Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong pesantren agar tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang untuk membangun kemandirian ekonomi santri dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki modal sosial dan ekosistem yang telah terbangun selama berabad-abad.
Saat ini, Menko Muhaimin tengah mengembangkan gagasan kawasan ekonomi khusus pesantren untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang telah tumbuh di lingkungan pesantren sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
"Saya sedang mengembangkan satu kawasan ekonomi khusus pesantren. Di mana sudah berabad-abad sebetulnya telah teruji dalam ekosistem yang tumbuh, namun belakangan mengalami penurunan karena tidak adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan, terutama akses," ucap Menko Muhaimin dalam sambutannya pada Seminar Nasional bertajuk Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Tangerang, Senin (09/11/2026).
Menurutnya, pengembangan ekonomi pesantren harus dimulai dari pembenahan pendidikan. Santri tidak cukup hanya dibekali pengetahuan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan, kompetensi, dan kapasitas mental agar siap menghadapi dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, kurikulum pesantren perlu semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Pendidikan tidak semestinya hanya berorientasi pada penyediaan akses belajar yang terjangkau, tetapi juga memastikan lulusannya memiliki kemampuan untuk produktif dan berdaya saing.
"Pesantren bukan sekadar memberi pendidikan yang murah, melainkan tentu saja membangun kapasitas mental, keterampilan, kompetensi yang memadai sesuai dengan konteks dan kebutuhan perkembangan," tegasnya.
Menko Muhaimin menambahkan, pengembangan kawasan ekonomi pesantren juga perlu terintegrasi dengan pemberdayaan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat sehingga harus menjadi bagian penting dari ekosistem pemberdayaan yang dibangun di lingkungan pesantren.
Pesantren dan perguruan tinggi, lanjutnya, dapat mengambil peran dalam meningkatkan kapasitas perempuan, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Dengan demikian, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi, terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, dan membangun kemandirian.
Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan melalui empat aspek utama. Pertama, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Kedua, perluasan akses terhadap teknologi.
Kemudian yang ketiga, akses perbankan dan layanan keuangan sekaligus kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Keempat, pembukaan akses pasar agar produk dan usaha masyarakat dapat berkembang.
"Sudah terbukti sejarahnya, apa yang tumbuh di masyarakat justru yang akan sustain. Pemerintah membangun stimulan sekaligus membangun ekosistem," ungkapnya.
Ia juga mengaitkan pengembangan ekosistem pesantren dengan agenda transformasi bangsa. Menurutnya, pembangunan harus memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.
Karena itu, Menko Muhaimin mengajak pesantren, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun pola kerja baru yang lebih konkret. Perubahan diperlukan agar pendidikan dan pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam menciptakan peluang ekonomi.
"Bagaimana agar santri, perempuan, dan pola kerja negara serta pola kerja masyarakat menjadi satu sinergi dalam transformasi sosial dan transformasi bangsa ini," pungkasnya. (Putra)
