Menteri LH Dorong Peninjauan WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon untuk Lindungi Ekosistem dan Badak Jawa

Menteri LH Dorong Peninjauan WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon untuk Lindungi Ekosistem dan Badak Jawa. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang. Permintaan ini sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi.

Menteri Jumhur menegaskannya kembali pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11). Tujuannya melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Menteri Jumhur.

Menurut Menteri Jumhur, perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan Badak Jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.

Satu-satunya Rumah bagi Kurang dari 50 Badak Jawa

TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia. Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa. Meski begitu, KLH/BPLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.

Langkah Cepat: Koordinasi Bersama Menteri ESDM, Verifikasi Terpadu, dan Penahanan Tindak Lanjut

Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut. Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan bila verifikasi ilmiah membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.

Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait. Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi. KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan.

“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Menteri Jumhur.

Penetapan WUP Bukan Izin Tambang

KLH/BPLH menegaskan bahwa penetapan WUP adalah bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin menambang. Penetapan ini tidak otomatis memberi hak untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Setiap rencana kegiatan tetap harus melewati beberapa lapis pengaman:
  1. Kesesuaian ruang. Untuk daratan diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk ruang laut diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kawasan hutan diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian Kehutanan.
  2. Perlindungan kawasan hutan konservasi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya menyatakan kawasan hutan hanya boleh dipakai untuk pembangunan di luar kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung. Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021. Artinya, WUP di dalam kawasan hutan konservasi tidak dapat memperoleh persetujuan perizinan tambang.
  3. Perlindungan kawasan konservasi laut. Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membatasi pemberian KKPRL bagi pertambangan terbuka, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (6).
  4. Persetujuan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum perizinan berusaha diterbitkan. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru bisa dimulai setelah persetujuan KKPR sektor terbit. AMDAL mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi hidrologi dan kualitas air, keanekaragaman hayati dan habitat satwa dilindungi, ekosistem pesisir dan laut termasuk potensi sedimentasi, serta dampak terhadap masyarakat. Persetujuan lingkungan bukan alat untuk melegalkan kegiatan yang melanggar tata ruang atau dilarang aturan sektoral.
RPPLH Nasional: 99,86 Persen Wilayah Ujung Kulon Diarahkan untuk Dilindungi

Indonesia sudah memiliki RPPLH Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 33, 34, 37, dan Lampiran III). Sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan bagi pembangunan jangka panjang dan menengah serta kebijakan sektoral.

Analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program (KSP) RPPLH Nasional menunjukkan 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi. Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, 53,95 persen wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.

“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkas Menteri Jumhur.

Koordinasi Lintas Sektor untuk Ujung Kulon

KLH/BPLH bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Tujuannya memastikan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup selaras dengan peraturan perundang-undangan. 

“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutup Menteri Jumhur.

Ujung Kulon menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan tanggung jawab ekologis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar sumber daya alam dimanfaatkan, tetapi juga dari seberapa baik lingkungan hidup dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. (Siti)
Share:

Dua Tahun Pengabdian Kemenimipas, Teguhkan Komitmen Hadirkan Manfaat bagi Masyarakat

Dua Tahun Pengabdian Kemenimipas, Teguhkan Komitmen Hadirkan Manfaat bagi Masyarakat. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperingati Hari Bakti ke-2 Tahun 2026 pada Kamis (19/11). Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan dua tahun Kemenimipas, melihat kembali berbagai upaya dan hasil yang telah dicapai, sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam amanatnya mengajak seluruh jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjadikan usia dua tahun ini sebagai ajang evaluasi bersama.

“Dua tahun memang belum panjang, tetapi sudah cukup bagi kita untuk melihat apa yang telah berjalan baik dan apa yang masih harus diperbaiki. Kita menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Yang penting bukan berpura-pura bahwa kita tidak pernah memiliki kekurangan, melainkan berani mengenalinya, mengakui, dan terus melakukan pembenahan,” ujar Menteri Agus.

Sepanjang tahun 2026, berbagai pembenahan telah menunjukkan hasil positif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, transformasi pelayanan diperkuat melalui digitalisasi layanan paspor dengan M-Paspor, pengurusan visa dan izin tinggal melalui eVisa, serta teknologi autogate. Hingga November 2026, All Indonesia mencatat 23,1 juta deklarasi kedatangan penumpang internasional, sementara 308 unit autogate telah melayani 23,6 juta perlintasan. Kualitas layanan juga dibuktikan melalui keberhasilan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kembali meraih peringkat ke-10 layanan imigrasi bandara terbaik dunia versi Skytrax 2026.

Dari sisi kinerja, jajaran keimigrasian telah menerbitkan 3.326.213 paspor, 7.283.573 visa, dan 9.347.174 izin tinggal. Hingga 18 November 2026, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian mencapai Rp9,83 triliun atau 115,45 persen dari target. Di sisi lain, pengawasan terhadap warga negara asing terus diperkuat melalui 13.390 kegiatan pengawasan dan tindakan administratif terhadap 19.740 warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Di bidang pemasyarakatan, pembenahan difokuskan pada penguatan keamanan dan ketertiban, penanganan kelebihan kapasitas hunian, serta peningkatan kualitas pembinaan. Sepanjang 2026, telah dilaksanakan 38.113 razia di Lapas dan Rutan, terdiri atas 29.257 razia mandiri dan 8.856 razia gabungan bersama TNI, Polri, BNN, serta instansi terkait. Penanganan kelebihan kapasitas juga menunjukkan perkembangan positif melalui optimalisasi hak integrasi, pemindahan narapidana, rehabilitasi, dan penambahan kapasitas hunian. Upaya tersebut berhasil menekan tingkat kelebihan kapasitas dari 89,04 persen pada 2025 menjadi 82,63 persen per November 2026.

Penguatan pembinaan kemandirian turut diwujudkan melalui program ketahanan pangan yang melibatkan 6.691 warga binaan dengan memanfaatkan lahan seluas 395,95 hektare di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Program ini menghasilkan premi sebesar Rp1,86 miliar sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan produktif sebagai bekal untuk kembali berkontribusi di tengah masyarakat.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui pelaksanaan 15 Program Aksi Kemenimipas, mulai dari peningkatan layanan digital, pengawasan keimigrasian, pemberantasan narkoba dan praktik penipuan di lapas dan rutan, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan keterampilan warga binaan dan kompetensi sumber daya manusia. Agar program aksi berjalan terarah, pelaksanaannya dipantau melalui aplikasi STAR Proaksi.

Di tengah berbagai capaian tersebut, Menteri Agus menegaskan bahwa peningkatan kinerja harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Ia meminta seluruh unit kerja untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Saya minta setiap unit kerja menjadikan suara masyarakat sebagai kompas kinerja: dengarkan keluhan, tindak lanjuti pengaduan dengan cepat, ukur kepuasan secara jujur, dan perbaiki tanpa menunggu viral,” ujarnya.

Peringatan Hari Bakti ke-2 juga diisi dengan berbagai kegiatan yang mencerminkan kontribusi Kemenimipas di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, mulai dari IMITECH, Bakti Narapidana untuk Negeri, FGD Buku Transformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan, layanan paspor, hingga Imipas Fun Walk. Melalui program Imipas Peduli, Kemenimipas juga menyalurkan bantuan berupa masker, obat-obatan, santunan, tangki air bersih, paket sembako, serta pembangunan sumur bor bagi masyarakat dan keluarga pegawai yang membutuhkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Melalui berbagai kegiatan dan capaian yang telah diraih, Kemenimipas meneguhkan kembali semangat “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina” sebagai arah dan pedoman dalam menjalankan tugas. Semangat tersebut bukan sekadar tema peringatan, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang semakin baik, pelaksanaan tugas yang tegas dan profesional, serta pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan. Dengan terus melakukan pembenahan, Kemenimipas berupaya memastikan setiap langkah dan perubahan kelembagaan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Zikry)
Share:

Kemenimipas Digitalisasi Sistem Penyusunan Anjab dan ABK untuk Perkuat Penataan SDM

Kemenimipas Digitalisasi Sistem Penyusunan Anjab dan ABK untuk Perkuat Penataan SDM. (Dok. Kemenimipas)

Bogor, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui digitalisasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Upaya digitalisasi ini nantinya akan menggantikan proses pengumpulan data yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekaligus memudahkan pemantauan kebutuhan dan distribusi pegawai di seluruh unit kerja.

Sistem digital yang dikembangkan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan tersebut digunakan dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Anjab dan ABK Tahun 2026 pada 16–20 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dengan melibatkan seluruh unit eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Melalui sistem tersebut, setiap unit kerja dapat menyusun dan melaporkan informasi jabatan, kebutuhan pegawai, kekosongan jabatan, serta distribusi SDM berdasarkan kondisi dan beban kerja masing-masing. Perkembangan pengisian data juga dapat dipantau secara langsung oleh tingkat pusat sehingga proses evaluasi dan pengambilan kebijakan menjadi lebih efektif.

Koordinator Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yan Sultra Indrajaya, menegaskan bahwa ketepatan dan kelengkapan data menjadi faktor penting dalam menghasilkan pemetaan kebutuhan pegawai yang objektif.

“Dengan adanya aplikasi ini, proses penyusunan dan pemantauan analisis jabatan serta analisis beban kerja diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, proses pemantauan di tingkat pusat akan menjadi lebih mudah karena perkembangan pengisian data oleh masing-masing unit kerja dapat diketahui secara langsung,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan jabatan dengan beban kerja nyata di setiap unit. Hal ini mengingat bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki karakteristik tugas serta tanggung jawab yang berbeda. Dengan demikian, kebutuhan pegawai harus dihitung secara proporsional sesuai kondisi organisasi, bukan diseragamkan.

Dalam pelaksanaannya, Analis SDM di Kantor Wilayah dan Pranata SDM di UPT berperan dalam memastikan kelengkapan serta ketepatan penyusunan data. Pendampingan ini juga diarahkan untuk menghasilkan dokumen informasi jabatan dan analisis beban kerja yang akurat, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penyusunan Anjab dan ABK selanjutnya menjadi dasar pembentukan peta jabatan, identifikasi kekosongan, perhitungan kebutuhan, dan pemerataan distribusi pegawai. Data tersebut juga dimanfaatkan dalam kebijakan penataan organisasi, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, serta pengelolaan manajemen talenta.

Dengan sistem data yang terintegrasi, Kemenimipas mendorong penataan SDM yang lebih objektif dan akuntabel. Langkah ini diharapkan memastikan pemenuhan serta penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Zikry)
Share:

Kemenpar Berkomitmen Perluas Akses Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan pada "Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026" di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui perluasan akses informasi publik serta peningkatan partisipasi masyarakat. 

Menteri Pariwisata dalam sambutannya pada "Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026" di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengatakan informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Di era keterbukaan informasi, masyarakat membutuhkan hubungan yang transparan, interaktif, dan responsif dengan pemerintah.

"Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya," kata Menteri Pariwisata.

Menteri Pariwisata menjelaskan Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi sarana penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Kehadiran narasumber yang kompeten, yakni Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan dan Praktisi Komunikasi Publik Wicaksono, turut memberikan wawasan dan menyamakan persepsi mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Melalui forum ini, saya berharap pelayanan informasi publik dapat meningkat secara lebih optimal dan berkelanjutan," kata Menteri Pariwisata. 

Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi, Menteri Pariwisata menjelaskan Kementerian Pariwisata telah mengoperasikan platform layanan informasi terpadu bernama Halo Wonderful sejak Agustus 2025.

Platform ini menjadi pusat layanan informasi pariwisata yang melayani permintaan informasi, pengaduan, penyampaian aspirasi, hingga konsultasi.

Layanan tersebut dapat diakses seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akademisi, industri, pemerintah, komunitas, media, hingga masyarakat melalui WhatsApp, call center, email, aplikasi, situs web, media sosial, serta layanan langsung (front desk) di kantor Kementerian Pariwisata.

"Dengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata," kata Menteri Pariwisata.

Kemenpar juga terus mengoptimalkan berbagai saluran digital untuk mempermudah akses informasi publik, di antaranya situs web resmi Kemenpar yang menyajikan informasi mengenai kegiatan dan program kerja kementerian.

Selain itu, situs promosi Indonesia Tourism telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar wisatawan memperoleh informasi mengenai destinasi, event, dan atraksi wisata secara lebih akurat dan cepat. Melalui kanal YouTube, Kemenpar juga menyampaikan laporan bulanan, data statistik, capaian pariwisata, serta dokumentasi kegiatan kementerian.

Sepanjang 2021 hingga 2025, Kementerian Pariwisata secara konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Mari kita pertahankan prestasi tersebut di tahun-tahun mendatang. Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Menteri Pariwisata.

Forum Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata yang telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2026.

Predikat "Informatif" kategori PPID Tingkat I (Kedeputian) diraih Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Sementara itu, predikat "Informatif" kategori PPID Pelaksana (Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita) diraih Politeknik Pariwisata Makassar, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Lombok, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. 

Adapun Politeknik Pariwisata Medan meraih predikat "Menuju Informatif" pada kategori PPID Pelaksana.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hafidhah Farwa mengatakan PPID bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan garda terdepan pelayanan informasi publik sekaligus representasi komitmen badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Hafidhah menyampaikan tiga strategi utama peningkatan keterbukaan informasi, yakni meningkatkan komitmen pimpinan, memastikan informasi yang disampaikan akurat dan akuntabel, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Dengan adanya keterbukaan informasi, memang tujuannya adalah bagaimana memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Hafidhah.

Hafidhah juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja unit kerja dalam mewujudkan tata kelola yang transparan.  

"Bagi unit kerja yang memperoleh penghargaan, saya mengucapkan selamat. Jadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus berinovasi karena informasi tidak stagnan, tetapi terus berkembang. Maka, perlu ada inovasi-inovasi yang terus Bapak Ibu kembangkan. Yang juga saya tekankan adalah informasi yang inklusif," ujarnya.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pariwisata harus diukur berdasarkan dampak nyata, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, bukan sekadar jumlah tayangan (views) atau tanda suka (likes).

Oleh karena itu, Hamdan menekankan pentingnya pembuatan konten media sosial maupun siaran pers yang berorientasi pada kebutuhan audiens, menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan merangkul masyarakat, serta membangun interaksi aktif melalui tanggapan terhadap komentar.

Menurutnya, keberhasilan komunikasi pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan meneruskan pesan tersebut.

"Jadi by the end of the day, it is not us communication. It is them," kata Hamdan. (Junaedi)
Share:

Terima Penghargaan detikcom Awards 2026, Menteri PANRB Dedikasikan Untuk ASN

Menteri PANRB Rini Widyantini pada acara detikcom Awards 2026, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima penghargaan kategori Tokoh Transformasi Birokrasi dan Modernisasi Pelayanan Publik. Menteri Rini dinilai tidak hanya berfokus pada pembenahan internal instansi pemerintah, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penghargaan itu diberikan media detikcom, pada acara detikcom Awards 2026, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh ASN di Indonesia yang telah bekerja keras dengan tulus dan tanpa pamrih,” ungkap Menteri Rini.

Rini mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Prabowo fondasi reformasi birokraksi harus dekat dengan rakyat. Karena itu, transformasi birokrasi menjadi keharusan. Arahan tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa program.

Sejak memimpin Kementerian PANRB, Rini juga mendorong perluasan dan penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga 2025, sebanyak 305 MPP telah terbentuk di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. MPP hadir sebagai bentuk integrasi berbagai jenis layanan pemerintah dalam satu lokasi, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan administrasi maupun layanan lainnya secara lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari perubahan sistem, kebijakan, maupun capaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.

“Di balik berbagai transformasi yang berjalan, terdapat peran dan dedikasi para ASN di seluruh Indonesia yang terus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mereka yang bekerja tanpa sorotan” tegasnya.

Tidak hanya pada aspek pelayanan publik, kelembagaan dan pelayanan, penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian. Melalui penguatan sistem meritokrasi, penataan pegawai non-ASN, serta integrasi layanan ASN dalam satu platform, transformasi manajemen aparatur diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, kompeten, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Perlu diketahui, detikcom Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam berbagai bidang. detikcom Awards menjadi ajang apresiasi atas pencapaian yang menginspirasi, inovasi yang mencuat, dan perubahan positif yang telah dilakukan. (Muh)
Share:

Bappenas Gelar SDGs Annual Conference 2026 untuk Akselerasi Target 2030 dan Fondasi Pasca-2030

Bappenas Gelar SDGs Annual Conference 2026 untuk Akselerasi Target 2030 dan Fondasi Pasca-2030. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Konferensi Utama SDGs Annual Conference (SAC) 2026 dengan mengusung tema "Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs" di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11).

Forum yang memasuki tahun kesembilan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi satu dekade pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), mempercepat capaian dalam empat tahun tersisa menuju 2030, sekaligus meletakkan fondasi agenda pembangunan pasca-2030.

Dalam pidato kuncinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa di tengah tantangan global mulai dari krisis iklim, konflik geopolitik, hingga keterbatasan pembiayaan, percepatan pencapaian SDGs menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia mencatatkan modal kemajuan yang solid dengan menempati peringkat ke-74 dalam SDG Index 2026, naik 28 peringkat dibandingkan tahun 2019, di mana 62,7 persen dari 244 indikator SDGs telah mencapai target atau menunjukkan tren positif.

“SDGs adalah cara berfikir, cara bekerja, juga cara memastikan bahwa setiap langkah membawa dampak yang nyata. Dan keberhasilan harus dilihat dari manfaat serta tujuannya, terutama tujuan penerima manfaatnya,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.

Menteri Rachmat Pambudy juga menyoroti pentingnya pendekatan keterhubungan lintas sektor (nexus) dalam perencanaan pembangunan, seperti yang diterapkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biodiesel B50, Sekolah Rakyat, hingga pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).

Selain itu, untuk memperbesar daya ungkit inovasi, pemerintah merancang SDGs Entrepreneurial Center (SEC) yang menghubungkan solusi dari startup, UMKM, dan komunitas serta hasil riset perguruan tinggi dan BRIN menuju pasar dan adopsi industri.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Nasional SDGs sekaligus Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo memaparkan sejumlah capaian konkret Indonesia selama satu dekade terakhir. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 11,13 persen pada 2015 menjadi 8,25 persen pada 2025, rasio elektrifikasi meningkat dari 88,30 persen menjadi 99,83 persen, dan tingkat penyelesaian pendidikan SMA/sederajat naik dari 52,04 persen menjadi 73,90 persen.

“Capaian tersebut mencerminkan kemajuan pembangunan Indonesia. Namun, pekerjaan kita belum selesai. Di balik kemajuan nasional, masih terdapat kesenjangan antardaerah dan antarkelompok masyarakat, serta sejumlah target pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan percepatan,” ujar Deputi Teguh.

Kepala Sekretariat Nasional SDGs sekaligus Plt. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menambahkan bahwa SAC 2026 juga menjadi ajang apresiasi dan perluasan partisipasi publik. Pada kesempatan ini, dianugerahkan Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026 kepada 26 penerima penghargaan terbaik dan satu special mention dari total 575 pendaftar di sembilan kategori termasuk kategori kabupaten/kota yang berkolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia melalui program I-SIM.

Selain penganugerahan SAA 2026, konferensi ini juga mewisuda 47 lulusan SDG Certified Leadership Program (SDGAI) 2026 dari 947 pendaftar, memberikan penghargaan kepada para pemenang Lomba Menulis Opini bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bappenas yang diikuti 1.717 peserta, menggelar empat seminar strategis, serta melakukan soft launching platform SDGs Action Register.

“Empat tahun ke depan harus menjadi masa untuk memperbesar kemajuan yang telah terbukti bekerja dan memperbaiki hasil yang masih tertinggal. Anak-anak yang tumbuh hari ini akan hidup dengan akibat dari keputusan pembangunan yang kita ambil saat ini. Mari kita menjaga kemajuan, memperluas kesempatan, dan membentuk masa depan yang layak kita wariskan kepada generasi berikutnya,” tutup Menteri Rachmat Pambudy. (Evi)
Share:

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat. (Dok. Kemendagri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan, yang menekankan pentingnya keterlibatan Pemda dalam mempublikasikan berbagai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat hingga ke daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Mey Rany Wahida Utami mengatakan, Pemda memiliki peran strategis dalam memastikan informasi capaian pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dengan kedekatan terhadap masyarakat, Pemda diharapkan mampu menghubungkan berbagai capaian nasional dengan kondisi, kebutuhan, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Forum tersebut juga menghadirkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia Puji Hartoyo, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ardhyta Agus Setiawan, serta Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto.

Rany menjelaskan, keterlibatan Pemda dalam publikasi capaian pembangunan perlu didukung oleh koordinasi yang kuat antara perangkat daerah dan pengelola kehumasan. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan berperan aktif menyediakan data sektoral dan informasi teknis yang akurat. Sementara itu, pengelola kehumasan bertugas mengemas informasi tersebut agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.

Ia menambahkan, penyampaian capaian kinerja pemerintah tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Pemda didorong memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, mulai dari situs resmi, media sosial, videotron, hingga saluran informasi lainnya untuk menyampaikan capaian pembangunan yang telah diverifikasi.

Dalam pelaksanaannya, Kemendagri mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah aktif menyebarluaskan informasi capaian pemerintah. Di antaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Pemkab Karangasem yang telah memanfaatkan berbagai kanal komunikasi daerah untuk mempublikasikan capaian pembangunan di sektor pendidikan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat komunikasi publik mengenai hasil pembangunan.

Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Puji Hartoyo mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah harus berlangsung secara dua arah. Selain menyampaikan berbagai program dan capaian pembangunan, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana manfaat program telah dirasakan.

“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.

Sementara itu, Kolonel Infanteri Andrian Siregar memaparkan capaian pembangunan Jembatan Garuda. Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah dibangun dari target 5.302 unit, sementara 1.898 unit lainnya masih dalam pengerjaan. Pembangunan tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa/kelurahan.

“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.

Dalam forum yang sama, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU Ardhyta Agus Setiawan turut memaparkan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, Kementerian Pertanian menyampaikan capaian produksi beras nasional 2025 sebesar 34,69 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton per September 2026.

Berbagai capaian yang disampaikan kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemda untuk mengembangkan materi komunikasi publik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, informasi mengenai hasil pembangunan tidak hanya tersampaikan secara luas, tetapi juga dapat dipahami manfaatnya oleh masyarakat. (Tedy)
Share:

Geliat Usaha Pascabencana, Banpres Bantu UMKM Aceh Kembali Produktif

Geliat Usaha Pascabencana, Banpres Bantu UMKM Aceh Kembali Produktif. (Dok. Kemen UMKM)

Aceh, WaraWiri.net - Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Sumatera sejak November 2025 berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Kerugian juga dirasakan para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sejumlah provinsi terdampak.

Di Kabupaten Pidie, Aceh, sejumlah pengusaha UMKM terpaksa menghentikan usaha yang telah mereka bangun dengan susah payah akibat bencana tersebut. Kondisi ini semakin menyulitkan karena banyak keluarga menggantungkan sumber penghasilannya pada usaha yang dijalankan.

Abduranni, peternak kambing asal Desa Tanjong, mengungkapkan bahwa bencana tersebut mengguncang kondisi usahanya. Sebelum banjir melanda, ia tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu.

“Ketika kemarin banjir, ada sekitar 15 ekor kambing mati karena makanannya tidak cukup,” ujar Abduranni.

Asmi, pemilik Dapur Mama Ami, usaha produksi kue kering asal Desa Puuk, juga merasakan dampak bencana hingga terpaksa menghentikan usahanya selama dua bulan.

“Sedih dan bingung mau cari pinjaman ke mana, karena kalau nggak dilanjutkan sayang, karena sudah ada pelanggan,” ujar Asmi.

Kesulitan serupa dialami Yunus, petani hidroponik asal Aron Kuta Baro. Ia mengaku terpukul karena belum mengetahui kapan usaha yang menjadi sumber penghidupannya dapat kembali beroperasi.

“Kalau nggak bisa produksi kita kan susah, makanya psikologi kita sampai terganggu,” kata Yunus.

Merespons kesulitan yang dihadapi pengusaha UMKM terdampak banjir bandang di Sumatera, Kementerian UMKM menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro bagi pengusaha terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pada tahap pertama, bantuan senilai Rp338,547 miliar telah dicairkan dan diterima 112.849 pengusaha UMKM di 48 kabupaten/kota terdampak. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh, dan Bank Sumut sebagai modal untuk mempercepat pemulihan usaha pascabencana.

Abduranni, Asmi, dan Yunus merupakan bagian dari penerima Banpres di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Sebelumnya, ketiganya telah mendaftarkan diri secara daring dan kini merasakan manfaat bantuan untuk memulihkan kegiatan usaha masing-masing.

“Alhamdulillah, kita salah satu yang mendapat Banpres sekitar Rp3 juta. Manfaat yang kita dapatkan, kita diringankan untuk membeli pakan ternak sampai kambing yang lain,” kata Abduranni.

Berkat bantuan tersebut, Asmi kini dapat kembali membeli bahan baku dan kemasan untuk produk kue keringnya. Sementara itu, Yunus memanfaatkan bantuan untuk membeli kembali peralatan produksi hidroponik.
Penyaluran Banpres tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga membangkitkan kembali semangat para penerima untuk melanjutkan kegiatan ekonomi mereka.

“Uang modal usaha dari Banpres bantuan itu kita beli alat-alat untuk produksi hidroponik dan bahan baku lainnya, sehingga alhamdulillah bisa membantu kami UMKM untuk tumbuh dan bangkit kembali,” ujar Yunus.

Kehadiran pemerintah melalui penyaluran Banpres tahap pertama diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan usaha, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para penerima untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memulihkan aktivitas perekonomian masyarakat terdampak bencana, mengembalikan sumber penghidupan keluarga, serta membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih baik. (Remondies)
Share:

Menko Muhaimin Ajak PMII Lawan Ketimpangan Ekonomi akibat Konsentrasi Kekayaan

Menko Muhaimin Ajak PMII Lawan Ketimpangan Ekonomi akibat Konsentrasi Kekayaan. (Dok. Kemenko PM)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengajak kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk tidak menganggap ketimpangan ekonomi sebagai keadaan yang wajar dan tidak bisa diubah.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan perlu diikuti upaya memperkecil kesenjangan. Menko Muhaimin menyebut angka kemiskinan Indonesia telah turun menjadi 8,07 persen, tetapi rasio Gini justru meningkat dari 0,363 menjadi 0,368.

“Ini fakta yang harus menjadi kesadaran kita bahwa strategi pembangunan kita 10 tahun terakhir harus diubah. Mengurangi kemiskinan sekaligus menyiapkan pemberdayaan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus melibatkan semua pihak di dalam kekuatan ekonomi,” ujar Menko Muhaimin dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah besarnya kekayaan nasional yang belum sejalan dengan pemerataan kesejahteraan.

Sumber daya alam yang melimpah masih dikuasai oleh segelintir pihak, sementara kemiskinan dan ketimpangan tetap menjadi tantangan.

Menko Muhaimin juga menyoroti anggapan bahwa politik membutuhkan biaya besar. Menurutnya, anggapan tersebut berbahaya apabila akhirnya diterima sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahkan mendorong seseorang mencari dukungan dari pemilik modal besar demi memperoleh posisi politik.

Ia mengingatkan kader PMII agar tidak terjebak dalam pola pikir yang justru melanggengkan ketergantungan kepada kekuatan oligarki.

Sebab, ketika biaya politik dianggap sebagai keniscayaan, ruang pengambilan keputusan berisiko semakin dipengaruhi kepentingan pemilik kekayaan.

Menko Muhaimin menegaskan, ketimpangan bukanlah hukum alam. Susunan ekonomi dan distribusi kekayaan terbentuk melalui kebijakan dan relasi kekuasaan, sehingga dapat diubah melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Menko Muhaimin menitipkan tiga pesan kepada kader PMII, yakni terus membaca buku, zaman, sejarah, dan kehidupan; mengorganisasi diri bersama rakyat; serta menjadikan nilai dasar perjuangan sebagai pijakan dalam bertindak.

“Jangan berhenti di ‘memang sudah begitu’. Kita harus berani menyatakan PMII membawa alternatif,” tegas Menko Muhaimin.

Ia berharap PMII dapat mengambil peran dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi dengan tidak sekadar mengkritik keadaan, tetapi ikut membangun kekuatan masyarakat agar lebih mandiri dan mampu memperjuangkan kesejahteraannya. (Isna)
Share:

Menko Muhaimin: Transformasi Bangsa Harus Memutus Ketimpangan Penguasaan Ekonomi

Menko Muhaimin dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2026 di Gedung Merdeka, Bandung. (Dok. Kemenko PM)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa transformasi bangsa harus menyentuh persoalan mendasar dalam struktur ekonomi, terutama ketimpangan penguasaan sumber daya dan kekayaan nasional.

Perubahan orientasi pembangunan menjadi kebutuhan mendesak di tengah krisis global dan berbagai persoalan domestik. Ia menilai, Indonesia tidak bisa terus mempertahankan pola pembangunan yang belum mampu menghubungkan kekayaan sumber daya alam dengan pemerataan kesejahteraan.

"Presiden memberikan satu tuntunan yang agak konkret yang bisa kita jadikan pikiran baru kita, yaitu negara harus kembali hadir, mengambil peran-peran tumpul yang tidak bisa dilaksanakan atau yang tidak tumbuh," ucap Menko Muhaimin dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis (19/11/2026).

Menko Muhaimin mengatakan, perubahan orientasi pembangunan menjadi kebutuhan mendesak di tengah krisis global dan berbagai persoalan domestik.

Ia menilai, Indonesia tidak bisa terus mempertahankan pola pembangunan yang belum mampu menghubungkan kekayaan sumber daya alam dengan pemerataan kesejahteraan.

Menurutnya, salah satu akar persoalan adalah penguasaan sumber daya alam yang masih terkonsentrasi pada segelintir orang.

Karena itu, negara perlu kembali mengambil peran lebih kuat untuk memastikan pengelolaan kekayaan nasional berjalan transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Saya sangat bersyukur Presiden akhirnya mengambil jalan: satu pintu ekspor sumber daya alam. Ini langkah yang sangat strategis, sehingga tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan, tidak ada uang mengalir tanpa pengawasan," kata Menko Muhaimin.

Menko Muhaimin kemudian menyampaikan gagasan mengenai porsi pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Ia mengatakan pernah membayangkan skema 50 persen sumber daya alam dikelola langsung oleh negara dan 50 persen oleh swasta.

“Pak Presiden lebih maju dari itu, 70 persen kekayaan alam harus dikelola oleh negara agar negara segera mendapatkan dana bagi apa yang disebut terwujudnya keadilan ekonomi,” ungkapnya.

Menko Muhaimin menjelaskan, gagasan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas negara dalam membiayai agenda keadilan ekonomi.

Dengan pengelolaan kekayaan nasional yang lebih optimal, negara diharapkan memiliki sumber pendanaan yang lebih kuat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menko Muhaimin mengingatkan, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat belum memiliki ekosistem yang kuat untuk menyambut dan mengelolanya.

Karena itu, pemberdayaan harus berjalan beriringan dengan perubahan struktur ekonomi agar masyarakat tumbuh menjadi kekuatan yang mandiri.

Ia menegaskan, transformasi bangsa bukan sekadar perubahan program, melainkan perubahan cara negara dan masyarakat mengelola kekayaan serta membangun kekuatan ekonomi.

Negara perlu hadir menjalankan mandat konstitusi, sementara masyarakat harus dipersiapkan agar mampu berdiri di atas kaki sendiri. (Isna)
Share:

Mensos Saifullah Raih Penghargaan Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan Kelompok Rentan

Mensos Saifullah Raih Penghargaan Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan Kelompok Rentan. (Dok. Kemensos)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima penghargaan sebagai ‘Tokoh Pemerataan Akses Pendidikan untuk Kelompok Rentan’ dalam ajang Detikcom Awards 2026 yang digelar di Java Ballroom, The Westin, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C No. 22A, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) malam.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Founder CT Corp Chairul Tanjung kepada Gus Ipul sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam memperkuat perlindungan sosial dan menanggulangi kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menyediakan akses pendidikan gratis dengan sistem berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Dalam acara bertajuk ‘Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan’ tersebut, Gus Ipul mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukannya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan Bapak Presiden agar bekerja urut, mulai dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, yang kemudian sering disebut sebagai kelompok rentan," kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan kelompok rentan dilakukan melalui sejumlah program, yakni perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.

Seluruh program tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan untuk meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat semakin tepat sasaran.

"Dengan data yang akurat itulah kita berikan bantuan-bantuan sosial berupa perlindungan dan jaminan, termasuk subsidi sosial. Selalu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan sosial dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dan yang terakhir memutus mata rantai kemiskinan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Gus Ipul mengungkapkan, bekerja secara berurutan dengan menjadikan data sebagai landasan akan membuat hasil program lebih terukur.

"Dan kita akan saksikan, insyaallah dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang, percepatan penurunan kemiskinan akan sangat berbeda dibanding 10 atau 15 tahun yang lalu," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Detikcom atas penghargaan yang diterimanya. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut dipersembahkan kepada keluarga penerima bantuan sosial yang terus berupaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan.

"Tentu ini kita persembahkan kepada keluarga-keluarga yang berani mandiri untuk bisa graduasi, meningkat, naik kelas dari keluarga penerima bansos menjadi keluarga yang mengikuti program pemberdayaan," ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Detikcom Ardhi Suryadhi menyampaikan bahwa kabar baik mengenai pembangunan, inovasi, kemajuan daerah, hingga kontribusi dunia usaha dan masyarakat tidak seharusnya berhenti sebagai sebuah pemberitaan. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu diketahui lebih luas agar dapat menginspirasi pihak lain untuk melakukan perubahan.

"Di malam hari ini, kami di Detikcom ingin memberikan apresiasi kepada para pihak, baik itu dari unsur pemerintah, dunia usaha, ataupun pihak-pihak lainnya yang telah secara nyata berkontribusi dan bisa memberikan dampak nyata di masyarakat," kata Ardhi.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk menghadirkan kebaikan, membangun kolaborasi, dan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bambang Soesatyo, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta para gubernur, bupati, dan wali kota atau perwakilannya. (Bambang)
Share:

Kemenag Siapkan Regulasi Pendidikan Keagamaan Nonformal

Kemenag Siapkan Regulasi Pendidikan Keagamaan Nonformal. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama tengah memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan Islam pada jalur nonformal melalui penyusunan regulasi Menteri Agama yang mencakup Pengkajian Kitab Kuning, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Pendidikan Al-Qur'an.

Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Non Formal Mahrus mengatakan penguatan kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) perlu menjadi bagian dari transformasi tata kelola pendidikan keagamaan nonformal secara menyeluruh.

"Penguatan pendidikan Al-Qur'an tidak cukup hanya melalui penyempurnaan materi pembelajaran. Perlu ada penataan kelembagaan, penguatan standar penyelenggaraan, peningkatan kualitas pendidik, serta kejelasan pengakuan terhadap satuan pendidikan," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut Mahrus, pendidikan Al-Qur'an memiliki sejarah dan karakteristik yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu mengakomodasi keberagaman metode pembelajaran, tradisi keilmuan, dan model penyelenggaraan lembaga.

"Kita perlu memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menghilangkan kekhasan dan tradisi pendidikan yang sudah tumbuh di masyarakat. Penguatan regulasi harus memberikan manfaat bagi lembaga dan masyarakat," lanjutnya.

Sementara dari aspek regulasi, Badrud Tamam, penemu metode baca kitab kuning Al-Ijaz yang juga sekaligus praktisi pendidikan pesantren, menyoroti pentingnya membangun landasan hukum yang kuat agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.

"Regulasi pendidikan keagamaan nonformal perlu memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata lembaga pendidikan," jelasnya.

Pandangan tersebut menjadi penting karena penyelenggaraan pendidikan nonformal memiliki tipologi yang beragam. Madrasah Diniyah Takmiliyah dan lembaga Pendidikan Al-Qur'an tidak hanya tumbuh di lingkungan pesantren, tetapi juga didirikan secara mandiri oleh masyarakat maupun terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal.

Karena itu, rancangan regulasi diharapkan tidak membatasi pengakuan lembaga berdasarkan afiliasi kelembagaan semata.

"Setiap lembaga memiliki karakteristik dan sejarah penyelenggaraan masing-masing. Regulasi harus memberikan ruang bagi inisiatif masyarakat, sekaligus memastikan adanya kepastian pembinaan dan pengakuan sesuai karakteristik satuan pendidikan," menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan forum.

Dari sisi pendidikan salafiyah, keterlibatan Asosiasi Pendidikan Salafiyah (ASPENSA) turut memperkuat pembahasan mengenai keberlanjutan tradisi pengkajian kitab kuning.

Pengakuan terhadap capaian belajar santri, kedudukan satuan pendidikan, serta dokumen hasil belajar menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.

"Pengaturan yang disusun perlu menjaga kesinambungan tradisi keilmuan pesantren dan tidak menghilangkan identitas pendidikan salafiyah," menjadi substansi masukan yang mengemuka dalam forum.

Selain kurikulum dan regulasi, pembahasan juga mencakup pemutakhiran data Education Management Information System (EMIS), penguatan kelembagaan, akses pembinaan dan dukungan pendanaan, rekognisi lulusan, serta keberlanjutan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan akreditasi PAUD Al-Qur'an (PAUDQu).

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan keagamaan nonformal tidak hanya berkaitan dengan standar pembelajaran, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lembaga dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas. (Burhan)
Share:

Kemenag Bersama Lintas Kementerian Teguhkan Komitmen Melindungi Anak dari Kekerasan

Menteri Agama Nasaruddin Umar (kiri) bersama dengan sejumlah Menteri saat mengemukakan ikrar nasional di Gedung DPR RI, Jakarta. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kehadiran para orang tua korban perundungan membawa kisah kehilangan, trauma, dan harapan akan keadilan. Di hadapan para pejabat negara, suara mereka menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekadar persoalan kenakalan, melainkan ancaman nyata terhadap masa depan generasi bangsa.

Suasana itu mewarnai peringatan Hari Anak Internasional dan Gerakan Indonesia Anti Kekerasan terhadap Anak (ADK Movement). Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir bersama sejumlah Menteri, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, aparat penegak hukum, dan ratusan pelajar untuk menyatukan komitmen nasional melawan kekerasan anak.

Dalam kegiatan tersebut, Menag turut mengikuti pembacaan ikrar nasional yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ikrar itu memuat tiga komitmen mendasar: menolak segala bentuk kekerasan, menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak, serta memperkuat hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Komitmen pertama menegaskan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan dan perundungan. Pesannya jelas, tidak ada pembenaran bagi kekerasan, termasuk yang berlindung di balik dalih kedisiplinan, tradisi senioritas, atau candaan antarteman.

Komitmen kedua menitikberatkan penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Bagi Kementerian Agama, semangat ini memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk madrasah dan pesantren.

Pendidikan agama tidak cukup hanya mengajarkan nilai kebaikan. Kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia juga harus hadir dalam keseharian peserta didik. Madrasah dan pesantren diharapkan menjadi tempat anak belajar dan berkembang tanpa bayang-bayang ketakutan.

Urgensi tersebut mengemuka ketika perwakilan Forum OSIS DKI Jakarta secara khusus meminta Kementerian Agama bersama kementerian terkait menghadirkan ruang aman bagi pelajar di sekolah dan madrasah.

"Setiap pagi Bapak Ibu guru selalu bertanya, 'Siapa yang hari ini tidak hadir?' Kami dari Forum OSIS DKI Jakarta juga ingin bertanya, siapa yang sebenarnya ingin hadir tetapi takut untuk masuk ke dalam kelas?" ujar perwakilan pelajar di Jakarta, Jum’at (20/11/2026).

Pertanyaan itu menyimpan pesan mendalam. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui prestasi akademik, tetapi juga dari keberanian anak memasuki ruang kelas tanpa rasa takut mengalami kekerasan.

Sementara itu, komitmen ketiga menegaskan pentingnya penguatan hukum dan kebijakan yang tegas, adil, serta tuntas dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Perlindungan tidak boleh berhenti pada pencegahan, tetapi harus menjamin penanganan dan pemulihan korban.

Dalam sambutannya, Sufmi Dasco mengingatkan agar kekerasan tidak dianggap sebagai kenakalan biasa. Ia juga menegaskan bahwa kepentingan korban harus ditempatkan di atas citra institusi.

"Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun," tegasnya.

Bagi Kementerian Agama, tiga butir ikrar tersebut menjadi momentum refleksi untuk memperkuat budaya anti kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan. Pencegahan, penciptaan ruang aman, serta penanganan kasus yang berpihak kepada korban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Keterlibatan Menag dalam ikrar nasional ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sebab, melindungi anak tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendidikan karakter, keteladanan, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.

Pada akhirnya, ikrar anti kekerasan bukan sekadar janji yang diucapkan bersama di hadapan publik. Komitmen itu akan menemukan maknanya ketika setiap anak benar-benar merasa aman di rumah, sekolah, madrasah, pesantren, maupun ruang digital.

Sebab, melindungi anak bukan hanya menyelamatkan mereka dari kekerasan hari ini, melainkan memastikan masa depan bangsa tidak tumbuh di atas luka dan ketakutan. (Burhan)
Share:

Perkuat Integritas dan Kinerja Pengamanan, Tiga Petugas Lapas Geser Resmi Naik Jenjang Jabatan

Perkuat Integritas dan Kinerja Pengamanan, Tiga Petugas Lapas Geser Resmi Naik Jenjang Jabatan. (Dok. Ditjenpas)

Maluku, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Geser gelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi tiga petugasnya, Jumat (20/11). Ketiga petugas tersebut Zul Fiqar Al Yafan, Isratul Muslimin, dan Ali Safa'at yang resmi menyandang jabatan Pengaman Pemasyarakatan Terampil, naik dari jenjang sebelumnya sebagai Pengaman Pemasyarakatan Pemula.

Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda, menyatakan promosi ini merupakan apresiasi institusi atas dedikasi dan pemenuhan syarat administratif petugas. Ia mengingatkan agar peningkatan jenjang jabatan tersebut diimbangi dengan penguatan integritas di lapangan.

“Kenaikan jenjang jabatan merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, kinerja, serta pemenuhan angka kredit dan persyaratan administratif yang telah dilalui. Saya berharap kepada Zul Fiqar Al Yafan, Isratul Muslimin, dan Ali Safa'at agar makin meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kewaspadaan dalam menjalankan tugas pengamanan Pemasyarakatan di Lapas Geser,” pesan Nober.

Senada, Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Surdin Derlen, menekankan aspek teknis pengamanan. Menurutnya, penyandang jabatan fungsional terampil dituntut lebih tajam dalam melakukan deteksi dini gangguan keamanan.

“Saya melihat kenaikan jenjang ini sangat strategis untuk memperkuat soliditas jajaran pengamanan. Dengan status jabatan fungsional terampil, diharapkan ketiganya makin sigap dalam deteksi dini, pengawasan blok hunian, serta menjaga kondusivitas kamtib,” jelas Surdin.

Mewakili rekan-rekannya yang dilantik, Zul Fiqar Al Yafan menyampaikan komitmen untuk menjawab kepercayaan pimpinan melalui peningkatan etos kerja.

“Amanah sebagai Pengaman Pemasyarakatan Terampil akan kami jadikan motivasi untuk bekerja lebih cermat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjaga kamtib Lapas,” ungkapnya.

Diharapkan, para petugas yang dilantik senantiasa menanamkan nilai kejujuran, keikhlasan, dan amanah dalam setiap langkah pengabdian kepada negara dan masyarakat. (Fajar)
Share:

Bukan Hanya Membina, Lapas Kelas I Tangerang Hadirkan Kepedulian lewat Jawara Beton

Bukan Hanya Membina, Lapas Kelas I Tangerang Hadirkan Kepedulian lewat Jawara Beton. (Dok. Ditjenpas)

Tangerang, WaraWiri.net - Kepedulian terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Semangat inilah yang dihadirkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Program Imipas Peduli dengan meresmikan pembangunan rumah tinggal dan tempat pengajian Majelis Taklim Raudhoh Nurul Fatihin di Desa Mekarsari, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11).

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas I Tangerang turut berkontribusi melalui Jawara Beton yang terlibat langsung dalam mendukung pembangunan, mulai dari penyediaan material hingga seluruh proses renovasi selesai. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenimipas Ke-2.

Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Beni Hidayat, menyampaikan keterlibatan jajarannya dalam pembangunan ini merupakan wujud kepedulian Pemasyarakatan sekaligus upaya menghadirkan manfaat dari hasil pembinaan Warga Binaan bagi masyarakat. “Kami berharap kehadiran Kemenimipas tidak hanya dirasakan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Jawara Beton, kami berupaya menghadirkan manfaat dari hasil kegiatan kerja Warga Binaan, mulai dari penyediaan material hingga proses pembangunan selesai. Semoga fasilitas ini menjadi sesuatu yang berarti dan dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang," harapnya.

Sebelumnya, peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, didampingi jajaran Pimpinan Tinggi Kemenimipas, unsur Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan masyarakat setempat. Ia menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan program prioritas Presiden yang manfaatnya dihadirkan langsung di tengah masyarakat.

“Program ini merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan program prioritas Presiden RI. Melalui Imipas Peduli, kami ingin memastikan kehadiran pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agus.

Bantuan pembangunan ini berangkat dari kondisi Majelis Taklim Raudhoh Nurul Fatihin yang sebelumnya masih menggunakan material bambu dan kayu. Seiring waktu, sejumlah bagian bangunan mulai rapuh dan atapnya kerap mengalami kebocoran. Padahal, tempat tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, belajar agama, sekaligus mempererat silaturahmi. Karena itu, renovasi dilakukan agar masyarakat memiliki tempat yang lebih layak dan nyaman untuk menjalankan kegiatan keagamaan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lapas Kelas I Tangerang melalui Jawara Beton ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan material hasil kegiatan kerja Warga Binaan. Tidak hanya menyediakan material, dukungan juga diberikan melalui keterlibatan dalam proses pengerjaan renovasi di lapangan hingga seluruh pekerjaan rampung.

Pada kesempatan yang sama, Jawara Beton Lapas Kelas I Tangerang turut menghadirkan stan pameran yang menampilkan berbagai produk konstruksi hasil karya Warga Binaan, mulai dari paving block, batako, roster, kanstin, hingga produk precast lainnya. Informasi mengenai produk unggulan tersebut juga diperkenalkan melalui tayangan visual dan pembagian brosur kepada para peserta.

Keterlibatan Lapas Kelas I Tangerang dalam kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Ustaz Muhammad Wawan Setiawan menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepedulian Kemenimipas yang telah membantu menyediakan fasilitas lebih layak bagi masyarakat, khususnya untuk menunjang kegiatan keagamaan.

“Selama ini, meskipun dengan kondisi bangunan yang terbatas, masyarakat tetap berusaha menjaga kegiatan keagamaan di majelis ini. Alhamdulillah, sekarang kami memiliki tempat yang lebih layak dan nyaman untuk berkumpul bersama,” ungkap Ustaz Wawan.

Melalui program ini, Lapas Kelas I Tangerang ingin menunjukkan pembinaan Warga Binaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterampilan dan karya yang dihasilkan selama mengikuti kegiatan kerja tidak hanya menjadi bekal untuk membangun kemandirian setelah bebas, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. (Fajar)
Share:

Jaga Momentum Pertumbuhan, Wamenko Dradjad Tekankan Konsistensi Kebijakan Ekonomi dan Penguatan Daya Beli

Jaga Momentum Pertumbuhan, Wamenko Dradjad Tekankan Konsistensi Kebijakan Ekonomi dan Penguatan Daya Beli. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Penguatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian Pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan nasional. Untuk itu, konsistensi kebijakan, penguatan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif terus didorong agar aktivitas ekonomi dan investasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa berbagai dinamika nasional perlu disikapi secara proporsional dengan tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan agenda pembangunan. Menurut Wamenko Dradjad, kondisi politik Indonesia relatif stabil dan proses demokrasi terus mengalami konsolidasi.

Beliau juga menekankan pentingnya memastikan arah kebijakan ekonomi tetap sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya sangat meyakini itu, Bapak Presiden akan mencari atau akan memilih Wapres yang betul-betul menjalankan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar kita,” ujar Wamenko Dradjad saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Business Forum (IBF) tvOne, dengan tema “Wakil Presiden Baru, Apa Efeknya bagi Ekonomi”, di Jakarta, Rabu (18/11).

Pada kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menyoroti pentingnya membangun persepsi ekonomi yang berlandaskan data. Menurutnya, narasi yang tidak didukung data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, yang pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas konsumsi dan investasi.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah anggapan bahwa daya beli masyarakat mengalami pelemahan. Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa data konsumsi rumah tangga justru menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap tumbuh. Peningkatan konsumsi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, melainkan juga mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berlangsung. Hal ini terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dalam beberapa periode terakhir tetap berada di atas 5% dimana rata-rata pertumbuhan penduduk berkisar 1%.

Lebih lanjut, Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi persepsi terhadap kondisi daya beli. Konsumsi untuk sejumlah kebutuhan, seperti pakaian dan alas kaki, memang mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya. Namun, pengeluaran masyarakat juga bergeser ke sektor transportasi, komunikasi, restoran, hotel, dan pariwisata. Data pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa pengeluaran kelompok restoran dan hotel menjadi yang tertinggi, yakni sebesar 6,59%, seiring meningkatnya konsumsi makanan jadi pada jasa penyediaan makan dan minum.

Pergeseran tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan disrupsi digital yang mengubah cara masyarakat berbelanja. Aktivitas belanja yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung di pusat perdagangan kini semakin beralih ke platform daring. Karena itu, perubahan kinerja pada sektor atau jenis usaha tertentu perlu dilihat bersama dengan perkembangan konsumsi pada sektor lainnya.

Wamenko Dradjad menegaskan bahwa Pemerintah terbuka terhadap masukan mengenai kondisi daya beli masyarakat, sepanjang disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga terus mendorong berbagai program untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui Program Magang Nasional yang menargetkan 150.000 peserta dari lulusan perguruan tinggi. Program tersebut diharapkan memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru sekaligus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penguatan iklim investasi dan peningkatan aktivitas sektor produktif. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI), penyederhanaan perizinan, serta percepatan penyelesaian hambatan usaha melalui gugus tugas debottlenecking di Kemenko Perekonomian. Kepastian hukum, tata kelola, dan transparansi juga menjadi aspek penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong partisipasi sektor swasta.

Wamenko Dradjad juga menekankan pentingnya mendorong inovasi dan potensi ekonomi daerah. Beliau mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang mengembangkan pengolahan hasil pertanian serta Kabupaten Ngawi melalui praktik pertanian terpadu (integrated farming) yang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengembangan potensi lokal tersebut menunjukkan bahwa kreativitas, inovasi, dan pengolahan sumber daya di daerah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.

“Pemerintah ingin mendorong inovasi dan kreativitas, dari generasi muda kita ya, dengan memberikan berbagai fasilitas, berbagai kemudahan, supaya anak-anak muda kita ini juga akan menjadi new entrepreneur,” pungkas Wamenko Dradjad.

Ke depan, Pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai sumber daya dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata. Konsistensi arah kebijakan, penguatan sektor produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Plt. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Saleh Husin, serta Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Kiki Verico. (Bambang)
Share:










ADVERTISING

ADVERTISING