Bupati Bogor Perkuat Peran Camat untuk Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bupati Bogor Rudy Susmanto menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat se-Kabupaten Bogor. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam arahannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa kecamatan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Karena itu, camat dituntut mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Kecamatan adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menaruh harapan kepada kita. Karena itu, mari bekerja dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya," tegas Rudy.

Ia juga mengajak seluruh camat untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Menurut Rudy, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat kabupaten, tetapi juga oleh komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran di tingkat kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap terbangun kesamaan visi dan langkah antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan, sehingga berbagai program prioritas dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. (Rizal)

Share:

Read More

Rudy Susmanto Dorong Percepatan Infrastruktur untuk Menarik Investasi ke Kabupaten Bogor

Rudy Susmanto Dorong Percepatan Infrastruktur untuk Menarik Investasi ke Kabupaten Bogor. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus menarik investasi ke Kabupaten Bogor. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi terkait pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari–Salabenda, pembangunan Jalan Tambang, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati Bogor, Rabu (5/8).

Rapat dihadiri unsur DPRD Kabupaten Bogor, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), serta jajaran perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan berbagai proyek strategis di Kabupaten Bogor.

Dalam arahannya, Rudy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh percepatan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadi pondasi penting dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek administratif maupun dukungan di lapangan, sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lancar," kata Rudy.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses transportasi, tetapi juga menjadi penggerak lahirnya kawasan-kawasan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rudy, keberadaan Jalan Tol Depok–Antasari yang nantinya terhubung dengan jaringan jalan tol lainnya akan memperkuat konektivitas Kabupaten Bogor dengan wilayah sekitar. Kondisi tersebut diyakini akan meningkatkan daya tarik investasi karena akses menuju kawasan industri, permukiman, perdagangan, maupun pusat-pusat ekonomi menjadi lebih efisien.

Selain pembangunan jalan tol, Pemkab Bogor juga mendorong percepatan pembangunan Jalan Tambang serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor. Ketiga proyek tersebut dipandang saling melengkapi dalam mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target, Rudy menginstruksikan agar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) segera diaktifkan kembali mulai pekan depan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pengadaan tanah melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, BPN, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Proyek strategis ini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan konektivitas wilayah Kabupaten Bogor. Karena itu, saya meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat sinergi dan kolaborasi agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target," tegas Rudy.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung kolaborasi seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, terbukanya peluang usaha, dan terciptanya lapangan kerja baru. (Rizal)

Share:

Read More

PNBP Lampaui Target, Kementerian ESDM Kembali Peroleh Opini WTP

PNBP Lampaui Target, Kementerian ESDM Kembali Peroleh Opini WTP. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai Rp138,40 triliun sepanjang 2025, melampaui target sebesar Rp127,48 triliun. Capaian penerimaan tersebut berjalan bersamaan dengan upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP diberikan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2025. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan dalam agenda yang berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2026.

"Capaian ini menunjukkan konsistensi Kementerian ESDM dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," tegas Bahlil.

Selain mempertahankan kualitas laporan keuangan, Kementerian ESDM mencatat realisasi PNBP sebesar Rp138,40 triliun sepanjang 2025. Jumlah itu setara dengan 108,56 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp127,48 triliun.

Realisasi penerimaan berlanjut pada 2026. Hingga Juli, PNBP Kementerian ESDM telah mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp136,18 triliun.

Capaian tersebut mencerminkan upaya kementerian mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral. Namun, peningkatan penerimaan juga perlu berjalan seiring dengan akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, dan kepatuhan pelaku usaha.

"Peningkatan penerimaan harus tetap dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan kepatuhan para pelaku usaha," ujar Bahlil.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi capaian Kementerian ESDM. Berdasarkan rangkuman pemeriksaan BPK, ia menilai capaian positif kementerian terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Tidak banyak kementerian yang keberhasilannya didominasi terkait dengan core bisnisnya. Jadi, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan Kementerian ESDM dan jajaran yang telah melaksanakan kegiatannya dengan baik," ujar Nyoman.

Opini WTP diberikan BPK apabila laporan keuangan dinilai wajar dalam semua hal yang material. Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (Iqbal)

Share:

Read More

Percepat Transformasi Digital, Kemenperin Perkuat Ekosistem Startup Nasional

Percepat Transformasi Digital, Kemenperin Perkuat Ekosistem Startup Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian fokus untuk memperkuat ekosistem startup nasional sebagai bagian dari strategi mempercepat transformasi industri manufaktur berbasis teknologi dan inovasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan solusi digital yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri nasional sehingga semakin kompetitif di pasar global.

Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) secara konsisten juga melakukan pembinaan kepada pelaku startup melalui Program Startup For Industry (SFI) sejak tahun 2018. Hingga saat ini, tercatat profil startup dalam ekosistem SFI sebanyak 2.577 startup, dengan 67,5 persen atau 1.740 startup di antaranya berbasis teknologi, 640 di antaranya startup yang berfokus pada hardware adjacent (IoT, Robotik, AI, 3D Printing).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pengembangan startup industri merupakan bagian penting dari implementasi Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) yang diarahkan untuk memperkuat struktur industri, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

"Indonesia tidak hanya membutuhkan semakin banyak startup, tetapi startup yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di sektor industri. Startup harus menjadi mitra strategis industri nasional dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," kata Menperin saat Peluncuran Resmi Indo Startup Expo and Forum 2026 di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Agus, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pusat pertumbuhan startup di kawasan. Berdasarkan Startup Ranking, Indonesia saat ini menempati posisi keenam dunia dengan lebih dari 3.100 startup aktif sekaligus menjadi negara dengan jumlah startup terbanyak di Asia Tenggara. Namun demikian, kualitas ekosistem startup nasional masih perlu terus diperkuat.

"Berdasarkan Global Startup Ecosystem Index 2026, mutu ekosistem startup Indonesia masih berada di peringkat ke-45 dunia. Artinya, kita memiliki potensi yang sangat besar, tetapi pekerjaan rumah kita adalah meningkatkan kualitas startup agar mampu bertahan, berkembang, memperoleh pembiayaan, dan menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional maupun global," ungkapnya.

Menperin menambahkan, momentum pertumbuhan industri manufaktur saat ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat lahirnya inovasi berbasis teknologi. Pada Triwulan II Tahun 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tetap menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, sektor industri pengolahan menyumbang 39,7 persen realisasi investasi nasional, menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, serta memberikan kontribusi sekitar 82 persen atau senilai USD 115,5 miliar terhadap total ekspor nasional pada semester pertama 2026.

Menurut Agus, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan inovasi agar industri nasional mampu terus tumbuh secara berkelanjutan. 

"Pertumbuhan industri harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dan inovasi. Di sinilah startup memiliki peran strategis sebagai penyedia solusi teknologi yang mampu menjawab kebutuhan industri dari hulu hingga hilir," tegasnya.

Startup Harus Layak Dibiayai

Menperin juga menyoroti tantangan pendanaan startup nasional. Indonesia Startup Report 2026 mencatat nilai pendanaan startup Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar USD355 juta, turun dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pendanaan startup global justru terus meningkat.

Menurut Agus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terbatasnya modal global, melainkan perlunya meningkatkan kualitas startup agar semakin layak memperoleh investasi.

"Modal global tidak sedang langka. Yang dibutuhkan adalah startup yang mampu menunjukkan model bisnis yang kuat, memiliki solusi yang dibutuhkan industri, serta memberikan prospek pertumbuhan yang jelas," katanya.

Di sisi lain, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar. Data BPS menunjukkan terdapat sekitar 4,43 juta unit industri kecil dan menengah (IKM) yang berpotensi menjadi pengguna berbagai solusi teknologi hasil inovasi startup.

"Bagi startup teknologi, jutaan IKM tersebut merupakan peluang pasar yang sangat besar. Tugas pemerintah adalah mempertemukan kebutuhan industri dengan solusi yang dihasilkan startup sehingga tercipta ekosistem yang saling menguatkan," ujarnya.

Indo Startup Expo Jadi Ajang Kolaborasi Global

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kemenperin bersama berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku industri, investor, dan komunitas startup akan menyelenggarakan Indo Startup Expo and Forum 2026 pada 5–7 November 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Kegiatan tersebut akan menghadirkan forum investasi, business matching, startup leaders forum, seminar, penghargaan, demo day, hingga berbagai agenda kolaborasi yang mempertemukan startup dengan industri, investor, regulator, dan pasar.

"Saya berharap Indo Startup Expo and Forum tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi menjadi ruang lahirnya transaksi bisnis, kolaborasi investasi, transfer teknologi, serta kemitraan yang berkelanjutan antara startup dengan industri nasional," tutur Agus.

Perkuat Kemitraan Teknologi Global

Dalam kesempatan tersebut, Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga menandatangani kerja sama dengan Infineon Technologies Asia Pacific mengenai pengembangan startup berbasis teknologi dan penguatan ekosistem semikonduktor nasional.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal IKMA, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, serta membuka akses startup Indonesia ke rantai pasok global.

Selain itu, Ditjen IKMA bersama PT Dayakrea Mega Pradana juga terus memperkuat penyelenggaraan Indo Startup Expo and Forum sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui penguatan Asosiasi Startup for Industry Indonesia (Starfindo) yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan startup industri.

"Kami ingin membangun ekosistem startup industri yang semakin kuat sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga menjadi tempat lahirnya inovasi dan solusi teknologi yang mampu memperkuat industri nasional serta bersaing di tingkat global," pungkas Menperin. (Ros)

Share:

Read More

Manufaktur Lampaui Pertumbuhan Ekonomi, SBIN Kunci Percepat Industrialisasi

Manufaktur Lampaui Pertumbuhan Ekonomi, SBIN Kunci Percepat Industrialisasi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja industri pengolahan nonmigas (IPNM) kembali menunjukkan performa yang impresif pada triwulan II tahun 2026. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (year-on-year), sektor IPNM mampu mencatatkan pertumbuhan 5,32 persen (y-o-y), atau melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan keberpihakan kuat terhadap pembangunan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional, yang kemudian diterjemahkan Kementerian Perindustrian melalui implementasi Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 18,50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau yang mendominasi dibanding sektor lainnya. Selain itu, sektor manufaktur menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi mencapai 0,90 persen, mengungguli lapangan usaha lainnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa arah kebijakan industrialisasi nasional berada di jalur yang tepat. Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap sektor industri telah mampu memperkuat daya saing manufaktur sekaligus menjadikan industri pengolahan nonmigas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Di Kementerian Perindustrian, arahan tersebut kami terjemahkan melalui Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) yang berfokus pada penguatan struktur industri, hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja. Alhamdulillah, hasilnya mulai terlihat dengan pertumbuhan IPNM yang mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menperin di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Agus, keberhasilan sektor manufaktur tidak hanya tercermin dari pertumbuhan output, tetapi juga dari semakin kuatnya aktivitas dunia usaha. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) yang berada pada level 52,31 atau berada pada fase ekspansi.

Kinerja positif tersebut juga sejalan dengan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada pada level 50,2 pada bulan Juli 2026, serta Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Juli 2026 yang mencapai 53,10, yang sama-sama menunjukkan aktivitas industri masih berada pada zona ekspansif.

"Konsistensi indikator-indikator tersebut memberikan sinyal bahwa dunia industri nasional tetap optimistis terhadap prospek usahanya. Artinya, aktivitas produksi, investasi, maupun permintaan terhadap produk manufaktur masih terus bergerak positif," ujar Agus.

Menperin menjelaskan, pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan II-2026 dipacu oleh kinerja sejumlah subsektor strategis. Industri makanan dan minuman mampu tumbuh 6,51 persen, didukung meningkatnya permintaan dari pasar domestik maupun ekspor.

Selanjutnya, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,04 persen, seiring meningkatnya permintaan global terhadap komponen elektronik, baterai, serta berbagai peralatan listrik. Sementara itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 4,99 persen berkat meningkatnya permintaan domestik terhadap bahan kimia dan produk turunannya.

Perlu kebijakan pro-industri

Menperin juga menyoroti bahwa daya beli masyarakat masih menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya nilai impor barang konsumsi yang tumbuh sebesar 27,15 persen (year-on-year). Menurutnya, kenaikan impor barang konsumsi tersebut menjadi indikasi bahwa konsumsi rumah tangga terus tumbuh.

Di sisi lain, peningkatan impor juga menunjukkan masih terdapat keterbatasan kapasitas penyediaan bahan baku maupun komponen tertentu di dalam negeri sehingga sebagian kebutuhan industri dan masyarakat masih harus dipenuhi melalui impor.

"Pertumbuhan konsumsi masyarakat merupakan sinyal positif bagi dunia industri karena menunjukkan permintaan domestik yang tetap kuat. Namun, kita juga harus menjadikan kenaikan impor barang konsumsi sebagai momentum untuk mempercepat penguatan struktur industri nasional agar semakin banyak kebutuhan pasar domestik dapat dipenuhi oleh produk dan bahan baku dari dalam negeri," ujar Agus.

Menurut Menperin, meningkatnya impor barang konsumsi juga menjadi indikasi bahwa kebijakan perlindungan terhadap industri dalam negeri, khususnya industri penyedia bahan baku, masih perlu terus diperkuat. Penguatan tersebut diperlukan agar kapasitas industri nasional mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara lebih optimal, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memperdalam struktur industri nasional.

Meski demikian, Menperin mengakui bahwa pada triwulan II-2026 komponen net ekspor masih memberikan andil negatif sebesar 0,78 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri manufaktur melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, diversifikasi produk bernilai tambah, serta perluasan pasar ekspor agar kinerja perdagangan Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan.

Agus juga menegaskan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Mei 2026, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 13,53 persen terhadap penyerapan tenaga kerja nasional dari total penduduk bekerja yang mencapai 148,19 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih terus menciptakan lapangan kerja dan tidak mengalami pertumbuhan tenaga kerja yang negatif.

"Inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah terus menempatkan sektor industri manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian. Selain menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing nasional, sektor ini juga memberikan kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia. Karena itu, implementasi Strategi Besar Industrialisasi Nasional (SBIN) akan terus kami percepat agar industri nasional semakin kuat, mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, sekaligus meningkatkan kinerja ekspor," tegas Menperin. (Muh)

Share:

Read More

OJK Terbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah LPKSI Tahun 2025

OJK Terbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah LPKSI Tahun 2025. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025 sebagai referensi strategis yang menggambarkan ketahanan, daya saing, serta arah pengembangan industri keuangan syariah nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan tersebut mengangkat tema “Penguatan Daya Saing Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional" dan menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

LPKSI Tahun 2025 memotret perkembangan industri keuangan syariah yang tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika perekonomian global, didukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan serta penguatan kerangka regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, industri keuangan syariah nasional terus bergerak ke arah yang lebih baik seiring implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan OJK bersama para pemangku kepentingan.

“Sejalan dengan implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan, industri keuangan syariah nasional terus melangkah ke arah yang lebih baik, tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin meningkat dari sisi kualitas dan daya saing. Pencapaian ini perlu terus dijaga untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global," kata Friderica.

Di tengah fragmentasi perdagangan global, perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara, serta meningkatnya ketegangan geopolitik, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pada tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen, sehingga menjadi fondasi yang kuat bagi perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Sejalan dengan kondisi tersebut, total aset industri keuangan syariah nasional pada tahun 2025 mencapai Rp3.131,02 triliun atau tumbuh 8,56 persen (year on year/yoy), sekaligus menjadi nilai aset tertinggi sepanjang sejarah. Dari jumlah tersebut, aset perbankan syariah mencapai Rp1.067,73 triliun atau tumbuh 8,92 persen yoy. Sementara itu, total aset pasar modal syariah di luar kapitalisasi saham syariah mencapai Rp1.875,25 triliun atau tumbuh 8,18 persen yoy.

Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, aset Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) tercatat sebesar Rp74,27 triliun atau tumbuh 10,59 persen yoy, sedangkan aset sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mencapai Rp124,51 triliun atau tumbuh 10,29 persen yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) mengatakan OJK akan terus mengawal pengembangan industri keuangan syariah melalui implementasi berbagai regulasi, roadmap sektoral, serta kebijakan yang mendorong penguatan daya saing industri.

Menurut Dian, pembentukan KPKS sejak Juni 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, mempercepat pertukaran informasi, serta mendorong penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri keuangan syariah, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sebagai laporan yang diterbitkan secara berkala setiap tahun, LPKSI menyajikan informasi komprehensif mengenai perkembangan, tantangan, peluang, serta arah kebijakan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Laporan ini diharapkan menjadi referensi bagi regulator, pelaku industri, akademisi, investor, dan masyarakat dalam memahami perkembangan serta prospek industri keuangan syariah nasional.

OJK akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. (Ros)

Share:

Read More

Ekonomi Indonesia Triwulan II 2026 Tumbuh 5,29%

Ekonomi Indonesia Triwulan II 2026 Tumbuh 5,29%. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 tercatat 5,29% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2026 tetap baik dan berada dalam kisaran 4,9-5,7% (yoy) didukung oleh permintaan domestik sejalan dengan kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy) seiring momentum libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 15,97% (yoy) bersumber dari peningkatan realisasi belanja pegawai termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 6,93% (yoy). Investasi tumbuh sebesar 6,87% (yoy) terutama didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta investasi pemerintah dan swasta sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal. Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 4,13% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), berbagai LU utama tumbuh tetap baik. LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, serta LU Informasi dan Komunikasi sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi tumbuh baik seiring dengan terjaganya permintaan domestik.

Selain itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh positif sejalan dengan peningkatan okupansi hotel dan meluasnya jangkauan penerima manfaat MBG. Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 tertinggi tercatat di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti oleh Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, serta Maluku dan Papua. (Budi)

Share:

Read More

Dansatlat Brimob Korbrimob Buka Pelatihan Wanteror Lanjutan dan Tactical Medic T.A. 2026

Dansatlat Brimob Korbrimob Buka Pelatihan Wanteror Lanjutan dan Tactical Medic T.A. 2026. (Dok. Divisi Humas Polri)

Semarang, WaraWiri.net - Komandan Satuan Latihan (Dansatlat) Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Yudo Nugroho Sugianto, memimpin Upacara Pembukaan Pelatihan Wanteror Lanjutan dan Tactical Medic (TacMed) bagi Personel Korps Brimob Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Platina, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan pembukaan diikuti oleh 36 personel, yang terdiri atas 1 personel Satlat Brimob, 10 personel Satwanteror Pasgegana, 11 personel Satbrimob Polda Metro Jaya, 8 personel Satbrimob Polda Jawa Barat, dan 6 personel Satbrimob Polda Jawa Tengah.

Pelatihan Wanteror Lanjutan dan Tactical Medic diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam penguasaan taktik, teknik, dan prosedur penanggulangan terorisme. Selain itu, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan di bawah tekanan, memperkuat kerja sama tim, serta mengasah kompetensi Tactical Medic sebagai bekal penyelamatan jiwa personel maupun masyarakat dalam situasi kritis.

Pelatihan Wanteror Lanjutan dilaksanakan selama 29 hari, terhitung mulai 5 Agustus hingga 2 September 2026. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Pelatihan Tactical Medical (TacMed) yang dilaksanakan selama 16 hari, mulai 3 September hingga 18 September 2026, dengan metode pembelajaran di kelas, latihan lapangan, simulasi, dan evaluasi kemampuan peserta.

Dalam amanatnya, Dansatlat menegaskan bahwa perkembangan ancaman terorisme saat ini berlangsung semakin cepat dan kompleks seiring kemajuan teknologi. Ancaman tidak lagi bersifat konvensional, tetapi memanfaatkan teknologi digital, media sosial, kecerdasan buatan, komunikasi terenkripsi, hingga pendanaan digital.

Oleh karena itu, setiap personel Korps Brimob Polri dituntut memiliki kompetensi yang profesional, adaptif, dan terus berkembang agar mampu merespons setiap bentuk ancaman secara cepat, tepat, terukur, serta sesuai ketentuan hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Kepada seluruh peserta, Dansatlat Brimob mengharapkan agar mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Selain kemampuan fisik dan teknis, keberhasilan pelatihan juga ditentukan oleh ketangguhan mental, integritas, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan manajemen risiko selama pelaksanaan latihan.

Melalui pelatihan ini diharapkan terwujud personel Korps Brimob Polri yang profesional, modern, unggul, berintegritas, humanis, dan memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, sehingga mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Deni)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri Luruskan Kenaikan Denda Tilang dan Pemberlakuan Tilang Manual Menyeluruh adalah Hoaks

Kakorlantas Polri Luruskan Kenaikan Denda Tilang dan Pemberlakuan Tilang Manual Menyeluruh adalah Hoaks. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya aturan baru tilang tahun 2026 yang menyebut Kapolri mengajukan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh serta kenaikan denda tilang sebesar 150 persen. Informasi tersebut juga mencatut nama tokoh nasional untuk memperkuat narasi yang disebarkan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Wibowo, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

“Kebijakan penegakan hukum lalu lintas hingga saat ini tetap mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik ETLE statis maupun ETLE mobile. Informasi yang menyebutkan adanya kebijakan pemberlakuan kembali tilang manual secara menyeluruh maupun kenaikan denda tilang sebesar 150 persen adalah informasi yang tidak benar,” tegas Irjen Pol. Wibowo.

Menurutnya, Polri terus berkomitmen mengoptimalkan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE guna mewujudkan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, Irjen Pol. Wibowo menjelaskan bahwa petugas kepolisian di lapangan tetap diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan secara manual dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut bersifat selektif dan situasional, bukan sebagai pengganti sistem ETLE yang tetap menjadi prioritas utama.

“Penindakan secara manual hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran lalu lintas yang kasat mata dan berpotensi menimbulkan fatalitas maupun membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran penindakan langsung antara lain penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong), aksi balap liar, melawan arus, serta perilaku berkendara secara ugal-ugalan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Kakorlantas menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan yang menghapus prioritas ETLE. Kehadiran tilang manual secara selektif merupakan langkah untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau sistem ETLE tetap dapat ditindak secara cepat demi menjaga keselamatan di jalan raya.

Sehubungan dengan beredarnya narasi yang mengatasnamakan pejabat maupun tokoh tertentu, Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Pastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber resmi kami, melalui NTMC Korlantas, sehingga tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan dan belum tentu benar,” tandas Irjen Pol. Wibowo.

Korlantas Polri akan terus mengedepankan penegakan hukum lalu lintas yang profesional, modern, transparan, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. (Deni)

Share:

Read More

Panglima TNI dan Menhan RI Yakinkan Kesiapan Interoperabilitas TNI

Panglima TNI dan Menhan RI Yakinkan Kesiapan Interoperabilitas TNI. (Dok. Puspen TNI)

Riau, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan menyaksikan pelaksanaan latihan operasi gabungan Komando Gabungan (Kogab) TNI dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).

Dalam latihan ini, TNI mensimulasikan pengamanan wilayah dan objek vital nasional untuk menguji kesiapan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebanyak 12.987 personel dari tiga matra TNI dilibatkan dalam latihan ini.

Latihan turut didukung berbagai Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dari ketiga matra TNI. TNI AD mengerahkan sistem roket, artileri, kendaraan tempur, dan rudal pertahanan udara. TNI AL melibatkan kapal perang, helikopter, pesawat patroli dan angkut, pesawat tanpa awak, serta kendaraan tempur amfibi. 

Sementara itu, TNI AU mengoperasikan pesawat angkut, pesawat tempur, pesawat intai, helikopter, pesawat tanpa awak, dan pesawat angkut strategis untuk mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu.

Melalui Latihan Terintegrasi TNI 2026, TNI menguji interoperabilitas antarmatra, kesiapan personel dan alutsista, serta efektivitas prosedur operasi gabungan. Latihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan operasional, dan kemampuan pertahanan negara guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional. (Putra)

Share:

Read More

Wakil Panglima TNI dan Sejumlah Pejabat Negara Terima Warga Kehormatan dan Brevet Korps Marinir

Wakil Panglima TNI dan Sejumlah Pejabat Negara Terima Warga Kehormatan dan Brevet Korps Marinir. (Dok. Puspen TNI)

Riau, WaraWiri.net - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dianugerahi Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL dalam upacara yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Pantai Todak, Puslatpurmar 9 Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).

Selain diangkat sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir, para pejabat tersebut juga menerima Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut, Brevet Kehormatan Intai Amfibi, dan Brevet Kehormatan Komando Korps Marinir sebagai bentuk penghormatan atas dukungan dan kontribusi dalam memperkuat kemampuan serta profesionalisme Korps Marinir TNI AL.

Usai peninjauan Latihan Terintegrasi TNI 2026 dan prosesi penganugerahan, dihadapan awak media, Menteri Pertahanan RI menyampaikan keyakinannya terhadap kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan tugas pertahanan negara. Menurutnya, hasil latihan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi.

"TNI sudah mampu menjawab tantangan tugas dalam memelihara dan menjaga serta mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Menteri Pertahanan.

Lebih lanjut, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa keberhasilan Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi bukti nyata kesiapan TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. 

"Jadi latihan terintegrasi pada siang hari ini untuk membuktikan kepada Panglima Tertinggi bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah siap sejak tahun 2026 untuk memikul beban tugas dalam rangka menjaga, memelihara, dan mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Menteri Pertahanan.

Penganugerahan Warga Kehormatan dan brevet kehormatan Korps Marinir yang bertepatan dengan pelaksanaan Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi simbol soliditas dan sinergi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam membangun kekuatan pertahanan yang profesional, modern, adaptif, dan siap menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Putra)

Share:

Read More

KAI Libatkan Suara Pelanggan untuk Tingkatkan Layanan; CSI Semester I 2026 Capai 4,53

KAI Libatkan Suara Pelanggan untuk Tingkatkan Layanan. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat kualitas pelayanan dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat evaluasi, inovasi, dan pengembangan perusahaan. Berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan Semester I 2026, Customer Satisfaction Index atau Indeks Kepuasan Pelanggan KAI mencapai 4,53 dari skala 5, meningkat 0,01 poin dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 4,52.

Pada periode yang sama, KAI mencatat 2.205.691 interaksi pelanggan melalui berbagai kanal pelayanan. Interaksi tersebut menjadi sumber informasi untuk memahami kebutuhan pelanggan, membantu penyelesaian kendala, serta menentukan prioritas peningkatan layanan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, pendekatan customer focus menempatkan pengalaman pelanggan sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan.

“Pelanggan merasakan secara langsung setiap tahapan perjalanan, mulai dari mencari informasi, membeli tiket, memasuki stasiun, menjalani proses boarding, hingga tiba di tujuan. Karena itu, suara pelanggan menjadi bagian penting agar pengembangan layanan KAI semakin relevan, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Anne.

Menurut Anne, hasil survei dan interaksi pelanggan digunakan untuk memetakan aspek pelayanan yang telah memperoleh apresiasi serta bagian yang masih membutuhkan perhatian. Data tersebut diteruskan kepada unit terkait sebagai dasar pengembangan fasilitas, penguatan kompetensi pekerja, pemanfaatan teknologi, dan penyempurnaan informasi perjalanan.

Survei Kepuasan Pelanggan Semester I 2026 dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 3.160 responden yang tersebar di sembilan Daerah Operasi dan empat Divisi Regional. Responden merupakan pelanggan yang telah menggunakan layanan KAI sedikitnya dua kali dalam enam bulan terakhir.

Pengukuran mencakup pengalaman pelanggan di stasiun dan di atas kereta api, serta layanan LRT Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, KA Wisata, dan kereta api berskema Public Service Obligation atau PSO. Survei menggunakan skala 1 sampai 5 dengan penilaian terhadap aspek fisik dan nonfisik pelayanan.

“Survei memberikan gambaran terstruktur mengenai tingkat kepuasan pelanggan. Sementara itu, interaksi melalui kanal pelayanan memberikan konteks mengenai pertanyaan, kebutuhan, masukan, serta kendala yang disampaikan pelanggan dalam aktivitas perjalanan sehari-hari,” kata Anne.

Berdasarkan objek pelayanan, indeks kepuasan terhadap layanan di atas kereta api meningkat 0,05 poin, dari 4,55 pada Semester II 2025 menjadi 4,60 pada Semester I 2026. Sementara itu, indeks kepuasan pelayanan di stasiun tercatat sebesar 4,46, dibandingkan 4,50 pada survei sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi perhatian KAI untuk memperkuat kualitas fasilitas dan pengalaman pelanggan di area stasiun. Dari sisi karakter pelayanan, indeks aspek nonfisik meningkat dari 4,58 menjadi 4,61, sedangkan indeks aspek fisik tercatat sebesar 4,46. Penilaian objek pelayanan KAI tersebut berasal dari 2.680 responden layanan stasiun dan di atas kereta api.

Pada pelayanan di atas kereta api, keramahan petugas memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,72. Selanjutnya, ketepatan waktu memperoleh nilai 4,68, informasi perjalanan 4,61, keamanan 4,59, kabin pelanggan 4,56, kereta makan 4,54, serta toilet 4,51.

Pada pelayanan di stasiun, keramahan petugas memperoleh nilai 4,62, akurasi informasi dan waktu pelayanan 4,57, tarif dan tiket 4,50, boarding area 4,39, pembelian tiket 4,38, ruangan customer service 4,37, serta ruang tunggu stasiun 4,34.

“Keramahan petugas, ketepatan waktu, informasi perjalanan, dan keamanan memperoleh penilaian tinggi dari pelanggan. KAI akan menjaga capaian tersebut melalui penerapan standar pelayanan, pengawasan, evaluasi, serta peningkatan kompetensi pekerja secara konsisten,” ujar Anne.

Sebanyak 2.205.691 interaksi pelanggan sepanjang Semester I 2026 terdiri atas 1.380.724 interaksi melalui media sosial, 132.981 interaksi melalui email, 231.030 interaksi melalui WhatsApp, 16.764 komunikasi keluar, serta 444.192 komunikasi masuk.

Interaksi media sosial berasal dari berbagai platform, meliputi Facebook, X, Instagram, Threads, dan TikTok. Sementara itu, kanal email, WhatsApp, serta komunikasi masuk dan keluar digunakan untuk memberikan informasi, menerima pertanyaan, membantu penyelesaian kebutuhan perjalanan, serta menindaklanjuti laporan pelanggan.

“Setiap kanal memiliki karakter yang berbeda. Seluruh interaksi tersebut membantu KAI membaca kebutuhan pelanggan secara lebih luas sekaligus memberikan respons sesuai dengan jenis informasi dan tingkat urgensinya,” jelas Anne.

Data interaksi kemudian dianalisis berdasarkan tema, jenis layanan, wilayah, serta kebutuhan tindak lanjut. Hasilnya diteruskan kepada unit terkait untuk diverifikasi dan diterjemahkan menjadi langkah perbaikan.

Hasil survei dianalisis menggunakan Importance–Performance Analysis untuk memetakan aspek yang dianggap penting oleh pelanggan serta tingkat kepuasan yang mereka rasakan.

Berdasarkan analisis Semester I 2026, beberapa aspek yang menjadi prioritas perbaikan meliputi ruang tunggu stasiun, boarding area, ruangan customer service, tarif dan tiket, serta toilet di atas kereta api.

Pada ruang tunggu stasiun, perhatian pelanggan mencakup kenyamanan, kebersihan, ketersediaan tempat duduk, pencahayaan, dan suhu ruangan. Masukan pada boarding area berkaitan dengan kebersihan, kelengkapan fasilitas, kelancaran proses boarding, serta kemudahan penggunaan Face Recognition Boarding Gate.

Untuk ruangan customer service, pelanggan menilai penting ketersediaan meja dan kursi, tempat duduk antrean, sistem nomor antrean, kebersihan, serta kenyamanan ruangan.

Pada aspek tarif dan tiket, masukan pelanggan berkaitan dengan kesesuaian harga, variasi kelas dan tarif, kemudahan memperoleh tiket, serta kejelasan ketentuan perjalanan. Sementara itu, perhatian terhadap toilet di atas kereta api meliputi kebersihan, ketersediaan air, jet shower, tisu, sabun tangan, tempat sampah, dan pengharum ruangan.

“Data survei dan interaksi pelanggan harus berujung pada langkah operasional. Setiap unit terkait perlu menyusun tindak lanjut dengan target, waktu pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas agar hasil perbaikannya dapat dirasakan pelanggan,” kata Anne.

Hasil survei juga memperlihatkan variasi kinerja pelayanan di setiap wilayah. Daop 3 Cirebon memperoleh CSI objek pelayanan tertinggi sebesar 4,71, terdiri atas CSI stasiun sebesar 4,63 dan CSI di atas kereta api sebesar 4,79.

Daop 5 Purwokerto mencatat peningkatan CSI terbesar, yakni 0,28 poin dibandingkan survei sebelumnya. Pada aspek fisik, Daop 3 Cirebon memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,61 sekaligus meraih nilai aspek nonfisik tertinggi sebesar 4,82.

Dalam aspek kebersihan stasiun, Stasiun Cirebon dan Stasiun Surabaya Pasar Turi memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,58. Untuk kebersihan layanan kereta api berdasarkan wilayah, Daop 6 Yogyakarta memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,76.

Pendekatan customer focus tersebut selaras dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Semangat keadilan diterapkan melalui pelayanan yang menghargai setiap pelanggan, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“KAI akan menjaga aspek yang telah memperoleh penilaian baik dan mempercepat pembenahan pada titik layanan yang masih membutuhkan perhatian. Suara pelanggan menjadi kompas agar peningkatan layanan semakin tepat sasaran dan dapat dirasakan dalam setiap perjalanan,” tutup Anne. (Fathi)

Share:

Read More

Kelola 2.997,99 Ton Limbah melalui Guna Ulang dan Daur Ulang, KAI Perkuat Ekonomi Sirkular

Pengelolaan Limbah KAI Melalui Skema Guna Ulang dan Daur Ulang Bersama Pihak Ketiga. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat penerapan ekonomi sirkular melalui pengelolaan material dari kegiatan operasional dan sarana yang telah memasuki akhir masa penggunaan. Sepanjang 2025, sebanyak 2.997,99 ton limbah KAI dikelola melalui skema guna ulang dan daur ulang bersama pihak ketiga, meningkat 36,31 persen dibandingkan 2024 sebesar 2.199,41 ton.

Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya KAI mempertahankan nilai material agar tetap dapat digunakan dalam siklus produksi. Pendekatan ini juga memperkuat pengelolaan lingkungan dengan menempatkan limbah sebagai sumber daya yang masih memiliki manfaat apabila dipilah, ditangani, dan diproses secara tepat.

Agenda tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan sumber daya dunia. Global Resources Outlook 2024 yang diterbitkan United Nations Environment Programme atau UNEP mencatat ekstraksi sumber daya alam dunia telah meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir. Tanpa langkah bersama yang lebih kuat, ekstraksi sumber daya diproyeksikan meningkat hingga 60 persen pada 2060 dibandingkan tingkat 2020. UNEP menempatkan penggunaan kembali, perbaikan, manufaktur ulang, dan daur ulang sebagai bagian penting untuk mempertahankan nilai produk serta material lebih lama.

Di tingkat nasional, ekonomi sirkular telah masuk dalam arah pembangunan Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, serta Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045. Kebijakan tersebut mengarahkan peningkatan efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan sampah, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa pengelolaan material merupakan bagian dari perspektif siklus hidup yang diterapkan perusahaan. Setiap material perlu ditangani secara bertanggung jawab sejak digunakan dalam kegiatan operasional hingga memasuki tahap pengelolaan akhir.

“Penerapan ekonomi sirkular memberi ruang agar material yang masih memiliki nilai dapat digunakan kembali. Melalui pengelolaan yang terukur, KAI berupaya mengurangi residu, menjaga kepatuhan lingkungan, serta mendukung ketersediaan material bagi kegiatan industri,” ujar Anne.

Dalam pelaksanaannya, KAI memilah limbah berdasarkan karakteristik dan tingkat risikonya. Limbah berbahan logam seperti potongan besi dan sisa pembubutan diserahkan kepada pihak ketiga untuk diproses kembali. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara sebelum dikelola oleh mitra yang memiliki izin dan sertifikasi sesuai ketentuan.

Proses pengelolaan tersebut dijalankan pada berbagai unit kerja, seperti balai yasa, dipo, stasiun, kantor, serta gudang persediaan. Setiap unit penghasil limbah melakukan pemantauan dan pencatatan secara berkala, kemudian menyampaikan laporan pengelolaan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.

Pendekatan siklus hidup juga diterapkan pada sarana perkeretaapian yang sudah tidak layak digunakan atau tidak dapat diperbaiki. Sarana yang umumnya telah beroperasi selama 20 hingga 40 tahun tersebut dapat dialihkan statusnya menjadi Aktiva Tetap Diberhentikan dari Operasi atau (ATDO).

Perubahan status tersebut dilanjutkan melalui proses penghapusbukuan dan penjualan aset sesuai ketentuan internal perusahaan serta setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. KAI kemudian melaksanakan tender penjualan kepada badan usaha berbadan hukum agar pengelolaan aset berlangsung tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan usaha seperti PT Barata Indonesia, PT Pindad, dan PT Krakatau Steel menjadi pihak yang memanfaatkan material besi, baja, dan logam dari sarana tersebut. Setelah proses penjualan, sarana ATDO melalui tahapan pemotongan, penimbangan, dan pemindahan sebelum materialnya didistribusikan kembali atau diolah menjadi produk baru.

Anne menjelaskan, mekanisme tersebut memberi nilai strategis bagi KAI karena pengelolaan aset tidak berhenti ketika masa operasional sarana berakhir. Material yang masih layak dimanfaatkan dapat kembali masuk ke rantai industri, sementara proses penghapusbukuan tetap mengikuti ketentuan tata kelola aset perusahaan.

“Material besi, baja, dan logam memiliki masa manfaat yang dapat diperpanjang melalui pengolahan kembali. Langkah ini membantu menjaga nilai ekonomi aset, mengurangi kebutuhan terhadap material primer, serta mendukung rantai pasok industri nasional,” kata Anne.

KAI akan terus memperkuat pencatatan volume limbah, pemilahan material, evaluasi mitra pengelola, serta kepatuhan dalam proses penjualan sarana ATDO. Penguatan tersebut diarahkan agar setiap tahapan pengelolaan limbah dan aset dapat memberi manfaat lingkungan, ekonomi, serta industri secara berkelanjutan.

“Ekonomi sirkular membutuhkan pengelolaan yang konsisten sejak material digunakan hingga memasuki akhir masa manfaatnya. KAI terus memperkuat proses tersebut agar kegiatan operasional semakin efisien, tertib, dan memberi nilai tambah bagi lingkungan serta perekonomian nasional,” tutup Anne. (Fathi)

Share:

Read More

BATIC 2026: Membuka Jalan Menuju Masa Depan AI, Konektivitas, dan Infrastruktur Digital

Upaya Telin dan TelkomGroup mendukung fokus Danantara untuk memperkuat ekonomi digital nasional melalui transformasi enterprise dan kolaborasi regional. (Dok. Telkom Indonesia)

Bali, WaraWiri.net - Setelah satu dekade menjadi wadah kolaborasi yang mendorong transformasi digital di Asia Tenggara, Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) memasuki babak baru dengan visi yang semakin besar dalam membangun ekosistem digital yang saling terhubung untuk mendukung masa depan transformasi enterprise dan inovasi digital.

Diselenggarakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang berfokus pada bisnis internasional, BATIC 2026 akan berlangsung pada 24–28 Agustus 2026 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, dan akan mempertemukan lebih dari 2.300 delegasi yang mewakili 600+ perusahaan dari 55 negara.

Mengusung tema "Uniting Ecosystem to Drive Connected Progress," BATIC 2026 hadir sebagai respons atas dinamika industri digital yang terus berkembang. Di tengah pesatnya kemajuan kecerdasan artifisial (AI), komputasi awan (cloud), konektivitas generasi berikutnya, dan infrastruktur digital, transformasi tidak lagi dapat diwujudkan secara individual. Kemajuan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang lebih erat antarindustri, lintas sektor, dan lintas negara.

Memasuki penyelenggaraan ke-11, BATIC tidak lagi sekadar menjadi forum industri telekomunikasi, melainkan berkembang sebagai platform kolaborasi yang mempertemukan para pemimpin perusahaan, penyedia teknologi, regulator, investor, hyperscaler, hingga pelaku inovasi digital dari berbagai belahan dunia. Di tengah ekosistem digital yang semakin saling terhubung, BATIC menjadi wadah untuk membahas berbagai peluang dan tantangan bersama, mulai dari adopsi AI, infrastruktur digital, konektivitas yang tepercaya, hingga pertumbuhan digital yang berkelanjutan, melalui dialog dan kolaborasi lintas sektor.

Salah satu pembaruan utama pada penyelenggaraan tahun ini adalah hadirnya ignitePRO, sebuah executive conference yang secara khusus membahas transformasi global enterprise di era Autonomous AI. Menghadirkan para pemimpin bisnis global dan pakar teknologi, ignitePRO akan mengulas bagaimana sistem enterprise berbasis AI, infrastruktur digital yang andal, keamanan siber, tata kelola (governance), serta ekosistem cloud menjadi fondasi bagi organisasi dalam mengakselerasi implementasi AI dari tahap eksplorasi menuju transformasi bisnis yang siap diterapkan secara luas.

Selain menghadirkan ignitePRO, rangkaian konferensi utama BATIC 2026 juga akan mengangkat berbagai isu strategis yang membentuk masa depan ekonomi digital kawasan, mulai dari pengembangan infrastruktur subsea cable dan jaringan fiber yang tangguh, komunikasi berbasis AI, inovasi cloud, platform digital, hingga kemitraan strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Asia Pasifik.

Seluruh rangkaian diskusi tersebut mempertegas pesan utama BATIC 2026 bahwa ekosistem digital yang saling terhubung merupakan fondasi bagi terciptanya nilai bisnis yang berkelanjutan.

Bersamaan dengan ignitePRO, konferensi utama BATIC akan mengangkat berbagai teknologi yang menjadi fondasi ekonomi digital yang saling terhubung di kawasan. Beragam sesi akan membahas infrastruktur konektivitas yang andal, komunikasi berbasis AI, inovasi cloud, platform digital, serta kemitraan ekosistem yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Melengkapi rangkaian konferensi, BATIC 2026 juga menghadirkan sejumlah inisiatif baru untuk memperkuat keterlibatan para pelaku ekosistem digital. Di antaranya adalah Expert Spotlight Sessions yang menghadirkan diskusi mendalam bersama para pemimpin industri kelas dunia, kolaborasi yang lebih luas dengan asosiasi industri internasional dan komunitas teknologi, yang dirancang untuk membuka peluang kolaborasi bisnis yang lebih bermakna lintas sektor.

Chief Executive Officer Telin, Abdul Rahman Ansyori, mengatakan, "BATIC terus berkembang seiring dengan perubahan lanskap industri digital. Memasuki penyelenggaraan ke-11, kami menghadirkan platform yang semakin relevan dengan arah perkembangan industri, mulai dari enterprise berbasis AaI, infrastruktur digital yang semakin cerdas, hingga kolaborasi ekosistem yang lebih kuat. Melalui BATIC 2026 dan ignitePRO, kami ingin menciptakan ruang kolaborasi yang mampu menginspirasi inovasi, memperkuat kemitraan strategis, serta mendorong terwujudnya masa depan digital yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan."

BATIC 2026 juga memperluas kolaborasinya dengan berbagai asosiasi industri global, komunitas teknologi, serta mitra ekosistem untuk menghadirkan platform kolaborasi yang semakin beragam. Melalui forum yang diselenggarakan bersama, workshop teknis, executive roundtable, hingga sesi yang dipimpin oleh komunitas, para delegasi dapat saling bertukar wawasan, membahas tantangan bersama, serta membangun kemitraan lintas industri.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di kawasan, Indonesia menjadi lokasi yang tepat bagi penyelenggaraan BATIC 2026 untuk semakin memperkuat perannya sebagai titik temu ekosistem digital regional maupun global.

Dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan internasional dalam satu platform, BATIC bertujuan memperkuat kolaborasi lintas negara sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan digital di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai penggagas dan penyelenggara BATIC, Telin terus mendukung visi TelkomGroup dalam memperkuat peran Indonesia di ekonomi digital global melalui konektivitas yang menghubungkan bisnis, teknologi, dan ekosistem lintas negara.

Di tengah transformasi digital yang semakin bergantung pada kolaborasi dibandingkan inovasi yang berjalan sendiri-sendiri, BATIC 2026 kembali menegaskan perannya sebagai platform tempat diskusi berkembang menjadi kemitraan, kemitraan melahirkan inovasi, dan inovasi mendorong kemajuan yang saling terhubung. (Isna)

Share:

Read More

Transformasi TelkomGroup Mulai Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif Perkuat Infrastruktur Digital Nasional

Transformasi TelkomGroup Mulai Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif Perkuat Infrastruktur Digital Nasional. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) mencatatkan kinerja keuangan semester pertama tahun 2026 dengan pertumbuhan positif pada sejumlah indikator utama. Mengawali enam bulan pertama tahun 2026, InfraNexia membukukan pendapatan sebesar Rp7,7 triliun. Komposisi pendapatan InfraNexia masih didominasi oleh ekosistem TelkomGroup, sejalan dengan perannya dalam mendukung kebutuhan konektivitas grup secara menyeluruh. Di saat yang sama, pendapatan dari pelanggan di luar TelkomGroup pada portofolio bisnis yang kini dikelola InfraNexia tumbuh 31% secara tahunan menjadi Rp939 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut turut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku industri, termasuk operator telekomunikasi, ISP, penyedia layanan digital, dan pelanggan perusahaan terhadap infrastruktur yang dikelola InfraNexia. Hal ini memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi yang terbuka untuk mendukung kebutuhan konektivitas industri secara lebih luas.

Sebagai bagian dari TelkomGroup, InfraNexia turut mendukung komitmen Danantara Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Transformasi yang dijalankan InfraNexia sejalan dengan upaya mendorong pengelolaan aset negara yang lebih produktif, berdaya saing, serta mampu menciptakan nilai dan dampak ekonomi secara berkelanjutan.

Sejak pengalihan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang efektif pada 1 Januari 2026, InfraNexia memasuki fase baru dengan skala operasi dan kapabilitas infrastruktur yang semakin besar. Transformasi ini menjadi langkah strategis sebagai mesin pertumbuhan baru dalam mendorong pengelolaan aset jaringan yang lebih fokus dan efisien, sekaligus membuka peluang monetisasi dan kolaborasi yang lebih luas di pasar eksternal.

Dari sisi portofolio, segmen Wholesale Network yang mencakup Metronexia, Wavenexia, dan IP Nexia mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 12,7% secara tahunan setelah pengelolaan dialihkan ke InfraNexia. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan yang konsisten terhadap layanan core network serta kebutuhan kapasitas yang terus berkembang di tengah meningkatnya aktivitas digital.

Segmen FTTx & Infrastructure Sharing juga terus memperkuat portofolio bisnis InfraNexia, khususnya dalam mendukung kebutuhan konektivitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastructure sharing. Melalui portofolio ini, InfraNexia mendorong terbentuknya model penyediaan infrastruktur yang lebih efisien sekaligus membuka ruang kolaborasi yang semakin luas bagi seluruh pelaku industri.

Dari sisi profitabilitas, InfraNexia membukukan margin EBITDA sebesar 54,5% pada semester I 2026. Pencapaian tersebut didukung oleh penerapan disiplin operasional, optimalisasi biaya, digitalisasi proses bisnis, serta pengelolaan aset yang semakin terintegrasi.

“Pertumbuhan pendapatan eksternal dan kinerja positif InfraNexia menunjukkan bahwa proses bisnis yang kami jalankan mulai memperkuat daya saing InfraNexia. Selain memperbesar skala bisnis, fokus kami juga terus memastikan aset dan kapabilitas yang dimiliki dapat dikelola secara lebih produktif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Direktur Utama InfraNexia Lukman Hakim Abd. Rauf.

Sejalan dengan perluasan skala bisnis, InfraNexia turut memperkuat kapasitas organisasinya. Jumlah karyawan perusahaan meningkat dari 1.128 menjadi 1.338 orang sepanjang semester I 2026. Penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kompleksitas operasional, pengembangan layanan, serta percepatan eksekusi agenda transformasi perusahaan.

Melanjutkan momentum positif tersebut, Lukman mengatakan semester pertama tahun 2026 menjadi periode penting bagi InfraNexia dalam membangun fondasi sebagai perusahaan infrastruktur digital yang semakin kuat dan kompetitif. Capaian ini membuktikan transformasi yang dijalankan mulai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan efisiensi.

Ia juga menegaskan InfraNexia akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi dan inisiasi modernisasi network, serta memperluas kolaborasi dengan seluruh pelaku industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mengoptimalkan aset infrastruktur dan menghadirkan nilai yang lebih besar bagi pelanggan, pemegang saham, industri, dan negara.

“Melalui sinergi bersama Danantara Indonesia, InfraNexia sebagai bagian dari TelkomGroup optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem digital nasional. Dengan disiplin operasional dan eksekusi transformasi yang konsisten, kami berkomitmen menghadirkan infrastruktur digital yang andal, efisien, dan berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Lukman. (Isna)

Share:

Read More

Petugas Rutan Jakarta Pusat Gagalkan Penyelundupan Diduga Sabu dan Inex

Petugas Rutan Jakarta Pusat Gagalkan Penyelundupan Diduga Sabu dan Inex. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat gagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan inex yang dibawa seorang Warga Binaan usai jalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (4/8) sekitar pukul 19.00 WIB.

Peristiwa terungkap saat Warga Binaan inisial FK jalani pemeriksaan badan dan barang di Pintu Utama (P2U) sesuai standar operasional prosedur. Petugas curigai gerak-gerik yang bersangkutan karena kesulitan saat diminta jongkok. Ketika pemeriksaan dilanjutkan, sebuah bungkusan plastik hitam terjatuh dari tubuhnya.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua plastik klip berisi serbuk putih yang diduga sabu dengan berat 8,54 gram serta satu bungkus berisi hancuran tablet berwarna merah muda yang diduga inex seberat 2,18 gram.

Berdasarkan keterangan awal, barang tersebut diduga diperoleh dari seorang pengunjung dan rencananya akan diedarkan di dalam Rutan atas kendali Warga Binaan lain inisial DM dengan imbalan sebesar Rp1 juta. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Pengamanan dan Kepala Rutan, mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti, serta menyerahkan penanganan perkara kepada Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Kepala Rutan Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kewaspadaan petugas dalam menjalankan prosedur pemeriksaan.

"Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bukti nyata komitmen Rutan Jakarta Pusat dalam mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dari peredaran narkoba serta mendukung implementasi program Zero Halinar (lingkungan bersih dari Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) di lingkungan Pemasyarakatan," tegas Wahyu.

Ia menambahkan, Rutan Jakarta Pusat tidak akan memberi toleransi terhadap petugas, Warga Binaan, maupun pengunjung yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Desman A. Prasetya, menginstruksikan seluruh jajaran pengamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pemeriksaan di setiap jalur keluar-masuk. 

“Pengawasan dan pemeriksaan harus tetap ditingkatkan, termasuk terhadap Warga Binaan yang kembali usai menjalani siding,” ujarnya.

Melalui penguatan pengawasan dan pemeriksaan secara konsisten, Rutan Jakarta Pusat terus perkuat upaya pencegahan peredaran narkoba sebagai bagian dari implementasi Zero Halinar. (Subhan)

Share:

Read More

Gelorakan Semangat Kemerdekaan, Pekan Olahraga Narapidana Resmi Dibuka di Lapas Ambarawa

Gelorakan Semangat Kemerdekaan, Pekan Olahraga Narapidana Resmi Dibuka di Lapas Ambarawa. (Dok. Ditjenpas)

Ambarawa, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambarawa resmi buka Pekan Olahraga sambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (5/8). Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran petugas dan Warga Binaan.

Pembukaan diawali dengan apel bersama yang dipimpin Kepala Lapas Ambarawa, Subakdo Wulandoro, dilanjutkan dengan pembukaan resmi sebagai penanda dimulainya berbagai perlombaan yang akan berlangsung sepanjang Agustus. Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain bola voli, tenis meja, serta sejumlah lomba lainnya yang bertujuan menumbuhkan sportivitas, kebersamaan, dan kekompakan antara petugas dan Warga Binaan.

Subakdo Wulandoro mengatakan Pekan Olahraga jadi salah satu sarana pembinaan yang menanamkan nilai-nilai positif kepada Warga Binaan melalui aktivitas yang sehat dan produktif.

"Momentum Hari Kemerdekaan kami manfaatkan untuk memperkuat semangat kebersamaan, disiplin, dan sportivitas. Melalui kegiatan olahraga, kami ingin menghadirkan pembinaan yang humanis sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara petugas dan Warga Binaan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban," ujar Subakdo.

Salah seorang Warga Binaan, R, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, Pekan Olahraga menjadi kesempatan untuk berolahraga sekaligus mempererat kebersamaan dengan sesama Warga Binaan maupun petugas.

"Kami senang bisa ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Selain menambah semangat, kegiatan ini mengajarkan kami menjunjung sportivitas, saling menghargai, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif," ungkapnya.

Melalui Pekan Olahraga ini, Lapas Ambarawa berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan kebersamaan terus tumbuh sebagai bagian dari proses pembinaan, sekaligus memberikan pengalaman positif bagi seluruh peserta. (Subhan)

Share:

Read More