Wali Kota Serang Budi Rustandi, Monitoring Pelaksanaan Hari Pertama SPMB SMP di Dua Sekolah Negeri

Wali Kota Serang Budi Rustandi, Monitoring Pelaksanaan Hari Pertama SPMB SMP di Dua Sekolah Negeri. (Dok. Pemkot Serang)

Serang, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memastikan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan sesuai ketentuan. 

Untuk itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi melakukan monitoring pelaksanaan hari pertama SPMB di SMP Negeri 1 Kota Serang dan SMP Negeri 2 Kota Serang, Senin, 29 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang. 

Budi Rustandi meninjau langsung proses pelayanan pendaftaran, verifikasi berkas calon peserta didik, validasi dokumen, serta berdialog dengan petugas sekolah guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik.

Selain memantau proses penerimaan peserta didik baru, Wali Kota juga menyaksikan kegiatan siswa yang diterima melalui jalur prestasi saat mengikuti kegiatan membaca Al Quran di lingkungan sekolah.

Budi mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh proses SPMB berlangsung lancar, transparan, dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat.

"Hari ini saya meninjau pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota Serang untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan lancar," ujar Budi.

Dari hasil pemantauan, terdapat satu kendala teknis yang dialami calon peserta didik saat proses pendaftaran. Namun, kendala tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme verifikasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

"Ada satu peserta yang nilainya tidak muncul pada aplikasi. Setelah dilakukan verifikasi sesuai aturan dan persyaratan, data yang bersangkutan dapat diproses sehingga hak peserta tetap terpenuhi. Tentu masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang adil," katanya.

Menurut Budi, kendala tersebut tidak berasal dari sistem aplikasi secara keseluruhan, melainkan bersifat teknis pada proses pendaftaran salah satu peserta.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB di Kota Serang harus bebas dari praktik titipan maupun transaksi dalam bentuk apa pun.

"Pemkot Serang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah telah berkomitmen menjaga pelaksanaan SPMB agar berjalan objektif, transparan, dan sesuai ketentuan," ujarnya. 

"Apabila ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.

Budi turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, maupun kepala sekolah dengan janji dapat meloloskan calon peserta didik.

Ia juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan SPMB.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Ahmad Nuri menyampaikan hingga pukul 10.00 WIB pada hari pertama pelaksanaan SPMB tercatat sebanyak 1.383 calon peserta didik telah mendaftar di 27 SMP Negeri.

Jumlah tersebut terdiri atas 945 pendaftar melalui jalur domisili, 278 jalur afirmasi, 147 jalur prestasi, dan 13 jalur mutasi.

Menurut Ahmad Nuri, Dindikbud Kota Serang telah melakukan pemeliharaan aplikasi sebelum pelaksanaan SPMB serta menyiagakan tim teknis agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani.

Selain itu, pada pelaksanaan SPMB tahun ini, sebanyak 14 sekolah swasta telah diintegrasikan ke dalam sistem pendaftaran sebagai bagian dari upaya pemerataan akses layanan pendidikan di Kota Serang.

"Daya tampung SMP Negeri mencapai 8.559 siswa, sedangkan jumlah lulusan SD sekitar 13.000 siswa," ungkapnya. 

"Kehadiran sekolah swasta dalam sistem SPMB diharapkan dapat memberikan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat," ujar Ahmad Nuri. (Ros)

Share:

Read More

Pimpin Upacara Harganas 2026, Asbin Kejati DIY Tegaskan Urgensi Kehadiran Ayah dalam Membentuk Generasi Berintegritas

Pimpin Upacara Harganas 2026, Asbin Kejati DIY Tegaskan Urgensi Kehadiran Ayah dalam Membentuk Generasi Berintegritas. (Dok. Kejati Yogyakarta)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati DIY Rini Triningsih, S.H., M.H., memimpin Upacara Hari Keluarga Nasional Tahun 2026 di Halaman Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada Senin (29/06/2026). Upacara diikuti oleh para pejabat utama, serta seluruh pegawai pada Kejati DIY.

Membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33, Asbin menegaskan pentingnya hal ini menjadi momentum refleksi bersama mengenai pentingnya memperkokoh ketahanan domestik sebagai fondasi utama hukum, moral, dan kemajuan bangsa. Mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”, Asbin menyebutkan bahwa transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus dimulai dari dalam rumah melalui keterlibatan aktif sosok ayah. 

Kehadiran ayah tidak boleh lagi dimaknai sebatas pemenuhan materi atau kehadiran fisik, melainkan wajib mencakup keterlibatan emosional dan psikologis yang utuh. Pola pengasuhan bersama (co-parenting) yang sehat merupakan benteng utama dalam membentuk karakter anak yang disiplin, berintegritas, serta tangguh menghadapi disrupsi zaman dan tantangan sosial di era digital.

Asbin menambahkan bahwa lebih dari sekadar urusan domestik, kehadiran utuh seorang ayah dalam keluarga adalah pilar krusial pendukung agenda strategis nasional, termasuk dalam menekan angka stunting dan menjaga kesehatan mental keluarga. Keluarga yang harmonis, taat hukum, dan berkualitas adalah hulu dari terciptanya masyarakat yang tertib dan beradab.

Melalui momentum Harganas ini, Asbin menyebutkan pentingnya mewujudkan komitmen nyata dalam membangun keluarga yang terencana demi melahirkan generasi pemenang yang berintegritas. Keluarga Berkualitas, Indonesia Kuat, SDM Unggul, Bangsa Pemenang. (Subhan)

Share:

Read More

Kemenkomdigi Bongkar Modus Baru Judi Online: Jaringan Internasional Serbu Kolom Komentar Media Sosial

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar bersama Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya saat Konferensi Pers terkait update Judi Online di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pernah merasa kolom komentar media sosial tiba-tiba dipenuhi promosi judi online? Ternyata itu bukan sekadar ulah akun iseng. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkap adanya serangan terorganisir yang dijalankan jaringan internasional menggunakan bot otomatis untuk membanjiri akun-akun dengan jangkauan tinggi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2026 terjadi lonjakan 128 persen komentar spam yang mempromosikan judi online di sejumlah akun media sosial pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran modus pelaku yang semakin agresif dan terstruktur.

“Hasil analisis kami menunjukkan bahwa ini bukan komentar biasa. Bot otomatis memantau akun-akun yang memiliki interaksi tinggi, lalu secara cepat membanjiri kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online,” ujar Alexander, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Kemkomdigi menemukan pola serangan tersebut terhubung dengan jaringan afiliasi judi online, termasuk penggunaan tagar seperti #Rawitbet, yang melibatkan aktor dari India dan Brasil. Mereka memanfaatkan kolom komentar akun publik sebagai media promosi karena lebih sulit dideteksi, termasuk dengan menunggangi momentum tingginya perhatian publik terhadap Piala Dunia FIFA 2026.

Untuk menghindari sistem moderasi platform, para pelaku terus mengganti kata kunci, tagar, dan pola penyebaran spam sehingga lebih sulit dikenali secara otomatis.

Merespons temuan tersebut, Kemkomdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital, khususnya Meta, serta berkoordinasi dengan Kepolisian RI, OJK, dan PPATK untuk mempercepat penindakan terhadap jaringan judi online, termasuk pemutusan akses terhadap situs-situs yang terindikasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan promosi judi online. Kewaspadaan publik menjadi bagian penting dalam memutus rantai penyebaran kejahatan digital lintas negara ini,” tutup Alexander. (Ilham)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Program 3 Juta Rumah

Menkeu Purbaya Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Program 3 Juta Rumah. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam mendukung Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah melalui penyerahan hibah lahan oleh PT Lippo Cikarang Tbk. kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Menkeu, kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden.

Dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6), Menkeu mengatakan bahwa program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi upaya strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Program ini hadir untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat," ujar Menkeu.

Secara khusus, Menkeu mengapresiasi komitmen Grup Lippo yang menyerahkan lahan di kawasan Meikarta seluas sekitar 30 hektare kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan nasional.

"Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri," kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa aset hibah tersebut direncanakan menjadi penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat sehingga pemanfaatannya dapat mendukung Program 3 Juta Rumah tanpa membebani APBN.

Menkeu juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tahapan administrasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga agar lahan hibah tersebut dapat segera dimanfaatkan.

"Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat," tegas Menkeu.

Dalam pelaksanaannya, seluruh proses hibah akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian. Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Danantara Indonesia, dengan didukung pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan seluruh proses berjalan secara profesional.

Menutup sambutannya, Menkeu berharap kolaborasi yang terjalin melalui komitmen hibah tanah tersebut dapat menjadi contoh sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional serta mendukung penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. (Budi)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen APBN Dalam Pengembangan Talenta, Riset, dan Industrialisasi

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen APBN Dalam Pengembangan Talenta, Riset, dan Industrialisasi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan menjadi instrumen utama dalam mendukung pengembangan talenta, penguatan riset, serta percepatan industrialisasi sebagai fondasi kemandirian ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujar Menkeu.

Menkeu Purbaya menegaskan kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Untuk mencapainya, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh SDM unggul, industrialisasi yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta berkembangnya perusahaan rintisan berbasis inovasi.

"Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya wirausaha dan perusahaan rintisan berbasis inovasi," jelas Menkeu.

Sebagai wujud nyata dukungan APBN terhadap pengembangan talenta, Kementerian Keuangan mempertajam kebijakan beasiswa LPDP. Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen alokasi beasiswa difokuskan pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor-sektor industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menekankan bahwa pembangunan industri nasional harus menempatkan talenta sebagai fondasi utama. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan pendidikan di bidang STEM yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE), sehingga kemajuan teknologi mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Agar berbagai agenda tersebut dapat berjalan secara konsisten, pemerintah terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Menurut Menkeu, APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus motor penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Menkeu.

Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat untuk memastikan APBN benar-benar mampu menjadi instrumen dalam menciptakan talenta unggul, memperkuat inovasi, dan mendorong industrialisasi sebagai fondasi mencapai Visi Indonesia Emas 2045. (Budi)

Share:

Read More

OJK-UNODC Perkuat Kerja Sama Regional Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara

OJK-UNODC Perkuat Kerja Sama Regional Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional untuk memberantas penipuan daring atau online scams yang semakin kompleks, terorganisasi, dan lintas negara.

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia" yang diselenggarakan pada 29–30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Inggris, dan Vietnam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi layanan keuangan membuka peluang besar bagi inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menciptakan risiko berupa celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan keuangan.

Menurut Dicky, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Modus penipuan digital saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, serta memanfaatkan berbagai kanal dalam ekosistem keuangan digital.

“Online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Penipuan digital kini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, sehingga pencegahannya membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan," kata Dicky pada sesi pembukaan kegiatan, Senin (29/06).

Dicky menjelaskan, karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan. Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal," kata Dicky.

Dalam forum tersebut, OJK juga menekankan bahwa scams, fraud, dan pencucian uang kini semakin saling terhubung. Penipuan digital menghasilkan dana hasil kejahatan, sementara pencucian uang memungkinkan dana tersebut disembunyikan, dipindahkan, dan diintegrasikan kembali ke dalam sistem keuangan formal.

Dana hasil kejahatan dapat dengan cepat bergerak melalui rekening bank, perusahaan cangkang, platform pembayaran, dompet digital, aset virtual, blockchain, kripto, dan transaksi lintas negara. Dalam waktu singkat, dana tersebut dapat melewati berbagai lembaga keuangan, yurisdiksi, dan teknologi sehingga proses deteksi, pembekuan, penelusuran, dan pemulihan aset menjadi semakin sulit.

Karena itu, pencegahan online scams dan penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah. Setiap scam berpotensi menjadi tindak pidana asal pencucian uang, sehingga keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dapat meningkatkan kompleksitas penanganan kasus dan pemulihan dana korban.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara," kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional. Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

OJK berpandangan bahwa respons terhadap kejahatan keuangan digital harus dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-ecosystem. Kejahatan keuangan dapat bermula dari media sosial, aplikasi pesan, platform digital, atau jaringan telekomunikasi, sebelum bergerak ke bank, sistem pembayaran, dompet digital, penyedia aset virtual, dan kanal keuangan internasional. Karena itu, respons kelembagaan juga harus menghubungkan seluruh ekosistem digital.

Selain itu, kemitraan publik-swasta menjadi semakin penting. Masa depan pencegahan kejahatan keuangan digital akan semakin bergantung pada trusted intelligence sharing, bukan sekadar pertukaran data yang terpisah. Setiap pihak memiliki potongan intelijen yang berbeda, dan penghubungan informasi tersebut secara bertanggung jawab dapat mempercepat deteksi, intervensi, serta pembongkaran jaringan kriminal sebelum dana ilegal berpindah lintas negara.

Ke depan, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama regional yang lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani online scams lintas negara. Pertemuan ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelindungan masyarakat, mendukung pemulihan aset hasil kejahatan, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di kawasan Asia Tenggara.

Imbauan kepada Masyarakat

Seiring meningkatnya kompleksitas modus penipuan digital dan lintas negara, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran yang tidak wajar, tidak mudah memberikan data pribadi, serta menjaga kerahasiaan kode OTP, PIN, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya.

Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK Kontak 157. Indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat dilaporkan melalui sipasti.ojk.go.id, sementara penipuan transaksi keuangan dapat dilaporkan melalui iasc.ojk.go.id. (Evi)

Share:

Read More

Telkom Pacu Pertumbuhan Berkelanjutan, dengan Penguatan Prinsip Kepatuhan Regulasi dan Kapabilitas Pengambil Keputusan

Telkom Pacu Pertumbuhan Berkelanjutan, dengan Penguatan Prinsip Kepatuhan Regulasi dan Kapabilitas Pengambil Keputusan. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’.

Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."

Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital. (Putra)

Share:

Read More

Hadirkan Explorise Q2 2026, MDI Ventures Akselerasi Kolaborasi Startup dan Enterprise untuk Ciptakan Sinergi Bisnis Lintas Sektor

Hadirkan Explorise Q2 2026, MDI Ventures Akselerasi Kolaborasi Startup dan Enterprise untuk Ciptakan Sinergi Bisnis Lintas Sektor. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - MDI Ventures, corporate venture capital dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), kembali menyelenggarakan Explorise Q2 2026 di Bandung, beberapa waktu lalu sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat sinergi antara startup portofolio dengan enterprise, institusi pemerintah, dan ekosistem TelkomGroup. Mengusung tema "Enhancing Portfolio Value Through Synergy", kegiatan ini menjadi wadah business matchmaking dan networking yang mempertemukan tujuh startup portofolio MDI Ventures, 15 mitra enterprise di wilayah Bandung Raya, serta stakeholder Telkom Regional II guna membuka peluang kolaborasi dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Dalam mendukung pertumbuhan perusahaan portofolio secara berkelanjutan, MDI Ventures terus menghadirkan berbagai inisiatif value creation yang melengkapi peran investasi. Melalui Explorise yang diselenggarakan secara berkala setiap kuartal, MDI Ventures secara aktif menghubungkan startup portofolio dengan enterprise, institusi pemerintah, serta ekosistem TelkomGroup untuk membuka peluang kolaborasi dan mempercepat pertumbuhan bisnis.

"Bagi MDI Ventures sebagai corporate venture capital, kami tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga bagaimana kami membantu startup portofolio memperluas akses ke market, pelanggan, dan mitra strategis yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Melalui Explorise, kami berupaya menciptakan ruang yang mempertemukan kebutuhan industri dengan inovasi yang dimiliki startup, sehingga tercipta kolaborasi yang memberikan nilai nyata bagi seluruh pihak yang terlibat," ujar Arindra Prakasa, Senior Principal of Portfolio Management MDI Ventures.

Pada penyelenggaraan kuartal kedua ini, Explorise dirancang sebagai bentuk kolaborasi go-to-market antara MDI Ventures dan Telkom Regional II. Inisiatif tersebut menghadirkan platform yang mempertemukan startup, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan di wilayah Bandung Raya untuk bertukar wawasan, mengeksplorasi potensi sinergi strategis, serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang relevan dan berdampak.

Lebih dari sekadar forum networking, Explorise menjadi ruang bagi startup dan enterprise untuk berdiskusi secara langsung mengenai kebutuhan bisnis, tantangan yang dihadapi industri, serta potensi kolaborasi yang dapat diwujudkan bersama. Sepanjang kegiatan berlangsung, peserta terlibat dalam 45 sesi diskusi bisnis yang mencakup berbagai sektor industri dan kebutuhan penggunaan teknologi.

Melalui diskusi tersebut, startup memperoleh akses langsung kepada calon pelanggan dan mitra strategis, sementara enterprise dan institusi pemerintah berkesempatan mengenal berbagai solusi inovatif yang dapat mendukung transformasi digital maupun peningkatan efektivitas operasional organisasi mereka.

Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem digital Indonesia, MDI Ventures berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara startup, korporasi, dan sektor publik. Melalui Explorise, MDI Ventures berharap dapat terus menghadirkan ruang kolaborasi yang memungkinkan inovasi tidak hanya berkembang sebagai teknologi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan bisnis dan pengembangan ekosistem digital nasional. (Putra)

Share:

Read More

Dari Desa Glondonggede, Tuban, SIG Berdayakan Masyarakat dan Tumbuhkan 36 UMKM

Dari Desa Glondonggede, Tuban, SIG Berdayakan Masyarakat dan Tumbuhkan 36 UMKM. (Dok. PT SIG)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Komitmen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa terus menunjukkan hasil nyata. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), SIG berhasil menumbuhkan 36 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Glondonggede, Kabupaten Tuban. 

Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun, dengan 16 UMKM terbentuk pada 2022, 15 UMKM pada 2023, serta tambahan lima UMKM pada periode 2024–2025. Program ini menjadi bagian dari strategi SIG dalam menciptakan nilai bersama (creating shared value) antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Program pemberdayaan yang dijalankan SIG mengusung pendekatan end-to-end, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan sarana produksi, hingga pendampingan pemasaran. Hal ini sejalan dengan arah keberlanjutan SIG yang menempatkan aspek sosial sebagai bagian integral dari pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menyampaikan bahwa pengembangan UMKM merupakan salah satu fokus utama perusahaan dalam memperkuat ekonomi lokal.

“SIG percaya bahwa keberhasilan Perusahaan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan UMKM menjadi salah satu upaya kami untuk memastikan masyarakat sekitar dapat tumbuh mandiri dan berdaya saing,” ujar Vita Mahreyni.

Dampak program ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu pelaku UMKM, Kusmiyatun, pengusaha olahan ikan asap, mengungkapkan bahwa dukungan SIG meningkatkan kualitas usahanya.

“Sekarang tempat usaha lebih nyaman dan penghasilan meningkat,” ujarnya. 

Hasil pendampingan yang dilakukan SIG juga berhasil memperluas pasar. Produk makanan ringan yang dikembangkan masyarakat kini telah masuk ke toko modern dan pusat oleh-oleh di Tuban, dengan omzet mencapai jutaan rupiah per bulan serta membuka lapangan kerja baru.

Keberhasilan ini mempertegas peran SIG sebagai perusahaan solusi bahan bangunan yang tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga pada pembangunan ekonomi inklusif. Sebagai BUMN yang memiliki jaringan operasional luas di Indonesia, SIG secara konsisten mengintegrasikan program sosial ke dalam strategi pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. 

Ke depan, SIG akan terus memperluas dampak program pemberdayaan masyarakat dengan mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat ekosistem ekonomi desa. Desa Glondonggede pun diharapkan dapat menjadi model pengembangan UMKM berbasis potensi lokal yang berkelanjutan di Indonesia. (Fajar)

Share:

Read More

Dirut BULOG Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI

Dirut BULOG Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI. (Dok. Bulog)

Semarang, WaraWiri.net - Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menghadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo, M.M., Ak., CA., CSFA., yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Kehadiran Direktur Utama Perum BULOG dalam prosesi akademik tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus dukungan terhadap penguatan sinergi antara lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Slamet Edy Purnomo menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional yang membutuhkan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan. BPK RI berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah melalui fungsi pemeriksaan yang konstruktif agar setiap kebijakan strategis, termasuk di sektor pangan, dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, nama Direktur Utama Perum BULOG beberapa kali disebut sebagai salah satu pemimpin BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah di bidang pangan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran BULOG sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan apresiasi atas pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Prof. Slamet Edy Purnomo.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo atas pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan UNISSULA. Pemikiran beliau mengenai tata kelola dan penguatan akuntabilitas menjadi kontribusi penting dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Perum BULOG siap terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK RI, untuk memastikan setiap penugasan pemerintah dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Perum BULOG meyakini bahwa penguatan tata kelola yang didukung oleh pengawasan yang independen dan konstruktif merupakan fondasi penting dalam menjaga keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah, BPK RI, BUMN, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kekuatan utama dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Junaedi)

Share:

Read More

Jajaki Penguatan Kolaborasi, Perpusnas Dukung Pengembangan Program Literasi BI

Jajaki Penguatan Kolaborasi, Perpusnas Dukung Pengembangan Program Literasi BI. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima audiensi Bank Indonesia (BI) untuk membahas peluang kolaborasi dalam pengembangan program literasi yang berkelanjutan. Pertemuan ini menjadi wadah bagi BI untuk meminta masukan Perpusnas terkait penyusunan program literasi yang akan diterapkan melalui jaringan kantor perwakilan BI di berbagai daerah.

Kepala TIM Bank Indonesia Divisi BI, Ernawati Jatiningrum menjelaskan BI tengah menyiapkan program sosial di bidang literasi yang akan diimplementasikan secara bertahap. BI memandang perlu berdiskusi dengan Perpusnas sebagai lembaga yang memiliki pengalaman dalam pengembangan perpustakaan dan budaya literasi.

“Kami ingin mendapatkan masukan mengenai program yang dapat kami kerjakan dalam waktu yang relatif singkat, tetapi memiliki keberlanjutan dan dapat diterapkan melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah. Hal ini dimaksudkan, agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Edi Wiyono menyampaikan bahwa penguatan literasi tidak cukup dilakukan melalui penyediaan sarana dan koleksi semata. Program literasi perlu dibangun melalui penguatan ekosistem yang melibatkan masyarakat, komunitas, serta pengelola perpustakaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Kalau bisa revitalisasi tidak hanya menyasar perpustakaan sekolah, tapi juga perpustakaan umum, penyediaan bahan bacaan bermutu, penguatan komunitas literasi, hingga pemanfaatan relawan literasi masyarakat menjadi sejumlah program yang dinilai dapat memberikan dampak yang berkelanjutan.” ujarnya.

Edi menilai sejumlah program yang disebutkan tersebut mampu memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, sekaligus memperkuat budaya literasi di daerah.

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Aji Subekti menyambut baik inisiatif BI dalam mengembangkan program literasi. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan, terutama setelah berkurangnya dukungan pendanaan pembangunan fisik perpustakaan.

"Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Program literasi akan lebih berdampak apabila dibangun bersama-sama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah," tambahnya.

Aji menyarankan agar pelaksanaan program tahap awal difokuskan pada perpustakaan umum. Menurutnya, perpustakaan umum memiliki jangkauan layanan yang lebih luas karena dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat.

"Kalau kita bicara inklusivitas, tentu perpustakaan umum memang didesain untuk melayani semua kalangan. Karena itu, kami merekomendasikan fokus awal pada perpustakaan umum," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Perpusnas dan BI turut membahas peluang memperkuat kerja sama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan berbagai program literasi yang berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Ros)

Share:

Read More

Deklarasi Bersama Tolak Intoleransi dan Terorisme, Densus 88 AT Polri Perkuat Ketahanan Sosial Masyarakat

Deklarasi Bersama Tolak Intoleransi dan Terorisme, Densus 88 AT Polri Perkuat Ketahanan Sosial Masyarakat. (Dok. Div Humas Polri)

Banten, WaraWiri.net - Densus 88 Anti Teror Polri melalui Satgaswil Banten bekerja sama dengan Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, Kementerian Agama Kota Cilegon, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Bhabinkamtibmas menggelar kegiatan Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET). Kegiatan yang mengusung tema “Wawasan Kebangsaan: Peran Keluarga dalam Menjaga Keutuhan Bangsa” tersebut berlangsung di Gedung Convention Hall Hotel Permata Krakatau, Kota Cilegon.

Kegiatan yang diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari penyuluh agama, perangkat desa, dan Bhabinkamtibmas ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham IRET melalui pendekatan edukasi, penguatan nilai kebangsaan, serta peningkatan peran keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Cilegon Robinsar, S.E., Wakapolres Cilegon KOMPOL M. Ridzky Salatun, S.I.K., Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon Dr. H. Amin Hidayat, M.Ag., Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, S.IP., M.Si., Kakanwil Kemenag Provinsi Banten Dr. H. Amrullah, M.Si., Kepala Kesbangpol Kota Cilegon Drs. Bambang Hario Bintan, S.H., M.H., Ketua FKUB Kota Cilegon Dr. K.H. Abdul Karim Ismail, M.A., Ph.D., Ketua MUI Kota Cilegon KH. Zubaidi Ahyani, B.A., Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, S.E., serta sejumlah unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan apresiasi kepada Densus 88 AT Polri dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa melalui sinergi pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Sementara itu, Wakapolres Cilegon KOMPOL M. Ridzky Salatun menekankan bahwa ancaman keamanan saat ini tidak hanya berbentuk kejahatan konvensional, tetapi juga penyebaran ideologi yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, upaya deteksi dini, penguatan toleransi, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat.

Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon Dr. H. Amin Hidayat menyoroti pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang menanamkan nilai moral, toleransi, dan semangat kebangsaan sehingga mampu menjadi benteng terhadap pengaruh intoleransi dan ekstremisme, khususnya di era perkembangan media sosial yang semakin pesat.

Kasatgaswil Banten Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka W., S.H., S.I.K., M.K.P., menyampaikan bahwa media sosial saat ini menjadi salah satu sarana utama penyebaran propaganda intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai upaya membangun daya tangkal masyarakat terhadap berbagai bentuk ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pada sesi materi, Iptu Rudiana Bachrie, S.T., M.M. dari Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri menjelaskan berbagai strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Materi tersebut mencakup perkembangan ancaman radikalisme, implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), pola penyebaran paham radikal, serta langkah-langkah deteksi dini yang dapat dilakukan oleh perangkat desa, penyuluh agama, dan aparat kewilayahan.

Narasumber lainnya, Gus Najih selaku Wakil Sekretaris BPET MUI, menyoroti tantangan penyebaran konten radikal di ruang digital. Ia mengingatkan pentingnya literasi digital, selektivitas dalam memilih sumber kajian keagamaan, serta penguatan wawasan keagamaan dan kebangsaan sebagai langkah pencegahan terhadap radikalisasi generasi muda.

Sementara itu, Munir yang merupakan mantan narapidana terorisme dan kini menjadi Sahabat Densus, membagikan pengalaman mengenai proses radikalisasi yang dapat terjadi melalui pengaruh lingkungan, komunitas, dan propaganda digital. Ia menekankan pentingnya peran keluarga, pendidikan karakter, literasi digital, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyebaran paham ekstrem.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi Kota Cilegon yang menyatakan penolakan terhadap paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Deklarasi tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Densus 88 AT Polri bersama para pemangku kepentingan berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya paham IRET, memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sosial, serta melahirkan agen-agen perdamaian yang mampu menjadi pelopor toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. (Putra)

Share:

Read More

Perkuat Struktur Organisasi, Polri Rotasi Jabatan PJU Mabes, Kapolda Hingga Wakapolda

Perkuat Struktur Organisasi, Polri Rotasi Jabatan PJU Mabes, Kapolda Hingga Wakapolda. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Polri sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan pelaksanaan tugas. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 25 Juni 2026 dan diumumkan pada Jumat (26/6/2026).

Dalam mutasi kali ini, sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, meliputi Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, Kapolda, hingga Wakapolda.

Pada jajaran PJU Mabes Polri, Brigjen Pol. Didi Hayamansyah, S.H., S.I.K., M.H. mendapat promosi sebagai Kapuslitbang Polri.

Sementara itu, pada tingkat kepemimpinan wilayah, Kapolri menunjuk dua Kapolda baru, yakni Brigjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. sebagai Kapolda Aceh, serta Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han. sebagai Kapolda Papua Barat Daya.

Selain itu, terdapat tiga pejabat yang dipercaya mengemban amanah sebagai Wakapolda, yaitu Kombes Pol. Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si. sebagai Wakapolda Banten, Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si. sebagai Wakapolda Maluku, dan Kombes Pol. Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K. sebagai Wakapolda Papua Barat Daya.

Mutasi kali ini juga mencakup promosi terhadap 190 jabatan Kapolres/Ta/Metro/Tabes, termasuk pembentukan satu Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembentukan empat Polres Tipe D, serta peningkatan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta sebagai bagian dari penguatan pelayanan kepolisian di daerah. Selain itu, sebanyak 45 personel Polwan memperoleh promosi jabatan, termasuk 17 personel yang dipercaya mengemban jabatan Kapolres IIIA2.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan kinerja serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran sekaligus pembinaan karier personel. Melalui rotasi ini diharapkan para pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera beradaptasi, memperkuat soliditas organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan, pembentukan satuan kewilayahan baru, termasuk Polresta di kawasan IKN, merupakan bagian dari upaya Polri menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan tugas yang semakin dinamis. Menurutnya, promosi terhadap puluhan personel Polwan juga menjadi wujud komitmen Polri dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh personel berdasarkan kompetensi dan profesionalisme.

“Penguatan organisasi tidak hanya dilakukan melalui rotasi jabatan, tetapi juga melalui penataan struktur kewilayahan dan pengembangan sumber daya manusia. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi personel terbaik agar Polri semakin Presisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. (Putra)

Share:

Read More

Latgabma Malindo Darsasa 12AB/2026 Resmi Ditutup, TNI-ATM Perkuat Kesiapsiagaan Dan Kerja Sama Kemanusiaan

Latgabma Malindo Darsasa 12AB/2026 Resmi Ditutup, TNI-ATM Perkuat Kesiapsiagaan Dan Kerja Sama Kemanusiaan. (Dok. Puspen TNI)

Lampung, WaraWiri.net - Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal (Letjen) TNI Bobby Rinal Makmun mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menutup Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia (Latgabma Malindo Darsasa 12 AB/2026) yang berlangsung sejak tanggal 17 hingga 25 Juni 2026 di Pantai Puri Gading, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Kamis (25/6/2026). 

Latihan bilateral yang merupakan agenda kerja sama pertahanan tiga tahunan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) tersebut, dengan mengusung tema operasi penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusian.

Dalam sambutan Panglima TNI yang disampaikan Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, menyampaikan apresiasi untuk seluruh peserta dan unsur pendukung atas keberhasilan penyelenggaraan latihan. Menurutnya, Latgabma Malindo Darsasa 12 AB/2026 telah menjadi momentum strategis untuk memperkuat profesionalisme, mempererat persahabatan, meningkatkan diplomasi militer, serta memperkuat kesiapan TNI dan ATM dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Kepala Staf Angkatan Bersama ATM, Mayor Jenderal Dato' Khairul Anuar bin Abd Aziz juga berharap bahwa Latgabma Malindo Darsasa memiliki arti strategis dalam memperkuat hubungan pertahanan Malaysia dan Indonesia sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan kedua negara dalam menghadapi dinamika tantangan keamanan dalam menjaga kestabilan di kawasan ASEAN.

Selama pelaksanaan latihan, berbagai tahapan latihan dilaksanakan dengan diawali Engineer Civic Action Program (Encap) sejak 3-24 Juni 2026 yang diwujudkan renovasi rumah tidak layak huni dan pengecoran jalan.

Selanjutnya, Staff Exercise (Staffex) sebagai sarana penyamaan persepsi, Force Integration Training (FIT), dan Cyber Exercise (Cyberex), serta Field Training Exercise (FTX). Sebagai Puncak latihan dilaksanakan demonstrasi Full Mission Profile (FMP) yaitu simulasi penanganan banjir dan tsunami melalui operasi terpadu darat, laut, serta udara.

Selain fokus pada peningkatan kemampuan operasional, latihan ini juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pelaksanaan Medical Civic Action Program_ (Medcap) berupa pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, pemeriksaan mata, penyuluhan kesehatan, pembagian bantuan sosial, serta peresmian hasil pekerjaan karya bakti Encap. 

Kegiatan tersebut mencerminkan komitmen bersama TNI dan ATM sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus memperkuat hubungan antara kedua negara. (Slamet)

Share:

Read More

Pemkot Bekasi Gandeng DPRD, dan Tokoh Bantargebang Tinjau PLTSa di China

Pemkot Bekasi Gandeng DPRD, dan Tokoh Bantargebang Tinjau PLTSa di China. (Dok. Pemkot Bekasi)

Tiongkok, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bekasi bersama unsur DPRD Kota Bekasi dan perwakilan tokoh masyarakat Bantargebang melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Wangneng Environment di Huzhou, China, pada 26 Juni 2026. 

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempelajari secara langsung teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) yang akan diterapkan pada proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi. 

Rombongan yang dipimpin oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan turut diikuti Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, pimpinan serta anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, serta H.Anton sebagai perwakilan tokoh masyarakat Bantargebang. Kehadiran unsur pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam satu kunjungan tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi sekaligus upaya membangun pemahaman bersama terhadap proyek strategis yang akan menjadi salah satu solusi jangka panjang pengelolaan sampah di Kota Bekasi. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih, mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan agar para pemangku kepentingan dapat melihat secara langsung bagaimana teknologi waste to energy beroperasi, mulai dari proses penerimaan sampah, pengolahan, pengendalian emisi hingga pemanfaatannya menjadi energi listrik.

"Kami ingin seluruh proses pembangunan PSEL berjalan secara transparan dan dipahami bersama oleh seluruh pihak.. Dengan melihat secara langsung, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat, standar operasional, serta aspek lingkungan yang diterapkan," ujar Kiswatiningsih.

Menurutnya, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari tahapan persiapan menjelang pembangunan fisik PSEL Kota Bekasi yang saat ini terus dipercepat. 

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa seluruh biaya kegiatan ditanggung oleh Wangneng Environment Co., Ltd. selaku Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) yang telah ditetapkan dalam proyek PSEL Kota Bekasi.

"Pembiayaan kunjungan sepenuhnya ditanggung oleh Wangneng sebagai BUPP, sehingga tidak membebani keuangan daerah," jelas Kiswatiningsih.

Lebih jauh, Walikota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pembangunan PSEL bukan sekadar menghadirkan fasilitas pengolahan sampah modern, tetapi menjadi bagian dari transformasi besar kawasan Bantargebang. 

Selama puluhan tahun kawasan tersebut dikenal sebagai lokasi pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Ke depan, Pemerintah Kota Bekasi ingin mengubah stigma tersebut menjadi kawasan yang identik dengan inovasi lingkungan dan ekonomi hijau.

"Kami ingin mengubah stigma masyarakat terhadap Bantargebang. Tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi menjadi pusat inovasi lingkungan hidup yang mampu mengubah sampah menjadi energi, membuka peluang ekonomi baru, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar," ujar pria yang akrab disapa Mas Tri.

Menurutnya, transformasi tersebut tidak hanya ditopang oleh pembangunan PSEL. Pemerintah Kota Bekasi juga tengah mendorong pengembangan industri turunan berbasis ekonomi sirkular, termasuk pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA) yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah menjadi energi.

Selain mendukung pengurangan timbulan sampah, pengembangan industri berbasis FABA diharapkan mampu menghasilkan berbagai produk konstruksi bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong tumbuhnya kawasan industri hijau yang terintegrasi di Bantargebang.

"Kami membayangkan Bantargebang ke depan berkembang menjadi kawasan ekonomi lingkungan. Ada PSEL yang menghasilkan energi listrik, ada industri pengolahan FABA yang menghasilkan produk bernilai ekonomi, ada aktivitas riset dan inovasi lingkungan, sehingga manfaatnya tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar," ungkapnya.

Melalui pembangunan PSEL dan pengembangan industri pendukungnya, Pemerintah Kota Bekasi berharap Bantargebang dapat menjadi contoh transformasi kawasan lingkungan yang berhasil mengubah tantangan menjadi peluang pembangunan berkelanjutan.

"Dulu orang mengenal Bantargebang karena gunungan sampahnya. Ke depan, kami ingin Bantargebang dikenal sebagai simbol keberhasilan pengelolaan lingkungan modern, tempat lahirnya energi bersih, inovasi teknologi, dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau di Kota Bekasi," tutup Tri.

Adapun Pemerintah Kota Bekasi menargetkan tahapan groundbreaking dapat dilaksanakan pada awal Juli 2026 dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Alif)

Share:

Read More

Bogor Green Cycling Meriahkan HJB ke-544, Dedie Rachim Apresiasi Antusiasme Warga

Bogor Green Cycling Meriahkan HJB ke-544, Dedie Rachim Apresiasi Antusiasme Warga. (Dok. Pemkot Bogor)

Bogor, WaraWiri.net - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan Bogor Green Cycling with Gastro Fest sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Turut hadir Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.

"Luar biasa, semangat dan optimismenya. Ini juga sejalan dengan Kota Bogor yang harapan hidupnya terus meningkat. Saat ini sudah mencapai 75,6 tahun," ucap Dedie Rachim di halaman Balai Kota Bogor, Sabtu (27/6/2026).

Pada kesempatan itu, Dedie Rachim juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi makanan manis dan asin.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat menjadi modal optimisme untuk mewujudkan Kota Bogor yang semakin maju.

Kepada para sponsor dan penyelenggara, Dedie Rachim menyampaikan terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan untuk Kota Bogor.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan rute bersepeda maupun jalan santai yang berbeda, sehingga mampu menarik lebih banyak peserta pada pelaksanaan berikutnya. (Muh)

Share:

Read More

145 Aturan Dipangkas, Titiek Soeharto Sebut Distribusi Pupuk Kini Lebih Cepat

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat. (Dok. DPR RI)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai pemangkasan 145 aturan telah memangkas hambatan distribusi sehingga pupuk lebih cepat diterima petani.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk ini. Ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” ujar Siti Hediati Soeharto saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, Komisi IV DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, serta dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan tersebut penting mengingat pupuk menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas sektor pertanian.

Selain penyederhanaan regulasi, Titiek juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk bersubsidi. Langkah tersebut dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus meningkatkan semangat mereka untuk bercocok tanam.

“Pemerintah sudah memberikan diskon pada harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu bagi petani-petani dan petani lebih bergairah lagi untuk bercocok tanam dalam rangka kita segera swasembada pangan ini,” jelasnya.

Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran.

Titiek menekankan perlunya peran aktif penyuluh pertanian dalam membantu petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan pupuk, waktu penggunaan, hingga jenis pupuk yang sesuai dengan komoditas yang ditanam petani.

“Ini diperlukan peran daripada penyuluh-penyuluh itu untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” tegasnya. (Fathi)

Share:

Read More

Pengaturan Toko Online Lintas Negara dan Kawin Campur Perlu Dibahas dalam RUU HPI

Anggota Pansus RUU HPI DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Pansus RUU HPI di Semarang, Jawa Tengah. (Dok. DPR RI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI bergerak cepat memetakan proyeksi hukum perdata yang melibatkan yurisdiksi lintas negara. Anggota Pansus RUU HPI DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan bahwa regulasi ini akan menjadi pintu gerbang dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata yang mengandung unsur asing.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar hukum perdata modern saat ini berada di ranah digital, khususnya transaksi perdagangan elektronik lintas negara atau toko online (e-commerce).

"Dalam dunia maya atau e-commerce, jika terjadi transaksi antar bangsa lalu terjadi masalah seperti salah bayar, barang tidak datang, atau barang datang tapi cacat produksi, bagaimana cara mengatasinya? Di manakah yurisdiksi negara yang berhak mengatur hal tersebut? Masukan-masukan inilah yang kita godok agar RUU HPI mampu memberikan kepastian hukum," ujar Umbu kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Pansus RUU HPI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/06/2026).

Selain isu digitalisasi, legislator asal Nusa Tenggara Timur II, ini juga memaparkan bahwa Pansus turut mendalami dinamika sosial masyarakat yang kerap memicu sengketa perdata internasional. Beberapa di antaranya meliputi isu penentuan hak waris, status anak hasil perkawinan campuran, hingga masalah eksekusi putusan pengadilan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjabarkan bahwa RUU HPI ke depan difokuskan untuk mengatur tata cara eksekusi yang jelas. Baik mengenai bagaimana putusan pengadilan luar negeri yang memiliki unsur asing dapat dieksekusi di Indonesia, maupun sebaliknya, bagaimana putusan pengadilan di Indonesia dapat dieksekusi di negara lain demi memulihkan hak-hak warga negara kita.

"Melalui meaningful participation bersama akademisi dan organisasi perkawinan campuran di Jawa Tengah ini, kita memetik langsung masalahnya agar setiap persoalan yang ada sudah kita miliki petanya. Setelah memahami masalah, kita tinggal mengatur norma-normanya agar negara hadir lewat undang-undang ini untuk melindungi hak warga negara secara maksimal," pungkas Anggota Baleg DPR RI ini. (Fathi)

Share:

Read More

Pemerintah Awasi dan Kawal Ketat Pasokan Batubara untuk Kelistrikan

Pemerintah Awasi dan Kawal Ketat Pasokan Batubara untuk Kelistrikan. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memastikan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat, termasuk kebutuhan listrik. Sebagai salah satu upayanya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batubara tertentu guna mengamankan ketersediaan batubara dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero). Hingga saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batubara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan bahwa volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Saat ini, ujar Anggi, kegiatan ekspor batubara telah berjalan normal.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batubara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggi di Jakarta, Jumat (26/6).

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat. Proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN.

Anggi menyatakan bahwa pengawasan ini adalah hal wajar dan diperlukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dilakukan dengan baik.

"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik," jelas Anggi.

Terkait hal ini tidak ada aturan baru untuk memberlakukan pembatasan tambahan, karena kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia. Saat ini Pemerintah fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada, supaya tetap berjalan dengan efektif, termasuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan Kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO). (Evi)

Share:

Read More

Bappenas–ISCN Perkuat Peran Perguruan Tinggi dalam Akselerasi Pencapaian SDGs di SDGs Center Conference 2026

Bappenas–ISCN Perkuat Peran Perguruan Tinggi dalam Akselerasi Pencapaian SDGs di SDGs Center Conference 2026. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas bersama Indonesia SDGs Center Network (ISCN) menyelenggarakan SDGs Center Conference (SCC) 2026 di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (25/6). Mengusung tema "Penguatan Peran SDGs Center: Mendorong Aksi Lokal untuk Capaian SDGs Nasional dan Kemitraan Global", konferensi ini digelar secara hybrid dan dihadiri lebih dari 200 peserta luring serta 500 peserta daring, melibatkan perwakilan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti kondisi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) global yang masih jauh dari target. Merujuk The Sustainable Development Goals Report 2025, hanya 18 persen target TPB/SDGs global yang berhasil tercapai atau berada pada jalur yang tepat.

Di kawasan Asia Pasifik, tanpa upaya transformatif, estimasi pencapaian TPB/SDGs diperkirakan mundur hingga 32 tahun. Di tengah situasi tersebut, Indonesia menunjukkan capaian yang lebih menggembirakan, dengan 62,7 persen dari 224 indikator TPB/SDGs nasional telah mencapai target atau menunjukkan kemajuan signifikan.

"Pencapaian berbagai target SDGs Indonesia akan menjadi tonggak penting dalam upaya untuk keluar dari middle income trap guna meraih Indonesia Emas pada 2045," tegas Menteri Rachmat Pambudy.

Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa perguruan tinggi berperan strategis sebagai katalisator pencapaian TPB/SDGs, dengan karakteristik unik sebagai fast learner, pusat pengetahuan, inkubator inovasi, dan pemegang kepercayaan publik yang tinggi. Saat ini, sebanyak 75 SDGs Center telah terbentuk di 26 provinsi di Indonesia, dengan 71 perguruan tinggi Indonesia yang telah masuk dalam Times Higher Education (THE) Impact Ranking.

Kementerian PPN/Bappenas mendorong SDGs Center untuk memperkuat kontribusinya melalui tiga platform strategis nasional, yaitu SDG Academy Indonesia (SDGAI) sebagai platform peningkatan kapasitas, SDGs Entrepreneurial Center (SEC) sebagai platform kewirausahaan berbasis TPB/SDGs, serta SDGs Action Register dan SDGs Action Certificate untuk pengukuran kontribusi institusi secara transparan dan akuntabel.

Kegiatan dilanjutkan dengan High Level Panel Discussion bertema kepemimpinan akademisi sebagai center of excellence dalam akselerasi SDGs. Sesi Academic Dialogue bertajuk "Shaping Perspectives on the Beyond-2030 Sustainable Development Agenda" ini membahas arah agenda pembangunan global pasca-2030.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas dan juga Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali menegaskan bahwa waktu yang tersisa menuju tahun 2030 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pencapaian target-target SDGs. Untuk itu, diperlukan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi melalui SDG Center, sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan solusi pembangunan yang berbasis pengetahuan dan inovasi.

“Peran SDG Center dan perguruan tinggi ini sangat penting. Kami berharap SDG Center dapat terus memperkuat perannya sebagai pusat pengetahuan, kolaborasi, dan inovasi yang mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,” tutup Deputi Pungkas. (Subhan)

Share:

Read More