Pertahankan Status Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan

Pertahankan Status Lumbung Pangan Nasional, Pemprov Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan. (Dok. Pemprov Jateng)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta seluruh sektor untuk terus bersinergi, dalam mempertahankan provinisinya sebagai lumbung pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya, di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026).

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” kata Luthfi.

Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga forkopimda. Terlebih, sejumlah daerah mulai bersiap menghadapi musim kemarau. Karenanya, Luthfi meminta pemerintah kabupaten/ kota memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan TNI, terkait pipanisasi dan sumurisasi.

“Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi,” ujar gubernur.

Luthfi menjelaskan mengenai pembagian peran TNI dan Polri dalam mitigasi kekeringan. TNI diarahkan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi, sedangkan Polri mendukung distribusi air melalui kendaraan yang dimiliki.

Ditambahkan, keselamatan petani harus menjadi perhatian dalam menjaga produktivitas pangan. Untuk itu dia mengingatkan, agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan dengan cara berbahaya, seperti setrum listrik.

Adapun terkait gangguan kera di kawasan pertanian, Luthfi menegaskan penanganan tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemprov Jateng akan bersurat kepada Menteri Kehutanan, untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan.

Sementara itu, sejumlah bupati/ wali kota di wilayah tersebut juga mendukung upaya Pemprov Jateng, dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan, kondisi ketahanan pangan daerahnya relatif aman. Sragen disebut masih memiliki surplus produksi beras dibanding kebutuhan masyarakat. Walakin, dia berharap ada perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki pertanian.

“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” kata Sigit.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyatakan, untuk mendukung ketahananan pangan, diperlukan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi, dalam memperkuat fungsi lahan pertanian di wilayahnya.

Setyo mengungkapkan, telah membuat program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun pertama, sudah terbangun sekitar 293 sumur. Adapun tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.

Usulan penguatan irigasi turut disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan sentra sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, bupati meminta dukungan perbaikan irigasi, agar lahan pertanian bisa lebih produktif.

Agus menyebut, masih ada sejumlah lahan pertanian di Boyolali, yang hanya bisa panen satu hingga dua kali dalam setahun. Dengan dukungan perbaikan irigasi, diharapkan produktivitas lahan bisa meningkat.

Selain irigasi, bupati menyampaikan persoalan gangguan kera di kawasan pertanian Merapi-Merbabu. Satwa tersebut disebut turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran.

Setali tiga uang, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto menyampaikan, kondisi pangan daerahnya relatif aman. Sukoharjo melaporkan surplus beras pada 2025 mencapai sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah sekitar 57 ribu ton, dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.

Eko juga menyampaikan, Sukoharjo telah menyiapkan mitigasi menghadapi potensi El Nino kecil, melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian. (Tedy)

Share:

Read More

Program Sekolah Gratis, Gubernur Andra Soni Dongkrak Minat Siswa ke Sekolah Swasta

Program Sekolah Gratis, Gubernur Andra Soni Dongkrak Minat Siswa ke Sekolah Swasta. (Dok. Pemprov Banten)

Tangerang, WaraWiri.net - Program Sekolah Gratis (PSG) untuk sekolah swasta yang digagas oleh Gubernur Banten Andra Soni, dinilai sangat efektif. Program ini utamanya berhasil meningkatkan daya saing sekolah swasta di tengah besarnya animo masyarakat terhadap sekolah negeri.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi, usai menerima kunjungan Gubernur pada Selasa (2/6/2026).

Menurut Buyung, sekolahnya sudah menerapkan program tersebut sejak tahun pertama digagas, yakni khusus untuk kelas X. Ia mengakui PSG berhasil mendongkrak minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

"Sebelum adanya program itu, jumlah siswa yang mendaftar di sini lebih sedikit, di angka 60 siswa. Namun, setelah adanya PSG tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 90 siswa untuk kelas X. Total siswa kami saat ini, termasuk kelas XI mencapai 146 orang," kata Buyung.

Tambahan siswa tersebut, lanjut Buyung, merupakan limpahan calon peserta didik yang tidak tertampung di SMAN 1 dan SMAN 5 Ciputat. Ia optimistis pengembangan PSG pada tahun kedua yang kini menyasar kelas XI akan memotivasi para tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme mengajar.

"Sehingga, kualitas sekolah swasta ke depan akan setara dengan sekolah negeri," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa melalui program ini, sekolah swasta tidak lagi mengalami kendala terkait kuota siswa dan biaya iuran. Sekolah-sekolah yang telah bekerja sama kini mendapatkan kepastian pembiayaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Selain itu, bertambahnya jumlah siswa otomatis akan meningkatkan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima. Andra berharap dana tersebut dapat digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah.

"Termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan para gurunya," imbuh Andra.

Andra menegaskan bahwa Program Sekolah Gratis merupakan upaya Pemprov Banten dalam memberikan layanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat. Ia menyadari pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah demi mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

"Program Sekolah Gratis ini hadir untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat Banten," ujarnya. (Putra)

Share:

Read More

Panja RUU Ketenagakerjaan Himpun Masukan di Sulteng, Fokus pada Perlindungan Pekerja Lokal

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. (Dok. DPR RI)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026), guna menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPR untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga akademisi sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut RUU Ketenagakerjaan.

“Seluruh masukan yang kami dengarkan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan aktivitas industri pertambangan yang berkembang pesat, sehingga perspektif dari daerah ini sangat penting,” kata Charles pada Parlementaria.

Menurutnya, salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah pengawasan tenaga kerja asing (TKA). Berdasarkan informasi yang diterima Komisi IX, jumlah TKA di Sulawesi Tengah mencapai lebih dari 20 ribu orang sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Politisi Fraksi PDI-Perjuagan ini menegaskan, keberadaan regulasi baru diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap TKA sekaligus memastikan hak-hak pekerja lokal tetap terlindungi dan memperoleh prioritas dalam kesempatan kerja di dalam negeri.

“Harapannya dengan adanya Undang-Undang yang baru, pengawasan terhadap tenaga kerja asing bisa jauh lebih efektif sehingga hak-hak pekerja lokal tidak diabaikan dan tenaga kerja Indonesia tetap menjadi prioritas,” ujar Legislator Dapil DKI Jakarta III ini.

Ia menambahkan, Panja RUU Ketenagakerjaan saat ini masih dalam tahap menghimpun masukan dari berbagai pihak. Dalam masa sidang ini, DPR berencana memulai pembahasan bersama pemerintah terkait substansi dan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut.

Charles menilai kehadiran Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sangat dinantikan masyarakat, terutama setelah ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan sehingga menimbulkan kekosongan regulasi di sektor tersebut. 

“Harapan kami, pembahasan dan pengesahan RUU ini dapat menghadirkan aturan yang definitif dan memberikan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi daerahnya di tengah derasnya arus investasi dan pertumbuhan industri. Menurut Anwar, meskipun Sulawesi Tengah memiliki sekitar tujuh kawasan industri dengan jumlah pekerja mencapai kurang lebih 300 ribu orang, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal masih relatif rendah. Ia menyebut sekitar 65 persen tenaga kerja di Sulteng masih berada di sektor informal.

“Ini menjadi paradoks. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 8,9 persen dan menjadi yang tertinggi ketiga di Indonesia, tetapi angka kemiskinan masih cukup tinggi. Penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri juga belum optimal,” ujar Anwar.

Ia berharap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat menjadi solusi untuk menjawab ketimpangan tersebut, termasuk memperkuat keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi. Selain itu, Anwar menyoroti tingginya jumlah tenaga kerja asing di Sulawesi Tengah serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan peran yang lebih besar dalam pengawasan ketenagakerjaan. (Remond)

Share:

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Dorong Reformasi Polri Menyeluruh dari Rekrutmen hingga Karier

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para pakar dan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan, yakni perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan, hingga penempatan personel yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama keberhasilan reformasi Polri. Karena itu, revisi UU Polri harus memberi perhatian serius terhadap sistem rekrutmen guna memastikan lahirnya personel yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat.

“Pendidikan memang harus dibenahi, tetapi kalau sumber daya manusia yang masuk juga tidak baik, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Karena itu, rekrutmen menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama para pakar dan akademisi yang digelar untuk menghimpun masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menilai pembinaan karier anggota Polri juga harus dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi. Setiap personel harus ditempatkan sesuai kompetensi dan kapasitas yang dimiliki agar mampu menjalankan tugas secara profesional.

Safaruddin menjelaskan karakteristik dan tantangan setiap wilayah berbeda sehingga jabatan strategis di lingkungan Polri tidak dapat diisi tanpa mempertimbangkan kemampuan serta pengalaman personel yang bersangkutan. 

“Mutasi jabatan harus berbasis meritokrasi. Kompetensi anggota Polri harus sesuai dengan tugas yang akan diemban. Tantangan di satu daerah tentu berbeda dengan daerah lainnya,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepolisian, khususnya terkait pendidikan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, materi HAM sebenarnya telah diajarkan sejak lama di lingkungan pendidikan Polri, namun implementasinya masih perlu diperkuat agar dapat menekan berbagai praktik kekerasan yang masih menjadi sorotan publik.

Dalam kesempatan itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyinggung kebutuhan Polri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan kejahatan modern, termasuk kejahatan siber. Ia menilai rekrutmen tenaga ahli di bidang teknologi informasi, forensik digital, hingga ilmu-ilmu terapan perlu terus diperkuat guna mendukung tugas kepolisian di masa mendatang.

Menurutnya, revisi UU Polri harus mampu menjadi landasan bagi lahirnya institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh masukan dari akademisi dan pakar yang hadir dalam RDPU akan menjadi bahan penting dalam proses penyempurnaan substansi RUU Polri.

“Harapannya, revisi UU Polri benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat dan memperkuat profesionalisme institusi kepolisian ke depan,” pungkasnya. (Subhan)

Share:

Read More

KKP Dorong Arwana Indonesia Mendunia Lewat Kontes Internasional di Pontianak

KKP Dorong Arwana Indonesia Mendunia Lewat Kontes Internasional di Pontianak. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan sektor ikan hias, khususnya Arwana Super Red sebagai komoditas unggulan Kalimantan Barat yang memiliki daya saing global. Salah satunya dengan mendukung pelaksanaan event APPS International Arowana Contest 2026 di Pontianak Convention Centre, Kalimantan Barat, pekan lalu.

“Kami berharap ajang tersebut dapat terus mendorong pengembangan sektor ikan hias nasional sekaligus memperkuat komitmen terhadap konservasi dan perdagangan yang legal serta berkelanjutan,” ujar Direktur Konservasi Spesies dan Genetik KKP, Sarmintohadi, dalam dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (1/6).

Ia menambahkan, pencapaian terbesar dari kontes ini bukan hanya pada kualitas ikan arwana yang ditampilkan, tetapi juga keberhasilan menghadirkan kolaborasi internasional antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan peserta dari berbagai negara. Momentum tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperluas promosi Arwana Indonesia di pasar global.

Ajang tahunan berskala internasional ini menghadirkan sebanyak 192 ikan Arwana Super Red terbaik dari berbagai negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, China, Taiwan, dan Vietnam. Diselenggarakan oleh Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin International, kegiatan ini menjadi wadah mempertemukan komunitas arwana internasional, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memperkuat jejaring perdagangan ikan hias yang legal dan berkelanjutan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turut mengapresiasi penyelenggaraan kontes internasional tersebut. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki keunggulan sebagai habitat asli arwana merah yang dikenal memiliki kualitas terbaik.

“Ikan siluk (arwana) yang merah dan indah tidak ada di daerah lain kecuali di Kalimantan Barat, yaitu di Kapuas Hulu sebagai habitat asalnya. Kalau di luar Kalimantan Barat ada, tetapi tidak seindah yang di Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan usai pengumuman pemenang kontes arwana.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara menegaskan bahwa Arwana Super Red asal Kalimantan Barat menjadi salah satu jenis ikan hias paling bernilai di pasar internasional.

“Karakteristik warna merah cerah, bentuk tubuh yang elegan, serta kualitas sisik yang khas menjadikan ikan ini memiliki daya tarik tinggi dan diminati oleh kolektor maupun pecinta ikan hias dari berbagai negara,” ujar Koswara dalam siaran resmi di Jakarta.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan ekspor arwana wajib mengikuti regulasi ketat baik nasional maupun internasional karena arwana super red merupakan jenis ikan yang dilindungi penuh dan masuk dalam Appendiks I CITES. Perdagangan arwana diatur melalui Permen KP Nomor 61 Tahun 2018 dan Kepmen KP Nomor 1 Tahun 2021.

“Pengawasan dilakukan ketat untuk memastikan kelestarian spesies,” jelasnya.

Selain menjadi ajang kompetisi internasional, APPS International Arowana Contest 2026 juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan potensi arwana Indonesia ke pasar dunia. Antusiasme peserta dan komunitas arwana serta dukungan multipihak berhasil menghadirkan kontes yang mendapat perhatian luas dari pecinta ikan hias dalam maupun luar negeri sekaligus memperkuat pengembangan sektor ikan hias nasional sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan sektor ikan hias nasional. Pengembangan komoditas arwana diharapkan dapat memperkuat daya saing ekspor Indonesia sekaligus mendukung upaya konservasi spesies dan pelestarian habitat secara berkelanjutan. (Deni)

Share:

Read More

Gakkum Kehutanan Ungkap Jaringan Perdagangan Gading Gajah di Bali Melalui Patroli Siber

Gakkum Kehutanan Ungkap Jaringan Perdagangan Gading Gajah di Bali Melalui Patroli Siber. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) menuntaskan pemberkasan perkara dugaan perdagangan bagian satwa dilindungi berupa gading gajah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Perkara ini ditangani oleh Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dan berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum.

Perkara ini terungkap dari patroli siber Tim Cyber Patrol Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara terhadap unggahan media sosial Facebook yang menawarkan benda diduga berasal dari bagian tubuh satwa dilindungi. Dari penelusuran tersebut, tim bergerak ke wilayah Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan pada 14 April 2026 melakukan pengecekan langsung di sebuah art shop.

Operasi kemudian dilanjutkan pada 15 April 2026 bersama Korwas PPNS Polda Bali. Dari dua lokasi di wilayah Gianyar, tim mengamankan sejumlah barang bukti berupa benda kerajinan, ukiran, dan bagian yang diduga berbahan gading gajah. Barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara karena menunjukkan bahwa bagian tubuh satwa dilindungi masih diperdagangkan dalam bentuk benda koleksi dan kerajinan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan, penyidik menetapkan IKS sebagai tersangka. Penyidik juga telah meminta persetujuan penyitaan terhadap barang bukti kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Setelah pemeriksaan saksi, pendalaman barang bukti, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, dan pemenuhan petunjuk perkara, berkas perkara tersangka IKS dinyatakan lengkap. Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara selanjutnya menyiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Tersangka dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan tersebut mengatur larangan menyimpan, memiliki, mengangkut, memperniagakan, atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang yang dibuat dari bagian satwa yang dilindungi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa perkara ini menjadi bagian dari penguatan penegakan hukum konservasi terhadap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Perdagangan gading gajah dan bagian tubuh satwa dilindungi adalah ancaman serius bagi kekayaan hayati Indonesia. Selama benda-benda seperti ini masih dipandang sebagai koleksi, hiasan, atau barang bernilai ekonomi, perburuan dan perdagangan ilegal akan terus memiliki pasar.

“Karena itu, penegakan hukum konservasi tidak hanya memproses perkara, tetapi juga menutup ruang perdagangan dan membangun kesadaran publik bahwa satwa dilindungi bukan komoditas. Kekayaan hayati Indonesia harus dijaga sebagai warisan hidup bangsa, bukan diperdagangkan sebagai benda mati,” tegas Dwi Januanto.

Sementara itu, Kepala Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, menyampaikan bahwa perkara perdagangan bagian satwa dilindungi dalam bentuk kerajinan membutuhkan ketelitian pembuktian. Perkara seperti ini membutuhkan ketelitian, karena barang bukti sudah tidak lagi berbentuk bagian tubuh satwa secara utuh, tetapi telah berubah menjadi benda kerajinan. Penyidik harus memastikan jenis barang, status perlindungan satwa, penguasaan barang, serta unsur perdagangannya dapat dibuktikan secara hukum.

“Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, kami segera menyiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Kami juga mengingatkan masyarakat bahwa bagian tubuh satwa dilindungi tetap tidak boleh diperdagangkan, meskipun sudah berubah bentuk menjadi ukiran, pajangan, atau barang koleksi,” ujar Aswin.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, memesan, mengoleksi, atau memperjualbelikan bagian tubuh satwa dilindungi dalam bentuk apa pun, termasuk gading gajah yang telah berubah menjadi benda kerajinan, ukiran, atau pajangan. Masyarakat juga diminta melaporkan setiap penawaran satwa dilindungi dan bagian-bagiannya, baik secara langsung maupun melalui kanal pengaduan resmi, kepada aparat berwenang. (Fajar)

Share:

Read More

Menteri Transmigrasi Tegaskan Rekrutmen Tim Ekspedisi Patriot 2026 Harus Transparan, Objektif dan Berbabis Kompetensi

Menteri Transmigrasi Tegaskan Rekrutmen Tim Ekspedisi Patriot 2026 Harus Transparan, Objektif dan Berbabis Kompetensi. (Dok. Kementrans)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengeluarkan arahan resmi kepada seluruh perguruan tinggi mitra pelaksana rekrutmen Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 untuk memastikan proses rekrutmen dan pengumuman peserta berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan akuntabel.

Arahan tersebut disampaikan menjelang pengumuman hasil rekrutmen TEP 2026 yang tahun ini memperoleh antusiasme luar biasa dari generasi muda Indonesia.

Hingga penutupan pendaftaran, tercatat sebanyak 10.359 peserta dari hampir 1.992 perguruan tinggi di seluruh Indonesia mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini. Sementara itu, kuota yang tersedia hanya sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim.

Menurut Menteri Transmigrasi, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan bahwa semangat kepemimpinan, gotong royong, dan pengabdian masih tumbuh kuat di kalangan anak muda Indonesia.

“Keberhasilan Program Tim Ekspedisi Patriot tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang diberangkatkan, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga kepercayaan publik terhadap proses yang dijalankan,” ujar Iftitah.

Dalam arahannya, Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi memberikan kepercayaan penuh kepada perguruan tinggi mitra untuk melaksanakan proses rekrutmen sesuai standar akademik, profesionalisme, dan integritas masing-masing institusi.

Seluruh proses rekrutmen diminta dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perguruan tinggi juga diminta menyampaikan secara terbuka kriteria, mekanisme, dan prinsip-prinsip rekrutmen yang digunakan.

Menteri Transmigrasi juga menegaskan bahwa tidak terdapat arahan, titipan, maupun permintaan khusus terkait kelulusan peserta tertentu.

“Tim Ekspedisi Patriot tidak mencari peserta yang memiliki akses atau kedekatan paling kuat, melainkan peserta yang memiliki kapasitas terbaik untuk mengabdi kepada Indonesia. Lebih baik kita kehilangan peserta yang memiliki kedekatan, daripada kehilangan peserta terbaik yang memiliki kapasitas,” tegasnya.

Ia meminta agar seluruh dokumen dan hasil penilaian untuk didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas proses serta untuk keperluan evaluasi, verifikasi, dan penyempurnaan program di masa mendatang.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak terpilihnya seseorang bukan berarti yang bersangkutan kurang baik atau kurang kompeten. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya jumlah peserta yang memenuhi syarat dibandingkan dengan kuota yang tersedia.

Sebagai bentuk keberlanjutan program, seluruh pendaftar akan tetap dirangkul melalui Komunitas Sahabat Patriot, yang akan menjadi wadah pembelajaran, pengembangan kapasitas, kolaborasi, dan pengabdian bagi generasi muda Indonesia.

“Seluruh pendaftar adalah aset bangsa. Yang membedakan hanyalah kesempatan dan waktu pengabdiannya,” pungkas Menteri Transmigrasi. (Budi)

Share:

Read More

Kemenko PMK Tegaskan Penguatan Karakter Jadi Fondasi Pembangunan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045

Kemenko PMK Tegaskan Penguatan Karakter Jadi Fondasi Pembangunan Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito menegaskan bahwa penguatan karakter dan jati diri bangsa merupakan fondasi utama dalam pembangunan pemuda menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Integrasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Pemuda" yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Gema Pemuda 2026, di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Menurut Warsito, Indonesia saat ini berada pada momentum strategis bonus demografi yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga memiliki karakter, integritas, moral, dan semangat kebangsaan yang kuat.

"Pancasila merupakan pemersatu bangsa sekaligus fondasi utama pembangunan nasional. Karena itu, penguatan karakter tidak boleh dipisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur dari aspek ekonomi dan kompetensi, tetapi juga harus ditopang oleh karakter, moral, dan kohesi sosial yang kuat," ujarnya.

Warsito menjelaskan, berdasarkan data, jumlah pemuda Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 66,83 juta jiwa atau 22,99 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) metode baru pada tahun 2024 sebagai baseline tercatat sebesar 62,88 dan diproyeksikan meningkat menjadi 65,78 pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren positif, tantangan pada aspek kepemimpinan, partisipasi, ketenagakerjaan, serta penguatan karakter masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan pemuda nasional.

Ia menilai berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks, mulai dari krisis identitas, disrupsi digital, budaya instan, tekanan kesehatan mental, hingga menurunnya keteladanan sosial.

"Indikator pembangunan sumber daya manusia perlu dilengkapi dengan dimensi karakter, moral, dan kohesi sosial. Sebab pembangunan yang berkelanjutan memerlukan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan komitmen kebangsaan yang kuat," jelasnya.

Lebih lanjut, Warsito menekankan bahwa sumber daya manusia unggul harus dibangun secara menyeluruh, mencakup kesehatan fisik, mental, dan spiritual; kecerdasan dan daya saing; produktivitas dan partisipasi dalam pembangunan; serta karakter dan moral yang kuat.

Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan bangsa. Oleh karena itu, investasi pada penguatan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat melalui berbagai program dan kolaborasi lintas sektor.

"Pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan sosial dan pembangunan bangsa. Karena itu, investasi pada penguatan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak dini agar mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Warsito juga menegaskan peran strategis Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pembangunan manusia berjalan secara terpadu sesuai arah pembangunan nasional.

"Kami di Kemenko PMK memiliki tugas untuk memastikan implementasi arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN berjalan secara terintegrasi. Karena itu, kami memberikan perhatian besar terhadap berbagai inisiatif pemberdayaan pemuda sebagai bagian penting pembangunan manusia Indonesia," ujarnya.

Forum diskusi turut menyoroti pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai karakter di era digital. Nilai religius, bermoral, sehat, kreatif, disiplin, mandiri, dan bermanfaat bagi sesama perlu diterjemahkan dalam perilaku yang relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab.

"Saat ini kita hidup di era transformasi digital dan kecerdasan artifisial yang berkembang sangat cepat. Karena itu, kami mengajak seluruh ekosistem pembangunan karakter, mulai dari keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga ruang digital, untuk menjadi satu gerakan bersama dalam membangun generasi muda Indonesia yang berkarakter, tangguh, dan berjati diri kuat," tegasnya.

Menutup paparannya, Warsito mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem karakter yang berkelanjutan serta mendorong pemuda untuk terus menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia.

"Kita boleh berbeda suku, budaya, maupun daerah asal, tetapi tetap satu dalam semangat kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Dengan karakter yang kuat, rasa cinta tanah air, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, pemuda Indonesia akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan FGD bertema "Integrasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa dalam Mendukung Capaian Indeks Pembangunan Pemuda" yang diinisiasi oleh Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) tersebut mempertemukan berbagai unsur pemuda, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk mendiskusikan arah pembangunan pemuda Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk membahas tantangan pembangunan karakter, kepemimpinan, partisipasi sosial, transformasi digital, serta kesiapan generasi muda menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. (Fathi)

Share:

Read More

SBY Nyalakan Semangat Kolaborasi demi Investasi Masa Depan Umat Manusia

SBY Nyalakan Semangat Kolaborasi demi Investasi Masa Depan Umat Manusia. (Dok. Kemenekraf)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi pembicara utama dalam The 4th Proficient Conference. SBY menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab moral sekaligus strategi jangka panjang bagi masa depan umat manusia.

“Masa depan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tidak hanya oleh korporasi, dan tidak hanya oleh lembaga keuangan. Masa depan akan dibentuk oleh kolaborasi. Pembangunan berkelanjutan bukanlah sekadar slogan. Ia adalah tanggung jawab moral, pilihan politik, strategi ekonomi, dan investasi jangka panjang bagi masa depan umat manusia. Kita harus menghidupkan kembali semangat kolaborasi, kebersamaan, dan multilateralisme. Inilah alasan mengapa konferensi seperti Proficient 2026 menjadi sangat penting,” ujar SBY dalam forum yang berlangsung di Institut Perbanas, Jakarta, Selasa (2/6).

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, yang juga menghadiri forum tersebut menekankan pentingnya kolaborasi hexahelix antara pemerintah, serta akademisi untuk menciptakan inovasi yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga memiliki fondasi integritas yang kuat untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth.

“Transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan riset, pengembangan talenta, serta kolaborasi lintas sektor. Karena itu, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah menjadi kunci untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Menteri Ekraf.

Forum ilmiah berskala internasional tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan, hasil riset, serta inovasi terkini dalam bidang pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan ekonomi masa depan. Konferensi yang diselenggarakan di tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, industri, keuangan, dan pemerintahan untuk membahas tantangan serta peluang pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Forum ilmiah berskala internasional tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan, hasil riset, serta inovasi terkini dalam bidang pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan ekonomi masa depan. Konferensi yang diselenggarakan di tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, industri, keuangan, dan pemerintahan untuk membahas tantangan serta peluang pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.Dok. Biro Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif.

Mengusung tema Integrity-Driven Innovation: Reimagining Business, Finance, and Digital Transformation for Sustainable Development, konferensi ini bertujuan menjadi platform pertukaran gagasan, diskusi akademik, serta diseminasi hasil penelitian berkualitas tinggi yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Rektor Institut Perbanas, Hermanto Siregar, mengatakan tema tersebut dipilih karena transformasi global dan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui inovasi yang berlandaskan integritas. Menurut Hermanto, perkembangan teknologi dan munculnya model bisnis baru harus diimbangi dengan strategi mitigasi risiko yang memadai.

“Tema ini dipilih karena kami menyadari bahwa di tengah perubahan global yang berlangsung sangat cepat, transformasi dan kemajuan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila inovasi berakar kuat pada integritas. Sinergi inilah yang akan membentuk praktik keuangan yang lebih baik, mendorong evolusi digital, serta menjunjung tinggi standar etika dalam dunia bisnis. Inovasi tersebut pada akhirnya akan melahirkan model-model bisnis baru yang lebih adaptif. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang komprehensif harus terus dikembangkan dan diterapkan secara disiplin,” ungkapnya.

Selain Menteri Ekraf, konferensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, ekonom Agus Martowardojo, Ketua Umum Asosiasi Bank Indonesia Hery Gunardi, jajaran pimpinan Institut Perbanas, akademisi, serta perwakilan industri dan sektor keuangan. (Alfi)

Share:

Read More

Dari Kebijakan Ke Implementasi, Bappenas Dan GGGI Membangun Kerangka Kerja Untuk Ekonomi Hijau

Dari Kebijakan Ke Implementasi, Bappenas Dan GGGI Membangun Kerangka Kerja Untuk Ekonomi Hijau. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) terus memperkuat kerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut harus diperkuat oleh ketersediaan pembiayaan yang memadai dengan memobilisasi berbagai sumber pendanaan di luar anggaran negara, termasuk investasi swasta dan skema pembiayaan inovatif.

“Kerja sama yang sudah terjalin dengan GGGI sejak 12 tahun yang lalu, selalu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional kita. Untuk itu, GGGI bekerja bersama kementerian, pemerintah provinsi, dan lembaga keuangan untuk merancang kondisi yang mendukung investasi dan mendorong perubahan sistemik,” Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi di Jakarta, Selasa (2/6).

Kontribusi kemitraan ini diukur dari hasil yang telah diwujudkan, bukan dari implementasi langsung. Intervensi kebijakan dan alur investasi yang dikembangkan melalui kolaborasi ini diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi setara 183,54 juta ton CO₂ serta penciptaan 271.095 lapangan kerja ramah lingkungan.

Selain itu, investasi ramah lingkungan juga telah dihasilkan sebesar sekitar USD 776,5 juta yang dimobilisasi di berbagai sektor, mulai dari energi dan kawasan perkotaan hingga perhutanan sosial dan ekonomi biru.

Kini, kemitraan ini telah memasuki babak baru di bawah Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030, yang akan diresmikan pada 4 Juni 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut menandai dimulainya fase paling ambisius dari kemitraan ini, dengan target yang lebih besar, pendekatan yang lebih lincah, serta upaya untuk menjawab pertanyaan yang semakin mendesak, bagaimana Indonesia memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak mengorbankan masa depannya.

GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar USD 2 miliar pada 2030, dua kali lipat dari total yang dicapai di semua fase sebelumnya secara gabungan.

“Nama GIFT sendiri mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan dan generasi mendatang. Setelah kami memasukkan prinsip ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan, tantangannya adalah bagaimana merealisasikannya. Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo.

Sementara itu, di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, termasuk triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, agenda mitigasi dan adaptasi iklim diperkuat melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031–2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026–2030.

Pelindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dijalankan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, serta transformasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan oleh Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.

"Akibat perubahan iklim, kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat ~4x lipat, dari Rp 469 triliun (2025) menjadi Rp2.005 triliun pada tahun 2029, jika kita tidak melakukan apa-apa atau business as usual. Untuk itu, kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan peluang pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia," urai Direktur Nizhar.

GIFT dibangun atas dasar 12 tahun kerja di mana GGGI telah memainkan tiga peran yang saling terkait, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Hal yang tak kalah penting dalam upaya ini adalah penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser, menambahkan, "Melalui GIFT 2026–2030, kami memasuki fase yang dibangun di atas fondasi yang telah kami letakkan. GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi.”

Ke depan, inisiatif ini juga diharapkan mendorong peluang penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat keamanan energi, mendukung praktik ekonomi sirkular di berbagai sektor, dan memobilisasi investasi hijau dari berbagai sumber pendanaan menjadi pilar pendukung pertumbuhan hijau yang memberikan dampak konkret bagi masyarakat. (Ilham)

Share:

Read More

Hari Susu Nusantara 2026 Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

Hari Susu Nusantara 2026 Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Wujudkan Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045. (Dok. Kemenko Pangan)

Jakarta, WaraWiri.net - Setiap tanggal 1 Juni diperingati dunia sebagai World Milk Day untuk merayakan peran susu bagi gizi dan kesehatan masyarakat dunia. Merespon momentum tersebut, Indonesia turut merayakan melalui Hari Susu Nusantara (HSN) 2026 bertema “Dengan Susu, Generasi Kuat, Indonesia Hebat” melalui konferensi pers di Gedung Graha Mandiri Lantai 3, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Jakarta.

Peringatan ini diinisiasi oleh Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, serta Badan Gizi Nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Widiastuti, S.E., M.Si., menyampaikan, “Hari Susu Nusantara bukan sekadar peringatan tahunan. Ini adalah wujud nyata sinergi lintas sektor dari pemerintah, industri, peternak, hingga masyarakat untuk bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang optimal.”

Utilisasi industri pengolahan susu nasional saat ini berada pada angka 72 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan industri susu nasional. Jika konsumsi susu masyarakat Indonesia meningkat hingga kisaran 23 liter per kapita per tahun, maka utilisasi industri pengolahan susu nasional diproyeksikan dapat meningkat hingga 95 persen, sekaligus membuka peluang peningkatan investasi dan penguatan ekosistem industri susu nasional dari hulu hingga hilir.

Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Dr. Gunalan, AP., M.Si., menyampaikan bahwa edukasi konsumsi susu sejak dini menjadi langkah penting untuk membangun kebiasaan hidup sehat anak Indonesia dan keluarganya.

Sementara itu, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Makmun, M.Sc., menekankan pentingnya penghargaan terhadap peternak sapi perah lokal sebagai bagian penting dalam rantai pasok pangan nasional.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian RI, Merrijantij Punguan Pintari, menyampaikan bahwa industri susu nasional memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui inovasi produk dan penguatan rantai pasok nasional.

Rangkaian Hari Susu Nusantara 2026 turut didukung PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, produsen susu nasional yang menaungi brand Indomilk, sebagai bentuk sinergi antara pelaku industri dan agenda gizi nasional dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari.

Tjatur Budi Lestijaman, General Manager RND Health & Wellness Divisi Dairy PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, menyatakan, “Kami percaya investasi terbaik untuk masa depan bangsa dimulai dari pemenuhan gizi anak sejak dini. Sejalan dengan semangat Hari Susu Nusantara 2026, Indomilk berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran akan peran gizi, khususnya susu, dalam mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Melalui Indomilk Kids Yogurt yang rendah gula dan telah memperoleh centang hijau sebagai Pilihan Lebih Sehat dari BPOM, kami ingin menjadi sahabat para orang tua dalam menghadirkan pilihan gizi yang tidak hanya lezat dan disukai anak, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak yang optimal menuju Indonesia Emas.”

Penyelenggaraan Hari Susu Nusantara juga memperoleh dukungan dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / PELINDO. Dukungan ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu sebagai bagian dari pola hidup sehat dan pemenuhan gizi seimbang.

Melalui sinergi antara industri pengolahan susu, BUMN, pemerintah, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan, Hari Susu Nusantara diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat edukasi gizi dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Puncak perayaan akan digelar pada Minggu, 14 Juni 2026 dalam format Funwalk & Parade Nusantara di kawasan GBK Senayan, Jakarta, terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi lebih lanjut tersedia melalui kanal media sosial resmi. (Bambang)

Share:

Read More

Budidaya Sidat Nusakambangan Bekali Warga Binaan dan Hidupkan Ekonomi Warga

Budidaya Sidat Nusakambangan Bekali Warga Binaan dan Hidupkan Ekonomi Warga. (Dok. Kemenimipas)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Pulau Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai tempat pengasingan kini menumbuhkan harapan baru. Melalui program ketahanan pangan di sektor perikanan; budidaya ikan sidat di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, tidak hanya menjadi sarana pembinaan bagi Warga Binaan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Program yang digagas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, ini merupakan bagian dari dukungan terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda swasembada pangan. Di Nusakambangan, lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif diubah menjadi kawasan budidaya yang melibatkan langsung Warga Binaan, sekaligus merangkul masyarakat lokal sebagai mitra.

Bagi Warga Binaan, budidaya sidat menjadi ruang belajar yang nyata. Falda, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Nusakambangan, mengaku bersyukur dapat dilibatkan dalam kegiatan ini.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Menteri karena sudah dilibatkan dalam budidaya sidat ini, dan saya mendapatkan cukup ilmu untuk bekal saya nanti pas kembali di masyarakat,” ujar Falda.

Manfaat itu terus dirasakan bahkan setelah masa pidana selesai. Sairan, mantan Warga Binaan Lapas Nusakambangan, memilih melanjutkan pekerjaannya di kolam sidat usai bebas. Selain memperoleh keterampilan, ia kini menerima gaji pokok untuk menghidupi keluarganya.

“Saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara membudidayakan sidat ini, dan saya mendapatkan gaji pokok untuk menghidupi keluarga saya di rumah,” tuturnya.

Geliat budidaya sidat juga menjawab persoalan lapangan kerja di sekitar Nusakambangan. Wahyu, warga Kroya yang kini bekerja sebagai operator budidaya, menceritakan bagaimana program ini mengubah keadaannya.

“Saya yang tadinya sulit mencari pekerjaan, sekarang bisa mendapat pekerjaan. Saya doakan semoga tambak sidat ini semakin maju,” katanya.

Selain operator, kegiatan ini turut menghidupi sektor pendukung, seperti penjahitan waring untuk kebutuhan kolam. Komarudin, penjahit waring asal Kaliwungusari, menyebut program tersebut sangat membantu warga sekitar.

“Program ini sangat membantu masyarakat. Saya jadi bisa kerja, jadi bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Semoga program ini terus berlanjut,” ungkapnya. Harapan serupa disampaikan Jasman, sesama penjahit waring, yang kini memiliki penghasilan tetap untuk menafkahi keluarganya.

Di sisi teknis, pengelolaan kualitas budidaya ditangani secara cermat. Yovieta Sorabila, Kepala Administrasi Teknis Budidaya Sidat, menjelaskan tanggung jawabnya mulai dari menjaga kualitas air melalui penggelontoran rutin, mengatur pemberian pakan pada pagi, sore, dan malam, hingga mencatat data tebar benih dari fase baby elver hingga elver.

Dampak program merembet hingga ke rantai pasok dan pelaku usaha kecil. Ade Rohman, Kepala Nelayan Glass Eel asal Cilacap, menuturkan bahwa kehadiran budidaya sidat membantu para nelayan menjual hasil tangkapan benih mereka.

Hal senada disampaikan Daryanto, Kepala Nelayan Sidat Alam dari Kampung Laut. Menurutnya, hasil tangkapan yang dahulu sulit terjual kini memiliki pembeli yang pasti, yaitu untuk memenuhi kebutuhan budidaya sidat di Nusakambangan.

“Dulu tangkapan kami jarang sekali laku, kadang laku kadang tidak. Sekarang sudah ada pembelinya untuk semua ukuran, sehingga bisa mencukupi kebutuhan para nelayan,” jelasnya.

Manfaat itu juga dirasakan Turini, pemilik warung di sekitar lokasi budidaya. Bertambahnya karyawan dan tamu yang berkunjung membuat warung kecilnya semakin ramai.

“Warung kecil kami, alhamdulillah, sekarang semakin banyak pengunjung. Saya doakan semoga program ini jangan pernah berhenti agar masyarakat kecil seperti kami terus memiliki pemasukan setiap harinya,” harapnya.

Beragam testimoni tersebut menegaskan bahwa program ketahanan pangan di Nusakambangan menghadirkan efek berganda — tidak hanya bagi Warga Binaan, tetapi juga bagi nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar kawasan. Pulau yang dahulu lekat dengan citra penjara kini perlahan bertransformasi menjadi kawasan kemandirian dan produktivitas.

Melalui program ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembinaan Warga Binaan sebagai jalan menuju reintegrasi sosial yang bermartabat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Dari Nusakambangan, langkah hari ini tak hanya membawa perubahan untuk sekarang, tetapi juga menumbuhkan harapan bagi esok dan masa depan yang lebih baik bersama masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

Kunjungan Komisi XIII DPR RI, Momentum Penguatan Pemasyarakatan Kalteng dan Dukungan Pemenuhan Hak Warga Binaan

Kunjungan Komisi XIII DPR RI, Momentum Penguatan Pemasyarakatan Kalteng dan Dukungan Pemenuhan Hak Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Palangkaraya, WaraWiri.net - Upaya peningkatan kualitas layanan, pembinaan, dan pemenuhan hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya mendapat perhatian dari Komisi XIII DPR RI melalui kunjungan kerja yang dilaksanakan pada Senin (1/6).

Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana. Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dengan jajaran Pemasyarakatan dalam melihat secara langsung kondisi riil penyelenggaraan Pemasyarakatan, termasuk layanan kesehatan, penyediaan makanan, program pembinaan, hingga kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil didampingi Kepala Lapas Palangka Raya, Hisam Wibowo, mengajak rombongan meninjau sejumlah fasilitas yang menjadi penunjang pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, di antaranya klinik pratama, dapur, area pembinaan kemandirian, dan Lapalka Cafe yang menjadi wadah pengembangan keterampilan Warga Binaan.

Peninjauan juga dilakukan di area budidaya perikanan yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pembinaan kemandirian. Program tersebut diharapkan memberikan bekal keterampilan dan pengalaman kerja bagi Warga Binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

Kakanwil menyampaikan kunjungan Komisi XIII DPR RI memberikan ruang bagi jajaran Pemasyarakatan untuk menyampaikan berbagai capaian, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, perhatian dan dukungan dari DPR RI sangat dibutuhkan guna memperkuat kualitas layanan Pemasyarakatan, terutama dalam pemenuhan hak-hak Warga Binaan dan peningkatan efektivitas program pembinaan.

"Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi riil Pemasyarakatan. Kami berharap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satuan kerja menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan," harap Putu.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil memaparkan sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi jajaran Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, terutama terkait kondisi kelebihan penghuni dan keterbatasan jumlah personel yang berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan maupun pembinaan. 

"Overcrowding dan kekurangan personel merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Di tengah keterbatasan tersebut, kami tetap berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal," jelasnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Meski demikian, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan serta memastikan seluruh prosedur dan standar operasional berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Palangka Raya yang bersih dan terawat. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam memenuhi salah satu hak dasar Warga Binaan melalui penyediaan makanan yang layak.

Selain itu, Bias juga mengapresiasi pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui budidaya perikanan yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Ia menyatakan dukungannya agar program tersebut memperoleh perhatian lebih guna meningkatkan manfaat bagi Warga Binaan.

Saat berdialog dengan Warga Binaan, Bias juga mendorong mereka untuk memanfaatkan masa pembinaan sebagai kesempatan memperbaiki diri dan meningkatkan keterampilan. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku selama menjalani masa pidana.

"Tempat budidaya perikanannya bagus, luar biasa. Kolamnya luas dan kebersihannya juga terjaga, apalagi jika ditambahkan dengan budidaya ikan patin yang memiliki potensi baik. Nanti akan kami upayakan dukungan agar program ini makin berkembang," janji Bias.

Terkait peristiwa meninggalnya seorang Warga Binaan yang sempat menjadi perhatian publik, Bias turut meninjau area sel isolasi. Dari hasil peninjauan tersebut, ia menyatakan tidak menemukan kondisi yang membahayakan dan menilai pihak Lapas telah menjalankan prosedur serta standar operasional yang berlaku.

Melalui kunjungan ini, Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, akan makin memperkuat upaya mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada keberhasilan pembinaan Warga Binaan. (Zikry)

Share:

Read More

OJK Wujudkan Industri BPR/BPRS yang Berintegritas, Tangguh, dan Kontributif

OJK Wujudkan Industri BPR/BPRS yang Berintegritas, Tangguh, dan Kontributif. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mewujudkan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS. Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan yang juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.

BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.

Menurut Dian, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut serta menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 guna mewujudkan BPR dan BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Roadmap ini merupakan acuan BPR dan BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang resilien agar dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Roadmap difokuskan pada empat pilar yaitu Penguatan Struktur dan Daya Saing, Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS, Penguatan Peran BPR dan BPRS di Wilayah, serta Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM," kata Dian.

Kinerja Positif Industri BPR dan BPRS

Industri BPR dan BPRS tetap tumbuh positif dengan indikator keuangan yang baik dan terjaga. Sampai dengan Maret 2026, total aset BPR dan BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp236,69 triliun. Adapun penyaluran kredit/pembiayaan industri BPR dan BPRS dapat tumbuh sebesar 2,83 persen yoy menjadi sebesar Rp176,96 triliun, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen yoy menjadi sebesar Rp165,49 triliun.

Kinerja ini juga didukung dengan ketahanan permodalan yang relatif kuat untuk menopang risiko dengan rasio CAR agregat industri BPR dan BPRS sebesar 27,20 persen, atau berada cukup jauh di atas ketentuan regulator. Industri BPR dan BPRS terus berupaya memperkuat langkah mitigasi risiko melalui penerapan manajemen dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, pelaksanaan monitoring pasca- pencairan secara intensif, serta pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Industri BPR dan BPRS dalam Sektor UMKM

Secara geografis dan kultural, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM, sejalan dengan amanat UU P2SK bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap tumbuh dan terjaga kualitasnya, dengan porsi penyaluran mencapai 50,07 persen dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026.

Meskipun telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, penyaluran kredit/pembiayaan tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk melalui kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lainnya serta dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan yang terkait dengan program OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) dan kredit/pembiayaan sektor pertanian (K/PSP). 

Konsolidasi BPR dan BPRS

OJK senantiasa mendorong ketahanan dan kontribusi industri BPR dan BPRS dalam perekonomian di wilayahnya melalui kebijakan pemenuhan modal inti minimum dan konsolidasi, sehingga diharapkan industri BPR dan BPRS mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari dinamika perekonomian dan persaingan industri perbankan.

Sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 18 BPR dan BPRS serta lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

Selain itu, sebagian besar BPR dan BPRS telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi BPR dan BPRS yang belum memenuhi telah ditempuh upaya aksi korporasi antara lain penambahan modal disetor dan/atau konsolidasi. Melalui langkah-langkah tersebut, tujuan penguatan industri BPR dan BPRS diharapkan dapat dicapai.

Untuk mendukung lebih jauh penguatan peran perbankan di daerah, OJK senantiasa mendorong sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam bentuk konsolidasi BPR dan BPRS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di bawah BPD.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR dan BPRS, sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional.

Bersama para pemangku kepentingan terkait, OJK akan senantiasa mendukung implementasi Roadmap melalui berbagai upaya strategis agar industri BPR dan BPRS tumbuh semakin baik dan memiliki peran optimal untuk ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Evi)

Share:

Read More

Gerbang Lintas Utara Menuju Selatan, Stasiun Prupuk Mengawal Geliat Ekonomi Baru Kabupaten Tegal

Gerbang Lintas Utara Menuju Selatan, Stasiun Prupuk Mengawal Geliat Ekonomi Baru Kabupaten Tegal. (Dok. KAI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Perubahan sebuah daerah sering kali dapat dibaca dari bagaimana masyarakatnya bergerak. Ketika kesempatan kerja semakin terbuka, pusat-pusat ekonomi tumbuh, dan aktivitas perdagangan semakin ramai, kebutuhan untuk bepergian pun ikut meningkat. Di Kabupaten Tegal bagian selatan, dinamika tersebut terlihat dari geliat mobilitas yang terus berkembang di Stasiun Prupuk.

Terletak di Kecamatan Margasari, stasiun ini memiliki posisi yang penting dalam jaringan perkeretaapian Pulau Jawa. Stasiun Prupuk menjadi titik percabangan yang menghubungkan jalur lintas tengah Jawa pada koridor Cirebon–Purwokerto–Kroya dengan jalur menuju pesisir utara melalui Tegal. Posisi tersebut menjadikan Prupuk sebagai salah satu gerbang pergerakan masyarakat, logistik, dan aktivitas ekonomi yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa.

Pertumbuhan mobilitas masyarakat tercermin dari peningkatan volume pelanggan yang menggunakan layanan kereta api dari dan menuju stasiun ini. Sepanjang Januari hingga April 2026, sebanyak 15.297 pelanggan berangkat dari Stasiun Prupuk, meningkat 21,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 12.542 pelanggan. Pada periode yang sama, volume pelanggan yang datang mencapai 15.205 orang atau tumbuh 23,65 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 12.296 pelanggan.

Kenaikan yang terjadi secara bersamaan pada arus keberangkatan dan kedatangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah ini bergerak dalam dua arah. Masyarakat memanfaatkan kereta api untuk bekerja, belajar, berdagang, maupun berwisata ke berbagai kota, sementara pada saat yang sama kawasan selatan Kabupaten Tegal juga semakin aktif menarik arus perjalanan dari luar daerah.

Fenomena tersebut sejalan dengan perkembangan demografi dan ekonomi Kabupaten Tegal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tegal mencapai sekitar 1,69 juta jiwa. Kecamatan Margasari menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, mencapai lebih dari 116 ribu jiwa. Besarnya populasi tersebut menciptakan kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi seiring meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di saat yang sama, struktur ketenagakerjaan Kabupaten Tegal juga menunjukkan perubahan yang menarik. Data BPS Kabupaten Tegal tahun 2025 mencatat porsi pekerja formal telah mencapai sekitar 41,48 persen. Kondisi ini menggambarkan semakin banyak masyarakat yang bekerja dengan pola mobilitas rutin menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, kawasan perdagangan, layanan pendidikan, maupun sektor jasa. Dalam situasi tersebut, transportasi publik yang memiliki jadwal pasti dan waktu tempuh yang terukur menjadi kebutuhan yang semakin penting.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa pertumbuhan pelanggan di Stasiun Prupuk mencerminkan semakin eratnya hubungan antara konektivitas transportasi dan perkembangan ekonomi daerah.

“Peningkatan mobilitas masyarakat biasanya berjalan beriringan dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi. Ketika peluang kerja bertambah, perdagangan berkembang, dan masyarakat semakin produktif, kebutuhan perjalanan juga meningkat. Stasiun Prupuk menjadi salah satu simpul yang membantu menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang tersebut,” ucap Anne.

Peran tersebut semakin relevan karena wilayah selatan Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir berkembang sebagai kawasan agraris yang produktif. Margasari dan wilayah sekitarnya dikenal sebagai salah satu sentra bawang merah yang terus tumbuh. Komoditas hortikultura menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan aktivitas distribusi yang semakin intensif menuju berbagai daerah pemasaran.

“Mobilitas yang baik memberikan manfaat yang luas bagi daerah. Petani lebih mudah menjangkau pasar, pelaku usaha memperoleh akses yang lebih luas, dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk bekerja maupun mengembangkan usaha. Konektivitas transportasi menjadi salah satu faktor yang mempercepat perputaran ekonomi daerah,” tambah nya.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Stasiun Prupuk melayani berbagai perjalanan antarkota melalui KA Progo, KA Gajahwong, KA Kutojaya Utara, KA Bengawan, KA Jayakarta, dan KA Gaya Baru Malam Selatan. Pada layanan aglomerasi dan regional, masyarakat juga dilayani oleh KA Kamandaka dan KA Joglosemarkerto yang menghubungkan berbagai kota di Jawa Tengah dan sekitarnya. Selain layanan penumpang, stasiun ini turut mendukung distribusi logistik nasional melalui operasional KA Pupuk Indonesia yang melayani kebutuhan sektor pertanian di jalur lintas selatan Jawa.

Di luar fungsi transportasi, Stasiun Prupuk juga berperan sebagai pintu masuk menuju sejumlah destinasi wisata unggulan Kabupaten Tegal. Wisatawan yang datang dengan kereta api dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata Guci, Bumijawa, dan berbagai destinasi pegunungan di lereng Gunung Slamet. Arus wisata tersebut memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, mulai dari transportasi lanjutan, penginapan, kuliner, hingga usaha mikro yang tumbuh di sekitar kawasan wisata.

Anne menambahkan bahwa perkembangan sebuah stasiun pada akhirnya dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitarnya. Ketika mobilitas meningkat, kesempatan ekonomi terbuka lebih luas dan konektivitas antarwilayah semakin kuat.

“Setiap pelanggan yang berangkat maupun tiba di Stasiun Prupuk membawa cerita dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang berangkat untuk bekerja, menempuh pendidikan, berdagang, atau bertemu keluarga. Kereta api hadir untuk menghubungkan berbagai perjalanan tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. KAI akan terus menjaga keandalan layanan agar manfaat konektivitas ini dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” tutupnya.

Share:

Read More

Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih

Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih. (Dok. Pertamina)

Bali, WaraWiri.net - Pertamina memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui sejumlah program pemberdayaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya dengan mengimplementasikan program Desa Energi Berdikari (DEB). DEB merupakan desa inovatif yang memanfaatkan energi bersih untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

DEB Keliki di Kecamatan Tegalallang, Kabupaten Gianyar, Bali merupakan inisiatif Pertamina dalam menyediakan energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan energi terbarukan sebagau solusi yang dapat menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat. DEB Keliki memiliki kegiatan utama berupa pengolahan sampah menjadi kompos dan ketahanan pangan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan.

Sumber energi pengolahan sampah serta pompa penggerak untuk pengairan sawah, didukung dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Jajaran Dewan Komisaris Pertamina, melihat dan mendengarkan penjelasan secara langsung dari penerima manfaat atas dampak program terhadap kemandirian masyarakat DEB Keliki.

I Wayan Sumada, Local Hero sekaligus Ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Yowana Bakti Keliki, penuh antusias menceritakan dampak keterlibatan Pertamina melalui upaya pembinaan, pendampingan serta pemberian sejumlah fasilitas di desanya.

“Di Desa Keliki setidaknya menghasilkan sekitar 7 ton sampah per hari, dengan produktivitas yang sangat tinggi tersebut kehadiran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sangat membantu masyarakat untuk mengelola dan mengolah sampah," ujarnya.

Untuk mendukung program pengolahan sampah, diperlukan tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS dengan kapasitas terpasang mencapai 10,5 kWp (Kilowatt Peak). PLTS ini menghasilkan 14.256 kWh/tahun energi surya. Kehadiran PLTS selain menghemat biaya listrik sebesar Rp21 juta/tahun, sekaligus mengurangi emisi GRK mencapai 13,7 ton CO2eq/tahun.

Ia menambahkan dukungan yang diberikan Pertamina, secara tidak langsung juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dengan melakukan pemilahan sampah rumah tangga, baik samapah organik, anorganik dan residu.

“Saat ini kesadaran untuk masyarakat memilih sampah itu sudah sangat tinggi berkat kerjasama kami dengan Pertamina, kami mengelola sampah untuk dikembalikan ke alam hingga kemudian bisa semakin bermanfaat lagi untuk alam," tambahnya.

I Wayan Sumadana menambahkan, untuk aktivitas pengairan air sawah, DEB Keliki juga didukung dengan PLTS dengan kapasitas terpasang 17,5 kWp (Kilowatt Peak). PLTS ini kemudian digunakan untuk menggerakkan pompa air tanah bertenaga surya yang mendukung pengairan sawah selama musim kemarau di 7 Subak (Tain Kambing, Sebali, Uma Desa Keliki, Jungut, Umelikode, Bangkiangsidem, dan Lauh Batu). Khusus PLTS untuk pengairan sawah menghasilkan 84.000 kWh/tahun energi surya, mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) mencapai 23,1 ton CO2eq/tahun serta penghematan biaya listrik Rp.35 juta per tahun.

Dari pertanian tersebut, DEB Keliki menghasilkan produk padi organik, yang dapat meningkatkan produktivitas hasil panen secara signifikan. Sebelum program padi organik diterapkan hasil panen hanya berkisar 5 sampai 5,5 ton per hektare, setelah proses pembinaan oleh Pertamina peningkatan menjadi 8,7 ton per hektare.

Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani, mengaku takjub dengan keberhasilan program yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Dari program DEB Keliki ini, menunjukkan komitmen Pertamina dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui program-program yang dimiliki. Melihat keberhasilan DEB Keliki, saya dan jajaran Dewan Komisaris sangat senang, semoga program TSJL Perusahaan, bisa lebih memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya

DEB Keliki kini telah menjadi ekosistem percontohan penggerak ekonomi masyarakat, melalui kegiatan Eco Village dan Agrikultur, terdapat 1.200 Kepala Keluarga penerima manfaat, melibatkan 9 pekerja, berkolaborasi dengan 15 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pemuda desa. Tidak hanya itu hasil pengelolaan sampah ini juga berhasil meluncurkan produk pupuk organik berkualitas tinggi, produksi ecoenzyme (cairan serbaguna hasil fermentasi limbah organik dapur), dan kompos organik.

Atas keberhasilan itu, banyak kunjungan dari berbagai Perguruan Tinggi maupun wisatawan mancanegara ke DEB Keliki. Setidaknya terdapat 6.000 tamu yang telah berkunjung, untuk melihat keindahan persawahan, belajar pengelolaan sampah dan pertanian berbasis energi bersih, sambil menikmati jajanan di saung-saung cafe warga yang menambah geliat ekonomi warga Keliki. (Tedy)

Share:

Read More