Melchias Markus Mekeng Sebut Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan, FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademik

Melchias Markus Mekeng Sebut Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan, FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademik. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Melchias Markus Mekeng, M.H., mendorong pemerintah dan DPR RI segera menyiapkan undang-undang tentang obligasi daerah. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Mekeng saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Majelis bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, Fraksi Partai Golkar MPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris FPG MPR RI H. Ferdiansyah, S.E., M.M., Bendahara FPG MPR RI Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si., serta para wartawan media massa nasional, baik cetak, elektronik, maupun daring, yang tergabung dalam KWP.

Dalam paparannya, Mekeng mengungkapkan bahwa sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan otonomi. Namun, kewenangan tersebut perlu didukung kemampuan pembiayaan yang memadai agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Menurutnya, mengandalkan APBN dan PAD saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

“Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi,” ujarnya.

Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang memiliki landasan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun telah lama dibicarakan dan sejumlah aturan teknis sudah diterbitkan, penerapannya di Indonesia belum berjalan. Padahal, hampir 20 negara di dunia telah memanfaatkan obligasi daerah atau municipal bond untuk mendukung pembangunan.

Obligasi Daerah Bisa Biayai Proyek Produktif

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini mencontohkan Vietnam yang telah menerbitkan obligasi daerah hampir 1 miliar dolar AS untuk membiayai pembangunan fasilitas pengelolaan air dan sampah. Ia juga menyebut Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal sebagai negara yang telah memanfaatkan instrumen tersebut.

“Pengalaman negara-negara itu menunjukkan obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mengembangkan potensi wilayah,” imbuhnya.

Meski demikian, Mekeng menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada proyek yang mampu menghasilkan pendapatan. Dana yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional rutin pemerintahan ataupun pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas. Rumah sakit dan pelabuhan, misalnya, dapat menjadi proyek yang dibiayai karena memiliki potensi pendapatan untuk membayar bunga dan pokok obligasi.

“Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” tegasnya.

Mekeng juga membedakan obligasi daerah dengan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Pembayaran pinjaman melalui SMI menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai basis pembayaran. Sementara itu, obligasi daerah mengandalkan pendapatan dari proyek yang dibiayai. Dengan demikian, daerah memiliki sumber pembayaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas proyek tersebut.

FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademik

Mekeng mengungkapkan, untuk mempersiapkan pembentukan regulasi tersebut, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah melakukan penjaringan aspirasi atau meaningful public participation di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.

Seluruh masukan yang dihimpun telah dirampungkan sebagai bahan penyusunan naskah akademik. Dokumen tersebut rencananya akan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026.

“Berdasarkan perjalanan kami satu tahun melakukan public hearing itu, dari Depdagri sudah melakukan evaluasi dan juga masukan daripada akademisi-akademisi, sekarang ini ya, itu hanya 9 provinsi yang layak menerbitkan obligasi daerah dan 44 kabupaten/kota yang punya possibility untuk menerbitkan obligasi daerah. Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti,” terangnya.

Namun, penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum masuk ke pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.

Mekeng menambahkan, penggunaan dana obligasi harus diawasi secara ketat dan dipastikan sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kewajiban pembayaran juga tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Ia menyebut tingkat gagal bayar obligasi daerah di dunia berdasarkan data yang diterimanya hanya sekitar 0,1 persen.

“Mudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang. Dan satu lagi, investor dari obligasi daerah itu banyak. Ada perbankan dalam negeri dan luar negeri, ada dana pensiun, ada asuransi, dan ada investment banking atau trust fund dari luar, besar sekali. Kita juga punya SUN itu, kalau tidak salah itu sekarang totalnya Rp10 ribu triliun. Tidak usah banyak-banyaklah. Ambil seribu triliun atau dua ribu triliun, itu daerah sudah terbangun semua,” pungkasnya. (Ilham)
Share:

Desentralisasi Asimetris Dinilai Tak Perlu Perubahan Konstitusi, Cukup Diperkuat melalui Undang-Undang

Para narasumber dan Anggota Badan Pengkajian MPR RI mengikuti FGD Kelompok III bertema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa” di Bandung, Jawa Barat. (Dok. MPR RI)

Bandung, WaraWiri.net - Pengaturan mengenai desentralisasi asimetris dinilai tidak harus dilakukan melalui perubahan konstitusi, melainkan dapat diperkuat melalui undang-undang dan regulasi turunannya sepanjang ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan landasan yang memadai.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb, CRGP., saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI bertema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa” di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).

