Bareskrim Polri Ringkus Kurir Narkoba Jaringan "Ko Erwin", Bongkar Alur Distribusi Sabu di Bima

Bareskrim Polri Ringkus Kurir Narkoba Jaringan "Ko Erwin", Bongkar Alur Distribusi Sabu di Bima. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Akhsan Al-Fadhil alias Genda, yang diduga sebagai kurir narkoba jaringan Erwin Iskandar alias Ko Erwin.

Ko Erwin diketahui merupakan bandar narkoba yang sebelumnya telah ditangkap dan diduga pernah menyetor sejumlah uang kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa tersangka ditangkap pada Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung makan di Jalan SM Amin, Pekanbaru, Riau.

“Yang bersangkutan berperan sebagai kurir dari sindikat bandar narkoba Erwin Iskandar,” ujar Eko dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Ko Erwin sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tersangka diketahui hendak melarikan diri ke wilayah Pekanbaru, Riau.

Dari hasil interogasi awal, Akhsan mengakui bekerja sama dengan Erwin alias Kokoh Erwin dalam peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat.

Eko mengungkapkan, keduanya pernah membawa sabu seberat 500 gram dan 1 kilogram yang diperoleh dari seseorang yang dikenal dengan sebutan “Bos Aceh”. Narkotika tersebut kemudian diedarkan di wilayah Bima.

Sabu tersebut dibawa dari Jakarta menuju Bima melalui jalur darat menggunakan mobil Toyota Raize warna hitam milik Ko Erwin. Setibanya di Bima, barang tersebut disimpan di sebuah hotel.

Selanjutnya, sabu seberat 500 gram disebut diambil oleh AKP Maulangi selaku Kasat Narkoba Polres Bima Kota, sedangkan sabu seberat 1 kilogram diambil oleh seseorang berinisial AWAN yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa dua unit telepon seluler dan uang tunai sebesar Rp2.360.000.

“Tersangka beserta barang bukti telah diamankan oleh Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut terkait jaringan peredaran narkotika tersebut,” tutup Eko. (Fathi)
Share:

Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, 7 Tersangka Diamankan

Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, 7 Tersangka Diamankan. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.netKepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kekayaan sumber daya alam nasional. Melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI berhasil mengungkap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan pasir timah dari Kepulauan Bangka Belitung ke Malaysia.

Pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi yang dilakukan secara cepat, terukur, dan profesional, guna mencegah kerugian negara serta menghentikan pencurian kekayaan alam.

Kasus ini bermula pada Senin, 23 Februari 2026, saat petugas Bea Cukai memperoleh informasi adanya kapal yang diduga membawa pasir timah ilegal untuk diselundupkan ke Malaysia.
Pada Selasa, 24 Februari 2026, petugas berhasil mengamankan kapal KM Rezeki Laut II dengan muatan 319 karung pasir timah tanpa dokumen resmi.

Kapal tersebut berikut 1 orang nahkoda dan 4 orang anak buah kapal (ABK) selanjutnya diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil pengembangan penyidikan, Polri mengamankan dua tersangka berinisial A dan M di Pulau Belitung. Keduanya diduga berperan sebagai penampung, pengelola, dan pengirim pasir timah ilegal.

Pemeriksaan mengungkap bahwa pasir timah berasal dari penambangan ilegal menggunakan meja goyang, kemudian dikumpulkan, dimurnikan, dan disiapkan untuk dikirim ke luar negeri.

Para pelaku diketahui telah melakukan sedikitnya empat kali pengiriman pasir timah ilegal ke Malaysia, dengan tujuan akhir ke smelter di Malaysia berinisial M.

Selain itu, nahkoda dan tiga ABK KM Rezeki Laut II juga telah ditetapkan sebagai tersangka, karena terbukti mengangkut pasir timah ilegal tanpa izin.

Pada Sabtu, 28 Februari 2026, tim penyidik mendatangi lokasi pengolahan pasir timah ilegal di Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Di lokasi tersebut, polisi menemukan meja goyang yang digunakan untuk memurnikan biji timah, menyita barang bukti, serta memasang police line.

Penanggung jawab pengungkapan kasus, Brigjen Pol. Irhamni, menyampaikan langsung keterangan kepada wartawan.

“Tujuan dan kedatangan kami adalah pengembangan kasus tindak pidana penyelundupan dan penambangan ilegal pasir timah. Lokasi ini adalah tempat pengolahan yang melakukan penyelundupan kemarin yang kami tangkap bersama rekan-rekan Bea Cukai,” ujar Brigjen Pol. Irhamni.

Ia menegaskan bahwa lokasi pengolahan menjadi titik krusial kejahatan ini.

“Meja goyang ini digunakan untuk memurnikan biji timah. Inilah sumber mereka menyelundupkan timah ke Malaysia,” sambungnya.

Polisi juga melakukan olah TKP dan pengambilan titik koordinat di sejumlah jalur pengiriman, termasuk kawasan pantai dan pelabuhan, untuk memperkuat alat bukti.

Terkait adanya keterangan tersangka mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat pertahanan, Polri menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Dittipidter Bareskrim Polri telah dan akan terus melakukan koordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POM AL) guna pendalaman lebih lanjut, apabila dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan personel pertahanan, sesuai mekanisme hukum dan kewenangan masing-masing institusi.

Hingga saat ini, total tujuh tersangka telah diamankan, termasuk dua tersangka berinisial A dan M di Pulau Belitung.
Seluruh tersangka dijerat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Brigjen Pol. Irhamni menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan hingga menyentuh pemodal dan jaringan lain yang terlibat.

“Para pelaku ini sedikitnya telah menyelundupkan pasir timah ke Malaysia sebanyak empat kali. Timah tersebut dijual ke salah satu perusahaan smelter di Malaysia berinisial M. Ini berdasarkan pengakuan mereka dalam pemeriksaan,” tegasnya.

Pengungkapan ini menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap semangat Pemerintah dalam Program Asta Cita, khususnya dalam mencegah penambangan liar, penyelundupan, serta pencurian kekayaan alam negara.

Polri berkomitmen untuk terus hadir menjaga kedaulatan sumber daya alam, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara sah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan dan perdagangan mineral ilegal, serta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya praktik penambangan liar dan penyelundupan sumber daya alam. (Fathi)
Share:

Asah Keterampilan dan Kesiapsiagaan Prajurit, Kodaeral XII Gelar Latihan Senjata

Asah Keterampilan dan Kesiapsiagaan Prajurit, Kodaeral XII Gelar Latihan Senjata. (Dok. Puspen TNI)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Guna meningkatkan profesionalisme serta kesiapsiagaan dalam mendukung tugas pokok satuan, Personel Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII, melaksanakan kegiatan latihan Bongkar Pasang Senjata yang dilaksanakan di Mako Kodaeral XII, Senin (2/3) .

Sebelum latihan dimulai, Kepala Satuan Provos (Kasatprov) Denma Kodaeral XII memberikan arahan kepada seluruh peserta latihan untuk mengingatkan pentingnya ketelitian, disiplin, serta kepatuhan terhadap prosedur keamanan dalam setiap tahapan bongkar pasang senjata. Selain itu, kesiapan personel dan kelengkapan perlengkapan latihan juga menjadi perhatian utama demi menjamin kegiatan berjalan aman dan lancar.

Latihan dilaksanakan secara terstruktur dan diawasi oleh instruktur yang berkompeten di bidangnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Kodaeral XII semakin terampil dan sigap dalam penguasaan materiil senjata, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal dan profesional. (Slamet)
Share:

Dirut BULOG Tinjau Mitra Makloon di Maros, Dorong Inovasi Pemanfaatan Sekam Padi Bernilai Ekonomis

Dirut BULOG Tinjau Mitra Makloon di Maros, Dorong Inovasi Pemanfaatan Sekam Padi Bernilai Ekonomis. (Dok. Bulog)

Makassar, WaraWiri.net - Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kunjungan kerja ke Rice Milling Unit milik PT Sri Tani Berkah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung operasional mitra makloon BULOG yang memproduksi beras program Bantuan Pangan serta beras SPHP.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama BULOG didampingi oleh Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahrurozi, Pemimpin Kantor Cabang Makassar Faris Sudirman, Komandan Kodim Maros Agung Yuhono, serta jajaran manajemen PT Sri Tani Berkah.

Mitra makloon BULOG ini berperan penting dalam mendukung penugasan pemerintah melalui produksi beras untuk program Bantuan Pangan (Banpang) serta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rizal Ramdhani juga mendorong adanya inovasi teknologi dalam proses pengolahan padi, khususnya pemanfaatan sekam padi agar tidak terbuang percuma. Ia mengusulkan agar sekam padi dapat diolah menjadi arang atau produk turunan lainnya yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memberikan manfaat tambahan bagi petani dan pelaku usaha penggilingan padi.

“BULOG mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh hasil samping dari proses penggilingan padi dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekam padi yang selama ini sering terbuang dapat diolah menjadi arang atau produk bernilai ekonomi, sehingga memberikan tambahan manfaat bagi petani dan industri penggilingan padi,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, inovasi pemanfaatan sekam padi ini diharapkan dapat mulai dikembangkan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan nilai tambah pada sektor pengolahan padi.

Melalui kunjungan ini, BULOG juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan mitra penggilingan padi guna memastikan kualitas produksi beras, mendukung program pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan ekosistem industri perberasan nasional. (Ros)
Share:

Imigrasi Siaga Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah

Imigrasi Siaga Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara menyusul eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah yang mengakibatkan penutupan wilayah udara di sejumlah negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran. Situasi ini berdampak langsung pada operasional penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia.

Berdasarkan laporan pemantauan hingga Sabtu (28/02/2026) pukul 21.00 WIB, tercatat sebanyak delapan penerbangan internasional di tiga bandara utama (Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Kualanamu) mengalami pembatalan atau penundaan. Hal ini berdampak pada total 2.228 penumpang, yang terdiri dari 1.644 Warga Negara Asing (WNA) dan 584 Warga Negara Indonesia (WNI).

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menegaskan bahwa jajarannya telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pembatalan perlintasan (pembatalan keberangkatan) baik secara manual maupun sistem bagi penumpang dan kru maskapai yang terdampak. 

“Ditjen Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian di bandara tetap berjalan optimal dan kondusif. Fokus kami adalah menjaga kelancaran pelayanan, ketertiban pemeriksaan, serta kepastian prosedur bagi penumpang yang terdampak pembatalan atau pengalihan penerbangan,” tegas Yuldi.

Ditjen Imigrasi telah menginstruksikan jajaran petugas Imigrasi di bandara untuk merespon situasi terkini penerbangan dengan langkah-langkah berikut:

• Menyesuaikan penempatan personel pada area kedatangan dan keberangkatan internasional sesuai dinamika penerbangan;
• Koordinasi intensif dengan otoritas bandara, maskapai, dan instansi terkait untuk menyikapi perubahan jadwal, perubahan rute dan pembatalan penerbangan;
• Melakukan monitoring perkembangan penerbangan secara berkelanjutan melalui kanal resmi dan sumber data penerbangan yang kredibel;

Kebijakan Penanganan Penumpang Terdampak dan Overstay

Ditjen Imigrasi juga telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-133 tanggal 1 Maret 2026. Melalui surat tersebut, kantor imigrasi yang membawahi bandara diinstruksikan untuk:

• Memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan sesuai ketentuan;
• Menerapkan tarif biaya beban Rp 0,00 (nol rupiah) bagi orang asing yang mengalami overstay akibat kondisi tersebut, dengan melampirkan surat keterangan/declaration dari Aviation Civil Authority (maskapai/otoritas bandara).

"Kami mengimbau penumpang internasional, khususnya rute yang terdampak transit kawasan Timur Tengah, untuk selalu mengecek status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai dan segera berkoordinasi dengan pihak maskapai maupun petugas bandara apabila membutuhkan pendampingan keimigrasian," tutup Yuldi Yusman. (Bambang)
Share:

Dari Barcelona ke Indonesia, Indosat Hadirkan 5G Berbasis AI Lebih Dekat ke Masyarakat

Uji coba di MWC 2026 menampilkan teknologi AI-RAN yang dapat ditingkatkan skalanya bersama Nokia dan NVIDIA. (Dok. Indosat)

Spanyol, WaraWiri.net - Dari perintah suara yang disampaikan ribuan kilometer jauhnya hingga aksi langsung di Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Nokia dan NVIDIA menunjukkan bagaimana teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada Mobile World Congress (MWC) 2026 di Barcelona, Spanyol, Indosat menampilkan panggilan 5G berbasis kecerdasan artifisial (AI) pertama di Asia Tenggara. Uji coba ini menunjukkan kecanggihan teknologi Indosat sekaligus memberikan gambaran masa depan transformasi digital dan AI Indonesia yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selama uji coba berlangsung, AI dan network intelligence bekerja berdampingan, sehingga instruksi, data, dan video dapat dikirim seketika hingga lintas negara secara aman. Ini menunjukkan komitmen Indosat untuk mendekatkan AI ke kehidupan masyarakat, mulai dari tempat tinggal hingga kantor. Komitmen ini juga menunjukkan upaya Indosat dalam merancang masa depan di kota besar maupun di area terpencil yang jauh dari pusat data.

Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Pencapaian ini tidak hanya membuktikan bahwa teknologi ini berfungsi, tetapi juga memastikan setiap orang Indonesia, di mana pun mereka berada, dapat merasakan manfaat digitalisasi dan AI. Komitmen kami sederhana; tidak seorang pun boleh tertinggal.”

Melalui AI-RAN, Indosat mengintegrasikan kemampuan AI langsung ke dalam jaringan agar bisa bekerja lebih cepat, cerdas, dan responsif. Dengan meminimalkan latensi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum, jaringan Indosat menjadi platform yang menghadirkan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan begitu, petani dapat mengakses perangkat pertanian cerdas secara langsung, tenaga kesehatan dapat memanfaatkan diagnostik berbasis AI, dan guru bisa mempersonalisasikan proses belajar mengajar bagi murid-muridnya di mana pun mereka berada.

Peran unik Indosat sebagai provider, operator pusat data, dan penyedia GPU-as-a-Service memungkinkan perusahaan mengintegrasikan kapabilitas jaringan, cloud, dan AI di satu platform. Pendekatan terintegrasi ini mempercepat layanan digital sekaligus mendukung keberlanjutan dan ketangguhan jangka panjang.

“Panggilan 5G berbasis AI pertama di Asia Tenggara ini menunjukkan apa yang mungkin dicapai ketika para inovator terdepan berfokus menghadirkan konektivitas yang semakin cerdas,” ujar Pallavi Mahajan, Chief Technology and AI Officer Nokia. “IOH, NVIDIA, dan Nokia tengah membentuk ulang cara jaringan beroperasi sekaligus mempercepat ambisi digital Indonesia. Kami bangga bisa membawa teknologi dan keahlian kami ke dalam kolaborasi yang memberdayakan talenta lokal serta menetapkan tolok ukur global baru bagi jaringan seluler berbasis AI.”

“AI-RAN adalah platform untuk mendistribusikan kecerdasan yang menghadirkan penerapan AI canggih ke masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Ronnie Vasishta, Senior Vice President NVIDIA. “Visi Indosat untuk mendorong inovasi lokal, yang didukung perangkat lunak 5G Nokia dan komputasi terakselerasi NVIDIA, sedang membentuk blueprint pembangunan jaringan untuk memperkuat ekosistem nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan talenta lokal.”

Ke depan, Indosat berencana menggelar empat klaster AI-RAN di berbagai wilayah di Indonesia sebagai langkah transisi dari tahap uji coba menuju operasional di dunia nyata. Implementasi ini akan memperkuat network intelligence, kualitas layanan, dan pertumbuhan aplikasi berbasis AI di seluruh Indonesia.

Di saat yang sama, Indosat juga memperkuat kemampuan talenta lokal dalam berinovasi melalui AI-RAN Research Center di Surabaya yang dikembangkan bersama Nokia dan NVIDIA. Indosat mendukung para engineer Indonesia lewat program pembelajaran immersive di lab inovasi global guna memastikan talenta lokal tetap menjadi inti dari kemajuan AI Indonesia.

Melihat wilayah Indonesia yang luas dan masyarakatnya yang beragam, inovasi yang inklusif menjadi sangat penting. Dengan menanamkan AI secara langsung ke dalam jaringan, Indosat dapat memperluas layanan digital, seperti untuk smart city dan layanan publik, di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil.

Indosat juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan AI-RAN dan infrastruktur AI terdistribusi. Inisiatif ini turut memperkuat visi Indosat terhadap ekosistem AI yang inklusif, tangguh, dan berdaulat, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta aspirasi bangsa. Dengan begitu, Indosat tidak hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga menghubungkan kesempatan bagi masyarakat.

Dengan pencapaian ini, Indosat menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan setiap masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya menggunakan AI, tetapi juga membentuk, memimpin, dan menjadikannya bermakna bagi kehidupan serta masa depan mereka. (Rizal)
Share:

Optimalkan Tata Kelola Logistik Desa, Ombudsman RI Sarankan Evaluasi Rencana Pengadaan Armada Impor

Optimalkan Tata Kelola Logistik Desa, Ombudsman RI Sarankan Evaluasi Rencana Pengadaan Armada Impor. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga impor untuk mendukung program logistik Koperasi Desa. Langkah memobilisasi desa guna memutus rantai distribusi pangan merupakan inisiatif strategis yang patut diapresiasi, namun Ombudsman menekankan pentingnya kesesuaian teknis dan perencanaan yang matang agar alokasi anggaran negara sebesar Rp24,6 triliun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menggarisbawahi adanya risiko hambatan operasional apabila spesifikasi teknis kendaraan impor tersebut tidak selaras dengan regulasi energi nasional. Menurutnya, keselarasan kebijakan sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas sistem logistik di pedesaan.

"Niat baik mewujudkan ketahanan pangan perlu didukung oleh tata kelola yang presisi. Penggunaan kendaraanCompletely Built Up (CBU) dengan standar mesin tertentu berpotensi menghadapi kendala teknis jika tidak sinkron dengan mandatori Biodiesel B40/B50 yang berlaku di Indonesia. Ketidaksesuaian ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan fungsi mesin pada skala luas," ujar Yeka di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Yeka menjelaskan bahwa kendala teknis pada mesin dapat menghambat kelancaran distribusi pangan di desa-desa. Kondisi tersebut berisiko membebani masyarakat dengan biaya perawatan yang tinggi serta potensi kesulitan ketersediaan suku cadang di wilayah pelosok, sehingga tujuan penyediaan bahan pokok murah justru sulit tercapai secara optimal.

Landasan pentingnya integrasi kebijakan ini merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 Ayat (4) yang mengamanatkan sinergi antar-fungsi pemerintah. Selain itu, pengelolaan keuangan negara harus senantiasa mengedepankan prinsip tertib dan efisien sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1). Guna menjamin akuntabilitas, fungsi pengawasan juga dijalankan selaras dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 72 huruf (d) terkait tugas DPR dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Sebagai langkah penguatan tata kelola, Ombudsman RI menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pemberdayaan produsen otomotif nasional, seperti PT Pindad maupun konsorsium otomotif dalam negeri. Produk lokal dinilai lebih siap dan kompatibel dengan karakteristik bahan bakar Biodiesel B40/B50 di tanah air.

"Pemanfaatan industri domestik merupakan langkah strategis yang sejalan dengan mandat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Penggunaan produk buatan nasional tidak hanya memperkuat kedaulatan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan layanan karena ekosistem pemeliharaan dan purnajualnya sudah terbangun luas di Indonesia," tambah Yeka.

Selain aspek armada, Ombudsman menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran distribusi. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun, intervensi pengadaan fisik armada logistik disarankan untuk difokuskan pada 11.524 desa berkategori Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Sebaran wilayah prioritas tersebut mencakup sekitar 3.800 desa di Papua, 2.200 desa di Sumatera, 1.600 desa di Kalimantan, 1.400 desa di Sulawesi, 1.200 desa di Nusa Tenggara, 900 desa di Maluku, serta 424 desa di kawasan Jawa dan Bali.

Untuk wilayah di luar zona prioritas, Ombudsman menyarankan pengoptimalan sumber daya guna menghindari redundansi belanja modal. Bagi desa-desa yang sudah berkembang dan maju, strategi logistik dapat diarahkan pada penguatan ekosistem digital.

"Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif. Bagi desa maju, peran BUMDes dan Koperasi sebagai agregator digital dapat lebih dioptimalkan. Dengan kombinasi dukungan armada fisik buatan lokal untuk daerah tertinggal dan optimasi digital untuk daerah maju, kedaulatan pangan nasional yang mandiri serta akuntabel dapat terwujud secara efisien," tutup Yeka. (Anggara)
Share:

Gejolak Timur Tengah, Pertamina Prioritaskan Keselamatan Pekerja dan Perkuat Mitigasi Operasional Untuk Ketahanan Energi

Gejolak Timur Tengah, Pertamina Prioritaskan Keselamatan Pekerja dan Perkuat Mitigasi Operasional Untuk Ketahanan Energi. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan Timur Tengah, PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional dengan memprioritaskan keselamatan pekerja dan keberlangsungan operasional sebagai fokus utama melalui penguatan mitigasi risiko dan pemantauan intensif. 

Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) serta otoritas setempat, Pertamina sebagai tulang punggung energi Indonesia memastikan seluruh lini bisnis mulai dari penyediaan minyak mentah, hingga penyediaan kebutuhan BBM dan LPG domestik terus beroperasi secara optimal dan dalam kondisi terkendali.

Pertamina mengidentifikasi tiga unit bisnis strategis yang bersinggungan langsung dengan dinamika di kawasan tersebut, yakni PT Pertamina International Shipping (PIS) Non Captive terkait aktivitas pengangkutan energi global, Pertamina Internasional EP (PIEP) yang menjalankan operasi hulu di Basra, Irak, serta Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan minyak mentah dan produk dari sumber di Kawasan Timur Tengah.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyatakan "seluruh pekerja, operasional dan armada yang berada di area Timur Tengah termonitor secara intensif. Pertamina juga telah menyiapkan langkah mitigasi risiko serta memperkuat komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI dan otoritas setempat guna menjaga kelancaran operasional dan keamanan kru,”ujar Baron.

Pertamina, lanjut Baron, terus memantau perkembangan dinamika energi global dan telah melakukan mitigasi guna memastikan kelancaran rantai pasok global dan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki portofolio sumber pasokan minyak mentah, produk BBM, dan LPG yang terdiversifikasi, baik dari produksi dalam negeri maupun dari berbagai negara mitra. Diversifikasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan suplai di tengah dinamika geopolitik.

Selain itu, Pertamina juga mengoptimalkan operasional kilang domestik untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi. Dengan pengelolaan pasokan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, perusahaan memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman, memadai, dan terkendali.

“Sebagai garda terdepan energi nasional, Pertamina memperketat pengawasan dan mengupayakan ketahanan pasokan crude, BBM, dan LPG tetap aman untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Baron. (Zikry)
Share:

Pertamina Bangun Ekosistem SAF Terverifikasi Global, Siap Masuk Pasar Internasional

Pertamina Bangun Ekosistem SAF Terverifikasi Global, Siap Masuk Pasar Internasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) mempertegas langkahnya dalam membangun ekosistem Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang terverifikasi secara global dan siap merambah pasar internasional, termasuk Eropa dan Asia-Pasifik. Langkah strategis ini merupakan komitmen nyata Pertamina untuk mengakselerasi dekarbonisasi sektor penerbangan, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai pemain strategis dalam transisi energi global.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono, dalam diskusi panel internasional bertajuk “Behind the Blend: The Producers Making Net-Zero Aviation Possible” pada ISCC Global Sustainability Conference 2026 di Brussel, Belgia. Dalam forum tersebut, Pertamina berbagi panggung dengan para pemimpin produsen SAF global seperti Neste, EcoCeres, dan Montana Renewables.

“Forum ini mempertemukan produsen SAF global, pelaku industri penerbangan, dan pemangku kepentingan keberlanjutan dunia. Kehadiran Pertamina di forum ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga bagian dari solusi global dalam dekarbonisasi sektor penerbangan. Kami siap memasuki pasar global melalui SAF,” ujar Agung.

Menurut Agung, Pertamina sebagai Soko Guru Energi Nasional merupakan representasi Indonesia yang berpartisipasi aktif menekan emisi penerbangan global melalui pengembangan SAF berbasis limbah. Kehadiran Pertamina pun menegaskan pengakuan global terhadap kapasitas Indonesia sebagai produsen SAF berbasis limbah yang kredibel, sejajar, dan siap bersaing di industri bahan bakar berkelanjutan internasional.

“Di luar pasar domestik, kami menargetkan pasar penerbangan regional dan global, termasuk Eropa dan Asia-Pasifik. Kami siapkan SAF agar siap ekspor dan mampu bersaing, baik dari sisi spesifikasi teknis, keberlanjutan, maupun standar global,” tambah Agung.

Pertamina memastikan seluruh rantai nilai SAF telah tersertifikasi ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pemurnian (refining), hingga penyimpanan dan distribusi. Sertifikasi ini menjamin ketelusuran penuh, mencegah penghitungan ganda, serta memenuhi standar keberlanjutan dan akuntansi karbon internasional.

“Fokus kami bukan hanya pada produksi SAF, tetapi juga pada pembangunan ekosistem SAF yang kredibel, terukur, dan diakui secara global, serta menghubungkan pengumpulan bahan baku tingkat komunitas di Indonesia dengan pasar penerbangan internasional,” tegas Agung.

Dalam forum tersebut, Agung menegaskan bahwa pengembangan SAF di Pertamina merupakan bentuk integrasi dari strategi transformasi bisnis perusahaan untuk mengoptimalkan aset kilang eksisting sekaligus membangun bisnis rendah karbon. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata Pertamina dalam mendukung transisi energi Indonesia sekaligus memperkuat daya saing global.

“Di Pertamina, SAF bukanlah inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan implementasi langsung dari strategi dual-growth kami, yaitu memaksimalkan aset kilang warisan sambil membangun bisnis rendah karbon yang dapat dikembangkan,” jelasnya.

Pertamina memproduksi SAF melalui teknologi co-processing menggunakan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) di Green Refinery Cilacap, dengan kandungan campuran SAF sekitar 2,4%. Pertamina mencatat journey pengembangan bioavtur ini telah dimulai sejak 2015 dengan penelitian katalis domestik dan telah melewati uji teknis pada pesawat Airbus A320-200 milik maskapai penerbangan Indonesia, Pelita Air Services.

Dalam pengembangan ekosistem SAF, Pertamina membangun rantai pasok terintegrasi mulai dari pengumpulan UCO dari rumah tangga dan sektor komersial, pengolahan di kilang, hingga distribusi ke maskapai. Seluruh rantai nilai tersebut telah tersertifikasi ISCC untuk menjamin keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap standar internasional.

“Kami telah menyelesaikan validasi teknis di berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat jet komersial dengan maskapai penerbangan Indonesia, Pelita Air Services. Pelita Air telah mencoba menggunakan SAF untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Hal ini menunjukkan kesiapan operasional end-to-end yang sebenarnya dalam ekosistem kami sendiri,” paparnya.

Saat ini Pertamina tengah ekspansi skala komersial SAF melalui proyek Biorefinery Cilacap Fase 2, yang ditargetkan memasuki fase on stream pada 2029.

Peningkatan kapasitas ini diarahkan untuk mendukung kebijakan mandatori campuran SAF 1% untuk penerbangan internasional dari Indonesia mulai 2027, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar Asia Pasifik dan Eropa.

Lebih lanjut, Agung menekankan pentingnya kepastian regulasi, harmonisasi standar karbon lintas negara, serta penguatan skema sertifikasi agar SAF Indonesia dapat diakui di pasar global.

“Pasar wajib memberikan kepastian permintaan struktural – yang sangat penting untuk jangka panjang, sementara voluntary market mempercepat adopsi dan inovasi. Keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan skala SAF. Kuncinya ada pada regulasi yang jelas, sistem sertifikasi yang kuat, dan harmonisasi standar internasional,” jelasnya.

Pertamina menilai tantangan utama pengembangan SAF global saat ini bukan lagi pada teknologi pengolahan, melainkan ketersediaan bahan baku berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dari limbah seperti UCO dan residu POME (Palm Oil Mill Effluent), yang jika dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan sertifikasi ketat, dapat menjadi sumber pasokan SAF global tanpa bersaing dengan pangan.

Melalui pengembangan SAF, Pertamina menegaskan perannya tidak hanya dalam menurunkan emisi sektor penerbangan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional, menciptakan nilai ekonomi domestik, serta mempercepat kolaborasi global menuju penerbangan rendah karbon. (Zikry)
Share:

Ekonomi Digital Tak Boleh Korbankan Anak, PP TUNAS Efektif Maret

Menkomdigi Meutya Hafid memberikan keterangan kepada wartawan di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi fondasi utama ekonomi digital Indonesia.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), negara memastikan pertumbuhan inovasi dan nilai ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kebijakan ini merupakan pilihan strategis negara di tengah kekhawatiran sebagian pelaku industri bahwa penguatan regulasi dapat memengaruhi laju ekonomi digital.

“Tidak ada inovasi dan tidak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Kalau ada yang terdampak karena kita memperkuat perlindungan anak, itu adalah pilihan kebijakan yang layak kita ambil sebagai sebuah negara,” tegas Meutya di Jakarta Selatan, Jumat (27/02/2026).

Ia menanggapi kekhawatiran sebagian pelaku industri yang menyebut penguatan regulasi perlindungan anak dapat menghambat laju ekonomi digital.

Pemerintah, kata Meutya, telah mempelajari praktik global dan melihat bahwa perlindungan anak justru menjadi tren kebijakan di berbagai negara, seperti kebijakan pembatasan usia dan penguatan perlindungan anak di ruang digital yang diterapkan di Australia serta berbagai inisiatif regulasi di kawasan Uni Eropa.

Menurutnya, belum terdapat bukti signifikan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang berarti.

“Sejauh ini belum ada catatan-catatan dampak ekonomi dari aturan penundaan usia anak di ranah digital, itu klaim sepihak yang belum terbukti,” ujarnya.

Kendati demikian, Meutya menekankan bahwa pemerintah tidak menutup ruang dialog.

Klasifikasi platform, tata laksana, hingga mekanisme pengawasan disusun dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak, namun tetap berpijak pada prinsip utama, yakni keselamatan anak adalah prioritas.

“Tapi tentu kita akan catat dan respon masukan-masukan tersebut dan kita akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya,” tuturnya.

Meutya pun memastikan bahwa PP TUNAS ditargetkan mulai efektif pada Maret mendatang.

Regulasi turunan berupa Peraturan Menteri saat ini berada dalam tahap finalisasi internal di Kementerian Komunikasi dan Digital setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum.

“Insya Allah bulan depan (Maret) kita mulai. Kami berharap seluruh platform mendukung dan comply, karena aturan ini semata-mata untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital,” pungkasnya. (Putra)
Share:

Sebanyak 1.741 Sekolah Terdampak Bencana Lakukan Perjanjian Kerja Sama, Total Anggaran Rp1,2 T

Sebanyak 1.741 Sekolah Terdampak Bencana Lakukan Perjanjian Kerja Sama, Total Anggaran Rp1,2 T. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dihimpun Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026, jumlah sekolah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran pascabencana di Sumatra telah menyentuh angka 1.741 sekolah dengan total nilai sebanyak Rp1,254 T. Sementara anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp411,4 M. 

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah agar hak belajar murid tetap terpenuhi dalam kondisi darurat.

“Setiap anak berhak kembali belajar dalam kondisi aman dan nyaman. Karena itu, percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret agar ruang-ruang belajar yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan dan pembelajaran berjalan kembali,” ujar Gogot.

Proses pencairan sempet tertunda untuk minggu ini karena ada adendum PKS menyesuaikan penambahan mebelair dalam menu revitalisasi. Rencananya, minggu depan PKS bertambah 248 sekolah lagi dan proses pencairan terus berlangsung untuk sekolah yang sudah melaksanakan PKS.

Selain itu, Kemendikdasmen melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) juga melakukan buka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp21,6 M. Direncanakan, proses ini akan selesai minggu depan supaya bisa segera bisa disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju pemulihan.

Sementara untuk bantuan bagi guru, saat ini telah disalurkan sebesar Rp220 M untuk sekitar 36 ribu guru dan masih dilakukan verifikasi terhadap 23 ribu guru lainnya.

Masyarakat dapat memantau informasi terbaru seputar sekolah terdampak banjir dan longsor susulan yang terjadi di beberapa tempat melalui tautan https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id. (Siti)
Share:

Pengembangan Penyidikan, KPK Tahan Tersangka Perkara Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pengembangan Penyidikan, KPK Tahan Tersangka Perkara Importasi Barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu orang tersangka, yaitu BBP selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi barang di lingkungan DJBC.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 27 Februari s.d 18 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pada perkara yang diawali peristiwa tertangkap tangan ini, sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dalam proses pengembangan perkara, KPK menemukan adanya pengumpulan sejumlah uang di sebuah safe house atas perintah BBP dan SIS kepada SA.

Berdasarkan hasil penggeledahan di dua lokasi safe house di Ciputat dan Jakarta Pusat, KPK menemukan uang tunai senilai Rp5,19 miliar yang tersimpan dalam lima koper. Uang tersebut terdiri atas berbagai pecahan mata uang asing dan rupiah Uang tersebut diduga dari berasal dari praktik pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) serta pengurusan cukai, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan dana operasional.

KPK melakukan penangkapan terhadap BBP pada Kamis 26 Februari 2026 di Kantor Pusat DJBC di daerah Jakarta Timur. Dalam rangkaian penyidikan dan penangkapan, KPK berkoordinasi dan mendapatkan dukungan penuh dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) serta satuan pengawas di lingkup DJBC.

Atas perbuatannya BBP disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penindakan ini merupakan komitmen KPK mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel. Terlebih, bea dan cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mendukung kapasitas fiskal. Karena itu, praktik korupsi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Selain itu, modus operandi pada sektor cukai juga membuka risiko sosial. Peredaran barang-barang yang seharusnya dibatasi atau diawasi ketat dapat menjadi tidak terkendali apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses kepabeanan dan pengurusan cukai. (Burhan)
Share:

KUH Jeddah Lakukan Mitigasi Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara di Kawasan Timur Tengah

KUH Jeddah Lakukan Mitigasi Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara di Kawasan Timur Tengah. (Dok. Kemenhaji)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Menyusul meningkatnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, sejumlah negara tetangga Arab Saudi telah mengambil langkah penutupan ruang udara untuk kedatangan dan keberangkatan penerbangan. Negara-negara yang menutup ruang udara antara lain Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah.

Sementara itu, Arab Saudi bersama beberapa negara lain seperti Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada, menyesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan ke depan.

Pemerintah memastikan bahwa situasi dan kondisi di dalam wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Aktivitas umum berjalan normal dengan peningkatan kewaspadaan sesuai standar keamanan yang berlaku.

Mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan jemaah umrah tertahan (stranded) di bandara, Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bergerak cepat melakukan langkah-langkah mitigasi.

Staf Teknis Urusan Haji KUH Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif secara intensif.

“KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” ujar Muhammad Ilham Effendy di Jeddah, Sabtu (28/2/2026).

Selain itu, KUH Jeddah juga membuka komunikasi intensif dengan pihak maskapai penerbangan, travel penyelenggara, serta syarikah (mitra travel di Arab Saudi) guna mencari solusi terbaik bagi jemaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan.

Di sisi lain, KBRI Riyadh telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi dinamika situasi keamanan kawasan. WNI juga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah umrah Indonesia tetap terjaga.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah. (Junaedi)
Share:

Kemenhaji Imbau Penundaan Keberangkatan Umrah, Pastikan Persiapan Haji Tetap Berjalan

Kemenhaji Imbau Penundaan Keberangkatan Umrah, Pastikan Persiapan Haji Tetap Berjalan. (Dok. Kemenhaji)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan pelindungan jemaah, pemerintah mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi kembali kondusif.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaji) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Wamenhaji di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik. Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” lanjutnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Seluruh pihak diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.

“Kami berharap kondisi segera normal dan semua pihak dapat menahan diri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan serta kenyamanan jemaah,” tutup Wamenhaji.

Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah. (Junaedi)
Share:

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Desak Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Atlet

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan dan kecaman keras atas dugaan kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang menimpa delapan atlet panjat tebing. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan dan kecaman keras atas dugaan kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang menimpa delapan atlet panjat tebing.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan olahraga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mencederai nilai-nilai sportivitas, terlebih lagi hal ini terjadi di dalam pelatihan nasional (pelatnas) yang sepatutnya menjadi arena bagi atlet untuk menempa diri demi memberikan prestasi kepada bangsa.

“Kita tidak boleh mentolerir kekerasan seksual dalam bentuk apa pun, terlebih lagi yang terjadi di dunia olahraga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para atlet untuk berkembang dan berprestasi,” tegas Hetifah.

Hetifah memberikan apresiasi terhadap respon cepat Menteri pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir yang mendukung langkah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus ini.

"Kasus ini harus diusut secara tuntas dan menjadi perhatian serius semua pihak. Saya juga mengapresiasi langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta respons Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam menangani kasus tersebut. Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat. Kebijakan ini penting untuk melindungi para atlet sekaligus menjaga objektivitas dan kredibilitas proses pemeriksaan,” ujarnya.

Sejalan dengan pernyataan Menpora Erick, Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, dan olahraga, mendorong agar pelaku, apabila terbukti bersalah berdasarkan proses hukum yang berlaku, dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi tambahan berupa larangan terlibat di dunia olahraga seumur hidup.

“Jika terbukti bersalah, pelaku harus dihukum berat dan dilarang seumur hidup berkecimpung di dunia olahraga. Ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi atlet-atlet lainnya, agar tidak ada lagi kasus serupa. Pengabdian dan dedikasi para atlet seharusnya tidak tercederai oleh tindakan apapun yang melanggar hukum,” tegas Hetifah.

Hetifah juga menyoroti pentingnya mekanisme pengaduan yang aman, independen, dan mudah diakses oleh atlet, dengan jaminan perlindungan bagi pelapor.
Selain itu, ingat Hetifah, atlet juga perlu mendapatkan pendampingan psikologis serta pemantauan rutin terhadap lingkungan pembinaan.

Keinginan ini dijawab oleh Menpora Erick yang membuka layanan pengaduan bagi para atlet yang pernah atau sedang menjadi korban kekerasan seksual untuk memberikan laporan di akun email pengaduan.atlet@kemenpora.go.id. 
Kemenpora menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan menindaklanjuti laporan dengan memberikan pendampingan psikologi serta pemdampingan hukum kepada korban. (Deni)
Share:

Kemenkes Waspadai Dinamika Campak Nasional dan Global

Kemenkes Waspadai Dinamika Campak Nasional dan Global. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini situasi campak nasional dan global dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (26/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah masih ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan data nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 kematian (CFR 0,1 persen). Sementara pada tahun 2026 hingga Minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian (CFR 0,05 persen). Pada periode tersebut, terjadi 21 KLB suspek campak dan 13 KLB campak terkonfirmasi laboratorium yang tersebar di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.

Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa campak merupakan penyakit yang sangat menular sehingga memerlukan kewaspadaan dan respons cepat.

“Campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Karena itu, setiap peningkatan kasus harus direspons dengan cepat melalui surveilans yang kuat dan pelaporan yang tepat waktu,” ujar dr. Andi.

Ia menjelaskan bahwa penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.

“Kami terus memperkuat surveilans campak secara nasional, termasuk penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah penemuan kasus dan pelaporan real time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR),” jelasnya.

Peningkatan kasus campak juga dilaporkan di berbagai kawasan dunia, termasuk Asia Tenggara dan Pasifik Barat, yang turut meningkatkan risiko penularan lintas negara. Indonesia juga menerima notifikasi International Health Regulations (IHR) terkait kasus campak pada warga negara asing asal Australia yang sempat melakukan perjalanan dan tinggal sementara di Indonesia. Seluruh kasus tersebut telah dinyatakan sembuh, dan koordinasi lintas negara terus dilakukan.

Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Mulya Rahma Karyanti, menegaskan bahwa dinamika kasus campak sangat berkaitan dengan ketimpangan cakupan imunisasi di tingkat daerah.

“Secara nasional capaian imunisasi campak-rubella sudah melampaui target, namun kasus masih terjadi di provinsi, kabupaten, bahkan desa tertentu yang memiliki cakupan imunisasi rendah. Di wilayah-wilayah inilah risiko KLB campak menjadi lebih tinggi,” ujar dr. Mulya.

Kementerian Kesehatan menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan nasional melalui penguatan surveilans, respons cepat KLB, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah guna mencegah meluasnya penularan campak di Indonesia. (Ilham)
Share:

Imunisasi Jadi Kunci Pencegahan Campak, Kemenkes Fokus Tutup Kantong Rentan

Imunisasi Jadi Kunci Pencegahan Campak, Kemenkes Fokus Tutup Kantong Rentan. (Dok. Kemenkes)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (26/2/2026), Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.

Plt. Dirjen P2, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa capaian imunisasi nasional terus ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah ini.

“Pencegahan campak sangat bergantung pada imunisasi yang lengkap dan merata. Ketika cakupan tinggi dan tidak ada wilayah yang tertinggal, rantai penularan bisa dihentikan,” tegas dr. Andi.

Ia menambahkan, Kemenkes melakukan penguatan imunisasi rutin, imunisasi kejar, serta imunisasi tambahan di wilayah dengan cakupan rendah.

Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Mulya Rahma Karyanti menekankan pentingnya melihat data imunisasi hingga tingkat paling bawah. “Secara nasional capaian imunisasi MR sudah melampaui target, tetapi kasus campak masih bisa terjadi jika ada desa atau wilayah tertentu yang cakupannya rendah. Kantong-kantong inilah yang harus menjadi fokus pencegahan,” jelas dr. Mulya.

Selain imunisasi, pemerintah juga memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta kewaspadaan masyarakat terhadap gejala campak. (Ilham)
Share:

Menteri PPPA: Sinergi Organisasi Keagamaan Kunci Perlindungan Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Sinergi Organisasi Keagamaan Kunci Perlindungan Perempuan dan Anak. (Dok. Kemen PPPA)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan organisasi keagamaan sebagai mitra strategis dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta memperluas pemberdayaan kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan perempuan Indonesia terlindungi, berdaya, dan memperoleh akses yang setara dalam pembangunan.

“Ini merupakan momen penting bagi Kemen PPPA dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi dengan organisasi keagamaan. Tema “Delapan Dekade Suara dan Karya Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Kokohkan Citra dan Memberdayakan Perempuan Indonesia” senada dengan visi misi pemerintahan, khususnya Kemen PPPA dalam membangun perempuan Indonesia agar terlindungi dan berdaya,” kata Menteri PPPA dalam acara HUT PWKI di Jakarta (28/2).

Menteri PPPA menekankan bahwa organisasi keagamaan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Ia menerangkan bahwa organisasi keagamaan merupakan sandaran yang dipercaya bagi umatnya untuk mencari perlindungan, kasih sayang, serta membawa kebahagiaan.

“Pada momentum yang berbahagia ini, saya berharap PWKI dapat terus menjadi garam dan terang dunia dengan menghadirkan karya nyata dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Teruslah hadir memberikan kekuatan dan harapan bagi seluruh perempuan, terutama mereka yang termarjinalkan, perempuan adat, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya,” kata Menteri PPPA.

Ketua DPP PWKI, Deety Treisje Liow Mambo meneguhkan komitmen dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui dibentuknya crisis center.

“PWKI bertekad membangun crisis center yang telah mulai dilaksanakan sejak bencana di Sumatera, kemudian berlanjut dalam penanganan bencana di Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Upaya ini akan terus kami lakukan secara bergulir, karena penanganan kemanusiaan khususnya perempuan dan anak tidak bisa berhenti, melainkan harus terus berlanjut,” kata Deety.

Treisje berharap kolaborasi antara PWKI dan Kemen PPPA yang sudah terjalin akan terus berlanjut guna memberikan pelayanan terbaik bagi umat, perempuan dan anak yang membutuhkan. (Putra)
Share:

Rambah Hutan Produksi di Wajo, Tersangka Terancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp5 Miliar

Rambah Hutan Produksi di Wajo, Tersangka Terancam Penjara 10 Tahun dan Denda Rp5 Miliar. (Dok. Kemenhut)

Makassar, WaraWiri.net - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi bertindak tegas terhadap aktivitas perambahan ilegal di kawasan hutan produksi Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam operasi gabungan bersama UPTD KPH Awota, petugas menghentikan pembukaan lahan seluas 9 hektare di Dusun Daraga, Desa Passelloreng, Kecamatan Gilireng.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memutus rantai perambahan hutan tanpa izin yang merusak tata kelola kehutanan nasional.

“Penegakan hukum ini merupakan komitmen negara dalam menjaga kawasan hutan dari praktik perambahan ilegal. Ini merupakan langkah untuk memastikan fungsi kawasan hutan tetap terjaga sebagai sistem penyangga kehidupan. Setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan wajib memiliki izin dan dasar hukum yang sah,” tegas Ali Bahri di Makassar, Kamis (26/2/2026).

Ali Bahri juga mengingatkan masyarakat bahwa kawasan hutan produksi memiliki peran vital dalam keseimbangan ekologis. Ia mengimbau agar tidak ada lagi aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan karena konsekuensi hukumnya sangat serius.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa legalitas, karena konsekuensi hukumnya sangat serius dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang,” tambahnya.

Operasi ini bermula dari laporan UPTD KPH Awota terkait aktivitas mencurigakan di lapangan. Saat penyergapan, tim mendapati dua operator alat berat berinisial A dan SY yang tengah mengoperasikan dua unit ekskavator untuk membersihkan lahan (land clearing). Di lokasi yang sama, petugas mengamankan seorang pria berinisial S yang berperan sebagai pengawas lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, luas bukaan lahan diperkirakan mencapai ± 9 hektare. Pembukaan lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk perkebunan secara ilegal tanpa dokumen legalitas pemanfaatan kawasan hutan.

Setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara, pria berinisial S resmi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat berperan aktif mengoordinasikan serta mengawasi seluruh kegiatan pembukaan lahan tersebut.

Tersangka S dijerat dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. (Tedy)
Share:

Kemenpar Gelar Stakeholder Meeting Tingkatkan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Pariwisata

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham saat sambutan nya dalam Stakeholder Meeting yang dilaksanakan secara daring, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang pariwisata melalui penyelenggaraan Stakeholder Meeting yang diharapkan dapat memperkuat kompetensi dan kapabilitas aparatur agar lebih adaptif serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026), mengatakan sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 serta arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden.

"Di tengah dinamika global yang bercirikan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing agar mampu menghadapi perubahan secara adaptif serta memastikan pembangunan sektor pariwisata berjalan berkelanjutan," kata Martini Paham.

Stakeholder Meeting dilaksanakan secara daring pada Kamis, 26 Februari lalu. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 peserta melalui Zoom Meeting dan 382 peserta melalui kanal YouTube yang terdiri dari perwakilan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, BPSDM/BKPSDM daerah yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, pejabat fungsional Adyatama, Politeknik Pariwisata, perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PANRB, serta Badan Kepegawaian Negara.

"Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pembinaan dan pelatihan SDM Aparatur Bidang Pariwisata di tingkat pusat dan daerah," ujar Martini Paham.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi Kemenpar, Andar Danova L. Goeltom menambahkan, salah satu hal penting dalam peningkatan kualitas SDM aparatur adalah koordinasi lintas unit antara pusat dan daerah agar pelaksanaan program dapat terlaksana secara optimal.

Proses koordinasi dapat dilakukan secara formal via surat ditujukan ke Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi, maupun secara informal melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp Halo Adyatama, maupun pertemuan daring dan luring.

"Kementerian Pariwisata telah memiliki Pedoman Menteri Pariwisata tentang Pelatihan Teknis Bidang Pariwisata Berbasis Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pedoman ini bisa menjadi acuan pelaksanaan pelatihan di lembaga pendidikan dan pelatihan pusat dan daerah, meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan, serta penerapan standar kompetensi teknis bidang pariwisata," ungkapnya.

Ke depan, ujar Andar, peningkatan kapasitas akan difokuskan pada akselerasi pengembangan kompetensi dan akreditasi pelatihan yang selaras dengan Grand Design Manajemen ASN 2045 serta nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

"Dengan tentunya dukungan kolaborasi aktif dari seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pusat dan daerah," ujar Andar. (Isna)
Share:

Masuk dalam Pembinaan, Menteri LH: Sampah di Kota Bandung Jangan Bebani TPA

Masuk dalam Pembinaan, Menteri LH: Sampah di Kota Bandung Jangan Bebani TPA. (Dok. Kemen LH)

Bandung, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kegiatan dimulai dengan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) melalui aksi bersih di sekitar Pasar Simpang Dago.

Menteri Hanif menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dengan pemilahan di sumbernya dan tidak hanya mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), terutama di kawasan dengan timbulan sampah tinggi seperti pasar.

“Kita harus memulai dari rumah, pasar, dan pusat-pusat kegiatan lainnya untuk memilah sampah secara benar. Sampah yang dikelola dengan tepat sejak awal akan mengurangi beban TPA,” ujar Menteri Hanif, yang juga menekankan bahwa pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan perubahan perilaku masyarakat.

Sebagai bagian dari kunjungan, Menteri Hanif meninjau Bank Sampah Dababersih Dago, yang menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Program ini memberikan contoh bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah anorganik yang dikelola.

Menteri Hanif juga mengunjungi Kawasan Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 19, Antapani Tengah, termasuk Program Gaslah (Petugas Pemilah Pengolahan Sampah), yang menguatkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan permukiman. Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang harus diproses lebih lanjut di fasilitas pengolahan.

Dalam upaya jangka panjang, Menteri Hanif melakukan tinjauan ke calon lokasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan eks TPA Jelekong. Fasilitas ini juga diharapkan dapat mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Meskipun telah menunjukkan kemajuan, Kota Bandung masih sangat memerlukan perhatian karena berdasarkan evaluasi kinerja pengelolaan sampah tahun 2025, Kota Bandung termasuk dalam daftar 253 kabupaten/kota yang masih berada dalam kategori pembinaan. Oleh karena itu, Menteri Hanif menekankan bahwa komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak awal sangat krusial.

“Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama pengelolaan sampah yang efektif. Tanpa partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sulit tercapai,” tegas Menteri Hanif di sela-sela kunjungannya.

Kunjungan kerja ini juga merupakan bagian dari komitmen yang ditegaskan dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 untuk memastikan bahwa target pengurangan dan penanganan sampah tercapai, termasuk mengakhiri praktik open dumping dan meminimalkan residu yang masuk ke TPA. (Fathi)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING