Sekolah Rakyat Permanen Jasinga Resmi Dimulai, Pemkab Bogor Tekankan Pendidikan Putus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat Permanen Jasinga Resmi Dimulai, Pemkab Bogor Tekankan Pendidikan Putus Rantai Kemiskinan. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Bogor di Kecamatan Jasinga, resmi memulai kegiatan pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027. Pembukaan ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, Jumat (21/8).

Mewakili Bupati Bogor, Sekda Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bogor.

“Hari ini bukan sekadar dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Hari ini kita membuka harapan baru, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Kabupaten Bogor untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Ajat saat membacakan sambutan Bupati Bogor.

Ajat menegaskan, pembangunan Kabupaten Bogor tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Kita ingin memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi warisan antar generasi, dan pendidikan adalah jalan terbaik untuk memutus rantai tersebut,” tegasnya.

Kepada 270 siswa yang menjadi peserta didik gelombang pertama Sekolah Rakyat Permanen Jasinga, Ajat berpesan agar tidak berkecil hati dengan latar belakang ekonomi keluarga.

Ia menekankan, pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan dan kesempatan yang sama untuk berkembang serta meraih cita-cita.

“Jangan pernah merasa rendah diri karena keadaan keluarga. Masa depan tidak ditentukan dari mana kita berasal, melainkan dari kemauan kita untuk terus belajar dan bekerja keras,” pesan Bupati Bogor melalui Sekda. (Dinda)
Share:

Pemkab Bogor dan TNI AD Perkuat Kesiapsiagaan Wilayah melalui Integrasi Manajemen Logistik

Pemkab Bogor dan TNI AD Perkuat Kesiapsiagaan Wilayah melalui Integrasi Manajemen Logistik. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyambut positif kolaborasi bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam memperkuat kesiapsiagaan wilayah serta mendukung strategi pertahanan nasional. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat menerima Tim Pokja Dokumen Strategis TNI AD dalam kegiatan Audiensi dan Pengumpulan Data “Integrasi Manajemen Logistik pada Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau Strategis Matra Darat” di Pendopo Bupati Bogor, Kamis (20/8/2026).

Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, Pemkab Bogor terbuka terhadap penguatan kolaborasi dengan TNI AD, mengingat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI selama ini telah berjalan dengan baik dalam berbagai bidang.

“Kami sangat respons kalau memang mau ada bagian-bagian yang datang dari TNI, yang selama ini kita selalu berkolaborasi,” ujar Ajat.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah agar semakin tepat, cepat dan terarah. Selain itu, sinergi tersebut juga diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat berdampak terhadap masyarakat dan wilayah.

Ajat menambahkan, penguatan kolaborasi ke depan dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan pemanfaatan data secara terpadu, termasuk pemetaan infrastruktur serta sumber daya strategis yang dimiliki daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana data dan potensi yang kita miliki dapat dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing,” jelasnya.

Ia menegaskan, setiap bentuk kolaborasi tetap perlu memperhatikan aspek tata ruang, keamanan informasi, kewenangan kelembagaan, serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan audiensi dan pengumpulan data tersebut, Pemkab Bogor berharap terbangun pemahaman yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD, khususnya dalam mengidentifikasi potensi, kebutuhan, serta kapasitas wilayah yang dapat mendukung kesiapsiagaan dan ketahanan daerah.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun konektivitas dan kapasitas wilayah secara terencana, sehingga penguatan aspek pertahanan dapat berjalan selaras dengan pembangunan daerah dan kepentingan pelayanan masyarakat. (Dinda)
Share:

Baleg DPR: RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator Digital dan Masyarakat

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Putra Nababan dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Penyiaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Badan Legislasi DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran tidak membatasi ruang kreativitas para kreator digital. Sebaliknya, regulasi tersebut menurutnya, perlu memberikan perlindungan sekaligus menciptakan keadilan bagi kreator dalam berkarya di ruang digital.

“Kita berharap, terutama mereka yang muncul di ruang publik dengan kreativitas dan kreasi mereka melalui digital itu justru bisa terlindungi melalui undang-undang penyiaran yang baru ini,” ujar Putra dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Penyiaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai, keberadaan kreator digital, baik yang berkarya secara individu maupun melalui perusahaan, perlu mendapat ruang yang adil untuk berkembang. Maka dari itu, RUU Penyiaran diharapkan dapat menciptakan level playing field bagi para pelaku ekosistem digital.

“Kita berharap ada level playing field, ada keadilan di dalam mereka berusaha dan di dalam mereka berkarya. Kita juga berharap ini akan lebih banyak lagi teman-teman yang mengisi konten,” katanya.

Meski begitu, ia menilai bahwa perlindungan tidak hanya diperlukan bagi kreator. Masyarakat sebagai pengguna dan penikmat konten digital pun harus mendapatkan perlindungan dari konten yang tidak bertanggung jawab.

“Perlindungan masyarakat terhadap konten-konten penyiaran dan konten-konten digital itu juga harus terjamin,” ujarnya.

Pasalnya, Ia menilai bahwa selama ini belum terdapat pengaturan yang cukup untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menikmati konten digital, baik yang diproduksi perusahaan maupun kreator individual.

Oleh karena itu, menurutnya, pembaruan regulasi penyiaran perlu diikuti dengan penguatan kedaulatan ekosistem digital. Ia menegaskan bahwa negara perlu memastikan tersedianya infrastruktur, fasilitas, serta ruang digital yang nyaman bagi masyarakat untuk berusaha, berkarya, dan menikmati konten.

“Kedaulatan ekosistem digital ini harus bisa menjamin bahwa kita yang ada di Indonesia ini, terutama negara, bisa menyediakan fasilitas dan juga menyediakan infrastruktur serta suasana yang betul-betul komprehensif, yang betul-betul nyaman buat orang berusaha dan berkarya dan menikmati konten-konten digital,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan, kedaulatan digital juga membutuhkan kemampuan negara untuk mengatur dan mengawasi informasi yang beredar di ruang publik. Sebab, konten digital yang tidak bertanggung jawab dinilai dapat memperburuk situasi, termasuk dalam aksi demonstrasi, kerusuhan, maupun ketika terjadi bencana.

Maka dari itu, ia mendorong agar pengaturan dalam RUU Penyiaran mampu mengikuti perkembangan ekosistem digital yang semakin luas dan melibatkan berbagai platform. (Ilham)
Share:

Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Pelindungan Masyarakat Buntut Karhutla di Kalimantan yang Makin Parah

Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Pelindungan Masyarakat Buntut Karhutla di Kalimantan yang Makin Parah. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah Kalimantan yang semakin parah. Ia juga mengingtkan Pemerintah untuk memastikan pelindungan terhadap masyarakat atas dampak Karhutla.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Kemudian disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

Karhutla di Kalimatan yang semakin parah pun menimbulkan dampak buruk yang luas, meliputi penurunan kualitas udara hingga kategori berbahaya, lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya aktivitas warga dan sekolah, kerusakan habitat satwa, serta kabut asap lintas batas yang memengaruhi negara tetangga.

Bahkan kabut pekat akibat Karhutla menyebabkan jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan.

Terkait hal ini, Puan meminta Pemerintah segera menetapkan zona operasi prioritas Karhutla berdasarkan kombinasi hotspot berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah.

“Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mendorong Pemerintah pusat memberikan bantuan, khususnya bagi daerah yang kewalahan dalam penanganan Karhutla. 

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ungkap Puan.

Menurutnya, operasi darat harus diperkuat agar api tidak kembali hidup setelah permukaan terlihat padam, sementara pemadaman dari udara harus difokuskan pada area yang sulit dijangkau. Puan juga menekankan pentingnya kelengkapan infrastruktur pemadaman api.

“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” paparnya.

“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi Karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” lanjut Puan.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah segera memetakan dampak Karhutla kepada masyarakat. “Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” jelasnya.

Jika Indeks Pencemaran Udara (API) melebihi ambang batas polusi, Puan mendorong Pemerintah untuk memberlakukan situasi darurat dengan meminta masyarakat menghentikan dulu aktivitas di luar rumah. 

“Tempat penampungan juga perlu disiapkan jika memang diperlukan, dan apabila keadaan masyarakat di daerah terdampak sudah dalam kategori bahaya,” sebut Puan.

Puan juga meminta Pemerintah di daerah terdampak Karhutla untuk membuka layanan kesehatan tambahan untuk anak, lansia, ibu hamil, dan penderita pernapasan.

“Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti kabut asap pekat Karhutla yang menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan. Singapura juga telah meminta warganya mewaspadai dampak Karhutla Indonesia.

Untuk itu, Puan meminta agar Karhutla segera ditanggulangi. “Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mendorong Pemerintah bersama instansi terkait melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran, maupun yang abai sehingga menyebabkan Karhutla. Puan mengatakan, kerugian akibat Karhutla sangat besar.

“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, Karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.

Puan menyebut, Pemerintah Daerah juga harus dapat menjelaskan mengapa Karhutla di Kalimantan bisa meluas sedemikian rupa. 

“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutup Puan. (Ilham)
Share:

Ratifikasi IEU CEPA Membuka Peluang Bisnis dan Investasi Lebih Besar bagi Indonesia dan Uni Eropa

Ratifikasi IEU CEPA Membuka Peluang Bisnis dan Investasi Lebih Besar bagi Indonesia dan Uni Eropa. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Republik Indonesia dan Uni Eropa serta mempercepat implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), Pemerintah Indonesia melaksanakan dialog penting dengan Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar Negara-Negara Anggota Uni Eropa.

“Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara-negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Jumat (21/8).

Apabila IEU CEPA diimplementasikan mulai awal tahun depan, maka Indonesia akan memperoleh akses pasar berupa 90,4% pos tarif langsung menjadi 0%; dan 8,37% berkurang bertahap, yang mana diharapkan akan memperluas ekspor sawit, alas kaki, kopi, furnitur, pertanian/perikanan, dan telekomunikasi. Sedangkan, bagi Uni Eropa akan mendapatkan akses pasar Indonesia yang lebih luas bagi industri atau konsumen Eropa serta pasokan produk yang lebih kompetitif.

“Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat,” jelas Menko Airlangga.

Dengan diratifikasinya Perjanjian IEU CEPA, Indonesia berharap akan membuka potensi investasi yang akan masuk ke negara ini. Indonesia mendorong investasi Uni Eropa pada sektor bernilai tambah tinggi, semisal manufaktur maju, energi terbarukan, EV, digital, farmasi, guna mendukung transfer teknologi dan transformasi industri domestik.

“Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar,” tutur Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia akan berakhir pada akhir tahun ini, sehingga dengan segera diratifikasinya perjanjian IEU CEPA akan mengikis kesenjangan yang mungkin terjadi untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut.

Di sisi lain, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia and Brunei Darussalam, Y.M. Denis Chaibi mengapresiasi pihak Indonesia yang sudah mengadakan agenda hari ini.

“Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan Eropa,” jelas Dubes Denis.

Lebih lanjut, Dubes Denis juga sependapat dengan Menko Airlangga bahwa ke depannya akan semakin banyak menteri, delegasi bisnis, bahkan keluarga kerajaan dari Eropa yang akan berkunjung ke Indonesia, dan salah satunya untuk memanfaatkan sisi positif dari keberadaan IEU CEPA ini. Termasuk pada akhir Oktober atau awal November nanti, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic juga akan berkunjung ke Indonesia.

“Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa,” kata Dubes Denis.

Turut hadir dalam agenda kali ini yaitu antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso; Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza; Jajaran Eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian; Ambassador dari negara Jerman, Swedia, Irlandia, Belgia, Belanda, Portugal, Yunani, Polandia, dan Slowakia; Deputy Head of Mission dari negara Denmark, Finlandia, Siprus, Prancis, Spanyol, Italia, Bulgaria, dan Kroasia; dan perwakilan dari Kedubes Ceko dan Austria. (Budi)
Share:

Dampak Kebakaran Lahan, KLH/BPLH Lakukan Penyegelan di Konsesi PT Bintang Harapan Palma

Dampak Kebakaran Lahan, KLH/BPLH Lakukan Penyegelan di Konsesi PT Bintang Harapan Palma. (Dok. Kemen LH)

Sumatera Selatan, WaraWiri.net - Menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (GAKKUM LH) melakukan pengawasan terhadap kebakaran lahan di areal konsesi PT Bintang Harapan Palma yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan dilaksanakan pada 11–15 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas ditemukannya sejumlah titik panas (hotspot) di wilayah tersebut.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan, mengidentifikasi luasan dan lokasi terdampak, serta mendalami kepatuhan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di dalam wilayah konsesinya.

“Kebakaran yang terjadi di dalam maupun di sekitar areal konsesi tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kebakaran biasa. Kami akan melihat secara menyeluruh aspek pengelolaan lingkungan, termasuk bagaimana tanggung jawab korporasi dalam mencegah, menangani, dan memastikan kebakaran tidak meluas di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap temuan akan kami dalami berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Deputi GAKKUM LH, Rizal Irawan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pengawas mengidentifikasi dua lokasi kejadian kebakaran lahan yang terjadi pada periode akhir Juli hingga awal Agustus 2026. Lokasi pertama merupakan area yang mengalami kebakaran pada 27–29 Juli 2026, dengan koordinat -3.119795,105.267569. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kebakaran berdampak pada sekitar 2,08 hektare lahan milik warga dan sekitar 1,77 hektare area Hak Guna Usaha (HGU) PT Bintang Harapan Palma.

Sementara itu, lokasi kedua merupakan area yang mengalami kebakaran pada 4–8 Agustus 2026, dengan koordinat -3.105584,105.3126675. Kebakaran terjadi di area konsesi perusahaan yang berbatasan dengan wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, dengan luasan terdampak mencapai sekitar 454 hektare.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena kebakaran tersebut terjadi berulang pada wilayah yang berada dalam area konsesi perusahaan. Pada tahun 2023, telah terjadi kebakaran lahan di lokasi konsesi PT Bintang Harapan Palma. Terhadap kejadian tersebut, telah dikenakan sanksi administratif dan gugatan perdata. Pemerintah menegaskan bahwa setiap pemegang izin atau pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan pengelolaan lahannya tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.

Pengawas Lingkungan Hidup terus melakukan pengumpulan dan pendalaman informasi, termasuk terhadap kondisi lahan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Hasil pengawasan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemasangan plang dan garis PPLH merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga lokasi serta memastikan proses pendalaman dapat dilakukan secara objektif. Seluruh fakta di lapangan akan dikaji, dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, kami akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” jelas Rizal Irawan.

KLH/BPLH menegaskan bahwa pengawasan terhadap kejadian kebakaran lahan pada areal konsesi merupakan bagian dari upaya memperkuat pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup. Saat ini, proses pendalaman terhadap hasil pengawasan masih berlangsung. KLH/BPLH akan menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan. Tiga instrumen penegakan hukum yaitu Sanksi Administratif, Pidana, dan Perdata akan digunakan bagi pelaku pembakaran lahan yang terbukti terjadi berulang. (Remondies)
Share:

Gerakan Jemaat Jaga Bumi, Menteri LH Akselerasi Langkah Menuju Gereja Hijau

Gerakan Jemaat Jaga Bumi, Menteri LH Akselerasi Langkah Menuju Gereja Hijau. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.netKementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil langkah strategis dalam membumikan budaya pelestarian lingkungan melalui pendekatan keagamaan. Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, resmi menggerakkan kekuatan moral lebih dari 171 ribu jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VIII DKI Jakarta agar menjadi pelopor perubahan perilaku dalam mengelola sampah, dimulai dari memilah sampah dari sumbernya. 

 Dalam deklarasi akbar bertajuk “Deklarasi Gereja HKBP Pilah Sampah”, Menteri Jumhur menegaskan bahwa persoalan sampah tidak akan pernah tuntas jika hanya disandarkan pada kebijakan birokrasi semata. Dibutuhkan gerakan kultural yang mengakar pada kesadaran harian masyarakat, di mana rumah ibadah memiliki peran strategis untuk menumbuhkan kesadaran tersebut.

 “Gerakan pengelolaan sampah akan jauh lebih kuat ketika didukung organisasi keagamaan. HKBP memiliki jaringan yang luas dan kuat, sehingga praktik baik yang dimulai dari Jakarta dapat menjadi contoh untuk diperluas ke seluruh Indonesia. Pilah sampah adalah pintu masuk membangun kesadaran, dan tempat ibadah memiliki peran besar untuk menumbuhkan kesadaran itu. Gerakan moral ini juga harus diperkuat dengan regulasi, salah satunya melalui EPR,” tegas Menteri Jumhur yang sekaligus memberikan fasilitas pengelolaan sampah kepada HKBP.

 Menteri Jumhur merinci, perubahan kebiasaan ini harus dimulai dari hal-hal sederhana di rumah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memakai ulang barang layak pakai, menghabiskan makanan, hingga disiplin memilah sampah organik dan anorganik.

Komitmen Nyata Menuju Konsep Gereja Hijau

Menyambut ajakan tersebut, Ephorus HKBP, Pdt. Victor Tinambunan, menyatakan bahwa keterlibatan aktif jemaat dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah wujud nyata panggilan iman untuk merawat ciptaan Tuhan.

 “Ini menjadi bagian dari tanggung jawab HKBP untuk berjalan searah dengan KLH/BPLH dalam menangani persoalan sampah dengan baik. Melalui deklarasi HKBP Distrik VIII DKI Jakarta ini, kami berharap HKBP dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah di tengah jemaat dan masyarakat,” ungkap Pdt. Victor.

 Sebagai informasi, HKBP Distrik VIII DKI Jakarta membawahi struktur besar yang mencakup 84 gereja dalam 54 resort dengan total jemaat mencapai 171.987 jiwa. Sebanyak 600 perwakilan jemaat yang hadir langsung di lokasi didaulat menjadi motor penggerak awal untuk menularkan budaya baru ini ke lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang sosial masing-masing.

Menjawab Darurat Sampah Perkotaan Secara Kolaboratif

Langkah kolaboratif ini menjadi sangat krusial mengingat volume timbulan sampah nasional berdasarkan data SIPSN telah mencapai 31,46 juta ton per tahun. Khusus di wilayah Jakarta, timbulan sampah menembus angka 9.059 ton per hari, di mana sekitar 7.871 ton per hari harus dibuang ke TPST Bantargebang.

 Menteri Jumhur mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan ini tidak diukur dari banyaknya tempat sampah yang dibagikan, melainkan dari seberapa jauh penurunan jumlah residu yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat instrumen regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) untuk memastikan produsen ikut bertanggung jawab penuh atas daur ulang kemasan produk mereka.

 Melalui deklarasi ini, HKBP Distrik VIII DKI Jakarta resmi mengikat komitmen moral untuk mewujudkan gereja hijau (green church), menjadikan budaya pilah sampah sebagai rutinitas rumah tangga, serta memperluas kerja sama lintas sektor. KLH/BPLH berkomitmen untuk terus mendampingi gerakan ini agar menjadi teladan nasional yang dapat direplikasi oleh komunitas keagamaan lainnya di seluruh Indonesia. (Remondies)
Share:

Kemah Konservasi HKAN 2026: Kemenhut Perkuat Peran Generasi Muda Sebagai Pelopor Konservasi

Kemah Konservasi HKAN 2026: Kemenhut Perkuat Peran Generasi Muda Sebagai Pelopor Konservasi. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menyelenggarakan Kemah Konservasi dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, pada 20–21 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran generasi muda dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Mengusung tema “Kemah Konservasi HKAN 2026: Membangun Generasi Muda sebagai Pelopor Konservasi Indonesia”, kegiatan diikuti sekitar 100 generasi muda dan anggota Saka Wanabakti wilayah Jabodetabek. Kemah Konservasi dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan perkemahan, tetapi sebagai ruang pembelajaran, pengembangan kepemimpinan, penguatan jejaring, serta pengalaman langsung bagi generasi muda untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai konservasi.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, dalam arahannya menekankan pentingnya memberikan ruang yang lebih luas kepada generasi muda untuk mengambil peran dalam konservasi. Generasi muda tidak hanya dipandang sebagai penerima edukasi, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan penggerak konservasi di masa kini dan masa depan.

“Konservasi tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita membutuhkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, sekaligus keberanian untuk mengambil peran dan menghadirkan aksi nyata bagi alam,” ujar Satyawan.

Kemah Konservasi HKAN 2026 menggunakan pendekatan Experiential Conservation Camp, yang menggabungkan pendidikan konservasi, nilai-nilai kepramukaan, kepemimpinan, kolaborasi, komunikasi, dan teknologi digital. Melalui pendekatan learning by doing, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi memperoleh pengalaman langsung melalui simulasi, praktik, permainan edukatif, observasi, tantangan kelompok, dan refleksi.

Pembelajaran dikemas secara interaktif melalui berbagai tantangan yang memperkenalkan peserta pada peran dan ruang lingkup kerja Direktorat Jenderal KSDAE. Pada Krida Reksa Wana, misalnya, peserta mengikuti Wildlife Ranger Challenge untuk mengenal peran penjaga hutan dalam melindungi satwa liar dan menjaga kawasan konservasi.

Peserta juga mengikuti Forest Guardian Mission yang memperkenalkan upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi, Community Conservation Planning yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, Eco Adventure & Nature Interpretation yang mengenalkan pemanfaatan jasa lingkungan sekaligus keterampilan menyampaikan pesan konservasi, serta Restore the Forest yang mengajak peserta memahami pentingnya pemulihan ekosistem.

Melalui rangkaian tersebut, peserta diajak melihat konservasi secara lebih utuh, mulai dari perlindungan kawasan dan pengamanan satwa, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan jasa lingkungan, hingga pemulihan ekosistem. Pendekatan ini sekaligus memperkenalkan berbagai bidang kerja konservasi kepada generasi muda secara lebih dekat dan kontekstual.

Salah satu agenda utama Kemah Konservasi adalah talkshow “Young People as Drivers of Sustainable Development” yang mempertemukan pemerintah, mitra pembangunan, organisasi konservasi, dan generasi muda dalam satu ruang dialog.

Talkshow ini membahas bagaimana generasi muda dapat bergerak dari sekadar memiliki kepedulian (awareness) menjadi pelaku aksi nyata (action) dalam pembangunan berkelanjutan. Diskusi juga mengangkat pentingnya pengembangan green skills dan green jobs, pemanfaatan kreativitas dan media digital, serta pembukaan ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, organisasi konservasi, mitra pembangunan, komunitas, dan generasi muda.

Pesan utama yang dibangun dalam forum tersebut adalah bahwa generasi muda tidak harus menunggu menjadi pemimpin di masa depan untuk berkontribusi. Dengan kapasitas, kreativitas, dan ruang yang tepat, generasi muda dapat mulai mengambil peran sejak sekarang dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan dan konservasi.

Sejalan dengan karakter generasi muda yang semakin dekat dengan teknologi dan media digital, Kemah Konservasi HKAN 2026 juga menghadirkan Conservation Creator Challenge. Dalam kegiatan ini, peserta ditantang menghasilkan berbagai karya komunikasi konservasi, seperti video pendek, poster digital, fotografi, maupun kampanye media sosial.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan komunikasi publik sekaligus menyampaikan pesan konservasi dengan bahasa yang kreatif dan relevan bagi masyarakat. Hasil karya peserta diharapkan dapat menjadi bagian dari kampanye konservasi dan memperluas jangkauan pesan pelestarian alam melalui media digital.

Selain itu, peserta mengikuti Conservation Innovation Showcase, yaitu sesi untuk menyusun dan mempresentasikan gagasan serta rencana aksi konservasi secara berkelompok. Kegiatan ini menilai pemahaman peserta, kreativitas, kemampuan komunikasi, kerja sama, serta gagasan tindak lanjut yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, gugus depan, maupun komunitas masing-masing.

Dalam hal ini penguatan kepemimpinan menjadi bagian penting dalam rangkaian Kemah Konservasi. Melalui sesi pembinaan Saka Wanabakti bertajuk “Membangun Karakter Pemimpin Muda untuk Masa Depan Konservasi Indonesia”, peserta didorong untuk mengembangkan karakter, kapasitas, dan kepemimpinan sebagai bagian dari generasi penerus yang memiliki kepedulian terhadap hutan dan lingkungan.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Campfire Festival, morning reflection, pengamatan burung (birdwatching) dan Maritime Connectivity in Asia, serta gamification “Design Your Protected Area: Can You Save Nature”. Berbagai aktivitas tersebut dirancang untuk memperkuat kerja sama, kreativitas, pemecahan masalah, komunikasi, dan kepemimpinan peserta melalui pengalaman yang menyenangkan dan menantang.

Melalui seluruh rangkaian kegiatan, Kemah Konservasi HKAN 2026 diharapkan dapat memperkuat jejaring Youth Conservation sekaligus mendorong lahirnya berbagai rencana aksi, kampanye digital, dan inisiatif konservasi yang dapat dilanjutkan oleh peserta setelah kegiatan berakhir.

“Harapannya, setelah kembali dari Kemah Konservasi ini, para peserta tidak berhenti pada pengalaman selama dua hari. Mereka membawa pulang pengetahuan, membangun jejaring, dan yang paling penting, membawa aksi konservasi ke lingkungan masing-masing,” lanjut Satyawan.

Kemah Konservasi HKAN 2026 menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian Kehutanan dalam memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Melalui pembelajaran berbasis pengalaman, penguatan kapasitas, kolaborasi lintas pihak, serta pemanfaatan kreativitas dan teknologi digital, generasi muda diharapkan semakin siap menjadi pelopor konservasi Indonesia.

Dengan demikian, semangat HKAN 2026 tidak berhenti pada peringatan, tetapi diterjemahkan menjadi gerakan bersama untuk bekerja bersama merawat alam Indonesia. (Burhan)
Share:

Menhut Dorong Evaluasi dan Transformasi Konservasi Alam di Indonesia

Menhut Dorong Evaluasi dan Transformasi Konservasi Alam di Indonesia. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia melalui evaluasi dan transformasi upaya-upaya konservasi alam. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Peringatan Puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2026 dengan tema “Konservasi Alam: Kerja Bersama Merawat Indonesia", pada Kamis, 20 Agustus 2026, di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta.

Menhut dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kerja Konservasi yang diperingati dengan HKAN merupakan muara dari amanat kerja mengelola sektor kehutanan yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan. Sehingga ia menegaskan agar peringatan HKAN bukan sekadar momentum perayaan, tetapi menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana upaya konservasi telah dilakukan dan bagaimana seluruh pihak dapat bekerja lebih baik dalam menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

“HKAN ini justru harus dijadikan waktu kita untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi misi kita, mengevaluasi kementerian kita, sejauh mana sebenarnya kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan lebih kreatif lagi, bekerja dengan mencoba segala daya upaya yang inovatif untuk konservasi alam kita. Karena dengan demikianlah HKAN akan memiliki makna yang dalam, yaitu peningkatan kinerja kita,” ujar Menteri Kehutanan Raja Antoni.

Menurut Menhut, keberhasilan konservasi harus dapat terlihat dari indikator nyata, mulai dari peningkatan populasi satwa, kondisi ekosistem, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, hingga manfaat yang kembali dirasakan masyarakat.

“Seperti kata hadis, apabila hari ini lebih baik daripada yang lalu, contohnya jumlah satwa lebih banyak daripada tahun lalu, usaha kita untuk konservasi alam nasional lebih baik daripada tahun lalu, maka kita menjadi orang-orang yang terus belajar dan memperbaiki diri,” ujarnya.

Menhut menekankan bahwa tantangan konservasi semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, penyusutan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk menjaga ekosistem. Krisis iklim dan degradasi lingkungan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama agar kekayaan alam Indonesia dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menyampaikan pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang inovatif. Menurutnya, upaya menjaga kawasan konservasi tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan konvensional, tetapi membutuhkan terobosan melalui kolaborasi pendanaan, termasuk pemanfaatan nilai ekonomi karbon dan investasi hijau.

Menhut juga menyoroti keberhasilan konservasi satwa liar yang menunjukkan perkembangan positif. Upaya perlindungan spesies kunci seperti badak jawa, harimau sumatera, orangutan, dan gajah asia terus menunjukkan tren positif melalui kelahiran individu baru di berbagai kantong habitat. Dalam pengelolaan konflik manusia dan satwa liar, ia pun menekankan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif.

Pada kesempatan tersebut Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo hadir memberikan pesan semangat konservasi kepada keluarga besar Kementerian Kehutanan atas dedikasinya dalam menjaga hutan dan terus melakukan aksi konservasi melindungi alam dan biodiversitas yang terkandung di dalamnya. Hashim pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada Grup Ashari atas kepeduliannya menjaga kelestarian alam di Indonesia.

"Ini adalah wujud kepedulian kami untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Jangan sampai makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu hilang atau punah dari bumi ini," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, menyebut jika rangkaian peringatan HKAN 2026 Rangkaian telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yang berjumlah 74 UPT di seluruh Indonesia dengan berbagai aksi pemulihan ekosistem, pelepasliaran, pemberdayaan masyarakat, serta edukasi konservasi secara masif. Ia menekankan Peringatan HKAN tahun 2026 ini sebagai batu pijakan untuk memperkuat barisan, mengeratkan kolaborasi, dan membakar kembali semangat menjaga bumi pertiwi.

"Konservasi alam bukanlah sebuah tujuan akhir yang berhenti ketika sebuah acara seremonial usai. Konservasi adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah proses peradaban, dan dedikasi tanpa batas untuk memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih dapat melihat keindahan flora dan fauna Nusantara, masih dapat menghirup udara segar, dan masih dapat menikmati ketersediaan air bersih yang melimpah," ujarnya.

Kementerian Kehutanan juga memberikan apresiasi kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Kementerian Kehutanan dari seluruh Indonesia. Penghargaan juga diberikan kepada para mitra dunia usaha yang telah turut aktif mendukung konservasi alam di Indonesia.

Selain itu pada rangkaian kegiatan ini, Menhut dan Wamenhut berkesempatan untuk mengunjungi booth pameran konservasi dari Taman Nasional seluruh Indonesia, kemudian melakukan pelepasliaran burung, sebagai langkah nyata mengembalikan satwa ke habitat alaminya, serta melakukan penanaman pohon, sebagai ikhtiar merawat dan memulihkan alam.

Peringatan HKAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kerja bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh masyarakat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dan mendukung pengurangan emisi karbon yang menjadi target Indonesia melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Acara Peringatan Puncak HKAN 2026 juga dibarengi dengan Resepsi HUT RI ke 81 lingkup Kementerian Kehutanan. Resepsi dengan Tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tersebut dimaksudkan memberikan apresiasi atas telah dilaksanakannya kemeriahan perayaan HUT RI ke 81 di lingkup Kementerian Kehutanan yang bertujuan mempererat silaturrahmi kebersamaan dan kekompakan kerja antar pegawai di lingkup Kemenhut, melalui acara perlombaan olah raga, pagelaran seni tradisi dan edukasi, bakti sosial dan apresiasi champions sektor kehutanan. (Burhan)
Share:

Pertamina Buka Posko Kesehatan Gratis untuk Pengungsi di Reo, NTT

Pertamina Buka Posko Kesehatan Gratis untuk Pengungsi di Reo, NTT. (Dok. Pertamina)

NTT, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga, membuka layanan kesehatan bagi pengungsi terdampak gempa bumi di Posko Pertamina Peduli, Lapangan Barangkolong, Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kehadiran dukungan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan akses layanan kesehatan di tengah kondisi darurat.

Melalui Posko Pertamina Peduli, dukungan terus diberikan agar masyarakat terdampak gempa di Reo dapat menjalani masa pemulihan dengan lebih tenang, termasuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Layanan pengobatan gratis yamg diberikan meliputi pemeriksaan kondisi kesehatan, pengecekan tekanan darah, konsultasi keluhan kesehatan, serta pemberian obat-obatan dan vitamin sesuai kebutuhan.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, mengatakan Pertamina tidak hanya memberikan dukungan berupa kebutuhan logistik, tetapi juga memastikan aspek kesehatan dan kondisi psikologis masyarakat terdampak turut mendapatkan perhatian.

“Tim medis dari Pertamina Patra Niaga juga sudah diturunkan di sini. Teman-teman medis bergabung dengan kedokteran kepolisian. Layanan kesehatan diberikan bagi balita, anak-anak dan orang tua, khususnya bagi masyarakat di kawasan tenda pengungsian di Kecamatan Reo,” jelasnya.

dr. Aji Wibowo, tim medis Pertamina Patra Niaga (PPN) Regional Jatimbalinus, menyatakan bahwa kehadirannya bersama rekan sejawat merupakan wujud komitmen kepedulian Pertamina terhadap masyarakat, khususnya mereka yang terdampak bencana. Sebagian besar keluhan para penyintas bencana antara lain flu, batuk, serta luka akibat terkena reruntuhan puing.

“Pastinya kita ingin membantu masyararakat terdampak, terutama logistik dan dari sisi medis yang perlu perhatian khusus” ujarnya.

Hamsyah, salah seorang pengungsi asal Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, menyamgut baik hadirnya layanan kesehatan dari Pertamina.

“Alhamdulillah, pelayanannya luar biasa kepada kami. Dengan inisiatif yang luar biasa, maka kita mendapatkan bantuan dan dukungan yang luar biasa juga. Jadi, dari segala aktivitas posko, dapur umum ataupun layanan medis, sangat baik,” tutupnya. (Deni)
Share:

Pertamina Dorong Ekspansi Panas Bumi Nasional di IIGCE 2026

Pertamina Dorong Ekspansi Panas Bumi Nasional di IIGCE 2026. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan energi bersih, salah satunya panas bumi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis Pertamina Group dalam pengembangan proyek baru, perluasan eksplorasi, hingga optimalisasi aset panas bumi yang telah beroperasi.

Pemerintah menempatkan panas bumi sebagai salah satu sumber energi strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sambutan gelaran The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah mencari berbagai terobosan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika harga energi global.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan jajaran turut hadir pada kegiatan IIGCE 2026 sebagai dukungan Pertamina dalam pengembangan panas bumi yang menjadi bagian dari strategi Pertamina dalam menjalankan bisnis energi berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Pertamina terus mempercepat transformasi menuju bisnis energi rendah karbon dan berkomitmen memperluas pengembangan panas bumi geothermal untuk mendukung ketahanan energi nasional,” jelas Simon dalam keterangan tertulis pada 20 Agustus 2026.

Diketahui dalam ajang IIGCE 2026, Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menandatangani sejumlah kesepakatan strategis serta menerima penugasan eksplorasi panas bumi baru dari pemerintah. Diantaranya penandatanganan dua Letter of Intent (LoI) antara PT PLN (Persero) dengan konsorsium PGE dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Bottoming Unit dan PLTP Lahendong Bottoming Unit.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani mengatakan, langkah ini bagian dari upaya mengoptimalkan potensi pembangkit panas bumi yang telah beroperasi.

“Kami menyambut penandatanganan LOI ini dengan penuh optimisme. PLTP Ulubelu dan Lahendong selama ini telah berperan penting dalam penyediaan listrik di Lampung dan Sulawesi Utara. PGE yakin bahwa tambahan unit yang kami kembangkan bersama PLN IP ini akan menyediakan suplai listrik yang bersih dan andal untuk semakin banyak rumah tangga yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan energi yang memberdayakan masyarakat,” jelas Ahmad Yani.

Pada kesempatan yang sama, PGE juga menerima Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM mengenai Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) panas bumi di wilayah Cubadak Panti, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatra Barat.

“Tanggung jawab ini menjadi bagian dari komitmen PGE untuk terus mendukung target Net Zero Emission 2060 dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, PGE akan melaksanakan mandat ini agar dapat mengubah potensi panas bumi Cubadak Panti menjadi manfaat yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi masyarakat,” tambah Achmad Yani.

Momentum IIGCE 2026, Pertamina melalui PGE juga meluncurkan buku bertajuk Menjaga Masa Depan Energi Bangsa: 100 Tahun Panas Bumi Indonesia. Buku tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ahmad Yani kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari peringatan satu abad perjalanan panas bumi Indonesia.

Buku tersebut mengulas sejarah perkembangan panas bumi nasional yang berawal dari sumur KMJ-3 di Kamojang pada 1926. Sumur tersebut secara konsisten menghasilkan uap kering dan menjadi salah satu tonggak awal perkembangan industri panas bumi Indonesia. Melalui buku ini, perjalanan panjang industri panas bumi nasional, dinamika pengembangannya, hingga peluang panas bumi sebagai energi masa depan Indonesia didokumentasikan.

Dengan berbagai upaya tersebut, memperkuat peran Pertamina Group dalam mendukung transisi energi nasional dan menjaga ketahanan energi Indonesia. (Deni)
Share:

Meutya Hafid: KIP Harus Jaga Kepercayaan Publik dan Kawal Keterbukaan Informasi

Menkomdigi Meutya Hafid saat menerima audiensi Komisioner Komisi Informasi Pusat di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap tujuh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi yang tepat dan bertanggung jawab.

Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya masyarakat.

Meutya menilai KIP semakin berkembang dari yang awalnya tidak terlalu dikenal masyarakat hingga menjadi sarana informasi publik.

“Itu indikator yang baik. Artinya masyarakat semakin tahu peran KIP. Masyarakat punya keingintahuan yang besar terhadap program-program publik dan menuntut adanya keterbukaan,” jelasnya dalam audiensi dengan Komisioner KIP di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (20/08/2026).

Menurutnya, kini tantangan KIP adalah untuk memprioritaskan dan memilah kebutuhan informasi yang diterima dari masyarakat.

"Saya yakin banyak sekali kebutuhan informasi yang datang dari masyarakat. KIP perlu menilai mana yang betul-betul dibutuhkan oleh publik," ujar Meutya.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya memastikan keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat.

Ia berharap KIP dapat terus meningkatkan kinerja demi menjaga kepercayaan dari masyarakat.

"Saya minta agar dijaga betul kepercayaan, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga, terhadap KIP sebagai komisi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk terus mengawal serta mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air," tandasnya. (Tedy)
Share:

Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan II 2026 Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan II 2026 Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2026 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. NPI pada triwulan II 2026 mencatat defisit 0,9 miliar dolar AS, jauh lebih kecil dibandingkan dengan defisit pada triwulan I 2026 sebesar 9,1 miliar dolar AS. Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi didorong kenaikan defisit neraca perdagangan migas dan penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas. 

Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus ditopang oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga mendukung kinerja NPI yang tetap terjaga. Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar dolar AS, yang setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diprakirakan temporer. Defisit neraca perdagangan migas meningkat akibat kenaikan impor minyak sejalan tingginya harga minyak dunia. Surplus neraca perdagangan nonmigas juga tercatat lebih rendah dipengaruhi oleh peningkatan impor nonmigas untuk kebutuhan kegiatan ekonomi dalam negeri yang masih tinggi.

Selain itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat sejalan dengan pembayaran pendapatan primer sedangkan surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan capaian pada triwulan I 2026. Dengan kondisi tersebut, defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 12,5 miliar dolar AS (3,3% dari PDB), melebar dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 3,6 miliar dolar AS (1,0% dari PDB).

Transaksi modal dan finansial mencatat surplus didukung oleh peningkatan aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio sehingga dapat menopang NPI. Investasi langsung mencatat surplus yang lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. 

Investasi portofolio juga mencatat surplus yang meningkat seiring kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 12,0 miliar dolar AS pada triwulan II 2026, setelah pada triwulan I 2026 mengalami defisit sebesar 4,8 miliar dolar AS.

Ke depan, prospek NPI diprakirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Defisit transaksi berjalan diprakirakan lebih rendah didukung perbaikan prospek ekspor sejalan kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, dan dampak positif penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap surplus ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing seiring imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang positif. Selain itu, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus diperkuat untuk menopang kinerja NPI 2026 di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. 

Penjelasan dan data selengkapnya dapat dilihat pada Laporan NPI Triwulan II 2026 di website Bank Indonesia. (Junaedi)
Share:

Soroti Perencanaan hingga PBJ, KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Hulu Sungai Tengah

Soroti Perencanaan hingga PBJ, KPK Perkuat Pencegahan Korupsi di Hulu Sungai Tengah. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) memperbaiki tata kelola berkelanjutan, termasuk perencanaan dan penganggaran sebagai fondasi pembangunan daerah. Sementara, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi salah satu tahapan strategis memastikan anggaran di daerah bermanfaat bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (20/8). Koordinasi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta tersebut, fokus memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, dan PBJ.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Imam Turmudhi, menegaskan kualitas perencanaan, penganggaran, dan PBJ menjadi faktor penting memastikan belanja daerah tidak sekadar terserap, melainkan mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik.

Terlebih, belanja barang dan jasa serta belanja modal merupakan bagian signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bersinggungan langsung dengan proses pengadaan pemerintah.

“Penguatan tata kelola pemda harus berkelanjutan melalui sinergi eksekutif dan legislatif. Dengan kesadaran tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna, menjadi dasar untuk terus membenahi dan memperkuat pencegahan korupsi secara konsisten,” tuturnya.

Untuk itu, KPK memandang pentingnya aparatur daerah memahami pola pencegahan sejak awal agar potensi kecurangan dapat ditekan sedini mungkin. Terutama informasi alokasi dan hasil penggunaan dana alokasi daerah ke publik dan pemangku kepentingan terkait, sehingga evaluasi penggunaan dapat diakses dan diawasi publik secara menyeluruh.

Oleh karena itu, KPK mendorong Pemkab Hulu Sungai Tengah mempercepat pembenahan tata kelola pada sektor-sektor yang selama ini dinilai rawan masalah. Upaya itu diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, sekaligus memperkuat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hindari Potensi, Perkuat Kepatuhan

Senada, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, menyampaikan kepatuhan regulasi Pemkab Hulu Sungai Tengah di sejumlah area, mulai dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), perencanaan, optimalisasi pendapatan daerah, hingga pelayanan publik berkembang positif.

Ia menyebut, capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat dari 85,01 poin pada 2024 menjadi 85,52 poin pada 2025. Meski demikian, KPK masih melihat sejumlah titik rawan, khususnya pelaksanaan PBJ dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sehingga perlu penguatan regulasi dan kebijakan guna menutup celah penyimpangan.

“Tren positif tersebut menunjukkan upaya menjaga risiko korupsi. Namun, perlu juga diikuti konsistensi peningkatan kepatuhan agar perbaikan tata kelola tidak berhenti pada capaian administratif,” ujar Wahyudi.

Di sisi lain, KPK menemukan masih ada kesenjangan antara pemenuhan aspek administratif dan implementasi lapangan. Kondisi tersebut terlihat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mencatat skor Pemkab Hulu Sungai Tengah meningkat dari 69,76 pada 2024 menjadi 71,76 pada 2025 atau naik 2,00 poin, namun berada di kategori rentan.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun Anggaran 2026, PBJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi metode e-purchasing sebesar 48,08 persen dan tender 29,02 persen, sementara pengadaan langsung sebesar 17,09 persen. Menurutnya, perlu hati-hati dalam menentukan metode pengadaan, khususnya pekerjaan kompleks.

Wahyudi turut mengingatkan digitalisasi proses pengadaan belum sepenuhnya menjamin keterbukaan, apabila akses data publik terbatas. Karena itu, Ia menekankan setiap tahapan PBJ harus logis, sistematis, transparan, serta berprinsip dan beretika pengadaan sehingga mampu berdampak nyata meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penguatan tata kelola tersebut, menjadi penting berdasarkan rekam jejak penindakan KPK pada Januari 2018 terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah terkait dugaan suap proyek pembangunan ruang perawatan RSUD Damanhuri Barabai. Kasus tersebut menjadi pembelajaran bahwa sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, perlu dikelola transparan dan berintegritas demi mencegah penyimpangan.

Perencanaan Tepat, Kendali Memadai

KPK turut mencermati data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per Juli 2026, yang menunjukkan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai Rp1,76 triliun, dengan realisasi Rp862,5 miliar (48,95 persen). Sementara, realisasi belanja barang dan jasa berada di angka Rp834,5 miliar (41,65 persen) dari total pagu belanja daerah sebesar Rp2,21 triliun.

Selain itu, KPK mencermati adanya selisih data belanja barang dan jasa antara realisasi APBD dan data LPSE Inaproc, di mana total Rencana Umum Pengadaan (RUP) tercatat sebesar Rp1,29 triliun (99,54 persen). Menurutnya, ketidaksesuaian itu perlu dicermati karena terindikasi anomali dalam proses pengadaan, termasuk potensi kemahalan harga akibat referensi tidak wajar maupun penggunaan penyedia berulang pada sejumlah paket.

“KPK juga mendorong Pemkab Hulu Sungai Tengah menyiapkan profil pengadaan dan RUP 2027 lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan,” imbau Wahyudi.

Termasuk pada penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Wahyudi menekankan pentingnya menggunakan data mutakhir dan menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah. Menurutnya, mekanisme pengusulan juga perlu diperjelas agar usulan legislatif tidak tumpang tindih dengan program eksekutif dan tetap mengacu pada kebutuhan yang terukur.

Lebih lanjut, KPK menekankan percepatan tindak lanjut evaluasi sejumlah proyek strategis daerah yang masih perlu pengawasan. Penguatan peran Inspektorat, UKPBJ, dan organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai penting guna memastikan berbagai temuan serta potensi risiko pengadaan dapat ditangani sistematis sebelum menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dibutuhkan untuk mempercepat pembenahan tata kelola hingga pengawasan anggaran yang melibatkan institusi keuangan daerah,” pungkas Wahyudi.

KPK menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu diperkuat sejak tahap perumusan kebijakan, penganggaran, pengawasan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan koordinasi serta pemutakhiran data yang baik, program bantuan diharapkan semakin tepat sasaran, efektif, dan mampu bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, mengapresiasi koordinasi dan evaluasi KPK sebagai momentum mengukur capaian sekaligus mempercepat pembenahan tata kelola pemda. Ia menegaskan tata kelola yang baik harus berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan konsistensi evaluasi.

“Keberhasilan pembenahan tidak cukup diukur dari rekomendasi, namun implementasi yang mampu memperkuat akuntabilitas serta memastikan pengelolaan anggaran daerah benar-benar bermuara bagi publik,” ungkap Samsul.

Ia mendorong jajarannya menjadikan hasil evaluasi KPK sebagai dasar perbaikan konkret dan terukur, bukan sekadar pemenuhan administratif. Setiap rekomendasi dinilai perlu diterjemahkan menjadi tindak lanjut, guna menutup celah masalah dan memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pahrijani; Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tajudin; Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani; Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Elvan Robiansyah; para anggota komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta kepala perangkat daerah Pemkab Hulu Sungai Tengah. (Fathi)
Share:

KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Ditjen Pajak

KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Ditjen Pajak. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu HNV selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Banten (2011) dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus (2015-2018), dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, yang dianggap pemberian suap atas jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Agustus s.d. 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkaranya, HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya, dengan menggunakan pengaruh serta koneksinya untuk kepentingan pribadi juga usaha anaknya.

Dimana, HNV mengirimkan surat elektronik (email) kepada Kepala Kantor atau bawahannya yang berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show untuk anaknya. Permintaan tersebut ditujukan kepada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang merupakan Wajib Pajak (WP).

Atas permintaan HNV, sejumlah perusahaan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anaknya. Adapun, total penerimaan HNV pada periode 2013-2022 sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar. Secara terperinci, pada periode 2013-2018, HNV diduga memperoleh penerimaan gratifikasi dalam bentuk valas dari sejumlah pihak atau perusahaan, yang telah ditukarkan ke beberapa money changer dengan total nilai sebesar Rp10 miliar.

Sementara pada periode 2014-2022, HNV diduga mendapat penerimaan lainnya/Gratifikasi dari beberapa sejumlah pihak dalam bentuk valuta asing (valas) melalui perantara yaitu BSA, yang sudah dikonversi menjadi instrumen deposito mencapai Rp10 miliar. Selain itu, pada 2016, HNV menerima total uang dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp400 Juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp300 Juta.

Atas perbuatannya, tersangka HNV diduga telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Fathi)
Share:

Munafri Salurkan 2.000 Liter Pupuk dan Ribuan Kilogram Benih untuk Kelompok Tani Makassar

Munafri Salurkan 2.000 Liter Pupuk dan Ribuan Kilogram Benih untuk Kelompok Tani Makassar. (Dok. Pemkot Makassar)

Makassar, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian di tengah keterbatasan lahan dan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperluas dukungan sarana produksi pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, saat menghadiri Musyawarah Tani "Abbulo Sibatang" yang dilaksanakan Kelompok Tani Bontoa di Jalan Andi Patturungi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kamis (20/8/2026).

Munafri mengatakan, musyawarah tani menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah dengan kelompok tani dalam membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian, sekaligus mencari solusi secara bersama-sama.

"Hari ini, kita bisa melaksanakan kegiatan yang melibatkan kelompok tani yang ada di seluruh Kota Makassar," kata Munafri.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menyalurkan sejumlah bantuan kepada kelompok tani.

Bantuan itu terdiri atas 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kilogram benih padi sebar, lima unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, serta dua unit pompa air pinggang 3 inch.

Menurutnya, musyawarah tani ini upaya mengatasi dampak perubahan iklim melalui perluasan implementasi teknologi untuk peningkatan indeks pertanaman dan luas tambah tanam sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.

Munafri menilai, perubahan iklim dan musim kering berkepanjangan menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan pertanian, khususnya dalam memastikan ketersediaan air.

Ia mengaku telah turun langsung melihat kondisi masyarakat di sejumlah wilayah. Persoalan ketersediaan air, kata dia, bukan hanya berdampak terhadap sektor pertanian, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.

"Karena itu, pemerintah Kota memastikan berbagai kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, termasuk memberikan dukungan agar aktivitas pertanian tetap berjalan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu," terangnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu mengungkapkan Kota Makassar merupakan kota dengan keterbatasan lahan pertanian.

Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pola pertanian konvensional, tetapi harus mulai memperluas penggunaan teknologi.

"Dengan lahan yang tidak tersedia dalam jumlah besar, kita berharap pembangunan ke depan menggunakan teknologi-teknologi pertanian," jelasnya.

Salah satu yang tengah dirancang Pemerintah Kota Makassar yakni pembangunan sejumlah greenhouse berbasis teknologi Internet of Things (IoT).

Greenhouse tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga produktivitas tanaman agar tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca.

"Dengan greenhouse, kita berharap ke depan tidak lagi terlalu tergantung dengan cuaca, tetapi bagaimana produktivitas pertanian ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Munafri mencontohkan sejumlah negara maju yang mampu mengoptimalkan lahan terbatas dengan dukungan teknologi pertanian.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi Makassar untuk mengembangkan pertanian perkotaan.

Dia menegaskan, pengembangan teknologi tidak berarti meninggalkan sektor persawahan. Produktivitas lahan sawah tetap akan ditingkatkan melalui peningkatan intensitas tanam dan dukungan sarana pertanian.

"Kalau sawah, tetap kita akan jalan juga dengan meningkatkan intensitas panennya dan tentu akan disupport dengan teknologi yang ada," tuturnya.

Tak hanya itu, politisi Golkr itu juga menekankan potensi peningkatan indeks pertanaman pada lahan sawah yang tersedia di Makassar.

Dia menyebut, lahan sekitar 20 hektare yang saat ini memasuki musim tanam kedua telah menunjukkan potensi produktivitas yang cukup baik.

Dengan dukungan teknologi dan pengelolaan yang tepat, lahan tersebut bahkan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi tiga kali musim tanam.

"Ini kan musim tanam kedua, mereka sudah bisa panen. Luasannya kurang lebih 20 hektare. Kemudian bisa tiga kali tanam. Ini sangat luar biasa," katanya.

Menurut Munafri, setiap hektare lahan berpotensi menghasilkan sekitar 6 hingga 7 ton padi.

Karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk menjaga sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Makassar.

Wali Kota Makassar tersebut menekankan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan petani, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

Dimana, Makassar sebagai kota metropolitan masih membutuhkan pasokan pangan dari berbagai daerah penghasil.

Namun, menurut Munafri, ketergantungan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan daerah memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri.

"Kalau ketahanan pangan tidak bisa terjaga, inflasi kita pasti akan sangat tinggi. Maka dari itu, kita tidak boleh tergantung sepenuhnya dari daerah-daerah penghasil," tegasnya.

Karena itu, Pemerintah Kota Makassar mendorong pemanfaatan lahan-lahan sempit melalui konsep urban farming atau pertanian perkotaan.

Pemanfaatan lahan terbatas tersebut diharapkan dapat dikembangkan secara produktif dengan menggabungkan teknologi pertanian, pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.

Appi juga mendorong agar pengembangan pertanian perkotaan berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Menurutnya, sampah organik yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pertanian, termasuk dalam pengembangan pupuk dan pengolahan lahan.

"Harus ada sinkronisasi sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pertanian lahan sempit atau urban farming," saran Appi.

"Ini harus kita tumbuhkan setiap hari di Kota Makassar," sambung mantan CEO PSM itu.

Ia menilai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar memiliki peran sentral dalam mengawal proses tersebut bersama kelompok tani dan masyarakat.

Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga ingin memastikan hasil pertanian memiliki nilai komersial sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

"Pemerintah Kota Makassar akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan," kata Appi.

Lebih lanjut, Munafri mengatakan kegiatan " Abbulo Sibatang" harus menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, petani, dan para pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.

Menurutnya, penerapan teknologi pertanian tidak cukup hanya dengan menyediakan bantuan, tetapi juga harus dibarengi dengan pendampingan agar teknologi tersebut benar-benar mudah digunakan dan memberikan manfaat bagi petani.

"Inilah yang akan menjadi pola komunikasi antara petani dengan pemerintah atau stakeholder yang berhubungan langsung dengan mereka," terang Munafri.

Dia memastikan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanian dan Perikanan akan terus melakukan kajian serta berbagai program untuk memastikan sektor pertanian di Makassar tidak tertinggal.

Terkait kebutuhan energi dan biaya operasional petani, termasuk persoalan bahan bakar untuk mendukung aktivitas pengairan, Appi menegaskan prinsip pemerintah adalah memberikan kemudahan yang dapat diakses masyarakat.

Ditegaskan, setiap persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah untuk mencari solusi yang tepat.

Ia menambahkan, kehadiran pemerintah diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi maupun perubahan kondisi lingkungan.

Pada akhirnya, Munafri berharap penguatan sektor pertanian melalui bantuan sarana produksi, teknologi, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan greenhouse.

Serta urban farming dapat menjadi bagian dari strategi besar Kota Makassar dalam menjaga ketahanan pangan.

"Harapan kita, bagaimana kehidupan masyarakat ini tetap bisa berjalan dengan baik, tetap bisa berjalan seimbang di tengah berbagai macam persoalan yang ada," tutup Appi. (Alif)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING