Rakernas KONI 2026 Resmi Dibuka, Wamenpora Taufik Tegaskan Sinergitas Demi Prestasi Olahraga Indonesia

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, Taufik Hidayat di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, Taufik Hidayat di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat, Kamis (21/5) pagi.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan agenda olahraga nasional antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, KONI Pusat, KONI daerah, serta induk cabang olahraga agar mampu saling mendukung dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia.

Dalam sambutannya, Wamenpora Taufik menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional guna menciptakan pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berprestasi.

“Kita merupakan satu keluarga besar olahraga. Kemenpora menaruh hormat kepada KONI pusat maupun daerah, Komite Olimpiade Indonesia, serta seluruh induk cabang olahraga. Melalui forum ini mari kita bersama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa,” ujar Wamenpora.

Ia juga menyoroti pentingnya olahraga sebagai instrumen diplomasi di tengah perubahan global dan dinamika geopolitik dunia yang semakin cepat.

“Banyak negara saat ini menjadikan olahraga sebagai alat diplomasi dan simbol kekuatan bangsa. Indonesia juga harus memiliki semangat yang sama. Tantangan tersebut akan terasa lebih ringan apabila seluruh elemen olahraga bersatu meningkatkan kualitas olahraga nasional hingga menyentuh akar rumput,” tambahnya.

Rakernas KONI 2026 dihadiri jajaran pengurus KONI Pusat, KONI daerah, induk cabang olahraga, serta berbagai pemangku kepentingan olahraga nasional dari seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyampaikan bahwa Rakernas menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi olahraga kepada pemerintah, atlet, dan seluruh stakeholder olahraga nasional.

“Rakernas ini merupakan upaya KONI untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah, atlet, serta seluruh insan olahraga di Indonesia. Forum ini juga menjadi langkah untuk menjabarkan kebijakan olahraga nasional sesuai amanat Presiden melalui Asta Cita keempat,” ujarnya.

Marciano juga mengajak seluruh elemen olahraga untuk mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan prestasi olahraga nasional.

“Kita ingin mempersatukan olahraga Indonesia. Semua yang kita lakukan adalah untuk Merah Putih. Mari kesampingkan ego masing-masing agar olahraga Indonesia semakin dihormati dunia internasional,” tegasnya.

Selain agenda sidang dan pembahasan program kerja, Rakernas KONI 2026 turut dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi serta Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa untuk menentukan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2032. (Ilham)

Share:

Read More

Jelang Dua Tahun Pascapeluncuran, Nilai Investasi dari Golden Visa Indonesia Tembus Rp52,1 Triliun

Jelang Dua Tahun Pascapeluncuran, Nilai Investasi dari Golden Visa Indonesia Tembus Rp52,1 Triliun. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat masuknya investasi senilai Rp52,1 triliun melalui program Golden Visa per 18 Mei 2026, semenjak peluncurannya pada 25 Juli 2024. Angka investasi tersebut diperoleh dari penerbitan 1.274 Golden Visa, dengan tiga investasi terbesar berasal dari Golden Visa kategori Investor Perusahaan (Index E28D) yakni sebesar Rp50,884,158,768,681, diikuti Golden Visa kategori Investor Individu tidak Mendirikan Perusahaan (Index E28C) dengan nilai investasi sebesar Rp179,387,571,947., dan kategori Investor Individu Mendirikan Perusahaan (Index E28B) dengan nilai investasi sebesar Rp130,274,964,522.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan bahwa kebijakan Golden Visa merupakan bentuk transformasi kebijakan keimigrasian Indonesia yang lebih progresif, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika global.

“Program ini berfungsi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tentunya tanpa mengesampingkan aspek keamanan,” tutur Hendarsam pada Selasa (21/5/2026) di Jakarta.

Data penerbitan menunjukkan, tiga negara dengan jumlah pemegang Golden Visa terbesar adalah Amerika Serikat dengan 160 orang, diikuti oleh Tiongkok dengan 147 orang; dan Taiwan di posisi ketiga dengan 110 orang. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia sebagai destinasi investasi, pusat bisnis regional, dan lokasi hunian jangka panjang yang kompetitif di kawasan global.

Golden Visa Indonesia memberikan berbagai kemudahan bagi investor dan talenta global, antara lain izin tinggal jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun, tanpa kewajiban memiliki penjamin di Indonesia, fasilitas membawa keluarga, serta layanan prioritas keimigrasian yang cepat dan efisien. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan mendukung konsep ease of doing business di Indonesia.

Program Golden Visa juga memiliki berbagai kategori penerima, meliputi investor perusahaan, investor individu, global talent, second home, silver hair, personage, repatriasi eks WNI dan keturunan eks WNI, hingga investor Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam memperkuat investasi, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa meskipun mengedepankan semangat investasi, implementasi Golden Visa tetap dilaksanakan dengan prinsip selective policy.

“Kami pastikan setiap pemegang visa memenuhi aspek keamanan, kepatuhan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat,” tutup Dirjen Imigrasi. (Zikry)

Share:

Read More

Menhaji Turun Langsung Cek Arafah, Pastikan Konsumsi dan Toilet Ramah Lansia Siap Jelang Armuzna

Menhaji Turun Langsung Cek Arafah, Pastikan Konsumsi dan Toilet Ramah Lansia Siap Jelang Armuzna. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan layanan jemaah haji Indonesia di kawasan Arafah menjelang puncak ibadah haji di Armuzna. Fokus utama pengecekan mencakup kesiapan konsumsi, sanitasi, hingga fasilitas pendukung yang ramah lansia dan disabilitas.

Peninjauan dilakukan bersama rombongan Amirul Hajj untuk memastikan seluruh layanan dasar jemaah dalam kondisi siap digunakan saat puncak pergerakan haji berlangsung.

“Hari ini kita memeriksa kesiapan tenda-tenda di Arafah dan Mina, kesiapan makanan, kesiapan toilet, kesiapan klinik-kliniknya kita lihat,” ujar Menhaji.

Salah satu titik perhatian utama adalah kesiapan logistik makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE). Menhaji bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meninjau langsung gudang penyimpanan yang berisi berbagai menu khas Indonesia, termasuk rendang daging yang disiapkan untuk jemaah selama Armuzna.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas penyimpanan, kebersihan, serta kesiapan distribusi makanan agar tetap layak konsumsi, khususnya bagi jemaah lanjut usia.

“Namanya gudang memang tempat penyimpanan makanan, tapi yang penting tadi saya lihat kebersihannya,” kata Menhaji.

Selain konsumsi, fasilitas sanitasi di Arafah juga menjadi perhatian serius. Rombongan meninjau langsung kondisi toilet darurat, termasuk aliran air dan kelayakan penggunaannya untuk jemaah.

Menurut Menhaji, saat ini rasio ketersediaan toilet masih berada pada kisaran satu unit untuk 50 jemaah. Meski belum ideal, fasilitas yang ada dipastikan tetap dimaksimalkan untuk pelayanan jemaah, terutama lansia.

“Toilet tadi saya tanya memang belum ideal, tapi untuk ukuran Arafah saat ini satu banding lima puluh,” ungkapnya.

Kemenhaji juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Arab Saudi guna mendorong penambahan fasilitas sanitasi pada musim haji mendatang agar pelayanan semakin optimal.

“Kami tadi minta tahun depan kalau masih digunakan, jumlah toiletnya ditambah lagi,” ujarnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi tenda dan tempat istirahat jemaah. Menhaj, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, hingga tokoh masyarakat Yusuf Hamka mencoba langsung fasilitas kasur dan ruang istirahat untuk memastikan kenyamanan jemaah.

Seluruh rangkaian pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan ramah bagi jemaah lansia.

“Hari ini dan beberapa hari ke depan, kami akan terus bekerja keras memastikan semua siap,” tutup Menhaji. (Budi)

Share:

Read More

Wagub Erwan Optimistis Jabar Pertahankan Gelar Juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2026

Wagub Erwan Optimistis Jabar Pertahankan Gelar Juara Umum Anugerah Adinata Syariah 2026. (Dok. Pemprov Jabar)

Bandung, WaraWiri.net - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan optimistis Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar mampu mempertahankan prestasi sebagai juara umum dalam Anugerah Adinata Syariah 2026.

Optimisme itu disampaikan saat menghadiri Validasi Data Anugerah Adinata Syariah bersama Dewan Juri di Ruang Edukasi Masjid Raya Al-Jabbar, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terkait validasi data penghargaan ekonomi syariah daerah tingkat provinsi.

Provinsi Jawa Barat berhasil masuk tiga besar provinsi terbaik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah daerah.

Wagub Jabar Erwan mengatakan, capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Barat.

“Tentu menjadi kebanggaan kita bahwa Provinsi Jawa Barat masuk tiga besar Anugerah Adinata Syariah tahun 2026. Tahun lalu Jawa Barat menjadi juara umum dengan meraih hasil terbaik di berbagai kategori,” ujar Wagub Jabar.

Ia menjelaskan, pada 2025 Jawa Barat berhasil meraih penghargaan tertinggi di sembilan kategori dari 12 kategori yang dilombakan. Tahun ini jumlah kategori bertambah menjadi 14, sehingga seluruh pihak diminta melakukan evaluasi dan perbaikan agar capaian Jawa Barat semakin optimal.

Menurut Erwan, keberhasilan Jawa Barat tidak datang secara instan, melainkan hasil kerja bersama lintas sektor dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Capaian ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil kerja bersama seluruh stakeholder, sinergi lintas sektor, dan komitmen menghadirkan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Erwan.

Orang nomor dua di Jabar itu menegaskan, Pemda Provinsi Jabar akan terus memperluas pengembangan ekonomi syariah di berbagai sektor, mulai dari industri halal, pariwisata ramah muslim, pendidikan pesantren, Perbankan Syariah, hingga penguatan sertifikasi halal.

Wagub Erwan juga mendorong hadirnya kawasan industri syariah di Jawa Barat. Menurutnya, mayoritas pekerja industri di Jawa Barat merupakan muslim sehingga perlu dukungan ekosistem yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti fasilitas ibadah representatif, makanan halal, serta layanan penunjang lainnya.

“Karena mayoritas pekerja di Jawa Barat muslim, maka ekosistem industri syariah juga perlu diperkuat, mulai dari sarana ibadah, makanan halal, hingga fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Tak cuma itu, sektor sport tourism juga tak boleh luput dari ekosistem syariah. Misalnya, stadion kebanggaan warga Jawa Barat yakni Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang jadi markas Sang "Pangeran Biru" Persib Bandung, dapat dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang representatif bagi para pengunjung, khususnya Bobotoh (pendukung Persib) Muslim.

Sementara itu, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat, Diana Sari menegaskan bahwa Jawa Barat terus melakukan pembenahan meski telah menjadi juara umum pada tahun sebelumnya.

“Kami tidak berdiam diri setelah mendapatkan juara umum. Kami terus berusaha memantaskan bahwa predikat itu memang layak diterima Jawa Barat,” kata Diana.

Ia menyebut Jawa Barat memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah nasional dengan jumlah penduduk muslim mencapai sekitar 50,4 juta jiwa. Potensi tersebut diperkuat oleh pertumbuhan industri halal, wisata ramah muslim, keuangan syariah, hingga pemberdayaan ekonomi pesantren.

Menurut Diana, Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan jumlah produk bersertifikat halal terbanyak di Indonesia. Selain itu, Jawa Barat juga mencatat berbagai capaian strategis, di antaranya wisata halal terbaik nasional dalam Indonesia Muslim Travel Index 2025, pengembangan 21 zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat), serta pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai sekitar Rp105 triliun pada 2025.

Tak hanya itu, Jawa Barat juga memiliki 12.977 pesantren atau sekitar 30,6 persen dari total pesantren di Indonesia, yang dinilai menjadi modal besar dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis pesantren.

“Dari Jawa Barat kami ingin membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan hanya unggul dalam nilai, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Diana. (Siti)

Share:

Read More

Paparkan Karya dan Gagasan Kreatif, Kalapas Ambon Apresiasi Inovasi Peserta Magang

Paparkan Karya dan Gagasan Kreatif, Kalapas Ambon Apresiasi Inovasi Peserta Magang. (Dok. Ditjenpas)

Ambon, WaraWiri.net - Suasana penuh semangat mewarnai kegiatan presentasi hasil inovasi peserta Magang Nasional Batch II di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, Jumat (22/5).

