Kemenhaji Dorong Ekspor 3.911 Ton Beras Haji Nusantara

Kemenhaji Dorong Ekspor 3.911 Ton Beras Haji Nusantara. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaji) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) mendorong ekspor Beras Haji Nusantara ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia. Upaya ini dibahas dalam kunjungan dan rapat koordinasi Ditjen PE2HU bersama Perum Bulog, Selasa (3/2/2026).

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya penyediaan beras Haji Nusantara bagi jemaah Indonesia yang terbiasa mengonsumsi beras lokal. “Jemaah kita tidak terbiasa dengan beras yang beredar di sana. Perbedaan jenis dan kualitas dapat mengurangi asupan makan mereka, yang berpotensi memengaruhi kesehatan,” ujarnya.

Pemenuhan beras konsumsi jemaah haji menjadi perhatian lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan. Pada musim haji 1447 H/2026 M, jumlah jemaah Indonesia beserta petugas diperkirakan mencapai 205.420 orang, dengan kebutuhan beras sekitar 3.911 ton yang akan disalurkan ke 75 dapur katering di Makkah dan Madinah.

Tantangan utama ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi masih pada aspek harga yang belum kompetitif dibandingkan negara pesaing. “Beras premium Vietnam dijual sekitar USD 482 per metrik ton, sedangkan beras Indonesia setara kualitasnya mencapai sekitar USD 850 per metrik ton, belum termasuk biaya logistik,” jelas Jaenal.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian dukungan dan fasilitas agar harga beras Indonesia lebih terjangkau, mengingat konsumsi ini khusus untuk jemaah haji.

Saat ini, terdapat empat importir di Arab Saudi yang menyatakan kesiapan menerima beras Indonesia, yaitu SBTC, Mauladawilah, Tamayiz Asia, dan Muhammad Bawazier Trading, dengan catatan harga dan kualitas sesuai standar.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan Bulog dan mitra industri dalam mendukung ekspor beras untuk kebutuhan haji dan umrah.

“Kami memastikan seluruh ekspor beras mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku, memenuhi sertifikasi halal, serta sesuai dengan standar Saudi Food and Drug Authority (SFDA), termasuk melalui uji mutu dan keamanan pangan,” pungkasnya.

Upaya kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Kemenhaji untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan jamaah haji, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekspor produk lokal. (Alif)
Share:

Kemenhaji Kedepankan Mediasi Berkeadilan dalam Penanganan Aduan Jemaah

Kemenhaji Kedepankan Mediasi Berkeadilan dalam Penanganan Aduan Jemaah. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah terus menindaklanjuti setiap aduan masyarakat secara profesional, terstruktur, dan berkeadilan. Salah satu pendekatan yang dikedepankan dalam tahap awal penanganan aduan adalah mediasi dan musyawarah, guna mendorong penyelesaian yang adil dan berimbang bagi seluruh pihak.

Dalam periode 26–29 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap 5 (lima) kasus aduan yang dilaporkan masyarakat. Seluruh proses dilaksanakan secara kondusif dengan mengedepankan klarifikasi fakta, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak masing-masing pihak.

Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa mediasi merupakan bagian dari mekanisme resmi penanganan pengaduan yang mengedepankan prinsip win-win solution, tanpa mengurangi kewenangan negara sebagai regulator.

“Pendekatan mediasi kami lakukan sebagai upaya penyelesaian awal yang berkeadilan. Namun demikian, apabila tidak tercapai kesepakatan, Kementerian Haji dan Umrah tetap akan menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan langkah administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Harun di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Pada 29 Januari 2026, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah memfasilitasi proses mediasi atas aduan jemaah umrah terhadap salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Aduan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian fasilitas akomodasi hotel yang diterima jemaah dengan penawaran awal paket perjalanan.

Melalui proses mediasi yang dilaksanakan secara terbuka dan berimbang, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara mediasi dan ditandatangani oleh para pihak sebagai dasar penyelesaian perkara.

Sementara itu, dari keseluruhan aduan yang ditangani dalam periode tersebut, sebagian kasus lainnya masih berada dalam tahapan klarifikasi dan pendalaman. Harun mengungkapkan, Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah akan terus memastikan agar seluruh proses penanganan tetap berada dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas.

"Kemudian apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, langkah lanjutan akan ditempuh sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Kementerian Haji dan Umrah terus membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat. Setiap laporan yang masuk ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengutamakan perlindungan hak jemaah serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. (Alif)
Share:

KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Ilegal di Banyuwangi

KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Ilegal di Banyuwangi. (Dok. KKP)

Banyuwangi, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan sebanyak 796,09 Kg kulit hiu dan pari kering di halaman Kantor Satwas SDKP Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 28 Januari lalu.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut tegas atas temuan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah oleh sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Banyuwangi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan di lapangan, perusahaan tersebut terbukti tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang wajib dimiliki untuk dapat memanfaatkan jenis ikan hiu dan pari yang dilindungi,” terang Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (1/2).

Ipunk juga menambahkan bahwa upaya pengawasan ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi pelaku usaha. "Dengan menindak pelaku pelanggaran, KKP melindungi hak-hak pelaku usaha yang legal dan telah mematuhi aturan main,” tegas Ipunk.

Kronologis kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Perikanan Satwas SDKP Banyuwangi dengan melakukan pengawasan ke lokasi yang dilaporkan.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan adanya pemanfaatan kulit ikan hiu dan pari kering tanpa dokumen perizinan yang sah. Selain tidak memiliki SIPJI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki perusahaan tersebut juga tidak mencakup bidang perikanan, melainkan hanya perdagangan besar buah dan sayur.

“Tindakan pemusnahan dilakukan melalui metode penguburan untuk mencegah pemanfaatan kembali barang bukti ilegal tersebut,” ungkap Ipunk.

Sementara itu, pihak PT. RIE dihentikan seluruh kegiatan usaha perikanan sampai memiliki perizinan berusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan komitmen pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk spesies dilindungi dari pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan. (Ros)
Share:

Laksanakan Rekomendasi Secara Bertahap, Ombudsman RI Apresiasi Kepatuhan Pemkab Raja Ampat

Laksanakan Rekomendasi Secara Bertahap, Ombudsman RI Apresiasi Kepatuhan Pemkab Raja Ampat. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atas kepatuhannya dalam melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI terkait Maladministrasi berupa pengabaian kewajiban atas belum dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Apresiasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI yang digelar secara daring pada Selasa (3/2/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Inspektorat Provinsi Papua Barat, Pengadilan Negeri Sorong serta jajaran Ombudsman RI.

Diketahui, pada April 2025, Ombudsman RI telah menerbitkan Rekomendasi Nomor 03/RM.03.01/IV/2025 kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 20 September 2021. Putusan tersebut pada pokoknya mewajibkan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk membayarkan ganti rugi materiil kepada Pelapor selaku pemenang perkara perdata sebesar Rp3.564.700.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai akibat wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, Ombudsman RI menyatakan bahwa Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan sebagian. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan realisasi pembayaran sebesar Rp1 miliar pada 30 Desember 2025 yang telah diterima oleh Pelapor, serta berkomitmen menganggarkan sisa pembayaran pada tahun berikutnya.

"Ombudsman RI mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan Rekomendasi. Kami mendorong agar sisa kewajiban pembayaran dapat dituntaskan secara bertahap sesuai kesepakatan tanpa kendala," ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.

Ombudsman RI menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Rekomendasi Ombudsman RI sebagai produk hukum dan putusan pengadilan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 

Najih juga menyampaikan bahwa Rekomendasi Ombudsman RI merupakan instrumen penyelesaian laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, serta meningkatkan mutu pelayanan negara kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu, mengungkapkan bahwa sejak Rekomendasi ini diterbitkan tahun 2025, Ombudsman RI telah melakukan monitoring, dan di akhir tahun 2025 telah diperoleh perkembangan positif terkait pelaksanaan Rekomendasi tersebut.

"Melalui koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, kami telah memperoleh informasi yang positif berupa pelaksanaan putusan pengadilan melalui pembayaran sejumlah kewajiban kepada Pelapor. Meskipun belum tuntas, diketahui akan dilanjutkan pada tahap berikutnya," ungkap Dominikus.

Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik meminta agar penuntasan pelaksanaan Rekomendasi tetap menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. (Junaedi)
Share:

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo dalam Taklimat dan Rakornas 2026, KLH/BPLH Pimpin Aksi Nyata Program Bersih Nasional

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo dalam Taklimat dan Rakornas 2026, KLH/BPLH Pimpin Aksi Nyata Program Bersih Nasional. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat merespons instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat dan Rakornas 2026 melalui peluncuran Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor secara serentak di seluruh Indonesia. 

Aksi nyata lingkungan ini merupakan manifestasi dari mandat Presiden untuk menghidupkan kembali budaya bersih sebagai prioritas nasional yang wajib dijalankan secara disiplin oleh seluruh aparatur negara. Di Jakarta, pimpinan dan ratusan staf KLH/BPLH memulai gerakan ini dengan menyisir lingkungan Kebon Nanas hingga bantaran Sungai Cipinang guna memastikan pembersihan sampah plastik dan anorganik dilakukan secara tuntas sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Indonesia Bersih.

Langkah strategis ini menandai kebangkitan kembali Program Bersih Nasional yang mengedepankan aksi rutin di lingkungan perkantoran, saluran air, dan badan sungai. Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa gerakan ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menerjemahkan arahan Presiden ke dalam langkah konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan arahan dalam Rakornas 2026, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mobilisasi seluruh elemen negara termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga aparat desa untuk mengerahkan sumber daya manusia dalam menjaga kebersihan lingkungan secara masif setiap pagi.

“Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat besar terhadap pengurangan sampah, terutama sampah plastik. Arahan beliau jelas, bahwa upaya bersih-bersih harus menjadi gerakan bersama, dilakukan secara rutin, dan dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk kantor-kantor pemerintah,” ujar Rosa Vivien.

Sebagai bentuk konsistensi terhadap perubahan budaya kerja, KLH/BPLH kini menetapkan Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor sebagai agenda wajib yang rencananya akan dilaksanakan tiga kali dalam sepekan. Dengan menghidupkan kembali aktivitas rutin ini, KLH/BPLH bertujuan membangun disiplin internal sekaligus memberikan contoh langsung kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari keteladanan birokrasi. Pembersihan yang menyasar ekosistem vital seperti Sungai Cipinang menjadi krusial karena sungai sering kali menjadi titik kumpul sampah plastik sekali pakai yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan hidup perkotaan.

“Gerakan ini tidak berhenti di Jakarta dan akan diimplementasikan di wilayah-wilayah lainnya. Ini adalah bentuk komitmen bahwa pengurangan sampah benar-benar harus menjadi perhatian kita bersama dalam kehidupan sehari-hari,” kata Rosa Vivien.

Vivien menambahkan bahwa keberhasilan Program Bersih Nasional sangat bergantung pada pergeseran paradigma masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Melalui penguatan kembali tradisi gotong royong dan kedisiplinan individu, diharapkan setiap warga negara memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Perubahan perilaku ini dipandang sebagai kunci utama dalam menekan volume sampah plastik secara nasional dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

“Mulainya sederhana, pilah dan pilih sampah dari rumah dan kantor yang mana sampah plastik, mana sampah organik. Jika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, dampaknya akan sangat signifikan bagi lingkungan,” ujar Rosa Vivien.

Melalui Gerakan Bersih Sampah di Lingkungan Sekitar dan Kantor, KLH/BPLH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian fundamental dari gaya hidup. Dengan menjaga disiplin dalam memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, setiap individu telah mengambil peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Indonesia. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kekuatan utama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak bagi generasi mendatang. (Junaedi)
Share:

Presiden Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi adalah Fondasi Strategi Transformasi Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju modern dengan tolok ukur utama peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat.

“Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik. Artinya, makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik. Dia punya penghasilan yang cukup,” ucap Presiden Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.

Presiden menjelaskan bahwa strategi tersebut dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat. Lebih lanjut, Kepala Negara menempatkan swasembada pangan dan swasembada energi sebagai pilar utama.

“Kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana, yaitu fondasi pertama kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan, tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi,” imbuh Kepala Negara.

Sementara pada sektor energi, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kemandirian energi merupakan pilar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemerintah pun terus mendorong optimalisasi sumber daya nasional agar Indonesia tidak bergantung pada pihak luar.

“Swasembada energi, harus! Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa! Kita sudah hitung, tapi kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa,” kata Presiden.

“Swasembda energi, swasembada pangan, baru kita harus mengubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan dan membalikkan antara lain dengan makan bergizi gratis. Anak-anak kita harus makan cukup,” lanjutnya. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Tegaskan Penanganan Sampah Nasional Terpadu melalui Gerakan Indonesia ASRI

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.

Persoalan sampah, menurut Presiden telah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Dalam taklimatnya, Kepala Negara memaparkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028.

“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini. Selain pembangunan proyek, Presiden menekankan pentingnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sampah.

“Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Ini 34, kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita enggak benar, jorok, kotor,” kata Presiden.

Selain pengelolaan sampah, Presiden Prabowo juga memperkenalkan gagasan proyek “gentengisasi” sebagai bagian dari upaya memperindah lingkungan permukiman. Presiden menilai penggunaan atap seng yang meluas membuat kawasan menjadi panas dan kurang estetis.

“Seng ini panas untuk penghuni, Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” ucap Presiden.

“Saya berharap dalam 2-3 tahun, Indonesia tidak akan kelihatan karat, karat lambang degenerasi. bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah. Rakyat kita harus bahagia,” tandasnya. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Tegaskan Sinergi untuk Lompatan Pembangunan

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Kehadiran Presiden pada rakornas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional.

Rakornas dimulai penuh semangat dengan nyanyian lagu “Maju Tak Gentar” oleh seluruh peserta saat Presiden memasuki ruang pertemuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta rakornas.

Pada rakornas ini, turut ditayangkan video bertajuk “Indonesia Berdikari” yang menggambarkan rangkaian kebijakan, capaian, dan arah strategis nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam pengantar taklimatnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan bangganya hadir dalam acara rakornas dan bertemu dengan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Presiden pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakornas yang diikuti dengan penuh semangat oleh para peserta.

“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil,” ujar Presiden optimistis.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam laporannya, mengatakan bahwa penyelenggaraan rakornas ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri. Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tahun pertama pelaksanaan telah banyak keberhasilan yang dicapai.

“Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakornas Nasional ini dengan tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” ucap Mendagri.

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun ini diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan.

“Seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat, bukan hanya bergerak, memajukan Indonesia,” katanya. (Dinda)
Share:

Pelanggan Suite Class Compartment Tembus 4.273, Tumbuh 74,1 Persen Dibanding Januari 2025

Pelanggan Suite Class Compartment Tembus 4.273, Tumbuh 74,1 Persen Dibanding Januari 2025. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja positif layanan Suite Class Compartment pada awal 2026. Sepanjang Januari 2026, layanan ini melayani 4.273 pelanggan, tumbuh 74,1 persen dibandingkan periode yang sama Januari 2025 yang mencatat 2.454 pelanggan. Jika dibandingkan Januari 2024 yang mencapai 2.255 pelanggan, pertumbuhan tercatat 89,5 persen, menunjukkan akselerasi minat yang konsisten terhadap layanan kereta api premium.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa tren tersebut mencerminkan perubahan preferensi masyarakat dalam perjalanan jarak jauh. Pelanggan semakin mempertimbangkan kenyamanan personal, privasi, dan kualitas layanan sebagai bagian penting dari pengalaman perjalanan, terutama pada relasi antarkota dengan durasi tempuh panjang.

Kereta Suite Class Compartment pertama kali diresmikan pada 10 Oktober 2023 di Stasiun Gambir. Dalam satu rangkaian, layanan ini menghadirkan 16 ruang privat yang dirancang untuk memberikan pengalaman perjalanan eksklusif. Setiap ruang dilengkapi pintu geser otomatis, kursi rebah hingga 180 derajat, fitur pijat dan penghangat kursi, Train Onboard Infotainment System, serta layanan makanan lengkap yang menunjang kenyamanan selama perjalanan.

Saat ini, layanan Suite Class Compartment dioperasikan pada KA Bima relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP), KA Argo Semeru relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP), serta KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi (PP). Ketiga relasi tersebut merupakan jalur strategis dengan permintaan tinggi, baik untuk perjalanan bisnis, keluarga, maupun wisata.

Dari perspektif pariwisata, peningkatan pelanggan Suite Class Compartment sejalan dengan tren pertumbuhan perjalanan domestik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 menunjukkan mobilitas wisatawan nusantara yang terus meningkat, khususnya pada koridor Jakarta–Jawa Timur yang berperan sebagai penghubung utama destinasi wisata budaya, kuliner, serta kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Kehadiran layanan kereta api premium memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mendukung pemerataan pergerakan wisata.

Secara ekonomi, kinerja layanan ini mencerminkan terjaganya permintaan dari segmen menengah atas serta meningkatnya nilai tambah sektor transportasi. Pergerakan pelanggan berdampak pada aktivitas ekonomi di kota tujuan, termasuk perhotelan, pusat kuliner, dan jasa pendukung perjalanan, yang berperan dalam menjaga dinamika ekonomi regional.

Anne menambahkan bahwa KAI terus melakukan pemantauan pola permintaan pelanggan sebagai dasar pengembangan layanan ke depan. 

“Suite Class Compartment menjadi bagian dari strategi KAI dalam menghadirkan diferensiasi layanan dan memperkuat posisi kereta api sebagai moda pilihan untuk perjalanan jarak jauh dengan standar kenyamanan yang tinggi,” tutupnya. (Evi)
Share:

Sambut Mudik Lebaran 2026, Tiket Kereta Api Reguler Terjual 382.047 Tiket

Sambut Mudik Lebaran 2026, Tiket Kereta Api Reguler Terjual 382.047 Tiket. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa penjualan tiket kereta api untuk masa Angkutan Lebaran 2026 terus berjalan secara bertahap sesuai skema H-45. Hingga saat ini, KAI telah membuka pemesanan tiket kereta api reguler untuk sejumlah tanggal keberangkatan arus mudik, termasuk H-3, H-2, hingga H-1 Lebaran.
 
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa capaian penjualan tiket tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta api reguler sebagai moda utama perjalanan mudik Lebaran. Hingga 3 Februari 2026 pukul 10.00 WIB, minat pelanggan pada periode puncak arus mudik menunjukkan tren yang signifikan.
 
Untuk keberangkatan H-3 Lebaran atau 18 Maret 2026, tiket yang telah terjual mencapai 54.387 tiket. Sementara itu, penjualan tiket H-2 Lebaran atau 19 Maret 2026 tercatat sebanyak 56.250 tiket, dan untuk H-1 Lebaran atau 20 Maret 2026 telah terjual 39.380 tiket.
 
Penjualan tiket Lebaran 2026 dilakukan secara bertahap mengikuti ketentuan H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Pola ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyusun rencana perjalanan mudik secara lebih terukur, sekaligus mendukung pengelolaan arus penumpang yang lebih seimbang selama periode mudik.
 
Anne menambahkan bahwa perencanaan sejak dini menjadi kunci perjalanan mudik yang lebih nyaman. Dengan mengikuti jadwal pembukaan tiket sesuai skema H-45, masyarakat dapat memantau ketersediaan tiket secara berkala dan menyesuaikan pilihan tanggal maupun relasi perjalanan menggunakan layanan kereta api reguler.
 
Secara kumulatif, hingga 3 Februari 2026 pukul 10.00 WIB, penjualan tiket kereta api reguler Lebaran untuk periode keberangkatan arus mudik yang telah dibuka, yaitu 11 Maret hingga 20 Maret 2026, telah mencapai 382.047 tiket. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring pembukaan penjualan untuk tanggal-tanggal berikutnya sesuai jadwal.
 
Berdasarkan data sementara, terdapat sepuluh stasiun tujuan dengan volume penumpang tertinggi, yaitu:
 
1. Purwokerto (18.161 pelanggan)
2. Semarang Tawang (17.705 pelanggan)
3. Yogyakarta (17.366 pelanggan)
4. Kutoarjo (16.277 pelanggan)
5. Surabaya Pasar Turi (14.747 pelanggan)
6. Pasarsenen (12.739 pelanggan)
7. Kebumen (11.304 pelanggan)
8. Tegal (11.232 pelanggan)
9. Lempuyangan (10.823 pelanggan)
10. Solo Balapan (10.578 pelanggan)
 
Preferensi tersebut menunjukkan sebaran tujuan pelanggan yang semakin beragam, mencakup kota besar, wilayah penyangga, hingga kota tujuan lanjutan. Pola ini mengindikasikan meningkatnya pemanfaatan perjalanan lanjutan atau connecting train sebagai bagian dari perencanaan mudik yang disusun sejak awal.
 
KAI mengimbau pelanggan yang belum memperoleh tiket pada tanggal atau relasi yang diinginkan untuk terus memantau pembukaan penjualan tiket berikutnya sesuai skema H-45, serta mempertimbangkan alternatif tanggal keberangkatan yang tersedia. Pelanggan juga dapat memanfaatkan fitur connecting train melalui aplikasi Access by KAI untuk menyusun perjalanan yang lebih fleksibel dan terencana.
 
Sebagai penutup, Anne kembali mengingatkan agar masyarakat melakukan pembelian tiket secara resmi melalui seluruh kanal penjualan KAI, yaitu aplikasi Access by KAI, situs kai.id, serta mitra penjualan resmi yang telah bekerja sama dengan KAI.
 
“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik dengan cermat dan mengikuti jadwal pembukaan tiket sesuai skema H-45. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI 121,” tutup Anne. (Evi)
Share:

Angkut 47,4 Juta Pelanggan Sepanjang 2025, Kereta Api Jarak Jauh KAI Jaga Emisi Karbon Tetap Terkendali

Angkut 47,4 Juta Pelanggan Sepanjang 2025, Kereta Api Jarak Jauh KAI Jaga Emisi Karbon Tetap Terkendali. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat total emisi karbon layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) sepanjang periode Januari–Desember 2025 sebesar ±127.315.192 kg CO₂e. Pada periode yang sama, layanan KA Jarak Jauh melayani 47.405.539 pelanggan, menegaskan peran kereta api sebagai moda utama perjalanan antarkota dengan karakteristik emisi yang terkelola.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan bagaimana pertumbuhan mobilitas masyarakat dapat berjalan seiring dengan pengendalian emisi karbon. Menurutnya, kereta api dirancang sebagai transportasi massal berkapasitas besar dengan efisiensi energi yang mendukung upaya pengurangan emisi secara agregat.

Sebagai ilustrasi perjalanan antarkota, dengan asumsi rata-rata jarak tempuh pelanggan KA Jarak Jauh sebesar 300 kilometer, total aktivitas perjalanan sepanjang 2025 setara dengan sekitar 14,22 miliar penumpang-kilometer (pkm). Berdasarkan perhitungan tersebut, total emisi karbon KA Jarak Jauh tercatat sekitar 127,3 juta kg CO₂e atau 127,3 ribu ton CO₂e dalam satu tahun operasional.

Anne menjelaskan bahwa besaran emisi tersebut menggambarkan efisiensi moda berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan kapasitas angkut yang tinggi, emisi yang dihasilkan dapat terbagi ke lebih banyak pengguna perjalanan antarkota, sehingga akumulasi emisi dapat dikendalikan.

Pada skenario yang sama, apabila seluruh pelanggan KA Jarak Jauh melakukan perjalanan menggunakan bus antarkota, total emisi karbon diperkirakan mencapai sekitar 386,4 juta kg CO₂e atau 386,4 ribu ton CO₂e. Sementara itu, apabila perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi, total emisi karbon diperkirakan meningkat hingga sekitar 2.716,3 juta kg CO₂e atau setara 2,72 juta ton CO₂e.

“Perbandingan ini menunjukkan bahwa pilihan moda transportasi berpengaruh besar terhadap akumulasi emisi karbon sektor transportasi. Dengan jumlah pelanggan yang besar, pemanfaatan kereta api membantu menjaga emisi tetap lebih terkendali dibandingkan moda lain,” ujar Anne.

Lebih lanjut, Anne menambahkan bahwa KAI terus mendorong peningkatan efisiensi operasional, penguatan tingkat keterisian penumpang, serta integrasi layanan antarmoda. Langkah tersebut diarahkan agar pertumbuhan layanan KA Jarak Jauh tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Melalui pengelolaan layanan Kereta Api Jarak Jauh yang konsisten dan terukur, KAI berkomitmen mendukung sistem transportasi nasional yang andal, efisien, serta berorientasi pada pengendalian emisi karbon, seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” tutup Anne. (Evi)
Share:

Wamen Ekraf Tekankan Pentingnya Pengembang Gim untuk Baca Pasar di GGJ 2026

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, memberi sambutan pada pelaksanaan Global Game Jam (GGJ) 2026 Jakarta di LYTO Games, Jakarta. (Dok. Kemenekraf)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar menghadiri pelaksanaan Global Game Jam (GGJ) 2026 Jakarta di LYTO Games, Jakarta, Minggu (1/2). Acara ini merupakan ruang kolaborasi talenta gim dalam mengembangkan ide dan purwarupa, sekaligus memahami pasar sejak dini.

Dalam sambutannya, Wamen Ekraf Irene Umar menyampaikan bahwa GGJ berperan strategis sebagai wadah pengujian ide, pembentukan pola kolaborasi, serta fondasi awal bagi pengembangan industri gim Indonesia. Kata dia, proses kreatif game jam berperan penting untuk melatih pengembang agar tidak hanya fokus pada aspek teknis dan visual, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan karya.

“Jangan pernah menghilangkan passion dari sebuah gim, tapi pada saat yang sama pengembang juga harus belajar membaca data dan memahami pasar. Dari situ, kita bisa menentukan genre, memperkuat cerita, dan menyesuaikan karya agar relevan di pasar global,” ujar Irene.

GGJ merupakan kegiatan tahunan berskala global yang mempertemukan komunitas pengembang gim dari berbagai latar belakang untuk menciptakan purwarupa gim dalam waktu 48 jam berdasarkan tema yang ditetapkan secara serentak di seluruh dunia. Pada 2026, GGJ di Indonesia digelar secara offline di 14 kota dan 1 lokasi online, dengan total 17 jam sites dengan target 1.290 peserta. Kegiatan ini diprakarsai Asosiasi Gim Indonesia (AGI) bersama komunitas pengembang gim dari berbagai daerah.

Di Jakarta, pelaksanaan GGJ 2026 berlangsung di dua lokasi dengan karakter ekosistem yang saling melengkapi. LYTO Games menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas pengembang gim dengan dukungan fasilitas kerja dan pendampingan. Sementara LaSalle College Jakarta menghadirkan lingkungan pendidikan kreatif yang membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa dan talenta muda. Pendekatan ini memperluas akses partisipasi sekaligus mempertemukan berbagai latar belakang keahlian dalam satu proses kreatif yang intensif.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Ekraf juga mencoba langsung sejumlah gim hasil karya peserta, baik gim digital maupun gim papan. Dirinya juga berdialog dengan para pengembang mengenai proses kreatif, penguatan alur cerita, kualitas visual, dan peluang pengembangan lanjutan. Ia menilai capaian peserta dalam waktu singkat mencerminkan kapasitas talenta Indonesia yang mampu menghasilkan karya dengan fondasi yang kuat.

Wamen Ekraf mendorong agar karya yang lahir dari GGJ tidak berhenti sebagai purwarupa, melainkan dikembangkan lebih lanjut menjadi intellectual property (IP) yang berdaya saing. Menurutnya, industri gim membutuhkan ekosistem yang utuh, tidak hanya pengembang teknis, tetapi juga peran lain seperti pengelola komunitas, quality control, dan pendukung ekosistem lainnya agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sebagai kilas balik, Global Game Jam 2025 di Indonesia yang dilaksanakan di 12 kota berhasil menghasilkan ratusan karya gim, menjadi bukti konsistensi dan antusiasme komunitas pengembang gim nasional. Melalui Global Game Jam 2026, Kementerian Ekraf terus mendorong penguatan talenta, kolaborasi, dan pengembangan gim lokal agar mampu tumbuh berkelanjutan serta berkontribusi sebagai the new engine of growth ekonomi kreatif Indonesia. (Budi)
Share:

Wali Kota Bandung Siap Ikuti Arahan Presiden soal Kebersihan Lingkungan dan Patuhi Surat Menteri LH

Wali Kota Bandung Siap Ikuti Arahan Presiden soal Kebersihan Lingkungan dan Patuhi Surat Menteri LH. (Dok. Pemkot Bandung)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bandung siap melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penguatan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, sekaligus mematuhi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup mengenai penghentian sementara pengolahan sampah secara termal.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan usai menerima arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center, Senin, 2 Februari 2026. 

Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya keteladanan langsung dari pimpinan negara dan daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Presiden bahkan menginstruksikan agar seluruh menteri dan jajaran pemerintah pusat melakukan kegiatan membersihkan lingkungan minimal 30 menit sebelum masuk kantor, serta meminta pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dan institusi pendidikan untuk terlibat aktif dalam gerakan bersih-bersih.

“Saya tidak mau melihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor pemerintah dan BUMN. Menteri harus memimpin langsung kalau perlu,” kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti kondisi lingkungan di daerah wisata, termasuk pesisir, dan meminta kepala daerah untuk menggerakkan seluruh elemen, mulai dari sekolah hingga aparat kewilayahan, agar kegiatan kebersihan dilakukan secara rutin dan masif.

Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, Kota Bandung siap mengikuti dan mengimplementasikan instruksi Presiden sebagai bagian dari upaya membangun budaya bersih dan tanggung jawab bersama.

“Arahan Presiden menjadi pengingat penting bahwa kebersihan lingkungan harus dimulai dari pimpinan dan dilakukan secara konsisten. Kota Bandung siap menjalankannya,” ujar Farhan.

Sejalan dengan arahan Presiden, Farhan juga menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk mematuhi surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, terkait penghentian kegiatan pengolahan sampah secara termal.

Surat tersebut bernomor P.38/A/PLB.2.2/01/2026 tertanggal 19 Januari 2026, perihal penghentian kegiatan pengolahan sampah berbasis energi suhu panas tinggi, termasuk penggunaan insinerator mini, yang dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan kunjungan kerja Menteri LH ke Kota Bandung pada Jumat, 16 Januari 2026.

Farhan telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung untuk mematuhi surat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran DLH agar mematuhi surat Menteri Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Selain itu, Farhan mememastikan, seluruh insinerator di Kota Bandung akan diuji ulang oleh Sucofindo bersama perguruan tinggi mitra Pemerintah Kota Bandung. 

Hasil pengujian tersebut akan disampaikan kepada Menteri LH sebagai bahan pertimbangan lanjutan.

“Setelah hasil uji disampaikan, keputusan akhir sepenuhnya berada pada kewenangan Menteri Lingkungan Hidup,” tambahnya.

Lebih jauh, Farhan menjelaskan, arah kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akan difokuskan pada penanganan dari hulu, baik di tingkat RW maupun kawasan berpengelola, guna mengurangi beban pengangkutan sampah ke TPA.

Pemkot Bandung juga akan mengoptimalkan program Gaslah, Gober, Mamang Sampah, serta penyapu jalan, sebagai bagian dari upaya membudayakan pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah harus menjadi budaya bersama, selaras dengan arahan Presiden dan kebijakan menteri,” ucap Farhan. (Subhan)
Share:

Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemkot Bandung Fokus Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

Konsultasi Publik RKPD 2027, Pemkot Bandung Fokus Tekan Pengangguran dan Kemiskinan. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Grandia Hotel, Senin, 2 Februari 2026.

Forum ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan arah pembangunan Kota Bandung tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas belanja daerah.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahap pertama dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah, sebelum masuk ke tahapan rancangan, rancangan akhir, hingga penetapan RKPD.

“Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Bandung tahun 2027,” ujar Iskandar.

Iskandar menyebutkan, konsultasi publik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan pembahasan rancangan awal RKPD bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.

Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari kepala perangkat daerah, camat, pimpinan BUMD, perwakilan DPRD, instansi vertikal, akademisi, media massa, dunia usaha, serta masyarakat, baik secara langsung maupun daring.

“Masukan dan saran yang disampaikan akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen RKPD,” kata Iskandar.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya menyebut, RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama pembangunan daerah, bukan sekadar agenda tahunan.

“RKPD 2027 harus berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan utama perkotaan seperti pengangguran dan kemiskinan,” ucap Toni.

Menurutnya, pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus menjadi prioritas substantif, bukan sekadar target administratif. DPRD Kota Bandung mendorong penyusunan RKPD dengan pendekatan terukur, lintas sektor, dan berbasis kewilayahan.

Toni memaparkan, strategi pengurangan pengangguran diarahkan pada penguatan penciptaan lapangan kerja produktif melalui pengembangan UMKM berbasis kewilayahan, ekonomi kreatif, serta sektor jasa perkotaan. Selain itu, program pelatihan kerja harus selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Sinkronisasi pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja menjadi kunci, termasuk penguatan peran SMK, BLK, serta kolaborasi dengan sektor swasta,” ujarnya.

Dalam upaya pengurangan kemiskinan, DPRD mendorong transformasi dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Integrasi program lintas perangkat daerah serta pemanfaatan satu data kemiskinan yang akurat dinilai sangat penting.

“Setiap rupiah APBD harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Toni.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan, Kota Bandung memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas utama di Jawa Barat. Oleh karena itu, ekspektasi pembangunan Kota Bandung dinilai sangat tinggi.

“Kota Bandung memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat dibandingkan daerah lain dan menjadi sentral pembangunan Jawa Barat,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, seiring dengan rampungnya pembangunan infrastruktur dasar pada 2025–2026.

Kegiatan konsultasi publik ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, perwakilan camat, serta unsur akademisi sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2027. (Subhan)
Share:

Integritas Pasar Modal Jadi Perhatian Utama, Pemerintah Jaga Stabilitas dan Tingkat Kepercayaan Investor

Integritas Pasar Modal Jadi Perhatian Utama, Pemerintah Jaga Stabilitas dan Tingkat Kepercayaan Investor. (Dok. Kemenko)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, serta untuk memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.

“Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04 (persen) di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN, kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD156,5 miliar. Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/01).

Terkait penataan pasar modal, Menko Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Arahan tersebut mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional.

Lebih lanjut, Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal. Praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan dapat menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.

Ke depan, Pemerintah juga memastikan stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap berjalan. Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal selama masa kepemimpinan transisi, tanpa kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan. Seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.

“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia’,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir pada kesempatan tersebut di antaranya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, perwakilan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat. (Anggara)
Share:

Gig Economy Jadi Ruang Berkarya Generasi Muda, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkelanjutan

Gig Economy Jadi Ruang Berkarya Generasi Muda, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital yang Berkelanjutan. (Dok. Kemenko)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat strategi transformasi ekonomi nasional melalui pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan struktur pasar kerja global. Di tengah akselerasi ekonomi digital dan disrupsi teknologi, penciptaan peluang kerja baru yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

“Launching Gig Economy merupakan program dari Bapak Presiden yang dilaksanakan oleh Bapak Menko Prekonomian dan kami bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian menyiapkan program ini untuk perluasan kesempatan kerja di kota-kota yang sudah ditetapkan di 15 kota,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon dalam peluncuran Program Pelatihan Gig Economy bagi Gen Z dan AI Open Innovation Challenge di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (30/01).

Program tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) 2025 yang mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan hingga 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja, dengan salah satu fokus utamanya adalah penguatan ekosistem gig economy.

Lebih lanjut, ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN dan diperkirakan mencapai hampir USD100 miliar pada akhir 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh e-commerce dan layanan berbasis platform digital yang terus melahirkan sektor, profesi, dan peluang ekonomi baru, sekaligus mengubah pola pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan berbasis proyek.

Program Penguatan Ekosistem Gig Economy dirancang secara menyeluruh (end-to-end), tidak hanya melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan (skilling), tetapi juga dengan penyediaan ruang kolaborasi (co-working) serta akses pasar kerja melalui marketplace digital.

Implementasi program ini akan dilaksanakan secara bertahap di 15 daerah terpilih. Setelah pilot project pertama diluncurkan di Jakarta Creative Hub pada Desember 2025, Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai lokasi strategis berikutnya. Jawa Barat dinilai memiliki ekosistem pendidikan, kreativitas, dan teknologi yang kuat, dengan kontribusi ekonomi kreatif mencapai 20,73% terhadap PDB ekonomi kreatif nasional atau sekitar Rp310 triliun, serta menyerap lebih dari 6,24 juta tenaga kerja kreatif.

