BMKG Perkuat Kolaborasi dengan NMEFC China untuk Tingkatkan Keselamatan Maritim

BMKG Perkuat Kolaborasi dengan NMEFC China untuk Tingkatkan Keselamatan Maritim. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan layanan prakiraan lingkungan laut dan mitigasi bahaya maritim guna meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir serta mendukung ketahanan sektor kelautan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan BMKG-NMEFC Joint Workshop on Marine Environmental Forecasting, Hazard and Mitigation di Auditorium Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara BMKG dan National Marine Environmental Forecasting Center (NMEFC) China di bidang prakiraan lingkungan laut dan mitigasi bahaya maritim. Melalui forum ini, kedua institusi bertukar pengetahuan dan pengalaman, sekaligus membahas langkah konkret untuk mengembangkan layanan informasi kelautan dan memperkuat sistem peringatan dini.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi tersebut semakin penting mengingat Indonesia dan China sama-sama menghadapi berbagai ancaman bahaya laut, termasuk tsunami, gelombang badai, dan perubahan kondisi lingkungan laut. Oleh karena itu, kesiapan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas kedua negara perlu terus ditingkatkan.

“Peran BMKG sebagai Penyedia Layanan Tsunami Samudra Hindia (The Indian Ocean Tsunami Information Centre/IOTIC) dan peran NMEFC sebagai South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC) mengharuskan kita untuk memperkuat pengetahuan bersama,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, ancaman di wilayah laut tidak hanya berkaitan dengan kawasan pesisir, tetapi juga mencakup struktur lepas pantai, peralatan maritim, serta dampak kenaikan permukaan laut. Oleh karena itu, pengembangan layanan informasi perlu diarahkan pada pendekatan multi-hazard yang mampu mendukung keselamatan masyarakat sekaligus berbagai aktivitas dan infrastruktur kelautan.

Dalam workshop tersebut, terdapat empat prioritas utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu penguatan observasi lingkungan laut, pengembangan operasional pemodelan laut beresolusi tinggi, peningkatan kapasitas prakiraan, serta penguatan ketangguhan masyarakat pesisir melalui program Tsunami Ready.

Faisal menegaskan bahwa hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan harus dapat diterjemahkan menjadi produk layanan yang memberikan manfaat nyata. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung keselamatan transportasi laut, sektor perikanan, pembangunan infrastruktur pesisir, tata ruang laut, pengembangan energi kelautan, pariwisata, hingga perlindungan lingkungan.

“Sebagai negara maritim, keselamatan laut bagi Indonesia terkait langsung dengan keselamatan publik, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Saya mengharapkan fokus dan prioritas teknis yang konkret, tanggung jawab yang jelas, serta strategi yang praktis. Kemitraan kita harus diukur melalui dukungan yang lebih baik untuk semuanya,” ungkap Faisal.

Sejalan dengan hal tersebut, ia berharap workshop ini dapat menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas teknis, pembagian tanggung jawab, serta strategi implementasi yang dapat ditindaklanjuti oleh kedua pihak. Dengan demikian, kerja sama yang terjalin tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Geofisika, Ardhasena Sopaheluwakan, menyampaikan bahwa Indonesia dan China memiliki keterikatan yang erat dengan laut. Bagi Indonesia, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari geografi, budaya, dan perekonomian yang membentuk identitas sebagai negara maritim. Sementara itu, China juga menempatkan laut sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan dan keterlibatannya di tingkat global.

Menurut Ardhasena, kedua negara juga menghadapi tantangan serupa berupa ancaman bahaya laut alami. Dengan kemampuan NMEFC dalam prakiraan lingkungan laut serta jaringan pemantauan BMKG yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, kedua institusi memiliki potensi besar untuk saling melengkapi.

“Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kemitraan kita menjembatani koridor geografis dan operasional yang sangat penting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ardhasena menilai bahwa sinergi kedua institusi dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kelautan. BMKG mengelola layanan peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia, sementara NMEFC mengoperasikan South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC). Melalui kolaborasi dalam pemodelan numerik laut, pertukaran data, dan penguatan sistem peringatan dini, kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan keselamatan serta melindungi masyarakat pesisir.

“Dengan mengeksplorasi jalur kolaborasi dalam pemodelan numerik laut, pertukaran data, dan peringatan dini, kita bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, melindungi masyarakat pesisir, dan membangun ketangguhan,” pungkasnya.

Adapun Wakil Direktur Jenderal NMEFC, Prof. Ling Tiejun, menyampaikan apresiasi kepada BMKG atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam mempersiapkan kunjungan delegasi NMEFC ke Indonesia. Menurutnya, berbagai kegiatan kolaborasi yang telah dilaksanakan menjadi landasan bagi kedua institusi untuk memperluas ruang lingkup kerja sama, baik melalui penguatan kemitraan formal maupun pengembangan kegiatan teknis yang lebih konkret.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan kemitraan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh tim yang terlibat. Hal ini penting mengingat ancaman bahaya laut tidak mengenal batas negara sehingga upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas negara.

“Bahaya laut tidak berhenti di perbatasan negara, dan upaya pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab yang kita emban bersama. Kami ingin menjadikan hari ini sebagai titik awal dan mulai mengerjakan apa yang dapat direalisasikan,” ujarnya.

Melalui workshop ini, BMKG dan NMEFC diharapkan dapat memperluas pertukaran data dan pengetahuan, mengembangkan teknologi pemodelan laut, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat menyempurnakan layanan prakiraan dan peringatan dini bahaya maritim guna meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir dan mendukung berbagai aktivitas kelautan. (Slamet)

Share:

Read More

Pemerintah, OJK, dan SRO Gelar Rapat Koordinasi Perkuat Reformasi Pasar Modal dan Stabilitas Ekonomi Domestik

Pemerintah, OJK, dan SRO Gelar Rapat Koordinasi Perkuat Reformasi Pasar Modal dan Stabilitas Ekonomi Domestik. (Dok. PT BEI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Reformasi Pasar Modal, Regulasi, dan Free Float yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran Direksi Self-Regulatory Organizations (SRO), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta perwakilan emiten.

Dalam arahannya, pemerintah menekankan pentingnya meningkatkan daya saing, resiliensi, serta transparansi pasar modal melalui rujukan reformasi tata kelola global guna mendorong emiten menciptakan nilai riil dan memperkuat kepercayaan investor.

Sementara itu, OJK dan SRO memaparkan perkembangan regulasi, penegakan hukum proporsional, serta langkah-langkah strategis seperti penyesuaian ketentuan free float, penghapusan batas harga minimum (floor price), hingga penguatan infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi demi mendukung pendalaman pasar yang kredibel.

Dalam sesi diskusi, asosiasi pelaku pasar dan emiten turut menyampaikan berbagai pandangan konstruktif terkait kesiapan kapasitas pasar dalam menyerap tambahan pasokan saham, perlakuan perpajakan produk pasar modal, hingga pentingnya penguatan komunikasi fundamental emiten di tengah dinamika global.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah dan otoritas terkait berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan ekonomi riil, memperluas edukasi literasi keuangan secara merata, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi yang solid ini diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan, meningkatkan likuiditas, serta memastikan pasar modal Indonesia semakin inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Fathi)

Share:

Read More

Pertamina Ubah Komitmen Menjadi Aksi Nyata Pengurangan Emisi Metana

Pertamina Ubah Komitmen Menjadi Aksi Nyata Pengurangan Emisi Metana. (Dok. Pertamina)

Turkey, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda transisi energi global melalui berbagai langkah konkret pengurangan emisi metana di kegiatan operasional perusahaan.

Hal tersebut disampaikan oleh SVP Health, Safety, Security & Environment PT Pertamina (Persero) I Ketut Laba dalam sesi dialog dengan pemaparan "Turning Methane Commitments into Action across Pertamina's Operations" pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Pertamina memandang pengurangan emisi metana sebagai bagian penting dari implementasi strategi pertumbuhan ganda yaitu menjaga ketahanan energi nasional dan pengembangan bisnis rendah karbon.

"Pertamina meyakini bahwa pengelolaan emisi metana bukan hanya tentang memenuhi komitmen lingkungan, melainkan juga memperkuat keandalan operasi, meningkatkan efisiensi aset, serta membangun ketahanan bisnis jangka panjang," kata I Ketut Laba.

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Pertamina menargetkan penurunan emisi metana sebesar 40 persen dari baseline tahun 2021 pada 2030 serta mewujudkan zero routine flaring.

Upaya ini sejalan dengan Global Methane Pledge, yang mendorong negara peserta untuk secara kolektif menurunkan emisi metana global setidaknya 30 persen pada 2030 dibandingkan tingkat emisi tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut, Pertamina menjalankan strategi pengelolaan metana yang terstruktur melalui tiga tahapan utama yaitu Know, Measure, dan Reduce.

Strategi ini dimulai dengan inventarisasi emisi yang komprehensif, pengukuran berbasis data yang lebih akurat, serta implementasi berbagai program mitigasi untuk menurunkan emisi langsung di lapangan. Pendekatan tersebut diperkuat dengan penerapan target yang jelas, penggunaan teknologi, peningkatan keunggulan operasional, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pertamina telah membangun fondasi pengelolaan metana secara bertahap sejak 2021. Perusahaan bergabung dalam ASEAN Energy Sector Methane Roundtable, mengikuti Methane Leadership Program, menjadi anggota Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, mengembangkan inventarisasi emisi metana, memperluas program pengukuran dan kuantifikasi emisi, hingga menyusun peta jalan sebagai panduan implementasi di seluruh operasi perusahaan.

Keikutsertaan Pertamina dalam OGMP 2.0 juga memperkuat penerapan standar pelaporan emisi metana yang diinisiasi oleh UNEP. Melalui kerangka kerja tersebut, Pertamina terus meningkatkan kualitas inventarisasi, sistem pelaporan, dan transparansi data emisi.

Selain penguatan tata kelola dan pelaporan, Pertamina juga mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi langsung melalui program Leak Detection and Repair (LDAR). Program ini mencakup identifikasi sumber emisi, deteksi kebocoran, klasifikasi tingkat risiko, perbaikan, hingga verifikasi untuk memastikan efektivitas tindakan yang dilakukan.

Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan mengidentifikasi serta mengurangi sumber emisi secara lebih sistematis dan berbasis risiko.

Contoh efektivitas program ini misalnya, dapat dilihat di Pertamina EP Donggi Matindok Field, JOB Pertamina Medco E&P Tomori, dan PT Badak NGL. Program tersebut didukung oleh berbagai teknologi pengukuran dan pemantauan seperti OGI Camera, drone, sensor tetap, satelit, dan perangkat analisis gas untuk meningkatkan akurasi pengukuran emisi.

Menurut I Ketut Laba, pengurangan emisi metana merupakan bagian dari upaya Pertamina membangun bisnis yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

"Bagi Pertamina, pengelolaan emisi metana bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga memperkuat operational excellence dan ketahanan bisnis jangka panjang. Dengan pengukuran yang semakin akurat, implementasi mitigasi yang lebih efektif, serta kolaborasi lintas sektor, Pertamina akan terus berkontribusi dalam mendukung target Net Zero Emission Indonesia sekaligus memperkuat daya saing perusahaan di masa depan," ujarnya. (Zikry)

Share:

Read More

Lantik Pejabat Kemenkeu, Menkeu Suahasil Tekankan Penguatan Kolaborasi Lintas Unit dalam Pengelolaan APBN

Lantik Pejabat Kemenkeu, Menkeu Suahasil Tekankan Penguatan Kolaborasi Lintas Unit dalam Pengelolaan APBN. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat kinerja dan koordinasi lintas unit untuk memastikan pelaksanaan APBN 2026 berjalan optimal sekaligus mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Hal tersebut disampaikan Menkeu pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Non-Eselon di lingkungan Kemenkeu, Jumat (13/11), di Aula Nagara Dana Rakca, Jakarta.

Menkeu menegaskan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mampu menerjemahkan arah kebijakan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, para pejabat Kemenkeu dituntut menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mengambil keputusan, serta memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan.

“Saya meminta seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, administrator, fungsional, semua menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mampu mengambil keputusan, serta memastikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata,” pesan Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu juga mengingatkan bahwa meskipun setiap unit memiliki mandat dan fungsi berbeda, seluruh pekerjaan di Kemenkeu saling berkaitan. Karena itu, pertukaran data, kolaborasi, dan penyelesaian persoalan secara bersama menjadi kunci dalam menjaga pengelolaan APBN agar mampu menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel.

Secara khusus, Menkeu mendorong penguatan kualitas penganggaran di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar lebih berorientasi pada hasil dan prioritas pembangunan dengan tetap menjaga disiplin fiskal. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diminta memperkuat kualitas transfer ke daerah dan sinergi pengelolaan APBN serta APBD sebagai satu kesatuan instrumen intervensi negara.

“APBN tidak boleh dilihat terpisah dari APBD. Begitu juga APBD adalah bagian dari intervensi negara kepada masyarakatnya. Karena itu, untuk seluruh pejabat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pastikan APBN dan APBD sebagai satu kesatuan,” tegasnya.

Pada fungsi perbendaharaan, Menkeu meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melanjutkan transformasi melalui digitalisasi, optimalisasi pengelolaan kas negara, dan pembayaran tepat waktu. Penguatan fungsi Regional Chief Economist juga diperlukan untuk mendukung analisis kondisi ekonomi daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Adapun Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) diminta menjaga strategi pembiayaan APBN yang hati-hati, efisien, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan biaya, risiko, serta dampaknya terhadap ruang fiskal jangka panjang.

Di sisi kelembagaan, Sekretariat Jenderal (Setjen) didorong memperkuat dukungan manajemen, reformasi kelembagaan, dan pengelolaan SDM berbasis kompetensi serta sistem merit. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga diharapkan memperkuat perannya sebagai Corporate University melalui pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta kajian dan riset untuk mendukung pengambilan keputusan.

Sementara itu, Menkeu juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang produktif, tertib, dan akuntabel agar aset negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama yang terdiri atas tiga pejabat Setjen, dua pejabat DJA, enam pejabat DJPb, satu pejabat DJPK, dua pejabat DJPPR, dan satu pejabat BPPK. Selain itu, turut dilantik tiga pejabat non-eselon pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Melalui penguatan kinerja, koordinasi, dan profesionalisme seluruh jajaran, Kemenkeu diharapkan semakin mampu menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara secara kredibel serta memastikan APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Bambang)

Share:

Read More

Menkeu Jelaskan Ketahanan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 di Tengah Ketidakpastian Global

Menkeu Jelaskan Ketahanan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2026 di Tengah Ketidakpastian Global. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, mulai dari lonjakan harga minyak dunia, tren kenaikan suku, hingga perlambatan ekonomi Tiongkok. Di tengah berbagai tekanan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,47 persen (yoy) pada kuartal III-2026.

“Tentu kita harapkan ini akan terus berlanjut, ini membuktikan kegiatan ekonomi masyarakat itu tetap resilient, kegiatan ekonomi transaksi terus terjadi, dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif bagi perekonomian Indonesia,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Jumat (13/11).

Permintaan domestik masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi sekitar 52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,04 persen pada kuartal III-2026. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,06 persen.

Konsumsi pemerintah juga terus berlanjut mendukung pertumbuhan ekonomi mencatatkan pertumbuhan kuat sebesar 8,95 persen. Adapun ekspor tumbuh 25 persen dan impor meningkat 23,44 persen.

Dari komponen produksi, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 11,22 persen, transportasi sebesar 8,03 persen, serta sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan turut menunjukkan kinerja positif.

Namun demikian, sektor pertanian masih menghadapi tantangan dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,46 persen. Kondisi ini dipengaruhi kekeringan berkepanjangan dan penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat fenomena El Nino.

Stabilitas harga domestik masih terjaga dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran inflasi pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen. Inflasi inti tercatat sebesar 2,56 persen, sedangkan inflasi volatile food mencapai 5,81 persen akibat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Adapun inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) berada di level 3,24 persen.

Lebih lanjut Menkeu juga menjelaskan, perekonomian Indonesia juga mencatat surplus perdagangan pada bulan September mencapai USD 10,6 miliar dari kumulatif Januari sampai dengan September. Di sisi lain, impor bahan baku mencapai USD 150,6 miliar dan impor barang modal sebesar USD 41,5 miliar. 

Sejalan dengan kondisi tersebut, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada akhir Oktober 2026 berada di level 54,0, menunjukkan aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi. Angka ini menjadi level tertinggi sejak Maret 2024 didorong peningkatan pesanan baru dan permintaan ekspor.

“Ini semuanya adalah digunakan oleh sektor produksi, juga sebagian digunakan oleh rumah tangga, tapi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi transaksi itu tetap berlanjut kuat sampai dengan saat ini. Ini yang merupakan basis saya mengatakan tadi kondisi ekonomi kita resilient,” pungkas Menkeu. (Bambang)

Share:

Read More

OJK Serahkan Dua Tersangka Ke Kejaksaan Negeri Banyumas Terkait Tindak Pidana di BPRS Khasanah Ummat

OJK Serahkan Dua Tersangka Ke Kejaksaan Negeri Banyumas Terkait Tindak Pidana di BPRS Khasanah Ummat. (Dok. OJK)

Banyumas, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11).

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) pada 11 November 2026.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara itu, penyidik OJK menyangkakan AHK melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.

Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (Ilham)

Share:

Read More

OJK Ajak Pelajar Surakarta Cerdas Kelola Uang dan Waspadai Penipuan Keuangan Digital

OJK Ajak Pelajar Surakarta Cerdas Kelola Uang dan Waspadai Penipuan Keuangan Digital. (Dok. OJK)

Surakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi keuangan generasi muda agar mampu mengelola uang secara bijak, memahami manfaat dan risiko produk keuangan, serta menghindari penipuan keuangan digital. Melalui edukasi sejak usia sekolah, OJK mendorong pelajar membangun kebiasaan keuangan yang sehat sebagai bekal menuju kemandirian finansial.

Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kementerian Keuangan Juda Agung menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan OJK Mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Surakarta, Kamis (12/11) yang diikuti oleh lebih dari 400 siswa.

Juda menekankan pentingnya pengetahuan sebelum menggunakan produk keuangan maupun mengambil keputusan investasi. Ia mengingatkan generasi muda agar memahami karakteristik dan risiko produk serta tidak sekadar mengikuti tren atau pengalaman keuntungan orang lain.

“Pahami dahulu produk dan risikonya sebelum berinvestasi. Jangan mengambil keputusan hanya karena mengikuti tren atau melihat keuntungan orang lain," kata Juda.

Menurut Juda, pelajar perlu membangun kemampuan mengelola keuangan sejak dini, terutama menjelang perguruan tinggi ketika mereka mulai mengatur uang saku secara lebih mandiri. Kemampuan tersebut membantu pelajar merencanakan pengeluaran, memenuhi kebutuhan, dan menghindari penggunaan uang tanpa perencanaan.

Dalam pengelolaan keuangan pribadi, Juda mengajak para siswa membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum membeli barang atau menggunakan layanan. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak mudah mengikuti tren dan tekanan sosial yang mendorong perilaku konsumtif.

“Utamakan kebutuhan, kendalikan keinginan, dan sesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan. Jangan sampai keinginan sesaat menghabiskan uang untuk kebutuhan hingga akhir bulan," ujar Juda.

Untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat, pelajar perlu menyusun anggaran, menjaga kecukupan uang saku, serta menyisihkan uang untuk tabungan secara rutin. Juda juga menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan mengevaluasi rencana keuangan secara berkala.

Perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan digital, termasuk bank digital, pendanaan melalui platform daring, urun dana efek, serta layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Kemudahan akses tersebut perlu berjalan seiring dengan pemahaman mengenai manfaat, biaya, kewajiban, dan risiko setiap produk maupun layanan.

Juda mengingatkan para siswa untuk mewaspadai investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, penipuan transaksi digital, dan pencurian data pribadi. Ia juga mengajak pelajar mengenali modus phishing dan rekayasa sosial yang memanipulasi korban agar menyerahkan informasi pribadi atau akses terhadap akun keuangannya.

Untuk menghindari penawaran keuangan yang merugikan, Juda menekankan penerapan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara serta menilai kewajaran penawaran manfaat atau imbal hasil sebelum mengambil keputusan keuangan.

“Selalu pegang prinsip Legal dan Logis. Pastikan penyelenggaranya berizin dan penawarannya masuk akal. Tolak tawaran keuntungan yang tidak wajar, sekalipun datang dari teman atau orang terdekat," tegas Juda.

Selain memeriksa legalitas dan kewajaran penawaran, pelajar perlu menjaga kerahasiaan data pribadi, kata sandi, dan PIN. Juda juga mengingatkan agar pelajar tidak sembarangan mengeklik tautan atau membuka berkas dari sumber yang tidak jelas.

Apabila menjadi korban penipuan, masyarakat perlu segera menghentikan transaksi, menghubungi bank untuk mengamankan rekening atau akun, serta melaporkan kejadian kepada OJK. Juda merangkum langkah tersebut melalui pesan “Stop, amankan, laporkan".

Dalam kesempatan tersebut, Juda Agung juga menyampaikan berbagai peluang beasiswa yang dapat dimanfaatkan para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri

“Sekarang ini beasiswa untuk kuliah itu luar biasa banyaknya. Ada yang dari pemerintah itu beasiswa Garuda untuk S1 bisa ke luar negeri. Jadi banyak sekali peluang untuk mendapatkan beasiswa, termasuk juga nanti kalau sudah S2 dan seterusnya ada beasiswa LPDP. Itu motivasi saya, motivasi teman-teman OJK mengapa mengenalkan dunia keuangan sedini mungkin ke adik-adik semua," jelas Juda.

Melalui program OJK Mengajar, OJK terus membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kecakapan untuk mengambil keputusan keuangan secara bijak. OJK berharap pelajar mampu membangun kebiasaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab, serta melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan keuangan digital. (Subhan)

Share:

Read More

Ombudsman RI Pantau Kualitas Pelayanan Publik di Karimun, Temukan Sejumlah Catatan

Ombudsman RI Pantau Kualitas Pelayanan Publik di Karimun, Temukan Sejumlah Catatan. (Dok. Ombudsman RI)

Karimun, WaraWiri.net - Ombudsman RI melakukan pengecekan langsung atau supervisi terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada 9-11 November 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan laporan penilaian di atas kertas benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Kegiatan yang dipimpin Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan , bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, ini meninjau enam instansi layanan publik sekaligus.

Keenam instansi tersebut meliputi Polres Karimun, Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun, RSUD Muhammad Sani, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kabupaten Karimun, serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

Syafrida menjelaskan bahwa pengecekan langsung ini merupakan tahapan krusial agar hasil penilaian tetap objektif dan sesuai pedoman Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026.

Selama peninjauan, tim memeriksa dokumen pendukung, ruang pelayanan, loket pengaduan, hingga fasilitas ramah kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

"Supervisi ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi dan standar pelayanan, tetapi juga melakukan observasi langsung terhadap sarana prasarana, wawancara dengan penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna layanan, serta memastikan tidak adanya praktik maladministrasi," ujarnya.

Berdasarkan pantauan sementara, kelengkapan dokumen dan fasilitas di keenam instansi tersebut secara umum sudah sesuai dengan penilaian awal. Meski demikian, tim masih menemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang dilaporkan dengan informasi yang dipajang secara terbuka untuk masyarakat di ruang tunggu.

Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, tim mencatat dokumen pendukung sudah lengkap dan fasilitas layanannya memenuhi ketentuan aturan.

Sebaliknya, di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, tim menemukan informasi standar pelayanan belum dipajang di ruang layanan agar mudah dibaca warga.

Sementara itu, Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun kedapatan belum memiliki standar pelayanan khusus yang mengatur tata cara pengajuan cuti bersyarat.

