Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp7 Triliun, Harga Pupuk Dalam Negeri Turun 20%

Ekspor Pupuk ke Australia Tembus Rp7 Triliun, Harga Pupuk Dalam Negeri Turun 20%. (Dok. Kementan)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026). Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujarnya.

Di saat yang sama, Mentan Amran mengatakan pemerintah juga mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

“Disaat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Mentan Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Mentan Amran. (Tedy)

Share:

Read More

Kementan, TNI AL, dan Pemkab Nganjuk Kolaborasi Pacu Swasembada Kedelai Nasional

Kementan, TNI AL, dan Pemkab Nganjuk Kolaborasi Pacu Swasembada Kedelai Nasional. (Dok. Kementan)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Kementerian Pertanian (Kementan), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat swasembada kedelai nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor yang hingga kini masih mendominasi kebutuhan dalam negeri. Langkah tersebut diperkuat melalui dukungan benih unggul, alat mesin pertanian, jaminan pasar, hingga skema perlindungan harga petani.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui panen kedelai bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Heudiati Soeharto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kabupaten Nganjuk, Kamis (16/5/2026).

Panen tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat swasembada kedelai nasional.

Mentan Amran menegaskan kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Menurutnya, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.

“Beras sudah swasembada, cabai swasembada, jagung, daging ayam kita ekspor, telur kita ekspor. Kalau kedelai selesai, disinilah kedaulatan pangan Republik tercapai,” kata Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, kebutuhan kedelai nasional saat ini masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri.

“Kalau kedelai, itu belum. Jauh. Ini kita impor 2,4 juta. Dari kebutuhan 2,6 sampai 2,7 juta nah ini yang paling jauh,” ujarnya.

Data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada impor. Padahal lahan kita luas, petani kita mampu, dan teknologinya tersedia. Karena itu kita ingin kebangkitan kedelai nasional dimulai dari daerah-daerah produktif seperti Nganjuk,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah paling potensial dalam mendukung peningkatan produksi kedelai nasional. Dalam dua tahun terakhir, produksi kedelai Jawa Timur rata-rata mencapai 54 ribu ton dengan luas tanam sekitar 28.100 hektare dan produktivitas 1,7 ton per hektare.

Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu sentra penting dengan produksi rata-rata 8 ribu ton dari luas tanam 3.249 hektare dan produktivitas mencapai 2,2 ton per hektare. Produksi tersebut telah memenuhi sekitar 72 persen kebutuhan kedelai daerah setempat.

Kerja sama pengembangan kedelai antara Kementan, TNI AL, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah dimulai sejak awal tahun melalui penanaman seluas 2.000 hektare di Kecamatan Rejoso, Wilangan, dan Bagor. Sementara Panglima TNI menyebut total pengembangan kawasan mencapai 2.300 hektare dengan estimasi hasil panen sekitar 3.400 ton.

Untuk mendukung program tersebut, Kementan menyalurkan bantuan benih bersertifikat varietas Grobogan sebanyak 50 kilogram per hektare atau total 100 ton serta bantuan 20 unit traktor roda dua dan bajak singkal guna mempercepat pengolahan lahan.

Selain itu, dukungan pasar diperkuat melalui kerja sama dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo). Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 5 Maret 2026, Gakoptindo memberikan jaminan pembelian hasil panen petani.

Mentan Amran mengakui salah satu tantangan utama pengembangan kedelai adalah harga di tingkat petani yang masih rendah, yakni berkisar Rp8.000–Rp9.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat minat petani menanam kedelai belum optimal.

“Tidak boleh kedelai dibeli di bawah Rp10.000 per kilo. Insyaallah, kami akan keluarkan keputusan dalam waktu singkat,” tegas Amran.

Karena itu, pemerintah mendorong penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai di kisaran Rp13.500 per kilogram agar petani mendapatkan keuntungan yang layak seperti halnya komoditas gabah dan jagung.

“Petani harus untung. Kalau harga bagus dan pasar terjamin, petani pasti semangat menanam kedelai. Negara harus hadir memastikan itu,” ujar Mentan Amran.

Selain jaminan harga, pemerintah juga memastikan hasil produksi benih yang dikembangkan bersama jajaran TNI akan dibeli dan dibagikan kembali kepada petani.

“Yang Bapak produksi, aku beli, baru dibagikan ke petani kembali,” kata Mentan Amran.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih kedelai untuk kebutuhan tanam seluas 2.000 hektare yang nantinya akan dibagikan gratis kepada petani di Nganjuk.

“Nanti, Pak, ini kedelai kita, Pak Aster, kami bayar nilainya 2.000 hektare, terus 2.000 itu diberikan kembali gratis pada petani Nganjuk,” ujar Mentan Amran.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan produktivitas kedelai di Nganjuk melampaui rata-rata nasional.

“Biasanya di nasional produksi per hektare itu 1,7 sampai 2 ton per hektare. Ini di sini bisa di atas 2 ton per hektare. Jadi bagus sekali,” katanya.

Titiek menegaskan percepatan swasembada kedelai penting dilakukan karena Indonesia merupakan konsumen besar tahu dan tempe tetapi masih bergantung pada impor.

“Indonesia bangsa yang makan tahu tempe setiap hari, tapi kedelainya harus impor. Kebutuhannya 2,6 juta ton per tahun tapi produksinya cuma 270 ribu ton,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan program pengembangan kedelai di Nganjuk harus menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasi secara nasional.

“Kegiatan penanaman kedelai di Nganjuk ini menggunakan varietas Grobogan, merupakan varietas unggul lokal asal Jawa Tengah yang memiliki produktivitas tinggi,” kata Agus.

“Saya berharap kegiatan penanaman kedelai ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasikan di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Ketua Poktan Rukun Tani Desa Mudikan, Suwito, mengaku bantuan benih dan dukungan pemerintah membuat petani kembali semangat menanam kedelai.

“Harga kedelai sekarang antara 9 sampai 10 ribu. Termasuk harga yang stabil, harga yang lumayan bagi petani. Karena kemarin kan di bawah 9 ribu. Tapi untuk saat ini karena ada program pemerintah seperti ini, harga kedelai bisa terangkat lagi,” ujarnya.

Melalui kolaborasi Kementan, TNI AL, DPR RI, pemerintah daerah, dan petani, pemerintah optimistis pengembangan kedelai nasional dapat dipercepat untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. (Tedy)

Share:

Read More

Menteri Kehutanan Dorong Produk Kehutanan Berkelanjutan Berkembang Pesat di Pasar Amerika Serikat

Menteri Kehutanan Dorong Produk Kehutanan Berkelanjutan Berkembang Pesat di Pasar Amerika Serikat. (Dok. Kemenhut)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menggelar webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability pada Kamis (14/5/2026) guna memperkuat akses pasar produk kehutanan Indonesia di Amerika Serikat, sekaligus mendorong perdagangan produk hutan yang legal, transparan, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, keterlacakan, dan kepatuhan rantai pasok. Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama perdagangan kehutanan Indonesia–Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari. Ia mengatakan Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujar Raja Juli Antoni dalam pidato kuncinya.

Ia menjelaskan lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+). Raja Juli Antoni juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat, tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu dipterokarpa. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang, termasuk di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penopang penting kerja sama ekonomi kedua negara.

Ia menyebutkan bahwa “Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” kata Indroyono.

Ia menambahkan permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat. Menurut dia, kondisi tersebut membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain. Ia menilai sistem tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kehutanan Indonesia.

Menurut Laksmi, SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.

“SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia. Ia menyebut nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global. 

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

Ia menambahkan Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, forum bisnis tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kemitraan, memperluas peluang pasar, serta mendorong inovasi dan diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar global.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari pemerintah dan asosiasi industri Indonesia maupun Amerika Serikat, antara lain Chief Executive Officer International Wood Products Association Ashley Amidon, serta konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam memperkuat tata kelola kehutanan, pengembangan model bisnis kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan pengakuan pasar terhadap produk dan jasa kehutanan Indonesia. (Muh)

Share:

Read More

Tuan Rumah AWGCW, Indonesia Tegaskan Sikap Hadapi Limbah Lintas Batas di ASEAN

Tuan Rumah AWGCW, Indonesia Tegaskan Sikap Hadapi Limbah Lintas Batas di ASEAN. (Dok. Kemen LH)

Tangerang, WaraWiri.net - Indonesia memperkuat komitmen negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan pengelolaan bahan kimia dan limbah, termasuk risiko perpindahan lintas batas yang semakin kompleks. Komitmen ini disampaikan Indonesia saat menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ke-11 ASEAN Working Group on Chemicals and Waste (AWGCW) yang berlangsung pada 12–13 Mei 2026.

Plt. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLH/BPLH, Laksmi Widyajayanti, menegaskan pentingnya pengelolaan bahan kimia dan limbah sebagai tanggung jawab bersama lintas negara.

“Pengelolaan bahan kimia dan limbah yang sehat tidak dapat lagi dipandang sebagai tugas nasional semata, melainkan harus menjadi gerakan kolektif global. Tanpa upaya bersama di tingkat internasional, mustahil memerangi lalu lintas ilegal limbah lintas batas serta mewujudkan ekonomi sirkular di kawasan ini”.

Sejalan dengan upaya memperkuat sinergi regional, ASEAN dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks tersebut, Chairman AWGCW dari Malaysia, Mahadi Bin Sukarno, menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi lokasi pembuangan limbah global.

“Sebagai kawasan yang sedang pesat membangun, ASEAN tidak boleh menjadi lokasi pembuangan limbah global. Pertemuan ini penting untuk menyelaraskan arah kebijakan agar kita mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita harus memastikan ASEAN tetap bebas dari pencemaran bahan kimia dan limbah melalui aksi nyata, bukan sekadar pertemuan tahunan,” ujar Mahadi.

Selama dua hari pertemuan, KLH/BPLH memfasilitasi pembahasan tujuh program prioritas dalam AWGCW Action Plan, mulai dari penguatan teknologi ramah lingkungan menuju industri hijau, penanganan darurat kecelakaan bahan kimia, hingga remediasi lahan terkontaminasi. KLH/BPLH juga mendorong harmonisasi standar operasional di antara negara anggota guna memastikan kesiapan dalam memenuhi berbagai konvensi internasional seperti Basel, Minamata, dan Protokol Montreal.

Selain itu, pertemuan ini menjadi ruang pertukaran inovasi terkait ekonomi sirkular, dengan mendorong pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

Hasil pertemuan ini akan menjadi pijakan bagi Lao PDR yang akan melanjutkan kepemimpinan AWGCW pada tahun 2027. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan perannya dalam mendorong pembangunan kawasan ASEAN yang mampu menjawab tantangan pengelolaan bahan kimia dan limbah secara lebih efektif di tingkat kawasan. (Fajar)

Share:

Read More

Kemenkop Perkuat Sinergi Kadiskop Selindo Untuk Operasionalisasi KDKMP

Kemenkop Perkuat Sinergi Kadiskop Selindo Untuk Operasionalisasi KDKMP. (Dok. Kemenkop)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan tema "Kolaborasi Nasional Untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)" dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi seluruh Indonesia (selindo) serta stakeholder lainnya di Jakarta, Rabu (13/5).

Melalui Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan proses operasionalisasi berjalan dengan baik.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Pejabat Eselon I dan II di Kemenkop, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto serta para Kepala Dinas di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah di Indonesia.

Menkop Ferry mengapresiasi seluruh dukungan dari pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sehingga program strategis nasional KDKMP dapat berjalan mulai dari proses pembentukan badan hukum hingga tahapan operasionalisasi yang akan segera dilakukan saat ini. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak program ini sulit dilakukan sehingga diharapkan konsistensi dukungan tersebut dapat terus dilakukan hingga tahap operasionalisasi.

“Saya mengapresiasi kepada semua Kepala Dinas Koperasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena kita berhasil melaksanakan Instruksi Presiden tentang pembentukan badan hukum KDKMP,” ujarnya.

Tahap pertama peresmian operasionalisasi KDMKP di provinsi Jateng dan Jatim ini akan dilakukan sebanyak 1.061 unit dimana simbolisasi peresmian yang akan dilakukan di KDKMP di wilayah Nganjuk Jawa Timur.

Sementara itu terkait dengan progres pembangunan KDKMP per hari ini, Rabu (13/5) telah dan sedang dibangun 37.327 unit KDKMP di seluruh Indonesia, dan sebanyak 8.927 unit sudah selesai 100 persen bangunan gerai, gudang dan sarana perlengkapan lainnya.

“Keberhasilan KDKMP ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” tegas Menkop Ferry.  

Menkop Ferry menyebutkan bahwa sebagai pedoman payung hukum dalam operasionalisasi KDKMP, akan segera diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) di mana saat ini draft dari Inpres ini telah disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam draft ini berisi tentang bagaimana upaya percepatan operasionalisasi KDKMP yang melibatkan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.

"Poin-poinnya berisi tentang model bisnisnya, tentang rekrutmen SDM untuk operasionalisasinya, kemudian sistem informasi manajemen dan lain sebagainya," katanya.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa apabila 83 ribu KDKMP beroperasi dengan baik maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara dengan jumlah koperasi di desa yang sukses beroperasi terbesar dan terbanyak di dunia. Presiden menilai capaian ini sebagai tonggak sejarah pembangunan ekonomi rakyat.

“Keberadaan KDKMP ini, diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya menciptakan simpul perekonomian di desa-desa atau kelurahan. Bahkan secara agregat diharapkan koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi utama yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Menkop.

Menkop Ferry menekankan bahwa melalui Rakornas tersebut diperlukannya kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga serta kepala daerah sehingga proses operasionalisasi dapat berjalan dengan baik. Sinergi ini diyakini mampu mengembalikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi sesuai konstitusi.  

“Semoga perjuangan kita ini menjadi langkah besar membangun perekonomian rakyat yang mandiri, kuat, dan sejahtera, serta menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” ujar Menkop Ferry. (Slamet)

Share:

Read More

Perkuat Sinergi, Menko Polkam Bahas Stabilitas dan Pembangunan Papua Bersama DPD RI

Perkuat Sinergi, Menko Polkam Bahas Stabilitas dan Pembangunan Papua Bersama DPD RI. (Dok. Kemenko Polkam)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menerima audiensi Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai beserta sejumlah anggota DPD RI untuk membahas penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional serta percepatan pembangunan di Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPD RI atas inisiatif audiensi sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“DPD RI memiliki posisi strategis sebagai jembatan aspirasi daerah sekaligus mitra pemerintah dalam memastikan kebijakan nasional berjalan efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Rabu (13/05/2026).

Menko Polkam menegaskan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan penguatan persatuan bangsa.

Terkait Papua, Menko Polkam menilai diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga melalui pendekatan kesejahteraan, dialog, penghormatan terhadap kearifan lokal, percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah terus berkomitmen menjaga Papua sebagai bagian integral dari NKRI melalui pembangunan yang berpihak pada masyarakat Papua,” tegasnya.

Menko Polkam berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah koordinatif yang lebih konkret antara Kemenko Polkam dan DPD RI dalam mengawal berbagai agenda strategis nasional, khususnya di Papua.

“Kolaborasi, komunikasi, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah inilah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Menko Polkam.

Hadir dalam audiensi tersebut dari anggota DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A. selaku Ketua Komite III, Dr. dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N selaku Ketua Tim RUU Daerah Kepulauan, dan Lis Tabuni. Turut mendampingi Menko Polkam, Wamenko Polkam Lodewijk F. Paulus dan para deputi. (Evi)

Share:

Read More

Kementerian PANRB Kawal Program Prioritas Presiden Melalui Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik

Kementerian PANRB Kawal Program Prioritas Presiden Melalui Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Optimalisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berinisiatif untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan strategi pelaksanaan Program Prioritas melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Langkah konkret dalam peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan harmonisasi tahapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan proses bisnis pelaksanaan layanan Program Prioritas Presiden. Program prioritas yang menjadi concern untuk dikawal melalui pelaksanaan PEKPPP pada tahun 2026 adalah Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Perumahan Rakyat, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB, R.R. Vera Yuwantari Susilastuti, menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pemetaan instansi terkait mana saja yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan dari masing-masing Program Prioritas dimaksud. Hasil pemetaan tersebut diharapkan akan diperoleh instansi yang akan menjadi lokus pelaksanaan PEKPPP. Dengan demikian hasil PEKPPP memiliki korelasi positif sebagai gambaran konkrit kinerja pelayanan publik.

“Hasil PEKPPP memberikan gambaran komprehensif bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi akselerasi pencapaian target-target nasional,” jelas Vera, pada Rapat Penguatan PEKPPP Program Direktif Presiden, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pelaksanaan PEKPPP tersebut merupakan salah satu amanat Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang menjadi tugas Kementerian PANRB sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik. Kementerian PANRB telah berkoordinasi intens dengan instansi terkait sebagai pengampu yang mengawal pelaksanaan program prioritas. Instansi yang dirangkul dalam rencana pelaksanaan PEKPPP ini adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pemetaan ini juga untuk menyelaraskan kebijakan dan implementasinya. Kementerian PANRB ingin memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo berjalan sesuai koridor regulasi dan standar pelayanan. Melalui pelaksanaan PEKPPP diharapkan merupakan upaya nyata dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi pelaksanaan PEKPPP dengan program prioritas akan mendorong terwujudnya sinergi lintas sektor, terutama instansi yang menjalankan program-program prioritas ini. PEKPPP menjadi jembatan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memetakan peran masing-masing penyelenggara agar tidak terjadi tumpang tindih atau hambatan birokrasi dalam pelaksanaan program prioritas.

