Bareskrim Dorong BPOM Permudah Aturan Pengadaan Test Kit Deteksi Etomidate pada Vape

Bareskrim Dorong BPOM Permudah Aturan Pengadaan Test Kit Deteksi Etomidate pada Vape. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Zulkarnain Harahap, mengungkap kendala dalam penindakan penyalahgunaan zat aktif etomidate yang dicampurkan dalam cairan vape. Hingga kini, belum tersedia alat uji cepat untuk mendeteksi kandungan zat tersebut pada tubuh pengguna.

Penindakan sampai hari ini masih tetap berlanjut. Namun masih ada satu persoalan di situ, belum ada lembaga yang mengeluarkan test kit-nya, kata Zulkarnain dalam FGD Pengaturan Rokok Elektronik (Vape) dan Pembatasan Penggunaan Dinitrogen Oksida (Whip Pink) di gedung BNN RI, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, penindakan saat ini hanya dapat dilakukan apabila pelaku kedapatan membawa barang bukti vape yang mengandung etomidate. Aparat belum bisa menelusuri pengguna yang sudah mengonsumsi tanpa barang bukti.

Kalau yang sudah menggunakan (tapi) tidak memegang barang bukti (tidak bisa ditindak). Karena test kit-nya, tes urinenya belum ada, maka tidak bisa kita tracing, jelas Zulkarnain.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar regulasi terkait pengadaan bahan baku dan produksi alat tes etomidate dapat dipermudah, seiring meningkatnya peredaran vape yang dicampur zat anestesi tersebut.

Kami bermohon kepada Balai POM nanti bisa mempermudah bagi lembaga-lembaga penelitian atau pihak-pihak yang akan memproduksi, membantu dalam hal penyediaan bahan baik, izin keluar untuk mengimpor, sehingga pembuatan test kit-nya di Indonesia bisa dimudahkan, pungkas Zulkarnain.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa tren penggunaan rokok elektrik di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di kalangan remaja usia 15–19 tahun.

Suyudi merujuk hasil survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO).

Berdasarkan survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021 yang dirilis Kementerian Kesehatan dan WHO, terjadi lonjakan prevalensi pengguna rokok elektrik di Indonesia hingga 10 kali lipat, kata Suyudi.

Ia menyebut angka pengguna vape meningkat dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3 persen pada 2021. Secara jumlah, terdapat sekitar 6,6 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang menggunakan rokok elektrik.

Kondisi ini diperparah dengan data Riset Kesehatan Dasar yang menunjukkan peningkatan prevalensi pada kelompok remaja usia 15-19 tahun, lanjutnya. (Rizal)

Share:

Read More

Bareskrim Ungkap Dua Jaringan Narkoba yang Dikendalikan Tersangka di Kualanamu

Bareskrim Ungkap Dua Jaringan Narkoba yang Dikendalikan Tersangka di Kualanamu. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri mengungkap dua jaringan narkotika yang diduga dikendalikan tersangka Supriadi alias Adi T. Ia disebut berperan dalam pengendalian sindikat yang terungkap di Banyuasin, Sumatera Selatan, serta di wilayah Riau.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, menduga Supriadi mengatur peredaran narkoba jaringan Malaysia–Indonesia. Jalur perbatasan Riau disebut menjadi pintu masuk penyelundupan sebelum barang dikirim ke wilayah lain di Sumatera.

Wilayah Sumatera merupakan jalur strategis perlintasan darat yang rawan dimanfaatkan sebagai koridor distribusi narkotika lintas provinsi, khususnya dari wilayah perbatasan Malaysia-Riau menuju Sumatera Selatan, kata Eko, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, tingginya aktivitas di jalur lintas Sumatera kerap dimanfaatkan sindikat terorganisasi untuk mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar dengan pola kurir berlapis melalui jalur darat.

Berdasarkan hasil penyelidikan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, pengembangan kasus sebelumnya, serta informasi intelijen dan masyarakat, teridentifikasi adanya pengiriman narkotika jaringan Malaysia-Indonesia yang dilakukan secara berulang melalui Riau sebagai titik transit menuju Sumatera Selatan, dengan potensi dampak serius terhadap stabilitas kamtibmas dan kesehatan masyarakat, jelas Eko.

Penyelidikan dilakukan oleh Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zusen bersama Satgas NIC yang dipimpin Kombes Kevin Leleury. Operasi terpadu tersebut mengungkap sejumlah kasus guna memutus peredaran narkotika lintas wilayah.

Eko memaparkan, Supriadi terhubung dengan sindikat yang dikomandoi Nando Saputra alias Bopak di Banyuasin, serta jaringan di Riau yang dikendalikan narapidana Lapas Kelas IIB Dumai, Heri Wahyu.

Dalam pengungkapan jaringan Nando Saputra, polisi menangkap empat tersangka dan menyita 30 kilogram sabu. Sementara pada jaringan Heri Wahyu, tiga tersangka diamankan dengan barang bukti 14 bungkus diduga sabu dalam jerigen biru, kendaraan, uang tunai, dan telepon genggam.

Eko menegaskan pengungkapan tersebut berhasil memutus mata rantai peredaran narkotika lintas provinsi dan mencegah distribusi dalam jumlah besar, sekaligus menyelamatkan sekitar 615 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. (Zikry)

Share:

Read More

TNI Temukan dan Evakuasi Kecelakaan Pesawat Pelita Air di Pegunungan Krayan Timur, Kalimantan Utara

TNI Temukan dan Evakuasi Kecelakaan Pesawat Pelita Air di Pegunungan Krayan Timur, Kalimantan Utara. (Dok. Puspen TNI)

Kalimantan Utara, WaraWiri.net - TNI melalui Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonarmed 4/Prh bersama unsur Komando Distrik Militer Nunukan bergerak cepat melaksanakan respons tanggap darurat pasca terjadinya kecelakaan pesawat milik PT Pelita Air Service di wilayah pegunungan Pabetung Remayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026).

Pesawat dengan call sign PK-PAA jenis Air Tractor AT802 tersebut diketahui melaksanakan penerbangan charter pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional PT Pertamina (Persero) dengan rute Tarakan - Long Bawan - Tarakan. Pesawat lepas landas dari Bandara Juwata Tarakan pada pukul 10.15 WITA dan mendarat di Bandara Yuvai Semaring Long Bawan pada pukul 11.10 WITA.

Setelah menyelesaikan misi pengantaran logistik, pesawat kembali lepas landas dari Bandara Yuvai Semaring Long Bawan pada pukul 12.10 WITA dalam kondisi kosong atau tanpa muatan BBM, hanya membawa satu orang pilot. Sekitar pukul 12.20 WITA, pesawat dilaporkan mengalami kecelakaan di kawasan pegunungan Pabetung Remayo, wilayah Krayan Timur, Kabupaten Nunukan.

Sebanyak 21 personel tim evakuasi dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 4/Prh diterjunkan untuk melaksanakan pencarian, evakuasi korban, serta pengamanan area. Berdasarkan hasil di lapangan, kondisi pesawat ditemukan dalam keadaan rusak parah dan terbakar.

Tim evakuasi menemukan satu orang pilot dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, personel gabungan terus melaksanakan upaya pencarian terhadap black box pesawat serta material lainnya guna mendukung proses investigasi lebih lanjut. TNI bersama aparat terkait tetap bersiaga di lokasi untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar, sekaligus membantu kelancaran investigasi yang akan dilakukan oleh instansi berwenang. (Bambang)

Share:

Read More

Pelatihan Bahasa Isyarat, Bapas Denpasar Tingkatkan Layanan Ramah Disabilitas

Pelatihan Bahasa Isyarat, Bapas Denpasar Tingkatkan Layanan Ramah Disabilitas. (Dok. Ditjenpas)

Bali, WaraWiri.net - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar gelar pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai di Aula Dharma Negara, Kamis (19/2), sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah dan inklusif. Pelatihan ini hadirkan instruktur dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Denpasar yang juga merupakan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Bapas Denpasar.

Peserta memperoleh materi dasar meliputi alfabet bahasa isyarat, sapaan sehari-hari, serta teknik komunikasi sederhana yang efektif. Pelatihan berlangsung dalam suasana interaktif dan penuh semangat. Para peserta tidak hanya mempelajari gerakan tangan, tetapi juga memahami pentingnya ekspresi dan empati dalam berkomunikasi dengan teman tuli sebagai bagian dari pelayanan publik yang setara.

Kepala Bapas Denpasar, I Kadek Dedy Wirawan Arintama, menyebut kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa diskriminasi sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih peduli terhadap keberagaman.

“Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan bahasa insyarat ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan layanan Pemasyarakatan yang adaptif dan inklusif,” tuturnya.

Sementara itu, Instruktur SLB Negeri 2 Denpasar, Luh Made Suriwati, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi yang terjalin.

“Pelatihan bahasa isyarat merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas,” ucapnya.

Di akhir kegiatan, para pegawai tampak mengikuti sesi praktik dengan serius dan antusias di bawah bimbingan langsung tim instruktur SLB Negeri 2 Denpasar. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan komunikasi pegawai sekaligus menjadi langkah berkelanjutan dalam membangun layanan Pemasyarakatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ilham)

Share:

Read More

DPR Konsisten Kawal Kemandirian Ekonomi dan Reformasi Hukum

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan terus mengawal penguatan ekonomi nasional, reformasi hukum, hingga perlindungan sosial sebagai agenda strategis negara. Hal itu saat penutupan Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Kamis (19/2/2026).

Ia menilai dinamika global menuntut negara tidak lagi bekerja sendiri karena dunia semakin terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, dan politik.

“Pada masa sidang ini, DPR RI melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan integritas pengelolaan perekonomian nasional; kebutuhan reformasi hukum nasional; penguatan perlindungan sosial di bidang kesehatan; serta pelaksanaan politik luar negeri yang tetap berada pada jalan politik bebas aktif,” ujar Puan dalam pidatonya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Upaya ini, jelasnya, harus diusahakan sebab adanya tuntutan keterbukaan, interkoneksi, dan arus globalisasi yang semakin intens. Maka dari itu, ia menilai, kerja sama internasional kini dibangun di atas norma bersama, mulai dari standar ekonomi hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

“Tidak ada negara yang dapat maju tanpa kerja sama antar negara. Tatanan kerjasama internasional hari ini dibangun di atas norma dan komitmen bersama, mulai dari standar ekonomi yang mengukur daya saing dan keberlanjutan, nilai-nilai sosial yang menjunjung martabat manusia, hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi politik yang berkeadaban,” ujarnya.

Adapun dalam bidang ekonomi, Puan mengungkapkan DPR akan mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja. Tidak hanya sektor tersebut, baginya, bidang sosial dan budaya, penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan tumenjadi prioritas.

“Di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat,” ucapnya.

Ia menambahkan agenda tersebut dimaksudkan agar keterlibatan Indonesia dalam sistem global justru memperkuat kedaulatan nasional. “DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa.”

Dalam fungsi pengawasan, jelasnya, DPR memberi perhatian pada sejumlah isu. Isu tersebut yakni seperti penanganan berbagai kasus warga negara Indonesia di luar negeri, kesehatan mental anak dan pelindungan dari ancaman child grooming, evaluasi kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar, peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan wilayah terdampak bencana termasuk pemulihan sektor kesehatan pascabencana, serta modernisasi alutsista.

Selain itu, ia menyebut DPR tengah menyoroti kesiapan sensus ekonomi 2026, insentif bagi petani untuk memperluas lapangan kerja pertanian, penguatan ekosistem digital inklusif, reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk optimalisasi penerimaan negara, pelaksanaan fleksibilitas Domestic Market Obligation batu bara, penataan pasar modal, serta kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah swasta.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan rapat kerja antara DPR dan pemerintah merupakan mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata dan bukanlah sekedar kesepakatan administratif. Hal itu, menurutnya, merupakan wujud komitmen politik Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Baik di bidang ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun kesejahteraan sosial,” tandas Puan. (Muh)

Share:

Read More

Wamenpar: Tradisi Blangikhan Lampung Bukti Pariwisata Tumbuh dari Akar Budaya

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat sambutan pada penyelenggaraan Tradisi Blangikhan dari Lampung di Nuwo Balak, Lampung Tengah. (Dok. Kemenpar)

Lampung, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengapresiasi penyelenggaraan Tradisi Blangikhan di Lampung Tengah sebagai wujud nyata pariwisata yang tumbuh dari inisiatif masyarakat. 

Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, tradisi ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan ekonomi lokal melalui penguatan ekosistem pariwisata berbasis budaya dan spiritual.

Dalam sambutannya di Nuwo Balak, Lampung Tengah, Rabu (18/2/2026), Wamenpar Ni Luh Puspa menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis budaya dan spiritual merupakan bagian integral dari strategi nasional pariwisata Indonesia. Menurutnya, budaya adalah napas dari pariwisata berkualitas, pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berakar kuat pada identitas bangsa.

Keterlibatan pengusaha UMKM dalam rangkaian kegiatan Blangikhan turut memperkuat dampak positif kegiatan ini. Kehadiran produk-produk lokal dalam setiap perayaan budaya menjadi bukti bahwa tradisi mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat.

“Inilah wujud nyata pariwisata yang tumbuh dari masyarakat, dikelola bersama, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan lokal,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Tradisi Blangikhan, atau yang juga dikenal sebagai Blangiran, merupakan kearifan lokal masyarakat Lampung berupa ritual penyucian diri sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Prosesi ini dilakukan melalui penyiraman diri menggunakan air dari tujuh mata air sebagai simbol pembersihan lahir dan batin.

Dilandasi nilai-nilai spiritual yang kuat, tradisi ini mengajak masyarakat untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, memperkuat kesiapan mental dan spiritual, serta menata diri dalam menyambut ibadah Ramadan. Pelaksanaan yang berlangsung secara turun-temurun ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Tradisi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan kekuatan masa depan yang dapat menjadi fondasi pembangunan pariwisata berkelanjutan,” kata Wamenpar.

Penguatan tradisi dan budaya lokal sejalan dengan tren positif sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2025. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tercatat mencapai 15,39 juta kunjungan, tumbuh 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 1,20 miliar perjalanan, meningkat 17,55%.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional juga terus menunjukkan dampak signifikan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11% dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp23.821 triliun. Sektor pariwisata menyumbang sebesar 3,97% terhadap PDB nasional. Jika memperhitungkan dampak lanjutan ke sektor-sektor terkait, total kontribusinya dapat mencapai 4,80% atau setara Rp946 triliun hingga Rp1.143 triliun.

Di tingkat global, kualitas pariwisata Indonesia semakin mendapat pengakuan. Sepanjang 2025, Indonesia meraih berbagai penghargaan pariwisata internasional. Salah satunya adalah Desa Wisata Pemuteran, Buleleng, Bali yang ditetapkan sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia oleh UN Tourism. Capaian ini menegaskan bahwa daya saing pariwisata Indonesia bertumpu pada kekuatan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur bangsa.

“Kita dorong desa-desa wisata di Provinsi Lampung agar semakin berkualitas dan memiliki daya saing, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Wamenpar juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar Tradisi Blangikhan dapat dikembangkan sebagai agenda tahunan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, potensi pariwisata lain di Provinsi Lampung diharapkan dapat teridentifikasi dan dikembangkan secara terintegrasi.

“Kementerian Pariwisata siap mendukung dan berkolaborasi untuk menciptakan pariwisata Indonesia yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan,” ucapnya.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung saat ini menempati posisi ke-9 dalam daftar 10 wilayah dengan kontribusi kunjungan wisatawan terbanyak di Indonesia. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam membangun ekosistem pariwisata yang lebih optimal dan terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Lampung berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna menstimulasi masuknya investasi. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kawasan sekitar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami memohon doa dan dukungan dari Wakil Menteri Pariwisata agar program ini dapat terwujud dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi pengembangan pariwisata Provinsi Lampung,” tutur Jihan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota DPR RI Komisi VII Rycko Menoza, Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, serta jajaran pemerintah daerah Provinsi Lampung. Wamenpar Ni Luh Puspa didampingi Asisten Deputi Event Nasional Kemenpar, Komang Ayu Astiti. (Tedy)

Share:

Read More

Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Hadirnya UPTD PPA yang Penuhi Standar

Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Hadirnya UPTD PPA yang Penuhi Standar. (Dok. Kemen PPPA)

Sumatra Barat, WaraWiri.net - “Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Barat tidak bisa ditunda, melalui peresmian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Rumah Perlindungan Sementara (RPS), menjadi gerbang utama dalam memastikan negara hadir dengan layanan yang semakin terintegrasi, profesional, dan berpihak pada korban," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, saat meresmikan Gedung UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya, serta RPS Kabupaten Sijunjung, Rabu (18/2), di Muaro Sijunjung.

Menteri PPPA menegaskan bahwa peresmian gedung ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan yang cepat, komprehensif, dan berperspektif korban. 

“Gedung UPTD PPA yang telah direnovasi dan dilengkapi sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PPA Tahun 2025 diharapkan mampu membangun kepercayaan publik bahwa negara hadir memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak,” pungkas Menteri PPPA.

Di Provinsi Sumatera Barat, empat daerah menjadi penerima DAK Fisik PPA, yakni Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung memperoleh alokasi terbesar sebesar Rp. 5,07 miliar untuk renovasi dan pemenuhan sarana prasarana UPTD PPA dan rumah perlindungan sementara.

Selain DAK Fisik, dukungan juga diberikan melalui DAK Non Fisik Bidang PPA Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Pada 2025, Provinsi Sumatera Barat dan 15 kabupaten/kota menerima DAK Non Fisik PPA, termasuk Sijunjung dan Dharmasraya. Sementara pada 2026, Provinsi Sumatera Barat dan 14 kabupaten/kota kembali menerima dukungan serupa.

Sebagai bagian dari penguatan komitmen perlindungan perempuan dan anak, Menteri PPPA menggelar dialog bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Menteri PPPA mendapati sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak. Di antaranya adalah keterbatasan SDM psikolog klinis yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan korban, serta perlunya peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan TPKS agar proses hukum berjalan lebih sensitif, cepat, dan berpihak pada korban.

Menteri PPPA mendorong optimalisasi peran Bundo Kanduang sebagai kekuatan kultural di Sumatera Barat dalam upaya pencegahan TPKS berbasis nilai-nilai adat dan keluarga. Selain itu, disampaikan pula pentingnya penguatan peran guru sejak awal masa pendidikan, dengan skema pengurangan waktu ajar selama dua jam yang dialokasikan secara khusus untuk pembinaan karakter dan pendampingan siswa, sebagai langkah preventif membangun lingkungan yang aman dan berdaya bagi anak.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa keluarga adalah pilar utama pembangunan daerah, karena dari keluargalah lahir generasi yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga harus berjalan beriringan dengan sistem perlindungan yang komprehensif dan mudah diakses masyarakat.

Sejalan dengan komitmen tersebut di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Sijunjung turut memperkuat langkah konkret melalui optimalisasi dukungan kebijakan dan infrastruktur layanan.

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui DAK Fisik dan Non Fisik Bidang PPA yang memungkinkan terwujudnya Gedung UPTD PPA dan RPS di Kabupaten Sijunjung. Ia menegaskan bahwa kehadiran fasilitas tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan penguatan sistem layanan yang berpihak pada korban. (Burhan)

Share:

Read More

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah PT BPR Kamadana (DL)

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah PT BPR Kamadana (DL). (Dok. Istimewa/LPS) 

Bali, WaraWiri.net -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat Kamadana yang berlokasi di Jl . Raya Batur – Kintamani, Bangli, Provinsi Bali. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Kamadana dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 18 Februari 2026.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Kamadana. LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Kamadana bersumber dari dana LPS.

Cara Cek Status Simpanan Nasabah

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Kamadana atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Kamadana dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto mengimbau agar nasabah BPR Kamadana tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Nasabah Tidak Perlu Ragu Untuk Tetap Menabung di Perbankan

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutupnya. (Indra/Dede) 

Share:

Read More

Indonesia-India Perkuat Kemitraan Digital: Wujudkan Ekosistem AI Inklusif dan Berdaulat

Wamenkomdigi Nezar Patria dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Kementerian Elektronika dan Informasi Teknologi (MeitY) India S. Krishnan di New Delhi. (Dok. Kemenkomdigi)

India, WaraWiri.net - Indonesia dan India menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor digital. Pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dan Sekretaris Kementerian Elektronika dan Informasi Teknologi (MeitY) India, S. Krishnan, menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, berdaulat, dan berkelanjutan bagi kedua negara.

Dalam pertemuan di sela AI Impact Summit tersebut, Wamen Nezar Patria menyoroti pentingnya kolaborasi Indonesia-India dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

“Kemitraan strategis ini akan menjadi fondasi kuat bagi kedua negara untuk bersama-sama membentuk masa depan digital Asia yang lebih cerah, di mana teknologi menjadi kekuatan pendorong kesetaraan dan pertumbuhan inklusif,” ujar Wamen Nezar di New Delhi, Rabu (18/02/2026).

Lima area kerja sama yang dibahas dalam pertemuan, mencerminkan visi bersama untuk memanfaatkan teknologi digital demi kepentingan publik:

1. Kecerdasan Artifisial (AI) dan Teknologi Baru

Indonesia menyatakan ketertarikannya untuk mengadopsi pendekatan India dalam demokratisasi AI, memastikan aksesibilitas AI tidak dimonopoli oleh segelintir pihak, melainkan dapat dijangkau oleh startup dan masyarakat luas. Kolaborasi juga akan difokuskan pada pengembangan AI Berdaulat yang relevan secara budaya dan aman, melindungi kepentingan data nasional, serta selaras dengan regulasi domestik.

2. Infrastruktur Publik Digital (DPI)

Indonesia tengah menjajaki adaptasi model Aadhaar India untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik melalui Identitas Digital. Kerja sama juga akan mencakup inisiatif GovTech untuk menciptakan koordinasi yang mulus antarlembaga pemerintah melalui platform digital. Pertukaran keahlian akan dilakukan pada platform seperti e-Sanjeevani (telemedicine) dan BISAG-N (pemetaan geospasial untuk perencanaan logistik dan infrastruktur) milik India, yang telah terbukti berhasil.

3. Desain Chip dan Rantai Pasok Semikonduktor

Potensi kekayaan mineral Indonesia sebagai bahan baku kritis dapat melengkapi Misi Semikonduktor ambisius India dalam Kolaborasi Hulu. India menawarkan dukungan untuk desain chip melalui Fasilitas Dukungan Desain Chip Terbesar di Dunia yang saat ini membantu lebih dari 300 institusi akademik dan 100 startup, membuka peluang Berbagi Infrastruktur bagi Indonesia.

4. Keamanan Siber dan Tanggap Darurat

Pembentukan saluran berbagi informasi antara CERT-In India dan lembaga terkait di Indonesia akan menjadi prioritas untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman siber lintas batas melalui Koordinasi CERT. Adaptasi Sistem Dukungan Tanggap Darurat (ERSS) India, yang mengintegrasikan layanan medis, kepolisian, dan bantuan jalan raya ke dalam satu platform teknologi terpadu, juga akan dieksplorasi untuk meningkatkan Layanan Darurat di Indonesia.

5. Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran Talenta

Pemanfaatan National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) India akan menjadi kunci dalam program Peningkatan Keterampilan, termasuk pelatihan, dan literasi digital. Selain itu, program Startup Tours dan pertukaran inovator akan digagas untuk memungkinkan startup Indonesia dan India menjelajahi pasar masing-masing dan berkolaborasi dalam pengembangan teknologi Public Good.

Kemitraan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di kedua negara, menciptakan peluang baru, dan memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Stabilitas, Kepastian Hukum, dan Reformasi SDM pada Acara Iftar di U.S. Chamber of Commerce

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada acara Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC. (Dok. BPMI Setpres)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang tegas demi menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, rekam jejak fiskal yang kredibel, serta Indonesia tidak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarahnya.

“Kami telah mengelola perekonomian kami dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami. Bahkan pemerintahan berikutnya, pemerintah-pemerintah berikutnya akan selalu menghormati utang-utang pemerintah sebelumnya, meskipun mungkin mereka adalah lawan yang sangat kuat satu sama lain,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala Negara juga mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan persoalan gizi anak. Namun Presiden Prabowo menegaskan pendekatannya adalah menghadapi persoalan secara langsung dan mencari solusi terbaik.

“Saya berpendapat bahwa masalah harus diselesaikan secara langsung. Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan kita dan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Presiden Prabowo mengumumkan pendirian sepuluh universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine). Hal tersebut guna menjawab kekurangan tenaga medis dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul.

“Kami kekurangan 140.000 dokter dan hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Itu berarti kita membutuhkan waktu 14 tahun untuk mengisi kesenjangan ini, kecuali jika dilakukan upaya baru dan itulah sebabnya saya membentuk sepuluh universitas baru berbasis STEM,” ungkap Presiden.

Selain itu, pemerintah juga memulai pembangunan 500 sekolah menengah berkualitas tinggi serta membuka kolaborasi sektor pendidikan dengan institusi luar negeri, termasuk universitas terkemuka dari Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan di bidang tata kelola, Presiden Prabowo menegaskan komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta aktivitas ekonomi ilegal, termasuk pertambangan dan pembalakan liar.

“Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung. Saya juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan, beroperasi di luar area yang diizinkan, di luar konsesi mereka, dan sebagainya,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun menekankan bahwa penegakan hukum dan kepastian regulasi menjadi prioritas utama untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang mendukung dunia usaha.

“Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian proses hukum. Saya pikir semua ini akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan bisnis dan ekonomi,” ujarnya.

Momentum Iftar di Washington DC pun menjadi simbol bahwa Indonesia hadir di panggung global tidak hanya dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga dengan komitmen reformasi yang nyata dan berkelanjutan. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU senilai 38,4 Miliar Dolar AS di Business Summit US-ABC

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat. (Dok. BPMI Setpres)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu, 18 Februari 2026.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi. Adapun daftar nota kesepahaman yang ditandatangani adalah sebagai berikut:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas;
2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla;
3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;
4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;
5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;
6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb;
7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp;
8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman;
9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba;
10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon;
11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

Momentum ini memperlihatkan tingginya kepercayaan dunia usaha internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Selain itu, kesepakatan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Pemerintah terus mengawal realisasi setiap komitmen kerja sama yang telah disepakati agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Melalui kesepakatan ini, pemerintah memastikan bahwa kolaborasi internasional yang terjalin mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global. (Dinda)

Share:

Read More

Kemenperin Apresiasi Pencapaian Produksi 1 Juta Unit PT TVS Motor di Indonesia

Kemenperin Apresiasi Pencapaian Produksi 1 Juta Unit PT TVS Motor di Indonesia. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian menyampaikan apresiasi atas pencapaian produksi 1 juta unit kendaraan oleh PT TVS Motor Company Indonesia. Tonggak ini merupakan kontribusi penting dalam memperkuat struktur industri kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga nasional, sekaligus memperluas kapasitas ekspor dan penggunaan komponen dalam negeri.

“Sektor industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif sebagai penggerak utama perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan kembali menegaskan perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional sepanjang tahun 2025. Sektor industri pengolahan tercatat sebagai kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan porsi mencapai 19,07 persen.

Dari sisi pertumbuhan, kinerja industri pengolahan juga menunjukkan perkembangan yang stabil dan berkelanjutan. Pada 2023, sektor ini tumbuh 4,64 persen, kemudian berada pada level 4,43 persen pada 2024, dan meningkat signifikan menjadi 5,30 persen pada 2025.

”Momentum pertumbuhan ini perlu terus dijaga melalui penguatan struktur industri, peningkatan investasi, serta percepatan transformasi menuju industri yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan,” ungkap Menperin.

Dalam konteks tersebut, pencapaian TVS menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi industri otomotif nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. “PT TVS Motor Company Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat industri otomotif nasional melalui investasi berkelanjutan, peningkatan ekspor, serta pemenuhan regulasi industri,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta dalam sambutannya pada acara Perayaan Produksi 1 Juta Unit PT TVS Motor Company Indonesia di Karawang, Rabu (18/2).

Kinerja positif industri nasional tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor otomotif, khususnya kendaraan roda dua yang menegaskan bahwa industri roda dua memiliki resiliensi yang tinggi ditengah dinamika pasar domestik dan global.

”Pada tahun 2025, pasar domestik kendaraan roda dua mencatatkan penjualan lebih dari 6,4 juta unit, tumbuh 1,3 persen dibandingkan tahun 2024, serta didukung oleh kinerja ekspor yang mencapai sekitar 540 ribu unit CBU, dengan total nilai ekspor mencapai Rp 10,5 triliun,” ujar Dirjen ILMATE.

PT TVS Motor Company Indonesia merupakan anak perusahaan dari TVS Motor Company India yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2007 melalui fasilitas manufaktur terintegrasi di Karawang. Sejak memulai produksi komersial, perusahaan ini telah merealisasikan investasi sebesar USD250 juta atau sekitar Rp4,12 triliun.

Selain itu, PT TVS Motor Company Indonesia telah menyerap ratusan tenaga kerja langsung, serta memberikan dampak ekonomi bagi kurang lebih 8.000 tenaga kerja tidak langsung melalui jaringan distributor, pemasok, kontraktor, dan penyedia jasa beserta asosiasinya. Bahkan perusahaan juga menjadi salah satu basis produksi global TVS di luar India dan Inggris.

Hingga awal 2026, TVS telah memproduksi lebih dari satu juta unit kendaraan roda dua dan roda tiga untuk pasar domestik maupun ekspor. Produk TVS telah dipasarkan ke berbagai negara di ASEAN, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika, menunjukkan daya saing industri otomotif Indonesia di pasar global.

Setia menambahkan, TVS merupakan salah satu perusahaan yang konsisten memenuhi ketentuan regulasi industri, termasuk kewajiban pelaporan dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Sejumlah produk TVS telah memenuhi persyaratan TKDN dan digunakan dalam berbagai program pengadaan pemerintah, baik di kementerian maupun pemerintah daerah,” imbuhnya.

Salah satunya, PT TVS turut serta mengambil bagian dalam Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pengadaan 700 unit sepeda motor roda tiga dengan PT Agrinas.

“Capaian TKDN ini membuka peluang lebih besar bagi TVS untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sejalan dengan amanat Perpres 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ujar Dirjen ILMATE.

Kemenperin menyatakan bahwa arah kebijakan industri manufaktur pada 2026 tidak hanya difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan. Penguatan nilai tambah di dalam negeri, pendalaman struktur industri, serta optimalisasi keterkaitan antarsektor menjadi fokus utama kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut, TVS telah memulai produksi kendaraan listrik roda dua dan roda tiga, termasuk pembangunan lini produksi battery pack. Langkah ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional dan mendorong hilirisasi mineral kritis.

Dirjen ILMATE juga menyampaikan bahwa pasar kendaraan listrik roda dua di Indonesia masih berada pada tahap awal dan memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. “Momentum ini membuka peluang bagi pelaku industri untuk memperkuat kehadiran dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kendaraan listrik produksi dalam negeri,” tuturnya.

Kemenperin berharap pencapaian produksi 1 juta unit ini menjadi pemantik bagi TVS untuk terus memperluas investasi, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat ekspor, serta memperluas penggunaan komponen dalam negeri.

“Pemerintah akan terus mendukung pengembangan industri otomotif nasional agar semakin berdaya saing dan berkelanjutan,” tutup Dirjen ILMATE. (Ros)

Share:

Read More

Sepanjang 2025, TJSL PLN Peduli Jangkau Lebih dari 700 Ribu Penerima Manfaat di Seluruh Indonesia

Sepanjang 2025, TJSL PLN Peduli Jangkau Lebih dari 700 Ribu Penerima Manfaat di Seluruh Indonesia. (Dok. PLN)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN (Persero) terus berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menghadirkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN berhasil menjangkau dan memberi manfaat untuk 701.938 penerima melalui 1.627 program yang terealisasi sepanjang 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, program TJSL PLN yang dilaksanakan hingga saat ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara luas dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Program-program tersebut juga berhasil menyerap 34.408 tenaga kerja dan melibatkan 23.335 UMK di 38 provinsi

“PLN tidak hanya menghadirkan listrik yang andal, tetapi juga hadir sebagai agen transformasi sosial yang aktif mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui program TJSL yang berlandaskan creating shared value (CSV), diharapkan upaya ini dapat terus memberikan dampak positif yang berkelanjutan di berbagai sektor,” ujar Darmawan.

Program TJSL PLN mencakup berbagai inisiatif dengan tiga fokus utama dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yakni pendidikan, lingkungan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sepanjang 2025, PLN Peduli telah merealisasikan berbagai program, seperti pelestarian ekosistem darat dan laut, pengelolaan Fly Ash Bottom Ash (FABA), pengelolaan sampah/co-firing biomassa, digitalisasi pendidikan, beasiswa dan pelatihan, pemberdayaan difabel dan perempuan, pengembangan UMK, Electrifying Agriculture dan Electrifying Marine, hingga pemberdayaan desa.

“Program TJSL PLN kami rancang agar senantiasa selaras dengan pencapaian SDGs, sehingga tidak hanya memberikan manfaat langsung jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian nasional,” ucap Darmawan.

Darmawan melanjutkan, dalam pelaksanaannya, program-program TJSL yang dijalankan oleh PLN senantiasa mendukung visi pemerintah dan secara konsisten melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan. Di sektor pendidikan, PLN turut menjalankan berbagai program kolaboratif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui kerja sama dengan TNI dalam program dapur bergizi dengan membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor.

Program tersebut merealisasikan penyediaan 3.900 porsi makanan bergizi gratis setiap hari bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus memberdayakan ratusan tenaga kerja lokal untuk mendukung operasional dapur.

Di sektor kelistrikan, PLN juga terus memastikan pemerataan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui program sambung listrik yang diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu. Sepanjang 2025, lebih dari 8 ribu keluarga prasejahtera di 12 provinsi telah menikmati manfaat program tersebut.

“Melalui program sambung listrik, kami ingin memastikan keadilan energi benar-benar terwujud, sehingga masyarakat prasejahtera memiliki akses yang setara terhadap listrik untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, serta membuka peluang usaha dan pendidikan,” tegas Darmawan.

Sementara di sektor lingkungan, PLN secara konsisten menjalankan program penghijauan berkelanjutan sebagai wujud komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan. Sepanjang 2025, sebanyak 53 program penghijauan telah dilaksanakan di 41 lokasi unit PLN dengan total lebih dari 145 ribu pohon berhasil ditanam guna mendukung penyerapan karbon, konservasi tanah, dan tata kelola air.

Tidak hanya itu, untuk mendukung peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat melalui sanitasi dan air bersih, TJSL PLN membangun ratusan titik sumur bor, pipanisasi di rumah-rumah, penyediaan septic tank, toren, unit MCK dan biopori bagi 15.265 penerima manfaat yang tersebar di 18 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, PLN juga terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Pembinaan Mitra dan UMK Naik Kelas yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui 26 Rumah BUMN dan 8 UMK HUB di berbagai daerah. Hingga kini, sebanyak 9.275 UMK telah terdaftar dalam Dashboard TJSL PLN Peduli melalui laman plnpeduli.id.

Berbagai upaya peningkatan kapasitas pun telah dilakukan guna mendorong UMK naik kelas dan terus berdaya saing, mulai dari mengikutsertakan dalam kegiatan expo, pameran, peningkatan keterampilan dan pengembangan lainnya, hingga pelaksanaan sertifikasi untuk UMK.

“UMK adalah tulang punggung perekonomian nasional. Melalui program pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, PLN ingin mendorong UMK naik kelas, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” jelas Darmawan.

PLN juga menunjukkan respons cepat dan kepedulian sosial dalam penanganan bencana di beberapa wilayah Indonesia. Bukan hanya berfokus pada pemulihan kelistrikan pascabencana, PLN juga hadir mendampingi dan menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lokasi-lokasi lain.

“Pascabencana terjadi, PLN tidak hanya hadir untuk memulihkan listrik, tetapi juga untuk menghadirkan harapan. Kami memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, serta terus mendampingi masyarakat hingga kondisi benar-benar pulih. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk selalu hadir untuk negeri,” tutup Darmawan. (Isna)

Share:

Read More

Karya Balai Yasa Surabaya Gubeng, Kereta Petani dan Pedagang Layani 11.428 Pelanggan di Lintas Merak

Karya Balai Yasa Surabaya Gubeng, Kereta Petani dan Pedagang Layani 11.428 Pelanggan di Lintas Merak. (Dok. KAI)

Banten, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sejak mulai beroperasi pada 1 Desember 2025 hingga 17 Februari 2026, Kereta Petani dan Pedagang telah melayani 11.428 pelanggan naik dan turun di lintas Commuter Line Merak. Angka tersebut menunjukkan pemanfaatan layanan yang konsisten selama lebih dari dua bulan operasional.

Pergerakan tertinggi tercatat di Stasiun Cikeusal dengan 3.730 pelanggan naik dan 3.511 pelanggan turun. Data ini memperlihatkan peran Cikeusal sebagai titik distribusi utama komoditas lokal, terutama hasil pertanian, olahan makanan, serta produk kerajinan yang dipasarkan menuju Serang, Cilegon, dan Merak.

Kereta Petani dan Pedagang merupakan hasil modifikasi sarana yang sepenuhnya dikerjakan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng. Proses pengerjaan mencakup penataan ulang interior, pengaturan ruang bagasi agar terpisah dan tertib, penguatan aspek keselamatan, hingga penyesuaian akses naik turun di sejumlah stasiun. Pengerjaan dilakukan oleh tenaga teknis internal dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna yang membawa barang dagangan dalam volume tertentu.

Secara teknis, kereta ini memiliki 73 tempat duduk dengan area bagasi khusus dan dioperasikan dalam 14 perjalanan setiap hari, terdiri dari 7 perjalanan Merak–Rangkasbitung dan 7 perjalanan Rangkasbitung–Merak yang melayani 11 stasiun. Setiap pelanggan diperkenankan membawa maksimal dua koli berukuran 100 cm x 40 cm x 30 cm guna menjaga keteraturan selama perjalanan.

Layanan ini merupakan kolaborasi KAI Group bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui skema Public Service Obligation (PSO). Tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp3.000, setara dengan tarif KRL umum, sehingga tetap terjangkau bagi petani dan pedagang kecil yang bergantung pada transportasi rel untuk mendistribusikan hasil usaha mereka.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa modifikasi yang dilakukan Balai Yasa Surabaya Gubeng menunjukkan kesiapan fasilitas perawatan sarana dalam menghadirkan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat. 

“KAI akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi operasional berdasarkan data perjalanan dan respons pelanggan guna menjaga kualitas layanan di lintas Merak,” tutup Anne. (Remon)

Share:

Read More

Antisipasi Hambatan Hukum, KPK–Kortastipidkor Polri Perkuat Koordinasi

Antisipasi Hambatan Hukum, KPK–Kortastipidkor Polri Perkuat Koordinasi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyepakati standarisasi prosedur penanganan perkara untuk menyambut transisi hukum acara pidana terbaru. Langkah strategis ini ditempuh agar tidak ada lagi hambatan teknis maupun prosedural yang berpotensi membuat penanganan perkara korupsi tersendat sepanjang 2026.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bertema “Perkuat Sinergi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Koordinasi dan Supervisi” yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Dalam forum ini, kedua lembaga menegaskan bahwa 2026 harus menjadi tahun implementasi, dan bukan sekadar perumusan konsep, terutama dalam mengharmonisasikan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dengan prinsip kepastian hukum.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, menekankan bahwa fokus koordinasi 2026 terletak pada penyamaan pola pikir antarpenegak hukum. Ia menilai, efektivitas pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh koordinasi rutin yang terjadwal serta analisis yang terstruktur, khususnya pada area-area rawan korupsi.

“Implementasi sinergi sangat diharapkan dalam bentuk koordinasi rutin yang terjadwal,” tegas Ely.

Ke depan, KPK juga akan melakukan analisis dan evaluasi secara lebih sistematis, termasuk pada aspek pencegahan dengan menitikberatkan mitigasi di titik-titik rawan tindak pidana korupsi. Bagi Ely, keberhasilan rakor ini tidak diukur dari banyaknya program yang disusun, melainkan sejauh mana program tersebut dijalankan secara nyata di lapangan.

“Forum ini merupakan konsolidasi menyamakan mindset terlebih dahulu. Kemudian, eksekusi program kerja agar sinergi ini benar-benar mempermudah koordinasi rutin di lapangan,” harap Ely.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Toto Suharyanto. Ia menegaskan bahwa kepatuhan menyeluruh terhadap KUHAP yang baru menjadi prioritas bersama. Evaluasi mekanisme kerja dan dukungan operasional terus dilakukan agar setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai aturan tanpa menyisakan celah hukum.

“Berdampak nyata terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik pada aspek penindakan juga pencegahan,” ujar Toto.

Selain penguatan komitmen, rakor teknis ini juga merumuskan sejumlah langkah operasional. Di antaranya, penguatan mekanisme pertukaran informasi secara real time, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bersama, serta penajaman monitoring terhadap perkara-perkara korupsi berisiko tinggi.

Melalui sinergi ini, KPK dan Kortastipidkor Polri berkomitmen menghilangkan sekat antarlembaga sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan demi pemerintahan yang bersih. Rumusan program kerja 2026 yang dihasilkan akan menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun berjalan.

Rakor tersebut turut dihadiri jajaran Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, antara lain Direktur Korsup II Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Korsup IV Edi Suryanto, serta Plt Direktur Korsup V Imam Tumudji beserta jajaran. Dari Kortastipidkor Polri hadir Direktur Pencegahan Kortastipidkor Polri Boro Windu Danandito dan jajaran. (Evi)

Share:

Read More

Kemenimipas Tegaskan Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Masyarakat Diminta Waspada Hoaks

 

Tangkapan Layar Penerimaan CPNS Tahun 2026 di Threads, Kemenimipas Tegaskan: Itu Hoaks. (Dok. Istimewa/Humas Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Bikin heboh, sebuah akun pada kanal media sosial Threads dengan nama @informasi.cpns.pppk (https://www.threads.com/@informasi.cpns.pppk) aktif mengunggahpengumuman tentang “Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026”.

Dalam unggahannya, akun tersebut menampakkan foto Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pegawai, hingga video Artificial Intelligent (AI).

Akun tersebut juga mencantumkan logo Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang bersandingan dengan logo Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam publikasinya.

Unggahan pada akun media sosial tersebut dilengkapi dengan kualifikasi persyaratan penerimaan pegawai dan rentang waktu pendaftaran.

Akun tersebut juga mengarahkan untuk mengakses tautan (link) tertentu yang tertera pada halaman profil.

Menyikapi hal itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui keterangan resminya yang diterima media ini pada Kamis, 19 Februari 2026 menegaskan, bahwa semua unggahan yang berkaitan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada akun tersebut merupakan informasi tidak benar atau HOAKS.

Fakta

Beberapa fakta yang dapat disampaikan oleh Kemenimipas, antara lain:

1. Unggahan pada Akun tersebut menyebutkan “Kementerian Imigrasi”, sedangkan nomenklatur yang resmi adalah “Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan”. Dalam hal ini, Imigrasi merupakan salah satu direktorat teknis dengan nomenklatur resmi yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi hingga saat ini TIDAK PERNAH mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS secara nasional untuk tahun anggaran 2026;
3. Unggahan tersebut TIDAK diterbitkan oleh media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.

Media sosial dan situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat diakses pada:
• TikTok: @kemenimipas_RI / @ditjen_imigrasi
• Instagram: @kemenimipas / @ditjen_imigrasi
• Situs: www.kemenimipas.go.id atau https://www.imigrasi.go.id/

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi yang beredar tentang Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 adalah HOAKS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap pihak dihimbau untuk TIDAK mengakses akun media sosial Threads dengan nama @informasi.cpns.pppk (https://www.threads.com/@informasi.cpns.pppk), termasuk TAUTAN di AKUN PROFIL TERSEBUT.

Setiap informasi terkini terkait Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dilihat melalui situs resmi maupun seluruh kanal media sosial resmi yang telah dijelaskan sebelumnya. (Rizal/Maulana) 

Share:

Read More

Kepala BNPT Tegaskan Terorisme Masih Menjadi Ancaman Global Yang Persisten Dan Adaptif Ke Ruang Digital

Kepala BNPT Tegaskan Terorisme Masih Menjadi Ancaman Global Yang Persisten Dan Adaptif Ke Ruang Digital. (Dok. Humas BNPT/Istimewa) 

Jakarta, WaraWiri.net – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa ancaman terorisme masih menjadi perhatian serius masyarakat internasional karena sifatnya yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.

PBB menilai bahwa terorisme ini tetap menjadi ancaman global, bahasa PBB itu persistance dan adaptif, artinya jaringan terorisme ini tetap menjadi bahaya laten, menjadi ancaman terus menerus, dan terorisme ini menyesuaikan dengan perkembangan kekinian sehingga pola gerak strateginya itu mereka menyesuaikan. Mungkin yang dulu menggunakan fisik dengan memainkan media-media informasi, mereka membentuk selembaran, bikin majalah untuk memberikan propaganda, hasutan dan sebagainya. Sekarang mereka beralih ke ruang digital," ujar Kepala BNPT saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel mengenai Kewaspadaan Nasional pada kegiatan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Rabu (18/02).

Mempertegas pernyataannya, Eddy Hartono menyebutkan terdapat transformasi pergerakan kelompok terorisme global, dimana yang sebelumya komando terpusat dan hierarkis menjadi terdesentralisasi, sebelumnya penguasaan teritorial menjadi bergerak di ruang digital dan yang awalnya terorganisir saat ini justru bersifat lone wolf ataupun  sel-sel mandiri.

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam merespon dinamika ancaman tersebut dengan mengacu pada strategi global yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kita ketahui bersama Indonesia juga melaksanakan 4 pilar yang menjadi kebijakan ataupun global strategy counter terorism yang dicanangkan oleh PBB, oleh UN. Sehingga paska Bom Bali 1 Indonesia sudah membuat regulasi walaupun lewat Perpu waktu itu, kemudian juga dibuatlah lembaga-lembaga yang memang untuk menangani anti teror, yang ini salah satunya untuk menjabarkan daripada 4 pilar yang termasuk ke dalam UN Global Counter Terorism Strategy," jelasnya.

4 pilar UN Global Counter Terorism Strategy tersebut meliputi; Mengatasi kondisi yang mendorong penyebaran terorisme; Mencegah dan memerangi terorisme; Membangun kapasitas negara dan memperkuat peran PBB; serta Menjamin penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum.

Ia menambahkan bahwa pendekatan penanggulangan terorisme tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan melalui penguatan dialog dan kajian mendalam terhadap akar permasalahan.

"Kemudian juga dalam konteks pencegahan terhadap extremisme berbasis kekerasan yaitu 7 pilar, di sini setiap negara memang harus terus melakukan upaya dialog, khususnya dalam counter terorisme, juga melakukan upaya mengkaji apa sih latar belakang terjadinya terorisme," ungkapnya.

 7 Pilar dalam konteks pencegahan terhadap extremisme berbasis kekerasan sendiri meliputi; Kesiapsiagaan Nasional; Kontra-Radikalisasi; Deradikalisasi; Penegakan Hukum; Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; Kerja Sama dan Kemitraan; serta Kerja Sama Internasional.

Selanjutnya, tidak hanya di tingkat domestik, Indonesia juga aktif memperkuat kolaborasi global. Kepala BNPT menyampaikan bahwa pengalaman empiris Indonesia dalam menangani terorisme menjadi rujukan bagi berbagai negara.

"Kemudian beberapa kerja sama internasional yang Indonesia lakukanan karena kelebihan Indonesia adalah kita juga menangani secara empiris, sehingga banyak negara yang belajar dari Indonesia tentang bagaimana strategi melakukan penannggulangan terorisme," pungkas Eddy Hartono.

Melalui forum strategis P4N Lemhannas RI yang berlangsung selama kurang lebih 5,5 bulan dan diikuti peserta dari unsur TNI, Polri, ASN, dan Non-ASN, Kepala BNPT berharap terbangun pemahaman komprehensif mengenai kewaspadaan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme yang kian kompleks dan multidimensi.

Kehadiran Kepala BNPT dalam forum tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan nasional serta memastikan upaya penanggulangan terorisme berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis global. (Alif/Reza) 

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi dan Ketua TP PKK Kunjungi Kelenteng Hok Lay Kiong, Rayakan Imlek Penuh Kebersamaan

Wali Kota Bekasi dan Ketua TP PKK Kunjungi Kelenteng Hok Lay Kiong, Rayakan Imlek Penuh Kebersamaan. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Kelenteng Hok Lay Kiong saat perayaan Tahun Baru Imlek, Selasa (17/2/26). Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, hadir langsung untuk bersilaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

Kedatangan Wali Kota dan rombongan disambut hangat oleh para pengurus serta pemuka kelenteng. Mereka kemudian berkeliling area kelenteng untuk melihat langsung suasana perayaan dan menyapa warga yang hadir. Momen tersebut berlangsung penuh keakraban, mencerminkan semangat toleransi dan persaudaraan antarumat beragama di Kota Bekasi.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bekasi dan Ketua PKK juga membagikan angpao kepada masyarakat sekitar, khususnya anak-anak dan lansia. Warga tampak antusias dan bahagia menerima perhatian tersebut. Kegiatan ini menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Tri Adhianto menyampaikan bahwa perayaan Imlek bukan hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga momentum mempererat persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman Kota Bekasi.

“Hari ini kita hadir untuk menunjukkan bahwa Kota Bekasi adalah rumah bagi semua. Perayaan Imlek ini menjadi simbol kebersamaan, saling menghormati, dan memperkuat persaudaraan,” ujar Tri Adhianto.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus menjaga nilai toleransi dan mendukung setiap kegiatan keagamaan yang membawa pesan damai.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga dapat merayakan hari besarnya dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita. Kebersamaan seperti inilah yang membuat Kota Bekasi semakin kuat dan harmonis,” tambahnya.

Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam merawat keberagaman serta mempererat hubungan antarwarga. Perayaan Imlek di Kelenteng Hok Lay Kiong pun berlangsung dengan tertib, khidmat, dan penuh semangat persaudaraan. (Rizal)

Share:

Read More