Para peserta magang dari berbagai seksi memaparkan karya dan gagasan kreatif yang mereka kembangkan selama masa pemagangan di hadapan Kepala Lapas (Kalapas) Ambon, S. Hendra Budiman, dan jajaran petugas.

Dalam pemaparan tersebut, peserta magang dari bagian Tata Usaha memperkenalkan Sistem Portal Informasi Digital berupa website resmi yang akan menjadi pusat informasi Lapas Ambon. Sementara itu, peserta dari bagian Keamanan dan Ketertiban menghadirkan e-Guest Book berbasis Google Form sebagai sarana pencatatan tamu secara digital.

Dari bagian Pembinaan Narapidana/Anak Didik, peserta mempresentasikan pengembangan ruang bermain anak-anak bagi pengunjung Warga Binaan dengan penataan fasilitas agar lebih nyaman dan ramah anak. Di bagian Klinik Pratama, peserta magang menampilkan hasil kerja berupa setapak terapi di halaman Klinik Pratama sebagai fasilitas kesehatan alami untuk relaksasi dan kebugaran Warga Binaan. 

Tidak kalah menarik, peserta dari bagian Kegiatan Kerja memaparkan inovasi perkecambahan taoge sebagai langkah mendukung program kemandirian pangan, sejalan dengan Asta Cita Presiden RI serta Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan ini menunjukkan keterkaitan langsung inovasi dengan tugas dan fungsi satuan kerja sehingga mendukung pencapaian target kinerja, peningkatan kualitas layanan, serta efektivitas dan efisiensi proses kerja. Setelah pemaparan, dilaksanakan sesi tanya jawab dan pemberian masukan sebagai evaluasi akhir program.

Kalapas menilai inovasi para peserta magang memberikan kontribusi nyata. Kreativitas anak muda harus terus difasilitasi agar mendukung reformasi Pemasyarakatan sekaligus memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan.

“Inovasi yang kalian hadirkan bukan hanya ide, tetapi solusi nyata yang bisa langsung diterapkan di Lapas Ambon. Saya sangat mengapresiasi semangat dan kerja keras kalian karena melalui inovasi ini kualitas layanan Pemasyarakatan makin ditingkatkan,” tutur Hendra.

Sebagai mentor, Victor Ririhena, menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi. Ia menyampaikan hasil magang ini harus dijaga agar tidak berhenti hanya sebagai proyek sementara.

“Saya berharap inovasi ini tidak berhenti di presentasi, tetapi benar-benar dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut,” harap Victor.

Salah satu peserta magang, Richard Siahaya, mengungkapkan rasa bangga karena dapat berkontribusi. Ia menyampaikan pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk masa depan.

“Kami merasa senang karena ide-ide kami bisa diterima, bahkan diapresiasi. Ini menjadi motivasi untuk terus berkarya,” ungkap Richard.

Presentasi inovasi peserta Magang Nasional Batch II di Lapas Ambon menjadi bukti a generasi muda mampu menghadirkan gagasan segar yang relevan dengan kebutuhan institusi. Dengan dukungan penuh dari pimpinan dan mentor, inovasi ini diharapkan terus berlanjut, memberikan nilai tambah, dan memperkuat kualitas layanan Pemasyarakatan di masa mendatang. (Junaedi)

Share:

Read More

Ditjenpas Apresiasi Kontribusi Peserta Magang Kemenaker di Ditjenpas

Ditjenpas Apresiasi Kontribusi Peserta Magang Kemenaker di Ditjenpas. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) apresiasi kontribusi peserta magang program Kementerian Ketenagakerjaan selama menjalani program tersebut periode November 2025 s.d. Mei 2026. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, pada penutupan kegiatan magang di kantor pusat Ditjenpas, Kamis (21/5).

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi peserta magang dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Ditjenpas. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan magang. Kami berpesan agar seluruh peserta bekerja dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh semangat di tempat masing-masing,” pesan Ditjenpas.

Sebelumnya, 173 peserta magang telah bergabung bersama jajaran Ditjenpas selama enam bulan. Para peserta dibagi ke berbagai bagian dan direktorat sesuai latar belakang pendidikan masing-masing. Selama program magang, para peserta dilibatkan dalam proses kerja para pegawai. Selain memberikan kontribusi positif, mereka juga diberikan tantangan memberikan inovasi sebagai kontribusi nyata pada satuan kerja.

Pada kesempatan itu, peserta magang Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan menyampaikan inovasi pengembangan chat bot pelayanan publik berbasis AI guna membantu percepatan respon pengaduan dan pelayanan masyarakat terkait Sistem Database Pemasyarakatan yang masih mengalami kendala akses jaringan.

Sementara itu, peserta magang dari Direktorat Kepatuhan Internal menyampaikan pengembangan fitur konsultasi regulasi, Standar Operasional Prrosedur, konsultasi psikologi, dan konsultasi teknis yang terintegrasi dengan aplikasi Simwaipas dan Pengawasan Internal.

Salah seorang peserta magang, Dilla, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam setiap kegiatan.

“Hal ini berguna untuk menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan saat kami bekerja di tempat selanjutnya,” katanya. (Junaedi)

Share:

Read More

Sikapi Gejolak Geopolitik Global, OJK Pastikan Fundamental dan Intermediasi Perbankan Tetap Terjaga

Sikapi Gejolak Geopolitik Global, OJK Pastikan Fundamental dan Intermediasi Perbankan Tetap Terjaga. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US Dollar index yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets. Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi.

Secara berkesinambungan, OJK terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta.

Pada April 2026, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy), yang didominasi oleh DPK dalam denominasi Rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah didorong oleh Giro yang tumbuh sebesar 23,25 persen (yoy), Tabungan sebesar 7,88 persen (yoy), dan Deposito sebesar 6,91 persen (yoy).

Adapun DPK Valas secara tahunan tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy) dengan rincian Giro Valas tumbuh sebesar 3,15 persen (yoy), Tabungan Valas sebesar 23,21 persen (yoy), dan Deposito Valas sebesar 22,00 persen (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah rekening DPK terus mencatatkan peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rekening atau tumbuh 7,22 persen (yoy) dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah.

''Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total. Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen'', kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Meningkatnya porsi DPK Valas utamanya pada deposito, mengingat suku bunga deposito valas yang ditawarkan oleh bank besar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang menempatkan dananya di dalam negeri.

Likuiditas Perbankan Memadai

OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilien tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi.

Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen yang berada jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas.

Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global. OJK menilai fluktuasi permintaan valas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur.

OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS, dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Tedy)

Share:

Read More

Dukung Transisi Energi, Pertamina Perkuat Ekosistem Mobilitas Berkelanjutan di Segala Sektor

Dukung Transisi Energi, Pertamina Perkuat Ekosistem Mobilitas Berkelanjutan di Segala Sektor. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai bentuk komitmen mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia tahun 2060, PT Pertamina (Persero) terus mempercepat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan. Langkah taktis ini dilakukan melalui berbagai inisiatif transisi energi yang terintegrasi di seluruh sektor transportasi nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, dalam acara Studium Generale Sustainability bertajuk “Global Insights for Local Action: Bridging Academia and Industry in Energy Transition” yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina di Jakarta, Kamis (21/5).

Kegiatan Studium Generale Sustainability merupakan kuliah umum yang menghadirkan akademisi global, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai tantangan dan peluang transisi energi. Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam mendorong pengembangan solusi nyata menuju pembangunan rendah karbon dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Dalam paparannya, Agung menjelaskan bahwa Pertamina mengambil peran aktif dalam transisi energi jangka panjang melalui kesiapan teknologi, penguatan ekosistem, serta sinergi lintas sektor.

“Seluruh upaya ini kami arahkan untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060, sebagaimana menjadi komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Agung.

Di sektor transportasi darat, Pertamina tidak hanya memperkuat ekosistem kendaraan listrik (EV) melalui pembangunan charging station dan battery swapping bersama Indonesia Battery Corporation (IBC).

Pertamina juga tengah membangun pabrik bioetanol terintegrasi di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini menyatu dengan kawasan perkebunan tebu lokal untuk menjamin pasokan bahan baku secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.

Sementara di sektor transportasi laut, Pertamina mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan dual fuel, pengembangan green ammonia, hingga inovasi pemasangan panel surya di dek kapal untuk mendukung kebutuhan kelistrikan armada secara mandiri.

Lebih lanjut pada sektor penerbangan (udara), Pertamina melalui Pelita Air turut mendukung penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Bahan bakar ramah lingkungan ini memanfaatkan bahan baku used cooking oil atau minyak jelantah, yang menjadi solusi konkret pengurangan emisi karbon di industri aviasi global.

Sejalan dengan hal tersebut, Acting Rector Universitas Pertamina, Djoko Triyono, menegaskan bahwa transisi energi membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan agar mampu menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional.

“Transisi energi tidak dapat dijalankan sendiri oleh industri maupun pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Universitas Pertamina berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan riset, inovasi, pengembangan SDM, dan aksi nyata guna mendukung terciptanya ekosistem energi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Djoko.

Guru Besar dari University of Southern California (USC) Sol Price, Prof. Marlon Boarnet, yang hadir sebagai pembicara utama memaparkan bahwa dunia saat ini memang sedang berada di fase awal transformasi mobilitas hijau.

Menurut Prof. Marlon, komoditas seperti biofuel dan drop-in fuels memegang peran sangat krusial sebagai jembatan transisi. Sementara untuk sektor yang lebih sulit didekarbonisasi seperti pelayaran laut, dibutuhkan solusi energi dengan kerapatan (densitas) tinggi seperti green ammonia. Ia juga mengingatkan bahwa transisi energi bukan lagi sekadar masalah kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sudah menjadi transformasi industri global yang wajib dihadapi lewat kolaborasi erat.

Merespons dinamika global tersebut, Pertamina berkomitmen untuk terus mempertajam scenario planning dan strategi transformasi bisnisnya. Agung menutup dengan menegaskan bahwa seluruh proses transformasi ini akan dijalankan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi masa depan. (Ros)

Share:

Read More

Jaga Mutu, Kemenperin Bekali Pengelola SPPG dengan Sistem Keamanan Pangan

Jaga Mutu, Kemenperin Bekali Pengelola SPPG dengan Sistem Keamanan Pangan. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak terus memperkuat penerapan sistem keamanan pangan guna mendukung penyediaan pangan yang aman, higienis, dan berkualitas bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengenalan dan Pemahaman Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penerapan standardisasi dan sistem jaminan mutu menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas produk pangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi.

“Penerapan standardisasi dan jaminan mutu produk merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat daya saing industri nasional,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5).

Kegiatan yang dilaksanakan pada 6–7 Mei 2026 di BSPJI Pontianak tersebut diikuti peserta dari SPPG Kabupaten Landak dan Kota Pontianak. Melalui bimbingan teknis ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai penerapan sistem keamanan pangan berbasis HACCP, mulai dari identifikasi potensi bahaya pangan, pengendalian titik kritis, hingga pentingnya penerapan prosedur keamanan pangan secara konsisten dalam proses penyediaan makanan.

Sejalan dengan upaya penguatan standardisasi dan jaminan mutu di sektor industri, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan bahwa penerapan sistem keamanan pangan menjadi aspek penting dalam memastikan kualitas produk dan perlindungan konsumen.

“Penerapan standardisasi dan sistem jaminan mutu perlu terus diperkuat agar produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” jelas Emmy.

Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad Nashoruddin Muammar menambahkan, pemahaman terhadap sistem HACCP menjadi aspek penting dalam mendukung penyediaan pangan yang aman dan berkualitas, khususnya pada layanan pemenuhan gizi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pengelola SPPG dapat memahami pentingnya penerapan sistem keamanan pangan secara menyeluruh, sehingga kualitas layanan pemenuhan gizi yang diberikan kepada masyarakat dapat terus terjaga,” ujarnya.

Bimbingan teknis ini juga menjadi bagian dari komitmen BSPJI Pontianak dalam memberikan layanan pembinaan dan pendampingan di bidang standardisasi serta keamanan pangan kepada pelaku industri maupun lembaga pelayanan masyarakat di Kalimantan Barat. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem pangan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. (Putra)

Share:

Read More

Kemkomdigi Percepat Penutupan Blank Spot dengan Teknologi Satelit dan Fiber

Wamenkomdigi Nezar Patria menerima audiensi Obviously Sustainable di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat penutupan wilayah blank spot melalui kombinasi teknologi fiber optik, Base Transceiver Station (BTS), dan satelit untuk menjangkau daerah 3T dan wilayah nonkomersial.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) menjadi salah satu opsi strategis untuk memperluas konektivitas di wilayah terpencil dan daerah bencana yang sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi darat.

“LEO itu salah satu opsi. Jadi ada banyak pilihan, mulai dari fiber optik hingga BTS, tergantung kondisi lapangan di daerah 3T tersebut,” ujar Wamen Nezar dalam audiensi dengan Obviously Sustainable di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/05/2026).

Menurutnya, pemerintah terus mengevaluasi teknologi konektivitas yang paling efektif untuk menutup kesenjangan akses digital di berbagai wilayah Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan teknologi LEO belum dirancang untuk menggantikan seluruh moda telekomunikasi yang sudah ada.

“LEO ini juga punya beberapa keterbatasan. Kalau ada gangguan atau terhalang awan, latensinya akan terpengaruh. Tapi dia efektif sekali di laut atau pegunungan,” jelasnya.

Wamen Nezar mengungkapkan pemerintah telah memanfaatkan layanan LEO secara terbatas untuk mendukung komunikasi di wilayah terdampak bencana dan daerah yang benar-benar terisolasi dari jaringan telekomunikasi konvensional.  

“Kita sudah coba di wilayah bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar waktu itu. Perangkat LEO dibagikan ke daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau sama sekali dan komunikasinya bagus sekali. Kita bisa terhubung, bahkan bisa digunakan untuk video call,” tuturnya.

Ia menjelaskan pemerintah tetap mengedepankan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional melalui kombinasi berbagai moda konektivitas, termasuk fiber optik, BTS, dan satelit, dengan mempertimbangkan karakter geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan wilayah pegunungan. (Isna)

Share:

Read More

Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan I 2026 Tetap Terjaga Di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global

Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan I 2026 Tetap Terjaga Di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2026 tetap terjaga. Defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah perlambatan ekonomi global. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat defisit yang tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dengan perkembangan tersebut, NPI pada triwulan I 2026 mencatat defisit 9,1 miliar dolar AS dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Transaksi berjalan mencatat defisit yang rendah. Pada triwulan I 2026, transaksi berjalan mencatat defisit 4,0 miliar dolar AS (1,1% dari PDB), setelah pada triwulan IV 2025 mencatat defisit 2,5 miliar dolar AS (0,7% dari PDB). Neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara.

Defisit neraca perdagangan migas juga menurun di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Defisit neraca pendapatan primer meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran kupon/bunga. Sementara itu, kinerja neraca jasa membaik sejalan dengan penurunan impor jasa freight.

Kinerja transaksi modal dan finansial tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Investasi langsung tetap mencatatkan surplus sebagai cerminan dari persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik yang tetap terjaga. Investasi portofolio juga tetap mencatat surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global.

Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo serta penempatan kas dan simpanan, serta aset lainnya di luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan I 2026 mencatat defisit 4,9 miliar dolar AS, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat surplus 9,0 miliar dolar AS.

Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal. Kinerja NPI 2026 diprakirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB.

Penjelasan dan data selengkapnya dapat dilihat pada Laporan NPI Triwulan I 2026 di website Bank Indonesia. (Bambang)

Share:

Read More

Komisi X DPR RI Respons Positif Alokasi Anggaran Perbaikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra

Komisi X DPR RI Respons Positif Alokasi Anggaran Perbaikan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengalokasikan anggaran revitalisasi sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra sebesar Rp2,9 triliun untuk 3.084 bangunan sekolah.

Kurniasih menilai upaya percepatan revitalisasi sekolah dan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan merupakan bagian penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan, terutama bagi daerah yang menghadapi tantangan pascabencana.

“Langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Pendidikan harus tetap berjalan agar proses belajar siswa tidak mengalami hambatan berkepanjangan,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur sekolah, tetapi juga perlu memperhatikan penguatan sistem pendidikan yang tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Kurniasih mengusulkan agar revitalisasi sekolah pascabencana juga diintegrasikan dengan konsep sekolah tangguh bencana. Menurutnya, pembangunan sarana pendidikan ke depan dapat mempertimbangkan aspek keamanan konstruksi, kesiapsiagaan bencana, serta sistem pembelajaran yang mampu berjalan secara fleksibel dalam situasi darurat.

Selain itu, Kurniasih mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pemetaan risiko bencana di lingkungan sekolah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, setiap sekolah di daerah dengan potensi risiko tinggi perlu memiliki protokol kesiapsiagaan yang terstandar, termasuk simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala.

Ia juga menilai pentingnya penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial bagi siswa agar proses pendidikan tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga dari sisi kesiapan mental peserta didik.

“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang. Selain pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru, dukungan psikososial bagi peserta didik, dan model pembelajaran darurat perlu terus dikembangkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Politisi Fraksi PKS itu.

Kurniasih juga mendorong pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan sebagai alternatif ketika kegiatan belajar tatap muka mengalami hambatan akibat situasi darurat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pendidikan dapat menjadi solusi agar akses belajar peserta didik tetap berjalan dalam berbagai kondisi.

Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan akan mempercepat proses pemulihan pendidikan secara menyeluruh.

Hal tersebut sekaligus sejalan dengan Asta Cita Presiden dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

“Anak-anak di wilayah terdampak perlu mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan yang baik. Dengan sinergi yang kuat, proses pemulihan ini diharapkan bukan hanya memulihkan kondisi sekolah, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan yang semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tutup Kurniasih.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2,9 triliun untuk merevitalisasi 3.084 bangunan sekolah yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. (Deni)

Share:

Read More

DPR RI Menyoroti Temuan Ombudsman terkait Ribuan Ijazah Tertahan di Sekolah Negeri

DPR RI Menyoroti Temuan Ombudsman terkait Ribuan Ijazah Tertahan di Sekolah Negeri. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti temuan Ombudsman terkait ribuan ijazah yang masih tertahan di sekolah negeri. Ia pun menekankan pelayanan publik di daerah seharusnya menjamin kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pemenuhan hak administratif seperti Ijazah yang biasa digunakan sebagai syarat kerja.

“Temuan Ombudsman mengenai masih banyaknya ijazah yang tertahan di sekolah menunjukkan masih lemahnya standar pelayanan publik di sektor pendidikan daerah,” kata Muhammad Khozin dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“Khususnya dalam menjamin hak administratif warga negara secara cepat, transparan, dan akuntabel. Menahan ijazah, artinya seperti menahan masa depan generasi muda kita,” imbuh Politisi Fraksi PKB ini.

Sebagai informasi, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan sebanyak 11.856 di Provinsi Riau belum diambil oleh para alumni dengan rincian 5.635 ijazah SMA Negeri dan 6.221 ijazah SMK Negeri.

Temuan itu merupakan hasil kajian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terkait tata kelola pemberian ijazah di sekolah negeri. Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik sektor pendidikan.

Jumlah itu berdasarkan pengambilan data yang dilakukan pada periode April hingga Oktober 2025 dengan objek kajian berupa ijazah yang diterbitkan sebelum Tahun Ajaran 2024/2025.

Meski ada sejumlah alasan teknis mengapa alumni belum mengambil ijazah, Ombudsman juga melihat masih ada persepsi di masyarakat bahwa ijazah akan ditahan sekolah karena adanya tunggakan biaya di masa lalu.

Terkait hal ini, Khozin mengingatkan seharusnya sekolah Negeri tidak boleh menahan ijazah siswa berdasarkan ketentuan yang ada.

“Persoalan ini tidak dapat dipersempit hanya sebagai kebijakan internal sekolah, karena sekolah merupakan bagian dari sistem pelayanan publik yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain di Riau, fenomena masih ada banyak ijazah lulusan SMA/SMK tertahan di sekolah juga ditemukan di Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.

“Saya kira, persoalan seperti ini juga terjadi di berbagai daerah. Bukan hanya di Riau atau Bangka Belitung saja. Padahal para lulusan sangat membutuhkan ijazah untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan mereka yang hendak berkuliah,” ujar Khozin.

Khozin pun memandang tertahannya ijazah dalam jumlah besar mengindikasikan adanya masalah tata kelola administratif yang tidak tertangani secara sistemik oleh pemerintah daerah.

“Ketika dokumen pendidikan yang bersifat fundamental bagi warga Negara dapat tertunda bertahun-tahun, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pelayanan publik belum berjalan efektif dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan secara dini,” paparnya.

Khozin juga menyoroti pentingnya kejelasan standar operasional pelayanan administrasi pendidikan di daerah. Sebab selama ini terdapat variasi praktik antar sekolah dan pemerintah daerah terkait penanganan dokumen akademik siswa, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian pelayanan bagi masyarakat.

“Kondisi ini memperlihatkan bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan standar pelayanan publik yang seragam dan terukur,” tegas Khozin.

Oleh karenanya, Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan tata kelola pemerintahan itu mendorong Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi. Menurut Khozin, ada beberapa hal yang perlu mendapat pembenahan.

“Evaluasi tata kelola pelayanan administrasi pendidikan mutlak dilakukan, termasuk memperkuat sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih responsif,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.

Lebih lanjut, Khozin mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan ijazah yang masih tertahan di sekolah seperti yang direkomendasikan oleh Ombudsman.

“Karena ini adalah tentang pelayanan publik yang menyangkut hak dasar masyarakat,” ungkap Khozin.

“Setiap Pemda perlu melakukan pendataan dan verifikasi mengenai ijazah yang masih tersimpan di sekolah-sekolah. Juga lakukan pendekatan dengan jemput bola kepada alumni agar ijazah yang masih ada di sekolah segera bisa diberikan,” lanjut Anggota Fraksi PKB ini.

Di sisi lain, Khozin memandang bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari keberhasilan program besar pemerintah daerah saja.

“Tetapi juga dari kemampuan Negara di daerah memastikan hak administratif masyarakat dapat diakses tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut,” ucap Khozin.

“Penyelesaian persoalan ijazah yang tertahan di sekolah negeri harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pelayanan publik pendidikan secara lebih menyeluruh dan berorientasi pada hak warga negara,” tutupnya. (Deni)

Share:

Read More

Kejari Bulukumba Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp1 Miliar Lebih Terkait Kasus Korupsi Beras SPHP Bulog

Kejari Bulukumba Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp1 Miliar Lebih Terkait Kasus Korupsi Beras SPHP Bulog. (Dok. Kejagung RI)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Kejaksaan Negeri Bulukumba menunjukkan komitmen nyata dalam pemulihan keuangan negara. Pada hari Kamis, 21 Mei 2026, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bulukumba, Erwin Juma didampingi Seksi Pidana Khusus, secara resmi menerima pengembalian uang kerugian negara dengan total mencapai Rp1.411.917.856,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Dana tersebut dikembalikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Beras dalam Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tingkat Konsumen oleh Perum Bulog Kantor Cabang Bulukumba Tahun 2023. Pembayaran uang pengganti ini dilakukan atas nama Terpidana Ervyna Zulaiha (51 tahun), mantan Pimpinan Kantor Cabang Perum BULOG Bulukumba.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Pid.Sus/2026 bertanggal 11 Februari 2026, yang dalam amar putusannya secara resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari pihak Ervyna Zulaiha. Sebelumnya telag dijatuhkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks tertanggal 18 Juli 2025. 

Dalam putusan tersebut, Terpidana Ervyna Zulaiha dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan. Selain itu, Terpidana juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.411.917.856,00, yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kajari Bulukumba, Erwin Juma menyampaikan bahwa seluruh uang titipan pengganti kerugian negara tersebut telah langsung disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengembalian dana ini merupakan indikator adanya langkah konkret dan progres signifikan dalam pemulihan aset negara akibat dugaan penyimpangan program SPHP. Namun, kami tegaskan bahwa pengembalian kerugian negara ini tidak menghapus proses hukum yang sedang berjalan, melainkan menjadi salah satu bentuk itikad baik dalam pemulihan keuangan negara,” kata Erwin Juma.

Program SPHP merupakan salah satu pilar strategis pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan, khususnya beras, langsung di tingkat konsumen. Dugaan korupsi pada sektor ini menjadi perhatian serius Kejaksaan karena berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas.

Kejaksaan Negeri Bulukumba menegaskan akan terus mengawal penanganan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memastikan kepastian hukum serta memberikan efek jera. (Fajar)

Share:

Read More

Pemprov DKI Jakarta Tertibkan Jukir Liar di Kawasan Blok M, 13 Orang Dibina

Pemprov DKI Jakarta Tertibkan Jukir Liar di Kawasan Blok M, 13 Orang Dibina. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan juru parkir (jukir) liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Kamis (21/5). Penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, bersama unsur organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta dan aparat gabungan. Operasi melibatkan Dalops, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, UP Parkir, Satpol PP Jakarta Selatan, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, personel lintas jaya, serta unsur TNI dan Polri.

Penertiban berlangsung pukul 16.00 hingga 18.00 WIB. Sebelum operasi digelar, tim UP Parkir terlebih dahulu melakukan pengintaian dan pemantauan lokasi selama satu hari guna memastikan titik-titik aktivitas parkir liar.

Dari hasil operasi, petugas menertibkan 13 jukir liar yang kedapatan beroperasi di kawasan tersebut. Selanjutnya, para jukir liar dibawa menggunakan kendaraan Dinas Sosial untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.

Bernad mengatakan penertiban dilakukan secara terpadu untuk menciptakan ketertiban di ruang publik dan mencegah praktik parkir liar yang meresahkan masyarakat.

“Penertiban ini merupakan bagian dari upaya bersama menjaga ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi warga. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala di titik-titik rawan parkir liar,” ujarnya.

Bernad menambahkan, pihaknya mengedepankan pendekatan humanis melalui pembinaan terhadap para pelanggar agar tidak kembali melakukan praktik serupa di kemudian hari. (Alif)

Share:

Read More

Kementan Siapkan Anak Muda Jadi Motor Pertanian Modern Indonesia

Kementan Siapkan Anak Muda Jadi Motor Pertanian Modern Indonesia. (Dok. Kementan)

Ciawi, WaraWiri.net - Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), terus menyiapkan generasi muda sebagai motor penggerak pertanian modern Indonesia melalui penguatan kapasitas, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi guna mempercepat regenerasi petani serta mendukung ketahanan pangan nasional.

 

Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pemilihan Young Ambassador Agriculture (YAA), Duta Polbangtan/PEPI, dan Brigade Pangan Inspiratif Tahun 2026 yang berlangsung di Ciawi pada 19–21 Mei 2026.

 

Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, mengatakan regenerasi petani harus dibarengi dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan agar generasi muda mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah.

 

“Kami ingin menciptakan generasi muda pertanian yang adaptif, profesional, dan mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian di daerah masing-masing,” ujar Arsanti.

 

Kegiatan YAA dan Brigade Pangan Inspiratif menjadi bagian dari strategi Kementan dalam mencetak sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.

 

Dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan generasi muda akan menjadi ujung tombak pembangunan pertanian nasional di tengah tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat regenerasi petani melalui penguatan kapasitas anak muda di sektor pertanian.

 

Mentan Amran mengatakan pertanian modern saat ini membutuhkan sumber daya manusia unggul yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi. Menurutnya, sektor pertanian bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi sektor strategis yang menjanjikan secara ekonomi.

 

“Pertanian saat ini bukan lagi sektor tradisional. Pertanian adalah bisnis besar yang menjanjikan dan membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, inovatif, serta menguasai teknologi. Kalau pangan kuat, bangsa juga akan kuat,” ujar Mentan Amran.

 

Ia menambahkan, petani muda memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Oleh sebab itu, Kementan terus membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengembangan pertanian modern berbasis teknologi dan kewirausahaan.

 

“Petani muda adalah masa depan pertanian Indonesia. Mereka harus menjadi motor penggerak pertanian modern yang produktif, efisien, dan berbasis teknologi,” katanya.

 

Para peserta mendapatkan berbagai pembekalan mulai dari kepemimpinan, public speaking, personal branding, hingga strategi promosi pertanian di era digital. Selain itu, peserta juga didorong menjadi duta pertanian yang mampu menyebarluaskan program strategis Kementan kepada masyarakat luas.

 

Melalui langkah tersebut, Kementan berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. (Alif)

Share:

Read More

KKP Jembatani Hasil Produk KNMP & Budidaya Tematik Bantul Masuk ke SPPG hingga Ritel Modern

KKP Jembatani Hasil Produk KNMP & Budidaya Tematik Bantul Masuk ke SPPG hingga Ritel Modern. (Dok. KKP)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan perluasan akses pasar bagi komoditas perikanan yang dihasilkan dari program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan budidaya tematik bioflok. 

Salah satunya dengan mempertemukan pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) budi daya tematik, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), UMKM, hingga ritel modern di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pertemuan tersebut melibatkan 3 KNMP, 3 KDMP, 5 Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi sekitar 40 SPPG, 5 UMKM, 2 supplier lokal dan 1 ritel modern. Hasilnya, teridentifikasi potensi transaksi mencapai sekitar Rp1,84 miliar dengan komoditas utama berupa udang, nila, dan lele. Nilai tersebut menunjukkan tingginya peluang pasar produk perikanan dari kawasan KNMP dan budi daya tematik dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat dan program MBG-SPPG.

"Pertemuan tersebut sekaligus fasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha perikanan," kata Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/5).

Machmud mengungkap, pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan budi daya tematik tersebut merupakan upaya business matching. Dikatakannya, kegiatan di KNMP Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut merupakan langkah konkret Ditjen PDSPKP dalam memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan serta pembangunan rantai pasok yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

“Sinergi ini bukti bahwa kita bersama-sama bisa mendukung program penyediaan pangan bergizi berbasis protein ikan bagi masyarakat,” sambungnya.

Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha, Catur Sarwanto memastikan kegiatan ini diikuti perwakilan KDMP dari Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, pengelola KNMP Poncosari Bantul, KNMP Kertajayan Purworejo, KNMP Jatimalang Purworejo, UMKM, supplier lokal, ritel modern Superindo, serta sejumlah yayasan mitra BGN (Yayasan Patriot Bangsa Mandiri, Yayasan Syakaa Rabbaka, Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, Yayasan Patriot Solidaritas Nusantara, dan Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah). Menurutnya, pengembangan KNMP dan budi daya tematik tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Bukan hanya pembangunan sarana, tapi bagaimana memastikan kawasan tersebut produktif, beroperasi secara berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ini juga sangat penting,” tutur Catur.

Catur menambahkan, kegiatan ini merupakan fasilitasi kemitraan agar produk hasil perikanan masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Dalam acara business matching, terdapat penjajakan kerja sama bisnis jangka panjang yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI).

Salah satu capaian penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan kerja sama akses pasar antara mitra SPPG Berkah Nila Jaya dengan empat KDMP budi daya tematik wilayah Yogyakarta, yakni KDMP Argomulyo Bantul, KDMP Gadingsari Bantul, dan KDMP Tamanmartani Sleman. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok ikan budi daya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah potensi kerja sama yang berhasil dijajaki antara lain KDMP Genjahan dengan Berkah Nila Jaya, KNMP Poncosari dengan Superindo, KNMP Kertajayan dengan Superindo, KDMP Gadingsari dengan Superindo, KNMP Kertajayan dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, KDMP Argomulyo dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, serta UMKM Minarasaku dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa.

"Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi transaksi serta kontinuitas pasokan hasil perikanan dari KNMP dan KDMP budi daya tematik berdasarkan hasil business matching yang telah dilaksanakan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui pengembangan akses pasar, penguatan kemitraan, dan peningkatan daya saing produk perikanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat. (Fatima)

Share:

Read More

Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN

Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN. (Dok. Kemenkes)

Bandung, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan keselamatan pasien (patient safety) menjadi salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penegasan ini sekaligus menandai babak baru sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang sebelumnya kerap dipersepsikan berjalan pada arah berbeda.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Benny dalam acara kick-off Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN Kesehatan di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Rabu (20/5).

“Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan empat hal: akses pelayanan bagi masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, keberlanjutan pembiayaan, dan keselamatan pasien atau patient safety,” ujar Wamenkes Benny.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak boleh diukur semata dari banyaknya tindakan medis, melainkan ketepatan tindakan. 

“Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan semata-mata melakukan lebih banyak tindakan, melainkan memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat, pada waktu yang tepat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wamenkes Benny menggarisbawahi komitmen Kemenkes dalam mendukung BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan dan membangun ekosistem yang menjunjung tinggi pencegahan kecurangan (anti-fraud).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan komitmen lembaganya untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, sekaligus mencegah penyimpangan pembiayaan. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dipilih sebagai titik tolak penguatan komitmen tersebut.

“Semangat Kebangkitan Nasional ini kita jadikan momentum untuk BPJS Kesehatan beserta Kemenkes dan seluruh stakeholder fasilitas kesehatan, bersama-sama mencanangkan komitmen menegakkan pakta integritas guna membuka akses layanan kesehatan,” ujar Pujo. 

Ia merinci, BPJS Kesehatan resmi bekerja sama dengan 165 Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 45 layanan canggih, serta 43 rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Semuanya ini agar pelaksanaan layanan kesehatan lebih berkualitas, membuka akses, dan dipastikan tidak ada penyimpangan pembiayaan atau fraud. Dana rakyat harus kita pertanggungjawabkan untuk layanan yang berkualitas,” tegas Pujo.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dan Universitas Padjadjaran, dilanjutkan dengan penyerahan Memorandum of Agreement (MoA) standar penjaminan tindakan intervensi jantung dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), dan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas. (Tedy)

Share:

Read More

Menko PMK Dorong Gerakan Kolektif Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menko PMK Dorong Gerakan Kolektif Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya menjaga semangat Kebangkitan Nasional sebagai kekuatan untuk melawan segala bentuk kekerasan, penindasan, dan tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menko PMK Pratikno dalam agenda Ikrar Bersama Bangkit Lawan Kekerasan bertajuk “Saya Tidak Mau Menjadi Korban dan Tidak Mau Menjadi Pelaku Kekerasan” yang diselenggarakan di Museum Kebangkitan Nasional STOVIA, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/5/2026). 

“Semangat 1908 yang berlanjut terus sehingga lahir Sumpah Pemuda, adalah kesadaran penuh melawan kekerasan, imperialisme, penjajahan. Tetapi sampai sekarang, praktek semacam ini masih terjadi dalam bentuk yang lain” ujar Menko PMK mengutip seruan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional

Menko PMK mengatakan, lebih dari satu abad pasca Kebangkitan Nasional, bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan kekerasan yang justru muncul di lingkungan sekitar masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena korbannya dapat berasal dari kelompok mana pun.

“Satu abad lebih Kebangkitan Nasional, tetapi kita masih menghadapi sebuah masalah kekerasan yang justru musuhnya itu ada di sekitar kita sendiri, bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak” ujar Pratikno.

Ia menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Kemenko PMK berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian agar langkah pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan lebih terpadu dan efektif.

“Tugas kami di Kemenko PMK adalah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Tugas kami adalah mengorkestrasi, karena ini bukan pekerjaan satu institusi saja,” ujarnya.

Pratikno juga menyatakan kesiapan Kemenko PMK untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami siap untuk terus ditugasi, diingatkan, agar kami lebih aktif untuk melakukan koordinasi, orkestrasi, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Menko PMK mengajak seluruh pihak menjadikan momentum Kebangkitan Nasional ini sebagai penguat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.

“Kita tidak ingin Indonesia yang maju justru dicederai oleh sebuah insiden kemanusiaan yang ada di dekat sekitar kita. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk mencegah hal ini agar tidak lagi terjadi,” pungkasnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut Ibu Negara RI ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, para Wakil Menteri/Wakil Kepala Kabinet Merah Putih, perwakilan dari organisasi lintas keagamaan, serta organisasi perempuan dan anak. (Zikry)

Share:

Read More