KNEKS Perkuat Kolaborasi Industri Halal Global melalui Program Barakah 2026

KNEKS Perkuat Kolaborasi Industri Halal Global melalui Program Barakah 2026. (Dok. Kemenkeu)

Bogor, WaraWiri.net - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan syariah antarnegara anggota Developing Eight (D-8) melalui penyelenggaraan Program Building Alliance for Resilient and Advanced Knowledge in the Halal Economy (BARAKAH) Tahun 2026. Program yang diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini berlangsung pada 2–10 November 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, sebagai upaya memperkuat industri halal global dengan mendorong keterhubungan rantai pasok halal dan kerja sama investasi, serta meningkatkan kemitraan perdagangan di antara negara-negara anggota.

Program BARAKAH 2026 merupakan salah satu tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Mesir 2024 sekaligus menjadi program prioritas Keketuaan Indonesia di D-8. Pelaksanaannya melibatkan KNEKS bersama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan IPB University. Pada pelaksanaan perdana ini, BARAKAH diikuti oleh 20 peserta dari Bangladesh, Nigeria, dan Turkiye yang terdiri atas pejabat pemerintah, peneliti, dan profesional.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono, menyampaikan bahwa BARAKAH menjadi wadah strategis untuk mendorong pertukaran pengalaman dan keunggulan dalam ekosistem halal, baik di bidang produksi, manufaktur, sertifikasi, logistik, keuangan, teknologi, maupun akses pasar. Melalui program ini, para peserta diberikan kesempatan untuk menghubungkan keunggulan-keunggulan tersebut dan mewujudkannya ke dalam kerja sama konkret antarnegara.

“Program ini dirancang sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, membangun jejaring antar lembaga, serta mengembangkan inisiatif praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh para peserta setelah kembali ke negara masing-masing,” ungkap Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa, menegaskan bahwa penguatan sinergi antarnegara anggota D-8 menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar internasional. 

“Sinergi yang erat antara negara Anggota D-8 melalui program ini menjadi fondasi penting agar produk halal nasional tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga berdaya saing global,” jelas Putu.

Dalam pelaksanaannya, BARAKAH terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu pelatihan di dalam kelas, kunjungan ke perusahaan halal, serta lokakarya penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi halal di negara asal peserta. Materi yang dibahas di dalam kelas diperkuat dengan pengalaman langsung melihat perusahaan tersertifikasi halal di sektor logistik, kosmetik, farmasi, dan rumah pemotongan hewan.

“Program ini menjadi platform belajar, berbagi pengalaman serta memetakan potensi sinergi-kolaborasi pengembangan ekonomi halal antara Indonesia, Bangladesh, Nigeria dan Turkiye,” ujar Deputi Direktur Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah KNEKS Achmad Iqbal.

Di sela-sela BARAKAH, KNEKS dan National Halal Economy Strategy Implementation Committe Secretariat (NHESICS) Nigeria melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama pengembangan ekonomi syariah di kedua negara. KNEKS optimis bahwa perluasan cakupan dan peningkatan efektivitas program BARAKAH akan menghasilkan dampak berganda (multiplier effect) bagi akselerasi ekonomi halal di tanah air. Penguatan ekosistem ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan volume perdagangan komoditas halal antarnegara anggota D-8, tetapi juga untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. (Tedy)

Share:

Read More

Sidang Permohonan Uji Keabsahan Penghentian Penyidikan dalam KUHAP Ditunda

Sidang Permohonan Uji Keabsahan Penghentian Penyidikan dalam KUHAP Ditunda. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kamis (5/11/2026). Sidang keempat untuk Permohonan Nomor 345/PUU-XXIV/2026 ini beragendakan mendengarkan keterangan Presiden dan Ahli/Saksi Pemohon. Namun, Presiden belum siap memberikan keterangan. Pemohon juga belum siap menghadirkan Ahli/Saksi, sehingga meminta penundaan persidangan.

“Karena belum siap, untuk Pemohon belum siap dengan ahli/saksi yang akan diajukan dan untuk Presiden juga belum siap dengan keterangannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menunda persidangan ini pada Kamis, 12 November 2026 pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan presiden dan ahli/saksi dari Pemohon. Terima kasih,” jelas Ketua MK Suhartoyo yang memimpin jalannya sidang pleno.

Sebagai informasi, permohonan ini diajukan dua orang advokat yakni Erlanda Juliansyah Putra dan Ahmad Yani. Para Pemohon mengujikan Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Erlanda menuturkan berlakunya Pasal 27 KUHAP menutup ruang baginya untuk bisa mengajukan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atas Laporan Kepolisian yang diajukan oleh Pelapor, yang memberikan kuasa khusus kepada para Pemohon untuk mengajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan sesuai dengan Pasal 158 huruf b KUHAP.

Di samping itu, sambung Erlanda, ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo secara lex certa dan lex stricta dikhususkan hanya untuk penyidik. Sebab rangkaian "gelar perkara" hanya menjadi kewenangan absolut dari penyidik untuk menentukan tindak pidana atau bukan tindak pidana dari suatu laporan kepolisian. Terlebih dalam Pasal 62 ayat (2) KUHAP disebutkan "gelar perkara" hanya ditujukan untuk penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum dan ahli.

Sehingga, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara hanya memberikan ruang secara limitatif kepada "penyidik". Dalam hal ini untuk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dalam memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan, dengan meniadakan hak para Pemohon guna memastikan hasil gelar perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Kepolisian.

Sementara itu, berlakunya Pasal 164 ayat (2) KUHAP dinilai para Pemohon memberi ruang secara limitatif "khusus" untuk penyidik mengajukan banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal ini juga memunculkan ruang ketidakpastian hukum bagi pelapor/korban, yang diwakili oleh para Pemohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap laporan kepolisian melalui gelar perkara khusus.

Sebab pada kasus praperadilan, terhadap penghentian penyidikan diadili di pengadilan negeri kemudian pada amar putusannya menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 164 ayat (2) KUHAP masih membuka ruang bagi penyidik untuk meyakinkan pengadilan tinggi melalui memori bandingnya. Sehingga penghentian penyidikan, kemungkinan besar akan tetap dihentikan dan sangat merugikan para Pemohon.

Sebab ketentuan yang terdapat dalam norma a quo tidak membuka ruang untuk para Pemohon mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi. Karena KUHAP hanya membatasi pada tingkatan pengadilan tinggi, sehingga ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo sangat merugikan kepentingan para Pemohon selaku advokat. (Deni)

Share:

Read More

Ahli Pemohon Bahas Pengajuan Praperadilan Berulang

Ahli Pemohon Bahas Pengajuan Praperadilan Berulang. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Dua ahli hukum pidana memberikan keterangan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) pada Kamis, (05/11/2026). Kedua ahli tersebut dihadirkan oleh Pemohon untuk Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026 dan 317/PUU-XXIV/2026 terkait objek praperadilan.

Hasrul Buamona, ahli hukum pidana yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026 menjelaskan persoalan frasa “untuk hal yang sama” sebagaimana termaktub dalam norma yang dimohonkan pengujian. Menurut Hasrul, pengaturan norma Pasal 160 ayat (3) KUHAP bersifat individual-konkret yang secara tegas telah membatasi terkait dengan upaya paksa sebagai objek praperadilan mengatur hanya 1 (satu) kali tanpa bisa ditafsirkan karena bersifat restriktif.

Hasrul menilai frasa “untuk hal yang sama” tak kalah memunculkan ambiguitas dikarenakan ketidakjelasan konteks bentuk dan jenis objek dari “untuk hal yang sama”. Dalam pandangannya, frasa “untuk hal yang sama” dapat diberikan penafsiran menjadi “diajukan dalam satu peristiwa pidana yang sama”.

“Menurut ahli, frasa “hanya dapat diajukan dalam satu peristiwa pidana yang sama” inheren dengan ajaran hukum pidana di mana dalam satu peristiwa pidana sudah jelas siapa pelaku, siapa korban, siapa sebagai alat bukti, saksi, dan apa saja barang bukti,” kata Hasrul.  

Ahli dalam pandangannya mengatakan, jika norma tersebut dimaknai “dalam satu peristiwa pidana yang sama” maka dapat menyelesaikan ambiguitas norma yang mengatur bentuk upaya paksa yang selama ini diartikan secara terpisah/parsial, bukan kumulatif dalam satu peristiwa pidana, yang mengakibatkan pengulangan permohonan praperadilan dalam peristiwa pidana dengan subjek hukum yang sama.

“Maka secara hukum, komponen-komponen upaya paksa tidak bisa diajukan sendiri-sendiri atau pengulangan dalam permohonan praperadilan,” ujar Hasrul.

Berikutnya Beniharmoni Harefa, ahli pidana yang diajukan Pemohon Permohonan Nomor 317/PUU-XXIV/2026 dalam keterangannya menjelaskan perlunya penafsiran konstitusional terhadap frasa “hal yang sama”. “Praperadilan bertujuan menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, bukan menunda pemeriksaan perkara, sehingga penggunaannya perlu dijaga agar tidak melahirkan ketidakpastian status hukum, terlebih bagi tersangka yang sedang ditahan dan berhak mengetahui secara pasti kapan perkaranya diperiksa dan diputus,” kata Beniharmoni.

Ahli dalam keterangannya berpandangan pembatasan pengajuan permohonan "satu kali untuk hal yang sama" perlu disertai kejelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan dan makna "hal yang sama". Menurutnya harus ada kepastian hukum dalam hukum acara pidana yang mencakup kepastian proses, yaitu kepastian mengenai tahapan, jangka waktu, dan akibat hukum dari setiap upaya hukum yang ditempuh.

Ahli dalam keterangannya menyebut Pasal 160 ayat (3) belum memberikan batasan yang tegas mengenai kapan suatu permohonan dianggap menyangkut hal yang sama.

“Persoalan ini penting karena setiap bentuk Upaya Paksa berpotensi dipandang sebagai objek yang berdiri sendiri, sehingga tersangka atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara bertahap terhadap penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan lainnya,” kata Beniharmoni.

Beniharmoni menjelaskan berlakunya norma tersebut berpotensi digunakan untuk menunda pemeriksaan pokok perkara selama proses praperadilan berlangsung. Menurut Ahli, setiap permohonan baru kembali menangguhkan pemeriksaan pokok perkara, maka jika pengajuan praperadilan dapat dilakukan secara bertahap akan berpotensi dimanfaatkan untuk mengulur waktu dan memperlambat penyelesaian perkara pidana.

Dalam persidangan kali ini, Pemohon 313/PUU-XXIV/2026 tidak mengajukan ahli atau pun saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Sebelumnya, Mahkamah menggelar sidang gabungan untuk memeriksa tiga permohonan, yakni Permohonan Nomor 313/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 317/PUU-XXIV/2026.

Permohonan Nomor 313/PUU-XXIV/2026 mempersoalkan tidak adanya kejelasan batasan bolak-balik pelimpahan berkas dari penyidik kepada penuntut serta pengajuan penuntutan ke persidangan. Pemohon menguji Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP 2025. Pemohon menilai kedua norma yang diuji itu berpotensi merugikan hak konstitusionalnya, mengingat posisi pemohon saat ini sedang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Pemohon, kedua norma yang diuji itu tidak memiliki batasan yang jelas kapan seseorang dapat diproses sebagai tersangka dan terdakwa karena tidak memiliki kejelasan terkait batasan dan terdapat indikator penilaian yang berbeda dari dua institusi penegak hukum khususnya terkait kelayakan suatu perkara untuk dituntut. Pemohon berpandangan norma yang diuji tersebut tetap membuka ruang untuk penyerahan tersangka itu akan berakibat pada terjadinya ketidakjelasan status kelengkapan perkara dan menyebabkan ‘ambiguitas’ kedudukan tersangka.

Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026 mengujikan Pasal 163 ayat (1) huruf e yang dinilai tidak selaras dengan huruf a, c, dan huruf g, dan Pasal 160 ayat (3) akibat hukum dari praperadilan yang berulang yang mempunyai daya tangguh pada setiap adanya praperadilan berikutnya atas pemeriksaan pokok perkara dalam tahap yang sama. Pemohon beranggapan Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP memberikan akibat hukum berupa penangguhan pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan berlangsung.

Sedangkan Permohonan Nomor 317/PUU-XXIV/2026 mengujikan Pasal 160 ayat (3), Pasal 158 huruf a, Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 158 huruf a KUHAP memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus objek praperadilan, namun belum memberikan batasan yang cukup jelas mengenai pengajuan praperadilan secara berulang terhadap satu perkara pidana dan satu rangkaian penanganan perkara yang sama. Tidak adanya pembatasan praperadilan terhadap satu perkara pidana menyebabkan tertundanya kepastian hukum dan berpotensi mengganggu proses penegakan hukum. (Deni)

Share:

Read More

Tinjau Pelaksanaan TKA di SMAN 3 Tangerang, Mendikdasmen Berikan Pesan Semangat

Tinjau Pelaksanaan TKA di SMAN 3 Tangerang, Mendikdasmen Berikan Pesan Semangat. (Dok. Kemendikdasmen)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) gelombang kedua di SMA Negeri 3 Tangerang, Banten, Selasa (3/11). 

Selain memastikan kesiapan penyelenggaraan asesmen, Mendikdasmen menyemangati para murid dengan membagikan tiga prinsip 3M, yakni menguasai materi, memiliki mental yang kuat dan percaya diri, serta menerapkan manajemen waktu yang baik saat mengerjakan soal.

Dalam peninjauannya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA Gelombang 2 secara keseluruhan berlangsung baik. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi di beberapa daerah yaitu terkait dengan jaringan dan pemadaman listrik. 

“Alhamdulillah secara umum berjalan lancar, tidak ada kendala yang mengganggu objektivitas dari tes itu sendiri. Walaupun tadi dilaporkan ada kendala di beberapa provinsi karena force majeure, listrik yang mati, tapi sudah diantisipasi dengan menyelenggarakan ujian susulan,” jelas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Menyapa para murid yang sedang bersiap untuk mengikuti TKA, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan dorongan serta semangat. Sekaligus membagikan tiga prinsip utama bagi para peserta ujian agar mampu menyelesaikan seluruh soal dengan hasil maksimal, yaitu prinsip 3M.

“Pertama menguasai dengan sebaik-baiknya, yang kedua tentu saja mental percaya diri, mental yang kuat. Kemudian yang ketiga ya manajemen waktu, memiliki strategi yang jitu sehingga dapat mengerjakan soal dengan baik-baiknya,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat memberikan semangat kepada para murid.

Terkait dengan pelaksanaan TKA Gelombang 2, Kepala SMAN 3 Tangerang, Ruruh Wuryani, menjelaskan bahwa sekolahnya sangat siap mulai dari kesiapan infrastruktur teknis, kestabilan jaringan internet, keandalan perangkat laboratorium komputer, hingga kesiapan ruang ujian. 

Sekolah juga mengerahkan tim teknis dan panitia internal untuk melakukan pemeriksaan berkala melalui tahapan simulasi dan gladi bersih guna mengantisipasi gangguan teknis sejak dini. 

"Kesiapan SMAN 3 Tangerang untuk penyelenggaraan TKA Gelombang 2 pada hari ini sudah sangat matang dan optimal. Kami telah memastikan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, hingga kesiapan ruang ujian, berada dalam kondisi terbaik yang bisa kami lakukan,” jelas Ruruh Wuryani.

Guna memperkuat kesiapan siswa, pihak sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian kognitif melalui sesi pendalaman materi, latihan soal penalaran akademik, dan bimbingan belajar tambahan. SMAN 3 Tangerang juga memberikan perhatian serius pada kesiapan psikologis murid. 

“Kami secara aktif memberikan penguatan mental, motivasi, serta reframing positif dengan semangat TKA Jujur Gembira, kepada para murid agar mereka dapat menghadapi tes ini dengan rasa percaya diri yang tinggi, tetap tenang, dan terhindar dari kecemasan berlebih,” tutur Ruruh Wuryani.

Sementara itu salah satu murid kelas 12 SMAN 2 Tangerang, yang juga mengikuti ujian TKA, Kristian menuturkan berbagai persiapan mandiri yang ia lakukan, di antaranya melalui media sosial dan laman tentang pendidikan. 

“Persiapan sudah dari sebelum ujian, pulang sekolah belajar, latihan-latihan soal buat persiapan. Misalnya kalau di kayak aplikasi yang kayak di TikTok atau enggak juga melalui website seperti itu sih,” ujar Kristian yang juga merupakan penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) asal Nabire, Papua Tengah.

Kristian sendiri tidak memungkiri adanya rasa gugup menjelang pelaksanaan ujian, namun ia tetap optimis. Saat disinggung mengenai rencana kelanjutan studinya setelah lulus SMA, Kristian mengungkapkan target perguruan tinggi pilihannya.

“Rencana lanjut kuliah, rencananya antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atau di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),” ungkap Kristian.

Setelah meninjau pelaksanaan TKA di SMAN 3 Tangerang, Mendikdasmen Abdul Mu’ti melanjutkan kunjungan ke Posko Pelaksanaan TKA untuk memantau perkembangan pelaksanaan ujian di berbagai daerah. Di posko tersebut, Mendikdasmen berdialog secara daring melalui konferensi video dengan sejumlah perwakilan dinas pendidikan daerah guna memperoleh laporan langsung terkait pelaksanaan TKA, termasuk kendala dan tindak lanjut atas berbagai temuan di lapangan.

Dalam dialog tersebut, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat menyampaikan bahwa pihaknya tengah memproses tindak lanjut atas surat Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) nomor 0487/B/F/HM.00.00/2026 tentang Permohonan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Tata Tertib TKA Jenjang SMA. Tindak lanjut tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan sesuai ketentuan. Setiap kendala maupun indikasi pelanggaran yang ditemukan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas TKA sebagai asesmen yang objektif, akuntabel, dan dapat memberikan gambaran capaian akademik murid secara tepat. (Rizal)

Share:

Read More

Menteri HAM: Listyo Sigit dkk, Pengkhianat Bangsa dan Negara

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit dkk, sebagai Pengkhianat Bangsa dan Negara. (Dok. Kemen HAM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan persoalan serius yang mengancam hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan negara. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara sehingga pihak yang terlibat pantas disebut sebagai pengkhianat.

“Apa yang dilakukan oleh Listyo dan perwira tinggi Polri ini jelas sebagai tindakan pengkhianatan, maka pantas kita sebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara,” tegas Menteri HAM kepada wartawan, Rabu (04/11).

Ia menjelaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, tokoh politik, tokoh pers, pengusaha, hingga masyarakat sipil merupakan ancaman nyata terhadap hak atas privasi, keselamatan, dan rasa aman setiap warga negara. Menurutnya, perlindungan HAM harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Menteri HAM mendorong Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif guna memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta mencegah terulangnya praktik serupa.

“Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini,” tegasnya.

Menteri HAM juga mengingatkan bahwa hak atas privasi dan perlindungan diri merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1). Jaminan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi kemerdekaan dan kerahasiaan komunikasi, termasuk melalui sarana elektronik.

Perlindungan serupa ditegaskan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut melarang campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi dan komunikasi seseorang.

Lebih lanjut, Menteri HAM menegaskan bahwa penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dengan tidak berdasarkan hukum, merupakan sebuah pelanggaran atas hak privasi yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karena itu, penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dkk., bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga membahayakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 beserta undang-undang di bawahnya.

Dalam konteks keamanan nasional, dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut hak atas privasi, tetapi juga berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan negara. 

Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Karena itu, penyadapan terhadap komunikasi Presiden, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan strategis negara, berpotensi membahayakan keamanan nasional serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.

Menteri HAM menegaskan bahwa seluruh institusi negara harus memastikan pengusutan kasus tersebut berjalan tuntas, disertai pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang akuntabel dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip HAM. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan seluruh elemen negara dalam menjaga keamanan nasional, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

“Jangan biarkan Presiden berjuang sendirian dalam menjaga keamanan negara, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Saya berdiri bersama Presiden Prabowo,” pesannya. (Ros)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan, Bahas Rekomendasi Usulan Gelar Pahlawan Nasional 2026

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 November 2026. Pertemuan tersebut membahas rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh bangsa dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan menyampaikan hasil rekomendasi Dewan GTK yang telah melalui serangkaian proses penelitian dan pengkajian secara berjenjang. Mulai dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) tingkat kabupaten/kota dan provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial.

Selanjutnya, hasil penelitian dan pengkajian tersebut juga dibahas dalam sidang Dewan GTK sebelum disampaikan kepada Presiden sebagai rekomendasi. Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui dalam proses pengusulan pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Penyampaian rekomendasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme negara dalam proses pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

Melalui proses tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, persatuan, dan pengabdian kepada bangsa sebagai bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. (Dinda)

Share:

Read More

Polri Tertibkan Debt Collector, Dorong Legalitas Profesi dan Cegah Praktik Premanisme

Polri Tertibkan Debt Collector, Dorong Legalitas Profesi dan Cegah Praktik Premanisme. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri mendorong penataan profesi penagih utang atau debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset yang memiliki legalitas, standar kompetensi, serta mekanisme pengawasan yang jelas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), serta sejumlah praktisi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M. Rudy Safirudin mengatakan, Polri mendukung perubahan nomenklatur debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset sebagai bagian dari upaya membangun profesi yang lebih tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.

“Harapannya, profesi ini memiliki legalitas yang jelas sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada pergantian nama. Diperlukan regulasi yang mengatur kelembagaan, standar kompetensi, sertifikasi, kode etik, hingga mekanisme pengawasan agar setiap petugas dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Selama ini, praktik penagihan kerap diwarnai persoalan, mulai dari intimidasi, kekerasan, penarikan kendaraan secara paksa, hingga keterlibatan kelompok tertentu yang justru memicu konflik di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri pembiayaan.

“Kita ingin memfasilitasi agar profesi ini memiliki wadah yang jelas. Petugasnya harus terlatih, memiliki identitas resmi, memahami aturan, dan bekerja berdasarkan kode etik. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dan kegiatan pembiayaan tetap berjalan dengan baik,” kata Rudy.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam FGD tersebut adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan sebagai wadah profesi yang memiliki sistem pembinaan dan pengawasan terintegrasi.

Konsep ini mengadopsi pola pembinaan pengamanan swakarsa yang selama ini dilaksanakan Polri, namun dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda dari satuan pengamanan atau satpam.

Dalam rancangan yang dibahas, petugas pengamanan dan penyelamatan aset nantinya diarahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi, serta memiliki kartu identitas resmi yang dapat diverifikasi.

Selain itu, setiap kegiatan penagihan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk larangan melakukan intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang mempermalukan debitur.

Rudy menegaskan, legalisasi profesi tersebut bukan berarti memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan tindakan paksa atau mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.

“Yang kita bangun adalah sistem penagihan yang profesional dan berlandaskan hukum, bukan memberikan ruang bagi praktik premanisme. Petugas harus memahami batas kewenangannya, sementara hak masyarakat tetap menjadi prioritas perlindungan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari pendekatan Polisi Bersama Masyarakat yang mengedepankan pencegahan gangguan keamanan melalui pembinaan, kolaborasi, dan penguatan kepatuhan hukum.

"Melalui penataan tersebut, kami berharap praktik penagihan yang selama ini kerap menimbulkan keresahan dapat bertransformasi menjadi kegiatan profesional yang memiliki kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mendukung iklim industri pembiayaan yang sehat," demikian Rudy. (Evi)

Share:

Read More

Polri Periksa Empat Personel Terkait Keluhan Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Polri Periksa Empat Personel Terkait Keluhan Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri menyampaikan penyesalan mendalam atas keluhan dan trauma yang dialami para santriwati serta pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Sukoharjo, Jawa Tengah, menyusul proses penggeledahan dalam pengembangan perkara pembakaran dan perusakan di Kabupaten Sukoharjo. Polri memastikan proses pemeriksaan terhadap personel yang diduga terlibat masih berjalan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri telah mendengarkan berbagai keluhan dan kritik, termasuk secara langsung dari pihak-pihak yang terdampak. Ia menegaskan, Polri menghormati pondok pesantren sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan akhlak dan keilmuan umat Muslim.

“Pertama-tama kami menyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya bagi kaum rentan, baik anak-anak maupun perempuan,” ujar Trunoyudo di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Sebagai tindak lanjut atas keluhan tersebut, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel, yakni AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, IPTU AS selaku Kasat Reserse, IPDA FA selaku Kanit Pidum, dan IPDA RAP selaku Kanit PPA. Keempatnya telah dinonaktifkan dan saat ini menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.

Trunoyudo menjelaskan, terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut. Pertama, proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah. Kedua, pendalaman dugaan pelanggaran etik oleh Propam Mabes Polri terhadap personel yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri juga kembali menyampaikan penyesalan atas dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh ponpes. Trunoyudo menegaskan bahwa keluhan dari pihak yang terdampak menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan pemeriksaan yang sedang berlangsung. (Evi)

Share:

Read More

Dua Prajurit Satkoppeba Koarmada II Terima Penghargaan Prajurit Berprestasi TNI AL di Bidang Olahraga

Dua Prajurit Satkoppeba Koarmada II Terima Penghargaan Prajurit Berprestasi TNI AL di Bidang Olahraga. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Dua prajurit Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Satkoppeba) Koarmada II menerima penghargaan sebagai Prajurit Berprestasi TNI Angkatan Laut yang diberikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026 di geladak KRI Sriwijaya-100, beberapa waktu yang lalu.

Kedua prajurit tersebut adalah Sertu Eko Dedi Kurniawan dan Serda Jas Rizky Bagus. Keduanya berhasil mengukir prestasi di bidang olahraga selam dan renang melalui keikutsertaan dalam ajang Piala Panglima TNI Tahun 2026.

Sertu Eko Dedi Kurniawan berhasil meraih medali emas pada Kejuaraan Selam Piala Panglima TNI Tahun 2026 yang diselenggarakan di Teluk Halong, Ambon. Sementara itu, Serda Jas Rizky Bagus meraih juara II pada nomor renang gaya dada 50 meter putra dalam Lomba Renang Piala Panglima TNI Tahun 2026 yang berlangsung di Surabaya.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan TNI Angkatan Laut atas dedikasi, kerja keras, disiplin, dan semangat juang prajurit dalam meraih prestasi serta mengharumkan nama satuan. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan kemampuan dan potensi prajurit dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun di bidang olah raga.

Pangkoarmada II Laksda TNI I G.P. Alit Jaya, S.H., M.Si., secara terpisah menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian dua prajurit Satkoppeba Koarmada II. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus bekerja keras, meningkatkan profesionalisme, serta semangat berprestasi demi memberikan kontribusi terbaik bagi TNI Angkatan Laut. (Dimas)

Share:

Read More

Pangkoarmada RI Pimpin Pengungkapan Penyelundupan Pasir Emas dan Kayu Ilegal Senilai Rp 26,42 Miliar

Pangkoarmada RI Pimpin Pengungkapan Penyelundupan Pasir Emas dan Kayu Ilegal Senilai Rp 26,42 Miliar. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan dan menindak segala bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Pangkoarmada RI Laksdya TNI Dr. Denih Hendrata memimpin konferensi pers pengungkapan pengiriman pasir emas dan kayu ilegal di Makodaeral V, Surabaya.

Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan pengungkapan pasir emas ilegal, yang bermula dari hasil pengumpulan dan pengembangan informasi intelijen, mengenai rencana pengiriman melalui jalur laut dari Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, menuju Surabaya atau Banyuwangi, Jawa Timur.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melaksanakan penyekatan dan pemeriksaan hingga berhasil mengamankan satu truk beserta muatan pasir emas dengan nilai sekitar Rp5,49 miliar. Barang bukti kemudian dibawa ke Surabaya dengan pengawalan personel Denintel Kodaeral V dan Sintel Lanal Banyuwangi.

Sementara itu, pengamanan kayu ilegal berawal dari informasi intelijen terkait rencana pengiriman muatan ilegal. Setelah mendeteksi kapal yang dicurigai, yakni KM Tanto Permai, tim segera melaksanakan pemeriksaan manifest muatan dan menemukan 23 kontainer berisi kayu olahan dengan nilai sekitar Rp. 20,93 miliar. Seluruh barang bukti selanjutnya diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat TNI, Polri, Dirjen Gakkum Kehutanan, Sekretaris Dirjen Gakkum ESDM dan perwakilan dari unsur Muspida Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini, TNI Angkatan Laut melalui Koarmada RI terus mengintensifkan berbagai upaya penindakan sebagai wujud komitmen menjaga keamanan laut, melindungi kekayaan negara. (Dimas)

Share:

Read More

BEI, KPEI, dan KSEI Selenggarakan CEO Networking 2026, Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Kolaborasi Hadapi Dinamika Global

BEI, KPEI, dan KSEI Selenggarakan CEO Networking 2026, Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Kolaborasi Hadapi Dinamika Global. (Dok. PT BEI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyelenggarakan CEO Networking 2026 bertajuk "Transforming Challenges into Value: Driving Growth and Increasing Trust through Transparency" di Raffles Hotel Jakarta.

Forum yang dihadiri oleh sekitar 400 pimpinan Perusahaan Tercatat serta pemangku kepentingan pasar modal ini dibuka dengan welcoming speech oleh Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, keynote speech dari Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta introductory speech oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi.

Dalam acara tersebut, para pimpinan dan regulator menegaskan bahwa transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun kredibilitas, memperkuat fundamental, dan meningkatkan kepercayaan investor di tengah dinamika global. 

Rangkaian acara yang diisi dengan diskusi panel bersama para pelaku industri terkemuka serta Insight Session bersama Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor. Melalui kolaborasi strategis ini, para pemimpin perusahaan didorong untuk mengubah tantangan menjadi peluang guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pasar modal dan perekonomian Indonesia. (Deni)

Share:

Read More

Pasokan Nikel Berlebih, Bahlil Siapkan Pengetatan RKAB untuk Jaga Harga

Pasokan Nikel Berlebih, Bahlil Siapkan Pengetatan RKAB untuk Jaga Harga. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, harga nikel kini justru tertekan oleh derasnya produksi. Pemerintah pun bersiap mengendalikan produksi nikel lewat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar harga kembali sehat.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, harga nikel saat ini sudah turun ke kisaran USD15.800 per ton, di bawah level USD16.000 per ton. Penyebabnya adalah kelebihan pasokan di pasar.

"Kenapa terjadi harga yang buruk? Karena produksi kita," kata Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11).

Menurut Bahlil, total kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 3,5 juta ton per tahun, sementara saat ini terjadi kelebihan pasokan hampir 800 ribu ton.

"Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" ujarnya.

Karena itu, Bahlil meminta industri dan pengusaha tambang nikel menahan produksi ketika pasar belum mampu menyerap pasokan. Jika produksi terlalu besar, nikel Indonesia berisiko dibeli murah oleh negara tertentu, disimpan sebagai cadangan, lalu dijual kembali saat harga naik.

Bahlil mengakui langkah pengendalian produksi lewat RKAB ini akan menuai keberatan. "Pasti banyak protes, saya tahu," katanya.

Ia menegaskan, sumber daya mineral harus dikelola dengan pandangan jangka panjang. Bahlil membandingkannya dengan sawit yang bisa ditanam ulang setelah 25 tahun. Mineral yang sudah ditambang habis tidak bisa tumbuh lagi.

"Kalau memang hari ini barangnya belum mahal, harganya belum bagus, tinggalkan. Nanti ada Menteri ESDM baru, ada Dirjen baru, ada Presiden baru, ada pengusaha baru, untuk anak cucu kita, untuk mereka mendapatkan harga yang maksimal," ujar Bahlil.

Pendekatan serupa sebelumnya diterapkan pada batu bara. Dengan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan lewat RKAB, pemerintah mencatat produksi batu bara terkoreksi, tetapi harga dan pendapatan negara justru naik.

Selain mengendalikan produksi, pemerintah juga mendorong pendalaman hilirisasi nikel. Bahlil menyebut pemerintah tengah mengkaji agar pengembangan industri tidak berhenti pada produk setengah jadi, tetapi bergerak menuju produk akhir.

Melalui pengendalian produksi dan pendalaman hilirisasi, pemerintah ingin memastikan nikel Indonesia tidak dijual murah, harga tetap sehat, dan cadangannya masih memberi manfaat bagi generasi mendatang. (Putra)

Share:

Read More

Perkuat Ketahanan Energi, Pemerintah Siapkan Storage Minyak hingga 60 Hari dan Bioetanol E20

Perkuat Ketahanan Energi, Pemerintah Siapkan Storage Minyak hingga 60 Hari dan Bioetanol E20. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur strategis dan diversifikasi sumber energi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah crude storage di sejumlah wilayah Sumatra, dengan target kapasitas yang diarahkan untuk mendukung ketersediaan stok hingga 60 hari.

Rencana strategis tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11). Pembangunan storage ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas penyimpanan sekaligus memperkuat fleksibilitas pengelolaan pasokan minyak nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, fasilitas tersebut disiapkan untuk menampung minyak mentah hasil impor sehingga Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih memadai.

"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujar Bahlil usai rapat.

Bahlil menjelaskan, studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut telah rampung. Pemerintah selanjutnya akan melakukan peninjauan lokasi mulai akhir tahun ini, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan, dan mitigasi risiko bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur energi berlangsung secara terencana dan memenuhi standar keamanan.

"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," tegasnya.

Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan minyak, pemerintah juga terus mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut menanyakan kesiapan implementasi bioetanol E20. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50.

Pengembangan tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian dalam memastikan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.

"E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM," kata Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah memastikan implementasi program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional.

Melalui pembangunan crude storage, pengembangan bioetanol, dan keberlanjutan program biodiesel B50, pemerintah terus mengakselerasi transformasi sektor energi nasional. Langkah terpadu ini diharapkan memperkuat keandalan pasokan, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan energi, serta membangun sistem energi Indonesia yang semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika global. (Putra)

Share:

Read More

OJK Dorong Mahasiswa Jadi Agen Literasi Keuangan dan Penggerak Ekonomi Daerah

OJK Dorong Mahasiswa Jadi Agen Literasi Keuangan dan Penggerak Ekonomi Daerah. (Dok. OJK)

Makassar, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong mahasiswa menjadi agen literasi keuangan dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pemahaman sektor jasa keuangan, pengembangan kewirausahaan, serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan secara bijak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan B. Sasongko dalam kegiatan OJK Mengajar bertema “Kenali, Pahami, dan Jelajahi OJK dan Sektor Jasa Keuangan" di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (3/11).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) OJK ke-15. OJK Mengajar juga diselenggarakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman.

Hernawan menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai sektor jasa keuangan. Pengetahuan yang diperoleh di kampus diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, teman, dan komunitas di sekitarnya.

“Mahasiswa dan mahasiswi ini betul-betul menjadi agen perubahan. Informasi yang diperoleh dapat dibagikan kepada teman-teman sekitar, keluarga, dan kerabat sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami sektor jasa keuangan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen. Mandat tersebut dijalankan untuk menjaga industri jasa keuangan tetap sehat dan berkelanjutan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung perekonomian.

OJK terus memperkuat peran industri jasa keuangan dalam pengembangan ekosistem sektor riil di daerah. Lembaga jasa keuangan dilibatkan untuk mendukung pembiayaan, peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, hingga perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan daerah.

Di wilayah Sulawesi, pengembangan ekosistem tersebut antara lain mencakup kakao, pisang Cavendish, dan rumput laut. Pada komoditas kakao, penguatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas perkebunan, fermentasi untuk meningkatkan mutu biji kakao, hingga hilirisasi produk cokelat. Sementara itu, pengembangan pisang Cavendish mencakup budi daya, pemenuhan standar pasar, serta penguatan rantai pasok dan akses pembeli atau offtaker.

“Kita ingin kondisi industri keuangan di daerah itu bagus, tetapi juga memberikan nilai tambah untuk ekonomi di daerah-daerah semua," ujar Hernawan.

Mahasiswa juga diharapkan mengembangkan semangat kewirausahaan sejak masa perkuliahan agar mampu menciptakan peluang usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam aspek pelindungan konsumen, Hernawan mengingatkan generasi muda untuk mewaspadai perilaku konsumtif, fear of missing out (FOMO), penyalahgunaan data pribadi, investasi ilegal, dan penipuan keuangan digital. Mahasiswa perlu memahami manfaat dan risiko produk keuangan serta memastikan legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanannya.

Masyarakat yang mengalami permasalahan dengan produk dan layanan jasa keuangan dapat menghubungi Kontak OJK 157. Korban penipuan transaksi keuangan diimbau segera melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) agar dapat ditindaklanjuti secepatnya.

Wakil Rektor Unhas Subehan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan civitas academica untuk memperoleh pemahaman langsung dari praktisi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkaya pembelajaran dan meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk terjun ke masyarakat.

Perkuat Literasi dan Inklusi melalui Pengembangan Pembiayaan Syariah

Sementara itu, dalam kegiatan OJK Mengajar di UIN Alauddin Makassar, Agusman menekankan pentingnya memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya memahami prinsip dan karakteristik keuangan syariah, tetapi juga mampu memanfaatkan produk dan layanannya sesuai kebutuhan.

Dalam kuliah umum bertema “Pembiayaan Syariah: Tantangan, Peluang, dan Prospek", Agusman menjelaskan bahwa keuangan syariah memiliki peran lebih luas dari sekadar menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangannya diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan melalui pemerataan akses keuangan, peningkatan kegiatan ekonomi produktif, dan kesejahteraan masyarakat.

“Tantangannya jelas literasi dan edukasi yang pertama. Makanya kami datang ke kampus," kata Agusman.

Agusman mengajak mahasiswa untuk turut berperan dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, termasuk manfaat, karakteristik, dan berbagai produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Menurutnya, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan berbagai sektor ekonomi yang memiliki potensi berkembang. Peran perguruan tinggi dan generasi muda menjadi penting dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah agar semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan data OJK pada Agustus 2026, total aset sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) syariah mencapai Rp134,58 triliun atau 11,77 persen dari total aset industri PVML. Pembiayaan PVML syariah yang disalurkan mencapai Rp125,85 triliun, tumbuh 13,50 persen secara tahunan, dengan jumlah rekening sebanyak 12,31 juta.

Menurut Agusman, peluang pengembangan PVML syariah masih terbuka luas terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM, memperluas akses masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan, serta mendukung pembiayaan di sepanjang rantai nilai industri halal. Peluang tersebut perlu didukung dengan penguatan kapasitas pendanaan, sumber daya manusia, tata kelola, manajemen risiko, serta inovasi produk dan akad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memperkuat arah pengembangan industri, OJK sedang menyusun Roadmap PVML Syariah yang diarahkan untuk mendorong pembiayaan produktif dan UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi syariah, serta mendorong digitalisasi untuk memperluas akses keuangan.

Agusman juga mengajak perguruan tinggi agar dapat berkontribusi melalui riset dan inovasi produk syariah, peningkatan literasi, serta penyiapan talenta yang memiliki kompetensi di bidang akad syariah, manajemen risiko, teknologi, dan analisis pembiayaan. Sinergi antara perguruan tinggi, pelaku industri syariah, UMKM, dan industri halal diharapkan dapat memperluas manfaat pembiayaan syariah bagi masyarakat.

Dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan, Agusman mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Masyarakat perlu memastikan bahwa penyelenggara telah memiliki izin dari OJK serta mencermati kewajaran manfaat dan imbal hasil yang ditawarkan, termasuk mewaspadai penawaran yang menjanjikan keuntungan tinggi dan pasti tanpa risiko.

“Walaupun ada izin, tetap logika dimainkan," tegas Agusman.

Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis turut menekankan bahwa pengembangan pembiayaan syariah perlu berlandaskan nilai dan substansi syariah serta menghadirkan kemaslahatan. Akses permodalan diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab sosial, menjaga martabat penerima pembiayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dua kegiatan OJK Mengajar dalam rangkaian IIFS dan menyambut HUT OJK ke-15, OJK memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi untuk membangun generasi muda yang memahami sektor jasa keuangan, mampu menyebarluaskan literasi keuangan, serta berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah dan keuangan syariah. (Junaedi)

Share:

Read More

Asael Christo Ukir Sejarah, Persembahkan Perak Pertama Indonesia di Youth Olympic

Asael Christo Ukir Sejarah, Persembahkan Perak Pertama Indonesia di Youth Olympic. (Dok. Kemenpora)

Senegal, WaraWiri.net - Atlet wushu Indonesia, Asael Christo Jacob Rondonuwu, mengukir sejarah di Youth Olympic Games (YOG) Dakar 2026. Atlet berusia 16 tahun itu sukses mempersembahkan medali perak pada nomor Men's Changquan Combined di Dakar Expo Center, Senegal, Selasa (3/11).

Medali tersebut menjadi perak pertama bagi Indonesia sepanjang keikutsertaan di Youth Olympic Games. Asael sekaligus mencatatkan sejarah sebagai atlet pertama yang mempersembahkan medali dari cabang wushu untuk Merah Putih di ajang tersebut.

Tampil percaya diri di partai final, Asael membukukan nilai 9,353 pada Changquan (jurus tangan kosong) dan 9,356 pada Gunshu (jurus tongkat). Total 18,709 poin mengantarkannya ke podium kedua.

Medali emas diraih atlet China, Lin Yilei, dengan 18,796 poin, sementara perunggu menjadi milik atlet Iran, Arash Pahali, dengan 18,603 poin.

"Bangga dan senang. Puji Tuhan, saya bisa mempersembahkan medali perak pertama untuk Indonesia di Youth Olympic. Medali ini sangat berarti karena ada proses panjang dan kerja keras. Sejak awal saya sudah yakin pulang membawa medali, dan tadi di final, saya berusaha tampil tenang, tidak gugup, dan menikmati pertandingan," kata Asael, seperti dikutip dari Kompas.id.

Bagi Asael, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan persiapan panjang. Ia juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama bertanding di Dakar, terutama dalam membangun kepercayaan diri dan mengendalikan ketegangan saat menghadapi kompetisi internasional.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada orangtua, pelatih, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah mendukung perjalanannya hingga meraih prestasi tersebut.

"Pengalaman di Dakar mengajarkan saya untuk lebih percaya diri dan tidak terlalu tegang saat bertanding. Semoga ke depannya wushu bisa dipertandingkan di Olimpiade Musim Panas dan saya bisa tampil di Olimpiade senior," tambahnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Airlangga Hartarto, mengapresiasi pencapaian Asael. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari persiapan matang, termasuk program training camp (TC) selama satu bulan di China.

"Asael telah membuktikan atlet wushu punya potensi meraih prestasi di ajang dunia. Mudah-mudahan wushu bisa dipertandingkan pada Olimpiade Brisbane 2032," kata Airlangga.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Dakar 2026, Ita Yuliati, turut bangga atas prestasi bersejarah tersebut. Ia menilai Asael memiliki kedisiplinan, bakat, dan kegigihan yang luar biasa.

Prestasi Asael menjadi bukti potensi besar atlet muda Indonesia untuk bersaing di panggung internasional. Medali perak di Dakar sekaligus menjadi modal berharga bagi Asael untuk terus berkembang dan mengejar impian tampil di Olimpiade senior. (Fitri)

Share:

Read More

Lestari Moerdijat: Prioritas Kesehatan Anak Butuh Dukungan Gerakan Masyarakat

Lestari Moerdijat Menegaskan Prioritas Kesehatan Anak Butuh Dukungan Gerakan Masyarakat. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa upaya memprioritaskan kesehatan anak di lingkungan keluarga tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran individu.

Diperlukan gerakan masyarakat yang terorganisasi untuk mengubah perilaku belanja dan pola asuh, terutama di tengah temuan bahwa pengeluaran rokok di banyak rumah tangga masih lebih besar dibandingkan alokasi untuk pangan bergizi.

"Keluarga adalah benteng pertama, tetapi benteng ini tidak akan kokoh jika dibiarkan berdiri sendiri. Prioritas kesehatan anak harus menjadi gerakan masyarakat yang melibatkan tokoh lokal, kader Posyandu, hingga struktur RT/RW," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2026).

Pernyataan tersebut merespons kajian pakar Universitas Gadjah Mada yang mengungkapkan bahwa rumah tangga dengan perokok cenderung mengalokasikan anggaran untuk pangan bergizi lebih rendah dibandingkan rumah tangga nonperokok.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk rokok kretek filter di perkotaan mencapai 11,30% dari total pengeluaran per kapita. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk telur ayam ras yang hanya sebesar 4,30%. Di perdesaan, pengeluaran untuk rokok mencapai 10,78%, sedangkan untuk telur hanya 3,69%.

Kondisi tersebut diperparah dengan masih tingginya prevalensi stunting nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting berada di level 19,8%, dengan target penurunan menjadi 18,8% pada 2025.

Sementara itu, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Pendataan Keluarga 2025 mencatat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting.

Bagi Lestari, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai masalah gizi anak.

Namun, ia menyoroti bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan kerap terjebak pada kampanye normatif tanpa menyentuh akar persoalan budaya dan kebiasaan sosial.

"Gerakan masyarakat harus mampu menghadirkan edukasi yang menyentuh akar rumput. Jangan hanya menjadi kampanye di atas kertas. Kader di tingkat desa dan kelurahan harus dibekali pemahaman bahwa setiap rupiah yang dialihkan dari rokok ke telur atau sayur adalah investasi langsung bagi masa depan anak," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Anggota Komisi X DPR RI ini juga mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat gerakan masyarakat.

Menurutnya, Posyandu tidak lagi cukup hanya menjadi tempat menimbang bayi, tetapi harus bertransformasi menjadi ruang belajar bersama bagi keluarga untuk memahami gizi seimbang dan pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.

"Negara harus hadir memastikan lingkungan keluarga bebas dari paparan asap rokok dan memastikan akses pangan bergizi terjangkau. Namun, tanpa gerakan masyarakat yang masif, kebijakan apa pun akan berjalan lambat," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

Rerie menambahkan, dengan semakin terbatasnya waktu menuju pencapaian target penurunan stunting, gerakan masyarakat perlu diintensifkan di 16 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 80% kasus stunting nasional. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.

"Kesehatan anak bukan proyek jangka pendek. Ia adalah fondasi pembangunan manusia yang harus dijaga lewat kolaborasi semua pihak, dari pemerintah hingga tetangga di tingkat RT," pungkas Rerie. (Tedy)

Share:

Read More

PB Porprov XV Jabar 2026 Apresiasi Kepedulian Masyarakat, Terhadap Materi Desain Komunikasi Visual

PB Porprov XV Jabar 2026 Apresiasi Kepedulian Masyarakat, Terhadap Materi Desain Komunikasi Visual. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Panitia Besar (PB) Porprov XV Jawa Barat 2026 mengapresiasi perhatian dan masukan masyarakat terhadap materi publikasi Porprov, termasuk salah satu desain grafis yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama dalam menjaga kualitas informasi dan identitas visual penyelenggaraan.

Untuk mendukung kebutuhan publikasi, Tim Multimedia dan Marketing Communication (Marcomm) PB Porprov telah menyediakan desain resmi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh panitia pelaksana (panpel) cabang olahraga maupun pihak terkait. File sumber (raw material) dapat diakses melalui koordinasi dengan bidang tersebut.

Ketersediaan desain resmi ini diharapkan dapat memudahkan stake holder melakukan pengembangan desain dan produksi publikasi sekaligus menjaga keseragaman identitas visual serta ketepatan informasi Porprov XV Jawa Barat 2026.

PB Porprov mengajak seluruh panpel dan pihak terkait untuk berkoordinasi dengan Bidang Media dan Marcomm sebelum memproduksi, menerbitkan, atau memasang materi publikasi. Koordinasi tersebut juga mencakup penyesuaian desain dan pemanfaatan teknologi agar hasilnya tetap selaras dengan acuan resmi.

Untuk memastikan status persetujuan suatu materi publikasi, panpel maupun pihak terkait dapat melakukan konfirmasi kepada Bidang Media dan Marcomm. Langkah ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang sama serta memudahkan pengecekan dan penyempurnaan materi apabila diperlukan.

PB Porprov menghargai kontribusi seluruh pihak dalam menyemarakkan Porprov XV Jawa Barat 2026. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, publikasi diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan serta menghadirkan informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat. (Ros)

Share:

Read More

BPBD Bandung Petakan Wilayah Rawan Bencana, Warga Diminta Siaga Hadapi Musim Hujan

BPBD Bandung Petakan Wilayah Rawan Bencana, Warga Diminta Siaga Hadapi Musim Hujan. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Masyarakat di wilayah rawan diminta meningkatkan kesiapsiagaan serta memahami langkah evakuasi untuk mengurangi risiko bencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan, sejumlah wilayah di Kota Bandung memiliki kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi. Potensi tanah longsor umumnya berada di kawasan utara, mulai dari Cidadap hingga wilayah Cibiru dan Ujungberung.

Sedangkan potensi banjir tersebar di kawasan tengah hingga bagian utara Kota Bandung, baik wilayah barat maupun timur. Karena itu, upaya pemeliharaan infrastruktur drainase dan saluran air menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi dampak curah hujan tinggi.

“Sekarang proses pengerukan terus berjalan dilakukan oleh DSDABM (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga). Mudah-mudahan itu bisa mengurangi dampak dari banjir,” ujar Didi di Balai Kota Bandung, Senin, 2 November 2026.

Didi menjelaskan, terdapat dua pendekatan utama dalam mitigasi bencana saat memasuki musim hujan. Pertama, dari sisi infrastruktur melalui pemeliharaan saluran air agar kapasitasnya tetap optimal dan tidak terganggu sampah maupun sedimentasi.

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar sempadan sungai. Masyarakat perlu mengenali tanda-tanda kenaikan debit air yang berpotensi menyebabkan sungai meluap serta menyiapkan rencana evakuasi apabila kondisi darurat terjadi.

“Kenali ciri-ciri sungai ketika akan meluap. Kemudian, sudah punya rencana harus evakuasi ke mana dan bagaimana pengamanan asetnya,” jelasnya.

Terkait kejadian dalam sepekan terakhir, Didi menyebut, terdapat dua kejadian tanah longsor. Salah satu kejadian yang memiliki risiko cukup besar terjadi di kawasan Cikalintu. Sedangkan kejadian di Cidadap berupa longsoran tebing dengan dampak yang relatif terbatas.

Adapun genangan air masih terjadi di sejumlah titik, di antaranya kawasan Margacinta dan Kopo. Di kawasan Kopo, tercatat sekitar tiga titik genangan saat hujan deras mengguyur Kota Bandung.

Menurut Didi, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih perlu diwaspadai dalam beberapa pekan ke depan. Mengingat musim penghujan baru memasuki tahap awal, potensi bencana hidrometeorologi masih dapat terjadi.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan penanganan pemerintah, tetapi juga mempersiapkan langkah penyelamatan secara mandiri. Warga perlu mengenali jenis ancaman bencana di lingkungan masing-masing karena setiap jenis bencana membutuhkan pola evakuasi yang berbeda.

“Kalau angin kencang, masyarakat harus berlindung di dalam rumah. Sementara kalau gempa, harus keluar rumah. Jadi, kenali jenis bencananya karena pola evakuasinya berbeda,” tuturnya.

Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak menerobos genangan air saat hujan deras karena kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan. (Ilham)

Share:

Read More

Wamenkeu Juda Agung: DJKN Harus Bertransformasi Menjadi Asset Strategist

Wamenkeu Juda Agung Menegaskan DJKN Harus Bertransformasi Menjadi Asset Strategist. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya transformasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dari asset administrator menjadi asset strategist agar pengelolaan kekayaan negara mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wamenkeu saat membuka Forum Asset Strategist DJKN Tahun 2026 sekaligus meresmikan Executive Monitoring and Analytic System (EMAS) DJKN di Jakarta, Rabu (4/11).

Wamenkeu menyampaikan bahwa setelah dua dasawarsa membangun fondasi pengelolaan kekayaan negara yang semakin profesional, akuntabel, dan kredibel, DJKN perlu memasuki fase penciptaan nilai. Di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan ruang fiskal yang semakin terbatas, seluruh sumber daya negara, termasuk kekayaan negara, perlu dioptimalkan. Aset negara tidak cukup hanya dicatat, diamankan, dan dipelihara, tetapi juga harus semakin produktif dan memberikan manfaat nyata.

“Aset negara tidak cukup hanya dicatat, diamankan, dan dipelihara, harus semakin produktif dan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” tegas Wamenkeu.

Dalam arahannya, Wamenkeu menyampaikan tiga pesan utama bagi DJKN. Pertama, memperkuat peran DJKN sebagai asset strategist dengan meningkatkan kapasitas organisasi, keahlian, dan pembagian kewenangan dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan aset dan piutang negara. DJKN harus mampu merumuskan strategi dan memberikan solusi, bukan sekadar menjalankan proses administrasi. Kedua, memastikan pengelolaan kekayaan negara menciptakan nilai bagi perekonomian melalui penguatan fungsi penilaian untuk mendukung kualitas belanja negara dan pengembangan layanan lelang sebagai instrumen pendukung aktivitas ekonomi. Ketiga, membangun organisasi yang semakin digital, berbasis data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan hal tersebut, Wamenkeu menyambut baik peluncuran EMAS DJKN sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan berbasis data. Digitalisasi di lingkungan DJKN diharapkan mampu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, dan meningkatkan kualitas keputusan.

“EMAS tidak boleh hanya menjadi dashboard, tetapi harus menjadi instrumen pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Wamenkeu.

Mengusung tema “Dua Dasawarsa DJKN, Akselerasi Pengelolaan Kekayaan Negara”, forum ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis dan tindak lanjut konkret, dengan penanggung jawab, target waktu, serta hasil yang dapat dievaluasi. Wamenkeu menegaskan bahwa akselerasi bukan sekadar bekerja lebih cepat, melainkan mengambil keputusan yang lebih baik dan menghasilkan dampak yang lebih besar.

Wamenkeu optimistis DJKN memiliki kapasitas untuk menjalankan transformasi tersebut. Ia mengajak seluruh jajaran DJKN menjadikan momentum dua dasawarsa sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat perubahan.

“Jika 20 tahun pertama adalah masa membangun fondasi, maka 20 tahun berikutnya harus menjadi masa penciptaan nilai (value creation),” pungkas Wamenkeu. (Bambang)

Share:

Read More