B50 Diluncurkan, Pemerintah Targetkan Hemat Devisa Rp170 Triliun dan Stop Impor Solar

B50 Diluncurkan, Pemerintah Targetkan Hemat Devisa Rp170 Triliun dan Stop Impor Solar. (Dok. Kemen ESDM)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Pemerintah menempatkan Program Mandatori Biodiesel B50 sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui pencampuran 50 persen bahan bakar nabati ke dalam minyak solar, program ini memberi sejumlah manfaat, mulai dari penghentian impor produk solar, penghematan devisa hingga Rp170 triliun, peningkatan serapan CPO, penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan emisi gas rumah kaca.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, B50 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan ketergantungan impor solar. Dari konsumsi solar nasional sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun, Indonesia sebelumnya masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak (Presiden)," ujar Bahlil saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Peluncuran B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).

Jika pada B40 penghematan devisa mencapai sekitar Rp133 triliun, melalui implementasi B50 penghematan devisa mencapai Rp170 triliun, memberi manfaat bagi sektor sawit melalui peningkatan kebutuhan CPO dari 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton dan memperkuat kepastian pasar bagi petani. Nilai tambah industri CPO pun disebut naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.

Bahlil menyebut implementasi B50 juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari 1,8 juta pada program B40 menjadi 2,1 juta orang melalui B50. Tak hanya itu yang program ini juga berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

"Upaya menjaga lingkungan juga diperkuat melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2," kata Bahlil.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

"Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi Presiden kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi," ucapnya.

Prabowo meminta pengembangan biodiesel tidak berhenti pada B50. Ia mendorong kajian dan inovasi terus dilakukan untuk membuka peluang peningkatan ke tahap berikutnya.

"Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60," tegas Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penerapan B50 harus menjadi momentum untuk terus memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, inovasi berkelanjutan, serta pengelolaan yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (Junaedi)

Share:

Read More

Pariwisata Indonesia Catatkan Pertumbuhan Positif Hingga Mei 2026

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat menyampaikan Laporan Bulanan Kinerja Kemenpar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Sektor pariwisata Indonesia kembali menunjukkan ketahanan dan daya saing di tengah dinamika geopolitik global dengan mencatatkan pertumbuhan positif hingga Mei 2026 yang tercermin dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), surplus kunjungan wisatawan, serta pemulihan tingkat okupansi hotel yang semakin stabil.

Pertumbuhan positif ini menjadi sinyal bahwa berbagai program dan kebijakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan manfaat serta berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat menyampaikan Laporan Bulanan Kinerja Kemenpar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (9/7/2026), mengatakan perjalanan wisnus tetap menjadi penopang utama pergerakan pariwisata dalam negeri di tengah peningkatan kunjungan wisman. Pada saat yang sama, tingkat okupansi hotel menunjukkan pemulihan yang semakin stabil.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa pariwisata Indonesia memiliki daya tahan sekaligus tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang penting,” kata Menpar Widiyanti.

Data menunjukkan, pada Mei 2026 kunjungan wisman mencapai 1,38 juta kunjungan atau meningkat 5,83 persen dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebanyak 1,31 juta kunjungan.

Secara kumulatif, sepanjang Januari–Mei 2026, Indonesia mencatatkan 6,07 juta kunjungan wisman. Angka tersebut tumbuh 7,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Capaian Mei 2026 merupakan capaian kunjungan tertinggi sepanjang tahun berjalan, menunjukkan bahwa minat wisatawan asing terhadap Indonesia tetap kuat,” kata Menpar Widiyanti.

Pertumbuhan kunjungan wisman terutama ditopang pasar Asia Tenggara yang meningkat signifikan sebesar 11,06 persen, dari 547.521 kunjungan pada Mei 2025 menjadi 608.076 kunjungan pada Mei 2026.

Pertumbuhan juga tercatat dari pasar Timur Tengah sebesar 5,67 persen, Asia lainnya 5,37 persen, Oseania 4,69 persen, Afrika 3,72 persen, dan Amerika 1,13 persen.

Sementara itu, pasar Eropa mengalami kontraksi sebesar 5,91 persen di tengah gangguan dan ketidakpastian geopolitik global.

Kinerja kunjungan wisman tersebut sejalan dengan strategi adaptif Kemenpar yang terus memperkuat pasar short-haul dan medium-haul, sekaligus menjaga pasar jarak jauh yang memiliki kontribusi pengeluaran wisatawan tinggi.

Dari sisi wisatawan nusantara, pada Mei 2026 tercatat 106,16 juta perjalanan atau meningkat 8,69 persen dibandingkan Mei 2025 yang mencapai 97,67 juta perjalanan. Peningkatan terutama ditopang momentum libur nasional dan cuti bersama yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negeri.

Secara kumulatif, perjalanan wisnus sepanjang Januari–Mei 2026 mencapai 523,22 juta perjalanan, meningkat 2,86 persen dibandingkan periode Januari–Mei 2025 yang sebesar 508,67 juta perjalanan.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menjelaskan, perjalanan wisatawan nasional (wisnas) atau masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri pada Mei 2026 tercatat sebanyak 550.382 perjalanan. Jumlah tersebut turun 6,05 persen dibandingkan Mei 2025 yang mencapai 585.800 perjalanan.

Secara kumulatif, perjalanan wisnas pada Januari–Mei 2026 mencapai 3,69 juta perjalanan atau turun 3,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,84 juta perjalanan.

“Penurunan perjalanan ke luar negeri terjadi bersamaan dengan meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik destinasi dalam negeri tetap kuat dan semakin menjadi pilihan masyarakat Indonesia,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Wamenpar menyampaikan, apabila dibandingkan dengan perjalanan wisnas, Indonesia masih mencatatkan surplus kunjungan wisatawan. Pada Mei 2026, jumlah kunjungan wisman melampaui perjalanan wisnas dengan surplus 0,83 juta kunjungan. Secara kumulatif sepanjang Januari–Mei 2026, surplus mencapai 2,37 juta kunjungan.

“Kondisi ini mendukung pencapaian net devisa pariwisata yang positif bagi Indonesia,” kata Ni Luh Puspa.

Pemulihan sektor akomodasi juga semakin stabil, tercermin dari tingkat okupansi hotel bintang. Pada Mei 2026, tingkat okupansi hotel mencapai 50,76 persen atau meningkat 2,48 poin persentase dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 48,28 persen.

Secara kumulatif pada Januari–Mei 2026, tingkat okupansi hotel bintang mencapai 46,99 persen, naik 2,14 poin persentase dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 44,85 persen.

“Okupansi hotel yang membaik menjadi sinyal positif bagi ekosistem pariwisata karena berhubungan langsung dengan pergerakan wisatawan, pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi pendukung di destinasi,” kata Wamenpar.

Sinergi Perkuat Ekosistem Pariwisata

Menpar Widiyanti menyampaikan, sepanjang Juni 2026 Kemenpar terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan Lembaga.

Kemenpar melakukan koordinasi lintas sektor melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan.

Terdapat tiga arahan utama yang menjadi tindak lanjut Kemenpar. Pertama, mempercepat pengembangan empat Destinasi Pariwisata Prioritas Percepatan, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah, bandar udara, serta konektivitas penerbangan.

Kedua, memperkuat promosi dan pengembangan pola perjalanan wisata terpadu. Ketiga, menyelaraskan dukungan anggaran, pembukaan rute penerbangan internasional, serta sinergi pemerintah daerah dan pengelola bandar udara untuk pengembangan empat Destinasi Pariwisata Prioritas Pecepatan

Persiapan Libur Sekolah 2026

Dalam menyambut periode liburan sekolah, Kemenpar sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan.

Untuk memastikan implementasi, Kemenpar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional bersama Kepala Dinas Pariwisata atau perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pariwisata juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi untuk memperbarui dan memvalidasi data destinasi wisata rawan bencana secara berkala guna mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif. Hingga 25 Mei 2026, sebanyak 5.145 daya tarik wisata di 36 provinsi telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya.

“Kemenpar juga melakukan visitasi ke 139 titik destinasi wisata untuk memastikan kesiapan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan selama periode liburan,” kata Menpar Widiyanti.

Promosi Pariwisata Indonesia

Promosi pariwisata Indonesia juga terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sales mission, business matching, business gathering, forum, dan pameran internasional. Guna menarik kunjungan wisatawan mancanegara,sepanjang Mei dan Juni 2026, Kemenpar berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi di sejumlah negara, yakni Tiongkok, Korea Selatan, India dan Malaysia. Selain itu dilakukan juga promosi pariwisata dalam negeri untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, tercatat potensi perjalanan sebanyak 36.807 pax, potensi transaksi sebesar Rp7,27 miliar, serta potensi devisa mencapai Rp559,48 miliar.

“Promosi ini penting untuk menjaga keberlanjutan permintaan pasar, memperkuat jejaring industri, membuka akses pasar baru, dan memastikan momentum pertumbuhan wisatawan mancanegara terus terjaga,” tutur Menpar Widiyanti.

KEN Gerakkan Ekonomi Daerah

Dari pelaksanaan event daerah, Wamenpar Ni Luh Puspa menyampaikan Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan pariwisata dan perekonomian daerah. Kemenpar mendukung 125 event daerah terkurasi yang tersebar di 38 provinsi.

Hingga 30 Juni 2026, sebanyak 36 event telah selesai dilaksanakan, dua event sedang berlangsung, dan 87 event dijadwalkan berlangsung hingga akhir 2026.

Dari 36 event yang telah terlaksana, sebanyak 23 event telah selesai dikaji dampaknya dan mencatatkan 1,34 juta pengunjung serta transaksi ekonomi langsung sebesar Rp90,53 miliar.

Pelaksanaan event tersebut juga melibatkan 10,61 ribu UMKM dan 23,59 ribu pekerja seni, serta membuka lapangan kerja bagi 20,27 ribu tenaga kerja.

“Momentum penyelenggaraan KEN yang banyak berlangsung pada musim liburan menjadi penting karena mampu menggerakkan perjalanan wisatawan, meningkatkan eksposur destinasi, dan memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat di daerah,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa. (Fathi)

Share:

Read More

Perkuat Integrasi dan Integritas, Wamen PANRB, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Ketua Ombudsman Tinjau MPP

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto Memberikan Pernyataan saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. (Dok. Kemen PAN-RB)

Bali, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman dan Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona meninjau langsung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan transformasi pelayanan publik berjalan secara nyata melalui penguatan integrasi layanan serta penegakan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung proses pelayanan yang diberikan berbagai instansi, berdialog dengan petugas pelayanan, serta menyapa masyarakat yang tengah mengurus berbagai keperluan administrasi. Kunjungan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi implementasi layanan yang terintegrasi sekaligus mengidentifikasi berbagai praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain.

“Integrasi dan integritas adalah dua fondasi utama dalam transformasi pelayanan publik. Integrasi memastikan masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan tanpa sekat antarlembaga, sedangkan integritas menjamin setiap layanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Keduanya harus berjalan beriringan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat,” ujar Wamen PANRB saat mengunjungi MPP Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung, Bali, Kamis (8/7/2026).

Ia menambahkan, transformasi pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan komitmen seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara layanan untuk membangun ekosistem pelayanan yang saling terhubung.

“Mal Pelayanan Publik bukan sekadar menghadirkan berbagai layanan dalam satu gedung, tetapi menjadi simbol perubahan cara kerja birokrasi yang semakin kolaboratif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman menilai MPP merupakan salah satu wujud nyata reformasi birokrasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin merata di seluruh Indonesia.

“Transformasi pelayanan publik harus dibangun di atas integritas. Pelayanan yang cepat harus tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengingatkan bahwa kemudahan pelayanan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Ombudsman akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan agar setiap masyarakat memperoleh layanan yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik agar seluruh layanan di Mal Pelayanan Publik memenuhi standar pelayanan, mencegah maladministrasi, dan memberikan kepastian bagi masyarakat” pungkasnya.

Diharapkan peninjauan ke MPP Gianyar dan MPP Badung menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam menghadirkan layanan yang semakin terintegrasi, responsif, dan berintegritas. (Tedy)

Share:

Read More

MAN 2 Kota Makassar Raih Gold dan Silver Medal Indonesian Young Scientist Association

MAN 2 Kota Makassar Raih Gold dan Silver Medal Indonesian Young Scientist Association. (Dok. Kemenag)

Makassar, WaraWiri.net - Prestasi Nasional dan Internasional kembali ditorehkan murid Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Makassar di bidang riset dan inovasi. Mereka meraih Gold Medal pada International Invention Competition for Young Modern Scientist (IICYMS) dan Silver Medal pada National Invention Competition for Young Modern Scientist (NICYMS) 2026.

Ajang ini diselenggarakan Indonesian Young Scientist Association (IYSA), lembaga yang aktif mendorong pengembangan riset, inovasi, dan kreativitas generasi muda Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa murid madrasah mampu bersaing dalam kompetisi ilmiah yang menuntut kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta penguasaan metode penelitian dan inovasi. IICYMS merupakan kompetisi internasional yang mempertemukan para peneliti muda dan inovator dari berbagai negara untuk mempresentasikan hasil penelitian dan karya inovatif mereka.

Tim MAN 2 Kota Makassar yang berhasil meraih Gold Medal pada IICYMS terdiri atas: Raasikh E Kasim (XII.G), Nurcahya Nasir (XII.E), Aisyah Mufidah Usry (XII.E), Ahmad Naufal Irfandy (XII.E), dan A. Athira Qanita (XII.G). Sementara itu, prestasi Silver Medal pada NICYMS adalah Siti Alayka Al Maghfira (XII.E), Qanitah Zalzabilah (XII.E), A. Fathimah Az Zahra (XII.E), Abdan Syakura A. Namsum (XII.E), Muh. Arya Dhinoufal Muchsin (XII.E), dan Muhammad Jibril (XII.E).

Kepala MAN 2 Kota Makassar, Darmawati, menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, pendampingan guru, serta budaya akademik yang terus dikembangkan di lingkungan madrasah.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya unggul dalam pendidikan karakter dan keagamaan, tetapi juga mampu melahirkan generasi ilmuwan muda yang kreatif, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Kami berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh murid untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujarnya di Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).

Prestasi yang diraih para murid tersebut sekaligus memperkuat posisi MAN 2 Kota Makassar sebagai madrasah yang konsisten mendorong pengembangan riset, inovasi, dan budaya ilmiah di kalangan murid. Melalui berbagai program pembinaan akademik, penelitian, serta kompetisi ilmiah, madrasah terus berupaya mencetak generasi yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global.

Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga besar MAN 2 Kota Makassar, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, capaian para murid tersebut membuktikan bahwa generasi muda madrasah mampu tampil sebagai agen perubahan yang membawa nama baik bangsa di panggung dunia. (Dimas)

Share:

Read More

Lapas Ciangir Tak Hanya Membina, Tapi Juga Memasok Ratusan Kilogram Telur

Lapas Ciangir Tak Hanya Membina, Tapi Juga Memasok Ratusan Kilogram Telur. (Dok. Kemenimpas)

Banten, WaraWiri.net - Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciangir, Banten, hari-hari warga binaan tidak hanya diisi dengan menjalani masa pidana. Di antara kandang ayam, kambing, sapi, domba, hamparan sawah, hingga perkebunan, mereka belajar keterampilan baru sekaligus menyiapkan bekal untuk memulai kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti.

Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian melalui peternakan ayam petelur, ayam kampung, sapi, domba, kambing, bebek, perkebunan, dan persawahan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi sektor pertanian dan peternakan di lapas dan rutan.

Selain menghasilkan komoditas pangan, program ini dirancang untuk membekali warga binaan dengan keterampilan kerja sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.

Kepala Lapas Kelas IIB Ciangir, Soestanto Poedji Djatmiko, mengatakan hasil pembinaan tersebut telah memberikan kontribusi nyata. Produksi telur ayam petelur di Lapas Ciangir kini mencapai sekitar 860 kilogram per hari, yang dipasarkan ke Jakarta dan wilayah sekitarnya, termasuk memasok kebutuhan sejumlah hotel dengan harga mengikuti harga pasar.

Menurut Soestanto, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas-dinas terkait yang mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Ciangir.

“Lapas Ciangir merupakan lapas terbuka yang berbeda dengan lapas pada umumnya. Kami membangun pembinaan dengan pendekatan yang humanis. Warga binaan kami anggap sebagai keluarga, sehingga petugas juga dituntut responsif dalam membimbing dan mendampingi mereka,” ujarnya, Kamis (9/7).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, menjelaskan bahwa warga binaan yang mengikuti program pembinaan di Lapas Ciangir merupakan mereka yang telah melalui proses asesmen dan memiliki tingkat risiko yang rendah. Selain memperoleh pengalaman kerja dan keterampilan, mereka juga menerima premi dari hasil kegiatan kerja yang dapat ditabung sebagai bekal setelah bebas.

“Premi inilah yang menjadi penyemangat mereka untuk bekerja. Harapannya, tabungan tersebut bisa bermanfaat ketika kembali ke masyarakat dan menjadi salah satu ikhtiar agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama,” katanya.

Bagi Mukriji (21), yang saat ini bertugas merawat kambing, pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Baru satu bulan berada di Lapas Ciangir, ia kini memahami dasar-dasar budidaya kambing dan berharap dapat mengembangkan keterampilan itu setelah bebas lima bulan mendatang.

“Harapannya nanti setelah keluar saya bisa mengembangkan lagi keterampilan beternak ini,” ungkap Mukriji.

Hal serupa dirasakan Yusuf (26), warga binaan yang selama lima bulan terakhir mengikuti pembinaan di peternakan ayam. Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru, mulai dari cara merawat ayam hingga mengenali gejala penyakit pada ternak. Setiap bulan, ia juga menerima premi sekitar Rp800 ribu yang seluruhnya ditabung sebagai bekal saat bebas dua bulan lagi.

“Selama saya di sini banyak hal positif yang saya dapat, terutama tentang peternakan ayam. Saya jadi tahu bagaimana merawat ayam, bagaimana mengenali ayam yang sakit. Nanti setelah pulang saya ingin mengembangkan keterampilan ini,” ujar Yusuf.

Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Ciangir menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat menjalani pidana, tetapi juga ruang untuk belajar, bertumbuh, dan membangun harapan baru. Dari kandang ternak, sawah, dan perkebunan, warga binaan tidak hanya menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memupuk disiplin, tanggung jawab, serta keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk menata kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. (Fajar)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan BUMN dan Kebangkitan Industri Strategis Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dok. BPMI Setpres)

NTB, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) dan penguatan industri strategis nasional menjadi bagian penting dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang makmur. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap BUMN yang selama puluhan tahun menjadi beban negara hingga kini mulai menunjukkan perbaikan kinerja.

“Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan, bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, rugi, rugi, tahun ini mulai untung, saudara-saudara sekalian, mulai untung,” ungkap Presiden dalam sambutannya saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa setelah dilantik sebagai Presiden, dirinya mendapat laporan mengenai besarnya jumlah BUMN di Indonesia. Menurut Presiden, jumlah tersebut tidak hanya mencakup perusahaan induk, tetapi juga berbagai anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang perlu ditertibkan.

“Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita seribu, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi. Sembunyikan uang negara, sembunyikan uang rakyat. Ini kita tertibkan,” tutur Presiden.

Dalam upaya penertiban tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak sehat dan tidak efisien. Langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan pemborosan serta memastikan uang negara dikelola secara lebih produktif.

“Sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN, yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup,” ucap Presiden.

Presiden menyebut, dari pembenahan struktur dan efisiensi biaya, pemerintah telah mampu melakukan penghematan dalam jumlah besar. Penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya overhead dan gaji direksi yang nilainya mencapai Rp70 triliun.

Selain membenahi BUMN, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan membangkitkan industri strategis nasional. Presiden menyebut sejumlah perusahaan strategis yang sebelumnya sempat direncanakan untuk dijual, kini justru diarahkan untuk diperkuat.

“Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dijual, kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo mencontohkan capaian PT PAL dan PT Pindad sebagai bukti bahwa industri strategis nasional memiliki kemampuan untuk berkembang. Menurut Presiden, kemampuan industri pertahanan Indonesia telah menunjukkan hasil nyata dan semakin mendapat pengakuan.

“PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari Arab Saudi, semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad,” ujar Presiden.

Presiden menyebut, pembenahan juga mulai menunjukkan hasil pada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengalami kesulitan, termasuk Garuda. Presiden menegaskan bahwa proses perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap.

“Garuda tadinya mau dijual, saya larang. Sekarang sudah mulai bangkit. Bulan depan sudah mulai untung dari sekian puluh tahun rugi. Saudara-saudara, pelan-pelan kita perbaiki ini semua. Kita perbaiki semua kekurangan,” pungkas Presiden.

Di bidang penguatan ekonomi nasional, Presiden juga menyinggung keberadaan Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia. Menurut Presiden, Danantara merupakan kekuatan ekonomi rakyat Indonesia yang disatukan untuk memperkuat arah pembangunan nasional.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia juga, kita sekarang punya dana kedaulatan kita sendiri. Sovereign wealth fund yang namanya Danantara. Danantara sekarang sudah mungkin kelima terbesar di dunia. Dana ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia. Kita jadikan satu,” tutur Presiden. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Subianto Resmikan Lima Bendungan di Indonesia, Layani Irigasi Seluas 39 Ribu Hektare

Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dok. BPMI Setpres)

NTB, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Acara peresmian kelima bendungan tersebut digelar di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.

Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai Rp9,79 triliun. Adapun kelima bendungan yang diresmikan, yaitu:

1. Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampungan 9,91 juta meter kubik dengan luas genangan 46,16 hektare;
2. Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, memiliki kapasitas tampungan 215,94 juta meter kubik dengan luas genangan 896,39 hektare;
3. Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, memiliki kapasitas tampungan 128,65 juta meter kubik dengan luas genangan 700 hektare;
4. Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, memiliki kapasitas tampungan 10,97 juta meter kubik dengan luas genangan 50 hektare; dan
5. Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, memiliki kapasitas tampungan 5,76 juta meter kubik dengan luas genangan 37,15 hektare.

Secara umum, kelima bendungan ini memiliki empat fungsi utama yaitu untuk mendukung layanan irigasi dengan luas 39.540 hektare dan penyediaan air baku 3,6 meter kubik per detik. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk pengendalian banjir terutama di daerah hilir dari bendungan dan juga untuk penyediaan energi.

Dalam laporannya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa kelima bendungan dibangun dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai 2025. Pembangunan bendungan ini, menurut Menteri PU, bukan hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara.

“Melalui lima bendungan ini, Bapak, Bapak telah mendorong kemandirian bangsa dalam mendukung Asta Cita Bapak, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air,” kata Menteri PU.

Kehadiran lima bendungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden pun menyampaikan rasa syukur atas pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit.

“Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Tetapi pendahulu-pendahulu saya semua berjasa. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berpikirlah untuk bangsa, berpikirlah untuk rakyat, berpikirlah untuk kebaikan semua. Berpikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden Prabowo. (Dinda)

Share:

Read More

Menkomdigi Tawarkan Model Transformasi Digital Indonesia yang Aman dan Beretika Pada Forum PBB WSIS 2026

Menkomdigi Meutya Hafid saat menjadi narasumber dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026 : Leaders SummitX di Jenewa, Swiss. (Dok. Kemenkomdigi)

Swiss, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menawarkan model transformasi digital Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara konektivitas, pertumbuhan ekonomi digital, dan pelindungan masyarakat dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026: Leaders SummitX.

Menurutnya, transformasi digital harus dibangun di atas tiga pilar utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, agar kemajuan teknologi tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga melindungi masyarakat.

Di hadapan para pemimpin, regulator, dan pemangku kepentingan digital dari berbagai negara, Meutya Hafid menegaskan pengalaman Indonesia menunjukkan transformasi digital tidak dapat hanya diukur dari jumlah pengguna internet atau besarnya ekonomi digital. Hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi mampu menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan terpercaya.

Pilar Terhubung menjadi fondasi utama melalui pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur dengan menghadirkan Satelit SATRIA-1 yang kini menghubungkan lebih dari 31.000 fasilitas layanan publik, serta memperluas layanan broadband melalui penyediaan spektrum frekuensi untuk jaringan 5G hingga menjangkau wilayah di lebih dari 17.000 pulau.

"Di bawah pilar Terhubung, kami percaya akses digital adalah hak dasar setiap warga negara. Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan konektivitas," ujar Meutya, Kamis (09/07/2026).

Namun, Meutya mengingatkan bahwa konektivitas tanpa pelindungan berpotensi melahirkan risiko baru, terutama bagi anak-anak. Karena itu, Indonesia menempatkan Terjaga sebagai pilar yang memastikan kemajuan teknologi tetap berpusat pada keselamatan manusia.

Sebagai implementasi pilar tersebut, pemerintah telah memberlakukan regulasi pelindungan anak di ruang digital yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi menerapkan pembatasan usia secara ketat. Melalui kebijakan ini, anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi diperbolehkan membuka akun digital secara mandiri.

Meutya mengungkapkan bahwa dalam bulan-bulan awal penerapan kebijakan tersebut, lebih dari 5 juta akun anak telah ditutup atau dinonaktifkan setelah platform melakukan penyesuaian terhadap ketentuan baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong platform menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi anak.

"Keselamatan anak tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan sukarela platform. Negara harus hadir menetapkan standar yang jelas, sementara platform wajib menjalankannya secara konsisten," tegasnya.

Selain memperkuat pelindungan anak, pemerintah juga terus mendorong transparansi dan akuntabilitas platform digital agar tata kelola ruang digital semakin dipercaya publik. Menurut Meutya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Melalui pilar Tumbuh, Indonesia memanfaatkan bonus demografi sebagai kekuatan utama dalam membangun ekonomi digital. Sebanyak 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Indonesia juga tercatat masuk dalam 10 besar dunia untuk minat terhadap AI generatif, sementara lebih dari 70 persen organisasi telah mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial dalam berbagai aktivitasnya.

Untuk memastikan perkembangan AI berlangsung secara etis dan bertanggung jawab, pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola AI yang akan menjadi dasar Peta Jalan AI Nasional. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi inovasi dan investasi, sekaligus memastikan pemanfaatan AI tetap selaras dengan nilai-nilai Indonesia dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Tujuan kami bukan hanya menciptakan pengguna AI. Kami ingin melahirkan inovator, pencipta, dan pemimpin AI yang bertanggung jawab. Indonesia ingin menjadi bagian dari pembentuk masa depan digital dunia, bukan sekadar menjadi pasar teknologi," pungkas Meutya. (Ros)

Share:

Read More

PLN Energi Gas Perkuat Implementasi Budaya Perusahaan melalui Program Culture Empowerment Leaders Insight

PLN Energi Gas Perkuat Implementasi Budaya Perusahaan melalui Program Culture Empowerment Leaders Insight. (Dok. PLN EPI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anak Usaha PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) PLN Energi Gas menyelenggarakan kegiatan Culture Empowerment & Leader's Insight di Museum Listrik dan Energi Baru, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen PLN Energi Gas yang ditunjuk sebagai Ranger dan Champion Budaya Perusahaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi budaya perusahaan yang selaras dengan arah strategis bisnis dan tantangan industri energi yang semakin dinamis.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penetapan Budaya Perusahaan PLN Energi Gas yang perlu diterjemahkan ke dalam program-program yang relevan, implementatif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Melalui sesi Culture Empowerment & Leader's Insight, para peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tantangan bisnis perusahaan serta peran budaya organisasi sebagai enabler dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis perusahaan.

Turut serta ASVP Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Gas Pipa & BBM PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Adhitya Sapta, dalam arahannya menyampaikan bahwa perubahan lanskap industri energi, perkembangan geopolitik global, serta meningkatnya ekspektasi pelanggan dan pemegang saham menuntut perusahaan untuk memiliki budaya kerja yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

"Budaya perusahaan tidak boleh berhenti sebagai nilai yang tertulis di atas kertas. Budaya harus hidup dalam perilaku sehari-hari, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta mampu mendorong organisasi untuk bergerak lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan maupun perubahan bisnis yang terjadi," ujarnya.

Sepanjang kegiatan, peserta mendapatkan berbagai insight strategis terkait perkembangan industri energi, dinamika bisnis sektor gas, tantangan dan peluang pertumbuhan perusahaan, hingga ekspektasi pemegang saham dalam mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya membangun organisasi yang adaptif, inovatif, berorientasi pada pelanggan, menjunjung tinggi keselamatan kerja, serta mampu menjalankan prinsip operational excellence secara konsisten.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini juga diisi dengan workshop budaya perusahaan yang melibatkan seluruh Ranger dan Champion dalam merumuskan berbagai inisiatif strategis untuk implementasi budaya di lingkungan PLN Energi Gas. Melalui metode collaborative workshop , peserta menyusun berbagai program prioritas yang mencakup aspek Leadership Behavior, Organizational System, Symbol & Ritual , hingga Quick Wins yang dapat segera diterapkan untuk memperkuat internalisasi budaya perusahaan.

Dalam sesi presentasi dan review, masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi yang kemudian mendapatkan masukan langsung dari jajaran Direksi untuk memastikan setiap program budaya memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan organisasi dan target bisnis perusahaan.

Sebagai penutup, seluruh Ranger dan Champion menandatangani komitmen implementasi budaya perusahaan yang akan menjadi landasan dalam menjalankan berbagai program budaya secara berkelanjutan di lingkungan PLN Energi Gas.

Direktur Utama PLN Energi Gas, Edwin Bangun, menyampaikan bahwa budaya perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi bisnis dan peningkatan daya saing perusahaan.

"Melalui Culture Empowerment & Leader's Insight, kami ingin memastikan bahwa setiap Ranger dan Champion memiliki pemahaman yang sama mengenai arah bisnis perusahaan serta mampu menerjemahkan nilai-nilai budaya ke dalam aksi nyata yang berdampak pada kinerja organisasi. Budaya yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi PLN Energi Gas untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan serta seluruh pemangku kepentingan," ungkap Edwin.

Melalui kegiatan ini, PLN Energi Gas menegaskan komitmennya untuk membangun budaya organisasi yang unggul, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja sebagai fondasi dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta memperkuat peran perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional. (Subhan)

Share:

Read More

PHE OSES Mulai Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Offshore Pertama di Indonesia

Peresmian simbolis injeksi perdana Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) berbasis polimer di Lapangan Rama PHE OSES oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Direktur Utama Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina Hulu Energi OSES (PHE OSES) resmi memulai implementasi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di Lapangan Offshore Rama, Wilayah Kerja Southeast Sumatra (WK SES). Capaian ini ditandai melalui seremoni injeksi pertama polimer yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna RDTX Square, Jakarta, Rabu (8/7). 

Acara seremoni dihadiri oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Komisaris PT Pertamina (Persero) Raden Adjeng Sondaryani, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, Komisaris Pertamina Hulu Energi Nanang Untung dan Nepos MT Pakpahan, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Sunaryanto, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi Rachmat Hidajat, General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto, serta Direktur Utama PT Elnusa Litta Indriya Ariesca.

Sebelum memasuki tahap implementasi, proyek ini telah melalui rangkaian kajian dan evaluasi yang komprehensif, mencakup studi subsurface, analisis laboratorium, desain engineering dan operasional offshore, serta kajian keekonomian dan manajemen risiko. CEOR berbasis polimer ini juga telah melalui proses assessment dan review yang melibatkan para ahli EOR di lingkungan SKK Migas dan Pertamina, guna memastikan kesiapan implementasi dari aspek teknis, operasional, maupun keselamatan.

CEOR di Lapangan Rama tidak hanya inovasi yang berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh data operasional, pembelajaran teknis, serta validasi kinerja teknologi sebagai landasan pengembangan implementasi CEOR secara full field pada masa mendatang. 

Dalam pelaksanaannya, teknologi polymer flooding diterapkan dengan menginjeksikan larutan polimer ke dalam reservoir untuk meningkatkan sweep efficiency, sehingga minyak yang sebelumnya sulit diproduksikan dapat terdorong menuju sumur produksi secara lebih optimal. Metode ini merupakan salah satu teknologi EOR untuk meningkatkan recovery factor tahap lanjut pada lapangan-lapangan minyak yang telah memasuki fase mature.

“Lapangan mature bukan aset yang selesai, namun membutuhkan inovasi dan pendekatan baru. Hari ini, melalui Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR), kita sedang memberikan “terapi” baru bagi reservoir kita, memperpanjang usia produktifnya, dan membuktikan bahwa aset-aset puluhan tahun masih mampu berkontribusi besar bagi ketahanan energi nasional,” kata Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero). 

Injeksi polimer di Lapangan Rama ini merupakan simbol transformasi cara berpikir. Ketahanan energi nasional tidak hanya dibangun dengan menemukan cadangan baru, namun dengan memaksimalkan setiap aset, melalui penerapan inovasi dan teknologi. 

“Pada akhirnya, teknologi bukanlah tujuan. Teknologi adalah cara kita menjaga amanah bangsa. Amanah untuk memastikan energi tetap tersedia. Amanah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Amanah untuk memastikan Pertamina terus memainkan perannya sebagai Soko Guru Energi Indonesia,” lanjut Simon. 

“Injeksi perdana polimer yang dilakukan PHE OSES di Lapangan Rama ini merupakan inovasi CEOR offshore pertama di Indonesia. Momen ini menandai tonggak penting dalam penerapan teknologi EOR untuk mengoptimalkan produksi minyak dari lapangan migas lepas pantai yang telah memasuki fase mature. Kami berharap CEOR mampu memberikan hasil recovery factor yang baik, dan berdampak pada meningkatnya lifting minyak nasional,” kata Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas.

PHE OSES menargetkan manfaat penuh dari proyek ini dapat direalisasikan hingga tahun 2030. Keberhasilan implementasi CEOR ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pengembangan teknologi EOR dan membuka peluang penerapan teknologi chemical EOR di lapangan-lapangan lepas pantai lainnya di Indonesia, sehingga mendukung peningkatan produksi migas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. 

Bagi Pertamina Group, implementasi CEOR ini menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menghadirkan inovasi teknologi yang andal, selamat, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional. (Subhan)

Share:

Read More

Indonesia Tawarkan 180 Kawasan Industri kepada Investor Rusia di INNOPROM 2026

Indonesia Tawarkan 180 Kawasan Industri kepada Investor Rusia di INNOPROM 2026. (Dok. Kemenperin)

Rusia, WaraWiri.net - Indonesia terus memperkuat promosi kawasan industri sebagai destinasi investasi global. Dalam ajang INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menawarkan potensi kawasan industri nasional kepada pemerintah dan pelaku usaha Rusia sebagai pintu masuk pengembangan klaster industri internasional yang saling menguntungkan.

“Pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan industrialisasi sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional. Kawasan industri memainkan peranan penting dalam mempercepat transformasi industri nasional, ekosistem terintegrasi yang mendukung hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, hingga daya saing industri nasional di tingkat global” ujar Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sesi Business Talk - Panel Discussion Dialogue between Russian and Indonesian SEZs/Industrial Estate: Regulatory Harmonization and The Development of International Industrial Clusters di Ekaterinburg, Rusia (8/7).

Optimisme tersebut didukung oleh kinerja kawasan industri yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, kawasan industri berhasil menarik investasi sebesar Rp6.744,58 triliun atau tumbuh 9,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy menegaskan bahwa harmonisasi regulasi menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi kawasan industri yang semakin kondusif antara Indonesia dan Rusia. 

“Harmonisasi regulasi antara Indonesia dan Rusia menjadi kunci untuk memastikan setiap investasi kawasan industri berjalan efisien, transparan, dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Kami berharap dialog ini dapat menjadi landasan bagi kemitraan jangka panjang, tidak hanya dalam hal investasi, tetapi juga transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas kawasan industri kedua negara,” ucap Tri.

Diskusi tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, asosiasi kawasan industri, serta pengelola kawasan industri dari Indonesia dan Rusia guna membahas peluang kerja sama investasi, pengembangan kawasan industri, serta pembentukan kawasan industri yang saling terhubung (klaster industri internasional).

Hingga triwulan II 2026, Indonesia memiliki 180 kawasan industri yang menampung hampir 12 ribu perusahaan atau tenan. Pengembangan kawasan industri dilakukan melalui empat pendekatan utama, yakni kawasan berteknologi tinggi, kawasan berbasis hilirisasi sumber daya alam, kawasan hemat air di luar Pulau Jawa, serta kawasan padat karya di Pulau Jawa guna meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional.

Untuk memperkuat daya tarik investasi, pemerintah juga menyediakan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Fasilitas tersebut meliputi kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko, status kawasan industri sebagai Objek Vital Nasional yang memberikan kepastian keamanan investasi, pemberian Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri tertentu, program restrukturisasi mesin dan peralatan industri, serta berbagai insentif perpajakan seperti investment allowance, tax allowance, super tax deduction untuk kegiatan riset dan pelatihan vokasi, hingga pembebasan bea masuk mesin dan bahan baku melalui skema masterlist. Selain itu, Indonesia juga menawarkan tingkat upah yang kompetitif di sejumlah wilayah industri sebagai salah satu daya tarik bagi investor manufaktur.

Sebagai contoh keberhasilan pengembangan kawasan industri, Kemenperin turut memaparkan Kendal Special Economic Zone (Kendal SEZ). Kawasan yang dikembangkan melalui kerja sama Jababeka & Co. dan Sembcorp Urban Development Singapura tersebut telah menjadi salah satu kawasan industri dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Hingga 2025, Kendal SEZ mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp187,05 triliun dan menyerap lebih dari 76 ribu tenaga kerja.

Saat ini, Kendal SEZ telah menampung 142 badan usaha dari berbagai negara, dengan sektor fesyen, otomotif, energi terbarukan, dan elektronika sebagai sektor dominan. Tingginya tingkat okupansi kawasan mendorong pengembangan Ecosystem Hub seluas 1.200 hektar yang akan mencakup pusat riset dan inovasi, kawasan industri berkelanjutan, kawasan komersial, serta permukiman terpadu. Pengembangan tersebut diproyeksikan mampu menyerap hingga 250 ribu tenaga kerja dengan tambahan investasi sekitar Rp370 triliun.

Selain menawarkan infrastruktur industri yang lengkap, Kendal SEZ juga membuka peluang kolaborasi di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan sejumlah politeknik vokasi serta pengembangan digitalisasi pengelolaan kawasan industri.

Dialog mengenai harmonisasi regulasi ini melengkapi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Association of Clusters, Technology Parks and SEZs of Russia yang dilakukan sehari sebelumnya di Ekaterinburg. Kesepahaman tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Rusia dalam pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, serta pembentukan klaster industri internasional yang berdaya saing. (Alif)

Share:

Read More

KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI

KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka MC selaku Sekretaris Jenderal MPR RI periode 2016 s.d. 2023, atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

MC selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 9 s.d. 28 Juli 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkaranya, MC yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Jenderal MPR RI, diduga menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Setjen MPR.

Ketika menjabat, MC meminta fee atau disebut ‘uang hangus’ atau ‘uang assalamualaikum’ terhadap calon rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI sekitar 10% dari nilai paket pekerjaan, baik secara langsung maupun melalui perantara orang kepercayaannya, yakni Z.

MC juga diduga mengarahkan para staf yang menangani pengadaan barang dan jasa untuk menunjuk penyedia tertentu sesuai arahannya maupun arahan Z dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan gratifikasi melalui sebuah akun trading pada perusahaan pialang dari rekanan pemenang paket pekerjaan, dengan nilai Rp14,4 miliar. MC juga diduga menggunakan rekening nominee atas nama pihak lain untuk menampung aliran dana sebesar Rp16,4 miliar yang berasal dari para rekanan, sehingga jika ditotal penerimaannya sudah mencapai Rp30 miliar.

Dalam proses penyidikan, MC tidak dapat membuktikan bahwa semua penerimaan tersebut dari sumber yang sah dan tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja, sejak tanggal penerimaan.

Dari perkara ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu unit sepeda motor merek Harley Davidson; satu unit Mobil merek Rubicon; satu buah gitar senilai Rp10 juta; satu unit sepeda merek Brompton senilai Rp30 juta; barang bukti elektronik (BBE) berupa satu telepon genggam merek Samsung tipe Z Fold senilai Rp20 juta; uang senilai Rp1,9 miliar yang digunakan untuk membiayai renovasi rumah pribadi MC di Gandul Depok; serta sejumlah uang yang digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan anak tersangka MC pada bulan November 2020.

Terhadap barang bukti ini, KPK masih terus melakukan penelusuran aset untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Atas perbuatannya, tersangka MC disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. (Remond)

Share:

Read More

Tutup Celah Korupsi, KPK-KPPU Dorong Integrasi Sistem Elektronik Demi Iklim Usaha Sehat

Tutup Celah Korupsi, KPK-KPPU Dorong Integrasi Sistem Elektronik Demi Iklim Usaha Sehat. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan yang semata-mata represif menuju sistem pencegahan yang mampu menutup ruang penyimpangan sejak awal. Salah satu langkah strategis yang didorong ialah memperkuat integrasi sistem elektronik antarlembaga agar berbagai indikasi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (9/7).

Kerja sama ini menjadi fondasi penguatan sinergi kedua lembaga dalam mencegah korupsi sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berintegritas.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan harus diterjemahkan menjadi kolaborasi yang memberikan dampak nyata terhadap pelaksanaan tugas kedua institusi.

“KPK dan KPPU memiliki wewenang berbeda, namun bertemu pada tujuan yang sama, yakni membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” tutur Setyo di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Setyo, salah satu titik paling rawan terjadinya korupsi masih berada pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Di sisi lain, KPPU juga kerap menemukan indikasi persekongkolan dalam proses persaingan usaha. Temuan kedua lembaga tersebut dinilai saling melengkapi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi perkara korupsi.

Karena itu, KPK mendorong penguatan mekanisme pertukaran informasi melalui integrasi sistem elektronik antarlembaga. Pendekatan system-to-system memungkinkan koordinasi tidak lagi bergantung pada proses manual, tetapi didukung pemanfaatan data yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga potensi penyimpangan dapat dimitigasi secara lebih dini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPPU, Gopprera Panggabean, menilai kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas kelembagaan sekaligus membangun ekosistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

“Tidak ada daya saing tanpa integritas, tidak ada investasi berkelanjutan tanpa kepastian hukum, dan tidak ada pertumbuhan ekonomi berkualitas tanpa persaingan usaha sehat,” ucap Gopprera.

Ia menambahkan, pencegahan harus menjadi prioritas bersama karena sistem yang mampu menutup ruang penyimpangan sejak awal akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menangani pelanggaran setelah terjadi.

Gopprera juga menegaskan bahwa korupsi kebijakan dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika korupsi mengintervensi proses perizinan maupun tender, pelaku usaha yang inovatif dan efisien berpotensi tersingkir oleh praktik kartel dan persaingan yang tidak sehat. Dampaknya tidak hanya dirasakan dunia usaha, tetapi juga masyarakat melalui meningkatnya biaya ekonomi dan menurunnya kualitas pelayanan publik.

Melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta amanat Undang-Undang KPK, kedua lembaga akan memperkuat kolaborasi melalui kajian bersama, pertukaran data, hingga dukungan dalam penanganan perkara.

“Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” imbuhnya.

Ke depan, implementasi kerja sama ini diarahkan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret, antara lain melalui penguatan pengawasan, penyusunan rekomendasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta edukasi kepada masyarakat.

Melalui pengawasan yang semakin terintegrasi, KPK dan KPPU optimistis mampu memitigasi potensi kebocoran anggaran negara, khususnya pada sektor infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Kedua lembaga juga berkomitmen memperkuat kepatuhan terhadap LHKPN dan pengendalian gratifikasi di lingkungan internal, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang akuntabel, berdaya saing, serta sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. (Remond)

Share:

Read More

Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, DPR: Jangan Karena Motif Balas Dendam!

Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan tiga mega kasus korupsi yang tengah dilakukan Polri. Namun, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar tujuan penegakkan hukum harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

“Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny K Harman dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (10/7/2026). 

Seperti diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut tiga kasus dugaan korupsi yakni terkait kasus pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatra dan sejumlah daerah, kasus ASABRI hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

Kasus-kasus tersebut ditangani bersama atau joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Untuk membongkar kasus ini, Polri menggeledah 12 lokasi termasuk sebuah money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil penggeledahan, Polisi menyita uang asing dan Rupiah berjumlah miliaran rupiah, sampai puluhan kilogram emas. Benny pun berharap Polisi dapat mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.

“Dan penting sekali untuk Polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan oleh para pelaku,” tuturnya.

Di tengah berkembangnya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah ditangani aparat kepolisian itu, nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menjadi sorotan.

Sorotan publik semakin menguat setelah beredar informasi mengenai penjagaan ketat di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh barisan aparat TNI. Bahkan di media sosial juga beredar informasi ditemukannya foto Jampidsus Febrie Adriansyah bersama keluarga di salah satu rumah yang digeledah polisi.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada penjelasan apakah ada kaitan antara penjagaan di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dengan operasi yang sedang dilakukan Polri itu. 

Untuk menghindari spekulasi liar semakin berkembang, Benny meminta agar aparat penegak hukum segera memberikan pernyataan resmi. Termasuk penjelasan dari Kejagung dan TNI mengenai alasan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dijaga ketat saat operasi penggeledahan tengah dilakukan Polri.

“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat,” ungkap Benny.

Benny mengingatkan, tidak boleh ada yang mengintervensi proses penegakan hukum di Indonesia. “Penegakan hukum harus adil, tidak boleh ada pilih kasih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Benny menyoroti berbagai narasi yang berkembang di media sosial. Termasuk mengenai rivalitas aparat penegak hukum, yang dalam konteks ini antara Polri dan Kejaksaan.

“Di sini Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat. Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum,” tegas Benny.

Di sisi lain, Polisi menyatakan pengusutan kasus dugaan korupsi di PLN, Asabri, dan Krakatau Steel menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Benny mendorong agar penegakan hukum dalam kasus yang tengah dibongkar Polri dilakukan secara transparan dan dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

“Seperti yang disampaikan Presiden pada HUT Polri kemarin, bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benny.

Anggota Komisi Hukum DPR RI itu juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh digunakan untuk membela kepentingan kelompok tertentu. Benny mengatakan, semua yang bersalah di mata hukum harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Presiden Prabowo sudah berpesan jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” sebut Legislator dari Dapil NTT I itu.

“Siapapun yang terlibat korupsi harus dan wajib bertanggung jawab secara hukum,” imbuh Benny.

Bila dalam pengusutan kasus ini ditemukan adanya dinamika politik antar-instansi aparat penegak hukum, Benny meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan.

“Kita harap Presiden Prabowo tidak diam dan membiarkan kalau memang ada konflik antara Polri dan Kejaksaan mewarnai proses penegakan hukum dalam kasus ini,” katanya.

“Jika rivalitas Polri dan Kejaksaaan terus terjadi, hal itu akan memperlemah dan menghambat agenda penegakan hukum serta pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo,” sambung Benny.

Benny pun memandang upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah Indonesia bersih-bersih dari praktik korupsi di seluruh lini. 

“Semangatnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum menyelamatkan keuangan negara,” sebutnya.

“Institusi Polri juga harus melakukan pembenahan internal, harus bersih-bersih di dalam tubuh Polri sendiri,” tutup Benny. (Deni)

Share:

Read More

Komisi III DPR RI Dukung Usut Tuntas Korupsi Batu Bara, Polri Harus Berpegang Prinsip PRESISI

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara. Langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Habiburokhman menilai proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penegakan hukum yang profesional, transparan, dan independen. Dengan demikian, pengungkapan perkara dapat berjalan objektif serta memberikan kepastian hukum.

"Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara," ujar Habiburokhman dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, pengusutan perkara tersebut harus dilaksanakan dalam koridor Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, serta tetap menjunjung tinggi independensi aparat penegak hukum agar prosesnya dipercaya publik.

"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor Presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan serta independen," tegas legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi di sektor batu bara harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum, lanjutnya, tidak boleh tebang pilih demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

"Siapapun yang terlibat dalam korupsi batu bara harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kortas Tipikor Polri telah menaikan penanganan kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan. Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan pasokan batubara pada periode 2018 hingga 2026.

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Penyidik telah memeriksa 16 saksi dan menganalisis sejumlah dokumen. Adapun nilai kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp5 triliun. (Deni)

Share:

Read More

Ketum PBTI: Anggaran Multiyears Jadi Fondasi Bangun Prestasi Taekwondo Indonesia

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon, mendukung Presiden Prabowo Subianto dan inisiatif Menpora Erick Thohir terhadap Pelatnas jangka panjang yang didukung kebijakan anggaran multiyears. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Letjen Richard Tampubolon, menyambut baik dukungan Presiden Prabowo Subianto dan inisiatif Menpora Erick Thohir terhadap pelaksanaan pemusatan latihan nasional (Pelatnas) jangka panjang yang didukung kebijakan anggaran multiyears. 

Menurut Richard, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi di panggung dunia.

Dia menegaskan, bahwa keberhasilan olahraga tidak dapat dicapai melalui pembinaan jangka pendek. Oleh karenanya, Richard ingin terus membangun sistem yang mampu melahirkan atlet-atlet juara secara konsisten.

“Bangsa besar tidak menunggu lahirnya juara, tetapi menyiapkan lahirnya juara. Kita sedang membangun pabrik prestasi, bukan berburu keberuntungan,” ujar Richard dalam keterangannya yang diterima.

Richard menilai, kebijakan anggaran multiyears memberikan kepastian bagi pelaksanaan program pelatnas. Sehingga proses pembinaan dapat berjalan secara terencana, berkesinambungan, dan terukur. 

Dengan konsep itu, lanjut dia, atlet dan pelatih dapat fokus menjalankan program tanpa terkendala ketidakpastian pendanaan. Lebih lanjut, Richard menyampaikan jika investasi di sektor olahraga harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

“Setiap rupiah yang ditanamkan untuk pembinaan atlet bukanlah biaya, melainkan investasi untuk kehormatan bangsa,” terangnya.

Richard pun optimis kebijakan tersebut akan mempercepat lahirnya atlet-atlet Indonesia yang mampu bersaing di level internasional. 

Optimisme itu, kata dia, mulai terlihat dari capaian Taekwondo Indonesia yang berhasil meraih medali pada Kejuaraan Asia di Mongolia serta meloloskan tiga atlet ke Asian Games Nagoya 2026. 

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan, PBTI juga mematangkan persiapan penyelenggaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships tahun ini.

Richard berharap ajang tersebut melahirkan calon-calon atlet berprestasi dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pembinaan taekwondo.

“Kami ingin dunia datang ke Indonesia bukan hanya untuk bertanding, tetapi untuk menyaksikan lahirnya calon-calon juara dunia dari Indonesia,” sebutnya.

Menutup pernyataannya, Richard menegaskan komitmen PBTI untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan. 

Dia meyakini konsistensi kebijakan pelatnas jangka panjang dan dukungan anggaran multiyears akan menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat di panggung olahraga dunia.

“Saya percaya, jika konsistensi ini dijaga, Indonesia tidak hanya menjadi peserta di panggung dunia, tetapi menjadi negara yang diperhitungkan, disegani, dan mampu berdiri sejajar dengan kekuatan olahraga dunia,” pungkasnya. (Evi)

Share:

Read More