Integrasi SATUSEHAT-SIAK, Bayi Lahir Bisa Dapat Akta Kelahiran, KK, dan KIA Sekaligus

Integrasi SATUSEHAT-SIAK, Bayi Lahir Bisa Dapat Akta Kelahiran, KK, dan KIA Sekaligus. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat integrasi layanan digital melalui integrasi SATUSEHAT dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran. Layanan ini diluncurkan di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/8/2026).

Melalui integrasi ini, data kelahiran yang dicatat tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dapat diteruskan secara digital melalui SATUSEHAT ke SIAK. Setelah melalui proses verifikasi, dokumen kependudukan dapat dikirimkan kepada orang tua atau wali secara digital.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan integrasi data antar kementerian dan lembaga merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“Dukcapil adalah backbone. Kalau kita sudah masuk Dukcapil dan kementerian/lembaga bisa saling berbicara datanya, prosesnya akan cepat,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, integrasi data juga penting untuk menghilangkan sekat antar kementerian dan lembaga, sehingga data dapat dipertukarkan secara lebih cepat dengan tetap menjaga kewenangan masing-masing sebagai wali data.

Sejalan dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan integrasi data harus diwujudkan dalam layanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya melalui integrasi data kelahiran dari fasyankes dengan sistem administrasi kependudukan.

“Kita ingin agar data tersebut valid dan terintegrasi, sehingga tidak ada lagi data yang saling berbeda. Bayi yang lahir di puskesmas atau rumah sakit nantinya bisa langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus, yaitu akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak,” ujar Menkes.

Dengan mekanisme tersebut, orang tua atau wali tidak perlu melakukan pengurusan dokumen secara terpisah. Setelah diverifikasi oleh Ditjen Dukcapil, dokumen dapat dikirimkan melalui email SIAK Online yang dilengkapi QR Code. Bagi orang tua atau wali yang tidak memiliki email, dokumen dapat diperoleh melalui fasyankes.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan integrasi layanan digital akan membuat penerbitan dokumen kependudukan semakin cepat dan efisien.

“Masyarakat tidak perlu lagi pusing menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Semua sistem akan saling terhubung dan terintegrasi secara otomatis, sehingga layanan dapat langsung dirasakan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan,” ujar Tito.

Badan Pusat Statistik (BPS) turut mendukung digitalisasi akta kelahiran sebagai upaya mempercepat pencatatan identitas anak sekaligus memperkuat statistik hayati Indonesia. Berdasarkan Susenas Maret 2026, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun telah mencapai 94,6%, namun masih terdapat sekitar 5,4% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Cakupan kepemilikan di sejumlah wilayah Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah 90%.

Integrasi data kelahiran dengan data kependudukan juga diharapkan dapat mendukung pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga data peserta lebih akurat dan dapat mengurangi potensi data ganda.

Kegiatan peluncuran integrasi SATUSEHAT-SIAK tersebut turut dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagai bentuk dukungan lintas kementerian dan lembaga terhadap penguatan integrasi layanan digital pemerintah.

Layanan digitalisasi akta kelahiran melalui integrasi SATUSEHAT-SIAK telah dimulai melalui piloting di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita pada 31 Juli 2026 dan kini telah tersedia di puskesmas. Selanjutnya, integrasi akan diperluas secara bertahap ke seluruh fasyankes yang memiliki layanan persalinan.

Kolaborasi Kemenkes dan Kemendagri ini telah berlangsung sejak Januari 2026. Ke depan, integrasi juga akan diarahkan pada pencatatan kematian dan penyebab kematian.

Melalui inovasi ini, pemerintah mendorong layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah layanan untuk memenuhi kebutuhan administrasi setelah kelahiran. Di sisi lain, pemerintah memperoleh data kelahiran yang lebih akurat, mutakhir, dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan kebijakan dan pelayanan publik. (Rizal)

Share:

Read More

Menteri PANRB : Tidak Sekedar Bantuan, Perlindungan Sosial Jadi Cara Negara Hadir

Menteri Pendayagunaan PANRB Rini Widyantini dalam Peninjauan Pelaksanaan Perlinsos di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang. (Dok. Kemen PAN-RB)

Sumedang, WaraWiri.net - Penerapan pemerintah digital diukur bukan dari berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layer, namun teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan. Dimana salah satu upayanya dengan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan digitalisasi bantuan sosial.

“Mengusung satu semangat utama "Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan." Kita berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Peninjauan Pelaksanaan Perlinsos di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang, Rabu (12/08/2026).

Menurutnya transformasi digital yang dijalankan bersumber dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan dua hal kunci yaitu tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling bicara, dan yang terpenting adalah pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Pesan tersebut mengubah cara pandang terhadap digitalisasi.

Ukurannya bukan berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan.

Oleh sebab itu pemerintah sedang membangun Digital Public Infrastructure atau DPI, yaitu fondasi digital bersama yang aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan. Identitas digital memastikan warga dikenali secara tepat. Pertukaran data membuat masyarakat tidak perlu menyerahkan informasi yang sama berulang kali. Pembayaran digital memastikan manfaat dapat diterima secara cepat, aman, dan tercatat.

Fondasi tersebut tidak dibangun hanya untuk satu aplikasi atau satu kementerian. Fondasi ini dibangun sekali, untuk digunakan berkali-kali dibangun bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Perlindungan sosial menjadi salah satu use case penting karena di sinilah kualitas integrasi pemerintah diuji langsung oleh kehidupan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini mengatakan jika kepemimpinan di Kabupaten Sumedang mampu menggerakkan perubahan. Sebanyak 111.077 KK telah terdaftar di Portal Perlinsos, mencapai 24,23 persen dari total populasi penduduk sebanyak 458.418 KK. Hal tersebut menunjukkan tiga hal kunci yakni kepemimpinan yang hadir, kolaborasi yang tumbuh di tingkat kecamatan hingga desa, dan momentum yang terus dijaga.

Disampaikan bahwa banyaknya masyarakat Sumendang yang terdaftar dalam portal perlinsos mencapai 91,91 persen yang pendaftaran dilakukan melalui pendampingan Agen. Dari 3.847 Agen yang disiagakan di Sumedang, sebanyak 59,24 persen telah aktif secara langsung mendampingi masyarakat dari rumah ke rumah. Para agen bukan sekadar membantu menekan tombol.

Mereka menjelaskan prosedur dengan bahasa yang dipahami warga. Mereka menemani dari langkah pertama hingga proses selesai. Mereka menumbuhkan keyakinan bahwa data terlindungi dan proses dapat dipercaya.

“Semoga langkah yang kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah,” ujarnya.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengucapkan rasa terimakasih kepada Menteri PANRB yang berkenan meninjau pendataan Perlinsos di Kabupaten Sumedang. Dikatakan bahwa Pemkab Sumedang akan mendukung program pemerintah seperti Perlinsos yang memiliki dampak besar bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kita,” katanya. (Siti)

Share:

Read More

Wamen PANRB: Pengalaman Pemimpin Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Wakil Menteri PANRB Purwadai Arianto saat membuka Penyelenggaraan Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kompetensi Manajerial Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga menjadi penggerak kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kepemimpinan adaptif, pembelajaran berkelanjutan, dan kemampuan membangun sinergi menjadi kunci menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengapresiasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) atas penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memberikan ruang bagi pengalaman dan proses pembelajaran yang telah dijalani peserta untuk diakui secara terstruktur sesuai standard kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

“Pengalaman masa lalu tidak berhenti sebagai catatan perjalanan karier. Pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk menghasilkan transformasi kepemimpinan ke depan,” ujar Wamen Purwadi saat membuka Penyelenggaraan Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kompetensi Manajerial Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Program ini menjadi kesempatan bagi para pemimpin untuk melihat kembali perjalanan kepemimpinan, pembelajaran yang telah diperoleh, perubahan yang dihasilkan, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk mereka menjadi pemimpin yang lebih baik.

Ia menilai lingkungan pemerintahan saat ini berubah semakin cepat. Persoalan yang dihadapi semakin kompleks, sementara ekspektasi masyarakat semakin tinggi dan pemerintah dituntut bekerja lebih cepat dengan menghasilkan manfaat yang semakin nyata. Karena itu, kepemimpinan adaptif menjadi sebuah kebutuhan.

“Karena itu, kepemimpinan yang adaptif tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan, kemampuan untuk beradaptasi tidak datang dengan sendirinya. Ia tumbuh ketika seorang pemimpin memiliki kemauan untuk terus belajar, termasuk belajar dari pengalaman yang telah dilaluinya,” ujarnya.

Wamen Purwadi juga menekankan pentingnya membangun ASN unggul. Menurutnya, kualitas implementasi kebijakan, organisasi, dan teknologi sangat ditentukan oleh orang-orang yang memimpin dan menggerakkannya. Pada level JPT, pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga memastikan organisasinya berkontribusi terhadap tujuan pembangunan yang lebih

“JPT harus mampu menjadi connector, yang menghubungkan kebijakan, berbagai kepentingan lintas sektor, dan kebutuhan masyarakat. JPT juga harus mampu membangun sinergi, menghapus sekat-sekat birokrasi, serta memastikan keputusan yang diambil semakin berbasis data dan bukti,” tegas Purwadi.

Menutup sambutannya, Wamen Purwadi menitipkan tiga pesan kepada para peserta RPL. Pertama peserta diminta menjadikan RPL sebagai ruang untuk merefleksikan perjalanan kepemimpinan dan mengubah keberhasilan maupun kegagalan menjadi pembelajaran.

Kedua, ukuran kepemimpinan tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas, jumlah rapat, dokumen, maupun anggaran yang dikelola. Hal yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya dan manfaat yang diterima masyarakat.

Ketiga, mengenai kolaborasi dalam pengalaman kepemimpinan harus digunakan untuk menghubungkan aktor, sumber daya, dan kebijakan menuju outcome bersama.

“Tujuan pengembangan kompetensi bukanlah sekadar memperoleh pengakuan atas pengalaman, tetapi memastikan pengalaman tersebut menjadi bekal untuk memimpin lebih baik, membangun kolaborasi, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Purwadi. (Siti)

Share:

Read More

PLN EPI Internalisasikan Core Values One Danantara Perkuat Budaya Kerja untuk Dorong Kinerja Perusahaan

PLN EPI Internalisasikan Core Values One Danantara Perkuat Budaya Kerja untuk Dorong Kinerja Perusahaan. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat transformasi budaya perusahaan melalui kegiatan Sosialisasi Core Values One Danantara yang dilaksanakan pada Selasa (11/8). Kegiatan ini menjadi momentum jelang HUT RI ke 81 untuk menyelaraskan nilai One Danantara dengan program budaya PLN Group sekaligus mendorong penerapannya dalam perilaku dan aktivitas kerja sehari-hari.

PLN menjadi salah satu dari lima BUMN yang ditetapkan sebagai pilot project implementasi Core Values One Danantara, Perkuat Budaya Kerja untuk Dorong Kinerja Perusahaan Danantara. Nilai bersama tersebut dirangkum dalam semangat MAJU, yaitu Melangkah berani melampaui standar terbaik, Aksi kolaboratif menuju pencapaian bersama, Junjung tinggi integritas, dan Untuk generasi masa depan. Implementasinya diarahkan untuk membangun budaya yang berorientasi pada kinerja, dampak nyata, akuntabilitas, serta keberlanjutan.

Direktur Manajemen Human Capital & Administrasi (MHCA) PLN EPI, Dedeng Hidayat, mengatakan bahwa implementasi One Danantara merupakan kesempatan bagi seluruh insan PLN EPI untuk memperkuat daya saing dan kinerja perusahaan melalui perubahan perilaku yang konsisten.

"Kita merupakan bagian dari PLN yang menjadi pilot project implementasi Core Values One Danantara. Ini bukan sekadar nilai yang kita pahami dan hafalkan, tetapi harus hadir dalam setiap tindakan. Kita perlu berani menetapkan standar yang lebih tinggi, mengedepankan kolaborasi, menjunjung integritas, dan memberikan pelayanan terbaik," jelasnya.

Menurut Dedeng, keberhasilan transformasi budaya sangat bergantung pada keterlibatan seluruh insan perusahaan. Karena itu, setiap nilai perlu diterjemahkan menjadi kebiasaan dan cara kerja yang nyata.

"Saya mengajak seluruh insan PLN EPI, baik para manajer, senior leader, maupun seluruh pegawai, untuk menjadi penggerak sekaligus pelaku utama perubahan. Mari kita internalisasikan nilai-nilai ini secara konsisten hingga menjadi bagian dari diri kita dan menjadi budaya dalam menjalankan pekerjaan," sambung Dedeng.

Semangat MAJU kemudian diperkuat melalui integrasi dengan program budaya PLN Group yang berfokus pada Beyond Safety, Beyond Service, serta Beyond Growth & Productivity. Ketiga aspek tersebut menjadi penggerak agar nilai yang telah disepakati tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu menjawab tantangan operasional dan kebutuhan perusahaan.

Dalam aspek Growth & Productivity, PLN EPI mendorong budaya eksekusi yang lebih cepat dan disiplin melalui pendekatan SPEED (Strategic Productivity True Execution Engine Development). Penguatan tata kelola, pemantauan kinerja secara real time, serta cadence meeting menjadi bagian dari upaya memastikan target dan keputusan strategis dapat dieksekusi secara konsisten.

Sementara itu, pada aspek Safety, PLN EPI memperkuat budaya keselamatan melalui program EPI Guard yang menekankan kemampuan mengenali, mengantisipasi, dan mengendalikan risiko. Penguatan edukasi K3, pelaporan temuan melalui aplikasi Inspekta, stretching, serta penerapan Journey Management Plan (JMP) menjadi bagian dari upaya membangun budaya keselamatan yang lebih proaktif.

Pada aspek Service, PLN EPI mengembangkan budaya pelayanan melalui EPI Service dengan menekankan perilaku yang proaktif, solutif, dan empatik. Pendekatan tersebut didukung berbagai inisiatif, termasuk Virtual Energy Response Assistant (VERA), customer engagement, serta evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.

Materi penguatan program budaya tersebut mengajak insan PLN EPI untuk menerjemahkan nilai ke dalam perilaku nyata sehingga budaya perusahaan dapat menjadi kebiasaan dalam menjalankan pekerjaan.

Melalui integrasi Core Values One Danantara dengan program budaya PLN EPI, perusahaan mendorong terciptanya insan yang berani melakukan perbaikan, mampu berkolaborasi, menjunjung integritas, mengutamakan keselamatan, memberikan layanan terbaik, serta berorientasi pada pertumbuhan dan dampak berkelanjutan. (Muh)

Share:

Read More

Dari Strategi ke Eksekusi, Direktur Operasi SIG Tinjau Langsung Optimalisasi Produksi dan Distribusi Semen di Aceh

Dari Strategi ke Eksekusi, Direktur Operasi SIG Tinjau Langsung Optimalisasi Produksi dan Distribusi Semen di Aceh. (Dok. PT SIG)

Aceh, WaraWiri.net - Menghadapi meningkatnya kebutuhan dan tekanan pasokan semen di Aceh, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat keandalan pabrik dan jaringan distribusinya untuk memulihkan dan menjaga kelancaran pasokan semen bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di wilayah tersebut.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, meninjau langsung kesiapan operasional di PT Solusi Bangun Andalas di Lhoknga dan Lhokseumawe serta packing plant PT Semen Padang di Malahayati, didampingi Direktur PT Solusi Bangun Andalas, Edi Sarwono, dan Direktur Operasi PT Semen Padang, Andria Delfa.

Reni mengatakan, peningkatan permintaan semen di Aceh perlu direspons dengan penguatan sinergi seluruh jaringan operasional dan distribusi SIG agar pasokan dapat kembali berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan dapat terpenuhi.

”Selain mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi di wilayah Aceh, SIG juga memperkuat koordinasi dengan distributor dan mitra logistik guna menjaga distribusi berjalan secara tertib dan efisien. Perusahaan juga melakukan pemantauan secara rutin terhadap ketersediaan stok dan aktivitas distribusi, serta melakukan evaluasi harian sebagai dasar pengambilan keputusan,” kata Reni Wulandari.

Komitmen SIG dalam mendukung pembangunan di Aceh, juga ditunjukkan melalui kebijakan Perusahaan terhadap daerah terdampak bencana banjir di akhir tahun 2025 lalu yaitu Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. SIG tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketersediaan produk di berbagai titik penjualan walaupun Perusahaan tengah mengalami tekanan atas ketersediaan dan harga bahan bakar.

”Sebagai perusahaan BUMN, kami memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi mendukung agenda pembangunan pemerintah, serta memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Hal itu kami lakukan dengan memastikan operasional yang andal dan pasokan semen yang berkualitas dari seluruh fasilitas operasi SIG Group,” pungkas Reni Wulandari. (Ros)

Share:

Read More

Menteri HAM Perintahkan Jajaran di Seluruh Indonesia Terlibat Bersama Kendalikan Dampak El Nino

Menteri HAM Perintahkan Jajaran di Seluruh Indonesia Terlibat Bersama Kendalikan Dampak El Nino. (Dok. Kemen HAM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan seluruh jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) di seluruh Indonesia untuk aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merespons dampak fenomena El Niño yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan dampak sosial yang ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem dapat diantisipasi dan dikendalikan secara bersama-sama.

“Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian,” ungkap Menteri HAM dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/08).

Menteri HAM meminta jajaran KemenHAM RI di wilayah untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, memantau perkembangan situasi di lapangan, serta ikut memastikan langkah-langkah antisipasi dan pengendalian berjalan sesuai kebutuhan daerah. Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai dampak sosial yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering berkepanjangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, potensi krisis air, hingga dampak gagal panen yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Perintah tersebut sejalan dengan langkah pemerintah dalam merespons kondisi cuaca yang sangat kering dan meningkatnya risiko karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan pemantauan titik api serta mengintensifkan penanganan di lapangan. Berbagai dukungan juga disiapkan, antara lain operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, helikopter, dan pesawat untuk membantu pengendalian kebakaran sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah.

Menteri HAM juga menekankan agar jajaran KemenHAM tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi administratif, tetapi turun langsung ke tengah masyarakat untuk melihat dampak yang dirasakan warga. Pemantauan tersebut penting untuk memastikan kelompok masyarakat yang terdampak, termasuk kelompok rentan, mendapatkan perhatian serta agar potensi persoalan sosial dan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait.

“Seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian bersama pihak terkait,” jelas Menteri HAM. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan dampak El Niño tidak hanya berfokus pada pengendalian bencana, tetapi juga memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi yang berkembang. (Anggara)

Share:

Read More

Wujudkan Sistem Logistik Yang Efisien dan Kepastian Investasi, Sidang Debottlenecking ke-13 Buka Jalan Berbagai Sektor Usaha

Wujudkan Sistem Logistik Yang Efisien dan Kepastian Investasi, Sidang Debottlenecking ke-13 Buka Jalan Berbagai Sektor Usaha. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai forum untuk memberikan kepastian usaha dan mengurai hambatan investasi, Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) menggelar Sidang ke-13 Kanal Debottlenecking, Rabu (12/8), di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan.

Sidang yang digelar secara terbuka ini membahas penyelesaian dua aduan permasalahan usaha, yaitu dari Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) mewakili PT Jakarta Mitra Graha terkait tingginya biaya logistik dan ketidaktransparanan penetapan tarif jasa Lift On/Lift Off (LoLo) pada depo peti kemas kosong (empty container) di luar kawasan pelabuhan, serta dari PT Ika Trias Serangkai terkait penolakan perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi di Kabupaten Aceh Jaya.

Aduan pertama disampaikan oleh DPN Depalindo mengenai disparitas tarif jasa LoLo di luar pelabuhan yang lebih tinggi sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan tarif sejenis di dalam pelabuhan. Menurut DPN Depalindo, disparitas ini terjadi seiring belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur struktur, komponen, dan golongan tarif pengenaan jasa LoLo.

Pengguna jasa juga menyampaikan adanya sejumlah biaya tambahan, seperti cleaning, damage, survei, administrasi, dan segel, yang dinilai perlu diperjelas standar pemeriksaan dan rincian invoice-nya, serta perlunya penguatan koordinasi pengawasan perizinan depo antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan selaku pimpinan sidang menilai isu ini memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya untuk menyeragamkan tata kelola dan mekanisme layanan depo peti kemas kosong, baik di dalam maupun di luar area pelabuhan, termasuk mengkaji ketentuan bagi perusahaan asing yang memiliki fasilitas depo di Indonesia. Satgas P3M-PPE akan menindaklanjuti pembahasan ini secara terkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait guna memastikan kejelasan kebijakan, kepastian berusaha, serta terciptanya proses yang lebih efisien dan seragam.

"Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Pertama, akan dilakukan investigasi guna menyeragamkan tarif baik di dalam maupun luar pelabuhan. Kedua, akan dikaji juga ketentuan mengenai perusahaan asing yang memiliki depo di Indonesia. Dua minggu dari sekarang, kami akan mengadakan rapat lanjutan di sini bersama Menteri Perhubungan agar dapat segera diputuskan langkah terbaiknya," ujar Menkeu.

Pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam rapat koordinasi Satgas P3M-PPE dalam waktu dua minggu, sebagai bagian dari upaya Pemerintah memberikan kepastian bisnis serta menciptakan sistem logistik yang efisien untuk mendukung perekonomian nasional.

"Yang penting, kita ingin memastikan potensi nilai ekonomi sebesar Rp2-3 triliun dapat terus dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Penyesuaian aturan ini juga akan turut membantu UMKM, dan pada akhirnya dapat membantu meredakan tekanan terhadap rupiah," tegas Menkeu.

Aduan kedua berasal dari PT Ika Trias Serangkai, perusahaan pengolahan dan eksportir Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berbasis getah pinus yang beroperasi di Provinsi Aceh dan mengekspor 12 produk turunan, seperti gondorukem dan terpentin, ke 26 negara. Permasalahan bermula dari belum terbitnya Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 44.715 hektare di Kabupaten Aceh Jaya.

Permohonan yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS) tersebut memerlukan penyelesaian lebih lanjut karena areal yang dimohonkan terindikasi sebagian besar berada pada areal eks konsesi PBPH PT Aceh Inti Timber yang telah dicabut izinnya, sehingga penataannya perlu mengikuti mekanisme khusus penataan lahan hasil pencabutan izin konsesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian usaha bagi perusahaan, sekaligus berdampak pada penyerapan bahan baku getah pinus sesuai kapasitas produksi yang dimiliki.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selaku pihak yang berwenang menindaklanjuti peta arahan dan pengalokasian lahan eks pencabutan konsesi PT Aceh Inti Timber berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta PT Ika Trias Serangkai untuk mempercepat penyelesaiannya. Mengingat terdapat indikasi kasus serupa pada lahan eks pencabutan konsesi lainnya, penyelesaian kasus ini berpotensi menjadi preseden kebijakan sehingga akan diputuskan secara hati-hati dan terkoordinasi.

Hingga pelaksanaan Sidang ke-13 Kanal Debottlenecking, Satgas P3M-PPE telah menyelesaikan sebanyak 172 aduan yang disampaikan melalui Kanal Debottlenecking. Seluruh aduan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya Pemerintah mengurai berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha dan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. (Evi)

Share:

Read More

Menkeu Nilai IFP Efektif, Dorong Perluasan hingga Satu Kelas Satu Perangkat

Menkeu Nilai IFP Efektif, Dorong Perluasan hingga Satu Kelas Satu Perangkat. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menilai pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan edukasi digital efektif mendukung proses pembelajaran di sekolah. Hal tersebut disampaikan setelah Menkeu melihat langsung penggunaan IFP dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Jakarta.

“Saya tadi ingin melihat bagaimana pemakaian papan edukasi digital atau brite panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya selama ini hanya dengar, bagus atau tidak, saya tidak tahu. Saya ingin melihat sebetulnya seperti apa, sehingga kalau saya mengeluarkan anggaran tidak sayang-sayang amat,” ujar Menkeu.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu mengikuti proses pembelajaran selama sekitar 30 menit di dua kelas pada jenjang SMP dan SMA. Berdasarkan pengamatannya, pemanfaatan teknologi tersebut dapat mempermudah peserta didik dalam menyerap pengetahuan baru. Proses pembelajaran yang lebih interaktif juga membuat materi pelajaran lebih mudah ditangkap oleh siswa.

“Ternyata saya saksikan tadi, saya ikuti kelasnya, duduk setengah jam di dua kelas. Itu amat efektif, membuat mata pelajaran yang sulit bisa diajarkan dengan relatif mudah ke murid-muridnya,” kata Menkeu.

Menkeu mendorong agar program tersebut dilanjutkan dan diperluas secara bertahap. Ke depan, Menkeu menilai cakupan program idealnya dapat diperluas hingga setiap kelas memiliki satu perangkat, sehingga manfaat pembelajaran digital dapat dirasakan secara lebih merata oleh peserta didik.

“Cuma kalau saya pikir, masih kurang. Idealnya ada satu kelas, satu, secara bertahap nanti ke depan. Jadi program ini amat baik dan patut dilanjutkan,” tutur Menkeu.

Menkeu menjelaskan, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana pemerintah. Perluasan program akan dilakukan secara bertahap dan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan rencana pemerintah. (Evi)

Share:

Read More

Ombudsman RI: Kualitas Pelayanan Publik Jadi Kunci Keberhasilan Kebijakan Pemerintah

Ombudsman RI: Kualitas Pelayanan Publik Jadi Kunci Keberhasilan Kebijakan Pemerintah. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Kualitas implementasi pelayanan publik yang mudah diakses, adil, transparan, dan responsif merupakan kunci keberhasilan setiap kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona dalam audiensi strategis antara Ombudsman RI dan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Ombudsman RI, Rabu (12/8/2026), sebagai upaya memperkuat sinergi kelembagaan, komunikasi, dan koordinasi dalam mengawal agenda strategis nasional serta pengawasan pelayanan publik di lapangan.

"Pertemuan ini membuka ruang komunikasi yang lebih dalam untuk membentuk sinergi yang konstruktif. Kami berharap perspektif Ombudsman RI yang bersumber dari pengalaman masyarakat di lapangan dapat menjadi masukan komprehensif. Sinergi ini juga menjadi dorongan agar rekomendasi perbaikan pelayanan publik dari Ombudsman RI dapat sampai langsung ke Presiden," ujar Rahmadi.

Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah temuan lapangan strategis, mulai dari evaluasi tata kelola dan Standar Pelayanan (SP) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimpangan digitalisasi layanan, hingga tantangan penegakan rekomendasi tindakan korektif yang kerap tertahan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah melebihi batas waktu 60 hari.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 KSP Hera Nugrahayu, menyambut baik ruang kolaborasi yang dibuka oleh Ombudsman RI. Ia menjelaskan bahwa Kedeputian 1 KSP yang mengawal isu politik, hukum, HAM, dan tata kelola pemerintahan siap menyelaraskan langkah untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di lapangan.

"Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menemukan titik temu (common ground) antara KSP dan Ombudsman RI. Kami siap melakukan debottlenecking terhadap hambatan pelaksanaan program prioritas Presiden, sekaligus memitigasi isu-isu pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah secara cepat," kata Hera Nugrahayu.

Turut dihadiri langsung oleh Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin dan Abdul Ghoffar. (Burhan)

Share:

Read More

Semarakkan HUT RI, Kemenpar Dorong Pergerakan Wisnus lewat BBWI Travel Fair di Cibubur

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini saat sambutan pada acara Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Travel Fair bertajuk, “Merdeka Berwisata #DiIndonesiaAja” yang berlangsung pada tanggal 7–9 Agustus 2026 di Main Atrium Living World Kota Wisata, Cibubur, Jawa Barat. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) Travel Fair bertajuk “Merdeka Berwisata #DiIndonesiaAja” untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara sekaligus mengoptimalkan perputaran ekonomi domestik melalui aktivitas wisata dan konsumsi produk dalam negeri.

BBWI Travel Fair yang berlangsung pada 7–9 Agustus 2026 di Main Atrium Living World Kota Wisata, Cibubur, Jawa Barat, merupakan hasil kolaborasi Kemenpar bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026), mengatakan penyelenggaraan BBWI Travel Fair kali ketiga ini diarahkan untuk mengaktivasi pasar pada periode low season yang umumnya berlangsung pada Agustus hingga November, sekaligus mengoptimalkan potensi perjalanan akhir pekan (weekend getaway).

“Momentum bulan kemerdekaan adalah saat yang tepat untuk membangkitkan nasionalisme ekonomi melalui tindakan nyata, yakni berwisata di Indonesia dan berbelanja produk lokal. Melalui kolaborasi erat bersama HIPPINDO dan APPBI, kami hadir langsung di kawasan suburban strategis seperti Cibubur yang memiliki basis masyarakat kelas menengah-atas yang kuat,” kata Made.

Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan turut mendorong pencapaian target 1,18 miliar perjalanan wisatawan nusantara sepanjang 2026.

Pameran pariwisata berskala business-to-consumer (B2C) ini mengintegrasikan dua kampanye nasional, yakni Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dan Belanja di Indonesia Aja (BINA).

Penyelenggaraannya juga beriringan dengan Indonesia Shopping Festival (ISF) 2026, program belanja nasional yang berlangsung serentak di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia pada 7–23 Agustus 2026.

Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara aktivitas pariwisata, perdagangan, transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM sehingga pergerakan wisatawan nusantara menghasilkan dampak ekonomi yang semakin luas di berbagai daerah.

BBWI Travel Fair kali ini menghadirkan 15 pelaku usaha pariwisata (seller) yang menawarkan beragam produk dan paket perjalanan, yakni Alodia Tour & Leisure, Artotel Group, Atourin, Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Dairy Land, Desa Wisata Selamanik, Exotic Group Nusantara, Explorer.id (White Horse), Jakarta Phinisi, Kereta Api Indonesia (KAI Group), Sarga Earthing Resort, Sejiva, Selaras Jiwo Journey, Wisata Kreatif Jakarta, dan Wisata Sekolah.

Berbagai produk wisata yang ditawarkan mencakup paket wisata edukasi anak, wellness dan inner journey, wisata gastronomi dan budaya, sailing cruise di perairan Jakarta, paket wisata Karisma Event Nusantara (KEN), hingga akomodasi di berbagai destinasi di Nusantara.

“Dalam pameran ini, kami secara khusus menghadirkan dan mempromosikan Karisma Event Nusantara sebagai salah satu program flagship Kementerian Pariwisata,” kata Made.

Made menjelaskan, berbagai event yang terangkum dalam KEN tidak hanya menjadi daya tarik yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah, tetapi juga berperan menggerakkan ekonomi lokal.

Dampak tersebut antara lain tercipta melalui keterlibatan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, pembukaan kesempatan kerja, peningkatan aktivitas usaha masyarakat, serta penguatan pelestarian dan identitas budaya bangsa.

Dengan demikian, perjalanan wisatawan nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat antardaerah, tetapi juga menciptakan rantai manfaat ekonomi yang lebih panjang bagi masyarakat di destinasi.

Selain pameran produk dan paket perjalanan wisata, BBWI Travel Fair menghadirkan beragam aktivitas bagi pengunjung pusat perbelanjaan dan keluarga, di antaranya playground permainan tradisional, lomba kemerdekaan interaktif, face painting bertema Nusantara, serta panggung seni dan hiburan.

Menurut Made, kolaborasi antara promosi perjalanan wisata, aktivitas perdagangan, serta dukungan konektivitas transportasi publik menjadi bagian penting dalam mendorong masyarakat semakin mudah menjelajahi destinasi di dalam negeri.

“Melalui integrasi program promosi wisata BBWI, momentum Indonesia Shopping Festival 2026, serta kemudahan aksesibilitas transportasi publik di koridor Cibubur, Kementerian Pariwisata optimistis pameran ini dapat menstimulasi pergerakan ekonomi sekaligus menginspirasi masyarakat merayakan kemerdekaan dengan berwisata #DiIndonesiaAja,” kata Made.

Sepanjang 2026, rangkaian BBWI Travel Fair telah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Edisi pertama bertajuk “Meraya Bersama” berlangsung di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 13–15 Februari 2026.

Edisi kedua bertajuk “Cerita Liburan Sekolah” digelar di Tunjungan Plaza 6, Surabaya, pada 15–17 Mei 2026. Sementara edisi ketiga, “Merdeka Berwisata #DiIndonesiaAja”, berlangsung di Living World Kota Wisata, Cibubur, pada 7–9 Agustus 2026. (Tedy)

Share:

Read More

Kemenpar dan Danantara Perkuat Investasi Pariwisata Berkualitas

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani saat berkolaborasi dalam Kesepahaman Bersama di Kantor Danantara, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendorong investasi serta pengembangan pariwisata Indonesia.

Kolaborasi tersebut dituangkan dalam Kesepahaman Bersama yang ditandatangani Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani di Kantor Danantara, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

“Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan semangat kolaborasi serta kesamaan visi yang kuat dalam mendorong pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kerja sama ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung visi Presiden, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menpar Widiyanti.

Menpar menjelaskan, pariwisata memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi tersebut karena mampu menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah ekonomi hingga ke daerah.

Peran itu tercermin dari capaian sektor pariwisata nasional yang menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS atau setara Rp305,4 triliun pada 2025. Sektor pariwisata juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja bagi 25,91 juta orang.

Momentum positif tersebut berlanjut pada 2026. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tumbuh 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Capaian ini menunjukkan resiliensi sektor pariwisata Indonesia yang tetap mampu tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik,” kata Menpar.

Menpar Widiyanti meyakini kapasitas yang dimiliki Kemenpar dan Danantara dapat saling melengkapi dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mempercepat kemajuan pariwisata Indonesia.

Danantara, dengan kapasitas pendanaan dan jangkauan investasinya, memiliki posisi strategis untuk mendukung pengembangan destinasi, infrastruktur, serta ekosistem investasi pariwisata. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi pengembangan sektor pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Kami berharap semangat kolaborasi ini dapat terus terjaga agar setiap peluang kerja sama dapat dikembangkan secara produktif, berkelanjutan, dan akuntabel. Yang terpenting adalah bagaimana kesepahaman ini dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret yang memberikan dampak nyata,” kata Menpar Widiyanti.

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama mencakup pertukaran data dan informasi terkait pengembangan pariwisata; peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; pengembangan destinasi dan/atau sarana serta prasarana pariwisata; dan pengembangan produk pariwisata minat khusus.

Kerja sama juga mencakup pengembangan industri dan investasi pariwisata; pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri; serta dukungan terhadap pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan (event) pariwisata.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan secara cepat sekaligus memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap berbagai industri, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis yang sangat penting agar kolaborasi dan engagement Danantara beserta seluruh ekosistemnya dapat mendukung peningkatan sektor pariwisata,” kata Rosan.

Menurut Rosan, peluang kolaborasi dapat mencakup berbagai bidang, antara lain pengembangan hotel-hotel di bawah naungan InJourney untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendorong mereka tinggal lebih lama di destinasi.

Kolaborasi juga dapat dikembangkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pariwisata, termasuk konser artis internasional, yang berpotensi meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memperbesar perputaran ekonomi dari aktivitas wisata.

“Sehingga tidak hanya kuantitas, tetapi yang juga penting adalah wisatawan dapat stay lebih lama dan spending lebih besar sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian, tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional,” kata Rosan.

Rosan berharap penandatanganan Kesepahaman Bersama menjadi fondasi bagi implementasi berbagai program konkret antara Danantara dan Kementerian Pariwisata.

“Kami menyambut baik kerja sama ini dan berharap langkah awal ini dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan terhadap perekonomian kita ke depan,” ucap Rosan.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji serta Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini. (Tedy)

Share:

Read More

Menhut Raja Juli Antoni Apresiasi Penyaluran Dana RBP REDD+ GCF-2 oleh BPDLH

Menhut Raja Juli Antoni Apresiasi Penyaluran Dana RBP REDD+ GCF-2 oleh BPDLH. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat komitmen penataan ekosistem perdagangan karbon dan perlindungan hutan melalui mekanisme pendanaan berbasis kinerja (Result-Based Payment / RBP). Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund Output 2 (GCF-2) untuk 10 Provinsi di Jakarta, Rabu (12/8).

Agenda tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto. Penyaluran dana ditujukan bagi 10 provinsi penerima, yakni Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik penyaluran dana RBP REDD+ GCF-2 yang dinilai menjadi instrumen penting untuk melengkapi skema perdagangan karbon Indonesia dan pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

“Ini satu hal yang sangat penting, RBP berbasis terhadap kinerja. Kita membayar sesuatu karena basis kinerja. Ini saling melengkapi dengan regulasi pendukung lainnya untuk membuat satu ekosistem perdagangan karbon yang baik. Selain RBP yang terus kita promosikan, tentu sektor voluntary carbon market juga kita jalankan. Saat ini juga berproses nesting di sepuluh provinsi yang insya Allah semua ini akan memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Menhut Raja Juli Antoni juga memberikan apresiasi khusus terhadap rekam jejak tata kelola BPDLH yang dinilai profesional dan diakui secara internasional. Menurutnya, BPDLH merupakan sebuah legacy positif institusional yang harus dijaga integritasnya.

“BPDLH ini adalah satu legacy baik yang dikelola secara profesional. Saya keliling ke luar negeri, saat COP di Azerbaijan, di Brazil, hingga London Climate Action Week, lembaga ini sangat diapresiasi oleh dunia internasional sehingga banyak donor tertarik berinvestasi. Kita diajarkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk 'mikul dhuwur mendhem jero', hal-hal yang baik pada masa lalu harus kita teruskan dan kita pertahankan. Jaga integritas BPDLH. Bangunannya tetap utuh, transparasinya dijaga, dan terus lakukan inovasi baru untuk menyempurnakannya,” tegas Menhut.

Di samping penataan pendanaan iklim dan nilai ekonomi karbon, Menhut Raja Juli Antoni memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan peringatan serius mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengutip proyeksi BMKG terkini, Indonesia menghadapi potensi fenomena cuaca ekstrem El Nino kuat.

“Peringatan dari BMKG, kita memasuki fase yang sangat sulit, El Nino sangat kuat, yang berpotensi sama seperti ancaman tahun 2015. Pemerintah terus mengerahkan segala upaya. Ada helikopter pemadam (water bombing) dan pesawat fixed-wing untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disiagakan. Namun, karena kelembapan dan awan hujan yang terbatas, peran partisipasi masyarakat menjadi kunci paling utama,” jelasnya.

Menhut mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari Gubernur hingga lapisan masyarakat tapak, untuk meningkatkan kedisiplinan dan tidak melakukan aktivitas penyiapan lahan menggunakan api maupun tindakan lain yang dapat memicu kebakaran.

“Pemerintah akan hadir sekuat tenaga berkoordinasi di bawah Kemenko dan seluruh K/L serta daerah. Namun, kami sangat memohon partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita dan tidak bermain-main dengan api,” pungkas Menhut Raja Juli Antoni.

Melalui kerja sama penyaluran dana RBP REDD+ GCF-2 ini, Kemenhut berharap setiap daerah penerima dapat memanfaatkan alokasi pendanaan secara transparan dan akuntabel demi mendukung penguatan kapasitas tapak, perlindungan ekosistem hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. (Muh)

Share:

Read More

Pemkab Bogor Perkuat Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Hingga Tingkat Keluarga

Pemkab Bogor Perkuat Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Hingga Tingkat Keluarga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat penanganan kemiskinan berbasis data dengan pendekatan spasial hingga tingkat keluarga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program intervensi pemerintah tepat sasaran dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang saling berkaitan.

Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kemiskinan tidak dapat ditangani secara parsial. Sebab, satu keluarga yang masuk kategori miskin dapat menghadapi berbagai persoalan lain, seperti rumah tidak layak huni, sanitasi, kesehatan, stunting, hingga pengangguran.

“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8).

Ajat menjelaskan, data kemiskinan perlu diintegrasikan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, apakah keluarga miskin tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, bagaimana kondisi sanitasinya, apakah terdapat anggota keluarga yang mengalami TBC, stunting, maupun persoalan pengangguran.

Menurutnya, pemetaan secara terintegrasi tersebut penting agar intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” katanya.

Ia mencontohkan, apabila dalam satu keluarga ditemukan persoalan kemiskinan sekaligus pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, atau stunting, maka intervensi pemerintah perlu dirancang untuk menjawab berbagai persoalan tersebut secara terpadu.

“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Bogor melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kemiskinan, mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan.

Pemkab Bogor mendorong agar hasil pemetaan tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret. Setiap program diharapkan memiliki kejelasan mengenai lokasi, penerima manfaat, bentuk intervensi, serta kebutuhan anggarannya.

“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tambah Ajat.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Bogor berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah, lintas sektor, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Data yang terintegrasi juga diharapkan memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas program sekaligus mengkomunikasikan kebutuhan anggaran kepada perangkat daerah dan DPRD. (Rizal)

Share:

Read More

Bupati Bogor Rudy Susmanto Evaluasi Pekerjaan Strategis 2026, Siapkan Perencanaan Prioritas 2027

Bupati Bogor Rudy Susmanto Evaluasi Pekerjaan Strategis 2026, Siapkan Perencanaan Prioritas 2027. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan strategis dan prioritas tahun 2026, sekaligus mempersiapkan perencanaan pekerjaan strategis dan prioritas untuk tahun 2027, Senin (10/8/2026).

Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat capaian pelaksanaan program dan pekerjaan strategis yang telah berjalan, mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, serta memastikan pekerjaan yang menjadi prioritas dapat segera dipercepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, pembangunan Kabupaten Bogor membutuhkan kerja bersama dan dukungan seluruh jajaran pemerintahan.

“Evaluasi ini untuk melihat apa yang sudah berjalan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus segera kita percepat,” ujar Rudy Susmanto.

Menurutnya, perubahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dibutuhkan dukungan, waktu, tenaga, pikiran, serta komitmen seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

“Untuk membangun Kabupaten Bogor yang lebih baik, lebih nyaman, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan,” katanya.

Rudy menekankan, evaluasi bukan hanya menjadi agenda rutin, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program dan pekerjaan strategis berjalan sesuai target serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Tidak ada perubahan tanpa kerja nyata. Mari bergerak bersama untuk Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Ia berharap, melalui evaluasi pelaksanaan pekerjaan strategis tahun 2026 dan perencanaan yang lebih matang untuk tahun 2027, seluruh perangkat daerah dapat semakin solid dalam menjalankan program pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Rizal)

Share:

Read More

Keluarga Besar Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Mengucapkan: Selamat Memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia

Share:

Read More

Perkuat Kredibilitas Pasar Modal, Pemerintah Dorong Kinerja dan Tata Kelola Emiten

Perkuat Kredibilitas Pasar Modal, Pemerintah Dorong Kinerja dan Tata Kelola Emiten. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, penguatan kepercayaan investor menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum investasi dan ekspansi usaha di Indonesia. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat dan pasar modal yang terus berkembang, Pemerintah mendorong penguatan kualitas serta kedalaman pasar modal agar semakin mampu mendukung kebutuhan pembiayaan jangka panjang dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global. Kondisi tersebut juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah sebesar 2,88% serta kemampuan Indonesia memitigasi dampak gejolak harga energi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/08).

Sejalan dengan fundamental ekonomi tersebut, pasar modal Indonesia juga telah berkembang dengan basis investor dan perusahaan tercatat yang semakin besar. Hingga Juni 2026, jumlah perusahaan tercatat mencapai 957 perusahaan, jumlah investor mencapai 28,9 juta, dan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp9.897 triliun. Di tingkat ASEAN, Indonesia tercatat memiliki jumlah investor terbesar, jumlah perusahaan tercatat terbesar kedua, kapitalisasi pasar terbesar ketiga, serta rata-rata nilai transaksi harian terbesar kedua.

Namun demikian, Pemerintah memandang penguatan pasar modal ke depan tidak lagi semata-mata berfokus pada peningkatan skala, melainkan juga pada peningkatan kualitas, kedalaman, likuiditas, dan kepercayaan investor. Dari sisi supply, hingga Juli 2026 secara year-to-date terdapat tujuh perusahaan baru tercatat dengan dana IPO sekitar Rp2,16 triliun, sehingga masih terdapat ruang untuk memperkuat pipeline emiten berkualitas dan pembiayaan jangka panjang. Pada saat yang sama, investor semakin memperhatikan likuiditas, struktur kepemilikan, adequate free float, transparansi, tata kelola, serta kualitas keterbukaan informasi.

Pemerintah juga terus memperkuat reformasi pasar modal melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan instrumen investasi, termasuk PINTAR Reksa Dana dan ETF Emas, serta percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

Di luar pasar modal, penguatan iklim investasi juga dilakukan melalui deregulasi dan penyelesaian hambatan investasi lintas Kementerian/Lembaga. Melalui Satgas Debottlenecking, hingga 30 Juli 2026 telah diterima 170 aduan pelaku usaha dan 124 di antaranya telah diselesaikan, mencakup isu perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah menciptakan enabling environment dan memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

“Penguatan kepercayaan investor perlu diikuti peningkatan kualitas perusahaan tercatat sebagai penghubung antara pasar keuangan dan sektor riil. Perusahaan tercatat perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi agar penghimpunan dana dapat semakin optimal mendukung ekspansi usaha, investasi, inovasi, dan produktivitas,” tambah Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono, serta jajaran pengurus dan anggota Asosiasi Emiten Indonesia. (Iqbal)

Share:

Read More

Kepala BGN Sudaryono Berlakukan “Rules of 4 Hours” untuk Perketat Keamanan Pangan

Kepala BGN Sudaryono Berlakukan “Rules of 4 Hours” untuk Perketat Keamanan Pangan. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu konsumsi makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap makanan MBG wajib dikonsumsi paling lambat empat jam setelah makanan tersebut matang sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, mengimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah untuk bersama-sama memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

“Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan empat jam setelah makanan itu matang. Kami mengimbau para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi,” ujar Mas Dar pada Senin (10/8).

Menurutnya, pengecekan waktu konsumsi merupakan langkah sederhana namun penting dalam memastikan makanan yang diterima peserta didik tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Karena itu, makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi tidak boleh dikonsumsi.

“Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan,” tegasnya.

BGN menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. Ketentuan batas waktu konsumsi tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga aman dikonsumsi.

Mas Dar menegaskan, penerapan aturan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama sekolah, guru, dan peserta didik. Kepatuhan bersama terhadap waktu konsumsi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan risiko keamanan pangan sekaligus memastikan manfaat program diterima secara optimal.

“MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi. Insyaallah kami, Badan Gizi Nasional, terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik,” pungkas Mas Dar. (Tedy)

Share:

Read More

Kepala BGN Terus Gaungkan Prinsip Zero Tolerance dalam Program MBG

Kepala BGN Terus Gaungkan Prinsip Zero Tolerance dalam Program MBG. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pelayanan, pengawasan, monitoring, serta kolaborasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan bahwa aspek keamanan pangan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan MBG. Program pemenuhan gizi bagi masyarakat harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.

“MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi,” tegas Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar seusai Rapat Pimpinan BGN pada Senin (10/8).

Menurutnya, BGN terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya risiko keamanan pangan. Pengawasan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari penyelenggara program hingga sekolah, guru, peserta didik, dan pihak terkait lainnya.

“Insyaallah kami, Badan Gizi Nasional, terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik,” ujar Mas Dar.

Mas Dar menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan pangan harus dilakukan secara bersama-sama. Kepatuhan terhadap ketentuan konsumsi makanan, termasuk memastikan makanan dikonsumsi dalam batas waktu yang telah ditentukan, menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah risiko yang tidak diinginkan.

BGN juga mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan MBG untuk dikonsumsi di rumah. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi dan kualitas makanan setelah berada di luar pengawasan penyelenggara tidak dapat dipastikan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan.

Komitmen zero tolerance terhadap kasus keracunan menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan MBG tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa aman kepada seluruh penerima manfaat.

“Badan Gizi Nasional terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik, dengan zero tolerance terhadap kasus keracunan,” pungkas Mas Dar. (Tedy)

Share:

Read More

Pasokan Global Pulih, ICP Juli 2026 Turun Jadi US$ 81,68 per Barel

Pasokan Global Pulih, ICP Juli 2026 Turun Jadi US$ 81,68 per Barel. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia ikut mengubah pergerakan harga minyak pada Juli 2026. Di Indonesia, pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) Juli sebesar US$ 81,68 per barel, turun US$ 1,77 dibandingkan bulan sebelumnya.

Perubahan ICP tersebut menjadi bagian dari dinamika harga minyak mentah di pasar internasional. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar global untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, dalam keterangannya di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo, Jakarta, Senin (10/8), menjelaskan bahwa ICP Juli turun dari US$ 83,45 per barel pada Juni 2026 menjadi US$ 81,68 per barel pada Juli 2026.

"Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar US$81,68 per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia," kata Laode.

Penurunan juga terjadi pada sejumlah harga minyak mentah utama dunia. Berikut perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2026:

1. Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$1,77/bbl dari US$ 83,45/bbl menjadi US$ 81,68/bbl.
2. Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,46/bbl dari US$ 84,43/bbl menjadi US$ 83,97/bbl.
3. WTI (Nymex) turun sebesar US$ 2,57/bbl dari US$ 81,79/bbl menjadi US$ 79,22/bbl.
4. Dated Brent turun sebesar US$ 2,06/bbl dari US$ 85,47/bbl menjadi US$ 83,41/bbl.
5. Basket OPEC turun sebesar US$ 7,00/bbl dari US$ 89,75/bbl menjadi US$ 82,74/bbl (per tanggal 30 Juli 2026).

Menurut Laode, perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut adalah de-eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral.

Kondisi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai membaik juga disebut memengaruhi kepercayaan pasar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pemulihan sementara lalu lintas di Selat Hormuz mendorong kenaikan pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026 sehingga total pasokan mencapai 98,8 juta barel per hari.

Sejumlah faktor masih menjadi sumber ketidakpastian, termasuk potensi eskalasi militer dalam skala terbatas dan perubahan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi arah pergerakan harga minyak pada periode berikutnya.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak internasional. Formula ICP juga akan tetap diterapkan secara transparan agar mencerminkan dinamika pasar internasional serta tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas.

Pemantauan terhadap perubahan pasokan, kondisi geopolitik, dan perkembangan pasar global menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional. (Isna)

Share:

Read More

Butuh Bantuan di Jalan Tol? Layanan Polri 110 Kini Terintegrasi, Respons Lebih Cepat

Butuh Bantuan di Jalan Tol? Layanan Polri 110 Kini Terintegrasi, Respons Lebih Cepat. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya melalui layanan Polri 110 yang kini semakin mudah diakses, cepat dan responsif serta terintegrasi dalam pelayanan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya di ruas Tol.

Melalui layanan 110, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kepolisian dalam satu platform secara lebih praktis. Kehadiran fitur layanan Polri 110 juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat.

Melalui sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat mengenai kondisi darurat di jalan tol dapat diteruskan kepada jajaran kepolisian sesuai wilayah dan kebutuhan penanganannya. Dengan demikian, petugas yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dapat segera memberikan respons.

Kasubdit Wal dan PJR Korlantas Polri Kombes Pol. Ruben Verry Takaendengan, S.I.K. mengatakan, penguatan layanan berbasis digital 110 yang terintegrasi dengan layanan Ruas Tol merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian yang semakin mudah dan cepat.

“Korps Lalu Lintas Polri terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan responsif. Melalui 110 masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kepolisian di Ruas Tol,” ujar Kombes Pol. Ruben.

Menurutnya, layanan Polri 110 menjadi salah satu sarana penting yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara langsung dengan kepolisian ketika membutuhkan bantuan maupun menyampaikan informasi terkait situasi yang memerlukan kehadiran petugas.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kepolisian. Di jalan Tol Dengan sistem yang terintegrasi, laporan atau kebutuhan masyarakat dapat diterima dan diteruskan kepada jajaran yang memiliki kewenangan dan kedekatan wilayah untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Kombes Pol. Ruben.

Kombes Pol. Ruben menuturkan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat.

Kata Kombes Pol. Ruben, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Setiap informasi yang disampaikan melalui kanal pelayanan Polri 110 merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan keamanan keselamatan serta kelancaran Lalulintas , Karena itu, kami ingin memastikan setiap laporan masyarakat di jalan Tol mendapatkan respons dan penanganan yang tepat,” kata Kombes Pol. Ruben.

Polri juga terus mendorong seluruh jajaran untuk memberikan respons yang cepat dan profesional terhadap setiap laporan yang diterima. Integrasi layanan di jalan tol diharapkan dapat memperpendek waktu respons sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dari personel yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

“Teknologi bukan sekadar soal aplikasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di jalan tol, Ukurannya adalah ketika masyarakat membutuhkan petugas, mereka (masyarakat) tahu harus menghubungi ke mana, mudah mengaksesnya, dan mendapatkan respons yang cepat,” tegasnya.

Adapun fitur layanan 110 Petugas dapat diunduh melalui Google Play Store pada perangkat Android. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepolisian.

Korps Lalu Lintas Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan 110 Petugas secara bijak sebagai sarana komunikasi dan pelayanan kepolisian. Dengan dukungan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, Korps Lalu Lintas Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, responsif dan dekat dengan masyarakat. (Candra)

Share:

Read More