Telkom AI Center Makassar Jadi Motor Baru Inovasi Digital di Indonesia Timur

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi memberikan sambutan dalam agenda kunjungan kerja ke AI Center Makassar. (Dok. Telkom Indonesia)

Makassar, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memperkuat pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di kawasan timur Indonesia dengan mengoptimalkan peran AI Center Makassar sebagai pusat inovasi dan pengembangan talenta digital. Upaya ini dilakukan untuk mendorong lahirnya solusi berbasis AI yang aplikatif serta mendukung percepatan transformasi digital nasional yang merata.

Dalam agenda kunjungan kerja ke AI Center Makassar beberapa waktu lalu, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi meninjau langsung fasilitas serta berbagai inovasi yang dikembangkan oleh talenta digital lokal melalui sesi pameran dan pemaparan proyek.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Telkom dalam memberikan ruang eksplorasi bagi inovator lokal untuk mengembangkan kapabilitas serta memperluas pengetahuan terkait teknologi AI.

Pada sambutannya, Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menegaskan bahwa AI adalah teknologi strategis yang harus membawa dampak nyata bagi layanan publik dan industri.

Menurutnya, inovasi hebat selalu membutuhkan kolaborasi erat antara perusahaan teknologi, komunitas pengembang, dan institusi pendidikan untuk mempercepat adopsi dan menghasilkan ekosistem yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan industri,” ujar Faizal.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, AI Center Makassar hadir melalui implementasi pilar AI Connect dalam inisiatif strategis Telkom AI Center of Excellence (AI CoE). Pilar ini terintegrasi dengan AI Campus, AI Playground, AI Hub, dan AI Native dalam membangun ekosistem AI yang komprehensif, mulai dari kolaborasi riset, pengembangan talenta, hingga implementasi solusi di berbagai sektor.

Melalui fasilitas ini, Telkom membuka ruang kolaborasi yang inklusif bagi talenta digital lokal untuk berjejaring, mengembangkan kapabilitas, serta menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Sejumlah solusi yang dipresentasikan antara lain pemanfaatan machine learning untuk klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), model pengelompokan sekolah berbasis unsupervised learning untuk rekomendasi bantuan operasional pendidikan, serta penggunaan deep learning dalam analisis citra endoskopi guna mendukung identifikasi penyakit lambung. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan potensi pemanfaatan data dan teknologi AI dalam mendukung pengambilan keputusan strategis serta peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor.

Faizal juga mengapresiasi kapabilitas talenta digital lokal yang dinilai memiliki potensi besar dalam menghadirkan inovasi yang tidak hanya bersifat eksperimental, tetapi juga siap diimplementasikan secara praktis. Penguatan kolaborasi lintas ekosistem menjadi kunci agar berbagai inovasi tersebut dapat berkembang lebih jauh di skala nasional dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.

“Talenta digital Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menghadirkan solusi berbasis AI yang relevan dan aplikatif. Dengan kolaborasi yang tepat, inovasi yang dikembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai sektor,” tambahnya.

Kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif bersama talenta digital dan komunitas teknologi di Makassar guna membahas peluang serta tantangan implementasi AI di lapangan. Forum ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan inovasi berbasis AI.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Telkom menumbuhkan optimisme bahwa AI Center Makassar dapat terus berkembang sebagai simpul kolaborasi unggulan di kawasan timur Indonesia. Ke depan, fasilitas ini diharapkan mampu melahirkan talenta digital yang tangguh dan adaptif serta inovasi berbasis AI yang memberikan dampak nyata bagi percepatan transformasi digital nasional. (Putra)

Share:

Read More

Bappenas Dorong Kerja Sama Investasi Digital dan AI dengan Huaxia Kunpeng

Bappenas Dorong Kerja Sama Investasi Digital dan AI dengan Huaxia Kunpeng. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menerima delegasi Huaxia Kunpeng Technology Zhang Zhou, membahas peluang kerja sama investasi di sektor teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi yang mendukung penguatan ekosistem teknologi nasional. Kerja sama internasional menjadi kunci dalam mempercepat penguasaan teknologi oleh Indonesia.

“Setiap negara ingin menguasai teknologi berdasarkan kemampuan masing-masing. Jalan untuk berkembang kita bekerja sama. Kami menyambut semua investasi baru, terutama di industri digital, dalam ekosistem teknologi informasi, dalam semua yang kita butuhkan sebagai negara besar dengan lebih dari 280 juta penduduk. Kita butuh konektivitas, kita butuh model baru agar masyarakat bisa saling terhubung dengan cepat,” tegas Menteri Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/3).

Perusahaan teknologi asal Tiongkok ini menyampaikan komitmen untuk berinvestasi dan berkontribusi dalam pembangunan ekosistem digital di Indonesia dengan membangun fasilitas pusat data AI dan ekosistemnya. Kolaborasi yang diusulkan tersebut mencakup pengembangan talenta digital melalui kemitraan dengan perguruan tinggi serta penguatan kapasitas riset dan inovasi.

Pertemuan ini turut membahas potensi kerja sama dalam pembangunan pusat data, pengembangan industri manufaktur perangkat teknologi, program pertukaran mahasiswa, serta pembentukan pusat riset dan pengembangan (research and development/R&D). Melalui potensi kerja sama ini, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transformasi digital nasional dan memperkuat posisinya tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam industri teknologi global. (Subhan)

Share:

Read More

Lagi, 1.256 SPPG Wilayah Indonesia Timur Di-suspend karena Tidak Mendaftar SLHS dan Tidak Ada IPAL

Lagi, 1.256 SPPG Wilayah Indonesia Timur Di-suspend karena Tidak Mendaftar SLHS dan Tidak Ada IPAL. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas melakukan penghentian operasional sementara (suspend) terhadap 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur, mulai 1 April 2026.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa tindakan ini diambil lantaran SPPG tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," katanya di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurutnya, kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh SPPG guna menjamin keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," tegas Rudi.

BGN juga telah memberikan waktu dan kesempatan bagi SPPG untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Lebih lanjut, Rudi menyebut bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. SPPG yang telah memenuhi seluruh ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi.

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," pungkasnya. (Tedy)

Share:

Read More

Asean Sepakat Percepat Pengendalian Spesies Invasif Melalui Proyek Regional AIM-ASEAN

Asean Sepakat Percepat Pengendalian Spesies Invasif Melalui Proyek Regional AIM-ASEAN. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Negara-negara ASEAN, melalui Kementerian Kehutanan dan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), bersama dengan Sekretariat ASEAN serta perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Timor-Leste, telah bersepakat untuk membentuk proyek regional strategis dalam pengendalian Spesies Asing Invasif (IAS).

Kesepakatan ini merupakan hasil dari lokakarya “Advancing the ASEAN Action Plan for Invasive Alien Species (IAS) Management: Aligning Regional Initiatives with the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)” yang diselenggarakan pada 30 Maret–1 April 2026 di Jakarta.

Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari ini menghasilkan cetak biru proyek bernama AIM-ASEAN (Accelerating IAS Management in ASEAN) yang dirancang untuk memperkuat koordinasi regional, biosekuriti, sistem deteksi dini, kapasitas teknis, dan pembiayaan berkelanjutan dalam pengendalian spesies invasif.

Proyek ini akan menjadi wujud nyata kontribusi ASEAN dalam mencapai Target 6 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF), yaitu mengurangi setidaknya 50% laju introduksi dan penyebaran spesies invasif prioritas pada tahun 2030.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan dalam sambutannya menyampaikan bahwa spesies invasif telah menjadi faktor utama dalam 60% kepunahan global yang tercatat.

“Bagi negara kepulauan seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, ancaman ini semakin besar. Pulau-pulau kita tidak hanya menjadi benteng keanekaragaman hayati, tetapi juga sangat rentan terhadap masuk dan berkembangnya spesies invasif,” ujarnya.

Konektivitas kawasan ASEAN melalui perdagangan, transportasi, dan pariwisata telah menjadi jalur masuk utama spesies invasif. Namun, penanganan yang selama ini bersifat nasional dan sektoral belum mampu mengatasi ancaman lintas batas. Lokakarya ini menjadi momentum untuk menyusun respons regional yang terpadu.

Selama dua hari pelaksanaan lokakarya, para peserta berhasil merumuskan enam komponen utama proyek AIM-ASEAN, yang disusun berdasarkan kerangka strategis pengendalian IAS ASEAN:

a. Tata Kelola dan Koordinasi – Pembentukan Gugus Tugas IAS ASEAN, penunjukan titik fokus nasional, serta dialog harmonisasi kebijakan.

b. Data dan Sistem Peringatan Dini – Pengembangan Clearing House Mechanism IAS ASEAN, penyusunan Daftar Pantau (Watch List) regional, dan integrasi basis data nasional.

c. Keamanan Hayati dan Penilaian Risiko – Standarisasi protokol penilaian risiko, penguatan sistem biosekuriti dan tindakan karantina, serta peningkatan protokol Deteksi Dini dan Respons Cepat (EDRR).

d. Penguatan Kapasitas – Pelatihan regional di bidang taksonomi, penilaian risiko, EDRR, dan pengelolaan hama terpadu, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan.

e. Uji Coba di Lokasi Percontohan – Implementasi pendekatan terpadu keamanan hayati dan EDRR di lokasi potensial, termasuk Taman Nasional Komodo sebagai salah satu acuan penting untuk mengembangkan model pengendalian yang dapat diperluas ke kawasan lindung lainnya.

f. Mekanisme Pembiayaan – Penyusunan strategi pembiayaan IAS ASEAN serta mobilisasi sumber pendanaan dari publik, swasta, dan mitra internasional.

Proyek ini dirancang dengan Theory of Change yang jelas: jika ASEAN memperkuat tata kelola, menyelaraskan kebijakan, membangun kapasitas, mengintegrasikan sistem data, dan memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, maka spesies invasif dapat dicegah, dideteksi dini, dan dikelola secara efektif, sehingga berdampak pada konservasi keanekaragaman hayati dan ketahanan regional.

Salah satu kekuatan lokakarya ini adalah proses yang inklusif. Peserta tidak hanya berasal dari perwakilan negara anggota ASEAN, tetapi juga dari berbagai kementerian terkait (BAPPENAS, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, KKP, Barantin, BRIN), Sekretariat ASEAN, ACB, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan bahwa proyek yang dirancang mencerminkan kebutuhan riil di tingkat nasional dan lokal.

Pada hari ketiga, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Suaka Margasatwa Muara Angke, Jakarta. Kawasan mangrove ini menjadi contoh nyata dampak spesies invasif terhadap ekosistem pesisir. Para peserta berdialog dengan pengelola kawasan tentang upaya pengendalian, keterlibatan komunitas, serta restorasi ekosistem. Kunjungan ini menegaskan bahwa kebijakan regional harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan.

Hasil lokakarya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan final Project Concept Note AIM-ASEAN yang akan diajukan ke mekanisme pendanaan seperti Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) dan Global Environment Facility (GEF). ASEAN Centre for Biodiversity dan Kementerian Kehutanan akan memfasilitasi koordinasi lanjutan bersama negara-negara anggota dan mitra pembangunan.

“Kita tidak boleh hanya meninggalkan ruangan dengan gagasan, tetapi harus dengan cetak biru untuk aksi nyata,” tegas Direktur Jenderal KSDAE.

“Proyek AIM-ASEAN adalah bukti komitmen kita untuk melindungi warisan alam ASEAN demi generasi mendatang” ucapnya. (Ilham)

Share:

Read More

Pertahankan Peringkat ‘AAA’ dari PEFINDO, PERURI Buktikan Resiliensi dan Stabilitas Finansial

Pertahankan Peringkat ‘AAA’ dari PEFINDO, PERURI Buktikan Resiliensi dan Stabilitas Finansial. (Dok. Peruri)

Jakarta, WaraWiri.net - PERURI kembali menorehkan prestasi gemilang yang mempertegas dominasinya dalam aspek manajemen risiko dan stabilitas finansial. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PERURI berhasil mempertahankan peringkat tertinggi ‘AAA’ (Triple A), baik untuk Standalone Rating (Peringkat Berdiri Sendiri) maupun Final Rating (Peringkat Akhir).

Pencapaian ini memiliki catatan istimewa: sejak pertama kali mengikuti proses pemeringkatan oleh PEFINDO tiga tahun lalu, PERURI secara konsisten langsung menyabet predikat 'AAA'. Dengan demikian, dalam tiga tahun berturut-turut sejak awal dirating, PERURI tidak pernah sekalipun bergeser dari peringkat tertinggi tersebut.

Hasil ini didasarkan pada evaluasi data komprehensif serta laporan keuangan audit per 31 Desember 2025. Dalam surat resminya, PEFINDO menyatakan, “Obligor berperingkat AAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior.”

Selain peringkat AAA, PERURI juga mendapatkan predikat Tingkat Kesehatan dengan kategori “Sangat Sehat”. Hasil ini mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola seluruh entitas bisnis di bawah naungan PERURI Group, mulai dari perusahaan induk hingga anak dan cucu perusahaan, melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta efisiensi operasional yang ketat.

Di tengah transformasi besar yang sedang dijalankan, peringkat ini menjadi modal krusial bagi PERURI untuk bersaing di kancah global sekaligus membuktikan bahwa PERURI memiliki standar manajemen risiko dan finansial kelas dunia.

Direktur Utama PERURI, Dwina Septiani Wijaya, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan validasi atas arah strategis perusahaan yang tepat. “Pencapaian ini adalah hasil konsistensi seluruh insan PERURI dalam menjaga integritas dan performa perusahaan. Sejak awal kami dipantau oleh PEFINDO, peringkat AAA ini tidak pernah lepas. Hal ini memberikan kepercayaan diri tinggi bagi kami untuk terus melanjutkan transformasi bisnis,” ujarnya.

Saat ini, PERURI tidak lagi hanya dikenal sebagai perusahaan percetakan uang dan dokumen sekuriti, tetapi telah memperluas kapabilitasnya menjadi perusahaan teknologi high security yang komprehensif. Tanpa meninggalkan kompetensi utamanya di bidang security printing, PERURI kini secara beriringan memperkuat lini layanan digital security. Inovasi ini mencakup solusi tanda tangan digital (Peruri Sign) dan stempel digital (Peruri Tera), serta menjalankan penugasan strategis dalam mempercepat transformasi digital pemerintah.

Melalui pencapaian ini, PERURI berkomitmen untuk terus berinovasi, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat demi mendukung kedaulatan serta pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. (Deni)

Share:

Read More

Perkuat Kemitraan Kawasan, Menteri Bahlil Teken Tiga Perjanjian dengan Korea Selatan

Perkuat Kemitraan Kawasan, Menteri Bahlil Teken Tiga Perjanjian dengan Korea Selatan. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah meneken tiga kesepakatan bilateral bidang energi dan mineral dengan pemerintah Korea Selatan. Kesepakatan kerja sama ini berlangsung di Istana Kepresidenan Blue House, Seoul, Korea Selatan, pada Rabu (1/4) waktu setempat serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Dokumen Memorandum Saling Pengertian (MSP) atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani adalah MSP Bidang Energi Bersih dan MSP Bidang Carbon, Capture, and Storage (CCS) dengan Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan, serta MSP Mineral Kritis dengan Kementerian Perdagangan, Industri dan Sumber Daya Korea Selatan.

Usai pertukaran MSP, Bahlil menyampaikan bahwa kerja sama di bidang energi dan mineral menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas bersama, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti potensi ancaman krisis energi akibat konflik Timur Tengah di masa mendatang.

"Baru saja kita teken kerja sama energi di hadapan Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung. Dan ini sangat penting bagi kedua negara dalam menghadapi kemungkinan lahirnya risiko gangguan pasokan energi di wilayah kawasan," jelas Bahlil.

Pada bidang energi bersih, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan mendorong mekanisme teknologi, meningkatkan nilai investasi, menciptakan kesepakatan dagang, hingga pengembangan sumber daya manusia. Cakupan kerja sama dimulai dari energi terbarukan, nuklir, hidrogen, penyimpanan dan efisiensi energi, baterai, bioenergi, pengolahan sampah menjadi energi, jaringan listrik cerdas, stasiun pengisian, hingga sistem energi untuk pulau mandiri.

Sementara itu, implementasi praktik penangkapan karbon emisi (Carbon Capture and Storage/CCS) akan dijalankan oleh kedua negara. Kerja sama ini diharapkan membuka peluang pengembangan CCS lintas batas serta mendukung promosi dan komersialisasi teknologi CCS, termasuk memfasilitasi proyek-proyek penelitian di bidang industri.

Di bidang mineral kritis, kedua negara tengah bekerja sama untuk menjalankan survei dan studi geosains, pengolahan, pemurnian, daur ulang, standar lingkungan, rehabilitasi tambang, reklamasi pascatambang, dan aspek keberlanjutan, sekaligus meningkatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta mendorong perdagangan dan investasi pada proyek-proyek mineral kritis.

"Hasil kunjungan ini mencerminkan posisi aktif Indonesia dalam membangun diplomasi energi, menjalin konsultasi dan berdiskusi atas penanganan perkembangan isu-isu energi terkini," jelas Bahlil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi lebih komprehensif. Presiden Prabowo pun mendorong agar para menteri dari kedua negara segera bekerja untuk merealisasikan peningkatan kerja sama tersebut.

"Marilah kita meminta para menteri kita untuk berupaya mewujudkan peran yang lebih tinggi ini," tutur Presiden.

Presiden Lee juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan strategis dengan Indonesia.

"Pada kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Korea ini, menjadi sangat bermakna bahwa kita akan meraih hasil bersejarah dengan meningkatkan hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis komprehensif khusus," ucap Presiden Lee.

Lee juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan strategis dan komprehensif khusus antara Korea Selatan dengan negara manapun di dunia selain dengan Indonesia. (Dimas)

Share:

Read More

Di Tengah Tekanan Global, Kemenpar Siapkan Strategi Jaga Target Pariwisata 2026

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR, Saleh P Daulay. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja sektor pariwisata tetap solid, meskipun menghadapi tantangan global yang dinamis.

Dalam paparannya, Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa program prioritas Kemenpar tahun 2026 diarahkan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan wisata rawan bencana. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, serta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Pariwisata berkualitas akan terus diperkuat dengan terus melanjutkan program Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia dan pengembangan digitalisasi pariwisata Indonesia melalui program Torism 5.0 yang sudah dimulai sejak tahun 2025.

Dinamika Global dan Pariwisata Indonesia

Di tengah upaya penguatan program tersebut, sektor pariwisata global saat ini menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional—Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat—yang berkontribusi pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan. Situasi ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Menteri Pariwisata.

Tekanan terhadap sektor pariwisata juga muncul dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi lebih dari 102 dolar AS per barel dalam kurun waktu satu bulan. Kondisi ini memicu kenaikan biaya transportasi melalui penerapan fuel surcharge oleh berbagai maskapai internasional serta peningkatan tarif moda transportasi lintas negara.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga pencapaian target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026. Strategi tersebut antara lain melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika. Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi wisata di dalam negeri.

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelas Menteri Pariwisata.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa pencapaian target kinerja pariwisata nasional membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis seperti pemberian insentif penerbangan yang relevan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi pariwisata agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan global.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Menteri Pariwisata.

Dalam pandangannya Ketua Komisi VII, Saleh Daulay mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata dalam menghadapi perkembangan dinamika global. Di sisi lain Komisi VII meminta penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah situasi ketidakpastian global pada saat ini.

Sementara itu anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan meminta Kementerian Pariwisata untuk mempelajari pola shifting akibat perubahan strategi ini, karena ada perbedaan behaviour antara wisatawan yang long haul (Eropa dan Amerika) dan medium haul (Asia Timur dan Asia Selatan) dan short haul (ASEAN).

Putra secara spesifik meminta pemerintah segera memberikan bebas visa terutama untuk wisatawan Tiongkok dan Australia agar shifting strategi Kementerian Pariwisata ini menjadi kebijakan nasional. 

“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Autralia”, kata Putra Nababan. (Bambang)

Share:

Read More

Indonesia Promosikan “Go Beyond Ordinary” di NATAS Travel Fair 2026 Singapura

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Kemenpar, Dedi Ahmad Kurnia saat NATAS Travel Fair 2026 yang diselenggarakan oleh National Association of Travel Agents Singapore (NATAS) di Hall 4 dan 5, Singapore Expo. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net -  Pariwisata (Kemenpar) kembali memperkuat eksistensi pariwisata Indonesia di pasar internasional melalui partisipasi dalam NATAS Travel Fair 2026 yang diselenggarakan oleh National Association of Travel Agents Singapore (NATAS).

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Kemenpar, Dedi Ahmad Kurnia, di Jakarta, Rabu (1/4), menyampaikan bahwa Singapura merupakan pasar yang sangat strategis bagi pariwisata Indonesia.

“Singapura bukan hanya salah satu pasar utama, tetapi juga travel hub yang sangat berpengaruh terhadap tren perjalanan outbound di ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam NATAS Travel Fair 2026 merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap menonjol, mudah dijangkau, dan relevan bagi wisatawan Singapura. Melalui tema ‘Go Beyond Ordinary’, kami menghadirkan Indonesia bukan sekadar destinasi, melainkan pengalaman bermakna yang selaras dengan perkembangan preferensi wisatawan,” kata Dedi.

Pameran pariwisata terbesar di Singapura tersebut berlangsung pada 27–29 Maret 2026 di Hall 4 dan 5, Singapore Expo.

Pada ajang ini, Paviliun Wonderful Indonesia hadir dengan luas 54 meter persegi dan mengusung tema “Go Beyond Ordinary”. Kemenpar menggandeng delapan pelaku industri pariwisata terkemuka, terdiri atas biro perjalanan dan hotel, untuk menawarkan paket wisata unggulan yang kompetitif.

Partisipasi ini menjadi langkah strategis untuk mengajak wisatawan Singapura melihat Indonesia tidak sekadar sebagai destinasi liburan, tetapi sebagai rangkaian pengalaman yang mendalam dan bermakna.

Sejumlah daya tarik utama ditampilkan dalam Paviliun Indonesia, antara lain pariwisata minat khusus yang mencakup wisata kuliner melalui Wonderful Indonesia Gourmet, kesehatan dan kebugaran melalui Wonderful Indonesia Wellness, wisata bahari, wastra, hingga wisata ramah Muslim.

Selain itu, Kemenpar juga mempromosikan destinasi prioritas dan konsep pariwisata regeneratif yang menekankan pelestarian lingkungan, termasuk pengenalan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk Labuan Bajo dan Mandalika.

Dalam mendukung transformasi digital, Kemenpar turut memperkenalkan teknologi Tourism 5.0 melalui MaiA (Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia), yaitu asisten perjalanan berbasis kecerdasan buatan yang memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan secara digital.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempromosikan sejumlah rute penerbangan langsung terbaru dari Singapura ke berbagai kota di Indonesia, antara lain ke Labuan Bajo sejak Desember 2025, Semarang dan Palembang sejak Januari 2026, Medan sejak Februari 2026, serta Tanjung Pandan yang dijadwalkan mulai Mei 2026.

Partisipasi Indonesia dalam NATAS Travel Fair 2026 diproyeksikan mampu mencatatkan potensi transaksi hingga 272.371,45 dolar AS atau sekitar Rp4,3 miliar, dengan estimasi tambahan kunjungan sebanyak 725 wisatawan mancanegara.

Kemenpar juga menargetkan kehadiran Indonesia dalam ajang tersebut mampu menjangkau lebih dari 100.000 pengunjung pameran, sekaligus meningkatkan belanja wisatawan mancanegara yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Sebagai salah satu pusat lalu lintas udara dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik, Singapura memiliki peran penting dalam memengaruhi pola perjalanan outbound di ASEAN dan dunia. 

Kehadiran Indonesia dalam NATAS Travel Fair 2026 juga menegaskan langkah strategis untuk semakin mendekatkan Indonesia dengan wisatawan dan pelaku industri pariwisata Singapura, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di kawasan. (Bambang)

Share:

Read More

Mengambil Momentum dalam Menghadapi Geopolitik Global, Pemerintah Luncurkan 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional

Mengambil Momentum dalam Menghadapi Geopolitik Global, Pemerintah Luncurkan 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka melakukan mitigasi terhadap perkembangan serta dinamika geopolitik global, Pemerintah meluncurkan program kebijakan strategis berupa 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional. Program ini sekaligus menjadi langkah penting dalam memperkuat etos kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.

Pertama, di tengah dinamika global yang tengah menguji rantai pasok dunia, Indonesia kembali menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif dan tangguh. Situasi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang lebih modern dan efisien.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (31/03).

Kedua, sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global, Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama, yaitu Penerapan Work From Home (WFH) baik bagi ASN di Instansi Pusat dan Daerah maupun sektor swasta. Bagi ASN di Instansi Pusat dan Daerah, WFH dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, tepatnya setiap hari Jumat yang diatur melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Dalam skema WFH ini diatur juga untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%, serta bagi daerah dihimbau untuk menambah jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan ruas car-free day sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Sedangkan Penerapan WFH bagi sektor swasta diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan Surat Edaran Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

Meskipun demikian, terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan/minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Kemudian, untuk sektor pendidikan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah, 5 hari seminggu. Tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga, prestasi, maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas menyesuaikan SE Mendiktisaintek.

Ketiga, himbauan umum bagi seluruh masyarakat untuk melakukan efisiensi energi dengan menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, melakukan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik, serta masyarakat diminta tetap produktif dan menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.

Keempat, kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pengaturan teknis akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.

“Kelima, potensi penghematan dari kebijakan WFH ini yang berdampak langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dari penghematan kompensasi BBM. Sementara secara total belanja BBM masyarakat akan berpotensi hemat sebesar Rp59 triliun,” ujar Menko Airlangga.

Keenam, Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja Kementerian/Lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial, menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran K/L mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi nasional, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026, dimana Pertamina siap untuk mengimplementasikannya dan berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebesar 4 juta kilo liter senilai Rp48 triliun, serta pembelian BBM subsidi melalui penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan per hari, tetapi tidak berlaku bagi kendaraan umum untuk orang dan barang yang akan mulai berlaku per 1 April 2026, guna memastikan distribusi BBM yang lebih adil dan merata.

Kedelapan, Pemerintah juga mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu, dengan tetap memperhatikan pengecualian untuk kelompok tertentu seperti asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kebijakan ini dapat mencapai sekitar Rp20 triliun.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha, untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Adapun sejumlah Menteri yang turut hadir secara daring yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Budi)

Share:

Read More

Kerja Sama RI–Korea: Internet Lebih Stabil, Data Lebih Aman, Talenta AI Diperkuat

Menkomdigi Meutya Hafid dan Menteri Sains dan TIK Republik Korea Bae Kyunghoon menunjukkan dokumen Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian Sains dan TIK Republik Korea di Seoul, Republik Korea. (Dok. Kemenkomdigi)

Korea Selatan, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia dan Republik Korea menyepakati kerja sama strategis di bidang digital yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan keamanan data, serta pengembangan talenta kecerdasan artifisial (AI).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Republik Korea.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid dan Menteri Sains dan TIK Republik Korea Bae Kyunghoon saling mempertukarkan dokumen tersebut dengan disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung di Istana Kepresidenan Republik Korea Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, Republik Korea, Rabu (01/04/2026).

Meutya menyatakan kerja sama ini diarahkan agar memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jaringan digital, termasuk pengembangan teknologi komunikasi generasi berikutnya. Masyarakat akan merasakan koneksi internet yang lebih stabil untuk sekolah, layanan kesehatan, dan kegiatan usaha,” tegasnya.

Di sisi pelindungan publik, kerja sama mencakup penguatan pengawasan ruang digital dan keamanan data.

Masyarakat akan mendapat perlindungan yang lebih kuat dari kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.

Kerja sama ini juga mencakup program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman dan produktif.

Meutya Hafid menegaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan langsung hasilnya. Internet harus lebih stabil untuk belajar dan bekerja. Data pribadi harus lebih aman. Layanan publik harus lebih mudah diakses,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan kecerdasan artifisial tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi harus menjawab kebutuhan sektor strategis.

“Pemanfaatan AI kami arahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan. Teknologi harus membantu guru mengajar, membantu tenaga kesehatan bekerja lebih cepat, dan membantu petani mengambil keputusan,” kata Meutya.

Di sektor ekonomi, kerja sama ini membuka peluang bagi pelaku usaha digital dan startup melalui penguatan ekosistem dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Pada sisi sumber daya manusia, Indonesia akan menjalankan program pelatihan, beasiswa, dan pertukaran tenaga ahli.

Program ini menargetkan peningkatan jumlah talenta AI dan teknologi maju yang siap masuk industri.

“Talenta digital menjadi kunci. Kami ingin lebih banyak anak muda Indonesia terlibat dalam pengembangan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna,” ujar Meutya.

Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan infrastruktur AI seperti komputasi berperforma tinggi untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi dalam negeri.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan terarah, kedua negara akan membentuk komite bersama yang memantau program dan hasil kerja sama.

Kerja sama ini berlaku selama lima tahun dan akan diterjemahkan dalam program konkret lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.

Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari teknologi dalam kehidupan sehari hari. (Dimas)

Share:

Read More

1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina

1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dengan mengikuti arahan kebijakan Pemerintah untuk tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.

Sebagai badan usaha di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan distribusi energi berjalan optimal di seluruh wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan negosiasi dengan para pemasok (supplier), serta optimalisasi sistem distribusi untuk menjaga pasokan tetap aman dan tersedia bagi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga juga menegaskan akan terus melakukan upaya secara maksimal dalam menghadapi dinamika yang ada, dengan mengedepankan keandalan layanan serta kesinambungan distribusi energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan Pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM. Di sisi lain, dilakukan juga berbagai upaya strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying”, ujar Roberth.

Penggunaan energi yang hemat dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk bersama dengan Pertamina melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam hal hemat energi melalui aktivitas baik pribadi maupun secara institusi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang berpotensi memicu kepanikan atau panic buying. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar akan sangat membantu kelancaran distribusi energi di lapangan.

Melalui sinergi antara Pemerintah, Aparat Keamanan dan masyarakat diharapkan ketersediaan energi nasional dapat terus terjaga secara optimal demi mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Apabila mayarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau melalui saluran resmi www.pertaminapatraniaga.com. (Evi)

Share:

Read More

Pemerintah Serahkan LKPP 2025 Unaudited, Wujudkan Transparansi APBN di Masa Transisi

Pemerintah Serahkan LKPP 2025 Unaudited, Wujudkan Transparansi APBN di Masa Transisi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus menggelar entry meeting pemeriksaan LKPP 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (31/3).

Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyerahan LKPP merupakan amanat Presiden sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan APBN 2025 tetap berperan sebagai shock absorber di tengah tantangan global, dengan defisit terjaga pada 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.765,2 triliun dan belanja negara Rp3.434,7 triliun diarahkan untuk mendukung program prioritas serta menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Entry meeting merupakan tahap awal komunikasi antara pemerintah dan BPK sebelum pelaksanaan pemeriksaan secara rinci. Tahapan ini menjadi krusial dalam memastikan kelancaran proses audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi pemerintah atas penyampaian LKPP Tahun 2025 secara tepat waktu. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan komitmen tinggi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN. Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yakni kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia juga menambahkan bahwa BPK menerapkan pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat pemanfaatan big data analytics untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Di sisi lain, dinamika organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, termasuk pengelolaan 98 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan satu LKBUN, menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola dan pelaporan keuangan.

Penyerahan LKPP 2025 ini merupakan pertanggungjawaban utuh pertama atas pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan BPK menegaskan komitmen untuk terus menjaga sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan kredibel. (Siti)

Share:

Read More

Wamenkeu Juda Agung Tekankan Pentingnya Manajemen Risiko dan Adaptivitas di Tengah Ketidakpastian Global

Wamenkeu Juda Agung Tekankan Pentingnya Manajemen Risiko dan Adaptivitas di Tengah Ketidakpastian Global. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan pentingnya manajemen risiko, adaptivitas, dan koordinasi dalam menghadapi ketidakpastian global saat menghadiri Townhall Meeting dan Halalbihalal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) di Gedung Frans Seda, Jakarta, pada Selasa (31/3).

Dalam sambutannya, Juda Agung mengapresiasi kinerja DJPPR sepanjang tahun 2025 yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan biaya yang tetap terjaga, meski di tengah tekanan global yang meningkat. Ia juga menyoroti keberhasilan penerbitan instrumen pembiayaan seperti dim sum bond di Hong Kong dan obligasi euro dengan hasil yang kompetitif.

Namun demikian, Juda mengingatkan bahwa kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian tinggi, termasuk ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada pasar keuangan. Tekanan tersebut tercermin pada kenaikan imbal hasil (yield) serta pelemahan nilai tukar rupiah yang memerlukan intervensi besar.

“Jadi kita memang hidup di dalam era yang penuh ketidakpastian dan risiko. Nah dihadapkan pada tantangan tersebut tentu saja kita kan gak bisa diam. Memang kita harus manajemen risiko, ini memang perlu decision making under uncertainty,” ujar Wamenkeu Juda.

Ia menjelaskan perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko masih dapat diukur probabilitasnya, sementara ketidakpastian tidak. Oleh karena itu, dalam situasi yang tidak pasti, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk dalam mengantisipasi pergerakan harga minyak dan dampaknya terhadap fiskal.

Meski menghadapi tekanan, Juda menyebut defisit anggaran masih diproyeksikan dapat dijaga di bawah batas 3 persen, meskipun berada pada level yang cukup ketat. Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga ruang fiskal agar tidak melampaui batas aman.

Selain itu, Juda menekankan pentingnya organisasi yang adaptif dan lincah (agile). Menurutnya, baik individu maupun institusi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan prinsip dasar seperti integritas.

“Fleksibilitas sangat penting selama tidak melanggar prinsip. Kita harus adaptif terhadap perubahan kebijakan dan lingkungan,” katanya.

Dalam aspek koordinasi, Juda mengingatkan agar tidak terjadi silo antarunit. Ia mendorong penguatan koordinasi internal Kementerian Keuangan maupun eksternal, termasuk dengan Bank Indonesia dan mitra lainnya. Ia menilai koordinasi fiskal dan moneter saat ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan dan penerbitan surat utang negara. (Siti)

Share:

Read More

Manufaktur Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Global, PMI Bertahan di Zona Ekspansi

Manufaktur Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Global, PMI Bertahan di Zona Ekspansi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Sektor manufaktur nasional kembali menunjukkan ketahanannya di tengah ketidakpastian kondisi global seperti konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta kenaikan harga bahan baku. Hal ini tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2026 yang berada di level 50,1 atau masih berada di zona ekspansi.

“Kami kaget sekaligus bersyukur bahwa di tengah kondisi yang super berat, baik dari sisi global maupun domestik, rata-rata PMI manufaktur Indonesia masih di atas angka 50. Ini menunjukkan resiliensi yang kuat dari sektor manufaktur tanah air,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (1/4).

Sepanjang Triwulan – I Tahun 2026, kinerja PMI manufaktur Indonesia tercatat konsisten berada pada fase ekspansi, yakni 52,6 pada Januari dan meningkat menjadi 53,8 pada Februari, sebelum mengalami moderasi ke 50,1 pada Maret. Meski terjadi perlambatan, posisi indeks yang tetap di atas 50 mengindikasikan aktivitas industri masih tumbuh.

Menperin menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari kekuatan struktur industri nasional yang didukung oleh permintaan domestik yang relatif terjaga. “Fundamental industri kita masih kuat. Permintaan dalam negeri tetap menjadi penopang utama, sehingga mampu menahan tekanan eksternal yang cukup besar,” katanya.

Lebih lanjut, jika dibandingkan secara global, posisi PMI Indonesia masih tergolong kompetitif. Sejumlah negara utama juga mengalami perlambatan aktivitas manufaktur pada Maret 2026. Jepang, misalnya, mencatat PMI sebesar 51,6, turun dari bulan sebelumnya meskipun masih berada di zona ekspansi. 

Di kawasan ASEAN, Indonesia tetap berada dalam kelompok negara dengan PMI ekspansif, bersama beberapa negara seperti Thailand di angka 54,1, Malaysia tercatat 50,7, Myanmar tercatat 51,5, dan Filipina tercatat 51,3. Namun demikian, tidak semua negara mampu menjaga momentum ekspansi secara konsisten, yang berarti tekanan global sedang terjadi merata di beberapa kawasan.

Secara global, survei PMI juga menunjukkan bahwa tekanan inflasi meningkat dan rantai pasok terganggu akibat konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, yang berdampak pada kenaikan biaya energi dan bahan baku.

“Kalau kita lihat secara global, hampir semua negara mengalami tekanan yang sama, baik dari sisi biaya maupun supply chain. Dalam hal ini, Indonesia masih mampu bertahan di zona ekspansi, ini tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi,” tegas Menperin Agus.

Pada Maret 2026, tercatat adanya penurunan pada output dan pesanan baru, seiring dengan terganggunya pasokan bahan baku dan meningkatnya harga bahan baku. Selain itu, waktu pengiriman bahan baku mengalami keterlambatan paling tajam sejak Oktober 2021.

Tekanan biaya juga meningkat signifikan, dengan inflasi harga bahan baku mencapai level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini mendorong produsen untuk menyesuaikan harga jual guna menjaga keberlanjutan usaha.

Namun demikian, pelaku industri masih menunjukkan optimisme terhadap prospek ke depan. Pada survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026, sebanyak 73,7 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil, dengan tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan sebesar 71,8 persen.

Kementerian Perindustrian terus melaksanakan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan sektor manufaktur, termasuk penguatan struktur industri, peningkatan utilisasi kapasitas produksi, serta optimalisasi pasar domestik sebagai penopang utama pertumbuhan.

Selain itu, pemerintah juga fokus menjaga kelancaran pasokan bahan baku dan logistik industri, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif agar sektor manufaktur tetap kompetitif di tengah dinamika global.

“Kami bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait akan terus memastikan industri dalam negeri tetap bergerak, adaptif, dan kompetitif. Ketahanan ini harus dijaga karena sektor manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” pungkas Menperin. (Remond)

Share:

Read More

Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Triwulan II 2026 Tidak Naik, PLN Siap Jaga Keandalan dan Kualitas Layanan di Tengah Dinamika Global

Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Triwulan II 2026 Tidak Naik, PLN Siap Jaga Keandalan dan Kualitas Layanan di Tengah Dinamika Global. (Dok. PLN)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan II 2026 (April–Juni) tetap atau tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Tri di Jakarta, pada Senin (16/3).

Ada pun, Penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan evaluasi berkala setiap tiga bulan berdasarkan perubahan kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Untuk Triwulan II 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs Rp16.743,46 per dolar Amerika Serikat, ICP USD62,78 per barel, inflasi 0,22 persen, serta HBA USD70 per ton.

Meskipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelanggan bersubsidi yang tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

“Di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada Triwulan II 2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional,” ujar Darmawan.

Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, lanjut Darmawan, PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dari hulu hingga hilir, serta memastikan layanan kelistrikan tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

“PLN siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah dengan terus menjaga keandalan sistem dan memperluas akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional,” tambahnya.

Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di Kuartal II 2026 (April–Juni) dapat diakses melalui website https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment. 

Share:

Read More

Bareskrim Polri Musnahkan 1,02 Kg Sabu Hasil Ungkap Jaringan Narkoba di Riau

Bareskrim Polri Musnahkan 1,02 Kg Sabu Hasil Ungkap Jaringan Narkoba di Riau. (Dok. Div Humas Polri)

Riau, WaraWiri.net - Bareskrim Polri melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,02 kilogram yang merupakan hasil pengungkapan jaringan narkoba di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau.

Pemusnahan tersebut dilaksanakan di ruang Subdit 2 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada Senin (30/3/2026), dipimpin oleh Franciska PS Munthe, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tim Puslabfor, dan tersangka Sugeng bin Kasiono.

Kehadiran unsur Provost Divpropam Polri dalam kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pemusnahan berlangsung secara transparan serta mencegah adanya penyimpangan terhadap barang bukti.

Kasubdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Awaludin Amin, menjelaskan bahwa pemusnahan dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air accu dan air panas sebelum dibuang.

Sebelum dimusnahkan, sebagian sampel sabu terlebih dahulu diuji oleh tim Puslabfor guna memastikan keasliannya sebagai narkotika.

Kasus ini terungkap berawal dari penangkapan tersangka Sugeng (35) oleh tim Subdit II Dittipidnarkoba bersama Bea Cukai Riau pada 14 Februari 2026 di wilayah Rokan Hulu.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa tersangka diamankan di Jalan Poros Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan paket besar berisi sabu yang disimpan dalam tas ransel, serta barang bukti lain berupa ponsel dan sepeda motor.

Saat ini, penyidik masih terus mendalami peran tersangka dan mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan narkotika yang lebih luas.

“Kami akan melakukan pengembangan jaringan dan memastikan kasus ini disidik hingga tuntas,” tegasnya. (Muh)

Share:

Read More

Kakorsabhara Lantik Dirpamobvit Baru, Tekankan Keamanan Aset Negara

Kakorsabhara Lantik Dirpamobvit Baru, Tekankan Keamanan Aset Negara. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergulir. Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri secara resmi menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) pimpinan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) pada Selasa (31/03/2026).

Upacara pergantian tongkat komando ini dipimpin langsung oleh Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol. Drs. M.H. Ritonga, sebagai bagian dari langkah penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier personel di lingkungan Mabes Polri.

Dalam amanatnya, Irjen Pol. Ritonga menegaskan bahwa mutasi jabatan bukanlah rutinitas biasa, melainkan langkah strategis untuk memastikan institusi Polri tetap profesional, kuat, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.

“Rotasi ini bukan sekadar pergantian wajah, melainkan momentum untuk memperkuat mitigasi risiko terhadap seluruh aset strategis negara. Kita butuh pemimpin yang mampu membawa inovasi segar agar pengamanan objek vital nasional semakin presisi dan adaptif terhadap dinamika tantangan global,” ujar Irjen Ritonga dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Kakorsabhara memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Irjen Pol. Suhendri S.IK., M. P.SDM yang telah memimpin Ditpamobvit Korsabhara selama lima tahun terakhir. Irjen Suhendri kini mengemban amanah baru dan strategis sebagai Teknisi Penjinak Bom (Jibom) Utama Tingkat I Korbrimob Polri.

“Terima kasih kepada Irjen Pol. Suhendri atas pengabdian tanpa lelahnya. Lima tahun bukan waktu yang singkat, dan berbagai capaian dalam memodernisasi personel Ditpamobvit adalah warisan berharga bagi institusi ini,” tambahnya.

Tongkat estafet kepemimpinan kini resmi diserahkan kepada Brigjen Pol. M. Syahduddi, S.IK. Menyongsong tugas barunya, Brigjen Syahduddi langsung mendapatkan instruksi khusus dari Kakorsabhara untuk segera melakukan akselerasi kinerja di lapangan dan memastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya.

“Kepada Brigjen Pol. M. Syahduddi, segera sesuaikan ritme kerja. Pastikan personel kita tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberikan rasa aman yang nyata sesuai semangat kita: Siap, Terlihat, dan Bermanfaat. Ingat, keamanan objek vital adalah kunci stabilitas ekonomi nasional,” tegas Kakorsabhara.

Menutup amanatnya, Irjen Ritonga kembali mengingatkan bahwa keberhasilan tugas menjaga keamanan objek vital nasional tidak bergantung pada kehebatan individu semata, melainkan buah dari kerja sama tim yang solid.

Pembinaan personel melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan diinstruksikan menjadi prioritas utama. Dengan kepemimpinan yang baru, Ditpamobvit diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan perlindungan yang profesional, guna mengawal dan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan pemerintah. (Muh)

Share:

Read More

Posal Logending bersama Tim SAR Gabungan Selamatkan Tiga Nelayan yang Tenggelam di Pantai Suwuk Kebumen

Posal Logending bersama Tim SAR Gabungan Selamatkan Tiga Nelayan yang Tenggelam di Pantai Suwuk Kebumen. (Dok. Puspen TNI)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Aksi cepat dan penuh keberanian ditunjukkan personel Pos Angkatan Laut (Posal) Logending Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap bersama Tim SAR gabungan dalam menyelamatkan nelayan yang tenggelam di Perairan Pantai Suwuk, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Sabtu (28/03/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.15 WIB, saat perahu nelayan KUB Tri Jaya 01 yang baru kembali melaut selama tiga hari berusaha memasuki muara Dukuh Suwuk. Nahas, gelombang besar datang dari arah belakang dan menghantam perahu hingga terbalik dan tenggelam, menyeret tiga anak buah kapal (ABK) ke dalam ganasnya ombak selatan.

Mendapatkan laporan kejadian, Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Posal Logending, Koramil dan Polsek Puring, relawan SAR Walet Perkasa, serta warga sekitar, bergerak cepat tanpa menunda waktu. Dengan penuh risiko, mereka menyisir garis pantai dan berjibaku dengan ombak untuk menemukan para korban.

Upaya heroik tersebut membuahkan hasil. Ketiga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara perahu nelayan yang tenggelam juga berhasil ditarik ke muara secara gotong royong.

"Alhamdulillah, berkat kesigapan dan kerja sama Tim SAR gabungan, ketiga korban berhasil diselamatkan. Namun satu korban berinisial JM harus dilarikan ke RS Purwaganda Kecamatan Kuwarasan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," ujar Serka Tku Edi Sunarso.

Aksi ini menjadi bukti nyata sinergitas dan kepedulian Posal Logending bersama aparat serta masyarakat dalam menghadapi situasi darurat di wilayah pesisir. Keberanian dan kekompakan Tim SAR gabungan patut diapresiasi sebagai wujud pengabdian tanpa batas demi keselamatan sesama. (Dimas)

Share:

Read More

Wakil Panglima TNI Buka Dikreg LV Sesko TNI TA 2026, Siapkan Pemimpin Strategis Masa Depan

Wakil Panglima TNI Buka Dikreg LV Sesko TNI TA 2026, Siapkan Pemimpin Strategis Masa Depan. (Dok. Puspen TNI)

Bandung, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R secara resmi membuka Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung Serasan, Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/3/2026).

Pendidikan yang akan berlangsung selama lima bulan ini diikuti oleh 157 peserta didik, terdiri dari 72 Perwira TNI AD, 38 Perwira TNI AL, 27 Perwira TNI AU, 15 Perwira Polri, serta 5 Perwira dari negara sahabat, yaitu Australia, India, Malaysia, Papua Nugini, dan Singapura.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Wakil Panglima TNI, menyampaikan pentingnya pendidikan ini sebagai wadah strategis untuk membentuk pemimpin yang adaptif, profesional, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Panglima TNI menjabarkan bahwa pada penyelenggaraan Sesko TNI tahun ini, mengimplementasikan kurikulum blended learning, yakni perpaduan metode pembelajaran tatap muka (offline) dan daring (online) yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pendidikan TNI ke depan.

"Setiap dinamika dan evaluasi dalam proses pembelajaran harus direspons secara cepat, tepat dan konstruktif, guna penyempurnaan sistem pendidikan ke depan," tegasnya.

TNI berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan peran Sesko TNI sebagai center of excellence dalam mencetak pemimpin masa depan yang unggul, berintegritas, profesional, dan memiliki wawasan kebangsaan serta kesiapan fisik yang prima. (Zikry)

Share:

Read More