Kakorlantas Bicara Pentingnya Implementasi Zero Over Dimension dan Overload 2027

Kakorlantas Bicara Pentingnya Implementasi Zero Over Dimension dan Overload 2027. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menghadiri Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Rabu (20/5).

Dalam kesempatan tersebut, Kakorlantas menyoroti sejumlah isu strategis terkait keselamatan lalu lintas dan logistik nasional.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas berbagai tantangan keselamatan transportasi di Indonesia.

“Saya Kakorlantas Polri mewakili Bapak Kapolri, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan isu-isu strategis di bidang keselamatan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Terdapat lima pilar utama yang menjadi perhatian dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas, termasuk di sektor logistik dan transportasi barang.

“Ada lima pilar yang harus saya ingatkan berkaitan dengan keselamatan, apakah nanti juga berkaitan dengan keselamatan logistik dan lain sebagainya,” tambah Kakorlantas Polri.

Pilar pertama yang disampaikan adalah manajemen keselamatan jalan. Menurutnya, negara harus hadir melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas.

“Pertama manajemen keselamatan jalan, tentunya kolaborasi negara harus hadir memastikan bahwa mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar itu harus dijamin oleh negara,” jelas Kakorlantas Polri.

Selain itu, Kakorlantas Polri juga menyampaikan persoalan kendaraan over dimension dan overload yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki blueprint menuju target Zero over dimension dan overload pada 2027.

“Over Dimension dan Overload negara sudah membuat blueprint dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Infrastruktur, 2027 sudah harus Zero Over Dimensi dan Overload,” tegas Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Pilar kedua berkaitan dengan jalan yang berkeselamatan. Menurutnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan.

“Kedua jalan yang berkeselamatan, dari Kementerian PU, tentunya semuanya negara harus hadir untuk memastikan bahwa keselamatan itu yang paling utama,” tambah Kakorlantas Polri.

Sementara pada pilar ketiga, Kakorlantas menyoroti pentingnya kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Ia juga membedakan antara pelanggaran overload dan tindak pidana over dimension.

“Ketiga kendaraan yang berkeselamatan, apakah sudah berkeselamatan, bagaimana yang Over Dimension bagaimana yang Overload. Yang paling penting substansinya adalah ketika kita bicara Over Dimension itu adalah kejahatan lalu lintas, ketika kita bicara Overload itu adalah pelanggaran lalu lintas,” ungkapnya.

Pada pilar keempat ialah keselamatan pengemudi yang menjadi tanggung jawab kepolisian.

“Keempat pengemudi yang berkeselamatan, Polri yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Sedangkan pilar kelima adalah penanganan pascakecelakaan atau post-crash yang menurutnya telah berjalan secara maksimal.

“Kelima post-crash (Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas), tentunya penanganan kecelakaan lalu lintas ini sudah kita laksanakan semuanya,” jelas Kakorlantas.

Dalam forum tersebut, Kakorlantas juga meminta dukungan seluruh pihak terkait implementasi kebijakan Zero Over Dimension dan Overload yang akan mulai ditegakkan secara tegas pada 1 Januari 2027.

“Isu strategis tentang Indonesia menuju Zero Over Dimension dan Overload di 2027, tentunya ini kami minta dukungan. Tanggal 1 (Januari) 2027 sudah ada rencana penegakan hukum yang tegas,” ungkapnya.

Selain itu, Polri juga terus mengoptimalkan transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kami telah menghadirkan transformasi digital penegakan hukum ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) kaitannya dengan penegakan hukum di jalan ini sudah harus saya optimalisasi,” pungkas Kakorlantas Polri. (Ilham)

Share:

Read More

Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, Komandan Kodaeral XIV Sorong Mengecek Langsung Latihan Uji Terampil Glagaspur P1-P2

Tingkatkan Profesionalisme Prajurit, Komandan Kodaeral XIV Sorong Mengecek Langsung Latihan Uji Terampil Glagaspur P1-P2. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Bertempat di Mako Komando Daerah TNI Angkatan Laut XIV (Kodaeral XIV) Sorong Papua Barat Daya, Komandan Kodaeral XIV Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., CHRMP., mengecek langsung pelaksanaan Latihan Uji Terampil Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat I dan II (P1-P2), Kamis (21/05/2026).

Pada kesempatan tersebut Komandan Kodaeral XIV Sorong menekankan agar seluruh prajurit mengikuti kegiatan Latihan P1 dan P2 ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengikuti dengan serius, semangat dan motivasi yang tinggi untuk mencapai hasil terbaik.

Diharapkan dengan kegiatan Latihan Uji Terampil Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat I dan II (P1-P2) dapat meningkatkan profesionalisme Prajurit Kodaeral XIV Sorong, yang selaras dengan Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dalam membangun Sumber Daya Manusia yang unggul yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, kesiapsiagaan tempur (SSAT), dan adaptabilitas terhadap dinamika strategis, khususnya dalam rangka menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Adapun Latihan Uji Terampil Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat I dan II (P1-P2) yang dilaksanakan dengan berbagai materi diantaranya P5T yang terdiri dari Peraturan Baris Berbaris (PPM), Peraturan Disiplin Tentara (PDT) Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD), Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Dinas Garnisun (PDG) dan Tata Upacara Militer TNI (TUM TNI).

Sementara itu untuk latihan hari ini difokuskan pada latihan Jajar Valrep, Persemayaman, Penyelamatan Kapal/ PEK, Evakuasi Medis dan Bongkar Pasang Senjata, dan pada hari sebelumnya telah dilaksanakan juga Latihan Bahari, Komunikasi, VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure), Renang Laut, Persemayaman, Pertahanan Udara dan Bongkar Pasang Senjata. (Isna)

Share:

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Usulkan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Perubahan Lingkungan

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Gorontalo, Provinsi Gorontalo. (Dok. DPR RI)

Gorontalo, WaraWiri.net - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia meyakini dukungan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga tingkat daerah perlu terus diperkuat pada masa mendatang.

Menurutnya, ancaman narkotika saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa, melainkan persoalan nasional yang memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.

“Saya yakin ke depan anggaran untuk BNN dan turunannya BNNP itu untuk menangani kasus narkoba akan mencukupi. Ini bahaya nasional, bahaya anak bangsa ke depan. Jadi penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” ujar Rikwanto usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai penguatan kelembagaan BNN perlu terus didorong agar memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menjalankan tugas pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam pandangannya, penguatan tersebut juga dapat diarahkan melalui pengembangan landasan kelembagaan yang lebih kuat di masa depan.

“Nanti mungkin BNN ke depan bisa diundangkan tersendiri,” kata Legislator Dapil Kalimantan Selatan II ini.

Selain aspek kelembagaan dan pembiayaan, Rikwanto turut menyoroti pendekatan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Menurutnya, pengguna narkoba perlu dipandang sebagai korban yang harus dipulihkan melalui proses rehabilitasi yang efektif.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh fasilitas layanan, tetapi juga lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan.

Sebagai ilustrasi, Rikwanto menilai rehabilitasi dapat dipertimbangkan dilakukan di wilayah yang berbeda dari lingkungan asal pengguna agar mengurangi potensi kembali terhubung dengan jaringan pergaulan maupun peredaran narkotika sebelumnya.

“Kalau ada pengguna narkoba dianggap korban dan direhabilitasi, tentunya supaya rehabilitasi itu berhasil, salah satu caranya adalah lingkungannya berubah,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan lingkungan dapat menjadi salah satu faktor yang membantu proses pemulihan berjalan lebih optimal dan menekan risiko kembali menggunakan narkotika.

Ia berharap temuan dan masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara DPR dan pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap BNN.

“Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi masukan dan menggugah kita sendiri, DPR dan pemerintah, untuk bisa membiayai BNN lebih baik lagi dalam menangani masalah narkoba,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Komisi VI Dukung Kawasan Industri Terpadu Batang Pusat Pertumbuhan Industri Nasional

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang atau Grand Batang City, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dukungan tersebut perihal KITB sebagai pusat pertumbuhan industri nasional yang mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan ekspor, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Hal ini disampaikan Adisatrya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang atau Grand Batang City, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan tersebut mengangkat tema “Peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Pembahasan Rencana Konsolidasi BUMN Kawasan Industri.”

“Kami hadir di sini dari Komisi VI dalam rangka kunjungan kerja spesifik dan mengunjungi Kawasan Industri Batang. Kami bertemu dengan manajemen Danareksa sebagai holding, manajemen kawasan industri, BP BUMN, dan juga Pemerintah Kabupaten Batang,” ujar Adisatrya saat wawancara dengan Parlementaria usai pertemuan di KEK Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

Sebagaimana diketahui, dalam agenda tersebut Komisi VI DPR RI menerima paparan dari PT Danareksa (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang terkait perkembangan kawasan industri, strategi konsolidasi kawasan industri BUMN, hingga arah pengembangan investasi industri nasional ke depan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menilai perkembangan KITB menunjukkan progres yang sangat positif, khususnya dalam memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat Kabupaten Batang. Berdasarkan pemaparan Pemerintah Kabupaten Batang, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,7 persen atau berada di atas rata-rata nasional.

“Perkembangannya kami lihat sangat bagus dan yang paling penting adalah dampaknya terhadap Kabupaten Batang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai 7,7 persen dan penyerapan tenaga kerjanya juga sangat baik,” jelasnya.

Menurut Legislator Dapil Jateng VIII ini, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu indikator keberhasilan kawasan industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja di kawasan tersebut berasal dari masyarakat lokal Kabupaten Batang.

“Mayoritas tenaga kerja yang bekerja di sini adalah dari lokal Batang dan ini sangat bagus. Artinya kawasan industri ini benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” terang Adisatrya.

Meski demikian, Komisi VI DPR RI juga mencatat sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait penyelesaian peralihan lahan serta dukungan penyertaan modal pemerintah pusat guna mendukung pengembangan kawasan industri secara berkelanjutan.

“Tadi kami juga dilaporkan beberapa isu terkait peralihan lahan yang belum selesai, juga penyertaan modal dari pemerintah pusat. Ini menjadi perhatian kami dan akan terus kami dorong supaya perkembangan kawasan industri ini semakin baik ke depan,” tegas Adisatrya.

Selain fokus pada pengembangan investasi dan infrastruktur industri, Adisatrya juga mengungkapkan pihaknya menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM lokal. Dalam pendalaman yang dilakukan saat peninjauan kawasan, Komisi VI DPR RI memberikan perhatian terhadap penyerapan tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan program magang industri.

“Kami berharap ada pelatihan dan program magang di industri-industri yang ada di sini supaya skill tenaga kerja lokal bertambah dan mereka bisa terus bekerja secara berkelanjutan,” imbau Adisatrya.

Sementara itu, President Director PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) Ahmad Fauzie Nur menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian DPR RI terhadap perkembangan KITB. Menurutnya, dukungan negara melalui penyertaan modal yang diberikan sejak 2021 telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur, penyiapan lahan, serta pengembangan kawasan industri.

Fauzie menjelaskan bahwa terdapat empat target utama yang menjadi tolok ukur pengembangan KITB, yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, keterlibatan UMKM lokal, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah dalam lima tahun perjalanan KITB, target-target tersebut dapat tercapai. Ini menunjukkan bahwa dukungan negara kepada KITB terbukti berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, KITB saat ini telah menarik lebih dari 45 perusahaan, termasuk investor asing, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang mencapai 7,7 persen atau berada di atas rata-rata nasional.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah dan DPR RI terus berlanjut agar KITB dapat bergerak lebih cepat dan menarik investasi yang lebih besar lagi bagi Indonesia,” pungkas President Director PT KIW itu.

Turut hadir, di antaranya Anggia Erma Rini (Ketua Komisi VI DPR RI / Fraksi PKB), Dewi Juliani (Anggota Tim / Fraksi PDI-Perjuangan), Doni Akbar (Anggota Tim / Fraksi Partai Golkar), Asep Wahyuwijaya (Anggota Tim / Fraksi NasDem), M. Nasim Khan (Anggota Tim / Fraksi PKB), Rizal Bawazier (Anggota Tim / Fraksi PKS), serta Zulfikar Hamonangan (Anggota Tim / Fraksi Partai Demokrat).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Endra Gunawan selaku Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN, Badan Pengawasan BUMN; M. Syaiful Anam selaku Vice President Business Performance and Asset Optimization PT Danantara Asset Management; Yadi Jaya Ruchandi selaku Direktur Utama PT Danareksa (Persero) beserta jajaran.

Lalu Ahmad Fauzie Nur selaku Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) beserta jajaran; Indri Septa Respati selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Kawasan Industri Terpadu Batang beserta jajaran; serta Pemerintah Kabupaten Batang yang hadir diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih beserta jajaran. (Evi)

Share:

Read More

Lengkapi Data Warga Binaan, Rutan Pelaihari Jalin Kolaborasi dengan Disdukcapil Kab. Tanah Laut

Lengkapi Data Warga Binaan, Rutan Pelaihari Jalin Kolaborasi dengan Disdukcapil Kab. Tanah Laut. (Dok. Ditjenpas)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pelaihari terus tingkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi Warga Binaan melalui penguatan koordinasi lintas instansi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan silaturahmi oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Galang Tresno Prakoso, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Laut, Selasa (19/5).

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Siti Khairiah. Pertemuan membahas terkait kelengkapan data kependudukan Warga Binaan Rutan Pelaihari sebagai upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi seluruh Warga Binaan.

Dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi, kedua instansi berdiskusi mengenai langkah-langkah percepatan dan sinkronisasi data kependudukan agar seluruh Warga Binaan memiliki data administrasi yang lengkap dan valid.

Galang menyampaikan kolaborasi dengan Disdukcapil sangat penting dalam mendukung tertib administrasi Warga Binaan.

“Kami berharap seluruh data kependudukan Warga Binaan Rutan Pelaihari makin lengkap dan valid. Hal ini penting untuk mendukung pelayanan administrasi maupun pemenuhan hak-hak Warga Binaan secara optimal,” ujarnya.

Mewakili Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, Siti Khairiah menyambut baik silaturahmi yang dilakukan Rutan Pelaihari dan menyatakan dukungannya terhadap kerja sama antarinstansi tersebut.

“Kami siap mendukung penuh kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam membantu melengkapi data kependudukan Warga Binaan agar pelayanan administrasi berjalan dengan baik dan maksimal,” tuturnya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Rutan Pelaihari dan Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut makin kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terintegrasi bagi seluruh Warga Binaan. (Fajar)

Share:

Read More

Elektrifikasi Perkeretaapian Jadi Penggerak Utama Mobilitas Urban Modern

Elektrifikasi Perkeretaapian Jadi Penggerak Utama Mobilitas Urban Modern. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan elektrifikasi memegang peranan penting dalam sistem transportasi urban modern karena berkaitan langsung dengan kapasitas perjalanan, kestabilan operasional, hingga keandalan sistem persinyalan yang dikelola bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Ketika jumlah perjalanan KRL terus meningkat, kebutuhan daya listrik juga ikut bertambah. Penguatan elektrifikasi menjadi penting untuk menjaga kestabilan operasional perjalanan, mendukung sistem persinyalan, serta memastikan perjalanan KRL tetap berjalan aman dan andal di lintas dengan trafik yang semakin padat,” terangnya.

Berdasarkan riset perjalanan urban dan elektrifikasi perkeretaapian, jumlah pengguna KRL meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir dari 257 juta perjalanan pada 2015 menjadi 401 juta perjalanan pada 2025. Dalam periode tersebut terjadi penambahan lebih dari 140 juta perjalanan masyarakat urban. Pemulihan mobilitas juga berlangsung sangat cepat setelah pandemi, dengan pertumbuhan pengguna mencapai 50 persen pada 2022 dan kembali meningkat 31 persen pada 2023.

Lonjakan mobilitas tersebut turut tercermin dari meningkatnya total perjalanan KRL harian. Pada 2015, jumlah perjalanan KRL tercatat sebanyak 881 perjalanan per hari dan meningkat menjadi 1.063 perjalanan per hari pada 2025. Bogor Line menjadi lintas dengan frekuensi perjalanan tertinggi mencapai 299 perjalanan per hari, disusul Bekasi Line sebanyak 232 perjalanan dan Serpong Line sebanyak 204 perjalanan. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan kapasitas dan stabilitas sistem operasi yang semakin besar pada lintas-lintas perkotaan dengan trafik padat.

Anne menjelaskan, semakin rapat headway perjalanan maka sistem operasi membutuhkan dukungan elektrifikasi yang semakin kuat dan stabil. Pasokan daya yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja perjalanan KRL, termasuk mendukung perangkat persinyalan, gardu listrik, dan pengaturan operasional di lintas padat yang dikoordinasikan bersama DJKA Kementerian Perhubungan.

“Elektrifikasi berkaitan erat dengan kemampuan sistem menghadapi pertumbuhan perjalanan. Ketika mobilitas urban meningkat sangat cepat, infrastruktur daya perlu diperkuat agar operasional tetap stabil dan risiko gangguan perjalanan dapat ditekan,” ucapnya.

Riset tersebut juga menunjukkan mobilitas urban Jabodetabek telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan total pengguna mencapai 349,3 juta perjalanan pada 2025. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding wilayah urban lainnya seperti Bandung sebesar 18,7 juta perjalanan, Surabaya 16 juta perjalanan, dan Yogyakarta 10,1 juta perjalanan.

Perkembangan tersebut berjalan beriringan dengan transformasi layanan perkeretaapian urban yang terus didorong DJKA Kementerian Perhubungan bersama operator perkeretaapian, mulai dari revitalisasi stasiun, integrasi antarmoda, digitalisasi layanan, penguatan konektivitas kawasan strategis, hingga pengembangan pusat mobilitas baru di kawasan metropolitan. Elektrifikasi menjadi bagian penting dalam mendukung seluruh sistem tersebut agar mampu berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan perkeretaapian urban, KAI juga mendukung rencana pengembangan infrastruktur elektrifikasi di kawasan Stasiun Jatake yang diproyeksikan menjadi salah satu titik strategis penguatan suplai daya perjalanan KRL di masa mendatang.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas operasional perjalanan kereta, meningkatkan keandalan sistem persinyalan, serta mengantisipasi pertumbuhan frekuensi perjalanan pada lintas perkotaan yang terus meningkat.

Ke depan, kebutuhan penguatan elektrifikasi diproyeksikan semakin penting seiring pengembangan kawasan urban baru, peningkatan frekuensi perjalanan, optimalisasi headway, hingga integrasi transportasi menuju kawasan strategis dan pusat aktivitas baru seperti kawasan bisnis, hunian terpadu, serta pusat kegiatan internasional.

“Transportasi berbasis rel saat ini berkembang menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Karena itu, pembangunan elektrifikasi perlu dipandang sebagai penguatan sistem transportasi jangka panjang untuk menjaga kapasitas layanan, mendukung efisiensi perjalanan masyarakat, serta meningkatkan kualitas konektivitas kawasan urban,” pungkasnya. (Siti)

Share:

Read More

Lapas Narkotika Jakarta Siapkan Napi “From Prisoner to Entrepreneur” lewat Garmen dan Peternakan Ayam Petelur

Lapas Narkotika Jakarta Siapkan Napi “From Prisoner to Entrepreneur” lewat Garmen dan Peternakan Ayam Petelur. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta terus perkuat program pembinaan kemandirian Warga Binaan melalui sektor garmen dan peternakan ayam petelur. Program ini menjadi upaya dalam mempersiapkan Narapidana agar memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi saat kembali ke masyarakat.

Salah satu program unggulan pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Jakarta adalah peternakan ayam petelur yang dikelola langsung oleh Warga Binaan. Saat ini, sebanyak 1.700 ekor ayam dipelihara dan mampu menghasilkan sekitar 80 kilogram telur dalam satu kali panen.

Selain sektor peternakan, bidang garmen juga menjadi pusat pembinaan di Lapas Narkotika Jakarta. Dalam satu hari, Warga Binaan mampu memproduksi hingga 1.000 pakaian yang terdiri dari pakaian harian, seragam, pakaian olahraga, hingga busana Muslim yang digunakan oleh Warga Binaan.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Dr. Syarpani, menjelaskan program pembinaan dijalankan bersama mitra untuk mendorong perubahan positif bagi Warga Binaan.

“Melalui kerja sama dengan para mitra, kami ingin mewujudkan konsep from Prisoner to Enterpreuner. Artinya, keterampilan yang mereka peroleh melalui berbagai sektor pembinaan di sini dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha dan mandiri setelah bebas,” jelasnya, Kamis (21/5).

Hasil produksi pembinaan kemandirian tersebut turut dipasarkan kepada masyarakat. Sementara itu, premi atau hasil kerja Warga Binaan diberikan dalam bentuk tabungan yang akan diserahkan saat mereka selesai menjalani masa pidana.

“Saya sebelumnya tidak tahu apa-apa soal peternakan ayam, mulai dari cara merawat hingga menghasilkan telur yang baik. Di sini saya belajar banyak dan nanti setelah bebas ilmu ini ingin saya manfaatkan,” ujar salah satu Warga Binaan berinisial NV.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Daerah Khusus Jakarta, Heri Azhari, menyampaikan pembinaan kemandirian difokuskan pada pemberdayaan Warga Binaan agar memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas.

“Fokus utama pembinaan kemandirian saat ini adalah pemberdayaan Warga Binaan sesuai 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami ingin mereka tetap terampil setelah bebas dan menghasilkan manfaat ekonomi,” ujarnya.

Selain garmen dan peternakan ayam, Lapas Narkotika Jakarta juga memiliki berbagai program pembinaan lainnya seperti mebel, bengkel, perkebunan, budidaya maggot BSF, hingga pangkas rambut. Program-program tersebut diharapkan meningkatkan pembinaan kemandirian, produktivitas, serta pemberdayaan Warga Binaan agar lebih siap kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat. (Fajar)

Share:

Read More

Kementerian Kehutanan dan UNEP Tandatangani Implementing Arrangement untuk Perkuat Kerja Sama REDD+

Kementerian Kehutanan dan UNEP Tandatangani Implementing Arrangement untuk Perkuat Kerja Sama REDD+. (Dok. Kemenhut)

Singapura, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan United Nations Environment Programme (UNEP) secara resmi menandatangani Implementing Arrangement (IA) mengenai proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) pada sela gelaran Ecosperity Week di Singapura, Rabu (20/5).

Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN), Ristianto Pribadi, bersama Director of the Climate Change Division UNEP, Martin Krause, serta turut dihadiri oleh Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH), Ilham. Dokumen IA tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2024 mengenai kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam sambutannya, Kepala Biro HKLN menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang erat dan konstruktif antara kedua pihak selama proses penyusunan Implementing Arrangement tersebut. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat implementasi REDD+.

Pada kesempatan yang sama, Director of the Climate Change Division UNEP, menyatakan bahwa hutan merupakan salah satu solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus, mulai dari penyimpanan karbon, perlindungan masyarakat dan keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan memperkuat kolaborasi dalam sejumlah bidang strategis, antara lain dukungan teknis dalam mobilisasi pendanaan berbasis hasil (results-based financing) untuk REDD+, penguatan kesiapan pasar karbon dan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris, pengembangan perhutanan sosial dan usaha berbasis masyarakat, peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap upaya mitigasi gas rumah kaca, serta penguatan safeguards dan implementasi berbasis pengetahuan di tingkat nasional maupun subnasional.

Kementerian Kehutanan menilai kemitraan dengan UNEP sejalan dengan komitmen dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta Nationally Determined Contribution (NDC). Ke depan, kerja sama kedua pihak diharapkan semakin memperkuat upaya bersama dalam mendorong aksi iklim berintegritas tinggi, tata kelola kehutanan berkelanjutan, dan pembangunan ketahanan jangka panjang. (Dimas)

Share:

Read More

Perkuat Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB Gelar Diseminasi PermenPANRB No. 4/2026

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Penilaian Kapabilitas Kelembagaan merupakan bentuk evaluasi kelembagaan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, lincah, dan kolaboratif guna mendukung pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, perlu dilakukan penilaian kapabilitas kelembagaan secara terukur dan konsisten.

Mencermati dinamika perkembangan organisasi pemerintahan serta tuntutan transformasi birokrasi yang semakin adaptif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah. Aturan teranyar menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menyampaikan melalui regulasi baru ini, Kementerian PANRB ingin memberikan paradigma evaluasi dari yang semula berbasis struktur birokrasi konvensional, kini menjadi penilaian kapabilitas kelembagaan yang komprehensif demi mendukung arah Reformasi Birokrasi 2025–2045.

“Ke depan, pengukuran evaluasi kelembagaan tidak hanya fokus pada pendekatan dimensi struktur dan dimensi proses, namun diperkaya dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan berdasar aspek ketepatan fungsi, ukuran, proses, dan aspek tata kelola,” ujar Deputi Nanik dalam Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (19/5/2026).

Nanik mengungkapkan instrumen dalam PermenPANRB No. 4/2026 dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, lebih kontekstual, dan lebih mencerminkan kondisi nyata kapabilitas kelembagaan instansi pemerintah. Proses penilaian baru ini dirancang bukan sekadar untuk menghasilkan indeks angka atau pemeringkatan semata, melainkan sebagai instrumen pendorong perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan agar semakin relevan dengan tantangan masa depan.

Berbeda dengan metode evaluasi sebelumnya yang bertumpu pada penilaian mandiri dan pelaporan manual, PermenPANRB No. 4 Tahun 2026 memperkenalkan pembaruan metode yang jauh lebih terukur dan berbasis digital.

“Proses penilaian kini mencakup tahapan persiapan, penilaian mandiri melalui aplikasi, verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Panel Ahli, hingga akhirnya pada penetapan Indeks Kapabilitas Kelembagaan,” jelas Nanik.

Lanjutnya dijelaskan, secara teknis terdapat empat aspek utama yang diukur dalam penilaian terbaru ini, yaitu Ketepatan Fungsi, Ketepatan Ukuran, Ketepatan Proses, dan Tata Kelola. Keempat aspek tersebut diturunkan ke dalam indikator-indikator spesifik seperti tingkat spesialisasi jabatan, kompleksitas struktur organisasi, kontinuitas proses bisnis, hingga kualitas penerapan teknologi informasi pada tata kelola instansi.

“Keempat aspek tersebut, membentuk Indeks Kapabilitas Kelembagaan yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran keempat Desain Besar Reformasi Birokrasi 2025–2045, yaitu terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah,” imbuhnya.

Pada acara sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB secara simbolis menyerahkan akun username dan password untuk mengakses sistem informasi penilaian kepada perwakilan instansi pemerintah pusat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai penguatan proses kebijakan penilaian kapabilitas kelembagaan yang disampaikan Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Widhi Novianto.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan terkait gambaran umum Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Deny Isworo Makirtyo.

Melalui forum diskusi ini, seluruh kementerian, lembaga, pada instansi Pusat diharapkan memiliki kesamaan persepsi agar pelaksanaan penilaian di instansi masing-masing dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berkualitas.

“Kami berharap kita semua dapat membangun pemahaman yang sama bahwa penilaian kapabilitas kelembagaan bukan semata-mata proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya transformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang lebih adaptif, efektif, dan mampu bekerja secara kolaboratif,” pungkas Nanik. (Bambang)

Share:

Read More

Wamenkes: CKG Bantu Driver Gojek Deteksi Penyakit Lebih Dini

Wamenkes: CKG Bantu Driver Gojek Deteksi Penyakit Lebih Dini. (Dok. Kemenkes)

Bandung, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang kesehatan. Menurutnya, kesehatan harus dijaga melalui deteksi dini, bukan sekadar diobati saat sudah sakit.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Dante saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi mitra pengemudi Gojek di kantor GoTo Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (19/5). Program hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Gojek ini menyasar 17 kota di Indonesia sepanjang Februari hingga Desember 2026.

“Kolaborasi dengan pihak swasta memungkinkan layanan kesehatan hadir lebih dekat dengan masyarakat, termasuk mitra pengemudi yang memiliki mobilitas tinggi. Langkah ini merupakan upaya promotif dan preventif pemerintah untuk mendeteksi dini penyakit,” ujar Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante menekankan bahwa pemeriksaan rutin sangat krusial untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung sebelum berkembang menjadi kondisi serius.

Program CKG komunitas GoTo ini telah berjalan sejak 2025. Hingga April 2026, sebanyak 1.141 peserta telah terlayani di Jakarta dan Palembang. Pada Mei 2026, program diperluas ke Bandung, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya dengan target 4.000 peserta.

Dalam peninjauan di Bandung, para mitra pengemudi mendapatkan layanan kesehatan komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik, tekanan darah, gula darah, profil lipid, hingga pemeriksaan mata, gigi, dan telinga. Peserta dengan faktor risiko tertentu juga mendapatkan layanan EKG, pemeriksaan SADANIS untuk perempuan, konsultasi dokter, serta pemberian obat untuk diabetes dan hipertensi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi. Mitra yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai kepesertaan BPJS Kesehatan. Peserta kategori hijau diberikan edukasi pola hidup sehat, sementara peserta kategori kuning dan merah langsung mendapatkan tindakan medis gratis.

Terkait dukungan perusahaan, VP Public Policy & Government Relation GoTo Group, Rangga D. Fadillah, menyatakan bahwa pihaknya memprioritaskan kesehatan mitra pengemudi karena mereka merupakan garda terdepan sekaligus kebanggaan ekosistem Gojek. Menurutnya, para mitra selama ini bekerja dengan penuh ikhtiar menghadapi segala cuaca dan kepadatan jalan demi keluarga, sehingga aspek kesehatan menjadi aset utama yang harus dijaga.

"Driver yang sehat adalah driver yang fokus. Dengan deteksi dini melalui CKG, kita meminimalkan risiko gangguan kesehatan mendadak saat mereka bertugas, yang secara langsung meningkatkan keselamatan baik bagi mitra, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya", tegas Rangga.

Kementerian Kesehatan menargetkan program Cek Kesehatan Gratis nasional dapat menjangkau 130 juta masyarakat Indonesia sepanjang 2026. (Ros)

Share:

Read More

Tekan Praktik Penyimpangan Tata Niaga Ekspor SDA, Pemerintah Bentuk BUMN Khusus

Tekan Praktik Penyimpangan Tata Niaga Ekspor SDA, Pemerintah Bentuk BUMN Khusus. (Dok. Kemen ESDM)

Tangerang, WaraWiri.net - Pemerintah mengumumkan langkah strategis baru dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menekan berbagai praktik penyimpangan dalam tata niaga ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.

"Terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang diumumkan tadi oleh Bapak Presiden. Itu memang penjualan daripada hasil komunitas sumber daya alam. Itu akan lewat negara yang akan ditujuk adalah BUMN yang ditujuk. Tujuan dari kebijakan ini adalah mencegah terjadi _under-invoicing_ dan _transfer pricing_ yang selama ini terjadi," ujar Bahlil dalam Acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5).

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya implementasi amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, khususnya Pasal 33, yang selama ini dinilai belum dijalankan secara optimal.

"Kebijakan ini juga merupakan implementasi daripada pasal 33 UU 1945. Yang memang harus dilaksanakan negara. Jadi ini bukan barang baru. Tapi selama ini perintah itu kan belum dijalankan. Oleh Bapak Presiden Prabowo, menganggap ini sebagai bagian terpenting dalam rangka menjalankan UU 1945 pasal 33 secara murni dan konsekuen," lanjutnya.

Kebijakan ekspor satu pintu ini lanjut Bahlil hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batubara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini.

"Saya bawa pesan atas dasar pengetahuan pendalaman dan info objektif, maka Pak Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas PP itu tidak berlaku. Jadi gak ada keraguan, jadi bisnis (migas) seperti biasa," jelas Bahlil.

Selain BUMN Khusus Ekspor, sektor hulu migas juga dikecualikan dari kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bahlil menyampaikan bahwa untuk sektor migas, pemerintah tetap memberikan kepastian aturan agar pelaku usaha tidak perlu khawatir.

"DHE dan hasil ekspor Pak Presiden mengatakan silahkan pakai saja, tak perlu pakai PP. Jadi jangan ada kekhawatiran. Ini menjamin kepastian aturan yang ada di negara kami soal migas," tegas Bahlil.

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya telah terikat kontrak jangka panjang.

"Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum plan of development (POD), negosiasi antara pemerintah dengan pengusahanya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengumumkan pembentukan BUMN Khusus Ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Melalui badan baru tersebut, kegiatan ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy akan dilakukan.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa BUMN Khusus Ekspor ini akan menjalankan fungsi sebagai pengekspor tunggal untuk komoditas strategis yang telah ditetapkan.

"Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing, marketing facility," jelasnya.

Presiden Prabowo menambahkan, tujuan pembentukan BUMN Ekspor ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, sekaligus memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), serta pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin, setiap warga negara, setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air. Saya yakin dan percaya, tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali," ungkap Prabowo.

Kebijakan penunjukan BUMN ekspor seperti ini bukan hal baru, melainkan juga telah diterapkan di sejumlah negara sahabat seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. (Remondies)

Share:

Read More

UHN IGB Sugriwa Didorong Buka Fakultas Kedokteran Berbasis Nilai Hindu

UHN IGB Sugriwa terima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2024–2025. (Dok. Kemenag)

Bali, WaraWiri.net - Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mendukung pengembangan Universitas Hindu Negeri (UHN) IGB Sugriwa Denpasar. Kampus keagamaan Hindu di Denpasar ini didorong untuk membuka Fakultas Kedokteran.

Komitmen ini mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kampus Pascasarjana UHN IGB Sugriwa, Denpasar, Selasa (19/5/2026). Hadir, Direktur Pendidikan Hindu Kemenag, I Ketut Sudarsana bersama Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Delegasi Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh I Ketut Kariyasa Adnyana bersama 24 anggota legislatif.

Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana, menyambut kehadiran Komisi VIII didampingi jajaran pimpinan dan Kepala Disdikpora Kota Denpasar. Usai meninjau kondisi kampus, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyampaikan dukungannya secara tegas.

"Selamat dan kami salut atas capaian luar biasa ini. Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan penuh, ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kami datang untuk melihat langsung, dan yang kami saksikan hari ini membuktikan bahwa UHN IGB Sugriwa layak mendapatkan perhatian dan anggaran yang lebih besar dari negara. Fakultas Kedokteran berbasis nilai Hindu adalah terobosan yang harus kita wujudkan bersama" ujarnya.

Direktur Pendidikan Hindu Kemenag, I Ketut Sudarsana, dalam kesempatan itu, menerima proposal kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Fakultas Kedokteran dari UHN. 

"Kementerian Agama tidak hanya hadir secara simbolis. Kami hadir untuk memastikan bahwa UHN IGB Sugriwa mendapatkan seluruh dukungan regulatif, anggaran, dan kebijakan yang dibutuhkan. Diterimanya proposal sarana prasarana Fakultas Kedokteran hari ini adalah komitmen kami untuk segera menindaklanjuti kebutuhan nyata di lapangan" tegas Sudarsana.

Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana, memaparkan dua lompatan besar institusinya yang didorong oleh Kemenag RI, yakni: progres konkret pendirian Fakultas Kedokteran serta terbitnya SK Fakultas Sains dan Teknologi (Sainteks).

"Apa yang kami capai hari ini adalah buah dari kepercayaan dan dukungan Kementerian Agama RI yang tidak pernah surut. Pendirian Fakultas Kedokteran dan terbitnya SK Sainteks adalah tonggak bersejarah bagi pendidikan tinggi Hindu di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus melangkah maju demi umat dan bangsa," tutup Sudiana.

Sinergi kuat antara Kemenag RI sebagai pembina teknis dan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra legislatif ini menjadi momentum krusial bagi UHN IGB Sugriwa untuk tumbuh menjadi perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri yang unggul, modern, dan berdaya saing nasional. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenko PMK Dorong Lampung Tengah Jadi Percontohan Kerukunan Umat Beragama Nasional

Kemenko PMK Dorong Lampung Tengah Jadi Percontohan Kerukunan Umat Beragama Nasional. (Dok. Kemenko PMK)

Lampung, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito menegaskan bahwa kehidupan rukun antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan penguatan kohesi sosial masyarakat.

"Kerukunan bukan sekadar nilai luhur yang kita jaga, tetapi merupakan pilar utama dalam transformasi sosial dan prasyarat nyata bagi pembangunan nasional yang termaktub dalam RPJMN," ujar Warsito dalam kegiatan Diskusi Kerukunan Antarumat Beragama di Komplek Nuwo Balak, Perumahan Dinas Bupati Lampung Tengah, pada Selasa (19/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Warsito menyoroti capaian positif Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang mencapai 80,36 pada tahun 2025 atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 77,89. Dengan keunggulan tersebut, Lampung Tengah dinilai memiliki potensi besar menjadi daerah percontohan kerukunan umat beragama bagi daerah lain.

"Lampung Tengah dengan segala kebhinekaannya diharapkan menjadi percontohan, baik di tingkat Provinsi Lampung maupun nasional, bahwa pluralitas agama bukan hambatan, melainkan kekuatan," tegasnya.

Warsito yang juga mantan Dekan FMIPA Universitas Lampung menekankan pentingnya memperkuat dimensi kerja sama dalam tiga pilar kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Menurutnya, dimensi kerja sama masih perlu diperkuat karena capaian nilainya secara nasional masih berada di bawah dua pilar lainnya, dengan nilai di bawah 70.

"Data nasional indeks KUB menunjukkan bahwa pilar kerja sama antarumat beragama masih rendah. Kita perlu mewujudkan kerja sama itu secara konkret, misalnya melalui pembentukan koperasi bersama atau forum kolaborasi lintas agama yang berdampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu diimbangi dengan pembangunan sosial masyarakat yang mencakup penguatan inklusi sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, literasi digital juga dinilai penting mengingat ruang digital kerap menjadi pemicu munculnya ketidakharmonisan di masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tersebut dihadiri Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, Staf Ahli Bupati Lampung Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Zulfikar Irwan, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain, Plt. Kepala Kesbangpol Lampung Tengah Rahmat Danil, Ketua FKUB Lampung Tengah KH Mutawalli, perwakilan PKUB Kemenag Herry Susanto, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pengurus FKUB setempat.

Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan memperkuat kerukunan di wilayahnya.

"Lampung Tengah adalah kabupaten yang kaya akan keberagaman agama dan keyakinan. Kami mendukung dan siap mengawal penuh kegiatan ini," ujar Koheri yang juga bagian dari FKUB Lampung Tengah.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain, Ketua FKUB Lampung Tengah KH Mutawalli, serta Plt. Kepala Kesbangpol Lampung Tengah terkait peluang dan tantangan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di tingkat daerah.

Kegiatan kemudian ditutup dengan kunjungan lapangan dan dialog bersama warga di Desa Fajar Mataram, Lampung Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mewujudkan Lampung Tengah sebagai daerah percontohan kerukunan umat beragama di Indonesia. (Burhan)

Share:

Read More

Kinerja APBN Hingga April 2026 Tetap Solid, Penerimaan Pajak Tumbuh Kuat 16,1%

Kinerja APBN Hingga April 2026 Tetap Solid, Penerimaan Pajak Tumbuh Kuat 16,1%. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang digelar pada Selasa (19/5) di Jakarta. 

Di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Menkeu menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap solid dengan realisasi APBN yang menunjukkan tren sangat positif.

"Hari ini kita menyampaikan lagi realisasi APBN kita, kinerja dan fakta, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Menkeu mengawali konferensi pers.

Ia memaparkan, hingga April 2026, pendapatan negara berhasil menembus angka Rp918,4 triliun, atau tumbuh sebesar 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akselerasi pendapatan ini utamanya ditopang oleh kinerja perpajakan yang tumbuh kuat sebesar 13,7%, di mana penerimaan pajak tumbuh 16,1% (yoy). 

Menkeu menyoroti pertumbuhan pada Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang naik 25%, PPh 21 (gaji karyawan) yang tumbuh 21%, serta PPN dan PPN-BM yang melonjak hingga 40%.

Menurut Menkeu, data ini membantah isu adanya penurunan daya beli di masyarakat. 

"PPh 21 tumbuh 21%. Ini data yang bicara, bukan perasaan saya. Jadi tidak benar bahwa daya beli masyarakat hancur," tegas Purbaya. (Alif)

Share:

Read More

Soal Permohonan Tambahan Anggaran Aceh, Jubir Nurlis: Masih Dipelajari Pusat

Soal Permohonan Tambahan Anggaran Aceh, Jubir Nurlis: Masih Dipelajari Pusat. (Dok. Pemprov Aceh)

Aceh, WaraWiri.net - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, menyampaikan update informasi mengenai permohonan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran Pemerintah Aceh. 

“Permohonan masih dalam proses, dan masih dipelajari Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (19 Mei 2026).

Nurlis menambahkan bahwa apakah permohonan tersebut dipenuhi atau tidak juga belum diketahui secara pasti.

“Kita mengajukan permohonan. Tentu setiap permohonan dipelajari. Apakah dipenuhi atau tidak, itu belum kita ketahui,” kata Nurlis. “

Sebelumnya Nurlis menyampaikan bahwa Gubernur Mualem meminta tambahan anggaran untuk Aceh saat beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi. Sementara Sekjen Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun hadir bersama Subandono selaku Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta selaku Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, serta Wiwin Istianti selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan.

Menurut Nurlis, berbagai langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mencari dukungan pusat untuk pembangunan daerah.

“Semoga permohonan yang kita sampaikan dapat disetujui,” kata Nurlis. (Deni)

Share:

Read More

RSUD Sulbar Perkuat Layanan Spesialistik melalui Kredensialing Orthopedi dan Patologi Anatomi

RSUD Sulbar Perkuat Layanan Spesialistik melalui Kredensialing Orthopedi dan Patologi Anatomi. (Dok. Pemprov Sulbar)

Sulawesi Barat, WaraWiri.net - RSUD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan kredensialing penambahan layanan Orthopedi dan Patologi Anatomi (PA) pada Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit dalam memperkuat layanan spesialistik guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan arah pembangunan daerah melalui Panca Daya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter melalui penguatan layanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Kegiatan kredensialing dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju St. Umrah Nurdin, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Para Kabid, Kasubid, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, tenaga analis, serta staf manajemen RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan telusur layanan di Ruang Orthopedi guna melihat kesiapan sarana, prasarana, alur pelayanan, serta kelengkapan penunjang medis. Selanjutnya tim melanjutkan peninjauan di Ruang Patologi Anatomi untuk memastikan kesiapan layanan laboratorium PA yang akan menunjang penegakan diagnosis medis secara optimal.

Setelah telusur ruangan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Penunjang. Diskusi dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Soleman Manggeng, yang menyampaikan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mendukung pengembangan layanan rumah sakit.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mamuju, St. Umrah Nurdin, menyampaikan bahwa kemitraan dalam pelayanan kesehatan harus dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh pihak terkait.

"Kegiatan kemitraan harus dibarengi dengan duduk bersama, komunikasi, dan koordinasi yang baik, karena tanpa hal tersebut seluruh proses tidak akan berjalan optimal," tegas Umrah.

“Baik rumah sakit, BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tentu menginginkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. BPJS sebagai badan penyelenggara program JKN melihat bahwa sebagian besar peserta merupakan indikator pemerintah daerah, sehingga pelayanan tanpa iur biaya menjadi perhatian bersama,” lanjutnya.

Ia mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan RSUD Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sementara itu, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Katimker Keslan, Faisal memberikan sejumlah masukan terkait kesiapan layanan, di antaranya pengaturan ruangan yang harus segera dibenahi, alur pelayanan yang jelas, serta penyusunan SOP yang terstruktur agar pelayanan dapat berjalan maksimal.

Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat, dr. Musadri Amir Abdullah, menyampaikan bahwa pelaksanaan kredensialing ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan spesialistik yang semakin lengkap dan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami terus berupaya melakukan pembenahan dan penguatan layanan, baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun tata kelola pelayanan. Melalui penambahan layanan Orthopedi dan Patologi Anatomi ini, kami berharap masyarakat Sulawesi Barat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal tanpa harus dirujuk ke luar daerah,” ungkapnya.

Dengan terlaksananya kegiatan kredensialing ini, RSUD Provinsi Sulawesi Barat berharap proses penambahan layanan Orthopedi dan Patologi Anatomi dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Slamet)

Share:

Read More

Kalapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke- 118

Kalapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke- 118. (Dok. Istimewa/Lapsus Gunung Sindur)

Gunung Sindur, WaraWiri.net - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Wahyu Indarto, memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke- 118 tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, staf pegawai, serta warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Dalam amanatnya, Kalapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Wahyu Indarto menekankan pentingnya memelihara semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa di tengah tantangan modernisasi.

Momentum Harkitnas ke-118 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi seluruh jajaran maupun warga binaan untuk terus melakukan perubahan positif dan berkontribusi nyata bagi kemajuan negeri.

"Mari kita bersama bertransformasi diri untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik demi mendukung kemajuan instansi," ucap Wahyu Indarto, Rabu (20/5).

Wahyu Indarto juga mengajak, agar peringatan Harkitnas dapat dijadikan sebagai refleksi perjuangan mengenang kembali esensi perjuangan Boedi Oetomo sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional atas persatuan dan kesatuan bangsa.

"Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat bagi kita semua untuk bangkit bersama, memperkuat solidaritas, dan terus memberikan kinerja terbaik demi bangsa dan negara," tegas Wahyu Indarto dalam arahannya.

Upacara yang dilaksanakan di lapangan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. (Alif/Nada)

Share:

Read More

JAM INTEL Siap Kawal Proyek Strategis Nasional Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Senilai Rp517 Triliun

JAM INTEL Siap Kawal Proyek Strategis Nasional Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Senilai Rp517 Triliun. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menggelar Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin, 18 Mei 2026 dan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen.

Acara ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Dalam sambutan Jamintel yang dibacakan oleh Plt. Sesjamintel, dijelaskan bahwa Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu Proyek Prioritas Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5.170.000.000.000 (lima triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Plt. Sesjamintel.

Selain itu, proyek ini menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi memberantas kemiskinan.

"Pengawalan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.", tegas Plt. Sesjamintel.

Langkah mitigasi ini diajukan oleh Direktorat IV (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada JAM INTEL guna mengantisipasi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek tersebut.

Plt. Sesjamintel menekankan bahwa kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui sinergi yang kokoh, diharapkan pelaksanaan proyek nasional ini dapat berjalan secara komprehensif dan mencapai target utama, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran.

“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More

Produk Kriya IKM Binaan Kemenperin Sukses Dilirik Pasar Internasional

Produk Kriya IKM Binaan Kemenperin Sukses Dilirik Pasar Internasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperluas akses pasar global bagi industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui fasilitasi partisipasi IKM kriya binaan Kemenperin pada ajang Home InStyle 2026 yang berlangsung di Hong Kong Convention and Exhibition Centre pada 27–30 April 2026. Keikutsertaan tersebut membuahkan berbagai peluang kerja sama bisnis dengan buyer dan investor internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, keberhasilan pelaku IKM Indonesia menembus pasar internasional menjadi bukti bahwa produk kriya nasional memiliki daya saing tinggi dan semakin diminati konsumen global.

“Ini merupakan suatu kebanggaan setiap kali Kemenperin memfasilitasi IKM dalam pameran internasional bergengsi, lalu membawa oleh-oleh berupa kontrak kerja sama dan jejaring pasar yang baru. Produk kerajinan IKM Indonesia memang layak bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5).

Melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK), Kemenperin memfasilitasi tiga IKM alumni program Creative Business Incubator (CBI), yakni Manamu dari Bali dengan produk tenun kawat khas budaya Sumba, Kampoeng Anyaman dari Jawa Tengah dengan produk anyaman pandan, serta Koto Batu dari Banten yang memproduksi perhiasan berbahan batu alam dan batu mulia dengan sentuhan modern. Pada ajang tersebut, karya desain berjudul Elora milik Koto Batu berhasil meraih penghargaan Best of Show Award dalam European Product Design Award x HKTDC Home InStyle 2026.

Menperin mengungkapkan, partisipasi pelaku IKM Indonesia dalam pameran internasional tersebut menghasilkan sejumlah potensi kerja sama dengan buyer dari Hong Kong, Jepang, Filipina, Tiongkok, Abu Dhabi, hingga Amerika Serikat.

“IKM harus memanfaatkan potensi ini sebaik mungkin agar kerja sama itu bisa terwujud dan terus dikembangkan,” tegasnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan, produk dekorasi dan kerajinan anyaman pandan milik Kampoeng Anyaman mendapat perhatian besar dari buyer mancanegara, khususnya dari Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, Abu Dhabi, dan Tiongkok. Mayoritas buyer tersebut bergerak di sektor dekorasi rumah tangga dan produk ramah lingkungan.

“Dari pertemuan tersebut, Kampoeng Anyaman memperoleh beberapa potensi tindak lanjut, di antaranya permintaan sampel produk dari buyer asal Amerika Serikat dan Abu Dhabi dengan potensi nilai kerja sama hingga Rp340 juta. Buyer dari Abu Dhabi ini bahkan menjalin komunikasi lanjutan untuk penjajakan kerja sama serta peluang business matching lanjutan,” ungkap Reni.

Selain itu, produk kerajinan tenun kawat buatan Manamu juga diminati pembeli dari Filipina, Selandia Baru, dan Hong Kong.

“Mereka sudah menjalin penjajakan kerja sama untuk pengembangan pasar dan distribusi produk, termasuk penjajakan penjualan produk perhiasan pada dua toko di Hong Kong,” imbuhnya.

Reni menilai, partisipasi pada Home InStyle 2026 menjadi momentum strategis bagi IKM nasional karena Hong Kong merupakan salah satu hub perdagangan internasional untuk industri gaya hidup, desain, dan kreatif. Pameran yang diselenggarakan oleh Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) tersebut dihadiri lebih dari 95 ribu buyer dari 134 negara dan wilayah.

“Kehadiran buyer global ini menjadi peluang strategis bagi para peserta pameran, terutama IKM kita, untuk melakukan riset pasar, menjajaki kerja sama bisnis, serta membuka peluang ekspor ke berbagai negara, termasuk pasar alternatif,” ujarnya.

Berdasarkan survei HKTDC terhadap 1.541 exhibitor dan buyer selama penyelenggaraan Gifts & Premium Fair, Home InStyle, dan Fashion InStyle, potensi pertumbuhan pasar produk kerajinan global masih sangat prospektif. 

Sebanyak 49 persen responden memproyeksikan peningkatan penjualan dalam satu hingga dua tahun ke depan, sementara 44,6 persen memperkirakan kondisi bisnis tetap stabil. Kawasan ASEAN menjadi wilayah dengan prospek penjualan paling menjanjikan dalam dua tahun mendatang, diikuti Taiwan, India, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Kepala BPIFK Dickie Sulistya Aprilyanto menyampaikan, selama pameran berlangsung, tiga IKM binaan Kemenperin tidak hanya mengikuti sesi product showcase, tetapi juga aktif mengikuti seminar industri, workshop, dan networking session bersama buyer internasional.

“Mereka berinteraksi langsung dengan buyer potensial untuk membuka peluang kerja sama bisnis dan memperluas jejaring pemasaran internasional produk Indonesia,” kata Dickie.

Menurutnya, fasilitasi pameran internasional ini merupakan bagian dari komitmen BPIFK dalam mendukung promosi, pemasaran, serta penguatan jejaring global bagi IKM Indonesia. BPIFK juga terus memperkuat industri kriya nasional melalui pengembangan kapasitas SDM industri, inovasi desain, pemanfaatan teknologi, penumbuhan wirausaha baru, serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

“BPIFK akan terus mendampingi IKM kriya dan fesyen melalui inkubator bisnis, peningkatan kemitraan, peningkatan kualitas desain, transformasi industri, dan dukungan promosi melalui fasilitasi pameran internasional demi meningkatkan eksposur global serta memperkuat posisi produk Indonesia di mata dunia,” pungkas Dickie. (Siti)

Share:

Read More