Wali Kota Bekasi Tinjau Langsung Jalan Caringin, Tegas Soal Truk Besar dan Perbaikan Maksimal

Wali Kota Bekasi Tinjau Langsung Jalan Caringin, Tegas Soal Truk Besar dan Perbaikan Maksimal. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Kondisi memprihatinkan di Jl. Caringin, Mustikasari, akhirnya mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pada Minggu (22/2/2026). Jalan yang selama ini banyak dikeluhkan warga karena berlubang parah serta saluran air yang tidak lancar, ditinjau langsung bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Di lokasi, terlihat sejumlah titik jalan mengalami kerusakan berat. Lubang menganga di beberapa bagian, ditambah genangan air akibat drainase yang tidak berfungsi optimal, membuat jalur tersebut membahayakan pengendara. Warga sekitar menyampaikan bahwa kerusakan sudah berlangsung cukup lama dan semakin parah karena sering dilintasi kendaraan bertonase besar.

Tri Adhianto tidak menutupi kekecewaannya melihat kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa kerusakan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi sudah berulang kali dilaporkan masyarakat.

“Kalau dibiarkan terus, ini bukan hanya soal jalan rusak, tapi soal keselamatan warga. Saya tidak ingin ada korban karena pembiaran,” tegas Tri di lokasi.

Ia juga secara khusus menyoroti kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut. Menurutnya, salah satu faktor utama kerusakan jalan adalah kendaraan bertonase berat yang tidak sesuai dengan kelas jalan.

“Kita akan tindak tegas kendaraan besar yang memaksakan melintas di jalur ini. Jalan kota punya batas kemampuan. Kalau dilanggar terus, yang dirugikan masyarakat,” ujarnya dengan nada serius.

Didampingi jajaran dinas terkait, Tri langsung meminta langkah percepatan perbaikan, termasuk pembenahan struktur jalan dan normalisasi saluran air. Ia memastikan perbaikan akan dilakukan secara maksimal, bukan sekadar tambal sulam sementara.

Kehadiran langsung Wali Kota di tengah kondisi jalan yang rusak menjadi sinyal kuat bahwa persoalan infrastruktur tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dan bekerja terukur agar Jl. Caringin kembali aman dan nyaman dilalui warga. (Alfi)

Share:

Read More

Satu Tahun Kepemimpinan, Tri Adhianto Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan dan Komunikasi Publik

Satu Tahun Kepemimpinan, Tri Adhianto Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan dan Komunikasi Publik. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bekasi menandai satu tahun kepemimpinan dengan menggelar apel di Balai Patriot, Senin (23/2/2026). Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan sejumlah penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM), penghargaan purnabhakti, serta melantik Forum Anak Bekasi periode 2026–2028.

Dalam arahannya, Tri Adhianto menegaskan bahwa satu tahun perjalanan pemerintahan bukan sekadar momen seremonial, melainkan waktu refleksi untuk mengukur capaian sekaligus melakukan pembenahan.

“Setahun ini harus kita maknai sebagai proses belajar. Apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum maksimal harus segera dibenahi agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar tetap fokus pada persoalan mendasar yang menyentuh kebutuhan warga, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan pengendalian banjir. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program tepat sasaran.

“Kita tidak bisa hanya menunggu laporan. Turun langsung ke lapangan itu penting supaya tahu kondisi riil dan bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui pembenahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penataan reklame. Ia meminta agar berbagai persoalan teknis yang berulang setiap tahun dapat segera diselesaikan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Perbaikan harus konkret. Kalau ada hambatan, selesaikan. Jangan biarkan menjadi rutinitas masalah tahunan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, diumumkan hasil evaluasi pengelolaan media sosial perangkat daerah tahun 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan konsistensi unggahan, kualitas visual dan narasi, serta tingkat keterlibatan publik.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meraih nilai tertinggi, disusul Kecamatan Bekasi Timur dan Kelurahan Duren Jaya. Sementara perangkat daerah dengan capaian terendah akan mendapatkan pendampingan khusus selama satu tahun guna memperkuat kapasitas komunikasi publik.

Dalam kategori publikasi refleksi satu tahun kepemimpinan, Sekretariat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan RSUD Kota Bekasi dinilai sebagai tiga terbaik berdasarkan kedalaman substansi serta kualitas produksi konten.

Tak hanya itu, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Jati Mekar, dan Kelurahan Aren Jaya juga menerima penghargaan PROKLIM atas komitmen dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim serta penguatan ketahanan lingkungan berbasis komunitas.

Menutup arahannya, Tri Adhianto mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan evaluasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar agenda tahunan.

“Kepercayaan publik dibangun dari kerja yang konsisten dan terbuka. Kita harus terus meningkatkan profesionalisme agar Pemerintah Kota Bekasi semakin dipercaya dan dicintai masyarakat,” pungkasnya. (Alfi)

Share:

Read More

The Power of Kampung Pancasila, RW IV Ngagel Rejo Surabaya Kelola Dana Sosial Puluhan Juta Mandiri

The Power of Kampung Pancasila, RW IV Ngagel Rejo Surabaya Kelola Dana Sosial Puluhan Juta Mandiri. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Kampung Pancasila di RW IV Ngagel Mulyo, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, diproyeksikan menjadi model percontohan (prototype) bagi wilayah lain di Kota Pahlawan. Penetapan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat meninjau langsung kawasan itu pada Minggu (22/2/2026) sore.

RW IV Ngagel Rejo dinilai berhasil mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konkret melalui pengelolaan sampah mandiri, penerapan Sistem Keamanan Terpadu (SISKAMDU), serta pengumpulan donasi sosial antarwarga yang mencapai puluhan juta rupiah.

Dalam kunjungannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi kohesi sosial yang terbangun di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa esensi Kampung Pancasila terletak pada kepedulian sosial, dimana warga yang mampu membantu warga yang membutuhkan.

"Alhamdulillah, Kampung Pancasila ini luar biasa. Di sini sudah jalan terkait pilah sampah, terkait orang yang (mampu) membantu orang yang tidak mampu. Tapi memang belum semuanya bergerak bersama," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan merupakan bagian dari iman yang harus dimulai dari kesadaran memilah sampah di setiap rumah. Atas capaian tersebut, ia menjadikan RW IV Ngagel Rejo sebagai rujukan bagi Kampung Pancasila lainnya di Surabaya.

"Saya matur nuwun sanget (terima kasih banyak). Ini saya buat jadi prototype, jadi contoh untuk ke depannya, untuk Kampung Pancasila yang lainnya yang belum ada," tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW IV Ngagel Rejo, Endang Purwaningtyas, dalam laporannya menyampaikan, sejak 2024 hingga Februari 2026, total donasi warga yang terkumpul mencapai Rp90.331.000. Dari jumlah tersebut, Rp88.686.500 telah disalurkan untuk berbagai kebutuhan sosial, dengan saldo tersisa Rp1.644.500.

"Dari tahun 2024 sampai hari ini, kami mendapatkan donasi dari warga Rp90.331.000. Lalu kami donasikan Rp88.686.500. Jadi kami ada saldo Rp1.644.500," ujar Endang.

