Wamenpora Taufik Apresiasi Malang Half Maraton Jadi Agenda Olahraga Nasional

Wamenpora RI, Taufik Hidayat, menghadiri kegiatan Carbo Loading: Malang Half Marathon. (Dok. Kemenpora)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, Taufik Hidayat, menghadiri kegiatan Carbo Loading: Malang Half Marathon pada Sabtu sore (25/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan Malang Half Marathon yang untuk pertama kalinya digelar pada Minggu (26/4).

Acara tersebut mempertemukan para panitia, komunitas lari, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event. Malang Half Marathon dimulai dari Balai Kota Malang dan berakhir di Stadion Gajayana, dengan tiga kategori lomba yang bisa diikuti, yakni 5K, 10K, dan 21K (half marathon). Peserta terbagi dalam kategori usia umum, master 40+, serta U-18 untuk putra dan putri.

Dalam sambutannya, Wamenpora Taufik menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap penyelenggaraan event tersebut. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat.

“Saya mewakili pemerintah sangat mendukung event olahraga ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Malang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wamenpora berharap Malang Half Marathon dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi agenda olahraga tahunan yang berskala nasional bahkan internasional.

“Semoga Malang Half Marathon tidak berhenti di tahun ini, tetapi bisa terus berlanjut ke depannya. Event ini sangat baik untuk pengembangan sport tourism sekaligus memperkenalkan Kota Malang di tingkat nasional maupun internasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara yang juga pemilik MS Glow, Gilang Widya Pramana, menyampaikan bahwa event ini menjadi momen istimewa karena bertepatan dengan perayaan Hari Jadi ke-112 Kota Malang.

“Semoga event lari ini dapat menjadi kebanggaan Kota Malang dan juga nasional. Saya yakin kehadiran event ini akan memberikan dampak positif, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, turut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak, baik sponsor, pemerintah pusat, maupun semua yang telah mendukung terselenggaranya event ini. Ini menjadi langkah penting untuk menjadikan Malang sebagai salah satu destinasi sport tourism,” ujarnya.

Ia pun berharap ajang ini mampu memberikan energi baru bagi Kota Malang agar semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga ini menjadi semangat baru bagi Kota Malang untuk terus berkembang dan semakin dikenal luas,” tutupnya. (Muh)

Share:

Read More

Pemberangkatan PPIH Arab Saudi Tuntas, Siap Layani Jemaah Haji 1447 H

Pemberangkatan PPIH Arab Saudi Tuntas, Siap Layani Jemaah Haji 1447 H. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah menuntaskan pemberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk musim haji 1447 H/2026 M. Kloter terakhir PPIH Daerah Kerja (Daker) Makkah Gelombang II diberangkatkan pada Jumat (24/4/2026) dari Asrama Haji Kelas I Jakarta.

Sebanyak 168 petugas diberangkatkan pada kloter pamungkas ini, sehingga total PPIH Arab Saudi yang telah diberangkatkan mencapai 1.751 orang. Seluruh petugas tersebut akan bertugas memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Direktur Bina Petugas Haji, Chandra Sulistio Reksoprodjo, dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum keberangkatan, baik dari sisi administratif maupun mental.

Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama tim serta kepedulian antarpetugas selama menjalankan tugas.

“Tugas utama Bapak/Ibu sekalian adalah membantu mengurangi stres jemaah. Oleh karena itu, ciptakan suasana yang menenangkan dan kondusif,” ujar Chandra.

Selain itu, Chandra menekankan pentingnya menjaga narasi positif tentang Tanah Suci dalam setiap interaksi dengan jemaah.

“Ceritakan hal-hal yang baik tentang Tanah Haram, muliakan Tanah Haram dalam setiap pelayanan,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa tugas sebagai petugas haji membutuhkan kekuatan mental, kesabaran, dan keikhlasan.

“Jika ingin kuat dan sabar, ingatlah bahwa

innallaha ma’a shabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar,” ujarnya.

Puji juga mengingatkan pentingnya penguasaan teknis di lapangan, termasuk pemahaman peta wilayah dan alur layanan di Makkah, agar petugas dapat bekerja secara efektif dan tidak mengalami kendala saat bertugas.

“Saya memahami bahwa menjadi petugas haji adalah amanah yang berat. Namun, harapan jemaah kepada kita sangat besar,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa setiap petugas yang mengenakan seragam PPIH membawa nama baik bangsa dan negara.

“Ketika mengenakan seragam ini, kita mewakili negara dan Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, etika dalam melayani dan merespons jemaah harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Menutup arahannya, Puji mengajak seluruh petugas untuk menjaga suasana pelayanan yang positif dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

“Jaga tone pelayanan tetap positif. Utamakan kepentingan jemaah agar mereka dapat beribadah dengan khusyuk,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina PHU Rizka Anungnata, Direktur Bina Petugas Haji Chandra Sulistio Reksoprodjo, serta Laksamana Pertama TNI Harun Arrasyid. (Iqbal)

Share:

Read More

Lapas Perempuan Malang Perkenalkan Smart Hygiene Booklet untuk Cegah Penyakit Kulit

Lapas Perempuan Malang Perkenalkan Smart Hygiene Booklet untuk Cegah Penyakit Kulit. (Dok. Ditjenpas)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Upaya proaktif jaga standar kesehatan penghuni terus digalakkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang. Salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan adalah penggunaan media edukasi kreatif berupa Smart Hygiene Booklet. Fokus utama dari literasi kesehatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai pencegahan penyakit kurap (tinea corporis) yang sering menjadi tantangan di lingkungan hunian komunal.

Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara tim medis Lapas dengan peserta magang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sanitasi di lingkungan Pemasyarakatan.

Smart Hygiene Booklet dirancang dengan tampilan visual yang menarik serta bahasa yang sederhana agar informasi medis yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh Warga Binaan. Melalui pendekatan berbasis media cetak yang informatif ini, Lapas Perempuan Malang berharap kesadaran kolektif mengenai pentingnya personal hygiene dapat meningkat secara signifikan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya deteksi dini dalam memutus mata rantai penularan penyakit kulit akibat jamur di area blok hunian melalui edukasi yang berkelanjutan.

Sesi penyuluhan yang digelar untuk memperkenalkan buku saku ini mendapatkan sambutan hangat dan antusiasme tinggi dari para Warga Binaan. Mereka tidak hanya menerima buku saku, tetapi juga mendapatkan penjelasan teknis secara langsung mengenai faktor penyebab, mekanisme penularan, hingga langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan secara mandiri.

Inovasi ini dinilai efektif karena mampu menggabungkan aspek visual yang kuat dengan komunikasi dua arah, sehingga pesan-pesan kunci mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS) tersampaikan lebih optimal.

Monic selaku perawat senior di Lapas Perempuan Malang memberikan penekanan tambahan mengenai pentingnya konsistensi dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar blok hunian. Menurutnya, keberadaan media edukasi ini harus dibarengi dengan perubahan perilaku nyata dari Warga Binaan.

“Jangan saling bertukar pakaian atau alat mandi karena itu jadi media penularan. Rutin jemur perlengkapan tidur guna meminimalkan kelembapan yang memicu pertumbuhan jamur,” tutur Monic.

Menurutnya, pengalaman panjangnya dalam menangani kesehatan Warga Binaan menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan perilaku harian menjadi kunci utama keberhasilan pencegahan penyakit menular.

Perawat Lapas Perempuan Malang, Ade Nina, juga menekankan aspek disiplin diri dalam menjaga sistem imun. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pencegahan penyakit kulit sangat bergantung pada konsistensi individu dalam menerapkan pola hidup yang benar.

“Kunci utama untuk menghindari penyakit kulit adalah kedisiplinan dalam menjaga kebersihan tubuh serta mengatur pola makan. Selain itu, kami menyarankan warga binaan untuk rutin mengonsumsi air putih dalam jumlah cukup dan meluangkan waktu setidaknya 15 menit setiap hari untuk berolahraga guna memperkuat daya tahan tubuh,” ungkapnya.

Diharapkan dengan adanya Smart Hygiene Booklet dan pendampingan intensif dari tim kesehatan, Warga Binaan dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan diri. Pengetahuan yang diperoleh melalui literasi kesehatan ini diharapkan menjadi kebiasaan positif, sehingga tercipta lingkungan Lapas Perempuan Malang yang lebih sehat, bersih, dan mendukung proses pembinaan secara holistik bagi seluruh penghuni. Dengan lingkungan yang sehat, proses rehabilitasi Warga Binaan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan kondusif. (Zikry)

Share:

Read More

APBN Kuat dan Ekonomi Terjaga, Pemerintah Optimistis Hadapi Ketidakpastian Global

APBN Kuat dan Ekonomi Terjaga, Pemerintah Optimistis Hadapi Ketidakpastian Global. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam posisi yang kuat di tengah dinamika global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (24/4).

Menkeu menekankan bahwa pengelolaan fiskal yang disiplin serta reformasi kebijakan yang telah dilakukan sebelum tekanan global terjadi menjadi kunci utama ketahanan ekonomi Indonesia saat ini. Menurutnya, berbagai lembaga internasional dan investor kini tidak lagi mempertanyakan fundamental fiskal Indonesia, termasuk terkait defisit anggaran. Hal ini mencerminkan kredibilitas kebijakan fiskal yang terjaga. 

“Saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik, malah orang-orang sana pada kagum tuh,” kata Menkeu.

Dari sisi likuiditas, Menkeu memastikan posisi kas negara tetap aman dan dikelola secara optimal. Pemerintah juga melakukan strategi pengelolaan kas yang proaktif, antara lain dengan menempatkan dana di perbankan untuk mendorong likuiditas dan mendukung aktivitas ekonomi tanpa menambah beban anggaran.

“Cash management kita sudah baik. Yang Rp300 triliun kita masukin ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas, supaya ekonomi bisa berjalan. Jadi nggak usah takut dengan APBN, pemerintah masih cukup dan uang kita masih banyak,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah fokus untuk melakukan reformasi struktural, mulai dari perbaikan sistem perpajakan, bea cukai, hingga efisiensi belanja. Di sisi lain, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung sektor riil. Pemerintah memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kesehatan fiskal.

“Yang kita subsidi adalah yang memang betul-betul membutuhkan. Untuk orang-orang yang ekonominya kuat, tidak kita subsidi dan sudah kita umumkan akan dinaikkan. Kita manage anggaran dengan benar. Bukan hanya jual-jualan subsidi tanpa batas, tapi kita batasi untuk orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu,” ujar Menkeu.

Dalam menghadapi tekanan global, Menkeu menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kontribusi permintaan domestik yang mencapai sekitar 90 persen terhadap perekonomian menjadi penopang utama pertumbuhan. Pemerintah juga terus memonitor perkembangan ekonomi dan siap mengambil langkah stimulus apabila diperlukan. Untuk triwulan II, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap terjaga dan bahkan berpotensi meningkat.

“Fondasi ekonomi kita tidak berubah, akan jalan semakin cepat, karena kita akan semakin serius perbaiki kendala-kendala perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selalu melihat keadaan di masyarakat, kita akan optimalkan semua kebijakan yang ada, kita dorong supaya cepat. Kita dorong ekonomi maju dengan lebih cepat sehingga masyarakat kita bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan,” kata Menkeu. 

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, sekaligus memastikan setiap program berjalan optimal agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (Tedy)

Share:

Read More

Kunjungi Kaltim, BMKG Perkuat Peran UPT Stasiun BMKG Balikpapan dan Samarinda

Kunjungi Kaltim, BMKG Perkuat Peran UPT Stasiun BMKG Balikpapan dan Samarinda. (Dok. BMKG)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya penguatan layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Andri Ramdhani , Plt. Direktur Meteorologi Maritim, Agi Wandala Putra serta Kepala Balai Besar MKG Wilayah III, Cahyo Nugroho.

BMKG meninjau aktivitas operasional serta kesiapan infrastruktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) stasiun BMKG di Balikpapan dan Samarinda. Peninjauan juga dilakukan terhadap kesiapan alat operasional utama (aloptama) layanan Meteorologi dalam mendukung operasional penerbangan di bandara Nusantara.

UPT memiliki posisi strategis sebagai simpul pengumpulan data sekaligus titik kontak utama bagi para pemangku kepentingan di daerah. Peran ini menjadi semakin krusial seiring meningkatnya kebutuhan informasi layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

Dalam arahannya, Faisal menyampaikan apresiasi atas kinerja UPT yang dinilai telah berjalan dengan baik. UPT dinilai mampu menjaga kualitas layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di wilayah Kalimantan Timur.

“Kami mengapresiasi kinerja UPT yang telah berjalan dengan baik. UPT mampu menjaga kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Kalimantan Timur,” ujarnya

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa inovasi menjadi faktor penting yang harus terus didorong guna meningkatkan kualitas layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika agar semakin cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Inovasi menjadi hal penting yang perlu terus dikembangkan guna memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika,” tambahnya.

Andri, juga menyoroti pentingnya penguatan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat daerah di seluruh Indonesia.

“Harapannya, muncul inovasi unggulan dari daerah yang nantinya dapat direplikasi secara nasional guna memperkuat layanan di pusat maupun daerah,” tegasnya.

Peninjauan ini menegaskan peran UPT sebagai garda depan dalam pengumpulan data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sekaligus simpul koordinasi utama di tingkat daerah.

Selain itu, Agi, menyampaikan pentingnya memperluas jangkauan layanan meteorologi maritim, khususnya pada sektor angkutan sungai di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

“Terkait angkutan sungai di Kalimantan, terdapat aspek berbasis komunitas yang sangat besar, termasuk kontribusi terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini menjadi potensi yang akan terus dikembangkan,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, BMKG juga meninjau kesiapan aloptama di Bandara Nusantara guna memastikan dukungan optimal terhadap keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan. (Evi)

Share:

Read More

PERURI Salurkan Bantuan Pendidikan bagi Yayasan Puri Artha Karawang

PERURI Salurkan Bantuan Pendidikan bagi Yayasan Puri Artha Karawang. (Dok. PERURI)

Karawang, WaraWiri.net - Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, PERURI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada Yayasan Puri Artha. Penyerahan bantuan ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Menengah Pertama dan Pendidikan Agama.

Acara penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Yahdi Lil Ihsan selaku Koordinator Corporate Communication & TJSL PERURI kepada perwakilan dari masing-masing penerima manfaat. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Suhadak Bahariawan, Ketua Yayasan Puri Artha, bertempat di Aula SD Puri Artha, Telukjambe, Karawang.

PERURI menyalurkan berbagai kebutuhan utama di sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Puri Artha, antara lain:

• Sektor Pendidikan Anak Usia Dini: Bantuan sarana belajar dan perbaikan prasarana untuk KB Mawar VII, perbaikan ruang perpustakaan dan toilet TK Teruna Ria, serta perbaikan plafon ruang kelas TK Teruna Ria II.
• Sektor Pendidikan Dasar & Menengah: Bantuan sanitasi berupa pengeboran air sumur di SD Puri Artha, serta bantuan sarana belajar dan perbaikan prasarana bagi SMP Puri Artha.
• Sektor Pendidikan Agama & Fasilitas Umum: Bantuan sarana belajar untuk DTA Al-Mubtadi'in serta penguatan fasilitas olahraga di lingkungan Puri Telukjambe (Blok B).

Yahdi Lil Ihsan, Koordinator Corporate Communication & TJSL PERURI, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan dan masyarakat sekitar operasional.

“Sebagai perusahaan yang memiliki pusat operasional di Karawang, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar. Kemajuan PERURI tidak akan lengkap jika tidak dibarengi dengan kemajuan lingkungan tempat kami berpijak, terutama sektor pendidikan sebagai pondasi dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Yahdi.

Ia menambahkan bahwa bantuan ini dikemas secara menyeluruh guna menyentuh aspek fisik maupun penunjang kreativitas.

“Mulai dari perbaikan plafon agar kelas tetap kering saat hujan, sanitasi air bersih, hingga alat penunjang seperti printer dan alat permainan edukatif. Kami percaya belajar bukan hanya soal buku, tapi soal suasana. Dengan lingkungan yang aman dan nyaman, proses transfer ilmu dari guru ke siswa akan lebih optimal. Inilah investasi nyata kami untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Yayasan Puri Artha, Suhadak Bahariawan, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kepedulian PERURI terhadap sekolah-sekolah di lingkungannya.

“Kami sangat berterima kasih kepada PERURI atas perhatiannya yang luar biasa. Bantuan ini sangat menyentuh kebutuhan dasar anak didik kami, mulai dari anak-anak di KB hingga tingkat SMP dan DTA. Perbaikan infrastruktur seperti sanitasi dan plafon sangat berarti bagi kenyamanan belajar anak-anak setiap harinya. Dukungan ini memotivasi kami untuk terus memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat di Telukjambe dan sekitarnya,” tutur Suhadak.

Program ini merupakan bagian dari pilar sosial TJSL PERURI yang berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada poin Pendidikan Berkualitas. Melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, PERURI berharap dapat ikut melahirkan generasi muda Karawang yang cerdas, kreatif, dan kompetitif. (Dimas)

Share:

Read More

BGN Tegaskan Layanan Video Conference Mendukung Koordinasi dan Edukasi Program MBG secara Serentak

BGN Tegaskan Layanan Video Conference Mendukung Koordinasi dan Edukasi Program MBG secara Serentak. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penjelasan terkait pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama. Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut Dadan, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN, dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. Layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Layanan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan program, antara lain rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik. Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, BGN dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu, termasuk pelaksana di berbagai wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutup Dadan. (Bambang)

Share:

Read More

Kemenhut Dorong Golo Mori Jadi Destinasi Eksklusif Berbasis Alam di Manggarai Barat

Kemenhut Dorong Golo Mori Jadi Destinasi Eksklusif Berbasis Alam di Manggarai Barat. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya pergeseran paradigma pengelolaan wisata di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya, termasuk destinasi baru Golo Mori. Pemerintah berkomitmen mengarahkan tren wisata dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata minat khusus yang berkelanjutan (ecotourism).

Hal tersebut disampaikan Wamenhut saat meninjau pengembangan kawasan Golo Mori yang dikelola oleh ITDC (Injourney Tourism Development Corporation), Sabtu (25/4/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur pariwisata dengan upaya konservasi alam di sekitar Taman Nasional (TN) Komodo.

Wamenhut memaparkan data lonjakan wisatawan yang sangat signifikan di TN Komodo. Pada tahun 2021, kunjungan tercatat sebanyak 66 ribu orang, lalu meroket menjadi 429 ribu orang pada tahun 2025. Namun, lonjakan ini menumpuk di titik-titik tertentu seperti Pulau Padar Selatan, sementara lokasi lain masih perlu dioptimalkan.

"Kondisi di lapangan saat ini sangat padat dan berjubel pada titik favorit. Inilah alasan utama mengapa kebijakan pembatasan kuota dan pengaturan rute menjadi sangat penting. Kita ingin mendorong wisatawan tidak hanya menumpuk di satu tempat, tapi merata ke destinasi alternatif lainnya guna menjaga kenyamanan dan kelestarian ekosistem," ujar Rohmat Marzuki.

Dalam kunjungannya, Wamenhut mengapresiasi rencana ITDC untuk mengembangkan Sustainable Marine-Based and Ecotourism Destination di Golo Mori. Destinasi ini diharapkan mampu menjadi alternatif bagi wisatawan sehingga beban kunjungan di dalam kawasan TN Komodo dapat terurai.

Wamenhut juga menyoroti potensi pengamatan burung (birdwatching) di Golo Mori, dengan keberadaan spesies seperti Burung Kakaktua Jambul Kuning dan Maleo. "Kami akan mendorong kerja sama dengan Balai PDAS yang memiliki persemaian bibit untuk memperkaya jenis pohon pakan burung di sini," tambahnya.

Salah satu poin krusial yang ditekankan Wamenhut adalah pelibatan masyarakat lokal, seperti di Desa Golo Mori dan sekitarnya. Ia ingin masyarakat terlibat aktif sebagai subjek pembangunan sehingga mereka mendapatkan pendapatan alternatif yang lebih berkelanjutan dan ikut menjaga kelestarian alam.

Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan semua stakeholder guna memastikan bahwa pengembangan wisata di Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, selaras dengan visi konservasi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembatasan kuota di TN Komodo yang harus dibarengi dengan penyediaan destinasi alternatif yang berkualitas ini disambut baik oleh ITDC selaku pengelola kawasan The Golo Mori. General Manajer ITDC The Golo Mori, Wahyuaji Munarwiyanto, menyatakan bahwa pengembangan kawasan tersebut dilakukan dengan memegang teguh komitmen konservasi. ITDC memastikan pembangunan infrastruktur tidak akan mengesampingkan kelestarian ekosistem lokal.

"The Golo Mori bukan sekadar pusat pertemuan atau MICE, tetapi dirancang sebagai destinasi yang selaras dengan alam. Komitmen kami adalah menjaga kelestarian kawasan ini, sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan alam sekaligus keanekaragaman hayatinya," ujar Wahyuaji.

Ia menambahkan, sebagai destinasi alternatif bagi Labuan Bajo, The Golo Mori menawarkan pengalaman wisata minat khusus yang berbeda. Strategi ini diharapkan dapat menarik segmen pasar baru, sekaligus mengurangi beban kunjungan di pulau-pulau inti TN Komodo.

"Kami terus berkolaborasi dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Kehutanan, khususnya terkait teknis pengelolaan jasa lingkungan," tambahnya.

Melalui kolaborasi ini, Kemenhut dan ITDC optimis The Golo Mori akan menjadi alternatif destinasi pariwisata berkelanjutan di Manggarai Barat yang mampu menyinergikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan hutan dan satwa. (Ros)

Share:

Read More

KKP Tindaklanjuti Aspirasi Akses dan Harga Khusus BBM untuk Nelayan

KKP Tindaklanjuti Aspirasi Akses dan Harga Khusus BBM untuk Nelayan. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat merespons keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani biaya operasional melaut.

Mulai dari lonjakan harga BBM non-subsidi yang telah menembus di atas Rp 25 ribu an per liter, keterbatasan akses BBM ,hingga distribusi BBM subsidi yang belum merata.

Merespon hal itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif belum lama ini menerima asosiasi, himpunan nelayan serta pelaku usaha perikanan dan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujarnya dalam keterangan resmi KKP.

Latif mengatakan kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026 sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” imbuhnya.

KKP menilai perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.

Sebagai upaya jangka pendek, sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut berkaitan usulan untuk harga khusus BBM untuk pelaku usaha penangkapan ikan, Dirjen Latif menerangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan, antara lain dengan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan. Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera dapat ditindak lanjuti olehpemerintah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada setiap kesempatan memberikan arahan agar KKP pro aktif dan terus mengantisipasi situasi dan kondisi di lapangan dan menindak lanjuti aspirasi nelayan dan para pengusaha kapal perikanan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. (Siti)

Share:

Read More

Tekan Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Pemerintah Berikan Fasilitas Lewat Insentif Pajak

Tekan Kenaikan Harga Tiket Pesawat, Pemerintah Berikan Fasilitas Lewat Insentif Pajak. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, termasuk lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang mendorong kenaikan harga tiket. Untuk itu, Pemerintah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi strategis guna menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, dengan menahan kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 (PMK 24/2026) yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik. Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan langsung. Intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, Badan Usaha Angkutan Udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap diberlakukan sebagaimana mestinya. Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah sebelumnya juga menetapkan penyesuaian fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi sebesar 38% baik untuk pesawat jet maupun propeler, dari sebelumnya 10% untuk jet dan 25% untuk propeler.

Melalui kombinasi kebijakan penerbitan PMK 24/2026 ini, Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tetap mengakses transportasi udara dengan harga yang lebih terjangkau, menjaga konektivitas antarwilayah, serta mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global. (Isna)

Share:

Read More

Hadiri Acara Fitch Ratings, Wamenkeu Juda Pastikan Kondisi Fiskal Indonesia Tetap Tangguh

Hadiri Acara Fitch Ratings, Wamenkeu Juda Pastikan Kondisi Fiskal Indonesia Tetap Tangguh. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan tangguh di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang memicu volatilitas pasar energi dan tekanan inflasi dunia. Ia menyebut, ekonomi nasional masih menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,39% pada kuartal terakhir. Pertumbuhan tersebut didukung oleh sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta sektor riil yang terkoordinasi dengan baik.

“Dibandingkan dengan negara sekelasnya, Indonesia tumbuh lebih kuat sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi rendah, posisi fiskal yang hati-hati, serta faktor eksternal yang solid menempatkan Indonesia pada posisi makroekonomi yang relatif lebih baik dan seimbang di antara negara dengan peringkat BBB,” ungkap Wamenkeu saat memberikan keynote speech di acara Fitch Ratings 'Fitch on Indonesia' bertajuk “Risk and Opportunities Geopolitic Crosswind”, pada Kamis (23/04), di Jakarta. 

Pada kesempatan itu, Wamenkeu juga mengungkapkan tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah turut memberikan dampak terhadap ruang fiskal khususnya di sektor pangan dan energi. Merespon hal itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah peningkatan efisiensi belanja negara dan optimalisasi pelaksanaan program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis. Selain itu, pemerintah tetap melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kedua, kami memastikan target penerimaan negara tercapai. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sebesar 20%. Berbagai upaya dilakukan untuk mengamankan pendapatan, termasuk digitalisasi melalui sistem inti perpajakan, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam, serta pengelolaan dana bebas pajak yang lebih baik,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Wamen Juda menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui reformasi struktural. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan investasi, serta pembangunan sektor prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta hilirisasi sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan.

Ia memastikan bahwa kebijakan fiskal akan tetap adaptif terhadap dinamika global, sekaligus menjaga kepercayaan investor. Peringkat kredit Indonesia yang masih berada pada level investment grade disebut sebagai hasil dari disiplin kebijakan yang konsisten selama ini, khususnya di bidang fiskal dan moneter. 

“Kebijakan kami tidak hanya merespons tantangan, tetapi juga menyelesaikannya dengan fokus pada stabilitas, investasi strategis, dan reformasi. Indonesia akan terus tumbuh. Kita akan membangun masa depan yang sejahtera. Kita akan menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan, berkomitmen pada stabilitas, keberlanjutan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. (Bambang)

Share:

Read More

OJK Perpanjang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Asuransi dan Kewajiban Pelaporan SLIK Bagi Perusahaan Asuransi dan Penjaminan

OJK Perpanjang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Asuransi dan Kewajiban Pelaporan SLIK Bagi Perusahaan Asuransi dan Penjaminan. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjaga kualitas pelaporan serta mendukung kesiapan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan penjaminan dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai wujud respons OJK dalam menjaga kinerja, stabilitas, dan keberlangsungan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan penjaminan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan, sekaligus mendukung penguatan tata kelola dan ketahanan sektor jasa keuangan.

Perpanjangan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun melalui surat kepada asosiasi dan perusahaan asuransi dan reasuransi menyampaikan kebijakan penyesuaian jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit berdasarkan PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keandalan penerapan PSAK 117 dalam penyusunan laporan keuangan, OJK menyetujui perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi dari semula paling lambat 30 April 2026 menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah antisipatif OJK untuk memberikan waktu bagi industri dalam memastikan kesiapan implementasi PSAK 117 secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga menetapkan penyesuaian atas kewajiban pelaporan yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan dimaksud, yaitu:

• Penundaan pengkinian nilai aset dalam Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) sampai dengan diterimanya laporan keuangan audited;
• Penyesuaian batas waktu penyampaian laporan publikasi berupa ringkasan laporan keuangan tahunan audited menjadi paling lambat 31 Juli 2026; dan
• Penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan menjadi paling lambat 30 Juni 2026.

OJK akan terus melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian Implementasi Kewajiban Pelaporan SLIK Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penjaminan

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun melalui melalui surat kepada asosiasi serta perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan, juga menyampaikan kebijakan OJK untuk memperpanjang jangka waktu pemberlakuan kewajiban sebagai Pelapor dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship serta perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah.

Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur.

Melalui kebijakan tersebut, batas waktu pemberlakuan kewajiban sebagai pelapor SLIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang semula berlaku 31 Juli 2025 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

Sejalan dengan perpanjangan tersebut, perusahaan diharapkan segera melakukan penyesuaian kerja sama dengan pihak terkait serta memperkuat sistem informasi yang diperlukan agar kesiapan sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat terpenuhi secara optimal.

OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan. OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kepatuhan serta peningkatan kualitas pelaporan oleh pelaku industri. (Tedy)

Share:

Read More

Angkat Kualitas Kopi Indonesia, Kemenperin Gelar Sertifikasi Penyangraian

Angkat Kualitas Kopi Indonesia, Kemenperin Gelar Sertifikasi Penyangraian. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) terus berupaya meningkatkan kualitas industri kopi nasional di tengah tren pertumbuhan konsumsi kopi dalam satu dekade terakhir. Selain memperkuat sektor hulu, Kemenperin juga mendorong peningkatan kompetensi pelaku industri pada seluruh tahapan proses pengolahan kopi agar mampu menghasilkan produk akhir bercita rasa khas dan berkualitas.

“Seiring meningkatnya konsumsi dan berkembangnya industri kopi di Indonesia, tuntutan terhadap kualitas produk kopi juga semakin tinggi. Konsumen kini tidak sekadar mengonsumsi kopi, tetapi juga semakin memahami dan menghargai kualitas, cita rasa, serta keunikan dari setiap sajian kopi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/4).

Menurut data Organisasi Kopi Dunia (International Coffee Organization/ICO), tingkat konsumsi kopi Indonesia tumbuh 50,02 persen dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, data Euromonitor mencatat pertumbuhan kafe di Indonesia mencapai 16 persen per tahun.

Menperin menegaskan, meningkatnya budaya minum kopi di kafe turut mendorong konsumen menjadi lebih selektif terhadap kualitas dan karakter sajian kopi. Karena itu, setiap tahapan proses pengolahan kopi perlu mendapat perhatian khusus, terutama proses penyangraian (roasting) biji kopi yang berperan strategis dalam menentukan mutu produk akhir.

Sebagai bentuk pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), Ditjen IKMA menyelenggarakan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Penyangraian Biji Kopi di Amuya Coffee Academy, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15–16 April 2026. Kegiatan ini diikuti 17 peserta dari IKM kopi asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Fasilitasi sertifikasi ini kami gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM IKM kopi, khususnya tim penyangrai kopi (coffee roaster), dalam hal teknis dan kompetensi penyangraian serta meningkatkan daya saing dan kualitas IKM kopi,” kata Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 1.501 unit IKM olahan kopi dan 78 perusahaan industri besar di sektor tersebut. Selain itu, terdapat 21 sentra IKM olahan kopi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Reni menambahkan, peningkatan kualitas IKM kopi merupakan bagian dari upaya pemerintah memaksimalkan potensi industri kopi nasional sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024 volume ekspor kopi olahan Indonesia mencapai 117,5 ribu ton dengan negara tujuan utama antara lain Malaysia, Timor Leste, Tiongkok, Filipina, dan Arab Saudi.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris menambahkan, sertifikasi kompetensi penyangraian biji kopi menjadi bentuk pengakuan resmi atas keterampilan dan pengetahuan pelaku IKM kopi. Selain menjamin standar kompetensi, sertifikasi juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, maupun pasar yang lebih luas.

“Dengan adanya sertifikasi kompetensi penyangraian biji kopi ini diharapkan pelaku IKM kopi mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta naik kelas menjadi industri yang lebih profesional dan berkelanjutan,” tutup Afrizal. (Rizal)

Share:

Read More

Kemenperin Dukung Pengembangan Kemasan Aseptik sebagai Solusi Alternatif Industri Makanan Minuman

Kemenperin Dukung Pengembangan Kemasan Aseptik sebagai Solusi Alternatif Industri Makanan Minuman. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor makanan dan minuman. Salah satu langkah strategis yang didukung Kemenperin adalah pemanfaatan kemasan aseptik berbasis kertas (paperboard) sebagai alternatif dari kemasan konvensional. Solusi ini dinilai mampu menjawab kebutuhan industri akan efisiensi distribusi, menjaga kualitas produk tanpa bahan pengawet, serta mengurangi ketergantungan terhadap rantai pendingin.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan Kemenperin mulai mendorong penggunaan kemasan non-plastik, terutama berbasis kertas atau paperboard. Kemasan jenis ini dinilai sudah cukup kompetitif dan porsinya juga cukup besar, yakni sekitar 28% dari total kemasan industri makanan dan minuman.

“Kemasan kertas saat ini sudah banyak digunakan untuk produk seperti susu dan minuman. Kami berkomitmen untuk terus memacu pengembangan alternatif bahan baku kemasan melalui skema business matching antara produsen dan pengguna,” ungkap Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/4).

Upaya tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan kemasan berbasis kertas sebagai substitusi plastik. Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menambahkan bahwa penggunaan kemasan aseptik berbasis kertas sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik industri yang lebih ramah lingkungan.

Bentuk komitmen dan dukungan ini ditunjukkan melalui kegiatan workshop dan kunjungan yang diadakan di PT Lami Packaging Indonesia bersama para pelaku usaha industri makanan dan minuman anggota Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.  

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman, menyampaikan bahwa workshop ini diperlukan untuk mencari solusi alternatif agar industri makanan dan minuman bisa terus berkembang. 

“Dalam mengantisipasi berbagai tantangan industri, terdapat dua aspek penting, yaitu procurement dan divisi manufacturing. Divisi manufacturing perlu meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif, sementara procurement perlu memperluas sourcing. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mencari alternatif sumber kemasan,” ujar Adhi.

Lebih lanjut, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Merrijantij Punguan Pintaria, menyampaikan bahwa Kemenperin mendukung industri minuman dalam negeri untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan upaya memperkuat daya saing, salah satunya melalui penggunaan kemasan yang berkelanjutan.

“Perlu dipertimbangkan bahwa memang harga kemasan aseptik dari kertas tidak apple to apple dengan kemasan berbahan plastik, tetapi ketika dikonversi secara menyeluruh, hasilnya mungkin sama dikarenakan kemasan aseptik dari kertas tidak membutuhkan rantai pendingin (cold chain) dan kulkas untuk penyimpanan, dan bahan baku kertasnya cukup stabil”, ujar Merrijantij.

Kebutuhan nasional akan kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar kemasan per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi dan tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, kacang hijau dll (plant based).

Sebagai produsen kemasan aseptik pertama di Indonesia, LamiPak memiliki kapasitas produksi hingga 21 miliar kemasan per tahun, atau setara hampir tiga kali lipat kebutuhan nasional, sehingga mampu mendukung pasokan domestik yang lebih stabil sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Ke depan, Kemenperin akan terus mendukung transformasi industri melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian insentif untuk modernisasi teknologi dan pengembangan industri berkelanjutan. Pemanfaatan kemasan alternatif berupa kemasan aseptik berbasis kertas menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan industri makanan minuman yang lebih inovatif, efisien, dan ramah lingkungan. (Rizal)

Share:

Read More

Digitalisasi Koperasi Desa Dipercepat, Ini Tiga Fokus Utamanya

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat meninjau Koperasi Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (Dok. Kemenkomdigi)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah mempercepat digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa. Ada tiga fokus utama yang didorong: meningkatkan efisiensi usaha, mengintegrasikan rantai pasok, dan memperluas akses pasar bagi koperasi serta pelaku usaha lokal.

Penegasan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat meninjau Koperasi Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi langkah nyata untuk memperbaiki cara koperasi bekerja.

“Digitalisasi harus berdampak langsung: lebih efisien, pasar makin luas, dan usaha koperasi makin kuat,” ujarnya.

Koperasi Al Ittifaq dinilai sebagai contoh praktik baik. Koperasi ini berhasil mengintegrasikan usaha dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga distribusi. Sistem digital yang digunakan membantu perencanaan produksi lebih akurat, menjaga kualitas produk, hingga mempercepat distribusi ke pasar.

Model ini juga membuat pasokan lebih terjaga dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha.

Pemerintah mendorong praktik seperti ini direplikasi di berbagai daerah. Dengan sistem manajemen berbasis digital, koperasi dapat mengelola produksi, stok, hingga distribusi secara lebih tertata dan terukur, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian. Pemanfaatan limbah produksi sebagai pakan ternak, serta penguatan rantai pasok lokal, terbukti mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan nilai tambah. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah mendorong kolaborasi antara koperasi yang sudah maju dengan KDMP di berbagai daerah. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat transfer pengetahuan dan memperkuat kelembagaan koperasi.

Peran generasi muda juga dinilai krusial. Pelajar, khususnya dari sekolah menengah kejuruan, diharapkan ikut terlibat dalam digitalisasi koperasi, mulai dari pengelolaan teknologi hingga inovasi model bisnis.

“Strateginya adalah memperluas praktik baik yang sudah terbukti. Koperasi yang kuat akan menjadi fondasi ekonomi yang tangguh,” kata Meutya.

CEO Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Setia Irawan, turut menegaskan bahwa pihaknya memang focus pada penguatan digitalisasi. Baginya digitalisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami membuka kesempatan bagi generasi muda untuk belajar langsung, sehingga tercipta SDM pertanian yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Di tengah dinamika global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan pangan, penguatan koperasi berbasis digital menjadi langkah strategis. Transformasi ini diharapkan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Melalui digitalisasi KDMP, pemerintah menargetkan terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, sekaligus menjadi penggerak utama ekonomi rakyat secara berkelanjutan. (Deni)

Share:

Read More

Dukung Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia 2026, Pertamina Siagakan Infrastruktur dan Perkuat Ketahanan Avtur Nasional

Dukung Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia 2026, Pertamina Siagakan Infrastruktur dan Perkuat Ketahanan Avtur Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memastikan kesiapan penuh dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 melalui keandalan layanan energi penerbangan di seluruh titik embarkasi. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan kelancaran perjalanan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi yang dijadwalkan mulai 22 April 2026.

Pertamina menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi Avtur di 14 bandara embarkasi haji di seluruh Indonesia, dengan dukungan sistem logistik energi yang terintegrasi serta pemantauan operasional secara berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan bahwa melalui Subholding Downstream PT Pertamina Patra Niaga, perusahaan telah menyiagakan infrastruktur aviasi serta menjaga ketahanan stok Avtur nasional pada level yang aman.

“Pertamina memastikan seluruh infrastruktur aviasi dalam kondisi siap operasi, dengan dukungan sistem distribusi yang andal. Kesiapan ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung kelancaran pemberangkatan lebih dari 200 ribu jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci,” ujar Baron.

Secara keseluruhan, kebutuhan Avtur selama periode haji tahun ini diproyeksikan mencapai lebih dari 80.000 kiloliter, seiring dengan meningkatnya aktivitas penerbangan haji. Pertamina memastikan kesiapan tersebut melalui perencanaan menyeluruh, mulai dari pengelolaan pasokan, kesiapan infrastruktur, hingga optimalisasi distribusi di seluruh titik layanan.

Layanan Avtur tersebut tersebar di berbagai titik embarkasi utama di Indonesia, di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kualanamu, Bandara Juanda, Bandara Sultan Hasanuddin, serta Bandara Yogyakarta International Airport.

Selain memastikan operasional berjalan optimal, Pertamina juga terus memperkuat keandalan pasokan melalui optimalisasi produksi dalam negeri dan pengelolaan logistik yang terintegrasi.

Sejalan dengan agenda transisi energi nasional, Pertamina juga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur berbasis minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO). Inisiatif ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi di sektor penerbangan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik.

“Pertamina berkomitmen mendukung transisi energi melalui pengembangan biofuel berbasis bahan baku dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor,” tutup Baron. (Budi)

Share:

Read More

Transformasi Hijau SIG, Dari Limbah Jadi Energi hingga Reklamasi

Transformasi Hijau SIG, Dari Limbah Jadi Energi hingga Reklamasi. (Dok. PT. SIG)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah meningkatnya urgensi isu perubahan iklim, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan.

Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan serta percepatan reklamasi lahan pascatambang. Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menegaskan bahwa keberlanjutan kini menjadi keunggulan kompetitif yang mendorong inovasi sekaligus menjaga stabilitas operasional perusahaan.

“Melalui berbagai inisiatif strategis, SIG membuktikan bahwa kinerja keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan kinerja bisnis, bahkan memperkuat ketahanan operasional perusahaan,” ujarnya.

Salah satu terobosan utama SIG adalah optimalisasi penggunaan bahan bakar alternatif yang berasal dari limbah industri, biomassa, hingga sampah perkotaan yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF). Sepanjang 2025, pemanfaatan bahan bakar alternatif meningkat 24% menjadi 681 ribu ton, yang setara dengan pengurangan penggunaan batu bara hingga 467 ribu ton. Capaian ini turut mendorong peningkatan thermal substitution rate menjadi 9,77%.

Selain berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) industri, inisiatif ini juga menjadi solusi atas persoalan limbah sekaligus membuka nilai ekonomi baru, termasuk bagi sektor pertanian melalui pemanfaatan biomassa.

SIG juga terus memperluas pemanfaatan energi bersih melalui pemasangan panel surya di berbagai unit operasional serta pemanfaatan teknologi Waste-Heat Recovery Power Generation (WHRPG) untuk mengonversi panas buang menjadi listrik. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan penurunan intensitas emisi GRK cakupan 1 sebesar 21% dibandingkan baseline 2010, serta penurunan emisi cakupan 2 sebesar 15% dibandingkan baseline 2019. 

Di sektor pertambangan, SIG menjalankan praktik berkelanjutan melalui penataan dan pemulihan ekosistem. Hingga 2025, perusahaan telah mereklamasi lahan pascatambang seluas 628 hektare yang tersebar di berbagai wilayah operasional. 

Komitmen tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah melalui enam penghargaan PROPER Hijau 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang diraih oleh sejumlah pabrik semen yang dioperasikan oleh SIG dan entitas anak.

Ke depan, SIG menegaskan akan terus mempercepat transformasi industri bahan bangunan dengan pendekatan yang lebih efisien, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. (Dimas)

Share:

Read More

Hari Bumi 2026, Telkom Pertegas Langkah Strategis Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Telkom memberikan support renovasi Rumah Edukasi Cemare Eco Green diwakili oleh GM Witel Nusa Tenggara Muhammad Kafin Latif (kanan) di Pantai Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. (Dok. Telkom Indonesia)

NTB, WaraWiri.net - Dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026 yang mengusung tema Our Power, Our Planet, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan menyelenggarakan program konservasi lingkungan melalui penanaman 10.000 mangrove dan transplantasi 2.000 terumbu karang di Pantai Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/4). 

Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra strategis dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem pesisir sekaligus penguatan kolaborasi multipihak untuk masa depan bumi yang lebih berkelanjutan.

Aksi tersebut menjadi wujud nyata implementasi inisiatif keberlanjutan Telkom GoZero% - Sustainability Action by Telkom Indonesia, khususnya pada pilar Save Our Planet, yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, perlindungan ekosistem, dan percepatan transisi menuju operasional rendah karbon.

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, Hari Bumi merupakan momentum penting untuk memperkuat kesadaran bahwa pertumbuhan digital harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Telkom memandang keberlanjutan bukan sekadar program pendukung, tetapi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Melalui konservasi mangrove dan terumbu karang, kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi ekosistem pesisir, masyarakat sekitar, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur digital tetap selaras dengan kelestarian alam,” ujarnya.

Pemilihan lokasi konservasi juga didasarkan pada posisi strategis jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) TelkomGroup Mandalika–Sanur. Hal tersebut menjadi nilai tambah dengan mempertimbangkan sinergi antara perlindungan ekosistem pesisir dengan upaya menjaga keberlanjutan infrastruktur konektivitas digital yang dimiliki TelkomGroup. Kehadiran ekosistem pesisir yang sehat di sekitar jalur kabel laut turut mendukung ketahanan kawasan pesisir dari abrasi dan perubahan lingkungan, yang penting bagi keberlangsungan infrastruktur tersebut.

Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon biru (blue carbon), serta habitat berbagai biota laut. Sementara terumbu karang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan maupun pariwisata. Karena itu, pelaksanaan konservasi di kawasan Lombok Utara diharapkan dapat memberikan dampak ekologis dan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Telkom juga telah menjalankan berbagai inisiatif konservasi dan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari komitmen perusahaan. Di antaranya pengumpulan lebih dari 3,3 ton sampah plastik atau setara 177.915 botol melalui pemanfaatan Reverse Vending Machine (RVM) di lingkungan Telkom Hub Jakarta, pengelolaan sirkular limbah kabel serat optik dengan tingkat pemulihan mencapai 73%, serta standarisasi gedung ramah lingkungan melalui sertifikasi internasional Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) untuk memastikan efisiensi energi dan sumber daya yang terukur.

Sebagai langkah adaptasi perubahan iklim, Telkom turut menjalankan Climate Transition Plan yang menjadi panduan transformasi menuju operasional rendah karbon dan target Net Zero Emission 2060. Telkom telah menetapkan enam tuas dekarbonisasi (six decarbonization levers) yang menjadi panduan strategi perusahaan pada fase awal (2023-2030) dengan target:

• Penurunan Emisi: Mengurangi 20% emisi GRK (Cakupan 1 & 2).
• Efisiensi Energi: Menekan konsumsi energi hingga 10% melalui modernisasi teknologi jaringan.
• Energi Terbarukan: Membangun panel surya (Solar PV) dengan kapasitas lebih dari 14 MWp.
• Manajemen Limbah: Reduksi sampah minimal 70% dan manajemen limbah serat optik secara maksimal.

VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menambahkan, keberhasilan transformasi hijau tidak hanya ditentukan oleh investasi besar, tetapi juga konsistensi langkah yang dilakukan bersama.

“Kami percaya perubahan besar dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan. Karena itu, Telkom akan terus mendorong budaya ramah lingkungan di seluruh lini bisnis, mulai dari perilaku sehari-hari insan TelkomGroup hingga pengelolaan infrastruktur digital. Melalui inisiatif sustainability GoZero% yang terintegrasi, kami berkomitmen menghadirkan pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pelestarian lingkungan serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutup Gunawan.

Melalui semangat Hari Bumi 2026, Telkom terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan inovasi keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, dan bisnis. Komitmen tersebut sejalan dengan langkah perusahaan dalam menghadirkan konektivitas digital yang tidak hanya andal dan inklusif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap bumi dan masa depan yang lestari. (Evi)

Share:

Read More

BCA Mencatatkan Pertumbuhan Kredit Positif di Tengah Dinamika Pasar

BCA Mencatatkan Pertumbuhan Kredit Positif di Tengah Dinamika Pasar. (Dok. BCA)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Bank Central Asia Tbk dan entitas anak membukukan pertumbuhan kredit positif di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Total kredit BCA naik 5,6% secara tahunan (YoY) mencapai Rp994 triliun per Maret 2026, seiring komitmen Perseroan mendukung perekonomian nasional. Penyaluran kredit tersebut didukung pendanaan yang solid, dengan dana giro dan tabungan (CASA) sebesar Rp1.089 triliun, tumbuh 11,2% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) BCA. Total laba BCA dan entitas anak mencapai Rp14,7 triliun.

“Mengawali 2026, kinerja BCA dipengaruhi momentum Ramadan dan Idulfitri yang mendukung kinerja kredit. Tak hanya itu, BCA Expoversary 2026 yang dilaksanakan sejak Februari 2026 juga mendapatkan antusiasme tinggi dari nasabah dan masyarakat. Sejalan dengan itu, kami memperpanjang pelaksanaan BCA Expoversary hingga 30 April 2026. Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara pruden,” kata Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Hendra Lembong.

Kredit BCA hingga akhir Maret 2026 terutama ditopang kredit produktif sebesar Rp760,2 triliun, meningkat 7,8% YoY. Seiring komitmen menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 10,0% YoY menjadi Rp258,4 triliun, atau setara 26,0% dari total portofolio pembiayaan BCA.

Capaian ini didukung pertumbuhan kredit UMKM sebesar 12% YoY dengan outstanding Rp146 triliun, mencerminkan dukungan BCA pada berbagai sektor perekonomian nasional. Kredit hijau BCA (green financing) tumbuh 7,7% YoY mencapai Rp113 triliun, salah satunya didukung penyaluran pembiayaan ke sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang naik 53,5% YoY.

BCA senantiasa berkomitmen menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin. Rasio loan at risk (LAR) dan non performing loan (NPL) terjaga, masing-masing 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%. Dari sisi pendanaan, total DPK BCA mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Kenaikan CASA sejalan pengembangan perbankan transaksi BCA termasuk berbagai kanal digital dan non digital.

BCA terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi melalui pengembangan berbagai fitur di aplikasi myBCA. Salah satu inovasi terbaru adalah fitur “Layanan Cabang” yang memudahkan nasabah melakukan pemesanan banknotes untuk diambil di cabang, dan transaksi cabang lainnya. Penyetoran dan penarikan banknotes dalam mata uang USD dapat dilakukan di seluruh KCU dan KCP, kemudian penarikan tunai valas lain seperti Chinese Yuan, Japanese Yen, Singapore Dollar, dan 15 mata uang lainnya dapat dilakukan di setiap KCU BCA.

Sebagai salah satu langkah meningkatkan experience nasabah dalam bertransaksi di myBCA, BCA juga menghadirkan berbagai promo dan fitur menarik pada aplikasi ini. Selain itu, melalui fitur “Lifestyle”, nasabah dapat menikmati kemudahan dalam memesan makanan melalui “UFood Delivery” di myBCA.

“Kami juga meluncurkan Ocean by BCA, sebuah portal bisnis digital terintegrasi untuk membantu pelaku usaha mengelola kebutuhan bisnis secara lebih mudah dan efisien. Ocean by BCA memungkinkan pelaku usaha mengakses dasbor bisnis terintegrasi, rekomendasi solusi dan akses langsung ke e-channel, serta help center dari satu platform. Kami turut menggandeng sejumlah mitra strategis, dengan harapan Ocean by BCA dapat membantu pelaku usaha mengelola bisnis mereka secara lebih efisien dan membuka peluang ekspansi usaha,” kata Hendra Lembong.

BCA juga meraih dua sertifikat ISO berstandar internasional, yaitu ISO Privasi Data (ISO 27701:2019) dan ISO Manajemen Kecerdasan Buatan (ISO 42001:2023). Sertifikasi ISO 27701:2019 berfokus pada sistem manajemen privasi informasi, dan ISO 42001:2023 merupakan standar untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dilakukan secara etis, transparan, aman, dan bertanggung jawab. BCA menjadi bank pertama di Asia Tenggara yang memperoleh sertifikat ISO Manajemen Kecerdasan Buatan.

BCA di bawah payung Bakti BCA kembali menyalurkan beasiswa serta program pengembangan selama setahun bagi 700 mahasiswa dari 20 perguruan tinggi. Pada aspek pariwisata berkelanjutan, Bakti BCA mempromosikan paket perjalanan dari 11 desa wisata binaan pada ajang ITB Berlin, salah satu travel fair terbesar di dunia. Salah satu desa wisata binaan Bakti BCA yaitu Desa Wisata Kampung Prai Ijing/Tebara sukses meraih penghargaan bergengsi di Asean Sustainable Tourism Awards 2026.

BCA berpartisipasi pada inisiatif global earth hour, mematikan lampu selama 1 jam pada sejumlah kantor cabang BCA. Tahun ini, Bakti BCA kembali meluncurkan Genera-Z Berbakti, sebuah program call for proposal yang memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ide inovasi sosial dan berkontribusi bagi masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More