Bupati Bogor Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda Untuk Jaga Kondusivitas Wilayah

Bupati Bogor Perkuat Sinergi Bersama Forkopimda Untuk Jaga Kondusivitas Wilayah. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor di Batalyon 13 Grup 1 Kopassus, Kecamatan Kemang, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antarpimpinan daerah merupakan kunci penting dalam mendukung pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Forkopimda. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita bisa bersama-sama menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Menurut Rudy, kolaborasi seluruh unsur Forkopimda perlu terus diperkuat agar berbagai tantangan di daerah dapat dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan gotong royong.

Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen seluruh unsur untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.

"Dengan semangat gotong royong, kita optimistis dapat terus mewujudkan Kabupaten Bogor yang aman, harmonis, dan sejahtera,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta mewujudkan visi Kabupaten Bogor, yakni Bogor Istimewa dan Gemilang.

Harapannya, kebersamaan ini terus terjaga dan semakin kuat. Mari kita satukan langkah, saling mendukung, dan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” tutup Rudy.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kondusivitas wilayah, serta menghadirkan pengabdian yang optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Turut hadir bersama Bupati Bogor yakni, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika. (Budi)

Share:

Read More

Kemenpar Promosikan Desa Wisata Sebagai Destinasi Edutrip Unggulan di 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini saat memberikan keterangannya di Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mempromosikan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi (edutrip) unggulan dalam ajang "9th Annual Convention SPK Indonesia 2026" yang berlangsung pada 30 September–2 Oktober 2026 di SIS North East Jakarta (SIS NEJ).

Dalam ajang tersebut, Kemenpar menghadirkan enam desa wisata terpilih, yakni Desa Wisata Kreatif Terong (Belitung, Kepulauan Bangka Belitung), Desa Wisata Krebet (Bantul, D.I. Yogyakarta), Desa Wisata Les (Buleleng, Bali), Desa Wisata Sudaji (Buleleng, Bali), Desa Wisata Bugisan (Klaten, Jawa Tengah), dan Desa Wisata Selamanik (Ciamis, Jawa Barat).

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini mengatakan, partisipasi Kemenpar dalam ajang tersebut bertujuan memperkenalkan keberagaman desa wisata bukan hanya sebagai tempat berwisata, melainkan juga sebagai ruang belajar terbuka bagi siswa untuk mengenal budaya, alam, lingkungan, serta kehidupan masyarakat secara langsung.

"Indonesia memiliki potensi desa wisata yang sangat kaya dan siap menjadi laboratorium belajar di luar kelas bagi para siswa. Melalui partisipasi dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026, kami memperkenalkan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi unggulan yang berbasis pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan," ujar Made dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

"9th Annual Convention SPK Indonesia 2026" diselenggarakan oleh perkumpulan sekolah yang tergabung dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Indonesia. Tahun ini, konvensi mengusung tema "Rooted in Heritage, Empowered by Humanity, Driven by Leadership" dan dihadiri para pimpinan sekolah, antara lain kepala sekolah, direktur akademik, koordinator kurikulum, serta guru pembina.

Saat ini, tercatat lebih dari 460 sekolah di Indonesia telah terdaftar dalam Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi desa wisata untuk menjangkau segmen wisata edukasi sekaligus membangun kemitraan berkelanjutan dengan institusi pendidikan.

Selain mengikuti pameran, perwakilan desa wisata menjadi panelis dalam diskusi interaktif bertajuk "Talkshow Desa Wisata". Para panelis memaparkan keunikan dan potensi masing-masing desa, peluang pembelajaran bagi siswa, hingga kesiapan fasilitas dan standar keselamatan untuk mendukung penyelenggaraan program wisata edukasi sekolah.

"Melalui promosi dan pemasaran langsung kepada para pengambil keputusan di sekolah, kami berharap tercipta keterhubungan antara kebutuhan kurikulum sekolah dan produk wisata edukasi yang ditawarkan desa wisata," kata Made.

Menurut Made, penyelarasan antara potensi desa wisata dan kebutuhan kurikulum sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing wisata edukasi. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenpar memiliki sejumlah program pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kesiapan desa wisata dalam menerima kunjungan pelajar.

Peningkatan kualitas difokuskan pada sejumlah aspek utama, salah satunya penguatan kurikulum serta experiential education. Pengelola desa wisata didorong untuk menyediakan paket pembelajaran aktif yang dapat dihubungkan dengan mata pelajaran sekolah, seperti sains, kebudayaan, ilmu sosial, ekologi, hingga kewirausahaan.

Dengan konsep tersebut, perjalanan wisata tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi, tetapi juga kesempatan bagi siswa untuk belajar langsung dari lingkungan, budaya, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat di desa wisata.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemenuhan standar keselamatan, meliputi prosedur keselamatan, manajemen risiko, serta kesiapsiagaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta rombongan wisata edukasi.

Kemenpar juga mendorong penerapan skema transaksi yang transparan melalui penyediaan penawaran harga khusus bagi rombongan sekolah (B2B price/group package), termasuk pilihan pembayaran nontunai untuk memberikan kemudahan bagi institusi pendidikan dalam merencanakan perjalanan wisata edukasi.

"Promosi wisata edukasi dan pemenuhan kualifikasi destinasi merupakan dua pilar utama dalam pengembangan wisata edukasi di desa wisata. Dengan demikian, desa wisata dapat menjadi mitra pembelajaran yang terpercaya bagi institusi pendidikan," ujar Made.

Made berharap partisipasi Kemenpar dalam 9th Annual Convention SPK Indonesia 2026 dapat semakin memperluas pemanfaatan desa wisata sebagai destinasi wisata edukasi berkelanjutan. Kehadiran wisatawan dari segmen pelajar juga diharapkan menciptakan perputaran ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.

Pengembangan wisata edukasi sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pariwisata hingga ke tingkat desa, dengan menjadikan kekayaan budaya, alam, pengetahuan lokal, serta aktivitas keseharian masyarakat sebagai pengalaman pembelajaran yang bernilai.

"Langkah ini sekaligus mendukung kampanye Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) serta memacu pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara dari segmen pelajar," kata Made. (Muh)

Share:

Read More

Menkeu Suahasil: Insentif Pajak Jadi Strategi Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi

Menkeu Suahasil sebut Insentif Pajak Jadi Strategi Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi fiskal melalui optimalisasi pendapatan untuk mendukung pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Kamis (08/10).

Strategi di bidang pendapatan diarahkan untuk tidak hanya berorientasi pada pengumpulan penerimaan negara, tetapi juga memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi.

“Banyak pendapat yang mengatakan pendapatan, kalau kita harus cari pendapatan lebih besar, betul. Tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya, kebijakan mengenai pajak bukan saja kebijakan mengumpulkan pajak. Tapi termasuk kebijakan memberikan insentif pajak,” ungkap Menkeu.

Setiap tahun terdapat potensi penerimaan pajak sekitar 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang tidak dipungut. Menkeu memaparkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari insentif perpajakan agar dana tetap beredar di masyarakat dan dapat mendukung kegiatan ekonomi.

“Kalau tax ratio kita dibilang rendah, 10 persen, sesungguhnya yang bisa dikumpulkan itu 12 persen. Tapi dengan sengaja 2 persennya tidak dikumpulkan. Supaya apa? Supaya 2 persen ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan,” jelas Menkeu.

Sejumlah insentif pajak diberikan dalam bentuk pembebasan, pengurangan, maupun tarif khusus. Fasilitas ini mencakup pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), dengan tujuan menjaga daya beli, mendorong usaha, serta membantu arus kas perusahaan.

Sebagai contoh adalah pembebasan PPN untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Selain itu, pekerja di sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta mendapatkan fasilitas PPh bulanan, dengan pembayaran pajak dilakukan pada akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga memberikan fasilitas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pajak penghasilan atas omzet tersebut. Sementara itu, UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif khusus sebesar 0,5 persen dari omzet, sesuai ketentuan perpajakan.

“Fasilitas-fasilitas ini kita maksudkan supaya masyarakat bisa berusaha, namun tetap bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan perpajakannya, dan kepatuhan perpajakan itu akan menjadi bagian dari yang tadi saya katakan, tanggung jawab APBN mengumpulkan Rp3.435 triliun di tahun yang akan datang,” pungkas Menkeu. (Fathi)

Share:

Read More

KPK Dorong Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat

KPK Dorong Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat. (Dok. KPK)

Sumatera Barat, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang diikuti oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sumatera Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (8/10), dihadiri oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta para bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Sumatera Barat.

Dalam forum tersebut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengingatkan kepala daerah agar menjaga amanah dan marwah kepemimpinan dengan berani mengambil keputusan yang benar serta menolak berbagai bentuk intervensi dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setyo menyampaikan bahwa integritas kepala daerah perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem tata kelola. Pemahaman terhadap aturan, menurutnya, perlu diikuti oleh keberanian untuk menjalankan keputusan yang sesuai dengan ketentuan dan kepentingan pemerintahan.

“Yang saya ambil adalah menjaga marwah, menguatkan amanah. Kalau kita mengimplementasikan dan menjalankan apa yang ada dalam Mars Sumbar, sebenarnya selesai sekali,” ujar Setyo.

Ia menekankan, marwah kepemimpinan salah satunya tercermin dari keberanian seorang kepala daerah dalam mengambil keputusan. Karena itu, kepala daerah perlu belajar dari berbagai perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan agar dapat mengenali risiko dan memastikan setiap keputusan tidak menyimpang dari aturan.

“Marwah kepemimpinan adalah marwah yang diuji oleh sebuah keputusan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Setyo juga mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi konflik kepentingan dan memperkuat pengawasan internal pemerintah sebagai sistem peringatan dini. Sejumlah aspek lain yang perlu mendapat perhatian antara lain kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengelolaan dan mutasi aparatur sipil negara (ASN), serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan tata kelola juga perlu dilakukan pada area yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan, khususnya sejak proses perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan. Termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan pemulihan pascabencana.

Rapat koordinasi tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas yang melibatkan Kemendagri, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kepala daerah, dan pimpinan DPRD se-Sumatera Barat.

Komitmen tersebut diarahkan untuk memperkuat pengendalian pada tiga sektor yang memiliki risiko tinggi, yakni perencanaan anggaran, penganggaran daerah termasuk anggaran pemulihan bencana, serta pengadaan barang dan jasa.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pencegahan korupsi perlu menjadi bagian dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

“Bagi kami, Pemprov bukan sekadar forum tanda tangan, tapi momentum membangun tata kelola yang bersih, jujur, dan akuntabel. Pencegahan korupsi bagian dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Mahyeldi.

Ia menyebut sejumlah area yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program pembangunan.

“Pemerintah daerah perlu memitigasi risiko, mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi, memahami penyebabnya, membuat langkah mitigasi, hingga memastikan pengendaliannya berjalan,” katanya.

Melalui penguatan komitmen dan tata kelola tersebut, pemerintah daerah di Sumatera Barat diharapkan mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari kolaborasi KPK dan Kemendagri dalam penguatan tata kelola serta pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Program tersebut dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan dengan menyambangi sejumlah klaster daerah di Indonesia untuk memperkuat pengawasan dan memitigasi potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenag Salurkan Rp25,4 Miliar Bantuan Tahap II untuk KUA hingga Masjid di Aceh dan Sumatra

Kemenag Salurkan Rp25,4 Miliar Bantuan Tahap II untuk KUA hingga Masjid di Aceh dan Sumatra. (Dok. Kemenag)

Aceh, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyalurkan bantuan tahap II senilai lebih dari Rp25,4 miliar untuk Kantor Urusan Agama (KUA), masjid dan musala, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Aceh dan Sumatra. Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang.

Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad mengatakan, bantuan tersebut terdiri atas Rp6.513.810.000 untuk KUA, Rp16.492.000.000 untuk masjid dan musala, serta Rp2.492.000.000 untuk ormas Islam.

“Ini merupakan anggaran biaya tambahan yang dikeluarkan pemerintah, dan tidak bisa tidak, harus disampaikan kepada yang berhak,” ujar Abu Rokhmad di Aceh Tamiang, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, penerima bantuan masih perlu menyelesaikan sejumlah proses administrasi. Namun, proses tersebut diharapkan segera tuntas sehingga bantuan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Meskipun masih ada beberapa proses administrasi yang harus Bapak dan Ibu lalui, insyaallah tidak akan terlalu lama dan segera tuntas, sehingga bisa segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” katanya.

“Bantuan ini merupakan amanah dari pemerintah. Semoga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga Kementerian Agama dapat memberikan dampak kepada masyarakat,” sambungnya.

Abu Rokhmad menambahkan, KUA memiliki posisi strategis dalam pelayanan keagamaan. Selain melayani pencatatan pernikahan, KUA menjadi salah satu garda terdepan pelayanan agama kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

“KUA merupakan kantor yang tidak bisa digantikan, ibarat fardhu ain karena melaksanakan fungsi yang krusial sebagai garda terdepan pelayanan agama kepada masyarakat,” katanya.

Dia berharap bantuan tersebut dapat memperkuat sarana dan layanan keagamaan serta mendukung KUA, masjid, musala, dan ormas Islam dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

“Harapannya, bantuan ini benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (Iqbal)

Share:

Read More

Menko Airlangga: Penguasaan Teknologi dan Talenta Generasi Muda yang Digital Literate Jadi Kunci Next Economy

Menko Airlangga: Penguasaan Teknologi dan Talenta Generasi Muda yang Digital Literate Jadi Kunci Next Economy. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Semarang, WaraWiri.net - Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang penyampaian informasi mengenai berbagai kebijakan ekonomi yang telah dilakukan Pemerintah terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, salah satunya menyasar kalangan civitas akademika, sehingga kebijakan yang ditempuh dapat dipahami secara lebih luas. Hingga saat ini, Indonesia masih menunjukkan ketahanan ekonomi dengan capaian pertumbuhan pada Semester I – 2026 sebesar 5,45% (ctc), ditopang konsumsi domestik dan investasi. 

Dalam menjawab tantangan global mendatang, Indonesia perlu terus mengoptimalkan potensi ekonomi domestik dan memperkuat fondasi pertumbuhan. Stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, investasi, serta terjaganya daya beli masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28%, sementara berbagai kebijakan strategis terus diarahkan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Indonesia harus terus memperkuat mesin-mesin pertumbuhan baru. Kita tidak hanya perlu menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kuliah Umum dan Penyerahan Beasiswa DPP Universitas Negeri Semarang (UNNES) Tahun 2026, Jumat (09/10).

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah yakni melalui hilirisasi. Indonesia memiliki sumber daya alam dan komoditas strategis yang dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi, didukung teknologi dan keterkaitan industri yang semakin kuat. Hasilnya terlihat pada kinerja ekspor produk mineral dan logam yang meningkat dari sekitar USD1,4 miliar pada 2016 menjadi USD35 miliar pada 2025. Selain itu, diversifikasi produk turunan kelapa sawit meningkat dari 54 menjadi 208 produk, sedangkan ekspor kelapa terus didorong tumbuh mencapai 50%.

Selain hilirisasi, transformasi digital menjadi salah satu peluang besar yang perlu dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan produktivitas. Sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia perlu memastikan mampu menjadi pengembang, inovator, dan produsen nilai tambah digital. Ekosistem yang menghubungkan pusat data (data center), Artificial Intelligence (AI), semikonduktor, dan talenta digital menjadi semakin penting dalam menentukan arah perkembangan industri dan daya saing ekonomi pada masa mendatang.

Penguasaan teknologi tersebut perlu diperkuat melalui pengembangan ekosistem industri, kerja sama internasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah juga telah melakukan kerja sama pengembangan teknologi semikonduktor dengan ARM Holdings dari Inggris sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan desain semikonduktor dan menyiapkan talenta yang dibutuhkan industri. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbesar partisipasi Indonesia dalam rantai pasok teknologi global.

Di tingkat internasional, Indonesia juga memperkuat perannya dalam pengembangan dan tata kelola AI melalui keikutsertaan sebagai anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) sebagai wadah kerja sama internasional untuk mendorong pengembangan dan tata kelola AI. Di kawasan ASEAN, penguatan kerja sama melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA) juga menjadi peluang untuk memperluas integrasi ekonomi digital dan membuka kesempatan baru bagi pelaku usaha serta tenaga kerja Indonesia.

Penguatan ekonomi digital perlu diiringi dengan penyiapan SDM yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan industri. Pemerintah juga mendorong berbagai program pengembangan talenta digital, antara lain melalui pertukaran talenta teknologi dengan Singapura, pengembangan ekosistem usaha rintisan digital, insentif Super Tax Deduction hingga 200 persen untuk kegiatan tertentu yang memenuhi ketentuan, serta program Digital Talent Scholarship.

Selain transformasi digital, transisi menuju energi dan industri hijau juga menjadi mesin pertumbuhan baru. Kebutuhan listrik nasional diperkirakan meningkat pada 2030 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan perkembangan industri. Untuk mendukung kebutuhan energi tersebut, Presiden mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga kapasitas 100 gigawatt. Pengembangan energi surya juga perlu didukung dengan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system) agar pasokan listrik dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, perluasan akses pasar internasional tetap menjadi bagian penting dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus memperkuat kerja sama perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas peluang ekspor produk Indonesia, termasuk melalui perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, Australia, Kanada, Korea Selatan, dan Swiss, guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing dan ekspor produk Indonesia. Berbagai perjanjian tersebut akan membuka peluang peningkatan ekspor berbagai produk unggulan, termasuk minyak kelapa sawit, alas kaki, kopi, furnitur, serta produk pertanian dan perikanan.

“Anak-anak muda ini menjadi digital literate dibandingkan dengan eyang dan buyut-buyutnya, jadi ini adalah the next economy yang harus kita kuasai. Kita mendorong artificial intelligence, semi-conductor, dan talenta digital karena kebutuhan kerja akan berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor industri padat karya dan di sektor industri padat modal,” jelas Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong dalam memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Pada tahun 2026, dukungan Dewan Penyantun Pendidikan menjangkau 531 mahasiswa selama empat tahun masa perkuliahan, dimana jumlah tersebut meningkat dibandingkan 376 mahasiswa pada 2024 dan 506 mahasiswa pada 2025. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung keberlanjutan pendidikan dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya.

“Penyampaian informasi bagi masyarakat semacam ini, termasuk civitas akademika jadi upaya Pemerintah untuk mendorong pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal agenda pembangunan. Tadi juga Bapak Menko Airlangga berpesan agar mahasiswa ini terus menguasai keilmuan utama, terus belajar, lifelong learning, meningkatkan literasi digital, pengolahan data, serta pemanfaatan AI,” imbuh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.  

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Rektor beserta jajaran, Majelis Wali Amanat, dan Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang. (Bambang)

Share:

Read More

Kemendikdasmen Akselerasi Kapasitas Pendidik Melalui Bimtek Digitalisasi Pembelajaran PAUD

Kemendikdasmen Akselerasi Kapasitas Pendidik Melalui Bimtek Digitalisasi Pembelajaran PAUD. (Dok. Kemendikdasmen)

NTB, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung percepatan wajib belajar 13 tahun, rehabilitasi sarana fisik, penanaman karakter dasar, etika harian, serta kebiasaan hidup bersih sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Wamendikdasmen Atip saat membuka rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pembelajaran PAUD Angkatan I di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

“Ini adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang cukup masif sebagai respons yang cepat tepat agar pendidikan kita juga bisa diakselerasi untuk peningkatan kualitasnya mulai dari pendidikan anak usia dini. Makanya pendidikan anak usia dini itu fasilitas fisiknya direhabilitasi," jelas Atip Latipulhayat, Rabu (7/10).

Wamendikdasmen Atip juga mengingatkan para guru bahwa kecanggihan teknologi merupakan sarana pendukung, bukan tujuan akhir dari proses belajar. Pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) harus melahirkan kolaborasi aktif tiga arah, yaitu Guru, Murid dan Teknologi. Sehingga dari interaksi itu akan melahirkan kreasi dan akhirnya inovasi. 

"Teknologi itu betul-betul bukan tujuan, akan tetapi medium, alat sarana untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut itu tadi yaitu pendidikan yang bermutu," tutur Atip Latipulhayat.

Melalui Bimtek ini, para guru PAUD diharapkan dapat memfasilitasi rasa ingin tahu anak yang tinggi secara interaktif dan menyenangkan, sekaligus mengintegrasikan pembentukan karakter bangsa sejak jenjang pendidikan paling awal.

“Kita tidak boleh memberikan ruang kosong atas keingintahuan anak-anak pada usia yang curiosity-nya itu sangat tinggi sekali,” jelas Wamen Atip.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kurniawan, menjelaskan bahwa pilar peningkatan kapasitas pendidik melalui Bimtek menjadi fokus krusial agar sarana yang diberikan tidak berhenti sebagai fasilitas fisik belaka.

“Bimtek Digitalisasi pembelajaran ini dirancang bukan hanya untuk memberikan pengetahuan mengenai perangkat, tetapi terutama untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memadukan teknologi, pedagogi, dan tujuan pembelajaran,” jelas Kurniawan.

Kurniawan menambahkan, program Digitalisasi Pembelajaran satuan pendidikan PAUD tahun 2026 dibangun melalui tiga pilar utama yang saling menguatkan, penyediaan PID, penyediaan bahan ajar digital interaktif, serta peningkatan kapasitas pendidik melalui bimbingan teknis.

“Dengan demikian yang kita bangun bukan hanya PAUD yang memiliki perangkat digital, tetapi PAUD yang mampu memanfaatkan teknologi secara tepat untuk memperkuat kualitas interaksi, pengalaman, dan proses belajar anak," ujar Kurniawan.

Untuk tahun 2026 Direktorat PAUD menargetkan penyaluran PID lanjutan ke 75.974 satuan PAUD yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Para peserta Bimtek angkatan pertama ini diharapkan dapat menjadi penggerak yang mendampingi rekan sejawat serta menyebarluaskan praktik baik di daerah masing-masing.

Bimtek Digitalisasi Pembelajaran PAUD Angkatan I di Mataram berlangsung mulai tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti 181 satuan PAUD penerima PID yang mewakili 39 kabupaten/kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. (Candra)

Share:

Read More

Wamenhut: Transformasi Ekonomi Kehutanan, Jadikan Pengelolaan Hutan Lestari Lebih Sejahterakan Masyarakat

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, menyampaikan sambutannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. (Dok. Kemenhut)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan memberikan nilai ekonomi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem, termasuk perdagangan karbon, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Wamenhut Rohmat Marzuki dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-63 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Jumat (9/10). Mengangkat tema “Pemanfaatan Biodiversitas dan Jasa Ekosistem untuk Kesejahteraan Masyarakat”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berkelanjutan.

“Tugas kita bukan sekadar melindungi hutan. Tugas kita adalah membuat nilai hutan yang lestari terlihat, terukur dan terbayar, serta lebih menyejahterakan masyarakat sekitar,” ujar Rohmat.

Ia menjelaskan, hutan akan lebih terjaga apabila pengelolaan yang lestari mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan perusakan atau konversi hutan. Karena itu, transformasi ekonomi kehutanan perlu diarahkan dari pendekatan yang bertumpu pada satu komoditas menjadi ekonomi bentang alam yang menghargai seluruh potensi hutan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu hingga biodiversitas dan jasa ekosistem.

Salah satu peluang strategis dalam transformasi ekonomi kehutanan adalah pengembangan nilai ekonomi karbon. Hutan, lahan gambut, dan mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus menjaga fungsi ekologis yang mendukung kehidupan masyarakat.

Wamenhut menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kerangka kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjadi salah satu landasan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Kebijakan tersebut membuka peluang perdagangan karbon yang lebih luas, termasuk melalui mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market). Skema ini dapat diakses oleh pihak swasta, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), petani hutan rakyat, dan masyarakat hukum adat sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, Menteri Kehutanan telah menerbitkan persetujuan bagi unit karbon yang memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat karbon internasional melalui skema non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (non-SPE-GRK), dengan volume lebih dari 31,7 juta ton CO₂e. Cakupan tersebut terdiri atas tiga unit karbon Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta satu unit karbon perhutanan sosial berupa hutan desa di Provinsi Jambi yang melibatkan lebih dari 900 kepala keluarga.

Pengembangan perdagangan karbon diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga hutan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi. Dengan tata kelola yang kuat dan integritas lingkungan yang terjaga, nilai karbon dapat membuka peluang pembiayaan bagi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan lestari.

Selanjutnya Wamenhut Rohmat Marzuki menekankan bahwa hutan Indonesia harus dipandang secara utuh dan multidimensi, bukan sekadar kumpulan pohon atau sumber bahan baku kayu. Hutan memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, budaya, serta peran penting dalam menjaga tata air, mengendalikan risiko bencana, menyerap karbon, dan melestarikan keanekaragaman hayati.

Indonesia memiliki modal biodiversitas yang besar untuk mengembangkan ekonomi hijau. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, minyak atsiri, madu, tanaman obat, agroforestri, ekowisata, bioprospeksi, serta berbagai jasa lingkungan.

Menurut Wamenhut, pengembangan berbagai sumber nilai tersebut juga penting untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.

Transformasi ini bukan berarti meninggalkan komoditas kayu, melainkan menempatkannya sejajar dengan sumber nilai lain yang dikelola secara lestari dan dapat ditelusuri. Pendekatan tersebut diharapkan mendorong tumbuhnya ekonomi kehutanan yang lebih beragam, tangguh, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.

Untuk itu ia menyebut jika upaya memperkuat tata kelola dan transformasi ekonomi kehutanan Indonesia tersebut memerlukan dukungan, masukan, dan kolaborasi dari berbagai pihak, terutama Fakultas Kehutanan UGM dan para alumninya.

Wamenhut mengapresiasi kontribusi Fakultas Kehutanan UGM dalam pengembangan berbagai inovasi kehutanan, antara lain rehabilitasi hutan dan lahan di Wanagama, pengembangan agroforestri, model pengelolaan perhutanan sosial, silvikultur intensif, rehabilitasi hutan menggunakan drone, serta pemanfaatan teknologi bioakustik untuk mendeteksi keberadaan gajah.

Kolaborasi Kementerian Kehutanan dengan perguruan tinggi diharapkan dapat mempercepat penerapan Nature-based Solutions melalui dukungan sains dan teknologi, sekaligus menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan pengelolaan hutan di lapangan. (Isna)

Share:

Read More

Menteri LH Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Aksi Iklim Global Jelang COP Turkiye

Menteri LH Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Aksi Iklim Global Jelang COP Turkiye. (Dok. Kemen LH)

Fiji, WaraWiri.net - Mengusung misi memperkuat kerja sama internasional dalam aksi iklim global, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh. Jumhur Hidayat hadir mewakili Pemerintah Indonesia dalam rangkaian Pre-COP Leader’s Event di Nadi, Fiji, Selasa (6/10/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye. Rangkaian Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) yang berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada 5–9 Oktober 2026 tersebut dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk para kepala negara/pemerintahan, menteri, pejabat tinggi, serta pimpinan organisasi internasional. 

Atas penugasan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Jumhur menegaskan pentingnya menjembatani target global menjadi aksi nyata yang berlandaskan keadilan.

"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities)," tegas Menteri Jumhur saat memberikan sambutan kuncinya.

Hasil utama dari forum pemimpin dunia ini adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi tersebut menjadi bentuk dukungan nyata masyarakat global bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-Negara Sedang Berkembang (Least Developing Countries/LDC) dalam meningkatkan mitigasi, mengatasi dampak perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan. Tuvalu, sebagai salah satu SIDS di kawasan Pasifik, terus menyuarakan urgensi global menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut yang mengancam eksistensi negara-negara kepulauan kecil.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia memaparkan arah kebijakan melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa transisi iklim harus berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan kelompok rentan.

"Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan," tutur Menteri Jumhur.

Menutup rangkaian forum tersebut, Indonesia kembali menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan iklim global saat ini terletak pada eksekusi di lapangan.

"Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret," pungkas Menteri Jumhur. (Zikry)

Share:

Read More

PSEL Palembang Lampaui Target, Produksi Listrik Capai Lebih dari 21 Megawatt

PSEL Palembang Lampaui Target, Produksi Listrik Capai Lebih dari 21 Megawatt. (Dok. Kemen LH)

Palembang, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, meninjau langsung operasional fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/10/2026).

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan capaian gemilang dengan produksi listrik fasilitas ini sukses melampaui target dan menembus angka lebih dari 21 megawatt (MW).

"Hari ini kami meninjau PSEL Palembang dan saya terpukau, senang, serta bangga melihat progres dari PSEL ini, tadi katanya sudah menghasilkan 20 MW tapi ternyata sudah lebih dari itu di angka 21,55 MW dan 18,45 MW sudah terkoneksi ke PLN," tandas Wamen Diaz.

Di balik capaian tersebut, fasilitas PSEL Palembang terbukti memiliki kapasitas pengolahan masif hingga 1.100 ton sampah per hari. Angka ini dinilai sangat mumpuni untuk menuntaskan seluruh volume timbulan sampah harian di Kota Palembang secara tuntas.

"Saya lihat bahwa Palembang keliatannya bisa menghabiskan seluruh sampahnya dengan PSEL kapasitas 1.100 ton, sampahnya juga dikumpulkan dulu selama 3-5 hari untuk menurunkan kadar airnya nanti air lindinya akan diproses," jelas Wamen Diaz.

Menyinggung aspek regulasi, Wamen Diaz menjelaskan bahwa PSEL Palembang beroperasi di bawah payung hukum Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Fasilitas ini menerapkan skema pembayaran tipping fee dari Pemerintah Daerah berdasarkan tonase sampah yang diolah, dengan tarif jual listrik ke PLN sebesar 13,35 sen per kWh.

Melihat kesiapan infrastruktur dan progres yang solid di lapangan, Wamen Diaz menyatakan bahwa Kota Palembang kini berada di jalur yang tepat (on track) untuk peresmian operasional penuh pada Desember 2026 mendatang. Kehadiran fasilitas ini diyakini menjadi katalisator penting dalam mewujudkan target nasional pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 sesuai mandat RPJMN 2025–2029.

"Saya rasa (PSEL) bisa menghasilkan energi listrik yang baik untuk masyarakat Palembang, saya nilai sudah sesuai dan on track untuk diresmikan pada bulan Desember 2026 ini, saya terima kasih dan apresiasi Pemerintah Kota atas dukungannya," pungkas Wamen Diaz. (Zikry)

Share:

Read More

Bappenas: Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara, Dukung Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan

Bappenas: Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara, Dukung Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan. (Dok. Bappenas)

Malaysia, WaraWiri.net - Pulau Kalimantan diproyeksikan menjadi superhub ekonomi Nusantara yang mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan konektivitas dan kerja sama regional. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, layanan dasar, serta memperkuat rantai pasok dan memperluas peluang pertumbuhan hingga kawasan Indonesia Timur.

Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk mewujudkan Kalimantan sebagai penggerak transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menjadi jangkar ekosistem ekonomi Kalimantan yang mendukung pergeseran pusat gravitasi ekonomi Indonesia ke luar Jawa dan Sumatra.

“Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan. Selama ini pusat gravitasi Indonesia berada di Jakarta, kemudian berkembang ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Hari ini, kita bergerak menuju Kalimantan. Karena itu, forum ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kerja sama regional yang lebih kuat dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Rachmat Pambudy dalam 2nd Borneo Economic Forum: Shaping the Future of Borneo di Kuching, Malaysia, Rabu (7/10).

Transformasi ekonomi di Borneo ditopang enam klaster strategis, antara lain teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon. Investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur juga penting untuk mendukung transformasi tersebut.

“Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan pembangunan tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.

Selain penguatan sumber daya manusia dan industri, konektivitas menjadi salah satu fondasi utama. Pemerintah mendorong penguatan koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda, jaringan Trans-Kalimantan, konektivitas pelabuhan dan bandar udara, serta koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional.

“Prioritas bersama kita mencakup konektivitas transportasi dan perbatasan, konektivitas energi dan jaringan lintas batas, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, serta kecerdasan artifisial. Melalui kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, kedekatan geografis Kalimantan harus dapat diterjemahkan menjadi investasi, kesempatan bagi dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan kawasan yang semakin terhubung,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.

Pemerintah akan menindaklanjuti hasil dan usulan yang relevan dari forum Borneo Economic Community (BEC) ini, sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang bagi dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun Borneo yang lebih terhubung dan tangguh. (Fathi)

Share:

Read More

OJK Cabut Izin Usaha PT Porto Ventura Kapital

OJK Cabut Izin Usaha PT Porto Ventura Kapital. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.06/2026 tanggal 25 September 2026, mencabut izin usaha PT Porto Ventura Kapital (“PT PVK"), yang beralamat di Tower B Lantai 3, 18 Parc Place SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190.

Pencabutan ini dilakukan mengingat PT PVK telah ditetapkan sebagai Perusahaan yang tidak dapat disehatkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusa haan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT PVK untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rencana tindak status pengawasan khusus. Namun, sampai dengan batas waktu status pengawasan khusus berakhir, PT PVK tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus, sehingga ditetapkan sebagai Perusahaan yang tidak dapat disehatkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusa haan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT PVK sebagai Perusahaan Modal Ventura yang tidak dapat disehatkan.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT PVK dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri Perusahaan Modal Ventura yang sehat serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT PVK dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya;

2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT PVK serta membentuk Tim Likuidasi;

3. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

4. Menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat dapat menghubungi perwakilan PT PVK pada email: portoventurakapital@gmail.com.

5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Remondies)

Share:

Read More

Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Ancaman Bencana, BMKG Gelar Sekolah Lapang di Bireun

Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Ancaman Bencana, BMKG Gelar Sekolah Lapang di Bireun. (Dok. BMKG)

Aceh, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membuka kegiatan Sekolah Lapang Nelayan, Iklim, Gempa Bumi, dan Tsunami di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (7/10/2026). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BMKG mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, khususnya melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Forkopimda, Perwakilan Komisi V DPR RI serta jajaran pejabat BMKG. Kehadiran berbagai unsur tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi risiko bencana.

Melalui Sekolah Lapang, BMKG mendorong agar proses pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menekankan pentingnya menjembatani informasi sains dan teknologi yang dihasilkan BMKG agar dapat dipahami dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan masyarakat pesisir. Informasi meteorologi, klimatologi, gempa bumi, dan tsunami diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, pengetahuan berbasis sains tidak dimaksudkan untuk menggantikan kearifan lokal yang telah berkembang dan diwariskan di tengah masyarakat Aceh. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal perlu dipadukan agar saling melengkapi dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

“Ketangguhan masyarakat tidak dapat dibangun hanya dengan infrastruktur. Pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana,” ujarnya.

Faisal juga menegaskan bahwa penguatan ketangguhan menghadapi ancaman cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci agar informasi dan layanan kebencanaan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.

Kegiatan yang diikuti 202 peserta Sekolah Lapang ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah terdampak bencana agar lebih siap menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kembali di kemudian hari. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengenali ancaman bencana, memahami langkah mitigasi, serta melakukan tindakan yang tepat ketika menghadapi kondisi darurat.

Wakil Bupati Bireuen, Razuardi Ibrahim menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sekolah Lapang yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memahami informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap pengetahuan yang diberikan BMKG dapat semakin memperkuat kesiapsiagaan masyarakat Bireuen dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Wakil Bupati Bireuen.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi kebencanaan dapat diterima dan dipahami dengan baik hingga ke tingkat masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan mampu mengurangi risiko akibat bencana.

BMKG berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari dan dapat disebarkan kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian, masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana sekaligus mampu menjaga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayahnya. (Evi)

Share:

Read More

BMKG Resmikan HF Radar Array Ujong Batee Aceh, Perkuat Observasi Maritim dan Mitigasi Bencana Pesisir

BMKG Resmikan HF Radar Array Ujong Batee Aceh, Perkuat Observasi Maritim dan Mitigasi Bencana Pesisir. (Dok. BMKG)

Aceh, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meresmikan pengoperasian High Frequency (HF) Radar Array di Ujong Batee, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kehadiran teknologi ini merupakan bagian dari upaya BMKG memperkuat sistem observasi kelautan, meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi maritim, serta mendukung sistem mitigasi bencana di wilayah pesisir.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pemasangan HF Radar Array di Ujong Batee melengkapi perangkat serupa yang telah terpasang di Lam Teungoh, Kabupaten Aceh Besar. Kombinasi kedua lokasi strategis ini memungkinkan BMKG memantau dinamika arus permukaan, gelombang, hingga arah angin di perairan pantai utara Aceh secara lebih akurat dan terintegrasi.

“BMKG memasang HF Radar Array di Ujong Batee untuk memperkuat pemantauan dinamika laut hingga jangkauan hingga 150 kilometer. Teknologi ini mampu menyediakan informasi arus permukaan laut secara berkelanjutan dan mendukung pemantauan perubahan kondisi laut, termasuk sebagai salah satu sumber data pendukung dalam sistem deteksi dini tsunami. Informasi tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan mendukung aktivitas masyarakat pesisir, khususnya nelayan,” ujar Faisal di Aceh, Kamis (8/10).

Sejarah mencatat Aceh sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi akibat aktivitas seismik dan dinamika atmosfer, seperti tsunami 2004 serta Siklon Tropis Senyar. Oleh karena itu, BMKG menghadirkan HF Radar Array untuk menyampaikan informasi dan peringatan dini yang cepat, akurat, serta berkualitas demi meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat.

Sistem HF Radar Array di Ujong Batee terhubung dengan pusat pengolahan data BMKG di Jakarta, dengan dukungan infrastruktur pengelolaan data yang dirancang untuk menjaga kesinambungan operasional sistem observasi serta mendapat backup penuh dari pusat data BMKG di Bali yang dibangun dengan standar bangunan tahan gempa. Fasilitas di Ujong Batee ini merupakan bagian dari jaringan 10 titik lokasi HF Radar kerja sama Indonesia-Prancis.

Dengan beroperasinya alat modern ini, Provinsi Aceh kini didukung oleh dua teknologi radar utama milik BMKG, yaitu Radar Cuaca C-Band dan HF Radar Array. Kehadiran teknologi terdepan ini menjadi langkah vital untuk meningkatkan efisiensi aktivitas nelayan, menjaga keselamatan pelayaran, serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi maritim.

Selain pengembangan infrastruktur observasi, BMKG terus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui program Sekolah Lapang. Program tersebut meliputi Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) untuk meningkatkan pemahaman nelayan terhadap informasi cuaca maritim, Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian, serta Sekolah Lapang Geofisika (SLG) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan di Provinsi Aceh, BMKG juga menyelenggarakan kegiatan tiga Sekolah Lapang secara terpadu guna memperluas pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan informasi cuaca, iklim, serta mitigasi bencana

Wakil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Fabrice Fize, menjelaskan melalui peresmian HF Radar Array merupakan salah satu wujud nyata penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis, khususnya dalam pengembangan teknologi observasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

Melalui sinergi ini, kedua pihak terus mengembangkan teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini guna mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi serta dinamika iklim di wilayah pesisir Aceh. Proyek kolaboratif ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis pemantauan wilayah perairan, tetapi juga memperkokoh kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana secara lebih terukur.

“Kemitraan jangka panjang antara AFD dan BMKG mencerminkan semakin eratnya hubungan antara Prancis dan Indonesia, menyusul peningkatan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif oleh Presiden Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto di Paris pada 28 Mei 2026,” Kata Fabrice Fize.

Country Director AFD untuk Indonesia, Sandrine Boucher, menegaskan kembali komitmen ini dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana dan melindungi masyarakat pesisir Aceh melalui kerja sama teknologi radar maritim bersama BMKG.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi contoh nyata dari kualitas hubungan kerja sama yang erat antara AFD dan BMKG. Pihaknya optimistis dapat terus melanjutkan dan memperluas dukungan terhadap penguatan ketahanan iklim serta keselamatan masyarakat pesisir di Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Robby Irza, mewakili Wakil Gubernur Aceh, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi maritim ini mengingat masyarakat Aceh memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan wilayah perairan. Nelayan menggantungkan mata pencaharian dari laut, masyarakat pesisir bertumpu pada ekonomi kelautan, dan transportasi laut menjadi sarana vital penghubung antarwilayah kepulauan di Aceh.

Pemerintah Aceh menekankan bahwa keberadaan HF Radar Array bukan sekadar penghasil data teknis atau statistik, melainkan sarana untuk menyelamatkan nyawa dan penghidupan masyarakat. Data real-time mengenai arus dan gelombang langsung menentukan keputusan kapan nelayan harus melaut dan bagaimana kapal menavigasi perjalanan dengan aman.

BMKG menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Kedeputian Bidang Meteorologi, Direktorat Meteorologi Maritim, serta tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG se-Aceh yang telah mendukung kelancaran proses perencanaan hingga pengoperasian fasilitas ini.

BMKG mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga di sekitar lokasi pemasangan, untuk ikut menjaga dan melindungi fasilitas HF Radar Array Ujong Batee. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan agar alat pemantau ini dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi keselamatan bersama. (Evi)

Share:

Read More

Gagas Inovasi Mandiri Pangan, Sekda Sumsel Raih Peringkat 2 Terbaik Nasional PKN I LAN RI

Gagas Inovasi Mandiri Pangan, Sekda Sumsel Raih Peringkat 2 Terbaik Nasional PKN I LAN RI. (Dok. Pemprov Sumsel)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih Peringkat 2 Terbaik dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 67 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Capaian tersebut diumumkan secara resmi dalam upacara pelepasan peserta di Jakarta.

Edward Candra mencatatkan diri sebagai satu-satunya perwakilan pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia yang menembus jajaran lima peserta berprestasi istimewa. Dari total 43 peserta lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, posisi empat besar lainnya ditempati oleh pejabat dari kementerian pusat.

Capaian ini diraih berkat keberhasilan proyek perubahan yang diusungnya, yakni "Transformasi Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Terintegrasi untuk Memperkuat Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat".

Gagasan strategis ini berfokus pada penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor dalam mengoreksi serta mengintegrasikan program ketahanan pangan daerah demi mendorong kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut jajaran lima peserta dengan predikat Prestasi Istimewa PKN Tingkat I LAN RI Angkatan 67:

• Katiman (Staf Ahli SDM Berkualitas Kemenko PMK) – Peringkat 1

• Edward Candra (Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan) – Peringkat 2

• Istiyadi Insani (Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Polhukam & Pemda Wilayah I Kementerian PANRB) – Peringkat 3

• Agus Zainal Arifin (Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian SosRI) – Peringkat 4

• Fajarini Puntodewi (Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI) – Peringkat 5.

Menanggapi raihan tersebut, Edward Candra menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan seluruh elemen daerah.

"Alhamdulillah, capaian ini bukan semata prestasi pribadi, melainkan milik seluruh masyarakat dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengimplementasikan gagasan perubahan di bidang pangan dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Sumatera Selatan," ujar Edward.

PKN Tingkat I merupakan jenjang pelatihan kepemimpinan strategis bagi pejabat pimpinan tinggi madya guna melahirkan pemimpin bereputasi nasional, berintegritas, serta mampu menciptakan inovasi tata kelola pemerintahan. Penilaian meliputi kompetensi kepemimpinan, kualitas dan dampak gagasan perubahan, hingga kepemimpinan etis selama masa pelatihan.

Keberhasilan ini menegaskan kualitas serta daya saing SDM aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional, sekaligus menjadi pijakan dalam mengakselerasi program ketahanan pangan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Subhan)

Share:

Read More

Pemprov Banten Pastikan Rancangan APBD 2027 Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Banten Pastikan Rancangan APBD 2027 Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Pemprov Banten)

Banten, WaraWiri.net - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memastikan setiap alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (8/10/2026). 

Rapat ini beragendakan Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2027 sekaligus Pengambilan Keputusan atas Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Deden menyampaikan apresiasi sekaligus sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi di DPRD. 

Menurutnya, APBD harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif keuangan.

"Raperda APBD 2027 diarahkan pada sektor belanja yang lebih fokus, efisien, produktif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ukurannya bukan pada seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat," ujar Deden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Deden memastikan setiap program yang dicanangkan pemerintah akan memiliki target, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang terukur.

Ia menilai, seluruh catatan dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting untuk menyempurnakan rancangan APBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan publik dan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.

Pemprov Banten, lanjut Deden, mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawal pelaksanaan APBD 2027, mulai dari tahap penyusunan, pengadaan, hingga pertanggungjawaban.

"Pemerintah terbuka terhadap pengawasan DPRD dan masyarakat, karena kualitas APBD pada akhirnya diukur dari pelaksanaan di lapangan. Sinergi ini menjadi energi bagi kita menuju Banten yang maju, adil merata, dan tidak korupsi," tegasnya.

Selanjutnya, Raperda APBD 2027 akan dibahas lebih terperinci oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sementara itu, terkait pengesahan perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Deden menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan.

"Peningkatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada angka penerimaan. Hal itu harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan bagi masyarakat, kepastian hukum, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif," pungkasnya. (Putra)

Share:

Read More

Jaro Ade Pastikan Kolaborasi Dengan Pemprov Jabar Beri Dampak Nyata Bagi Masyarakat

Jaro Ade Pastikan Kolaborasi Dengan Pemprov Jabar Beri Dampak Nyata Bagi Masyarakat. (Dok. Istimewa)

Depok, WaraWiri.net - Berbagi tugas dengan Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur Jawa Barat yang berlangsung di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10). Ia memastikan hasil rapat tersebut dapat ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor guna memperkuat pelayanan dasar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hadir pada rakor hari ini Gubernur Jawa Barat beserta jajaran, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala BPJS se-Jawa Barat dan Direktur Rumah Sakit se-Jawa Barat.

Rakor membahas penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, penurunan angka kematian ibu (AKI), pencegahan stunting, jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja nonformal serta kerja sama pelayanan dengan rumah sakit.

Menurut Wabup Jaro Ade, berbagai agenda tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada tingkat koordinasi, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret di daerah.

“Dalam kesempatan ini, kami memastikan hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi penting agar setiap program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Jaro Ade.

Ia mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Jaro Ade menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan program-program pelayanan dasar dapat berjalan optimal dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Bersama memperkuat kolaborasi, meningkatkan pelayanan, dan menghadirkan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tandasnya. (Rizal)

Share:

Read More