Catatan berbeda ditemukan di Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Sekretaris dinas setempat menyampaikan bahwa sejumlah program wajib dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah terkendala akibat efisiensi anggaran dan berkurangnya dana fiskal daerah.

Selain fasilitas sarana dan prasarana kantor yang masih minim sehingga menghambat kinerja pegawai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun melalui Dinas Sosial saat ini juga tengah mengajukan usulan pembangunan rumah singgah kepada Pemerintah Provinsi Kepri di atas lahan yang sudah dihibahkan oleh Pemkab.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa hasil pengecekan ini akan menjadi dasar penentuan nilai rapor atau Opini Ombudsman RI Tahun 2026.

Ia mendorong setiap instansi segera menindaklanjuti catatan tersebut dengan memajang informasi syarat dan prosedur layanan secara terbuka agar masyarakat mendapat kepastian.

"Kami berharap seluruh entitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah, dapat terus mempertahankan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ungkapnya.

Sebagai penutup, Ombudsman RI mengajak seluruh warga Kabupaten Karimun untuk ikut mengawasi jalannya pelayanan publik di daerahnya.

Apabila menemukan pelayanan yang berbelit-belit atau dugaan penyimpangan (maladministrasi), masyarakat dapat melaporkannya secara gratis melalui WhatsApp Ombudsman RI Perwakilan Kepri di nomor 0811-9813-737 atau menghubungi Call Center 137. (Ilham)

Share:

Read More

Gubernur Pramono Percepat Penataan Kawasan dan Pembenahan Infrastruktur Kramat Jati

Gubernur Pramono Percepat Penataan Kawasan dan Pembenahan Infrastruktur Kramat Jati. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mempercepat penataan kawasan dan pembenahan infrastruktur di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah langkah diputuskan, mulai dari relokasi pedagang Pasar Kramat Jati, penanganan titik rawan banjir, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang, hingga pengamanan aset pemerintah daerah.

Langkah-langkah tersebut disampaikan Gubernur Pramono seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11). Rapat ini merupakan yang keenam dalam rangkaian Ratas tingkat kecamatan untuk mempercepat penyelesaian persoalan wilayah.

Penataan kawasan Pasar Kramat Jati menjadi salah satu prioritas. Saat ini, sekitar 421 pedagang masih berjualan pada pukul 22.00–05.00 WIB dengan memanfaatkan bahu jalan, fasilitas umum, dan pelataran ruko di sepanjang Jalan Raya Bogor.

Gubernur Pramono meminta seluruh pedagang yang masih menggunakan ruang publik direlokasi ke lokasi yang telah disiapkan. Penataan harus dilakukan secara humanis melalui dialog dengan pedagang agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi jalan dan trotoar.

“Saya minta untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya, tetapi prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” tegas Gubernur Pramono.

Untuk mendukung relokasi, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pembebasan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang dipindahkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pedagang beradaptasi dengan lokasi usaha yang baru.

Selain penataan pasar, Gubernur Pramono memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera mengeruk sedimentasi pada gorong-gorong di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3. Penumpukan sedimen telah menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir di kawasan sekitar.

Pengerukan akan dikoordinasikan dengan PT Jasa Marga mengingat gorong-gorong tersebut berada pada fasilitas jalan tol. Gubernur Pramono meminta penanganan segera dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan menjelang akhir tahun.

“Saya sudah menugaskan Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan karena mungkin bulan depan, bulan Desember, sudah kita mulai hujan,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Gubernur Pramono menyetujui rencana pembangunan gedung permanen Pustu Cawang. Selama ini, pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut masih menggunakan bangunan sewa dan telah beberapa kali berpindah lokasi sejak 2024.

Pembangunan Pustu Cawang direncanakan mulai pada 2028, dengan pengusulan anggaran pada 2027. Penyediaan gedung permanen diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan kenyamanan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Saya menyetujui untuk dibangun Puskesmas Pembantu di Cawang yang pembangunannya akan dimulai tahun 2028, diusulkan dalam tahun anggaran di 2027,” kata Gubernur Pramono.

Ratas juga membahas pengamanan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar. Berdasarkan laporan kewilayahan, aset seluas sekitar 15.572 meter persegi tersebut sebagian dikuasai pihak ketiga.

Hasil pengukuran ulang menunjukkan sekitar 7.000 meter persegi lahan dikuasai pihak ketiga, sedangkan sekitar 3.874 meter persegi digunakan sebagai empang. Gubernur Pramono juga mengungkapkan terdapat tujuh bangunan permanen atau semipermanen yang didirikan tanpa izin di atas aset tersebut.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengamanan aset secara bertahap melalui pemberian surat peringatan. Apabila tidak diindahkan, penertiban akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami memutuskan untuk memberikan peringatan 1, 2, 3. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pengendalian banjir jangka panjang, Gubernur Pramono meminta percepatan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan.

Berdasarkan laporan kewilayahan, banjir di Cawang berdampak pada 22 RT, mencakup sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) atau 3.380 jiwa. Sementara di Cililitan, banjir berdampak pada 25 RT, mencakup sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa.

Hingga saat ini, masih terdapat 74 bidang tanah yang belum dibebaskan di Cawang dan 23 bidang di Cililitan. Gubernur Pramono meminta koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diperkuat untuk mempercepat proses pengadaan tanah dan penerbitan penetapan lokasi.

“Kami meminta dan memohon untuk pembebasan lahan ini bisa disupport oleh instansi terkait, terutama ATR/BPN,” ujarnya.

Percepatan normalisasi juga diperlukan di Kelurahan Balekambang. Banjir di wilayah tersebut dilaporkan berdampak pada 17 RT, mencakup sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa. Selain itu, longsor telah merusak 15 bangunan dan menyebabkan erosi tanah seluas sekitar 500 meter persegi.

Penanganan sementara melalui pemasangan turap bambu telah dilakukan. Namun, percepatan normalisasi Kali Ciliwung tetap diperlukan sebagai solusi permanen untuk mengurangi risiko banjir, longsor, dan erosi.

Gubernur Pramono menilai pelaksanaan Ratas langsung di tingkat kecamatan memungkinkan berbagai persoalan wilayah dibahas secara lebih terperinci, diputuskan, dan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Saya melihat dan juga merasa bahwa pembahasan di tingkat kecamatan ini banyak hal yang bisa diselesaikan secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Tedy)

Share:

Read More

Bank Indonesia, dan Tiga Bank Sentral Asia Tenggara Memperkuat Kerja Sama dalam Kerangka Mata Uang Lokal

Bank Indonesia, dan Tiga Bank Sentral Asia Tenggara Memperkuat Kerja Sama dalam Kerangka Mata Uang Lokal. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bank of Thailand (BOT), dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) menandatangani Nota Kesepahaman (NK) mengenai kerja sama dalam kerangka transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) pada 13 November 2026. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur BI Destry Damayanti, Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour, Gubernur BOT Vitai Ratanakorn, dan Gubernur BSP Eli M. Remolona, Jr. 

NK baru ini membentuk kerangka kerja sama bagi keempat bank sentral untuk mendorong dan memfasilitasi penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral antarnegara, yang mencakup perdagangan, investasi, dan transaksi lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai kesepakatan para pihak. NK ini akan menggantikan NK sebelumnya mengenai Kerangka Kerja Sama untuk Mendorong Transaksi Bilateral dalam Mata Uang Lokal yang telah disepakati oleh BI, BNM, dan BOT pada Agustus 2023. 

Dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi-transaksi di kawasan, kerangka kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian transaksi antarnegara, mengurangi biaya konversi mata uang, serta memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dan pelaku pasar dalam mengelola risiko nilai tukar. 

Keempat bank sentral akan terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong pengembangan dan implementasi kerangka LCT. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas penggunaan mata uang lokal untuk mendukung aktivitas ekonomi serta memperkuat kerja sama keuangan dan ketahanan ekonomi regional. (Deni)

Share:

Read More

BI dan Pemerintah Perkuat Kerja Sama Menjaga Stabilitas Moneter dan Keberlanjutan Fiskal

BI dan Pemerintah Perkuat Kerja Sama Menjaga Stabilitas Moneter dan Keberlanjutan Fiskal. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Kerja sama Bank Indonesia dan Pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung keberlanjutan fiskal. Untuk itu, Bank Indonesia terus menjaga kualitas layanan kebanksentralan yang mengedepankan ketepatan, kecepatan, dan kolaborasi. Hal ini mengemuka dalam rangkaian Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 yang bertema “Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence" di Jakarta (13/11).

Hadir dalam rangkaian acara tersebut Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta kementerian/lembaga lainnya.

Deputi Gubernur Thomas menekankan bahwa sinergi kebijakan terus diarahkan untuk melanjutkan capaian hubungan keuangan antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang selama ini terjalin baik melalui penyelenggaraan layanan kebanksentralan. Layanan kebanksentralan merupakan jasa yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah dan pihak lain untuk mendukung tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Bagi Pemerintah, layanan ini mencakup antara lain penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana dan penyelesaian transaksi, serta penatausahaan surat utang dan utang luar negeri pemerintah. Layanan kebanksentralan yang cepat dan terkoordinasi penting untuk penguatan pengelolaan fiskal berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.

“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat," pungkas Thomas.

Sinergi erat Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan kementerian/lembaga lainnya telah menghasilkan berbagai capaian. Di antaranya adalah penyelesaian Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada bulan Agustus 2026. Obligasi ini diterbitkan pada 2003 untuk menggantikan surat utang Pemerintah sebelumnya terkait dukungan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan saat krisis 1997–1998.

Pembayaran terakhir telah dilakukan pada 24 Agustus 2026, sehingga kewajiban Pemerintah kepada BI atas obligasi tersebut dinyatakan tuntas. Di samping itu, sinergi juga diwujudkan melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan dalam rangka persiapan dan penyelesaian transaksi debt switching. Debt switching merupakan langkah Pemerintah menggantikan SBN yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru berjangka lebih panjang.

Stabilitas moneter dan keberlanjutan fiskal berjalan bersama. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran layanan kebanksentralan dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Deni)

Share:

Read More

Presiden Prabowo: Penghematan Anggaran Harus Kembali untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. (Dok. BPMI Setpres)

Palu, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa efisiensi anggaran negara dilakukan agar setiap rupiah uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal dan hasil penghematannya dikembalikan untuk mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026.

“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa salah satu sumber kebocoran anggaran berasal dari pola belanja barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, provinsi, dan kabupaten. Kondisi tersebut menyebabkan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda-beda, sehingga pemerintah perlu menyatukan dan merasionalisasi proses pengadaan.

“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, dengan potensi kebocoran yang diperkirakan mencapai 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup.

“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkap Presiden Prabowo.

Sebagai bentuk pemanfaatan hasil efisiensi, Presiden menyampaikan rencana penambahan anggaran bagi pemerintah daerah dalam waktu dekat. Setiap provinsi akan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar, dengan kemungkinan penambahan bagi ibu kota kabupaten yang lebih besar.

“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga memaparkan bahwa penghematan anggaran memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan. Anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat menjangkau hingga 88.000 sekolah, sementara pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Presiden. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan Sistem Ekonomi dan Pengelolaan Kekayaan Nasional untuk Kemakmuran Rakyat

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. (Dok. BPMI Setpres)

Palu, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Presiden menilai, potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa sendiri.

“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Presiden saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November 2026.

Kepala Negara menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang memberikan keuntungan besar kepada pihak-pihak tertentu, tetapi hasilnya justru dibawa ke luar negeri. Presiden mengingatkan bahwa kekayaan tersebut merupakan milik rakyat Indonesia sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki sistem yang dinilai keliru, termasuk menghadapi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai kepentingan yang menghambat upaya penyelamatan kekayaan negara. Menurut Presiden, tujuan utama pembenahan tersebut adalah menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia serta memastikan seluruh rakyat dapat menikmati kekayaan bangsanya.

