Jaga Momentum Pertumbuhan, Wamenko Dradjad Tekankan Konsistensi Kebijakan Ekonomi dan Penguatan Daya Beli

Jaga Momentum Pertumbuhan, Wamenko Dradjad Tekankan Konsistensi Kebijakan Ekonomi dan Penguatan Daya Beli. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian Pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan nasional. Untuk itu, konsistensi kebijakan, penguatan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif terus didorong agar aktivitas ekonomi dan investasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa berbagai dinamika nasional perlu disikapi secara proporsional dengan tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan agenda pembangunan. Menurut Wamenko Dradjad, kondisi politik Indonesia relatif stabil dan proses demokrasi terus mengalami konsolidasi.

Beliau juga menekankan pentingnya memastikan arah kebijakan ekonomi tetap sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya sangat meyakini itu, Bapak Presiden akan mencari atau akan memilih Wapres yang betul-betul menjalankan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar kita,” ujar Wamenko Dradjad saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Business Forum (IBF) tvOne, dengan tema “Wakil Presiden Baru, Apa Efeknya bagi Ekonomi”, di Jakarta, Rabu (18/11).

Pada kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menyoroti pentingnya membangun persepsi ekonomi yang berlandaskan data. Menurutnya, narasi yang tidak didukung data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, yang pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas konsumsi dan investasi.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah anggapan bahwa daya beli masyarakat mengalami pelemahan. Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa data konsumsi rumah tangga justru menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap tumbuh. Peningkatan konsumsi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, melainkan juga mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berlangsung. Hal ini terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dalam beberapa periode terakhir tetap berada di atas 5% dimana rata-rata pertumbuhan penduduk berkisar 1%.

Lebih lanjut, Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi persepsi terhadap kondisi daya beli. Konsumsi untuk sejumlah kebutuhan, seperti pakaian dan alas kaki, memang mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya. Namun, pengeluaran masyarakat juga bergeser ke sektor transportasi, komunikasi, restoran, hotel, dan pariwisata. Data pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa pengeluaran kelompok restoran dan hotel menjadi yang tertinggi, yakni sebesar 6,59%, seiring meningkatnya konsumsi makanan jadi pada jasa penyediaan makan dan minum.

Pergeseran tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan disrupsi digital yang mengubah cara masyarakat berbelanja. Aktivitas belanja yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung di pusat perdagangan kini semakin beralih ke platform daring. Karena itu, perubahan kinerja pada sektor atau jenis usaha tertentu perlu dilihat bersama dengan perkembangan konsumsi pada sektor lainnya.

Wamenko Dradjad menegaskan bahwa Pemerintah terbuka terhadap masukan mengenai kondisi daya beli masyarakat, sepanjang disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga terus mendorong berbagai program untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui Program Magang Nasional yang menargetkan 150.000 peserta dari lulusan perguruan tinggi. Program tersebut diharapkan memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru sekaligus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penguatan iklim investasi dan peningkatan aktivitas sektor produktif. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI), penyederhanaan perizinan, serta percepatan penyelesaian hambatan usaha melalui gugus tugas debottlenecking di Kemenko Perekonomian. Kepastian hukum, tata kelola, dan transparansi juga menjadi aspek penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong partisipasi sektor swasta.

Wamenko Dradjad juga menekankan pentingnya mendorong inovasi dan potensi ekonomi daerah. Beliau mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang mengembangkan pengolahan hasil pertanian serta Kabupaten Ngawi melalui praktik pertanian terpadu (integrated farming) yang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengembangan potensi lokal tersebut menunjukkan bahwa kreativitas, inovasi, dan pengolahan sumber daya di daerah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.

“Pemerintah ingin mendorong inovasi dan kreativitas, dari generasi muda kita ya, dengan memberikan berbagai fasilitas, berbagai kemudahan, supaya anak-anak muda kita ini juga akan menjadi new entrepreneur,” pungkas Wamenko Dradjad.

Ke depan, Pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai sumber daya dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata. Konsistensi arah kebijakan, penguatan sektor produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Plt. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Saleh Husin, serta Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Kiki Verico. (Bambang)
Share:

Perkuat Kemitraan Ekonomi dengan Jerman, Indonesia Dorong Peningkatan Perdagangan dan Investasi

Perkuat Kemitraan Ekonomi dengan Jerman, Indonesia Dorong Peningkatan Perdagangan dan Investasi. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan kemitraan ekonomi dengan Jerman melalui percepatan implementasi kerja sama perdagagan, peningkatan investasi, serta pengembangan berbagai sektor strategis. Di tengah dinamika perekonomian global, kemitraan ekonomi yang berkelanjutan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi kedua negara.

Hal tersebut diutarakan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dengan State Secretary Kementerian Luar Negeri Federal Jerman Bernhard Kotsch yang membahas penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi Indonesia–Jerman, Rabu (18/11).

Dalam pertemuan tersebut, Wamenko Dradjad menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik perkembangan penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang akan segera ditandatangani. Indonesia berharap Jerman dapat mendukung percepatan implementasi IEU-CEPA mulai 1 Januari 2027, sekaligus memperkuat dukungan teknis dalam tahap implementasinya.

Terkait implementasi kebijakan lingkungan Uni Eropa, khususnya European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan perlindungan dan kesiapan petani kecil.

