PLN EPI Perkuat Ekonomi Pesisir melalui Pelatihan Terpadu UMKM Pantai Bagek Kembar

PLN EPI Perkuat Ekonomi Pesisir melalui Pelatihan Terpadu UMKM Pantai Bagek Kembar. (Dok. PLN EPI)

Mataram, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM di Kawasan Wisata Pantai Viral Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pantai Bagek Kembar dikenal sebagai destinasi wisata pesisir dengan panorama matahari terbenam dan pemandangan Jetty PLTMG Lombok pada malam hari. Meningkatnya kunjungan wisatawan, khususnya generasi muda, membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM setempat. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing, legalitas, dan kualitas yang terstandar.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari di Gedung Pertemuan Taman Plaza Lingkungan Barito ini mencakup materi kebijakan UMKM dan legalitas pangan, perlindungan kekayaan intelektual, strategi digital marketing berbasis TikTok dan Facebook, hingga praktik langsung pembuatan makanan kekinian seperti corn dog yang diminati generasi Z.

Kegiatan yang diikuti oleh 43 UMKM ini melibatkan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Mataram, Dinas Pariwisata Kota Mataram, Akademisi UIN Mataram, praktisi UMKM, pemerintah kelurahan dan kecamatan, POKDARWIS, serta aparat wilayah.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, menyampaikan bahwa program ini dirancang agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi wisata.

"Kami ingin UMKM pesisir tumbuh lebih profesional, adaptif terhadap tren digital, serta mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan," ujarnya.

Camat Sekarbela, Diks Arief Satriawan, S. STP, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan menilai pelatihan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik dukungan PLN EPI dalam pengembangan UMKM di wilayah kami. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan," ujarnya. 

Salah satu peserta pelatihan, Rusnayati, pelaku usaha makanan di Pantai Bagek Kembar, mengaku mendapatkan wawasan baru. 

"Kami jadi tahu cara mengurus legalitas usaha dan memasarkan produk lewat Video TikTok agar lebih menarik. Praktik membuat menu kekinian juga langsung bisa kami jual." tuturnya.

Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta berkontribusi terhadap TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 8 terkait Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

PLN EPI tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis UMKM, tetapi juga memperkuat citra Pantai Bagek Kembar sebagai destinasi yang aman, bersih, tertib, dan ramah wisatawan sesuai konsep sapta pesona.

Program ini menjadi bukti bahwa keberadaan PLN EPI di wilayah operasional tidak hanya menghadirkan energi, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Bagi PLN EPI, energi bukan hanya tentang pasokan melainkan tentang menghadirkan nilai tambah dan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. (Iqbal)

Share:

Read More

Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia

Kemitraan Percepat Capaian Nasional, 24.000 SPPG Terbangun di Seluruh Indonesia. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi melalui skema kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Hingga saat ini, sekitar 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Marauke,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana pada acara peresmian SPPG Persis sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara PP PERSIS dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (23/2).

Kemitraan yang dibangun dinilai mempermudah sekaligus mempercepat implementasi program di lapangan. Model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.

Dari sisi efisiensi anggaran, BGN memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp144 juta per bulan. Skema ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan apabila pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas secara mandiri.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, BGN menekankan bahwa faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.

“Kemudian, yang paling berharga dari proses kemitraan dan saya kira ini harus dihargai oleh negara kepada semua pihak yang turut membangun adalah the winning of time, yaitu kecepatan waktu. Waktu merupakan salah satu faktor di dunia ini yang tidak dapat dikembalikan, bersifat irreversible, dan berjalan satu arah. Karena itu, dalam Al-Qur’an disebutkan Wal ‘Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi,” ungkap Dadan.

BGN menegaskan bahwa percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan. (Remon)

Share:

Read More

PMI Imbau Masyarakat Tetap Donor Darah Selama Ramadan

PMI Imbau Masyarakat Tetap Donor Darah Selama Ramadan. (Dok. PMI)

Jakarta, WaraWiri.net - Bulan suci Ramadan adalah momentum bagi umat Islam untuk memperbanyak amal dan memperkuat solidaritas sosial. Di tengah suasana tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) mengingatkan bahwa kebutuhan darah nasional tetap berjalan setiap hari dan tidak dapat ditunda.

Secara nasional, kebutuhan darah mencapai sekitar 5,6 juta kantong darah per tahun. Kebutuhan ini mengacu pada standar World Health Organization (WHO) yang menyebutkan bahwa kebutuhan darah suatu negara idealnya minimal 2 persen dari jumlah penduduk.

Saat ini PMI telah mampu memenuhi sekitar 5,5 juta kantong darah atau sekitar 98 persen dari kebutuhan nasional. Meski capaian ini sangat signifikan, ketersediaan darah harus terus dijaga karena kebutuhan transfusi terjadi setiap hari di berbagai fasilitas kesehatan.

Pasien talasemia yang membutuhkan transfusi rutin, pasien kanker yang menjalani kemoterapi, ibu dengan komplikasi persalinan, hingga korban kecelakaan lalu lintas tetap membutuhkan darah setiap hari. Namun demikian, pada periode Ramadan kerap terjadi penurunan jumlah pendonor karena sebagian masyarakat ragu melakukan donor saat berpuasa.

Karena itu, PMI mengimbau masyarakat untuk tetap donor darah selama bulan puasa dengan mendatangi Unit Donor Darah (UDD) PMI terdekat di wilayah masing-masing, selama dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat medis.

Mengacu pada Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Rabi’ul Akhir 1421 H/24 Juli 2000 M, pengeluaran darah bagi orang yang sedang berpuasa tidak membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah puasanya.

Dari sisi keutamaan, mendonorkan darah kepada mereka yang membutuhkan merupakan amal saleh yang berpahala besar, terlebih dilakukan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ragu untuk tetap donor darah selama menjalankan ibadah puasa. (Zikry)

Share:

Read More

BMKG Terima Kunjungan Duta Besar Finlandia, Perkuat Kerja Sama Teknologi Meteorologi dan Ketahanan Iklim

BMKG Terima Kunjungan Duta Besar Finlandia, Perkuat Kerja Sama Teknologi Meteorologi dan Ketahanan Iklim. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Senin (23/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama Indonesia–Finlandia, khususnya dalam pengembangan teknologi meteorologi, klimatologi, serta penguatan sistem peringatan dini bencana.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, didampingi Plt. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramdhani, Deputi Bidang Klimatologi Ardhasena Sopaheluwakan, serta Deputi Bidang Infrastruktur Michael Andreas Purwoadi.  

Dalam sambutannya, Kepala BMKG menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendukung modernisasi sistem meteorologi nasional.

“Kunjungan ini mencerminkan kerja sama yang kuat dan telah berlangsung lama antara Indonesia dan Finlandia. Kami memiliki dua skema kolaborasi, yaitu government-to-government (G2G) antara BMKG dan Institut Meteorologi Finlandia, serta government-to-business (G2B) di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika,” ujar Faisal.

Ia menekankan bahwa reputasi Finlandia dalam riset ilmiah, inovasi, dan teknologi observasi cuaca tingkat lanjut telah diakui secara global. Keahlian Finlandia dalam pengembangan sistem pengukuran meteorologi dan lingkungan dinilai memberikan kontribusi penting bagi penguatan layanan cuaca modern di Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat menyediakan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara nasional, BMKG menempatkan penyediaan informasi peringatan dini yang akurat, tepat waktu, dan andal sebagai tanggung jawab fundamental.