“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembenahan sistem politik juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Presiden Prabowo pun mengajak para pemimpin politik untuk berani melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan dalam sistem yang berjalan.

“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah pembenahan ekonomi nasional harus kembali berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Presiden menyebut prinsip tersebut sebagai amanat para pendiri bangsa yang harus terus ditegakkan dalam pengelolaan perekonomian Indonesia.

“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Presiden.

Sebagai langkah konkret, Presiden menginstruksikan jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Presiden menetapkan bahwa minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan harus dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Presiden.

Selain pengelolaan pertambangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor untuk mencegah manipulasi laporan yang dapat merugikan negara. Melalui mekanisme satu pintu, pemerintah ingin memastikan setiap komoditas yang diekspor tercatat sesuai dengan jumlah sebenarnya sehingga pengelolaan kekayaan nasional dapat diawasi secara lebih optimal.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Presiden Prabowo. (Dinda)

Share:

Read More

Perjalanan Nyaman dan Privat Makin Dicari, Compartment Suite KAI Tumbuh 45,75 Persen

Perjalanan Nyaman dan Privat Makin Dicari, Compartment Suite KAI Tumbuh 45,75 Persen. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pilihan perjalanan kereta api dengan ruang lebih privat semakin diminati masyarakat. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) mencatat 47.984 pelanggan Compartment Suite sepanjang Januari–Oktober 2026, meningkat 45,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 32.923 pelanggan.

Compartment Suite menjadi pilihan bagi pelanggan yang mengutamakan privasi dan kenyamanan selama perjalanan jarak jauh. Layanan ini menghadirkan ruang perjalanan privat yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk beristirahat, menikmati perjalanan, maupun melakukan aktivitas pribadi dengan lebih leluasa.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa pertumbuhan pelanggan tersebut menunjukkan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat dalam memilih pengalaman perjalanan kereta api. Menurutnya, pelanggan memiliki preferensi berbeda, mulai dari menikmati perjalanan bersama keluarga, menyelesaikan pekerjaan, hingga memperoleh waktu istirahat dalam ruang yang lebih personal.

Perkembangan penggunaan Compartment Suite juga terlihat dari jumlah pelanggan setiap bulannya. Pada Juli 2026, layanan ini mencatat 5.712 pelanggan, menjadi angka tertinggi sepanjang Januari–Oktober 2026. Sementara itu, pada Oktober 2026, jumlah pelanggan mencapai 5.290 orang.

Melalui konsep ruang individual, Compartment Suite menawarkan pengalaman perjalanan yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan dalam menikmati waktu di kereta api. Fasilitas ini memungkinkan pelanggan memiliki ruang yang lebih personal untuk beristirahat maupun menjalankan aktivitas selama perjalanan.

Anne menjelaskan bahwa pengembangan layanan kereta api terus dilakukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dan preferensi masyarakat. KAI menghadirkan beragam pilihan kelas dan fasilitas agar pelanggan dapat menentukan pengalaman perjalanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurut Anne, perjalanan menggunakan kereta api memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati waktu selama berada di perjalanan. Melalui layanan seperti Compartment Suite, KAI berupaya menghadirkan pilihan pengalaman yang semakin beragam, termasuk bagi masyarakat yang menginginkan privasi dan kenyamanan lebih.

KAI akan terus mengembangkan layanan dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, mulai dari pilihan kelas, fasilitas, hingga pengalaman perjalanan. Upaya tersebut diharapkan menjadikan kereta api semakin relevan sebagai moda transportasi untuk berbagai kebutuhan masyarakat. (Junaedi)

Share:

Read More

Libur Akhir Tahun Makin Dekat, KAI Tambah 50 Perjalanan Kereta Api per Hari untuk Nataru

Libur Akhir Tahun Makin Dekat, KAI Tambah 50 Perjalanan Kereta Api per Hari untuk Nataru. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi salah satu periode dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Untuk mengantisipasi peningkatan perjalanan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) menyiapkan 50 perjalanan kereta api tambahan setiap hari serta menyediakan jutaan tempat duduk bagi masyarakat yang bepergian selama libur akhir tahun.

Melalui Angkutan Nataru 2026/2027 yang berlangsung selama 18 hari, mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027, KAI Group menyiapkan kapasitas hingga 50,36 juta pelanggan atau meningkat 1 persen. Jumlah perjalanan yang disiapkan mencapai 41.308 frekuensi, tumbuh 2 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Untuk kereta api antarkota, tersedia 2.962.836 tempat duduk atau meningkat 2 persen. Selain 50 KA tambahan per hari, empat di antaranya merupakan bagian dari program Angkutan Motor Gratis (Motis). Penambahan ini memberikan lebih banyak alternatif jadwal dan tujuan bagi masyarakat selama masa liburan.

Pilihan perjalanan juga semakin beragam mulai 1 Desember 2026 seiring penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026. Perubahan pola operasi tersebut menambah 8.466 tempat duduk setiap hari, terdiri atas 5.166 tempat duduk di Pulau Jawa dan 3.300 tempat duduk di Sumatra. Sebanyak 84 perjalanan memperoleh tambahan pemberhentian, 78 perjalanan memiliki waktu tempuh lebih singkat, dan 39 perjalanan KA penumpang terprogram ditambahkan setiap hari.

Salah satu layanan yang hadir melalui penyesuaian tersebut adalah KA Pandawa dengan relasi Semarang–Solo–Yogyakarta. Mulai 1 Desember 2026, kereta ini melayani empat perjalanan sehari dengan waktu tempuh mulai 2 jam 37 menit. Sejumlah layanan lain juga mendapat penambahan frekuensi, yaitu KA Brawijaya sebanyak dua perjalanan, KA Sri Lelawangsa empat perjalanan, KA Datuk Belambangan satu perjalanan, serta KA Batara Kresna yang meningkat dari empat menjadi delapan perjalanan per hari.

Selain penambahan layanan, masyarakat juga dapat memanfaatkan stimulus pemerintah berupa potongan harga tiket sebesar 30 persen untuk KA kelas ekonomi komersial. Diskon berlaku bagi keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. Program yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian terkait, termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, ini telah membuka pemesanan sejak 7 November 2026 melalui Access by KAI dan kanal resmi penjualan tiket lainnya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa persiapan Angkutan Nataru tidak hanya berfokus pada kapasitas dan pilihan perjalanan, tetapi juga mencakup kesiapan sarana, prasarana, serta personel yang bertugas di lapangan. Seluruh aspek tersebut dipersiapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun.

Untuk mendukung keselamatan operasional, KAI menyiapkan 1.156 personel ekstra prasarana yang terdiri atas 778 Petugas Jaga Lintasan (PJL), 271 Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ), dan 107 Petugas Daerah Pemantauan Rawan (PDR). KAI juga melakukan pemantauan khusus di 107 lokasi Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS) wilayah Jawa Area 1 guna mengantisipasi potensi gangguan prasarana.

Bobby menegaskan bahwa petugas akan memantau kondisi jalur, mengawasi perlintasan sebidang, dan memeriksa lokasi yang memerlukan perhatian khusus. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya KAI menjaga perjalanan kereta api tetap aman dan lancar ketika intensitas perjalanan meningkat selama Nataru. (Junaedi)

Share:

Read More

Angga Raka Prabowo: Jurnalisme Harus Hadirkan Solusi bagi Masyarakat

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo memberikan keterangan kepada awak media usai Peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Jurnalisme perlu melampaui pemberitaan peristiwa dan menghadirkan perspektif yang membantu masyarakat memahami serta menemukan solusi atas berbagai persoalan.

Semangat inilah yang melandasi lahirnya media cetak Swara Indonesia Raya, yang mendapat dukungan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Angga Raka Prabowo mengatakan pendirian Swara Indonesia Raya berangkat dari kegelisahan dan percakapan bersama sejumlah jurnalis mengenai pentingnya menghadirkan jurnalisme solutif di tengah tantangan industri media.

“Ada satu kata yang harus disampaikan, bagaimana kita melahirkan sebuah jurnalisme yang solutif. Teman-teman punya semangat itu,” ujar Angga Raka Prabowo usai peluncuran media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Menurut Angga Raka Prabowo, media baru ini diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang jernih, objektif, dan mencerahkan.

Ia menilai kelahiran media cetak baru di tengah tekanan industri pers menunjukkan masih adanya semangat untuk menjaga ruang jurnalisme.

“Hari ini, di tengah tantangan yang begitu berat di media berita atau media cetak, teman-teman berhasil melahirkan media baru. Harapannya, ini menjadi media yang menjadi pencerah, jernih, objektif tentunya,” katanya.

Angga Raka Prabowo menjelaskan dukungan terhadap pendirian Swara Indonesia Raya juga melibatkan sejumlah tokoh, antara lain Susi Pudjiastuti, Jusuf Hamka, dan Lutfi yang turut berperan sebagai penasihat.

Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan media dan aktivitas jurnalistik sehari-hari sepenuhnya menjadi tanggung jawab para jurnalis.

Posisi dirinya sebagai founder sebatas memberikan dukungan.

“Ini murni teman-teman jurnalis. Mereka yang bekerja di sini, teman-teman jurnalis, mereka yang ikut berjuang dan berkarya di sini. Kita dukung jurnalisme yang solutif,” tegasnya.

Melalui Swara Indonesia Raya, Angga Raka Prabowo berharap lahir ruang pemberitaan yang mampu menyajikan informasi secara objektif sekaligus memberikan nilai bagi masyarakat. (Burhan)

Share:

Read More

Meutya Hafid: Ruang Redaksi Tak Boleh Kalah dari Algoritma Platform Global

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan sambutan pada Peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kendali ruang redaksi dalam memastikan legitimasi informasi di tengah semakin besarnya pengaruh algoritma platform digital global.

Menurutnya, penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu mempertimbangkan konteks, kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti algoritma perusahaan teknologi yang global cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis, bukan kepentingan masyarakat.

“Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujar Meutya dalam Peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Meutya menjelaskan persoalan ini berkaitan langsung dengan kedaulatan informasi Indonesia.

Perusahaan teknologi global memiliki pengaruh besar dalam menentukan distribusi dan jangkauan informasi melalui algoritma platform digital.

Namun, mekanisme tersebut tidak selalu mempertimbangkan nilai jurnalistik dan dampak informasi bagi masyarakat.

“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” tegasnya.

Ia menambahkan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) juga belum dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak sebuah informasi.

Disinilah peran jurnalis dan editor tetap dibutuhkan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi dari suatu pemberitaan.

“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu,” katanya.

Tantangan tersebut semakin nyata seiring pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital.

Meutya menyebut sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial.

Kondisi ini memperlihatkan besarnya pengaruh platform digital terhadap arus informasi sekaligus tekanan yang dihadapi industri media nasional.

Ia mengakui kapasitas ruang redaksi saat ini menghadapi tekanan dibandingkan satu dekade lalu.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat media kehilangan perannya dalam menjaga kualitas informasi.

“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters,” ungkapnya.

Untuk memperkuat ekosistem jurnalistik nasional, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Meutya menegaskan kebijakan tersebut tetap dijalankan meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global.

“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR.

Meutya mengakui proses tersebut menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari perusahaan teknologi besar dunia.

Namun, upaya perlindungan terhadap industri media dan jurnalistik nasional harus terus dilakukan.

“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” tegasnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Meutya melihat kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai sinyal bahwa industri jurnalistik nasional masih memiliki peluang untuk tumbuh.

Ia tidak sepakat jika tantangan yang dialami industri media di berbagai negara dimaknai langsung sebagai berakhirnya masa depan media konvensional di Indonesia.

Menurutnya, keberagaman saluran informasi tetap diperlukan, termasuk media cetak dan media konvensional.

Ketergantungan terhadap internet juga perlu dicermati, terutama ketika berbagai gangguan keamanan dan layanan digital terjadi di sejumlah negara.

Meutya berharap media nasional terus menjaga independensi ruang redaksi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Kendali atas informasi, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, dan hukum nasional.

“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkasnya. (Burhan)

Share:

Read More