Penumpang Whoosh Meningkat di Momen Hari Raya Idul Adha, Tiket KA Tambahan Ludes Terjual

Penumpang Whoosh Meningkat di Momen Hari Raya Idul Adha, Tiket KA Tambahan Ludes Terjual. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Pada H-1 libur Hari Raya Idul Adha 1447 H yang bertepatan dengan hari terakhir masyarakat bekerja sebelum long weekend, KCIC mencatat peningkatan volume penumpang Whoosh terjadi sekitar 25 persen jika dibandingkan hari biasa.

Hingga perjalanan kereta terakhir pada Selasa (26/5) pukul 22.25 WIB, penjualan tiket Whoosh mencapai sekitar 22 ribu tiket. Untuk mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode long weekend Idul Adha, KCIC mengoperasikan hingga 68 jadwal perjalanan Whoosh per hari.

Sementara untuk keberangkatan hari ini pada Rabu (27/5) volume penumpang juga masih mengalami peningkatan, kepadatan penumpang terlihat pada sejumlah jadwal keberangkatan dari Stasiun Halim menuju Bandung. Melalui data tiket yang telah terjual, tingkat okupansi untuk perjalanan siang hingga malam hari telah mencapai sekitar 50 persen. KCIC memprediksi total volume penumpang Whoosh pada Rabu (27/5) dapat mencapai lebih dari 20 ribu penumpang.

KCIC mengimbau masyarakat yang telah merencanakan perjalanan pada periode long weekend Idul Adha untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui kanal resmi KCIC, yaitu aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, loket dan Ticket Vending Machine di stasiun, serta berbagai aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, dan Trip.com.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, Momentum libur panjang selalu diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Untuk mengakomodasi peningkatan permintaan tersebut, KCIC juga mengoperasikan perjalanan tambahan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal perjalanan, termasuk keberangkatan hingga malam hari.

“Untuk menyambut periode long weekend Idul Adha, KCIC mengoperasikan 6 perjalanan tambahan sehingga total perjalanan Whoosh meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Adapun perjalanan tambahan terdiri dari 3 keberangkatan tambahan relasi Halim–Tegalluar Summarecon dan 3 keberangkatan tambahan relasi Tegalluar Summarecon–Halim,” ujar Eva.

Pada periode long weekend masyarakat yang ingin mendapatkan diskon tiket dapat mengikuti promo pemesanan rombongan dengan minimal pembelian 10 tiket penumpang pergi – pulang. Diskon diberikan mulai dari 10 persen. Pemesanan tiket rombongan dapat menghubungi Contact Center KCIC melalui WhatsApp di 0811-8888-111.

“Promo ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan dan perjalanan yang lebih hemat bagi masyarakat yang bepergian bersama keluarga menggunakan Whoosh selama masa libur panjang,” tutup Eva.

Untuk mendukung konektivitas perjalanan dari dan menuju Bandung, seluruh jadwal Whoosh telah terintegrasi dengan KA Feeder menuju Stasiun Bandung dan Cimahi.

KCIC juga mengimbau penumpang yang akan menuju Bandung dapat memanfaatkan layanan KA Feeder agar perjalanan selama long weekend tetap nyaman dan lancar. (Burhan)

Share:

Read More

BGN Dukung Langkah Efisiensi Pemerintah, Fokus Perkuat Efektivitas Program MBG 2026

BGN Dukung Langkah Efisiensi Pemerintah, Fokus Perkuat Efektivitas Program MBG 2026. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang memastikan, BGN mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (26/5).

Nanik menjelaskan, sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN berjalan sangat baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.

Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik. (Isna)

Share:

Read More

Sinergi Bappenas dan Kementerian P2MI, Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia

Sinergi Bappenas dan Kementerian P2MI, Perkuat Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menggelar rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5). 

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian P2MI, khususnya terkait penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, serta peningkatan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi dan upgrading skill.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa arah penempatan pekerja migran Indonesia ke depan harus terus ditingkatkan menuju sektor-sektor kerja yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa.

Lebih lanjut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia. Data yang terintegrasi akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan pekerja migran sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara lebih efektif dan terukur.

Selain itu, pertemuan turut membahas pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program SMK Go Global yang menargetkan penyaluran 500.000 pekerja migran Indonesia pada periode 2026–2029. Program tersebut difokuskan untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, termasuk melalui peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan kerja.

Menteri Rachmat Pambudy juga menyoroti pentingnya konsep village based protection dengan menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Sebagai penutup, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas untuk terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif.

“Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy. (Fathi)

Share:

Read More

Gema Takbir di Paris, Diaspora Indonesia Rasakan Kehangatan Iduladha Bersama Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beramah tamah dengan WNI dan diaspora usai melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. (Dok. BPMI Setpres)

Prancis, WaraWiri.net - Suasana Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis, pada Rabu, 27 Mei 2026, terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam salat Iduladha berjemaah menambah kehangatan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan.

Bagi sebagian WNI yang sedang berada di Paris, kesempatan melaksanakan salat Id di tanah rantau sekaligus bertemu langsung dengan Kepala Negara menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Hal tersebut dirasakan oleh empat mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, yakni Zeahita, Yuri, Kezia, dan Sindhu, yang tengah berada di Prancis untuk mengikuti kegiatan akademik.

“Sangat spesial ya. Apalagi pas banget kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Pak Presiden. It’s such an honor,” ujar Zeahita.

Kezia mengaku tidak menyangka perjalanan mereka ke Prancis akan bertepatan dengan momen salat Iduladha bersama Presiden Prabowo. Awalnya, mereka datang ke Prancis untuk mengikuti konferensi dan lomba Model United Nations di Lyon, sebelum akhirnya mampir di Paris.

“Sebenarnya kami tidak pernah expect akan salat di sini juga karena kami awalnya berangkat ke Lyon untuk konferensi atau lomba Model United Nations. Tapi berhubung kami mampir ke Paris sebentar, kami memutuskan untuk salat Id di sini, dan kami sangat bahagia karena bisa bertemu banyak rekan-rekan dari Indonesia dan tentunya juga Bapak Presiden,” tutur Kezia.

Bagi Sindhu, momen tersebut juga menjadi pengobat rindu terhadap Indonesia. Meski baru dua pekan berada di Prancis, ia mengaku suasana Iduladha bersama sesama WNI membuatnya merasa kembali dekat dengan kampung halaman.

“Alhamdulillah sangat bahagia. Tentunya kita kangen banget dengan Indonesia, padahal baru dua minggu di Prancis, tapi sudah kangen banget sama Indonesia,” ucap Sindhu.

Bagi Yuri, salat Iduladha di Wisma Indonesia menjadi pengalaman yang membahagiakan karena dapat bertemu dengan jajaran kepresidenan serta sejumlah menteri yang turut hadir.

“Rasanya cukup menyenangkan dan cukup exciting buat kita semua, buat salat di sini sekaligus bertemu dengan jajaran kepresidenan serta beberapa menteri juga,” ujar Yuri.

Tidak hanya para mahasiswa, pengalaman serupa juga dirasakan Myrna Damayanti, WNI asal Jakarta yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Paris. Bagi Myrna, suasana salat Iduladha di Paris terasa berbeda namun tetap penuh kedamaian.

“Di sini rasanya damai. Di antara bangunan-bangunan yang sangat cantik dan historical, kita bisa salat Id dan mendengar takbir. Itu senang banget sih,” tuturnya.

Myrna juga mengaku kehadiran Presiden Prabowo menjadi kejutan yang tidak disangka. Ia sebelumnya hanya mendengar kabar dari teman-temannya bahwa Presiden akan melaksanakan salat Id di lokasi yang sama.

“Teman-teman saya bilang, ‘Oh Myrna mau sama Pak Prabowo ya?’ Itu kayak bercandaan aja. Tiba-tiba saya boleh masuk. Ini sih alhamdulillah banget, benar-benar nggak disangka-sangka,” ucapnya.

Dalam momen Iduladha tersebut, Myrna menyampaikan harapan agar Indonesia dan seluruh masyarakatnya senantiasa diberi keberkahan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.

“Iduladha tahun ini, saya berharap untuk saya secara pribadi, perusahaan saya, dan negara kita, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, masyarakat yang hadir pun tampak menyanyikan bersama sejumlah lagu nasional. Momen ini semakin memperkuat rasa kebersamaan dan kehangatan diaspora di perantauan.

Bagi masyarakat Indonesia di Paris, Iduladha kali ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga ruang silaturahmi yang memperkuat rasa kebersamaan di tanah rantau. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa di mana pun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. (Dinda)

Share:

Read More

ASEAN-Japan Forum Dukung Talenta Industri Indonesia Unggul di Pasar Global

ASEAN-Japan Forum Dukung Talenta Industri Indonesia Unggul di Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat transformasi sektor industri manufaktur nasional melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. Upaya tersebut sejalan dengan visi Making Indonesia 4.0 dan target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan sektor manufaktur sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, transformasi industri saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pembangunan ekosistem manufaktur yang terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan.

“Tantangan transformasi digital sektor manufaktur di Indonesia saat ini terletak pada kesiapan teknologi digital dan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan SDM industri menjadi fondasi yang sangat penting,” kata Menperin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/5).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan industri 4.0, baik bagi pelaku industri maupun unit pendidikan vokasi. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri guna memperkuat kapasitas industri dan SDM manufaktur nasional.

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu memanfaatkan teknologi digital, memahami otomatisasi dan Internet of Things (IoT), mengelola data industri, meningkatkan efisiensi energi, hingga mendukung agenda dekarbonisasi dan industri hijau.

“Indonesia memiliki peluang besar karena didukung populasi usia produktif yang sangat besar. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan,” ujar Doddy.

Kepala BPSDMI menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan mitra internasional menjadi faktor penting dalam menciptakan SDM industri yang inovatif dan kompetitif secara global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPSDMI turut berpartisipasi aktif dalam ASEAN-Japan Forum yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (19/5). Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi dalam pengembangan SDM industri di kawasan ASEAN.

Dalam forum tersebut, Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta Shinji Hirai menyampaikan bahwa tantangan utama yang dihadapi berbagai negara saat ini adalah memenuhi kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga keterampilan pemecahan masalah, adaptif terhadap perubahan, dan mampu berkontribusi secara efektif di dunia kerja.

“Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi sedang kuat dan angkatan kerjanya muda serta dinamis, sementara industri membutuhkan talenta yang lebih terampil dan siap kerja,” ungkap Shinji.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) Wulan Aprilianti Permatasari menyatakan, ASEAN-Japan Forum menjadi ruang kolaborasi produktif untuk memperluas jejaring kerja sama dan menghasilkan langkah konkret dalam membangun talenta industri Indonesia yang unggul.

“Kami berharap AMEICC dapat terus mendukung peningkatan daya saing SDM industri Indonesia melalui transformasi digital sehingga mampu memperkuat daya saing industri nasional,” tutur Wulan.

Kemenperin bersama mitra internasional juga terus memperkuat program pengembangan SDM industri. Sejak 2022, Kemenperin bersama Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang dan AOTS telah menjalankan proyek pengembangan SDM yang berfokus pada penguatan tenaga pengajar di unit pendidikan tinggi industri, termasuk pengembangan metodologi 5S dan Kaizen guna mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas kerja. Pada 2025, program tersebut juga diperluas dengan fokus pada Green Transformation (GX) dan Digital Transformation (DX).

Selain itu, BPSDMI bersama AOTS telah menyelenggarakan pelatihan LeMMI 4.0 bagi dosen dan mahasiswa di Politeknik STMI Jakarta sejak 2021 hingga 2026 dengan total peserta mencapai 110 orang. Pelatihan serupa juga diberikan kepada praktisi industri di PIDI 4.0 dengan jumlah peserta sebanyak 258 orang. BPSDMI turut mengembangkan pelatihan bertema Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, serta transformasi industri 4.0 tingkat manajerial. (Putra)

Share:

Read More

Kemenperin Libatkan IKM Komponen Masuk Rantai Pasok Kendaraan Listrik

Kemenperin Libatkan IKM Komponen Masuk Rantai Pasok Kendaraan Listrik. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) nasional sebagai bagian dari strategi transformasi industri menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan memacu keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik dunia. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 telah menegaskan komitmen terhadap pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi, ekonomi hijau, dan industrialisasi nasional,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).

Menurut Menperin, pemerintah terus mempercepat penguatan struktur industri KBLBB agar memiliki daya saing global sekaligus mampu memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional. Karena itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya melibatkan industri besar, tetapi juga mendorong partisipasi aktif IKM nasional.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi oleh pelaku industri besar, namun juga oleh industri berskala kecil dan menengah sehingga dapat terjadi proses transfer wawasan, pengetahuan, dan teknologi bagi pengembangan industri dalam negeri ke depan,” tegasnya.

Sebagai salah satu langkah konkret, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Investasi/BKPM, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT VKTR Teknologi Mobilitas menyelenggarakan kegiatan Penjajakan Peluang Bisnis IKM Alat Angkut dalam Rantai Pasok KBLBB di Cikarang, Jawa Barat, pada 22 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diikuti para pelaku IKM komponen otomotif, pemerintah daerah pembina IKM, asosiasi, serta industri komponen otomotif nasional. Agenda ini bertujuan membuka peluang kerja sama dan kemitraan strategis antara IKM dengan industri besar kendaraan listrik.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengidentifikasi peluang bisnis sekaligus memberikan pemahaman mengenai kebutuhan industri kendaraan listrik, termasuk aspek pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka potensi kemitraan strategis antara IKM alat angkut dengan industri besar serta memberikan informasi mengenai kebutuhan komponen kendaraan listrik terhadap pemenuhan TKDN,” ujar Reni.

Dirjen IKMA menjelaskan, perkembangan industri kendaraan listrik nasional saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada triwulan I tahun 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, populasi bus listrik nasional hingga April 2026 tercatat mencapai 798 unit. Sementara itu, kendaraan listrik roda dua telah mencapai 236.451 unit pada Februari 2026 atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Ini merupakan potensi yang harus dimaksimalkan oleh pelaku IKM komponen otomotif agar dapat turut mendulang manfaat dan memaksimalkan peluang bisnis di masa depan,” ungkapnya.

Pertumbuhan pasar kendaraan listrik juga didukung oleh semakin luasnya infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik umum (SPKLU). Berdasarkan data PT PLN, hingga April 2026 telah tersedia 4.769 unit SPKLU di 3.097 lokasi di Indonesia. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 62.918 unit pada tahun 2030 untuk mendukung proyeksi 943.764 unit KBLBB sesuai roadmap Kementerian ESDM.

“Kondisi ini menunjukkan perubahan preferensi konsumen menuju kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang besar bagi IKM komponen otomotif untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan listrik yang terus berkembang,” jelas Reni.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin, Dini Hanggandari, menambahkan bahwa kegiatan penjajakan bisnis tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari pemerintah dan industri guna memberikan pemahaman mengenai peluang pasar, standar teknologi, kualitas, serta keberlanjutan industri kendaraan listrik.

“Melalui kegiatan penjajakan peluang bisnis ini, diharapkan IKM alat angkut binaan kami dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai standar teknologi, kualitas, dan keberlanjutan yang dibutuhkan industri kendaraan listrik sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing di pasar domestik maupun global,” tutup Dini. (Putra)

Share:

Read More

Kemenag Sesalkan Pembubaran Ibadah di Bantul, Dorong Penegakan Hukum

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar. (Dok. Kemenag)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama menyesalkan peristiwa pembubaran ibadah yang terjadi di Gereja Misa Sejahtera (GMS) Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemenag menilai tindakan tersebut tidak sepatutnya terjadi dan mendukung aparat penegak hukum mengusut peristiwa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, mengatakan aksi pembubaran ibadah semestinya dapat dihindari melalui pendekatan yang lebih persuasif dan meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

“Kami menyesalkan terjadinya kembali aksi pembubaran ibadah jemaah gereja. Tindakan semacam ini semestinya bisa dihindari melalui pendekatan yang lebih persuasif dan mengedepankan musyawarah,” kata Thobib di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurut Thobib, Kementerian Agama mendukung proses penanganan hukum atas insiden tersebut agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis tidak bisa dibenarkan.

“Kami mendukung langkah penegak hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap setiap aksi anarkisme dan tindak kekesaran,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi regulasi terkait pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“Kami mengimbau umat beragama untuk mematuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait izin pendirian rumah ibadah. Bagaimanapun sampai saat ini, itulah regulasi yang berlaku untuk dijadikan pedoman bersama bagi semua umat beragama,” tuturnya.

Selain itu, Thobib mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan dan saling menghormati kebebasan beragama.

“Kami mengajak umat beragama untuk tetap menjaga kerukunan dan saling menghormati kebebasan beragama dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ke depan, musyawarah harus dikedepankan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dan menjauhi tindakan kekerasan,” lanjutnya.

Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Hariyanto pada 27 Mei 2026 mengatakan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

“Masih kami dalami dan mohon doanya, dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja,” katanya kepada wartawan.

Peristiwa pembubaran ibadah diketahui terjadi pada 24 Mei 2026 dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan menyebut adanya aksi pembubaran ibadah jemaat GMS Bantul oleh sekelompok massa. (Siti)

Share:

Read More

Seluruh Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Mina, Kemenhaji Pastikan Layanan Armuzna Berjalan Terkendali

Seluruh Jemaah Haji Indonesia Telah Tiba di Mina, Kemenhaji Pastikan Layanan Armuzna Berjalan Terkendali. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan seluruh proses pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase puncak ibadah haji atau Armuzna berjalan lancar, tertib, dan terkendali.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah dan selanjutnya tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah mabit serta lontar jumrah.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional. Pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah berlangsung pada pukul 02.40 waktu Arab Saudi, sementara proses pergerakan dari Muzdalifah menuju Mina selesai pada pukul 07.00 waktu Arab Saudi dan area Muzdalifah telah dinyatakan steril,” ujar Maria di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Maria menjelaskan, keberhasilan proses Armuzna merupakan hasil sinergi seluruh petugas haji Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan selama fase puncak haji berlangsung.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan, ketertiban, dan kepatuhan dalam mengikuti seluruh arahan petugas. Ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan Armuzna tahun ini,” katanya.

Saat ini, lanjut Maria, fokus pelayanan diarahkan pada pendampingan jemaah selama berada di Mina, khususnya dalam pelaksanaan lontar jumrah Aqabah dan hari-hari tasyrik berikutnya.

Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina dan ditempatkan di tenda-tenda jemaah serta sejumlah pos layanan sepanjang jalur menuju Jamarat. Selain itu, Kemenhaji juga menyiapkan petugas yang berjaga di Masjidil Haram.

Para petugas dibagi ke dalam 10 satuan ad-hoc yang masing-masing bertanggung jawab terhadap 11 hingga 13 markas atau kawasan tenda jemaah.

“Penguatan layanan ini dilakukan agar jemaah mendapatkan pendampingan, pelindungan, dan bantuan secara cepat serta terkoordinasi selama fase Mina berlangsung,” ujar Maria.

Kemenhaji juga mengimbau seluruh jemaah untuk tetap mematuhi jadwal lontar jumrah yang telah ditentukan dan tidak memaksakan diri, terutama pada siang hari ketika suhu di Mina mencapai 41 derajat celcius.

“Kami mengimbau jemaah Indonesia untuk tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari cuaca panas dan kepadatan. Jemaah diharapkan tetap berada di dalam tenda dan mengikuti arahan petugas,” kata Maria.

Ia juga meminta jemaah memanfaatkan jalur dua atau jalur atas yang telah disiapkan sebagai jalur resmi pergerakan jemaah Indonesia menuju Jamarat guna mendukung kelancaran arus dan mengurangi potensi kepadatan.

Selain itu, Maria mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama fase Mina dengan memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan payung atau pelindung kepala saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik di luar keperluan ibadah.

“Khusus bagi jemaah lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah risiko tinggi, kami meminta keluarga kloter, ketua rombongan, dan sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan,” ujarnya.

Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam.

“Kami mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji serta kembali ke Tanah Air dengan predikat haji yang mabrur dan mabruroh,” tutup Maria. (Tedy)

Share:

Read More

Wamenpora Taufik Terima Audiensi Wakil Wali Kota Kupang, Perkuat Sinergi Program Pemuda dan Olahraga

Wamenpora RI Taufik Hidayat, menerima audiensi Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis di Kantor Kemenpora, Jakarta. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora RI) Taufik Hidayat, menerima audiensi Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis yang hadir bersama Kadispora Kupang Alan Yoga Girsang di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (25/5) pagi.

Kepada Wawenpora, Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan keinginannya untuk berkolaborasi, mensinergikan serta memperkuat program-program pemuda dan olahraga yang ada dengan program-program di Kemenpora.

"Kami dari pemerintah Kota Kupang sangat senang sekali diberikan kesempatan bertemu Pak Wamenpora, ini merupakan kesempatan luar biasa kami bisa menyampaikan program-program yang ada di Kota Kupang," ujarnya usai beraudiensi.

"Kami juga menyampaikan keinginan kami untuk berkolaborasi dengan Kemenpora. Kedepan kami akan terus berkoordinasi dan terus menyampaikan follow up terkait program-program yang ada di kementerian agar bisa terus dikolaborasikan dan linear dengan program pemuda dan olahraga di Kota Kupang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Serena berharap beberapa program olahraga mendapat dukungan Kemenpora, seperti rekomendasi untuk fasilitas-fasilitas olahraga serta pembahasan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2028 mendatang.

"Fokus kami adalah pembinaan atlet-atlet sejak usia dini dan kami juga ingin adanya peningkatan lisensi untuk para pelatih serta juga terkait PON. Kami juga konsultasi untuk bisa mendapatkan rekomendasi fasilitas dari Kemenpora di Kementerian PU," urainya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Wamenpora Taufik menyambut baik dan juga berharap adanya komunikasi lebih intens guna mendukung dan memperkuat program-program terbaik bidang pemuda dan olahraga dapat terus disinergikan. 

"Beliau sangat baik dan siap untuk berkomunikasi lebih lanjut. Beliau juga membuka jalan untuk para jajaran yang ada di Kemenpora (deputi dan asdep) untuk bisa berkomunikasi secara teknis dengan pemerintah Kota Kupang untuk bisa mensinergikan program-program yang ada berjalan baik," pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Dana Otsus dan Badan Koordinasi Aceh Akan Dibahas dalam RUU Pemerintahan Aceh

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, dalam agenda pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh serta pembentukan badan koordinasi menjadi salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan, sejumlah usulan yang berkembang selama proses penyusunan RUU telah dimasukkan dalam draf usul inisiatif DPR. Namun, keputusan final terkait berbagai substansi tersebut masih akan dibahas bersama pemerintah melalui mekanisme Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah usulan peningkatan Dana Otsus Aceh dari 2 persen menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

“Dari pengajuan itu 2,5 persen. Tentunya nanti setelah tahap Surpres, ini akan menganut sebuah skema kesepakatan. Kesepakatan itu nanti dibahas pada pembicaraan tingkat pertama melalui DIM bersama pemerintah,” ujar Bob Hasan saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Selain Dana Otsus, Baleg juga mengakomodasi gagasan pembentukan badan koordinasi yang bertugas mengharmonisasikan pelaksanaan program-program yang didanai melalui skema otonomi khusus.

Menurut Bob, badan tersebut dirancang bersifat koordinatif dan dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Dana Otsus.

“Ya ada badan koordinasi, badan koordinatif yang tentunya dipimpin oleh gubernur. Tetapi ini juga masih menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah dalam DIM nanti,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan badan koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai Dana Otsus sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatannya.

Selain itu, Baleg juga belum menetapkan secara final ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan sejumlah kebijakan dalam skema Otsus Aceh. Dalam draf usul inisiatif DPR, beberapa ketentuan tidak lagi mencantumkan batas waktu secara tegas dan akan menjadi ruang pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa seluruh substansi yang diusulkan dalam revisi UU Pemerintahan Aceh bertujuan memastikan keberlanjutan pembangunan Aceh, sekaligus menjaga semangat kekhususan dan perdamaian yang telah dibangun selama ini.

“Ini nanti kita kembalikan kepada pemerintah untuk mengisi DIM yang kemudian menjadi bahan diskusi bersama sampai nantinya ditetapkan menjadi undang-undang,” tegasnya. (Subhan)

Share:

Read More

Komisi V DPR RI Dukung Penguatan BSPS Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program prioritas yang dinilai paling langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran Kementerian PKP diyakini akan menjadi salah satu yang paling optimal di antara mitra kerja Komisi V DPR RI, terutama karena didorong pelaksanaan program BSPS yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait dan jajaran yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026). 

“Program BSPS ini betul-betul menyentuh masyarakat. Karena itu kami mengapresiasi peningkatan target dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit dan Komisi V DPR RI siap mendukung penuh apabila ke depan ditingkatkan hingga dua juta unit,” ujar nya.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut berharap penyerapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada akhir tahun dapat kembali sesuai target perencanaan, termasuk mengurangi deviasi negatif yang masih terjadi pada pertengahan tahun anggaran.

Selain BSPS, Andi Iwan Darmawan Aras juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), khususnya untuk sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang dinilai masih membutuhkan dukungan penyediaan hunian layak. Ditegaskannya, pembangunan rusunawa perlu diperkuat kembali dalam perencanaan anggaran Tahun 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Andi Iwan Darmawan Aras turut menyoroti minimnya program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan. Ia menilai, sejak program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tidak lagi berjalan optimal, masyarakat di wilayah kelurahan relatif semakin sedikit memperoleh program yang langsung menyentuh kebutuhan mereka.

“Kita melihat ada kesenjangan antara desa dan kelurahan. Di desa banyak program yang langsung dirasakan masyarakat, sementara di wilayah kelurahan saat ini masih relatif minim. Karena itu program penataan kawasan kumuh dan sanitasi perlu diperkuat kembali,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia juga mendorong Kementerian PKP untuk terus melakukan inovasi pembiayaan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, Andi Iwan Darmawan Aras menilai persoalan penyediaan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan perumahan nasional. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kementerian Kehutanan agar penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan dapat lebih optimal.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperluas pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga akses masyarakat terhadap rumah subsidi dapat semakin meningkat.

“Kemudian yang menjadi persoalan utama juga memang masalah lahan. Nah kita lihat bagaimana supaya betul-betul koordinasi dengan Kementerian ATR dan BUMN dan Kehutanan tadi juga membuat penyiapan lahan bisa lebih optimasi sehingga FLPP ini juga bisa lebih dimaksimalkan lagi,” pungkas Andi Iwan Darmawan Aras. (Subhan)

Share:

Read More

Iduladha 1447 H di Mabes Polri, Kapolri Tebar 8.380 Hewan Kurban Wujudkan Kepedulian Sosial

Iduladha 1447 H di Mabes Polri, Kapolri Tebar 8.380 Hewan Kurban Wujudkan Kepedulian Sosial. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi (27/5/2026), saat ribuan jamaah dari unsur pejabat utama, personel Polri, ASN, Bhayangkari hingga masyarakat umum melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah.

Momentum sakral ini tak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga wujud nyata penguatan nilai kebersamaan, kepedulian, dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

Kegiatan yang dipimpin Imam Masjid Baitul Hikmah Syurtah, Ustaz Muammar Samsul, serta diisi khutbah oleh Prof. Dr. Muhammad Hariyadi tersebut menekankan pentingnya ketakwaan di tengah dinamika global, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan sinergi dalam memelihara kamtibmas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, Irwasum Polri Irjen Pol. Wahyu Widada, Teknisi Jibom Utama Tk. I Korbrimob Polri Suhendri, Danpas Brimob II Korbrimob Brigjen Pol. Heru Novianto, serta para Pejabat Utama Mabes Polri.

Usai pelaksanaan shalat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis hewan kurban oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyerahkan secara simbolis ribuan hewan kurban yang kemudian dilepas untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk asrama Polri, pondok pesantren, yayasan yatim piatu, hingga polda jajaran di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Polri menyalurkan sebanyak 8.380 hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi.

Di Mabes Polri sendiri, tercatat 637 hewan kurban diterima panitia, dengan rincian 630 ekor sapi dan tujuh ekor kambing, di mana 453 ekor sapi berasal langsung dari Kapolri.

Melalui momentum Iduladha ini, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam menebar nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta mempererat hubungan emosional antara institusi dan masyarakat. (Evi)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri Ajak Dirlantas Rangkul Komunitas Ojol, Tekankan Pendekatan Humanis

Kakorlantas Polri Ajak Dirlantas Rangkul Komunitas Ojol, Tekankan Pendekatan Humanis. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho meminta seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) di daerah aktif membangun komunikasi dan kedekatan dengan komunitas ojek online (ojol) serta berbagai komunitas masyarakat lainnya.

Menurutnya, pendekatan humanis menjadi kunci untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Karena itu, kata Kakorlantas, jajaran Polantas diminta tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat.

“Saya mengapresiasi rekan-rekan Dirlantas yang selama ini sudah aktif membangun komunikasi dengan komunitas ojol. Rangkul mereka, rangkul seluruh komunitas, jalin silaturahmi, dan ke depan kita akan membentuk Asosiasi Ojol Nusantara,” ujar Kakorlantas.

Ia menilai para pengemudi ojol merupakan bagian penting yang setiap hari berada di jalan dan memiliki peran strategis dalam memberikan informasi maupun masukan kepada kepolisian.

“Komunitas ojol ini adalah bagian dari saudara kita yang setiap hari berada di jalan. Mereka bisa menjadi mitra untuk memberikan informasi, berdiskusi, sekaligus membantu menciptakan ketertiban lalu lintas. Alhamdulillah, saat saya turun langsung ke lapangan, mereka merasa bangga karena dirangkul dan diajak dekat oleh Polantas,”kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Kakorlantas menegaskan paradigma Polantas saat ini harus berubah. Pendekatan kepada masyarakat tidak lagi semata-mata melalui penilangan atau penegakan hukum, melainkan lewat pendekatan hati dan silaturahmi.

“Pendekatan kita sekarang bukan lagi semata-mata tilang atau penegakan hukum, tetapi pendekatan hati. Polantas harus dekat dengan masyarakat, hadir untuk merangkul dan membangun kedekatan agar kesadaran tertib berlalu lintas tumbuh dari diri masyarakat sendiri,” kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Menurutnya, ketika masyarakat merasa dihargai dan dirangkul, kesadaran untuk tertib berlalu lintas akan tumbuh dengan sendirinya.

“Ketika masyarakat dirangkul dan diajak membangun kedekatan melalui silaturahmi, mereka merasa bangga dan senang. Dari situ muncul kesadaran sendiri sehingga mereka malu untuk melakukan pelanggaran lalu lintas,” ucap Kakorlantas.

Program humanis tersebut juga menjadi bagian dari penguatan program “Polantas Menyapa dan Melayani” yang saat ini terus didorong Korlantas Polri di seluruh wilayah Indonesia. (Evi)

Share:

Read More

Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Digital, Personel Penerangan Koopsudnas Ikuti Pelatihan di Metro TV

Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Digital, Personel Penerangan Koopsudnas Ikuti Pelatihan di Metro TV. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebanyak 20 personel Penerangan Koosudnas dan jajaran mengikuti pelatihan komunikasi media di studio Metro TV Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pelatihan yang dikemas dalam media academy terselenggara atas kerjasama Penerangan Koopsudnas dengan Metro TV. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi publik dan penguatan kompetensi personel penerangan Koopsudnas dalam pengelolaan informasi dan komunikasi media, termasuk peliputan dan produksi konten.

Pemimpin redaksi Metro TV Budiyanto saat menerima kehadiran peserta pelatihan, mengapresiasi kegiatan Penerangan Koopsudnas. Menurutnya ini bagian dari menjawab tuntutan tugas penerangan yang semakin kompleks.

Pelatihan media academy diikuti personel Penerangan Makoopsudnas, Koopsau, Kodau 1, Lanud Halim P, Lanud Atang Sandjaja, Bogor, Lanud Suryadarma Subang dan Kosek IV Jakarta. (Bambang)

Share:

Read More

Kasum TNI Tinjau Pemeriksaan Kontainer Mineral Hasil Penindakan TNI AL di Batam

Kasum TNI Tinjau Pemeriksaan Kontainer Mineral Hasil Penindakan TNI AL di Batam. (Dok. Puspen TNI)

Batam, WaraWiri.net - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampidsus Kejagung RI Dr. Febrie Adriansyah dan Pangkoarmada RI Laksdya Denih Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/5/2026).

Pemeriksaan dilakukan setelah Satgas PKH menerima laporan dari penyidik TNI AL terkait penindakan kapal pengangkut mineral pada 17 Mei 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, aparat membuka 15 dari total 25 kontainer guna mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antarinstansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional agar tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi negara.

Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL, Kodaeral IV Batam, terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.

"Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian," jelasnya.

Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut.

"Dan perlu disampaikan juga di sini bahwa dari pimpinan TNI menyampaikan bahwa TNI dalam hal ini melalui TNI Angkatan Laut akan terus melakukan upaya-upaya tegas terhadap setiap penyelundupan-penyelundupan lewat jalur laut," tegasnya.

Lebih lanjut Kasum TNI menyampaikan bahwa penanganan kasus tersebut sejalan dengan perhatian Presiden RI terhadap maraknya penyelundupan sumber daya alam strategis, khususnya mineral rare earth.

"Apalagi kita ketahui bapak Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa penyelundupan mineral khususnya rear earth ini salah satu yang menjadi atensi selain penyelundupan-penyelundupan sumber daya alam lainnya," pungkasnya. (Bambang)

Share:

Read More

Wamenkeu Juda Agung: Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Juda Agung: Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu.

Menurut Wamenkeu, pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya bertumpu pada aktivitas ekonomi di daerah, mulai dari pasar tradisional, sentra UMKM, kawasan industri, hingga sektor pertanian dan rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Wamenkeu.

Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, Wamenkeu menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah, yaitu perlunya diversifikasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Banyak daerah masih bergantung pada sektor komoditas primer serta transfer dari pemerintah pusat, sementara belanja daerah dinilai belum sepenuhnya produktif karena masih didominasi belanja pegawai dan barang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan kepada daerah melalui transfer ke daerah (TKD), pembiayaan kreatif, dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Hingga April 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pembangunan daerah melalui skema pembiayaan inovatif yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI mencapai Rp37 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dan kawasan pariwisata.

Menutup sambutannya, Wamenkeu menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha dalam memperkuat ekonomi nasional.

“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” kata Wamenkeu. (Rizal)

Share:

Read More

Survei Market Calon Penyedia Jasa Komunikasi Strategis Terintegrasi Program Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

Survei Market Calon Penyedia Jasa Komunikasi Strategis Terintegrasi Program Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi, adaptif, dan berdampak luas guna memperkuat penyampaian informasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat citra program, serta mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan komunikasi publik pada program prioritas KKP Tahun 2026 dirancang melalui pendekatan komunikasi strategis yang mencakup penyusunan strategi komunikasi, branding program, media engagement, pelaksanaan event, serta influencer engagement secara terintegrasi dalam satu ekosistem komunikasi publik yang efektif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 merencanakan pengadaan Penyedia Jasa Komunikasi Strategis Terintegrasi untuk mendukung berbagai program prioritas nasional KKP yang akan dilaksanakan di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mendapatkan calon penyedia jasa yang memiliki kapasitas, pengalaman, jaringan, dan kemampuan pelaksanaan komunikasi publik yang baik, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan bermaksud melakukan survei market dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh informasi kemampuan dan minat dari calon Penyedia Jasa Komunikasi Strategis Terintegrasi Tahun Anggaran 2026.

Ruang lingkup pekerjaan yang direncanakan meliputi:

Strategi Komunikasi

Penyusunan strategi komunikasi publik, narasi tunggal, key message, komunikasi isu strategis, crisis communication, pengelolaan media digital dan media massa, serta pelaksanaan komunikasi program prioritas berskala nasional maupun internasional.

Branding

Penyusunan branding strategy, identitas visual, positioning program, branding campaign, creative assets, pengelolaan branding media digital, serta media engagement untuk mendukung penguatan citra institusi dan program prioritas KKP.

Media Engagement

Pelaksanaan publikasi media melalui pemberitaan, artikel, advertorial, feature, video, media sosial, media partnership, media monitoring, analytic reporting, serta penguatan jaringan publikasi nasional dan internasional.

Event Organizer

Pelaksanaan event pemerintah dan public campaign berskala nasional maupun internasional, termasuk event hybrid/offline-online, community engagement, produksi konten digital, serta aktivasi publik dengan jumlah peserta besar.

Influencer Engagement

Pengelolaan influencer campaign multi-platform melalui penyediaan influencer yang relevan, pengelolaan campaign digital, monitoring engagement, pelaporan performa campaign, serta optimalisasi reach dan audience engagement.

Harap calon penyedia mengisi form registrasi dan kuesioner yang telah disediakan. Pengisian kuesioner disampaikan paling lambat tanggal 5 Juni 2026 pukul 16.30 WIB.

Pertanyaan dapat disampaikan pada saat penjelasan publik atau melalui alamat email: humas.kkp@kkp.go.id.

Penyampaian informasi terkait gambaran umum pekerjaan akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 10.00 WIB dengan tautan sebagai berikut:

Topic: Sosialisasi Penyedia Jasa Komunikasi Strategis Terintegrasi KKP Tahun 2026

Meeting ID: 896 9202 5543

Passcode: 674745. (Fajar)

Share:

Read More

Wamenhut: Riset dan Inovasi Jadi Fondasi Utama Kebijakan Konservasi Hutan

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa riset dan inovasi berbasis sains harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang presisi dan adaptif. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan pidato kunci Menteri Kehutanan dalam acara "BRIN Goes to Stakeholders & Society: Exposing New Species - Chapter Flora" di Kantor BRIN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kekayaan flora bukan hanya warisan alam tetapi juga modal penting bagi ilmu pengetahuan, ketahanan ekologi, pangan, kesehatan, budaya dan kesejahteraan masyarakat.

"Setiap penemuan spesies baru flora mengingatkan kita bahwa masih banyak kekayaan hayati Indonesia yang belum sepenuhnya dikenali. Kita memikul tanggung jawab besar untuk memastikan spesies-spesies ini tidak hilang sebelum kita memahami perannya bagi ekosistem," ujar Wamenhut.

Kementerian Kehutanan berkomitmen mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui program bioprospeksi, yaitu peningkatan nilai tambah flora berbasis ilmu pengetahuan untuk sektor farmasi, kosmetik, pangan, hingga bioenergi. Beberapa kolaborasi nyata yang sedang dikembangkan di kawasan taman nasional meliputi pemanfaatan tumbuhan untuk kosmetik, pengembangan mikroba pertanian, hingga riset jamur untuk antikanker.

Guna mengoperasionalkan hasil riset ke tingkat tapak, Kementerian Kehutanan telah memperkuat sinergi dengan BRIN melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 11 Februari 2026 serta kerja sama penelitian di 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi di seluruh Indonesia. Kerja sama ini juga didorong untuk mengeksplorasi pengetahuan tradisional masyarakat adat di sekitar hutan.

"Kolaborasi antara ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal perlu dikembangkan sebagai bagian dari pengelolaan hutan berkelanjutan," katanya.

Wamenhut mengajak seluruh pihak untuk memperkuat tiga agenda bersama: membangun basis data flora yang valid; memperkuat jembatan antara riset, pengambil kebijakan dan pengelolaan lapangan; serta memperluas edukasi publik agar masyarakat semakin bangga dan peduli terhadap kelestarian alam Indonesia.

"Mari kita jadikan penemuan spesies baru bukan hanya sebagai capaian ilmiah, tetapi sebagai panggilan untuk bekerja lebih sungguh-sungguh menjaga hutan Indonesia, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan ilmu pengetahuan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada BRIN, para peneliti, pengelola kawasan, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penemuan, pendokumentasian, dan pelestarian flora Indonesia.

"Semoga kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan BRIN semakin konkrit, produktif dan berdampak nyata bagi kelestarian alam Indonesia," pungkasnya. (Burhan)

Share:

Read More

Kunjungi UPT di Provinsi Lampung, BMKG Fokus pada Penguatan Layanan dan Kolaborasi

Kunjungi UPT di Provinsi Lampung, BMKG Fokus pada Penguatan Layanan dan Kolaborasi. (Dok. BMKG)

Lampung, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) melalui penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT), peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan inovasi layanan di daerah. Upaya tersebut menjadi fokus dalam rangkaian audiensi dan inspeksi UPT BMKG di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada 24-25 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, didampingi Plt. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramdhani, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BMKG. Rangkaian kegiatan meliputi audiensi bersama seluruh UPT BMKG Provinsi Lampung, inspeksi peralatan operasional utama (aloptama), peninjauan radar cuaca, hingga kunjungan ke Maritime Automatic Weather Station (MAWS) di Pelabuhan Panjang.

Dalam arahannya, Kepala BMKG menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis karena didukung kelengkapan layanan MKG yang mencakup Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Maritim, dan Stasiun Geofisika dalam satu wilayah.

“Di Provinsi Lampung ini kondisi infrastrukturnya sebenarnya sangat ideal. Ada Stasiun Meteorologi Penerbangan, Stasiun Maritim, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, yang menjadi modal penting untuk memperkuat layanan BMKG sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa BMKG saat ini terus melakukan evaluasi dan penguatan fungsi UPT secara menyeluruh agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder. Menurutnya, setiap kebijakan organisasi harus didasarkan pada kajian yang matang serta mempertimbangkan kebutuhan riil layanan di lapangan.

Faisal mencontohkan peran strategis Stasiun Maritim Lampung yang melayani kawasan pelabuhan dan jalur pelayaran penting, termasuk wilayah penyeberangan Merak–Bakauheni serta sejumlah pelabuhan lainnya di Provinsi Lampung.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami menilai fungsi Stasiun Maritim Lampung ini posisinya masih sangat strategis untuk terus kita perkuat fungsinya. Layanan maritim di wilayah ini memiliki peran penting bagi keselamatan transportasi laut dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.

Selain penguatan layanan publik, BMKG juga mendorong pengembangan kerja sama dengan berbagai stakeholder strategis di Lampung, termasuk sektor perkebunan, industri gula, dan potensi energi panas bumi (geothermal). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung pemanfaatan informasi cuaca dan iklim secara lebih optimal bagi kegiatan operasional dan pembangunan daerah.

“Kami melihat Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan layanan berbasis kebutuhan pengguna. Kolaborasi dengan stakeholder daerah harus terus diperkuat agar layanan BMKG semakin dirasakan manfaatnya,” tambah Faisal.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, serta semangat pengabdian seluruh insan BMKG dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“BMKG harus tetap menjadi lembaga yang rendah hati, profesional, dan hadir sebagai bagian dari pemerintah dalam melayani masyarakat. Kita bekerja untuk mendukung pembangunan nasional dan tetap fokus pada tugas mulia lembaga yang siap melayani serta mendukung pembangunan Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramdhani menjelaskan bahwa hasil audiensi dan inspeksi akan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan BMKG ke depan, khususnya terkait penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, alat operasional utama, diseminasi informasi, dan inovasi layanan.

“Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian, mulai dari SDM, sarana prasarana, layanan publik, layanan khusus, hingga inovasi dan penguatan diseminasi informasi. Semua ini akan menjadi bagian dari pengembangan layanan BMKG ke depan,” ujarnya.

Andri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang dan lintas stakeholder untuk mendukung layanan informasi cuaca dan iklim yang lebih terintegrasi, termasuk mendukung sektor pertanian, pelayaran, dan transportasi.

“Kolaborasi antar-stasiun dan antarbidang perlu terus diperkuat. Informasi meteorologi dan klimatologi harus semakin aplikatif untuk mendukung kebutuhan operasional masyarakat dan sektor strategis,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BMKG bersama jajaran juga meninjau taman alat dan ruang operasional Stasiun Klimatologi Lampung, gedung radar cuaca, fasilitas operasional Stasiun Meteorologi Radin Inten II, hingga layanan operasional Stasiun Meteorologi Maritim Lampung dan perangkat MAWS di Pelabuhan Panjang.

Selain agenda teknis, kegiatan juga diisi dengan diskusi bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) BMKG terkait penguatan peran dan pemberdayaan keluarga besar BMKG di lingkungan UPT daerah. Diskusi tersebut membahas dukungan terhadap pengembangan kapasitas, kebersamaan, serta kontribusi DWP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan BMKG di daerah.

Melalui kegiatan ini, BMKG berharap penguatan koordinasi, inovasi layanan, dan kolaborasi dengan stakeholder di daerah dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat. (Muh)

Share:

Read More

OJK Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Lintas Sektor, Gelar Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026

OJK Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Lintas Sektor, Gelar Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - OJK terus memperkuat peran sektor jasa keuangan menjadi akselator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.

Sinergi antarlembaga seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan, serta kementerian/lembaga teknis di sektor riil lainnya secara bersama, sangat diperlukan untuk mendukung berbagai program Percepatan Pengembangan Ekonomi Daerah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 dengan tema 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor' di Balai Kartini, Senin.

“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menyurutkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya. Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju dan semakin sejahtera," kata Friderica.

Hadir dalam KNPED 2026 ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti.

Selain itu, hadir sejumlah Kepala Daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. KNPED 2026 juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay.

Menurut Friderica, sejak 2024 OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang berfokus pada optimalisasi berbagai potensi ekonomi di daerah melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk membangun ekosistem yang bisa mendukung pengembangan potensi ekonomi tersebut.

Sampai saat ini Program PED telah diimplementasikan di 40 kabupaten dan kota dengan fokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif termasuk di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan Program PED diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Kita terus mendorong PED ini semakin luas agar bisa memberikan kontribusi yang nyata di daerah melalui berbagai kolaborasi yang bisa membangun ekosistem program prioritas di daerahnya," kata Hernawan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga Pemerintah pusat senantiasa melakukan berbagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senantiasa digenjot dan diharapkan dapat mendorong perekonomian di daerah. Pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri semikonduktor di daerah, proses hilirisasi, serta mempersiapkan SDM yang andal," kata Airlangga.

Sedangkan Misbakhun mengatakan sektor jasa keuangan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga melalui pengaturan pembiayaan yang tepat sasaran akan membantu pemberdayaan UMKM dan memberikan penguatan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada PDB.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang selalu ingin mengkonsolidasikan semua tugas sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, kemudian membangun akselerasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini menjadi tanggung jawab kita semua supaya pembangunan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia," kata Misbakhun.

Wakil Menkeu Juda Agung dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi faktor penting dalam memberdayakan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa mendukung perekonomian nasional.

“Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan ekonomi yang kuat. Ekonomi daerah yang kuat bukan hanya memiliki anggaran daerah yang besar tetapi bagaimana daerah mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan. Pertumbuhan tidak dimulai dari angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai rumah tangga," kata Juda.

Arah Program PED

Tahapan PED yang dilakukan OJK antara lain memetakan potensi ekonomi unggulan di daerah melalui TPAKD, kemudian menyiapkan kolaborasi terintegrasi dengan multistakeholder, peningkatan kapasitas dukungan pembiayaan sektor jasa keuangan dan sektor riil, serta pemanfaatan produk keuangan untuk peningkatan nilai tambah keunggulan daerah.  

Di Sumatera Selatan, Program PED difokuskan pada pengembangan ekosistem kopi dari hulu hingga hilir. Pada 2025, produksi kopi Indonesia mencapai 832,7 ribu ton dan berpotensi meningkat hingga 1,2 juta ton per tahun melalui optimalisasi produktivitas lahan didukung industri olahan kopi dengan valuasi mencapai Rp129 triliun.

Di Jawa Timur, Program PED mengembangkan ekosistem susu sapi perah untuk mendukung rantai nilai pangan nasional. Dengan nilai ekonomi mencapai Rp49,5 triliun, penguatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, dan perluasan akses keuangan yang juga potensial diterapkan di daerah sentra susu lainnya.

Di Jawa Tengah, Program PED mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas padi, jagung, dan rajungan sebagai bagian komoditas pangan yang memiliki potensi ekonomi hingga Rp1.684 triliun. 

Di Jakarta, Program PED mendorong pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor film dan konten kreatif, dengan potensi nilai mencapai Rp2.130 triliun pada 2029.

Ekosistem PED diharapkan dapat didukung oleh beragam jenis lembaga jasa keuangan (LJK) sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas, paling sedikit melibatkan tiga jenis LJK.

Keberhasilan Program PED terlihat dengan telah dikembangkannya berbagai ragam keunggulan daerah di sektor agrikultur dan sektor ekonomi kreatif, dan berpotensi untuk diimplementasikan pada sektor pariwisata.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas implementasi program PED di berbagai wilayah Indonesia. OJK juga akan senantiasa mendukung fokus pembangunan nasional yang dimulai dari daerah sebagai sumber pertumbuhan baru dan berbasis penguatan rantai nilai yang mendukung pertumbuhan. (Fathi)

Share:

Read More