Menpar Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Daya Tarik Wisata Unggulan Danau Toba

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat melakukan kunjungan ke Desa Wisata Huta Siallagan, Samosir. (Dok. Kemenpar)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja ke kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba untuk memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta pelestarian budaya di berbagai titik daya tarik wisata unggulan.

Kunjungan diawali dengan peninjauan Geosite Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata berkeliling area geosite dan berinteraksi langsung dengan pengunjung.

“Sipinsur bukan sekadar menawarkan pemandangan, tetapi juga merepresentasikan bagian penting dari sejarah geologi dunia,” kata Menteri Pariwisata di sela peninjauan, Kamis (16/4/2026).

Menteri Pariwisata pun disambut oleh Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan. Pada kesempatan ini, Oloan mengungkapkan berbagai isu pariwisata di Geosite Sipinsur. Salah satunya pendampingan teknis terkait penataan Geosite Sipinsur—salah satu titik pandang terbaik Danau Toba—serta pengembangan destinasi unggulan lainnya agar lebih tertata secara kelas dunia.

"Kami berharap kedatangan Ibu Menteri Pariwisata dapat berdampak pada pengembangan wisata di Geosite Sipinsur," kata Oloan.

Agenda dilanjutkan dengan perjalanan menuju Kabupaten Samosir melalui Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara. Saat menyambut rombongan, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, meminta dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dalam penguatan sektor sport tourism di kawasan tersebut, terutama penyelenggaraan ajang Open Water Swimming yang akan segera digelar di perairan Muara.

Visitasi berlanjut ke kawasan Patung Yesus Kristus Sibeabea dan Waterfront City di Kabupaten Samosir. Menteri Pariwisata meninjau berbagai fasilitas yang tersedia guna memastikan kenyamanan wisatawan, khususnya wisatawan religi yang terus meningkat.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata mengapresiasi keindahan lanskap Samosir sekaligus berdiskusi mengenai berbagai tantangan pengembangan pariwisata di daerah tersebut, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dasar.

“Kami sangat senang dapat berkunjung ke Patung Yesus ini dengan panorama yang luar biasa indah. Dalam diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami membahas sejumlah isu strategis,” katanya.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menyambut baik kunjungan Menteri Pariwisata dan berharap adanya tindak lanjut konkret dari berbagai usulan yang telah disampaikan.

“Kami merasa bangga atas kunjungan Ibu Menteri Pariwisata. Harapan kami, kebutuhan utama seperti air bersih dapat segera ditindaklanjuti melalui sinergi dengan Kementerian PUPR. Kami juga berharap dukungan promosi agar Samosir semakin dikenal dan menarik lebih banyak wisatawan,” ucapnya.

Menutup rangkaian kunjungan, Menteri Pariwisata mendatangi Desa Wisata Huta Siallagan, sebuah desa bersejarah yang menjadi salah satu daya tarik utama di kawasan Danau Toba. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pariwisata mendengarkan penjelasan mendalam dari pemandu wisata mengenai nilai sejarah dan budaya setempat.

Desa ini dikenal dengan rumah adat Batak yang telah berusia ratusan tahun serta batu persidangan yang menjadi simbol sistem hukum tradisional masyarakat setempat. Batu tersebut dahulu digunakan sebagai tempat pengambilan keputusan terhadap pelanggaran hukum.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal, Menteri Pariwisata juga menyempatkan diri mengunjungi toko-toko suvenir dan berinteraksi dengan pengusaha UMKM kreatif di kawasan Danau Toba.

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kunjungan ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Strategi Media Apni Jaya Putra, serta Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Florida Pardosi. (Tedy)

Share:

Read More

Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX DPR RI Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali. (Dok. DPR RI)

Bali, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai program pemagangan nasional berjalan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun demikian, ia menyoroti masih perlunya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Penilaian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program pemagangan nasional. 

“Rata-rata memang semua mengapresiasi pelaksanaan dari program pemagangan nasional ini yang memang cukup berjalan dengan baik,” ujarnya kepada Parlementaria, Kamis (16/4/2026).

Ia mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, ada masukan dari pemerintah daerah terkait belum optimalnya keterlibatan daerah dalam program tersebut.

“Belum terkoordinasi dengan baik, sehingga mereka masih banyak belum terinformasi berapa masyarakat yang terlibat di dalam program pemagangan nasional ini ataupun juga perusahaan-perusahaan yang memang membuka peluang program pemagangan nasional ini,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian melalui penyusunan formulasi yang lebih terintegrasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, mengingat program ini menyasar lulusan perguruan tinggi.

“Ini perlu dibicarakan lebih lanjut terkait lulusan perguruan tinggi dengan jenis industri yang memang dibutuhkan di masing-masing daerah. Ini saya kira perlu disinkronkan lebih lanjut,” tegasnya.

Selain itu, Putih Sari memastikan peserta pemagangan telah terlindungi melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah sebenarnya semua peserta magang dan memang sudah ada aturan yang tersendiri terkait pemagangan semua terdaftar di dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jenis yang memang jaminan sosial yang dasar terutama adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ungkapnya.

Ia menambahkan, program pemagangan juga membuka peluang bagi peserta untuk direkrut sebagai karyawan di perusahaan tempat mereka magang. Putih Sari berharap program pemagangan tidak hanya berhenti pada peningkatan kompetensi, tetapi juga mampu mendorong penyerapan tenaga kerja. (Muh)

Share:

Read More

Bekal Potensi Digital dari Menteri PANRB untuk Praja Utama IPDN

Bekal Potensi Digital dari Menteri PANRB untuk Praja Utama IPDN. (Dok. Kemen PAN-RB)

Sumedang, WaraWiri.net - Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah dibekali pendidikan yang harus siap memimpin di tengah perubahan yang cepat dan kompleks. Sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya akan disebar ke berbagai daerah, praja IPDN harus mampu mengenali potensi digital dan menerapkannya untuk memperbaiki ekosistem pelayanan publik.

Kompetensi digital menjadi pesan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN 2026.

“Praja masa kini tidak hanya dikenal karena disiplin dan ketegasannya, tetapi juga karena kecakapan digitalnya, kemampuannya memahami warga, dan kematangannya memimpin dengan data,” ujar Rini dalam Stadium General Pembekalan bagi Praja Utama Tahun 2026, di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (16/4/2026).

Rini memberikan bekal lima potensi digital yang harus dibangun oleh para praja. Pertama adalah mengenali potensi digital, yakni mampu melihat peluang teknologi untuk memperbaiki pelayanan publik. Praja harus bisa menganalisis teknologi apa yang belum ada atau yang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik pada instansi tempatnya bertugas nanti.

Kompetensi kedua adalah memahami karakteristik masyarakat pengguna pelayanan publik. “Praja harus bisa menempatkan kebutuhan warga sebagai titik tolak desain layanan,” tegas Rini.

Pesan selanjutnya adalah berkolaborasi secara iteratif, dalam arti pendekatan pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan hasil secara bertahap. Sebagai ASN, praja harus terbuka untuk bekerja lintas sektor serta siap memperbaiki layanan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak.

Berikutnya, Rini berpesan agar praja menjadi ASN yang trustworthy atau dapat dipercaya. “Dengan memahami etika data, privasi warga, dan keamanan siber sebagai fondasi kepercayaan,” ungkap Rini.

Terakhir, para praja harus bisa memimpin dengan data. Ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan keputusan tepat, praja harus mampu mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sekadar intuisi.

Rini mengakui, purnapraja IPDN memiliki kekuatan yang khas karena mendapat pendidikan yang cukup militan. Kekuatan khas itu adalah karakter kepemimpinan, disiplin, pemahaman administrasi pemerintahan, wawasan daerah, jaringan alumni, serta kurikulum yang dekat dengan realitas lapangan.

Ada ruang yang harus diisi agar modal itu menjadi utuh, yaitu penguasaan data dan literasi digital. “Kompetensi digital dan data belum merata, penguasaan AI, cloud, dan cybersecurity masih perlu diperkuat, sementara percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi tidak bisa ditunda,” pungkas Rini. (Alfi)

Share:

Read More

Perkuat Pembiayaan Hijau, Pemerintah Hadirkan Green Sukuk dalam Lelang SBSN pada 21 April 2026

Perkuat Pembiayaan Hijau, Pemerintah Hadirkan Green Sukuk dalam Lelang SBSN pada 21 April 2026. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (21/4). Lelang ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN Tahun Anggaran 2026.

Target indikatif lelang yang ditetapkan sebesar Rp12 triliun, dengan kemungkinan jumlah yang dimenangkan mencapai maksimal 200 persen dari target tersebut. Setelmen hasil lelang akan dilakukan pada 23 April 2026 (T+2).

Seri SBSN yang akan ditawarkan terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS), yakni SPNS01062026, SPNS12102026, SPNS03022027, PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038. Seluruh seri yang dilelang merupakan reopening, dengan jatuh tempo yang bervariasi mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049.

Khusus seri PBSG002, pemerintah kembali menawarkan instrumen Green Sukuk di pasar perdana domestik. Penerbitan ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan Green Sukuk yang telah dilakukan sebelumnya di pasar global maupun domestik.

Lelang akan dilakukan secara terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price), dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang dibuka pada Selasa, 21April 2026 pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan hasil diumumkan pada hari yang sama.

Partisipasi dalam lelang dapat dilakukan oleh investor individu maupun institusi melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan akad syariah berupa Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun underlying asset SBSN berasal dari Barang Milik Negara serta proyek atau kegiatan dalam APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah menegaskan memiliki fleksibilitas untuk menetapkan jumlah penerbitan, baik lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan negara. (Rizal)

Share:

Read More

Tim Satgas SIRI Amankan DPO Penggelapan Asal Kejaksaan Negeri Jambi

Tim Satgas SIRI Amankan DPO Penggelapan Asal Kejaksaan Negeri Jambi. (Dok. Kejagung RI)

Jambi, WaraWiri.net - Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama Tim Kejaksaan Tinggi Jambi berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jambi. DPO tersebut diamankan pada Kamis 16 April 2026 di Jl. Talang Bakung, Jambi.

Identitas Buronan yang diamankan, yaitu:

Nama/Inisial : Asril bin H. Haning

Tempat lahir : Jambi

Usia/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Juli 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Marene RT 29 No. 111, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dan Jl. Bungin Ampo RT 006/001, Desa Kota Karang Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor: 261 K/Pid/2019 tentang perkara tindak pidana “Penggelapan”, yang melanggar pasal 372 KUHP, dan telah dikeluarkan Surat Pengantar Mahkamah Agung RI Nomor: 29/Panmud.Pid/2019/261 K/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Terdakwa Asril bin H. Haning. Oleh karenanya, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa pada tahun 2019 tersebut Terpidana Asril bin H. Haning telah dilakukan pemanggilan eksekusi ketiga kalinya, namun terpidana tidak datang tanpa keterangan yang sah dan terpidana tidak diketahui keberadaannya.

Saat diamankan, terpidana bersikap tidak kooperatif karena berusaha melarikan diri sehingga proses pengamanan berjalan dengan hambatan. Selanjutnya, terpidana diserahterimakan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi untuk ditindaklanjuti oleh Tim Jaksa Eksekutor.

Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan. (Iqbal)

Share:

Read More

Tim Penyidik Tetapkan Tersangka HS Ketua Ombudsman Perkara Tambang Nikel di Sultra

Tim Penyidik Tetapkan Tersangka HS Ketua Ombudsman Perkara Tambang Nikel di Sultra. (Dok. Kejagung RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan Tersangka HS selaku Ketua Ombudsman periode 2026-2031 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2013 s.d 2025.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh bukti cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penggeledahan di Provinsi Jakarta, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.

Kasus posisi dalam perkara ini sebagai berikut:

• Pada awalnya PT TSHI memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan RI. Oleh karena PT TSHI keberatan untuk melakukan pembayaran hal tersebut, Sdr LD selaku pemilik PT TSHI mencari jalan keluar sehingga bertemu dengan dengan Tersangka HS;
• Kemudian Sdr. HS yang menjabat selaku Anggota Komisioner Ombudsman periode tahun 2021-2026 bersedia membantu untuk melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI yang seolah-olah berawal dari Pengaduan Masyarakat;
• Dalam proses melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI tersebut, Sdr. HS mengatur sedemikian rupa sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI terhadap PT TSHI yang harus membayar uang denda adalah keliru. Oleh karenanya dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara;
• Selanjutnya dilakukan pertemuan antara Sdr. HS dan Sdr. LO sekira bulan April tahun 2025 di Kantor Ombudsman dan di Hotel Borobudur, dengan tujuan karena Sdr. LKM dan Sdr. LO mengetahui bahwa fungsi Ombudsman yaitu menangani kebijakan atau Keputusan Pemerintah termasuk Kementerian Kehutanan;
• Oleh karenanya, Sdr. LKM dan Sdr. LO menyampaikan kepada Sdr. HS agar ditemukan kesalahan administrasi dalam dalam proses perhitungan PNBP IPPKH (Penerimaan Negara Bukan Pajak - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) yang dituangkan dalam Keputusan Kementrian Kehutanan RI, dengan kesepakatan Sdr. HS akan diberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar rupiah;
• Setelah serangkaian pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI selesai, Sdr. LKM diperintahkan oleh Sdr. HS untuk menyampaikan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada Sdr. LO selaku pihak dari PT TSHI kepada pihak Laode PT TSHI, dan menyampaikan pesan dari Sdr. HS bahwa Putusan Hasil Pemeriksaan akan sesuai harapan Sdr. LO dan untuk mengintervensi Kementerian Kehutanan RI sehingga menguntungkan PT TSHI.

Para tersangka disangkakan pasal:

Primair:

Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair:

Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidiair:

Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua:

Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.  (Iqbal)

Share:

Read More

Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kalibata, Sambut HUT ke-73 Tahun IKAHI

Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kalibata, Sambut HUT ke-73 Tahun IKAHI. (Dok. Mahkamah Agung)

Jakarta, WaraWiri.net - Menyambut 73 tahun berdirinya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai wadah tunggal profesi hakim di Indonesia digelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta selatan pada Jumat (17/4).

Prosesi dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. bersama jajaran pimpinan Mahkamah Agung maupun Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. beserta jajaran pengurus pusat IKAHI, serta perwakilan hakim dari empat lingkungan peradilan.

Ziarah diawali dengan upacara penghormatan di halaman depan tugu TMP Kalibata yang dipimpin langsung oleh Ketua MA selaku Pelindung PP IKAHI. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di monumen utama sebagai simbol penghormatan atas jasa para pahlawan, termasuk para tokoh peradilan yang telah wafat.

Setelah upacara formal, rombongan bergerak menuju blok pemakaman untuk melakukan tabur bunga. Ketua MA menyambangi sejumlah makam mantan pimpinan Mahkamah Agung dan tokoh-tokoh pahlawan nasional untuk mendoakan dedikasi mereka bagi tegaknya hukum di Indonesia.

Peringatan HUT ke-73 IKAHI tahun ini mengusung tema "Hakim Terpercaya, Rakyat Sejahtera". Ziarah ke makam pahlawan ini dimaknai bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi bagi para "wakil Tuhan" untuk meneladani semangat pengabdian tanpa pamrih.

Selain ziarah, rangkaian HUT ke-73 IKAHI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan ilmiah di berbagai daerah. Organisasi profesi hakim ini terus mendorong anggotanya untuk memberikan masukan strategis demi tegaknya keadilan di Indonesia. (Budi)

Share:

Read More

Dalam Rakor, BMKG Dorong Penguatan Kolaborasi Pengendalian Karhutla di Kalbar

Dalam Rakor, BMKG Dorong Penguatan Kolaborasi Pengendalian Karhutla di Kalbar. (Dok. BMKG)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring tren penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026). Sebelumnya, Kepala BMKG juga menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional Tahun 2026.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa dinamika iklim global saat ini menunjukkan Indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) di Samudra Pasifik dan IOD (Indian Ocean Dipole) di Samudra Hindia berada pada fase netral. Meski demikian, BMKG memprakirakan pada semester kedua tahun 2026 terdapat potensi perkembangan El Nino dalam kategori lemah hingga moderat.

Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa meskipun intensitas El Nino diprediksi tidak sekuat tahun 2015, 2019, dan 2023, dampaknya tetap perlu diwaspadai, terutama karena beriringan dengan periode musim kemarau.

“Musim Kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang terpisah. Yang kita khawatirkan adalah ketika musim kemarau, fase El Nino-nya sedang aktif. Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 2015, 2019, 2023, serta diprediksi mulai tahun 2026 ini. BMKG akan terus memantau agar prediksi ke depannya lebih akurat,” jelasnya. 

Faisal juga meluruskan pemahaman terkait istilah kemarau. Ia menegaskan bahwa kemarau tidak berarti tanpa hujan sama sekali, melainkan kondisi ketika curah hujan berada di bawah ambang batas klimatologis.

Khusus untuk wilayah Kalimantan Barat, BMKG memprakirakan curah hujan mulai menurun sejak Mei, terutama di wilayah selatan khatulistiwa. Penurunan ini diperkirakan berlanjut hingga mencapai puncak musim kemarau pada Agustus hingga September, sebelum kembali meningkat pada Oktober.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BMKG bersama BNPB serta kementerian/lembaga terkait terus mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Di Kalimantan Barat, potensi pertumbuhan awan masih cukup tinggi sehingga memungkinkan dilakukan penyemaian awan guna meningkatkan curah hujan dan menjaga kelembapan lahan gambut.

“BMKG akan terus memonitor, memprediksi, mendiseminasikan data, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Saat ini sinergi antarlembaga berjalan sangat baik dalam upaya penanganan karhutla,” ujar Faisal.

BMKG mencatat bahwa pelaksanaan OMC di sejumlah wilayah menunjukkan hasil positif, di antaranya mampu meningkatkan curah hujan secara signifikan dan membantu menekan potensi titik panas di daerah rawan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam apel kesiapsiagaan menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan karhutla. Ia meminta seluruh pihak tidak lengah dan terus memperkuat kesiapsiagaan.

“Seluruh komponen bangsa harus meningkatkan mitigasi dan kerja sama agar Karhutla dapat ditekan hingga seminimal mungkin, bahkan menuju zero Karhutla,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, serta sistem komando lapangan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam efektivitas penanganan di lapangan.

Melalui rangkaian apel kesiapsiagaan dan rapat koordinasi ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk mengedepankan langkah pencegahan, deteksi dini, serta respons cepat guna mengantisipasi potensi karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat.

Di sela agenda utama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani juga melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Pelabuhan Dwikora, Pelabuhan Kijing dan Stasiun Meteorologi Supadio. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BMKG melaksanakan audiensi bersama jajaran pegawai serta meninjau langsung fasilitas operasional, sarana pendukung, dan kesiapan alat utama pengamatan cuaca di wilayah Kalimantan Barat.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BMKG dalam memastikan kesiapan infrastruktur layanan informasi cuaca dan peringatan dini di daerah berjalan optimal. Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi dorongan moral bagi seluruh insan BMKG di Kalimantan Barat agar terus menjaga profesionalisme dan semangat kerja dalam menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

Kepala BMKG menegaskan bahwa peran unit pelaksana teknis di daerah sangat strategis sebagai garda terdepan dalam mendukung keselamatan masyarakat, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem, gangguan transportasi udara dan laut, serta ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. (Remond)

Share:

Read More

Penghormatan Terakhir Sang Penjaga Samudera: Komandan Kodaeral VI Lepas Eks KRI Teluk Hading-538

Penghormatan Terakhir Sang Penjaga Samudera: Komandan Kodaeral VI Lepas Eks KRI Teluk Hading-538. (Dok. Puspen TNI)

Makassar, WaraWiri.net - Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Dermaga Baru Kodaeral VI Siang Hari. Di bawah langit biru yang saksi bisu pengabdiannya, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut VI (Komandan Kodaeral VI) Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, S.H., M.M secara resmi memimpin tradisi pelepasan dan penghormatan terakhir bagi Eks Kapal Perang KRI Teluk Hading-538, kapal angkut tank legendaris ini kini purnatugas dari jajaran alutsista TNI Angkatan Laut, Kamis (16/04/2026).

Tradisi TNI AL ini bukan sekadar seremoni perpisahan, melainkan bentuk apresiasi tertinggi atas dedikasi tanpa batas yang telah ditunjukkan oleh kapal perang ini selama puluhan tahun menjaga kedaulatan NKRI. Eks KRI Teluk Hading-538 dikenal tangguh, melintasi ribuan mil laut dalam berbagai operasi militer, misi kemanusiaan, hingga pengangkutan logistik ke pelosok negeri.

Komandan Kodaeral VI menyampaikan Penghormatan terakhir diberikan melalui jajar kehormatan sebagai simbol rasa hormat kepada "Sang Veteran Samudera". Kepergian Eks Kapal Perang KRI Teluk Hading-538 dari dermaga Kodaeral VI menandai akhir dari sebuah era, namun sejarah kegagahannya akan selalu tercatat dalam tinta emas sejarah maritim Indonesia.

"Selamat jalan, Eks Kapal Perang KRI Teluk Hading-538. Terima kasih atas darma baktimu. Jalesveva Jayamahe", ucap Komandan Kodaeral VI

Eks Kapal Perang KRI Teluk Hading-538 nantinya akan ditarik oleh Kapal Perang Republik Indonesia Leuser-924 menuju lautan lepas untuk dijadikan sasaran tembak dalam Latopslagab (Latihan Operasi Laut Gabungan) TNI AL Tahun 2026 guna menguji kesiapan tempur alutsista dan meningkatkan profesionalisme prajurit. 

Dalam momen yang penuh nilai heroik ini, Komandan Kodaeral VI didampingi oleh jajaran pejabat teras Kodaeral VI, di antaranya Wadan Kodaeral VI Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Delano, S.E., M.Pd., M.Han, Para Pejabat Utama (PJU) Kodaeral VI, Dansatlinlamil-3, Para Kadis/Kasatker Kodaeral VI, Para Staf Inspektorat Kodaeral VI, dan Para Sahli Poksahli Kodaeral VI serta tim merpluq Kodaeral VI. (Evi)

Share:

Read More

Yon Parako 466 Pasgat dan Basarnas evakuasi Jenazah Korban Heli PK-CFX menggunakan Heli Caracal menuju Bandara Supadio

Yon Parako 466 Pasgat dan Basarnas evakuasi Jenazah Korban Heli PK-CFX menggunakan Heli Caracal menuju Bandara Supadio. (Dok. Puspen TNI)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Danyon Parako 466 Pasgat, Letkol Pas Adim Dwi Prasanda, S.A.P., mengatakan sejauh ini pihaknya telah menerima informasi bahwa seluruh korban telah ditemukan dan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini proses evakuasi masih akan berlangsung termasuk serpihan helikopter PK-CFX Matthew Air Nusantara juga akan diamankan dari Kab. Sekadau.

Dalam Proses evakuasi, seluruh korban dibawa dari Kab. Sekadau menuju Bandara Supadio menggunakan heli Caracal.

"Sesuai tugas kami, proses evakuasi harus dilaksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi cuaca yang kadang-kadang berubah dengan cepat, sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan harus mengutamakan safety," ujar Danyon Parako 466 Pasgat, Letkol Pas Adim Dwi Prasanda, S.A.P.

Sebelumnya, jajaran gabungan Tim SAR Darat dari Brimob Polda Kalbar, Polres Sintang, Kodim atau Koramil terdekat maupun Basarnas juga turut serta dalam melakukan proses evakuasi korban di Kab. Sekadau. (Evi)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Terima Laporan Pembangunan 300 Jembatan dan Renovasi Sekolah Terdampak Bencana dari KSAD

Presiden Prabowo Terima Laporan Pembangunan 300 Jembatan dan Renovasi Sekolah Terdampak Bencana dari KSAD. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan berbagai tugas strategis yang tengah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa KSAD melaporkan capaian konkret TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan pascabencana, khususnya di daerah terpencil dan terdampak. “Dalam pertemuan tersebut, KSAD melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas strategis yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat,” ujar Seskab Teddy.

Salah satu capaian yang dilaporkan adalah percepatan pembangunan jembatan gantung perintis. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, TNI AD berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Dalam tiga bulan ini, TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Seskab Teddy.

Selain itu, TNI AD juga berkontribusi dalam pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui renovasi ratusan fasilitas pendidikan serta penyediaan akses air bersih bagi sekolah.

“Dalam tiga bulan ini pula, telah dirampungkan renovasi 300 sekolah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra, termasuk pembangunan 300 titik bor air bersih di sekolah tersebut,” ucap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat tidak bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program tersebut. Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci percepatan pembangunan fasilitas umum hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi untuk secepat-cepatnya menyelesaïkan segala bentuk fasilitas umum di desa-desa hingga daerah terpencil. Tentunya kerja sama ini didorong oleh kepedulian masyarakat di lokasi pembangunan daerah tersebut,” tutur Seskab Teddy.

Langkah cepat dan terukur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Dinda)

Share:

Read More

Indonesia Amankan Pasokan Minyak Mentah dari Rusia, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia mengamankan kerja sama strategis dengan pemerintah Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui pasokan minyak mentah (crude) dan pembangunan infrastruktur energi. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026, sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja pemerintah ke Rusia.

“Kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan, bahwa kita akan mendapat pasokan, crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, kerja sama yang ditindaklanjuti mencakup kemitraan jangka panjang di sektor energi, termasuk pemenuhan kebutuhan minyak nasional. Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) domestik baru berkisar 600–610 ribu barel per hari.

“Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara,” ungkapnya.

Untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional dalam jangka pendek, pemerintah juga telah mengamankan ketersediaan minyak mentah hingga akhir tahun 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo guna menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.

“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita,” jelas Bahlil.

Selain minyak mentah, pemerintah juga membahas peluang kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sekitar 7 juta ton per tahun. Meski demikian, untuk kerja sama pasokan minyak mentah, Bahlil menyebut prosesnya telah mendekati tahap final.

“Sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insyaallah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap,” tambahnya.

“Tapi kalau crude-nya saya pikir sudah hampir final,” tegasnya.

Terkait dinamika kerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, Menteri ESDM menegaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap keputusan energi.

“Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan,” pungkasnya.

Langkah ini menandai arah baru kebijakan energi Indonesia yang lebih adaptif, terbuka, dan berdaulat guna memastikan pasokan energi tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

Optimalisasi Pasar, IKM Binaan Kemenperin Pasok Perlengkapan Haji 2026

Optimalisasi Pasar, IKM Binaan Kemenperin Pasok Perlengkapan Haji 2026. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu naik kelas dan berperan aktif dalam rantai pasok nasional. Salah satu capaian konkret ditunjukkan melalui keberhasilan IKM binaan Kemenperin yang turut memasok perlengkapan haji tahun 2026 (1447H).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, keterlibatan IKM dalam penyediaan perlengkapan haji merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengoptimalkan potensi pasar domestik yang besar.

“Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dapat dipenuhi oleh produk industri nasional. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing IKM sekaligus memperluas akses pasar mereka,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4).

Menurutnya, potensi ekonomi dari ekosistem haji dan umrah sangat besar dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri nasional. Dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang besar serta kuota haji yang terus meningkat, peluang pasar ini harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) aktif memfasilitasi akses pasar dan kemitraan berkelanjutan bagi IKM. Hasilnya, sebanyak 12 IKM binaan berhasil menjadi pemasok perlengkapan haji tahun 2026.

Capaian ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Business Matching Sektor Industri Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO serta ekosistem haji dan umrah yang diselenggarakan pada Desember 2025. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan berbagai offtaker, termasuk perusahaan travel haji dan umrah, agregator, serta perbankan syariah.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengungkapkan, dari kegiatan tersebut, empat IKM binaan berhasil menembus pasar sebagai pemasok perlengkapan haji.

“Produk IKM binaan kami, mulai dari batik, mukena, hingga kain ihram telah menjadi bagian dari perlengkapan resmi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Empat IKM tersebut antara lain CV Akasia Batik, PT Kresna Andalan Beka, CV Rajasa Mas Jaya, dan CV Gilang Githa Gemilang, yang telah menjalin kontrak pengadaan dengan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu Bank Penerima Setoran (BPS) haji.

Selain itu, delapan IKM batik binaan Kemenperin dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta juga berhasil bermitra melalui fasilitasi sertifikasi Batikmark. Sertifikat ini menjadi syarat penting untuk memastikan keaslian batik yang digunakan sebagai seragam haji.

Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menegaskan, sertifikasi tersebut merupakan upaya menjaga kualitas sekaligus identitas produk dalam negeri.

“Sertifikat Batikmark memastikan bahwa seragam batik yang dikenakan jemaah haji merupakan batik asli produksi IKM Indonesia,” jelasnya.

Dalam rangka memperluas penetrasi pasar, Kemenperin juga aktif mendorong partisipasi IKM dalam ajang promosi, salah satunya melalui Expo UMKM Haji dan Umrah. Kegiatan ini menjadi sarana bagi IKM untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada calon jemaah, seperti yang telah dilaksanakan di Medan pada April 2026.

Menperin menambahkan, ke depan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi, hingga akses pasar.

“Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait, keterlibatan IKM dalam rantai pasok haji dan umrah akan terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” tegasnya.

Kemenperin juga berkomitmen untuk terus mendorong IKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global melalui program pembinaan komprehensif, penguatan kemitraan strategis, serta optimalisasi peluang pasar yang tersedia. (Deni)

Share:

Read More

G20 dan BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama Dorong Pertumbuhan Global

G20 dan BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama Dorong Pertumbuhan Global. (Dok. Bank Indonesia)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, negara-negara G20 dan BRICS sepakat untuk terus memperkuat kerja sama internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidakseimbangan global. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di bawah Presidensi G20 Amerika Serikat (AS), dalam rangkaian IMF–World Bank Spring Meetings 2026 di Washington, D.C., A.S dan Pertemuan Kedua Deputi BRICS di bawah Presidensi India 2026 (14-15/4). Delegasi RI dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bersama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Presidensi G20 AS 2026 mengusung tema “Growth through Deregulation, Energy Abundance, and Innovation" yang berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi, penguatan pasokan energi yang terjangkau dan aman, serta percepatan inovasi di bidang artificial intelligence dan teknologi baru.

Dalam forum G20, Perry menekankan pentingnya untuk tidak hanya memperhatikan neraca transaksi berjalan (current account), tetapi juga neraca finansial (financial account) dalam menilai ketidakseimbangan global. Hal ini karena ketidakseimbangan global di sektor keuangan saat ini dinilai jauh lebih berisiko ke stabilitas perekonomian global.

"Diperlukan tiga respons kebijakan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi global imbalances. Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedua, mendorong reformasi struktural. Ketiga, menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka." ujar Perry.  

Selanjutnya, Bank Indonesia juga menghadiri Pertemuan Kedua Tingkat Deputi BRICS di bawah Presidensi India 2026 yang mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability". Dalam forum BRICS, negara-negara anggota menyepakati penguatan kerja sama "South-South" untuk menghadapi meningkatnya fragmentasi geopolitik, keterbatasan pembiayaan, serta kerentanan makrofinansial yang memengaruhi negara-negara berkembang, antara lain melalui pembentukan Task Force on Growth and Development (TFGD).

Ke depan, bank sentral negara BRICS sepakat untuk terus memperkuat kerja sama di area strategis seperti sistem pembayaran, artificial intelligence, keamanan siber dan financial technology, serta jaring pengaman keuangan internasional guna mendukung pertumbuhan.

Di sela-sela pertemuan G20 dan BRICS, Perry menghadiri pertemuan bilateral dengan Gubernur Federal Reserve Bank, Michael S. Barr, untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi global, ketahanan energi, dan digitalisasi sistem pembayaran. (Bambang)

Share:

Read More

Penguasaan Teknologi, Kunci Pengembangan Kawasan Industri Sumbar

Penguasaan Teknologi, Kunci Pengembangan Kawasan Industri Sumbar. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri di daerah harus bertumpu pada pemanfaatan optimal sumber daya alam (SDA), didukung kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguasaan teknologi.

Menteri Rachmat Pambudy menyoroti keunggulan komparatif yang dimiliki Sumatera, mulai dari kesuburan lahan, kandungan mineral, hingga kualitas SDM. Kombinasi tersebut menjadi modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai tambah.

“Tanah paling subur itu, mineralnya yang banyak dan baik ada di situ. Orang-orang yang terpintar juga ada di situ. Jadi kalau potensi sebesar itu tidak bisa dimanfaatkan untuk membantu pembangunan negara, maka perlu kita evaluasi bersama di mana letak permasalahannya,” ujar Menteri Rachmat Pambudy dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (16/4).

Menteri Rachmat Pambudy juga menyoroti pentingnya percepatan adopsi teknologi dalam pengolahan SDA. “Teknologi menjadi kunci dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional. Tanpa penguasaan teknologi, potensi SDA yang besar berisiko tidak memberikan manfaat ekonomi yang maksimal,” jelas Menteri Rachmat Pambudy.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan kawasan industri berbasis SDA secara terintegrasi. Momentum ini akan mengawali langkah pengembangan kawasan menjadi kota baru berbasis industri yang didukung investasi dan kesiapan bahan baku. Kawasan industri yang direncanakan tersebut akan terhubung dengan infrastruktur pelabuhan, serta pengembangan sektor energi, termasuk potensi kerja sama dengan Bukit Asam.

Sementara itu, kesiapan infrastruktur dasar mulai menunjukkan perkembangan positif. Pelabuhan yang telah tersedia menjadi salah satu keunggulan utama dalam mendukung aktivitas logistik dan industri. Pemerintah daerah juga telah menjalin komunikasi dengan investor untuk pengembangan fasilitas refinery dan petrokimia. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan kawasan ini dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. (Subhan)

Share:

Read More

Produksi EBT Pertamina Dukung Ketahanan Kelistrikan di Tengah Dinamika Energi Global

Produksi EBT Pertamina Dukung Ketahanan Kelistrikan di Tengah Dinamika Energi Global. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan transisi energi dan pemanfaatan energi listrik, PT Pertamina (Persero) terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) guna meningkatkan produksi energi bersih yang mendukung kelistrikan nasional.

Di tengah dinamika energi global yang ditandai dengan fluktuasi harga energi, ketidakpastian pasokan, serta tekanan terhadap pengurangan emisi, penguatan bauran energi nasional menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi Indonesia.

Hingga 2025, produksi listrik bersih Pertamina telah mencapai 8.743 GWh. Capaian ini merupakan bagian dari inisiatif Pertamina Group dalam pengembangan bisnis rendah karbon. Energi tersebut dikontribusikan dari pembangkit listrik bersih dengan total kapasitas terpasang mencapai 3,1 GW.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina terus memperkuat pengembangan energi bersih sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan global sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

“Di tengah dinamika energi global yang sangat dinamis, pengembangan energi baru terbarukan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar Baron.

Ia menambahkan, diversifikasi energi melalui EBT juga menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap volatilitas pasar global.

“Inisiatif ini tidak hanya mendukung target transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi global,” imbuhnya.

Berbagai inisiatif tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) sebesar 2,4 MW, Gas to power dengan kapasitas sebesar 1.772 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 55,3 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) sebesar 727 MW.

Selain itu, Pertamina juga mendorong pemanfaatan energi bersih di tingkat masyarakat melalui program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga kini, telah dibangun 252 DEB di seluruh Indonesia dengan pemanfaatan energi seperti panel surya, mikrohidro, dan biogas.

“Melalui pengembangan EBT hingga ke tingkat desa, Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian energi masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Baron. (Dinda)

Share:

Read More

PSEL, Langkah Maju Indonesia Menyelesaikan Permasalahan Sampah

PSEL, Langkah Maju Indonesia Menyelesaikan Permasalahan Sampah. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Pembangunan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) memasuki fase percepatan setelah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan dokumen kesiapan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan PSEL kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk segera ditindaklanjuti.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa ditunda lagi, percepatan ini merupakan bagian dari penanganan sampah berbasis kebijakan nasional.

“Sebagaimana kita ketahui, maka di dalam pesan tersebut dimintakan oleh Bapak Presiden kita untuk menangani permasalahan sampah, yaitu dengan timbulan sampahnya 1.000 ton per hari melalui PSEL”, ucapnya.

KLH/BPLH telah melakukan upaya fasilitasi percepatan pemenuhan dokumen kesiapan pemerintah daerah tersebut, termasuk mendorong percepatan pelaksanaan perjanjian kerja sama antar daerah yang akan beraglomerasi dalam pemenuhan jumlah sampah yang diolah di PSEL sebesar minimal 1.000 ton/hari sebagaimana ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. 

Semua ini adalah hasil kerja bersama, lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menuntaskan persoalan sampah nasional menjadi energi terbarukan.

Menteri Hanif menjelaskan bahwa direncanakan terdapat 31 titik/aglomerasi fasilitas PSEL untuk mengolah sampah yang bersumber dari 86 kabupaten/kota. Sebagian sudah masuk proses lelang, sebagian lainnya sedang dilakukan percepatan untuk lelang, serta dipastikan kesiapan akhirnya. 

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan arah teknologi yang akan digunakan dalam proyek ini.

“Yang penting memang kita mengutamakan prioritas dengan teknologi yang sudah terbukti berjalan dengan baik di banyak negara di seluruh dunia”, pungkasnya.

Menteri Hanif menambahkan bahwa cakupan pembangunan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menangani timbulan sampah secara signifikan.

“Sehingga total general untuk 31 algomerasi diproyeksikan baru mencapai 40 ribu ton per hari. Oleh karena itu, masih ada sisa sekitar 100 ribu ton per hari timbulan sampah secara nasional yang harus ditangani dengan teknologi lain”, ucapnya.

Dalam masa transisi menuju beroperasinya PSEL, pemerintah daerah tetap berkewajiban menjalankan pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi. 

Langkah utama yang harus dilakukan meliputi pemilahan sampah di tingkat hulu oleh masyarakat dan pengelolaan sampah berbasis sumber, mengingat sampah organik menyumbang paling tidak 50 persen dari timbulan rumah tangga dan dapat diselesaikan secara mandiri di tingkat rumah tangga.

Sementara itu, untuk sampah yang tidak termasuk dalam kapasitas PSEL, pemerintah akan memanfaatkan teknologi alternatif seperti refuse derived fuel (RDF), biogas melalui biodegester, pirolisis, insinerasi skala moduler, dan teknologi pengolahan sampah lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Pendekatan ini memastikan seluruh timbulan sampah nasional dapat ditangani secara efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, serta tetap memberikan manfaat energi di berbagai wilayah.

Penyerahan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan PSEL di berbagai wilayah Indonesia akan segera memasuki tahap implementasi, sebagai bagian dari upaya mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029. (Rizal)

Share:

Read More

Kumpulkan Industri Hulu-Hilir Plastik, Menperin Komitmen Jaga Stabilitas Pasokan Nasional

Kumpulkan Industri Hulu-Hilir Plastik, Menperin Komitmen Jaga Stabilitas Pasokan Nasional. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik guna membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, dari pertemuan tersebut terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri. “Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Menperin Agus di Jakarta, Kamis (16/4).

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa investor berharap agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu faktor penting yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO). Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menutup keterangannya, Menperin menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat. Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul.

Selanjutnya, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI), Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO). (Fathi)

Share:

Read More

Wali Kota Eri Ingatkan Lagi Jajaran PD Agar Output dan Outcome Disampaikan Lewat Website dan Media

Wali Kota Eri Ingatkan Lagi Jajaran PD Agar Output dan Outcome Disampaikan Lewat Website dan Media. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan kembali seluruh jajaran perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyampaikan output dan outcome-nya ke publik. Tujuannya, agar program yang dijalankan oleh setiap PD di Pemkot Surabaya diketahui oleh warga.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, agar setiap output dan outcome itu disampaikan ke publik, terutama keterbukaan informasi melalui media. Dalam hal ini, ia menekankan kembali kepada seluruh jajarannya agar output dan outcome atau capaian kinerja setiap PD harus diketahui oleh warga Surabaya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu ingin, hasil output dan outcome masing-masing dinas dipublikasikan melalui website Pemkot Surabaya. “Ini pernah saya sampaikan di media, dan saya berharap warga itu bisa melihat dan di-publish di web-nya output-outcome-nya masing-masing dinas. Jadi mungkin penurunan stunting, terus penurunan pengangguran ini dimunculkan, agar warga bisa melihat,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/4/2026). 

Cak Eri juga berharap, hasil output dan outcome itu juga dipublikasikan melalui media massa setiap menjelang penutupan tahun. Dengan begitu, maka warga akan mengetahui dinas mana saja yang kinerjanya memenuhi target dan mana yang tidak mencapai target. 

Cak Eri menyebutkan, publikasi output dan outcome ini bukan hanya untuk mengetahui pencapaian target program dari masing-masing dinas saja. Akan tetapi, juga sebagai penilaian tahunan kinerja dan penentu nasib setiap kepala PD ke depannya.

“Karena pemilihan kepala dinas itu bukan lagi like and dislike, tapi (dinilai dari) kemampuan mereka beradaptasi dan komunikasi, agar output-outcome-nya tercapai,” sebut Cak Eri.

Terkait itu, Cak Eri mengungkapkan, bahwa ia juga sudah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya untuk menyampaikan hal tersebut, agar seluruh PD bisa segera menyampaikan output dan outcome-nya pekan depan.

“Saya sudah perintahkan Sekda maksimal minggu depan, senin atau selasa sudah disampaikan output dan outcome-nya, sehingga warga sudah bisa melihat semuanya. Di situlah, maka tujuan kota itu akan bisa tercapai dengan pergerakan bersama,” pungkasnya. (Putra)

Share:

Read More

Bayi Alami Gejala Usai Imunisasi, Dinkes Kota Bandung Pastikan Penanganan Sesuai SOP dan Kondisi Sudah Membaik

Bayi Alami Gejala Usai Imunisasi, Dinkes Kota Bandung Pastikan Penanganan Sesuai SOP dan Kondisi Sudah Membaik. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung memastikan penanganan terhadap seorang bayi yang diduga mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) telah dilakukan secara optimal dan sesuai prosedur. Bayi tersebut kini telah dinyatakan membaik dan kembali ke rumah setelah mendapatkan perawatan intensif.

Kepala Dinkes Kota Bandung, Sony Adam menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari Puskesmas Padasuka terkait kondisi bayi yang sebelumnya mendapatkan imunisasi pada 6 April 2026.

“Pada tanggal 11 April 2026, Puskesmas Padasuka mendapatkan laporan bahwa bayi yang diimunisasi tanggal 6 April masuk IGD RS Santo Yusuf dengan keluhan demam, ruam kulit, mata bengkak, dan kejang,” ujar Sony, Kamis 16 April 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Puskesmas Padasuka segera melaporkan kejadian itu sebagai dugaan KIPI kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Sony memastikan, bayi tersebut langsung mendapatkan penanganan medis secara intensif di RS Santo Yusuf. Selama tiga hari menjalani perawatan, kondisi bayi terus dipantau oleh tenaga kesehatan.

“Bayi mendapatkan penanganan yang baik dari RS Santo Yusuf selama tiga hari, dan pada tanggal 14 April 2026 sudah diperbolehkan pulang dalam kondisi baik,” jelasnya.

Ia juga memastikan, seluruh biaya perawatan bayi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Atas kejadian ini, Dinkes Kota Bandung bergerak cepat melakukan langkah-langkah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan KIPI. Koordinasi lintas instansi pun dilakukan untuk memastikan penanganan komprehensif dan investigasi yang tepat.

“Kami menindaklanjuti sesuai SOP dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Komisi Daerah KIPI Jawa Barat, serta Kementerian Kesehatan RI,” ungkap Sony.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian dapat ditelusuri secara ilmiah serta memberikan kepastian kepada masyarakat terkait keamanan program imunisasi.

Dinkes Kota Bandung juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan, karena setiap laporan KIPI akan ditangani secara serius dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

“Imunisasi tetap penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Setiap kejadian seperti ini akan kami evaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya. (Fitri)

Share:

Read More

BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan 24 Jam via Chat, Kemkomdigi Dorong Perluasan Layanan Publik Digital

Menkomdigi Meutya Hafid memberikan sambutan dalam Launching PANDAWA 24 jam (Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp) dan Kick-Off Quick Wins Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - BPJS Kesehatan menghadirkan layanan administrasi 24 jam melalui kanal chat WhatsApp (PANDAWA), memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa antre dan tanpa batas waktu.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai langkah ini sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di era digital.

“Masyarakat telah hidup di ruang digital, maka layanan publik juga harus mengikuti. Kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan kita,” ujar Menteri Meutya dalam Launching PANDAWA 24 Jam dan Kick-Off Quick Wins Direksi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).

Meutya menekankan bahwa kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa.

“Beda lima menit penanganan, hasilnya bisa jadi berbeda terhadap kelangsungan hidup seseorang,” ucapnya.

Menteri Meutya mengapresiasi BPJS Kesehatan sebagai penggagas utama inovasi PANDAWA 24 Jam yang dinilai sebagai langkah konkret dalam transformasi digital nasional.

“Kami mengapresiasi peluncuran PANDAWA 24 Jam sebagai bagian dari arah besar transformasi digital nasional. Ini adalah langkah nyata BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang lebih baik,” tutur Menteri Meutya.

Transformasi ini diperkuat oleh tingginya konektivitas nasional, dengan 80,66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa telah terhubung ke internet dan mayoritas menggunakan layanan komunikasi berbasis chat.

“Sekitar 90,8 persen pengguna internet di Indonesia menggunakan platform komunikasi chat. Ini menunjukkan layanan berbasis chat merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menjangkau masyarakat luas,” jelas Menteri Meutya.

Menurut Meutya, layanan publik harus lebih proaktif dan terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan inefisiensi dari sisi anggaran dan waktu.

“Keberhasilan transformasi digital sangat ditopang oleh kolaborasi. Kami berharap layanan ini meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dimas)

Share:

Read More