Aktualisasi Nilai Qur’ani, Menko Airlangga Ajak Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Inovator Ekonomi Berkeadilan

Aktualisasi Nilai Qur’ani, Menko Airlangga Ajak Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Inovator Ekonomi Berkeadilan. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah ketidakpastian global, daya tahan ekonomi perlu ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang mampu membawa prinsip keadilan sosial ke dalam ruang kebijakan dan kehidupan bermasyarakat.

“Al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah memberikan asas-asas fundamental dalam tata kelola perekonomian yaitu Prinsip Keadilan ('Adl) dan Keseimbangan (Mizan), Sebagaimana firman Allah dalam surah Q.S An-Nahl ayat 90 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan Orasi Ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Jakarta, Rabu (23/09).

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti perbaikan sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07%, sementara rasio Gini berada di level 0,368 yang merupakan yang terendah dalam satu dekade. Tingkat pengangguran terbuka juga tercatat 4,65%. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin telah berkurang sekitar 926 ribu orang, menunjukkan perbaikan kualitas pertumbuhan yang terus diupayakan Pemerintah.

Untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata, Pemerintah menyiapkan 28 program perlindungan sosial yang mencakup seluruh siklus kehidupan masyarakat. Program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar bagi 22 juta siswa, Sekolah Rakyat bagi masyarakat miskin, Makan Bergizi Gratis dengan target 74 juta penerima, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, serta pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta masyarakat. Berbagai subsidi dan kompensasi energi juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi akses keuangan, Pemerintah terus memperluas inklusi dan literasi keuangan. Indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61%, sedangkan literasi keuangan mencapai 69,57%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD sebesar 63%. Namun demikian, inklusi keuangan syariah masih berada pada 13,14%, sehingga penguatan pemahaman dan akses terhadap produk keuangan syariah masih menjadi ruang yang perlu terus didorong. Pemerintah juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia.

Sejalan dengan itu, pengembangan ekonomi syariah dan industri halal terus menjadi bagian dari penguatan ekonomi nasional. Aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.131 triliun dan berada pada posisi keempat dunia bersama Malaysia. Indonesia juga menempati peringkat pertama dunia untuk Muslim Modest Fashion. Di bidang industri halal, telah diterbitkan 4,4 juta sertifikat halal bagi 3,4 juta pelaku usaha yang mencakup 14,68 juta produk. Indonesia juga telah memiliki mutual recognition arrangement untuk produk halal dengan 39 negara.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga berpesan kepada para wisudawan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai Al-Qur’an dalam menghadapi tantangan masa depan.

“Saya ingin menitipkan tiga pesan utama kepada para wisudawan S1, S2, dan S3 PTIQ Jakarta. Pertama, jadilah problem solver dan inovator, bawa nilai-nilai Qur’ani ke dalam ruang-ruang kebijakan. Kedua, kuasai teknologi dan literasi digital, jangan gagap terhadap perkembangan zaman seperti Artificial Intelligence (AI) dan perkembangan teknologi lainnya. Ketiga, manfaatkan program-program Pemerintah seperti MagangHub, pelatihan GIG Economy dan Digital Talent Scholarship, akses pembiayaan bersubsidi untuk wirausaha termasuk KUR syariah, serta LPDP untuk melanjutkan pendidikan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya yakni Menteri Agama RI yang juga Rektor Universitas PTIQ Jakarta Nasaruddin Umar, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA) Ponco Sutowo, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Quran Achmad Zacky Siraj, pimpinan dan Senat Akademik Universitas PTIQ Jakarta, para Guru Besar, perwakilan Kementerian/Lembaga, serta wisudawan bersama para orang tua/wali. (Deni)

Share:

Read More

Menko Airlangga: Investasi, Produktivitas, dan Ekspor Bernilai Tambah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2027

Menko Airlangga: Investasi, Produktivitas, dan Ekspor Bernilai Tambah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2027. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Perekonomian global masih diliputi ketidakpastian tinggi melalui tiga kanal risiko utama yang perlu terus diantisipasi, yakni energi dan logistik akibat konflik geopolitik, perdagangan dan investasi akibat meningkatnya proteksionisme, serta pasar keuangan dan fiskal akibat volatilitas global. Meskipun outlook perekonomian global pada 2027 diperkirakan membaik, proses pemulihan masih menghadapi berbagai kerentanan. Dalam konteks tersebut, penguatan investasi, konektivitas, dan efisiensi logistik nasional menjadi semakin penting untuk menjaga daya tahan dan daya saing perekonomian nasional.

Di tengah dinamika global tersebut, fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang tetap terjaga. Perekonomian nasional tumbuh 5,45% (yoy) pada Semester I-2026, dengan inflasi yang terkendali sebesar 3,19% pada Agustus 2026, serta realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun hingga Semester I-2026. Dari sisi kesejahteraan, rasio gini turun menjadi 0,368, tingkat kemiskinan tercatat 8,07%, dan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,65%. Sementara itu, Indonesia juga tetap mempertahankan peringkat dalam kategori layak investasi, yang mencerminkan terjaganya kepercayaan terhadap fundamental dan prospek perekonomian nasional.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menuju 8% dalam jangka menengah, tiga syarat utama. Pertama, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada PDB, kedua, produktivitas dan kualitas SDM meningkat, dan ketiga yakni ekspor harus semakin bernilai tambah dan logistik semakin efisien,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara ANTARA Business Forum “The Synergy Horizon - Positioning Indonesia For The Next Decade, Rabu (23/09).

Lebih lanjut, kebijakan ekonomi tahun 2027 akan diarahkan melalui sinergi fiskal sebagai katalis, moneter sebagai penjaga stabilitas, dan investasi sebagai penggerak kapasitas produksi serta penciptaan lapangan kerja. Sinergi ketiga kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.

Untuk memperkecil kesenjangan menuju target pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menyiapkan empat strategi, yakni deregulasi dan debottlenecking melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026, penguatan investasi dan pembiayaan melalui KEK, Danantara, dan KPBU, peningkatan produktivitas melalui program magang dan vokasi, serta perluasan akses pasar melalui 25 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan dan 13 perjanjian yang masih dalam proses perundingan, seiring dengan proses aksesi Indonesia menuju OECD.

Penguatan ketahanan energi, ekonomi hijau, dan ekonomi digital juga terus menjadi bagian penting dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan energi Indonesia tercermin dari Indeks Ketahanan Energi 2025 yang berada pada level tahan, sementara potensi energi baru terbarukan mencapai lebih dari 1.000 gigawatt. Upaya transisi energi juga diperkuat melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dengan dukungan pendanaan strategis.

Di sisi digital, Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN, yang didukung perluasan penggunaan QRIS lintas batas. Fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi 8% juga diperkuat melalui pengembangan ekosistem pusat data, Artificial Intelligent (AI), semikonduktor, dan talenta digital nasional secara terintegrasi. Komitmen Indonesia dalam pengembangan ekosistem AI global turut ditunjukkan melalui status sebagai founding member World AI Cooperation Organization (WAICO), yang ditandatangani di Shanghai bersama 28 negara pendiri lainnya.

Reformasi iklim investasi juga terus diperkuat dengan penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk memberikan kepastian waktu dalam proses perizinan, serta pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang semakin memberikan kepastian, kemudahan, dan pelayanan yang lebih responsif bagi pelaku usaha. Pemerataan investasi juga terus didorong melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.

Penguatan industri padat karya juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sektor TPT berkontribusi terhadap PDB, dengan menyerap jutaan tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor yang signifikan. Penguatan sektor ini dilakukan melalui peningkatan pasokan bahan baku, harmonisasi kebijakan hulu dan hilir, penertiban impor, serta dukungan restrukturisasi dan pembiayaan bagi pelaku industri.

Transformasi ekonomi nasional turut diperkuat melalui integrasi dengan perekonomian global. Indonesia terus berperan aktif dalam berbagai forum dan kerja sama ekonomi internasional, termasuk G20, ASEAN, RCEP, BRICS, serta proses aksesi OECD dan CPTPP. Di saat yang sama, perluasan jaringan kerja sama perdagangan, termasuk melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), terus didorong untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk nasional, dan membuka peluang investasi.

“Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang kuat, bonus demografi, basis industri yang terus berkembang, serta posisi strategis di kawasan. Karena itu, arah kebijakan ke depan harus tetap berfokus pada investasi berkualitas, hilirisasi, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta perluasan akses pasar,“ pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA, serta Perwakilan Pimpinan BUMN. (Alif)

Share:

Read More

BGN Pelajari Praktik Baik Program Makan Bergizi Jepang untuk Perkuat MBG

BGN Pelajari Praktik Baik Program Makan Bergizi Jepang untuk Perkuat MBG. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembelajaran dari berbagai praktik baik, termasuk pengalaman Jepang dalam menjalankan program makan gratis para siswanya. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi BGN dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Rabu (23/9).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, pertemuan dengan JICA menjadi bagian dari upaya BGN untuk memperluas pembelajaran dan menggali pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan program makan bagi peserta didik.

“Intinya adalah kami ingin belajar dari negara yang salah satu yang terbaik dalam program free meals-nya. Kami sedang mempelajari hal-hal yang bisa kita dapat dari program tersebut, mulai dari cara pelaksanaan, penanganan, hingga peran masing-masing pihak,” ujar Mas Dar.

Menurut Mas Dar, pembelajaran tersebut tidak hanya mencakup aspek penyelenggaraan makanan, tetapi juga tata kelola dan keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem program.

Dalam praktik di Jepang, BGN mempelajari peran sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, hingga orang tua dalam mendukung keberlangsungan program.

“Kami ingin banyak mendengar, banyak belajar, banyak melihat, kemudian banyak mengadopsi yang baik-baik dan yang bagus-bagus dari banyak sumber, sehingga program free meals kita ini bisa berjalan sebaik-baiknya di Indonesia,” kata Mas Dar.

Audiensi BGN dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia

Kerja sama antara Indonesia dan JICA dalam konteks pembelajaran program makan bagi siswa telah terbangun sejak 2024 dan akan terus berlanjut. Salah satu bentuknya dilakukan melalui pengiriman peserta pelatihan ke Jepang untuk mempelajari secara langsung penyelenggaraan program free meals bagi siswa.

Dalam audiensi tersebut, BGN juga memperoleh pembelajaran mengenai variasi model penyediaan makanan di Jepang. Mas Dar menjelaskan, penyelenggaraan program makan bagi siswa di Jepang tidak seluruhnya dilakukan dengan memasak makanan di sekolah. Selain model yang dimasak langsung di sekolah, terdapat pula model Central Kitchen, yakni makanan diproduksi di dapur terpusat, kemudian dibawa ke sekolah untuk didistribusikan kepada siswa.

“Di Jepang sendiri juga mengadopsi adanya Central Kitchen. Jadi ada dua tipe, ada yang dimasak di sekolah, tetapi ada juga yang menggunakan model Central Kitchen, yaitu makanan dibuat di Central Kitchen, kemudian dibawa ke sekolah dan didistribusikan di sekolah,” jelas Mas Dar.

Pembelajaran mengenai model tersebut menjadi salah satu referensi baru bagi BGN untuk melihat kemungkinan penyesuaian praktik yang relevan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia. Menurut Mas Dar, pengalaman Jepang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk terus menyempurnakan model penyelenggaraan MBG sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia.

“Ini menjadi satu pelajaran baru. Siapa tahu kita bisa juga meniru dengan langkah-langkah yang barangkali perlu di-adjust terhadap pelaksanaan MBG bagi kita,” tutur Mas Dar.

Mas Dar menegaskan, BGN terbuka terhadap pengalaman dan inovasi dari berbagai pihak sebagai bagian dari proses penguatan penyelenggaraan MBG. Pembelajaran tidak hanya diarahkan kepada satu negara, tetapi juga dapat dilakukan dengan melihat pengalaman berbagai negara yang memiliki program sejenis.

“BGN tidak menutup mata bahwa kita ada persoalan, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap inovasi, pengalaman best practice, atau pengalaman terbaik dari banyak pihak, termasuk dari negara lain. Apakah Jepang, India, Brasil, dan banyak negara lainnya,” ujar Mas Dar.

Menurutnya, berbagai pengalaman tersebut selanjutnya dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, BGN berupaya memastikan setiap pembelajaran yang diperoleh dapat memberikan nilai tambah bagi penguatan tata kelola dan pelaksanaan MBG.

“Yang kita cari adalah model seperti apa yang kemudian terbaik yang bisa kita lakukan dengan yang sekarang sudah ada. Tinggal kita adopsi sedikit dan kita sesuaikan,” pungkas Mas Dar. (Deni)

Share:

Read More

Kemenperin Tegaskan Tidak Ada Penambahan Pasokan GKM untuk Rafinasi

Kemenperin Tegaskan Tidak Ada Penambahan Pasokan GKM untuk Rafinasi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menanggapi pemberitaan impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 150.000 ton untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (GKR). Sebelumnya pada Selasa, 22 September 2026, diberitakan terdapat importasi raw sugar (GKM) untuk diolah menjadi GKR yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri mamin, bukan untuk konsumsi masyarakat.

Kemenperin menegaskan bahwa tidak ada penambahan kuota maupun alokasi GKM kepada pabrik gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan sektor makanan, minuman, dan farmasi.

“Tidak ada perubahan alokasi untuk bahan baku industri gula kristal rafinasi saat ini. Kebijakan dan volume pasokan bahan baku bagi industri gula kristal rafinasi pada tahun 2026 tetap sesuai dengan Neraca Komoditas yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025. Pada tahun 2025 lalu, realisasi impor bahan baku GKM untuk diolah menjadi GKR sebagai bahan baku industri maminfar mencapai 99,99%. Bahkan alokasi bahan baku industri tersebut diturunkan untuk tahun 2026, karena pertimbangan reformulasi pada beberapa industri berkaitan dengan pembatasan gula garam lemak (GGL),” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (23/9).

Kemenperin sebagai instansi pembina industri berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola peredaran gula industri.

Gula merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Presiden (Keppres) Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dalam tata kelolanya tiga jenis gula yang diatur yaitu Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula Kristal Putih (GKP).

Sejak tahun 2024, Kemenperin telah berkomitmen mengatur pembatasan produksi GKR dan GKP yang berbahan baku impor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Bahan Baku untuk Industri Gula. Melalui Permenperin tersebut, perusahaan industri GKR dapat mengimpor GKM untuk diolah dan diproduksi menjadi GKR. Kemudian GKR yang telah diproduksi hanya dapat didistribusikan kepada industri pengguna untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.

“Kemenperin telah menerbitkan Permenperin Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur bahwa perusahaan industri gula rafinasi dapat mengimpor GKM sebagai bahan baku GKR. Namun produk GKR yang dihasilkan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam pasar konsumen masyarakat umum untuk melindungi tata kelola gula,” ungkap Febri.

Lebih lanjut, “Kemenperin mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta berkomitmen untuk menjaga iklim usaha yang kondusif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penjelasan ini diharapkan dapat meluruskan pemberitaan kurang tepat yang beredar,” jelas Febri. (Rizal)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Bentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama

Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan keterangan pers kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Pembentukan Direktorat Jenderal baru ini secara khusus mewadahi urusan pesantren, ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

“Alhamdulillah Bapak Presiden baru saja mengeluarkan SK tentang keberadaan satu direktorat baru di bawah Kementerian Agama untuk mewadahi secara khusus penduduk pesantren yang dikenal dengan Dirjen Pesantren,” ujar Nasaruddin.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin menjelaskan bahwa empat hari sebelumnya telah melantik Direktur Jenderal Pesantren sebagai pejabat yang akan memimpin lembaga baru tersebut.

“Jadi ini suatu lembaga baru di Kementerian Agama. Tadinya pesantren itu hanya subordinasi dari pendidikan Islam, sekarang menjadi direktorat tersendiri,” kata Nasaruddin.

Lebih lanjut, Nasaruddin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan pembentukan ini diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren.

“Jadi kita berterima kasih kepada Presiden atas keputusannya yang luar biasa ini. Dengan demikian pondok pesantren akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan selanjutnya insyaAllah diharapkan ke depan pondok pesantren itu mendapatkan tentu hal-hal yang positif baru dibanding dengan sebelumnya,” pungkas Nasaruddin. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Instruksikan Program Kuliah Gratis di PTN Disiapkan Secepatnya dan Bertahap

Presiden Prabowo Instruksikan Program Kuliah Gratis di PTN Disiapkan Secepatnya dan Bertahap. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.

“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.

Kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai dasar untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan skema penerapannya.

Menurut Brian, hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan kebijakan dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.

“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.

Presiden juga menginstruksikan agar kajian dilakukan lebih mendalam melalui pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelasnya.

Brian berharap dalam sekitar dua minggu hingga satu bulan, tim tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas. Hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar penetapan langkah berikutnya.

“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.

Hasil kajian tersebut selanjutnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. 

“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkas Brian. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis dan Bermutu bagi Seluruh Anak Indonesia

Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen tersebut mencakup layanan pendidikan di sekolah negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memanggil sejumlah menteri terkait untuk membahas penguatan akses sekaligus peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan penekanan terhadap komitmen penyediaan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri. Komitmen tersebut bahkan dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak.

“Pak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tegaskan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik. Presiden mengarahkan agar kualitas guru terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan yang pembiayaannya diupayakan dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian dari komitmen bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Astacita yang keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Abdul Mu’ti.

Kebijakan serupa juga berlaku bagi madrasah negeri yang berada di bawah Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa prinsip layanan pendidikan gratis pada sekolah negeri juga diterapkan pada madrasah negeri.

“Apa yang berlaku di sekolah itu juga berlaku di madrasah di bawah Kementerian Agama untuk madrasah negeri,” ujar Nasaruddin.

Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan tahapan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden ingin program tersebut terwujud secepat mungkin, dengan pelaksanaan yang mempertimbangkan kesiapan anggaran dan keberlanjutan pendidikan tinggi.

“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ucap Brian. (Dinda)

Share:

Read More

Pertamina Perluas Akses Pasar Global 7 UMK di CAEXPO 2026

Pertamina Perluas Akses Pasar Global 7 UMK di CAEXPO 2026. (Dok. Pertamina)

Tiongkok, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memperluas peluang produk lokal tujuh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mitra binaan untuk menjangkau pasar internasional dalam The 23rd China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2026 di Nanning International Convention and Exhibition Center, Guangxi, Tiongkok, pada 17–21 September 2026.

Keikutsertaan UMK mitra binaan Pertamina pada ajang tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina membuka akses pasar internasional serta mempertemukan UMK dengan calon pembeli dan pelaku usaha dari Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Arianto Surojo, mengatakan CAEXPO merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan produk Indonesia sekaligus membangun hubungan bisnis jangka panjang.

“CAEXPO merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia kepada pasar Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Kesempatan ini perlu dimanfaatkan untuk menjaring calon pembeli, menginisiasi hubungan bisnis, serta membangun kontrak kerja sama jangka panjang sehingga hasilnya tidak berhenti pada transaksi satu kali,” ujar Arianto.

Menurut Arianto, produk UMK Indonesia memiliki keunikan, kreativitas, dan nilai tambah yang berpotensi bersaing di pasar global. Untuk itu, UMK perlu terus memperkuat konsistensi kualitas, kapasitas produksi, dan pemahaman terhadap kebutuhan pasar tujuan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan fasilitasi UMK mitra binaan dalam pameran internasional merupakan bagian dari komitmen Pertamina mendampingi UMK agar naik kelas.

“Pertamina terus mendorong UMK mitra binaan melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar. Kami berharap keikutsertaan dalam CAEXPO 2026 dapat memperluas jejaring bisnis serta membuka peluang kerja sama berkelanjutan,” ujar Baron.

Produk yang ditampilkan meliputi keripik tempe Kritebar produksi H&G Makmur; kitchenware dan tableware berbahan kayu jati bersertifikat SVLK dari Jati Alasku; permainan edukatif Puzzle IQ Jogja; kerajinan rotan Rindik ArtShop; sapu rayung Sakoda Broom; kerajinan berbahan kerang IndsCraft; serta produk olahan kelapa dan minuman jahe dari PT Agriutama Mandiri Indonesia Jaya.

Program pembinaan dan perluasan akses pasar tersebut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi serta SDG 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Inisiatif ini juga selaras dengan Asta Cita dalam memperkuat kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengembangkan industri kreatif nasional.

Melalui CAEXPO 2026, Pertamina berharap produk lokal Indonesia semakin dikenal, kompetitif, dan mampu menjangkau pasar global. (Slamet)

Share:

Read More

Semester 1 2026, Dekarbonisasi Pertamina Capai 118%, Di Atas Target Pengurangan Emisi Tahunan

Semester 1 2026, Dekarbonisasi Pertamina Capai 118%, Di Atas Target Pengurangan Emisi Tahunan. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) sukses menjalankan program dekarbonisasi dengan capaian pengurangan emisi di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026. Sepanjang semester I 2026, dekarbonisasi Pertamina Group berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 118 persen di atas target 2026.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan program dekarbonisasi merupakan bagian dari inisiatif Pertamina dalam mengimplementasikan ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh lini bisnis.

“Sebagai perusahaan energi kelas dunia, Pertamina berkomitmen menjalankan ESG sesuai dengan standar dunia. Dekarbonisasi Pertamina juga merupakan komitmen Perusahaan menjalankan target Pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060,” ujar Muhammad Baron.

Selain dekarbonisasi, lanjut Baron, Pertamina juga konsisten mengembangkan bisnis rendah karbon (Low Carbon Business) sebagai bagian dari implementasi ESG. Sepanjang Januari – Juni 2026, kinerja bisnis rendah karbon Pertamina mencapai 101% atau di atas target RKAP 2026.

Keberhasilan ini menunjukkan kinerja solid dalam mendorong inisiatif pengembangan energi rendah karbon.

“Pencapaian ini didukung oleh beberapa program utama seperti bioethanol, biofuel, dan efisiensi energi yang mampu melampaui target yang telah ditetapkan,” ujar Baron.

Program ESG lainnya yang dijalankan Pertamina mulai dari sustainable procurement, sustainability budget tagging, serta program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan kinerja positif. Secara keseluruhan kinerja dalam tata Kelola ini berhasil melampaui target mencapai 102%.

“Keberhasilan ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif terutama pada aspek tata kelola, sosial, dan sistem pendukung keberlanjutan,” terang Baron.

Baron menegaskan, keberhasilan Pertamina dalam mengimplementasikan ESG secara terintegrasi telah mengokohkan kembali Pertamina sebagai perusahaan peringkat ESG nomor 1 dunia untuk Sub-Industri Integrated Oil and Gas.

Pada penilaian Carbon Disclosure Project (CDP), Pertamina memperoleh skor B untuk kategori perubahan iklim dan A- untuk keamanan air. Dari sisi tata kelola, Pertamina mencatat skor Good Corporate Governance (GCG) tahun 2025 sebesar 97,14 persen dengan kategori “Sangat Baik”.

“Berbagai capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan. Bagi Pertamina, keberlanjutan dan prinsip ESG menghasilkan dampak nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan bisnis,” kata Baron.

Baron melanjutkan, dalam pengembangan bisnis rendah karbon, Pertamina terus mendorong pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel (SAF), biogasoline, biodiesel, dan pembangkit energi rendah karbon. Pada pengembangan SAF, Pertamina menargetkan volume pengangkatan sebesar 27.000 kiloliter (KL) dan penjualan 6.000 KL pada 2026.

Pertamina turut mengembangkan biogasoline melalui pencampuran bioetanol sebesar lima persen pada bensin RON 95. Pada periode Januari hingga Juni 2026, realisasi penjualan biogasoline tercatat sebesar 23.280 KL.

Selain itu, keberlanjutan Pertamina juga selaras dengan perkembangan regulasi, transformasi portofolio menuju energi hijau, serta aksi korporasi perusahaan.

Pencapaian tersebut telah mengantarkan Pertamina sebagai perusahaan pelopor transisi energi hijau di Indonesia. Pada ajang KESGI Award 2026 yang diselenggarakan oleh Katadata ESG Sustainability Insight (KESGI) di Sudirman Hall, Jakarta, Kamis (17/9), Pertamina sukses memborong empat penghargaan utama di sektor Minyak dan Gas (Migas).

Dalam ajang bergengsi tersebut, Pertamina memboyong empat kategori penghargaan untuk pilar ESG, lingkungan, sosial. dan tata kelola. Pertamina dinilai berhasil menjalankan bisnis energi secara seimbang antara profitabilitas, kelestarian lingkungan, dan tata kelola yang akuntabel. (Slamet)

Share:

Read More

KPK Dorong Mahasiswa Suarakan Integritas lewat Kompetisi Komik Sketch Your Integrity 2026

KPK Dorong Mahasiswa Suarakan Integritas lewat Kompetisi Komik Sketch Your Integrity 2026. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan pendekatan kreatif dalam menyampaikan nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada generasi muda. Salah satunya melalui ‘Kompetisi Komik Sketch Your Integrity (SYI) 2026’ yang melibatkan mahasiswa untuk menuangkan gagasan dan pengalaman mereka tentang integritas melalui karya visual.

Kompetisi SYI 2026 dilaksanakan KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik) bersama tiga perguruan tinggi, yaitu Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, dan ISI Bali. Rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak Mei 2026, mulai dari sosialisasi, pembekalan peserta, pengumpulan karya, hingga proses penjurian yang dilaksanakan secara bertahap di masing-masing perguruan tinggi.

Mengusung tema “Menjaga Integritas dengan Kreativitas”, kompetisi ini mengajak mahasiswa menyampaikan pesan mengenai integritas, transparansi, serta perilaku antikorupsi melalui medium komik. Pesan yang disampaikan tidak terbatas pada pemahaman mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai persoalan dan perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Rangkaian Kompetisi SYI 2026 di Institut Teknologi Kalimantan ditutup dengan Penganugerahan Pemenang yang berlangsung di Auditorium Gedung A Kampus ITK, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (22/9). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Rektor II ITK Khakim Ghozali, Direktur Jejaring Pendidikan KPK Dian Novianthi, serta sekitar 150 mahasiswa.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi dapat disampaikan melalui berbagai medium yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Menurutnya, komik dapat menjadi sarana untuk menggambarkan persoalan integritas secara sederhana dan kontekstual.

“Lomba Komik SYI sebagai implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui seni berupa komik. Komik ini tidak harus berisi pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ibnu.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pembangunan Berkelanjutan ITK, Alamsyah, menyampaikan dukungan kampus terhadap upaya KPK dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi. “ITK selalu mendukung upaya KPK dalam Pendidikan Antikorupsi,” kata Alamsyah.

Dari Pengalaman Sehari-hari Menjadi Karya

Di ITK, kompetisi diikuti 13 peserta, baik individu maupun kelompok. Para peserta mengolah gagasan mengenai integritas dan antikorupsi ke dalam cerita bergambar dengan pendekatan yang beragam.

Keterlibatan mahasiswa melalui karya kreatif ini diharapkan dapat membuka ruang bagi mereka untuk melihat isu integritas dari pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pesan antikorupsi tidak hanya disampaikan dalam bentuk materi pembelajaran, tetapi juga melalui cerita dan karya yang lahir dari perspektif mahasiswa sendiri.

Berdasarkan hasil penjurian, ditetapkan empat pemenang Kompetisi Komik SYI ITK 2026. Juara pertama diraih Tim No Jiplak-Jiplak Club yang beranggotakan Vito Zilanayo dan Nailah Nazhifah. Juara kedua diraih Salma Hayek Safira, sedangkan juara ketiga diraih Margareta Estin. Sementara itu, Juara Harapan diraih Tim Kelompok 2RN yang beranggotakan Reva Islami Budiman, Muhammad Rizky, dan Nabil Nugroho Justisiko.

Selain penganugerahan, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran karya para finalis serta talkshow ‘Bincang Asik Integritas Mahasiswa’. Dalam talkshow yang menghadirkan Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi dan komikus profesional, Adelia Maghfira, untuk membahas peran kreativitas dan mahasiswa dalam menyuarakan nilai integritas.

Adelia mengatakan, komik dapat menjadi medium seni yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan kejujuran dan berbagai keresahan yang berkembang di masyarakat.

“Komik bisa menjadi salah satu media seni untuk menyuarakan nilai kejujuran dan juga keresahan di masyarakat. Menjadi seorang komikus juga perlu dedikasi dan kedisiplinan untuk menghasilkan karya yang bermakna,” ujar Adelia.

Senada, Dian Novianthi menambahkan, keterlibatan mahasiswa penting untuk memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam menyuarakan isu sosial, termasuk integritas dan antikorupsi.

“Kami berharap generasi muda terus berani dan peduli dengan isu-isu sosial di masyarakat. KPK siap mendukung melalui berbagai program yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa ke depannya,” kata Dian.

Dikembangkan menjadi Materi PAK

Kompetisi SYI tidak berhenti pada penyelenggaraan lomba dan pemberian apresiasi kepada peserta. Karya-karya terbaik yang dihasilkan mahasiswa akan dikembangkan dan dikompilasikan dalam bentuk buku komik sebagai salah satu materi pendukung pembelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Pengembangan materi melalui karya mahasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya KPK memperkaya metode pembelajaran antikorupsi dengan pendekatan yang lebih kreatif dan kontekstual. Melalui karya visual, nilai integritas diharapkan dapat lebih mudah dipahami sekaligus mendorong mahasiswa untuk menghubungkan nilai tersebut dengan situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Kompetisi Komik SYI 2026 juga menjadi ruang kolaborasi antara KPK dan perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3).

Melalui kolaborasi tersebut, KPK mendorong perguruan tinggi tidak hanya menjadi ruang pembelajaran mengenai antikorupsi, tetapi juga menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berkreasi, menyampaikan gagasan, dan mengambil bagian dalam membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan tinggi. (Budi)

Share:

Read More

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Pemerasan di Pemkab Bolaang Mongondow Utara

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Pemerasan di Pemkab Bolaang Mongondow Utara. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka yaitu SJL selaku Bupati Bolmut periode 2025-2030, yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Pemkab Bolmut).

Adapun terhadap SJL, ditahan untuk 20 hari pertama sejak 22 September s.d 11 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkaranya, SJL diduga mematok fee sebesar 10% dari proyek-proyek di Pemkab Bolmut. Adapun, SJL diduga memerintahkan serta memberikan fee sebesar 4% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolmut untuk mengatur pemenang dari proyek tersebut dan fee sebesar 1% untuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Atas permintaan SJL, pihak swasta dimaksud kemudian menyerahkan uang sebesar Rp130 juta atau sebagian dari fee 10%, untuk salah satu paket proyek berupa pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut bernilai Rp1,9 miliar.

Selain adanya dugaan pemerasan, SJL juga diduga memperoleh penerimaan lainnya/gratifikasi dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mencapai total Rp11,14 miliar. Dimana pada tahun 2023-2024, SJL menjadi Pj. Bupati Bolmut dan tahun 2025–2026, saat SJL menjabat sebagai Bupati Bolmut periode 2025-2030.

Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti di sejumlah lokasi berupa uang tunai senilai Rp200 juta.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. SJL disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peristiwa tertangkap ini memperlihatkan bahwa ketika pekerjaan proyek di pemerintah daerah sudah di-setting sejak awal, tahapan pada setiap pengadaan hanya menjadi formalitas belaka. Padahal, KPK lewat Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) terus mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat, adil, dan berintegritas.

Selain itu, KPK turut memotret tata kelola Pemkab Bolmut lewat Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai early warning dalam mengidentifikasi dan menutup titik-titik kritis yang masih menjadi risiko terjadinya praktik korupsi, agar kejadian serupa tidak lagi terulang di kemudian hari. (Budi)

Share:

Read More

Advokat dan Mahasiswa Menguji UU Minerba Menyoal Batasan Nilai Investasi Asing

Harun Suryadi Ompusunggu yang berprofesi sebagai advokat dan Kriston Haluya Situmorang yang merupakan mahasiswa selaku para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, emnyampaikan. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Harun Suryadi Ompusunggu yang berprofesi sebagai advokat dan Kriston Haluya Situmorang yang merupakan mahasiswa mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mendalilkan kedua norma tersebut secara empiris melonggarkan batas penguasaan negara dan melahirkan ketimpangan struktural bahwa korporasi asing diizinkan mendominasi komoditas strategis.

“Pemberian hak pengelolaan kepada pihak asing melalui mekanisme kontrak jangka panjang sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba harus dipandang sebagai penyimpangan sementara dari prinsip konstitusi, bukan praktik permanen,” ujar Kriston dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 344/PUU-XXIV/2026 pada Rabu (23/9/2026) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Kriston menjelaskan norma a quo memberikan ruang kontraktual yang tidak seimbang, menempatkan negara pada posisi yang lemah dibandingkan korporasi besar, khususnya asing, serta membuka peluang bagi terjadinya kontrak yang timpang di mana keuntungan yang diperoleh negara dan rakyat jauh lebih kecil dibandingkan pihak asing. Dominasi modal asing hingga sekitar 75 persen pada kapasitas pemurnian nikel nasional akibat kelonggaran Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba, tidak hanya menciptakan ketimpangan fiskal, melainkan telah mengancam pertahanan ekonomi nasional (economic security).

Pasal 6 ayat (3) berbunyi “Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.” Pasal 112 ayat (1) berbunyi “Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional”.

Para Pemohon mengatakan penyerahan hak pengelolaan mineral strategis kepada pihak asing melalui mekanisme pasar bebas wajib dipandang sebagai penyimpangan terhadap hukum dasar konstitusi, bukan sebagai praktik hukum yang permanen.

Menurut mereka, membiarkan berlakunya ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1UU Minerba tanpa adanya batasan pembatasan modal yang ketat setingkat undang-undang nyata bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 6 ayat (3) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Pemerintah Pusat wajib berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah penghasil dalam menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan, dengan ketentuan batas maksimal kepemilikan modal asing paling tinggi adalah sebesar 10% (sepuluh persen)".

Mereka juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham hingga mencapai sekurang-kurangnya sebesar 90% (sembilan puluh persen) paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak berproduksi komersial, yang pelaksanaannya wajib diprioritaskan secara berturut-turut kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah sebelum ditawarkan kepada Badan Usaha swasta nasional”.

Permohonan ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan anggota Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Guntur dalam sesi penasehatannya mempertanyakan alasan, kajian, atau argumentasi yang rasional dapat dipertanggungjawabkan atas keinginan Para Pemohon atas adanya batas maksimal kepemilikan modal asing sebesar 10 persen serta kewajiban asing melakukan divestasi saham hingga mencapai sekurang-kurangnya 90 persen paling lambat 10 tahun sejak berproduksi komersial.

“Karena ini lebih arahnya ke pembentuk undang-undang, kecuali Anda punya data-data yang bisa menunjukkan adanya ketidakadilan kalau itu tidak dilakukan sampai harus 90 persen, di situlah problematikanya yang Saudara harus kemukakan di posita Saudara, bisa dipahami ya maksud saya,” tutur Guntur.

Suhartoyo mengatakan Para Pemohon memiliki kesempatan satu kali untuk memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan permohonan baik softcopy maupun hardcopy beserta alat bukti yang telah dibubuhi meterai harus diterima Mahkamah paling lambat pada Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. (Ros)

Share:

Read More

Dialog Kepri Menyapa TVRI, Gubernur Ansar Dorong Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas

Gubenrur Kepri Ansar Ahmad dalam dialog Kepri Menyatapa yang digelar TVRI Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang. (Dok. Pemprov Kepri)

Riau, WaraWiri.net - Memasuki usia ke-24 tahun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menempatkan pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas antarpulau, pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah, serta pelestarian identitas Melayu sebagai agenda penting pembangunan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam Dialog Kepri Menyapa yang diselenggarakan TVRI Kepulauan Riau di Studio TVRI Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026).

Dalam dialog yang mengangkat refleksi perjalanan 24 tahun Provinsi Kepri tersebut, Ansar mengatakan karakter geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

“98 persen wilayah kita adalah lautan dan hanya 2 persen daratan. Problem konektivitas, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi memang memiliki tantangan tersendiri,” kata Ansar.

Menurut dia, pembentukan Provinsi Kepri pada 2002 menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah yang sebelumnya memiliki rentang kendali pemerintahan yang sangat luas.

Dalam kurun 24 tahun, kata Ansar, telah terjadi berbagai perubahan, termasuk terbentuknya sejumlah daerah otonom yang membuat pelayanan pemerintahan dan pembangunan semakin dekat dengan masyarakat.

Namun, ia menegaskan pembangunan Kepri tidak dapat hanya bertumpu pada satu wilayah. Batam sebagai pusat industri dan investasi perlu berjalan beriringan dengan kabupaten dan kota lainnya.

“Strategi pembangunan yang kita lakukan adalah pengembangan kawasan sesuai posisi strategis dan kekuatan sektor masing-masing wilayah,” ujarnya.

Dorong Pemerataan Investasi

Ansar mengatakan pemerintah daerah terus berupaya agar aktivitas investasi dan pengembangan kawasan ekonomi tidak terkonsentrasi di Batam.

Untuk Bintan dan Karimun, pemerintah daerah terus mendorong agar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat memperoleh perlakuan yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya tarik investasi.

“Kita terus mengusulkan agar kawasan-kawasan di Bintan dan Karimun mendapatkan perlakuan yang sama seperti Batam,” katanya.

Menurut Ansar, kepastian hukum dan kepastian perlakuan kawasan menjadi faktor penting bagi investor. Ia meyakini perluasan skema kawasan perdagangan bebas akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan ekonomi di kedua daerah tersebut.

Selain Bintan dan Karimun, pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan ekonomi di Lingga, Natuna dan Anambas sesuai karakteristik dan potensi masing-masing.

Di Lingga, misalnya, pemerintah daerah mendorong hilirisasi komoditas sagu. Pemerintah bersama pemerintah kabupaten telah mengusulkan pengembangan kawasan perkebunan sagu untuk mendukung hilirisasi dan menarik investasi.

“Kalau satu ekosistem ekonomi terbentuk, multiplier effect-nya akan besar. Akan lahir supply chain dan berbagai aktivitas ekonomi baru,” ujar Ansar.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas silika di Natuna agar sumber daya alam tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.

Menurut Ansar, pengolahan silika dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri, termasuk yang berkaitan dengan energi terbarukan.

Buka Akses Ekonomi ke Negara Tetangga

Kondisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara juga dinilai sebagai peluang ekonomi yang perlu dimanfaatkan.

Ansar mengungkapkan pemerintah daerah tengah mendorong pembukaan akses transportasi dari Natuna menuju Vietnam, khususnya Ho Chi Minh City. Selain itu, pemerintah juga membahas peluang akses perdagangan dengan Hainan, China.

“Kalau dengan pesawat sekitar satu setengah jam. Kita sudah bertemu Dubes Vietnam dan sudah membahasnya. Tinggal kita komunikasikan lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri,” kata Ansar.

Untuk Anambas, pemerintah juga tengah mengupayakan skema pemenuhan kebutuhan pokok dari wilayah yang lebih dekat secara geografis, termasuk Hainan.

Menurut dia, kebijakan khusus diperlukan untuk wilayah-wilayah terdepan dengan mempertimbangkan karakter geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Menutup dialog, Ansar mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Ia menyebut pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta lembaga penyiaran memiliki peran masing-masing dalam pembangunan daerah.

“Semua stakeholder yang ada di Kepri mesti saling bergandengan tangan membangun Kepri ke depan lebih maju lagi,” katanya.

Ansar berharap usia ke-24 Provinsi Kepri tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menjadi titik evaluasi dan pijakan untuk melanjutkan pembangunan.

“Jadikan ini sebagai starting point bagi kita untuk melanjutkan tugas-tugas kita sesuai dengan profesi kita untuk menghasilkan karya terbaik,” ujar Ansar. (Fajar)

Share:

Read More

Pemprov Jabar Beri Asuransi Ketenagakerjaan bagi 5,4 Juta Tenaga Kerja Informal pada 2027

Pemprov Jabar Beri Asuransi Ketenagakerjaan bagi 5,4 Juta Tenaga Kerja Informal pada 2027. (Dok. Pemprov Jabar)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada 5,4 juta pekerja informal pada 2027. Jumlah penerima tahun depan naik lima kali lipat dibandingkan 2026 yang sebanyak 1 juta pekerja informal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/ kota seluruh Jabar akan menanggung pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal tersebut. Adapun, pekerja informal yang menerima bantuan ini di antaranya petani, nelayan, buruh bangunan, sopir ojek online maupun ojek pangkalan, pedagang asongan, asisten rumah tangga dan kuli bangunan.

Syarat untuk mendapatkan bantuan ini di antaranya pekerja informal berusia 18-64 tahun dan termasuk desil 1-4.

"Agar pekerja informal bisa langsung mengakses kepesertaan asuransi ini, silahkan akses fitur Asuransi Aing di aplikasi Sapawarga," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Senin (21/9/2026).

Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja informal akan mendapat berbagai manfaat, di antaranya perawatan medis gratis saat mengalami kecelakaan kerja. Seorang pekerja di Bekasi sudah merasakan manfaat ini dan menerima pengobatan gratis senilai Rp500 juta saat mengalami kecelakaan kerja.

Pekerja informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga akan mendapat jaminan kematian berupa santunan bagi ahli waris. Jika kematian disebabkan faktor di luar kecelakaan kerja, maka ahli waris mendapatkan Rp42 juta, sedangkan kematian karena kecelakaan kerja, ahli waris menerima santunan 48 kali upah. Tak hanya itu, dua anak dari pekerja yang meninggal bakal menerima beasiswa.

KDM berharap, program ini bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jabar untuk melindungi kepala keluarga yang bekerja dan anggota keluarganya. Ia memproyeksikan total warga Jabar yang terlindungi dari BPJS Ketenagakerjaan yang difasilitasi Pemprov Jabar mencapai 17 juta anggota keluarga. (Evi)

Share:

Read More

Gubernur Rudy Mas’ud Tekankan Manfaat Investasi Migas Harus Dirasakan Masyarakat

Gubernur Rudy Mas’ud Tekankan Manfaat Investasi Migas Harus Dirasakan Masyarakat. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa investasi sektor minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur harus memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan jajaran SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi bersama para pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (23/9/2026).

Menurut orang nomor satu di Bumi Etam tersebut, keberadaan industri energi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan investasi, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang harus mendapat perhatian bersama agar masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari perkembangan industri.

“Yang kita harapkan adalah investasi itu manfaat ekonominya semakin luas dan bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Harum juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ia turut mendorong keterbukaan dan sinkronisasi data sebagai dasar penyusunan berbagai program pembangunan, sehingga bantuan dan intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia berharap investasi yang terus berkembang di Kalimantan Timur dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh warga Kaltim. (Ros)

Share:

Read More

Lapas Khusus Gunung Sindur Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine, Seluruh Hasil Dinyatakan Negatif

L

Lapas Khusus Gunung Sindur Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine, Seluruh Hasil Dinyatakan Negatif. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net — Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur melaksanakan razia gabungan bersama aparat penegak hukum, Selasa (22/9) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut diawali dengan apel gabungan yang melibatkan jajaran Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur dan Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.

Kegiatan turut didukung oleh personel Polres Bogor sebanyak 40 orang, BNN Kabupaten Bogor sebanyak 20 orang, Kodim 0621 Kabupaten Bogor sebanyak 10 orang, serta 20 personel Brimob Polda Jawa Barat BKO Gunung Sindur.

Setelah apel, seluruh personel dibagi menjadi dua tim untuk melaksanakan kegiatan secara serentak di Lapas Khusus dan Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.

Di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, kegiatan dilanjutkan dengan penggeledahan kamar hunian sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan razia kemudian dilanjutkan dengan tes urine terhadap pegawai dan warga binaan. Sebanyak 35 orang pegawai dan 86 orang warga binaan mengikuti pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Lapas bersama BNN Kabupaten Bogor serta disaksikan oleh seluruh pihak yang hadir.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pegawai dan warga binaan yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif.

Sementara itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan tidak terdapat temuan narkoba.

Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Wahyu Indarto, turut hadir dan memimpin pelaksanaan kegiatan tersebut. Razia gabungan dan tes urine ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan serta deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum dalam mendukung upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN), sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan Halinar di lingkungan pemasyarakatan.

Melalui sinergi dan langkah pencegahan yang dilakukan secara berkala, Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur terus berupaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

"Deteksi dini bukan sekadar menemukan kerawanan, tetapi memastikan setiap potensi gangguan dapat dicegah sebelum terjadi," ujar Wahyu Indarto.

Untuk bagian dasar kegiatan, Surat Perintah Lapas mencantumkan bahwa razia gabungan dan tes urine dilaksanakan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

Surat tersebut juga mencantumkan UU Nomor 22 Tahun 2022, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, serta SE Dirjenpas Nomor PAS 61.OT.02.02 Tahun 2026 sebagai dasar kegiatan. (Alif)

Share:

Read More

Bank Indonesia Salurkan Bantuan ke 7 Provinsi Terdampak Karhutla

Bank Indonesia Salurkan Bantuan ke 7 Provinsi Terdampak Karhutla. (Dok. Bank Indonesia)

Balikpapan, WaraWiri.net - Bank Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan senilai Rp2,97 miliar kepada masyarakat di tujuh provinsi terdampak, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. Bantuan mencakup penguatan sarana operasional pemadaman, perangkat medis untuk penanganan gangguan pernapasan, serta posko layanan kesehatan gratis dan dukungan ketahanan pangan keluarga. 

Selain itu, Bank Indonesia mengerahkan 40 tenaga kesehatan pada 21–27 September 2026 untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Layanan ini diberikan di 10 titik di wilayah Kalimantan dan Sumatra, meliputi pemeriksaan medis, terapi inhalasi darurat, dan pemberian obat-obatan untuk gangguan pernapasan. 

Bantuan secara simbolis diserahkan Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, didampingi Deputi Gubernur Ricky P. Gozali kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) daerah setempat dan Pemerintah Daerah, di Balikpapan, Minggu (20/9).

Dukungan tersebut difokuskan untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Saat menyerahkan bantuan, Destry menyampaikan keprihatinan atas dampak karhutla yang dirasakan masyarakat.

Destry menegaskan dukungan Bank Indonesia kepada masyarakat dan daerah terdampak dan mengarahkan seluruh Kantor Perwakilan BI di wilayah terdampak untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait guna memastikan dukungan diberikan secara tepat sasaran dan mempercepat pemulihan.

Bank Indonesia akan terus memaksimalkan sumber daya dan jaringan Kantor Perwakilan di daerah untuk mendukung pemulihan pascabencana, termasuk melalui sinergi dengan BNPB. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak, sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta lingkungan (EMPL) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja di wilayah terdampak.

Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh mitra yang turut mendukung penanganan karhutla. Sinergi dan gotong royong tersebut akan terus diperkuat untuk membantu masyarakat terdampak memenuhi kebutuhan dan memulihkan aktivitas pascabencana. (Budi)

Share:

Read More