Selanjutnya, pengembangan talenta digital di daerah menjadi fondasi penting dalam kesiapan Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi digital kawasan, khususnya melalui implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang menargetkan nilai ekonomi digital ASEAN mencapai USD2 triliun pada 2030.

Melalui AI Open Innovation Challenge, Pemerintah juga membuka ruang seluas-luasnya bagi kreativitas dan inovasi generasi muda untuk menghadirkan solusi konkret bagi tantangan ekonomi dan sosial. Program ini diarahkan untuk membangun talent pool dan idea pool sebagai bagian dari New Engine Economy, sekaligus memperluas akses kerja dan mengurangi pengangguran.

“Diharapkan dengan Gig Economy ini para generasi muda dapat lebih berproduktivitas di era digital ini dengan teknologi-teknologi terkini dari digital. Kita harapkan generasi-generasi muda menjadi developer, menjadi membuat solusi bagi perusahaan-perusahaan nasional maupun global terkait dengan digital,” pungkas Deputi Ali.

Turut hadir juga dalam kegiatan launching tersebut di antaranya yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Walikota Bandung Muhammad Farhan, Rektor Institut Teknologi Bandung Tatacipta Dirgantara, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Pujo Setio, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Theodore Sutarto, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian Hari Nugroho, para perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, para ketua asosiasi dan komunitas terkait, serta para peserta pelatihan gig economy. (Anggara)
Share:

Pemerintah Tegaskan Stabilitas Ekonomi dan Perkuat Reformasi Pasar Modal

Pemerintah Tegaskan Stabilitas Ekonomi dan Perkuat Reformasi Pasar Modal. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers pemerintah bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mempercepat reformasi untuk memperkuat integritas pasar modal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi kuartal III tercatat 5,04% dan diperkirakan meningkat pada kuartal IV. Inflasi Desember 2025 sebesar 2,92% dipastikan tetap berada dalam sasaran APBN 2,5% (± 1%). Ketahanan eksternal juga terjaga dengan cadangan devisa USD156,5 miliar (setara 6,2 bulan impor), sementara defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3%. Dari sisi perbankan, kinerja tetap solid dengan pertumbuhan kredit 9,6%, DPK 13,83%, dan CAR 25,87%. Rasio utang terhadap PDB berada di bawah 40%.

Dalam arahannya, Presiden menekankan penguatan transparansi dan integritas pasar melalui reformasi struktural, termasuk percepatan demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas dengan menaikkan minimum free float menjadi 15% sesuai standar global. Pemerintah juga memperketat pengaturan beneficial ownership dan afiliasi pemegang saham untuk memastikan keterbukaan kepemilikan.

Pemerintah menegaskan tidak mentolerir praktik manipulasi harga saham yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pemerintah menyatakan dukungan penuh agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, disertai penunjukan pejabat sementara untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan.

OJK menegaskan reformasi pasar modal akan dilanjutkan secara menyeluruh, mencakup peningkatan kualitas emiten, penguatan literasi dan pelindungan investor ritel, pendalaman likuiditas, serta pengawasan market conduct termasuk terhadap pihak-pihak yang berpotensi memengaruhi perilaku pasar.

BEI memastikan operasional bursa tetap berjalan normal dengan mekanisme transisi kepemimpinan melalui penunjukan pejabat direktur utama sesuai tata kelola internal. BEI juga menyatakan komitmen meningkatkan transparansi dan tata kelola, serta mempercepat pemenuhan ekspektasi penyedia indeks global guna memperkuat kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Konferensi pers ditutup dengan penegasan bahwa pemerintah dan regulator berdiri teguh menjaga stabilitas pasar keuangan, memperkuat integritas pasar modal, serta memastikan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelanjutan. (Deni)
Share:

Pesan Wamen Fajar untuk Lulusan PPG di Era Kecerdasan Artifisial

Pesan Wamen Fajar untuk Lulusan PPG di Era Kecerdasan Artifisial. (Dok. Kemendikdasmen)

Surakarta, WaraWiri.net - Guru di era kecerdasan artifisial (KA) saat ini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga martabat profesi di tengah upaya memperkuat kompetensi SDM Indonesia di masa depan. Di hadapan para lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Surakarta, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa perkembangan KA tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan peran pendidik dalam membentuk karakter generasi bangsa.

Sebagai refleksi, perkembangan teknologi global menunjukkan lebih dari 78 persen organisasi dunia telah memanfaatkan KA, dan otomatisasi diproyeksikan memangkas hingga 57 persen jam kerja global. Perubahan ini berdampak langsung pada dunia pendidikan dan menuntut kesiapan guru dalam membekali peserta didik dengan kompetensi masa depan.

Dalam konteks tersebut, KA tidak menggantikan guru melainkan berfungsi sebagai asisten dalam proses pembelajaran. Fajar lalu mencontohkan keberadaan Papan Interaktif Digital (PID) sebagai wujud pemanfaatan teknologi yang memberikan pengalaman belajar murid secara bermakna dan menggembirakan. 

KA dapat membantu personalisasi belajar, analitik pembelajaran, serta efisiensi kerja guru. Namun, nilai keteladanan, empati, kebijaksanaan, dan pembentukan karakter tetap menjadi peran utama guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

“Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses pemanusiaan manusia. Di sinilah peran guru menjadi penentu arah dan makna pemanfaatan teknologi,” tutur Wamen Fajar ujarnya dalam acara Yudisium Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Surakarta, Sabtu (31/1). 

Menurut Fajar, pemanfaatan KA membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain melalui pembelajaran yang lebih inklusif, personalisasi materi sesuai kebutuhan murid, serta inovasi pembelajaran kontekstual yang relevan dengan tantangan nyata. Namun demikian, peluang tersebut hanya akan bermakna apabila guru memiliki literasi digital yang kritis dan kapasitas pedagogik yang kuat.

Menyoroti tantangan etis penggunaan KA dalam pendidikan, seperti risiko ketergantungan berlebihan pada teknologi, menurunnya daya kritis peserta didik, serta penggunaan KA tanpa tanggung jawab; Wamen Fajar menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi guru menjadi kunci untuk memastikan pemanfaatan KA yang bijak, kritis, dan bermartabat.

Orientasi pengajaran saat ini kata Fajar adalah mengapa hal tersebut diajarkan dan bagaimana. Pendekatan di ruang kelas bergeser untuk mengembangkan diri anak menjadi lebih kritis agar mereka lebih berdaya untuk menjelajah dan berimajinasi.

"Biarlah anak dilatih untuk mengajukan pertanyaan. Kualitas pertanyaan menunjukkan sistem berpikir anak. Kita latih kemampuan mereka dalam mengembangkan pertanyaan bukan menjawab pertanyaan," jelasnya sembari mengaitkan bahwa konsep ini sejalan dengan desain filosofi Tes Kemampuan Akademik (TKA). 

Menyikapi tantangan KA ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerapkan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan, terintegrasi dalam mata pelajaran lain, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler di berbagai jenjang pendidikan. Hingga Tahun Ajaran 2025/2026, puluhan ribu guru telah mengikuti pelatihan terkait guna memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir komputasional.

Wamen Fajar juga mengingatkan agar para guru dapat bersikap profesional apabila ditempatkan untuk mengajar di pelosok negeri karena pendidikam bermutu harus bersifat inklusif bagi seluruh anak bangsa.

"Harus berbesar hati jika ditempatkan di manapun bertugas. Anak-anak kita yang ada di Flores, di Talaut sana berhak mendapatkan guru dan pendidikan terbaik," tegasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor UMS, Harun Joko Prayitno, mengatakan, sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Universitas Muhammadiyah Surakarta melalui Program PPG berkomitmen menyiapkan guru masa depan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, beretika dalam pemanfaatan KA, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Harun menyampaikan, di era Kecerdasan Artifisial, guru diharapkan menjadi jangkar nilai, penuntun etika, dan penjaga arah pendidikan. Melalui yudisium ini, UMS meneguhkan komitmen untuk melahirkan guru profesional yang melek teknologi, rendah hati untuk terus belajar, dan teguh menjaga martabat profesi guru demi masa depan pendidikan Indonesia.

Perwakilan wisudawan, Ahmad Lutfi, mengatakan bahwa guru bukan sekadar profesi melainkan temu antara harapan dan masa depan.

"PPG tidak hanya pendidikan profesi tapi juga pendewasaan diri. Membuat model, mengelola kelas, dan mendidik siswa. Kita belajar tentang sabar, rendah hati, dan tanggung jawab," ujar Sarjana Pendidikan Guru Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini.

Pada akhirnya kata Lutfi, kebijakan pendidikan akan hidup berkat guru. Guru adalah eksekutor nilai, penjaga akhlak dan penumbuh mimpi. "Karena anak-anak yang hari ini kita didik, menentukan masa depan Indonesia. Cara mereka berpikir, bersikap, berakhlak adalah bergantung dari siapa yang mereka lihat," imbuhnya seraya berharap agar Kemendikdasmen senantiasa melahirkan regulasi terbaik yang berpihak pada guru sehingga dapat mencetak para guru pembelajar demi masa depan Indonesia yang semakin baik. (Tedy)
Share:

IFP Dukung Pemulihan Pembelajaran di Kabupaten Bener Meriah

IFP Dukung Pemulihan Pembelajaran di Kabupaten Bener Meriah. (Dok. Kemendikdasmen)

Aceh, WaraWiri.net - Pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID)/Interactive Flat Panel (IFP) sebagai sarana pembelajaran terasa manfaatnya bagi sekolah yang terdampak bencana. Sebagaimana proses belajar mengajar yang nampak di SMAN 2 Timang Gajah dan SDN Karang Jadi, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Kepala SMAN 2 Timang Gajah, Ikhsan Purnama, menyampaikan bahwa kehadiran IFP memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran di sekolah.

“Alhamdulillah, dengan adanya IFP sangat membantu pembelajaran guru, perangkat ini langsung kami aktifkan untuk mendukung pembelajaran mendalam sehingga proses belajar menjadi lebih terarah,” ujar Ikhsan.

Ikhsan menambahkan SMAN 2 Timang Gajah mewajibkan para guru untuk menggunakan IFP, walaupun harus digunakan secara bergantian. Kehadiran IFP sendiri juga meningkatkan semangat dan antusiasme siswa untuk belajar.

“IFP memudahkan siswa saat presentasi karena bisa langsung disentuh seperti menggunakan gawai, jadi membuat siswa lebih nyaman dan aktif dalam pembelajaran, berbeda saat presentasi menggunakan proyektor,” tambahnya.

Terkait dampak bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Aceh, Ikhsan menjelaskan bahwa aktivitas pembelajaran sempat terhenti akibat akses jalan yang terputus di beberapa titik. Ada 15 siswa yang terdampak, bahkan beberapa di antaranya kehilangan tempat tinggal akibat rumahnya hanyut oleh banjir.

“Untuk siswa-siswa tersebut kami memberikan bantuan, selain dari pemerintah dan juga swasta, kami dari internal sekolah sendiri juga patungan dari para guru untuk sedikit membantu para siswa yang terkena bencana," jelas Ikhsan.

Sementara itu, Kepala SDN Karang Jadi, M. Ghazali, menceritakan bahwa IFP sebelumnya telah diterima dengan baik oleh sekolah, namun saat akan digunakan terhambat oleh bencana banjir.

“Jadi saat ingin di pasangan pas terjadi bencana, sekarang sudah dua minggu IFP sudah dipakai, kami pasang di tenda belajar, Alhamdulillah ini bantuan bapak Presiden Prabowo," ujar Ghazali.

Dari total 12 kelas, 6 kelas di SDN Karang Jadi bergantian menggunakan IFP, menurut Ghazali disebabkan oleh kondisi kontur antar kelas yang menyulitkan pemindahan perangkat IFP ke ruang kelas yang berbeda. Namun di balik itu Ghazali menyebutkan antusiasme siswa untuk belajar menggunakan IFP sangat tinggi.

“Para siswa sangat antusias mereka semua ingin maju ke depan untuk belajar menggunakan IFP,” ujar Ghazali.

Kisah serupa datang dari SMP Muhammadiyah 11, Teritit Kabupaten Bener Meriah, wilayah sekolah sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan selama hampir tiga pekan. Kepala sekolah, Habsah, menuturkan, “Kami bersyukur bahwa Papan Interaktif Digital (IFP) sudah tersedia sebelum bencana. Alat ini sangat membantu proses belajar di tengah keterbatasan akses,” jelasnya. (Tedy)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING