Pertumbuhan Arus Peti Kemas Internasional Tembus 11%, Sinyal Positif bagi Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Internasional Tembus 11%, Sinyal Positif bagi Ekonomi Indonesia. (Dok. PT Pelindo)

Jakarta, WaraWiri.net - Aktivitas ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif pada awal tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya pergerakan barang melalui pelabuhan, khususnya arus peti kemas yang menjadi salah satu indikator penting aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi, investasi, dan distribusi nasional.

Hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencapai 6,42 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs). Angka ini meningkat sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global. Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama rantai pasok nasional karena menjadi jalur perpindahan bahan baku, barang konsumsi, komoditas ekspor, hingga barang modal industri.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar mengatakan peningkatan arus peti kemas ini tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik.

“Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4 persen, dengan aktivitas bongkar meningkat 5 persen dan muat naik 4 persen,” ujar Achmad.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Peningkatan arus ekspor dan impor sekaligus mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama Tiongkok dan ASEAN.

Dalam distribusi perdagangan nasional, kawasan Tiongkok dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia. Struktur perdagangan ini memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas juga mencatat pertumbuhan positif. Komoditas tersebut antara lain lemak dan minyak hewan/nabati yang tumbuh 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta berbagai produk kimia 12,27 persen.

Pertumbuhan ekspor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri pengolahan dan perdagangan komoditas bernilai tambah masih terus berjalan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas manufaktur dan perdagangan nasional.

Dari sisi impor, peningkatan terutama terjadi pada mesin dan peralatan mekanis sebesar 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta berbagai produk kimia 36,31 persen. Struktur impor ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang modal, mesin produksi, komponen industri, dan bahan pendukung manufaktur masih kuat. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta agenda hilirisasi nasional.

Pertumbuhan arus peti kemas juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama yang melayani kegiatan ekspor dan impor nasional, antara lain Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, dan Tanjung Perak di Surabaya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok dan distribusi perdagangan nasional tetap aktif.

Peningkatan throughput internasional di berbagai terminal utama juga menandakan adanya penguatan aktivitas logistik dan perdagangan pada kawasan-kawasan industri utama di Indonesia.

Pada arus domestik, peningkatan distribusi barang menuju kawasan timur Indonesia menjadi sinyal penting bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergerak di wilayah barat Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok mencatat pertumbuhan domestik sekitar 8 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya pengiriman peti kemas menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Perak tumbuh sekitar 2 persen, didukung oleh peningkatan layanan menuju Makassar, Kendari, dan Berau. Pelabuhan Makassar juga mencatat pertumbuhan sekitar 7 persen, yang ditopang oleh pergerakan komoditas pertanian seperti beras, jagung, dan palawija seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan sekitarnya.

Pertumbuhan arus domestik tersebut sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Distribusi barang antarpulau yang tetap tumbuh menunjukkan bahwa konektivitas logistik nasional berjalan baik dalam mendukung kebutuhan masyarakat, aktivitas industri, dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, penguatan layanan pelabuhan menjadi semakin penting. Produktivitas terminal, digitalisasi layanan, kesiapan peralatan, keandalan fasilitas, serta integrasi rantai pasok nasional perlu terus ditingkatkan agar arus barang tetap lancar, efisien, dan kompetitif.

Konektivitas logistik yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perdagangan internasional, distribusi domestik, investasi, hilirisasi industri, serta pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong Badan Usaha Pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas.

"Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerbitan rekomendasi teknis penetapan terminal peti kemas dari fasilitas yang sebelumnya berstatus multipurpose. Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut," ungkap Masyhud. 

Pada periode 2025 hingga April 2026, sebanyak 12 lokasi terminal telah ditetapkan, termasuk di antaranya Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai terminal peti kemas. Pemerintah juga telah menetapkan standar kinerja pelayanan operasional, termasuk kinerja bongkar muat peti kemas dan kinerja peralatan yang digunakan. Evaluasi terhadap standar tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Di sisi lain, pertumbuhan arus peti kemas juga direspons melalui penguatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan nasional. Pada periode 2025–2026, pemerintah bersama BUMN kepelabuhanan dan dukungan APBN mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan eksisting melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, peningkatan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, serta percepatan digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah telah dilakukan di 74 lokasi di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan pelabuhan hub and spoke, mengembangkan pelabuhan pengumpul dan pengumpan di kawasan timur Indonesia, mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri dan hilirisasi, serta memperkuat konektivitas logistik nasional.

Penguatan infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan perdagangan intra-Asia dan agenda transformasi ekonomi nasional. Dengan kapasitas dan kualitas layanan yang semakin baik, pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. (Zikry)
Share:

Tingkatkan Semangat Literasi Pekerja, Pertamina Hadirkan Perpustakaan Digital

Momen Launching Pertamina Mindfuel "The Energy to Elevate" diselenggarakan di Lobby Pertamax, Grha Pertamina, Jakarta. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Menyambut Hari Buku Nasional, PT Pertamina (Persero) menggelar kegiatan Pertamina MindFUEL "The Energy to Elevate". Pertamina juga meluncurkan Tugu PertaLibs by Titik Baca di 6 lokasi kerja Pertamina Grup di Jabodetabek, sekaligus Pertamina Book Club (BoomTalk@Works) & Literacy Agent (LiteraSquad) di Grha Pertamina.

Pertamina MindFUEL mengambil tema besar “The Energy to Elevate” bertujuan untuk memberikan awareness serta meningkatkan semangat belajar mandiri bagi seluruh pekerja Pertamina Grup sebagai modal penting untuk menginternalisasi budaya belajar organisasi.

Senior Vice President Pertamina Corporate University, Robby Rafid menyampaikan Pertamina terus berupaya melakukan peningkatan literasi di kalangan pekerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pekerja. Para pekerja diharapkan dapat semakin mudah mengakses buku-buku secara digital, dimana membaca saat ini bisa dilakukan di manapun, misalnya saja di sela-sela waktu bekerja atau ketika waktu istirahat.

“Peningkatan literasi dibutuhkan saat ini, dimana perusahaan saat ini mengalami dinamika baru yang dihadapi. Membaca juga diharapkan menjadi energi bagi para perwira," katanya.

Di kesempatan yang sama, VP Learning Development Pertamina Corporate University, Yulius Bulo, menyampaikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan perusahaa melalui Pertamina Corporate University sebagai fungsi pengelola knowledge management di Pertamina.

“Literasi masih sangat penting di masa saat ini, guna mendukung hal ini Pertamina juga berupaya mendokumentasikan knowledge asset yang menjadi salah satu koleksi digital perusahaan untuk mendiseminasi atau menyebarkan hal tersebut sebagai sarana belajar di internal pekerja Pertamina. Keseluruhan ekosistem ini harapannya bisa menjadi penguat bagi para perwira untuk membangun literasinya,” urainya.

Kegiatan diakhiri dengan talkshow, mengusung tema “In this Economy : “Does Literacy (Still) Matter?”. Tema ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merefleksikan relevansi literasi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun kesadaran kritis di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika transformasi energi yang terus berkembang. Menghadirkan pembicara, Hanna Keraf Co Founder Du'Anyam dan CEO Krealogi serta Ryan Adriandhy, sutradara film animasi JUMBO.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menjelaskan sebagai perusahaan energi terintegrasi terbesar di Indonesia, Pertamina juga mendukung pengembangan pengetahuan di bidang energi.

"Perjalanan panjang Pertamina yang telah berusia lebih dari 6 dasawarsa, tentunya melahirkan berbagai inovasi yang perlu untuk terus diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Pengalaman dan pengetahuan pribadi-pribadi para pekerja menjadi pengetahuan perusahaan. Ini tentunya dapat tercapai melalui pengelolaan knowledge management yang baik," ujar Baron.

Hadirnya aset pengetahuan perusahaan dalam bentuk digital, kata Baron untuk akan semakin membuka kesempatan peningkatan budaya literasi bagi seluruh pekerja.

"Semua organisasi besar memiliki aset pengetahuan perusahaan. Tapi aset pengetahuan yang besar itu tidak akan berguna jika tidak bisa diakses dan dipelajari. Untuk itulah Pertamina menghadirkan Tugu PertaLibs," tutup Baron. (Rizal)
Share:

PLH Wali Kota Bekasi Salurkan Zakat Bersama Baznas, Zakat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

PLH Wali Kota Bekasi Salurkan Zakat Bersama Baznas, Zakat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bekasi, Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe salurkan bantuan sebesar Rp260.500.000 kepada 344 penerima manfaat melalui enam program sosial dengan rincian 47 penerima bantuan kematian, 60 penerima bantuan biaya hidup, 166 penerima bantuan kesehatan, 61 penerima bantuan pendidikan, tujuh mahasiswa penerima bantuan tugas akhir, serta tiga kepala keluarga penerima bantuan tanggap bencana.

Penyaluran bantuan memiliki tujuan membantu masyarakat kurang mampu yang telah mengajukan permohonan bantuan dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan Baznas Kota Bekasi. 

Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengapresiasi penyaluaran bantuan sosial yang dilakukan oleh Baznas. Ia juga menyampaikan bantuan yang disalurkan berasal dari dana zakat dan infak para muzaki, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

“Saya mengapresiasi penyaluran bantuan sosial yang dilakukan Baznas kepada para penerima manfaat. Dan ucapan syukur serta terimakasih atas kolaborasi para ASN dalam hal ini sebagai muzakki semoga ini membawa keberkahan bagi Kota Bekasi,” ujar Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Lanjutnya menyapaikan, Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, bukan sekadar kewajiban ritual semata. Lebih dari itu, zakat adalah sebuah sistem sosial-ekonomi yang memiliki daya ubah luar biasa dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Zakat juga memiliki peran yang sangat strategis peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ditempat yang sama Ketua Baznas Kota Bekasi Sudarsono menjelaskan program tersebut merupakan agenda rutin Baznas Kota Bekasi yang diperuntukkan bagi masyarakat kategori kurang mampu dan tidak mampu. Seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan evaluasi berkas. (Evi)
Share:

Berhadiah Puluhan Juta, Pendaftaran Lomba Pramuka Cinta Masjid Kota Tangerang Resmi Dibuka

Suasana pembukaan seleksi Jambore Nasional Pramuka 2026 Kwarcab Kota Tangerang di Gedung Pramuka, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. (Dok. Pemkot Tangerang)

Tangerang, WaraWiri.net - Pendaftaran Lomba Pramuka Cinta Masjid di Masjid Raya Al-A’zhom Kota Tangerang resmi dibuka mulai 27 Mei-20 Juni 2026.

Ketua Tim Kerja Pramuka Bidang Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Bobby Yunandar menuturkan, Lomba Pramuka Cinta Masjid merupakan terobosan baru untuk mendorong Pramuka menjadi generasi muda yang inspiratif.

Lomba Pramuka Cinta Masjid terdiri dari beberapa mata perlombaan mulai dari lomba goresan barung, fashion show, perkusi, wide game, sampai membaca Al-Qur’an dengan bahasa isyarat yang khusus ditujukan untuk para Pramuka berkebutuhan khusus di Kota Tangerang.

”Kami menyelenggarakan lomba ini untuk membentuk generasi Pramuka yang tidak hanya terampil di alam terbuka tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial khususnya keagamaan. Ada banyak mata lomba yang bisa diikuti para Pramuka dari kalangan siaga sampai penggalang di Kota Tangerang,” ujar Bobby, Jumat (29/5/26).

Ia melanjutkan, pendaftaran Lomba Pramuka Cinta Masjid sudah mulai dibuka tanpa dipungut biaya atau gratis. Meski begitu, Lomba Pramuka Cinta Masjid kali ini tetap dilengkapi total hadiah bergengsi hingga puluhan juta rupiah.

”Jangan ketinggalan untuk mendaftarkan diri sekarang juga, karena jumlah peserta di setiap mata lombanya dibuka dengan kuota yang terbatas,” tambahnya.

Untuk informasi pendaftaran Lomba Pramuka Cinta Masjid secara lebih lengkap dapat menghubungi panitia dari Rintisan Saka Patriot Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Tangerang melalui 0896-0872-0229 (Naila Bela) dan 0896-8448-8874 (Andriandi). (Ilham)
Share:

Utamakan Masa Depan Anak, Kajati Sulsel Sila Pulungan Setujui Restorative Justice Perkara Penganiayaan Cabjari Pelabuhan Makassar

Utamakan Masa Depan Anak, Kajati Sulsel Sila Pulungan Setujui Restorative Justice Perkara Penganiayaan Cabjari Pelabuhan Makassar. (Dok. Kejagung RI)

Makassar, WaraWiri.net - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) kembali membuktikan komitmennya bahwa penegakan hukum terhadap anak harus lebih mengutamakan pemulihan masa depan daripada penghukuman. 

Melalui ekspose virtual pada Senin, 25 Mei 2026, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) atas perkara penganiayaan anak dari Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dengan Anak Pelaku berinisial MRS (16).

Ekspose tersebut diikuti Wakajati Sulsel, Prihatin, Aspidum, Teguh Suhendro dan jajaran Bidang Pidana Umum Kejati Sulsel. Serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, Achmad Syauki dan jaksa fasilitator Andi Indra Kurniawan.

Kasus ini bermula dari adanya tindak pidana penganiayaan biasa yang dilakukan oleh Anak MRS terhadap korban bernama P (18). Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan luka. Anak pelaku disangkakan melanggar Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan.

Persetujuan Restorative Justice (RJ) ini diberikan oleh Kajati Sulsel setelah memenuhi syarat-syarat substantif yang ketat, di antaranya:

1. Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana: Anak pelaku belum pernah dihukum dan bukan merupakan residivis. Hal ini diperkuat dengan hasil penelusuran SIPP di PN Makassar, PN Sungguminasa, dan PN Maros yang menunjukkan hasil nihil.
2. Ancaman Pidana di Bawah Syarat Maksimal: Tindak pidana yang disangkakan terhadap anak diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Telah Ada Perdamaian Sukarela: Korban telah dengan tulus memaafkan perbuatan Anak pelaku. Kesepakatan perdamaian antara korban dan Anak pelaku telah tercapai pada tanggal 21 Mei 2026 tanpa adanya tekanan.
4. Respon Positif Masyarakat: Upaya perdamaian ini mendapatkan respon dan dukungan yang sangat positif dari lingkungan masyarakat setempat.
5. Adanya Pemulihan (Restitusi): Anak pelaku beserta keluarganya telah menunjukkan iktikad baik dengan melakukan penggantian biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kondisi kesehatan korban saat ini telah pulih kembali.

Kajati Sulsel, Dr. Sila H. Pulungan, menegaskan pentingnya penyelesaian perkara anak dengan menggunakan hati nurani dan mempertimbangkan masa depan mereka. 

"Penyelesaian melalui keadilan restoratif ini adalah jalan terbaik, terutama bagi pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak dan sempat putus sekolah, agar mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri tanpa harus memikul stigmata lembaga pemasyarakatan," ujarnya.

Atas persetujuan tersebut, Kajati Sulsel memerintahkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif demi kepastian hukum yang humanis. Serta meminta penetapan persetujuan RJ ke PN setempat. 

Kajati Sulsel juga mengingatkan bagi para jaksa bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara, jika terjadi maka pimpinan akan menindak tegas. (Anggara)
Share:

Menpar Dorong Penguatan Pariwisata Lewat Gastronomi di BBTF 2026

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutannya pada pembukaan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Heritage Beach Garden, The Westin Resort Nusa Dua, Bali. (Dok. Kemenpar)

Bali, WaraWiri.net - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya penguatan sektor gastronomi sebagai salah satu strategi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia yang berakar pada budaya, tradisi, dan kearifan lokal.

Dalam sambutannya pada pembukaan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Heritage Beach Garden, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Menteri Pariwisata Widiyanti mengapresiasi pelaksanaan BBTF 2026 yang mengusung tema “Redefining Indonesia’s Gastronomic Journey: A Celebration of Taste, Cultures, and Sustainable Heritage”.

“Tema ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengarah pada authentic travel experience, culinary tourism, dan sustainable tourism,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.

Melalui tema tersebut, BBTF menghadirkan gastronomi sebagai bagian penting dari pengalaman berwisata. Gastronomi tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga merepresentasikan budaya, sejarah, tradisi, serta praktik keberlanjutan yang menjadi identitas khas setiap daerah di Indonesia.

Menurutnya, penguatan sektor gastronomi Indonesia semakin mendapat pengakuan dunia. Hal itu ditandai dengan diraihnya penghargaan bergengsi “The New Destination Champion Award 2026” dari La Liste di Paris, Prancis. Penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi kuliner yang semakin diperhitungkan di tingkat global.

“Prestasi ini juga diperkuat dengan masuknya restoran lokal seperti August di Jakarta dan Locavore NXT di Bali ke dalam daftar 50 Restoran Terbaik Asia tahun ini,” kata Menteri Pariwisata.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata menyampaikan apresiasi atas dukungan Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan BBTF 2026. Ia juga menyambut baik ASITA Bali beserta seluruh panitia yang selama 12 tahun konsisten menyelenggarakan BBTF hingga berkembang menjadi travel mart terbesar di Indonesia.

“Dua belas tahun BBTF bukan sekadar pencapaian seremonial. Ini adalah bukti nyata dari konsistensi, kolaborasi, dan keyakinan bersama bahwa pariwisata Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar global,” ucapnya di hadapan para delegasi, buyers, dan sellers.

Menteri Pariwisata menjelaskan sektor pariwisata terus menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Pada 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan perolehan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS, yang menjadi capaian tertinggi dalam sejarah pariwisata Indonesia.

Selain memberikan kontribusi ekonomi, sektor pariwisata juga menyerap 25,9 juta tenaga kerja serta memberdayakan jutaan pengusaha UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Menteri Pariwisata turut menyoroti peran strategis Bali yang mencatat 6,95 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 atau hampir 45 persen dari total kunjungan nasional.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa Bali tetap kuat, dipercaya, dan terus menjadi magnet utama pariwisata Indonesia,” tuturnya.

Dalam tayangan video, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berharap Bali & Beyond Travel Fair dapat terus menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pariwisata dari berbagai negara.

“Kami meyakini hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder, termasuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini,” kata Wapres Gibran.

Salah satu agenda utama BBTF 2026 adalah penyelenggaraan B2B Travex yang mempertemukan buyers dan sellers melalui pertemuan bisnis terjadwal secara langsung.

Menteri Pariwisata menilai B2B Travex memiliki peran strategis dalam memperluas akses pasar, memperkuat jejaring bisnis pariwisata, serta mendorong pengembangan paket wisata yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Forum ini bukan sekadar tempat bertemunya pembeli dan penjual. Ini adalah platform untuk membangun kepercayaan, memperluas peluang pasar, serta mengubah keindahan dan kekayaan destinasi Indonesia menjadi pengalaman wisata yang berkualitas dan siap dipasarkan,” katanya.

Menurut Menteri Widayanti, BBTF tidak hanya menjadi titik temu pelaku industri, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi destinasi wisata, pengusaha UMKM, dan komunitas lokal di berbagai daerah.

“Sebagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pariwisata bukan hanya tentang destinasi. Pariwisata adalah instrumen pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, sekaligus penguat kepercayaan diri Indonesia di pasar pariwisata global,” kata Menteri Pariwisata.

Ketua Panitia BBTF 2026, I Putu Winastra, menjelaskan tahun ini BBTF diikuti oleh 407 buyer dari 44 negara serta 286 seller yang berasal dari empat negara dan 13 provinsi di Indonesia.

Menurutnya, BBTF 2026 juga menempatkan gastronomi sebagai strategi diferensiasi yang memperkuat posisi Bali di pasar global. Kuliner menjadi medium efektif untuk memperkenalkan identitas budaya Bali melalui keterlibatan petani, nelayan, pasar tradisional, hingga pengusaha UMKM kuliner.

“Melalui gastronomi, Bali menunjukkan pariwisata tidak hanya tentang destinasi, tetapi juga tentang budaya, komunitas, dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya,” kata Putu Winastra.

Selain agenda business matching, BBTF 2026 juga menghadirkan program post-event tour yang memungkinkan buyer internasional melihat secara langsung kesiapan destinasi, kualitas layanan, serta kekayaan budaya Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan BBTF 2026, Kementerian Pariwisata juga memfasilitasi kegiatan familiarization trip ke lima destinasi prioritas, yakni Sumatera Utara, Yogyakarta, Tanjung Puting, Lombok, dan Jakarta. Program tersebut diikuti 22 peserta yang terbagi dalam empat kelompok perjalanan.

Turut mendampingi Menteri Pariwisata dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini dan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III Raden Wisnu Sindhutrisnu.

Hadir pula Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru H. Siboro, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata, serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya. (Dimas)
Share:

KLH/BPLH Siapkan Daerah Hadapi Tantangan Ekonomi Rendah Karbon

KLH/BPLH Siapkan Daerah Hadapi Tantangan Ekonomi Rendah Karbon. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan inventarisasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) sub nasional melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan dan Pelaporan Emisi Sub Nasional yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026, dengan diikuti peserta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis yang dampaknya telah dirasakan secara nyata melalui peningkatan suhu ekstrem, banjir, kekeringan, dan berbagai bencana hidrometeorologi.

“Dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Karena itu, pengendalian emisi gas rumah kaca perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem inventarisasi dan pelaporan yang kuat”, ujar Ary.

KLH/BPLH menegaskan bahwa penguatan sistem pelaporan emisi daerah juga sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi tersebut menekankan pentingnya sistem transparansi, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi emisi GRK yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah.

Selain memiliki dimensi lingkungan, penyelenggaraan inventarisasi dan pelaporan emisi GRK juga dinilai memiliki urgensi dari sisi ekonomi dan reputasi bisnis, khususnya dalam mendukung perdagangan internasional yang semakin menuntut penerapan prinsip ekonomi rendah karbon dan nilai ekonomi karbon.

Penyelenggaraan inventarisasi GRK sub nasional sendiri menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 29 laporan daerah telah disampaikan, sementara hingga pertengahan tahun 2025 telah masuk 12 laporan daerah. Meski demikian, KLH/BPLH menilai kualitas data dan koordinasi lintas sektor di daerah masih perlu terus diperkuat guna menghasilkan data emisi yang transparan dan akurat sebagai dasar penyusunan baseline dan target penurunan emisi daerah.

“Data inventarisasi gas rumah kaca yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, penentuan aksi mitigasi, hingga pengukuran capaian penurunan emisi nasional maupun daerah,” tambah Ary.

Melalui kegiatan ini, KLH/BPLH berharap kapasitas pemerintah daerah dalam inventarisasi dan pelaporan emisi GRK semakin meningkat, koordinasi pusat dan daerah semakin kuat, serta target penurunan emisi Indonesia dapat dicapai secara kolaboratif dan terukur. (Ros)
Share:

Kementerian Ekraf Perluas Akses Talenta Kreatif ke Pasar Internasional

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menerima audiensi AsiaBerlin di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta. (Dok. Kemen Ekraf)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, membahas peluang kerja sama ekonomi kreatif antara Indonesia dan Berlin saat menerima audiensi AsiaBerlin. Peluang yang dibahas meliputi pertukaran talenta kreatif, penguatan jejaring startup, serta perluasan akses pasar internasional bagi talenta kreatif Indonesia.

“Kolaborasi internasional harus memberikan dampak nyata bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia, baik dalam bentuk akses pasar, jejaring global, maupun ruang kolaborasi lintas negara. Kita ingin talenta Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil di ekosistem internasional,” ujar Wamen Ekraf dalam audiensi yang berlangsung di Autograph Tower, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, AsiaBerlin memaparkan sejumlah program yang berpotensi dikolaborasikan bersama Kementerian Ekraf, di antaranya partisipasi Indonesia dalam AsiaBerlin Summit 2026, pengembangan aktivasi kreatif Jakarta–Berlin, hingga peluang keterlibatan kreator Indonesia dalam forum inovasi dan jejaring kreatif di Eropa. Wamen Ekraf juga menegaskan pentingnya penguatan posisi Indonesia dalam ekosistem kreatif global melalui kolaborasi lintas negara.

“Kita ingin memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki produk kreatif, tetapi juga kapasitas untuk membangun pengaruh melalui budaya, inovasi, dan talenta. Kolaborasi lintas negara menjadi penting agar karya kreatif Indonesia semakin terhubung dengan ekosistem global dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” kata Wamen Ekraf.

Selain itu, Kementerian Ekraf juga memperkenalkan sejumlah program internasionalisasi ekonomi kreatif yang tengah dipersiapkan, termasuk aktivasi kreatif Indonesia di Singapura yang akan melibatkan subsektor musik, fesyen, desain, arsitektur, dan hospitality. Program tersebut dirancang untuk memperluas eksposur IP (_Intellectual Property_) lokal sekaligus membuka akses pasar dan jejaring internasional bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak juga membahas peluang penguatan promosi produk kreatif Indonesia melalui pendekatan kolaboratif yang menghubungkan budaya, teknologi, dan pengalaman kreatif, agar karya kreatif Indonesia dapat hadir lebih relevan di pasar global.

AsiaBerlin juga memperkenalkan Urban Green Goods Design Competition bertema ‘_Together for Tomorrow: Bridging Cities, Shaping Futures_’ yang mengajak desainer dan kreator menghadirkan karya berbasis inovasi urban dan keberlanjutan. Kompetisi ini menjadi bagian dari penguatan hubungan kreatif Jakarta–Berlin sekaligus membuka ruang kolaborasi desain lintas negara.

CEO dan Co-Founder Hi Incubator sekaligus AsiaBerlin Ambassador, Daniel Tumewu, menjelaskan bahwa Berlin saat ini berkembang sebagai salah satu pusat ekosistem kreatif dan startup di Eropa yang terbuka terhadap pertukaran ide, budaya, dan inovasi dari berbagai negara.

“Jakarta memiliki posisi strategis dalam hubungan dengan Berlin, termasuk melalui status sister city yang selama ini aktif berjalan. Kami melihat potensi besar Indonesia untuk terhubung lebih luas dengan ekosistem kreatif, startup, dan inovasi di Berlin,” ujar Daniel Tumewu.

Audiensi ini membuka peluang tindak lanjut kolaborasi antara Indonesia dan Berlin melalui program pertukaran talenta kreatif, forum internasional, hingga promosi lintas ekosistem yang melibatkan talenta dan pelaku ekonomi kreatif kedua negara.

Kementerian Ekraf menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerja sama internasional yang berdampak bagi penguatan kapasitas, akses pasar, serta daya saing pelaku ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global. (Isna)
Share:

Pacu Kemandirian Daerah, Kemenko Perekonomian Sosialisasikan Skema LVC untuk Pembiayaan Infrastruktur Baru

Pacu Kemandirian Daerah, Kemenko Perekonomian Sosialisasikan Skema LVC untuk Pembiayaan Infrastruktur Baru. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Guna mengantisipasi tantangan keterbatasan fiskal di tingkat daerah, Pemerintah resmi memperkenalkan Skema Pendanaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC). Langkah strategis ini dikukuhkan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi pedoman rujukan nasional bagi percepatan pembangunan daerah.

Melalui penerapan skema P3NK, Pemerintah Daerah kini dapat menangkap dan memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Pendapatan baru yang berkelanjutan tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai proyek fasilitas publik lainnya, sekaligus menciptakan kemandirian pendanaan antarwilayah.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal Pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan,” ujar Plt. Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, di Jakarta.

Secara umum, P3NK berjalan dalam satu siklus, yang dimulai dari perencanaan, kemudian penciptaan nilai, dilanjutkan dengan penangkapan nilai, dan akhirnya digunakan kembali dalam bentuk pendanaan nilai.

Dengan adanya pedoman pelaksanaan yang jelas dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2026, Pemerintah Daerah kini memiliki landasan operasional yang lebih kuat untuk menerapkan pendanaan berbasis kawasan di wilayahnya. P3NK merupakan skema alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD yang dalam implementasinya dapat menggunakan berbagai bentuk kelembagaan pengelola sesuai kondisi Pemerintah Daerah, seperti SKPD atau UPTD/BLUD maupun BUMD.

Sebagian besar proyek investasi dan pembangunan memang berada di daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyiapkan proyek yang siap investasi, hingga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

“Selain itu, daerah juga didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” jelas Plt. Deputi Dida.

Sosialisasi ini sendiri diselenggarakan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2024 tentang P3NK untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, mengenai mekanisme pendanaan infrastruktur strategis nasional, melalui skema P3NK atau LVC.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun kesiapan Pemerintah Daerah dalam memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikan P3NK secara nyata. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan,” pungkas Plt. Deputi Dida.

Kegiatan ini diikuti oleh para peserta yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Sebelum sesi materi dimulai, peserta terlebih dahulu mengikuti pre-test untuk mengukur pemahaman awal mengenai skema P3NK. Selanjutnya, dilaksanakan juga post-test untuk menilai pemahaman peserta secara komprehensif mengenai skema tersebut.

Turut hadir sebagai narasumber dalam agenda ini yaitu Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Bappeda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pakar LVC dari Jardine Legal dan PWC. (Putra)
Share:

Presiden Prabowo dan Presiden Macron Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga IEU-CEPA di Istana Élysée

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis. (Dok. BPMI Setpres)

Prancis, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Kamis, 28 Mei 2026. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan yang berfokus pada penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di berbagai sektor prioritas.

Sebelumnya dalam pernyataan pers bersama Presiden Macron, Presiden Prabowo menyebutkan sejumlah isu strategis akan menjadi prioritas pembahasan. Termasuk diantaranya terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

“Hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting. Kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union CEPA. Kami terima kasih dukungan Presiden Macron untuk mempercepat perkembangan ini,” kata Presiden Prabowo.

Hubungan Indonesia dan Prancis, menurut Presiden Prabowo, saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kepemimpinan Presiden Macron dalam mendorong kemitraan yang makin erat antara kedua negara.

“Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis Berada di tingkat menurut saya yang terbaik selama ini. Kami terima kasih dan kami hormat dengan kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menilai bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai isu global dan kawasan. Menurut Presiden Prabowo, hubungan bilateral yang terus berkembang positif tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron dalam memperkuat kerja sama kedua negara.

“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik, di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk terus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, sekaligus memperkuat kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemajuan bersama di tengah dinamika global yang terus berkembang. (Dinda)
Share:

Di Istana Élysée, Presiden Prabowo Dorong Penguatan Kemitraan Indonesia–Prancis di Tengah Ketidakpastian Global dan Konflik Dunia

Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Élysée. (Dok. BPMI Setpres)

Prancis, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Republik Prancis dalam pernyataan pers bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Istana Élysée, Kamis, 28 Mei 2026.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyoroti eratnya kolaborasi kedua negara dalam kerja sama bilateral, menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, serta menegaskan pentingnya peran Indonesia dan Prancis dalam menjaga perdamaian dunia.

“Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil, karena sains dan teknologi. Perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menyambut baik penguatan kerja sama kedua negara melalui kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership (CEPA). Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Macron terhadap peningkatan investasi dan kerja sama ekonomi kedua negara, termasuk pembentukan France Indonesia High Level Business Council yang diharapkan mampu memperkuat hubungan bisnis Indonesia dan Prancis.

“Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia, dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam isu global, Presiden Prabowo dan Presiden Macron juga membahas pentingnya stabilitas kawasan Timur Tengah yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Kepala Negara menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Palestina.

“Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan penuh kehormatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada dirinya beserta delegasi Indonesia. Kepala Negara juga menilai hubungan bilateral Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat yang sangat baik.

“Hari ini saya diterima dengan kehormatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi, semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju dengan arus yang jelas, komitmen yang kuat,” imbuh Kepala Negara.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai mitra strategis penting dalam menciptakan tatanan dunia multipolar yang seimbang dan damai. Presiden Prabowo optimistis hubungan Indonesia dan Prancis akan terus berkembang dengan komitmen yang kuat dari kedua negara.

“Yang Mulia, sekali lagi terima kasih atas sambutan yang begitu baik untuk saya dan delegasi saya, dan diskusi kita saya yakin akan membawa hasil yang baik. Indonesia memandang Prancis dan Eropa sebagai kekuatan dunia yang penting, dan kami ingin melihat peran Prancis dan Eropa semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita bisa kerja sama dalam keadaan dunia yang multipolar,” pungkas Kepala Negara. (Dinda)
Share:

Optimalisasi PHTC Presiden, Kementerian PANRB – Kemenkes Fokus Perkuat SDM Kesehatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, di Kantor Kementerian PANRB. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemenuhan SDM, khususnya di sektor kesehatan, tidak dapat dipandang sekadar sebagai proses administratif, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

“Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan harus diselaraskan transformasi dengan agenda promotif–preventif, manajemen penyakit kronis, telemedicine, AI-assisted diagnosis, integrated care melalui pelatihan berkelanjutan,” ujar Rini saat bertemu dengan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Menteri Rini menjelaskan pemenuhan SDM kesehatan saat ini tidak hanya menghadapi persoalan terkait jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga tantangan tata kelola ASN kesehatan yang mencakup distribusi, retensi, pengembangan kompetensi, serta sinkronisasi perencanaan kebutuhan pusat dan daerah.

Ke depan, kesenjangan kompetensi terhadap arah transformasi kesehatan harus diminimalisir dengan melakukan penguatan promotif–preventif, pengelolaan penyakit kronis, layanan berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi/digital health. Tata kelola SDM kesehatan juga harus mulai melibatkan banyak aktor lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi, kolegium, dan institusi pendidikan, sehingga perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, dan pengembangan SDM bisa berjalan secara sinkron.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian Kesehatan RI meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T), serta daerah lainnya melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

PHTC ini merupakan salah satu dari tiga program prioritas yang harus dijalankan oleh Kementerian Kesehatan RI. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Program PHTC bertujuan untuk mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang membutuhkan.

Fokus utama adalah pada peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia di rumah sakit daerah. “Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Win ini adalah langkah awal yang nyata untuk memastikan masyarakat di pelosok mendapatkan layanan kesehatan setara dengan daerah lain,” tandasnya. (Burhan)
Share:

Wamenkeu Suahasil Nazara Paparkan Kinerja Arsitektur Fiskal Jaga Defisit di Bawah 3%

Wamenkeu Suahasil Nazara Paparkan Kinerja Arsitektur Fiskal Jaga Defisit di Bawah 3%. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah tren global di mana banyak negara mulai melonggarkan batas defisit fiskal namun menghasilkan pertumbuhan yang rendah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen penuh untuk tetap mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi bukti nyata ketahanan arsitektur APBN Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5), Wamenkeu Suahasil menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif).

Ia pun membagikan keberhasilan pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai bukti nyata kelenturan instrumen keuangan negara.

Wamenkeu Suahasil mengatakan, pada awal 2025, Kemenkeu menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Kala itu, Kemenkeu berhasil melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi. Langkah penataan ulang ini berhasil menyelamatkan anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.

Meski demikian, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian sehingga Indonesia tetap tumbuh kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Wamenkeu Suahasil menyatakan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari PDB. Untuk tahun 2026, defisit berjalan dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR.

“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil.

Guna mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas, khususnya pada sektor infrastruktur dan penguatan kualitas SDM.

Selain itu, Kemenkeu menegaskan transformasi peran APBN yang kini akan difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial, sementara aspek investasi publik strategis akan dikelola melalui Danantara. (Muh)
Share:

Wujud Kepedulian kepada Masyarakat, Lapas Wahai Salurkan Bansos di Jumat Berkah

Wujud Kepedulian kepada Masyarakat, Lapas Wahai Salurkan Bansos di Jumat Berkah. (Dok. Ditjenpas)

Maluku, WaraWiri.net - Momentum berbagi pada momen Iduladha 1447 Hijriah tidak berhenti pada hari penyembelihan hewan kurban. Komitmen untuk terus menebar kebaikan ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Wahai dengan menggelar aksi sosial penyaluran bantuan sosial (bansos) di Jumat Berkah kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan kerja Lapas, Jumat (29/5).

Kegiatan yang berlangsung khidmat di area luar Lapas ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan meringankan beban ekonomi masyarakat usai perayaan hari raya. Paket bansos yang dibagikan berupa beras sebagai kebutuhan pokok.

Pelaksana Harian Kepala Lapas Wahai, La Joi, menegaskan program ini merupakan tanggung jawab sosial institusi sekaligus implementasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang selalu ditanamkan di lingkungan Pemasyarakatan.

"Iduladha mengajarkan kita arti keikhlasan dan pengorbanan. Kami ingin memastikan berkah dan kebahagiaan hari raya dirasakan lebih lama oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami berharap bansos ini sedikit meringankan dapur keluarga di rumah dan menjadi jembatan silaturahmi yang baik antara Lapas dan masyarakat sekitar," ucapnya.

Sementara itu, warga masyarakat penerima bansos, di antaranya Tiara Hulubatang dan Ratna Rumeon, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dari pihak Lapas yang terasa sangat berarti.

"Biasanya setelah hari raya, harga kebutuhan pokok di pasar agak naik dan keuangan kami cukup menipis. Bantuan ini datang di waktu yang tepat dan sangat membantu mencukupi kebutuhan dapur keluarga kami beberapa hari ke depan di akhir bulan ini. Semoga kebaikan bapak/ibu semua dibalas oleh Allah Swt.," harap Ratna.

Aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh Lapas Wahai ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro. Langkah proaktif jajaran Lapas Wahai sejalan dengan semangat pengabdian untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan di dalam tembok penjara, tetapi juga harus membawa dampak positif dan kemanfaatan bagi lingkungan di luarnya. Semoga kegiatan humanis seperti ini terus konsisten dilakukan untuk memperkuat hubungan sosial dan membangun citra positif institusi," harap Ricky.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Lapas Wahai berharap terus menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi bagi seluruh petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengabdi dan bermanfaat bagi masyarakat. (Fajar)
Share:

Perkuat Pengamanan Aset Negara, Lapas Tanjungpandan Tinjau Tanah Hibah di Belitung Timur

Perkuat Pengamanan Aset Negara, Lapas Tanjungpandan Tinjau Tanah Hibah di Belitung Timur. (Dok. Ditjenpas)

Bangka Belitung, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungpandan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kepulauan Bangka Belitung tinjau lokasi tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sekaligus pasang papan nama hak milik bidang tanah atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kamis (28/5), di Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung, Ade Agustina, bersama Kepala Lapas Tanjungpandan, Royhan Al Faisal. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyerahan simbolis sertipikat tanah oleh Bupati Belitung Timur pada 26 Mei 2026.

Tanah hibah yang ditinjau memiliki luas 65.000 m2 dan telah resmi tercatat sebagai hak milik atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemasangan papan nama bidang tanah sebagai penegasan status legalitas aset negara.

Royhan Al Faisal mengatakan, peninjauan lokasi dan pemasangan papan nama menjadi langkah penting dalam memastikan tertib administrasi serta pengamanan aset negara.

“Peninjauan lokasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan legalitas dan kepastian hukum atas bidang tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemasangan papan nama juga menjadi bentuk penegasan bahwa aset ini telah resmi tercatat sebagai barang milik negara sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Royhan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas dukungan yang diberikan dalam penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan di wilayah Belitung.

Sementara itu, Ade Agustina menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga tertib administrasi aset negara sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kegiatan ini bukan sekadar peninjauan lokasi, tetapi juga bagian penting dalam proses pengamanan aset negara yang harus dilakukan secara tertib dan akuntabel. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung pengembangan sarana Pemasyarakatan di Bangka Belitung,” ungkap Ade.

Hal senada disampaikan Kepala Urusan Umum Lapas Tanjungpandan, Pirmansyah. Menurutnya, pemasangan papan nama menjadi tahap lanjutan dalam pengamanan fisik aset setelah proses administrasi dan sertifikasi selesai dilaksanakan.

“Pemasangan papan nama hak milik bidang tanah ini menjadi langkah lanjutan dalam pengamanan fisik aset negara agar status kepemilikan lahan dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat maupun pihak terkait,” jelasnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan diikuti jajaran pejabat serta pegawai Lapas Tanjungpandan dan Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan aset strategis Pemasyarakatan guna mendukung peningkatan pelayanan dan pembinaan di masa mendatang. (Fajar)
Share:

Penumpang Whoosh Meningkat di Momen Hari Raya Idul Adha, Tiket KA Tambahan Ludes Terjual

Penumpang Whoosh Meningkat di Momen Hari Raya Idul Adha, Tiket KA Tambahan Ludes Terjual. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Pada H-1 libur Hari Raya Idul Adha 1447 H yang bertepatan dengan hari terakhir masyarakat bekerja sebelum long weekend, KCIC mencatat peningkatan volume penumpang Whoosh terjadi sekitar 25 persen jika dibandingkan hari biasa.

Hingga perjalanan kereta terakhir pada Selasa (26/5) pukul 22.25 WIB, penjualan tiket Whoosh mencapai sekitar 22 ribu tiket. Untuk mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode long weekend Idul Adha, KCIC mengoperasikan hingga 68 jadwal perjalanan Whoosh per hari.

Sementara untuk keberangkatan hari ini pada Rabu (27/5) volume penumpang juga masih mengalami peningkatan, kepadatan penumpang terlihat pada sejumlah jadwal keberangkatan dari Stasiun Halim menuju Bandung. Melalui data tiket yang telah terjual, tingkat okupansi untuk perjalanan siang hingga malam hari telah mencapai sekitar 50 persen. KCIC memprediksi total volume penumpang Whoosh pada Rabu (27/5) dapat mencapai lebih dari 20 ribu penumpang.

KCIC mengimbau masyarakat yang telah merencanakan perjalanan pada periode long weekend Idul Adha untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KCIC, yaitu aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, loket dan Ticket Vending Machine di stasiun, serta berbagai aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, dan Trip.com.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, Momentum libur panjang selalu diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Untuk mengakomodasi peningkatan permintaan tersebut, KCIC juga mengoperasikan perjalanan tambahan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal perjalanan, termasuk keberangkatan hingga malam hari.

“Untuk menyambut periode long weekend Idul Adha, KCIC mengoperasikan 6 perjalanan tambahan sehingga total perjalanan Whoosh meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Adapun perjalanan tambahan terdiri dari 3 keberangkatan tambahan relasi Halim–Tegalluar Summarecon dan 3 keberangkatan tambahan relasi Tegalluar Summarecon–Halim,” ujar Eva.

Pada periode long weekend masyarakat yang ingin mendapatkan diskon tiket dapat mengikuti promo pemesanan rombongan dengan minimal pembelian 10 tiket penumpang pergi – pulang. Diskon diberikan mulai dari 10 persen. Pemesanan tiket rombongan dapat menghubungi Contact Center KCIC melalui WhatsApp di 0811-8888-111.

“Promo ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan perjalanan yang lebih hemat bagi masyarakat yang bepergian bersama keluarga menggunakan Whoosh selama masa libur panjang,” tutup Eva.

Untuk mendukung konektivitas perjalanan dari dan menuju Bandung, seluruh jadwal Whoosh telah terintegrasi dengan KA Feeder menuju Stasiun Bandung dan Cimahi.

KCIC juga mengimbau penumpang yang akan menuju Bandung dapat memanfaatkan layanan KA Feeder agar perjalanan selama long weekend tetap nyaman dan lancar. (Burhan)
Share:

BGN Dukung Langkah Efisiensi Pemerintah, Fokus Perkuat Efektivitas Program MBG 2026

BGN Dukung Langkah Efisiensi Pemerintah, Fokus Perkuat Efektivitas Program MBG 2026. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang memastikan, BGN mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (26/5).

Nanik menjelaskan, sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN berjalan sangat baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.

Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik. (Isna)
Share:

Sinergi Bappenas dan Kementerian P2MI, Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia

Sinergi Bappenas dan Kementerian P2MI, Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menggelar rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5). 

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian P2MI, khususnya terkait penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, serta peningkatan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi dan upgrading skill.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa arah penempatan pekerja migran Indonesia ke depan harus terus ditingkatkan menuju sektor-sektor kerja yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa.

Lebih lanjut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia. Data yang terintegrasi akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan pekerja migran sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara lebih efektif dan terukur.

Selain itu, pertemuan turut membahas pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program SMK Go Global yang menargetkan penyaluran 500.000 pekerja migran Indonesia pada periode 2026–2029. Program tersebut difokuskan untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, termasuk melalui peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan kerja.

Menteri Rachmat Pambudy juga menyoroti pentingnya konsep village based protection dengan menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Sebagai penutup, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif.

“Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy. (Fathi)
Share:

Gema Takbir di Paris, Diaspora Indonesia Rasakan Kehangatan Iduladha Bersama Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beramah tamah dengan WNI dan diaspora usai melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. (Dok. BPMI Setpres)

Prancis, WaraWiri.net - Suasana Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis, pada Rabu, 27 Mei 2026, terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam salat Iduladha berjemaah menambah kehangatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan.

Bagi sebagian WNI yang sedang berada di Paris, kesempatan melaksanakan salat Id di tanah rantau sekaligus bertemu langsung dengan Kepala Negara menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Hal tersebut dirasakan oleh empat mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, yakni Zeahita, Yuri, Kezia, dan Sindhu, yang tengah berada di Prancis untuk mengikuti kegiatan akademik.

“Sangat spesial ya. Apalagi pas banget kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Pak Presiden. It’s such an honor,” ujar Zeahita.

Kezia mengaku tidak menyangka perjalanan mereka ke Prancis akan bertepatan dengan momen salat Iduladha bersama Presiden Prabowo. Awalnya, mereka datang ke Prancis untuk mengikuti konferensi dan lomba Model United Nations di Lyon, sebelum akhirnya mampir di Paris.

“Sebenarnya kami tidak pernah expect akan salat di sini juga karena kami awalnya berangkat ke Lyon untuk konferensi atau lomba Model United Nations. Tapi berhubung kami mampir ke Paris sebentar, kami memutuskan untuk salat Id di sini, dan kami sangat bahagia karena bisa bertemu banyak rekan-rekan dari Indonesia dan tentunya juga Bapak Presiden,” tutur Kezia.

Bagi Sindhu, momen tersebut juga menjadi pengobat rindu terhadap Indonesia. Meski baru dua pekan berada di Prancis, ia mengaku suasana Iduladha bersama sesama WNI membuatnya merasa kembali dekat dengan kampung halaman.

“Alhamdulillah sangat bahagia. Tentunya kita kangen banget dengan Indonesia, padahal baru dua minggu di Prancis, tapi sudah kangen banget sama Indonesia,” ucap Sindhu.

Bagi Yuri, salat Iduladha di Wisma Indonesia menjadi pengalaman yang membahagiakan karena dapat bertemu dengan jajaran kepresidenan serta sejumlah menteri yang turut hadir.

“Rasanya cukup menyenangkan dan cukup exciting buat kita semua, buat salat di sini sekaligus bertemu dengan jajaran kepresidenan serta beberapa menteri juga,” ujar Yuri.

Tidak hanya para mahasiswa, pengalaman serupa juga dirasakan Myrna Damayanti, WNI asal Jakarta yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Paris. Bagi Myrna, suasana salat Iduladha di Paris terasa berbeda namun tetap penuh kedamaian.

“Di sini rasanya damai. Di antara bangunan-bangunan yang sangat cantik dan historical, kita bisa salat Id dan mendengar takbir. Itu senang banget sih,” tuturnya.

Myrna juga mengaku kehadiran Presiden Prabowo menjadi kejutan yang tidak disangka. Ia sebelumnya hanya mendengar kabar dari teman-temannya bahwa Presiden akan melaksanakan salat Id di lokasi yang sama.

“Teman-teman saya bilang, ‘Oh Myrna mau sama Pak Prabowo ya?’ Itu kayak bercandaan aja. Tiba-tiba saya boleh masuk. Ini sih alhamdulillah banget, benar-benar nggak disangka-sangka,” ucapnya.

Dalam momen Iduladha tersebut, Myrna menyampaikan harapan agar Indonesia dan seluruh masyarakatnya senantiasa diberi keberkahan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.

“Iduladha tahun ini, saya berharap untuk saya secara pribadi, perusahaan saya, dan negara kita, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, masyarakat yang hadir pun tampak menyanyikan bersama sejumlah lagu nasional. Momen ini semakin memperkuat rasa kebersamaan dan kehangatan diaspora di perantauan.

Bagi masyarakat Indonesia di Paris, Iduladha kali ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga ruang silaturahmi yang memperkuat rasa kebersamaan di tanah rantau. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa di mana pun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. (Dinda)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING