Panselinda Sorong Gelar Pantukhirda Calon Taruna Akademi TNI TA 2026

Panselinda Sorong Gelar Pantukhirda Calon Taruna Akademi TNI TA 2026. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Panitia Seleksi Integratif Tingkat Daerah (Panselinda) Sorong secara resmi menggelar Sidang Pemantauan Akhir (Pantukhir) Daerah Calon Taruna Akademi TNI TA. 2026 bertempat di Gedung Serbaguna Frans Kaisiepo Mako Kodaeral XIV Sorong, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan Pantukhirda ini merupakan tahap akhir seleksi tingkat daerah sebelum para calon taruna yang dinyatakan lulus diberangkatkan menuju seleksi tingkat pusat di Akmil Magelang. Senin (29/06/2026).

Ketua Panselinda Sorong, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Komandan Kodaeral) XIV, Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., CHRMP., menyampaikan bahwa seluruh rangkaian tes telah dilaksanakan secara "transparan, akuntabel, dan bebas KKN". Hari ini kita tetapkan putra-putra terbaik Papua Barat Daya yang lulus Pantukhirda. Dipastikan tidak ada titipan, tidak ada bayar-membayar, yang lolos adalah mereka yang memenuhi nilai dan memenuhi syarat, tegas Komandan Kodaeral XIV.

Lebih lanjut Komandan Kodaeral XIV menyampaikan ucapan terimakasih kepada para calon taruna, karena telah mempunyai minat dan mendaftar untuk menjadi prajurit TNI, dalam seleksi nantinya bila ada yang belum berhasil, jangan putus asa, selanjutnya lebih mempersiapkan diri untuk mendaftar kembali pada penerimaan yang akan datang.

Diakhir arahannya Komandan Kodaeral XIV menyampaikan kepada seluruh panitia Pantukhirda, agar melaksanakan pendalaman dan pemeriksaan secara cermat agar mendapat dan memperoleh calon-calon yang terbaik yang akan dikirim untuk mengikuti tes tingkat pusat di Akmil Magelang.

Dari total pendaftar, sebanyak 9 (sembilan) calon yang mengikuti Sidang Pantukhirda dan selanjutnya akan ditentukan siapa yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat. Adapun para calon terpilih ini telah melalui berbagai tahapan seleksi meliputi pemeriksaan kesehatan, psikologi, kesamaptaan jasmani, akademik, mental ideologi, serta pemeriksaan administrasi dan kesehatan jiwa.

Hadir dalam sidang tersebut Komandan Korem 181/PVT, Brigjen TNI Slamet Riadi, S. I. P., sebagai Wakil Ketua Panselinda Sorong, Asintel Dankodaeral XIV, Karumkital dr. R. Oetojo, Kadisminpers Kodaeral XIV, Kasi Pers Korem 181/PVT, Dantim Intel dan Kajasrem Korem 181/PVT. (Deni)

Share:

Read More

Pertamina Perkuat Jaringan Distribusi, Pastikan Energi Hadir hingga Pelosok Negeri

Pertamina Perkuat Jaringan Distribusi, Pastikan Energi Hadir hingga Pelosok Negeri. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Dari kota besar hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), ketersediaan BBM dan LPG menjadi kebutuhan penting yang menggerakkan aktivitas masyarakat setiap hari. Didukung rantai pasok energi yang terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan, pengangkutan, hingga distribusi, PT Pertamina (Persero) terus memastikan energi dapat hadir di seluruh penjuru Indonesia.

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, Pertamina melalui Subholding Downstream menyalurkan berbagai jenis energi bersubsidi dan penugasan kepada masyarakat, meliputi 18,23 juta kiloliter Solar Subsidi, 28,06 juta kiloliter Pertalite, 507 ribu kiloliter minyak tanah, serta 8,52 juta metrik ton LPG Tabung 3 Kg. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Keandalan distribusi energi tersebut ditopang jaringan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2025, Pertamina mengoperasikan 15.380 titik penyaluran BBM dan 273.388 pangkalan LPG di 38 provinsi yang menjadi tulang punggung distribusi energi nasional.

Untuk memperluas akses energi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Pertamina juga mengoperasikan 588 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang dibangun sepanjang 2017–2025. Program tersebut memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh BBM dengan harga yang setara, sehingga akses energi semakin merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, Pertamina mengoperasikan 6.703 Pertashop untuk melayani masyarakat di wilayah yang belum terjangkau SPBU. Dalam penyaluran LPG bersubsidi, Pertamina juga menjalankan Program One Village One Outlet (OVOO) yang telah menjangkau 70.451 desa dan kelurahan atau sekitar 96,3 persen wilayah Indonesia. Melalui jaringan tersebut, masyarakat semakin mudah memperoleh LPG Tabung 3 Kg, termasuk di wilayah pelosok.

Kelancaran distribusi energi nasional juga didukung 481 armada kapal yang beroperasi sepanjang 2025, terdiri atas 110 kapal tanker, 1 unit Floating Storage Offloading (FSO), dan 370 marine support vessel. Armada tersebut menjadi penghubung distribusi energi antarpulau, memastikan pasokan BBM, LPG, dan produk energi lainnya dapat disalurkan secara aman dan tepat waktu ke berbagai wilayah Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan bahwa ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kecukupan pasokan, tetapi juga kemampuan menghadirkan energi hingga ke seluruh pelosok negeri.

"Sebagai BUMN energi, Pertamina mengemban amanah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi di mana pun mereka berada. Karena itu, kami terus memperkuat jaringan distribusi dan infrastruktur agar BBM maupun LPG dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujar Baron.

Baron menambahkan, di balik setiap liter BBM dan setiap tabung LPG yang diterima masyarakat terdapat sistem logistik yang bekerja secara terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi.

"Melalui sinergi seluruh lini bisnis Pertamina, kami terus memperkuat infrastruktur distribusi, memperluas jangkauan BBM Satu Harga, Pertashop, serta jaringan pangkalan LPG agar akses energi semakin mudah, merata, dan andal bagi masyarakat. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia," tutup Baron. (Fitri)

Share:

Read More

OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Bursa Karbon di Forum Internasional

OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Keuangan Berkelanjutan dan Bursa Karbon di Forum Internasional. (Dok. OJK)

Inggris, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat peran sektor jasa keuangan khususnya pada program keuangan berkelanjutan dan implementasi program nilai ekonomi karbon. Peran penting tersebut dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London, Inggris.

Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 merupakan bagian dari penguatan pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim, serta penguatan ekosistem pasar karbon di Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik internasional.

Rangkaian kegiatan LCAW 2026 tersebut turut dihadiri antara lain oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, para Duta Besar serta perwakilan pejabat dari Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.

Dalam kesempatan tersebut, Friderica menghadiri berbagai forum internasional antara lain yaitu The Net Zero Delivery Summit, Rangkaian Roundtable Discussion dengan Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science (LSE), Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta pertemuan dan bilateral meeting dengan berbagai lembaga global terkemuka.

Melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan regulator, pemerintah, dunia usaha, investor, mitra internasional, akademisi dan pelaku industri jasa keuangan dunia, OJK menegaskan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.

“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif," kata Friderica.

Ia mengatakan bahwa tantangan utama Indonesia bukan semata-mata menyediakan modal, tetapi memastikan pembiayaan mengalir kepada proyek-proyek yang kredibel, layak dibiayai, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Menurut Friderica, pembiayaan transisi menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang, anggota G20, dan negara kepulauan yang tetap perlu menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industrialisasi, sekaligus memenuhi komitmen pencapaian net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Ia menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan tidak lagi menjadi inisiatif sukarela, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka hukum, regulasi prudensial, tata kelola risiko, dan kewajiban pelaporan yang mendorong perubahan cara lembaga jasa keuangan mengelola risiko, mengalokasikan pembiayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkuat Ekosistem Pembiayaan Transisi

Dalam sesi Transition Finance Panel – Country-level Perspectives pada The Net Zero Delivery Summit yang diselenggarakan oleh The City of London Corporation, OJK menegaskan bahwa pembiayaan transisi Indonesia perlu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan.

Untuk mendukung hal tersebut, OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar. Terkini, OJK sedang menyusun RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik (revisi POJK 51/2017) sejalan dengan perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan nasional (PSPK 1 dan 2) dan global (IFRS S1 dan S2), yang ditargetkan terbit tahun ini.

Friderica menjelaskan bahwa TKBI menjadi acuan penting bagi industri jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau maupun kegiatan transisi sehingga penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih terarah, sekaligus meminimalkan risiko greenwashing.

“OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab," kata Friderica.

Selain memperkuat kerangka regulasi, OJK juga memperkenalkan berbagai inisiatif pembiayaan inovatif kepada investor global, salah satunya melalui Satu Karsa, sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.

Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan reforestasi dan agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah

“Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi," ujar Friderica.

Perkuat Integritas Pasar Karbon

Dalam sesi Indonesia Climate Leadership Luncheon dan Southeast Asia Climate Action Forum yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin Indonesia), OJK juga menegaskan bahwa bursa karbon merupakan bagian penting dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia dan berperan dalam mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

OJK juga menegaskan untuk terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan sekaligus menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk ke depan melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon, serta integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, pelindungan investor, dan integritas pasar. Revisi POJK 14/2023 akan diterbitkan dalam waktu dekat untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi lebih dari Rp93 miliar, yang menunjukkan meningkatnya minat pelaku pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon nasional.

“Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi," kata Friderica.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional, OJK akan terus mendorong sektor jasa keuangan menjadi katalis bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Perkuat Kolaborasi Internasional

Selain menjadi pembicara pada berbagai forum internasional, OJK juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra strategis global yang membahas penguatan kerja sama dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, serta pertukaran pengalaman terkait pengawasan prudensial dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

OJK juga berdiskusi dengan London School of Economics and Political Science (LSE) melalui Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) mengenai penguatan sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan guna mempercepat pembiayaan proyek-proyek transisi yang layak dibiayai dan menarik bagi investor.

Lebih lanjut, OJK menjadi pembicara dalam Joint Dialogue yang diselenggarakan The Network for Greening the Financial System (NGFS) serta The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) bertemakan Scaling Credible Transition Finance: Bridging Markets and Policy through Sustainable Pathways, yang khususnya membahas keterkaitan kebijakan transition pathways dengan rangkaian kebijakan keuangan keberlanjutan.

OJK berpandangan bahwa kerja sama internasional menjadi faktor penting untuk memastikan standar global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang. Dukungan global diperlukan tidak hanya dalam bentuk standar, tetapi juga pembagian risiko, penyediaan pembiayaan jangka panjang, pengembangan data dan metodologi, serta peningkatan kapasitas regulator dan pelaku pasar. (Fajar)

Share:

Read More

Peringati Hari Media Sosial Sedunia, KAI Ajak Pelanggan Gunakan Kanal Resmi agar Perjalanan Aman dan Nyaman

Peringati Hari Media Sosial Sedunia, KAI Ajak Pelanggan Gunakan Kanal Resmi agar Perjalanan Aman dan Nyaman. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Hari Media Sosial Sedunia yang diperingati setiap 30 Juni, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak masyarakat menjadikan kanal resmi KAI sebagai rujukan utama informasi perjalanan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa media sosial memiliki peran besar dalam membantu pelanggan memperoleh informasi, menyampaikan masukan, dan memastikan perjalanan berlangsung lebih aman, nyaman, serta terhindar dari informasi yang belum terverifikasi.

Ajakan tersebut menjadi semakin relevan pada masa libur sekolah. Kebutuhan informasi perjalanan meningkat, mulai dari jadwal kereta api, ketersediaan tiket, ketentuan bagasi, fasilitas stasiun, layanan di atas kereta api, hingga perubahan operasional. Dalam kondisi tersebut, kanal resmi KAI menjadi ruang penting agar pelanggan memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, media sosial dan kanal digital kini menjadi bagian penting dari pengalaman pelanggan. Melalui kanal tersebut, KAI menyampaikan informasi, mendengar kebutuhan pelanggan, memberikan edukasi, serta merespons berbagai masukan yang berkaitan dengan layanan.