Endang memaparkan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk bantuan warga. Mulai dari bantuan sembako, pembelian kursi roda bagi lansia, serta dukungan rutin bulanan kepada Bangga Surabaya Peduli (BSP) sebesar Rp1.200.000.

"Mungkin ini jadi bagian kecil. Tapi walaupun kecil, tapi kami selalu menginspirasi warga bahwa kita itu harus bermanfaat dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat," tuturnya.

Selain program donasi antar-warga, Kampung Pancasila RW IV juga memiliki sistem santunan kematian bertajuk "Sinoman" yang diikuti 741 Kepala Keluarga (KK). Setiap warga memberikan iuran sukarela Rp2.000 setiap ada warga yang meninggal dunia.

"Kita berikan pada yang meninggal Rp1 juta. Untuk jasa mensucikan jenazah Rp50.000 dan jasa pemakaman Rp50.000. Jadi sampai November 2025, kami punya saldo Rp50.038.300, dan mohon doanya Bapak Wali Kota ke depan kami juga ingin punya ambulance," katanya.

Kemandirian ekonomi warga turut diperkuat melalui Bank Sampah "Guyub Sayekti" di RT 18 RW IV Ngagel Rejo. Hasil penjualan sampah kering sebanyak 3 hingga 3,5 ton per bulan digunakan untuk pengadaan delapan titik CCTV, pembangunan sarana prasarana, hingga bantuan pendidikan.

"Pemilahan sampah dilakukan seluruh warga lintas usia, dijadikan media untuk menjaga hubungan, keguyuban dan gotong royong," kata Endang.

Saat ini, tercatat 452 rumah aktif memilah sampah kering, 48 unit urban farming, serta berbagai instalasi biopori dan eko-enzim di wilayah RW IV Ngagel Rejo.

Dari sisi keamanan, Endang mengungkap bahwa RW IV juga menerapkan Sistem Keamanan Terpadu (SISKAMDU) dengan sistem satu pintu di wilayah barat yang meliputi RT 1-5, 17, dan 18. Kolaborasi antara warga dan petugas keamanan dilakukan untuk memastikan pengawasan lingkungan selama 24 jam.

"Jadi RT 1-5, 17 dan 18 itu dengan SISKAMDU, satu pintu di wilayah barat. Lalu yang lain mandiri, setiap RT membayar satpam masing-masing. Jadi Bapak RT beserta warga itu menjaga kampungnya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam," paparnya.

Endang juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Dana Kelurahan (Dakel). Dukungan tersebut dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah persoalan wilayah, mulai dari banjir, perbaikan jalan, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

"Sejak dibantu oleh Bapak (Wali Kota Eri Cahyadi) melalui Musrenbang, RW IV tidak lagi banjir. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan itu bisa bermanfaat," pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Lewat Film Dokumenter, Kemenpar Melalui Badan Pelaksana Otorita Borobudur Bersinergi dengan BCA Promosikan Pariwisata Berkualitas

Pelepasan Tukik di Pantai Goa Cemara oleh Ketua Badan Promosi Pariwisata DIY dan perwakilan Bakti BCA. (Dok. Kemenpar)

Jawa Timur, WaraWiri.net - Dalam upaya meningkatkan citra pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) melakukan kerja sama dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Kerja sama diwujudkan untuk mempromosikan praktik konservasi penyu di Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, dan restorasi mata air di Desa Sidodadi, Kabupaten Malang. Kedua program Bakti Lingkungan tersebut dijalankan sebagai corporate shared value BCA di bawah payung Bakti BCA.

Sinergi tersebut menghasilkan film dokumenter yang mengangkat topik konservasi lingkungan dalam mewujudkan keseimbangan alam dan meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Pada kegiatan di Kabupaten Bantul, cerita yang diangkat merupakan aksi penyelamatan populasi penyu oleh Kelompok Konservasi Penyu (KKP) Mino Raharjo. Film ini membawa pesan untuk saling menjaga lingkungan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem serta menawarkan pengalaman wisata berkualitas.

Fajar Subekti selaku konservator KKP Mino Raharjo, menyatakan bahwa kegiatan konservasi tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pariwisata yang berdampak baik terhadap kelestarian alam. “Kami memastikan bahwa pariwisata harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sehingga wisatawan yang datang ke Goa Cemara mempunyai pengalaman dan perenungan yang mendalam tentang kehidupan sesama yang harus terus dijaga,” ujar Fajar Subekti.

Pengabdian kepada lingkungan tersebut ditransformasikan kepada wisatawan melalui konsep wisata edukasi. Desa Wisata Patihan yang berdampingan dengan KKP Mino Raharjo menawarkan paket wisata pelepasan tukik sebagai sarana eduwisata. Wisatawan disuguhkan pengalaman unik yang tidak hanya rekreatif, tapi juga berdampak dengan pelepasan tukik yang membawa dampak bagi lingkungan dan masa depan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendara selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY. “Yogyakarta ini dan Goa Cemara yang terkenal sebagai wisata mass tourism tentu harapannya dengan adanya konservasi tukik yang lebih profesional ini, wisatawan tidak hanya mandi air, bermain pasir, dan menikmati pantai saja, tetapi juga bisa mengedukasi diri dengan konservasi tukik dan bagaimana pelestarian alam untuk kelestarian penyu-penyu kita di masa depan.” ujar GKR Bendara.

Konservaasi Penyu

Selain konservasi penyu di Pantai Goa Cemara, kerja sama juga dilakukan untuk mengangkat cerita restorasi mata air di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Restorasi sumber mata air tersebut merupakan pilar Bakti Lingkungan dalam program Bakti BCA.

Kegiatan Bakti Lingkungan BCA bermitra dengan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT), Kelanawisata, Jejakin, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), dan warga desa setempat. Aksi tersebut dikemas secara visual oleh Kelana Wisata sebagai wujud kerja sama dengan BCA untuk menyebarluaskan informasi tentang upaya preservasi lingkungan. Video dokumenter ini menceritakan proses gotong royong masyarakat desa untuk merestorasi sumber mata air serta membawa pesan penting akan peran air bersih untuk kehidupan masyarakat.

“Program revitalisasi mata air ini merupakan pengembangan program penanaman pohon yang telah dilakukan oleh Bakti BCA. Jadi di tahun ini kita menanam pohon tersebar di 3 lokasi, salah satunya di Desa Sidodadi ini sebesar 21.000. Kemudian kita berpikir bahwa selain dari dampak karbon, ekologi lainnya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk masyarakat saudara-saudara kita di Desa Sidodadi”, ujar Titi Yusnarti VP CSR BCA. Aksi pelestarian alam dan restorasi mata air tersebut menjadi gerakan untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan yang ber-impact terhadap masyarakat.

Kegiatan gotong royong restorasi sumber mata air Desa Sidodadi

Ketua GAPOKTANHUT menyatakan bahwa sumber air di Desa Sidodadi menjadi sumber kehidupan masyarakat. “Ini yang memanfaatkan itu seluruh desa, jadi air ini setelah dibawa pulang dari DAM itu kan penuh, jadi kalo sumber yang digunakan ini kecil, pengguna sawah juga kebingungan, bukan hanya di Sidodadi aja, ada beberapa desa yang memanfaatkan sumber air yang ada disini” kata Joko Purnomo, Ketua GAPOKTANHUT Desa Sidodadi.