“Untuk menjamin keselamatan penerbangan, mendukung ketahanan iklim, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana, diperlukan modernisasi berkelanjutan pada sistem observasi, infrastruktur, serta sistem prakiraan yang kami miliki, yang didukung inovasi teknologi dan kolaborasi internasional,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, menyampaikan komitmen Finlandia untuk terus memperkuat kemitraan jangka panjang dengan Indonesia.

“Terkait proyek-proyek yang sedang berjalan, kami benar-benar menantikan kelanjutan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan ini. Kami sangat yakin ini bermanfaat bagi Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan pandangan Institut Meteorologi Finlandia, kerja sama ini juga memberikan manfaat timbal balik dan menunjukkan bahwa kedua negara saling melengkapi dalam pengembangan kapasitas meteorologi dan ilmu atmosfer.

Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan keunggulan dalam riset dan inovasi teknologi meteorologi, termasuk pengembangan sistem observasi dan pengukuran atmosfer modern. Keahlian tersebut menjadi nilai strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim.

Melalui penguatan kolaborasi ini, BMKG dan Pemerintah Finlandia diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas nasional dalam pengamatan dan prediksi cuaca, memperkuat keselamatan penerbangan, serta mendukung sistem mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen kedua negara untuk mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. (Fathi)

Share:

Read More

OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di PT BPR Panca Dana

OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di PT BPR Panca Dana. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Panca Dana yang beralamat di Ruko Depok Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan tiga orang tersangka, yakni AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service, dan VAS selaku Kepala Bagian Operasional, serta telah melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap (P.21).

Selanjutnya, penyidik OJK pada Senin, 23 Februari 2026, telah melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok.

Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga penyelidikan dan penyidikan, sebagai bagian dari komitmen OJK dalam menegakkan hukum secara tegas dan berkelanjutan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dua modus operandi dugaan tindak pidana perbankan. Pertama, pada periode Oktober 2018 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK, VAS, dan MM diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau dokumen bank melalui pencairan 96 bilyet deposito atas nama 35 deposan tanpa sepengetahuan deposan, dengan total nilai sebesar Rp14.024.517.848,00.

Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan, serta penggantian dana deposito yang sebelumnya telah disalahgunakan.

Kedua, pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK selaku Direktur Utama diduga menginisiasi, memerintahkan, dan menyetujui pemberian kredit fiktif atas 660 fasilitas kredit kepada 646 debitur.

Nilai baki debet tercatat per Agustus 2024 mencapai Rp32.430.827.831,00. Pemberian kredit tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan diduga ditujukan antara lain untuk menjaga rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) BPR, serta sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan pihak lainnya.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juncto Pasal 20 huruf c KUHP dan Pasal 127 ayat (1) KUHP. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Dalam perkara ini, Penyidik OJK juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana, antara lain berupa tanah dan bangunan di wilayah Sawangan, Kota Depok, satu unit kendaraan mobil, perhiasan, serta barang bukti lainnya.

OJK menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini tidak mengganggu kegiatan operasional bank, dan pihak bank kooperatif membantu penyidik. Penindakan dilakukan terhadap oknum pengurus dan pegawai sebagai upaya menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. OJK akan terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran di sektor jasa keuangan. (Dimas)

Share:

Read More

Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat, Pemulihan Pascabencana Dipacu Jelang Idulfitri

Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat, Pemulihan Pascabencana Dipacu Jelang Idulfitri. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta kepastian hukum dan sosial. Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan cepat sekaligus tertib administrasi demi kepentingan masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (23/2/2026).

Dalam arahannya, Menko PMK menekankan bahwa rapat ini difokuskan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus merumuskan solusi konkret agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dirasakan masyarakat.

“Siang hari ini kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mereviu secara cepat, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kemudian solusinya seperti apa,” ujar Pratikno.

Ia menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bergerak secara terkoordinasi, dengan basis data yang valid dan administrasi yang tertib agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kita semuanya bergerak cepat, tepat sasaran, akuntabel, dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial dikemudian hari. Oleh karena itu, masalah pendataan yang valid dan juga konsisten, sekaligus juga ruang administrasi dipenuhi untuk tidak menimbulkan masalah,” tegasnya

Menurut Menko PMK, percepatan bukan hanya soal waktu, tetapi juga memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak dan mampu menjadi solusi terbaik di tengah berbagai dinamika di lapangan.

“Semua bergerak memenuhi aspirasi masyarakat dan mencari titik tengah di tengah masalah yang ada, yang terbaik untuk masyarakat.” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, percepatan pembangunan hunian menjadi salah satu prioritas utama, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri agar masyarakat dapat menempati hunian yang lebih layak dan aman.

“Percepatan hunian dipercepat sebelum lebaran,” jelasnya.

Melalui Satgas ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi data, serta percepatan realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak dapat berjalan optimal.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan dari kementerian/lembaga dan pimpinan daerah terkait. (Muh)

Share:

Read More

Pemulihan Pascabencana, Kemenhut Siap Fasilitasi Penyediaan Lahan

Pemulihan Pascabencana, Kemenhut Siap Fasilitasi Penyediaan Lahan. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, menghadiri Rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/2). Rapat ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Wamenhut menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki dua tugas utama dalam Satgas, yakni pembersihan kayu dan fasilitasi penyediaan lahan.

Terkait pembersihan kayu, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan kebijakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk mendukung pemulihan pascabencana serta membentuk Tim Percepatan Pembersihan Kayu Terbawa Banjir di tiga provinsi terdampak. Tim ini melibatkan pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan, serta unsur TNI dan Polri.

Salah satu contoh percepatan dilakukan di Pantai Padang, Sumatera Barat, dengan pembersihan sepanjang 8 kilometer. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Padang, BUMN PT Semen Padang, dan masyarakat. Kayu hasil pembersihan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara, kebutuhan masyarakat, serta bahan bakar industri.

Pembersihan juga dilakukan di DAS Garoga di Sumatera Utara, di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang, serta di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Di Langkahan terdapat tumpukan kayu sekitar 1 juta meter kubik di area kurang lebih 36 hektare yang tersebar di lima titik dan telah ditangani.

Di Desa Geudembak, Kecamatan Langkahan, Kementerian Kehutanan menyediakan kayu untuk pembangunan hunian sementara bekerja sama dengan Rumah Zakat dan tim Universitas Gadjah Mada dalam aspek rekayasa konstruksi. Sebanyak 103 unit hunian sementara direncanakan dibangun. Hingga saat ini, 66 unit telah selesai dan 37 unit dalam proses pembangunan.

Selain pembersihan kayu, Kementerian Kehutanan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyediaan lahan di kawasan hutan apabila dibutuhkan dan diusulkan oleh BNPB atau pemerintah daerah. Untuk hunian sementara, mekanisme yang digunakan adalah persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sementara untuk hunian tetap melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini belum terdapat usulan lokasi kawasan hutan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.

Kementerian Kehutanan juga telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum terkait permohonan penggunaan kawasan hutan untuk area penimbunan kayu, pembangunan sabodam, penyediaan air baku, serta penanganan jalan dan jembatan yang melintasi kawasan hutan. Usulan tersebut akan segera diproses sesuai ketentuan.

Terkait penanganan tumpukan kayu di Bendungan Krueng Keuruto, Kabupaten Aceh Utara, Kementerian Kehutanan pada prinsipnya siap memberikan dukungan administratif guna memastikan kepastian hukum lokasi penimbunan kayu yang berasal dari bencana.

Melalui percepatan pembersihan kayu dan kesiapan fasilitasi penyediaan lahan, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai aturan. (Budi)

Share:

Read More

IFP Ubah Cara Belajar Murid di Kabupaten Keerom dan Teluk Bintuni, Papua

IFP Ubah Cara Belajar Murid di Kabupaten Keerom dan Teluk Bintuni, Papua. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Transformasi pembelajaran anak usia dini melalui pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) semakin nyata di wilayah timur Indonesia. Praktik baik yang tumbuh di Kabupaten Keerom, Papua, hingga Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, memperlihatkan bagaimana teknologi pembelajaran mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kontekstual, dan menyenangkan bagi murid PAUD/TK.

Di Kabupaten Keerom, Papua, ruang kelas TK Pembangunan Yapis kini berubah menjadi ruang eksplorasi digital. Layar sentuh berukuran besar memungkinkan anak-anak mengenal bentuk, warna, dan objek pembelajaran secara langsung melalui sentuhan tangan, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Antusiasme murid terlihat setiap kali jadwal pembelajaran berbasis digital dimulai.

Kepala Sekolah TK Pembangunan Yapis, Winarsih, menyampaikan bahwa kehadiran IFP menjadi lompatan besar bagi pendidikan anak usia dini di wilayah perbatasan. Pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, tetapi memberi ruang bagi murid untuk aktif mencoba, memilih, dan bereksperimen dengan materi yang ditampilkan di layar interaktif.

Beragam konten digital pembelajaran menjadi menu favorit anak-anak. Mereka menggambar, mewarnai, hingga mengenali berbagai objek secara mandiri. Bagi sekolah yang selama ini identik dengan keterbatasan sarana, kehadiran IFP menjadi jendela dunia baru bagi murid PAUD.

Praktik baik serupa juga terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Di salah satu satuan PAUD/TK Negeri Pembina, IFP seolah menyihir murid-murid yang sebelumnya hanya mengenal papan tulis konvensional. Ketika gambar burung cenderawasih muncul di layar, kelas seketika dipenuhi tawa, kekaguman, dan rasa ingin tahu.

Bagi anak-anak di wilayah 3T, IFP tidak hanya sebuah perangkat elektronik. Kehadirannya menjadi simbol bahwa sekolah mereka mendapatkan perhatian dan kesempatan yang setara dengan sekolah di kota besar. Rasa percaya diri murid tumbuh seiring keyakinan bahwa mereka juga berhak memperoleh pembelajaran berbasis teknologi.

Dukungan Nasional dan Keberlanjutan Program

Secara nasional, dukungan terhadap digitalisasi pembelajaran PAUD terus diperkuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, realisasi pengiriman IFP untuk jenjang PAUD telah mencapai 64.190 unit atau 100 persen dari alokasi, dengan jumlah sasaran akhir sebanyak 63.842 satuan pendidikan. Laporan tersebut juga mencatat terdapat 349 sasaran PAUD di wilayah bencana yang mendapat IFP. Sasaran di wilayah bencana direncanakan akan dipenuhi kembali pada tahun 2026.

Praktik baik di Kabupaten Keerom dan Teluk Bintuni membuktikan bahwa IFP mampu menjadi alat penguat pembelajaran yang menyenangkan, visual, dan sesuai dengan karakter anak usia dini. Guru dapat memanfaatkan media digital untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian bertanya, serta kemampuan berinteraksi murid di dalam kelas. Lebih dari itu, IFP juga menjadi sarana penanaman literasi digital sejak dini. Anak-anak mulai terbiasa berinteraksi dengan teknologi secara positif, terarah, dan didampingi guru, sehingga perangkat digital benar-benar berfungsi sebagai media belajar, bukan sekadar hiburan.

Di tengah segala keterbatasan infrastruktur, praktik baik pemanfaatan IFP di PAUD Keerom dan Teluk Bintuni menunjukkan bahwa transformasi digital bukan semata tentang kecanggihan perangkat, melainkan tentang keberanian sekolah dan guru untuk terus beradaptasi demi masa depan anak-anak Indonesia.

Dirjen PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto mengatakan bahwa ke depan, penguatan listrik, konektivitas, serta pendampingan guru akan terus diperluas agar manfaat IFP semakin berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak satuan PAUD, termasuk di wilayah terdampak bencana.

”Dengan komitmen bersama antara satuan pendidikan, dinas pendidikan, dan Kemendikdasmen, IFP di ruang kelas PAUD tidak hanya menginspirasi anak-anak dengan gambar di layar, tetapi juga menggugah harapan besar bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, percaya diri, dan setara,” ujar Gogot di Jakarta

Share:

Read More

Semakin Berinovasi, IKM Mampu Ciptakan Drone Berteknologi Canggih

Semakin Berinovasi, IKM Mampu Ciptakan Drone Berteknologi Canggih. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus berupaya mengakselerasi tranformasi teknologi di sektor industri demi meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu transformasi teknologi yang mulai banyak diadaptasi atau digunakan pelaku industri, yakni pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk kebutuhan survei udara, pemetaan, analisis data hingga kargo atau logistik.

“Pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle melalui drone ini sekarang jadi layanan yang begitu penting, yang dipakai oleh industri di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pembangkit energi, dan berbagai sektor lainnya yang dapat mengefisiensikan produksi dan pengawasan di lapangan. Teknologi canggih ini dapat menghasilkan pemetaan yang akurat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/2).

Drone umumnya digunakan di bidang survei pemetaan yang menyajikan informasi spasial. Survei pemetaan dengan pesawat nirawak ini, pada dasarnya akan menunjukkan profil wilayah, daya spasial, kondisi demografi, wilayah potensial, dan beragam informasi lain yang dibutuhkan, yang akan ditampilkan secara daring. Pengguna dapat memantau kawasannya dengan lebih rinci melalui penglihatan dari udara.

Agus mengungkapkan, seiring berkembangnya teknologi industri, semakin banyak pula pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang bergerak menyediakan layanan teknologi pesawat nirawak. Menperin mengapresiasi kemampuan IKM layanan teknologi pesawat nirawak yang berhasil menjadi solusi penghubung pelaku industri, terutama bagi IKM, untuk dapat mengadopsi teknologi canggih drone dalam proses produksi mereka.

Hal ini sejalan upaya Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) yang konsisten memberikan pembinaan kepada IKM layanan pesawat nirawak, untuk terus mengembangkan daya saing dan jangkauan pasar pemanfaatan teknologi ini. 

“Tercatat sebanyak 24 industri kecil dan industri menengah yang bergerak di layanan teknologi drone yang terus kami dampingi, baik dari sisi peningkatan kapasitas internal perusahaan, sampai pembukaan akses pasar dan pengembangan produk,” ungkap Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita.

Pada 5-6 Februari 2026, Dirjen IKMA mengunjungi sejumlah perusahaan IKM drone binaan Ditjen IKMA di Yogyakarta. Perusahaan tersebut antara lain CV AMX UAV Technologies, PT Inderaja Teknik Indonesia, PT Karya Solusi Angkasa, PT Aerotek Global Inovasi, dan PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia. 

“Kemenperin berupaya untuk mengakselerasi startup ini sebagai penyedia solusi teknologi bagi industri dan masyarakat. Produk mereka, baik pesawat nirawak maupun perangkat lunaknya harus bisa diimplementasikan oleh pelaku industri secara langsung, termasuk yang masih berskala IKM,” ujar Reni.

Adapun pembinaan yang telah dilakukan Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronik, dan Alat Angkut bagi IKM layanan drone, antara lain berupa Penyelenggaraan Startup for Industry (Tech Link - Investmen Summit dan Pendampingan) pada tahun 2023 - 2024; Pendampingan sertifikasi TKDN 2024; serta fasilitasi SNI ISO 9001 pada 2024.

Selanjutnya, Pameran MFI (Manufacturing Indonesia Series) tahun 2024; fasilitasi pada gelaran TechPlanter bersama Leave a Nest Jepang tahun 2024. Selain itu, IKM drone juga difasilitasi dalam Pameran Gebyar IKMA tahun 2024; serta keikutsertaan pada China-BRICS Science and Innovation Incubation Park tahun 2025.

“Dengan pembinaan tersebut, IKM drone semakin terekspos di ekosistem industri yang lebih luas, dapat berjejaring dan menjalin potensi kolaborasi baru dengan pelaku industri, institusi pendidikan, serta mitra strategis yang relevan dengan pengembangan solusi yang dikembangkan oleh IKM,” tegas Reni.

Direktur IKM LMEAA Dini Hanggandari menambahkan, IKM drone yang mendapatkan fasilitasi mengikuti sejumlah pameran dari Kemenperin, juga berkesempatan berinteraksi langsung dengan pengunjung pameran untuk mendapatkan masukan, kebutuhan riil industri, serta peluang penerapan teknologi di sektor manufaktur dan IKM. 

Tak hanya itu, lanjut Dini, partisipasi IKM drone dalam MFI 2024 menjadi salah satu katalis bagi penguatan arah bisnis dan pengembangan produk, sekaligus mendorong kesiapan untuk berkontribusi lebih luas dalam ekosistem industri dan IKM binaan Kemenperin.

“Mereka juga berkesempatan melakukan inisiasi pasar di negara BRICS (Afrika Selatan) serta pengembangan produk Smart Spectrum,” imbuhnya. Dini juga mengapresiasi kemampuan IKM drone binaan Ditjen IKMA Kemenperin yang terus berkembang dan mampu memproduksi pesawat nirawak dan sistemnya yang canggih dan mengikuti kebutuhan pasar. 

Sebagai contoh, PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia yang memproduksi drone bermerek Frogs Indonesia, telah berinovasi mulai dari produksi pesawat penumpang tanpa awak (passenger drone), drone penyemprot (spray drone), drone pengawas, drone cargo, hingga drone pengawasan dan pemetaan (surveillance mapper drone). Produk-produk Frogs Indonesia ini telah digunakan di lebih dari 21 provinsi dan 61 kota atau kabupaten.

Sementara itu, PT Karya Solusi Angkasa memproduksi beragam pesawat tanpa awak khususnya untuk industri pertanian. drone buatan PT Karya Solusi Angkasa dapat dikendalikan secara manual atau otomatis, terbuat dari material karbon komposit berkualitas dengan desain yang simpel, dan memiliki fitur keselamatan untuk menghadapi situasi darurat serta tahan terhadap hujan ringan. PT Karya Solusi Angkasa juga menyediakan layanan perbaikan, perawatan, serta ketersediaan suku cadang.

Ada pula PT Aerotek Global Inovasi yang memproduksi Beehive drones dengan spesifikasi mampu mengumpulkan data analisis yang akurat. Produk-produk Beehive drones pernah digunakan untuk penyerbukan di perkebunan kelapa sawit (drone polinasi), juga pernah digunakan dalam misi pemadaman yaitu untuk menjatuhkan bola pemadam secara presisi dan kameranya memantau area kebakaran secara akurat.

Sedangkan PT Inderaja Teknik Indonesia mengedepankan teknologi pengeinderaan jarah jauh untuk segala pekerjaan yang membutuhkan pemetaan geospasial. Tak hanya pemetaan lewat udara, PT Inderaja juga melakukan pemetaan bawah air dan bawah tanah seperti di dalam tunnel.

Adapun CV AMX UAV Technologies memproduksi berbagai drone yang dipakai untuk videografi dan fotografi udara, pemetaan wilayah, hingga manajemen pertanian. Dalam pemetaan wilayah, drone CV AMX UAV dapat menampilkan rencana kawasan industri dalam berbagai model. drone juga bisa dipakai untuk merencanakan kawasan pipa gas dan tambang nikel. Untuk manajemen pertanian, drone ini juga bisa digunakan untuk menghitung kebutuhan nutrisi dan kelembaban tanah. (Alfi)

Share:

Read More

Demi Keamanan Wisatawan, Kemkomdigi Siap Tertibkan OTA Tak Berizin

Menkomdigi Meutya Hafid saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital siap menertibkan platform Online Travel Agent (OTA) yang belum berizin guna menjamin keamanan wisatawan, melindungi pendapatan daerah, serta menciptakan persaingan usaha yang adil bagi pelaku pariwisata yang patuh aturan.

Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, setelah ditemukan banyak akomodasi yang dipasarkan secara daring tanpa izin resmi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan wisatawan dan kepentingan masyarakat daerah menjadi prioritas utama.

"Fokus kami adalah melindungi kepentingan masyarakat dan daerah. Jangan sampai pemerintah daerah dan warga setempat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pajak untuk pembangunan, namun karena tidak terdaftar, keuntungannya justru lari ke negara lain," ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (24/02/2026).

Meutya menjelaskan bahwa maraknya akomodasi privat, seperti vila milik warga asing yang tidak berizin, telah merugikan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, Meutya menegaskan Kemkomdigi siap melakukan tindakan tegas terhadap platform digital yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut, mulai dari sanksi teguran hingga pemutusan akses (takedown).

"Bagi OTA yang belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kami bisa langsung lakukan pemutusan akses. Sementara bagi yang sudah terdaftar namun tetap memasarkan akomodasi ilegal yang tidak patuh aturan pariwisata, kami menunggu rekomendasi sanksi dari Kemenpar," tegas Meutya.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional yang menghasilkan devisa sebesar Rp317,2 triliun pada 2025 dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto sekitar 3,97 s.d. 4,8 persen.

Kolaborasi Kemkomdigi dan Kemenpar dalam penertiban OTA tak berizin ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung visi Presiden dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen pada 2029.

Menpar Widiyanti memaparkan hasil pengawasan di lima provinsi kunci, yaitu Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, dan NTB, yang menemukan bahwa 72,8 persen akomodasi yang diawasi ternyata tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kondisi ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi hotel dan penginapan yang membayar pajak karena vila-vila ini bisa lebih murah. Mereka tidak membayar pajak sehingga kita kehilangan penerimaan negara dan penerimaan daerah," jelas Menpar Widiyanti.

Kemenpar memberikan tenggat waktu hingga 31 Maret 2026 bagi seluruh platform OTA untuk menertibkan penginapan-penginapan tak berizin di platform mereka.

Menpar Widiyanti menegaskan hanya akomodasi berizin resmi yang diperbolehkan beroperasi di platform tersebut guna menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan.

Upaya ini memastikan ekosistem digital pariwisata tetap tumbuh secara sehat dan ruang digital Indonesia terjaga dari praktik usaha ilegal yang merugikan kedaulatan ekonomi bangsa. (Evi)

Share:

Read More

Realisasi Belanja Negara Tumbuh Signifikan hingga Akhir Januari 2026, Tembus Rp227 Triliun

Realisasi Belanja Negara Tumbuh Signifikan hingga Akhir Januari 2026, Tembus Rp227 Triliun. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan kinerja APBN yang ekspansif pada awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp227 triliun, tumbuh signifikan sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akselerasi belanja ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I 2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.

Salah satu poin utama dalam realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp131,9 triliun adalah peningkatan tajam pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dibanding Januari tahun lalu (Rp4,1 triliun). Hal ini dipicu oleh percepatan penyaluran PKH Triwulan I yang sudah dimulai sejak Januari.

Sementara itu, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatatkan realisasi sebesar Rp19,5 triliun pada Januari 2026. Angka ini melonjak drastis dibandingkan Januari 2025 yang saat itu baru mencapai Rp45 miliar.

"Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Suahasil.

Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan realisasi sebesar Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk PIP, KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, hingga operasional sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru serta revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun tahun ini.

Di sisi infrastruktur, pemerintah mengalokasikan pagu sebesar Rp434,8 triliun untuk tahun 2026 dengan fokus pada swasembada pangan, energi, dan konektivitas. Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian PU. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar), pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran dan menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang akan mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026.

"Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung," tutup Wamenkeu Suahasil. (Bambang)

Share:

Read More

Kinerja APBN Januari 2026 Solid, Pendapatan Tumbuh 9,5% dan Belanja Terakselerasi 25,7%

Kinerja APBN Januari 2026 Solid, Pendapatan Tumbuh 9,5% dan Belanja Terakselerasi 25,7%. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 yang menunjukkan kinerja solid dan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun atau setara dengan 5,5% dari target APBN, tumbuh positif sebesar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Pertumbuhan pendapatan ini didorong oleh kuatnya penerimaan perpajakan serta mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara khusus, Menkeu menyoroti pertumbuhan pajak yang melonjak signifikan sebesar 30,7% pada bulan Januari lalu.

"Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus," ujar Menteri Keuangan dalam paparan Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (23/2).

Dari sisi belanja negara, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran dengan realisasi mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN. Angka ini tumbuh tinggi sebesar 25,7% (yoy), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama.

Terkait postur fiskal, posisi defisit APBN per akhir Januari 2026 berada di angka Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menegaskan bahwa angka defisit tersebut masih sangat terkendali dan sesuai dengan desain APBN 2026. Sementara itu, keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp4,2 triliun, yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap pruden atau berhati-hati.

Untuk mendukung kebutuhan anggaran, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp105,1 triliun (15,2% dari target). Pembiayaan ini dilakukan secara terukur dan antisipatif guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan nasional.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," tutup sang Bendahara Negara. (Bambang)

Share:

Read More

PGN Masuk Jajaran 500 Perusahaan Asia - Pasifik Terbaik Versi Majalah TIME, Bukti Ketangguhan di Tengah Tantangan Global

PGN Masuk Jajaran 500 Perusahaan Asia - Pasifik Terbaik Versi Majalah TIME, Bukti Ketangguhan di Tengah Tantangan Global. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Resiliensi bisnis PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) di tengah tantangan ekonomi global mendapatkan pengakuan internasional dari Majalah TIME. PGN menempati ranking 288 dari 500 perusahaan di kawasan Asia – Pasifik dengan total Score 82,65. Dalam hal ini, PGN termasuk dalam 19 perusahaan BUMN dan swasta dari Indonesia yang berperan besar dalam ekonomi global yang dirilis oleh TIME pada 11 Februari 2026. 

“Pengakuan dari Majalah TIME merupakan sebuah kehormatan atas dedikasi seluruh Perwira PGN, khususnya pada momen saat dunia menghadapi tantangan ekonomi yang cukup kompleks. Penghargaan ini juga mencerminkan kemampuan PGN dalam menghadapi ketidakpastian pasar melalui pengelolaan bisnis yang terukur, efisiensi operasional, serta mitigasi risiko yang pruden,” jelas Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto (22/02/2026).

TIME dan Statista melakukan penilaian pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kawasan Asia Pasifik menggunakan tiga metrik yaitu kepuasan karyawan, pertumbuhan pendapatan, serta evaluasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2025 berdampak signifikan pada perekonomian dunia. Namun, perekonomian di kawasan Asia - Pasifik dinilai stabil dan memiliki proyeksi bisnis yang jelas di tengah keadaan tersebut.

Pada parameter Kepuasan Karyawan, evaluasi dilakukan menggunakan data survei dari tahun 2024 dari karyawan di seluruh dunia, dengan fokus utama di wilayah Asia-Pasifik. Di PGN, kualitas lingkungan kerja terus dijaga agar senantiasa kompetitif dan adaptif untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Dengan total 2.752 pekerja, tingkat keterikatan pekerja dengan perusahaan (employee engagement) di PGN mencapai 87,74%, masuk dalam Kategori Tinggi, tingkat perputaran pekerja (turn over) kurang dari 3%.

Kemudian dari sisi Kinerja Keuangan, penilaian menggunakan data dari basis data keuangan Statista dan penelitian terarah. PGN termasuk perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu untuk dipertimbangkan dalam evaluasi, salah satunya dengan menunjukkan pertumbuhan pendapatan positif dari 2022 hingga 2024 atau menghasilkan keuntungan pada tahun 2024. Sejak tahun 2022 hingga 2024, PGN membukukan tren pertumbuhan pendapatan yang positif, yaitu USD 3,57 miliar pada tahun 2022, USD 3,65 miliar pada tahun 2023, dan USD 3,78 miliar pada tahun 2024.

“PGN konsisten menerapkan fondasi transformasi perusahaan yang sehat sejak tahun 2022. Konsistensi ini membuat PGN berhasil dalam mempertahankan kinerja operasional yang positif di tengah perekonomian global yang dinamis. PGN menerapkan strategi antara lain memperkuat pemanfaatan infrastruktur gas bumi, meningkatkan efisiensi operasional, serta pengelolaan arus kas yang disiplin,” ungkap Arief.

Kemudian, pada parameter Transparansi Keberlanjutan, TIME melakukan evaluasi berdasarkan data ESG yang distandardisasi dari Basis Data ESG Statista dan penelitian data. Untuk merumuskan indeks ESG yang komprehensif, berbagai Indikator Kinerja Utama dikumpulkan. Risiko ESG PGN dari tahun ke tahun semakin rendah.

Untuk evaluasi lingkungan, ini termasuk tingkat pengurangan emisi karbon pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021. PGN juga dinilai atas keberagaman direksi, serta kebijakan hak asasi manusia. Tak kalah penting, dalam tata kelola, PGN dinilai atas kontribusinya melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), kepatuhan serta penerapan sistem antikorupsi.

“Kami percaya, dengan fundamental bisnis yang sehat serta pengelolaan operasional yang efisien, PGN akan terus maju melampaui perkembangan ekonomi. Dinamika ekonomi global selalu menjadi perhatian utama kami, namun tidak menyurutkan semangat untuk melakukan ekspansi dan berinovasi demi keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang,” tutup Arief. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenag Targetkan Rp4,5 Triliun BOP RA dan BOS Madrasah Swasta Cair Sebelum Lebaran 2026

Kemenag Targetkan Rp4,5 Triliun BOP RA dan BOS Madrasah Swasta Cair Sebelum Lebaran 2026. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama menargetkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahap I Tahun Anggaran 2026 sudah masuk ke rekening penerima sebelum lebaran.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pencairan BOP RA dan BOS Madrasah bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas operasional lembaga pendidikan Islam di momentum krusial menjelang hari raya.

“Target kami jelas, sebelum Idul Fitri dana sudah terealisasi. Lembaga tidak boleh terganggu aktivitasnya,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

“Presiden Prabowo sangat memperhatikan guru dan pendidikan. Pencairan BOP RA dan BOS Madrasah menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu,” sambungnya.

Menurutnya, anggaran yang akan dicairkan pada tahap I ini mencapai Rp4,5 triliun, terdiri atas: Rp428 miliar anggaran BOP RA dan Rp4,1 triliun anggaran BOS Madrasah. “Anggaran ini diperuntukkan bagi sekitar 31ribu RA dan 52ribu madrasah swasta.

Skema Baru, Ritme Baru

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menjelaskan, tahun ini, pemerintah mengubah pola distribusi anggaran BOP RA dan BOS Madrasah. Jika sebelumnya dana disalurkan per triwulan, mulai 2026 mekanismenya dipadatkan menjadi dua tahap dalam setahun—berbasis semester.

Menurut Amien Suyitno, skema baru ini disebut lebih adaptif terhadap kebutuhan riil madrasah dan RA, sekaligus menyederhanakan proses administrasi. Namun, percepatan itu juga menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari operator lembaga hingga kantor wilayah di daerah.

“Dengan skema baru ini, sinkronisasi data dan ketepatan waktu pengajuan sangat penting agar tidak terjadi hambatan teknis yang berujung keterlambatan pencairan,” sebut Amien Suyitno.

Direktur KSKK Madrasah, Nyayu Khodijah, memastikan seluruh proses pencairan dana BOP RA dan BOS Madrasah 2026 dilakukan secara digital melalui portal resmi Kementerian Agama. Menurut dia, digitalisasi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya mempercepat verifikasi dan meminimalkan potensi kesalahan administratif.

Sejalan dengan itu, ada dua tahapan yang harus dicermati pengelola RA dan Madrasah. Pertama, pengajuan berkas mulai 22 Februari sampai 3 Maret 2026. Kedua, verifikasi berkas dari 22 Februari sampai 4 Maret 2026.

Nyayu Khodijah mengigatkan, kelalaian sekecil apa pun dalam pengunggahan dokumen dapat berdampak langsung pada jadwal pencairan. “Pastikan seluruh dokumen lengkap dan diunggah tepat waktu. Jangan sampai keterlambatan administratif menghambat hak lembaga,” tegas Guru Besar UIN Raden Fatah itu. (Rizal)

Share:

Read More

KPK Perkuat Budaya Integritas Aparat Penegak Hukum melalui Pelatihan Antikorupsi

KPK Perkuat Budaya Integritas Aparat Penegak Hukum melalui Pelatihan Antikorupsi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan integritas dan budaya kerja yang profesional menjadi bagian penting dalam menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas dan Antikorupsi (PELATNAS) bagi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Selasa (24/2).

“Semuanya diawali dengan mental dan integritas yang harus menjadi fondasi perilaku. Pembekalan ini penting agar tidak terjadi degradasi perilaku ketika para peserta terjun langsung ke lapangan,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat membuka rangkaian kegiatan.

Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan komitmen berkelanjutan dalam menjaga integritas. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 pada Polri yang berada pada angka 71,49 dan masuk kategori rentan, diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan upaya perbaikan tata kelola serta pengawasan internal secara berkelanjutan.

“Hasil ini menjadi sarana bagi kita melakukan evaluasi keseluruhan dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegas Setyo.

Dalam penilaian SPI tersebut, KPK turut mengidentifikasi sejumlah area yang masih perlu diperkuat, antara lain pengendalian gratifikasi, pencegahan konflik kepentingan, konsistensi penerapan kode etik, serta penguatan budaya organisasi yang berintegritas.

“Temuan ini menegaskan bahwa penguatan integritas tidak cukup melalui regulasi dan pengawasan semata, tetapi memerlukan pendidikan dan internalisasi yang sistematis serta berkelanjutan,” tambah Direktur ACLC KPK , Yonathan Demme Tangdilintin.

Pelatihan Batch ke-1 ini diselenggarakan selama dua hari, pada 24–25 Februari 2026, dan diikuti oleh 41 personel Polri. Dari jumlah tersebut, 31 peserta berasal dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), sementara 10 lainnya merupakan perwakilan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi kepolisian, internal KPK, serta akademisi antikorupsi. KPK memandang penguatan kompetensi integritas pada kedua unit tersebut sebagai langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem pengawasan dan tata kelola di lingkungan Polri secara menyeluruh.

Inspektur Pengawas Umum Polri, Wahyu Widada, mengapresiasi pelatihan dan kolaborasi ini sebagai bagian dari komitmen Polri menuju perubahan dalam rangka mendukung agenda transformasi institusi.

“Dengan budaya organisasi yang baik dari KPK, diharapkan kebaikan tersebut bisa menular ke para personel dan membawa perubahan di tubuh Polri,” ungkap Wahyu yang turut didampingi oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Anwar.

Selain peningkatan pemahaman nilai-nilai integritas, kegiatan ini juga menargetkan lahirnya rencana aksi individu maupun unit kerja yang berdampak nyata bagi peningkatan tata kelola di tubuh Polri. KPK ikut menegaskan pentingnya implementasi di lapangan sebagai bentuk nyata perubahan.

Sebagai lembaga yang membawa mandat publik dan pengayoman bagi masyarakat, KPK berharap kolaborasi bersama Polri ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta menjadi momentum bagi kepolisian untuk lebih profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan. 

Share:

Read More

Wali Kota Bekasi Tinjau Langsung Jalan Caringin, Tegas Soal Truk Besar dan Perbaikan Maksimal

Wali Kota Bekasi Tinjau Langsung Jalan Caringin, Tegas Soal Truk Besar dan Perbaikan Maksimal. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Kondisi memprihatinkan di Jl. Caringin, Mustikasari, akhirnya mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pada Minggu (22/2/2026). Jalan yang selama ini banyak dikeluhkan warga karena berlubang parah serta saluran air yang tidak lancar, ditinjau langsung bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Di lokasi, terlihat sejumlah titik jalan mengalami kerusakan berat. Lubang menganga di beberapa bagian, ditambah genangan air akibat drainase yang tidak berfungsi optimal, membuat jalur tersebut membahayakan pengendara. Warga sekitar menyampaikan bahwa kerusakan sudah berlangsung cukup lama dan semakin parah karena sering dilintasi kendaraan bertonase besar.

Tri Adhianto tidak menutupi kekecewaannya melihat kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa kerusakan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi sudah berulang kali dilaporkan masyarakat.

“Kalau dibiarkan terus, ini bukan hanya soal jalan rusak, tapi soal keselamatan warga. Saya tidak ingin ada korban karena pembiaran,” tegas Tri di lokasi.

Ia juga secara khusus menyoroti kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut. Menurutnya, salah satu faktor utama kerusakan jalan adalah kendaraan bertonase berat yang tidak sesuai dengan kelas jalan.

“Kita akan tindak tegas kendaraan besar yang memaksakan melintas di jalur ini. Jalan kota punya batas kemampuan. Kalau dilanggar terus, yang dirugikan masyarakat,” ujarnya dengan nada serius.

Didampingi jajaran dinas terkait, Tri langsung meminta langkah percepatan perbaikan, termasuk pembenahan struktur jalan dan normalisasi saluran air. Ia memastikan perbaikan akan dilakukan secara maksimal, bukan sekadar tambal sulam sementara.

Kehadiran langsung Wali Kota di tengah kondisi jalan yang rusak menjadi sinyal kuat bahwa persoalan infrastruktur tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dan bekerja terukur agar Jl. Caringin kembali aman dan nyaman dilalui warga. (Alfi)

Share:

Read More

Satu Tahun Kepemimpinan, Tri Adhianto Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan dan Komunikasi Publik

Satu Tahun Kepemimpinan, Tri Adhianto Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan dan Komunikasi Publik. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bekasi menandai satu tahun kepemimpinan dengan menggelar apel di Balai Patriot, Senin (23/2/2026). Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan sejumlah penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM), penghargaan purnabhakti, serta melantik Forum Anak Bekasi periode 2026–2028.

Dalam arahannya, Tri Adhianto menegaskan bahwa satu tahun perjalanan pemerintahan bukan sekadar momen seremonial, melainkan waktu refleksi untuk mengukur capaian sekaligus melakukan pembenahan.

“Setahun ini harus kita maknai sebagai proses belajar. Apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum maksimal harus segera dibenahi agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar tetap fokus pada persoalan mendasar yang menyentuh kebutuhan warga, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan pengendalian banjir. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program tepat sasaran.

“Kita tidak bisa hanya menunggu laporan. Turun langsung ke lapangan itu penting supaya tahu kondisi riil dan bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui pembenahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penataan reklame. Ia meminta agar berbagai persoalan teknis yang berulang setiap tahun dapat segera diselesaikan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Perbaikan harus konkret. Kalau ada hambatan, selesaikan. Jangan biarkan menjadi rutinitas masalah tahunan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, diumumkan hasil evaluasi pengelolaan media sosial perangkat daerah tahun 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan konsistensi unggahan, kualitas visual dan narasi, serta tingkat keterlibatan publik.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meraih nilai tertinggi, disusul Kecamatan Bekasi Timur dan Kelurahan Duren Jaya. Sementara perangkat daerah dengan capaian terendah akan mendapatkan pendampingan khusus selama satu tahun guna memperkuat kapasitas komunikasi publik.

Dalam kategori publikasi refleksi satu tahun kepemimpinan, Sekretariat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan RSUD Kota Bekasi dinilai sebagai tiga terbaik berdasarkan kedalaman substansi serta kualitas produksi konten.

Tak hanya itu, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Jati Mekar, dan Kelurahan Aren Jaya juga menerima penghargaan PROKLIM atas komitmen dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim serta penguatan ketahanan lingkungan berbasis komunitas.

Menutup arahannya, Tri Adhianto mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan evaluasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar agenda tahunan.

“Kepercayaan publik dibangun dari kerja yang konsisten dan terbuka. Kita harus terus meningkatkan profesionalisme agar Pemerintah Kota Bekasi semakin dipercaya dan dicintai masyarakat,” pungkasnya. (Alfi)

Share:

Read More

The Power of Kampung Pancasila, RW IV Ngagel Rejo Surabaya Kelola Dana Sosial Puluhan Juta Mandiri

The Power of Kampung Pancasila, RW IV Ngagel Rejo Surabaya Kelola Dana Sosial Puluhan Juta Mandiri. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Kampung Pancasila di RW IV Ngagel Mulyo, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, diproyeksikan menjadi model percontohan (prototype) bagi wilayah lain di Kota Pahlawan. Penetapan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat meninjau langsung kawasan itu pada Minggu (22/2/2026) sore.

RW IV Ngagel Rejo dinilai berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konkret melalui pengelolaan sampah mandiri, penerapan Sistem Keamanan Terpadu (SISKAMDU), serta pengumpulan donasi sosial antarwarga yang mencapai puluhan juta rupiah.

Dalam kunjungannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi kohesi sosial yang terbangun di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa esensi Kampung Pancasila terletak pada kepedulian sosial, dimana warga yang mampu membantu warga yang membutuhkan.

"Alhamdulillah, Kampung Pancasila ini luar biasa. Di sini sudah jalan terkait pilah sampah, terkait orang yang (mampu) membantu orang yang tidak mampu. Tapi memang belum semuanya bergerak bersama," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan merupakan bagian dari iman yang harus dimulai dari kesadaran memilah sampah di setiap rumah. Atas capaian tersebut, ia menjadikan RW IV Ngagel Rejo sebagai rujukan bagi Kampung Pancasila lainnya di Surabaya.

"Saya matur nuwun sanget (terima kasih banyak). Ini saya buat jadi prototype, jadi contoh untuk ke depannya, untuk Kampung Pancasila yang lainnya yang belum ada," tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW IV Ngagel Rejo, Endang Purwaningtyas, dalam laporannya menyampaikan, sejak 2024 hingga Februari 2026, total donasi warga yang terkumpul mencapai Rp90.331.000. Dari jumlah tersebut, Rp88.686.500 telah disalurkan untuk berbagai kebutuhan sosial, dengan saldo tersisa Rp1.644.500.

"Dari tahun 2024 sampai hari ini, kami mendapatkan donasi dari warga Rp90.331.000. Lalu kami donasikan Rp88.686.500. Jadi kami ada saldo Rp1.644.500," ujar Endang.

Endang memaparkan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk bantuan warga. Mulai dari bantuan sembako, pembelian kursi roda bagi lansia, serta dukungan rutin bulanan kepada Bangga Surabaya Peduli (BSP) sebesar Rp1.200.000.

"Mungkin ini jadi bagian kecil. Tapi walaupun kecil, tapi kami selalu menginspirasi warga bahwa kita itu harus bermanfaat dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat," tuturnya.

Selain program donasi antar-warga, Kampung Pancasila RW IV juga memiliki sistem santunan kematian bertajuk "Sinoman" yang diikuti 741 Kepala Keluarga (KK). Setiap warga memberikan iuran sukarela Rp2.000 setiap ada warga yang meninggal dunia.

"Kita berikan pada yang meninggal Rp1 juta. Untuk jasa mensucikan jenazah Rp50.000 dan jasa pemakaman Rp50.000. Jadi sampai November 2025, kami punya saldo Rp50.038.300, dan mohon doanya Bapak Wali Kota ke depan kami juga ingin punya ambulance," katanya.

Kemandirian ekonomi warga turut diperkuat melalui Bank Sampah "Guyub Sayekti" di RT 18 RW IV Ngagel Rejo. Hasil penjualan sampah kering sebanyak 3 hingga 3,5 ton per bulan digunakan untuk pengadaan delapan titik CCTV, pembangunan sarana prasarana, hingga bantuan pendidikan.

"Pemilahan sampah dilakukan seluruh warga lintas usia, dijadikan media untuk menjaga hubungan, keguyuban dan gotong royong," kata Endang.

Saat ini, tercatat 452 rumah aktif memilah sampah kering, 48 unit urban farming, serta berbagai instalasi biopori dan eko-enzim di wilayah RW IV Ngagel Rejo.

Dari sisi keamanan, Endang mengungkap bahwa RW IV juga menerapkan Sistem Keamanan Terpadu (SISKAMDU) dengan sistem satu pintu di wilayah barat yang meliputi RT 1-5, 17, dan 18. Kolaborasi antara warga dan petugas keamanan dilakukan untuk memastikan pengawasan lingkungan selama 24 jam.

"Jadi RT 1-5, 17 dan 18 itu dengan SISKAMDU, satu pintu di wilayah barat. Lalu yang lain mandiri, setiap RT membayar satpam masing-masing. Jadi Bapak RT beserta warga itu menjaga kampungnya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam," paparnya.

Endang juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Dana Kelurahan (Dakel). Dukungan tersebut dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah persoalan wilayah, mulai dari banjir, perbaikan jalan, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

"Sejak dibantu oleh Bapak (Wali Kota Eri Cahyadi) melalui Musrenbang, RW IV tidak lagi banjir. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan itu bisa bermanfaat," pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Lewat Film Dokumenter, Kemenpar Melalui Badan Pelaksana Otorita Borobudur Bersinergi dengan BCA Promosikan Pariwisata Berkualitas

Pelepasan Tukik di Pantai Goa Cemara oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY dan perwakilan Bakti BCA. (Dok. Kemenpar)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Dalam upaya meningkatkan citra pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) melakukan kerja sama dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Kerja sama diwujudkan untuk mempromosikan praktik konservasi penyu di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, dan restorasi mata air di Desa Sidodadi, Kabupaten Malang. Kedua program Bakti Lingkungan tersebut dijalankan sebagai corporate shared value BCA di bawah payung Bakti BCA.

Sinergi tersebut menghasilkan film dokumenter yang mengangkat topik konservasi lingkungan dalam mewujudkan keseimbangan alam dan meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Pada kegiatan di Kabupaten Bantul, cerita yang diangkat merupakan aksi penyelamatan populasi penyu oleh Kelompok Konservasi Penyu (KKP) Mino Raharjo. Film ini membawa pesan untuk saling menjaga lingkungan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem serta menawarkan pengalaman wisata berkualitas.

Fajar Subekti selaku konservator KKP Mino Raharjo, menyatakan bahwa kegiatan konservasi tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pariwisata yang berdampak baik terhadap kelestarian alam. “Kami memastikan bahwa pariwisata harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sehingga wisatawan yang datang ke Goa Cemara mempunyai pengalaman dan perenungan yang mendalam tentang kehidupan sesama yang harus terus dijaga,” ujar Fajar Subekti.

Pengabdian kepada lingkungan tersebut ditransformasikan kepada wisatawan melalui konsep wisata edukasi. Desa Wisata Patihan yang berdampingan dengan KKP Mino Raharjo menawarkan paket wisata pelepasan tukik sebagai sarana eduwisata. Wisatawan disuguhkan pengalaman unik yang tidak hanya rekreatif, tapi juga berdampak dengan pelepasan tukik yang membawa dampak bagi lingkungan dan masa depan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendara selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY. “Yogyakarta ini dan Goa Cemara yang terkenal sebagai wisata mass tourism tentu harapannya dengan adanya konservasi tukik yang lebih profesional ini, wisatawan tidak hanya mandi air, bermain pasir, dan menikmati pantai saja, tetapi juga bisa mengedukasi diri dengan konservasi tukik dan bagaimana pelestarian alam untuk kelestarian penyu-penyu kita di masa depan.” ujar GKR Bendara.

Konservaasi Penyu

Selain konservasi penyu di Pantai Goa Cemara, kerja sama juga dilakukan untuk mengangkat cerita restorasi mata air di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Restorasi sumber mata air tersebut merupakan pilar Bakti Lingkungan dalam program Bakti BCA.

Kegiatan Bakti Lingkungan BCA bermitra dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT), Kelanawisata, Jejakin, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), dan warga desa setempat. Aksi tersebut dikemas secara visual oleh Kelana Wisata sebagai wujud kerja sama dengan BCA untuk menyebarluaskan informasi tentang upaya preservasi lingkungan. Video dokumenter ini menceritakan proses gotong royong masyarakat desa untuk merestorasi sumber mata air serta membawa pesan penting akan peran air bersih untuk kehidupan masyarakat.

“Program revitalisasi mata air ini merupakan pengembangan program penanaman pohon yang telah dilakukan oleh Bakti BCA. Jadi di tahun ini kita menanam pohon tersebar di 3 lokasi, salah satunya di Desa Sidodadi ini sebesar 21.000. Kemudian kita berpikir bahwa selain dari dampak karbon, ekologi lainnya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat saudara-saudara kita di Desa Sidodadi”, ujar Titi Yusnarti VP CSR BCA. Aksi pelestarian alam dan restorasi mata air tersebut menjadi gerakan untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan yang ber-impact terhadap masyarakat.

Kegiatan gotong royong restorasi sumber mata air Desa Sidodadi

Ketua GAPOKTANHUT menyatakan bahwa sumber air di Desa Sidodadi menjadi sumber kehidupan masyarakat. “Ini yang memanfaatkan itu seluruh desa, jadi air ini setelah dibawa pulang dari DAM itu kan penuh, jadi kalo sumber yang digunakan ini kecil, pengguna sawah juga kebingungan, bukan hanya di Sidodadi aja, ada beberapa desa yang memanfaatkan sumber air yang ada disini” kata Joko Purnomo, Ketua GAPOKTANHUT Desa Sidodadi.

Air menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Harapan masyarakat dengan kegiatan restorasi mata air yaitu akses air bersih warga dapat lancar dan bersih. “Ini cita-cita saya, supaya masyarakat anak cucu saya bisa minum air jernih, jadi saya nelusur sumber-sumber itu saya kumpulkan, lalu saya bawa pulang”, ujar Pak Suwadi atau akrab disapa Mbah Di, anggota Gapoktanhut yang mengawali pencarian mata air sejak 1987.

Lewat film dokumenter, peningkatan citra pariwisata dilakukan melalui media promosi. Kelana Wisata sebagai kanal promosi pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi memproduksi film di Bantul dan video di Malang tersebut. Penyampaian pesan menjadi sarana untuk mengkampanyekan pariwisata berkualitas. Hal tersebut turut menjadi strategi untuk mendukung program Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan Gerakan Wisata Bersih dan Pariwisata Naik Kelas. (Ros)

Share:

Read More