Komisi IX DPR RI Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Yahya Zaini, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (Dok. DPR RI)

Balikpapan, WaraWiri.net - Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026), guna mengawasi optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Yahya Zaini, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh pekerja.

"Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang menunjukkan capaian baik dalam tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan cakupan perlindungan terus meningkat dan menjangkau seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal," ujar Yahya saat membuka pertemuan.

Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI juga ingin melihat secara langsung dampak implementasi UU HKPD terhadap penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan di daerah, khususnya dalam memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Melalui kunjungan ini, kami ingin mengetahui perkembangan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi program pasca berlakunya UU HKPD. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja," tegasnya.

Menurut Yahya, optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk menjamin hak pekerja atas perlindungan sosial sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Semakin luas cakupan perlindungan jaminan sosial, semakin besar pula kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan kepesertaan. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. (Dinda)
Share:

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, saat menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bersama Presiden Prabowo Subianto, di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, termasuk berbagai kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Gedung DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Puan mengatakan hubungan Indonesia dan India memiliki fondasi sejarah yang kuat. Kini, hubungan itu pun perlu terus ditingkatkan melalui sinergi yang lebih erat, baik di tingkat pemerintah maupun parlemen. Salah satu gagasan yang disambut baik adalah Visi Gangga–Mahakam yang diperkenalkan PM Modi sebagai simbol eratnya hubungan kedua negara.

"Bahwa selama sepanjang aliran kedua sungai itu masih mengalir, di situlah artinya hubungan kerja sama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin, tetap akrab, erat, dan terus ditingkatkan," ujar Puan selepas pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Puan, kunjungan PM Modi ke DPR RI juga menunjukkan penghormatan terhadap sejarah panjang persahabatan kedua negara. Ia menilai penyebutan Presiden Sukarno dalam pidato PM Modi menjadi pengingat bahwa hubungan Indonesia dan India telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua bangsa.

"Secara sejarah hubungan antara Indonesia dan India itu sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak Presiden Soekarno. Tadi beliau juga mengatakan bahwa memang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bersama dengan India," ungkap Puan. 

Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR RI akan mendukung berbagai kebijakan hasil kerja sama bilateral yang disepakati pemerintah Indonesia dan India. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi semakin penting di tengah dinamika global saat ini agar seluruh kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dalam situasi-situasi global seperti ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif tentu saja akan sangat dibutuhkan. Karenanya DPR RI akan sangat terbuka membantu eksekutif dalam semua kebijakan yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sementara itu, PM Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak Global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.

Ia mengatakan India tengah menuju Viksit Bharat 2047, sementara Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, kedua negara dinilai sebagai mitra alami untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

"Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia. Di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan," kata Modi.

Menurut Modi, potensi tersebut harus diwujudkan melalui kerja sama yang lebih konkret di berbagai sektor strategis sehingga memberi manfaat bagi rakyat kedua negarnegara. (Dinda)
Share:

Akhiri Ketergantungan Tempat Pemrosesan Akhir, Transformasi Kelola Sampah Lewat Fasilitas Energi Terbarukan Telah Dimulai di Bali

Akhiri Ketergantungan Tempat Pemrosesan Akhir, Transformasi Kelola Sampah Lewat Fasilitas Energi Terbarukan Telah Dimulai di Bali. (Dok. Kemen LH)

Bali, WaraWiri.net - Upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional memasuki babak baru yang monumental. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama para pemangku kepentingan strategis resmi memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa langkah ini menjadi implementasi perdana Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan, sekaligus menjadi bagian integral dari transformasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah nasional yang harus berjalan beriringan dengan pengelolaan langsung dari sumbernya.

Pembangunan fasilitas modern berbasis teknologi ramah lingkungan ini diprioritaskan untuk menjawab urgensi penanganan sampah di Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata utama internasional, khususnya di tengah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung yang telah mengalami kelebihan kapasitas. Dari total timbulan sampah gabungan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mencapai sekitar 1.600 ton per hari, di mana 72,18 persen di antaranya masih dibuang ke TPA.

Kehadiran PSEL ini ditargetkan mampu mengolah sedikitnya 1.200 ton sampah per hari menjadi sumber energi terbarukan secara optimal. Sementara itu, sisa timbulan sampah akan ditangani secara menyeluruh melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R), mewujudkan pengelolaan sampah perkotaan yang tuntas dan berkelanjutan.

"PSEL ini yang terdata di kami kira-kira kedepannya ada 34 aglomerasi yang meng-cover sekitar 60–70 kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga alhamdulillah dengan PSEL ini setidaknya 60–70 kabupaten/kota selesai masalah sampahnya. Namun, masih ada sekitar 480 kabupaten/kota yang timbulan sampahnya tidak mencapai 1.000 ton per hari, dan ini tetap harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah serta secara nasional Kementerian Lingkungan Hidup tentunya," ujar Menteri Jumhur.

Lebih lanjut, Menteri Jumhur menjelaskan bahwa pendekatan berbasis teknologi ramah lingkungan ini menjadi solusi efektif bagi kawasan-kawasan dengan karakteristik timbulan sampah skala besar. Sementara itu, untuk daerah dengan timbulan sampah yang lebih kecil, KLH/BPLH terus mendorong optimalisasi pengelolaan sampah dari sumber, penerapan prinsip ekonomi sirkular yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik khas masing-masing wilayah.

Pembangunan proyek strategis ini juga didukung penuh oleh Danantara. Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa dimulainya pembangunan fasilitas di Bali ini merupakan momentum bersejarah sebagai proyek pelopor dalam program nasional pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

"Tentunya pada pagi hari ini menurut kami adalah hari yang sangat bersejarah karena pertama kali di dalam program Danantara terkait waste to energy atau PSEL ini ground breaking pertama di Bali. Tentu kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, karena sesuai arahan Pak Presiden Prabowo bahwa persoalan sampah ini adalah problem kita dan harus kita selesaikan sesegera mungkin dan secepatnya," jelas Rosan Roeslani.

Selain memangkas penumpukan sampah secara signifikan dan menghasilkan energi hijau, kehadiran fasilitas inovatif ini diproyeksikan mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang luas. Proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 1.200 lapangan kerja hijau (green jobs), berkontribusi langsung pada penurunan emisi karbon nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan di sektor lingkungan hidup.

Sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang sukses. Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi lintas sektor yang berhasil merealisasikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern di wilayahnya tersebut.

"Mudah-mudahan kolaborasi yang baik ini, apa yang dimulai hari ini akan berjalan lancar, dan semoga bisa selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dari target," tutur I Wayan Koster.

Melalui keberhasilan proyek di Provinsi Bali ini, KLH/BPLH optimistis dapat menciptakan standar baru pengelolaan sampah perkotaan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan fasilitas ini tidak hanya menjadi tonggak transformasi nasional dalam mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, melainkan juga langkah nyata menekan emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan energi bersih, serta menciptakan masa depan lingkungan yang lebih asri. (Fajar)
Share:

Ikapipasi Dikukuhkan, Kanwil Ditjenpas Kalsel Perkuat Profesionalisme Petugas Pengamanan

Ikapipasi Dikukuhkan, Kanwil Ditjenpas Kalsel Perkuat Profesionalisme Petugas Pengamanan. (Dok. Ditjenpas)

Banjarmasin, WaraWiri.net - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan (Kalsel) ikuti pengukuhan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah Ikatan Pembina Keamanan dan Pengaman Pemasyarakatan Indonesia (Ikapipasi), secara virtual, Rabu (8/7). 

Pengukuhan yang dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, tersebut menjadi momentum penguatan profesionalisme petugas pengamanan di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Kalsel. Kegiatan ini juga diikuti seluruh Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia dari lokasi masing-masing.

Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel, Erwedi Supriyatno, mengatakan Ikapipasi diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi antarpetugas pengamanan.

"Organisasi profesi ini menjadi ruang untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kompetensi. Saya berharap pengurus yang telah dikukuhkan mampu menjalankan amanah dengan baik serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas petugas pengamanan di Kalimantan Selatan," ujar Erwedi.

Ia juga mengajak seluruh anggota Ikapipasi jadikan organisasi profesi sebagai sarana memperkuat budaya kerja yang berintegritas, disiplin, dan adaptif terhadap perkembangan Pemasyarakatan.

Kepengurusan Ikapipasi Wilayah Kalsel dikukuhkan dengan Rismawati sebagai Ketua, Muhammad Dakhlan Arifin sebagai Wakil Ketua, Yahdi Islahuddin sebagai Sekretaris, dan Muhammad Riza Juliparin sebagai Bendahara.

Rismawati menegaskan kepengurusan yang baru akan fokus pada penguatan kapasitas anggota dan kolaborasi antar-UPT.

"Kami berkomitmen membangun Ikapipasi sebagai organisasi profesi yang aktif, adaptif, dan kolaboratif. Melalui organisasi ini, kami ingin mendorong peningkatan kapasitas SDM serta mempererat sinergi antarpetugas pengamanan di seluruh UPT Pemasyarakatan Kalimantan Selatan," ungkap Rismawati.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menegaskan petugas keamanan dan pengamanan merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

“Saya berharap, Ikapipasi dapat menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas, etika profesi, dan penguatan karakter anggotanya,” pesan Mashudi.

Pengukuhan Ikapipasi diharapkan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia pengamanan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalsel sehingga mampu mendukung penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. (Putra)
Share:

Wakapolri Raih Penghargaan The Visionary Leader of National Security, Akademisi Apresiasi Reformasi dan Transformasi Polri

Wakapolri Raih Penghargaan The Visionary Leader of National Security, Akademisi Apresiasi Reformasi dan Transformasi Polri. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakapolri di dampingi Kasatgas Pusat Studi Kepolisian (Ijp Dr Susilo Teguh R, M.Si, ), Sekretaris Percepatan Refirmasi Polri (Ijp Kristiono, S.Ik., M.Si) dan Dir PPA-PPO (Bjp Dr Nurul Azizah, M.Si) menerima kunjungan rektor UNISSULA beserta rombongan.

Komitmen Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam mengakselerasi reformasi dan transformasi Polri mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security yang diserahkan langsung oleh Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., dalam audiensi di Ruang Rapat Wakapolri, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan akademik atas kepemimpinan visioner Wakapolri dalam mendorong reformasi kelembagaan Polri melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi pendidikan kepolisian, pengembangan scientific policing, serta pembangunan kolaborasi strategis antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi sebagai fondasi penguatan sistem keamanan nasional.

Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut lahir dari penilaian akademik terhadap arah pembaruan yang sedang dijalankan Polri.

“Fakultas Hukum Unissula menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security kepada Bapak Wakapolri karena kami menilai beliau berhasil menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan institusi Polri. Reformasi pendidikan kepolisian, penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian, hingga pembentukan jejaring Pusat Studi Kepolisian bersama perguruan tinggi merupakan langkah-langkah visioner yang menunjukkan bahwa keamanan nasional harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi,” ujar Prof. Gunarto.

Menurutnya, kepemimpinan yang visioner bukan hanya mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga menyiapkan institusi menghadapi perubahan di masa depan.

“Apa yang sedang dilakukan Bapak Wakapolri merupakan investasi jangka panjang bagi lahirnya Polri yang semakin profesional, adaptif, humanis, serta mampu menjawab dinamika keamanan global melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Atas dasar itulah penghargaan ini kami persembahkan sebagai bentuk penghormatan akademik sekaligus dukungan terhadap arah reformasi dan transformasi Polri,” lanjutnya.

Di bawah koordinasi Wakapolri pada bidang pembinaan organisasi, Polri saat ini tengah menjalankan berbagai agenda strategis reformasi. Di antaranya pengembangan Laboratorium Kepemimpinan Digital di Sespim Polri untuk membentuk pemimpin adaptif di era digital, pembangunan Laboratorium Sosial di Akademi Kepolisian sebagai wahana penerapan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian (UNIPOL), pembentukan Pusat Studi Kepolisian bersama 77 perguruan tinggi di Indonesia, reformasi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada hak asasi manusia, kepemimpinan, dan pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi penyidik melalui program sertifikasi nasional.

Berbagai transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer, termasuk penanganan tindak pidana siber, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepolisian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menerima penghargaan tersebut, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Fakultas Hukum Unissula. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan kehormatan bagi seluruh insan Polri yang terus berkomitmen melakukan transformasi institusi.

“Transformasi Polri tidak mungkin dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kemitraan dengan perguruan tinggi agar setiap kebijakan, sistem pendidikan, dan penegakan hukum semakin berbasis riset, ilmu pengetahuan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi akademik adalah bagian penting dalam membangun Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik,” ujar Wakapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unissula juga mengundang Wakapolri untuk menjadi keynote speaker pada Seminar Internasional Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diselenggarakan pada 30 Juli 2026.

Forum internasional tersebut akan menghadirkan delegasi dari 18 negara di lima benua guna membahas berbagai strategi penanganan kejahatan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, dan perdagangan orang.

Wakapolri menyambut baik undangan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi internasional maupun kemitraan dengan dunia akademik merupakan bagian penting dalam memperkuat kapasitas Polri menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas negara.

Audiensi ini menjadi penegasan bahwa hubungan antara Polri dan Unissula tidak hanya sebatas kemitraan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi strategis dalam pengembangan ilmu kepolisian, penguatan kebijakan berbasis riset, serta mendukung reformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, modern, humanis, dan presisi. (Ilham)
Share:

48 Calon Paskibra Wonosobo Angkatan ke-81 Diingatkan Latihan dengan Sungguh-Sungguh

48 Calon Paskibra Wonosobo Angkatan ke-81 Diingatkan Latihan dengan Sungguh-Sungguh. (Dok. Puspen TNI)

Wonosobo, WaraWiri.net - Kodim 0707/Wonosobo bersama Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wonosobo menggelar pengecekan serta pembekalan kesiapan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) Kabupaten Wonosobo angkatan ke-81 tahun 2026.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta memiliki kesiapan fisik, mental, dan disiplin yang tinggi sebelum memasuki masa latihan intensif. Pelda Beny Dwi S dalam pengarahannya menyampaikan pesan tegas kepada para calon Paskibra.

Ia menekankan bahwa latihan yang akan berlangsung mulai 1 hingga 17 Agustus 2026 membutuhkan komitmen penuh dari setiap peserta.

"Mulai saat ini kalian harus mempersiapkan fisik dan mental dengan sungguh-sungguh. Latihan ini bukan latihan biasa. Kalian akan digembleng dari pagi hingga sore di bawah terik matahari. Oleh sebab itu, ikuti arahan pelatih dengan disiplin dan penuh kesungguhan. Jangan setengah-setengah, karena hanya dengan latihan yang serius kalian bisa tampil sempurna saat mengibarkan Bendera Merah Putih," tegas Pelda Beny Dwi S.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan sebuah tim Paskibra sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan kepatuhan terhadap setiap instruksi pelatih. Setiap gerakan, langkah, dan sikap harus dilakukan dengan presisi tinggi, sehingga tidak ada ruang untuk sikap santai atau acuh tak acuh selama masa latihan.

Sementara itu, Heri Saptoto dari Kesbangpol Wonosobo menyampaikan bahwa tugas menjadi pengibar bendera pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukanlah perkara mudah. Tim Paskibra tahun ini terdiri dari 48 siswa terbaik yang berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Wonosobo.

"Prosesi pengibaran bendera melibatkan banyak faktor, mulai dari kekompakan tim, ketahanan fisik, konsentrasi, hingga mental yang tangguh. Semua itu hanya bisa diraih jika kalian mengikuti arahan pelatih dengan sungguh-sungguh selama latihan nanti," ujar Heri Saptoto.

Heri Saptoto juga mengingatkan bahwa menjadi anggota Paskibra adalah impian hampir semua anak muda dan kebanggaan bagi orang tua. Selain mengharumkan nama daerah, peserta akan dibekali ilmu disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, dan nilai-nilai nasionalisme yang sangat bermanfaat di masa depan.

"Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Latihanlah dengan sungguh-sungguh, ikuti setiap arahan pelatih tanpa kompromi. Tunjukkan prestasi terbaik kalian agar orang tua, guru, dan pelatih dapat bangga atas pencapaian kalian," pesan Heri Saptoto mengakhiri pengarahan.

Dengan persiapan yang matang dan semangat latihan yang tinggi, diharapkan Paskibra Kabupaten Wonosobo angkatan ke-81 dapat memberikan penampilan terbaiknya dan menjadi kebanggaan masyarakat Wonosobo pada peringatan Hari Kemerdekaan mendatang. (Ros)
Share:

Pangkoarmada II Lepas KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Ikuti Latma Bilateral ORRUDA-26 di Rusia

Pangkoarmada II Lepas KRI I Gusti Ngurah Rai-332 Ikuti Latma Bilateral ORRUDA-26 di Rusia. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Panglima Komando Armada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., melepas keberangkatan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 untuk mengikuti Latihan Bersama (Latma) Bilateral ORRUDA-26 di Rusia, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya, Selasa (7/7). 

Latihan bersama yang diselenggarakan oleh Russian Navy dan TNI Angkatan Laut tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Navy to Navy Talks (NTNT) Tahun 2018 sebagai wujud penguatan kerja sama pertahanan kedua negara.

Selama mengikuti Latma ORRUDA-26, prajurit KRI I Gusti Ngurah Rai-332 akan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya Opening Ceremony, Courtesy Call, Official Dinner, Deck Reception, Sports Event, Tactical Floor Game (TFG), Subject Matter Expert Exchange (SMEE), Passing Exercise (PASSEX), hingga Cultural Program.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat interoperabilitas, meningkatkan profesionalisme, serta mempererat hubungan antarpersonel angkatan laut kedua negara.

Sementara itu dalam amanatnya, Pangkoarmada II menegaskan bahwa tujuan utama Latma ORRUDA-26 adalah mempererat hubungan kerja sama bilateral antara TNI Angkatan Laut dan Russian Navy.

Selain itu, latihan ini harus dimanfaatkan secara optimal sebagai kesempatan untuk menambah wawasan, mengumpulkan informasi mengenai teknik dan taktik operasi, serta meningkatkan kemampuan profesional seluruh personel yang terlibat.

Lebih lanjut, Pangkoarmada II menyampaikan bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam latihan ini adalah memelihara dan meningkatkan profesionalisme serta kemampuan prajurit kedua negara dalam mendukung pelaksanaan operasi maritim.

Oleh karena itu, seluruh prajurit KRI I Gusti Ngurah Rai-332 diharapkan mampu melaksanakan setiap rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi nama baik TNI Angkatan Laut dan bangsa Indonesia di forum internasional.

Keikutsertaan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dalam Latma Bilateral ORRUDA-26 menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam memperkuat kerja sama pertahanan, meningkatkan kapabilitas prajurit, serta membangun hubungan persahabatan dengan angkatan laut negara sahabat guna mendukung terwujudnya stabilitas dan keamanan maritim di kawasan maupun tingkat global. (Ros)
Share:

Hari Pustakawan Indonesia 2026, Perpusnas Tegaskan Jenama Baru Pustakawan sebagai Pemelajar Sepanjang Hayat

Hari Pustakawan Indonesia 2026, Perpusnas Tegaskan Jenama Baru Pustakawan sebagai Pemelajar Sepanjang Hayat. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memanfaatkan momentum Hari Pustakawan Indonesia 2026 untuk memperkenalkan jenama baru pustakawan sebagai pemelajar sepanjang hayat (lifelong learner). Melalui langkah ini, Perpusnas menegaskan peran pustakawan sebagai penggerak literasi, penjaga pengetahuan, sekaligus agen pembelajaran sepanjang hayat di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI) 

Pada peringatan Hari Pustakawan Indonesia tahun ini, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi profesi para pustakawan mengusung tema "Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berintegritas". Bagi Perpusnas, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat arah pengembangan profesi pustakawan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat guna mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz, mengatakan bahwa perubahan lanskap informasi menuntut pustakawan untuk terus berkembang agar perpustakaan tetap menjadi ruang belajar yang relevan bagi masyarakat.

"Pustakawan hari ini bukan lagi dipandang sebagai penjaga rak buku. Mereka adalah penghubung masyarakat dengan pengetahuan, pendamping belajar sepanjang hayat, sekaligus penggerak lahirnya budaya literasi. Karena itu, Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk semakin menguatkan peran pustakawan sebagai agen perubahan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi profesi pustakawan harus diawali dengan perubahan cara pandang terhadap profesi tersebut. Karena itu, Perpusnas memperkuat jenama pustakawan sebagai pemelajar sepanjang hayat, yakni pribadi yang terus belajar, berkembang, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin membangun jenama baru bahwa pustakawan adalah pemelajar sepanjang hayat yang terus belajar, berkembang, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Profesi ini harus dikenal bukan karena menjaga buku, tetapi karena menghidupkan ilmu pengetahuan," tegasnya.

Menurutnya, jenama pustakawan sebagai pemelajar sepanjang hayat diwujudkan melalui komitmen untuk terus bertumbuh, berkembang, dan berkreasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pustakawan tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, penjaga pengetahuan, pewaris peradaban, serta penghubung masyarakat dengan berbagai sumber pengetahuan.

Sebagai wujud transformasi tersebut, Perpusnas mendorong penguatan empat karakter utama pustakawan, yaitu selalu terdepan dalam memperoleh ilmu pengetahuan baru, hadir membantu masyarakat, menjadi pewaris peradaban, serta menjadi pemengaruh (influencer) yang menginspirasi budaya belajar di tengah masyarakat. Keempat karakter tersebut mencerminkan transformasi peran pustakawan yang tidak lagi terbatas sebagai pengelola koleksi, tetapi berkembang menjadi fasilitator pembelajaran, penjaga memori kolektif bangsa, sekaligus komunikator pengetahuan yang mampu menjawab tantangan era digital.

"Bangsa yang ingin maju membutuhkan pustakawan yang selalu belajar. Ketika pustakawan berhenti belajar, perpustakaan akan kehilangan relevansinya. Sebaliknya, ketika pustakawan terus bertumbuh, perpustakaan akan selalu menjadi rumah pengetahuan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Aminudin.

Penguatan sumber daya manusia kepustakawanan menjadi fondasi penting transformasi profesi pustakawan. Data Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas per Juli 2026 mencatat terdapat 5.593 pustakawan di seluruh Indonesia. Sebagian besar merupakan pustakawan dan tenaga perpustakaan berlatar belakang ilmu perpustakaan (74,95 persen), dengan komposisi jabatan yang didominasi Pustakawan Ahli Pertama dan Pustakawan Ahli Muda. Potensi tersebut menjadi modal strategis untuk memperluas layanan perpustakaan, memperkuat budaya literasi, sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sebagai implementasi transformasi tersebut, Perpusnas terus memperkuat kehadiran pustakawan di tengah masyarakat melalui Program Hari Bakti Perpusnas. Program ini mendorong pustakawan memberikan pendampingan kepada perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa/kelurahan, hingga taman bacaan masyarakat. Melalui program tersebut, pustakawan tidak hanya mengelola layanan perpustakaan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, penggerak literasi, dan mitra masyarakat dalam meningkatkan kecakapan literasi.

Pada momentum Hari Pustakawan Indonesia 2026, Perpusnas juga menghadirkan pameran "Satu Hari Bersama Pustakawan" yang menampilkan kiprah pustakawan dari berbagai bidang layanan, mulai dari pengelolaan koleksi, pelestarian naskah Nusantara, layanan referensi, pengembangan perpustakaan, hingga berbagai kegiatan literasi masyarakat. Pameran tersebut menjadi ruang edukasi yang memperlihatkan bahwa pustakawan merupakan profesi yang dinamis, adaptif, dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Rangkaian Hari Pustakawan Indonesia berlangsung sepanjang Juli 2026 melalui berbagai kegiatan literasi, antara lain pameran, kelas literasi, kelas menulis, diskusi mengenai peran pustakawan di era AI, literasi naskah Nusantara, literasi anak, hingga bimbingan pemustaka. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan sekaligus memperkuat pemahaman bahwa pustakawan merupakan profesi yang terus belajar, berkolaborasi, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Menutup pesannya, Aminudin mengajak seluruh pustakawan Indonesia menjadikan Hari Pustakawan Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat profesionalisme, memperluas kolaborasi, dan terus meningkatkan kompetensi.

"Pustakawan masa depan bukan sekadar pengelola informasi. Mereka adalah pemelajar sepanjang hayat yang terus bertumbuh, berkembang, dan berkreasi; penjaga peradaban; sekaligus pemengaruh yang menggerakkan masyarakat untuk terus belajar. Ketika pustakawan terus meningkatkan kapasitas dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi Indonesia yang lebih cerdas, berbudaya, dan berdaya saing. Karena pada akhirnya, perpustakaan hadir demi martabat bangsa," tutup Aminudin. (Junaedi)
Share:

Peringati Satu Abad Ali Sadikin, Gubernur Pramono Tegaskan Seni dan Budaya Fondasi Jakarta Global

Peringati Satu Abad Ali Sadikin, Gubernur Pramono Tegaskan Seni dan Budaya Fondasi Jakarta Global. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.netGubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri Peringatan 100 Tahun Ali Sadikin di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/7). Peringatan ini menjadi penghormatan atas jasa Gubernur DKI Jakarta periode 1966–1977 yang meletakkan fondasi penting pembangunan Jakarta, khususnya dalam pengembangan seni, budaya, dan ruang publik.

Gubernur Pramono mengatakan, peringatan satu abad Ali Sadikin menjadi momentum untuk mengenang kembali jejak kepemimpinannya yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting pembangunan kota. Salah satu warisan yang terus dirasakan hingga kini adalah Taman Ismail Marzuki yang tetap menjadi ruang tumbuh seni, budaya, dan kreativitas di ibu kota.

“Bagi saya pribadi, bukan hanya pembangunan fisik yang menjadi warisan terbesar Bang Ali, tetapi juga keberanian beliau membangun ekosistem seni dan budaya. Siapa pun gubernur Jakarta tidak mungkin tidak melanjutkan apa yang telah diwariskan Bang Ali,” ujarnya.

Menurut Gubernur Pramono, kemajuan Jakarta harus tetap berpijak pada sejarah dan budaya. Karena itu, semangat yang diwariskan Ali Sadikin perlu terus dihidupkan melalui penguatan ekosistem seni dan budaya, sekaligus dikenalkan kepada generasi muda agar memahami perjalanan pembangunan Jakarta dan memiliki rasa memiliki terhadap kotanya.

Semangat tersebut juga menjadi landasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melanjutkan pembangunan kota. Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI terus memperkuat transportasi publik terintegrasi, mengembangkan kawasan berorientasi transit (TOD), serta menata Pasar Baru dan Kota Tua. Upaya tersebut berjalan seiring dengan pelestarian budaya Betawi, antara lain melalui revitalisasi Setu Babakan dan penguatan unsur budaya Betawi dalam berbagai kegiatan pemerintah.

“Menjelang Jakarta memasuki usia lima abad pada 2027, kita ingin membangun Jakarta sebagai kota global yang modern, tetapi tetap berkarakter, menghargai sejarah, dan menjadikan kebudayaan sebagai identitas sekaligus kekuatan kota,” jelasnya.

Gubernur Pramono juga mengajak masyarakat terus menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang ditinggalkan Ali Sadikin kepada generasi muda. Menurutnya, keberanian berinovasi, berpikir jangka panjang, dan membangun demi kepentingan masyarakat merupakan teladan kepemimpinan yang tetap relevan bagi pembangunan Jakarta.

“Semangat Bang Ali bukan hanya tentang apa yang telah dibangun, tetapi juga keberanian mengambil keputusan demi kemajuan kota. Nilai kepemimpinan seperti keberanian berinovasi, berpikir jangka panjang, dan membangun untuk kepentingan masyarakat harus terus menjadi inspirasi bagi kita semua,” tuturnya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno sejak awal masa jabatan telah menghidupkan kembali berbagai fasilitas budaya di kawasan TIM. Langkah tersebut diwujudkan melalui pengoperasian kembali Planetarium, perpanjangan jam layanan perpustakaan hingga malam hari, serta penguatan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), pengelola TIM, para seniman, dan budayawan.

Peringatan 100 Tahun Ali Sadikin diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB). Acara ini turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta periode 2007–2012, Fauzi Bowo, keluarga besar Ali Sadikin, seniman, budayawan, akademisi, serta berbagai komunitas kebudayaan. (Zidan)
Share:

Tas Bright Gas di Jakarta Fair 2026, Dorong Penjualan dan Buka Dampak Ekonomi Berantai Bagi UMKM

Tas Bright Gas di Jakarta Fair 2026, Dorong Penjualan dan Buka Dampak Ekonomi Berantai Bagi UMKM. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Kehadiran Booth Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair 2026, JIExpo Kemayoran, menjadi salah satu bentuk dukungan PT Pertamina (Persero) dalam mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin dikenal luas, berdaya saing, dan mampu naik kelas.

Salah satu produk yang mencuri perhatian pengunjung adalah “Tas Karakter Eksklusif” berbentuk tabung Bright Gas 5 kg warna fuchsia. Produk kolaborasi tersebut tidak hanya menjadi ikon baru yang viral di media sosial, tetapi juga diburu konsumen hingga memicu fenomena jasa titip atau jastip selama gelaran Jakarta Fair 2026.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap tas karakter Bright Gas menunjukkan bahwa aktivasi promosi perusahaan dapat dikembangkan menjadi ruang kolaborasi yang berdampak lebih luas. Menurutnya, produk yang viral di Jakarta Fair tersebut bukan hanya memperkuat kedekatan Pertamina dengan konsumen, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM binaan yang terlibat di dalamnya.

“Pertamina terus mendorong agar setiap aktivasi brand tidak hanya berhenti pada aspek promosi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Melalui Bright Store by Pertamina di Jakarta Fair 2026, kami ingin menunjukkan bahwa kreativitas, produk layanan Pertamina, dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Tas karakter Bright Gas yang mendapat respons sangat positif dari masyarakat menjadi contoh bagaimana produk promosi dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM binaan untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas,” ujar Baron.

Baron menambahkan, pelibatan UMKM dalam rantai pasok Bright Store by Pertamina merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk menciptakan nilai tambah dari hulu hingga hilir. Tidak hanya melalui produk tas yang diproduksi UMKM binaan, tetapi juga melalui keterlibatan UMKM pangan lokal sebagai bagian dari isi paket yang diterima konsumen.

“Kami ingin produk UMKM lokal semakin dikenal luas dan menjadi lebih VOKAL. Karena itu, Pertamina tidak hanya menyediakan ruang promosi, tetapi juga membangun ekosistem agar produk binaan dapat masuk ke kebutuhan pasar yang lebih konkret. Ketika satu produk menjadi viral, dampaknya diharapkan tidak berhenti pada peningkatan transaksi, tetapi juga bergerak ke peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan kapasitas usaha,” kata Baron.

Tas karakter Bright Gas tersebut diproduksi oleh PT Glory Nine Degrees, UMKM lokal asal Kota Bandung yang merupakan mitra binaan Small Medium Enterprise & Partnership Program (SMEPP) PT Pertamina (Persero) dan Pertamina Foundation. Tingginya antusiasme pasar terhadap produk tersebut membuat pesanan melonjak hingga mendorong penambahan kuota produksi sekitar 10 persen dari perencanaan awal.

Founder PT Glory Nine Degrees, Sandiani, mengungkapkan bahwa proyek kolaborasi bersama Pertamina memberikan dampak besar terhadap aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja di sekitar workshop mereka. Untuk menjaga ketersediaan stok, operasional produksi ditingkatkan menjadi 18 jam sehari yang dibagi ke dalam dua shift kerja.

“Masyaallah, proyek ini membuat para tetangga sekitar workshop yang tadinya kurang produktif kini bisa memiliki penghasilan. Bahkan, anak-anak usia SMA yang sedang libur sekolah kami libatkan di bagian finishing dan packaging. Mereka jadi jauh lebih produktif dan mendapatkan upah sendiri. Kami juga membagi porsi jahitan lapis luar kepada ekosistem konveksi tetangga yang sedang sepi orderan, tentunya dengan pengawasan QC yang ketat sesuai standardisasi kami,” ungkap Sandiani.

Tidak hanya mendorong pertumbuhan produksi tas, viralnya paket Bright Store by Pertamina juga membuka peluang bagi UMKM lain yang terlibat dalam rantai pasok. Salah satunya Susnukuma, produsen kue sus kering eksklusif asal Kota Bandung yang produknya terpilih menjadi salah satu isian camilan lokal unggulan di dalam paket tas Bright Gas tersebut.

Owner Susnukuma, Aniasuti, menceritakan bahwa pesanan dalam jumlah besar untuk kebutuhan Jakarta Fair 2026 menjadi peluang penting bagi usaha yang telah dirintisnya sejak 2011 dan fokus pada produk sus kering sejak 2016. Saat ini, Susnukuma didukung oleh enam orang karyawan tetap yang seluruhnya merupakan warga sekitar, terutama ibu rumah tangga, orang tua tunggal, serta remaja lulusan baru SMA.

“Bagi kami, pesanan massal dari Pertamina untuk agenda besar seperti PRJ ini adalah peluang yang sangat kami syukuri. Di saat pesanan melonjak tinggi, kami bahkan mampu menyerap hingga 20 orang tenaga kerja musiman dari lingkungan sekitar rumah. Melalui proyek sinergi ini, kami bisa memberikan penghasilan tambahan bagi ibu-ibu agar mereka lebih produktif secara ekonomi,” tutur Aniasuti.

Sinergi antara Pertamina Holding, Subholding Downstream Pertamina Patra Niaga, serta fungsi SMEPP dalam mengurasi produk UMKM untuk masuk ke dalam paket Bright Store menunjukkan bahwa promosi korporasi dapat dirancang sebagai ruang pemberdayaan yang berdampak langsung. Melalui pendekatan ini, UMKM tidak hanya mendapatkan kesempatan berjualan, tetapi juga memperoleh eksposur yang lebih luas, peningkatan volume produksi, serta peluang untuk memperkuat kapasitas usahanya.

Dari sisi kualitas dan inovasi, Glory Nine Degrees telah mengembangkan proses desain berbasis animasi tiga dimensi atau 3D sehingga proses persetujuan produk dapat dilakukan secara digital, lebih efisien, dan tidak selalu bergantung pada sampel fisik. UMKM ini juga menerapkan standardisasi produksi dan tahapan quality control untuk memastikan produk yang dikirimkan sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Sementara itu, Susnukuma terus mengembangkan inovasi kemasan yang lebih modern, mulai dari single pack, stoples family pack, hingga hampers, dengan berbagai varian rasa.

“Kami sangat terbantu oleh Pertamina. Sebagai UMKM kecil, kami tidak memiliki tim pemasaran khusus dan semuanya seringkali dirangkap sendiri. Namun sejak didampingi Pertamina pasca-pandemi, kami diajarkan pemasaran digital, difasilitasi bazar di mall besar, hingga dibantu menembus jaringan retail modern. Bahkan sekarang, fokus bisnis kami berhasil melompat ke sektor B2B dengan menerima maklun atau white label untuk berbagai mitra strategis,” tambah Aniasuti.

Berkat pendampingan intensif, literasi bisnis, dan keterlibatan dalam berbagai program pembinaan Pertamina, para UMKM binaan terus menunjukkan pertumbuhan positif. Glory Nine Degrees, misalnya, mencatatkan kenaikan omzet yang konsisten berkisar 30 hingga 40 persen setiap tahunnya dan telah menjangkau pasar luar negeri seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Timor Leste, serta bersiap menembus pasar pengadaan di Jepang.

Baron menegaskan, Pertamina akan terus memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui pembinaan, pendampingan, serta pembukaan akses pasar yang relevan dengan kebutuhan industri dan konsumen. Menurutnya, keberhasilan produk UMKM binaan di Jakarta Fair 2026 menjadi bukti bahwa ketika UMKM diberi ruang, kualitas produk lokal mampu bersaing dan diterima masyarakat secara luas.

“Bagi Pertamina, keberhasilan ini menjadi dorongan untuk terus menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Kami percaya UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, Pertamina akan terus membuka ruang kolaborasi agar semakin banyak UMKM binaan yang dapat tumbuh, naik kelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya,” tutup Baron. (Isna)
Share:

Lima Pejabat Lapas Tanjungpandan Dilantik, Perkuat Kinerja Pemasyarakatan

Lima Pejabat Lapas Tanjungpandan Dilantik, Perkuat Kinerja Pemasyarakatan. (Dok. Ditjenpas)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Lima Pejabat Manajerial Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungpandan resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pelantikan dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Babel, Ade Agustina, Rabu (8/7).

Pelantikan diikuti pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Babel. Dari Lapas Tanjungpandan, lima pejabat dilantik, terdiri atas satu pejabat yang dimutasi ke Lapas Kelas IIB Sungailiat, Trio Sandra Wijaya, serta empat pejabat yang mendapat penugasan melalui mutasi internal di lingkungan Lapas Tanjungpandan.

Kepala Lapas Tanjungpandan, Royhan Al Faisal, mengatakan pelantikan menjadi bagian dari penguatan organisasi melalui penataan sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan semakin optimal.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi juga momentum menghadirkan semangat baru dalam organisasi. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kepemimpinan yang adaptif, membangun kolaborasi yang baik, menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Kepada Saudara Trio Sandra Wijaya, selamat mengemban amanah di tempat tugas yang baru dan terus berikan kontribusi terbaik bagi Pemasyarakatan," ujar Royhan.

Dalam arahannya, Ade Agustina menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara. Setiap pejabat dituntut bekerja dengan integritas, loyalitas, profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai BerAKHLAK.

"Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta seluruh peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas. Perkuat sinergi, tingkatkan pengawasan internal, hindari segala bentuk penyimpangan, dan terus berikan pelayanan Pemasyarakatan yang berkualitas, akuntabel, serta berdampak bagi masyarakat," tegas Ade Agustina.

Salah seorang pejabat yang dilantik, Pirmansyah, menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diterima dan siap menjalankan tugas sebaik-baiknya.

"Kepercayaan yang diberikan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar. Saya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin, dan profesionalisme, serta siap mendukung setiap program dan kebijakan organisasi demi mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang semakin baik," ungkap Pirmansyah.

Pelantikan tersebut diharapkan memperkuat kinerja Lapas Tanjungpandan dalam memberikan layanan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak. (Muh)
Share:

UU Pesantren Perkokoh Kemandirian Pesantren dalam Aspek Pendidikan dan Dakwah

Keterangan Ahli Presiden untuk Perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menguatkan posisi pesantren untuk mendapatkan dukungan lebih kuat dalam aspek pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Undang-undang ini memperkokoh kemandirian pesantren. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badrus Sholeh, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Presiden, dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Rabu (8/7/2026). Sidang kedelapan dari permohonan yang diajukan Muh Adam Arrofiu Arfah (Pemohon I) dan Isfa’zia Ulhaq (Pemohon II) ini beragendakan mendengarkan keterangan Ahli Presiden.

Lebih lanjut Badrus menerangkan bahwa kemandirian pesantren tercermin pada kepemimpinan, kelembagaan, proses belajar mengajar dan dampak sosial kemasyarakatan. Kemandirian menjadi keunikan dan karakter pesantren, intelektual penggerak pembangunan nasional dan kepemimpinan Muslim moderat Indonesia pada level global. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga pemerintah terkait lainnya hadir mendukung kemandirian pesantren melalui penguatan sumber daya manusia, badan usaha dan koperasi pondok pesantren, dan program terkait lainnya.

“Kehadiran pemerintah sesuai dengan kapasitas keuangan negara, dan kebijakan mengikuti prioritas program kerja pemerintah. Selain kapasitas APBN atau APBD, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki keragaman sosial masyarakat, agama dan budaya yang turut memengaruhi alokasi anggaran sesuai dengan prioritas kebijakan pemerintah,” jelas Badrus.

Karakter Pesantren

Badrus juga menjelaskan bahwa kemandirian pesantren tercermin dalam proses pendirian, pengembangan kelembagaan dan pendidikan pengajaran. Masyarakat secara sukarela mendirikan dan membangun pesantren, yang hingga saat terdapat lebih dari 40.000 pesantren berdiri di Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia dengan karakter masing-masing masyarakat dan daerah.

Pesantren memiliki beberapa istilah berbeda-beda pada setiap daerah. Selain pesantren, ada pula istilah lain adalah dayah, surau, meunasah, dan lainnya. Setiap pesantren memiliki pimpinan atau tokoh yang dikenal dengan istilah kiai, ajengan, buya, dan beberapa istilah lain pemimpin kelembagaan Islam. Kemandirian pesantren tercermin dari pola kepemimpinan masyayikh dan kiai pesantren. Kemandirian tercermin dalam pendanaan pesantren, yang dibangun melalui pendanaan independen dari masyarakat. Perkembangan pesantren juga tergantung pada kekuatan keuangan dan ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat.

“Karena itu, pesantren memiliki usaha dan sentra-sentra ekonomi untuk menunjang keberlangsungan pesantren. Kemandirian keberlangsungan pesantren ditopang oleh wakaf produktif, koperasi pesantren, atau usaha mandiri lainnya oleh pesantren dan jaringan alumni serta masyarakat,” terang Badrus.

Sebagai informasi, Permohonan Nomor 75/PUU-XXIV/2026 diajukan dua mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muh Adam Arrofiu Arfah dan Isfa’zia Ulhaq. Selain sebagai Mahasiswa, Muh Adam Arrofiu Arfah merupakan santri pada Pondok Pesantren Pendawa. Sedangkan Isfa’zia Ulhaq merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Majidiyah Sumedang.

Para Pemohon mengujikan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU Pesantren. Pasal 48 ayat (2) UU Pesantren menyatakan, “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian Pasal 48 ayat (3) UU Pesantren menyatakan, “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam persidangan perdana di MK, Jumat (27/2/2026), Muh Adam Arrofiu Arfah menyampaikan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN secara faktual terbagi menjadi dua komponen, yakni biaya operasional dan dana abadi pendidikan. Menurutnya, dana abadi bersifat akumulatif dan pragmatis yang diperuntukkan bagi pengembangan jangka panjang, seperti beasiswa, peningkatan kompetensi, dan riset.

Ia menegaskan, dana abadi bukan instrumen untuk membiayai operasional pesantren, seperti gaji pendidik, pemenuhan kebutuhan dasar santri, maupun kebutuhan pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan dana abadi pesantren tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional negara terhadap pembiayaan pendidikan secara mutlak.

Lebih lanjut, Pemohon menilai pertumbuhan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun justru menunjukkan bahwa frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dan “sesuai dengan kewenangannya” dalam pasal a quo bukan alasan objektif. Negara, menurutnya, terbukti memiliki kapasitas fiskal yang besar, termasuk dalam mendanai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2026 mencapai nilai triliunan rupiah.

“Ketika negara mampu menggelontorkan anggaran dalam jumlah sangat besar untuk program tertentu, namun pada saat yang sama belum memberikan jaminan operasional yang pasti kepada pesantren, maka terdapat indikasi kuat bahwa frasa dalam Pasal a quo tidak lagi rasional dan proporsional dalam konteks fiskal aktual,” ujar Muh Adam dalam persidangan.

Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa yang mensyaratkan pendanaan pesantren “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dan “sesuai dengan kewenangannya”, karena dinilai berpotensi mengurangi kepastian jaminan pendanaan pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. (Siti)
Share:

BPBD Kota Bogor Naik Menjadi Tipe A, Perkuat Perlindungan Masyarakat

BPBD Kota Bogor Naik Menjadi Tipe A, Perkuat Perlindungan Masyarakat. (Dok. Pemkot Bogor)

Bogor, WaraWiri.net - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mengalami peningkatan kelembagaan menjadi Tipe A dari sebelumnya Tipe B. Peningkatan tipologi ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

Perubahan tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (7/7/2026).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa dalam pembentukan organisasi dan tata kerja, pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025.

Dengan demikian, penataan kelembagaan BPBD dapat lebih adaptif terhadap perkembangan risiko bencana, kebutuhan organisasi, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan ini dilakukan melalui tahapan yang panjang, mulai dari pemetaan tipologi BPBD berdasarkan variabel umum dan variabel teknis, verifikasi oleh Tim Verifikator Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai 600, hingga rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sebagai dasar pembentukan kelembagaan BPBD Tipe A.

"Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan terwujud kepastian hukum mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah," ujar Dedie Rachim.

Di samping itu, optimalisasi pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana melalui penguatan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta dukungan sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan.

"Pemerintah Kota Bogor meyakini bahwa peningkatan tipologi BPBD menjadi Tipe A bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari transformasi kelembagaan menuju organisasi yang semakin profesional, adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya.

Penguatan tersebut nantinya harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kebencanaan, penyempurnaan proses bisnis organisasi, serta penguatan budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas.

"Kami berharap Peraturan Daerah ini menjadi pondasi yang kuat bagi terwujudnya kelembagaan BPBD yang semakin profesional, adaptif, responsif, efektif, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Bogor," ungkap Dedie Rachim.

Ketua Pansus, Nasya Kharisa Lestari, mengatakan bahwa setelah pengesahan ini selanjutnya akan dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai masukan dari Gubernur Jawa Barat.

"Berdasarkan hasil fasilitasi, Gubernur Jawa Barat memberikan catatan penyempurnaan yang difokuskan pada empat aspek utama, yaitu penyeragaman nomenklatur dan kaidah teknik penyusunan, penyempurnaan ketentuan umum Pasal 1 beserta penjelasannya, serta penambahan dan penyesuaian pasal untuk pendalaman substansi," ujarnya.

Ia berharap, dengan perubahan tipologi ini, fungsi kelembagaan BPBD dapat lebih optimal, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Dimas)
Share:

Dorong Integrasi Sistem, KPK-Kementerian PU Perketat Akuntabilitas Belanja Infrastruktur Daerah

Dorong Integrasi Sistem, KPK-Kementerian PU Perketat Akuntabilitas Belanja Infrastruktur Daerah. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai Koordinator Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi bersama kementerian dan lembaga. Salah satu langkah yang ditempuh adalah berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengintervensi tahapan krusial pra tender proyek konstruksi.

Upaya ini dilakukan guna menekan tingginya risiko korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintah daerah yang saat ini tercatat mencapai 99 persen, melalui penguatan tata kelola sejak tahap perencanaan pengadaan.

Langkah strategis ini dilakukan melalui percepatan implementasi dan penyempurnaan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI), yang diharapkan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

KPK menilai intervensi di tingkat hulu ini mendesak, mengingat besarnya skala ekonomi sektor infrastruktur yang mencapai Rp843,7 triliun. Pasalnya, data Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, mencatat risiko penyalahgunaan PBJ di tingkat kementerian/lembaga berada di angka 97 persen, sementara di pemda menyentuh 99 persen.

Dalam pertemuan pembahasan capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2025-2026 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7), Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan standardisasi harga bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen makroekonomi guna memastikan efisiensi belanja negara.

“Pertemuan ini berperan strategis. Kita bekerja (di sini) untuk mengambil peran makroekonomi di Indonesia dan perbaikan tata kelola belanja infrastruktur di daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut, KPK memperketat pengawasan dengan mendorong penguatan pemahaman beneficial ownership (BO), guna melacak pemilik manfaat asli di balik korporasi pemenang tender sebagai upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian, penggunaan aplikasi SIPASTI diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, dan pengadaan konstruksi di daerah.

“Bagi kami, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membelanjakan konstruksi harus dapat ditelusuri, diuji, dan dipertanggungjawabkan,” tegas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyampaikan penggunaan aplikasi SIPASTI bertujuan guna memperkuat penggunaan data harga pasar, bukti dukung harga, serta analisis harga satuan pekerjaan sebagai dasar penghitungan biaya konstruksi.

“Kami yakin penyempurnaan aplikasi SIPASTI berjalan sesuai track yang benar, agar aplikasi tersebut bisa segera digunakan pemerintah daerah, sekaligus sebagai alat perbaikan tata kelola,” katanya.

Diketahui, dalam tiga tahun terakhir Kementerian PU menunjukkan pertumbuhan yang baik soal peningkatan akuntabilitas penggunaan aspek analisis harga satuan pekerjaan (AHSP), pemenuhan bukti dukung harga, hingga peningkatan reliabilitas penggunaan harga pasar.

Oleh karenanya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengapresiasi capaian Aksi Stranas PK di Kementerian PU dengan rerata realisasi laporan B15 (bulan ke-15) periode 2025-2026 sebesar 51,65 persen.

Namun, ia tetap menekankan risiko korupsi PBJ konstruksi masih sering muncul bahkan sebelum proses tender, yakni pada tahap penyusunan standar harga dan perkiraan biaya. Untuk itu, KPK mendorong integrasi aplikasi SIPASTI dan SIPD agar seluruh data terstandar serta dapat diaudit.

“Perjalanan ini akan panjang. Tujuannya satu, yaitu mewujudkan pengadaan dan pembangunan konstruksi di daerah berjalan secara akuntabel dan berintegritas,” ujar Amin.

Sinergi antara KPK, Stranas PK, Kementerian PU, serta mitra lainnya diharapkan mampu mempercepat penerapan sistem yang mendukung efisiensi belanja infrastruktur sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. (Budi)
Share:

PSP Aset ke Kejaksaan, KPK Optimalkan Pemanfaatan Barang Rampasan Senilai Rp226 Miliar

PSP Aset ke Kejaksaan, KPK Optimalkan Pemanfaatan Barang Rampasan Senilai Rp226 Miliar. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengoptimalkan pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme Penetapan Status Pengguna (PSP). Pada Rabu (8/7), KPK menyerahkan aset ke Kejaksaan Agung (Kejagung) berupa satu bidang tanah seluas 550 meter persegi beserta bangunan seluas 256 meter persegi senilai Rp1,63 miliar, yang berlokasi di Gowa, Sulawesi Selatan.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan bahwa penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dirampas untuk negara.

“Penyerahan ini merupakan bagian dari rangkaian eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui proses tersebut, aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara untuk selanjutnya dioptimalkan pemanfaatannya,” ujar Mungki di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta.

Sebagai informasi, hingga semester I tahun 2026, KPK telah mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui mekanisme PSP dan hibah dengan nilai mencapai Rp226 miliar. Capaian tersebut, menjadi bentuk optimalisasi terbesar dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi sepanjang periode tersebut.

Mungki menambahkan, pemulihan aset merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemberantasan korupsi. Karena itu, setiap aset yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah terus diupayakan agar segera kembali bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

“Barang rampasan maupun benda sitaan KPK tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal, kami berharap aset-aset tersebut dapat memberikan nilai tambah serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung, Sunarwan, mengapresiasi sinergi yang terus terjalin antara KPK dan Kejaksaan Agung dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi antar lembaga, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas Kejaksaan.

“Dukungan ini sangat bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Gowa,” ujarnya.

Melalui optimalisasi pemanfaatan aset, KPK menegaskan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan dan pemidanaan pelaku. Setiap aset yang berhasil dipulihkan, harus kembali menjadi milik negara yang produktif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata melalui penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik. (Budi)
Share:

KEK Singhasari Perkuat Pengembangan Talenta Global melalui Kemitraan dengan IIM Bangalore

KEK Singhasari Perkuat Pengembangan Talenta Global melalui Kemitraan dengan IIM Bangalore. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.netTransformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan memerlukan ekosistem investasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, inovasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, Pemerintah terus mendorong pengembangan talenta berdaya saing global sebagai salah satu fondasi utama peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Dalam mendukung agenda tersebut, Pemerintah juga terus mentransformasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak hanya sebagai pusat investasi dan industri, tetapi juga sebagai pusat inovasi, pendidikan, riset, dan pengembangan talenta. Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KEK Singhasari dan Indian Institute of Management (IIM) Bangalore yang disaksikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, di Jakarta, Senin (6/7).

“Mempertahankan pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang membutuhkan investasi yang lebih besar, produktivitas yang lebih tinggi, inovasi yang semakin kuat, serta sumber daya manusia yang berdaya saing global,” tutur Sesmenko Susiwojono.

Pada kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono menjelaskan bahwa arah pembangunan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemitraan antara Pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masa depan.

Peran KEK pun terus berkembang mengikuti kebutuhan tersebut. Hingga triwulan I tahun 2026, KEK di Indonesia telah mencatatkan realisasi investasi kumulatif mencapai Rp353,3 triliun, menyerap 266.688 tenaga kerja, serta menghadirkan 471 pelaku usaha yang beroperasi di 25 KEK di seluruh Indonesia.

Sebagai KEK pertama di Indonesia yang berfokus pada ekonomi digital, pendidikan, dan teknologi, KEK Singhasari terus memperkuat posisinya sebagai international hub bagi inovasi dan pengembangan talenta. Setelah menjalin kemitraan dengan King's College London, KEK Singhasari kini bekerja sama dengan IIM Bangalore, salah satu institusi pendidikan manajemen terkemuka di Asia. Kolaborasi ini mencerminkan transformasi KEK Indonesia dari kawasan industri menjadi ekosistem yang mengintegrasikan investasi, pendidikan, teknologi, riset, dan pengembangan talenta untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, kerja sama dengan IIM Bangalore juga melengkapi berbagai inisiatif kolaborasi Indonesia–India yang telah berkembang di KEK Singhasari, termasuk juga melalui Cyber Defense Academy dan Mumbai–Malang Creative Tech Corridor. Momentum tersebut semakin memperkuat hubungan strategis Indonesia dan India yang terus berkembang, termasuk di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan teknologi. Pada tahun 2025, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD23,2 miliar, sementara selama Januari–April 2026 tercatat sebesar USD7,9 miliar.

“Saya yakin kemitraan ini akan menandai tonggak penting dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, memperkuat ekosistem pendidikan tinggi kita, memperdalam kolaborasi akademisi dan industri, serta memastikan bahwa manfaat dari pengembangan KEK dapat diwujudkan dalam bentuk sumber daya manusia yang lebih unggul dan peluang yang lebih besar bagi generasi mendatang,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (Remondies)
Share:

BMKG Dorong Implementasi Peringatan Dini Berbasis Dampak Melalui IBF Expose 2026

BMKG Dorong Implementasi Peringatan Dini Berbasis Dampak Melalui IBF Expose 2026. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat transformasi sistem peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada aksi dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di berbagai sektor pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat membuka kegiatan IBF Expose 2026 bertema “Transformasi Peringatan Dini Cuaca Menuju Berbasis Dampak untuk Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Mendukung Pembangunan Multi-Sektor” di Auditorium BMKG, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem sehingga sistem peringatan dini perlu terus beradaptasi. Menurutnya, peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga harus mampu memberikan gambaran dampak yang mungkin terjadi serta tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

“Perubahan iklim telah membawa tantangan yang semakin nyata sehingga peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi potensi bahaya. Informasi yang diberikan harus mampu menjawab apa dampaknya, siapa yang berisiko, wilayah mana yang perlu bersiap, serta langkah apa yang harus dilakukan,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa penguatan implementasi IBF telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir tahun 2025. Saat menyampaikan paparan dalam Sidang Kabinet Paripurna pasca-terjadinya Siklon Senyar pada 15 Desember 2025, BMKG mengusulkan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak sebagai bagian dari upaya memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Menurut Faisal, pengembangan IBF juga sejalan dengan inisiatif global dari World Meteorological Organization melalui program Early Warnings for All yang mendorong penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Faisal menambahkan bahwa keberhasilan implementasi IBF memerlukan kolaborasi erat antara BMKG, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Menurutnya, penanganan risiko bencana harus dilakukan secara terpadu tanpa sekat antarsektor.

“Ada satu prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan terkait kebencanaan, yaitu disaster is everybody’s business, ini adalah urusan kita bersama. Tidak mungkin BMKG bisa bekerja sendiri. Implementasi IBF membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. BMKG memiliki UPT di 191 lokasi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 5.000 pegawai dan siap mendampingi pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk mendukung implementasi IBF, BMKG memanfaatkan kapasitas teknologi observasi dan komputasi yang dimiliki, termasuk High Performance Computing (HPC) untuk pengolahan data observasi, simulasi, dan pemodelan berbagai skenario cuaca ekstrem. Dukungan tersebut diperkuat oleh lebih dari 10.800 unit Alat Operasional Utama (Aloptama) di seluruh Indonesia guna menghasilkan informasi yang lebih akurat, cepat, dan relevan bagi pengguna.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa sistem peringatan dini perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, sistem peringatan dini saat ini tidak lagi cukup hanya menjawab pertanyaan mengenai kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga harus mampu menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko.

“Dalam konteks tersebut, sistem peringatan dini tidak lagi cukup hanya menjawab ‘cuaca apa yang akan terjadi’, tetapi harus mampu menjawab ‘dampak apa yang mungkin ditimbulkan dan aksi apa yang perlu dilakukan’. Inilah esensi dari pendekatan Impact Based Forecast atau IBF,” ujarnya.

Andri menjelaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, informasi cuaca diintegrasikan dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral lainnya. Dengan demikian, peringatan yang dihasilkan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan dapat langsung digunakan oleh para pengambil keputusan dalam melakukan mitigasi secara cepat dan terukur.

Lebih lanjut, Andri menyampaikan bahwa penyelenggaraan IBF Expose 2026 memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkuat keselarasan langkah dan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengembangan peringatan dini berbasis dampak, serta memperoleh masukan teknis untuk penyempurnaan metodologi kuantifikasi potensi dampak cuaca sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek percontohan IBF di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BMKG dan Badan Informasi Geospasial terkait pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan dan implementasi IBF di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi observasi dan komputasi berkapasitas tinggi, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak, BMKG berkomitmen mendukung terwujudnya mitigasi bencana hidrometeorologi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada aksi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat dan memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (Alif)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING