Kanwil Ditjenpas Maluku Wujudkan Pemasyarakatan Produktif lewat PKS Lintas Sektor

Kanwil Ditjenpas Maluku Wujudkan Pemasyarakatan Produktif lewat PKS Lintas Sektor. (Dok. Ditjenpas)

Ambon, WaraWiri.net - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku perkuat komitmen mendukung program ketahanan pangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah pemangku kepentingan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Serbaguna Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ambon pada Kamis (29/10) sebagai langkah mendorong pembinaan kemandirian Warga Binaan produktif dan berkelanjutan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan. Ia menyampaikan program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan.

“Ketahanan pangan harus menjadi pembinaan yang memberikan manfaat nyata. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami ingin Warga Binaan memiliki keterampilan, pengalaman, serta bekal kemandirian agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat,” ujar Ricky.

Penandatanganan PKS melibatkan BRMP Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, BPVP, dan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dukungan teknis, pengembangan kompetensi, dan pendampingan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Kepala BRMP Maluku, Gunawan, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kegiatan pertanian di lingkungan Pemasyarakatan melalui penerapan teknologi dan praktik pertanian yang sesuai dengan potensi daerah. 

“Kami berharap kerja sama ini mendorong penerapan teknologi pertanian tepat guna, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan kegiatan pertanian sebagai sarana pembelajaran bagi Warga Binaan,” harapnya.

Dari sektor ketahanan pangan, Elisabeth Tan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menekankan pentingnya pemanfaatan potensi pangan lokal serta peningkatan pemahaman mengenai konsumsi pangan yang beragam dan bergizi. Sementara itu, Kepala BPVP, Yustianto, mendorong penguatan keterampilan praktis agar Warga Binaan memiliki kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kehidupan mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Dukungan akademisi juga menjadi bagian penting dalam kerja sama ini. Jeter Donald Siwalette dari Universitas Pattimura menyampaikan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pendampingan. 

“Sinergi ini diharapkan menghadirkan program ketahanan pangan yang terarah, sesuai kebutuhan lapangan, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Melalui kerja sama lintas sektor ini, Kanwil Ditjenpas Maluku berupaya memperkuat pembinaan kemandirian yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga pada kesiapan Warga Binaan untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan program ketahanan pangan yang produktif, berdaya guna, serta memberikan kontribusi nyata bagi Pemasyarakatan dan masyarakat Maluku. (Rizal)

Share:

Read More

Lapas Perempuan Martapura Pastikan Pemenuhan Hak Warga Binaan hingga Kelompok Rentan

Lapas Perempuan Martapura Pastikan Pemenuhan Hak Warga Binaan hingga Kelompok Rentan. (Dok. Ditjenpas)

Martapura, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Martapura terus pastikan pemenuhan hak dan kualitas pelayanan bagi seluruh Warga Binaan, termasuk kelompok rentan dan lanjut usia (lansia). Upaya tersebut turut dapat perhatian Staf Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum, Iwan Santoso, saat berkunjung, Kamis (29/10).

Didampingi Kepala Lapas Perempuan Martapura, Evi Loliancy, beserta jajaran petugas, Iwan tinjau sejumlah blok dan kamar hunian serta berinteraksi langsung dengan Warga Binaan. Peninjauan ini beri gambaran mengenai kondisi kehidupan sehari-hari Warga Binaan, kelayakan lingkungan hunian, dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Perhatian khusus diberikan kepada Warga Binaan kelompok rentan, terutama lansia. Dalam peninjauan tersebut, kondisi dan kebutuhan mereka turut menjadi perhatian untuk memastikan pelayanan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing.

Kepala Lapas Perempuan Martapura, Evi Loliancy, menyampaikan bahwa pihaknya berupaya memastikan seluruh Warga Binaan memperoleh hak dan pelayanan secara optimal tanpa terkecuali.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh Warga Binaan, termasuk kelompok rentan dan lansia. Kami memastikan kebutuhan mereka mendapat perhatian sehingga hak-haknya tetap terpenuhi sesuai ketentuan,” ungkap Evi.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan Santoso tekankan pentingnya perhatian yang setara kepada seluruh Warga Binaan, terutama kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan lebih.

“Pemenuhan hak Warga Binaan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih bagi kelompok rentan seperti lansia, yang memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka,” pesannya.

Kunjungan ini jadi bahan evaluasi bagi Lapas Perempuan Martapura untuk terus tingkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam memastikan kelompok rentan memperoleh perhatian dan pemenuhan hak sesuai kebutuhan mereka. (Rizal)

Share:

Read More

Dunia Usaha Apresiasi Visi Presiden Prabowo Siapkan Pemimpin Masa Depan, Bangsa Besar Lahir dari Manusia Berkualitas

Dunia Usaha Apresiasi Visi Presiden Prabowo Siapkan Pemimpin Masa Depan, Bangsa Besar Lahir dari Manusia Berkualitas. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penyiapan pemimpin masa depan menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemajuan Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Negara dengan mengajak dunia usaha untuk terlibat saat memberikan taklimat kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan Peserta Rapimnas Kadin Seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riyadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pembangunan manusia sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, pembangunan SDM, khususnya dalam membentuk karakter dan kapasitas kepemimpinan, merupakan salah satu faktor penting bagi suatu negara untuk menjadi bangsa yang besar.

“Hari ini pimpinan dunia usaha melihat seseorang Presiden yang luar biasa. Dia mencurahkan hati dia itu untuk pendidikan, untuk pembangunan manusia. Dia menceritakan betapa tidak ada bangsa yang besar itu yang tidak terkait dengan pembangunan manusia, khususnya pemimpin-pemimpin itu yang punya karakter dan dia menceritakan ini semua dengan satu hati yang luar biasa, tulus, tapi dia ingin supaya Indonesia ini negara yang maju, negara yang dihormati oleh semua,” ujar James.

Selain itu, James juga mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, termasuk mereka yang berasal dari kelompok masyarakat tertinggal, untuk berkembang melalui sistem meritokrasi. James menilai, P3MDI menjadi salah satu wujud visi Presiden Prabowo dalam menyiapkan calon pemimpin Indonesia melalui proses seleksi dan pembinaan yang terarah.

“Ini visi beliau, dia punya visi dan dia punya perut (keberanian) untuk menjalankan visi itu menjadi nyata. Jadi kita tidak ada jalan lain, kita harus mendukung karena mereka ini 300 sekian anak-anak muda ini sudah S1, sudah pengalaman 1-2 tahun dan akan dilatih secara intensif selama 9 bulan. Dengan perhatian-perhatian dan juga dengan screening process sehingga saya yakin ini lihat muka mereka, wajah mereka, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang,” ungkapnya.

Senada dengan James, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Bidang Pangan Indonesia, Mulyadi Jayabaya, mengapresiasi taklimat Presiden Prabowo yang dinilainya memberikan wawasan mengenai tanggung jawab negara dalam mendorong kemajuan bangsa. Mulyadi menyebut perhatian pemerintah terhadap berbagai program pembangunan, termasuk di bidang pangan, pendidikan, dan keamanan, merupakan hal yang perlu didukung bersama.

“Luar biasa. Taklimat Bapak Presiden ini, Bapak Prabowo ini, dengan umur waktu diri saya 2 tahun, luar biasa. Memberikan wawasan kepada kita, bagaimana tanggung jawab negara. Negaranya harus maju, dan ini sangat luar biasa,” kata Mulyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan, termasuk melalui P3MDI. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan generasi pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan Indonesia.

“Mari kita bersama-sama antara swasta dengan pemerintah karena Kadin sebagai mitra. Kita dukung MDI ini. Supaya ketahanan pangan bisa tercapai oleh kita. InsyaAllah tercapai,” pungkasnya.

Sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi pemimpin yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga berkarakter, berani mengambil tanggung jawab, dan memiliki tekad kuat menjadikan Indonesia bangsa yang maju, mandiri, serta dihormati dunia. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Berikan Taklimat kepada Peserta P3MDI dan Rapimnas Kadin di Hambalang

Presiden Prabowo Berikan Taklimat kepada Peserta P3MDI dan Rapimnas Kadin di Hambalang. (Dok. BPMI Setpres)

Bogor, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada sekitar 400 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan 250 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu sore, 31 Oktober 2026.

Penyampaian taklimat tersebut menjadi kesempatan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan arahan sekaligus mendengarkan laporan dunia usaha mengenai perkembangan investasi dan kontribusi sektor swasta dalam mendukung pembangunan nasional.

Pertemuan diawali dengan laporan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie yang menyampaikan sejumlah hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Tahun 2026. Salah satu hal yang disampaikan adalah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai hampir Rp2.000 triliun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, mencerminkan meningkatnya kepercayaan pengusaha terhadap ekonomi nasional.

Menurut Anindya, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pengusaha terhadap perekonomian nasional. Investasi domestik, termasuk kontribusi pengusaha kelas menengah, juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga komitmen dunia usaha untuk mendukung pengembangan industri masa depan, seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pusat data yang memiliki potensi penggunaan komponen lokal.

Melalui pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menjalin komunikasi dengan kalangan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi dalam negeri sekaligus memberikan arahan kepada para peserta P3MDI sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia dan pemimpin masa depan Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

Gubernur Bobby Nasution Siapkan Terobosan Pembiayaan Infrastruktur Nelayan Nias Selatan

Gubernur Bobby Nasution Siapkan Terobosan Pembiayaan Infrastruktur Nelayan Nias Selatan. (Dok. Pemprov Sumut)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan terobosan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas penunjang nelayan di Kabupaten Nias Selatan. Salah satunya dengan mendorong keterlibatan pihak swasta dan perbankan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi kelompok nelayan, pembudidaya, serta Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026).

Bobby mengungkapkan, usulan tambahan anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut mencapai Rp229 miliar. Namun, dengan adanya penyesuaian anggaran, diperlukan langkah kreatif agar pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), hingga ketersediaan kapal tetap dapat direalisasikan.

"Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, Pemprov Sumut siap menjembatani pembiayaan melalui skema kredit perbankan dengan opsi subsidi bunga dari pemerintah. Skema tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan fasilitas penunjang perikanan secara profesional dan berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

"Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal," tegasnya.

Selain pembiayaan, Bobby menyoroti pentingnya penyusunan skala prioritas kebutuhan nelayan, terutama di kawasan kepulauan seperti Pulau Telo. Ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Pemkab Nias Selatan mendata secara detail kebutuhan paling mendasar, mulai dari alat tangkap, pasokan air bersih dan listrik, hingga ketersediaan pabrik es dan pasar.

Bobby juga menegaskan, program pembangunan fisik seperti Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden di Telukdalam dan Pulau Telo perlu dikawal dengan berbagai program penyangga. Hal tersebut penting agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

"Pembangunan satu program tidak bisa berdiri sendiri tanpa program penyangga. Cita-cita Bapak Presiden bukan hanya membangun fisiknya, tetapi nelayan benar-benar mendapatkan manfaatnya secara berkesinambungan," tutur Bobby.

Menanggapi keinginan masyarakat agar Gubernur hadir langsung di Pulau Telo, Bobby menyambut baik aspirasi tersebut. Namun, ia meminta kesiapan data dan program bantuan dimatangkan terlebih dahulu agar kunjungannya nantinya sekaligus membawa solusi konkret bagi masyarakat.

"Saya ke sana programnya harus jelas dulu. Supaya pas saya datang, kita tidak hanya bawa janji, tapi membawa program dan solusi nyata untuk nelayan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia memaparkan bahwa wilayahnya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, mulai dari hasil tangkapan ikan, rumput laut, kerang, hingga ratusan ribu bibit lobster. Kawasan kepulauan Nias Selatan juga memiliki 53 titik ombak yang potensial untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan alat tangkap. Sebagian besar dari 7.116 nelayan di wilayah Teluk bahkan masih melaut menggunakan sampan dayung.

Sokhiatulö juga menyoroti belum tersedianya akses pasar yang memadai bagi hasil produksi masyarakat. Salah satu contohnya, sekitar 60 ton rumput laut tidak dipanen pada bulan lalu karena tidak adanya pembeli. (Fajar)

Share:

Read More

Wakil Ketua DPR RI Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa membagikan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau di Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. (Dok. DPR RI)

Sumedang, WaraWiri.net - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa dengan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Sumedang. Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Saan telah membangun sumur bor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, penanganan persoalan air bersih tidak cukup hanya dengan membangun sumur bor. Diperlukan pula sistem penampungan dan jaringan distribusi agar air dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat.

"Jadi, kita tidak hanya membangun sumur bor untuk mendapatkan sumber air, tetapi juga menyiapkan penampungan dan mendistribusikannya kepada warga, termasuk fasilitas publik seperti sekolah dasar. Kita juga melakukan pipanisasi," ujar Saan meninjau langsung kondisi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama saat musim kemarau di Desa Mangunarga, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2026).

Sebagai langkah konkret, Saan langsung menghadirkan tenaga ahli geodesi untuk melakukan survei dan menentukan titik pengeboran yang berpotensi menghasilkan sumber air. Berdasarkan perkiraan awal, sumber air diperkirakan dapat ditemukan pada kedalaman sekitar 70 hingga 80 meter.

"Rencananya air dari sumur bor akan kita tampung dalam penampungan utama, kemudian didistribusikan ke sejumlah RW melalui pemasangan toren atau tangki penampungan. Tidak hanya itu, fasilitas serupa juga akan kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sekolah," terang Saan.

Legislator Dapil Jabar VII ini menambahkan, pembangunan sumur bor menjadi salah satu upaya yang saat ini dinilai dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, DPR RI tetap membuka peluang untuk mencari solusi lain yang lebih efektif agar akses terhadap air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menemukan bahwa, ternyata persoalan ini tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Bahkan, siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) setempat terkadang harus membawa air bersih dari rumah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sekolah, seperti membersihkan toilet dan menyiram tanaman.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Dapil Jabar IX Ujang Bey menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI terhadap persoalan yang selama ini dikeluhkan warga setempat. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan melalui koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI hingga akhirnya ditindaklanjuti melalui program kunjungan spesifik dan pembangunan sumber air bersih.

"Tentunya kami berharap dengan pembangunan sumur bor yang dilengkapi penampungan dan jaringan pipa, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus mendukung aktivitas pendidikan dan fasilitas publik di wilayah tersebut," ucapnya. (Budi)

Share:

Read More

Pemprov Kalbar Kembali Menggelar Gema Membangun Desa ke 5 dan Serap Aspirasi Warga di Karimunting Bengkayang

Pemprov Kalbar Kembali Menggelar Gema Membangun Desa ke 5 dan Serap Aspirasi Warga di Karimunting Bengkayang. (Dok. Pemprov Kalbar)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Gema Membangun Desa (GMD) ke-5 Tahun 2026 di Lapangan Gamora, Desa Karimunting, Kabupaten Bengkayang, pada Jumat (30/10/2026).

Kegiatan ini membawa 30 unsur layanan publik langsung ke masyarakat sekaligus menyerahkan puluhan paket bantuan kepada warga Karimunting, termasuk kelompok nelayan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menegaskan bahwa GMD bertujuan untuk memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

"Gema membangun desa menjadi kesempatan bagi kita untuk bertemu langsung, mendengar aspirasi, dan memastikan program pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan. Pembangunan bermula dari desa karena kemajuan tingkat kecamatan dan kabupaten sangat bergantung pada desa yang berdaya.

Senada dengan hal itu, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis mengapresiasi kehadiran jajaran Pemprov Kalbar di tengah masyarakat. Ia menilai acara ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kalimantan Barat memiliki potensi besar sebagai fondasi pembangunan bangsa.

"Desa Karimunting memiliki potensi pariwisata pesisir yang luar biasa. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam dan masyarakat dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta menghidupkan UMKM jika dikelola secara berkelanjutan," kata Sebastianus.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalbar, pemerintah mendistribusikan berbagai bentuk bantuan strategis dalam kegiatan ini. Bantuan tersebut meliputi 80 paket sembako untuk masyarakat, 10 unit alat semprot pertanian (handsprayer), dan 5 unit pompa air. Khusus untuk kelompok nelayan, pemerintah menyerahkan alat penangkap ikan ramah lingkungan, dua unit gertak nelayan, jaring budidaya (waring), serta 10 paket transplantasi terumbu karang.

Sektor sosial dan infrastruktur juga menerima alokasi khusus. Bantuan yang diberikan mencakup 6 unit alat bantu penyandang disabilitas yang terdiri atas kursi roda, tongkat kruk, dan alat bantu dengar. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyerahkan bantuan rehabilitasi satu unit Rumah Layak Huni senilai Rp25 juta, sementara PLN memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada tujuh keluarga di Desa Karimunting. Bantuan lainnya meliputi 600 batang bibit tanaman produktif, fasilitas khitan untuk 20 pasien, alat pemadam kebakaran, serta kuota internet gratis.

Di penghujung acara, Gubernur berdialog langsung dengan warga serta kepala desa dari Desa Karimunting, Sungai Raya, Pulau Lemukutan, dan Sungai Keran. Warga menyampaikan usulan infrastruktur, seperti penataan lahan parkir masjid, perbaikan jalan lingkungan, pengadaan ambulans laut, hingga pembangunan dermaga penyeberangan. 

Gubernur memastikan bahwa usulan-usulan tersebut tercatat dan akan dipelajari untuk dimasukkan ke dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2027. (Ros)

Share:

Read More

Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali

Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendorong agar tindak pidana investasi bodong diakomodasi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat digunakan dalam pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban.

"Tindak pidana investasi bodong perlu diatur secara tegas dalam RUU Perampasan Aset. Jangan sampai negara berhasil menghukum pelakunya, tetapi pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban justru tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Menurut Abduh, RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara terperinci mekanisme pengembalian aset, termasuk batas waktu, jenis aset yang dapat dirampas, serta prosedur penyalurannya kepada korban. Kepastian aturan tersebut diperlukan agar proses pemulihan tidak berlarut-larut.

"Jangan sampai aset sudah ditemukan dan dirampas, tetapi pengembaliannya tidak jelas. Harus ada kepastian mengenai mekanisme dan batas waktunya," tegas anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.

Politisi Fraksi PKB ini juga menekankan bahwa aset hasil kejahatan yang dirampas harus diprioritaskan untuk memenuhi hak korban yang telah diverifikasi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka berhak atas aset tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengembalian kepada korban, menurutnya, tidak boleh kalah oleh kepentingan memasukkan aset ke kas negara.

"Prioritasnya harus jelas, yaitu memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai aset hasil kejahatan sudah dikuasai negara, tetapi hak korban belum mendapatkan penyelesaian yang layak," jelas legislator asal Jawa Tengah itu.

Di sisi lain, Abduh mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap kegiatan investasi di sektor jasa keuangan serta meningkatkan koordinasi dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

"Jangan menunggu masyarakat menjadi korban baru dilakukan tindakan. OJK harus memperkuat pengawasan dan koordinasi agar potensi penipuan investasi bisa diketahui lebih awal dan kerugian masyarakat dapat dicegah," ujarnya.

Abduh juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku investasi bodong sesuai ketentuan perundang-undangan serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan hingga tuntas. Penelusuran tersebut diperlukan untuk mengungkap aset yang disembunyikan maupun dialihkan kepada pihak lain.

"Pelaku harus diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Telusuri ke mana uang masyarakat dibawa, siapa yang menguasai, dan di mana asetnya disimpan. Jangan biarkan hasil kejahatan tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang terlibat," tegasnya.

Ia mencontohkan kasus Indra Kenz dalam perkara Binomo yang sempat menjadi perhatian publik. Dalam perkara tersebut, putusan banding Pengadilan Tinggi Banten mengubah status sejumlah barang bukti sehingga dapat dikembalikan kepada 144 korban untuk dibagikan secara proporsional. Namun, proses distribusi aset tersebut kemudian dilaporkan menghadapi persoalan.

Menurut Abduh, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa pemulihan kerugian korban tidak cukup hanya diatur dalam putusan pengadilan. Pelaksanaannya juga harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kasus Binomo harus menjadi pelajaran. Jangan sampai putusan pengembalian aset kepada korban sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih menyisakan persoalan. Hak korban untuk mendapatkan pemulihan juga harus diperhatikan," pungkas Abduh. (Budi)

Share:

Read More

Eddy Soeparno Apresiasi Rencana Insentif Ekonomi 2027, Daya Beli Masyarakat Harus Jadi Prioritas

Eddy Soeparno Apresiasi Rencana Insentif Ekonomi 2027, Daya Beli Masyarakat Harus Jadi Prioritas. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang menyiapkan sembilan insentif ekonomi untuk 2027 mendatang. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Eddy, berbagai insentif yang disiapkan pemerintah menunjukkan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri.

Bagi Eddy, kebijakan yang menyentuh langsung penghasilan pekerja dan kelompok masyarakat produktif diharapkan dapat menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Apresiasi saya untuk Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah yang terus berupaya menghadirkan kebijakan ekonomi dengan manfaat langsung bagi masyarakat. Insentif yang disiapkan untuk 2027 ini penting untuk menjaga penghasilan pekerja, memperkuat daya beli, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik,” ujar Eddy.

Insentif PPh 21 DTP untuk Menjaga Daya Beli

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian Eddy adalah rencana perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha. Melalui kebijakan ini, pekerja diharapkan memiliki ruang pendapatan yang lebih besar sehingga kemampuan belanja mereka dapat tetap terjaga.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Ketika pendapatan masyarakat terjaga, aktivitas perdagangan dapat terus berjalan, permintaan terhadap barang dan jasa tetap tumbuh, serta pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperluas kegiatan bisnisnya.

“Daya beli masyarakat merupakan salah satu penggerak utama ekonomi kita. Ketika masyarakat memiliki kemampuan belanja yang memadai, manfaatnya akan dirasakan secara luas. Pedagang di pasar, pelaku UMKM, sektor perdagangan, hingga industri yang memproduksi barang kebutuhan masyarakat akan ikut merasakan perputaran ekonomi tersebut,” jelasnya.

Perkuat Keterampilan dan Kesempatan Kerja

Selain insentif pajak, Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyoroti pentingnya program yang memperkuat keterampilan dan kesempatan kerja, termasuk kelanjutan program magang nasional dan pendidikan vokasi.

Menurut Eddy, kedua program tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi kebutuhan industri dan perubahan dunia kerja.

“Program magang nasional harus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja yang nyata. Kita ingin peserta tidak sekadar mendapatkan pekerjaan atau kesempatan magang dalam jangka pendek, tetapi juga memperoleh keterampilan, pengalaman profesional, dan pemahaman tentang dunia kerja yang dapat menjadi bekal untuk membangun karier ke depan,” ungkap Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini menambahkan bahwa pendidikan vokasi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan (upskilling) dan pembaruan keterampilan (reskilling).

Upaya ini penting agar tenaga kerja Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan industri, serta munculnya jenis pekerjaan baru.

“Pendidikan vokasi dan program magang perlu dirancang agar keterampilan yang diperoleh peserta benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Melalui upskilling dan reskilling, kita ingin tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang semakin relevan, lebih siap memasuki pasar kerja, dan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatannya,” jelasnya.

Implementasi Insentif Ekonomi Harus Tepat Sasaran

Eddy berharap sinergi antara program insentif ekonomi, pendidikan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat membantu menjaga daya beli dalam jangka pendek sekaligus memperkuat kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Eddy juga mendorong agar implementasi insentif ekonomi 2027 dipersiapkan secara matang. Kejelasan aturan, ketepatan sasaran, kemudahan akses, dan pengawasan pelaksanaan menjadi faktor penting agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan membaiknya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, meningkatnya kesempatan kerja, dan berkembangnya kegiatan usaha di tingkat lokal.

“Harapan kita, berbagai insentif yang disiapkan untuk 2027 dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan dorongan baru bagi perekonomian nasional. Kita ingin pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, kesempatan kerja semakin terbuka, UMKM semakin berkembang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata,” tutup Eddy. (Muh)

Share:

Read More

Pemerintah Kota Sukabumi Terus Perkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kota Sukabumi Terus Perkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender. (Dok. Pemkot Sukabumi)

Sukabumi, WaraWiri.net - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengevaluasi penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2024, dan 2025. Evaluasi yang diadakan pada 28 Oktober 2026 melalui zoom meeting, diikuti di antaranya oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Mohammad Hasan, Asari, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yadi Mulyadi.

Evaluasi diisi dengan pemaparan mengenai penerapan PUG yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, seperti kenaikan proporsi Anggaran Responsif Gender yang pada tahun 2024 sebesar 47 persen dari APBD, menjadi 53 persen pada tahun 2025. Kemudian implementasi PUG bisa dilihat pula dari penambahan jumlah lurah perempuan. Pada tahun 2024, jumlah lurah perempuan adalah sebanyak tiga orang, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi delapan orang.

Pada kesempatan tersebut, Ayep Zaki juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menjelaskan komitmen tersebut bisa dilihat dari Anggaran Responsif Gender yang dikelola oleh 31 perangkat daerah, kemudian sebanyak 14 kelurahan kini telah ditetapkan sebagai Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Pemerintah Kota Sukabumi akan terus memperkuat kualitas data, perencanaan dan penganggaran responsif gender, layanan perlindungan perempuan, serta pemantauan dan evaluasi. Implementasi PUG bertujuan untuk memastikan baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (Fathi)

Share:

Read More

26 Bunda PAUD Terima Apresiasi, Pemkot Pekalongan Evaluasi Program Jaring AUD

26 Bunda PAUD Terima Apresiasi, Pemkot Pekalongan Evaluasi Program Jaring AUD. (Dok. Pemkot Pekalongan)

Pekalongan, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat pemerataan dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui program Jaring Anak Usia Dini (Jaring AUD). Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi panduan sekaligus monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaring AUD Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Apresiasi Bunda PAUD Kota Pekalongan, berlangsung di aula Dinarpus setempat, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, Bunda PAUD Kota Pekalongan, Inggit Soraya, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Sherly Imanda Hidayah, Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan serta jajaran terkait.

Pada kesempatan tersebut, Inggit menuturkan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada Bunda PAUD yang aktif menjalankan program serta menghadirkan dampak positif bagi masyarakat di wilayah masing-masing.

Apresiasi diberikan tidak semata-mata berdasarkan jumlah kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan keaktifan Bunda PAUD dan manfaat nyata program yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini diikuti 26 Bunda PAUD, terdiri atas empat Bunda PAUD kecamatan dan 22 Bunda PAUD kelurahan.

“Yang kami nilai bukan hanya banyaknya program, tetapi juga keaktifan Bundanya serta dampak dari program tersebut bagi masyarakat di wilayahnya,” tuturnya.

Selain pemberian apresiasi, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi panduan Jaring AUD yang telah disusun oleh Pokja Bunda PAUD Kota Pekalongan. Panduan tersebut nantinya dibagikan kepada Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan program yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, tantangan dalam pemerataan layanan PAUD, mulai dari akses, kondisi ekonomi keluarga hingga pola pikir orang tua, perlu disikapi sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan.

“Perbedaan kondisi di setiap wilayah jangan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi pijakan untuk menghadirkan layanan PAUD yang semakin baik, bermutu, dan berkualitas,” imbuhnya.

Sementara itu, Sherly menjelaskan, program Jaring AUD juga menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya dalam memastikan anak usia 5–6 tahun memperoleh akses pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, pihaknya juga mendorong Bunda PAUD untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Pijar sebagai sarana mendokumentasikan kegiatan dan berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan di wilayah masing-masing.

“Melalui aplikasi Pijar, berbagai kegiatan dan praktik baik Bunda PAUD dapat terpotret dan menjadi salah satu bahan penilaian. Selain itu, kami juga melihat laporan serta capaian program yang telah dilaksanakan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan apresiasi, terdapat sejumlah kategori penghargaan yang diberikan, di antaranya Bunda PAUD Peduli, Kolaborasi, Inovasi, Inspiratif, dan Advokasi. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, termasuk pergantian pengurus maupun keterbatasan waktu dalam pengisian aplikasi.

Dari hasil pelaksanaan program Jaring AUD, Dinas Pendidikan mencatat sebanyak 33 anak yang teridentifikasi dan diharapkan dapat segera memperoleh beasiswa dari Bank Jateng.

Ke depan, hasil monitoring dan evaluasi akan ditindaklanjuti melalui pemetaan peran masing-masing pendidik serta penguatan koordinasi dengan Bunda PAUD di seluruh wilayah. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan PAUD sebagai fondasi pendidikan anak. (Putra)

Share:

Read More

Puluhan Tahun Mengabdi, Pemkot Yogyakarta Berikan Penghormatan kepada Dua Pejabat Purna Tugas

Puluhan Tahun Mengabdi, Pemkot Yogyakarta Berikan Penghormatan kepada Dua Pejabat Purna Tugas. (Dok. Pemkot Yogyakarta)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Yogyakarta melepas dua pejabat yang memasuki masa purna tugas, yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudo, dan Direktur Utama BPR Bank Jogja, Kosim Junaedi. 

Keduanya terhitung mulai 1 November 2026 resmi memasuki masa purna tugas setelah mengabdikan diri selama puluhan tahun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Ruang Bima, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (30/10/2026). 

Wirawan Hario Yudo tercatat telah mengabdikan diri di Pemerintah Kota Yogyakarta selama 32 tahun 7 bulan. Sementara itu, Kosim Junaedi telah menjalankan tugas dan pengabdiannya selama 21 tahun. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua pejabat yang telah menyelesaikan masa tugasnya. 

Menurutnya, masa purna tugas bukan berarti berakhirnya kontribusi seseorang bagi masyarakat. Pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai positif yang telah dibangun selama menjalankan tugas pemerintahan diharapkan tetap dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Ruang Bima, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (30/10/2026). 

"Atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama ini. Puluhan tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak tenaga, pikiran, waktu, dan dedikasi yang telah dicurahkan untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat," ungkap Hasto.

Hasto juga menyampaikan bahwa perjalanan pengabdian sebagai aparatur pemerintahan maupun pimpinan lembaga tidak selalu mudah. 

"Berbagai tantangan, perubahan kebijakan, serta dinamika pelayanan publik telah menjadi bagian dari perjalanan karier yang harus dihadapi dengan tanggung jawab dan komitmen," imbuhnya.

Menurutnya, setiap individu yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan memiliki peran dalam membangun organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kontribusi yang telah diberikan selama bertahun-tahun patut dihargai dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hasto berharap, memasuki masa purna tugas dapat menjadi momentum bagi Wirawan Hario Yudo dan Kosim Junaedi untuk menikmati kehidupan bersama keluarga, menjaga kesehatan, serta menjalani aktivitas baru di luar rutinitas pekerjaan.

"Setelah sekian lama menjalankan tugas dan tanggung jawab, sekarang saatnya menikmati waktu bersama keluarga. Saya berharap Pak Yudo dan Pak Kosim di masa purna tugas ini menjadi awal dari perjalanan baru yang tetap produktif, sehat, dan bahagia. Meskipun sudah tidak lagi bertugas secara formal, semangat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tentu bisa terus dilanjutkan," tambahnya.

Sementara itu Wirawan Hario Yudo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Yogyakarta atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya selama 32 tahun 7 bulan mengabdi.

Menurutnya, perjalanan panjang sebagai bagian dari birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, serta kesempatan untuk berkontribusi bagi masyarakat.

"Selama 32 tahun 7 bulan tentu banyak pengalaman dan dinamika yang saya lalui. Saya merasa bersyukur pernah menjadi bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan mendapatkan kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Banyak hal yang saya pelajari, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun membangun hubungan dengan rekan-rekan kerja," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan rekan kerja yang selama ini telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kebersamaan dalam menjalankan tugas. 

Pihaknya berharap Pemerintah Kota Yogyakarta semakin maju dan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal senada dikatakan Kosim Junaedi. Kosim mengungkapkan bahwa 21 tahun perjalanan pengabdiannya di BPR Bank Jogja menjadi pengalaman yang sangat berharga. Berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi selama menjalankan tugas menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam membangun dan mengembangkan lembaga perbankan daerah.

"Alhamdulillah, selama 21 tahun saya mendapatkan banyak pengalaman dan kesempatan untuk berkontribusi melalui BPR Bank Jogja. Tentu perjalanan ini tidak bisa saya lalui sendiri. Ada dukungan dari seluruh jajaran, karyawan, pemerintah daerah, serta masyarakat yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan BPR Bank Jogja," tuturnya.

Ia berharap BPR Bank Jogja dapat terus berkembang, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan perannya dalam mendukung perekonomian daerah. (Junaedi)

Share:

Read More

Menteri UMKM: KUR Jadi Instrumen Perluasan Akses Modal Produktif UMKM

Menteri UMKM: KUR Jadi Instrumen Perluasan Akses Modal Produktif UMKM. (Dok. Kemen UMKM)

Bali, WaraWiri.net - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan produktif sekaligus meningkatkan kapasitas sektor produksi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Maman dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah pada rangkaian Festival Kredit Program Pemerintah dan Seminar Internasional di Bali, Kamis (29/10).

“KUR bukan sekadar instrumen penyaluran kredit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan naik kelas,” kata Menteri Maman.

Hingga 26 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp262,4 triliun kepada lebih dari 4 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,62 juta merupakan debitur baru atau mencapai 118 persen dari target. Sementara itu, sekitar 706 ribu debitur telah mengalami graduasi atau naik kelas, setara 64 persen dari target.

Menteri Maman mengatakan, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM. Namun, keberhasilan program pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kemajuan usaha.

“Keberhasilan program pembiayaan pemerintah harus dilihat dari seberapa besar manfaatnya bagi pengusaha UMKM, terutama dalam meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Menurut Menteri Maman, perluasan akses pembiayaan semakin penting mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini, terdapat sekitar 57 juta unit UMKM atau 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Meski demikian, akses UMKM terhadap pembiayaan formal masih menghadapi sejumlah tantangan. Hingga Juni 2026, porsi kredit UMKM baru mencapai sekitar 16,7 persen dari total kredit perbankan nasional, sementara pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 25 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Menteri Maman menjelaskan, keterbatasan akses pembiayaan antara lain disebabkan oleh belum memadainya pencatatan keuangan, legalitas usaha, dan literasi keuangan sebagian pengusaha UMKM. Sementara itu, lembaga pembiayaan juga menghadapi kendala dalam memperoleh data usaha yang akurat serta menilai kelayakan usaha calon debitur.

“Oleh karena itu, perluasan akses pembiayaan tidak bisa hanya dilakukan dengan menambah jumlah kredit yang tersedia. Pengusaha UMKM juga membutuhkan pendampingan agar pembiayaan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah membangun ekosistem pembiayaan berjenjang, mulai dari pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar dan UMi, berlanjut ke KUR, hingga pengusaha UMKM mampu mengakses pembiayaan komersial secara mandiri.

Perhatian khusus juga diberikan pada pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama dari keluarga prasejahtera. Melalui skema Kredit Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera (KPPS), pemerintah menyediakan akses pembiayaan dengan plafon hingga Rp15 juta per penerima dan suku bunga tetap (flat) 8 persen per tahun tanpa persyaratan agunan tambahan.

Selain memperluas pembiayaan, Kementerian UMKM mengintegrasikan berbagai layanan pemberdayaan melalui platform SAPA UMKM, yang menghubungkan kebutuhan legalitas, sertifikasi, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, pembiayaan, hingga akses pasar melalui satu pintu layanan.

Pendampingan juga dilakukan melalui program LAKSMI bagi pengusaha mikro perempuan serta Bursa Wirausaha Unggulan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan mempertemukan pengusaha dengan peluang pembiayaan maupun kemitraan usaha.

Menteri Maman menegaskan, sinergi pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci terciptanya sistem pembiayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan pengusaha UMKM.

“Harapannya, akses pembiayaan yang semakin luas dapat diikuti dengan peningkatan kapasitas usaha, sehingga semakin banyak pengusaha UMKM yang tumbuh, naik kelas, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Maman. (Siti)

Share:

Read More

Kementerian UMKM Segera Salurkan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Sumatera

Kementerian UMKM Segera Salurkan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Sumatera. (Dok. Kemen UMKM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk mempercepat pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan para pengusaha UMKM terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya melalui Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro sebagai salah satu instrumen utama pemulihan ekonomi.

"Targetnya adalah menyelesaikan distribusi Banpres sebelum Desember, sesuai arahan Presiden melalui Ketua Satgas. Bantuan ini bertujuan meringankan beban pengusaha mikro agar dapat melanjutkan aktivitas ekonomi. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran," ujar Menteri Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera di Jakarta, Rabu (28/10).

Menteri Maman mengatakan hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 48 dari 50 kabupaten/kota terdampak telah mengusulkan 206.466 calon penerima bantuan. Setelah melalui verifikasi internal dan pemadanan data berlapis bersama Dukcapil, BKN, OJK, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi/BKPM, sebanyak 112.849 penerima Tahap I telah ditetapkan.

Penerima Tahap I terdiri atas 70.296 usaha mikro di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat.

"Kami berkomitmen menyalurkan setiap rupiah bantuan secara tepat sasaran. Proses verifikasi dilakukan secara ketat untuk mengidentifikasi NIK tidak valid, status ASN/TNI/Polri, serta penerima KUR atau kredit perbankan aktif. Masih terbuka kesempatan bagi 87.151 usaha mikro lainnya untuk memenuhi kuota penerima. Kami mengajak pemerintah daerah segera melengkapi dan memperbaiki usulan Tahap II paling lambat 2 November 2026," ujar Maman.

Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro diperuntukkan bagi usaha mikro terdampak bencana yang tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit perbankan lainnya guna memastikan bantuan menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Selain Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro, Kementerian UMKM menjalankan tiga klaster pemulihan lainnya, yakni Bantuan Alat Produksi, Pemberdayaan UMKM dan Wirausaha, serta Pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit.

Pada klaster Bantuan Alat Produksi, dialokasikan Rp2,6 miliar untuk merevitalisasi satu Rumah Produksi Bersama (RPB) komoditas nilam di Kabupaten Aceh Tamiang serta menyediakan 11 unit alat dan mesin produksi, meliputi mesin distilasi nilam dan mesin pembuat bata ringan.

Sementara itu, klaster Pemberdayaan UMKM dan Wirausaha memperoleh alokasi Rp11,2 miliar untuk menjangkau 12.386 pengusaha melalui peningkatan kapasitas produksi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi kemitraan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan KUR.

Adapun klaster Pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit mendapat alokasi Rp3,6 miliar untuk menghadirkan delapan unit Klinik UMKM Bangkit dengan dukungan 32 tenaga pendamping di wilayah terdampak.

Menteri Maman menjelaskan, berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera periode 2026–2028, total kebutuhan anggaran pemulihan diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun.

Untuk 2026, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp618,88 miliar dengan target pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha, terdiri atas 118.630 UMKM di Aceh, 51.883 di Sumatera Utara, dan 41.873 di Sumatera Barat.

"Pemerintah hadir untuk memastikan setiap pengusaha UMKM terdampak dapat kembali membuka usaha, berproduksi, dan memperoleh penghasilan. Pemulihan UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan, seiring meningkatnya semangat para pengusaha untuk bangkit," ujar Menteri Maman. (Siti)

Share:

Read More

Kemenko PM Gandeng Filantropi dan Swasta, Tiga Desa Jadi Lokasi Percontohan Pengentasan Kemiskinan

Kemenko PM Gandeng Filantropi dan Swasta, Tiga Desa Jadi Lokasi Percontohan Pengentasan Kemiskinan. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggandeng lembaga filantropi, dunia usaha, dan berbagai mitra lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis desa.

Melalui kolaborasi Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan, tiga desa ditetapkan sebagai lokasi percontohan untuk menyatukan program dan sumber daya agar pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Di antaranya Desa Ciseureuheun yang diampu Human Initiative, Desa Panyingkiran Kidul oleh Rumah Zakat, dan Desa Karyawangi oleh DT Peduli.

“Kami mengapresiasi dan mendukung inisiatif Aliansi Pengentasan Kemiskinan melalui MSF yang mempertemukan pemerintah dan mitra nonpemerintah untuk memperkuat kolaborasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Dyah Tri Kumolosari di Indofood Tower, Jakarta, Rabu (29/10/2026).

“Pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga membuka kesempatan bagi keluarga miskin untuk hidup lebih layak, mengembangkan potensi, dan menjadi mandiri,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menurut Dyah, desa perlu menjadi fokus intervensi karena tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Karena itu, program pemberdayaan harus dirancang berdasarkan asesmen yang tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

Melalui MSF, Kemenko PM mendorong penyelarasan program yang selama ini berisiko berjalan sendiri-sendiri. Perbedaan asesmen dan sasaran dapat memicu tumpang tindih bantuan, menyisakan kebutuhan yang belum tertangani, serta menghambat keberlanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan tiga desa yang dijadikan percontohan. Kolaborasi ini diharapkan membuat kontribusi pemerintah, filantropi, dan dunia usaha saling melengkapi dalam satu arah perubahan.

Pemilihan lokasi percontohan dilakukan melalui proses bertahap, mulai dari lokakarya, diskusi model bisnis, asesmen lapangan, hingga rembug desa. Dari lebih dari 450 desa yang diusulkan, 178 desa dianalisis dan 60 desa dikurasi sebelum ditetapkan tiga lokasi percontohan.

Proses ini menggunakan pendekatan Sustainable Livelihoods Framework untuk mengenali kebutuhan sekaligus aset penghidupan masyarakat. Pengampu desa bertugas menghubungkan program yang telah berjalan dengan dukungan tambahan yang dibutuhkan, sehingga pengalaman organisasi, pengetahuan warga, dan keahlian mitra dapat saling memperkuat.

Program percontohan mencakup enam bidang prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, iklim dan lingkungan hidup, serta kampanye dan komunikasi. Untuk mendukung pelaksanaannya, disiapkan alokasi anggaran Rp8,5 miliar bagi tiga desa melalui skema pembiayaan campuran (blended finance) dengan pencairan bertahap.

Pelaksanaan program dirancang melalui tiga fase, yaitu stabilisasi, penguatan, dan kemandirian, dengan sasaran menuju desa mandiri pada 2031. Perkembangan akan dipantau melalui sejumlah indikator, antara lain graduasi rumah tangga, peningkatan pendapatan, dan penguatan badan usaha milik desa (BUMDes), sehingga intervensi dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkala.

Kemenko PM bersama para mitra menargetkan perluasan model kolaborasi ini ke lebih dari 100 desa pada 2030. Pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan, tetapi membuka jalan bagi masyarakat untuk semakin mandiri. (Burhan)

Share:

Read More

Menko Muhaimin Apresiasi Kepatuhan Badan Usaha dan Pemda dalam Pelaksanaan JKN

Menko Muhaimin Apresiasi Kepatuhan Badan Usaha dan Pemda dalam Pelaksanaan JKN. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menghadiri acara Satya JKN Awards 2026 di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Tahun ini, penghargaan diberikan kepada 80 badan usaha swasta dan 8 pemerintah daerah atas kontribusinya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Muhaimin mengapresiasi badan usaha dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan JKN. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

“Saya mengapresiasi badan usaha dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dan kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan JKN. Ini merupakan bentuk gotong royong yang perlu terus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.

Muhaimin mengatakan, keberlanjutan JKN tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Kontribusi badan usaha dan komitmen pemerintah daerah juga dibutuhkan agar perlindungan kesehatan dapat terus menjangkau masyarakat.

“Pemerintah dengan berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki tentu tidak bisa sendiri. APBN harus terus menjadi stimulan efektif agar semua badan dan lembaga tumbuh, kuat, dan menjadi bagian integral dari upaya bersama seluruh masyarakat,” kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, JKN bukan hanya memberikan perlindungan ketika masyarakat sakit, tetapi juga mencegah keluarga jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Tanpa jaminan kesehatan, seseorang yang sakit berisiko kehilangan penghasilan, menghabiskan tabungan, bahkan menjual aset untuk membiayai pengobatan. Karena itu, perlindungan kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Hingga 30 September 2025, program JKN telah menjangkau 284,7 juta jiwa atau 98,14 persen penduduk Indonesia. Cakupan ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan.

“JKN adalah investasi bagi produktivitas kita sebagai bangsa. Kita tidak akan membiarkan masyarakat, para pekerja, kehilangan pekerjaan dan kesempatan berkarya karena sakit atau tidak sehat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kontribusi dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan JKN. Saat ini, sekitar 40 juta peserta JKN merupakan pekerja badan usaha beserta keluarganya, dengan kontribusi hampir sepertiga dari total iuran. Karena itu, perusahaan perlu memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta JKN, melaporkan upah secara benar, serta membayar iuran tepat waktu. Perlindungan tersebut juga harus mencakup pekerja alih daya dan anggota keluarga pekerja.

“Jangan sampai pekerja alih daya dan anggota keluarga pekerja dilupakan. Saya juga mendorong agar CSR perusahaan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan JKN ini,” ujarnya.

Kepada pemerintah daerah, Muhaimin mengingatkan masih ada sejumlah daerah yang belum menjalankan kewajibannya secara optimal. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan kementerian/lembaga terkait akan membahas dan mengupayakan penyelesaian atas persoalan tersebut.

Muhaimin berharap Satya JKN Awards dapat mendorong lebih banyak badan usaha dan pemerintah daerah mengikuti praktik baik para penerima penghargaan. Penguatan kepatuhan, pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan pekerja perlu terus dilakukan agar JKN dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan gotong royong ini, kita mewujudkan prinsip yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu menopang yang membutuhkan. Mari kita teruskan gotong royong raksasa ini untuk Indonesia yang sehat, adil, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya. (Burhan)

Share:

Read More

Wamendagri Bima Arya Jelaskan Informasi Insentif Rp1 Triliun, Bukan Hanya untuk Penilaian Program MBG

Wamendagri Bima Arya Jelaskan Informasi Insentif Rp1 Triliun, Bukan Hanya untuk Penilaian Program MBG. (Dok. Kemendagri)

Sumedang, WaraWiri.net - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan informasi mengenai anggaran insentif sebesar Rp1 triliun bagi pemerintah daerah (Pemda) berprestasi. Ia menegaskan, anggaran tersebut tidak hanya dialokasikan untuk penilaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi mencakup berbagai aspek kinerja Pemda.

Indikator penilaian tersebut meliputi keberhasilan menurunkan angka stunting, pengangguran, dan kemiskinan. Selain itu, penilaian juga mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, implementasi Program Tiga Juta Rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI, serta pengendalian inflasi.

"Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu mencari sumber pendanaan alternatif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ungkap Bima Arya kepada awak media di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026).

Ia menjelaskan, pemberian insentif merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan apresiasi kepada Pemda yang menunjukkan kinerja baik.

“Sejak tahun ini kami juga melakukan apresiasi kepada pemerintah daerah. Kami berikan insentif untuk memberikan tambahan anggaran untuk daerah," jelasnya.

Mulai tahun depan, lanjut Bima, Kemendagri akan menambahkan pelaksanaan program MBG sebagai salah satu kriteria penilaian. Penilaian tersebut tidak hanya melihat kepatuhan terhadap tata kelola dan transparansi, tetapi juga kemampuan daerah membangun ekosistem ekonomi lokal melalui program tersebut.

"Nah ini, perlu kami luruskan. Pernyataan Pak Mendagri, kurang utuh dipahami oleh media dan publik. Jadi Kemendagri ini salah satu tugas utamanya adalah memastikan seluruh pemerintah daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan baik," terangnya.

Menurutnya, penilaian pelaksanaan MBG juga akan memperhatikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Program tersebut harus menjangkau kelompok yang telah ditetapkan, termasuk peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta mendukung upaya penanganan stunting.

Bima juga menjelaskan, besaran apresiasi untuk kategori penilaian tersebut terdiri atas Rp3 miliar bagi pemenang pertama, Rp2 miliar bagi pemenang kedua, dan Rp1 miliar bagi pemenang ketiga. Dengan demikian, angka Rp1 triliun yang menjadi perhatian publik merupakan total anggaran untuk keseluruhan pemberian insentif, bukan khusus untuk program MBG.

Ia menambahkan, pada gelombang pertama dan kedua Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, sekitar 270 kabupaten/kota telah menerima insentif tersebut. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Kemendagri membantu memperkuat kemampuan keuangan daerah, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

“Ini adalah ikhtiar dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu penguatan kapasitas fiskal daerah terutama yang lemah. Dengan catatan ada hal-hal yang baik dari mereka,” ungkapnya.

Terkait mekanisme penyaluran, Bima menerangkan bahwa anggaran insentif bersumber dari Kementerian Keuangan dan ditransfer langsung ke kas daerah. Sementara itu, Pemda penerima wajib mengusulkan rencana penggunaan anggaran kepada Kemendagri agar pemanfaatannya tepat sasaran.

Dana tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya program kesehatan, pendidikan, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Kemendagri juga memastikan penggunaannya dilakukan secara transparan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Supaya kita pastikan, tadi ya, dana miliaran ini dirasakan oleh warga,” pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More

NNCC Tiongkok Apresiasi Polri Ungkap Jaringan Narkotika Internasional di Aceh

NNCC Tiongkok Apresiasi Polri Ungkap Jaringan Narkotika Internasional di Aceh. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Nasional Pengendalian Narkotika Tiongkok (National Narcotics Control Commission/NNCC) mengapresiasi kerja sama penegakan hukum antara Indonesia, Tiongkok, dan Malaysia dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara. Kolaborasi tersebut membuahkan hasil berupa pengungkapan laboratorium gelap sabu di Aceh dengan barang bukti mencapai 1,2 ton dan penangkapan 11 tersangka di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal NNCC sekaligus Wakil Direktur Jenderal Biro Pengendalian Narkotika Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Lan Weihong, dalam pertemuan bilateral dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Lan Weihong menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap jaringan kejahatan yang diduga menyelundupkan narkotika cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos untuk dikirim ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Informasi intelijen yang dikumpulkan kemudian dibagikan kepada otoritas Indonesia sebagai dasar penguatan kerja sama penegakan hukum.

“Pada bulan September tahun ini, NNCC Tiongkok sudah melaporkan informasi tersebut kepada BNN Indonesia dan kedua belah pihak menentukan melakukan kerja sama itu bisa bersama-sama memberantas tindak pidana narkotika lintas negara,” ujar Lan Weihong.

Ia menyebut, operasi yang dilakukan pada 21 Oktober 2026 berhasil mengungkap laboratorium gelap sabu di Aceh. Dalam pengungkapan tersebut, aparat Indonesia menyita 1,2 ton sabu dan menangkap 11 tersangka. Sementara itu, otoritas Tiongkok juga menangkap tujuh orang yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut di wilayah Tiongkok.

Lan Weihong menilai keberhasilan ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas negara dalam membongkar jaringan narkotika yang beroperasi melampaui batas yurisdiksi. Menurutnya, pertukaran informasi intelijen, penyelidikan profesional, dan koordinasi penegakan hukum menjadi faktor penting dalam mengungkap jaringan tersebut.

“Pihak Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia dalam kasus kerja sama penegakan kasus ini, kita menunjukkan kapasitas penyelidikan yang sangat profesional, operasi gabungan yang kompak, pengambilan keputusan yang tegas, saling pengertian, dan juga akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini dan mencapai hasil yang nyata dan luar biasa,” katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat kerja sama internasional untuk memberantas peredaran narkotika, termasuk membongkar jaringan yang berada di balik distribusi narkoba lintas negara. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan di Aceh merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga penegak hukum dengan dukungan mitra internasional.

“Yang mana beberapa waktu lalu kita telah melakukan pengungkapan secara bersama antara Polri, BNN Republik Indonesia, Bea Cukai, dan juga tentunya atas dukungan besar dari NNCC,” ujar Kapolri.

Kapolri menambahkan, pengungkapan tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Polri masih mengembangkan perkara untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pendukung dan pendana, sekaligus mendalami kemungkinan keterkaitan dengan jaringan narkotika lainnya.

“Kami juga akan senantiasa mendukung Pemerintah Tiongkok dalam rangka mengungkap jaringan besarnya. Dan kami saat ini masih melakukan pengembangan terhadap kasus yang ada di Aceh ini terhadap para pendukung, para pendana, dan juga kaitan dengan jaringan yang satu lagi yang di Medan,” tegasnya.

Kapolri menekankan bahwa kolaborasi dengan mitra internasional akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkotika yang memanfaatkan jalur lintas negara. Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat Indonesia dan kawasan Asia dari ancaman peredaran gelap narkotika.

“Kami sangat serius untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan dalam rangka keamanan di Indonesia dan juga di beberapa wilayah yang ada di sekitar kawasan Asia,” tutup Kapolri.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat pertukaran informasi serta kerja sama penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika. Sinergi dengan negara mitra diharapkan dapat membantu mengungkap jaringan secara menyeluruh, mulai dari pelaku lapangan hingga pihak yang diduga mendanai dan mengendalikan operasional sindikat. (Remomdies)

Share:

Read More