Pengucapan Sumpah Jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK

Pengucapan Sumpah Jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto mengambil sumpah jabatan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Pelantikan dilakukan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyesuaian Nomenklatur Jabatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Agustus 2026.

Sarjito sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI.

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, Sarjito akan resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-Undang 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Undang-Undang P2SK telah memperluas tugas OJK dengan menambahkan pengaturan dan pengawasan kegiatan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Sesuai Undang-Undang dimaksud BMKS merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk derivatifnya. Penyelenggaraannya didukung ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko yang diatur dan diawasi OJK.

Pembentukan BMKS diarahkan untuk menciptakan harga acuan Indonesia, memperkuat hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan daya saing, memperkuat perekonomian nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait dua hal. Pertama, RPOJK yang mengatur proses peralihan dan RPOJK yang mengatur penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.

Selain itu, OJK juga telah melengkapi struktur organisasi dengan SDM terbaik serta anggaran yang memadai di bidang BMKS.

“Selanjutnya, OJK akan terus melakukan persiapan-persiapan sehingga harapan kita semua nanti di 1 Januari 2027 sudah bisa berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33," kata Friderica.

Sementara itu, Sarjito mengatakan bahwa tugas KE BMKS sesuai UU P2SK antara lain adalah untuk menciptakan harga acuan Indonesia untuk mineral dan komoditas strategis.

Menurutnya, sebagai penghasil mineral terbesar di dunia terutama nikel dan berbagai komoditas strategis lainnya, Indonesia seharusnya bisa menentukan harga komoditas tersebut.

“Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadikan bursa kita menjadi reference. At the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker," kata Sarjito.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis tersebut.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. (Fajar)

Share:

Read More

Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan II 2026 Menurun

Posisi Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Triwulan II 2026 Menurun. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan II 2026 mencatat kewajiban neto yang menurun. Pada akhir triwulan II 2026, PII Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar 197,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan I 2026 sebesar 223,0 miliar dolar AS. Kewajiban neto yang menurun tersebut bersumber dari penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) dan peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).

Posisi KFLN Indonesia menurun tetapi aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio tetap berlanjut. Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan II 2026 tercatat sebesar 769,0 miliar dolar AS, turun sebesar 1,9% (qtq) dari 783,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan I 2026.

Investasi langsung dan investasi portofolio tetap membukukan surplus sebagai cerminan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik, inflasi yang terjaga, dan imbal hasil investasi yang menarik. Perkembangan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penurunan nilai instrumen keuangan domestik karena faktor revaluasi harga dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

Posisi AFLN Indonesia meningkat didorong oleh transaksi pada berbagai instrumen finansial luar negeri. Posisi AFLN pada akhir triwulan II 2026 tercatat sebesar 571,5 miliar dolar AS, naik 1,9% (qtq) dari 560,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan I 2026. Sebagian besar komponen AFLN mengalami peningkatan posisi, terutama pada aset investasi lainnya, investasi langsung, dan investasi portofolio.

Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan II 2026 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan II 2026 sebesar 13,3%, lebih rendah dibandingkan 15,2% pada triwulan I 2026. Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang terutama dalam bentuk investasi langsung.

Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Selain itu, Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian. (Budi)

Share:

Read More

Survei Penjualan Eceran Agustus 2026: Penjualan Eceran Diprakirakan Tetap Tumbuh

Survei Penjualan Eceran Agustus 2026: Penjualan Eceran Diprakirakan Tetap Tumbuh. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap tumbuh. Hal ini tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2026 yang secara tahunan diprakirakan tumbuh sebesar 0,5% (yoy). Pertumbuhan penjualan eceran tersebut terutama ditopang oleh penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, diikuti oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Secara bulanan, penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan terkontraksi sebesar 0,1% (mtm).

Perkembangan tersebut dipengaruhi terutama oleh penurunan penjualan Kelompok Barang Lainnya di tengah pertumbuhan penjualan Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Kelompok Suku Cadang dan Aksesori.

Pada Juli 2026, IPR tumbuh sebesar 1,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Juni 2026 yang mengalami kontraksi sebesar 3,0% (yoy). Kinerja tersebut terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan penjualan secara tahunan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Barang Lainnya. Secara bulanan, penjualan eceran pada Juli 2026 tercatat terkontraksi sebesar 0,1% (mtm) dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur sekolah.

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan menurun. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 yang masing-masing tercatat sebesar 146,5 dan 166,0, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 155,2 dan 168,1. (Budi)

Share:

Read More

Wali Kota Makassar Raih Penghargaan Nasional, Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga Kepulauan

Wali Kota Makassar Raih Penghargaan Nasional, Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga Kepulauan. (Dok. Pemkot Makassar)

Jakarta, WaraWiri.net - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan.

Kali ini, apresiasi tersebut diberikan KompasTV melalui penghargaan daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan kepada Pemerintah Kota Makassar.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Munafri Arifuddin dalam acara puncak HUT ke-15 KompasTV yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah.

Menurutnya, komitmen terhadap pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga harus dibarengi dengan jaminan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan," ujarnya, saat dimintai tanggapan, Kamis (10/9).

"Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan," tambah Munafri.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam memastikan tersedianya akses pendidikan yang layak dan merata, melalui pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.

Ia menegaskan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian serius Pemkot Makassar karena pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lanjut dia, ini merupakan perhatian yang sangat serius dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.

"Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai," katanya.

Selain sarana dan prasarana, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Munafri mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru yang mendapatkan dukungan dan perhatian yang memadai dari pemerintah.

"Perhatian kita juga kepada para guru dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi fokus kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar," katanya.

Komitmen pemerataan pendidikan tersebut juga diarahkan ke wilayah kepulauan. Pemkot Makassar tidak ingin kualitas layanan pendidikan di wilayah kepulauan tertinggal dibandingkan sekolah yang berada di wilayah daratan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap tunjangan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan.

Munafri menjelaskan, skema tunjangan tersebut kini diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan.

Dengan demikian, guru yang bertugas di lokasi yang lebih jauh mendapatkan dukungan tunjangan yang lebih besar.

"Untuk pulau itu adalah memastikan tunjangan guru dan kepulauan, tidak hanya untuk tunjangan guru tenaga kependidikan berdasarkan zona jauh. Sebelumnya itu ada, tapi rata untuk semua," jelasnya.

Menurut Appi, pemberian tunjangan berdasarkan jarak penugasan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada guru yang menjalankan tugas di wilayah dengan tantangan akses yang lebih besar.

"Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik," tuturnya.

"Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan," sambung Appi.

Tidak hanya memberikan insentif kepada tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan.

Sejumlah sekolah di kawasan kepulauan telah mendapatkan revitalisasi, mulai dari bangunan sekolah, meubelair, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.

Sejumlah wilayah yang telah mendapatkan perhatian, di antaranya Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.

Untuk Lakkang, misalnya, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD maupun SMP.

Menurut dia, pembenahan tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan meubelair dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

Hal serupa dilakukan di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara untuk Bone Tambu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kerusakan sekolah yang terjadi akibat abrasi.

"Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan," kata Munafri.

Ia menyebut, hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.

Ke depan, pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya berfokus pada ruang kelas dan bangunan sekolah.

Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan terhadap jaringan listrik, akses internet, hingga pemanfaatan energi melalui solar panel.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sekolah-sekolah di wilayah kepulauan memiliki fasilitas pembelajaran yang semakin setara dengan sekolah di daratan.

"Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan," terang Munafri.

Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan agar para tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan lebih nyaman.

Munafri berharap, pembenahan tersebut dapat memastikan anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak yang bersekolah di wilayah perkotaan.

"Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah," pungkasnya. (Zikry)

Share:

Read More

Pemkot Serang dan Kejari Serang Pastikan Anak Korban Penelantaran Dapat Kepastian Hukum

Pemkot Serang dan Kejari Serang Pastikan Anak Korban Penelantaran Dapat Kepastian Hukum. (Dok. Pemkot Serang)

Serang, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak yang menghadapi persoalan pengasuhan, kekerasan, maupun penelantaran keluarga.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pencabutan kuasa orang tua dan penetapan perwalian pengganti tanpa biaya bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara memastikan hak-hak sipil anak tetap terlindungi.

Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus dokumen sah penetapan perwalian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Serang, Rabu (9/9/2026).

Wali Kota Serang Budi Rustandi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kejari Serang atas langkah konkret dalam membantu masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan kepastian status hukum dan pengasuhan.

Menurut Budi, persoalan perwalian kerap menjadi kendala bagi pengasuh pengganti ketika harus mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan hak dasar anak.

"Beliau memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan kepastian hukum. Ini sangat perlu khususnya di Kota Serang, di mana warga saya juga banyak butuh perwalian," ujar Budi.

Budi mengaku prihatin melihat kondisi sejumlah anak yang hak pengasuhannya tidak memiliki kepastian akibat persoalan yang terjadi pada orang tua kandung. Kondisi tersebut, kata dia, dapat menyulitkan pengasuh baru dalam memenuhi hak-hak anak.

"Tadi kita contohkan ada beberapa anak kecil, saya sampai sedih melihatnya. Kalau tidak ada kepastian hukum dari perwalian, orang bagaimana mengurusnya," ungkapnya.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya dalam proses pendampingan hukum tersebut. Seluruh layanan yang difasilitasi melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kejaksaan diberikan secara gratis.

"Ini semua gratis. Pengacara negara lewat Kejaksaan mengurus semuanya sampai anak mendapatkan KIA, kepastian hukum, termasuk perlindungannya," tutur Budi.

Budi berharap langkah jemput bola yang dilakukan Kejari Serang dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak yang menghadapi persoalan pengasuhan mendapatkan perlindungan dan kepastian atas hak sipilnya.

"Sekali lagi saya sangat mengapresiasi Kejaksaan Negeri Serang yang telah melakukan hal seperti ini, serta komitmennya bersinergi dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah beliau," katanya. (Remondies)

Share:

Read More

Wabup Ade Ruhandi Tinjau Korban Kebakaran di Cileungsi Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Wabup Ade Ruhandi Tinjau Korban Kebakaran di Cileungsi Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Berbagi tugas dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi turun langsung meninjau kondisi para korban kebakaran di Kampung Babakan RT 003/RW 002, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (7/9/26)

Peninjauan dilakukan Wakil Bupati Bogor untuk memastikan kondisi para korban sekaligus melihat langsung kebutuhan warga terdampak pascakebakaran.

Kebakaran yang terjadi pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB tersebut menghanguskan empat unit bangunan tempat tinggal dengan luas area terdampak sekitar 350 meter persegi dan berdampak terhadap delapan keluarga.

Berdasarkan hasil asesmen di lapangan, kebakaran diduga dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Api pertama kali diketahui warga setelah terlihat asap tebal dari bagian atap salah satu rumah, kemudian dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Bogor berdialog langsung dengan warga terdampak untuk mengetahui kondisi mereka serta kebutuhan yang masih diperlukan.

“Kita berbagi tugas dengan Pak Bupati Bogor. Beliau memastikan penanganan di sisi lainnya, sementara saya turun langsung untuk melihat kondisi para korban dan memastikan kebutuhan masyarakat di sini. Pemerintah hadir dan akan terus mengawal proses pemulihannya,” ujar Ade.

Ia menyampaikan, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun, sebagian besar bangunan mengalami kerusakan berat sehingga warga terdampak untuk sementara mengungsi dan menumpang tinggal di rumah saudara maupun kerabat terdekat.

Menurutnya, penanganan terhadap korban tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Pemerintah Kabupaten Bogor akan mendorong langkah lanjutan, termasuk upaya rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan berat.

“Kita ingin proses pemulihan ini berjalan cepat. Rumah bukan hanya bangunan, tetapi tempat masyarakat kembali menjalani kehidupan. Karena itu, kebutuhan rehabilitasi rumah akan kita tindak lanjuti bersama agar warga bisa kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” tegasnya.

Pemerintah Kecamatan Cileungsi bersama Pemerintah Desa Dayeuh telah menyalurkan bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, membantu administrasi kependudukan, serta mendukung akomodasi tempat tinggal sementara bagi keluarga terdampak.

Katanya, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak terkait untuk memastikan bantuan dan proses pemulihan bagi warga terdampak berjalan secara terpadu.

Dalam peninjauan tersebut turut hadir anggota DPRD Kabupaten Bogor serta Kepala Desa Dayeuh. Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi dan jaringan listrik di rumah masing-masing dalam kondisi aman dan layak digunakan. (Ros)

Share:

Read More

Wabup Ade Ruhandi Dampingi Bupati Bogor Tinjau Kebakaran Lahan TPAS Galuga

Wabup Ade Ruhandi Dampingi Bupati Bogor Tinjau Kebakaran Lahan TPAS Galuga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mendampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung meninjau lokasi kebakaran lahan di area TPAS Galuga, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Senin malam (7/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Dalam penanganan di lapangan, Ade Ruhandi bersama Bupati Bogor sinergi dengan Kapolres Bogor, jajaran Forkopimda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan, BPBD, serta unsur TNI-Polri yang terus bergerak melakukan upaya pemadaman dan penanganan kebakaran.

Ade Ruhandi mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan menjauh dari area yang masih berbahaya. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk menjalankan proses pemadaman secara maksimal.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauh dari lokasi kebakaran dan tidak mendekati area yang masih berbahaya. Ini demi keselamatan bersama dan agar petugas dapat bekerja secara maksimal dalam melakukan pemadaman,” ujar Ade.

Ade menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras menangani kebakaran, khususnya TNI-Polri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan, BPBD, Forkopimda, serta seluruh tim gabungan yang bergerak bersama di lapangan.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI-Polri, Pemadam Kebakaran, Forkopimda, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras serta bergerak bersama dalam menangani kejadian ini.”

Ia berharap proses pemadaman dapat segera dituntaskan sehingga kondisi di sekitar lokasi kembali aman dan kondusif.

“Semoga api dapat segera dipadamkan dan situasi kembali aman serta kondusif. Mari kita bersama-sama menjaga keselamatan dan lingkungan sekitar,” imbuhnya. (Ros)

Share:

Read More

Polri Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda, Kolaborasi dengan Basarnas dan Unsur Gabungan

Polri Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda, Kolaborasi dengan Basarnas dan Unsur Gabungan. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri bersama Basarnas dan unsur terkait memaksimalkan upaya pencarian sejumlah jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri berkomitmen mendukung penuh proses pencarian dengan mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki, sekaligus memperkuat kolaborasi bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait di lapangan.

“Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur terkait terus memaksimalkan pencarian terhadap rekan-rekan jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan. Kolaborasi dan sinergi seluruh unsur menjadi bagian penting dalam upaya pencarian ini, dengan tetap memperhatikan kondisi serta keselamatan personel di lapangan,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Upaya pencarian dilakukan setelah speedboat yang membawa awak media bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar pukul 14.42 WIB, sebelum akhirnya hilang kontak pada pukul 15.04 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polri melalui Ditpolair Polda Banten berkolaborasi dengan Basarnas dan unsur gabungan untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat. Tim juga mengerahkan kapal Basarnas, RIB 02 Banten, serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan.

Kasubdit Patroli Ditpolair Polda Banten AKBP Lis Handayana menjelaskan, pencarian melibatkan unsur gabungan dari Basarnas, Ditpolair Polda Banten, Mabes Polri, serta pihak terkait lainnya.

“Dengan kapal Basarnas bersama unsur gabungan dari Direktorat Polair Polda Banten dan Mabes melaksanakan kegiatan pencarian sampai dengan pukul 22.31 WIB. Untuk sementara waktu pencarian diberhentikan dan besok hari akan kami lanjutkan kembali,” ujar Lis.

Lis menegaskan, situasi selama proses pencarian berlangsung aman dan terkendali. Tim gabungan akan kembali melanjutkan operasi pencarian pada Rabu (9/9/2026).

“Untuk sementara situasi aman terkendali. Semoga korban cepat ketemu,” katanya.

Berdasarkan informasi awal Basarnas, terdapat delapan orang di dalam speedboat tersebut. Beberapa di antaranya diketahui merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, dan Daus dari Anadolu, sementara identitas lainnya masih dalam proses pendataan.

Johnny menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur terkait untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal hingga seluruh awak yang hilang kontak dapat ditemukan.

“Polri akan terus berkolaborasi dan memberikan dukungan maksimal dalam operasi pencarian ini. Kami berharap seluruh awak media dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” pungkasnya. (Iqbal)

Share:

Read More

Wakapolri Ajak Kampus dan Mahasiswa Bersama Wujudkan Polri yang Semakin Baik

Wakapolri Ajak Kampus dan Mahasiswa Bersama Wujudkan Polri yang Semakin Baik. (Dok. Divisi Humas Polri)

Makassar, WaraWiri.net - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mengajak perguruan tinggi, akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Polri dalam mengembangkan ilmu kepolisian, memperkaya perspektif, serta menghadirkan gagasan dan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Wakapolri secara virtual dari Jakarta dalam peresmian Pusat Studi Kepolisian Universitas Hasanuddin (Unhas) yang berlangsung di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu (9/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Polri juga memperkuat kerja sama dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari pengembangan jejaring Pusat Studi Kepolisian di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa beserta seluruh sivitas akademika Unhas dan Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib beserta seluruh sivitas akademika UMI atas keterbukaan dan komitmen dalam membangun ruang kolaborasi antara Polri dan dunia akademik.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika atas prakarsa dan komitmen dalam mewujudkan Pusat Studi Kepolisian ini. Keikutsertaan perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring kolaborasi akademis di bidang ilmu kepolisian, memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendukung transformasi Polri,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, kolaborasi tersebut merupakan hubungan yang saling melengkapi. Polri memiliki pengalaman dan pengetahuan praktis dari berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, sementara perguruan tinggi memiliki kekuatan akademik, metodologi penelitian, serta kekayaan perspektif keilmuan.

“Kami mengajak seluruh pengelola Pusat Studi Kepolisian, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan jajaran Polri untuk menjadikan pusat studi ini sebagai ruang kolaborasi yang hidup dan produktif. Jangan berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mari hadirkan riset, gagasan, pemikiran kritis, dan rekomendasi yang dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan,” katanya.

Wakapolri juga mengajak mahasiswa untuk mengambil bagian dalam ekosistem kolaborasi tersebut. Menurutnya, mahasiswa memiliki kreativitas, energi, dan perspektif generasi muda yang dapat memperkaya kajian mengenai kepolisian dan berbagai dinamika sosial.

“Kami sangat menghargai pemikiran, kritik, dan masukan dari lingkungan akademik. Melalui ruang dialog yang terbuka dan konstruktif, kita dapat saling belajar dan bersama-sama mencari pendekatan yang lebih baik untuk kepolisian dan masyarakat,” tutur Wakapolri.

Unhas: Ilmu dan Kepolisian Saling Membutuhkan

Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa menyampaikan apresiasi atas terbangunnya kolaborasi dengan Polri. Menurutnya, hubungan antara kepolisian dan perguruan tinggi memiliki arti penting dalam menghadapi kompleksitas persoalan masyarakat.

“Polisi membutuhkan ilmu untuk menghadapi kompleksitas zaman, dan ilmu membutuhkan polisi untuk memastikan bahwa pengetahuan benar-benar hadir di tengah persoalan masyarakat,” ujar Jamaluddin.

Ia berharap Pusat Studi Kepolisian Unhas menjadi ruang akademik yang hidup, tidak hanya dalam diskusi, tetapi juga melalui penelitian dan kajian yang memberikan manfaat nyata.

Salah satu persoalan yang dapat dikembangkan adalah destructive fishing atau praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Menurut Jamaluddin, persoalan tersebut memiliki dimensi hukum, lingkungan, keselamatan masyarakat, dan sosial sehingga membutuhkan pendekatan lintas disiplin.

“Kita perlu mempertemukan berbagai disiplin ilmu agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dilihat secara lebih utuh dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar bermanfaat,” katanya.

Jamaluddin menegaskan Unhas terbuka menjadi ruang kolaborasi bagi Polri dan berbagai pihak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi bangsa.

UMI: Polri dan UMI Saling Menumbuhkan

Dalam kegiatan tersebut, Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib diwakili Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Pengembangan Ketenagaan UMI, Prof. Dr. Ir. H. Zakir Sabara HW., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., APEC Eng.

Zakir menyampaikan bahwa kerja sama dengan Polri merupakan bentuk komitmen UMI untuk membuka kekuatan akademik dan sumber daya perguruan tinggi dalam membantu menjawab berbagai persoalan nyata di masyarakat.

“Prinsip kami sederhana, Polri dan UMI saling menumbuhkan. Polri memiliki pengalaman dan pengetahuan dari berbagai persoalan nyata di lapangan, sementara UMI memiliki sumber daya manusia, kapasitas akademik, teknologi, dan berbagai disiplin ilmu. Ketika kedua kekuatan ini dipertemukan, kita berharap lahir pengetahuan dan solusi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” ujar Zakir.

Menurutnya, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, keamanan siber, ekonomi, energi, kesehatan, lingkungan, dan dinamika sosial membutuhkan kajian yang tidak terbatas pada satu disiplin ilmu.

“UMI memiliki kekuatan keilmuan yang beragam. Kekuatan tersebut siap kita kolaborasikan bersama Polri, sehingga Pusat Studi Kepolisian tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi ruang untuk menghasilkan kajian, inovasi, dan rekomendasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

79 MoU dengan Perguruan Tinggi

Saat ini Polri telah menjalin 79 nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan 41 di antaranya telah meresmikan serta mengoperasionalkan Pusat Studi Kepolisian.

Selain jejaring eksternal tersebut, Polri juga telah mengembangkan 16 Pusat Studi Kepolisian internal dengan berbagai fokus keilmuan, antara lain Polmas, antikorupsi, terorisme, ilmu kepolisian, lalu lintas, siber, SDM, teknologi kepolisian, forensik, keamanan nasional, keadilan restoratif dan transformasi konflik, serta intelijen kepolisian.

Wakapolri berharap jejaring tersebut terus berkembang menjadi ekosistem keilmuan yang terbuka, produktif, dan saling menguatkan.

“Setiap perguruan tinggi memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing. Kami berharap kekuatan tersebut dapat berkembang melalui kolaborasi yang sesuai dengan karakter dan kompetensi masing-masing kampus. Dengan demikian, jejaring ini akan semakin kaya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu kepolisian,” ujarnya.

“Mari kita bangun jejaring keilmuan yang semakin kuat, terbuka, dan berkelanjutan, sehingga setiap pengetahuan yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik kepolisian yang semakin profesional, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri. (Iqbal)

Share:

Read More

Marine Force Lampung Uji Kemampuan Tempur Jarak Dekat Serta Serangan Malam Di SGS 2026

Marine Force Lampung Uji Kemampuan Tempur Jarak Dekat Serta Serangan Malam Di SGS 2026. (Dok. Puspen TNI)

Lampung, WaraWiri.net - Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan operasional dan interoperabilitas antar-unsur pertahanan, prajurit Marinir yang tergabung dalam Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield (Latgabma SGS) MARFOR-LAMPUNG 2026 menggelar latihan intensif Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT) dan Raid Malam bersama kontingen dari negara lain di lingkungan Brigif 4 Mar/BS, Lampung (8/9/2026).

Latihan yang melibatkan penggabungan taktik pertempuran modern ini dirancang untuk menguji ketangkasan, kerahasiaan, serta daya hancur prajurit dalam menghadapi skenario dinamika peperangan asimetris dan perkotaan.

Skenario latihan diawali dengan materi MOUT (Pertempuran Kawasan Perkotaan) pada siang hari, di mana para prajurit melatih teknik pembersihan ruangan room clearing, pergerakan taktis antar-bangunan, hingga evakuasi medis darurat di tengah permukiman padat. Fokus utama latihan ini menekankan pada kecepatan pengambilan keputusan, komunikasi taktis, dan koordinasi antar-tim. 

Pada malam harinya, kegiatan dilanjutkan dengan materi Raid Malam. Memanfaatkan kegelapan dan tingkat kerahasiaan tinggi, unsur-unsur tempur bergerak melakukan penetrasi infiltrasi menuju area sasaran musuh yang disimulasikan berada di lingkungan Brigif 4 Mar/BS. Latihan ini bertujuan untuk melatih penyergapan cepat, penguasaan objek vital, serta eksfiltrasi taktis tanpa terdeteksi oleh lawan. (Zikry)

Share:

Read More

Komandan Kodaeral XI Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Lanal Timika

Komandan Kodaeral XI Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Lanal Timika. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Komandan Kodaeral XI, Laksda TNI Joko Andriyanto, S.T., M.Tr.Hanla., M.A.P., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Timika dari Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, S.H., M.Tr.Opsla., kepada Letkol Laut (P) Dodit Yunata Kristian, S.H., M.H., M.Tr.Opsla. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Laut yang senantiasa dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 

Pergantian pejabat bukan sekadar pergantian personel, melainkan merupakan bagian dari upaya pembinaan organisasi, penyegaran kepemimpinan, serta menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Timika, Selasa (08/09/2026).

Dalam amanatnya, Komandan Kodaeral XI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, S.H., M.Tr.Opsla., atas dedikasi, loyalitas, pengabdian, serta berbagai upaya yang telah diberikan selama memimpin Lanal Timika.

Berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih selama masa kepemimpinannya merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas Kodaeral XI dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam menjaga kesiapsiagaan dan keberadaan TNI AL di wilayah kerja Lanal Timika. Komandan Kodaeral XI juga menyampaikan penghargaan atas komitmen dan kerja keras seluruh personel Lanal Timika yang telah mendukung pelaksanaan tugas selama kepemimpinan pejabat sebelumnya.

Komandan Kodaeral XI menyampaikan juga Kepada Letkol Laut (P) Dodit Yunata Kristian, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., "Selamat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Jabatan tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, integritas, disiplin, dan profesionalisme".

Komandan Kodaeral XI menekankan agar segera memahami karakteristik wilayah, kondisi satuan, serta dinamika lingkungan strategis di wilayah Timika, sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh komponen masyarakat.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Lanal Timika semakin mampu melaksanakan tugas secara optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan pertahanan negara dan masyarakat di wilayah Papua Selatan. (Zikry)

Share:

Read More

Momentum Hari Pelanggan Nasional, PLN dan Ombudsman RI Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan

Momentum Hari Pelanggan Nasional, PLN dan Ombudsman RI Perkuat Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan. (Dok. Ombudsman RI)

Riau, WaraWiri.net - Dalam semangat memperkuat kualitas pelayanan kepada pelanggan, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menerima kunjungan silaturahmi Ketua Ombudsman Republik Indonesia H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si., di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Pekanbaru, Selasa (8/9).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Ombudsman RI didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Bambang Pratama, S.H., M.H., beserta jajaran. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi dan membangun kolaborasi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang ketenagalistrikan.

Ketua Ombudsman RI H. Nuzran Joher menyampaikan bahwa pelayanan publik perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik antara lembaga pengawasan dan penyelenggara pelayanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan yang semakin berkualitas.

"Pelayanan publik harus terus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan sinergi seperti ini penting untuk memastikan setiap masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan ke depan," ujar H. Nuzran Joher.

General Manager PLN UID Riau dan Kepri Didik Wicaksono mengatakan, momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi PLN untuk terus mendengarkan kebutuhan pelanggan dan melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

"Pelanggan merupakan bagian penting dalam perjalanan PLN. Karena itu, kami terus membuka ruang komunikasi dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk memastikan layanan kelistrikan semakin andal, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha di Riau dan Kepulauan Riau," kata Didik.

Dalam pertemuan tersebut, PLN dan Ombudsman RI juga membahas berbagai hal terkait pelayanan publik serta pentingnya koordinasi dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagalistrikan.

Melalui silaturahmi ini, PLN berharap komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan Ombudsman RI semakin kuat serta dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan bagi masyarakat dan pelanggan. (Ilham)

Share:

Read More

OJK Setujui Perluasan Wilayah Usaha Nasional Perusahaan Pergadaian PT Gadai Elektronik Jakarta

OJK Setujui Perluasan Wilayah Usaha Nasional Perusahaan Pergadaian PT Gadai Elektronik Jakarta. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan industri pergadaian yang sehat, inklusif, dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas usaha serta perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada PT Gadai Elektronik Jakarta.

Persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Elektronik Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-74/PL.02/2026 tanggal 27 Agustus 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, PT Gadai Elektronik Jakarta dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Sebelumnya, OJK juga telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada tiga perusahaan pergadaian swasta, yaitu PT Gadai Mas Nusantara, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Pusat Gadai Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan berskala nasional tersebut semakin melengkapi ekosistem industri pergadaian di Indonesia, berdampingan dengan PT Pegadaian (Persero) yang telah lebih dahulu hadir dan beroperasi secara nasional dalam melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Saat ini terdapat beberapa perusahaan gadai yang telah mengajukan permohonan dan sedang dalam proses perizinan peningkatan lingkup usaha menjadi nasional.

Perluasan lingkup wilayah usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

OJK mencatat, penyaluran pinjaman industri pergadaian pada Juli 2026 tumbuh sebesar 50,73 persen yoy menjadi Rp160,78 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga. Pinjaman terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk Gadai, yaitu sebesar Rp136,39 triliun atau 84,43 persen dari total pinjaman yang disalurkan industri pergadaian.

Sumber pendanaan pergadaian periode Juli 2026 sebesar Rp126,93 T meningkat 65,71 persen (yoy). Sumber pendanaan Perusahaan Pergadaian berasal dari Pinjaman yang Diterima sebesar Rp111,46 T (87,81 persen) dan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp15,47 T (12,19 persen).

OJK akan terus mendorong pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal di seluruh Indonesia. (Budi)

Share:

Read More

OJK Dorong Generasi Muda Tingkatkan Literasi Keuangan untuk Capai Kesejahteraan, Gelar LIKE IT di Provinsi Banten

OJK Dorong Generasi Muda Tingkatkan Literasi Keuangan untuk Capai Kesejahteraan, Gelar LIKE IT di Provinsi Banten. (Dok. OJK)

Banten, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan yang masif dan merata melalui program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) dengan tema “Money Moves: Invest Today, Build Your Future" di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Convention Hall, Selasa (8/9).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk membekali generasi muda, khususnya mahasiswa, dengan pemahaman mengenai pentingnya menabung, berinvestasi, menggunakan layanan keuangan digital secara aman, serta mengelola keuangan secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan di masa mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa generasi muda saat ini merupakan kelompok yang sangat dekat dengan teknologi digital, namun kecakapan digital tidak secara otomatis berarti kecakapan finansial.

Menurutnya, semakin mudah akses terhadap produk dan layanan keuangan, semakin besar pula kebutuhan untuk memahami risiko dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dikatakan Dicky, ketika semakin banyak produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat, maka diperlukan kemampuan untuk mengambil keputusan yang sadar dan bertanggung jawab. Masyarakat juga diimbau untuk mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta memulai investasi sedini mungkin.

“Ada beberapa kata kunci yang dapat dilakukan. Pertama, kelola. Kedua, lindungi. Ketiga, tumbuhkan. Kelola uang kita sebelum uang mengendalikan pilihan kita. Lindungi apa yang sudah kita miliki dengan selalu ingat legal dan logis, serta tumbuhkan semuanya dengan tujuan yang jelas," kata Dicky.

Dijelaskannya, dengan literasi keuangan generasi muda terhindar dari sikap Fear of Missing Out (FOMO) dan Fear of Other People's Opinions (FOPO) dalam mengelola keuangannya.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa penguatan literasi keuangan bagi generasi muda perlu diarahkan tidak hanya agar mereka siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu mengelola penghasilan, membangun usaha, berinvestasi, serta melindungi diri dari kejahatan keuangan.

“Pemerintah Provinsi Banten berharap sinergi OJK Provinsi Banten melalui berbagai program literasi keuangan dapat membangun generasi muda Banten yang bukan hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga siap mengelola penghasilan, membangun usaha, berinvestasi, menjaga dirinya dari kejahatan keuangan, dan akhirnya menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Banten," ujar Andra Soni.

Andra Soni menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital perlu diimbangi dengan pengetahuan, kehati-hatian, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Hal tersebut penting mengingat berbagai modus kejahatan keuangan digital semakin beragam, antara lain phishing, penyamaran sebagai petugas lembaga keuangan, tautan palsu, akun media sosial palsu, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai modus yang memanfaatkan teknologi digital dan rekayasa sosial.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Annisa M. A. Mahesa mengingatkan generasi muda agar tidak mengambil keputusan investasi secara impulsif hanya karena mengikuti tren atau rekomendasi di media sosial. Menurutnya, sebagai generasi muda perlu membangun fondasi pengelolaan keuangan sebelum mulai berinvestasi atau memilih menggunakan produk keuangan lainnya.

“Gen Z, kita-kita ini semua, teman-teman, adalah generasi yang sangat rentan terhadap masalah-masalah di keuangan. Contoh FOMO, kita ini sangat rentan terhadap pengambilan keputusan investasi yang impulsif karena mau ikut-ikutan. Belum lagi, kita ini juga sangat rentan terhadap aktivitas ilegal," kata Annisa.

Lanjutnya, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan generasi muda yaitu memiliki dana darurat, manajemen keuangan yang baik, menghindari utang konsumtif, serta memahami kebutuhan dan diri sendiri sebelum berinvestasi. Selain itu, dana yang digunakan untuk berinvestasi adalah uang dingin. Generasi muda juga diingatkan untuk mengakses informasi tentang sektor jasa keuangan dari sumber yang tervalidasi.

Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Muhammad Ishom menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi keuangan bagi mahasiswa. Menurutnya, penguatan literasi keuangan menjadi penting bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, di tengah semakin luasnya akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.

Muhammad Ishom juga berharap kegiatan edukasi yang diselenggarakan OJK dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan kecakapan keuangan.

LIKE IT merupakan inisiatif edukatif yang mendorong generasi muda untuk semakin cakap dalam mengelola keuangan dan memahami investasi. Program LIKE IT telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan merupakan kolaborasi antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. LIKE IT di Kota Serang merupakan LIKE IT Series #6 di tahun 2026.

Survei Nasional

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diselenggarakan OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan semakin luas, namun masih terdapat ruang yang besar untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat.

Tantangan tersebut juga terlihat pada kelompok pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan SNLIK 2026, indeks literasi keuangan kelompok pelajar/mahasiswa tercatat sebesar 62,72 persen, masih di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen. Di sisi lain, kelompok pelajar/mahasiswa memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 92,76 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan kepemilikan akses generasi muda terhadap produk dan layanan keuangan berjalan selaras dengan peningkatan kecakapan dalam menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab.

Kegiatan diikuti oleh 1.000 mahasiswa dari civitas academica UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Banten Jaya, Universitas Bina Bangsa, Universitas Serang Raya, dan Universitas Pamulang Serang. Selain itu, sebanyak 2.473 mahasiswa dan masyarakat umum turut mengikuti kegiatan secara daring melalui live streaming YouTube Otoritas Jasa Keuangan.

OJK bersama seluruh pemangku kepentingan melalui LIKE IT 2026, mengajak generasi muda Banten untuk mulai membangun perilaku keuangan yang sehat sejak dini, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat, memahami risiko sebelum menggunakan produk keuangan, serta menjadikan kecakapan finansial sebagai bagian dari gaya hidup.

Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat membangun masa depan finansialnya sendiri serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (Budi)

Share:

Read More

Tinjau Kebakaran TPA Galuga, Wamen Diaz Pastikan Sistem Monitoring Kualitas Udara Untuk Himbauan Warga

Tinjau Kebakaran TPA Galuga, Wamen Diaz Pastikan Sistem Monitoring Kualitas Udara Untuk Himbauan Warga. (Dok. Kemen LH)

Bogor, WaraWiri.net - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, memastikan sistem pemantauan kualitas udara di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga untuk mengetahui kondisi udara di sekitar lokasi kebakaran. Data hasil pemantauan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah penanganan serta memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Hal tersebut disampaikan Wamen Diaz saat meninjau kondisi kebakaran TPA Galuga di Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/9/2026).

“KLH akan taruh mobile sistem monitoring kualitas udara disini, sehingga nanti kita tau tingkat kualitas udara disini berada di tingkat apa, agar kepala daerah bisa himbau warga, kemungkinan kita akan taruh monitoring sistem ini hari ini atau besok, agar warga tau seberapa bahaya area ini,” jelas Wamen Diaz. 

Kebakaran di TPA Galuga pertama kali teridentifikasi pada Senin (7/9/2026) pukul 16.00 WIB di area lahan perkebunan dan kemudian menyebar ke area TPA. Upaya pemadaman langsung dilakukan, antara lain melalui pembangunan sekat untuk mengendalikan penyebaran api. Hingga saat ini, proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan tidak terdapat titik panas pada lapisan sampah terdalam.

Dengan ini, Wamen Diaz mengapresiasi kecepatan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait, serta berharap upaya pemadaman dapat diselesaikan maksimal dalam dua hari.

“Semoga (upaya pemadaman) selesai dalam 1-2 hari, tadi kita sudah lihat penanganannya sangat cepat, dari pihak Kota dan juga Kabupaten Bogor, saya apresiasi juga kepada Kadis LH yang sudah membantu menangani kebakaran ini, unsur lain seperti pemadam kebakaran dan TNI AU yang sudah lakukan water bombing 10 sortie, kami apresiasi,” ujar Wamen Diaz.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Wamen Diaz mengimbau para kepala daerah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di TPA pada Kondisi Cuaca Panas Ekstrem.

“Kami mohon, KLH sudah mengeluarkan surat edaran untuk kepala daerah dan dinas LH untuk menjabarkan apa saja yang perlu dilakukan pada masa El Niño, supaya kebakaran TPA ini tidak terjadi lagi, sehingga kebakaran tidak menyebar dan menjadi besar dengan cepat,” tutur Wamen Diaz. 

Dalam Surat Edaran tersebut, KLH/BPLH meminta kepala daerah dan dinas lingkungan hidup untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan kebakaran TPA, antara lain melalui pembasahan secara berkala dan pengawasan TPA melalui patroli. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut akan dipantau oleh KLH/BPLH untuk memastikan kepatuhan pemerintah daerah. 

“Di SE itu disebutkan bahwa pembasahan harus dilakukan secara berkala dan patroli, KLH nanti akan berkoordinasi dengan semua daerah tidak lagi terjadi kebakaran dan untuk melaporkan tingkat kepatuhannya, ini nanti akan masuk ke sistem kita sehingga KLH bisa monitor daerah mana yang patuh terhadap SE ini,” tegas Wamen Diaz. (Tedy)

Share:

Read More

BMKG Ungkap Abu Vulkanik Negatif, 8 Bandara Beroperasi Kembali, dan Pemerintah Terus Laksanakan OMC

BMKG Ungkap Abu Vulkanik Negatif, 8 Bandara Beroperasi Kembali, dan Pemerintah Terus Laksanakan OMC. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi delapan bandar udara telah membuka kembali operasional penerbangan setelah pengujian paper test menunjukkan hasil negatif abu vulkanik. Berdasarkan pemantauan Selasa (8/9), verifikasi di lapangan memastikan ruang udara dan area landasan sejumlah bandara dinyatakan aman dari sebaran material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa BMKG menjalankan pengujian paper test secara berkala di beberapa titik untuk melengkapi pemantauan citra satelit dan data meteorologi penerbangan. BMKG menggelar pengujian berkala ini guna memastikan keamanan di lingkungan bandara sebelum pihak pengelola membuka kembali operasional penerbangan.

“Hasil pengamatan paper test per pukul 06.00 WIB menyatakan bahwa delapan bandara yang sebelumnya ditutup operasionalnya dinyatakan negatif dari paparan abu vulkanik. BMKG tetap memantau pergerakan abu secara real-time agar seluruh penerbangan berjalan aman,” kata Faisal, Selasa (8/9).

Menindaklanjuti kondisi keamanan udara, Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM) yang menyatakan delapan bandara telah beroperasi kembali dan melanjutkan operasional. Bandar Udara Soekarno-Hatta (Tangerang), resmi dibuka kembali sejak pukul 00.30 WIB, disusul Halim Perdanakusuma (Jakarta) pukul 00.40 WIB, dan Husein Sastranegara (Bandung) pukul 00.42 WIB,

Selanjutnya, Bandar Udara Budiarto Curug (Tangerang) beroperasi mulai pukul 01.25 WIB serta Pondok Cabe (Tangerang Selatan) mulai pukul 01.28 WIB, kemudian Muhammad Taufik Kiemas (Sumatra Selatan) pukul 09.31, Radin Inten II (Lampung) pada pukul 09.45, dan Salakanagara Tanjung Lesung (Banten) pukul 09.50.

Sejalan dengan itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan BMKG terus memantau pergerakan abu vulkanik yang secara umum berada pada ketinggian hingga 7.000 kaki (2,13 km) dan bergerak ke arah selatan-barat daya mencakup sebagian Banten bagian barat laut, Samudra Hindia barat laut Banten dengan kecepatan 5-10 knot (9,3-18,5 km/jam) pada 8 September 2026 pukul 09.00 WIB.

“Pantuan cuaca di sekitar GAK dan perairan Selat Sunda cenderung cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari,” ujar Andri.

Plh. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menegaskan bahwa pemantauan melalui 20 tsunami gauge dan HF Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung tidak menemukan adanya anomali gelombang muka air laut, sehingga probabilitas terjadinya tsunami berada pada kategori rendah (di bawah 50 persen). Diprakirakan tinggi gelombang untuk 7 hari ke depan (8–13 September 2026) di wilayah sekitar Selat Sunda berkisar antara 0,5–3 meter.

“Hingga pagi ini, tidak terdeteksi anomali kenaikan tinggi muka air laut ataupun perubahan pola arus permukaan secara signifikan yang mengindikasikan akan terjadinya tsunami,” jelas Ardhasena.

Mengacu pada informasi terbaru PVMBG pada pukul 07.49 WIB teramati adanya erupsi baru di GAK dengan amplitudo maksimum 48 mm dan durasi 19 detik yang masuk dalam kategori erupsi strombolien (erupsi kecil). Mengikuti erupsi-erupsi kecil lainnya yang terjadi, BMKG juga memantau gangguan geomagnetik dan sambaran petir akibat aktivitas GAK melalui sensor magnet bumi dan lightning detector. BMKG mencatat adanya aktivitas gangguan geomagnetik kecil dan sambaran petir vulkanik mulai pukul 21.00 hingga pukul 23.00 WIB. Aktivitas ini menunjukkan penurunan intensitas dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Guna mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 7 September 2026. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan bahwa tim OMC menerapkan metode penyemaian awan hujan serta penyemprotan watermist menggunakan dua unit pesawat Cessna Caravan dari Posko Bandara Pondok Cabe dan Halim Perdanakusuma.

“Hingga saat ini, OMC telah melaksanakan lima sorti penerbangan, 1 sorti menggunakan bahan semai powder NaCl, 1 sorti liquid CaCl2 dan 3 sorti menggunakan spraying/watermist. Operasi akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi atmosfer dan sebaran abu vulkanik, sehingga konsentrasi abu di udara diharapkan terus berkurang dan kondisi atmosfer berangsur lebih bersih,” jelas Seto.

Melihat kondisi terkini, BMKG mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap waspada dan tenang terhadap dinamika atmosfer yang terjadi imbas erupsi GAK. Masyarakat di wilayah yang terpapar sebaran abu vulkanik diimbau memperhatikan kondisi kesehatan dengan membatasi aktivitas di luar rumah.

Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diharapkan selalu mengenakan masker serta kacamata pelindung. Selain itu, masyarakat diharapkan terus memperbarui informasi resmi dari BMKG, PVMBG, BNPB, dan pemerintah daerah. (Junaedi)

Share:

Read More

Keluarga Besar Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Olahraga Nasional 2026

Share:

Read More

Perkuat SDM, Lima CPNS Lapas Atambua Resmi Sandang Status PNS

Perkuat SDM, Lima CPNS Lapas Atambua Resmi Sandang Status PNS. (Dok. Ditjenpas)

NTT, WaraWiri.net - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Atambua, Antonio Da Costa, bersama jajaran saksikan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (9/9). Lima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lapas Atambua resmi dilantik jadi PNS dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA tersebut dilaksanakan secara serentak dan hybrid melalui Zoom Meeting. Prosesi utama terpusat di Aula Kanwil Ditjenpas NTT, Kupang, dan diikuti secara virtual dari Aula Lapas Atambua dengan berlangsung khidmat.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas NTT, Decky Nurmansyah, yang mengambil sumpah seluruh CPNS se-NTT secara serentak. Lima CPNS Lapas Atambua ikuti prosesi pengambilan sumpah dan pengukuhan sebagai PNS, disaksikan Kalapas beserta jajaran serta didampingi rohaniwan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing pegawai.

Antonio Da Costa menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada lima pegawai yang telah resmi menjadi PNS. "Selamat kepada jajaran yang baru dilantik. Momentum ini harus menjadi pemicu semangat untuk memberikan kinerja yang lebih optimal, inovatif, serta menjaga nama baik instansi Lapas Atambua," ujar Antonio.

Sementara itu, dalam amanatnya, Decky Nurmansyah mengingatkan para PNS yang baru dilantik untuk senantiasa menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai ASN. Pegang teguh nilai PRIMA dan BerAKHLAK, jaga integritas, serta berikan pengabdian terbaik bagi organisasi dan masyarakat," tegas Decky.

Rangkaian kegiatan di Lapas Atambua dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengangkatan PNS yang didampingi langsung oleh Kalapas. Usai penandatanganan, Kalapas Atambua sematkan tanda pangkat dan menyerahkan petikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS kepada kelima pegawai tersebut.

Rasa bangga dan syukur juga disampaikan oleh perwakilan PNS yang baru dilantik, Fikram Haikal. "Kami sangat bersyukur dan siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Perjalanan ini menjadi awal komitmen kami untuk terus belajar dan memberikan dedikasi terbaik bagi Lapas Atambua," ungkap Fikram. (Rizal)

Share:

Read More

Keluarga Besar Lapas Kelas IIA Cibinong Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Olahraga Nasional 2026

Share:

Read More

Perkuat Daya Saing dan Ekspansi Pasar Global, Kemenperin Pacu Hilirisasi Industri Kopi

Perkuat Daya Saing dan Ekspansi Pasar Global, Kemenperin Pacu Hilirisasi Industri Kopi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk memperkuat industri pengolahan kopi nasional sebagai salah satu sektor strategis dalam hilirisasi industri agro. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke PT Santos Jaya Abadi di Semarang, Jumat (4/9), yang menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan industri pengolahan kopi sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menghadapi tantangan sektor kopi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri kopi, baik dari sisi ketersediaan bahan baku, potensi pasar domestik, maupun peluang ekspor. Indonesia merupakan produsen biji kopi terbesar keempat dunia dengan produksi mencapai sekitar 834 ribu ton pada 2025. Di sisi hilir, produk kopi olahan Indonesia telah menembus lebih dari 80 negara, menunjukkan bahwa industri nasional memiliki daya saing dan peluang ekspansi yang besar di pasar global.

“Kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki kekuatan dari hulu hingga hilir. Tantangan kita ke depan adalah memastikan kekuatan tersebut dapat dikonversi menjadi nilai tambah yang lebih besar melalui penguatan industri pengolahan, inovasi produk, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar. Pemerintah akan terus memacu industri kopi nasional agar semakin kompetitif dan mampu memperkuat posisinya di pasar global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa industri pengolahan kopi nasional masih memiliki ruang pertumbuhan yang signifikan. Dari kapasitas terpasang sekitar 1,81 juta ton, realisasi produksi pada 2025 mencapai sekitar 928 ribu ton dengan tingkat utilisasi sekitar 51 persen. Pemerintah menargetkan utilisasi industri pengolahan kopi dapat meningkat menjadi 86,6 persen pada 2029.

“Peningkatan utilisasi menjadi salah satu fokus kebijakan kami. Kita ingin memastikan kapasitas industri yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk itu, penguatan pasokan bahan baku, SDM, teknologi, riset dan pengembangan, serta akses pasar harus dilakukan secara terintegrasi,” kata Putu.

Dari sisi perdagangan, kinerja industri kopi olahan Indonesia menunjukkan tren yang positif. Pada 2025, Indonesia tercatat sebagai eksportir kopi premix terbesar di dunia, dengan nilai ekspor USD 454,7 juta atau menguasai 17,54% pangsa pasar global. Sementara itu, untuk kopi instan, Indonesia berhasil menempati 5 besar negara eksportir dunia, dengan nilai ekspor USD 225 juta dan menguasai 5,88 persen pangsa pasa global.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintemgar) Merrijantij Punguan Pintaria, menambahkan bahwa kunjungan kerja ke PT Santos Jaya Abadi menunjukkan perkembangan industri pengolahan kopi nasional yang semakin kuat dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut tercermin dari pemanfaatan bahan baku kopi dalam negeri, penerapan teknologi dan mesin dalam proses produksi, hingga diversifikasi produk yang mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam.

“Kunjungan ini memperlihatkan bagaimana industri kopi nasional terus berkembang dari sisi pengolahan bahan baku, pemanfaatan teknologi, hingga diversifikasi produk. Kemampuan industri untuk mengolah kopi menjadi berbagai produk dengan nilai tambah menunjukkan bahwa kita memiliki potensi besar untuk terus memperkuat industri kopi dari hulu hingga hilir,” ujar Merrijantij.

Dalam menghadapi peluang pasar global, Kemenperin juga melihat pentingnya penguatan standardisasi, keamanan pangan, traceability, sertifikasi internasional, sustainability, serta branding produk. Sejumlah produk seperti roasted bean, kopi instan, premiks, specialty coffee, kopi kapsul, drip coffee, dan ground coffee dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan, termasuk produk fungsional seperti kopi organik, decaf, dan produk dengan positioning kesehatan.

“Kita ingin kopi Indonesia tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi berkembang menjadi produk industri dengan nilai tambah tinggi dan memiliki posisi yang semakin kuat di pasar dunia. Untuk mencapai itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci,” pungkas Direktur Mintemgar.

Kunjungan kerja DPR RI ke PT Santos Jaya Abadi diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menciptakan iklim industri yang kondusif sekaligus memastikan kebijakan pengembangan industri kopi nasional mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, memperkuat keterkaitan hulu-hilir, meningkatkan nilai tambah, dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kopi Indonesia. (Evi)

Share:

Read More