Peningkatan Capaian Aksi di Triwulan ke-6. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi periode 2025–2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga bulan ke-18 atau Triwulan VI (B18), pelaksanaan aksi telah mencapai 67,49 persen.

Capaian tersebut disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (7/9). Hingga Triwulan VI, pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi mencakup 15 aksi, 36 output, dan 296 milestone yang melibatkan sekitar 59 kementerian/lembaga serta 38 pemerintah provinsi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk memastikan seluruh agenda pencegahan korupsi berjalan selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah.

“Ini merupakan forum penting untuk memastikan bahwa agenda pencegahan korupsi berjalan searah dengan prioritas pembangunan pemerintah,” tegas Setyo saat membuka pertemuan.

Baginya, tujuan ini harus menjadi dasar bagi Timnas PK untuk terus menggeser orientasi pencegahan bukan dari sekadar pemenuhan target administratif semata, melainkan menuju perubahan tata kelola yang memberikan dampak nyata.

“Capaian ini tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian milestone. Yang harus dilihat adalah bagaimana pelayanan publik yang baik dapat benar-benar dirasakan dan celah untuk korupsi semakin tertutup,” lanjut Setyo.

Setyo menilai, pendekatan pencegahan perlu ditempatkan sejak awal proses kebijakan. Integritas dan pengendalian, katanya, tidak seharusnya hadir ketika suatu kebijakan telah berjalan, tetapi harus melekat sejak kebijakan tersebut mulai dirancang.

Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi berkala atas perkembangan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 sekaligus untuk menyepakati langkah tindak lanjut. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada empat hal, yakni substansi pelaporan, pembaruan pengawalan Program Prioritas Nasional, penyusunan arah Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2027–2028, serta persetujuan arah revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. 

Capaian dan Arah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, memaparkan sejumlah capaian konkret pengawalan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam periode 2025-2026. Misalnya, di sektor logistik, Stranas PK berhasil mendorong penerapan single billing dan otomatisasi Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) yang dapat menyingkat waktu layanan pelabuhan.

“Hasil pengawasan harus dilihat dari perbaikan yang terjadi di lapangan. Bukan hanya tercapainya output, tetapi bagaimana intervensi tersebut dapat memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko korupsi,” ujar Agus.

Di sektor kesehatan, Stranas PK mendorong pemanfaatan rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk mendukung penggunaan klaim dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara di sektor keuangan daerah, Stranas PK terus mendorong penguatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai instrumen pengendalian kualitas belanja.

Selain itu, Stranas PK turut memperkuat pengamanan aset negara yang hingga kini mencapai Rp16 triliun melalui penetapan garis sempadan pada 55 situs dan enam danau berdasarkan estimasi zona nilai tanah.

Pengawalan juga dilakukan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pada program MBG, pengawalan mencakup ketepatan sasaran dan mutu gizi, kelembagaan, serta penguatan sistem pembayaran digital. Sementara untuk KDKMP, fokus diarahkan pada penguatan regulasi dan tata kelola, integrasi sistem informasi, serta pengawasan dan peningkatan kapasitas pengelola.

Sejalan dengan itu, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, turut menyampaikan sejumlah contoh nyata pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang berjalan dengan baik, seperti aksi pengendalian alih fungsi lahan dan tumpang tindih kawasan hutan yang dinilai telah memberikan dukungan langsung terhadap penanggulangan korupsi pada sektor tersebut.

Bagi Bappenas, penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2027-2028 harus mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dan selaras dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada 8 klaster dan 60 program prioritas.

Dari perspektif reformasi birokrasi, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mengingatkan bahwa capaian aksi yang dilakukan oleh Timnas PK perlu ditetapkan secara jelas terkait isu yang harus dieskalasikan, instansi penanggung jawab, tenggat penyelesaian, serta mekanisme pengambilan keputusan apabila target tidak tercapai.

Ia juga mendorong agar Rencana Aksi PK nantinya diperkuat dengan kerangka logis (logframe) yang lebih tajam dan berbasis risiko, termasuk perluasan penerapan instrumen pengelolaan konflik kepentingan pada berbagai tingkat pemerintahan.

Dalam aspek penguatan tata kelola pemerintahan daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mendorong konsolidasi regulasi dan kebijakan, penguatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), digitalisasi tata kelola yang saling terintegrasi, hingga pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data tunggal.

Dorong Revisi Perpres, Guna Sesuaikan Relevansi Target

Pada penghujung forum, seluruh anggota Timnas PK yang hadir mengikuti sesi diskusi dan konfirmasi terhadap Rencana Aksi Pencegahan Korupsi periode 2027–2028. Sesi ini menjadi bagian dari upaya mengonsolidasikan agenda dan arah aksi untuk periode berikutnya.

Pertemuan juga membahas perkembangan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Revisi tersebut diarahkan untuk memastikan Stranas PK tetap relevan dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta prioritas Presiden, termasuk dalam penetapan aksi pada tingkat strategis.

“Persetujuan arah revisi ini penting agar naskah urgensi dan proses penyusunan regulasi memiliki pijakan yang sama di antara anggota Timnas PK,” ungkap Setyo sekaligus menandai kesepakatan atas kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai pemrakarsa, yakni Kementerian PPN/Bappenas.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP), Heru Kresna Reza, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, Direktur PP LHKPN KPK sekaligus Koordinator Harian Stranas PK, Herda Helmijaya, serta jajaran terkait.

Melalui pengawalan dan evaluasi yang terintegrasi, Stranas PK diharapkan dapat menjadi instrumen yang andal dalam memastikan Program Prioritas Nasional tidak hanya terlaksana, tetapi juga didukung oleh sistem pengendalian yang kuat sejak tahap perencanaan hingga implementasi. (Subhan)

Share:

Read More

Perkuat Jejaring Antikorupsi, 38 Guru Jadi Penggerak Integritas di Daerah

Perkuat Jejaring Antikorupsi, 38 Guru Jadi Penggerak Integritas di Daerah. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan penegakan hukum maupun kerja institusi semata. Karena itu, KPK memperkuat strategi pendidikan antikorupsi dengan membangun jejaring guru penggerak integritas melalui program Sahabat Teladan Integritas dan Antikorupsi (SATRIA) 2026.

Sebanyak 38 guru dari berbagai daerah di Indonesia, mengikuti Kamp SATRIA yang berlangsung pada 8-10 September 2026 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta.

Program SATRIA menjadi upaya penguatan jejaring pendidikan antikorupsi yang dirancang guna mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengaktivasi guru sebagai penggerak pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah. Dalam pembukaan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya keterlibatan para guru dalam memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi di Indonesia.

“Kami tidak punya perwakilan di berbagai daerah. Perwakilan kami, perpanjangan tangan kami adalah Bapak dan Ibu semua,” ujar Setyo di hadapan peserta SATRIA yang hadir secara daring dan luring, Selasa (8/9).

Menurutnya, guru berposisi strategis sebab berinteraksi langsung dengan peserta didik dan masyarakat. Melalui peran tersebut, nilai-nilai integritas dapat ditanamkan secara berkelanjutan jauh sebelum seseorang memasuki dunia kerja atau mengambil keputusan.

Lebih lanjut, Setyo menilai para peserta SATRIA bukan sekadar peserta pelatihan, melainkan individu terpilih yang dipercaya untuk meneruskan nilai dan perilaku antikorupsi kepada murid, sesama guru, keluarga, maupun masyarakat di lingkungan masing-masing.

Sebagai informasi, program SATRIA berawal dari proses seleksi berlapis. Pasalnya, dari 972 guru yang diundang mengikuti program, sebanyak 121 guru mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian motivasi, rekam jejak, hingga penilaian berbasis video, hingga terpilih 38 guru yang mengikuti kamp pengembangan dan pelatihan intensif.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Cahya H. Harefa, mengatakan proses seleksi tersebut dirancang untuk menjaring guru yang memiliki motivasi, integritas, dan komitmen dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi.

“Ini tidak kaleng-kaleng. Awalnya, rekrutmennya ada 972 guru, kemudian berproses menjadi 121 guru, lalu 56 guru, 40 guru, hingga akhirnya 38 guru sebagai peserta,” ucap Cahya.

Menurut Cahya, pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi yang harus menyentuh seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Karena itu, penguatan kapasitas guru menjadi investasi penting demi membangun budaya integritas sejak dini.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan pendidikan merupakan salah satu pilar utama pemberantasan korupsi selain pencegahan dan penindakan. Dalam konteks pendidikan, guru berperan strategis untuk menanamkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, kepedulian, dan kerja keras kepada peserta didik.

“Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak melulu dilakukan aparat penegak hukum (APH), namun dilakukan masing-masing sesuai jalurnya,” ujar Ibnu.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari mitra pembangunan berkelanjutan asal Jerman, GIZ. Manager GIZ Forest and Climate Protection (Forclime), Fransisca Silalahi, menilai pencegahan korupsi pada akhirnya bukan sekadar soal sistem dan regulasi, melainkan tentang membentuk nilai, sikap, dan keberanian guna melakukan hal benar.

Menurutnya, guru merupakan aktor yang sangat strategis karena setiap hari tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, namun turut membentuk cara peserta didik memandang dunia, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain.

“Ketika guru-guru yang memiliki semangat serupa terhubung dalam sebuah jejaring, dampak yang dihasilkan dapat melampaui ruang kelas dan menjangkau komunitas yang lebih luas,” ujar Fransisca.

Diketahui lewat Kamp SATRIA ini, para guru akan mendapatkan penguatan kapasitas pendidikan antikorupsi, komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan jejaring, hingga penyusunan rencana aksi yang dapat diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Program ini, turut diarahkan guna membangun komunitas guru penggerak pendidikan antikorupsi yang aktif dan berkelanjutan.

Ke depan, KPK berharap para peserta SATRIA tidak sekadar menjadi teladan integritas di lingkungan sekolah, namun menjadi simpul jejaring pendidikan antikorupsi yang mampu menularkan nilai-nilai integritas kepada lebih banyak pihak. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat tumbuh sebagai gerakan bersama yang menjangkau ruang pendidikan di berbagai daerah Indonesia. (Subhan)

Share:

Read More

Upaya Masif, LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat LFF 2026

Upaya Masif, LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat LFF 2026. (Dok. LPS)

Lampung, WaraWiri.net - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya untuk kalangan generasi muda. Terbaru, LPS bekerja sama dengan Trans Media Corp kembali menyelenggarakan event literasi keuangan bertajuk Lampung Financial Festival 2026 (LFF 2026), event ini adalah yang keempat kalinya digelar dan terbukti sukses meningkatkan literasi keuangan.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami, kami memiliki peran dalam mendorong peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat. tahun sebelumnya itu di Medan dan di Surabaya kemudian di Jogjakarta. Lalu kami sekarang membuat roadmap ya, kita membuat program dan program itu berdasarkan mapping dari hasil survei nasional dan literasi keuangan atau SNLIK yang kami juga ikut mendukung,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu pada Konferensi Pers jelang LFF 2026, digelar di Lampung, Jumat (4/9/2026)

Adapun, menurut SNLIK yang terakhir dilakukan LPS bersama dengan BPS dan OJK, literasi terhadap penjaminan secara rata-rata nasional itu 62,51 %. Dan, jika ditanya kenapa Lampung? Karena memang Lampung ini secara rata-rata masih di bawah nasional pengetahuan mengenai LPS dan masih perlu ditingkatkan, literasi ataupun pengetahuan dari responden terhadap LPS itu baru 46,31 % dan juga pengetahuan bahwa tabungannya dijamin baru mencapai 58%.

“Jadi ada gap antara literasi terhadap penjaminan dan literasi atau pengetahuan terhadap LPS. Hal ini mendorong kami untuk menghadirkan edukasi keuangan yang lebih dekat, lebih inklusif, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di sisi lain, Kami melihat potensi yang besar untuk menjadikan Lampung sebagai simpul penyebaran literasi keuangan, sehingga semakin banyak masyarakat memahami peran LPS dan memiliki kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional,” tambahnya.

Lampung Financial Festival 2026 juga akan menghadirkan sejumlah tokoh dan narasumber inspiratif yang akan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta perspektif mengenai pengelolaan keuangan, investasi, kewirausahaan, hingga tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan generasi muda. Nama prominen seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, COO BPI Danantara Dony Oskaria, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Rafi Ahmad, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Chairman CT Corp Chaerul Tanjung, Gubernur Lampung Rahmat Marzuni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, hingga tokoh lainnya akan berbagai insight melalui sesi edukasi yang dikemas secara interaktif agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendapatkan perspektif praktis terkait pemahaman dan pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Beragam pelaku industri keuangan juga akan turut meramaikan festival melalui booth-booth edukatif dan interaktif. Mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, hingga berbagai sektor jasa keuangan lainnya akan hadir memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk mengenal produk, layanan, serta perkembangan industri keuangan secara lebih dekat. Kehadiran pelaku UMKM juga menjadi bagian penting dalam Lampung Financial Festival sebagai representasi kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus sarana memperkenalkan potensi usaha lokal.

Tak hanya menyajikan edukasi dan literasi keuangan, Lampung Financial Festival 2026 juga bakal dihibur oleh sederet artis ternama. Mulai dari komika Marshel Widianto, Nassar, dan Charly Setia Band.

Acara ini diselenggarakan secara GRATIS dan terbuka untuk umum. Bagi yang ingin hadir cukup melakukan registrasi secara online ataupun dating langsung ke tempat acara yang digelar mulai esok hari 5 September hingga Minggu 6 September 2026. (Muh)

Share:

Read More

Wamen LH Tinjau Pengendalian Kebakaran Lahan di Jambi, Temukan Praktik Baik Penanganan di Lapangan

Wamen LH Tinjau Pengendalian Kebakaran Lahan di Jambi, Temukan Praktik Baik Penanganan di Lapangan. (Dok. Kemen LH)

Jambi, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Dalam peninjauan tersebut, Wamen Diaz menyatakan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari PT Wirakarya Sakti (WKS), Masyarakat Peduli Api, BPBD, TNI/Polri, dan masyarakat sekitar menjadi praktik baik yang patut dicontoh dalam penanganan karhutla, khususnya di lahan gambut.

“Saya lihat tadi best practice yang dilakukan oleh PT WKS di Desa Parit Culum, mereka mengambil air dari Sungai Batang Hari lalu estafet sepanjang 11 km dengan beberapa pompa yang dibawa ke sekat kanal di daerah yang ada titik kebakaran,” jelas Wamen Diaz. 

Lahan gambut yang terbakar di Desa Parit Culum I memerlukan pasokan air dalam jumlah yang cukup besar. Untuk itu, metode sekat kanal diimplementasikan guna mempertahankan ketersediaan air di area yang terbakar. Dalam pelaksanaannya, PT WKS menyalurkan air dari Sungai Batang Hari menuju area kebakaran menggunakan sistem estafet pompa. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 6–7 hari hingga air dapat mencapai area kebakaran, dan proses pemompaan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Titik kebakaran di Desa Parit Culum I pertama kali diidentifikasi di luar wilayah konsesi PT WKS pada 27 Agustus 2026 dan segera ditangani pada hari yang sama. Pemadaman di permukaan lahan membutuhkan waktu sekitar empat hari. Sementara itu, proses pembasahan menggunakan sambunesia masih terus dilakukan untuk menjangkau lapisan gambut yang lebih dalam dan sulit dipadamkan dengan metode seperti water bombing.

Usai melakukan peninjauan, Wamen Diaz mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar titik hotspot untuk melakukan koordinasi. Dalam pertemuan tersebut, Wamen Diaz mengajak perusahaan untuk turut mendukung upaya pengendalian karhutla di Jambi, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal serta dukungan terhadap distribusi air ke area terdampak.

“Saya minta beberapa perusahaan di Jambi, untuk ikut membantu bangun sekat kenal dan membantu transfer air dari sungai (Batang Hari), kita sudah ada best practice-nya, semoga dengan ini, kebakaran lahan gambut bisa diselesaikan,” tutur Wamen Diaz. 

Selain penanganan karhutla, Wamen Diaz turut memperingatkan mengenai potensi kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saat ini menjadi perhatian. Wamen Diaz meminta Pemerintah Daerah Jambi meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran TPA dengan menjalankan Surat Edaran Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 11 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di TPA pada Kondisi Cuaca Panas Ekstrem.

“Selain karhutla, satu lagi yang saya ingin bahas, mohon jalankan Surat Edaran Menteri LH terkait TPA, tolong Kadis LH perhatikan apakah Jambi sudah melakukan SE Menteri terkait penjagaan TPA dan pengelolaan TPA,” tegas Wamen Diaz. (Isna)

Share:

Read More

Lawan Sindikat Perusak Alam, KLH/BPLH Perluas Jejaring Pemberantasan hingga Tingkat Internasional

Lawan Sindikat Perusak Alam, KLH/BPLH Perluas Jejaring Pemberantasan hingga Tingkat Internasional. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kejahatan lingkungan telah berkembang menjadi ancaman yang kompleks, terorganisir, dan melintasi batas negara. Menghadapi eskalasi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat penegakan hukum dan memperluas kolaborasi internasional. 

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat membuka lokakarya bertajuk “Penguatan Koordinasi Nasional dan Kolaborasi Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Lingkungan” yang diselenggarakan KLH/BPLH bersama Kejaksaan Agung RI, INTERPOL, dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menteri Jumhur memaparkan bahwa kejahatan lingkungan yang mencakup pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, perdagangan limbah B3 ilegal, hingga perburuan satwa yang dilindungi, kini bergerak menembus batas yurisdiksi, baik dalam hal komoditas, jaringan pelaku, aliran aset, maupun penikmat hasil kejahatan.

"Kejahatan lingkungan bukan hanya ancaman terhadap sumber daya alam. Kejahatan lingkungan adalah ancaman terhadap keamanan ekologis, perekonomian, dan supremasi hukum," tegas Menteri Jumhur.

Dampak dari kejahatan ini menimbulkan kerugian yang luar biasa besar. Bank Dunia memperkirakan kerugian global akibat kejahatan lingkungan, termasuk hilangnya jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan perlindungan banjir, mencapai USD 1 hingga 2 triliun per tahun. Di dalam negeri, data Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) mencatat indikasi transaksi terkait kejahatan lingkungan hidup sepanjang 2025 hingga Semester I 2026 mencapai sekitar Rp198,87 triliun. 

Tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini sedang terjadi, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera, juga menjadi perhatian serius yang menuntut penanganan intensif di lapangan. Menteri Jumhur menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh sekadar memadamkan api, melainkan harus membongkar aktivitas di baliknya serta memastikan penegakan hukum berjalan seirama dengan pemulihan ekosistem. 

Guna membendung laju kejahatan tersebut, Menteri Jumhur mendorong transformasi mendasar melalui pendekatan berbasis intelijen, penerapan multi-pintu lintas undang-undang, penguatan pertanggungjawaban korporasi dan pemilik manfaat akhir, serta kolaborasi internasional yang lebih operasional. 

Paradigma penegakan hukum diarahkan agar penindakan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan menembus hingga ke pusat kendali, mulai dari pemodal, pemberi perintah, pengendali korporasi, hingga pihak yang menikmati aliran dana kejahatan. Arah penegakan hukum kini bergeser dari sekadar mengejar pelaku lapangan menjadi turut menelusuri aliran dana dan pemilik manfaat akhir perusahaan.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menjabarkan bahwa langkah penindakan kementerian berpijak pada konstitusi serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. 

Didukung oleh 398 aparatur sipil negara yang tersebar di kantor pusat dan lima balai Gakkum regional, penegakan hukum dijalankan melalui pengawasan perizinan, penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum pidana. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, jajaran Gakkum telah memproses 73 penyelidikan dan 11 kasus penyidikan terkait pencemaran, perusakan lingkungan, serta tata kelola sampah.

"Lingkungan hidup merupakan titipan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita rawat bersama, untuk kepentingan generasi saat ini dan mendatang," tutur Rizal Irawan. 

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan kerja sama global, KLH/BPLH bertekad menutup ruang gerak sindikat kejahatan lingkungan demi melindungi masa depan ekologi dan perekonomian Indonesia. (Isna)

Share:

Read More

BMKG Ungkap Dentuman di Bandung Raya Bukan Berasal dari Aktivitas Gempa Bumi

BMKG Ungkap Dentuman di Bandung Raya Bukan Berasal dari Aktivitas Gempa Bumi. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Bandung memastikan bahwa fenomena suara dentuman yang terdengar di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya pada Sabtu (5/9) dini hari bukan disebabkan oleh aktivitas gempa bumi maupun fenomena cuaca lokal. Hal ini diperoleh setelah BMKG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pemantauan kegempaan, aktivitas petir, kondisi cuaca, hingga magnet bumi.

Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Suaidi Ahadi, menjelaskan bahwa BMKG merespons cepat laporan masyarakat terkait suara dentuman berulang yang terdengar sejak pukul 00.30 hingga 05.00 WIB. Hasil analisis data pemantauan kegempaan BMKG menunjukkan tidak adanya aktivitas seismik di wilayah Bandung dan sekitarnya pada rentang waktu tersebut, sehingga potensi gempa bumi sebagai pemicu suara dentuman dapat dipastikan nihil.

“Selain parameter kegempaan, BMKG juga memeriksa kondisi atmosfer serta aktivitas kelistrikan udara di wilayah Jawa Barat. Pemantauan Lightning Detector mencatat aktivitas petir di Bandung Raya berada pada intensitas relatif rendah dan tidak signifikan,” kata Suaidi dalam Konferensi Pers daring, Sabtu (5/9).

Lebih lanjut, kondisi cuaca secara umum terpantau cerah dengan pergerakan angin bertiup konsisten dari arah Timur ke Barat, yang mengindikasikan tidak adanya fenomena cuaca ekstrem lokal pemicu dentuman.

Meskipun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) terdeteksi lewat citra satelit dan peningkatan aktivitas petir di sekitarnya, BMKG menilai kecil kemungkinan suara tersebut merambat hingga Bandung. Arah angin yang bertiup dari Timur ke Barat pada saat kejadian memperkecil peluang perambatan gelombang suara erupsi ke arah Bandung Raya, sehingga sumber suara dentuman diduga kuat berasal dari sumber lain yang masih memerlukan kajian mendalam.

Di sisi lain, instrumen BMKG mencatat beberapa anomali yang menjadi bahan analisis lanjutan. Pemantauan di Pulau Sebesi merekam anomali seismogram pada pukul 23.08 WIB dan 23.32 WIB (16.08 UTC dan 16.32 UTC). Stasiun magnet bumi di Sukabumi (SKB) dan Serang (SRG) juga mencatat gangguan magnetik internal bumi pada periode 4 September pukul 23.00 WIB hingga 5 September pukul 02.00 WIB, tanpa ditemukannya aktivitas badai matahari.

“Namun, BMKG menekankan bahwa seluruh temuan anomali ini belum dapat secara langsung dikaitkan sebagai penyebab pasti suara dentuman tersebut,” ujarnya.

Untuk memastikan penyebab pasti fenomena ini, Stasiun Geofisika Bandung terus melanjutkan pemantauan secara intensif terhadap aktivitas kegempaan, petir, magnet bumi, dan atmosfer serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Bandung Raya untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu memperbarui informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG. (Evi)

Share:

Read More

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, BMKG Tekankan Integritas dan Kinerja Nyata

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, BMKG Tekankan Integritas dan Kinerja Nyata. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BMKG, yakni Agi Wandala Putra sebagai Direktur Meteorologi Maritim dan Hartanto sebagai Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi, Kamis (3/9). Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan organisasi dan peningkatan kualitas layanan BMKG untuk mendukung keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus diwujudkan melalui kerja nyata, integritas, serta kinerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi merupakan bagian dari upaya kita memperkuat organisasi dan memastikan BMKG terus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks,” ujarnya.

Ia menekankan, tanggung jawab BMKG semakin penting di tengah berbagai tantangan kebencanaan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat.

Menurutnya, berbagai kejadian yang dihadapi masyarakat, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta kebakaran hutan dan lahan, menjadi pengingat bahwa informasi BMKG harus hadir secara cepat, akurat, dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Kita menyadari bahwa tugas BMKG tidak berhenti pada menghasilkan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan masyarakat dan mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

Faisal dalam sambutannya juga memberikan apresiasi kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG yang bertugas di berbagai lokasi kejadian. Menurutnya, pegawai BMKG di lapangan memiliki peran penting dalam memastikan pengamatan, analisis, informasi, dan peringatan dini tetap berjalan, termasuk ketika menghadapi kondisi yang tidak mudah.

Lebih lanjut Ia mengingatkan bahwa setiap data dan informasi yang dihasilkan BMKG memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan masyarakat.

“Data dan informasi BMKG menjangkau berbagai kepentingan strategis, mulai dari ketahanan pangan, energi terbarukan, transportasi, infrastruktur tangguh bencana, mitigasi bencana, hingga pembangunan berkelanjutan. Karena itu, integritas dan dedikasi menjadi hal yang mutlak,” lanjutnya.

Ia juga meminta kedua pejabat yang dilantik mampu menjadi pemimpin yang memberikan keteladanan, membangun tim, serta mendorong inovasi dan keberanian untuk melakukan perbaikan.

Menutup sambutannya, Faisal meminta kedua pejabat tersebut tidak terjebak pada rutinitas, tetapi segera melakukan konsolidasi dan menghadirkan perubahan yang nyata.

“Saya tidak ingin Saudara hanya menjalankan rutinitas. Segera lakukan konsolidasi, pahami dan petakan persoalan yang ada, tetapkan prioritas, dan hadirkan perubahan yang nyata serta terukur,” tegasnya.

Ia berharap amanah baru tersebut dapat menjadi kesempatan bagi kedua pejabat untuk memberikan kontribusi terbaik sekaligus meninggalkan legacy bagi BMKG dan masyarakat.

“Jadikan jabatan ini bukan hanya sebagai tanggung jawab administratif, tetapi sebagai kesempatan untuk memberikan legacy dan kontribusi terbaik bagi BMKG dan masyarakat,” pungkasnya.

Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat kepemimpinan dan tata kelola organisasi BMKG, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan meteorologi maritim dan pengelolaan instrumen MKG dalam mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan nasional. (Evi)

Share:

Read More

Penandatanganan Komitmen Pusat dan Daerah Percepat Revitalisasi Satuan Pendidikan

Penandatanganan Komitmen Pusat dan Daerah Percepat Revitalisasi Satuan Pendidikan. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah meneguhkan komitmen dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025 antara pemerintah daerah dan Kemendikdasmen pada Jumat (4/9), di Jakarta. 

Penandatanganan secara simbolis dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pendidikan Tahun 2026 yang dihadiri oleh perwakilan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala UPT Kemendikdasmen, serta kementerian/lembaga terkait.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, baik pada 2025 maupun 2026. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu terus dijaga karena pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan sehingga membutuhkan dukungan dan pendampingan pemerintah daerah.

“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.

Dalam pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mendukung dari sisi koordinasi, tetapi juga mendampingi satuan pendidikan agar mampu menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendikdasmen menegaskan, pendampingan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan secara akuntabel, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan fisik. 

“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku. Kami berharap agar Bapak Ibu dapat memastikan program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan baik dari sisi keuangan maupun fisiknya,” pesan Mendikdasmen.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi landasan bagi keberlanjutan program pada 2027. Pemerintah akan tetap memprioritaskan sekolah yang terdampak bencana, berada di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T), serta mengalami kerusakan berat. Pada 2027, perluasan program revitalisasi ditargetkan mencakup 100 ribu satuan pendidikan. Dengan target tersebut, jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan revitalisasi diharapkan mendekati 200 ribu sekolah. Perluasan program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang semakin besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

 

“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” jelas Mendikdasmen.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah menjadi jembatan keberlanjutan pelaksanaan program revitalisasi dan digitalisasi dari 2025 ke 2026.

Ia menyampaikan, pada 2025 Kemendikdasmen telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang memberikan manfaat kepada 4,23 juta peserta didik. Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah mendistribusikan 288 ribu Interactive Flat Panel (IFP) ke seluruh sekolah di Indonesia, dengan masing-masing sekolah menerima satu unit.

“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026. Sehingga semangat menuntaskan program prioritas Bapak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026. Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025, program revitalisasi dan percepatan digitalisasi adalah program prioritas Bapak Presiden yang harus kita ampu bersama UPT di seluruh Indonesia,” terang Dirjen Gogot.

Rakor Pusat dan Daerah dilaksanakan dengan tiga tujuan, yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program; memastikan pemanfaatan bantuan pemerintah untuk revitalisasi dan digitalisasi; serta meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan, pemantauan, dan pengendalian program.

Dukungan Dinas Pendidikan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran

Dukungan terhadap pelaksanaan program juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, Deivy Regar, mengatakan “Dukungan Dinas Pendidikan untuk program revitalisasi ini kami mendukung penuh. Kami melakukan pendampingan mulai dari tahap awal perencanaan, pendataan kondisi satuan pendidikan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah sampai juga melakukan pendampingan pada proses pelaksanaannya,” ujar Deivy.

Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut untuk menjawab berbagai kebutuhan satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung digitalisasi pembelajaran. Ia juga menilai pendampingan dan pelatihan bagi guru diperlukan agar pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran semakin optimal, terutama bagi satuan pendidikan di daerah 3T yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Sementara itu, Mario, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, menilai penandatanganan Nota Kesepakatan menjadi salah satu bentuk penting dalam membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Secara simbolis, penandatanganan tersebut menjadi titik temu bagi kedua pihak dalam mendukung pelaksanaan program revitalisasi, dengan satuan pendidikan sebagai pelaksana dan dinas pendidikan sebagai pendamping.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mendampingi pelaksanaan revitalisasi dan digitalisasi.

“Kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, kita sudah siapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi,” jelasnya.

 

Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan dukungan kepada satuan pendidikan terus berjalan sesuai peran masing-masing serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia. (Fathi)

Share:

Read More

Pabrik BYD Beroperasi, Menperin: Perkuat Basis Manufaktur EV Dalam Negeri

Pabrik BYD Beroperasi, Menperin: Perkuat Basis Manufaktur EV Dalam Negeri. (Dok. Kemenperin)

Subang, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari transformasi industri otomotif menuju sektor yang semakin berdaya saing, berkelanjutan, serta terintegrasi dari hulu hingga hilir. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan beroperasinya fasilitas produksi PT BYD Motor Indonesia di Subang, Jawa Barat, yang diharapkan menjadi salah satu basis penting pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, kehadiran fasilitas produksi BYD merupakan momentum strategis untuk membawa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dari fase pertumbuhan pasar menuju penguatan basis manufaktur dan pendalaman struktur industri di dalam negeri.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BYD atas kepercayaan dan komitmennya untuk berinvestasi serta mengembangkan kegiatan manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Kami sangat yakin BYD akan terus berkembang dan sukses di Indonesia,” kata Menperin dalam sambutannya pada peresmian fasilitas produksi BYD Motor Indonesia di Subang, Kamis (3/9).

Pada kesempatan ini, Menperin juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir, karena memiliki peran penting dalam proses masuknya investasi BYD ke Indonesia. Menurutnya, realisasi investasi hingga berdirinya fasilitas produksi BYD merupakan buah dari proses panjang diplomasi dan pengawalan investasi strategis pemerintah.

Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut secara aktif mengawal berbagai investasi strategis agar masuk ke Indonesia, termasuk melalui diplomasi langsung dengan kantor pusat BYD di Shenzhen, Tiongkok.

“Saya menyaksikan langsung proses tersebut dan bagaimana Pak Luhut begitu gigih memperjuangkan agar investasi masuk ke Indonesia, termasuk investasi BYD. Proses yang panjang itu akhirnya dapat kita lihat hasilnya dengan berdirinya fasilitas produksi BYD di Indonesia,” ujar Agus.

Upaya tersebut juga berjalan seiring dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim setelah Persetujuan Paris yang dihasilkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 atau COP21. Pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu bagian penting dari agenda transformasi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus optimalisasi sumber daya nasional.

Jalan bagi pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) semakin diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang kemudian diikuti berbagai kebijakan teknis di bidang investasi, industri, fiskal, serta pengembangan pasar kendaraan listrik.

Berbagai instrumen tersebut diarahkan agar perkembangan kendaraan listrik tidak semata-mata meningkatkan konsumsi di pasar domestik, tetapi sekaligus menciptakan kapasitas produksi dan memperkuat struktur industri nasional.

Manufaktur Terus Menguat

Menperin menjelaskan, pengoperasian fasilitas produksi BYD berlangsung ketika fundamental industri manufaktur nasional tetap menunjukkan kinerja yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II tahun 2026 industri pengolahan nonmigas (IPNM) tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,29 persen.

“Pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,32 persen sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Terakhir kali pertumbuhan manufaktur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional terjadi sekitar 14 tahun lalu. Ini menjadi sinyal yang sangat positif bagi industri kita,” ungkap Agus.

Selain pertumbuhan, indikator lainnya seperti kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB), kinerja ekspor, realisasi investasi, dan penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan perkembangan positif.

Kinerja industri manufaktur Indonesia turut tercermin dari penciptaan nilai tambah atau Manufacturing Value Added (MVA). Berdasarkan data Bank Dunia, MVA Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar USD275,61 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai USD265,07 miliar. Capaian ini membuat posisi Indonesia meningkat dari peringkat ke-13 dunia pada 2024 menjadi peringkat ke-12 dunia pada 2025 dalam penciptaan MVA.

“Ini bukan data Kementerian Perindustrian dan bukan pula data BPS, tetapi data Bank Dunia. Artinya, kemampuan industri manufaktur Indonesia dalam menciptakan nilai tambah terus mengalami peningkatan,” tutur Menperin.

Di kawasan ASEAN, nilai MVA Indonesia juga berada pada posisi tertinggi. Bahkan, menurut Agus, nilai tambah manufaktur yang dihasilkan Indonesia sekitar dua kali lipat dibandingkan Thailand. Sementara di kawasan Asia, Indonesia berada pada posisi kelima setelah Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.

“Kalau kita disiplin menjalankan program dan kebijakan industrialisasi yang telah ditetapkan, saya yakin dalam waktu ke depan kita dapat semakin mendekati capaian MVA negara-negara industri utama di Asia tersebut,” ujarnya.

Pasar Semakin Besar

Peresmian fasilitas produksi BYD juga berlangsung di tengah perkembangan positif kendaraan listrik nasional. Hingga April 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 486 ribu unit, dengan kendaraan roda dua sekitar 242 ribu unit dan kendaraan roda empat sekitar 223 ribu unit, sementara sisanya berasal dari berbagai jenis kendaraan listrik lainnya.

Tren positif tersebut semakin terlihat pada pasar kendaraan roda empat berbasis elektrifikasi. Pada semester I tahun 2026, penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) telah mencapai sekitar 70 ribu unit dengan pangsa pasar sekitar 16 persen. Sementara itu, penjualan Hybrid Electric Vehicle (HEV) mencapai sekitar 40.400 unit, dengan pangsa pasar mendekati 10 persen.

“Besarnya pangsa kendaraan elektrifikasi menunjukkan penerimaan konsumen Indonesia terhadap teknologi kendaraan rendah emisi semakin kuat. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan afirmatif yang tidak hanya bertujuan membangun pasar, tetapi juga memperkuat struktur industri dan kapasitas produksi di dalam negeri,” jelas Menperin.

Pemerintah menilai pertumbuhan pasar tersebut harus dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah yang diciptakan di Indonesia. Karena itu, investasi kendaraan listrik diarahkan semakin terintegrasi dengan industri komponen dan rantai pasok domestik.

Pendalaman Struktur Industri

Di sisi manufaktur, pemerintah terus mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik agar semakin terintegrasi dengan rantai pasok nasional melalui peningkatan penggunaan produk dan komponen dalam negeri.

Peta jalan pengembangan KBLBB menetapkan peningkatan nilai minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap, yaitu minimal 40 persen hingga 2026, minimal 60 persen pada periode 2027–2029, serta minimal 80 persen mulai 2030. Ketentuan tahapan tersebut juga telah menjadi bagian penting dalam arah kebijakan penguatan industri KBLBB nasional.

Menurut Agus, peningkatan TKDN sangat penting agar investasi kendaraan listrik tidak berhenti pada aktivitas perakitan, tetapi secara bertahap semakin melibatkan industri komponen, material, dan pemasok dalam negeri.

Menperin juga mengungkapkan adanya gagasan untuk mengembangkan skema insentif yang semakin dikaitkan dengan capaian TKDN. “Ada arahan dari Pak Luhut, agar kita coba pelajari untuk memberikan program insentif yang berbasis penguatan nilai TKDN. Jadi semakin tinggi nilai TKDN, itu semakin perlu mendapat perhatian dari pemerintah termasuk persiapan-persiapan dalam pemberian insentif,” ujarnya.

Kemenperin akan segera mendesain dan mengoordinasikan gagasan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Skema tersebut diharapkan semakin memacu produsen kendaraan listrik untuk memperbesar penggunaan komponen domestik sekaligus menarik pemasok global membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

Bangun Ekosistem Hulu-Hilir

Ke depan, Kemenperin berharap investasi BYD tidak berhenti pada produksi kendaraan. Kehadiran perusahaan ini diharapkan menjadi penggerak pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh.

Ekosistem tersebut mencakup industri pengolahan bahan baku, manufaktur sel baterai dan battery pack, industri komponen, manufaktur kendaraan listrik, pengembangan pasar domestik, hingga industri daur ulang baterai. Arah ini akan memperkuat konsep pengembangan ekosistem hulu-hilir yang telah menjadi bagian dari rancangan pengembangan kendaraan listrik nasional.

Menurut Agus, industri daur ulang baterai akan semakin strategis seiring dengan pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Pengembangan industri tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang semakin berkelanjutan sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

“Kami berharap kehadiran BYD dapat semakin memperkuat keterkaitan antarmata rantai industri tersebut, termasuk dengan semakin banyak melibatkan industri komponen dan pemasok dalam negeri,” tuturnya.

Penguatan rantai pasok domestik tersebut juga penting agar investasi kendaraan listrik menghasilkan efek berganda yang semakin besar, mulai dari peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, pengembangan SDM industri, hingga peningkatan ekspor.

Menperin optimistis fasilitas produksi BYD di Subang akan menjadi salah satu pijakan penting bagi transformasi industri otomotif nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

“Peresmian fasilitas produksi BYD Indonesia bukan sekadar beroperasinya sebuah pabrik baru. Ini merupakan momentum untuk memperkuat basis manufaktur, memperdalam struktur industri, serta membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang semakin terintegrasi,” tegas Agus.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan selamat atas beroperasinya fasilitas produksi BYD Indonesia. Kami yakin investasi ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya, bukan hanya bagi BYD, tetapi juga bagi kemajuan industri nasional dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkas Menperin. (Siti)

Share:

Read More

Kemenperin dan KP2MI Buka Peluang SDM Industri Kompeten Berkarier di Luar Negeri

Kemenperin dan KP2MI Buka Peluang SDM Industri Kompeten Berkarier di Luar Negeri. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian serius dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dan berdaya saing global. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendukung program prioritas dan direktif Presiden Prabowo Subianto melalui SMK Go Global, yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sekaligus membuka peluang bagi lulusan untuk berkompetisi di pasar kerja internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penguatan pendidikan vokasi memiliki peran penting dalam mencetak SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan dunia industri, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

“Pendidikan vokasi adalah investasi untuk masa depan. Dengan SDM yang kompeten dan unggul, industri kita akan tumbuh lebih produktif, tangguh, dan berdaya saing global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut Agus, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing sektor industri nasional. Terlebih, transformasi industri dan perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja berlangsung semakin cepat sehingga membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknis yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Sebagai langkah nyata mendukung SMK Go Global, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Sinergi tersebut mengintegrasikan penguatan kompetensi teknis SDM dengan pembukaan akses terhadap peluang kerja di luar negeri.

Plt. Kepala BPSDMI Kemenperin Emmy Suryandari menyampaikan, kolaborasi kedua kementerian menjadi langkah strategis karena masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam mempersiapkan SDM Indonesia yang kompeten sekaligus memastikan penempatannya dilakukan secara aman dan terlindungi.

“Sinergi antara Kementerian Perindustrian dan KP2MI ini merupakan salah satu kolaborasi yang sangat ideal dan saling melengkapi. Kementerian Perindustrian dapat berperan dalam menyiapkan keterampilan dan kompetensi teknis atau hard skills SDM industri, sedangkan KP2MI berperan membuka akses pasar kerja, menempatkan lulusan, serta memberikan payung pelindungan bagi para pahlawan devisa,” ungkap Emmy dalam Kick Off SMK Go Global di Jakarta.

Program SMK Go Global dirancang untuk menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat umum agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Dengan kompetensi tersebut, peserta diharapkan mampu bekerja di luar negeri secara aman, prosedural, kompeten, dan memiliki daya saing global.

Emmy mengapresiasi langkah dan komitmen KP2MI dalam memperkuat kualitas pekerja migran Indonesia, khususnya melalui transformasi dari tenaga kerja berkeahlian rendah menuju tenaga kerja terampil yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan negara tujuan.

Dari Pelatihan hingga Penempatan

SMK Go Global tidak berhenti pada penyelenggaraan pelatihan. Program tersebut dirancang dalam sebuah ekosistem yang mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, sertifikasi kompetensi, job matching, hingga penempatan peserta di negara tujuan.

Sejumlah negara dan wilayah yang telah dipetakan sebagai tujuan utama antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, Malaysia, Singapura, kawasan Eropa, Turki, Taiwan, dan Maladewa. Pemetaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kompetensi yang diberikan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di masing-masing negara tujuan.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, SMK Go Global tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja migran, tetapi juga menjadi instrumen pelindungan sejak tahap awal.

“SMK Go Global merupakan bentuk pelindungan dari hulu. Peserta dibekali kompetensi, bahasa, serta sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional agar siap bekerja melalui jalur yang legal, aman, dan terlindungi,” paparnya.

Mukhtarudin menjelaskan, program SMK Go Global memiliki peluang strategis dengan mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk usia produktif Indonesia. Pada saat bersamaan, sejumlah negara di Asia dan Eropa menghadapi kekurangan tenaga kerja produktif akibat penuaan populasi.

“Pemerintah tetap memprioritaskan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri. Tetapi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, kita siapkan fasilitas dan aturan agar mereka dapat bekerja secara resmi, aman, dan terlindungi,” kata Mukhtarudin.

Kemenperin selama ini terus mengembangkan pendidikan vokasi industri untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah sistem pendidikan link and match yang diadopsi dari Swiss, dengan menghubungkan proses pendidikan dan pelatihan secara erat dengan kebutuhan nyata sektor industri.

Penerapan sistem tersebut ditujukan agar peserta didik memperoleh kompetensi yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan industri sehingga setelah lulus mereka memiliki kesiapan untuk bekerja serta mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.

Sistem pendidikan vokasi industri tersebut telah diimplementasikan di seluruh unit pendidikan Kemenperin yang terdiri atas 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK. (Siti)

Share:

Read More

Kembangkan Bahan Bakar Pesawat Berbasis Minyak Jelantah, Cara Pertamina Kenalkan Transisi Energi Kepada Anak Muda di IdeaFest

Ibrahim Akbar Pertamina SAF Project Commercial menjadi salahsatu pembicara di booth Pertamina dalam acara Ideafest 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC). (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Minyak jelantah yang sehari-hari dihasilkan dari rumah tangga ternyata memiliki potensi menjadi bagian dari energi masa depan. Pesan tersebut dibawa PT Pertamina (Persero) dalam gelaran IdeaFest 2026 dengan memperkenalkan Sustainable Aviation Fuel (SAF), bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang salah satu bahan bakunya berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Melalui booth Pertamina di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pengunjung diajak melihat lebih dekat perjalanan minyak jelantah, mulai dari dikumpulkan hingga dimanfaatkan sebagai bahan baku SAF. Inovasi ini sekaligus menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam aktivitas sederhana dapat menjadi bagian dari pengembangan ekosistem energi rendah karbon.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita mengatakan, pengembangan SAF merupakan salah satu langkah konkret Pertamina dalam menjalankan transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

“Minyak itu kita buat untuk bahan bakar pesawat udara. Namun jangan khawatir, ini aman karena risetnya sudah diinisiasi sejak 2015, diteliti secara ketat dan diuji coba dari 2021 hingga 2025,” ujar Arya, Jumat (4/9/2026).

SAF berbasis minyak jelantah tersebut juga telah digunakan pada penerbangan Pelita Air Service, anak perusahaan Pertamina, untuk rute Jakarta–Bali. Pengembangan ini menjadi salah satu bukti bahwa inovasi energi rendah karbon dapat berangkat dari sumber daya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

SAF Project Commercial PT Pertamina Patra Niaga, Ibrahim Akbar mengatakan, konsep pemanfaatan minyak jelantah menjadi salah satu topik yang paling menarik perhatian pengunjung IdeaFest.

“Hari ini saya berkesempatan mempresentasikan program Pertamina yang mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar terbarukan. Saya melihat antusiasme yang sangat besar. Dari semua yang bertanya, semuanya tentang UCO,” kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, karakter pengunjung IdeaFest yang didominasi generasi muda memberikan ruang bagi Pertamina untuk mengenalkan transisi energi dengan cara yang lebih dekat dan relevan. Tidak hanya memahami inovasinya, masyarakat juga dapat mengambil bagian melalui pengumpulan minyak jelantah sebagai bahan baku.

“Harapannya, lebih banyak lapisan masyarakat mengetahui program ini sehingga sumber bahan baku, dalam hal ini minyak jelantah, bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Ibrahim menambahkan, pengembangan ekosistem SAF membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Selain aspek teknologi, tantangan yang perlu dijawab mencakup disparitas harga, mekanisme pengumpulan minyak jelantah, hingga dukungan regulasi. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun rantai pasok UCO yang lebih kuat.

“Harapan konkretnya, semakin banyak yang mengetahui program beli minyak jelantah yang sudah ada saat ini dan semakin besar jumlah atau volume minyak jelantah yang bisa kita kumpulkan,” pungkas Ibrahim. (Tedy)

Share:

Read More

Pertamina Dorong Generasi Muda Pahami Strategi Pertumbuhan Ganda dan Transisi Energi

Pertamina Dorong Generasi Muda Pahami Strategi Pertumbuhan Ganda dan Transisi Energi. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketahanan energi dan transisi energi menjadi salah satu isu strategis yang dibawa PT Pertamina (Persero) dalam gelaran IdeaFest 2026. Di hadapan generasi muda yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia, Pertamina memperkenalkan Dual Growth Strategy, strategi perusahaan untuk memperkuat bisnis energi eksisting sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon sebagai sumber pertumbuhan baru.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, menyampaikan strategi tersebut dalam sesi IdeaFest 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, forum seperti IdeaFest menjadi ruang penting untuk membuka wawasan generasi muda mengenai tantangan energi sekaligus mendorong lahirnya gagasan dan inovasi untuk menjawab kebutuhan energi masa depan.

Arya menjelaskan, sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Tantangannya, konsumsi energi nasional saat ini masih lebih tinggi dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri sehingga sebagian kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.

“Sudah lama sekali kita melakukan impor. Artinya, konsumsi kita lebih tinggi daripada produksi nasional. Di situlah kita perlu mendatangkan pasokan migas dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Arya.

Menurut Arya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui penguatan produksi dalam negeri sekaligus pengembangan sumber energi baru. Karena itu, Pertamina menjalankan Dual Growth Strategy dengan dua fokus yang berjalan beriringan, yakni mengoptimalkan bisnis eksisting untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta mengembangkan bisnis rendah karbon untuk masa depan.

“Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, kita harus menjaga ketahanan produksi agar masyarakat tetap mendapatkan BBM. Di sisi lain, kita juga membangun bisnis rendah karbon dan energi baru terbarukan ,” jelasnya.

Pada bisnis rendah karbon, Pertamina terus mengembangkan berbagai potensi energi terbarukan dan teknologi rendah karbon, antara lain panas bumi, energi surya, serta bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan adalah pemanfaatan used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah sebagai bahan baku SAF. Minyak jelantah yang dikumpulkan kemudian diolah di Kilang Pertamina Cilacap bersama bahan baku pendukung lainnya hingga menghasilkan bahan bakar penerbangan rendah karbon.

“Minyak itu kita buat untuk bahan bakar pesawat udara. Namun jangan khawatir, ini aman karena risetnya sudah diinisiasi sejak 2015, diteliti secara ketat dan diuji coba dari 2021 hingga 2025,” kata Arya.

SAF berbasis minyak jelantah tersebut juga telah digunakan dalam penerbangan Pelita Air Service, anak perusahaan Pertamina, pada rute Jakarta–Bali.

Arya menegaskan, pengembangan berbagai inovasi tersebut menunjukkan bahwa transisi energi berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina tetap memperkuat bisnis energi eksisting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, sembari membangun bisnis rendah karbon yang dapat mendukung kemandirian energi Indonesia di masa depan.

“Untuk memenuhi kebutuhan kita, energi yang existing tetap dijalankan, sembari terus mengembangkan energi yang ramah lingkungan,” pungkas Arya. (Tedy)

Share:

Read More