“Kita sadar bahwa keberhasilan program-program ini mustahil tercapai tanpa sinergi. Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Kementerian PANRB bertugas melakukan koordinasi khususnya kebijakan dan pelaksanaan evaluasi, tetapi implementasi di lapangan tetap menjadi tanggung jawab dan berada di tangan instansi yang mengampu substansi sesuai bidang tugasnya,” ungkap Vera.

Melalui pembahasan dan tahapan pemetaan ini, diharapkan bisa memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan layanan pada setiap program prioritas. Pemetaan ini juga akan mengidentifikasi tingkat keselarasan peran antar-unit kerja dan instansi. Selanjutnya akan disusun rencana pemantauan yang sistematis, objektif, dan akuntabel.

Pelaksanaan PEKPPP 2026 akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih tajam melalui penyeragaman lokus prioritas. Vera menerangkan, PEKPPP akan menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang merupakan kalkulasi dari nilai prioritas, mandiri, dan pemenuhan prosentase unit penyelenggara dengan bobot tertentu.

Untuk mengawali pelaksanaan PEKPPP dalam waktu dekat akan dilaksanakan kick-off PEKPPP, dan dilanjutkan dengan pendampingan secara intensif. Target penyampaian hasil IPP dijadwalkan sekitar bulan September hingga Desember 2026. Untuk mendukung objektivitas dan validitas hasil, pelaksanaan PEKPPP dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk memantau, mengukur, serta menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

“Jadikan pelaksanaan PEKPPP ini bukan sekadar mengejar angka indeks, tetapi sebagai komitmen nyata untuk memberi dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia dan mampu mendorong optimalisasi pencapaian target nasional dalam pelaksanaan program prioritas,” pungkas Vera. (Rizal)

Share:

Read More

Esports Menjanjikan, Menteri Ekraf Minta Penguatan Ekosistem Semua Lini

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menerima audiensi dari Riot Games di Gedung Autograph Tower Thamrin Nine, Jakarta. (Dok. Kemenekraf)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menjajaki peluang kolaborasi strategis dengan Riot Games dalam penguatan ekosistem esports nasional. Secara khusus, Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, menyebut esports sudah merambah ke banyak lini yang memerlukan kolaborasi dengan banyak pihak.

“Gim hari ini bukan hanya produk hiburan, tetapi juga platform yang menghubungkan budaya, teknologi, kreativitas, dan peluang ekonomi. Indonesia memiliki ekosistem gim yang sangat besar dan dinamis. Generasi muda kita tidak hanya aktif sebagai pemain, tetapi juga sebagai kreator, streamer, esports talent, event organizer, musisi, hingga pengembang gim,” ujar Menteri Ekraf saat audiensi bersama jajaran Riot Games di Gedung Autograph Tower Thamrin Nine, Jakarta, Kamis (14/5).

Penguatan ekosistem esports yang dibahas termasuk pengembangan talenta kreatif digital hingga potensi penyelenggaraan event esports regional dan internasional di Indonesia. Menteri Ekraf juga menilai Riot Games telah memiliki kedekatan yang kuat dengan generasi muda Indonesia melalui berbagai gim populer seperti VALORANT dan League of Legends.

Audiensi tersebut turut membahas pengembangan ekosistem turnamen esports berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional, penguatan daya saing tim esports Indonesia di level internasional, serta peluang kolaborasi dengan pengembang gim lokal dalam aspek pendanaan, outsourcing services, dan penerbitan gim lokal. Selain itu, Kementerian Ekraf mendorong keterlibatan kreator lokal dalam berbagai aktivasi Riot Games di Indonesia, mulai dari subsektor musik, ilustrasi, visual art, fesyen, hingga intellectual property (IP) lokal.

“Kami melihat esports memiliki dampak ekonomi yang besar terhadap berbagai sektor, mulai dari industri kreatif, produksi acara, pariwisata, hingga penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda. Karena itu, Indonesia perlu mengambil peluang ini secara serius dan terukur,” kata Menteri Ekraf.

Kedua pihak juga menjajaki potensi kolaborasi dalam acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang akan digelar di Jakarta pada Oktober mendatang. Forum internasional tersebut akan menghadirkan berbagai agenda ekonomi kreatif global, termasuk subsektor gim dan konten digital melalui program Screenverse.

Dalam paparannya, Head of VALORANT Esports Product Riot Games, Jake Sin, menyampaikan Indonesia menjadi salah satu pasar strategis dalam perkembangan ekosistem VALORANT di kawasan APAC (Asia-Pacific). Menurutnya, antusiasme komunitas serta prestasi tim esports Indonesia menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam kompetisi esports internasional.

“Indonesia merupakan salah satu region terkuat di VALORANT APAC saat ini. Kami ingin membuka jalur kompetitif yang lebih luas agar talenta Indonesia memiliki akses menuju panggung internasional dan global,” ujar Jake Sin.

Dalam kesempatan tersebut, Riot Games turut menyampaikan rencana pengembangan Valorant Champions Tour (VCT) di kawasan Asia Pasifik, termasuk pembentukan jalur kompetisi profesional independen untuk Indonesia mulai 2027 serta potensi penyelenggaraan turnamen tingkat APAC di Indonesia pada 2028. Audiensi diakhiri dengan rencana pembentukan tim kecil dari kedua belah pihak untuk menindaklanjuti peluang kerja sama jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pengembangan esports dan industri kreatif digital di Indonesia.

Turut mendampingi Menteri Ekraf dalam audiensi tersebut yaitu Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Muhammad Neil El Himam, Direktur Gim Luat Sihombing, dan jajaran Kementerian Ekraf terkait subsektor gim dan ekonomi digital. (Zidan)

Share:

Read More

Wamen Ekraf Ingin The Elite Indonesia Perkuat Ekosistem Otomotif Kreatif

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menerima audiensi The Elite Indonesia di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta. (Dok. Kemenekraf)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, mengajak The Elite Indonesia untuk turut memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, khususnya berbasis otomotif. Komunitas tersebut juga diharapkan dapat mendorong perluasan jejaring internasional bagi industri modifikasi dan komunitas otomotif Indonesia.

Wamen Ekraf menilai, industri kreatif di sektor otomotif memiliki kekuatan besar menghubungkan komunitas, kreator, teknologi, seni, hingga gaya hidup dalam satu ekosistem yang mampu menciptakan dampak ekonomi nyata.

"Ekonomi kreatif tidak hanya membicarakan produk maupun karya, tetapi juga menciptakan pengalaman dan kolaborasi termasuk bersama komunitas otomotif," ujar Irene Umar saat bertemu CEO The Elite Indonesia, Gatot Mulyartho di kantor Kementerian Ekraf, Rabu (13/5).

Irene Umar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, dalam penyelenggaraan event maupun pameran agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

“Kementerian Ekraf ingin event otomotif Indonesia berkembang menjadi platform kreatif yang inklusif dan berkelas internasional. Bukan hanya pameran kendaraan, tetapi juga ruang bagi fotografer, seniman, kreator konten, desainer, hingga pelaku gim dan teknologi untuk berkolaborasi,” tambah Irene Umar.

The Elite Indonesia merupakan wadah bagi komunitas otomotif roda empat dan roda dua untuk memperluas dan mengembangkan ekosistem modifikasi nasional agar membawa karya industri otomotif dalam negeri ke kancah global.

Sebelumnya, mereka berhasil menyelenggarakan The Elite Showcase. Ajang pameran modifikasi tahunan yang menjadi ruang kolaborasi dan aktivasi mulai dari peluncuran kendaraan otomotif, kompetisi die cast, hingga kehadiran bintang tamu internasional, Sung Kang, akhir pekan lalu.

Dalam audiensi tersebut, The Elite Indonesia juga menyampaikan rencana pengembangan event otomotif kreatif agar dapat tampil di ajang internasional, termasuk Jepang. Selain membawa kendaraan modifikasi, The Elite Indonesia berharap mampu memperkenalkan identitas kreatif Indonesia melalui pendekatan desain, arsitektur, serta produk-produk kreatif pendukung industri otomotif lain.

“Rencananya, kami ingin memperkenalkan The Elite Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas mobil tanah air ini ke ajang otomotif ternama dunia, Tokyo Auto Salon tahun depan. Tadi juga mendapat informasi terkait cross market antara industri otomotif dan fotografi, maupun subsektor lain yang bisa dikolaborasikan. Mudah-mudahan 2027, kita bisa memperluas scope of event dan menggarap lebih besar kolaborasi bersama komunitas industri kreatif dan UMKM,” harap Gatot Mulyartho.

Dalam pertemuan, Wamen Ekraf Irene didampingi Staf Khusus Wakil Menteri Jago Anggara; Tim Ahli Bidang Regulasi dan Kelembagaan, Dahana Esha Putra; Kepala Subdirektorat Pemasaran Komersialisasi Arsitektur dan Desain, Trio Dewangga. Sementara CEO The Elite Indonesia didampingi Representative Director, Mamina Inada. (Zidan)

Share:

Read More

Mendag Budi Hadiri acara Ngobrol Produk Indonesia (NGOPI) Bareng UMKM

Mendag Budi Hadiri acara Ngobrol Produk Indonesia (NGOPI) Bareng UMKM. (Dok. Kemendag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Perdagangan, Budi Santoso menghadiri acara NGOPI Bareng UMKM yang berlangsung di Jakarta, Rabu (13 Mei). Acara ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan bersama gerakan pemberdayaan UMKM Local Champion Indonesia (LCI) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Mendag menyampaikan, Kementerian Perdagangan terus mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar menjadi eksportir dan mengejar pasar global.

Mendag juga menekankan, forum-forum serupa dapat menjadi ruang diskusi dan konsultasi bagi UMKM, eksportir muda, dan agregator untuk memahami peluang ekspor sekaligus memperluas jejaring pasar internasional. Mendag berharap, ada lebih banyak forum diskusi untuk bertukar pikiran sekaligus mengidentifikasi produk-produk UMKM berpotensi ekspor.

Pada acara ini, Mendag juga menjelaskan upaya Kemendag dalam memperluas akses pasar UMKM. Salah satunya melalui UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. Program ini mempertemukan UMKM dengan calon buyer di negara tujuan ekspor melalui pitching dan business matching. Untuk mendukung program tersebut, Kemendag mengoptimalkan peran 46 perwakilan perdagangan (perwadag) RI di 33 negara sebagai ujung tombak promosi produk Indonesia. UMKM BISA Ekspor menjadi salah satu program di bawah payung program besar Kemendag “Dari Lokal untuk Global”.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Fajarini Puntodewi; Sekretaris Ditjen PEN, Sugih Rahmansyah; Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Bayu Nugroho; Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer, Miftah Farid; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag, N.M. Kusuma Dewi; Founder LCI, Dhika Yudistira; dan para pelaku UMKM. (Bambang)

Share:

Read More

MA Menguatkan Vonis 4 Tahun Dalam Kasus Pemerasan di Pendidikan Kedokteran

MA Menguatkan Vonis 4 Tahun  Dalam Kasus Pemerasan di Pendidikan Kedokteran. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa dr. Taufik Eko Nugroho Sp.An.M.Si.Med dalam perkara pidana pemerasan di lingkungan pendidikan kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang.

Putusan tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 359 K/Pid/2026 yang diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Selasa (24/2). Dalam amar putusannya, MA menyatakan menolak permohonan kasasi terdakwa dan membebankan biaya perkara. Dengan putusan tersebut, hukuman pidana penjara selama 4 tahun sebagaimana diputus Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap berlaku.

Perkara ini sebelumnya telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Smg pada 1 Oktober 2025. 

Dalam klaster perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada dua terdakwa lainnya, yakni dr. Zara Yupita Azra (mahasiswi senior PPDS) dan Sri Maryani (staf administrasi PPDS). Putusan terhadap para terdakwa tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 19 November 2025.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari investigasi Kementerian Kesehatan terkait dugaan praktik perundungan dan pemerasan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi UNDIP, almarhumah dr. Aulia Risma Lestari. 

Kementerian Kesehatan menjadi pihak yang pertama kali membongkar kasus ini melalui investigasi internal dan melaporkannya ke pihak kepolisian guna memutus rantai praktik tidak terpuji di lingkungan pendidikan residensi.

Menanggapi putusan tersebut, Kementerian Kesehatan mengapresiasi proses hukum yang telah berjalan hingga berkekuatan hukum tetap.

“Kementerian Kesehatan mengapresiasi seluruh proses hukum yang berjalan dan mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman melalui siaran persnya pada Kamis (14/5).

Aji juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah menangani perkara tersebut. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Kemenkes juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran untuk mencegah praktik intimidasi, perundungan, maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan tenaga kesehatan.

“Kami akan terus mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran, terutama program residensi, guna memastikan perlindungan bagi seluruh peserta didik dari segala bentuk praktik tidak terpuji,” tambah Aji.

Terdakwa Taufik Eko Nugroho diketahui merupakan dosen Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang. (Deni)

Share:

Read More

Layanan Jantung Internasional RS KEI Solo Kini Bisa Diakses Peserta BPJS

Layanan Jantung Internasional RS KEI Solo Kini Bisa Diakses Peserta BPJS. (Dok. Kemenkes)

Solo, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono resmi meluncurkan integrasi layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (RS KEI), Surakarta, Rabu (13/5). Melalui integrasi ini, layanan jantung berstandar internasional di RS KEI kini dapat diakses seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Wamenkes Dante menyebut langkah tersebut sebagai tonggak penting dalam penguatan sistem kesehatan nasional, khususnya dalam penanganan penyakit katastropik. Ia mengibaratkan rumah sakit sebagai organ vital, sementara BPJS Kesehatan merupakan aliran darah yang menopang keberlangsungan layanan kesehatan.

“Tanpa skema pembiayaan yang kuat, teknologi medis secanggih apa pun hanya akan menjadi statis,” tegas Wamenkes Dante.

Penguatan layanan jantung dinilai mendesak berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang mencatat lebih dari 600 ribu kematian di Indonesia setiap tahun disebabkan penyakit kardiovaskular. Artinya, satu dari tiga kematian di Tanah Air berasal dari penyakit tersebut.

Sejak diresmikan pada November 2025, rumah sakit khusus jantung kelas A ini telah melayani 1.053 pasien dan meraih Akreditasi Paripurna. RS KEI juga didukung berbagai teknologi mutakhir, seperti cathlab, hybrid operating theater, CT scan, hingga MRI yang mampu menangani prosedur kompleks, termasuk penggantian katup mitral jantung.

“Hari ini, fasilitas berstandar tinggi ini bukan lagi kemewahan yang sulit dijangkau, melainkan hak yang bisa diakses seluruh masyarakat,” tambahnya.

Senada, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan, menilai kehadiran RS KEI sangat strategis dalam memutus hambatan geografis dan mempercepat penanganan pasien jantung.

“Dalam penanganan jantung, setiap detik sangat berharga. Konsep golden period tidak boleh hanya menjadi teori medis, tetapi harus menjadi standar operasional,” ujar Abdi.

Ia juga menyampaikan empat pesan strategis kepada manajemen RS KEI, yakni transformasi mutu layanan (quality over volume), digitalisasi pelayanan yang seamless, penguatan jejaring rujukan, serta pelayanan yang humanis. Menurutnya, pembiayaan penyakit jantung tidak semata dilihat sebagai pengeluaran, melainkan investasi untuk menjaga produktivitas bangsa.

RS KEI merupakan rumah sakit yang dibangun melalui hibah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) lewat Zayed Humanitarian Legacy Initiative. Rumah sakit berkapasitas 100 tempat tidur itu diresmikan Presiden Prabowo Subianto bersama Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan pada 19 November 2025.

Saat ini, Kementerian Kesehatan menugaskan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta untuk mendampingi operasional rumah sakit guna menjaga mutu pelayanan. RS KEI juga diproyeksikan menjadi pusat rujukan layanan jantung bagi wilayah Jawa Tengah, DIY, dan sekitarnya.

Pemerintah berharap integrasi layanan JKN di RS KEI mampu memperluas pemerataan akses kesehatan berkualitas tinggi sekaligus menekan angka fatalitas penyakit kardiovaskular di Indonesia. (Deni)

Share:

Read More

Perkuat Industri Migas Nasional, Wamen Yuliot Temui Perusahaan Rusia

Perkuat Industri Migas Nasional, Wamen Yuliot Temui Perusahaan Rusia. (Dok. Kemen ESDM)

Russia, WaraWiri.net - Peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi program utama Pemerintah dalam mencapai swasembada energi. Sebagai upaya optimalisasi lifting migas itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, melakukan pertemuan dengan Pejabat perusahaan migas asal Rusia, Joint Stock Company Zarubezhneft (JSC Zarubezhneft), di sela-sela kunjungan kerja ke Rusia dalam rangka menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia.

Pada pertemuan itu, ujar Yuliot, Zarubezhneft menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan proyek Blok Tuna pada bulan Juni mendatang. Proyek Blok Tuna tertunda akibat mundurnya Premier Oil, anak perusahaan Harbour Energy, yang menjadi mitra Zarubezhneft dalam menggarap proyek ini.

"Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan. Pemerintah akan memberikan dukungan untuk kelanjutan proyek ini," ujar Yuliot usai pertemuan di Kazan, Rusia, Rabu (13/5) waktu setempat.

Zarubezhneft memulai proyek di Indonesia sejak mengakuisisi 50% participating interest (PI) pada Proyek Tuna di Laut Natuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd., pada tahun 2020. Pada pertemuan ini, Zarubezhneft juga menyatakan keinginannya untuk dapat menggarap proyek-proyek migas lain di Indonesia, untuk mendukung peningkatan produksi migas Indonesia, melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan reaktivasi sumur idle.

Ketertarikan Zarubezhneft untuk berinvestasi di Indonesia, telah tercatat dalam dokumen Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 RI-Rusia. Pihak Rusia mencatat ketertarikan JSC Zarubezhneft untuk memperluas dan memperkuat kerja sama dengan mitra Indonesia, termasuk partisipasi dalam proyek baru bersama perusahaan minyak dan gas bumi Indonesia.

Pihak Rusia juga meminta dukungan penyelesaian proses compliance bagi perusahaan-perusahaan yang dinominasikan oleh Zarubezhneft guna memulai pengorganisasian suplai minyak ke Indonesia. (Isna)

Share:

Read More

Pastikan Layanan Maksimal, Irjen Kemenhaji Pimpin Apel Siaga Petugas di Makkah

Pastikan Layanan Maksimal, Irjen Kemenhaji Pimpin Apel Siaga Petugas di Makkah. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Untuk memastikan kesiapan layanan bagi jemaah haji, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Dendi Suryadi, memimpin apel gabungan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di sejumlah sektor di Makkah, Kamis (14/5/2026).

Sejauh ini apel siaga sudah dilakukan di kantor pusat Daerah Kerja Makkah, sektor delapan, sektor enam dan sektor sepuluh Kota Makkah, dengan menghadirkan seluruh PPIH Arab Saudi, Ketua Kloter, pembimbing ibadah kloter, tenaga kesehatan, serta tenaga musiman dan tenaga pendukung dari Arab Saudi.

Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, yang ikut dalam apel tersebut menjelaskan bahwa pihak Inspektorat Jenderal secara intensif melakukan pengawasan pada seluruh layanan jemaah haji di Arab Saudi termasuk kinerja petugas, salah satu caranya adalah melalui apel siaga yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal.

"Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, semua pihak harus meningkatkan kesiagaan, memastikan semua jemaah terlayani dengan baik, untuk itu pihak Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan secara rutin ke semua unit layanan yang ada di Makkah, Madinah, dan Bandara," ujar Mulyadi Nurdin.

Alumni Lemhannas RI tersebut menambahkan bahwa apel siaga yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal menjadi ajang evaluasi proses layanan bagi jemaah di setiap sektor, juga menjadi momen penyampaian informasi bagi petugas haji, sekaligus membangun semangat dan kekompakan tim kerja.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal juga melakukan pemantauan kelayakan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, transportasi, dan mendengarkan laporan langsung dari petugas haji.

"Pak Irjen mengingatkan seluruh petugas haji agar sungguh-sungguh memberikan layanan maksimal kepada jemaah haji, tidak meninggalkan tugas tanpa alasan, disiplin dalam bekerja, memaksimalkan layanan kepada lansia dan disabilitas," ujar Alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu.

Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji, dan akan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan haji.

Hal itu sesuai dengan amanah undang-undang, diantaranya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Haji dan Umrah.

Adapun ruang lingkup pengawasan meliputi kinerja dan keuangan, melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan (monitoring), dan bentuk pengawasan lainnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap semua pihak menjalankan tugas dengan penuh integritas, patuh pada regulasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah haji.

"Sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan haji tahun ini harus lebih baik, dan keselamatan jemaah harus menjadi prioritas, Kita ingin memastikan semua pihak bekerja untuk menyukseskan hal tersebut," ujar Mulyadi Nurdin.

Sebagaimana pesan dari Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, ia mengatakan pihak Inspektorat Jenderal akan mengawasi semua lini agar layanan terbaik bagi jemaah haji dapat terwujud di lapangan.

"Petugas haji merupakan ujung tombak, dan representasi negara dalam memberikan layanan kepada jemaah haji, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji sangat ditentukan oleh komitmen dari petugas haji," pungkasnya. (Junaedi)

Share:

Read More

Jelang Puncak Haji, Kemenhaji Ingatkan Jemaah Simpan Energi dan Tertib Ihram Sejak Embarkasi

Jelang Puncak Haji, Kemenhaji Ingatkan Jemaah Simpan Energi dan Tertib Ihram Sejak Embarkasi. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Makkah serta kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Jeddah.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa pada Rabu, 13 Mei 2026, operasional haji Indonesia memasuki hari ke-23. Secara umum, seluruh layanan berjalan baik, mulai dari pemberangkatan, kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah.

“Alhamdulillah, layanan haji Indonesia terus berjalan dengan baik. Namun, menjelang puncak haji, disiplin menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Jemaah perlu mulai menyimpan energi, membatasi aktivitas yang tidak mendesak, dan tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari,” ujar Maria di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan data terakhir, sebanyak 379 kloter dengan 146.622 jemaah dan 1.513 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah terus berlangsung bertahap. Hingga saat ini, 312 kloter dengan 120.507 jemaah dan 1.248 petugas telah tiba di Makkah.

Untuk kedatangan gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, telah tiba 103 kloter dengan 39.388 jemaah dan 413 petugas. Selain itu, sebanyak 7.146 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Maria menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melapor kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan.

“Jangan menunggu kondisi memburuk. Jika jemaah merasa lemah, pusing, sesak, demam, atau mengalami keluhan lain, segera sampaikan kepada petugas terdekat. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko tinggi, koordinasi dengan karom, karu, petugas kesehatan, dan petugas sektor harus terus dijaga,” jelasnya.

Selain imbauan kesehatan, Kemenhaji juga mengingatkan jemaah haji gelombang kedua untuk memperhatikan ketentuan ihram sejak dari embarkasi. Jemaah gelombang kedua yang mendarat di Jeddah akan langsung bergerak menuju Makkah, sehingga wajib mempersiapkan diri untuk berihram sesuai ketentuan manasik.

“Jemaah gelombang kedua harus memastikan pakaian ihram sudah digunakan dengan benar sebelum melewati miqat. Niat ihram dilakukan sesuai arahan pembimbing ibadah dan petugas kloter. Pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas sejak di embarkasi hingga tiba di Makkah,” ujar Maria.

Bagi jemaah yang masih ragu terkait tata cara ihram, niat, miqat, maupun larangan ihram, Maria meminta agar tidak mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan petugas.

“Jangan sungkan bertanya. Pembimbing ibadah, petugas kloter, ketua rombongan, dan petugas layanan siap membantu jemaah. Ini penting agar ibadah berjalan tertib, sah, dan sesuai tuntunan,” tegasnya.

Maria menambahkan, layanan kesehatan haji Indonesia terus berjalan optimal melalui pemantauan aktif, edukasi kesehatan, dan pendampingan jemaah di hotel, sektor, KKHI, maupun fasilitas kesehatan rujukan. Namun, keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja memberikan layanan terbaik di Tanah Air maupun Arab Saudi. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas,” tutup Maria.

Kemenhaji kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami dan dilaksanakan dengan benar. (Junaedi)

Share:

Read More

Penyerahan Uang Total Rp102 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satgas PKH

Penyerahan Uang Total Rp102 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satgas PKH. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah dilaksanakan pada hari Rabu (13/05/2026) di Kejaksaan Agung. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto beserta dengan Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas PKH.

“Saya kira rakyat Indonesia harus lihat uang yang diserahkan hari ini sejumlah 10 triliun,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden mengungkapkan bahwa laporan Menteri Kesehatan data Puskesmas di Indonesia yang berjumlah 10.000 unit. Sejak zaman Presiden Soeharto, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.

“Hari ini (melalui penyerahan uang sejumlah Rp10,2 triliun), kita bisa menyelesaikan perbaikan 5.000 unit puskesmas,” tutur Presiden Prabowo Subianto.   

Adapun jumlah penyerahan uang tahap VII ini senilai total Rp10.270.051.886.464 (sepuluh triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:

• Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp3.423.742.672.359,- (Tiga triliun, empat ratus dua puluh tiga miliar, tujuh ratus empat puluh dua ribu juta, enam ratus tujuh puluh dua ribu, tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
• Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp6.846.309.214.105,- (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:

• Pada sektor perkebunan (sawit), Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu koma tiga satu hektar)
• Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 ha (dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma lima delapan hektar)

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)) pada tahap VII seluas 2.373.171,75 ha (dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu koma tujuh lima hektar), yang terdiri dari:

• SK 01 seluas 733.180,21 ha (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh koma dua satu hektar) dari 29 (dua puluh sembilan) subjek hukum;
• Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.045.219 ha (satu juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan belas hektar) dari 22 (dua puluh dua) subjek hukum;
• Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 402.472,22 ha (empat ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh dua koma dua dua hektar) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) subjek hukum; dan
• Kewajiban Plasma seluas 192.300,32 ha (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus koma tiga dua hektar) dari 106 (seratus enam) subjek hukum.

Apabila diakumulasikan hingga Tahap VII ini, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.112.915,75 ha (empat juta seratus dua belas ribu sembilan ratus lima belas koma tujuh lima hektar).

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kapasitasnya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud hadirnya Satgas PKH untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif, sekaligus bentuk transparansi pemerintah kepada publik atas hasil kerja yang telah dicapai.

Lebih lanjut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan diperlukan komitmen bersama bagi seluruh pemangku kebijakan serta stakeholders terkait dalam bentuk sebagai berikut:

“Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan Tidak boleh lagi ada pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uangnya ke luar negeri,” tegas Jaksa Agung. (Budi)

Share:

Read More

Forum Tematik Bakohumas Perkuat Sinergi Komunikasi Publik Diseminasi KUHAP

Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas bertema “Sinergi Komunikasi Kementerian/Lembaga dalam Membangun Kepercayaan Publik melalui Diseminasi KUHAP” di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (13/5).

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi komunikasi publik antar kementerian/lembaga dalam mendukung diseminasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada masyarakat. 

Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat peran kehumasan pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. 

Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan mudah dipahami terkait perubahan substansi hukum acara pidana yang baru.

“Melalui forum ini diharapkan terbangun sinergi komunikasi antar kementerian/lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik secara transparan, akurat, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Suprihartini.

Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah yang tergabung dalam Bakohumas. Forum juga menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, pemerintah, Komisi Informasi Pusat, serta praktisi kehumasan untuk membahas strategi komunikasi publik yang efektif dalam mendukung implementasi KUHAP. 

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital, Wijaya Kusumawardhana, dalam paparannya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung modernisasi sistem hukum dan komunikasi publik. Menurutnya, perkembangan teknologi harus mampu menjawab tantangan kejahatan modern, seperti perjudian daring dan kejahatan siber, sekaligus meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Wijaya juga menyoroti pentingnya peran humas pemerintah dalam menyederhanakan bahasa hukum yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat. Ia mengajak seluruh insan humas untuk menghadirkan komunikasi publik yang lebih ringan, visual, edukatif, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan biarkan informasi hanya menjadi arsip. Informasi harus disebarluaskan secara masif agar masyarakat memahami substansi hukum yang berlaku dan mampu membekali diri dengan pemahaman hukum yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan sejumlah pembaruan dalam mekanisme hukum acara pidana, di antaranya penerapan plea bargain serta Deferred Prosecution Agreement (DPA) bagi korporasi. Ia menegaskan, modernisasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi diharapkan mampu mewujudkan proses hukum yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, keterbukaan informasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi di badan publik agar lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Forum Tematik Bakohumas ini dihadiri sebanyak 104 peserta dari kementerian/lembaga anggota Bakohumas. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan penguatan sinergi komunikasi antarinstansi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan terkait KUHAP, sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap utuh, selaras, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Slamet)

Share:

Read More