Air menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Harapan masyarakat dengan kegiatan restorasi mata air yaitu akses air bersih warga dapat lancar dan bersih. “Ini cita-cita saya, supaya masyarakat anak cucu saya bisa minum air jernih, jadi saya nelusur sumber-sumber itu saya kumpulkan, lalu saya bawa pulang”, ujar Pak Suwadi atau akrab disapa Mbah Di, anggota Gapoktanhut yang mengawali pencarian mata air sejak 1987.

Lewat film dokumenter, peningkatan citra pariwisata dilakukan melalui media promosi. Kelana Wisata sebagai kanal promosi pariwisata Badan Pelaksana Otorita Borobudur menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi memproduksi film di Bantul dan video di Malang tersebut. Penyampaian pesan menjadi sarana untuk mengkampanyekan pariwisata berkualitas. Hal tersebut turut menjadi strategi untuk mendukung program Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan Gerakan Wisata Bersih dan Pariwisata Naik Kelas. (Ros)

Share:

Read More

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Sekjen Kemendagri Minta TPID Turun ke Pasar

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Sekjen Kemendagri Minta TPID Turun ke Pasar. (Dok. Kemendagri)

Jakarta, WaraWiri.net - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun langsung untuk mengecek perkembangan harga bahan pokok di pasar. Pasalnya, pada minggu pertama Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik di beberapa daerah. Komoditas tersebut antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi.

“Bapak-Ibu sekalian tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Tomsi mengatakan, berdasarkan pantauan langsung di tingkat petani dan peternak, stok dan harga komoditas tersebut relatif terkendali. Namun, di tingkat distributor terjadi lonjakan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, ia meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya TPID, bersikap tegas terhadap oknum distributor yang menaikkan harga di atas HET.

“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” sambung Tomsi.

Di sisi lain, Tomsi juga meminta Perum Bulog mengendalikan harga beras yang naik di sejumlah daerah. Bila perlu, Perum Bulog dapat menambah stok beras di daerah yang mengalami kenaikan harga. Melalui intervensi tersebut, diharapkan kenaikan harga beras yang melebihi HET dapat ditekan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mengupayakan swasembada beras yang menuntut tanggung jawab seluruh pihak untuk menjaga stabilitas harga.

“Di situlah tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintah untuk menjaga marwah peraturan itu. Jangan terus berkata ‘naik sedikit [melebihi HET]’. Tidak bisa,” ungkapnya.

Tomsi menambahkan, apabila harga bahan pokok dapat dikendalikan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah menjangkaunya. Karena itu, berbagai langkah dan upaya perlu terus dioptimalkan, terutama oleh jajaran TPID.

“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir [dalam mengendalikan harga bahan pokok], maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya. (Tedy)

Share:

Read More

Pemerintah Pastikan Perjanjian RI–AS Tetap Berproses Pascaputusan Supreme Court AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Washington DC, Amerika Serikat. (Dok. BPMI Setpres)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Pemerintah memastikan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, meskipun terdapat putusan terbaru dari Supreme Court Amerika Serikat terkait kebijakan tarif global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu, 21 Februari 2026.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa putusan Supreme Court menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian (reimbursement) tarif kepada korporasi tertentu. Namun demikian, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan karena memiliki mekanisme tersendiri.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR,” jelas Menko Perekonomian.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia telah meminta agar skema tarif 0 persen yang sudah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, khususnya produk agrikultur seperti kopi dan kakao, yang telah memiliki pengaturan tersendiri melalui executive order. “Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” tambah Airlangga.

Selain sektor agrikultur, skema tarif 0 persen juga mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil, dan produk terkait lainnya. Pemerintah saat ini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas Amerika Serikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Menko Perekonomian menegaskan bahwa akan ada pembedaan kebijakan antara negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan yang belum, sehingga Indonesia tetap memiliki ruang strategis dalam implementasi kesepakatan. Terkait kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara selama 150 hari, pemerintah menilai kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan posisi sebelumnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan bahwa sebelum adanya putusan Supreme Court, Indonesia telah berhasil menurunkan potensi tarif dari 32 persen menjadi 19 persen melalui diplomasi langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat.

“Setelah ada (putusan) Supreme Court kemarin ya tentunya dari 19 menjadi 10 persen itu secara hitung-hitungan lebih baik. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan,” tegas Seskab.

Para menteri juga telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo. Presiden meminta agar seluruh risiko yang mungkin timbul dipelajari secara komprehensif dan Indonesia disiapkan dengan berbagai skenario.

Pemerintah menegaskan bahwa diplomasi dan negosiasi akan terus dilakukan secara terukur dan adaptif, dengan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Indonesia memastikan bahwa implementasi perjanjian perdagangan tetap memberikan manfaat konkret bagi stabilitas ekonomi dan daya saing nasional di tengah dinamika global. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Terima 12 CEO Global di Washington DC, Perkuat Kemitraan Investasi Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerima 12 pimpinan perusahaan investasi global dalam sebuah pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat. (Dok. BPMI Setpres)

Amerika Serikat, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima 12 pimpinan perusahaan investasi global dalam sebuah pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat, pada Jumat 20 Februari 2026. Para investor tersebut merupakan CEO dan presiden perusahaan investasi terkemuka dunia dengan total aset kelolaan (assets under management) mencapai sekitar 15 triliun dolar AS.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa pertemuan yang semula dijadwalkan selama satu jam berlangsung hampir dua jam karena diskusi yang dinilai sangat konstruktif.

“Diskusinya tadi cukup panjang kurang lebih dua jam, dari tadinya hanya diperkirakan sejam karena diskusinya very fruitful, very productive,” ujar Rosan dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional, langkah penguatan iklim investasi, serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Dialog kemudian dilanjutkan secara one-on-one dengan masing-masing pimpinan perusahaan untuk membahas potensi kerja sama lebih lanjut.

Rosan menjelaskan bahwa kehadiran Danantara mendapat apresiasi positif dari para investor global. Mereka menilai Danantara berpotensi menjadi mitra strategis lokal dalam berbagai skema investasi, baik di Indonesia maupun secara global.

“Mereka juga mempunyai potensi sebagai local partner Danantara dan itu memberikan kenyamanan dan confidence juga, karena kita bisa bersama-sama investasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia,” jelasnya.

Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menegaskan Indonesia tidak ingin lagi dikenal sebagai sleeping giant. Saatnya Indonesia bangkit, bergerak, dan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi nasional bersama mitra global. (Dinda)

Share:

Read More

Gakkum Kehutanan Bongkar Sindikat Perdagangan Kucing Kuwuk di Medan, Pelaku Terancam Denda Rp 20 Miliar

Gakkum Kehutanan Bongkar Sindikat Perdagangan Kucing Kuwuk di Medan, Pelaku Terancam Denda Rp 20 Miliar. (Dok. Kemenhut)

Medan, WaraWiri.net - Tim gabungan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Korwas PPNS Polda Sumut berhasil menggagalkan upaya perdagangan satwa liar dilindungi jenis Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis) di Kota Medan, Minggu (22/2/2026). Seorang pemuda berinisial SD (28) ditangkap saat hendak mengirimkan satwa tersebut melalui jasa transportasi darat.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pemburu maupun pedagang satwa dilindungi. Penangkapan ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas.

“Proses penindakan terhadap pelaku SD berlangsung kooperatif setelah petugas menunjukkan bukti-bukti kuat terkait aktivitas perdagangan ilegal yang dilakukan pelaku melalui Facebook. Kami telah memerintahkan penyidik untuk mendalami peran pelaku dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam mata rantai sindikat perdagangan satwa liar dilindungi di wilayah Sumatera Utara,” tegas Hari Novianto di Medan.

Operasi tangkap tangan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi satwa dilindungi. Tim gabungan kemudian bergerak ke lokasi di Jl. Tahi Bonar Simatupang, Kecamatan Medan Sunggal. Di sana, petugas menemukan 6 ekor Kucing Kuwuk yang disembunyikan di dalam kardus dengan kondisi yang memprihatinkan.

Setelah diamankan, keenam satwa tersebut langsung diidentifikasi oleh Balai Besar KSDA Sumut. Untuk memastikan kesehatan dan sifat liarnya terjaga, satwa-satwa eksotis tersebut kini dititipkan ke Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Sibolangit guna menjalani perawatan dan rehabilitasi sebelum nantinya dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara, penyidik resmi menetapkan SD sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kehutanan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). SD terbukti melakukan aktivitas menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, hingga memperdagangkan satwa dilindungi.

Pemerintah kini menerapkan sanksi berat bagi para perusak ekosistem. Tersangka SD bakal dijerat dengan Pasal 40A ayat (1) Huruf d Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sesuai regulasi terbaru tersebut, tersangka terancam hukuman yang sangat berat untuk memberikan efek jera, yakni pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Saat ini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Kantor Seksi Gakkum wilayah Medan untuk proses hukum lebih lanjut. (Zikry)

Share:

Read More

Penyerahan SK TORA dan SK HKm Transformasi di Banyuwangi: Kepastian Akses Lahan, Penguatan Ekonomi, dan Pemulihan Hak Masyarakat

Penyerahan SK TORA dan SK HKm Transformasi di Banyuwangi: Kepastian Akses Lahan, Penguatan Ekonomi, dan Pemulihan Hak Masyarakat. (Dok. Kemenhut)

Banyuwangi, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Tanah Objek Reforma Agraria (SK TORA) dan Surat Keputusan Hutan Kemasyarakatan (SK HKm) Transformasi kepada masyarakat di Desa Temurejo, Banyuwangi, Sabtu (21/2). 

Penyerahan ini menjadi langkah konkret negara dalam memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan hutan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan.

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 183 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pelepasan kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) seluas ± 160,735 hektare untuk dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Banyuwangi. Kawasan ini mencakup 12 kecamatan dan 26 desa/kelurahan, termasuk Desa Temurejo, Bangsring, Wongsorejo, Kalipuro, hingga Pesanggaran.

Penyerahan resmi dilakukan bersama pemerintah daerah setempat. Menteri Kehutanan Raja Antoni menegaskan, langkah ini sejalan dengan amanah Prabowo Subianto untuk memaksimalkan fungsi hutan bagi kesejahteraan rakyat melalui SK TORA dan Perhutanan Sosial.

“Alhamdulillah pada hari ini, ditemani Ibu Bupati, kita cari hari yang baik, tanggal yang baik di bulan suci Ramadan ini akhirnya saya dapat kembali berkunjung, dan menyerahkan SK TORA yang ditunggu-tunggu,” jelas Menteri Kehutanan.

Penyerahan SK TORA juga merefleksikan kehadiran negara dalam menuntaskan persoalan masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut. Dengan kepastian hukum ini, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Selain SK TORA, pemerintah juga menyerahkan SK HKm Transformasi sebagai bagian dari kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Pulau Jawa. Transformasi ini mengubah status masyarakat dari mitra Perum Perhutani dalam skema Kulin KK menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial yang mandiri. Transformasi ini membuka peluang pengembangan usaha kehutanan kayu dan non-kayu, tanaman pangan dan rempah, hingga jasa lingkungan dan ekowisata.

Dua kelompok masyarakat penerima SK HKm Transformasi antara lain:

1. KTH Kemuning Asri, Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro (SK HKm Nomor 8639 Tahun 2025 seluas 441 ha); dan

2. Gapoktanhut Purwo Maju Sejahtera di Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo (SK HKm Nomor 8634 Tahun 2025 seluas 51 ha)

Rangkaian acara juga diisi dengan penanaman simbolis pohon sawo kecik (sawo jawa) sebagai penegasan komitmen terhadap kelestarian lingkungan, dilanjutkan dengan doa bersama dan buka puasa bersama masyarakat. (Zikry)

Share:

Read More

Kemenperin Dukung Kesiapan Industri dalam Menerapkan Regulasi SNI Baja

Kemenperin Dukung Kesiapan Industri dalam Menerapkan Regulasi SNI Baja. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung kesiapan industri dalam menerapkan regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) baja. Langkah ini bertujuan untuk memastikan produk baja yang beredar di pasar domestik memenuhi standar mutu dan keselamatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin keamanan konstruksi dan melindungi kepentingan konsumen.

Selain itu, penerapan SNI Wajib Baja juga diarahkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, mencegah peredaran produk baja di bawah standar, serta memperkuat daya saing industri baja nasional di tengah dinamika pasar global.

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Baja Lapis Seng (Bj LS) sejatinya telah mulai diwajibkan sejak tahun 2008, sementara untuk Baja Lapis Aluminium Seng (Bj LAS) telah berlaku sejak tahun 2009.

“Mengingat regulasi dasar (Permenperin 67/2024) telah diterbitkan sejak November 2024, para pelaku usaha sebenarnya telah memiliki waktu transisi yang sangat panjang untuk memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan,” ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari di Jakarta, Senin (23/2).

Meski demikian, terkait dinamika implementasi regulasi SNI wajib untuk produk baja lembaran lapis seng dan baja lapis aluminium seng, Kemenperin mengambil sikap untuk memberikan relaksasi berupa penundaan pemberlakuan selama satu tahun melalui penerbitan peraturan. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang masa adaptasi para pelaku industri.

“Ini sekaligus untuk menghapuskan kekhawatiran pelaku usaha atas kesiapan mereka dalam mengikuti penerapan SNI wajib bagi produk-produk tersebut,” jelas Emmy.

Hingga saat ini, ekosistem industri telah membuktikan kesiapannya dengan catatan sertifikasi yang berjalan secara akuntabel. Data Kemenperin menunjukkan telah terdapat 11 sertifikat SNI untuk produk dalam negeri serta 7 sertifikat SNI untuk produk impor yang aktif.

Fakta ini sekaligus mematahkan kekhawatiran mengenai sulitnya proses sertifikasi ataupun potensi kelangkaan barang di pasar. Ketersediaan sertifikat yang sudah diterbitkan menunjukkan bahwa prosedur pemenuhan standar dapat diakses dengan jelas oleh seluruh pihak, baik produsen lokal maupun importir.

Kementerian Perindustrian kembali menegaskan bahwa penguatan standardisasi melalui SNI bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari masuknya produk baja yang tidak memenuhi syarat keamanan konstruksi.

“Dengan dukungan waktu penundaan yang diberikan, pemerintah mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera merampungkan proses sertifikasi demi terciptanya iklim persaingan yang sehat, menghindari gangguan rantai pasok, dan memastikan perlindungan maksimal bagi konsumen nasional,” pungkas Emmy. (Evi)

Share:

Read More

Menkomdigi Tegaskan Posisi Indonesia di Board of Peace

Menkomdigi Meutya Hafid saat menjadi narasumber dalam program Podcast Blak-Blakan DetikCom di Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan partisipasi Indonesia di Board of Peace memberi ruang nyata bagi Indonesia untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik, khususnya bagi Palestina.

“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya saat menjadi narasumber dalam program Podcast Blak-Blakan DetikCom di Jakarta Selatan, Sabtu (21/02/2026).

Ia menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah, yaitu tetap pada prinsip two state solution.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan bagian dari upaya memastikan kepentingan Palestina tetap diperjuangkan dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian dan rekonstruksi.

Meutya menambahkan keikutsertaan dan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian Palestina juga mengundang apresiasi dari pemimpin dunia.

“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelas Meutya.

Untuk melindungi hak publik atas informasi yang benar, Kemkomdigi mengedepankan literasi digital dan klarifikasi terbuka melalui media arus utama.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan proporsional di tengah beredarnya berbagai narasi di ruang digital yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, Kemkomdigi juga melakukan pemantauan terhadap konten yang melanggar aturan.

“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya.

Meutya mengajak masyarakat aktif memeriksa sumber informasi dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi.

Pemerintah menempatkan transparansi sebagai kunci agar setiap kebijakan strategis dapat dipahami secara proporsional dan tidak merugikan kepentingan publik. (Siti)

Share:

Read More

Wamenkeu Juda Sampaikan Update Pembiayaan APBN 2026

Wamenkeu Juda Sampaikan Update Pembiayaan APBN 2026. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berjalan on track, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (23/02).

Hingga 31 Januari, realisasi pembiayaan tahun 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar 29,6 persen. Realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen dari target APBN.

“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang Pemerintah,” ungkap Wamenkeu Juda.

Sebagian besar pembiayaan utang didukung oleh pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid. 

Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara di tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio-nya tercatat 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara juga solid, dengan rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama tercatat 3,8 kali. Di sisi lain, rata-rata tertimbang yield hasil lelang juga tetap terjaga pada level yang stabil. 

“Hal yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, ini juga tercermin dari yield yang ada. Kedepan, stabilitas pasar SBN terus terjaga, melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dengan Otoritas Moneter Bank Indonesia,” jelas Wamenkeu Juda.

Untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi di tahun 2026 sebesar Rp203 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga 31 Januari 2025, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah Bulog. dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan PEN Daerah.

“Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Wamenkeu Juda. (Putra)

Share:

Read More

Kapolri Instruksikan Oknum Brimob di Maluku Dihukum Berat

Kapolri Instruksikan Oknum Brimob di Maluku Dihukum Berat. (Dok. Div Humas Polri)

Jawa Barat, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberikan hukum seberat-beratnya kepada oknum Brimob Bripda MS yang diduga menganiaya pelajar di Maluku hingga tewas.

Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat beratnya, kata Sigit di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026).

Sigit juga menyebut telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Dalam hal ini, akan diusut dari segi pidana maupun kode etik Polri.

Menurut Sigit, hukum tegas dan berat tersebut untuk satu tujuan, yakni memberikan rasa keadilan bagi korban.

Memerintahkan kepada Kapolda Kadiv Propam ambil tindakan tegas proses tuntas. Beri rasa keadilan bagi keluarga korban, ujar Sigit.

Ia pun memastikan proses pengusutan tuntas kasus ini bakal dilakukan transparan untuk publik. Saya minta infornasinya prosesnya transparan. Saya kira secara teknis pak Kadiv Humas sampaikan di event yang disiapkan khusus, ucap Sigit.

Sigit menegaskan komitmennya sejak awal terhadap seluruh personel Polri yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan tak pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan kesalahan.

Untuk yang melanggar, bakal diberikan sanksi tegas. Sementara untuk yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan atau reward.

Dari dulu saya sudah sampaikan terhadap yang baik, kita berikan reward namun terhadap yang melanggar tentunya kita berikan (hukuman), karena kita semua sudah diatur dalam aturan, tutup Sigit. (Ilham)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri: Mudik Aman, Keluarga Bahagia, Lebaran Makin Berkesan

Kakorlantas Polri: Mudik Aman, Keluarga Bahagia, Lebaran Makin Berkesan. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” menjadi tagline yang ditegaskan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Tagline tersebut mengandung makna bahwa keselamatan dalam perjalanan adalah kunci utama menghadirkan kebahagiaan saat berkumpul bersama keluarga di hari raya. Tanpa keselamatan, kebahagiaan itu tidak akan sempurna.

Ajakan ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar seluruh jajaran Polri memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta memastikan pelaksanaan pengamanan mudik berjalan optimal, humanis, dan profesional. Tagline ini rencana akan di-launching tanggal 3 Maret 2026.

Dengan semangat “Mudik Aman, Perjalanan Nyaman, Lebaran Pun Makin Berkesan”, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan momen mudik sebagai perjalanan yang aman, tertib, dan penuh kesadaran. Ia menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama setiap pemudik.

Mudik bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi momentum sakral untuk mempererat silaturahmi. Karena itu, masyarakat diimbau mempersiapkan perjalanan secara matang, memastikan kondisi tubuh prima, kendaraan dalam keadaan laik jalan, serta melengkapi administrasi berkendara.

Kakorlantas juga mengingatkan pentingnya disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu dan arahan petugas, serta tidak memaksakan diri saat kelelahan. Polri bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas, pos pengamanan, dan pelayanan terpadu guna menjamin kelancaran arus mudik.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Ketertiban di jalan menentukan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan mudik yang aman agar keluarga bahagia dan Lebaran benar-benar berkesan,” tegasnya.

Melalui sinergi antara petugas dan masyarakat, diharapkan arus mudik dan balik berjalan lancar, minim kecelakaan, serta menghadirkan suasana yang tertib dan penuh empati. Dengan demikian, semangat Mudik Aman, Keluarga Bahagia benar-benar terwujud di seluruh Indonesia. (Ilham)

Share:

Read More

Perkuat Sinergitas, Komandan Kodaeral XIV Menerima Kunjungan Kehormatan Kabinda PBD

Perkuat Sinergitas, Komandan Kodaeral XIV Menerima Kunjungan Kehormatan Kabinda PBD. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) XIV, Laksamana Muda TNI Djatmoko, S.T., M.M., CHRMP., yang didampingi Wadan Kodaeral XIV Laksamana Pertama TNI Tommy Herlambang, S.E., Asintel dan Dandenintel Kodaeral XIV, menerima kunjungan kehormatan atau Courtesy Call (CC) dari Kabinda Papua Barat Daya (PBD), Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya. Senin (23/02/2026).

Pada kesempatan tersebut Komandan Kodaeral XIV menyambut baik kedatangan Kabinda PBD dengan memperkenalkan Pejabat Utama Kodaeral XIV yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, dan menjelaskan kondisi wilayah kerja Kodaeral XIV termasuk potensi maritim serta berbagai tantangan yang perlu diwaspadai untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Selanjutnya Kabinda PBD menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Komandan Kodaeral XIV serta menyoroti sejumlah wilayah yang menjadi perhatian khusus, baik di darat maupun di laut.

Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergitas dan kerja sama yang semakin kuat antara TNI AL, khususnya Kodaeral XIV dengan Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat Daya dapat semakin ditingkatkan dalam menjaga keamanan wilayah dan mendukung keberhasilan Program Prioritas Nasional di Prov. Papua Barat Daya. (Subhan)

Share:

Read More

PP KAMMI Serahkan Hasil Brigade Pangan Sambas, Perkuat Langkah Mentan Amran Lanjutkan Swasembada

PP KAMMI Serahkan Hasil Brigade Pangan Sambas, Perkuat Langkah Mentan Amran Lanjutkan Swasembada. (Dok. Kementan)

Jakarta, WaraWiri.net - Upaya swasembada pangan nasional mendapat dukungan konkret dari generasi muda. Brigade Pangan KAMMI Bersambut di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berhasil menghasilkan beras yang diserahkan langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Penyerahan sampel Beras Sambas oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Ahmad Jundi Khalifatullah dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon menjadi simbol keterlibatan aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung peningkatan produksi nasional dan agenda besar swasembada pangan.

 

PP KAMMI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Amran yang dinilai progresif dalam mendorong peningkatan produksi nasional, percepatan modernisasi pertanian, serta keberpihakan nyata kepada petani dan generasi muda sebagai motor regenerasi sektor pertanian.

 

Beberapa waktu sebelumnya, Ahmad Jundi memimpin langsung panen raya di lokasi tersebut sebagai bagian dari pembinaan Brigade Pangan berbasis pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi lahan pertanian di daerah.

 

“Ketahanan pangan bukan sekadar program pemerintah, tetapi agenda strategis bangsa. Mahasiswa harus turun langsung menjadi bagian dari solusi. Apa yang kami lakukan di Sambas adalah bukti bahwa pemuda mampu menjadi motor penggerak produktivitas pertanian dan kemandirian daerah.”

 

Ia juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian berbasis pemberdayaan masyarakat.

 

“Modernisasi alat pertanian di Brigade Pangan bukan hanya soal teknologi, tetapi soal keberpihakan. Ketika petani dimudahkan dalam pengolahan lahan, produktivitas meningkat, kesejahteraan naik, dan daerah menjadi kuat. Inilah fondasi kedaulatan pangan nasional,” ujarnya

 

Sementara itu Furqon menegaskan bahwa Andi Amran Sulaiman merupakan Menteri Pertanian pertama yang secara konsisten memberikan perhatian khusus serta ruang strategis bagi keterlibatan pemuda dalam pembangunan sektor pertanian nasional. 

 

Menurutnya, komitmen tersebut membuka babak baru kolaborasi antara pemerintah dan gerakan mahasiswa dalam memperkuat ketahanan serta kedaulatan pangan Indonesia.

 

Mentan Amran menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan generasi muda dalam mempercepat capaian produksi nasional.

 

Menurut Mentan Amran, keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam regenerasi petani serta penguatan produktivitas daerah sebagai fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

 

Kolaborasi antara PP KAMMI dan Kementerian Pertanian menjadi bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan Presiden Republik Indonesia, sekaligus strategi memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan krisis pangan global. (Dinda)

Share:

Read More

Gakkum Kehutanan Lanjutkan Proses Hukum 12 Penambang Emas Ilegal di TN Tanjung Puting Usai Gugatan Praperadilan Ditolak

Gakkum Kehutanan Lanjutkan Proses Hukum 12 Penambang Emas Ilegal di TN Tanjung Puting Usai Gugatan Praperadilan Ditolak. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Upaya hukum 12 tersangka pertambangan emas tanpa izin (PETI) untuk membatalkan status hukum mereka kandas. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus yang mengancam habitat asli orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) ini hingga ke meja hijau.

"Kami mengapresiasi putusan hakim yang menguatkan prosedur penyidikan kami. Keberhasilan ini adalah hasil sinergi kuat antara Gakkum Kehutanan, Balai TN Tanjung Puting, Ditreskrimsus, Sat Brimob Polda Kalteng, hingga Kejaksaan Tinggi. Dengan ditolaknya praperadilan ini, kami segera melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan demi keadilan bagi kelestarian hutan kita," ujar Leonardo Gultom pada siaran persnya, Sabtu (21/2). 

Kasus ini bermula dari Operasi Gabungan pada November 2025 di kawasan Taman Nasional (TN) Tanjung Puting. Tim gabungan berhasil menangkap tangan 12 orang pelaku saat sedang melakukan aktivitas tambang ilegal di dalam kawasan lindung tersebut.

Ke-12 tersangka tersebut adalah HD (45), SEL (27), HT (50), HM (41), KA (46), KE (48), YH (30), JM (43), SY (45), MR (40), SPY (48), dan SLA (41). Melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan gugatan praperadilan (Nomor: 1/Pid.Pra/2026/PN) pada 28 Januari 2026, menantang keabsahan penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penetapan status tersangka.

Persidangan yang berlangsung pada 9 hingga 13 Februari 2026 di PN Pangkalan Bun mengungkap fakta-fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh pemohon. Agenda sidang meliputi penyerahan jawaban, replik, dan duplik; penyerahan alat bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi; dan kesimpulan.

Pada sidang terbuka tanggal 18 Februari 2026, hakim memutuskan bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh 12 tersangka tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hakim menyatakan bahwa seluruh tahapan penyidikan yang dilakukan PPNS Balai Gakkum Kehutanan telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dengan kemenangan hukum ini, penyidik Balai Gakkum Wilayah Kalimantan bergerak cepat untuk menyelesaikan berkas perkara. Pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat akan segera dilakukan untuk memulai proses penuntutan.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk peringatan keras terhadap aktivitas ilegal di kawasan konservasi. TN Tanjung Puting bukan sekadar hamparan hutan, melainkan benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati Indonesia yang harus dilindungi dari praktik eksploitasi merusak. (Ros)

Share:

Read More

Kantor Imigrasi Surabaya Menjadi Pilot Project Pengambilan Data Biometrik Paspor Dinas

Kantor Imigrasi Surabaya Menjadi Pilot Project Pengambilan Data Biometrik Paspor Dinas. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Surabaya, WaraWiri.net - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi menjadi lokasi percontohan (pilot project) untuk layanan pengambilan data biometrik paspor dinas. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri. Langkah strategis ini diambil untuk mengintegrasikan data pemegang paspor dinas ke dalam sistem keimigrasian nasional sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi aparatur negara di tingkat daerah.

Kerja sama lintas kementerian ini bertujuan mengatasi hambatan teknis yang selama ini dialami pemegang paspor dinas, seperti data biometrik yang belum terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta kendala pembacaan sistem pada gerbang otomatis (autogate) di bandara internasional. Melalui sinkronisasi ini juga, pejabat negara kini dapat melakukan proses pengambilan biometrik di kantor imigrasi setempat tanpa harus terpusat di Jakarta.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan solusi atas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas.

"Melalui penguatan regulasi dan interoperabilitas sistem, pengambilan data biometrik paspor dinas kini dapat dilakukan di Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan seluruh pemegang paspor terekam dalam sistem kami," ujar Eko.

Transformasi menuju paspor dinas elektronik juga dinilai krusial untuk mendukung tugas diplomatik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Akio Tamala.

"Transformasi menuju paspor elektronik menjadi kebutuhan teknis sekaligus juga instrumen diplomasi untuk memperluas kemudahan mobilitas para pejabat negara yang mewakili Pemerintah Indonesia," ujar Akio.

la menjelaskan bahwa sejumlah negara hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik. 

"Denmark dan Swedia hanya memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik Indonesia. Negosiasi dengan Spanyol dan Jerman juga hanya mencakup paspor elektronik," jelasnya

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar 24.000 permohonan paspor dinas setiap tahunnya, di mana lebih dari 1.200 permohonan berasal dari daerah. Keberadaan paspor elektronik menjadi syarat mutlak bagi sejumlah negara mitra untuk memberikan fasilitas bebas visa.

Dalam pelaksanaan pilot project di Surabaya, pengambilan data biometrik dilakukan secara simbolis kepada empat Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL). Secara bersamaan, layanan serupa juga diimplementasikan terhadap 90 Taruna AAL lainnya sebagai bagian dari evaluasi kesiapan teknis dan mekanisme koordinasi antarinstansi di lapangan.

Program ini merupakan pengembangan dari uji coba awal yang telah dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas | TPI Surakarta pada November tahun lalu. Ke depannya, layanan ini akan diperluas secara bertahap ke 151 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi aparatur negara di berbagai wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menegaskan bahwa "Ditunjuknya Kanim Surabaya sebagai lokasi pilot project menjadi kehormatan sekaligus tantangan bagi kami untuk memastikan layanan berjalan optimal dan dapat menjadi model penerapan di satuan kerja lainnya," tutup Novianto. (Subhan)

Share:

Read More

Bappenas Usung Renduk Pascabencana, Pastikan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra

Bappenas Usung Renduk Pascabencana, Pastikan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, serta menindaklanjuti penugasan sebagai Koordinator Bidang Penyusunan Rencana Induk dan/atau Rencana Aksi dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah didukung pemangku kepentingan lainnya telah menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat (Renduk PRRP Sumatera).

Bencana alam hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra bagian utara sepanjang akhir bulan November 2025, telah menyebabkan korban jiwa dan luka, kerusakan berbagai sarana dan prasarana, serta hilangnya berbagai mata pencaharian masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan pembangunan dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengakomodasi berbagai kebutuhan yang ada.

“Renduk PRRP Sumatera ini diharapkan dapat menjadi kebijakan payung dan pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dalam kurun waktu 3 tahun, mulai tahun 2026 sampai tahun 2028,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Renduk PRRP Sumatera terdiri atas buku utama dan tiga buku provinsi sebagai lampiran, yaitu Renduk PRRP Provinsi Aceh, Renduk PRRP Provinsi Sumatera Utara, dan Renduk PRRP Provinsi Sumatera Barat, serta dilengkapi Rencana Aksi PRRP dari 32 kementerian/lembaga (Renaksi K/L), yang telah diselaraskan dan diverifikasi berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang disusun oleh 53 kabupaten/kota terdampak di ketiga provinsi tersebut. 

Dengan mempertimbangkan angka Jitupasna yang merupakan jumlah kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar lebih dari Rp205,26 triliun, dengan sebaran Rp153,248 triliun di Aceh, Rp30,562 triliun di Sumatera Utara, dan Rp21,4 triliun di Sumatera Barat, maka diperlukan verifikasi lebih lanjut atas besaran kebutuhan pendanaan tersebut, dan perlu disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. 

"Kami akhirnya mencoba menghitung yang sudah selaras sesuai dengan kriteria tadi. Alhamdulillah, dari 205 triliun kebutuhan dan respon dari KL sekitar 68,9 triliun, didapatkanlah angka 56,3 triliun untuk 3 tahun dan 2108 kegiatan. Ini belum termasuk kegiatan pendukung ya. Tapi ini betul-betul kegiatan rehab rekon. Jadi bottom up, top downnya ketemu," ujar Deputi Medrilzam.

Dari hasil penyelarasan Jitupasna dengan Renaksi K/L, telah dihasilkan kesepakatan kegiatan sejumlah Rp56,327 triliun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu tahun anggaran 2026 hingga 2028. Renduk PRRP Sumatera ini masih bersifat sementara (versi pertama) karena masih terdapat perbedaan besaran kebutuhan dan rencana aksi tersebut. Jika diperlukan akan disesuaikan dengan angka kebutuhan pascabencana yang sudah diverifikasi lebih lanjut oleh BNPB.

Renduk PRRP Sumatera telah dilaporkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada 15 Februari 2026 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masing-masing sebagai Ketua Pelaksana dan Ketua Pengarah Satuan Tugas PRRP Sumatera. Renduk PRRP Sumatera diharapkan dapat dibahas pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas PRRP Sumatera dalam waktu dekat, guna mendapatkan persetujuan untuk dijadikan referensi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selama 2026-2028.

Pada tahap berikutnya, akan dilakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam memutakhirkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disusun masing-masing kabupaten/kota terdampak, untuk dapat memperhatikan beberapa hal pokok yang dimuat dalam Renduk PRRP Sumatera dan PRRP Provinsi.

Beberapa hal pokok tersebut antara lain (1) menindaklanjuti rekomendasi pemanfaatan ruang dari Peta Zona Rawan Bencana (ZRB), khususnya untuk penetapan lokasi hunian tetap dan infrastruktur strategis lainnya; (2) penyesuaian kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bidang permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor; dan (3) pemutakhiran angka Jitupasna sesuai hasil penyelarasan dengan Renaksi K/L baik yang telah selaras maupun yang masih perlu diverifikasi lanjutan oleh BNPB.

Selain itu, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas harus mengintegrasikan Renduk PRRP Sumatera ke dalam proses perencanaan tahunan, termasuk dalam membangun kerja sama dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, Renduk PRRP Sumatera akan dijadikan referensi utama dalam penyusunan RKP dan RAPBN TA 2026 yang terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik melalui pembiayaan dalam negeri maupun dari kerja sama yang akan dibangun dengan mitra pembangunan luar negeri.

“Melalui Renduk PRRP Sumatera, diharapkan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan dengan lancar, untuk mewujudkan daerah terdampak bencana menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan (build back better, safer, and sustainable),” pungkas Deputi Medrilzam. (Fathi)

Share:

Read More

Bangun Ekosistem Olahraga Terpadu, Pemerintah Siapkan Lompatan Prestasi dan Jaminan Kesejahteraan Atlet

Bangun Ekosistem Olahraga Terpadu, Pemerintah Siapkan Lompatan Prestasi dan Jaminan Kesejahteraan Atlet. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah memperkuat program prioritas nasional bidang olahraga sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedigdayaan bangsa melalui olahraga.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Program Prioritas Nasional Keolahragaan di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (19/2/2026).

Menko PMK menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, pemerintah harus memperkuat daya saing olahraga nasional melalui penetapan 21 cabang olahraga unggulan, pembangunan kawasan pembinaan olahraga berstandar internasional, serta pengembangan kesejahteraan atlet.

“Arahan Bapak Presiden jelas, kita harus mewujudkan kedigdayaan bangsa melalui olahraga. Tidak hanya menambah cabang unggulan menjadi 21, tetapi juga membangun kawasan pembinaan berstandar internasional dan memastikan kesejahteraan atlet terjamin,” ujar Pratikno.

Rapat tersebut menyepakati pembangunan Akademi Pelatihan Olahraga Nasional di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, di atas lahan sekitar 500 hektare. Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terpadu yang mencakup pendidikan, pelatihan, sport science, dan layanan kesehatan olahraga. Sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BUMN, serta pemerintah daerah menyatakan dukungan percepatan pembangunan.

Selain itu, kawasan Cibubur akan ditransformasi menjadi pusat Sports Wellness, Rehabilitation, dan Sports Science yang terintegrasi dengan Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON). Transformasi ini membutuhkan dukungan lintas kementerian agar kawasan tersebut benar-benar menjadi sport center terpadu berstandar internasional.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penguatan Beasiswa Prestasi Olahraga yang mencakup atlet, pelatih, dan tenaga manajemen olahraga melalui kerja sama dengan LPDP dan Kemendiktisaintek.

“RTM ini kita lakukan untuk mengonkretkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Program ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak dengan aksi nyata agar target besar olahraga nasional sesuai harapan Presiden benar-benar tercapai,” tegasnya.

Selain pembangunan kawasan dan beasiswa, pemerintah juga memperkuat pembinaan dari 14 menjadi 21 cabang olahraga unggulan nasional dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta pembagian peran yang jelas antara provinsi dan kabupaten/kota.

Langkah strategis ini menjadi fondasi menuju target prestasi SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade 2028, sekaligus memperkuat sistem olahraga nasional secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna, serta perwakilan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. (Muh)

Share:

Read More

Dampak Revitalisasi Sekolah Daerah 3T Perkuat Layanan Pendidikan di Perbatasan dan Pelosok Indonesia

Dampak Revitalisasi Sekolah Daerah 3T Perkuat Layanan Pendidikan di Perbatasan dan Pelosok Indonesia. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat komitmen pemerataan layanan pendidikan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk, di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sejak diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, program ini merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan layanan pendidikan yang aman, layak, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

Salah satu capaian program revitalisasi dirasakan langsung oleh PAUD Murmas Kertaraharja yang berlokasi di Dusun Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah gempa bumi berkekuatan 7,0 Skala Richter pada tahun 2018, dengan tingkat kerusakan mencapai 100 persen terhadap rumah warga dan fasilitas umum, termasuk gedung PAUD Murmas.

Pada tahun 2025, PAUD Murmas ditetapkan sebagai penerima bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Melalui program ini, PAUD Murmas memperoleh pembangunan Unit Ruang Kelas Baru (RKB), ruang UKS, toilet ramah anak, serta arena bermain lengkap dengan fasilitas permainan edukatif dengan total anggaran lebih dari Rp563 juta.

Kepala Sekolah PAUD Murmas, Azizah Safitri, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas bantuan revitalisasi yang telah diterima. Menurutnya, revitalisasi memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan kualitas layanan pendidikan. 

“Dengan revitalisasi para guru juga lebih nyaman dan termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran karena lingkungan yang aman dan fasilitas yang menjadi memadai. Semua murid dapat belajar dengan aman, nyaman, dan ceria, dengan dukungan fasilitas bermain yang menunjang perkembangan motorik, sosial-emosional, dan kognitif anak secara optimal,” ungkap Azizah.

Capaian program revitalisasi juga dirasakan oleh satuan pendidikan di wilayah 3T lainnya, salah satunya SMAN 3 Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala SMAN 3 Fatuleu, Yosef Kono, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 sekolahnya menerima Program Revitalisasi SMA dengan menu rehabilitasi toilet murid, rehabilitasi ruang kelas dan ruang administrasi, rehabilitasi laboratorium TIK, pembangunan toilet baru, serta pembangunan laboratorium IPA baru, dengan total anggaran sebesar Rp1.058.264.000.

Menurut Yosef, program revitalisasi tersebut memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi sekolah maupun masyarakat sekitar. Sarana dan prasarana sekolah kini semakin memadai dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi seluruh warga sekolah. Peserta didik menjadi lebih bersemangat dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, sementara guru semakin termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, baik secara teori maupun praktikum.

Pelaksanaan revitalisasi dengan skema swakelola juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selama proses pembangunan yang berlangsung sekitar 120 hari kerja, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, mulai dari pelaku usaha kecil, pedagang bahan makanan, penyedia air tangki, hingga pengrajin mebel dan penyedia bahan bangunan. Yosef berharap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.

Dampak positif revitalisasi juga menjangkau wilayah 3T di kawasan timur Indonesia, salah satunya Distrik Towe yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Towe, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Laurensius Wiku, menyampaikan bahwa program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen pada tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi sekolahnya dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, Laurensius mengatakan bahwa SMP Negeri 1 Towe menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran lebih dari Rp2,6 miliar. Pembangunan tersebut meliputi enam menu bangunan, yakni satu unit ruang administrasi, satu unit ruang laboratorium, satu unit ruang kelas, satu unit rumah dinas guru, satu unit ruang UKS, serta rehabilitasi toilet.

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, serta seluruh pihak yang terlibat. Revitalisasi yang kami terima sangat bermanfaat dan menjadi investasi jangka panjang untuk pemajuan Indonesia khususnya peserta didik Papua,” tutur Laurensius.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen terus berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat program revitalisasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, dalam acara Konsolidasi Nasional di Depok pada 10 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menegaskan bahwa berbagai program prioritas pendidikan, termasuk revitalisasi satuan pendidikan, akan terus diperkuat pada tahun 2026.

Merujuk rekap perkembangan revitalisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2025, jumlah satuan pendidikan penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan telah mencapai 14.072 sekolah, yang terdiri atas 1.515 satuan PAUD, 6.328 SD, 3.989 SMP, dan 2.240 SMA. Dari jumlah tersebut, 949 sekolah berada di wilayah timur Indonesia dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kemendikdasmen terus berupaya memastikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul di masa depan. (Ilham)

Share:

Read More