Optimalkan Sumber Daya Domestik, Indonesia Tempati Peringkat Kedua Ketahanan Energi Terbaik Dunia

Optimalkan Sumber Daya Domestik, Indonesia Tempati Peringkat Kedua Ketahanan Energi Terbaik Dunia. (Dok. Kemen ESDM)

Bogor, WaraWiri.net - Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan salah satu bidang strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada energi. Sektor ESDM berperan penting dalam memperkuat ketahanan energi untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertahanan negara. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Bogor, Rabu (29/4).

Pada arahannya tersebut, Bahlil menyampaikan prestasi Indonesia yang dinilai sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik kedua di dunia, meski dinamika kondisi geopolitik global saat ini memengaruhi pasokan energi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

"Di tengah (kondisi) geopolitik itu melahirkan ketidakpastian terhadap seluruh pasokan energi global. Dan dunia hampir semua merasakan dampak ini. Dalam kondisi seperti ini, kita harus bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto yang notabenenya adalah alumni TNI, Indonesia dinilai oleh JP Morgan itu menjadi negara terbaik kedua di dunia yang mempunyai ketahanan energi," ujar Bahlil.

Prestasi tersebut berdasarkan laporan Eye on the Market yang dikeluarkan oleh JP Morgan Asset Management. Laporan tersebut menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia. Indonesia menempati posisi kedua, di bawah Afrika Selatan, namun satu tingkat di atas Tiongkok yang berada di posisi ketiga.

Indonesia dianggap sebagai negara yang tahan krisis energi yang terjadi saat ini karena produksi domestik minyak dan gas bumi (migas) yang cukup besar. Ketahanan terhadap krisis juga disebabkan produksi dan cadangan batubara Indonesia yang masih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, potensi energi baru dan terbarukan yang besar di seluruh wilayah Indonesia juga mampu menopang kemandirian energi Indonesia.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, dari subsektor migas ketahanan energi didukung oleh pencapaian lifting minyak Indonesia pada 2025 yang mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari (bph). Tahun ini target ditingkatkan menjadi 610 ribu bph. Untuk meningkatkan produksi lifting, Pemerintah mendorong optimalisasi produksi melalui teknologi lanjutan, reaktivasi sumur idle, dan eksplorasi potensi migas di Indonesia Timur.

Temuan terbaru, hasil eksplorasi sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan ENI dan Sinopec.

"Satu tahun setengah kita melakukan eksplorasi, kita dapat lagi gas di Kalimantan Timur, namanya Geliga. Itu 5 TCF, 5 triliun mm. Dengan mendapatkan 300 juta kondensat, ekuivalen dengan 375 juta barel minyak. Ini akan produksi di 2028-2029," jelasnya.

Tak hanya lifting migas, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), melalui pengembangan Biodiesel 50% (B50), yang ditargetkan akan diimplementasikan secara nasional pada 1 Juli 2026 mendatang. Hal ini akan berdampak signifikan pada pengurangan impor BBM nasional.

"Kebutuhan kita, BBM solar, pada tahun 2026, itu kita butuh kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta kiloliter ini, kita dengan B40 dan B50, Alhamdulillah mulai tahun 2026, tidak lagi kita melakukan impor solar pertama sejak Republik ini berdiri. Dari solar kita sudah tidak impor," jelas Bahlil.

Upaya pengurangan impor juga dilakukan untuk LPG, dengan mencari berbagai substitusi, di antaranya Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) yang saat ini sedang dikaji Pemerintah. CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri. (Evi)

Share:

Read More

Nakhodai KLH/BPLH, Menteri Jumhur: Environmental Ethics Jadi Penyelamat Bumi

Menteri LH/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Menteri LH/Kepala BPLH dari Hanif Faisol Nurofiq kepada Moh. Jumhur Hidayat. Serah terima ini menandai kesinambungan kepemimpinan dalam penguatan kebijakan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam pernyataan perdananya, Menteri Jumhur menegaskan pentingnya membangun kesadaran lingkungan sejak dini melalui pendidikan.

“Environmental ethics saya harap bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar maupun tinggi. Jadi ketika etika berlingkungan yang baik itu sudah ada sejak dini, maka insya Allah ketika dia jadi apapun, dari dia mulai membuang sampah sampai dia mempunyai perusahaan ratusan triliun, dia pasti tertanam etika lingkungannya”.

Menteri Jumhur juga menekankan bahwa arah pembangunan ke depan harus memastikan bahwa investasi tidak merusak alam. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan. Menurut Menteri Jumhur, aktivitas industri tetap perlu didorong, namun harus disertai dengan kepatuhan terhadap standar lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.

Menteri LH/Kepala BPLH periode 2024-2026, yang kini menjabat Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, juga menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan selama masa kepemimpinannya. Wamenko Hanif berharap berbagai agenda tersebut dapat segera dituntaskan di bawah kepemimpinan Menteri Jumhur.

“Dengan pengalaman dan rekam jejak panjang yang dimiliki Pak Menteri, saya optimistis pengelolaan serta pengendalian lingkungan hidup di Indonesia akan semakin meningkat dan berjalan lebih cepat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KLH/BPLH atas dukungan dan kebersamaan selama ini, serta memohon maaf apabila dalam masa pengabdian saya masih terdapat kekurangan,” ujar Wamenko Hanif.

Menteri Jumhur mendorong seluruh jajaran KLH/BPLH untuk memperkuat kolaborasi dan kontribusi nyata dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan.

“Teman-teman semua bantu saya, bantu saya bukan dengan cara lain, kecuali memberikan gagasan yang the best you have in your mind dan kita pastikan kita bisa berjuang bersama sesuai guidance yang diberikan oleh Presiden”.

Serah terima jabatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan kebijakan serta memastikan agenda prioritas nasional di bidang lingkungan hidup tetap berjalan secara konsisten. KLH/BPLH optimistis, di bawah kepemimpinan yang baru, berbagai program strategis akan semakin diperkuat dan mampu menjawab tantangan lingkungan secara lebih efektif dan berkelanjutan. (Dinda)

Share:

Read More

Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik

Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi nasional melalui pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika, pada Senin (27/04), di Jakarta.

Penandatanganan ini mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.

“Implementasi bioetanol ini tidak bisa ditunda lagi. Target E20 pada 2028 membutuhkan lompatan besar, baik dari sisi pasokan maupun infrastruktur. Karena itu, kolaborasi seperti yang dilakukan hari ini menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan produksi, kepastian offtaker, serta ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga terus menyederhanakan regulasi agar pelaku usaha dapat bergerak lebih cepat,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiya Dewi dalam sambutannya.

Kolaborasi ini menyatukan kekuatan lintas sektor, di mana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih. Sinergi ini dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional.

Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya. Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu. Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

“Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri. Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Sementara itu, CEO Pertamina NRE, John Anis, menegaskan bahwa pengembangan bioetanol merupakan bagian dari roadmap strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

“Kebutuhan bioetanol nasional untuk mencapai target E20 pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter. Untuk itu diperlukan pembangunan sejumlah fasilitas produksi di berbagai wilayah dengan pendekatan multi feedstock dan multi distribution dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang berbeda di setiap daerah serta potensi kearifan lokal," tuturnya.

Kebutuhan tersebut memerlukan dukungan dari sisi hulu untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioetanol terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurut Denaldy, pengembangan bioetanol tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk kepastian pasar bagi petani dan stabilitas pasokan bagi industri.

“PTPN akan memastikan ketersediaan feedstock, sementara Pertamina mendorong hilirisasi energi. Ini bukan sekadar proyek, tetapi upaya bersama untuk membangun masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi, mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung, pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial, hingga penguatan kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional. (Dimas)

Share:

Read More

Roblox Patuh pada Aturan Perlindungan Anak lewat PP TUNAS

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Fifi Aleyda Yahya dan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar melakukan konferensi pers bersama VP Global Public Policy Nicky Jackson Colaco di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan regulasi perlindungan anak hingga ke platform game melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Sebagai pionir melindungi anak di platform game, PP TUNAS juga menjadi regulasi pertama di dunia yang dipatuhi oleh platform global Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap implementasi PP TUNAS.

Pada tahap awal, kebijakan ini menyasar delapan platform digital, termasuk Roblox.

“Roblox menjadi salah satu platform yang telah menyampaikan komitmen kepatuhan setelah melalui pembahasan intensif, mengingat karakteristiknya sebagai platform game yang memiliki perbedaan dengan media sosial,” jelas Meutya dalam Konferensi Pers Update Kepatuhan Roblox terhadap PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (30/04/2026).

Pemerintah mengapresiasi langkah konkret Roblox yang telah mulai mengimplementasikan sejumlah fitur utama untuk memenuhi ketentuan PP TUNAS, termasuk verifikasi usia (age verification) bagi seluruh pengguna di Indonesia.

Dari sekitar 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, diperkirakan 23 juta merupakan anak di bawah usia 16 tahun.

“Bagi pengguna yang tidak melakukan verifikasi maka fitur komunikasi seperti chat akan otomatis dinonaktifkan. Ini penting untuk mencegah interaksi dengan pihak yang tidak dikenal,” tegas Meutya.

Selain itu, Roblox juga menerapkan pembatasan konten permainan berdasarkan klasifikasi usia.

Anak di bawah 13 tahun, pengguna usia 13–15 tahun, dan pengguna di atas 16 tahun akan memiliki akses yang berbeda terhadap katalog game.

Dalam aspek perlindungan dari risiko adiksi, Roblox menghadirkan fitur pengaturan waktu bermain (screen time) yang dapat dikendalikan oleh orang tua.

Fitur ini memungkinkan orang tua untuk mengatur durasi dan waktu akses anak terhadap permainan.

Sementara itu, Vice President Global Public Policy Roblox Nicky Jackson Colaco menyatakan bahwa PP TUNAS menjadi salah satu legislasi penting dalam perlindungan anak di ruang digital.

“Fitur-fitur yang kami hadirkan di Indonesia merupakan salah satu yang paling ketat secara global dan disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan regulasi di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, pengguna yang belum melakukan verifikasi usia akan secara otomatis dimasukkan ke dalam akun anak tanpa akses komunikasi.

Orang tua juga akan mendapatkan kontrol penuh terhadap aktivitas akun anak tanpa perlu melakukan pengaturan tambahan.

“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Menkomdigi dan dedikasi tim Komdigi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin dalam keselamatan anak di ruang digital, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya ini,” tutup Nicky. (Slamet)

Share:

Read More

Industri Manufaktur Bertahan di Tengah Dinamika Global, IKI April Tetap Ekspansi

Industri Manufaktur Bertahan di Tengah Dinamika Global, IKI April Tetap Ekspansi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 yang berada pada level 51,75 atau masih berada dalam fase ekspansi, meskipun sedikit melambat sebesar 0,11 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Industri nasional kembali menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global yang meningkat.

“Dampak krisis energi akibat gejolak geopolitik saat ini sudah sama-sama kita ketahui, yakni memengaruhi sejumlah subsektor tertentu, seperti industri kimia dan sektor industri hilir lainnya, termasuk tekstil,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Arief dalam IKI April 2026 di Jakarta, Rabu (29/4).

Secara umum, seluruh variabel pembentuk IKI pada April 2026 masih berada dalam fase ekspansi. Variabel pesanan tercatat sebesar 51,43, produksi sebesar 51,34, dan persediaan sebesar 53,13. Namun demikian, variabel pesanan dan produksi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, yang mengindikasikan adanya perlambatan permintaan dan aktivitas produksi. 

“Perlambatan yang terjadi ini masih dalam batas wajar dan merupakan fase penyesuaian industri. Di sisi lain, terjadi peningkatan pada variabel persediaan, yang juga menunjukkan adanya penyesuaian stok oleh pelaku industri dalam merespons kondisi pasar,” ungkapnya.

Dari sisi optimisme, pelaku usaha masih menunjukkan keyakinan terhadap prospek usaha ke depan. Tingkat optimisme untuk enam bulan mendatang tercatat sebesar 70,1%, meskipun mengalami penurunan tipis sebanyak 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan orientasi pasar, IKI yang berorientasi ekspor tercatat sebesar 52,28 atau melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, IKI yang berorientasi domestik justru mengalami peningkatan menjadi 50,90. Kedua indikator tersebut masih berada dalam zona ekspansi, menunjukkan bahwa pasar domestik mulai berperan sebagai penopang utama di tengah melemahnya permintaan eksternal. 

Febri mengimbau para pelaku usaha agar dapat memanfaatkan dinamika geopolitik dunia saat ini untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka, khususnya sektor yang mengalami peningkatan pesanan pada bulan April, diantaranya industri pengolahan tembakau, industri pakaian jadi (garmen), industri kertas dan barang dari kertas, industri farmasi dan obat tradisional, industri barang logam dan mesin, industri komputer serta barang elektronik dan optik, serta industri peralatan listrik.

Sementara itu, beberapa subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri minuman, tekstil, kayu dan barang dari kayu, bahan kimia, barang galian bukan logam, barang logam, serta alat angkutan lainnya. Industri tekstil mengalami kontraksi karena masalah bahan baku yang berasal dari petrokimia, sedangkan industri pakaian justru meningkat.

Kemenperin melihat bahwa subsektor pakaian jadi, terutama yang berada di kawasan berikat, memperoleh bahan baku dengan lebih mudah, dan bahan baku tersebut juga masuk ke pasar domestik.

“Kami berharap arus produk yang keluar masuk ke pasar domestik dapat diatur dengan baik, karena hal inilah yang menyebabkan industri tekstil mengalami kendala,” kata Jubir Kemenperin.

Sementara itu, beberapa subsektor tetap menunjukkan kinerja yang positif seperti industri makanan dan minuman masih didukung oleh permintaan domestik, meskipun menghadapi tekanan biaya produksi. Industri mesin dan perlengkapan juga mencatat peningkatan permintaan seiring dengan meningkatnya investasi dan pembangunan fasilitas produksi baru di berbagai sektor.

Meskipun demikian, Febri menegaskan, sektor industri pengolahan nasional masih mampu bertahan dengan baik. Dari 23 subsektor industri yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor tercatat mengalami ekspansi, dengan kontribusi mencapai 78,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas. Dua subsektor dengan kinerja tertinggi adalah industri pengolahan tembakau serta industri kertas dan barang dari kertas.

Dalam struktur perekonomian nasional, kinerja industri pengolahan menunjukkan perannya yang tetap strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07%, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.i

“Kalau ada ekonom atau pengamat yg mengambil data kontribusi PDB Industri Pengolahan 2001-2025 maka data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi dan metodologi perhitungan Industri Pengolahan telah berubah dan,” tegasnya.

Sebagai contoh, periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama dimana Industri Pengolahan termasuk satu dari sembilan lapangan usaha. Namun sejak 2010 hingga 2024, konsep dan definisi Industri Pengolahan berubah dan kemudian terpecah menjadi empat lapangan usaha yakni, pertama Industri Pengolahan itu sendiri, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, ketiga sektor informasi dan komunikasi dan keempat sektor jasa lainnya.

Selain berubah konsep dan definisi, metodologi perhitungan PDB juga berubah pada tahun 2009. Metodologi perhitungan PDB sampai tahun 2009 didasarkan pada perhitungan harga produsen, sedangkan pada tahun 2010 perhitungan PDB didasarkan pada harga dasar. Kedua perubahan ini menyebabkan perhitungan PDB Industri Pengolahan menjadi mengecil dan pada akhirnya persentase PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional juga ikut mengecil.

“Akibat perubahan konsep, definisi dan metodologi perhitungan PDB Industri Pengolahan menyebabkan nilai PDB dan kontribusi PDB Industri Pengolahan turun dari perhitungan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak apple to apple kalau kita bandingkan kontribusi PDB Industri Pengolahan sebelum dan sesudah tahun 2009 atau pada periode adanya perubahan hal tersebut,” katanya.

Namun, lanjut Febri, apabila diperbandingkan kontribusi PDB pada tahun-tahun dalam periode yang sama, misalnya, periode sejak Q2 2022 sampai Q4 2025, maka akan ditemukan tren menaik atau tren positif pada data kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional.

Kenaikan kontribusi tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur. Selain itu, tidak terjadi shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor industri pengolahan yang berjumlah 21,6 juta orang ke sektor lainnya seperti sektor jasa. 

“Dari tren kenaikan kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional dan tidak terjadinya shifting tenaga kerja industri pengolahan ke sektor lain, kami menegaskan bahwa manufaktur Indonesia tidak mengalami gejala deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi. Serta, tren positif kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian nasional ini terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita,” pungkasnya. (Muh)

Share:

Read More

Pemerintah Memperkuat Koordinasi Implementasi RAN-KSB untuk Menjaga Peran Strategis Sawit Berkelanjutan

Pemerintah Memperkuat Koordinasi Implementasi RAN-KSB untuk Menjaga Peran Strategis Sawit Berkelanjutan. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah dinamika ekonomi global, kinerja perekonomian nasional tetap terjaga dengan kontribusi berbagai sektor strategis, termasuk industri kelapa sawit. Komoditas ini terus menunjukkan kinerja positif melalui peningkatan ekspor, penguatan hilirisasi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, upaya perbaikan tata kelola dan penguatan aspek keberlanjutan menjadi semakin penting untuk memastikan manfaat jangka panjang.

“Kontribusi industri sawit ini cukup besar, sekitar 3,5% terhadap PDB kita. Ini cukup besar. Dan nilai ekspor di tahun 2025 mencapai rekornya juga, sekitar USD 40 miliar untuk sawit ini dengan volume 38,84 juta ton atau meningkat 11%,” ujar Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) di Jakarta, pada Rabu (29/04).

Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun rakyat. Hal ini juga tercermin dari perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang memberikan dampak positif bagi pekebun.

Lebih lanjut, Sahli Dida menjelaskan bahwa peningkatan pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik melalui program biodiesel terus berjalan. Implementasi B35 pada 2024 telah dilanjutkan dengan B40 pada 2025, dan saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan implementasi B50. Kebijakan ini diperkirakan dapat memberikan efisiensi hingga sekitar Rp48 triliun melalui pengurangan impor bahan bakar minyak.

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan dalam negeri diimbangi dengan kenaikan produksi, sehingga kinerja ekspor sawit tetap terjaga. Hal ini didukung oleh permintaan global yang kuat serta harga komoditas yang masih kompetitif di pasar internasional.

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri sawit sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah. Jika pada 2015 ekspor crude palm oil (CPO) masih mendominasi, saat ini proporsi ekspor bahan mentah telah menurun signifikan menjadi sekitar 8%.

Dalam kerangka keberlanjutan, implementasi RAN-KSB menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan domestik yang mencakup minyak goreng dan biodiesel, serta ekspor. Selain itu, penguatan sistem sertifikasi melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) juga terus dilakukan, termasuk melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan tata kelola data geospasial.

Dalam rapat tersebut juga mengemuka pentingnya penguatan kerangka kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. RAN-KSB diharapkan dapat menjadi payung kebijakan nasional untuk memastikan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, sinkronisasi pusat dan daerah, serta keterpaduan antara perencanaan, instrumen fiskal, dan implementasi di lapangan, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk mendukung pelaksanaan di daerah.

“Sekali lagi, kami mengajak komitmen kita semua agar sawit ini terus kita jaga untuk selalu menjadi komoditi unggulan dan sebagai alat utama untuk kesejahteraan masyarakat kita,” tutup Sahli Dida.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Zelda Wulan Kartika, Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Sandy Firdaus, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Ermanto Fahamsyah, serta para perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, Penasehat RAN-KSB, dan UNDP GCP. (Remond)

Share:

Read More

OJK Perkuat Kapasitas Ketahanan Siber Industri Keuangan Digital Nasional

OJK Perkuat Kapasitas Ketahanan Siber Industri Keuangan Digital Nasional. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat kapasitas ketahanan siber industri keuangan digital nasional untuk menjaga keberlangsungan industri ini dan kepercayaan masyarakat.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital. Dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Tahun 2026 di Jakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam meningkatkan kesiapan industri keuangan digital menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, cepat, dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat.

Adi menegaskan bahwa industri perlu melakukan pergeseran paradigma dari compliance-based security menuju resilience-based security. Artinya, keamanan siber tidak cukup hanya dipenuhi sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan. Tanpa keamanan siber yang memadai, inovasi justru dapat berubah menjadi sumber kerentanan baru bagi masyarakat dan industri," kata Adi.

Dalam konteks tersebut, OJK mendorong seluruh Penyelenggara IAKD untuk menempatkan keamanan siber sebagai investasi strategis. Penguatan keamanan siber akan menjadi pembeda penting bagi pelaku industri dalam membangun kredibilitas, menjaga kesinambungan layanan, dan memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan digital. Teknologi keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, disiplin operasional, kesiapan prosedur, serta budaya pelaporan insiden yang transparan dan bertanggung jawab.

Workshop berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 29 April 2026 di Jakarta dan diikuti oleh Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (Penyelenggara IAKD). Mayoritas peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini merupakan direksi dari Penyelenggara IAKD. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, kewaspadaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan industri dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden siber.

Human Firewall

Melalui kerja sama dengan BSSN, OJK terus memperkuat sinergi kelembagaan dalam membangun ketahanan siber nasional, khususnya di sektor jasa keuangan digital. Kolaborasi lintas lembaga menjadi penting karena ancaman siber tidak mengenal batas sektor, batas institusi, maupun batas yurisdiksi.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menekankan pentingnya human firewall, yaitu sebuah konsep keamanan siber yang menempatkan karyawan sebagai garis pertahanan pertama melalui pelatihan dan kesadaran, guna mendeteksi serta mencegah ancaman siber, seperti phishing dan malware.

Selain itu, OJK juga akan terus memperluas koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha untuk memastikan pengelolaan risiko siber dilakukan secara terpadu. Pendekatan ini diperlukan agar stabilitas sistem keuangan, pelindungan konsumen, serta kesinambungan layanan keuangan digital tetap terjaga.

Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia OJK Irnal Fiscallutfi, dalam sesi penyampaian laporan kegiatan menyampaikan bahwa Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara IAKD merupakan upaya penguatan kapasitas dan ketahanan industri.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, menyelaraskan pemahaman terhadap profil risiko siber, serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons insiden siber secara efektif dan terstruktur. (Bambang)

Share:

Read More

Wujudkan Tata Kelola Berintegritas, KPK dan Pemkot Ambon Tutup Celah Rawan Penganggaran

Wujudkan Tata Kelola Berintegritas, KPK dan Pemkot Ambon Tutup Celah Rawan Penganggaran. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, salah satunya anggaran daerah di Kota Ambon, Maluku. Fokus utama sorotan KPK, tertuju pada usulan Pokok Pikiran (Pokir), hibah, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang kerap kali menyimpan sejumlah anomali yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4). Upaya ini menjadi langkah konstruktif KPK, dalam merespons sejumlah temuan pola kerawanan pengelolaan anggaran daerah.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, mengungkapkan berdasarkan hasil pantauan KPK, terdapat pola kerawanan berulang pada tiga sektor tersebut. Contohnya, usulan Pokir lintas daerah pemilihan (dapil) dan indikasi proyek pengadaan yang dikerjakan perusahaan terafiliasi keluarga oknum anggota dewan.

“Agenda hari ini melihat hasil survei penilaian integritas (SPI) 2025 dan audit BPK 2024, lalu kita masuk ke evaluasi pada tiga aspek utama, yaitu pokir, hibah, dan pengadaan barang dan jasa,” ujar Maruli.

Menurutnya, pengalaman KPK di berbagai daerah menunjukkan pokir menjadi salah satu titik rawan tertinggi penyimpangan. Hal ini juga terlihat di Kota Ambon sebab dari 470 usulan pokir tahun 2025, sebanyak 374 disetujui, sementara 96 tidak dilanjutkan.

Meskipun begitu, KPK menemukan sejumlah anomali, antara lain usulan lintas daerah pemilihan (dapil) serta pengaturan nominal antar anggota DPRD.

“Kami menegaskan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, pokir tidak boleh lintas dapil. Jika itu terjadi, berpotensi menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum,” tegas Maruli.

Sejalan, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah V.3 KPK, Achmad Fahri, menekankan pentingnya keselarasan pokir dengan visi dan misi pemerintah daerah. Pasalnya, Achmad menilai hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kepala daerah, agar tidak keluar dari arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain pokir, KPK menaruh perhatian pada sektor hibah sebab berdasarkan temuan KPK, terdapat praktik penerimaan hibah oleh pihak yang sama dari tiga sumber dana, yaitu dua dari pokir anggota DPRD dan dari hibah pemerintah kota. Pola ini terjadi hampir setiap tahun dan berpotensi menumpuk bantuan pada pihak tertentu.

“Kondisi ini perlu diatur jelas agar tidak ada penerima hibah yang mendapatkan alokasi berlapis dari berbagai sumber. Ini sangat rawan disalahgunakan,” imbuh Fahri.

Belum selesai, KPK kembali mencatat realisasi belanja hibah Kota Ambon pada triwulan I tahun 2026, mencapai 50 persen atau sebesar Rp11,4 miliar dari total Rp22,4 miliar. Padahal, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, pengelolaan belanja hibah di Kota Ambon belum sesuai ketentuan.

Adapun sektor PBJ dinilai sebagai titik paling rawan, sebab berkaitan dengan belanja pemerintah. KPK mengindikasi ada praktik pengadaan tidak sehat, seperti metode penunjukan langsung secara berulang, pemecahan paket pengadaan demi menghindari batas nilai lelang, hingga adanya perusahaan pemenang proyek secara berulang dengan nominal besar.

“Kami juga melihat adanya indikasi pengadaan di luar sistem (payment outside system) serta keterkaitan antara vendor dengan pihak tertentu, termasuk indikasi konflik kepentingan,” ujar Fahri.

Dalam paparannya, KPK bahkan mengindikasi terdapat proyek pengadaan dari pokir DPRD, dikerjakan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga anggota dewan. Temuan ini menjadi perhatian serius, karena berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menanggapi berbagai temuan itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan komitmennya membenahi tata kelola secara menyeluruh. Ia mengaku, Kota Ambon pernah menjadi objek penindakan KPK pada 2022 sehingga sejak itu pemerintah daerah berupaya memperbaiki.

“Pasca penindakan, kami bertanggung jawab memperbaiki, terutama melalui implementasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) agar dapat mengurangi potensi korupsi,” kata Bodewin.

Ia juga menegaskan, tidak akan ada lagi usulan pokir dari luar dapil yang diakomodasi pemerintah kota. Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen untuk taat aturan, serta tidak akan mengacu pada aspirasi masyarakat yang melanggar ketentuan.

Terkait hibah, Bodewin menyatakan ada kemungkinan pengaturan hibah, terutama hibah kegiatan keagamaan yang selama ini mendominasi. Sehingga, ke depannya pihaknya berkomitmen menciptakan peraturan hibah, jika itu menjadi rekomendasi KPK.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, mengaku pihaknya masih banyak kekurangan dalam mengawasi tata kelola. Namun, ia berjanji pihaknya akan berbenah di periode ini.

“Kami banyak kekurangan dalam mendampingi walikota. Pada periode ini, kami ingin memperbaiki sekaligus memperkuat fungsi pengawasan sebagai tugas kami,” ujarnya.

Selain menyoroti tiga sektor tersebut, KPK mengingatkan hasil SPI Kota Ambon selama lima tahun terakhir masih rentan, terlihat dari skor yang fluktuatif. Beberapa indikator menunjukkan, integritas pelaksanaan tugas menurun, seperti menyalahgunakan fasilitas kantor, atasan memerintahkan melanggar, tindakan pegawai tidak sesuai aturan, serta melihat/mendengar kasus korupsi diungkap.

Selain itu, terdapat kerentanan pengelolaan anggaran seperti penyalahgunaan anggaran perdin serta penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat. Sementara, dari sektor PBJ, KPK menemukan adanya pengaturan pemilihan, kualitas barang tidak sesuai, hubungan kekerabatan pemenang, gratifikasi oleh vendor, hingga hasil pengadaan tidak bermanfaat.

Temuan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024, memperkuat catatan tersebut. Beberapa di antaranya, realisasi belanja tidak sesuai ketentuan, kurangnya bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, serta ketidaksesuaian pengelolaan perjalanan dinas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

KPK menegaskan seluruh temuan ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak terulang di masa mendatang. Penguatan peran inspektorat, pemanfaatan e-audit, serta peningkatan kapasitas pejabat pembuat komitmen (PPK) menjadi langkah penting mencegah korupsi di sektor pengadaan. Dengan demikian, KPK mengimbau evaluasi yang telah disampaikan perlu segera ditindaklanjuti.

Melalui kegiatan ini, KPK berharap Pemerintah Kota Ambon memperbaiki tata kelola secara menyeluruh, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pasalnya, upaya pencegahan korupsi tidak sekadar tanggung jawab KPK, melainkan seluruh pemangku kepentingan. (Isna)

Share:

Read More

Perkuat Layanan Publik, KPK Hibahkan Aset Senilai Rp42,2 Miliar kepada 6 Instansi Pemerintah

Perkuat Layanan Publik, KPK Hibahkan Aset Senilai Rp42,2 Miliar kepada 6 Instansi Pemerintah. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komitmen untuk mengoptimalkan pemulihan aset negara secara konsisten ditegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengelolaan barang rampasan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Langkah strategis ini diarahkan untuk meningkatkan nilai asset recovery, menutup celah penyalahgunaan, serta memastikan aset hasil tindak pidana kembali memberi manfaat bagi kepentingan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat membuka agenda serah terima barang rampasan negara melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah kepada enam (6) kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Jakarta, Rabu (29/4).

Asep pun menegaskan bahwa selain pidana penjara, penegakan hukum juga diperkuat melalui perampasan aset. Pendekatan ini menyasar aspek paling sensitif bagi pelaku, yakni kehilangan kekayaan, sehingga diharapkan mampu menekan motivasi korupsi sekaligus memperkuat pemulihan kerugian negara.

“Aset hasil rampasan tidak selalu ditempuh melalui mekanisme lelang, melainkan dapat dikelola melalui berbagai skema seperti penetapan status penggunaan dan hibah, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan. Untuk itu, KPK menyerahkan aset hasil rampasan negara dengan nilai keseluruhan sebesar Rp42.237.154.000 kepada 6 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” ungkap Asep.

Enam instansi penerima manfaat meliputi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan memanfaatkan aset secara produktif untuk kepentingan publik.

Secara rinci, kepada Kementerian Haji dan Umrah diserahkan satu bidang tanah dan bangunan seluas 967 m² senilai Rp24.282.057.000 di Jalan Pengadegan Selatan No.36, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 49/MK/KN/2026 tanggal 5 Februari 2025 tentang PSP BMN.

Aset rampasan tersebut berasal dari perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Zainuddin Hasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht (Putusan MA Nomor 113 K/Pid.Sus/2020), sehingga pemanfaatannya diharapkan memberi nilai tambah bagi kepentingan publik.

Selain itu, kepada Ombudsman RI diserahkan dua aset berupa masing-masing satu bidang tanah dan bangunan seluas 112 m² (SHM Nomor 03011 dan 03012) dengan total nilai Rp1.972.590.000 di Jalan Megapura, Jayapura Selatan. Aset ini berasal dari perkara Ricky Ham Pagawak yang telah inkracht (Putusan MA Nomor 4915K/Pid.Sus/2024) dengan status penggunaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7/MK/WKN.07/2026.

Masih di Jayapura, dua aset lainnya yang juga berupa tanah dan bangunan seluas 64 m² senilai Rp2.229.069.000 di Abepura dan 310 m² senilai Rp1.953.783.000 di Heram, dengan total Rp4.182.852.000, diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Aset ini berasal dari perkara yang sama dan telah ditetapkan penggunaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 8/MK/WKN.07/2026.

Selanjutnya, terdapat tiga aset lain berupa tanah dan bangunan seluas 225 m² senilai Rp3.158.827.000 di Abepura, serta dua bidang seluas 171 m² (HGB Nomor 747 dan 748) di Kelurahan Vim, Kota Jayapura dengan total Rp2.007.929.000, yang juga berasal dari perkara Ricky Ham Pagawak. Status penggunaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 9/MK/WKN.07/2026 kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Aset berupa tanah dan bangunan seluas 154 m² senilai Rp4.247.629.000 di Sunter Agung, Jakarta Utara, yang berasal dari perkara Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto yang telah inkracht (Putusan MA Nomor 2454K/Pid.Sus/2024 jo. Putusan PT DKI Nomor 44/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI), diserahkan dengan penetapan penggunaan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 11/MK/WKN.07/2026 kepada Kementerian Keuangan.

Selain itu, satu aset berupa tanah dan bangunan seluas 550 m² senilai Rp2.181.065.000 di Jalan W. Monginsidi III, Kupang, Nusa Tenggara Timur, diperuntukkan bagi KPKNL Kupang. Aset ini berasal dari perkara Setya Novanto (Putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat No130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Ps), dengan penetapan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 12/MK/WKN.07/2026.

Terakhir, satu bidang tanah dan bangunan seluas 1.335 m² senilai Rp204.205.000 di Kelurahan Mamboro, Kota Palu, Sulawesi Tengah, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-50/MK/KNL.0703/2026 tentang hibah Barang Milik Negara.

Aset rampasan tersebut merupakan hasil rampasan dari perkara tindak pidana korupsi atas nama Muliadi yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr).

Dengan demikian, pengelolaan aset rampasan secara optimal diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi pelayanan publik serta memperkuat efek jera bagi pelaku korupsi. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hasil penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman, melainkan juga menghadirkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

Melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan produktif, aset-aset tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja instansi penerima sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ke depan, sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan terus didorong agar pemanfaatan Barang Milik Negara hasil rampasan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kegiatan ini turut hadir Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto; Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia; Sekretaris Jenderal KemenPU, Wida Nurfaida; Sekretaris Jenderal KemenHaj, Teguh Dwi Nugroho; Sekretaris Jenderal ORI, Suganda Pandapotan; Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti; dan Gubernur Sulawesi Tengah, Anawa Hafid. (Isna)

Share:

Read More

Kemenag Terus Upayakan Cari Solusi Terbaik untuk Kesejahteraan Guru

Kemenag Terus Upayakan Cari Solusi Terbaik untuk Kesejahteraan Guru. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam memperjuangkan kesejahteraan para guru di bawah naungan Kemenag. Wamenag menyampaikan solusi-solusi strategis yang terus diupayakan Kemenag guna meningkatkan kesejahteraan guru. 

Hal ini ia sampaikan saat menutup acara Simposium Guru Nasional 2026 di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Terkait dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) misalnya, Wamenag menyatakan bahwa dalam waktu dekat direncanakan akan ada relaksasi kebijakan. Jika rencana surat yang telah disiapkan segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 akan dapat kembali digulirkan.

”Dalam waktu dekat, kami merencanakan adanya relaksasi kebijakan terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, surat keputusannya sudah disiapkan dan jika segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 dapat kembali kita laksanakan,” ujar Wamenag.

Termasuk pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), ia melaporkan bahwa penyelesaian TPG Non-ASN lulusan 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) sudah cair 100% secara nasional menggunakan anggaran eksisting di daerah. Memastikan hal ini berlangsung dengan lancar, Kemenag terus melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala.

Wamenag bersama para guru dalam acara Simposium Guru Nasional Tahun 2026.

Lebih lanjut, Wamenag mengungkapkan bahwa langkah awal untuk menyejahterakan guru dimulai dari validitas data. Menurutnya, Kemenag telah mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kewajiban Satu Pintu Data melalui PMA Nomor 7 Tahun 2026.

"Dulu kita memiliki lebih dari 2.600 aplikasi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mensinkronkan data sebanyak itu. Saat ini, kita sedang berproses memangkasnya menjadi hanya 20 aplikasi utama," ujarnya.

Langkah ini terbukti efektif dalam menata ulang informasi, mulai dari jumlah madrasah, sebaran guru, hingga tenaga pendidik termasuk di lingkungan pesantren. Dengan data yang akurat, kebijakan anggaran dan distribusi kesejahteraan menjadi lebih tepat sasaran.

Wamenag meyakinkan para guru bahwa di tengah ketatnya politik anggaran saat ini, fokus Kemenag terhadap nasib guru tidak akan pernah bergeser.

"Yakinlah, konsistensi Kementerian Agama dalam mempertimbangkan kesejahteraan guru tidak pernah menurun. Kami terus mencari solusi terbaik agar harapan kita semua dapat segera terealisasi," pungkasnya.

Hadir mendampingi Wamenag, Staf Khusus Menteri Agama Nona Gayatri Nasution, Staf Ahli Adiyarto Sumardjono, Tenaga Ahli Junisab Akbar, jajaran pejabat Eselon II Ditjen Pendidikan Islam, serta perwakilan guru madrasah dan PAI dari berbagai daerah. (Zikry)

Share:

Read More

Kementrans Perkuat Pembangunan Papua, Program Transmigrasi Patriot 2026 – 2029 Berbasis Dampak dan Kebutuhan Kawasan

Kementrans Perkuat Pembangunan Papua, Program Transmigrasi Patriot 2026 – 2029 Berbasis Dampak dan Kebutuhan Kawasan. (Dok. Kementrans)

Jakarta, WaraWiri.net - Hasil reviu Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 menegaskan prioritas pembangunan kawasan transmigrasi di Papua. Fokusnya meliputi penguatan layanan dasar, pengembangan ekonomi, serta mitigasi persoalan sosial dan bencana. Temuan ini menjadi dasar penyusunan arah program Transmigrasi Patriot 2026 – 2029 agar lebih terukur, berdampak, dan selaras dengan delapan klaster prioritas pembangunan nasional.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan setiap program tidak boleh sekadar menyerap anggaran. Program harus dirancang untuk memberi dampak nyata, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi pembangunan kawasan.

“Kita harus memikirkan bagaimana anggaran ini memberikan multiplier effect (efek berganda) yang maksimal, bukan sekadar menghabiskan dana. Seperti pesan Pak Harto dulu, investasi harus bisa mengembalikan modal usahanya,” ujarnya dalam Rapat Hasil Reviu TEP, Jakarta, Selasa (28/4).

Dalam rapat tersebut, tim dari Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) membahas hasil reviu kawasan transmigrasi di Papua Barat, khususnya Prafi, Weryangi-Weragur, dan Lereng. Reviu tersebut mengerucutkan sejumlah prioritas tematik untuk 2026. Fokus utamanya mencakup penguatan air bersih dan sanitasi serta reaktivasi layanan kesehatan dasar.

Selain itu, pengembangan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa juga menjadi perhatian. Adapun prioritas lain meliputi mitigasi bencana, penyelesaian konflik sosial, serta pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.

Rapat juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai pintu masuk implementasi program. Setiap usulan harus layak dijalankan, sesuai kebutuhan kawasan, dan dapat diterima masyarakat. Pendekatan sosial-budaya turut menjadi perhatian, mengingat tantangan pembangunan di Papua berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat, keterbatasan akses layanan dasar, dan kondisi geografis.

Dalam kesempatan yang sama, Mentrans Iftitah menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Kolaborasi dan inovasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

“Kementerian Transmigrasi memberikan kebebasan kepada kampus-kampus untuk mengembangkan kawasan (teritorial) ini, misalnya UNAIR bekerja sama dengan FK UI di area pesisirnya,” ujarnya.

Rapat turut mendorong agar TEP tidak hanya berperan sebagai pendamping pembangunan. TEP diharapkan menjadi agen penggerak kawasan melalui mentoring kepemimpinan, penguatan narasi pembangunan, serta pelaksanaan program nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain itu, rapat membuka ruang penguatan inovasi. Salah satu usulan yang mengemuka adalah integrasi Rumah Sakit Terapung untuk memperluas layanan kesehatan di kawasan terpencil.

Melalui hasil reviu ini, Kementerian Transmigrasi menegaskan program Transmigrasi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari TEP 2025. Program ini sekaligus menjadi fondasi pembangunan jangka menengah hingga 2029. Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi transmigrasi untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Ilham)

Share:

Read More

Mensos Gus Ipul dan Gubernur Malut Sherly Sepakat Bangun Layanan Terpadu Kelompok Rentan

Mensos Gus Ipul dan Gubernur Malut Sherly Sepakat Bangun Layanan Terpadu Kelompok Rentan. (Dok. Kemensos)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepakat membangun layanan terpadu bagi kelompok rentan, Sekolah Rakyat, serta dukungan logistik kebencanaan. 

Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos di Kantor Kemensos, Rabu (29/4/2026).

“Deklarasinya adalah layanan terpadu untuk Sekolah Rakyat, kelompok rentan dan (buffer stock) logistik. Kita buat yang terbaik,” kata Gus Ipul.

Layanan terpadu tersebut akan mencakup rumah singgah bagi masyarakat miskin yang membutuhkan tempat tinggal sementara saat menjalani pengobatan karena tempat tinggal mereka jauh dari rumah sakit. Selain itu, akan dibangun Sekolah Rakyat untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana, kawasan itu juga akan dilengkapi gudang logistik sebagai buffer stock bantuan darurat.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan kesiapan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut. “Bila perlu 10 hektare juga boleh,” kata Sherly.

Mensos Gus Ipul mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bagi percepatan program layanan tersebut.

“Terima kasih Ibu Gubernur, berbagai program dan kesediaannya untuk menyerahkan lahan bagi pelayanan kepada kelompok rentan dan juga untuk Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Selain pembangunan layanan terpadu, Kemensos dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga bekerjasama memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui penyediaan 100 hunian bagi warga suku Togutil.

Lahan telah disiapkan pemerintah daerah dan pembangunan hunian akan mengutamakan kearifan lokal. Kemensos juga terus mendukung penanganan konflik sosial, kebencanaan, dan pemulihan ekonomi masyarakat di Maluku Utara.

Gubernur Sherly mengapresiasi peran Kemensos dalam perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di daerahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Mensos, Pak Wamen, Kemensos selalu membantu dan memperhatikan masyarakat Maluku Utara, hadir cepat dan memberikan bantuan yang tepat setiap kali ada konflik sosial, bencana alam, dan melakukan intervensi pemulihan ekonomi,” kata Sherly.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sherly juga berinteraksi dengan pramusaji disabilitas di Kafe Selalu Ada Kopi Kemensos dan melihat langsung proses pembuatan roti di kafe tersebut. Ia kemudian berkunjung serta berbelanja di Galeri DWP Kemensos Karya Disabilitas.

Turut hadir dalam pertemuan Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden Syska Hutagalung, Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, Galih Hidayatullah, Dardo Pratisyo, Ahmad Rifai, serta Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena. (Deni)

Share:

Read More

Wamensos Apresiasi Inisiatif Kudus dan Garut Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Wamensos Apresiasi Inisiatif Kudus dan Garut Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen. (Dok. Kemensos)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi sikap pro aktif Pemkab Garut dan Kudus mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi salah satu kunci utama kesuksesan program prioritas Presiden tersebut.

“Saya senang karena Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan,” ujar Agus Jabo dalam audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Perwakilan DPRD Kudus di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (29/4/2026). 

Selain percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, audiensi juga membahas penguatan kesiapsiagaan bencana melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB) di kedua daerah tersebut.

Dalam audiensi, Perwakilan DPRD Kudus Valerie menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 6.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kudus.

“Data di lapangan menunjukkan masih banyak anak tidak sekolah akibat berbagai persoalan. Ini perlu jadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kendala utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus adalah keterbatasan lahan.

Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari desil 1 dan 2 DTSEN sebagai bagian dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen pada 2026.

“Sekolah Rakyat harus unggul, dengan fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, hingga tempat ibadah,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen membutuhkan lahan minimal 6,8 hektar milik pemerintah dan memenuhi syarat teknis, seperti tidak berada di kawasan rawan bencana dan memiliki kontur lahan yang sesuai.

Selain pendidikan, Kudus juga menghadapi tantangan bencana seperti banjir dan longsor. Kondisi ini mendorong usulan penguatan program KSB untuk mendukung bufferstock dan dapur umum di tingkat desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda menyampaikan pihaknya telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa dalam 4 rombongan belajar. Namun, Garut masih menghadapi kendala lahan untuk pembangunan sekolah permanen.

“Selain itu, kami juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana,” jelas Marlinda.

Terkait kesiapsiagaan bencana, Wamensos Agus Jabodetabek mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan KSB.

“Silakan ajukan ke bupati untuk mengusulkan KSB dan lumbung sosial,” katanya.

Kemensos sendiri memiliki skema bantuan sosial adaptif untuk bencana, didukung melalui tahapan pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Di akhir pertemuan, Wamensos Agus Jabo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Kalau daerah mengalami kendala, segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika masih tidak sanggup, naikkan ke Kemensos agar kita cari solusi bersama,” tutup Agus Jabo. (Deni)

Share:

Read More

Wamenkop: KDKMP Perluas Peluang Kerja bagi Masyarakat Desil 1-4

Wamenkop: KDKMP Perluas Peluang Kerja bagi Masyarakat Desil 1-4. (Dok. Kemenkop)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmen untuk mengintervensi titik-titik kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan upaya pemerintah telah membuahkan hasil yang cukup signifikan.

“Saat ini, jumlah penduduk yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem telah berkurang hingga menyisakan sekitar 2,2 juta jiwa,” ucap Wamenkop Farida usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Jakarta, Senin (27/4).

Pemerintah menargetkan fokus penanganan pada sisa tahun 2026 ini akan dipusatkan pada 16.550 desa yang teridentifikasi sebagai kantong kemiskinan ekstrem.

Hadir dalam RTM tersebut sejumlah pimpinan Kementerian/ Lembaga (K/L) antara lain Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menpan RB Rini Widyantini, hingga Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf.

Dalam hal ini Kementerian Koperasi mengambil peran vital dengan menyiapkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini direncanakan mulai beroperasi penuh pada Agustus 2026 mendatang.

“Sinkronisasi data 30.000 (koperasi) dengan 16.550 titik desa yang menjadi pusat kemiskinan ekstrem itu nanti akan kita kejar. Kunci kesuksesan program ini terletak pada sinkronisasi data antara lokasi operasional KDKMP dengan titik desa pusat kemiskinan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kemenkop akan memprioritaskan masyarakat yang berada pada kelompok pengeluaran terbawah (Desil 1 hingga Desil 4) untuk terlibat langsung dalam operasional koperasi. Berbagai posisi pekerjaan telah disiapkan, mulai dari penjaga keamanan, driver, penjaga toko, hingga asisten manajer.

Wamenkop Farida memastikan bahwa masyarakat yang belum memenuhi kualifikasi teknis tidak akan ditinggalkan. Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan berupa pelatihan dan pendidikan agar mereka mampu memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan.

Langkah integratif ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan progres signifikan, di mana sebagian masyarakat telah berhasil “naik kelas” melalui berbagai intervensi terpadu pemerintah.

“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Ini capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Muhaimin. (Evi)

Share:

Read More

Kemenko Polkam Matangkan Posisi Nasional Menjelang Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) di PBB

Kemenko Polkam Matangkan Posisi Nasional Menjelang Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) di PBB. (Dok. Kemenko Polkam)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis untuk memfinalisasi posisi nasional dan persiapan delegasi Indonesia pada Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) yang akan berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 5-8 Mei 2026.

Pertemuan ini merupakan langkah krusial untuk mensinkronkan laporan implementasi nasional dengan strategi diplomasi yang akan diusung Indonesia di panggung global.

“Rakor hari ini adalah tahap finalisasi untuk memastikan bahwa Indonesia datang ke New York dengan satu suara yang solid. Kita harus memastikan capaian-capaian nyata Indonesia dalam melindungi pekerja migran terdokumentasi dengan baik dalam Voluntary National Review (VNR) dan tersampaikan secara efektif dalam sidang-sidang pleno maupun diskusi tematik,” ujar Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Rakor ini menindaklanjuti rangkaian koordinasi sebelumnya yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri pada pertengahan April di Bogor dan koordinasi teknis bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 23 April lalu.

Fokus utama pembahasan mencakup enam poin strategis:

1. Finalisasi posisi runding Indonesia terhadap naskah Deklarasi Kemajuan (Progress Declaration).

2. Penyusunan elemen utama Pernyataan Nasional (National Statement).

3. Persiapan intervensi pada sesi Roundtable dan Policy Debate.

4. Kesiapan keterlibatan dalam Informal Interactive Multistakeholders Hearing.

5. Rencana penyelenggaraan Side Event mandiri oleh Pemerintah RI di New York sebagai sarana berbagi praktik terbaik (best practices) tata kelola migrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Adi menekankan kepentingan utama Indonesia adalah terus mendorong penguatan komitmen internasional dalam aspek perlindungan hak asasi migran, penurunan biaya remitansi, serta penguatan kerja sama penanganan migrasi ireguler yang aman, tertib, dan teratur sesuai mandat Global Compact for Migration (GCM).

“Migrasi internasional adalah isu yang multidimensi. Oleh karena itu, sinergi antara K/L seperti Kemenlu, KP2MI, Kemenaker, Kemendagri hingga unsur Polri dan kementerian teknis lainnya sangat mutlak diperlukan agar profil Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi GCM tetap terjaga,” tambah Adi.

Sementara itu, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya pertemuan ke-2 IMRF, khususnya membahas terkait masalah imigrasi. Pasalnya, IMRF bukan hanya forum bagi negara pengirim pekerja migran tetapi juga negara penerima imigran dan pengungsi.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing Kementerian dan Lembaga yang menangani masalah imigran turut serta memberikan pandangan serta masukan, sehingga dapat dibahas dan menghasilkan solusi bagi Indonesia dan negara penerima imigran dan pengungsi.

Pertemuan ini turut dihadiri pejabat terkait dari Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Pemmas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KP2MI, Kemnaker, Kemendagri, KKP, Bappenas, BRIN, Bank Indonesia, dan Mabes Polri. (Rizal)

Share:

Read More

Menko Muhaimin: Sekolah Rakyat Jadi Game Changer Pemberdayaan untuk Putus Rantai Kemiskinan dari Akar

Menko Muhaimin: Sekolah Rakyat Jadi Game Changer Pemberdayaan untuk Putus Rantai Kemiskinan dari Akar. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar menyebut sekolah rakyat perlu menjadi game changer untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memutus rantai kemiskinan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan ‘Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan’ di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Rabu (29/04/2026).

“Sekolah rakyat harus menjadi game changer yang terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekolah rakyat sesuai dengan Perpres No. 120 tahun 2025 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan kemiskinan dan program kesejahteraan masyarakat,” ucap Menko Muhaimin.

Menko PM menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi besar untuk menghadirkan pendidikan yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Hingga saat ini, terdapat 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dengan menjangkau lebih dari 15.820 siswa dari keluarga miskin.

Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan fasilitas dan ekosistem pembelajaran yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat rentan.

“Oleh karena itu, sekolah rakyat selain menanggulangi dan memutus rantai kemiskinan adalah sistem pendidikan yang adaptif dan kompetitif,” kata Menko Muhaimin.

Menko PM juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program melalui penguatan tata kelola dan pengembangan masa depan bagi para lulusan sekolah rakyat.

Menurutnya, lulusan Sekolah Rakyat harus dipersiapkan untuk terhubung langsung dengan dunia kerja, dunia usaha, maupun jalur profesi strategis sesuai dengan potensi masing-masing.

“Oleh karena itu sekolah rakyat adalah program yang berkelanjutan, sekolah rakyat adalah kegiatan yang terus menerus dengan visi berkelanjutan, lulusan sekolah rakyat harus menjadi agen pemberdayaan di mana siswa yang berbakat akan terus diberi akses yang memadai,” kata Menko Muhaimin.

Terakhir, Menko PM menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi Menko Muhaimin sebagai orang yang pertama kali mendeklarasikan penyelenggaraan sekolah rakyat atas perintah Bapak Presiden pada awal tahun 2025.

“Yang ingin saya tambahkan adalah per hari ini sudah ada 93 gedung sekolah rakyat dalam proses pembangunan, 69% akan tuntas di bulan Juni untuk kita jadikan proses pembelajaran utama”, ucapnya. (Putra)

Share:

Read More