“KAI menerima dan mengolah lebih dari 13 juta suara pelanggan dari berbagai kanal. Setiap masukan menjadi bahan penting untuk membaca kebutuhan masyarakat, memperbaiki layanan, dan merancang pengalaman perjalanan yang semakin nyaman,” jelas Anne.

Anne menyampaikan, suara pelanggan menjadi salah satu dasar transformasi layanan KAI. Berbagai pembaruan yang dirasakan pelanggan saat ini lahir dari kebutuhan yang disampaikan masyarakat, mulai dari kemudahan pembelian tiket melalui Access by KAI, Face Recognition Boarding Gate, Female Seat Map, peningkatan kualitas sarana New Generation, hingga pembenahan fasilitas stasiun seperti toilet, ruang tunggu, area bermain anak, charger corner, air minum gratis, dan informasi layanan yang semakin mudah diakses.

Hingga Mei 2026, Access by KAI mencatat 29.870.864 pengguna terdaftar, dengan 8.924.134 pengguna aktif dan 39.503.376 unduhan kumulatif. Pada 2025, Access by KAI juga menjadi kanal utama penjualan tiket KA Utama dan KA Lokal dengan 29.703.422 transaksi atau 73,44 persen dari total transaksi, serta melayani 42.952.314 pelanggan atau 70,71 persen dari total volume melalui kanal penjualan.

“Access by KAI kami dorong menjadi teman perjalanan pelanggan. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat merencanakan perjalanan, memesan tiket, memantau informasi perjalanan, hingga mengakses layanan pendukung secara lebih praktis. Semakin banyak pelanggan yang menggunakan kanal resmi, semakin kecil ruang bagi informasi palsu untuk menyebar,” tambah Anne.

KAI juga memperkuat layanan pelanggan melalui Contact Center 121, media sosial layanan pelanggan @KAI121, akun resmi korporat @keretaapikita, serta WhatsApp resmi KAI121 bercentang biru di nomor 0811-2223-3121. Kanal tersebut menjadi ruang bagi pelanggan untuk memperoleh informasi resmi, menyampaikan pertanyaan, melaporkan kendala, serta memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Anne mengimbau pelanggan agar lebih cermat terhadap pesan berantai, akun tiruan, tautan tidak resmi, promo palsu, atau informasi perjalanan yang sumbernya belum jelas. Pelanggan juga diminta menjaga data pribadi, kode OTP, PIN, password, serta data pembayaran agar tidak dibagikan kepada pihak mana pun.

“Di ruang digital, kecepatan informasi harus diikuti dengan kehati-hatian. Kami mengajak pelanggan untuk selalu mengecek kembali informasi perjalanan melalui kanal resmi KAI, yaitu Access by KAI, Contact Center 121, WhatsApp resmi KAI121 di 0811-2223-3121, media sosial @KAI121. Jangan mudah menerima atau meneruskan hoaks, terutama yang berkaitan dengan tiket, promo, perubahan jadwal, maupun permintaan data pribadi,” pungkas Anne.

Transformasi layanan KAI juga tercermin dari peningkatan fasilitas pelanggan di stasiun. Berdasarkan rekapitulasi program fasilitas, KAI telah merealisasikan 859 program peningkatan fasilitas pelanggan. Realisasi tersebut meliputi pemasangan pengering tangan toilet di 57 titik, air minum gratis di 58 titik, tempat sampah terpilah di 102 titik, serta Toilet Satisfaction Index di 103 titik layanan. Fasilitas seperti area bermain anak, charger corner, gate boarding, meja boarding, dan pengering payung juga terus diperkuat untuk mendukung kenyamanan pelanggan selama berada di stasiun.

Pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya KAI menjaga kualitas layanan di tengah pertumbuhan pelanggan. Pada Januari–Mei 2026, KAI Group melayani 214.045.803 pelanggan, naik 7,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 199.663.907 pelanggan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik berbasis rel semakin tinggi.

Di sisi lain, tingkat kepuasan pelanggan juga menjadi perhatian. Customer Satisfaction Index KAI Tahun 2025 berada pada rating index 4,52. Capaian ini menjadi pengingat bagi KAI untuk menjaga konsistensi layanan, mempercepat tindak lanjut masukan pelanggan, dan memperkuat komunikasi publik yang mudah dipahami.

Anne menambahkan, Female Seat Map merupakan salah satu contoh pengembangan layanan yang berangkat dari kebutuhan pelanggan perempuan dalam memilih posisi duduk secara lebih nyaman. Sementara itu, Face Recognition Boarding Gate membantu proses boarding lebih praktis bagi pelanggan yang telah melakukan registrasi. Modernisasi sarana melalui kereta New Generation juga menghadirkan ruang perjalanan yang lebih tertata, nyaman, dan sesuai kebutuhan pelanggan saat ini.

“KAI ingin setiap pelanggan merasa didengar. Masukan yang masuk melalui media sosial, aplikasi, contact center, frontliner, maupun kanal layanan lain kami petakan agar dapat menjadi dasar perbaikan. Perjalanan yang baik lahir dari informasi yang benar, layanan yang responsif, dan kedisiplinan bersama sejak pelanggan merencanakan perjalanan,” tambah nya.

Selama masa libur sekolah, KAI mengajak pelanggan untuk menyiapkan perjalanan lebih awal, datang ke stasiun sesuai waktu yang dianjurkan, memastikan data tiket sudah benar, membawa barang secukupnya, serta mengikuti arahan petugas. Pelanggan yang membutuhkan informasi dapat menghubungi Contact Center 121, WhatsApp resmi KAI121 bercentang biru di 0811-2223-3121, media sosial @KAI121, akun @keretaapikita, atau menggunakan aplikasi Access by KAI.

“Kanal resmi adalah ruang aman bagi pelanggan untuk mendapatkan informasi perjalanan. Dengan menggunakan kanal resmi, pelanggan ikut menjaga perjalanan kereta api tetap tertib, aman, dan nyaman,” tutup Anne. (Muh)

Share:

Read More

Masalah Perbatasan Tak Kunjung Tuntas, Komisi II Siap Bahas Beleid Baru Jika Diperlukan

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi II DPR RI mendorong penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui pembenahan regulasi dan peningkatan dukungan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan pengelolaan wilayah perbatasan tidak terus berulang dan dapat diselesaikan secara lebih efektif.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan terdapat dua opsi yang dapat ditempuh, yakni melalui fungsi legislasi dengan menyusun regulasi baru yang memperkuat kewenangan BNPP atau melalui penguatan alokasi anggaran. Menurutnya, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) juga perlu didorong agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

"Kalau memang nanti pansus bisa kita usulkan, akan jauh lebih baik. Apakah itu pembaharuan terhadap Undang-Undang Wilayah Negara atau undang-undang baru tentang daerah perbatasan yang memberikan penguatan peran dan fungsi BNPP. Atau yang kedua, anggaran yang juga harus kita berikan," ujar Rifqi dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan, apabila usulan pembentukan Pansus tidak terealisasi, Komisi II pun siap menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Perbatasan sebagai usul inisiatif DPR pada masa sidang berikutnya. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pembahasan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan tidak terus berputar tanpa solusi konkret.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mengapresiasi upaya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP yang telah mengoordinasikan dukungan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga. Namun, ia menilai koordinasi saja belum cukup karena implementasi di lapangan sering kali berjalan lambat.

"Kalau itu pun tidak berhasil, tahun depan saya usulkan RUU Daerah Perbatasan ini menjadi usul inisiatif Komisi II DPR RI. Karena kita muter-muter terus diskusinya. Pak Menteri juga menyampaikan perkembangan yang isinya masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita tentu harus syukuri keberhasilan koordinasi itu, tetapi kadang-kadang kita geram karena tidak semua koordinasi bisa cepat dieksekusi," tegas wakil rakyat dari Kalsel tersebut.

Sebagai contoh, ia menyoroti belum adanya kepastian status hukum atas wilayah seluas 5.207,7 hektare hasil perjanjian terbaru Indonesia dengan Malaysia di segmen Sinapat dan Sesai. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan penguasaan lahan sehingga memerlukan langkah cepat dari pemerintah.

"Yang penting ujungnya adalah negara punya kedaulatan, rakyat sejahtera. Itu yang kita mau. Kalau diperlukan rapat di sini, saya pimpin. Yang penting bagaimana kita mengambil langkah yang serius dan bersifat eksekutorial terhadap persoalan-persoalan di wilayah perbatasan," pungkasnya. (Slamet)

Share:

Read More

Wali Kota Serang Budi Rustandi, Monitoring Pelaksanaan Hari Pertama SPMB SMP di Dua Sekolah Negeri

Wali Kota Serang Budi Rustandi, Monitoring Pelaksanaan Hari Pertama SPMB SMP di Dua Sekolah Negeri. (Dok. Pemkot Serang)

Serang, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan sesuai ketentuan. 

Untuk itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi melakukan monitoring pelaksanaan hari pertama SPMB di SMP Negeri 1 Kota Serang dan SMP Negeri 2 Kota Serang, Senin, 29 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang. 

Budi Rustandi meninjau langsung proses pelayanan pendaftaran, verifikasi berkas calon peserta didik, validasi dokumen, serta berdialog dengan petugas sekolah guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik.

Selain memantau proses penerimaan peserta didik baru, Wali Kota juga menyaksikan kegiatan siswa yang diterima melalui jalur prestasi saat mengikuti kegiatan membaca Al Quran di lingkungan sekolah.

Budi mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh proses SPMB berlangsung lancar, transparan, dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat.

"Hari ini saya meninjau pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota Serang untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan lancar," ujar Budi.

Dari hasil pemantauan, terdapat satu kendala teknis yang dialami calon peserta didik saat proses pendaftaran. Namun, kendala tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme verifikasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

"Ada satu peserta yang nilainya tidak muncul pada aplikasi. Setelah dilakukan verifikasi sesuai aturan dan persyaratan, data yang bersangkutan dapat diproses sehingga hak peserta tetap terpenuhi. Tentu masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang adil," katanya.

Menurut Budi, kendala tersebut tidak berasal dari sistem aplikasi secara keseluruhan, melainkan bersifat teknis pada proses pendaftaran salah satu peserta.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB di Kota Serang harus bebas dari praktik titipan maupun transaksi dalam bentuk apa pun.

"Pemkot Serang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah telah berkomitmen menjaga pelaksanaan SPMB agar berjalan objektif, transparan, dan sesuai ketentuan," ujarnya. 

"Apabila ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.

Budi turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, maupun kepala sekolah dengan janji dapat meloloskan calon peserta didik.

Ia juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan SPMB.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Ahmad Nuri menyampaikan hingga pukul 10.00 WIB pada hari pertama pelaksanaan SPMB tercatat sebanyak 1.383 calon peserta didik telah mendaftar di 27 SMP Negeri.

Jumlah tersebut terdiri atas 945 pendaftar melalui jalur domisili, 278 jalur afirmasi, 147 jalur prestasi, dan 13 jalur mutasi.

Menurut Ahmad Nuri, Dindikbud Kota Serang telah melakukan pemeliharaan aplikasi sebelum pelaksanaan SPMB serta menyiagakan tim teknis agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani.

Selain itu, pada pelaksanaan SPMB tahun ini, sebanyak 14 sekolah swasta telah diintegrasikan ke dalam sistem pendaftaran sebagai bagian dari upaya pemerataan akses layanan pendidikan di Kota Serang.

"Daya tampung SMP Negeri mencapai 8.559 siswa, sedangkan jumlah lulusan SD sekitar 13.000 siswa," ungkapnya. 

"Kehadiran sekolah swasta dalam sistem SPMB diharapkan dapat memberikan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat," ujar Ahmad Nuri. (Ros)

Share:

Read More

Pimpin Upacara Harganas 2026, Asbin Kejati DIY Tegaskan Urgensi Kehadiran Ayah dalam Membentuk Generasi Berintegritas

Pimpin Upacara Harganas 2026, Asbin Kejati DIY Tegaskan Urgensi Kehadiran Ayah dalam Membentuk Generasi Berintegritas. (Dok. Kejati Yogyakarta)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati DIY Rini Triningsih, S.H., M.H., memimpin Upacara Hari Keluarga Nasional Tahun 2026 di Halaman Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada Senin (29/06/2026). Upacara diikuti oleh para pejabat utama, serta seluruh pegawai pada Kejati DIY.

Membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33, Asbin menegaskan pentingnya hal ini menjadi momentum refleksi bersama mengenai pentingnya memperkokoh ketahanan domestik sebagai fondasi utama hukum, moral, dan kemajuan bangsa. Mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”, Asbin menyebutkan bahwa transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus dimulai dari dalam rumah melalui keterlibatan aktif sosok ayah. 

Kehadiran ayah tidak boleh lagi dimaknai sebatas pemenuhan materi atau kehadiran fisik, melainkan wajib mencakup keterlibatan emosional dan psikologis yang utuh. Pola pengasuhan bersama (co-parenting) yang sehat merupakan benteng utama dalam membentuk karakter anak yang disiplin, berintegritas, serta tangguh menghadapi disrupsi zaman dan tantangan sosial di era digital.

Asbin menambahkan bahwa lebih dari sekadar urusan domestik, kehadiran utuh seorang ayah dalam keluarga adalah pilar krusial pendukung agenda strategis nasional, termasuk dalam menekan angka stunting dan menjaga kesehatan mental keluarga. Keluarga yang harmonis, taat hukum, dan berkualitas adalah hulu dari terciptanya masyarakat yang tertib dan beradab.

Melalui momentum Harganas ini, Asbin menyebutkan pentingnya mewujudkan komitmen nyata dalam membangun keluarga yang terencana demi melahirkan generasi pemenang yang berintegritas. Keluarga Berkualitas, Indonesia Kuat, SDM Unggul, Bangsa Pemenang. (Subhan)

Share:

Read More

Kemenkomdigi Bongkar Modus Baru Judi Online: Jaringan Internasional Serbu Kolom Komentar Media Sosial

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar bersama Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya saat Konferensi Pers terkait update Judi Online di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pernah merasa kolom komentar media sosial tiba-tiba dipenuhi promosi judi online? Ternyata itu bukan sekadar ulah akun iseng. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkap adanya serangan terorganisir yang dijalankan jaringan internasional menggunakan bot otomatis untuk membanjiri akun-akun dengan jangkauan tinggi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026 terjadi lonjakan 128 persen komentar spam yang mempromosikan judi online di sejumlah akun media sosial pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran modus pelaku yang semakin agresif dan terstruktur.

“Hasil analisis kami menunjukkan bahwa ini bukan komentar biasa. Bot otomatis memantau akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, lalu secara cepat membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online,” ujar Alexander, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Kemkomdigi menemukan pola serangan tersebut terhubung dengan jaringan afiliasi judi online, termasuk penggunaan tagar seperti #Rawitbet, yang melibatkan aktor dari India dan Brasil. Mereka memanfaatkan kolom komentar akun publik sebagai media promosi karena lebih sulit dideteksi, termasuk dengan menunggangi momentum tingginya perhatian publik terhadap Piala Dunia FIFA 2026.

Untuk menghindari sistem moderasi platform, para pelaku terus mengganti kata kunci, tagar, dan pola penyebaran spam sehingga lebih sulit dikenali secara otomatis.

Merespons temuan tersebut, Kemkomdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital, khususnya Meta, serta berkoordinasi dengan Kepolisian RI, OJK, dan PPATK untuk mempercepat penindakan terhadap jaringan judi online, termasuk pemutusan akses terhadap situs-situs yang terindikasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan promosi judi online. Kewaspadaan publik menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara ini,” tutup Alexander. (Ilham)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Program 3 Juta Rumah

Menkeu Purbaya Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Program 3 Juta Rumah. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah melalui penyerahan hibah lahan oleh PT Lippo Cikarang Tbk. kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Menkeu, kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden.

Dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6), Menkeu mengatakan bahwa program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi upaya strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Program ini hadir untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat," ujar Menkeu.

Secara khusus, Menkeu mengapresiasi komitmen Grup Lippo yang menyerahkan lahan di kawasan Meikarta seluas sekitar 30 hektare kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.

"Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri," kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa aset hibah tersebut direncanakan menjadi penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat sehingga pemanfaatannya dapat mendukung Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.

Menkeu juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tahapan administrasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan.

"Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat," tegas Menkeu.

Dalam pelaksanaannya, seluruh proses hibah akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Danantara Indonesia, dengan didukung pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan seluruh proses berjalan secara profesional.

Menutup sambutannya, Menkeu berharap kolaborasi yang terjalin melalui komitmen hibah tanah tersebut dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional serta mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. (Budi)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen APBN Dalam Pengembangan Talenta, Riset, dan Industrialisasi

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen APBN Dalam Pengembangan Talenta, Riset, dan Industrialisasi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan menjadi instrumen utama dalam mendukung pengembangan talenta, penguatan riset, serta percepatan industrialisasi sebagai fondasi kemandirian ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujar Menkeu.

Menkeu Purbaya menegaskan kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Untuk mencapainya, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh SDM unggul, industrialisasi yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta berkembangnya perusahaan rintisan berbasis inovasi.

"Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi," jelas Menkeu.

Sebagai wujud nyata dukungan APBN terhadap pengembangan talenta, Kementerian Keuangan mempertajam kebijakan beasiswa LPDP. Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen alokasi beasiswa difokuskan pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor-sektor industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menekankan bahwa pembangunan industri nasional harus menempatkan talenta sebagai fondasi utama. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan pendidikan di bidang STEM yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE), sehingga kemajuan teknologi mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar berbagai agenda tersebut dapat berjalan secara konsisten, pemerintah terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Menurut Menkeu, APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus motor penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Menkeu.

Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan APBN benar-benar mampu menjadi instrumen dalam menciptakan talenta unggul, memperkuat inovasi, dan mendorong industrialisasi sebagai fondasi mencapai Visi Indonesia Emas 2045. (Budi)

Share:

Read More

OJK-UNODC Perkuat Kerja Sama Regional Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara

OJK-UNODC Perkuat Kerja Sama Regional Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional untuk memberantas penipuan daring atau online scams yang semakin kompleks, terorganisasi, dan lintas negara.

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia" yang diselenggarakan pada 29–30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Inggris, dan Vietnam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi layanan keuangan membuka peluang besar bagi inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menciptakan risiko berupa celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan keuangan.

Menurut Dicky, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Modus penipuan digital saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, serta memanfaatkan berbagai kanal dalam ekosistem keuangan digital.

“Online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Penipuan digital kini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, sehingga pencegahannya membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan," kata Dicky pada sesi pembukaan kegiatan, Senin (29/06).

Dicky menjelaskan, karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan. Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal," kata Dicky.

Dalam forum tersebut, OJK juga menekankan bahwa scams, fraud, dan pencucian uang kini semakin saling terhubung. Penipuan digital menghasilkan dana hasil kejahatan, sementara pencucian uang memungkinkan dana tersebut disembunyikan, dipindahkan, dan diintegrasikan kembali ke dalam sistem keuangan formal.

Dana hasil kejahatan dapat dengan cepat bergerak melalui rekening bank, perusahaan cangkang, platform pembayaran, dompet digital, aset virtual, blockchain, kripto, dan transaksi lintas negara. Dalam waktu singkat, dana tersebut dapat melewati berbagai lembaga keuangan, yurisdiksi, dan teknologi sehingga proses deteksi, pembekuan, penelusuran, dan pemulihan aset menjadi semakin sulit.

Karena itu, pencegahan online scams dan penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah. Setiap scam berpotensi menjadi tindak pidana asal pencucian uang, sehingga keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dapat meningkatkan kompleksitas penanganan kasus dan pemulihan dana korban.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara," kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional. Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

OJK berpandangan bahwa respons terhadap kejahatan keuangan digital harus dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-ecosystem. Kejahatan keuangan dapat bermula dari media sosial, aplikasi pesan, platform digital, atau jaringan telekomunikasi, sebelum bergerak ke bank, sistem pembayaran, dompet digital, penyedia aset virtual, dan kanal keuangan internasional. Karena itu, respons kelembagaan juga harus menghubungkan seluruh ekosistem digital.

Selain itu, kemitraan publik-swasta menjadi semakin penting. Masa depan pencegahan kejahatan keuangan digital akan semakin bergantung pada trusted intelligence sharing, bukan sekadar pertukaran data yang terpisah. Setiap pihak memiliki potongan intelijen yang berbeda, dan penghubungan informasi tersebut secara bertanggung jawab dapat mempercepat deteksi, intervensi, serta pembongkaran jaringan kriminal sebelum dana ilegal berpindah lintas negara.

Ke depan, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama regional yang lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani online scams lintas negara. Pertemuan ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelindungan masyarakat, mendukung pemulihan aset hasil kejahatan, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di kawasan Asia Tenggara.

Imbauan kepada Masyarakat

Seiring meningkatnya kompleksitas modus penipuan digital dan lintas negara, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran yang tidak wajar, tidak mudah memberikan data pribadi, serta menjaga kerahasiaan kode OTP, PIN, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya.

Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK Kontak 157. Indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat dilaporkan melalui sipasti.ojk.go.id, sementara penipuan transaksi keuangan dapat dilaporkan melalui iasc.ojk.go.id. (Evi)

Share:

Read More

Telkom Pacu Pertumbuhan Berkelanjutan, dengan Penguatan Prinsip Kepatuhan Regulasi dan Kapabilitas Pengambil Keputusan

Telkom Pacu Pertumbuhan Berkelanjutan, dengan Penguatan Prinsip Kepatuhan Regulasi dan Kapabilitas Pengambil Keputusan. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’.

Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."

Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital. (Putra)

Share:

Read More

Hadirkan Explorise Q2 2026, MDI Ventures Akselerasi Kolaborasi Startup dan Enterprise untuk Ciptakan Sinergi Bisnis Lintas Sektor

Hadirkan Explorise Q2 2026, MDI Ventures Akselerasi Kolaborasi Startup dan Enterprise untuk Ciptakan Sinergi Bisnis Lintas Sektor. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - MDI Ventures, corporate venture capital dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), kembali menyelenggarakan Explorise Q2 2026 di Bandung, beberapa waktu lalu sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat sinergi antara startup portofolio dengan enterprise, institusi pemerintah, dan ekosistem TelkomGroup. Mengusung tema "Enhancing Portfolio Value Through Synergy", kegiatan ini menjadi wadah business matchmaking dan networking yang mempertemukan tujuh startup portofolio MDI Ventures, 15 mitra enterprise di wilayah Bandung Raya, serta stakeholder Telkom Regional II guna membuka peluang kolaborasi dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Dalam mendukung pertumbuhan perusahaan portofolio secara berkelanjutan, MDI Ventures terus menghadirkan berbagai inisiatif value creation yang melengkapi peran investasi. Melalui Explorise yang diselenggarakan secara berkala setiap kuartal, MDI Ventures secara aktif menghubungkan startup portofolio dengan enterprise, institusi pemerintah, serta ekosistem TelkomGroup untuk membuka peluang kolaborasi dan mempercepat pertumbuhan bisnis.

"Bagi MDI Ventures sebagai corporate venture capital, kami tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga bagaimana kami membantu startup portofolio memperluas akses ke market, pelanggan, dan mitra strategis yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Melalui Explorise, kami berupaya menciptakan ruang yang mempertemukan kebutuhan industri dengan inovasi yang dimiliki startup, sehingga tercipta kolaborasi yang memberikan nilai nyata bagi seluruh pihak yang terlibat," ujar Arindra Prakasa, Senior Principal of Portfolio Management MDI Ventures.

Pada penyelenggaraan kuartal kedua ini, Explorise dirancang sebagai bentuk kolaborasi go-to-market antara MDI Ventures dan Telkom Regional II. Inisiatif tersebut menghadirkan platform yang mempertemukan startup, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan di wilayah Bandung Raya untuk bertukar wawasan, mengeksplorasi potensi sinergi strategis, serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang relevan dan berdampak.

Lebih dari sekadar forum networking, Explorise menjadi ruang bagi startup dan enterprise untuk berdiskusi secara langsung mengenai kebutuhan bisnis, tantangan yang dihadapi industri, serta potensi kolaborasi yang dapat diwujudkan bersama. Sepanjang kegiatan berlangsung, peserta terlibat dalam 45 sesi diskusi bisnis yang mencakup berbagai sektor industri dan kebutuhan penggunaan teknologi.

Melalui diskusi tersebut, startup memperoleh akses langsung kepada calon pelanggan dan mitra strategis, sementara enterprise dan institusi pemerintah berkesempatan mengenal berbagai solusi inovatif yang dapat mendukung transformasi digital maupun peningkatan efektivitas operasional organisasi mereka.

Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem digital Indonesia, MDI Ventures berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara startup, korporasi, dan sektor publik. Melalui Explorise, MDI Ventures berharap dapat terus menghadirkan ruang kolaborasi yang memungkinkan inovasi tidak hanya berkembang sebagai teknologi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan bisnis dan pengembangan ekosistem digital nasional. (Putra)

Share:

Read More

Dari Desa Glondonggede, Tuban, SIG Berdayakan Masyarakat dan Tumbuhkan 36 UMKM

Dari Desa Glondonggede, Tuban, SIG Berdayakan Masyarakat dan Tumbuhkan 36 UMKM. (Dok. PT SIG)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Komitmen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa terus menunjukkan hasil nyata. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), SIG berhasil menumbuhkan 36 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Glondonggede, Kabupaten Tuban. 

Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun, dengan 16 UMKM terbentuk pada 2022, 15 UMKM pada 2023, serta tambahan lima UMKM pada periode 2024–2025. Program ini menjadi bagian dari strategi SIG dalam menciptakan nilai bersama (creating shared value) antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Program pemberdayaan yang dijalankan SIG mengusung pendekatan end-to-end, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan sarana produksi, hingga pendampingan pemasaran. Hal ini sejalan dengan arah keberlanjutan SIG yang menempatkan aspek sosial sebagai bagian integral dari pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menyampaikan bahwa pengembangan UMKM merupakan salah satu fokus utama perusahaan dalam memperkuat ekonomi lokal.

“SIG percaya bahwa keberhasilan Perusahaan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan UMKM menjadi salah satu upaya kami untuk memastikan masyarakat sekitar dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing,” ujar Vita Mahreyni.

Dampak program ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu pelaku UMKM, Kusmiyatun, pengusaha olahan ikan asap, mengungkapkan bahwa dukungan SIG meningkatkan kualitas usahanya.

“Sekarang tempat usaha lebih nyaman dan penghasilan meningkat,” ujarnya. 

Hasil pendampingan yang dilakukan SIG juga berhasil memperluas pasar. Produk makanan ringan yang dikembangkan masyarakat kini telah masuk ke toko modern dan pusat oleh-oleh di Tuban, dengan omzet mencapai jutaan rupiah per bulan serta membuka lapangan kerja baru.

Keberhasilan ini mempertegas peran SIG sebagai perusahaan solusi bahan bangunan yang tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga pada pembangunan ekonomi inklusif. Sebagai BUMN yang memiliki jaringan operasional luas di Indonesia, SIG secara konsisten mengintegrasikan program sosial ke dalam strategi pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. 

Ke depan, SIG akan terus memperluas dampak program pemberdayaan masyarakat dengan mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat ekosistem ekonomi desa. Desa Glondonggede pun diharapkan dapat menjadi model pengembangan UMKM berbasis potensi lokal yang berkelanjutan di Indonesia. (Fajar)

Share:

Read More

Dirut BULOG Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI

Dirut BULOG Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI. (Dok. Bulog)

Semarang, WaraWiri.net - Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menghadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo, M.M., Ak., CA., CSFA., yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Kehadiran Direktur Utama Perum BULOG dalam prosesi akademik tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus dukungan terhadap penguatan sinergi antara lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Slamet Edy Purnomo menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional yang membutuhkan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan. BPK RI berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah melalui fungsi pemeriksaan yang konstruktif agar setiap kebijakan strategis, termasuk di sektor pangan, dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, nama Direktur Utama Perum BULOG beberapa kali disebut sebagai salah satu pemimpin BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah di bidang pangan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran BULOG sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Prof. Slamet Edy Purnomo.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo atas pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan UNISSULA. Pemikiran beliau mengenai tata kelola dan penguatan akuntabilitas menjadi kontribusi penting dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perum BULOG siap terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK RI, untuk memastikan setiap penugasan pemerintah dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Perum BULOG meyakini bahwa penguatan tata kelola yang didukung oleh pengawasan yang independen dan konstruktif merupakan fondasi penting dalam menjaga keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah, BPK RI, BUMN, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kekuatan utama dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Junaedi)

Share:

Read More

Jajaki Penguatan Kolaborasi, Perpusnas Dukung Pengembangan Program Literasi BI

Jajaki Penguatan Kolaborasi, Perpusnas Dukung Pengembangan Program Literasi BI. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima audiensi Bank Indonesia (BI) untuk membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan program literasi yang berkelanjutan. Pertemuan ini menjadi wadah bagi BI untuk meminta masukan Perpusnas terkait penyusunan program literasi yang akan diterapkan melalui jaringan kantor perwakilan BI di berbagai daerah.

Kepala TIM Bank Indonesia Divisi BI, Ernawati Jatiningrum menjelaskan BI tengah menyiapkan program sosial di bidang literasi yang akan diimplementasikan secara bertahap. BI memandang perlu berdiskusi dengan Perpusnas sebagai lembaga yang memiliki pengalaman dalam pengembangan perpustakaan dan budaya literasi.

“Kami ingin mendapatkan masukan mengenai program yang dapat kami kerjakan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi memiliki keberlanjutan dan dapat diterapkan melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah. Hal ini dimaksudkan, agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Edi Wiyono menyampaikan bahwa penguatan literasi tidak cukup dilakukan melalui penyediaan sarana dan koleksi semata. Program literasi perlu dibangun melalui penguatan ekosistem yang melibatkan masyarakat, komunitas, serta pengelola perpustakaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Kalau bisa revitalisasi tidak hanya menyasar perpustakaan sekolah, tapi juga perpustakaan umum, penyediaan bahan bacaan bermutu, penguatan komunitas literasi, hingga pemanfaatan relawan literasi masyarakat menjadi sejumlah program yang dinilai dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.” ujarnya.

Edi menilai sejumlah program yang disebutkan tersebut mampu memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, sekaligus memperkuat budaya literasi di daerah.

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Aji Subekti menyambut baik inisiatif BI dalam mengembangkan program literasi. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan, terutama setelah berkurangnya dukungan pendanaan pembangunan fisik perpustakaan.

"Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Program literasi akan lebih berdampak apabila dibangun bersama-sama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah," tambahnya.

Aji menyarankan agar pelaksanaan program tahap awal difokuskan pada perpustakaan umum. Menurutnya, perpustakaan umum memiliki jangkauan layanan yang lebih luas karena dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat.

"Kalau kita bicara inklusivitas, tentu perpustakaan umum memang didesain untuk melayani semua kalangan. Karena itu, kami merekomendasikan fokus awal pada perpustakaan umum," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Perpusnas dan BI turut membahas peluang memperkuat kerja sama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan berbagai program literasi yang berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Ros)

Share:

Read More

Kemenperin Tempa IKM Logam Permesinan Masuk Rantai Pasok Manufaktur

Kemenperin Tempa IKM Logam Permesinan Masuk Rantai Pasok Manufaktur. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian serius untuk terus meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) sebagai salah satu pilar penting sektor manufaktur nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pendampingan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 bagi IKM logam dan permesinan agar mampu memenuhi standar industri, meningkatkan produktivitas, serta memperluas peluang masuk ke dalam rantai pasok industri nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, penguatan tata kelola dan kualitas produk menjadi faktor utama bagi IKM untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun global. Apalagi, di tengah persaingan pasar yang saat ini semakin ketat, pelaku IKM juga dituntut untuk memperhatikan tingkat kepercayaan konsumen melalui pemenuhan aspek Quality, Cost, and Delivery (QCD).

"Upaya tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang mencakup pengendalian proses bisnis, mulai dari budaya organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, proses produksi, hingga evaluasi berkelanjutan," kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Agus, saat ini semakin banyak industri besar yang mensyaratkan penerapan sistem manajemen mutu sebagai ketentuan awal dalam menjalin kemitraan dengan IKM. Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat ISO 9001:2015 menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pasar.

"Sertifikat ISO 9001:2015 telah menjadi salah satu persyaratan penting bagi IKM untuk dapat bergabung dalam rantai pasok industri. Karena itu, Kemenperin terus memberikan pendampingan agar pelaku IKM mampu memahami sekaligus menerapkan standar tersebut secara optimal," ujar Menperin.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) menyelenggarakan Workshop Sosialisasi dan Asesmen Sistem Manajemen Mutu pada 18–19 Juni 2026 di Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Fasilitasi Sistem Manajemen Mutu ISO bagi IKM Logam dan Permesinan yang telah dijalankan secara konsisten sejak tahun 2021.

Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita menjelaskan, fasilitasi sertifikasi ISO 9001:2015 diharapkan mampu mendorong semakin banyak IKM naik kelas melalui peningkatan tata kelola usaha, efisiensi proses produksi, serta kualitas produk yang semakin memenuhi kebutuhan pasar.

"Kami berharap semakin banyak IKM yang memiliki sistem manajemen yang baik sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas, lebih efisien, berdaya saing tinggi, dan siap menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih besar," ujarnya.

Reni menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah IKM di Indonesia mencapai sekitar 4,4 juta unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 13,4 juta orang atau sekitar 65,38 persen dari total tenaga kerja industri nasional berdasarkan Sakernas 2025. Namun demikian, kontribusi nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada triwulan I tahun 2026 masih didominasi industri besar sebesar 78,45 persen, sedangkan kontribusi IKM mencapai 21,55 persen.

"Data tersebut menunjukkan bahwa ruang peningkatan produktivitas IKM masih sangat besar. Mengingat jumlah pelaku IKM mendominasi sektor industri nasional, peningkatan produktivitas sekecil apa pun akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

Pada pelaksanaan program di Jawa Barat, Ditjen IKMA bersinergi dengan UPTD Industri Logam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat serta Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT).

Plt. Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Budi Setiawan mengemukakan bahwa program fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yakni Workshop Sosialisasi dan Asesmen Sistem Manajemen Mutu, Pendampingan Implementasi ISO 9001:2015, serta Audit Sertifikasi ISO 9001:2015.

Lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh 10 peserta yang mewakili lima IKM logam dan permesinan di Jawa Barat. Kegiatan meliputi penguatan motivasi, penyampaian materi teknis, diskusi, asesmen mandiri, hingga asesmen lapangan untuk mengukur kesiapan masing-masing IKM.

Hasil asesmen akan menjadi dasar penentuan peserta yang dinilai paling siap mengikuti tahapan pendampingan intensif hingga proses audit sertifikasi ISO 9001:2015.

"Kami berharap program fasilitasi ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai upaya memperoleh sertifikat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelaku IKM dalam membangun tata kelola usaha yang semakin profesional, meningkatkan mutu produk secara berkelanjutan, serta memperluas akses pasar dan kemitraan dengan industri yang lebih besar," tutup Budi. (Remon)

Share:

Read More