Rudy Susmanto Dorong Tour de Malasari Jadi Event Tahunan dan Penggerak Pariwisata

Rudy Susmanto Dorong Tour de Malasari Jadi Event Tahunan dan Penggerak Pariwisata. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Tour de Malasari sebagai agenda tahunan sekaligus mendorong Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Tour de Malasari seri kedua yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Minggu (9/8/2026).

Rudy Susmanto mengatakan, penyelenggaraan Tour de Malasari menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Bogor kepada masyarakat luas.

Terlebih, kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

“Saya berbangga memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Alhamdulillah, Tour de Malasari seri kedua ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari mancanegara,” ujar Rudy.

Menurutnya, Desa Malasari memiliki potensi alam yang luar biasa karena berada di kaki Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kondisi alam yang masih asri, udara yang bersih dan segar, serta perkebunan teh yang alami menjadi daya tarik tersendiri yang perlu terus dipromosikan.

Rudy Susmanto juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membuka akses dan mengembangkan potensi wilayah.

Ia menyebut, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malasari mulai dilakukan pada 2025, setelah puluhan tahun wilayah tersebut belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan.

“Datanglah ke Kabupaten Bogor. Kita semuanya berjuang dari Bogor untuk membangun bangsa Indonesia,” katanya.

Rudy menambahkan, Tour de Malasari telah disepakati sejak seri pertama sebagai agenda rutin tahunan. 

Memasuki seri kedua tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan pelaksanaan seri ketiga pada 2027 dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik.

“Dari awal seri pertama, kita sudah sepakat menjadikannya agenda rutin event tahunan. Tahun depan masuk seri ketiga. Mudah-mudahan dengan infrastruktur jalan yang lebih lebar dan penerangan jalan umum, insyaallah sudah terpasang semua,” jelasnya.

Ia berharap pengembangan Desa Malasari tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan event, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, masyarakat didorong untuk memanfaatkan rumah tinggal sebagai homestay bagi wisatawan yang datang.

“Kita ingin Desa Malasari dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor, dengan keindahan alam yang luar biasa dan keramahan masyarakat yang luar biasa. Kalau ingin merasakan menjadi warga Desa Malasari, datang ke Malasari,” ungkap Rudy.

Selain homestay, kata Rudy, Desa Malasari juga memiliki sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk camping, overland, serta berbagai aktivitas olahraga yang dapat menjadi daya tarik wisata.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan rencana pengembangan rute Tour de Malasari pada 2027. Pemerintah Kabupaten Bogor tengah merencanakan konektivitas antara Desa Cianten dan Desa Malasari untuk menghubungkan dua kawasan perkebunan teh besar di Kabupaten Bogor.

“Untuk rute baru akan kita bicarakan kembali, karena 2027 kita merencanakan menghubungkan Desa Cianten dengan Desa Malasari. Jadi dua kebun teh besar akan kita satukan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ia berharap rencana tersebut dapat mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sehingga konektivitas wisata dapat dikembangkan hingga Pelabuhan Ratu dan selanjutnya terhubung dengan wilayah Lebak, Banten.

“Kalau ini bisa terwujud, tentunya menjadi jalan wisata Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak, Banten,” pungkasnya. (Tedy)
Share:

Rudy Susmanto Ingatkan Persatuan Adalah Benteng Pertahanan Terakhir Bangsa

Rudy Susmanto Ingatkan Persatuan Adalah Benteng Pertahanan Terakhir Bangsa. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk memperkuat persatuan dan menyatukan berbagai perbedaan sebagai modal utama dalam membangun daerah dan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Bupati Rudy saat mengikuti kegiatan penjemputan bendera pusaka milik Pemerintah Kabupaten Bogor, di Desa Malasari, Nanggung, Ahad (9/8). 

Menurutnya, momentum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat terhadap semangat perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Rudy menegaskan, persatuan merupakan benteng pertahanan terakhir bangsa Indonesia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus menjaga kebersamaan dan tidak membiarkan perbedaan berkembang menjadi perpecahan.

“Benteng pertahanan terakhir bangsa kita adalah persatuan. Musuh utama bangsa kita adalah perpecahan. Mari kita bersatu padu, menyatukan segala perbedaan, menyatukan segala kekuatan yang ada untuk membangun Bogor, untuk membangun bangsa Indonesia,” tandasnya.

Ia mengatakan, semangat persatuan tersebut menjadi semakin penting untuk terus diwariskan kepada generasi penerus. Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah kemerdekaan diproklamasikan, tetapi harus dilanjutkan melalui pengabdian dan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan penjemputan bendera pusaka. Ia menilai, perjalanan menuju Desa Malasari yang tidak dekat menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih, saya mengapresiasi perjalanan bapak dan ibu ke Desa Malasari yang tidak dekat. Tetapi disitulah yang menggugah hati, menggugah pikiran kita semua. Bahwa masih ada semangat jiwa nasionalisme, masih ada semangat patriotik dalam hati dan jiwa kita,” ungkapnya.

Rudy berharap semangat perjuangan yang tercermin melalui bendera pusaka dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, penjemputan bendera pusaka menjadi simbol untuk kembali menjemput semangat para pejuang dan pahlawan yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

“Mudah-mudahan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita jemput semangat-semangat para pejuang, semangat para pahlawan yang tertuang dalam bendera pusaka yang akan kita bawa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih, kita gelorakan semangat kemerdekaan bersama-sama,” pungkasnya. (Tedy)
Share:

Komisi XIII DPR RI Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional

Komisi XIII DPR RI Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Menurutnya, pemberian status WNI tidak boleh sekadar didasarkan pada alasan praktis seperti status atlet, investasi, maupun ikatan pernikahan.

"Menjadi warga negara itu bukan hanya soal utilitarian untuk jadi atlet, menanam investasi, menikah, atau bahkan penguasaan aset. Seseorang yang memilih menjadi WNI harus sadar dan mau mengintegrasikan dirinya secara totalitas bukan hanya status hukum, tetapi juga budaya, nilai sosial, hingga falsafah Pancasila," ujar Willy melalui rilis yang disampaikan kepada Parlemetaria di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Ia membandingkan proses naturalisasi di sejumlah negara lain yang menerapkan standar ketat. Australia, misalnya, mensyaratkan masa residensi yang panjang, kontribusi pajak, serta ujian integrasi budaya. Sementara di Swiss, pemohon wajib tinggal selama belasan tahun dan menjalani evaluasi langsung dari komunitas lokal terkait sejauh mana mereka terasimilasi secara kultural.

Dirinya pun menekankan pentingnya pengawasan agar kewarganegaraan Indonesia tidak dimanfaatkan untuk menguasai sumber daya strategis. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi membiarkan wilayah pesisir pantai dikuasai oleh WNI hasil naturalisasi yang mengabaikan kepentingan nasional, serta menghindarkan negara dari kerugian sosial dan ekonomi akibat proses pewarganegaraan yang longgar.

Dukungan dari Komisi XIII DPR RI ini merespons langkah Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang sebelumnya mengumumkan rencana pengetatan aturan naturalisasi biasa.

Dalam kesempatan terpisah pada Jumat (7/8/2026) lalu, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan indikasi sejumlah permohonan naturalisasi diajukan oleh WNA yang telah memiliki usaha di Indonesia tanpa menyertakan anggota keluarga inti.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa tujuan permohonan menjadi WNI bukan semata-mata untuk mengamankan aset bisnis atau memperoleh Hak Milik atas tanah di Indonesia. (Dinda)
Share:

Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani, Keselamatan Warga yang Utama

Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani, Keselamatan Warga yang Utama. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo hingga dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat.

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026).

Seperti diketahui, karhutla di kawasan Bromo yang dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu terus meluas hingga membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata, baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.

Kebakaran di kawasan Bromo selama sepekan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga hari ini, api diketahui masih berkobar cukup hebat dan membakar sejumlah vegetasi kering di kawasan Bromo. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman kebakaran.

Terkait hal tersebut, Puan meminta Pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo memiliki satu komando yang kuat, dukungan personel dan peralatan yang memadai.

“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.

Puan mengingatkan, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif agar pemadaman darat dan udara diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi.

“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memiliki peta yang jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang memiliki risiko erosi dan degradasi lanjutan.

Menurut Puan, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh disederhanakan menjadi hanya sekadar penanaman kembali pohon atau vegetasi. 

“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.

Puan pun menilai, penutupan total kawasan Bromo juga memiliki konsekuensi ekonomi yang harus mulai dihitung Pemerintah sejak sekarang. Sebab Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan sehingga penutupan total dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata.

“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.

Karena itu, kata Puan, Pemerintah perlu segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.

“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.

Dalam jangka panjang, Puan meminta Pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional. 

“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.

Puan merinci, pemetaan mulai dari tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.

“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan meminta Pemerintah memantau kondisi taman nasional maupun kawasan hutan dan lain yang mengalami karhutla. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi yang utama.

Hal ini disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan sudah hampir mendekati permukiman warga.

Kencangnya angin di lokasi kebakaran membuat api di lahan gambut itu cepat menjalar. Hingga Jumat (7/8), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalteng.

Menurut Puan, hal tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata persoalan lingkungan. Karena ketika api mulai memasuki ruang hidup masyarakat, persoalannya disebut berubah.

“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.

Puan juga menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan, karhutla di Kalteng bukan kejadian sporadis namun ada indikasi kesengajaan.

“Kondisi tersebut memperlihatan banwa persoalan karhutla membutunkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.

Oleh karenanya, Puan mendorong Pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.

Puan juga menekankan pentingnya siaga bencana karhutla bagi masyarakat sekitar kawasan yang terbakar mengingat kebakaran hebat dapat menyebabkan kabut asap yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk,” ucap Puan.

“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya. (Dinda)
Share:

Kemenimipas Salurkan Bansos Sembako kepada 81 Peserta Pemeriksaan Katarak

Kemenimipas Salurkan Bansos Sembako kepada 81 Peserta Pemeriksaan Katarak. (Dok. Kemenimpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket sembako, Senin, (10/8). Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata pelayanan Kemenimipas dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat.

Pembagian sembako ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian acara pembukaan Screening/Pemeriksaan Katarak dan Cek Kesehatan Gratis yang diselenggarakan di RSU Pemasyarakatan. Bansos sembako tersebut diserahkan langsung kepada 81 orang peserta pemeriksaan katarak yang secara simbolik diberikan kepada 10 perwakilan masyarakat penerima manfaat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi upaya penting dalam menyukseskan kegiatan dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya semua kegiatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di dalam melaksanakan semarak peringatan hari Kemerdekaan RI ke-81 ini. Kami memandang bahwa sinergi lintas instansi pada hari ini bukan hanya kerja sama biasa, melainkan sebuah terobosan yang luar biasa dalam memberikan manfaat kepada masyatakat," ujar Menteri Agus.

Pihaknya berharap bahwa bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya bagi para peserta yang tengah menjalani screening katarak di RSU Pemasyarakatan.

Sebelumnya, sebagai rangkaian acara Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Kemenimipas juga telah melaksanakan kegiatan bakti sosial yang turut dirangkaikan dengan membersihkan taman makam pahlawan dan juga Funwalk di Tangerang pada hari Minggu (9/8).

Melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan serta pelaksanaan screening katarak dan cek kesehatan gratis, Kemenimipas terus berkomitmen dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut turut menjadi implementasi dari 15 program aksi Kemenimipas terutama dalam program layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Burhan)
Share:

Pemeriksaan Katarak dan CKG Kemenimipas Wujudkan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan, Petugas, dan Masyarakat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyelenggarakan kegiatan Screening Katarak dan Cek Kesehatan Gratis. (Dok. Kemenimpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 Kemenimipas. Tidak hanya bagi warga binaan dan petugas, kegiatan tersebut turut menyisir masyarakat sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas presiden. Kegiatan tersebut dapat terealisasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Emtek group selaku mitra strategis.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa kolaborasi strategis menjadi salah satu upaya dalam membangun program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, sekaligus wujud komitmen nyata kita bersama dalam menyukseskan program prioritas pemerintah terkait penyediaan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat," ujar Menteri Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus turut menjelaskan bahwa Kemenimipas telah memiliki fasilitas kesehatan di berbagai UPT hingga ke daerah-daerah. Fasilitas tersebut harus dioptimalkan demi memberikan manfaat tidak hanya kepada warga binaan, melainkan juga kepada masyarakat luas.

"Kami kemarin buat surat (kepada Kemenkes) untuk minta supaya klinik-klinik kami yang ada di Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ini ditambah fasilitas kesehatannya, sehingga kami bukan hanya bisa memberikan pelayanan kepada warga binaan, namun juga bisa memberikan pelayanan kepada warga sekitar yang ada di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, ucap Menteri Agus.

Menutup sambutannya, Menteri Agus turut menekankan kepada seluruh jajaran Kemenimipas agar memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi terhadap negara.

"Jadi kami beserta jajaran, selalu saya ingatkan kepada seluruh pegawai, walaupun kecil kita harus bisa memberikan kontribusi bagi apa yang menjadi target dan cita-cita Bapak Presiden," ujar Menteri Agus.

Secara nasional, program CKG dan skrining TBC Kemenimipas menargetkan 81.000 orang. Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 29.376 orang telah mendapatkan pemeriksaan, yang terdiri atas 26.910 Warga Binaan dan 2.466 petugas Pemasyarakatan.

Di tingkat UPT, pelaksanaan CKG dan rontgen dada untuk skrining TBC juga dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dengan target pemeriksaan sebanyak 2.097 Warga Binaan. Pemeriksaan ditargetkan dapat menjangkau sekitar 200 orang per hari.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Oktavianus, dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan oleh Kemenimipas ini sejalan dengan program prioritas nasional. Program tersebut sekaligus menjadi bentuk perpanjangan tangan dari program Kementerian Kesehatan.

"Kami dari Kementerian Kesehatan sangat menyambut baik kegiatan ini. Dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 81 Republik Indonesia, Kementerian Imipas menyelenggarakan suatu kegiatan yang mendukung program daripada Kementerian Kesehatan," ujar Wakil Menteri Kesehatan.

Melalui kegiatan pemeriksaan Katarak dan Cek Kesehatan Gratis, Kemenimipas terus berkomitmen dalam mendukung program prioritas nasional. Kegiatan tersebut menjadi upaya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan, tidak hanya bagi internal institusi, melainkan juga kepada masyarakat luas. Kegiatan ini sekaligun menjadi implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas terutama dalam program layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Burhan)
Share:

Menteri LH Dorong Optimalisasi Potensi Karbon dan Pengembangan Eco-Tourism di Wonosobo

Menteri LH Dorong Optimalisasi Potensi Karbon dan Pengembangan Eco-Tourism di Wonosobo. (Dok. Kemen LH)

Wonosobo, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meninjau langsung potensi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam rangkaian kunjungan kerja pada 8–9 Agustus 2026. Dalam lawatannya tersebut, Menteri Jumhur berdialog langsung dengan masyarakat pada Malam Puncak Peringatan Hari Jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo, Sabtu (8/8/2026), serta meninjau kemeriahan Festival Balon Udara di Alun-alun Wonosobo, Minggu (9/8/2026).

Optimalisasi Potensi Perdagangan Karbon bagi Kesejahteraan Masyarakat

Di hadapan masyarakat, Menteri Jumhur mengungkapkan bahwa Wonosobo menyimpan potensi besar untuk mendatangkan nilai tambah ekonomi melalui perdagangan karbon, berkat kerimbunan vegetasi, kawasan hutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan penghijauan.

"Ada perdagangan karbon yang nilainya besar sekali. Perdagangan karbon sama dengan perdagangan oksigen. Yakni, oksigen yang dihasilkan dari kegiatan penanaman pohon bisa dikompensasikan dengan nilai uang," jelas Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menegaskan, KLH/BPLH berkomitmen untuk memastikan proses perdagangan karbon ini berjalan transparan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan upaya Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, yang menggerakkan warga menanam ratusan ribu pohon kopi di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing guna menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan produktivitas lahan.

Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan (Eco-Tourism)

Rangkaian kunjungan kerja berlanjut saat Menteri Jumhur menyaksikan Festival Balon Udara. Menteri Jumhur menilai kegiatan rutin tersebut memiliki daya tarik wisata yang tinggi dan mampu mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pariwisata yang menyenangkan.

"Saya lagi berpikir dan tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Bupati Wonosobo dan tokoh Wonosobo tentang eco-tourism yaitu pariwisata yang terkait dengan pemuliaan lingkungan," ujar Menteri Jumhur.

KLH/BPLH berharap agar sektor pariwisata berbasis keindahan dan kelestarian alam dapat menjadi keunggulan suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, KLH/BPLH optimistis daerah-daerah di Indonesia dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju dan mandiri secara parisiwisata dengan tetap menjaga kelestarian ekologis bagi generasi mendatang. (Isna)
Share:

Specialty Indonesia 2026, Kemenperin Pacu Produk Unggulan Lokal Tembus Pasar Global

Specialty Indonesia 2026, Kemenperin Pacu Produk Unggulan Lokal Tembus Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan industri berbasis sumber daya lokal agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan semakin kompetitif di pasar global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Specialty Indonesia 2026, yang menjadi etalase bagi produk-produk unggulan nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi bisnis dan perluasan akses pasar.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman komoditas yang menjadi modal besar bagi pengembangan industri specialty dan artisan. Berbagai komoditas seperti kopi, teh, kakao, hortikultura, olahan susu, cerutu, hingga produk fermentasi berbasis bahan baku lokal memiliki karakteristik dan keunggulan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Kita memiliki kekayaan bahan baku dan keragaman produk yang menjadi kekuatan industri Indonesia. Tantangannya adalah dari potensi tersebut kita olah menjadi produk bernilai tambah, berkualitas, memiliki identitas yang kuat, serta mampu bersaing di pasar global,” kata Faisol saat membuka Specialty Indonesia 2026 di Jakarta, Senin (10/8).

Menurut Wamenperin, pengembangan produk specialty menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kekayaan bahan baku yang dimiliki Indonesia perlu dioptimalkan melalui inovasi, penguatan kualitas, desain, pengemasan, branding, serta strategi pemasaran yang tepat. Dengan demikian, produk Indonesia tidak hanya unggul dari sisi bahan baku, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi.

“Karena itu, kita tidak ingin kekayaan komoditas Indonesia hanya dipasarkan sebagai bahan baku. Kita ingin semakin banyak produk yang diolah di dalam negeri, memiliki merek yang kuat, memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi, dan kemudian dikenal oleh konsumen dunia,” ujarnya.

Besarnya peluang pengembangan industri specialty nasional tercermin dari sejumlah sektor yang telah memiliki posisi strategis maupun prospek pasar yang menjanjikan. Salah satunya adalah industri pengolahan kakao.

Indonesia saat ini menempati posisi sebagai produsen produk olahan kakao terbesar keempat di dunia sekaligus produsen biji kakao terbesar ketujuh dunia. Posisi tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat hilirisasi kakao sehingga nilai tambah komoditas tersebut semakin banyak tercipta di dalam negeri.

Potensi yang tidak kalah besar terdapat pada industri pengolahan teh. Industri ini merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Peluang pengembangannya semakin terbuka seiring pertumbuhan pasar produk teh bernilai tambah di tingkat global. Pasar ekstrak teh global tumbuh dari USD3,6 juta pada 2019 menjadi USD5,6 juta pada 2025.

Sementara itu, pasar suplemen teh hijau mencapai USD909,9 juta pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD1,33 miliar pada 2033. Perkembangan tersebut menunjukkan besarnya peluang bagi industri teh Indonesia untuk melakukan diversifikasi produk, meningkatkan daya saing, serta memperluas penetrasi pasar produk olahan bernilai tambah.

Pada industri pengolahan kopi, Indonesia juga memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu pemain utama dunia. Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia. Kekuatan tersebut perlu terus dioptimalkan melalui pengembangan produk olahan dan specialty coffee yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Pada tahun 2025, ekspor kopi olahan Indonesia mencapai USD692 juta, meningkat 4,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produk kopi Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperluas pasar, terutama dengan semakin berkembangnya permintaan konsumen global terhadap produk kopi berkualitas, memiliki karakteristik khusus, serta identitas asal yang kuat.

“Specialty Indonesia menjadi momentum untuk memperkenalkan kualitas dan keunikan produk Indonesia, sekaligus membuka koneksi antara pelaku industri dengan pasar dan mitra bisnis potensial dari dalam maupun luar negeri,” ungkap Faisol.

Selain ketiga komoditas tersebut, industri olahan hortikultura juga mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan. Hal ini didukung oleh melimpahnya produksi buah dan sayuran nasional serta kinerja ekspor yang terus meningkat. Pada tahun 2025, nilai ekspor produk hortikultura mencapai USD544,8 juta, dengan komoditas nanas kaleng sebagai kontributor utama yang menyumbang hampir separuh dari total ekspor.

Besarnya ketersediaan bahan baku tersebut menjadi modal bagi industri nasional untuk memperluas pengolahan buah dan sayuran menjadi berbagai produk bernilai tambah. Pengembangan produk olahan juga dapat memperpanjang umur simpan komoditas hortikultura sekaligus memperbesar peluang pemasarannya, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor.

Peluang lain juga terbuka pada industri pengolahan susu. Indonesia memiliki potensi yang semakin besar dalam pengembangan produk olahan susu, khususnya produk bernilai tambah seperti keju dan gelato. Produk keju Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan seiring berkembangnya industri kuliner, bakery, hotel, restoran, dan kafe.

Pengembangan produk olahan susu bernilai tambah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pasar specialty tidak hanya berkaitan dengan komoditas tradisional unggulan Indonesia, tetapi juga dapat berkembang mengikuti perubahan pola konsumsi, gaya hidup, serta kebutuhan industri pengguna.

Sementara itu, industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu industri manufaktur strategis berbasis sumber daya alam lokal. Kinerja ekspor IHT terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan menempatkan Indonesia sebagai eksportir IHT terbesar keenam di dunia.

Berbagai capaian dan potensi tersebut, menurut Kemenperin, perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, standardisasi, desain dan kemasan, serta pembangunan merek. Pelaku industri juga perlu semakin terkoneksi dengan calon pembeli dan jaringan distribusi agar keunggulan produk Indonesia dapat dikonversi menjadi peningkatan transaksi dan ekspor.
 
Bangun Ekosistem Industri Fermentasi
Specialty Indonesia 2026 juga memberikan perhatian terhadap industri produk hasil fermentasi. Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan produk fermentasi berbasis kearifan dan bahan baku lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terbangun menjadi satu ekosistem industri nasional yang terintegrasi.

Peluang pengembangannya cukup besar apabila melihat pertumbuhan pasar global. Berdasarkan Fortune Business Insights, potensi pasar pangan fermentasi pada tahun 2025 mencapai USD788,33 juta dan diproyeksikan mencapai USD1.243,60 juta pada 2034.

Potensi tersebut membuka ruang bagi pengembangan berbagai produk olahan fermentasi berbasis bahan baku lokal sebagai subsektor industri yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menghasilkan produk yang berdaya saing.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Specialty Indonesia memperkenalkan Indonesian Fermentation Forum Experience sebagai ruang untuk mengangkat potensi fermentasi Indonesia dari warisan lokal menjadi bagian dari pengembangan industri modern yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Peluang pengembangan usaha

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan, Specialty Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya Kemenperin dalam membuka peluang pengembangan usaha, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, sekaligus mempromosikan produk specialty berbasis bahan baku lokal kepada pasar potensial.

Menurut Putu, kehadiran perwakilan perdagangan negara sahabat serta berbagai pelaku usaha dalam kegiatan Business Matching diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus membuka peluang kemitraan baru bagi industri specialty nasional.

“Kami berharap ajang ini dapat membuka lebih banyak kolaborasi antara pelaku usaha specialty Indonesia dengan pelaku bisnis pengguna seperti hotel, restoran, kafe, dan ritel internasional, sehingga brand image produk-produk kita semakin kuat dan dikenal di pasar global,” tutur Putu.

Specialty Indonesia 2026 berlangsung pada 10–13 Agustus 2026 dengan menghadirkan rangkaian kegiatan berupa pameran, business matching, seminar, dan kompetisi. Sebanyak 48 perusahaan terkurasi mengikuti pameran, sementara 30 perusahaan berpartisipasi dalam business matching.

Kegiatan business matching tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan potential buyer dari perwakilan perdagangan kedutaan besar negara sahabat serta sektor hotel, restoran, kafe, dan ritel. Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada promosi produk, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi transaksi dan kemitraan bisnis yang konkret.

Specialty Indonesia menjadi ruang untuk menunjukkan keragaman produk industri nasional yang memiliki karakter khas dan berpotensi masuk ke segmen pasar bernilai tambah tinggi. Penyelenggaraan Specialty Indonesia bertepatan dengan suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan untuk menggugah rasa nasionalisme dalam menumbuhkan kecintaan dan apresiasi terhadap produk unggulan karya anak bangsa. (Dimas)
Share:

Perkuat Rantai Pasok, Kemenperin Jodohkan IKM Logam dengan Industri Besar

Perkuat Rantai Pasok, Kemenperin Jodohkan IKM Logam dengan Industri Besar. (Dok. Kemenperin)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian semakin aktif memacu keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempertemukan IKM logam potensial dengan industri skala besar agar tercipta kemitraan bisnis yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memperdalam struktur industri manufaktur nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, IKM memiliki kontribusi penting dalam pembangunan industri nasional, termasuk dalam menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Karena itu, penguatan kemitraan IKM dengan industri besar perlu terus diperluas agar pelaku IKM dapat meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saingnya.

“IKM berperan besar dalam menggerakkan perekonomian serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan kemitraan antara IKM dan industri besar menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja IKM sekaligus memperkuat ketahanan industri manufaktur nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/8).

Menurut Menperin, industri logam memiliki posisi strategis dalam struktur manufaktur nasional karena menjadi pemasok berbagai komponen dan produk penunjang bagi beragam sektor, mulai dari otomotif, alat berat, alat kesehatan, konstruksi, hingga permesinan. Dengan kebutuhan industri yang semakin beragam, terbuka ruang yang luas bagi IKM logam untuk meningkatkan perannya sebagai bagian dari rantai pasok industri besar.

“Ketika IKM mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri besar, baik BUMN maupun swasta, sekaligus terlibat dalam program vendor development, peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kompetensi akan semakin besar. Dengan demikian, IKM tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga mendukung terwujudnya rantai pasok nasional yang semakin tangguh,” tutur Agus.

Menperin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri untuk memperluas akses pasar bagi IKM. Keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar diharapkan menjadi sarana peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan memenuhi standar dan spesifikasi yang dibutuhkan industri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) menyelenggarakan Fasilitasi Kemitraan IKM Logam dengan Industri Besar di Jawa Barat pada 29–30 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya konkret Kemenperin dalam mengakselerasi masuknya IKM logam ke dalam rantai pasok industri besar. Dalam pelaksanaannya, Ditjen IKMA bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang (APEK) untuk menyiapkan IKM potensial yang dipertemukan secara langsung dengan calon mitra industri besar.

Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi strategis dalam pelaksanaan program tersebut mengingat wilayah ini merupakan salah satu basis industri manufaktur terbesar di Indonesia. Keberadaan berbagai perusahaan manufaktur berskala nasional maupun multinasional menciptakan kebutuhan rantai pasok yang beragam, mulai dari bahan baku, komponen pendukung, hingga jasa pendukung industri.

Selain peluang yang tersedia di Jawa Barat, IKM logam juga berpotensi membangun kemitraan dengan industri besar dari wilayah lainnya, terutama pada sektor alat kesehatan dan komponen permesinan. Peluang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar sekaligus memacu diversifikasi produk IKM.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Reni Yanita mengatakan, IKM logam memiliki peluang yang semakin luas untuk mendukung kebutuhan industri. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai pemasok komponen, tetapi juga dapat berkembang sebagai penyedia layanan perawatan, perbaikan, dan rekayasa berbagai mesin serta peralatan produksi yang digunakan industri besar.

“Pelaksanaan temu bisnis ini merupakan salah satu upaya untuk mempertemukan IKM dengan industri besar dalam rangka membangun kemitraan yang saling menguatkan. Melalui dialog dan penjajakan peluang bisnis secara langsung, IKM dapat memahami kebutuhan industri, meningkatkan kesiapan usahanya, serta membuka peluang untuk menjadi pemasok bagi industri besar,” kata Reni.

Reni berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada kegiatan temu bisnis, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi hubungan komersial yang konkret dan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan tindak lanjut kemitraan yang nyata dan berkelanjutan sehingga dapat memperkuat ekosistem industri nasional,” ujarnya.

Penjajakan Langsung

Rangkaian kegiatan fasilitasi kemitraan diawali dengan kunjungan ke sejumlah IKM logam di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Melalui kunjungan tersebut, calon mitra dari industri besar dapat melihat secara langsung proses produksi, kualitas produk, kapasitas produksi, serta kesiapan IKM dalam memenuhi kebutuhan industri.

Kunjungan lapangan tersebut diikuti sejumlah perusahaan, antara lain PT Perkebunan Nusantara, PT Yogya Presisi Teknikatama Industri, PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, dan PT Sarandi Karya Nugraha.

Setelah kunjungan lapangan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Temu Bisnis IKM Logam dengan Industri Besar di Karawang pada 30 Juli 2026. Forum ini dirancang untuk membuka komunikasi langsung antara IKM dan calon mitra sehingga kebutuhan maupun kemampuan masing-masing pihak dapat dipetakan secara lebih konkret.

“Forum ini menjadi wadah dialog antara pelaku IKM dengan industri besar untuk membahas kebutuhan industri, spesifikasi produk, standar kualitas, hingga peluang kerja sama yang dapat diwujudkan melalui kemitraan bisnis yang berkelanjutan,” ungkap Reni.

Sementara itu, Plt. Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Budi Setiawan menjelaskan, fasilitasi kemitraan tidak hanya bertujuan mempertemukan IKM dengan industri besar. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi IKM untuk memahami kebutuhan pasar, standar yang diterapkan industri, serta membangun jejaring bisnis yang berpotensi menghasilkan kerja sama jangka panjang.

“Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dari sektor BUMN maupun swasta, di antaranya PT Perkebunan Nusantara, Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI), PT Sarandi Karya Nugraha, PT Yogya Presisi Teknikatama Industri, Perkumpulan Alat Besar Indonesia (HINABI), PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, serta PT United Tractors Pandu Engineering,” jelas Budi.

Sebanyak 30 IKM logam dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Para peserta memiliki beragam kompetensi, mulai dari fabrikasi logam, machining, pembuatan komponen logam, hingga penyediaan jasa pendukung industri.

Keberagaman kemampuan tersebut menjadi modal bagi IKM untuk memperluas peluang kemitraan dengan industri besar yang membutuhkan pemasok lokal dengan spesifikasi dan kemampuan produksi yang sesuai.

Kemenperin berharap sinergi yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat menghasilkan semakin banyak IKM logam yang masuk ke dalam rantai pasok industri besar. Kemitraan yang terbentuk juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan skala usaha IKM sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penguatan struktur industri manufaktur nasional.

“Kami berharap melalui kegiatan fasilitasi kemitraan ini dapat terjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan serta semakin memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri nasional. Dengan demikian, IKM dapat berkontribusi dalam memperdalam struktur industri, memperkuat kemandirian industri nasional, dan mendukung pembangunan sektor manufaktur yang semakin maju,” pungkas Budi. (Bambang)
Share:

DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda Inisiatif, Pemprov Tekankan Pengelolaan SDA dan Kesehatan

DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda Inisiatif, Pemprov Tekankan Pengelolaan SDA dan Kesehatan. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-20 di Kantor DPRD Kaltim, Senin (10/8/2026). Rapat yang dihadiri 27 anggota DPRD tersebut membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kaltim.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan pendapat gubernur terhadap dua Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 

Gubernur Kaltim dalam penyampaiannya yang diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad mengapresiasi inisiatif DPRD dalam mendorong penguatan regulasi daerah.

Untuk Raperda MBLB, Pemprov Kaltim menilai aturan tersebut penting untuk menciptakan penyelenggaraan pertambangan yang tertib, transparan, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Kaltim memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di berbagai wilayah. Karena itu, regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat pembinaan dan pengawasan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah," terang Ujang. 

Sementara terkait Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, Pemprov Kaltim juga menyatakan dukungan terhadap pembaruan regulasi agar selaras dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang kesehatan.

Ujang menjelaskan, Pemprov Kaltim selama ini telah menjalankan berbagai program. Antara lain Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB), pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, harm reduction, serta pemberdayaan masyarakat dan dukungan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

"Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses pemeriksaan dan pengobatan, melindungi hak ODHA, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat," jelasnya.

Dalam pembahasan selanjutnya, Pemprov Kaltim mendorong agar kedua Raperda disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kapasitas daerah. Termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, sarana-prasarana, kemampuan pembiayaan, serta kebutuhan masyarakat. 

Selain penyampaian pendapat gubernur, rapat paripurna juga mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap empat Raperda yang diajukan Pemprov Kaltim. Yakni Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan Ketiga Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Pemprov Kaltim berharap seluruh proses pembahasan dapat berlangsung sinergis dan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. (Dimas)
Share:

Siapkan Dua Venue untuk FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Pramono Pastikan Dukungan Penuh

Siapkan Dua Venue untuk FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Pramono Pastikan Dukungan Penuh. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendukung penuh penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada 21 September–6 Oktober 2026. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Balai Kota Jakarta, Senin (10/8).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Pramono menawarkan dua fasilitas olahraga milik Pemprov DKI Jakarta, yakni Lapangan Soemantri Brodjonegoro dan Lapangan Banteng, sebagai alternatif lokasi pertandingan.

"Kami menawarkan beberapa lapangan yang ada di Jakarta yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kalau memang diizinkan Pak Erick sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI, salah satunya adalah Soemantri Brodjonegoro, yang kedua Lapangan Banteng," ujarnya.

Sebelumnya, Jakarta International Stadium (JIS) sempat menjadi salah satu opsi venue. Namun, stadion tersebut tidak dapat digunakan karena telah memiliki jadwal konser. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan Lapangan Soemantri Brodjonegoro dan Lapangan Banteng serta siap berkolaborasi dengan PSSI untuk menyesuaikan fasilitas agar memenuhi standar penyelenggaraan.

"Kalau memang perlu dilakukan perbaikan, kami akan bersama-sama dengan PSSI untuk menyempurnakan itu," kata Gubernur Pramono.

Tak hanya menyiapkan venue, Pemprov DKI Jakarta juga siap mendukung promosi FIFA ASEAN Cup 2026 melalui berbagai ruang publik yang dikelola pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola internasional tersebut.

"Kami akan support sepenuhnya, termasuk promosi dan sebagainya di ruang-ruang terbuka yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, supaya acara ini berlangsung dengan baik," tutur Gubernur Pramono.

Sementara itu, Menpora Erick Thohir mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pengalaman Jakarta dalam menggelar berbagai ajang sepak bola internasional menjadi modal penting untuk menyukseskan FIFA ASEAN Cup 2026.

Menpora Erick mengatakan turnamen resmi FIFA tersebut bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan karakter kebangsaan. Saat ini, FIFA masih menyusun jadwal pertandingan sekaligus menentukan pembagian kota tuan rumah, termasuk laga yang akan digelar di Jakarta.

"Sepak bola ini bagian juga dari upaya kita mendorong masyarakat untuk bersatu dan menunjukkan karakter kebangsaan kita. Selain itu, FIFA ASEAN ini event resmi FIFA, bukan PSSI. Pemerintah, PSSI, dan pemerintah daerah pasti akan mendukung event ini sesukses mungkin," jelasnya.

Menpora Erick berharap dukungan dari Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat terus mengalir agar penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 berjalan sukses sekaligus menjadi momentum bagi Tim Nasional Indonesia meraih prestasi terbaik.

"Kami mohon dukungan semaksimal mungkin dari Pemerintah DKI dan masyarakat sepak bola untuk menjadi bagian dari perjalanan Timnas kita agar terus memberikan hasil yang baik ke depan," pungkasnya. (Alif)
Share:

Dorong Ekonomi Lokal, KCIC Hadirkan 29 UMKM di Stasiun Whoosh

Dorong Ekonomi Lokal, KCIC Hadirkan 29 UMKM di Stasiun Whoosh. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC terus mendorong perekonomian lokal melalui pengembangan kawasan komersial di Stasiun Whoosh. Saat ini, sebanyak 29 tenant Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah hadir di lingkungan stasiun untuk memperluas akses pasar produk lokal sekaligus melengkapi layanan bagi penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, kehadiran UMKM merupakan bagian dari upaya KCIC agar operasional Whoosh memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

“Stasiun Whoosh tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Mobilitas pelanggan Whoosh membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk semakin dikenal dan menjangkau konsumen dari berbagai daerah yang melakukan perjalanan antara Jakarta dan Bandung,” ujar Eva.

Sebanyak 29 UMKM tersebut terdiri atas enam UMKM di Stasiun Halim, delapan UMKM di Stasiun Padalarang, dan 15 UMKM di Stasiun Tegalluar Summarecon. Tegalluar Summarecon menjadi stasiun dengan jumlah UMKM terbanyak, diikuti oleh Padalarang dan Halim.

Beragam produk dihadirkan oleh para pelaku UMKM, terutama produk kuliner, makanan tradisional, minuman lokal, oleh-oleh, serta produk kreatif. Produk yang tersedia antara lain batagor, siomay, cendol, soto Bandung, ayam serundeng, mi ayam, cookies, bakpao, kopi, jus, serta berbagai produk khas daerah lainnya.

Kehadiran UMKM di stasiun Whoosh turut membuka peluang perputaran ekonomi lokal melalui transaksi penjualan, aktivitas produksi, keterlibatan pemasok, serta penyerapan tenaga kerja. Hingga Juli 2026, Whoosh telah melayani lebih dari 16,9 juta penumpang sejak beroperasi. Tingginya mobilitas tersebut menghadirkan potensi pasar yang semakin luas bagi para pelaku usaha di lingkungan stasiun.

Secara keseluruhan, terdapat 117 tenant di seluruh stasiun Whoosh. Selain UMKM, kawasan komersial stasiun juga menghadirkan berbagai tenant kuliner nasional, minimarket, layanan perbankan, toko merchandise, smart locker, dan berbagai layanan lainnya. Kehadiran UMKM dan tenant lainnya ditujukan untuk memberikan pengalaman yang semakin nyaman dan lengkap bagi pelanggan selama berada di stasiun.

KCIC mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan ruang usaha, bazar, tenan temporer, promosi produk lokal, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Pengembangan kawasan komersial akan terus dievaluasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menjaga standar pelayanan, serta membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dalam ekosistem Whoosh.

“Whoosh diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi mobilitas, tetapi juga membantu menggerakkan aktivitas usaha di wilayah yang dilalui. KCIC akan terus membuka ruang kolaborasi agar keberadaan stasiun Whoosh dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan, pelaku UMKM, dan perekonomian lokal,” tutup Eva. (Siti)
Share:

49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, OJK Luncurkan ETF Emas

49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, OJK Luncurkan ETF Emas. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas Pasar Modal sebagai prioritas utama dalam mendorong akselerasi transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, tepercaya, dan inovatif.

Penguatan Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan transformasi menuju ekonomi Indonesia yang resilien dan berkelanjutan.

“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin.

Perayaan HUT Pasar Modal Indonesia dengan tema “Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama" turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), asosiasi serta stakeholders lainnya di Jakarta, Senin.

Friderica menjelaskan reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan, sudah banyak mengubah wajah Pasar Modal Indonesia saat ini, antara lain dengan jumlah Single Investor Identification (SID) yang telah menembus angka 30,27 juta atau tumbuh 48,67 persen (yoy).

“Tentu angka ini mencerminkan tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna dibalik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia," kata Friderica.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia merupakan momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional, karena Pasar Modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor terutama pada saat-saat yang sangat strategis.

“Saya apresiasi juga reformasi yang telah dilakukan dan berharap sektor keuangan makin kredibel dalam inovatif dan berdaya saing," kata Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga mengapresiasi reformasi integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dilakukan OJK bersama SRO, sehingga diharapkan Pasar modal bisa hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin dalam, liquid, trustable dan credible serta berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BEI Mulai dari penguatan likiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia," katanya.

Peluncuran ETF Emas

Dalam kesempatan perayaan HUT ke-49 Pasar Modal ini juga digelar peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham.

Friderica menambahkan bahwa ETF Emas menjadi salah satu quick win dari delapan rencana aksi yang dilakukan OJK yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi.

“ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri," kata Friderica.

Hal yang sama disampaikan Airlangga Hartarto yang mengharapkan produk ETF Emas bisa memperkuat perekonomian nasional sebagai bagian dari pendalaman pasar.

“Saya berharap produk ini tidak hanya menambah pilihan investasi tetapi juga meningkatkan likuiditas," kata Airlangga.

Sementara Juda Agung mendukung peluncuran ETF Emas yang diharapkan bisa memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia juga menyampaikan bahwa kehadiran ETF Emas diharapkan dapat memperkuat stabilitas Pasar Modal Indonesia melalui diversifikasi instrumen dan pilihan investasi bagi investor.

Kinerja Pasar Modal Indonesia

Hingga 7 Agustus 2026 realisasi penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat sebesar Rp123,21 triliun melalui 135 aksi korporasi dengan jumlah Emiten di Pasar Modal Indonesia telah melampaui 962 perusahaan.

Jumlah investor terus meningkat signifikan, mencapai 30,27 juta atau bertambah sekitar 9,8 juta investor, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per 7 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp667 triliun dan nilai Asset Under Management (AUM) berada di posisi Rp1.026 triliun.

Dari sisi perdagangan karbon, volume transaksi akumulatif sejak 26 September 2023 hingga 7 Agustus 2026 mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai Rp93,89 miliar, diikuti partisipasi 158 perusahaan dan ketersediaan unit karbon 3,14 juta ton CO2 ekuivalen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terus tumbuh, baik dari sisi kemampuan menghimpun dana bagi dunia usaha maupun dari sisi perluasan basis investor. Di sisi lain, peningkatan dana kelolaan mencerminkan semakin berkembangnya pilihan dan kebutuhan investasi masyarakat," ujar Hasan Fawzi dalam konferensi Pers HUT ke-49 Pasar Modal.

Dalam MSCI Market Classification Review pada Juni 2026, Indonesia kembali dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market. Keputusan tersebut menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan seluruh pemangku kepentingan di Pasar Modal.

OJK bersama SRO dan seluruh pemangku kepentingan terus mempercepat implementasi sejumlah inisiatif strategis, antara lain:

1. Peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen;

2. Penyusunan kerangka pengaturan mengenai High Shareholder Concentration (HSC); dan

3. Peningkatan transparansi kepemilikan saham.

Sesuai Roadmap PMDK 2022-2027, OJK terus mendorong pencapaian sejumlah target dan inisiatif strategis yang menjadi fondasi bagi pengembangan pasar modal ke depan.

Dalam fase akhir roadmap tersebut, terdapat empat target dan inisiatif strategis yang perlu terus didorong, yaitu:

1. Pendalaman pasar melalui optimalisasi sisi supply, demand, dan enhancement infrastruktur;

2. Peningkatan integritas pasar melalui efektivitas pengenaan sanksi dan peningkatan kualitas Emiten dan Perusahaan Publik;

3. Penguatan kelembagaan PUJK melalui pengembangan demutualisasi bursa, peningkatan kualitas penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF), dan penguatan cybersecurity; dan

4. Pengembangan Keuangan Keberlanjutan melalui penambahan pengguna jasa baru di Bursa Karbon serta dorongan inovasi produk investasi berbasis pelestarian lingkungan atau Sustainable Fund. (Evi)
Share:

Potensi Besar Gas Pangkah, Pertamina Dorong Produksi Gas Bumi untuk Industri Jawa Timur

Potensi Besar Gas Pangkah, Pertamina Dorong Produksi Gas Bumi untuk Industri Jawa Timur. (Dok. Pertamina)

Gresik, WaraWiri.net - Di tengah kebutuhan energi industri yang terus tumbuh, Pertamina melihat Wilayah Kerja Pangkah di Gresik, Jawa Timur, bukan sekadar aset migas yang sudah berproduksi. Kawasan ini dinilai masih menyimpan peluang untuk menghasilkan tambahan minyak dan gas bumi, sekaligus mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia.

Langkah tersebut menjadi penting karena Jawa Timur merupakan salah satu basis industri nasional. Semakin dekat sumber energi dengan konsumen industri, semakin besar peluang menjaga keandalan pasokan sekaligus membuat rantai pasok energi lebih efisien.

Wilayah Kerja Pangkah dikelola SIPL, anak usaha PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) yang merupakan bagian dari Subholding Gas Pertamina. Selain mempertahankan produksi yang sudah berjalan, PGN Saka terus mencari peluang untuk menemukan cadangan baru dan meningkatkan nilai dari aset yang telah dimiliki.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan, keberadaan sumber gas yang dekat dengan pusat industri menjadi salah satu keunggulan yang perlu terus dioptimalkan, untuk menjaga kontinuitas pasokan energi bagi industri.

“Jawa Timur memiliki basis industri yang sangat kuat. Karena itu, kontinuitas pasokan energi, khususnya gas bumi, perlu terus dijaga. Kami berharap PGN Saka terus memperkuat kajian eksplorasi untuk menemukan cadangan gas baru,” kata Oki saat melakukan Management Walkthrough (MWT) ke Onshore Processing Facility (OPF) SIPL di Gresik.

Menurut Oki, upaya meningkatkan kontribusi Pangkah tidak hanya dilakukan dengan mencari cadangan baru. Infrastruktur yang sudah tersedia juga perlu dimanfaatkan secara maksimal agar aset tersebut dapat memberikan nilai lebih besar bagi ketahanan energi nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Oki bersama jajaran manajemen PGN Saka meninjau sejumlah fasilitas di Wilayah Pangkah, termasuk Onshore Processing Facility dan LPG Plant.

“Kami mendiskusikan bagaimana infrastruktur yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan semakin optimal. Ada berbagai fasilitas yang sangat baik, termasuk LPG Plant, yang kami harapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi ketahanan energi Indonesia,” ujar Oki.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan Pangkah dilakukan melalui dua jalur sekaligus: memaksimalkan produksi dan fasilitas yang sudah ada, serta mencari potensi cadangan baru untuk kebutuhan energi di masa mendatang.

Sumur Baru Sudah Menunjukkan Hasil Positif

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada Maret 2026, SIPL menyelesaikan pemboran sumur pengembangan UPA-17ST di Lapangan Ujung Pangkah.

Hasil uji sumur menunjukkan laju alir awal mencapai 2.443 barel minyak per hari (BOPD) dan 3,72 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) associated gas. Capaian tersebut melampaui target awal perusahaan.

Hasil ini menjadi salah satu indikasi bahwa masih terdapat peluang untuk meningkatkan nilai aset Pangkah melalui pengembangan lapangan dan kegiatan eksplorasi yang dilakukan secara terukur. Termasuk menggarap potensi hidrokarbon.

“Kami mendapat kabar positif mengenai potensi hidrokarbon yang cukup besar. Potensi tersebut perlu terus diperdalam melalui eksplorasi, ditingkatkan kematangan proyeknya, kemudian didorong menuju pengembangan hingga produksi sehingga dapat memberikan tambahan pasokan .energi bagi Indonesia,” ujarnya.

Kenapa Pangkah Penting bagi Jawa Timur

Direktur Utama PGN Saka, Intan Fauzi mengatakan, optimalisasi dilakukan secara terintegrasi, baik pada fasilitas onshore maupun offshore, sembari terus membuka peluang pengembangan potensi migas baru.

“Kunjungan ini menjadi semangat bagi seluruh Perwira Saka untuk terus meningkatkan kinerja operasi serta memaksimalkan seluruh fasilitas yang kami miliki di Wilayah Pangkah, baik fasilitas onshore maupun offshore,” kata Intan.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai aset Pangkah, tetapi juga memperkuat ketersediaan gas bumi dari dalam negeri untuk menopang kebutuhan industri dan perekonomian Jawa Timur serta ketahanan energi Indonesia. (Muh)
Share:

Beasiswa Bakti BCA 2027 Resmi Dibuka, Komitmen Cetak Talenta Muda untuk SDM Indonesia yang Unggul

Beasiswa Bakti BCA 2027 Resmi Dibuka, Komitmen Cetak Talenta Muda untuk SDM Indonesia yang Unggul. (Dok. BCA)

Jakarta, WaraWiri.net - Masa pendaftaran Beasiswa Bakti BCA 2027 dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi dibuka. Beasiswa Bakti BCA adalah salah satu program BCA untuk mendukung penguatan SDM dan pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan. Masa pendaftaran program ini dimulai sejak 3 Agustus hingga 30 September 2026, dan terbuka untuk mahasiswa program Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

Menurut Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono, Beasiswa Bakti BCA merupakan program untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan pengembangan diri bagi generasi muda Indonesia. “BCA meyakini bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting pada kemajuan bangsa. Harapannya, para penerima Beasiswa Bakti BCA yang disebut ‘Bakti Champions’ tidak hanya mampu menyelesaikan studi dengan baik, tetapi juga tumbuh menjadi generasi adaptif, berintegritas, dan siap memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.”

Pendaftaran Beasiswa Bakti BCA 2027 terbuka bagi mahasiswa yang memenuhi syarat umum sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dan belum menikah.
• Berusia maksimal atau kurang dari 21 tahun per 31 Desember 2026.
• Mahasiswa aktif program S1 (non-vokasi) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan sedang menempuh semester 3 saat pendaftaran.
• Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
• Memiliki kepedulian sosial & komitmen belajar, aktif berorganisasi/kepanitiaan, tidak sedang bekerja full-time dan terikat dinas dengan instansi lainnya.

Selain syarat umum di atas, terdapat kriteria khusus bagi pendaftar Beasiswa Bakti BCA di tiap kategori yang tersedia yaitu Bantuan Finansial, Prestasi Akademis, serta Prestasi Non-Akademis.

Penerima Beasiswa Bakti BCA 2027 berhak mendapatkan dana pendidikan (uang saku dan bantuan biaya kuliah), rangkaian program pembekalan seperti transformational program, national summit, company visit, edukasi literasi keuangan, aksi pemberdayaan masyarakat “Bakti Champions Movement”, serta menjadi bagian dari jaringan alumni Beasiswa Bakti BCA nantinya.

“Melalui Beasiswa Bakti BCA, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi mahasiswa Indonesia untuk terus mengembangkan diri, baik secara akademik maupun non-akademik, sehingga mereka dapat mengoptimalkan talentanya, dan siap menyongsong masa depan dengan banyak bekal serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.

Sejak 1999, penerima beasiswa BCA telah mencapai lebih dari 9.200 orang. Tahun lalu, sebanyak 700 mahasiswa terpilih mendapatkan Beasiswa Bakti BCA. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan, panduan, serta pendaftaran Beasiswa Bakti BCA 2027 dapat diakses melalui laman resmi bca.id/beasiswabaktibca. (Ilham)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING