Bawas MA Didesak Percepat Penanganan Laporan Hakim Sengketa Tanah

Anggota Komisi III DPR RI Teuku Ibrahim saat mengikuti RDP/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Bawas MA serta Atalarik Syach dan kuasa hukumnya, di Nusantara II, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi III DPR RI Teuku Ibrahim mendesak Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam perkara sengketa tanah. Ia menilai, lambannya tindak lanjut laporan dapat membuat masyarakat semakin dirugikan, terlebih ketika hakim yang dilaporkan telah dimutasi atau pensiun.

Hal itu disampaikan Teuku Ibrahim saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Bawas MA serta Atalarik Syach dan kuasa hukumnya, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Rapat tersebut membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan sengketa tanah.

Dirinya menyoroti adanya pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan negara, tetapi tanahnya tetap dapat disita berdasarkan putusan hakim. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak masyarakat yang telah memiliki bukti kepemilikan sah.

“Beliau memegang bukti sah yang dikeluarkan oleh negara. Tapi anehnya, bisa disita, malah bisa disita oleh hakim. Dan hakim tersebut sudah dilaporkan ke Badan Pengawas,” ujar Tueku.

Ia menyebut, hakim yang dilaporkan dalam perkara tersebut bahkan telah mengalami pergantian, tetapi belum ada keputusan yang jelas dari Bawas MA. Ia menilai, kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih cepat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

“Kenapa begitu lamanya kalau masyarakat melapor kepada Badan Pengawas? Sampai masyarakat kita terusir, terzalimi. Tapi dari keputusan Badan Pengawas untuk menindak hakim-hakim yang memberi keputusan tidak adil itu, sampai sudah dipindahkan ataupun sudah pensiun, belum ada keputusan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa ia juga menerima pengaduan serupa dari masyarakat yang mengaku memiliki SHM, tetapi tanahnya kemudian disita. Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara kerap kesulitan memperjuangkan haknya.

“Kalau masyarakat mampu membayar lawyer, mungkin bisa. Tapi juga banyak masyarakat kita yang tidak mampu. Akhirnya hak milik mereka disita percuma. Ini mohon keadilannya, Pak. Berdasarkan waktu pelaporan ini, mohon ditindaklanjuti cepat,” pungkasnya. (Budi)

Share:

Read More

BKSAP dan Australia Perkuat Kerja Sama Demokrasi serta Kapasitas Anggota DPR

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, didampingi pimpinan BKSAP DPR berfoto bersama dengan pihak Kedubes Australia, Counsellor (Political) Robert Sutton dan Second Secretary (Political) Kate Fletcher di Gedung DPR, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima audiensi Minister Counsellor Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia, Nicola Campion, guna membahas penguatan kerja sama di bidang demokrasi, diplomasi parlemen, serta peningkatan kapasitas anggota DPR RI.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Diplomasi BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026) tersebut dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan Muhammad Husein Fadlulloh. Dari pihak Kedutaan Besar Australia hadir Counsellor (Political) Robert Sutton dan Second Secretary (Political) Kate Fletcher.

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menjelaskan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah dukungan Australia terhadap berbagai program penguatan demokrasi di Indonesia melalui skema hibah yang melibatkan organisasi masyarakat sipil.

“Australia juga menyampaikan adanya dukungan program yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia untuk peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Ada semacam dana hibah yang bermitra dengan masyarakat sipil, yaitu NGO-NGO yang memiliki perhatian terhadap isu demokrasi. Hibah itu kemudian digunakan untuk berbagai diskusi dan program-program penguatan demokrasi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, kedua belah pihak juga membahas program pertukaran anggota parlemen sebagai upaya memperkuat kapasitas legislator Indonesia melalui berbagi pengalaman dengan Parlemen Australia.

“Program berikutnya yang dibicarakan adalah pertukaran anggota DPR. Nantinya anggota DPR diundang ke Australia untuk melihat secara langsung pola kerja anggota parlemen di sana. Ini diharapkan dapat memperkaya wawasan anggota DPR kita,” katanya.

Menurut Syahrul, program tersebut akan diprioritaskan bagi anggota DPR RI yang baru menjalani masa jabatan pertamanya agar memperoleh pengalaman mengenai praktik-praktik parlemen di negara lain.

“Nanti akan ada satu sampai dua orang dari setiap fraksi, khususnya anggota DPR yang baru menjabat pertama kali. Program ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas wawasan anggota DPR kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Australia juga menyampaikan harapan agar Indonesia memberikan dukungan terhadap Ketua Parlemen Australia dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) mendatang. Menurut Syahrul, hal tersebut merupakan bagian dari komunikasi antarlembaga legislatif yang terus dibangun dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antarparlemen. (Budi)

Share:

Read More

Senator Agita Dorong Kepastian Masa Depan Lulusan Sekolah Rakyat dan Perbaikan Akses KIP Kuliah

Senator Agita Dorong Kepastian Masa Depan Lulusan Sekolah Rakyat dan Perbaikan Akses KIP Kuliah. (Dok. DPD RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan pendidikan dan masa depan siswa Sekolah Rakyat, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA.

Hal tersebut disampaikan Agita dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (14/9), yang membahas terkait inventarisasi materi pengawasan atas program sekolah rakyat; permasalahan terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan desil; serta Program Kerja Kemensos RI Tahun 2027 dan kolaborasi dengan Komite III DPD RI.

Agita mengatakan, persoalan keberlanjutan siswa Sekolah Rakyat menjadi salah satu aspirasi yang ia temukan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi. Ia mempertanyakan bagaimana kelanjutan pendidikan maupun pilihan karier anak-anak mereka setelah lulus.

“Ketika siswa Sekolah Rakyat sudah lulus, bagaimana keberlanjutannya? Ada yang ingin bekerja dan ada juga yang ingin kuliah. Tetapi untuk melanjutkan kuliah, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ujar Agita.

Menurutnya, sejumlah Sekolah Rakyat telah menjalin kerja sama atau MoU dengan perguruan tinggi maupun program kelas migran. Namun, kerja sama tersebut dinilai belum merata sehingga perlu diperluas agar seluruh siswa memiliki akses terhadap pilihan pendidikan maupun dunia kerja setelah lulus.

“Jangan sampai setelah mereka lulus, justru kehilangan akses untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, menurut saya, kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, maupun program penempatan kerja perlu diperkuat dan diperluas,” katanya.

Kepastian Siswa Ketika Desil Keluarga Berubah

Selain keberlanjutan pendidikan, Agita juga mempertanyakan kebijakan bagi siswa yang telah diterima di Sekolah Rakyat tetapi pada tahun berikutnya mengalami perubahan status desil akibat perubahan kondisi sosial ekonomi keluarganya.

Ia menjelaskan, data sosial ekonomi dapat berubah karena berbagai kondisi, seperti perubahan pendapatan, kelahiran, kematian, maupun perubahan status keluarga. Persoalannya, diperlukan kepastian apakah siswa yang telah bersekolah di Sekolah Rakyat harus keluar apabila status desil keluarganya berubah menjadi di atas Desil 2.

“Kalau seorang anak sudah masuk Sekolah Rakyat karena keluarganya berada di Desil 1 atau 2, kemudian tahun berikutnya kondisi ekonomi orang tuanya meningkat dan desilnya berubah, bagaimana nasib anak tersebut? Apakah harus keluar atau tetap dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya?” tanya Agita.

Menurutnya, kepastian tersebut penting agar perubahan kondisi ekonomi keluarga tidak justru mengganggu proses pendidikan anak yang sudah berjalan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa keberlanjutan pendidikan siswa akan melihat kondisi objektif masing-masing. Untuk siswa SD, pemerintah akan menunggu hingga mereka lulus dan selanjutnya diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Sementara siswa SMP akan menyelesaikan pendidikan SMP-nya hingga lulus dengan mempertimbangkan kondisi objektif.

Menteri Sosial juga menekankan bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan kondisi anak, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

“Yang masih SD kita tunggu sampai lulus, nanti setelah lulus kita sarankan untuk bisa sekolah di sekolah umum. Kalau dia SMP, SMP-nya sampai lulus, tergantung kondisi objektif. Tapi sekali lagi targetnya ini seperti di dalam bagan itu, itu adalah orang tua dan keluarga. Kami membayangkan kalau nanti misalnya ada 100.000 anak siswa Sekolah Rakyat lulus SMA, maka ada 100.000 keluarga yang juga naik kelas. Dia bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri. Jadi ini adalah simultan dengan program strategis Bapak Presiden,” kata Saifullah.

Dorong Penyesuaian Kuota SMP dan SMA

Agita juga menyoroti persoalan daya tampung Sekolah Rakyat. Berdasarkan temuan di lapangan, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat, khususnya dari keluarga Desil 1 dan 2, mulai meningkat seiring semakin dikenalnya program tersebut.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan kuota. Agita menyebut terdapat calon siswa jenjang SMP dan SMA yang harus masuk daftar tunggu atau bahkan tidak dapat diterima karena kuota telah penuh.

Di sisi lain, kuota untuk jenjang SD masih memiliki kekosongan karena sebagian orang tua masih keberatan melepas anak mereka untuk mengikuti pendidikan berasrama.

“Apakah memungkinkan kuota SD yang masih kosong itu dapat dipertimbangkan untuk dialihkan atau disesuaikan dengan kebutuhan kuota SMP dan SMA? Karena untuk jenjang SMP dan SMA, minat dari keluarga Desil 1 dan 2 cukup tinggi,” ujar Agita.

Ia menilai penyesuaian komposisi kuota dapat menjadi salah satu opsi untuk merespons kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

Persoalan KIP Kuliah dan Perubahan Data Desil

Agita juga membawa persoalan akses KIP Kuliah yang berkaitan dengan akurasi dan perubahan data desil. Ia menyampaikan bahwa saat ini penerima KIP Kuliah ditujukan bagi masyarakat pada kelompok desil tertentu, sementara biaya pendidikan tinggi membutuhkan dukungan yang cukup besar.

Ia menemukan kasus calon mahasiswa yang secara kondisi ekonomi seharusnya masuk dalam kelompok desil yang dapat mengakses KIP Kuliah, tetapi mengalami kendala ketika melakukan pemutakhiran data.

“Ada yang sebelumnya tercatat di Desil 6, kemudian sudah melakukan perubahan data dan pengusulan KIP/PIP Tahun 2026/2027. Tetapi setelah datanya berubah, hanya turun menjadi Desil 5. Akibatnya, anak tersebut tetap tidak dapat mengajukan KIP Kuliah,” ungkap Agita.

Menurutnya, kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian karena kemungkinan tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga di daerah lain.

Agita berharap pemerintah dapat memperkuat mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data agar masyarakat yang secara nyata membutuhkan bantuan tidak kehilangan kesempatan memperoleh akses pendidikan tinggi hanya karena persoalan perubahan atau ketidaksesuaian data desil.

“Saya yakin ini bukan hanya kasus di Jawa Barat. Karena itu, perlu ada mekanisme yang dapat membantu masyarakat ketika kondisi riilnya tidak sesuai dengan data yang tercatat, sehingga anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” katanya.

Agita menegaskan, akurasi data sosial ekonomi harus berjalan beriringan dengan kebijakan perlindungan sosial dan pendidikan. Data yang dinamis memang diperlukan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual, namun mekanisme pemutakhiran dan verifikasinya juga harus responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

“Jangan sampai perubahan data yang seharusnya menggambarkan kondisi masyarakat justru menjadi hambatan bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikannya. Yang terpenting adalah memastikan kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Agita. (Evi)

Share:

Read More

Kolaborasi Kuat Semua Pihak Kunci agar Perpustakaan Tetap Relevan Bagi Masyarakat

Kolaborasi Kuat Semua Pihak Kunci agar Perpustakaan Tetap Relevan Bagi Masyarakat. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Lestari Moerdijat menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar perpustakaan dan ruang edukasi publik tetap relevan bagi masyarakat.

Bangun kolaborasi kuat dengan semua pihak agar perpustakaan dan ruang edukasi publik tetap relevan mengikuti perkembangan zaman.

Kolaborasi untuk Perpustakaan yang Tetap Relevan

"Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa revitalisasi yang melibatkan komunitas, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan mampu mempercepat transformasi ruang baca menjadi destinasi yang diminati," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Senin (14/9), dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September.

Hari Kunjung Perpustakaan ditetapkan pertama kali pada 14 September 1995 oleh Presiden Soeharto dengan tujuan untuk meningkatkan budaya membaca dan literasi di Indonesia.

“Alih fungsi rumah dinas Bupati Jepara menjadi bagian dari Museum Kartini yang relatif cepat merupakan bentuk kolaborasi yang kuat semua pihak terkait dalam mewujudkannya,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan pengalamannya.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu berharap, kolaborasi semacam itu dapat diterapkan secara konsisten dalam pembangunan sektor kebudayaan nasional, termasuk perpustakaan dan museum yang menghadapi tantangan serupa dalam menarik kunjungan masyarakat.

Data Perpustakaan Nasional 2025 mencatat jumlah perpustakaan di Indonesia mencapai 219.415 unit.

Jumlah itu, ujar Rerie, terdiri dari 155.904 unit perpustakaan di lingkungan SD hingga SLTA dan sederajat, 54.344 unit perpustakaan umum (di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan), 5.833 perpustakaan khusus (di lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan rumah ibadah), serta 3.335 perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan sumber yang sama, tambah Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, jumlah perpustakaan terakreditasi sebanyak 14.774 perpustakaan (6,73%) dan perpustakaan yang belum terakreditasi mencapai 204.641 (93,27%).

Kolaborasi Semua Pihak untuk Penguatan Literasi

Tantangan tersebut, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dijawab dengan upaya penguatan di sejumlah sektor dan tidak bisa diwujudkan sendiri-sendiri.

Menurut Rerie, diperlukan komitmen lintas sektor untuk memastikan ruang-ruang pengetahuan itu tetap hidup dan diakses masyarakat luas.

“Kolaborasi kuat semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya sebagai bagian upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi secara luas,” pungkas Rerie. (Fajar)

Share:

Read More

Kepala Perpusnas Apresiasi Pemprov Sulbar, Wajibkan Siswa Baca Minimal 20 Buku sebagai Syarat Kelulusan

Kepala Perpusnas Apresiasi Pemprov Sulbar, Wajibkan Siswa Baca Minimal 20 Buku sebagai Syarat Kelulusan. (Dok. Perpusnas)

Sulawesi Barat, WaraWiri.net - Humas Perpusnas. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menegaskan pentingnya komitmen dalam kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat gerakan literasi khususnya di Sulawesi Barat (Sulbar), melalui keberlanjutan program Sulbar Mandarras. Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan Festival Literasi Sulawesi Barat, Selasa (15/9/2026).

Pada kesempatan itu, Aminudin mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong budaya literasi. Ia menilai kebijakan Gubernur Sulawesi Barat yang mewajibkan siswa membaca sejumlah buku sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan merupakan langkah berani dalam memperkuat budaya membaca di daerah.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan bahwa ketika membahas literasi, sesungguhnya sedang berbicara tentang masa depan. Menurutnya, untuk dapat menguasai sains dan teknologi, masyarakat perlu membangun kebiasaan membaca buku baik dalam bentuk digital maupun fisik.

“Untuk meningkatkan literasi, di tingkat provinsi saya telah mewajibkan setiap anak sekolah di jenjang SMA dan SMK membaca minimal 20 judul buku sebagai salah satu syarat kelulusan. Alhamdulillah, program ini sudah berjalan di semua jenjang pendidikan. Di tingkat SMP, para bupati juga mengadopsi kebijakan tersebut, meskipun jumlah buku yang diwajibkan tidak sama. Jika di tingkat provinsi diwajibkan 20 buku, di tingkat SMP diwajibkan 10 buku yang harus dibaca sebagai bagian dari persyaratan kelulusan,” urainya.

Ia menambahkan, KKN Tematik Literasi telah dilaksanakan di beberapa kabupaten yang bekerja sama dengan dua perguruan tinggi. 

“Kami juga berupaya meningkatkan literasi pada kegiatan Car Free Day dimana kami membawa buku agar masyarakat terbiasa dengan membaca dan mendalami buku-buku yang ada,” jelasnya.

Hal itu senada dengan pernyataan Aminudin yang menekankan bahwa literasi tidak boleh ditempatkan sebagai urusan paling belakang dari urutan prioritas pembangunan. Menurutnya, urusan literasi perlu dikoordinasikan dan dimitrakan melalui perpustakaan dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kalau di daerah, bekerja sama dengan dinas perpustakaan, di tingkat nasional melalui Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perguruan tinggi, relawan literasi dan masyarakat. Urusan literasi harus dikerjakan bersama-sama,” tuturnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan pentingnya koordinasi antar OPD dalam perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). 

“IPLM bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dari dinas perpustakaan, melainkan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam urusan literasi. Oleh karena itu, perlu adanya kemitraan yang semakin erat di antara OPD,” jelasnya.

Merespon hal itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat, Mustari Mula menjelaskan Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat, bertujuan untuk memperkuat budaya membaca, memperluas ekosistem literasi, memperkenalkan berbagai aktivitas dan produk literasi serta mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang cerdas melalui gerakan Sulbar Mandarras. 

“Adapun sumber anggaran yang digunakan berasal dari DAK non Fisik dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 khususnya pada bidang pengembangan program perpustakaan. Dukungan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan festival literasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,” pungkasnya.

Di akhir sambutannya, Kepala Perpusnas menegaskan, akan terus mengawal program Sulbar Mandarras, termasuk penyelenggaraan Festival Literasi yang berjalan melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik. Meskipun terdapat efisiensi anggaran, Rp510 juta akan tetap dialokasikan tahun depan.

Selain DAK non Fisik, Perpusnas juga menyiapkan penguatan program literasi lainnya. Program KKN Tematik Literasi yang saat ini menjangkau 1.000 lokus direncanakan menjadi 1.500 lokus pada tahun depan. Perluasan tersebut dilakukan karena dinilai mampu menghadirkan intervensi literasi secara langsung bersama masyarakat.

“Ketika masyarakat merasa berbahagia dengan adanya intervensi program ini, maka kami pun akan terus mengawal program ini,” ungkap Aminudin.

Ia menambahkan, penguatan juga dilakukan melalui peningkatan jumlah Relawan Literasi Masyarakat (Relima) dari 360 orang menjadi 500 orang pada tahun depan. Selain itu, Perpusnas akan tetap mengalokasikan bantuan buku untuk 10.000 lokus di seluruh Indonesia pada dimana pemerintah daerah dapat mengusulkan lokus baru sebagai penerima manfaat sehingga dukungan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. (Isna)

Share:

Read More

Pemohon Perbaiki Uji Ketiadaan Batas Waktu Penangguhan Pemeriksaan Pokok Perkara Praperadilan

Pemohon Perbaiki Uji Ketiadaan Batas Waktu Penangguhan Pemeriksaan Pokok Perkara Praperadilan. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemohon Permohonan Nomor 316/PUU-XXIV/2026, Maret Samuel Sueken menyampaikan perbaikan permohonan pengujian materi Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, ketentuan tersebut belum memberikan batas yang tegas mengenai apakah penangguhan pemeriksaan pokok perkara dapat kembali berlaku setiap kali praperadilan diajukan dalam tahap yang sama.

“Yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah Pasal 163 ayat (1) huruf e tidak selaras dengan huruf a, c, dan huruf g, dan Pasal 160 ayat (3) akibat hukum dari praperadilan yang berulang yang mempunyai daya tangguh pada setiap adanya praperadilan berikutnya atas pemeriksaan pokok perkara dalam tahap yang sama,” ujar kuasa hukum Pemohon, C. Suhadi dalam sidang perbaikan permohonan pada Selasa (15/9/2026) di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP menentukan bahwa selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Norma tersebut memberikan akibat hukum berupa penangguhan pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan berlangsung.

Persoalan muncul ketika setelah satu pemeriksaan praperadilan selesai, diajukan kembali permohonan praperadilan dalam tahap yang sama. Norma a quo tidak memberikan batas yang tegas apakah permohonan berikutnya dapat kembali mengaktifkan penangguhan pemeriksaan pokok perkara.

Ketidakjelasan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat dengngan kerugian konstitusional Pemohon, karena keberlakuan norma a quo membuka kemungkinan pemeriksaan pokok perkara kembali tertunda setiap kali diajukan praperadilan dalam tahap yang sama. Kerugian Pemohon bukan semata-mata mengenai lamanya suatu proses hukum, melainkan mmengenai tidak adanya kepastian mengenai kapan pemeriksaan pokok perkarara dapat berjalan secara efektif.

Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya serta menyatakan Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Selama pemeriksaan sidang Praperadilan pertama pada setiap tahap Penyidikan atau Penuntutan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan ditangguhkan paling lama sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c; pengajuan Praperadilan selanjutnya pada tahap yang sama tidak menimbulkan penangguhan kembali."

Permohonan ini disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Enny mengatakan sidang permohonan ini akan dilaporkan kepada hakim konstitusi lainnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). (Siti)

Share:

Read More

Buka KNHTN Ke-IX, Ketua MK Tekankan Pentingnya Gagasan Konstitusi yang Hidup

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo secara resmi membuka perhelatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-IX Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) di Hotel Aryaduta, Jakarta. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo secara resmi membuka perhelatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-IX Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (13/9/2026) malam. 

Mengusung tema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi", konferensi dua tahunan ini menjadi wadah dialog akademik untuk merefleksikan perjalanan ketatanegaraan serta penguatan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut, Wakil Ketua MK Saldi Isra, yang menyampaikan orasi konstitusi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna; Ketua Mahkamah Agung periode 2001–2008 Bagir Manan; Direktur PUSaKO FH Unand Charles Simabura; para Guru Besar, dosen, peneliti, akademisi, serta praktisi hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di Indonesia.

Menghidupkan Nilai Konstitusi Menjawab Perkembangan Zaman

Dalam pidato sambutannya, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya KNHTN ke-IX. Ia menggarisbawahi bahwa momentum tiga dekade pasca-Reformasi mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali sejauh mana UUD NRI Tahun 1945 benar-benar telah bekerja dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Konstitusi pada akhirnya bukan hanya soal bagaimana kekuasaan dibentuk atau dipisahkan. Namun, konstitusi juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hak konstitusional warga negara dijamin dan dilindungi, bagaimana demokrasi dijalankan, dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan konstitusional diwujudkan," ujar Suhartoyo.

Lebih lanjut, Suhartoyo menekankan relevansi penting dari konsep living constitution (konstitusi yang hidup). Menurutnya, konstitusi adalah norma fundamental yang prinsip-prinsipnya menjadi pijakan, namun pemaknaannya senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat serta tantangan zaman.

"Kekuatan konstitusi bukan sekadar terletak pada keluhuran teksnya semata, namun pada sejauh mana nilai-nilainya telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara, dan yang paling penting, konstitusi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara," tutur Suhartoyo seraya berharap forum akademik ini menjadi ruang dialog yang terbuka, produktif, dan konstruktif bagi masa depan konstitusionalisme Indonesia.

Orasi Konstitusi: Menjaga Desain Presidensial dan Pakem Ketatanegaraan

Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam orasi konstitusinya mengulas perjalanan arsitektur ketatanegaraan sejak amandemen UUD 1945 kurun waktu 1999–2002. Saldi memaparkan bahwa salah satu cetak biru terpenting reformasi adalah pelembagaan sistem presidensial murni yang memisahkan secara tegas mandat cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif melalui mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances).

Saldi mengajak kalangan akademisi dan pemikir hukum tata negara untuk senantiasa konsisten dan teguh merawat prinsip-prinsip baku yang telah disepakati para perumus perubahan konstitusi.

Menurutnya, diskusi akademis boleh berkembang dalam ranah penafsiran, namun standar-standar fundamental dan pakem dasar negara hukum tidak boleh dipertukarkan demi kepentingan pragmatis. Menanggapi diskursus amandemen konstitusi yang kerap muncul dalam diskursus publik, Saldi mengingatkan pentingnya menimbang secara jernih prasyarat kematangan tata kelola politik serta keterlibatan aktif partisipasi masyarakat sipil yang sehat.

Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin 2026

Pada malam pembukaan KNHTN ke-IX, PUSaKO FH Unand turut menggelar seremoni penyerahan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin 2026. Penghargaan ini diberikan kepada empat tokoh dan entitas yang dinilai memberikan dedikasi serta kontribusi besar bagi keilmuan hukum dan pengawalan demokrasi konstitusional:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H. – Kategori Life Time Achievement (Apresiasi seumur hidup atas dedikasi mantan Hakim Konstitusi RI dalam pengembangan ilmu perundang-undangan dan penegakan konstitusi).

2. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA. – Kategori Konsistensi Memperjuangkan Hak Konstitusional (Atas integritas keilmuan dalam mengawal hak konstitusional masyarakat serta keadilan agraria).

3. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. – Kategori Karya Monumental (Atas karya monumental pemikiran dan advokasi hukum ketatanegaraan serta penegakan hak asasi manusia).

4. Majalah Tempo – Kategori Jurnalis/Media Konstitusi (Atas konsistensi dan kontribusi pers dalam mengawal transparansi, pilar demokrasi, dan literasi hukum konstitusi).

Direktur PUSaKO FH Unand Charles Simabura melaporkan, KNHTN IX didukung oleh Mahkamah Konstitusi, Bawaslu RI, Kementerian Hukum, serta kemitraan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Konferensi yang menerima hampir 300 naskah karya ilmiah (call for papers) ini menghadirkan lima ruang kajian strategis, meliputi: konsolidasi regulasi dan kelembagaan negara; keadilan ekonomi dan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat; kemandirian dan integritas kekuasaan kehakiman; pemilihan umum yang demokratis dan konstitusional; serta penguatan kelembagaan partai politik.

Seluruh gagasan dan rekomendasi akademik yang dihimpun selama konferensi dijadwalkan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai kontribusi pemikiran hukum bagi bangsa. (Siti)

Share:

Read More

Bupati Bogor Rudy Susmanto Targetkan Api TPA Galuga Tuntas 17 September, TPA Galuga Bersiap Masuk Era Sampah Jadi Energi

Bupati Bogor Rudy Susmanto Targetkan Api TPA Galuga Tuntas 17 September, TPA Galuga Bersiap Masuk Era Sampah Jadi Energi. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan kebakaran TPA Galuga tuntas sebelum 17 September 2026. Bukan sekadar memadamkan api, 17 september mendatang menjadi momentum transformasi besar pengelolaan sampah Galuga melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak.

Rudy Susmanto mengatakan, penanganan kebakaran terus dikebut 24 jam oleh tim gabungan. Ia berharap seluruh titik api dapat dipadamkan dan kawasan TPA Galuga kembali aman sebelum memasuki momentum groundbreaking pengelolaan sampah pada 17 September.

“Mudah-mudahan sebelum tanggal 17 September dapat tuntas, dapat terselesaikan semuanya,” ujar Rudy saat memantau langsung penanganan kebakaran TPA Galuga, Senin (14/9/2026) dini hari.

Menurut Bupati Bogor , 17 September akan menjadi titik awal perubahan wajah pengelolaan sampah di TPA Galuga. Pemerintah Kabupaten Bogor akan memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama Weiming Group dari China.

Tak hanya itu, pada momentum yang sama juga akan dimulai pembangunan fasilitas pirolisis, yakni teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak melalui kolaborasi dengan MABES TNI.

“Jadi ketika orang bertanya bagaimana pengelolaan sampah TPA Galuga ke depan, tanggal 17 September menjadi momentum kita melakukan peletakan batu pertama,” tegasnya.

Ia menyebut kondisi geografis dan karakter timbunan sampah lama menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Sejumlah area sulit dijangkau karena kebakaran terjadi di kawasan TPA lama yang sebelumnya telah ditutup, ditata, dan ditanami vegetasi.

“Di atasnya sudah menjadi kawasan hijau, tetapi di bawahnya masih ada timbunan sampah antara 10 sampai 20 meter. Dengan musim kemarau yang cukup panjang, timbunan sampah lama ini sangat kering,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat potensi munculnya kembali titik api tetap tinggi. Bahkan percikan api kecil dapat memicu kebakaran pada timbunan sampah yang berada di bawah permukaan.

Karena itu, Pemkab Bogor memperkuat pengawasan di sekitar kawasan TPA Galuga. Petugas disiagakan selama 24 jam, termasuk di area lahan pertanian yang sebelumnya ditemukan aktivitas pembakaran jerami.

Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran terbuka lainnya di tengah kondisi kemarau dan kawasan yang sangat kering.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk tidak melakukan pembakaran sampah dengan cara apa pun. Kita harus mengelola sampah secara bijak di rumah masing-masing,” katanya.

Ia menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya sumber api baru. Setiap potensi api yang ditemukan akan segera dilaporkan dan ditangani oleh tim gabungan.

“Fokus kita hari ini adalah pemadaman. Mudah-mudahan sebelum 17 September semuanya selesai. Setelah itu, kita mulai babak baru pengelolaan sampah Galuga yang lebih modern dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Rudy. (Dimas)

Share:

Read More

Bupati Bogor Rudy Susmanto Bangun Embung di Tengah TPA Galuga, Percepat Pemadaman Api di Hari ke-8

Bupati Bogor Rudy Susmanto Bangun Embung di Tengah TPA Galuga, Percepat Pemadaman Api di Hari ke-8. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Menghadapi medan TPA Galuga yang luas dan sulit dijangkau, Bupati Bogor Rudy Susmanto menerapkan strategi mendekatkan sumber air ke titik-titik kebakaran dengan membangun sejumlah embung air sementara di tengah kawasan TPA. 

Strategi ini dilakukan untuk mempercepat distribusi air ke lokasi api yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, sekaligus memperkuat penanganan kebakaran yang memasuki hari kedelapan, Senin (14/9/2026) dini hari.

Bupati Bogor menjelaskan, embung-embung tersebut dibuat sebagai titik penampungan air sementara yang ditempatkan lebih dekat dengan area kebakaran. Air dari sumber awal ditarik sejauh sekitar 1–2 kilometer menuju embung, kemudian dialirkan kembali ke titik berikutnya menggunakan mesin alkon.

“Di tengah-tengah TPA Galuga kita membuat beberapa embung air. Dari titik awal kita tarik kurang lebih 1 sampai 2 kilometer menuju embung kedua. Embungnya sederhana, kedalamannya sekitar 1 sampai 2 meter menggunakan terpal,” ujar Rudy saat memantau langsung penanganan kebakaran.

Dari embung kedua, air kembali disalurkan menuju embung ketiga hingga mendekati titik kebakaran. Pola ini membuat sumber air lebih dekat dengan lokasi api, sehingga tim dapat melakukan pemadaman menggunakan kombinasi mobil Damkar, mesin alkon, dan alat berat, terutama pada area yang tidak dapat dilalui kendaraan.

“Dari embung kedua disalurkan ke embung ketiga, semuanya ditarik dengan mesin alkon. Ini titik paling ujung yang tidak bisa diakses. Jadi kita menggunakan mobil Damkar, tetapi dari beberapa embung yang kita bentuk tadi juga menggunakan mesin alkon dan alat berat,” jelasnya.

Strategi tersebut menjadi penting karena kawasan TPA Galuga memiliki luas lebih dari 40 hektare dengan sejumlah titik yang sulit dijangkau. Mobil maupun sepeda motor tidak dapat masuk ke seluruh area, sehingga petugas harus berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai titik tertentu.

Rudy Susmanto berharap strategi penguatan sumber air melalui embung, penggunaan alat berat, pemadaman aktif, serta patroli dapat mempercepat penuntasan seluruh titik kebakaran.

“Mudah-mudahan jerih payah rekan-rekan semuanya, tim gabungan malam hari ini, dan mudah-mudahan esok hari membawa hasil yang jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, api bisa tuntas padam semuanya,” tutup Rudy. (Dimas)

Share:

Read More

Bupati Bogor Rudy Susmanto Manfaatkan Drone Thermal, Lacak Titik Panas Tersembunyi di TPA Galuga

Bupati Bogor Rudy Susmanto Manfaatkan Drone Thermal, Lacak Titik Panas Tersembunyi di TPA Galuga. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Api kebakaran TPA Galuga memang tak lagi terlihat secara kasatmata. Namun, Bupati Bogor Rudy Susmanto tidak ingin penanganan berhenti hanya karena permukaan terlihat aman.

Memasuki pukul 24.00 WIB, Minggu (13/9/2026), Bupati Bogor bersama jajaran Pemkab Bogor menerbangkan drone thermal untuk melacak titik-titik panas tersembunyi di bawah timbunan sampah.

Teknologi tersebut mampu membaca panas yang masih tersimpan di bawah permukaan, meski secara visual yang terlihat hanya asap. Dari pantauan udara, petugas dapat mengetahui sebaran panas sekaligus menentukan titik yang harus kembali disiram dan didinginkan.

“Kita tidak melakukan penyiraman hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Secara visual api sudah tidak ada, yang terlihat hanya asap. Tetapi dengan drone thermal ini, panas di bawah timbunan masih bisa kita baca dan sebarannya bisa kita lihat,” ujar Rudy saat memantau penanganan TPA Galuga, Minggu malam.

Rudy Susmanto menegaskan, penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemadaman tidak sekadar menghilangkan api di permukaan, tetapi juga mengendalikan sumber panas yang berpotensi memunculkan kembali api. Drone thermal tersebut merupakan fasilitas Command Center 112 Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Jadi kita tidak bekerja berdasarkan perkiraan. Teknologi ini membantu kita melihat kondisi yang tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga intervensi bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Memasuki hari kedelapan penanganan, perkembangan kebakaran menunjukkan tren positif. Luasan area terbakar yang pada hari pertama sekitar 1,7 hektare, kemudian berkembang menjadi 5 hektare dan mencapai sekitar 8 hektare pada hari kedua, kini area yang masih harus diintervensi tersisa sekitar 0,6 hektare di wilayah yang masuk Kota Bogor.

“Alhamdulillah, sebentar lagi kita masuk penanganan hari kedelapan. Sekarang yang harus kita intervensi tinggal sekitar 0,6 hektare di wilayah Kota Bogor,” katanya.

Rudy Susmanto mengapresiasi seluruh petugas yang selama tujuh hari bekerja tanpa henti selama 24 jam, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga unsur lainnya yang terlibat dalam penanganan.

“Terima kasih kepada rekan-rekan yang terus berupaya memadamkan dan mendinginkan api setiap hari, 24 jam. Kita terus ikhtiar sampai seluruh titik panas benar-benar terkendali,” ucapnya.

Ia menambahkan, TPA Galuga merupakan tempat pembuangan sampah masyarakat Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Karena itu, penanganan kebakaran tidak mengenal batas wilayah administratif, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

“Ini TPA Galuga, sampah masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Karena itu, penanganannya juga harus kita lakukan bersama. Target kita jelas, api padam, titik panas terkendali, dan kondisi benar-benar aman,” pungkas Rudy. (Dimas)

Share:

Read More

Raih Berbagai Prestasi, Wali Kota Depok Serahkan Penghargaan untuk Duta Genre dan PIK-R

Raih Berbagai Prestasi, Wali Kota Depok Serahkan Penghargaan untuk Duta Genre dan PIK-R. (Dok. Pemkot Depok)

Depok, WaraWiri.net - Wali Kota Depok, Supian Suri memberikan piagam penghargaan kepada Duta Generasi Berencana (Genre) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang telah meraih berbagai prestasi di tingkat Kota, Provinsi Jawa Barat, bahkan nasional.

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan bersama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Supriyatun saat apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) di Lapangan Apel Balai Kota, Senin (14/09/26).

Piagam penghargaan diberikan kepada PIK-R Sawangan Cerdas Bahagia (Sacerba) Kecamatan Sawangan atas prestasinya meraih posisi tiga besar tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Barat dan PIK-R Bougenville Kecamatan Cinere yang akan mewakili Kota Depok pada ajang pemilihan PIK-R tingkat Provinsi Jawa Barat.

Kemudian piagam penghargaan diberikan kepada Roudah Aisyi' Shofwah yang akan mewakili Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Genre tingkat Nasional tahun 2026, serta Athif Yahya dan Buti Adia Darma selaku Duta Genre Kota Depok yang akan mengikuti ajang pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Barat. (Zidan)

Share:

Read More

Pemkot Medan Proyeksikan APBD 2027 Sebesar Rp 7,16 T, Wali Kota Rico Fokus Optimalkan 17 Program Prioritas

Pemkot Medan Proyeksikan APBD 2027 Sebesar Rp 7,16 T, Wali Kota Rico Fokus Optimalkan 17 Program Prioritas. (Dok. Pemkot Medan)

Medan, WaraWiri.net - Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Nota Keuangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, Rico Waas memproyeksikan belanja daerah pada APBD TA 2027 mencapai Rp7,16 triliun lebih. Anggaran ini dialokasikan untuk mengoptimalkan 17 program prioritas pembangunan daerah.

"Alokasi anggaran akan diarahkan secara proporsional untuk memperkuat berbagai sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan. Hal ini demi mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju, Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data," ujar Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota dewan yang hadir.

Dalam penyampaian Nota Keuangan tersebut, Rico Waas juga menjabarkan struktur pendapatan daerah Kota Medan pada TA 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp6,98 triliun lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, guna menutup defisit antara belanja dan pendapatan daerah, pembiayaan penerimaan daerah diproyeksikan berada di angka Rp175 miliar. Dana pembiayaan ini dialokasikan untuk mendukung program-program strategis yang belum terpenuhi dari penerimaan pendapatan daerah.

"Setiap alokasi yang direncanakan harus berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pijakan utama untuk mewujudkan kesejahteraan warga Medan," kata Rico Waas.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan Perangkat Daerah, hingga para camat se-Kota Medan. (Alif)

Share:

Read More

BCA Expo 2026 Tawarkan Bunga Spesial KPR 1,23%, KKB 1,80%, hingga KSM mulai dari 5,69%

BCA Expo 2026 Tawarkan Bunga Spesial KPR 1,23%, KKB 1,80%, hingga KSM mulai dari 5,69%. (Dok. BCA)

Bali, WaraWiri.net - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi membuka gelaran BCA Expo Bali 2026 secara offline pada 12–13 September 2026 di Living World Denpasar. Sebagai bagian dari rangkaian BCA Expo 2026 yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, ajang ini menghadirkan beragam pilihan hunian, kendaraan, serta solusi finansial dalam satu lokasi.

Melalui gelaran ini, BCA mempertemukan masyarakat secara langsung dengan berbagai mitra strategis, mulai dari developer properti, dealer otomotif, perusahaan anak, hingga unit kerja BCA, sehingga pengunjung dapat mengeksplorasi kebutuhan finansial sekaligus memperoleh informasi pembiayaan yang sesuai dengan rencana mereka.

Direktur BCA Frengky Chandra Kusuma menyatakan, “Bali memiliki daya tarik tersendiri dengan dinamika ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang pesat. Kehadiran BCA Expo Bali 2026 merupakan bentuk komitmen strategis kami untuk mendampingi nasabah merencanakan masa depan keuangan secara matang, mulai dari kepemilikan aset hingga perlindungan finansial. Kami berharap ajang ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi nasabah dan masyarakat Bali dalam mewujudkan impian mereka secara aman dan terencana.”

Selama periode expo, BCA menghadirkan beragam suku bunga dan promo spesial untuk berbagai kebutuhan kredit. Untuk kebutuhan kepemilikan rumah, BCA menawarkan bunga spesial KPR mulai dari 1,23% eff. p.a. fixed 1 tahun untuk rumah baru dari mitra developer KPR BCA, dengan biaya provisi sebesar 0,81%.

Ekosistem properti BCA Expo Bali 2026 turut menghadirkan sejumlah pilihan proyek hunian dari mitra developer, di antaranya Parang Kencana Residence Seminyak, Damara Estate Jimbaran Hijau, Summerfield, dan Ciputra Beach Resort. Kehadiran berbagai mitra tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat pilihan properti sekaligus memperoleh informasi mengenai solusi pembiayaan KPR BCA.

Sementara itu, bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelian kendaraan roda empat maupun roda dua, BCA menawarkan bunga KKB mulai dari 1,80% flat p.a. tenor 1 tahun, khusus mobil baru jenis passenger car, serta potongan biaya admin hingga Rp900 ribu. Untuk kebutuhan kendaraan roda dua, tersedia pula KSM dengan penawaran bunga mulai dari 5,69% flat p.a. serta potongan biaya administrasi sebesar Rp200 ribu.

BCA Expo Bali 2026 juga menghadirkan beragam pilihan kendaraan melalui sejumlah dealer otomotif terkemuka, antara lain Mercedes Benz, Suzuki, Mitsubishi, Denza, Toyota, Daihatsu, Wuling, Hyundai, BMW, Chery, Jaecoo, BYD, Mazda, Honda, Porsche, Yamaha, Benelli, Kawasaki dan Alva. Pengunjung dapat melihat langsung unit kendaraan yang tersedia sekaligus berkonsultasi mengenai skema pembiayaan.

Tidak hanya solusi pembiayaan, BCA Expo Bali 2026 turut menghadirkan berbagai solusi finansial lengkap dari unit kerja dan perusahaan anak BCA guna memberikan kemudahan layanan perbankan terpadu di satu tempat.

Kepala Kantor Wilayah IV BCA Harijanto menambahkan, “Sebagai penyelenggara di tingkat wilayah, kami bangga menghadirkan one-stop financial solution hasil kolaborasi erat bersama mitra developer, dealer, serta entitas anak BCA secara langsung di Living World Denpasar. Kemudahan akses ini kami rancang agar warga Bali dapat menemukan hunian dan kendaraan impian dengan proses yang ringkas, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.”

Selain hadir secara offline di Bali, BCA Expo 2026 ini digelar pula secara online mulai 21 Agustus-31 Oktober 2026. Para nasabah dan masyarakat dapat mengakses melalui laman situs resmi https://expo.bca.co.id/. (Siti)

Share:

Read More

KPK Hibahkan Aset Rampasan Senilai Rp3,6 Miliar untuk Polder Resapan Air di Bekasi

KPK Hibahkan Aset Rampasan Senilai Rp3,6 Miliar untuk Polder Resapan Air di Bekasi. (Dok. KPK)

Bekasi, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan aset barang rampasan bernilai total Rp3,6 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi. Aset berupa tujuh bidang tanah tersebut diproyeksikan menjadi polder resapan air demi mengendalikan banjir di wilayah setempat.

Rangkaian aset tersebut merupakan hasil eksekusi barang rampasan negara dari perkara pidana korupsi yang telah inkrah. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi KPK), Mungki Hadipratikto, menegaskan skema hibah ini adalah komitmen KPK agar barang rampasan dapat dipulihkan manfaatnya bagi rakyat.

“Bagaimana penanganan perkara ini bisa bermanfaat kembali bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, KPK berupaya bermanfaat bagi masyarakat melalui Pemkot Bekasi dengan harapan asetnya bermanfaat sebaik-baiknya,” ujar Mungki di Kantor Pemkot Bekasi, Senin (14/9).

Lebih lanjut, Mungki menyampaikan KPK akan memonitor dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Hal ini, guna memastikan bahwa aset yang telah diberikan telah dimanfaatkan sesuai fungsinya.

“Pertama, memastikan aset telah dibaliknamakan ke pemkot Bekasi dan sudah tercatat Barang Milik Daerah (BMD). Kemudian, memastikan aset dimanfaatkan sesuai fungsinya,” ujar Mungki.

Menyambut hibah tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, mengapresiasi langkah inovatif KPK yang mengembalikan hasil kejahatan korupsi menjadi manfaat publik. Ia berkomitmen menjadikan pengelolaan lahan hibah ini sebagai salah satu program strategis prioritas daerah.

“Ini akan dijadikan salah satu program strategi prioritas daerah agar tindak lanjutnya cepat. Bagaimana ini juga bernilai manfaat untuk penerimaan asli daerah (PAD). Di samping sebagai pelayan masyarakat, kita harus bisa menghasilkan, memaksimalkan potensi dengan aset yang dimiliki,” ujar Tri.

Ia menambahkan, terobosan pemulihan aset ini merupakan contoh konkret bahwa sinergi antarlembaga mampu menghadirkan kesejahteraan langsung bagi masyarakat.

“Ini salah satu contoh inovasi pada akhirnya lebih optimal lagi, kesejahteraannya bisa dirasakan langsung masyarakat,” tutupnya.

Rincian Aset dan Rekam Jejak Perkara

Adapun aset yang dihibahkan ini mencakup 7 bidang tanah dengan total luas 1.452 meter persegi dengan tujuh Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah-tanah ini berlokasi di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, nilai taksiran aset ini mencapai Rp3.650.177.000.

Sebagai informasi, lahan strategis ini merupakan barang rampasan dari terpidana Dudy Jocom, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kemendagri. Dudy terjerat kasus korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Riau, Minahasa, dan Gowa.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) berlangsung khidmat disaksikan jajaran pejabat penting, di antaranya Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe; Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto; Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Mateus Sukusno Aji; Kasat Reskrim Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya; serta Kepala Kantah ATR/BPN Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir.

Melalui skema hibah aset ini, KPK berupaya terus memperkuat efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi secara berkelanjutan. KPK juga berharap Pemkot Bekasi menjaga amanah pengolahan aset tersebut secara transparan dan akuntabel, sehingga polder resapan air dapat segera terealisasi demi mewujudkan solusi nyata penanganan banjir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. (Iqbal)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah janji jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan Menkeu Suahasil dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. (Dinda)

Share:

Read More

Ombudsman RI Terima Kunjungan Koordinasi BSSN Terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026

Ombudsman RI Terima Kunjungan Koordinasi BSSN Terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, menerima kunjungan koordinasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka persiapan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026, di Kantor Ombudsman RI, Senin (14/9/2026).

Robert Na Endi Jaweng menjelaskan bahwa Opini Ombudsman RI merupakan pernyataan resmi Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik. Penilaian tersebut memiliki landasan yang kuat karena sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta agenda Asta Cita Presiden.

Lebih lanjut, Robert menjelaskan bahwa penilaian Opini Ombudsman RI dilakukan melalui empat dimensi, yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan.

"Sesungguhnya kita mengukur apa yang sudah diatur terkait pengaduan, mulai dari regulasinya, aturan perundang-undangannya, sampai bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan," tutur Robert.

Selain aspek regulasi dan proses pelayanan, Ombudsman RI juga melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, termasuk aspek integritas penyelenggara pelayanan publik. Penilaian juga memperhatikan kepatuhan instansi terhadap produk-produk Ombudsman RI apakah terdapat hasil atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Robert menegaskan bahwa objek utama penilaian Ombudsman RI adalah produk layanan yang diterima masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penilaian tersebut mencakup masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, maupun masyarakat yang terlembagakan.

Sementara itu, unit layanan yang menjadi objek penilaian merupakan unit yang paling banyak berinteraksi dan terlibat secara langsung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Robert juga menjelaskan pentingnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik terhadap berbagai bentuk maladministrasi. Pengetahuan tersebut diperlukan agar penyelenggara dapat mengenali potensi maladministrasi sekaligus melakukan pencegahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh jajaran memahami pelayanan publik, regulasinya, bentuk-bentuk maladministrasi, serta fungsi dan kewenangan Ombudsman RI. Dengan pemahaman tersebut, upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan secara lebih baik," pungkas Robert.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Utama BSSN Soetedjo Joewono Soetedjo menyampaikan bahwa sebagian besar pelayanan BSSN terpusat di Sentul. Oleh karena itu, pihaknya ingin memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan menjadi perhatian BSSN dalam menghadapi penilaian Opini Ombudsman RI.

"Kami ingin mengetahui apa yang perlu kami siapkan dan apa yang harus menjadi perhatian kami. Kami membutuhkan pencerahan dari Ombudsman RI agar nantinya dapat kami sampaikan kepada para direktur," ujar Soetedjo. (Evi)

Share:

Read More

Bapas Ambon Dukung Riset Akademis Disertasi Mahasiswa S3 Undip

Bapas Ambon Dukung Riset Akademis Disertasi Mahasiswa S3 Undip. (Dok. Ditjenpas)

Ambon, WaraWiri.net - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ambon terus tunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pembaharuan Sistem Pemasyarakatan. Pada Senin (14/9), Bapas Ambon sambut kunjungan mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Anna Maria Salamor, terkait pengambilan data untuk penelitian disertasinya.

Dalam kunjungan tersebut, dua Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Ambon, yakni Milza Titaley dan Anugraeni Yasir, bertindak sebagai narasumber utama. Wawancara berfokus pada topik disertasi yang diangkat, yakni "Pembaharuan Kebijakan Pembinaan Narapidana tentang Perilaku Menyimpang di Lapas Perempuan Melalui Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT)".

Anugraeni menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk berkontribusi dalam riset akademis ini.

"Saya berterima kasih karena telah dipercayakan menjadi salah satu narasumber dalam penelitian. Ini merupakan kesempatan yang sangat menarik bagi kami untuk berbagi pandangan dan mendiskusikan penanganan Klien Pemasyarakatan, khususnya dari perpaduan perspektif psikologis dan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Anna Maria Salamor menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapas Ambon atas keterbukaan dan transparansi selama proses penelitian.

"Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan data, serta perspektif yang sangat kaya. Informasi dari lapangan ini menjadi fondasi penting bagi penyusunan disertasi saya," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bapas Ambon, Maria M. Nahak, memberikan apresiasi penuh atas terselenggaranya penelitian akademis ini di lingkungan Bapas Ambon.

"Integrasi antara pendekatan ilmiah seperti CBT dengan praktik pembimbingan di lapangan sangat krusial. Kami berharap hasil penelitian ini menjadi terobosan nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur serta mengoptimalkan pelayanan dan rehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan, khususnya perempuan," ujarnya.

Sinergi antara praktisi Pemasyarakatan dan akademisi ini menegaskan inovasi pembimbingan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pijakan riset yang kuat. Melalui pendekatan berbasis bukti, seperti CBT, Bapas Ambon optimistis Sistem Pemasyarakatan di Indonesia terus bertransformasi menuju arah yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan. (Muh)

Share:

Read More

BMKG Laksanakan Survei Meteo-Oseanografi Terpadu di Selat Sunda untuk Perkuat Akurasi Layanan Maritim

BMKG Laksanakan Survei Meteo-Oseanografi Terpadu di Selat Sunda untuk Perkuat Akurasi Layanan Maritim. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Survei Meteo-Oseanografi Terpadu Selat Sunda pada 14–25 September 2026. Kegiatan yang dipimpin Direktorat Meteorologi Maritim ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem observasi dan prakiraan meteorologi-oseanografi guna mendukung keselamatan pelayaran serta meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan kondisi laut di wilayah perairan Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa Selat Sunda merupakan kawasan perairan strategis dengan dinamika atmosfer dan oseanografi yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan observasi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan informasi meteorologi maritim yang dihasilkan BMKG semakin akurat, andal, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

“Selat Sunda adalah kawasan perairan yang sangat kompleks dan strategis. Informasi cuaca dan kondisi laut yang disampaikan BMKG memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas masyarakat,” ujar Faisal saat melepas sekaligus memberikan pembekalan kepada Tim Survei Meteo-Oseanografi Terpadu Selat Sunda di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Faisal, hasil survei tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan ilmiah, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan layanan operasional BMKG. Data lapangan yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kualitas observasi, prediksi, dan layanan meteorologi maritim yang menjadi dasar berbagai pengambilan keputusan di sektor pelayaran dan kelautan.

“Survei ini merupakan langkah strategis agar BMKG terus dapat memperkuat kualitas observasi, prediksi, dan layanan meteorologi maritim. Data dan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini harus memberikan manfaat nyata bagi operasional,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat agar selalu mengutamakan keselamatan selama pelaksanaan survei. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan harus dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pengamatan ilmiah di lapangan.

“Harapan saya, seluruh Tim Survei dapat berangkat, menunaikan tugas negara, dan kembali ke markas dengan sehat, selamat, serta membawa hasil data yang berkontribusi nyata bagi penguatan layanan bangsa,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agie Wandala Putra, menjelaskan bahwa survei ini menjadi bagian dari upaya verifikasi dan validasi sistem informasi meteorologi maritim yang dikembangkan dan dioperasikan BMKG.

Tujuan dari kegiatan survei tersebut dilakukan untuk memperoleh data meteorologi dan oseanografi secara langsung (in-situ) di perairan Selat Sunda. Data hasil pengamatan lapangan akan dimanfaatkan untuk memperkuat sistem observasi dan prakiraan meteorologi-oseanografi BMKG di Selat Sunda guna mendukung pemantauan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap kondisi laut dan atmosfer secara lebih akurat, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengukuran secara in-situ diperlukan untuk memperoleh data pembanding terhadap berbagai sistem observasi dan prakiraan yang digunakan BMKG. Data tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat akurasi sistem sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan.

“Salah satu aspek penting dalam verifikasi tersebut adalah pengukuran data secara in-situ. Data hasil survei akan digunakan sebagai pembanding sekaligus alat validasi terhadap sistem observasi dan prakiraan yang kami operasikan,” jelas Agi.

Salah satu sistem yang menjadi fokus verifikasi adalah High Frequency Radar (HF Radar) yang digunakan untuk memantau kondisi permukaan laut di Selat Sunda. Selain itu, survei juga mendukung validasi sistem coupled ocean-atmosphere BMKG, INAWIS, melalui perbandingan antara hasil pemodelan dan pengamatan langsung di lapangan.

Agi menambahkan bahwa Direktorat Meteorologi Maritim saat ini tengah menyiapkan pengembangan generasi terbaru INAWIS yang dikembangkan secara mandiri (in-house). Data hasil survei akan menjadi salah satu komponen penting dalam proses pengujian dan penyempurnaan sistem guna menghasilkan informasi yang semakin andal dan akurat.

Dalam pelaksanaannya, tim survei menggunakan sejumlah instrumen utama untuk memperoleh data meteorologi dan oseanografi secara langsung, antara lain Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) untuk mengukur profil arus laut berdasarkan kedalaman, Spotter Buoy untuk memantau gelombang dan parameter permukaan laut, Current Meter untuk mengukur arus pada titik tertentu, serta Portable Automatic Weather Station (PAWS) untuk pengamatan parameter cuaca di lapangan.

Selain itu, melalui kolaborasi dengan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), tim juga akan menguji prototipe Smart Autonomous Marine Sensing System atau Smart Buoy. Inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi riset antara Direktorat Meteorologi Maritim dan STMKG yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sistem observasi kelautan yang lebih efektif dan adaptif.

Sebelum survei utama dilaksanakan, BMKG bersama STMKG dan Stasiun Meteorologi Maritim Merak telah melakukan survei pendahuluan pada 9–11 September 2026. Kegiatan tersebut mencakup pemetaan kondisi keamanan dan perairan, kesiapan teknis, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat guna memastikan kelancaran pelaksanaan survei.

Selain memperkuat kualitas layanan meteorologi maritim, survei ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung keterpaduan informasi kebencanaan di kawasan Selat Sunda. Sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di Indonesia yang berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, ketersediaan data meteorologi dan oseanografi yang akurat menjadi penting untuk melengkapi informasi terkait kondisi atmosfer, laut, maupun aktivitas vulkanik.

Agi berharap hasil survei dapat mendukung penguatan integrasi data meteorologi, oseanografi, geofisika, dan vulkanologi dalam kerangka Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS).

“Selat Sunda memiliki karakteristik oseanografi yang unik dan berada dekat dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Karena itu, penguatan observasi terpadu sangat penting untuk mendukung keselamatan maritim dan peningkatan kualitas layanan informasi BMKG,” ungkapnya.

Melalui Survei Meteo-Oseanografi Terpadu Selat Sunda, BMKG terus memperkuat sinergi antara observasi lapangan, pemodelan, dan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan informasi meteorologi dan oseanografi yang semakin akurat dan andal. Hasil survei diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan layanan informasi maritim serta mendukung keselamatan masyarakat dan aktivitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia. (Putra)

Share:

Read More