Dalam hal ini, Indonesia mengharapkan dukungan Jerman dalam penguatan pengelolaan data, sistem ketertelusuran digital (digital traceability), serta peningkatan kapasitas petani kecil agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Jerman terhadap proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sementara itu, dalam kerja sama transisi energi juga dibahas mengenai Just Energy Transition Partnership (JETP).

Beberapa sektor potensial bagi investor Jerman meliputi semikonduktor, hilirisasi industri, data center, dan Artificial Intellient (AI). Besarnya pasar domestik Indonesia serta peluang pengembangan industri berbasis teknologi dinilai dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan Jerman untuk memperluas kegiatan usahanya di Indonesia.

“Peningkatan investasi menjadi salah satu prioritas penting. Pemerintah juga telah membentuk satuan tugas untuk melakukan debottlenecking dan membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor,” ujar Wamenko Dradjad.

Menanggapi hal tersebut, State Secretary Kotsch menyampaikan dukungan Jerman terhadap percepatan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA. Jerman juga menyambut baik upaya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Jerman, termasuk melalui penguatan komunikasi langsung antara kementerian terkait di Indonesia dengan pelaku usaha Jerman. Fasilitasi investasi dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mendorong lebih banyak perusahaan Jerman berinvestasi dan mengembangkan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama di berbagai sektor strategis, sekaligus mendorong terciptanya hubungan ekonomi Indonesia–Jerman yang semakin konkret dan saling menguntungkan.

Turut mendampingi pada pertemuan tersebut yakni Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Dida Gardera. (Bambang)
Share:

Di KTT APEC 2026, Presiden Prabowo Serukan Kemakmuran Bersama melalui Keterbukaan, Inovasi, dan Kerja Sama

Presiden Prabowo menyampaikan intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). (Dok. BPMI Setpres)

Tiongkok, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya memperkuat keterbukaan, inovasi, dan kerja sama sebagai tiga prioritas utama dalam membangun komunitas Asia Pasifik yang makmur bersama. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam intervensinya, Presiden Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap tema APEC 2026, yakni “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” atau membangun komunitas Asia Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama. Presiden Prabowo turut menyoroti transformasi Shenzhen yang dalam kurun waktu 40 tahun berkembang dari sebuah desa nelayan menjadi pusat inovasi global.

“Empat puluh tahun yang lalu, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan. Kini, kota tersebut menunjukkan apa yang bisa dicapai melalui visi, keterbukaan, dan kerja keras. Inilah contoh yang diberikan oleh Tiongkok kepada kita. Saat ini, Shenzhen telah menjadi pusat inovasi global,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia juga tengah menjalankan transformasi untuk membangun ekonomi yang tangguh, produktif, dan inklusif. Upaya tersebut dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah, modernisasi desa-desa nelayan dan koperasi desa, serta hilirisasi.

“Kami yakin bahwa masyarakat harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan yang tumbuh dari bawah. Kami mendorong hilirisasi—mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata kelola pemerintahan, korupsi, ekonomi ilegal, hingga peredaran narkoba. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya menghapus kemiskinan dan kelaparan, sehingga tema APEC tahun ini dinilai relevan dan memberikan inspirasi bagi negara-negara kawasan.

Dalam menyampaikan prioritas pertama, yaitu keterbukaan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfungsi efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

“Namun, keterbukaan juga harus dibarengi dengan keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan,” tegas Presiden Prabowo.

Pada prioritas kedua, yaitu inovasi, Presiden Prabowo mendorong kawasan Asia Pasifik untuk memimpin pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara-negara berkembang harus memiliki akses yang lebih baik untuk tidak hanya menggunakan namun juga membangun teknologi AI sendiri, serta turut berperan lebih dalam menentukan arah perkembangan teknologi tersebut.

“Kita membutuhkan akses untuk membangun AI sendiri, meningkatkan keterampilan, dan riset, serta peran nyata dalam menentukan masa depannya. Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara pihak yang kaya dan yang miskin,” ucapnya.

Sementara itu, pada prioritas ketiga, yaitu kerja sama, Presiden Prabowo mengingatkan kembali agenda konektivitas APEC yang telah dimulai Indonesia 13 tahun lalu di Bali dan kini dilanjutkan di Shenzhen hingga 2035. Presiden menyerukan peningkatan berbagi teknologi, investasi, serta kemitraan nyata dengan negara-negara di belahan dunia selatan (global south).

“Kerja sama bukan sekadar bentuk amal; kerja sama adalah jalan menuju kesejahteraan kita bersama. Posisi Indonesia sederhana saja. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno: seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak,” lanjut Presiden Prabowo.

Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan kerja sama ekonomi bukan semata besarnya perdagangan dan investasi, tetapi sejauh mana kemajuan tersebut mampu menghapus kemiskinan, mengatasi kelaparan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Kawasan Asia Pasifik

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2026 yang diselenggarakan di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). (Dok. BPMI Setpres)

Tiongkok, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2026 yang diselenggarakan di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Kamis, 19 November 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong pertumbuhan kawasan Asia Pasifik.

KTT APEC 2026 mengusung tema “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” yang menekankan pentingnya membangun komunitas Asia Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama. Melalui tema tersebut, para pemimpin ekonomi APEC diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan serta mengoptimalkan peluang pertumbuhan ekonomi kawasan.

Setibanya di SICC, Kepala Negara berjalan menuju ruang tunggu para pemimpin dan menunggu kedatangan seluruh pemimpin ekonomi APEC lainnya.

Setelah seluruh pemimpin ekonomi tiba, Presiden Prabowo bersama para pemimpin lainnya secara bergantian bersalaman dengan Presiden RRT Xi Jinping. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama para pemimpin ekonomi APEC yang tampak mengenakan syal resmi APEC.

Usai sesi foto bersama, Presiden Prabowo dan seluruh pemimpin ekonomi bergerak menuju Shenzhen Hall untuk menghadiri The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM). Pertemuan tersebut menjadi forum bagi para pemimpin ekonomi untuk membahas berbagai isu strategis serta arah penguatan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Dalam sambutan pembukaannya, Presiden RRT Xi Jinping mengibaratkan anggota APEC sebagai penumpang dalam satu kapal yang mengarungi gelombang Samudra Pasifik. Presiden Xi menekankan pentingnya memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara para pemimpin ekonomi APEC dalam membangun masa depan kawasan Asia Pasifik.

“Anggota APEC ibarat penumpang dalam satu kapal yang mengarungi gelombang Samudra Pasifik. Kita harus bersatu padu dan saling menjaga satu sama lain. Bersama-sama, kita perlu memperluas kepentingan bersama, menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan secara kolektif, serta secara bertahap membangun rasa kebersamaan sebagai satu komunitas,” ujar Presiden Xi Jinping.

Tampak hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Dinda)
Share:

Partisipasi Semesta Semarak HGN Tahun 2026 Wujudkan Guru Hebat Indonesia Kuat

Partisipasi Semesta Semarak HGN Tahun 2026 Wujudkan Guru Hebat Indonesia Kuat. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Perayaan Hari Guru Nasional (HGN) menjadi momen spesial untuk para guru di seluruh Indonesia. Mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, HGN tahun 2026 telah dan akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), mitra pendidikan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), hingga masyarakat luas.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengatakan bahwa peringatan HGN tahun 2026 salah satunya akan difokuskan pada penganugerahan dan apresiasi kepada para GTK. Pemberian penghargaan akan menyasar GTK yang memiliki kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal.

“Jika tahun sebelumnya penghargaan dapat diberikan kepada tokoh pendidikan maupun masyarakat yang berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan, pada tahun ini kami akan memberikan perhatian lebih besar kepada GTK sebagai bagian penting dari pembangunan pendidikan nasional,” ungkap Dirjen Nunuk Suryani di Jakarta, Rabu (18/11).

Terkait kategori penerima penghargaan, Dirjen Nunuk menuturkan bahwa penghargaan ini terbuka bagi seluruh kategori guru tanpa membedakan jenjang pendidikan maupun kondisi tertentu. Mulai dari guru penyandang disabilitas, guru sekolah pada berbagai jenjang, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Khusus bagi tenaga kependidikan dan pihak-pihak yang memiliki kontribusi luas terhadap masyarakat, mekanisme pengusulan akan dilakukan dengan pelibatan masyarakat. Dengan demikian, penerima penghargaan tidak semata-mata ditentukan melalui penunjukan, tetapi berdasarkan usulan dari masyarakat yang mengetahui secara langsung dampak dan kontribusi para kandidat.

“Pemberian apresiasi diharapkan dapat mengangkat kiprah para guru yang selama ini bekerja dan mengabdi dengan penuh dedikasi, sekaligus mendorong agar berbagai praktik baik yang telah mereka lakukan dapat diketahui dan menjadi inspirasi kepada para guru lainnya,” ujar Dirjen Nunuk.

Selain apresiasi dan pemberian penghargaan, Direktur Pendidikan Profesi Guru, Ferry Maulana Putra, menjelaskan bahwa salah satu rangkaian HGN tahun 2026 telah dimulai melalui Bulan Guru yang digelar pada 30 Oktober 2026.

Setelah peluncuran Bulan Guru, Kemendikdasmen menyelenggarakan Pekan Guru Fest merupakan ruang belajar dan berbagi yang dikemas melalui gelar wicara, lokakarya, hiburan, serta aktivitas kreatif dan kolaboratif yang melibatkan komunitas dan mitra di lingkungan pendidikan.

Rangkaian HGN tahun 2026 juga diisi dengan Fun Run sebagai upaya mendorong pola hidup sehat sekaligus meningkatkan keterlibatan guru dan masyarakat dalam aktivitas olahraga. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta, yang terdiri atas guru, tenaga kependidikan, dan pegawai kementerian dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

Pelibatan pemangku kepentingan juga diwujudkan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh LPTK. Salah satunya yaitu pemecahan rekor senam Guru Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Negeri Surabaya yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Kami di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) juga melakukan Pimpinan Kembali ke Sekolah. Program ini dilakukan untuk memperkuat peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan dengan menjadikan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan sebagai salah satu dasar pertimbangan,” papar Ferry.

Menutup paparannya, Dirjen Nunuk menegaskan bahwa puncak peringatan HGN 2026 akan diisi dengan sejumlah agenda, termasuk pameran pendidikan yang menampilkan berbagai program dan inovasi, serta perkenalan program prioritas lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat peran guru dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Puncak HGN nanti akan menjadi momen peluncuran Studio Guru, sekaligus pemberian penghargaan GTK oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui seluruh rangkaian ini, kami berharap peringatan HGN tahun 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi, memperluas inovasi, serta mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Dirjen Nunuk. (Fathi)
Share:

Pertamina Eco RunFest 2026 Ubah 2,5 Ton Limbah Botol Plastik Menjadi Jersey Ramah Lingkungan

Pertamina Eco RunFest 2026 Ubah 2,5 Ton Limbah Botol Plastik Menjadi Jersey Ramah Lingkungan. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Pertamina terus menghadirkan inovasi dalam mengintegrasikan olahraga dengan kepedulian terhadap lingkungan melalui gelaran Pertamina Eco RunFest 2026. Salah satunya diwujudkan melalui eco jersey resmi peserta yang diproduksi dengan memanfaatkan sekitar 2,5 ton limbah botol plastik kemasan.

Inisiatif ini menjadi langkah nyata Pertamina tidak hanya mendorong kepedulian pada lingkungan namun juga mendorong ekonomi sirkular, dengan mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai guna. Dalam proses produksinya, Pertamina berkolaborasi dengan Manta Liberta, merek lokal yang dipercaya mengembangkan jersey khusus sesuai kebutuhan dan karakteristik Pertamina Eco RunFest 2026.

Project Manager Pertamina Eco RunFest 2026, Didi Adrian Indra Kusuma mengatakan, pemanfaatan limbah botol plastik menjadi jersey merupakan bagian dari perjalanan inovasi EcoRunFest yang terus berkembang sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014.

“Sejak awal, kehadiran Eco RunFest terus membawa pesan lingkungan. Kami pernah mengangkat isu satwa liar endemik di berbagai wilayah Indonesia, pengurangan emisi, daur ulang jersey, hingga tahun ini memanfaatkan sampah botol plastik kemasan menjadi jersey. Ini merupakan salah satu langkah yang kami pilih untuk mengintegrasikan olahraga dengan gerakan lingkungan,” ujar Didi.

Ia menjelaskan, pemilihan mitra produksi juga melalui riset dan pertimbangan mendalam, termasuk memastikan proses bisnis pabrik yang terlibat turut mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Tidak hanya mengutamakan aspek ramah lingkungan, jersey Eco RunFest 2026 juga dirancang untuk memberikan kenyamanan dan mendukung performa para pelari. Jersey ini dilengkapi teknologi anti-UV dan anti-odor, serta material berpori yang memungkinkan sirkulasi udara lebih optimal.

“Aspek eco bukan berarti kami mengesampingkan performa jersey. Kami memastikan jersey ini tetap memiliki kualitas yang baik,” tegas Didi.

Didi menambahkan, Pertamina menargetkan produksi massal sebanyak 14.000 jersey. Hingga saat ini, sebanyak 12.000 jersey telah siap untuk didistribusikan kepada peserta melalui pembagian race pack pada 3–5 Desember 2026.

Co-Founder Manta Liberta, Aldy Nur Prasetya mengungkapkan, pengembangan jersey berbahan daur ulang tersebut berawal dari gagasan Pertamina yang kemudian diterjemahkan menjadi produk baru dari tahap awal, dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan EcoRunFest.

“Pertamina memiliki ide untuk memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan jersey. Kami mengembangkan produk ini dari nol sesuai kebutuhan EcoRunFest 2026. Hal yang juga penting adalah dukungan Pertamina terhadap industri lokal, khususnya merek lokal, agar bisa berkembang dan naik ke tahap berikutnya,” jelas Aldy.

Dari sisi performa, Aldy memastikan material jersey memiliki karakter ringan, halus, tidak mudah rusak, serta dilengkapi fitur anti-UV dan anti-odor. Struktur kain yang memiliki banyak pori juga mendukung sirkulasi udara sehingga membantu menjaga kenyamanan pelari selama beraktivitas.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan eco jersey merupakan salah satu dari 7 inisiatif keberlanjutan yang menjadi DNA-nya Pertamina Eco Runfest.

Kehadiran Eco Jersey merupakan bagian integral dari tujuh inisiatif keberlanjutan yang diusung dalam Pertamina Eco RunFest 2026, bersama dengan enam pilar lainnya, yakni:

"Eco inisiatif lainnya yaitu Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management dan Eco Education. Ke tujuh inisiatif ini semakin menguatkan tujuan EcoRunFest 2026 yang tidak hanya sebagai even lari, namun juga mendorong semua bergerak untuk semakin peduli pada lingkungan," ujar Baron.

Melalui inovasi ini, Pertamina EcoRunFest 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah untuk memperluas edukasi dan praktik keberlanjutan. Pemanfaatan limbah botol plastik menjadi jersey menunjukkan bahwa sampah dapat diolah menjadi produk fungsional sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pelaku industri lokal. (Rizal)
Share:

Wamenkeu Luky Alfirman Dorong Integrasi Anggaran Pusat-Daerah untuk Kemanfaatan Seluruh Masyarakat Indonesia

Wamenkeu Luky Alfirman Dorong Integrasi Anggaran Pusat-Daerah untuk Kemanfaatan Seluruh Masyarakat Indonesia. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman menegaskan pentingnya integrasi penganggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai satu kesatuan utuh. Ia menyebut, pembangunan nasional tidak boleh lagi dikotomikan antara proyek pusat dan daerah karena sasaran akhir dari setiap kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (18/11).

Sebagai contoh konkret, Wamenkeu meminta agar kementerian/lembaga terkait memastikan Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan pembangunan di daerah-daerah bencana seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumba telah teralokasikan secara jelas ke dalam pagu anggaran masing-masing kementerian/lembaga.

Pendekatan ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk berjalan seirama, di mana sumber pendanaan baik melalui APBN maupun APBD diarahkan secara bersinergi demi kepentingan penerima manfaat akhir, yaitu masyarakat di daerah terdampak.

Guna memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas, Wamenkeu juga menekankan pentingnya kedisiplinan teknis dalam pencantuman lokasi atau lokus kegiatan secara rinci.

Dengan pemetaan lokus yang disiplin, pemerintah dapat memastikan bahwa hasil pembangunan dari uang negara yang terbatas dapat dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin, serta benar-benar dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Menutup pemaparannya, Wamenkeu Luky menyatakan Kementerian Keuangan akan siap siaga mendampingi serta membantu kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas dan target pembangunan secara produktif dan akuntabel. (Dimas)
Share:

Tidak Sekedar Teknologi, Transformasi ASN Harus Kedepankan Kemanusiaan

Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo dalam Pertemuan Ilmiah memperingati HUT Ke-55 KORPRI Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. (Dok. Kemen PAN-RB)

Semarang, WaraWiri.net - Transformasi digital pemerintah tidak hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga perubahan pengetahuan, pola kerja, dan pengambilan keputusan ASN. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), empati dan kemanusiaan tetap menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo dalam Pertemuan Ilmiah memperingati HUT Ke-55 KORPRI Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (17/11).

Cahyono menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan AI mendorong perubahan peran ASN. Pekerjaan rutin dan administratif semakin dapat diotomatisasi, sehingga ASN perlu memperkuat kemampuan analisis, pengambilan keputusan, kolaborasi, dan penyelesaian masalah.

“Transformasi ASN harus mencakup perubahan dalam pengetahuan, pola kerja, dan pengambilan keputusan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), empati dan rasa kemanusiaan tetap menjadi kekuatan terbesar manusia yang tidak dapat tergantikan,” ungkap Cahyono.

Dirinya juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi. Dimana ASN harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi tidak boleh berhenti pada kolaborasi antarlembaga atau sekadar koordinasi di tingkat pemerintahan. 

Lebih dari itu, kolaborasi dan transformasi digital harus mampu menjangkau masyarakat sehingga manfaat dan dampaknya benar-benar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hal tersebut perlu didukung penguatan tiga dimensi kompetensi digital ASN, yaitu literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital, serta budaya kerja digital yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan pelayanan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Mengusung tema “Transformasi ASN di Era Digital: Profesional, Adaptif, dan Berdampak bagi Pelayanan Publik”, kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Dalam sambutannya, Sumarno mengingatkan pentingnya kesiapan ASN mengikuti perkembangan zaman.

 “Sebagai ASN kita harus terus mengikuti perkembangan zaman untuk memuaskan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan momentum HUT Ke-55 KORPRI semakin memperkuat komitmen ASN untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Transformasi digital pada akhirnya harus menghadirkan birokrasi yang profesional, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Tedy)
Share:

Indonesia Perjuangkan Keadilan dan Kepentingan Kehutanan dalam Negosiasi COP31

Indonesia Perjuangkan Keadilan dan Kepentingan Kehutanan dalam Negosiasi COP31. (Dok. Kemenhut)

Turkey, WaraWiri.net - Dinamika perundingan iklim global terkait Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan (Enhanced Transparency Framework/ETF) dan Evaluasi Global (Global Stocktake/GST) membawa pengaruh langsung terhadap tata kelola sektor kehutanan Indonesia serta peluang akses pendanaan iklim berbasis kinerja.

Dalam isu transparansi, perundingan COP-31 tengah beralih menuju sistem pelaporan tunggal Persetujuan Paris, namun masih diwarnai perdebatan tajam mengenai kesiapan dan kecukupan dukungan finansial bagi negara berkembang untuk menyusun inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports/BTR).

Bersama kelompok negara berkembang G77+China, Indonesia secara konsisten mengawal prinsip keadilan guna mencegah beban administratif tambahan, sekaligus menegaskan peran vital sumber daya hutan sebagai pilar utama aksi iklim global yang didukung oleh sistem pemantauan kredibel dan mekanisme pasar karbon yang berkeadilan.

Sementara itu, pada pembahasan GST dan penyusunan Keputusan Payung (Cover Decision) COP 31, Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan agar perlindungan dan konservasi ekosistem lahan gambut diakui sebagai kontribusi nyata dalam menahan laju kenaikan suhu bumi. Langkah strategis ini tidak hanya memposisikan restorasi gambut dalam tindak lanjut evaluasi iklim global, tetapi juga memperkuat daya tawar Indonesia untuk memperoleh dukungan pendanaan dan alih teknologi internasional.

Di tingkat nasional, komitmen ini ditopang oleh akurasi data pelaporan sektor kehutanan melalui integrasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA) sebagai syarat mutlak untuk memvalidasi capaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan membuka akses pendanaan berbasis hasil (result-based payments).

Dalam rangkaian sidang negosiasi terkait dampak implementasi langkah-langkah respons (response measures), Indonesia bersama kelompok negara berkembang (G77 dan China) secara konsisten menegaskan bahwa negara berkembang merupakan aktor utama yang kepentingannya wajib dipertimbangkan dalam setiap analisis dampak sosial dan ekonomi kebijakan iklim global.

Terkait pembahasan kontribusi iklim menyeluruh (economy-wide NDC), Indonesia menekankan pentingnya memasukkan sektor kehutanan ke dalam cakupan analisis instrumen kebijakan perdagangan karbon—seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)—guna mencegah tekanan terhadap daya saing ekonomi nasional serta memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon tetap berjalan adil, inklusif, dan tidak merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Lebih lanjut, Indonesia mendorong agar seluruh kajian analitis mengenai dampak response measures ini tercermin secara nyata dalam proses Evaluasi Global (Global Stocktake/GST), sehingga kebijakan mitigasi di sektor lahan dan kehutanan selalu diimbangi dengan kerja sama internasional, transfer teknologi, dan akses pendanaan yang memadai demi menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta melindungi kesejahteraan masyarakat terdampak.

Pemerintah Indonesia terus mendorong secara konsisten di meja negosiasi untuk mengamankan beberapa prioritas strategis utama bagi sektor kehutanan nasional, diantaranya mengawal masuknya usulan perlindungan dan konservasi ekosistem lahan gambut ke dalam teks final Keputusan Payung (Cover Decision) COP 31.

Selanjutnya Pemri juga mendorong panduan tinjauan teknis pada mekanisme Pasal 6.2 tetap menghormati integritas serta kedaulatan metodologi REDD+ nasional di bawah Pasal 5.2. Lebih jauh, Pemri terus berupa untuk mengamankan kepastian dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung penyusunan pelaporan BTR secara berkelanjutan, sekaligus mencegah timbulnya beban pelaporan baru bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Melalui diplomasi yang konsisten di forum internasional dan penguatan tata kelola kehutanan di dalam negeri, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh memastikan setiap kebijakan iklim global mampu memberikan manfaat ekonomi yang adil, khususnya bagi masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan. (Iqbal)
Share:

Kemenhut Perkuat Kompetensi SDM untuk Tingkatkan Produktivitas Getah Pinus

Kemenhut Perkuat Kompetensi SDM untuk Tingkatkan Produktivitas Getah Pinus. (Dok. Kemenhut)

Sumedang, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII Ciamis terus mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil hutan bukan kayu melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat tapak. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknik Penyadapan Getah Pinus yang dilaksanakan pada Rabu (18/11) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan penyadap dalam menerapkan teknik penyadapan sesuai standar operasional prosedur (SOP), guna mendukung optimalisasi produksi dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPHL Wilayah VII, Hendra, serta dihadiri Kepala Departemen Produksi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Administratur KPH Sumedang beserta jajaran, dan Kepala CDK Wilayah IX Sumedang beserta jajaran. Sebanyak 36 peserta dari kelompok penyadap getah pinus KPH Sumedang mengikuti kegiatan ini.

Bimtek menghadirkan narasumber dari Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti Sumedang dan ahli getah pinus Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten.

Hendra menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi penyadap merupakan bagian penting dalam menjaga produktivitas sekaligus kualitas hasil sadapan. Bimbingan teknis ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan para penyadap getah pinus, khususnya dalam menerapkan teknik penyadapan sesuai SOP.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, para penyadap dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas getah yang dihasilkan. Dengan demikian, potensi getah pinus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, serta terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan PNBP di wilayah kerja BPHL Wilayah VII,” ujar Hendra.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan teknik penyadapan menggunakan metode Quare, meliputi penentuan ukuran bidang sadap, pengaturan kedalaman luka sadap, pembaruan bidang sadap secara terukur, serta pemasangan talang dan mangkok penampung getah. Materi juga mencakup teknik pemungutan getah secara bersih, pengendalian kontaminasi, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta pencatatan dan evaluasi hasil penyadapan.

Berdasarkan data produksi Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten, realisasi produksi getah pinus telah mencapai 18.246 ton atau 96 persen dari target sebesar 19.007 ton. Capaian ini menunjukkan pentingnya peran tenaga penyadap dalam mendukung keberlanjutan produksi dan menjaga mutu hasil hutan.

Melalui kegiatan ini, BPHL Wilayah VII berharap para penyadap semakin profesional, disiplin menerapkan SOP, mengutamakan keselamatan kerja, serta mampu menghasilkan getah pinus berkualitas dengan tetap memperhatikan kelestarian pohon. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan optimalisasi pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. (Iqbal)
Share:

Komisi IV DPR RI Minta BOPPJ Perjelas Program Prioritas dan Anggaran 2027

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi IV DPR RI meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperjelas program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja Tahun Anggaran 2027. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut menjadi pertemuan awal Komisi IV dengan BOPPJ sebagai mitra kerja baru.

Dalam pengantar rapat, Siti Hediati menjelaskan bahwa pelaksanaan RDP merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi pada 20 Juli 2026 serta keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada 10 November 2026.

Sebagai mitra kerja baru, BOPPJ diminta menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025 tersebut. Komisi IV juga meminta penjelasan mengenai mekanisme koordinasi BOPPJ dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah di sepanjang kawasan Pantai Utara Jawa.

"Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan mengenai program prioritas, kebutuhan anggaran, serta target kinerja yang direncanakan, khususnya dalam penanganan banjir rob, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir," ujar politikus yang akrab disapa Titiek Soeharto tersebut.

Dalam paparan awal, BOPPJ mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481.105.299.000 atau sekitar Rp481,11 miliar yang bersumber dari rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional dan dukungan manajemen serta belanja nonoperasional guna mendukung pengembangan kawasan strategis dan pelaksanaan program prioritas nasional.

Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian BOPPJ adalah percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer yang mencakup lima provinsi. Proyek tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan lingkungan.

Lebih lanjut, Siti Hediati menegaskan bahwa keberadaan BOPPJ diharapkan mampu memperkuat tata kelola kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada kawasan pesisir.

"Komisi IV DPR RI berharap kehadiran BOPPJ dapat memperkuat pengelolaan kawasan Pantai Utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang baik guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Melalui RDP perdana ini, Komisi IV DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan mencermati arah kebijakan, kesiapan program, serta kebutuhan pendanaan BOPPJ. Dengan demikian, rencana pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Budi)
Share:

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (Budi)
Share:

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.

Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.

Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika. (Deni)
Share:

Polri Perbarui Aturan Kode Etik Profesi, Sidang KKEP Bisa Digelar Secara Elektronik

Polri Perbarui Aturan Kode Etik Profesi, Sidang KKEP Bisa Digelar Secara Elektronik. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri melakukan penyesuaian terhadap aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan kode etik profesi serta mekanisme penegakan disiplin di lingkungan Polri.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, penyesuaian regulasi tersebut dilakukan untuk menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri sekaligus meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri.

“Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Trunoyudo, Kamis (19/11/2026).

Perubahan aturan tersebut juga menyesuaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yakni mengenai keanggotaan Komisi Kode Etik Polri. Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Selain itu, perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP. Dalam aturan terbaru, sidang wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari sejumlah perubahan ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan Kode Etik Profesi dan mekanisme kerja Komisi Kode Etik Polri.

Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799.

Untuk diketahui, Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen lengkap Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen. (Deni)
Share:

Korpri Kodaeral V Salurkan Semangat Kemanusiaan Melalui Donor Darah

Korpri Kodaeral V Salurkan Semangat Kemanusiaan Melalui Donor Darah. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan Korpri Kodaeral V dengan mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-55. Kegiatan yang mengusung tema "55 Tahun Korpri Bergerak, Berkarya, Wujudkan Asta Karya" tersebut berlangsung di Unit Transfusi Darah PMI Kota Surabaya, Jalan Embong Ploso No. 7, Surabaya, Rabu (18/11/26).

Korpri Kodaeral V diwakili Ketua Korpri Sub Unit Kodaeral V, Penata III/C Juli Atmoko, S.E., bersama para ASN TNI dari berbagai satuan di wilayah Surabaya. Aksi donor darah ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama sekaligus memperkuat semangat solidaritas dan kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Korpri TNI Jawa Timur, Penata III/D Achtama Ali Yuda, serta sekitar 200 peserta donor darah yang berasal dari ASN TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara wilayah Surabaya.

Donor darah tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Korpri ke-55, tetapi juga merupakan aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap kantong darah yang disumbangkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan serta memberikan harapan bagi mereka yang sedang berjuang untuk pulih.

Melalui kegiatan ini, Korpri Kodaeral V terus mendorong semangat ASN untuk berkontribusi positif bagi masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Semangat "55 Tahun Korpri Bergerak, Berkarya, Wujudkan Asta Karya" menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pengabdian, mempererat persatuan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat. (Muh)
Share:

Ukir Prestasi dan Harumkan Pasmar 2, Aslog Danpasmar 2 Raih Juara 1 Lomba Menembak Pistol Eksekutif Korps Marinir 2026

Ukir Prestasi dan Harumkan Pasmar 2, Aslog Danpasmar 2 Raih Juara 1 Lomba Menembak Pistol Eksekutif Korps Marinir 2026. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Semangat juang dan profesionalisme prajurit Pasmar 2 kembali membuahkan prestasi membanggakan. Aslog Danpasmar 2 Kolonel Marinir Bakti Dasasasi Penanggungan, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., berhasil meraih peringkat 1 kategori perorangan Perwira Menengah (Pamen) pada Lomba Menembak Pistol Eksekutif Internal Korps Marinir Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-81 Korps Marinir yang dibuka secara resmi oleh Komandan Korps Marinir (Pangkormar) Letjen TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP.

Atas capaian gemilang tersebut, Komandan Pasmar 2 Mayjen TNI (Mar) Dr. Oni Junianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan yang diraih, sekaligus menjadi bukti nyata kualitas, ketangguhan, disiplin, konsentrasi, serta profesionalisme prajurit Pasmar 2 dalam mengasah kemampuan menembak.

Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa kehormatan bagi satuan, mencerminkan semangat pantang menyerah, dedikasi, dan jiwa petarung sejati yang senantiasa melekat pada setiap prajurit Korps Marinir.

Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi pemantik semangat dan inspirasi bagi seluruh prajurit Pasmar 2 untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan, serta berkompetisi dengan penuh sportivitas dalam meraih prestasi terbaik.

Dengan semangat Jawara Kesatria yang tangguh, pantang menyerah, dan berorientasi pada keunggulan, prajurit Pasmar 2 senantiasa siap mengukir prestasi, menjaga kehormatan satuan, serta mengharumkan nama Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara. (Muh)
Share:

Mabes TNI Gelar Upacara Bendera 17-an, Askomlek Panglima TNI Tekankan Kewaspadaan terhadap Perang Kognitif

Mabes TNI Gelar Upacara Bendera 17-an, Askomlek Panglima TNI Tekankan Kewaspadaan terhadap Perang Kognitif. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Mabes TNI menggelar Upacara Bendera tanggal 17 November yang diikuti oleh Prajurit dan PNS TNI di lingkungan mabes TNI, yang dipimpin Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat, CRGP., di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026). Pada amanatnya, Askomlek Panglima TNI menyampaikan tentang pentingnya kewaspadaan terhadap perang kognitif dan perang informasi.

Askomlek Panglima TNI menegaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional yang perlu antisipasi bersama.

"Lingkungan strategis global, regional, dan nasional semakin kompleks. Perang kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melalui penguasaan informasi, teknologi, ekonomi, serta pembentukan persepsi masyarakat," tegas Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat.

Lebih lanjut, Askomlek Panglima TNI mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial. Untuk itu, dalam bermedia sosial harus bijak. 

"Saring sebelum membagikan, periksa kebenaran sumber informasi dan jangan menjadi bagian dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi. TNI harus tetap netral, berdiri di atas semua golongan dan menjadi perekat persatuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Teruslah menjadi prajurit yang profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif," kata Askomlek Panglima TNI. (Muh)
Share:

Awasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ombudsman RI Soroti 10 Indikator

Awasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ombudsman RI Soroti 10 Indikator. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI menyoroti 10 indikator dalam pengawasan penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengawasan dilakukan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Radian menjelaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Program KDKMP yang dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, program ini menjadi objek pengawasan Ombudsman RI melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.

"Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat," ujar Radian.

Dalam proses pengawasan tersebut, Ombudsman RI meninjau 10 indikator, antara lain bisnis model, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi masif, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan. Selain itu, Ombudsman RI juga memetakan data melalui dashboard pada laman resmi rms.kdkmpindonesia.co.id untuk memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk.

Pengawasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, meliputi pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Koperasi, permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), serta peninjauan lapangan terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yaitu Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI menyoroti pelaksanaan sejumlah mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, meliputi penyusunan model bisnis dan modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Ombudsman RI menyoroti dua aspek, yaitu kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspekclean and clear, serta pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai.

Selanjutnya, Ombudsman RI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Ombudsman RI juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.

"Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat," tutup Radian. (Putra)
Share:

Kemenimipas Sabet Penghargaan Kementerian Terbugar pada Peringatan HKN ke-62

Kemenimipas Sabet Penghargaan Kementerian Terbugar pada Peringatan HKN ke-62. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) meraih penghargaan dalam Kompetisi Kebugaran antar Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (17/11). 

Kompetisi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026. Penghargaan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai di lingkungan kementerian.

Dalam kompetisi tersebut, Kemenimipas berhasil menempati peringkat pertama pada kategori Kementerian/Lembaga terbugar dengan persentase sebesar 17,8 persen. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Kemenimipas dalam menjaga kesehatan pegawai yang nantinya akan sejalan dengan peningkatan efektifitas pelayanan publik.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik (Kapusdatin KP), Sandi Andaryadi, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Kemenimipas. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi Kemenimipas untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan pegawai yang nantinya akan memberikan kelancaran bagi proses pelayanan publik,” ujar Kapusdatin KP Sandi.

Penyelenggaraan kompetisi ini turut mendorong penggunaan aplikasi SATUSEHAT Mobile yang diluncurkan Kemenkes sebagai bagian dari transformasi dan pengembangan aplikasi PeduliLindungi. Dalam hal ini, Kemenimipas turut mendukung program Kemenkes demi keberlanjutan dan peningkatan pelayanan kesehatan berbasis teknologi.

Lebih lanjut, Kapusdatin KP turut mengungkapkan bahwa capaian tersebut dapat mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat di lingkungan Kemenimipas.

“Kami berharap semangat menjaga kesehatan ini tidak berhenti pada kompetisi, melainkan dapat menjadi kebiasaan dan budaya positif di lingkungan Kemenimipas,” tambahnya.

Kompetisi ini menjadi momentum bagi Kemenimipas untuk terus meningkatkan perhatian terhadap kesehatan pegawai. Melalui kegiatan tersebut, kesadaran mengenai pentingnya kebugaran dapat terus diperkuat. Lingkungan kerja yang sehat diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenimipas dalam menghadirkan pelayanan publik yang PRIMA.

Capaian ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Kemenimipas untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran. Semangat tersebut sejalan dengan pentingnya sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan siap menjalankan tugas pelayanan publik. Ke depan, budaya hidup sehat diharapkan semakin mengakar dan diterapkan secara konsisten di lingkungan Kemenimipas. (Fitri)
Share:










ADVERTISING

ADVERTISING