Ramli mengatakan bahwa Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang konstitusional yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.

“Menurut saya, Pasal 18 bersifat prinsipil dan membuka ruang yang luas. Tidak ditemukan keterbatasan fundamental untuk mendorong desentralisasi asimetris. Karena itu, pengaturan melalui undang-undang, desain kelembagaan, kebijakan pemerintah, hingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari desain tersebut,” ujarnya.

Ramli menambahkan, perkembangan ekosistem digital membuat fleksibilitas desentralisasi semakin relevan. Arus informasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah memungkinkan masyarakat di berbagai daerah saling terhubung. Namun, pada saat bersamaan, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa pengaruh algoritma, pembentukan preferensi, hingga polarisasi masyarakat.

“Pemerataan akses teknologi informasi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi perhatian agar pelayanan publik dan komunikasi tetap berjalan, termasuk ketika terjadi keadaan darurat,” tegasnya.

Ramli mengingatkan bahwa desain desentralisasi asimetris juga harus memperhitungkan kewenangan pemerintah pusat dalam melindungi kepentingan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman global seperti bencana alam, perang, dan serangan siber.

Karena itu, ia menilai perlu ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat.

“Desentralisasi harus tetap memberikan ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai kebutuhannya, tetapi pemerintah pusat juga harus memiliki kewenangan untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional,” tambahnya.

Dalam menentukan model desentralisasi asimetris, Ramli mengusulkan sejumlah parameter, antara lain justifikasi historis dan konstitusional, kebutuhan fungsional daerah, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, literasi digital, kemampuan fiskal, serta kewenangan pemerintah pusat.

Demokrasi Lokal Masih Menghadapi Persoalan Biaya Politik

Sementara itu, Akademisi FISIP Universitas Padjadjaran, Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., menyoroti berbagai persoalan empiris dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal.

Dede berpendapat bahwa perubahan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 belum menjadi kebutuhan mendesak karena persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan implementasi dan pengaturan pada tingkat undang-undang.

“Salah satu tantangan utama dalam demokrasi lokal adalah tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut besarnya anggaran penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga praktik politik uang, pengaruh kekuatan modal, serta perilaku pemilih,” ujarnya.

Dede menjelaskan, demokrasi dan efisiensi anggaran kerap dipertentangkan, padahal keduanya merupakan unsur penting dalam pemerintahan modern. Pemerintahan membutuhkan birokrasi yang efisien sekaligus sistem politik yang demokratis.

“Persoalannya adalah bagaimana anggaran dapat diminimalkan, tetapi kedaulatan rakyat tidak terganggu. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus kita pecahkan bersama,” ujarnya.

Dede juga mengungkapkan hasil penelitian mengenai perilaku pemilih yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menjadikan informasi dan rekam jejak kandidat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik.

Menurutnya, terdapat kategori pemilih terbuka, semi terbuka, tertutup, serta kombinasi dari beberapa kategori. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di Kabupaten Bandung, kelompok pemilih tertutup menjadi kelompok dominan, yakni hampir 70 persen dari informan penelitian.

“Nah ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun demokrasi lokal yang berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut, Dede memaparkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Persoalan tersebut mencakup ketergantungan fiskal, tumpang tindih kewenangan, transparansi penggunaan dana khusus, keterbatasan otonomi kabupaten/kota, hingga persoalan representasi masyarakat lokal.

Dede mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital juga dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Penggunaan influencer dan buzzer dalam kampanye politik, serta ketimpangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, berpotensi menciptakan polarisasi digital dan memengaruhi preferensi pemilih.

“Roh pemerintahan adalah melayani dan memberikan kesejahteraan. Karena itu, diperlukan teknologi sosial bagaimana kapasitas dan integritas dikombinasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Desentralisasi Asimetris sebagai Jalan Tengah Menjaga NKRI

Di sisi lain, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si., Ph.D., menilai desentralisasi asimetris merupakan jalan tengah untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keragaman karakteristik wilayah dan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, kebijakan desentralisasi tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat perkembangan yang berbeda.

Petrus menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan keragaman sangat kompleks atau disebutnya sebagai negara pusparagam. Keragaman tersebut tidak hanya mencakup ras, agama, budaya, dan bahasa, tetapi juga perbedaan kondisi peradaban masyarakat yang hidup berdampingan dalam satu wilayah negara.

“Kita harus mengevaluasi mulai dari genealogi kebijakannya. Ini adalah jalan tengah agar negara kita tetap utuh,” katanya.

Menurut Petrus, terdapat empat tingkat perkembangan peradaban yang hidup secara bersamaan di Indonesia, yakni primitif, tradisional, modern, dan maju. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dan tantangan masyarakat di setiap daerah tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan kebijakan yang sama.

Karena itu, Petrus menilai kebijakan desentralisasi perlu terus dievaluasi agar benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penerapan kebijakan yang seragam justru berisiko memperlebar kesenjangan pembangunan dan menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama (bonum commune).

Dalam perspektif konstitusional, Petrus mengingatkan pentingnya memperhatikan Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Karakteristik tersebut harus menjadi salah satu landasan dalam merumuskan desain desentralisasi nasional,” ujarnya.

Petrus menyoroti adanya paradoks desentralisasi. Di satu sisi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Namun, di sisi lain, kebijakan sektoral masih kerap menarik kembali kewenangan tersebut ke pemerintah pusat.

Ada dua landasan filosofis yang ditawarkan Petrus untuk menerapkan desentralisasi asimetris, yakni justifikasi negatif dan justifikasi positif. Justifikasi negatif melihat risiko yang muncul apabila seluruh daerah terus diperlakukan secara seragam. Sementara itu, justifikasi positif menitikberatkan pada manfaat penerapan kebijakan yang berbeda sesuai karakteristik daerah.

“Terkait dasar penerapannya desentralisasi asimetris dapat dilihat melalui dua pendekatan, yakni de jure, berkaitan dengan pengakuan dan pengaturan secara konstitusional, dan de facto, didasarkan pada kenyataan adanya keunikan dan keragaman karakteristik daerah,” tambahnya.

Pembahasan mengenai desentralisasi asimetris, kata Petrus, harus ditempatkan dalam kerangka besar keadilan teritorial. Kebijakan yang dirumuskan tidak sekadar memberikan perlakuan berbeda kepada daerah, melainkan memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan.

“Desentralisasi asimetris bagi saya bukan sekadar memperlakukan daerah secara berbeda. Justru, ketika kita melihat kondisi dan karakteristik daerah yang beragam, pendekatan ini menjadi jalan tengah bagi keutuhan negara kita,” pungkasnya.

Diskusi tersebut dihadiri Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Dr. H. Hindun Anisah, M.A., serta Anggota Badan Pengkajian MPR RI Dr. H. Ida Fauziah, M.Si. (F-PKB), H. Kamrussamad, Ph.D. (F-Gerindra), Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. (F-Golkar), Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. (F-PAN), dan H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M. (F-Demokrat). (Ilham)
Share:

Rapat Paripurna Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Statistik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Dasco menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta laporan Pimpinan Komisi X DPR RI dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 10 November 2026, Komisi X meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

“Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tersebut di atas? Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco kepada seluruh peserta rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat secara serentak.

Dengan persetujuan tersebut, pembahasan RUU tentang Statistik dapat dilanjutkan oleh Komisi X DPR RI sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan undang-undang. Perpanjangan waktu ini memberikan ruang bagi Komisi X untuk melanjutkan pembahasan substansi rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembaruan regulasi statistik menjadi penting seiring perkembangan kebutuhan data nasional. Statistik memiliki peran strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, evaluasi program pemerintah, serta pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Karena itu, pembahasan RUU tentang Statistik diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, transformasi digital, kebutuhan integrasi data, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan statistik nasional. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat mendukung ketersediaan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui perpanjangan waktu pembahasan ini, DPR RI melalui Komisi X melanjutkan proses pendalaman materi RUU tentang Statistik agar substansi pengaturannya dapat dibahas secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan statistik nasional. (Budi)
Share:

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif DPR, Segera Dibahas Bersama Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Salah satu agenda utama rapat adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Untuk mengefektifkan jalannya rapat, Dasco menawarkan agar pandangan masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI. Usulan tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat.

Setelah menerima pandangan fraksi-fraksi, Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai RUU Inisiatif DPR RI. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

Dengan persetujuan tersebut, RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang selanjutnya akan dibahas bersama Pemerintah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing," ujar Dasco setelah seluruh perwakilan fraksi menyerahkan pandangannya.

Dalam pandangan umumnya, delapan fraksi di DPR RI pada prinsipnya menyambut baik dan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Meskipun demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya.

Fraksi Partai Gerindra, misalnya, menekankan bahwa kualitas undang-undang tidak hanya ditentukan oleh materi muatannya, tetapi juga proses pembentukannya. Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya pengaturan prosedur cepat (fast track legislation) dengan kriteria normatif yang terukur, tanpa menghilangkan tahapan formal, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan ketelitian pembahasan.

Selain itu, Gerindra mendorong pengaturan metode pembentukan undang-undang, yakni standar, konsolidasi, kodifikasi, dan omnibus, secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Fraksi ini juga menekankan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 secara terukur, termasuk pemetaan materi yang perlu ditindaklanjuti, lembaga yang bertanggung jawab, dan tenggat penyelesaiannya.

PKB juga mengingatkan agar mekanisme percepatan legislasi tidak mengurangi kualitas kajian maupun kesempatan masyarakat memberikan masukan. Fraksi ini turut mendorong penguatan mekanisme carry over, pengaturan metode omnibus, transparansi proses legislasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya penataan ulang sistem pembentukan hukum nasional agar lebih adaptif, akuntabel, transparan, dan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Fraksi ini secara khusus menekankan penerapan prinsip meaningful participation yang mencakup hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).

Selain itu, PDI Perjuangan meminta adanya pembatasan perubahan materi RUU setelah disepakati dalam rapat pleno Baleg dan/atau rapat pleno komisi. Fraksi ini juga mendukung penguatan metode standar, konsolidasi, kodifikasi, dan omnibus serta penyediaan satu portal digital nasional untuk mengakses dokumen pembentukan undang-undang.

Adapun Fraksi Partai Golkar menekankan lima prinsip utama, yakni kepastian hukum dan legitimasi prosedural, meaningful participation, kualitas materi muatan dan sinkronisasi, kesesuaian dengan nilai konstitusi, serta pengaturan mekanisme khusus antara fast track dan prosedur biasa.

Golkar juga mendorong kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab DPR, Presiden, serta DPD sesuai kewenangan konstitusional masing-masing. Selain itu, pengajuan RUU di luar Prolegnas maupun penggunaan prosedur cepat harus didasarkan pada alasan urgensi yang objektif, kriteria jelas, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perhatian terhadap pemenuhan seluruh tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. PKS menegaskan bahwa percepatan legislasi harus tetap menjamin kualitas substansi, ketelitian perumusan norma, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.

PKS juga menyoroti perlunya pembatasan perbaikan teknis naskah undang-undang setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden agar tidak mengubah substansi norma yang telah disepakati. Selain itu, fraksi ini mendorong penguatan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah serta pemanfaatan kecerdasan buatan sebatas sebagai instrumen pendukung.

Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan empat masukan strategis, yaitu pengaturan fast track legislation secara terbatas, transparan, dan akuntabel; pemanfaatan kecerdasan buatan dengan tetap menempatkan keputusan legislasi pada kewenangan manusia; penguatan partisipasi publik secara bermakna; serta peningkatan kualitas perencanaan legislasi melalui pemantauan dan evaluasi.

PAN juga menekankan bahwa keberhasilan legislasi tidak semata-mata diukur dari kecepatan pengesahan, melainkan dari kemampuannya memberikan kepastian hukum, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.

Fraksi Partai NasDem menilai RUU ini penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik pembentukan undang-undang. NasDem turut mengapresiasi pengaturan mekanisme carry over terhadap RUU yang belum selesai dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya.

NasDem juga menekankan bahwa penerapan fast track legislation harus tetap memperhatikan seluruh tahapan pembentukan undang-undang dan dicantumkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Fraksi ini mendukung pengaturan metode kodifikasi dan konsolidasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas legislasi.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya pembaruan dan harmonisasi sistem legislasi nasional agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Demokrat juga mendukung penghapusan Ketetapan MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keberlakuan Ketetapan MPRS/MPR berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

Selain itu, Demokrat menekankan agar prosedur cepat tidak mengurangi kualitas pembahasan dan partisipasi publik. Fraksi ini juga mendorong tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi secara utuh dan konsisten, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial yang tetap menjamin pengawasan manusia, keamanan informasi, dan akuntabilitas pembentuk undang-undang.

Berbagai catatan yang disampaikan delapan fraksi tersebut diharapkan menjadi bahan penting dalam pembahasan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang bersama Pemerintah. Penyempurnaan pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat sistem legislasi nasional yang lebih tertib, transparan, partisipatif, berkepastian hukum, dan mampu menghasilkan undang-undang yang berkualitas serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain agenda persetujuan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 juga menyepakati perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik. (Budi)
Share:

Presiden Prabowo Dorong Penguatan Kerja Sama Maritim dan Konektivitas ASEAN-India

Presiden Prabowo Subianto (ketiga dari kanan) berfoto bersama para pemimpin ASEAN dan India pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-23 ASEAN-India di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama maritim dan konektivitas antara ASEAN dan India sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan, ketahanan, dan kemakmuran kawasan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-23 ASEAN-India di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa, 17 November 2026.

Presiden menyampaikan bahwa Samudra Hindia selama berabad-abad telah menjadi penghubung antara Asia Tenggara dan India. Hubungan tersebut tumbuh melalui perdagangan serta pertukaran budaya dan peradaban yang hingga kini terus membentuk kedekatan kedua kawasan.

“Selama berabad-abad, Samudra Hindia telah menghubungkan Asia Tenggara dan India. Pengaruh budaya dan peradaban India di Asia Tenggara sungguh memberikan dampak besar dari generasi ke generasi hingga saat ini,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, ruang maritim tersebut kini memiliki peran yang makin penting bagi masa depan ASEAN dan India. Karena itu, kedua pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perairan tetap damai, aman, dan terlindungi.

Presiden juga menilai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Indo-Pacific Oceans Initiative milik India memiliki prinsip-prinsip yang sejalan dan dapat menjadi dasar bagi kerja sama praktis, khususnya dalam keamanan maritim dan konektivitas.

“Perekonomian kita bergantung pada perdagangan maritim. Kita adalah bangsa-bangsa yang berdagang. Gangguan di laut akan mengancam rantai pasok dan mata pencaharian jutaan orang,” tutur Presiden.

Untuk itu, Kepala Negara menegaskan pentingnya menjaga jalur-jalur laut strategis sekaligus meningkatkan keterhubungan antarpelabuhan. Dalam konteks tersebut, Presiden menyampaikan rencana Indonesia dan India untuk mengembangkan Sabang serta Kepulauan Andaman dan Nicobar.

“Indonesia dan India berencana mengembangkan Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar sehingga kita dapat membuka pasar-pasar baru serta menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan bagi masyarakat pesisir kita,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, langkah tersebut menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kerja sama ekonomi ASEAN-India dapat diperkuat melalui konektivitas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dari Sabang hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar, Indonesia dan India berupaya membuka babak baru kemitraan maritim, menjadikan laut bukan sebagai pemisah, melainkan penghubung menuju kemakmuran bersama. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo di KTT ASEAN–Tiongkok: Perdamaian Harus Dijaga, Kemakmuran Harus Dirasakan Bersama

Presiden Prabowo Subianto (ketiga dari kanan) berfoto bersama para pemimpin ASEAN dan Premier Tiongkok Li Qiang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina. (Dok. BPMI Setpres)

Filipina, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Tiongkok melalui komitmen terhadap perdamaian, dialog, serta kerja sama ekonomi yang makin erat dan saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, Senin, 16 November 2026.

Presiden mengatakan bahwa selama lebih dari tiga dekade, ASEAN dan Tiongkok telah bersama-sama menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis global, pandemi, hingga gejolak geopolitik. Meski demikian, kedua pihak tetap mampu menjaga kohesi serta memperkuat ketahanan melalui kolaborasi dan kerja sama.

“Sekarang kita adalah mitra strategis komprehensif, sebuah simbol persahabatan yang memiliki hubungan dan sejarah yang mendalam, namun juga tetap terbuka ketika kita memiliki kepentingan dan kekhawatiran bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menilai Tiongkok memiliki tempat khusus dalam perjalanan pembangunan ASEAN. Karena itu, Presiden mendorong kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama, tidak hanya dalam menjaga perdamaian dan dialog, tetapi juga dalam memperluas interaksi serta integrasi ekonomi, sosial, dan budaya.

Terkait Laut China Selatan, Presiden menegaskan bahwa penyelesaian secara damai harus tetap menjadi landasan utama. Menurutnya, kemajuan nyata membutuhkan kemauan politik yang berkelanjutan dengan persatuan dan sentralitas ASEAN tetap menjadi dasar kerja sama dan saling menghormati.

“Kita menantikan penyelesaian negosiasi kode etik yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional. Komitmen berkelanjutan Tiongkok terhadap proses ini akan memperkuat rasa saling percaya dan berkontribusi pada masa depan kawasan kita yang menjanjikan,” tutur Presiden.

Presiden juga menyoroti hubungan historis antara masyarakat Asia Tenggara dan Tiongkok yang telah terjalin selama berabad-abad melalui perdagangan, budaya, bahasa, dan berbagai bentuk pertukaran.

Dalam bidang ekonomi, Presiden mendorong keterhubungan yang makin kuat agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh usaha kecil, industri, dan rantai nilai regional. Presiden turut mengapresiasi capaian Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan seraya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menghapus kemiskinan.

“Perekonomian yang saling memperkuat akan memastikan pertumbuhan menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan. Kemajuan bersama ini akan memperkuat persatuan kita dan menjadi fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan kemakmuran kawasan,” kata Presiden.

Bagi Indonesia, kemitraan ASEAN–Tiongkok harus terus menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama, menyelesaikan perbedaan melalui dialog, dan memastikan bahwa kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan perdamaian kawasan. (Dinda)
Share:

OJK Mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan

OJK Mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan. (Dok. OJK)

Tangerang, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong generasi muda meningkatkan literasi keuangan dan semakin bijak memanfaatkan layanan keuangan digital sebagai bekal membangun kemandirian finansial dan mempersiapkan masa depan yang sejahtera.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan OJK Mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, Senin yang diikuti lebih dari 150 peserta secara luring dan 3.429 peserta secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-15 OJK.

Friderica menyampaikan bahwa setiap generasi muda memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik melalui kebiasaan positif, termasuk disiplin belajar, bekerja keras, pantang menyerah, dan bijak mengelola keuangan.

“Masa depan tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, melainkan oleh keberanian untuk melangkah dan kebiasaan baik yang kita bangun mulai hari ini. Mimpi besar harus diiringi dengan langkah nyata, termasuk belajar mengelola keuangan secara bijak," ujar Friderica.

Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mempermudah akses terhadap layanan keuangan seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS. Namun, kemudahan tersebut juga disertai risiko penyalahgunaan data pribadi, serangan siber, penipuan digital, serta perilaku konsumtif akibat pengaruh media sosial dan fenomena You Only Live Once (YOLO), Fear of Missing Out (FOMO), dan Fear of Other People's Opinion (FOPO).

Pentingnya literasi keuangan sejak dini juga tercermin dari penelitian OECD yang menunjukkan bahwa pelajar dengan literasi keuangan lebih baik memiliki kemungkinan 72 persen lebih tinggi untuk menabung dan 50 persen lebih tinggi untuk membandingkan harga sebelum membeli.

Sementara itu, berdasarkan SNLIK 2026, tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa tercatat 62,72 persen, di bawah tingkat nasional sebesar 69,57 persen. Tingkat inklusi keuangannya mencapai 92,76 persen, dibandingkan nasional sebesar 93,61 persen. Hal ini menunjukkan pentingnya mengimbangi akses keuangan dengan pemahaman yang memadai.

Untuk itu, Friderica mengajak generasi muda membangun kebiasaan keuangan yang sehat melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyusun anggaran dengan prinsip 50/30/20 sesuai kondisi masing-masing. Generasi muda juga didorong mengenal investasi beserta risiko dan tujuannya, serta membiasakan menabung melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel) sebagai langkah awal membangun kemandirian finansial.

Waspadai Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Digital

Friderica juga mengingatkan generasi muda agar mewaspadai pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan berbagai modus penipuan digital dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara serta mencermati kewajaran manfaat dan imbal hasil yang ditawarkan.

Generasi muda juga diimbau menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, dan kode OTP serta bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban keuangan. Riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK perlu dijaga karena dapat menjadi salah satu pertimbangan lembaga jasa keuangan dalam proses pemberian pembiayaan.

Dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital, OJK bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat peran Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak Januari hingga September 2026, Satgas PASTI telah menghentikan 1.489 entitas keuangan ilegal. Sementara itu, hingga 30 September 2026, IASC telah menerima lebih dari 741 ribu laporan penipuan, memblokir sekitar 748 ribu rekening dengan total dana Rp970,3 miliar, serta mengembalikan Rp210,75 miliar kepada korban.

Masyarakat yang menemukan aktivitas keuangan mencurigakan atau menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Kontak OJK 157, Satgas PASTI, maupun IASC melalui laman iasc.ojk.go.id. Korban juga diimbau segera menghubungi bank atau penyedia layanan keuangan terkait untuk mempercepat penanganan dan upaya penyelamatan dana.

Menutup kegiatan, Friderica mengajak para siswa untuk menjadikan literasi keuangan sebagai bekal meraih masa depan yang sejahtera, memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab, serta menjadi agen literasi keuangan dengan menyebarluaskan pengetahuan kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan OJK Mengajar, OJK terus memperluas edukasi keuangan kepada generasi muda agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan, mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, serta terlindungi dari berbagai risiko keuangan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam membangun generasi yang mandiri secara finansial untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas. (Slamet)
Share:

OJK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Manipulasi Perdagangan Waran di Pasar Modal

OJK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Manipulasi Perdagangan Waran di Pasar Modal. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK telah menahan ketiga tersangka yang merupakan karyawan swasta masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin, (16/11) dan selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.

Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran proses penyidikan.

Sementara itu, satu tersangka lainnya, yaitu TGB alias T, selaku karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI.

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023 atas efek Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta melakukan pendanaan transaksi melalui rekening bank pihak lain, yang diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

OJK menegaskan bahwa tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.

Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.

Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (Slamet)
Share:

Tinjau TKA Susulan di SMAN 95 Jakarta, Mendikdasmen Tekankan Budaya Tes yang Jujur dan Gembira

Tinjau TKA Susulan di SMAN 95 Jakarta, Mendikdasmen Tekankan Budaya Tes yang Jujur dan Gembira. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Setiap murid berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA), termasuk ketika menghadapi kendala teknis maupun kondisi kesehatan yang membuat mereka tidak dapat mengikuti tes sesuai jadwal. Untuk memastikan kesempatan tersebut tetap terpenuhi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meninjau pelaksanaan TKA susulan jenjang SMA di SMA Negeri 95 Jakarta, Senin (16/11). Pelaksanaan TKA susulan berlangsung mulai 16 hingga 29 November 2026.

Di SMAN 95 Jakarta, TKA susulan diikuti oleh 67 murid yang berasal dari 16 sekolah negeri dan swasta di sekitarnya, bukan dari sekolah tersebut. Beberapa di antaranya berasal dari SMAS Al Huda Cengkareng, SMAS Fajrul Islam, dan SMAN 84 Jakarta. Secara keseluruhan, peserta TKA susulan di wilayah Kota Jakarta Barat tercatat sebanyak 136 murid. Alasan mengikuti tes susulan beragam, mulai dari kendala teknis seperti pemadaman listrik dan gangguan jaringan hingga kondisi sakit pada hari pelaksanaan.

Dalam arahannya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa TKA bukan sekadar kegiatan pengukuran kemampuan akademik melalui tes, melainkan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan secara berkelanjutan. Hasil asesmen dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran.

"TKA kami rancang sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Artinya, kita secara rutin melakukan evaluasi, lalu hasilnya kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran," jelas Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Mendikdasmen mengakui bahwa sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan TKA masih serupa dengan persoalan yang ditemui sejak pertama kali diselenggarakan tahun lalu. Kendala tersebut antara lain pemadaman listrik, jaringan internet yang lemah, serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga sebagian sekolah harus menumpang di sekolah lain.

Namun, menurutnya, selain persoalan teknis, aspek budaya dalam pelaksanaan tes juga menjadi perhatian serius. Masih ditemukan peserta maupun pengawas yang melakukan siaran langsung atau membuat video ketika tes berlangsung, bahkan membagikan soal. Praktik tersebut tidak dibenarkan karena dapat mengganggu dan merusak kredibilitas pelaksanaan TKA.

"Kita ingin membangun budaya tes dengan semangat jujur gembira. Tes ini menjadi bagian dari penanaman karakter, baik karakter murid maupun karakter guru. Tetapi kita juga tidak ingin tes ini menjadi sesuatu yang menakutkan," tutur Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Ia juga mengingatkan bahwa status sebagai tes susulan tidak mengurangi pentingnya pelaksanaan TKA. Karena itu, peserta maupun penyelenggara tetap perlu menjalankan asesmen dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Kesempatan Susulan untuk Memastikan Seluruh Murid Terlayani

Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMAN 94 Jakarta, Dewi Elvi menyampaikan bahwa dua kelas di sekolahnya terdampak pemadaman listrik pada hari pertama sesi pertama TKA Gelombang I. Kejadian tersebut sempat membuat murid kecewa. Namun, setelah dilaporkan, para murid diberikan kesempatan mengikuti TKA susulan. Pelaksanaan pada hari ini pun berjalan lancar dengan pengawas yang hadir lebih awal.

Sementara itu, Guru SMAS Fajrul Islam, Ari Rivaldi menyampaikan bahwa dari 114 murid kelas akhir di sekolahnya, sebanyak 11 murid mengikuti TKA susulan. Dua murid terkendala persoalan teknis pada server, sedangkan sembilan murid lainnya tidak dapat mengikuti tes karena sakit, di antaranya akibat demam berdarah.

Perwakilan tim teknis TKA Jakarta Barat, Syukur Darmawan menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan TKA di wilayahnya berjalan dengan baik. Sejumlah kendala yang muncul sebagian besar berada di luar kemampuan sekolah, seperti gangguan listrik dan jaringan internet yang tidak stabil akibat adanya pekerjaan galian kabel serat optik di sekitar salah satu sekolah.

"Tidak ada satu pun murid di Jakarta Barat yang tidak terlayani untuk mengikuti susulan. Jadi murid tidak perlu kecewa, karena kesempatan susulan tetap dibuka," ujarnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKA, termasuk TKA susulan, bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus menjaga kredibilitas TKA sebagai asesmen yang objektif, akuntabel, dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan. (Muh)
Share:

Perkuat Industri Event Jakarta, Wagub Rano Tekankan Profesionalisme dan Kompetensi Pekerja

Perkuat Industri Event Jakarta, Wagub Rano Tekankan Profesionalisme dan Kompetensi Pekerja. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan sertifikasi kompetensi pekerja industri penyelenggaraan acara (event) untuk memperkuat daya saing Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. Penguatan sumber daya manusia tersebut dinilai penting agar pertumbuhan industri kreatif turut memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Rano saat menghadiri sekaligus memberi arahan pada acara pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Backstagers DKI Jakarta periode 2026–2029 di The Westin Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Menurutnya, industri kreatif dan penyelenggaraan acara telah menjadi salah satu penggerak perekonomian Jakarta. Berbagai pertunjukan musik internasional tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, serta usaha pendukung lainnya.

Wagub Rano mencontohkan penyelenggaraan konser The Weeknd dan Pestapora yang diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp250 miliar. Sementara itu, konser Ye disebut memberikan dampak ekonomi sekitar Rp450 miliar. Aktivitas industri tersebut diperkirakan terus berlanjut dengan penyelenggaraan konser Guns N’ Roses dan BTS menjelang akhir tahun.

“Momentum positif ini merupakan peluang emas bagi Jakarta untuk semakin memperkuat posisinya sebagai episentrum event internasional, sekaligus destinasi hiburan dan pertunjukan musik kelas dunia,” ujar Wagub Rano.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat koordinasi lintas sektor, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur pendukung, termasuk ruang publik dan transportasi terintegrasi.

Namun, Wagub Rano mengingatkan bahwa ketersediaan infrastruktur perlu diimbangi tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Karena itu, Backstagers diharapkan berperan dalam meningkatkan standar penyelenggaraan acara dan kompetensi pekerja di balik layar.

“Dalam konteks inilah, Backstagers DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam peningkatan standar profesionalisme dan sertifikasi kompetensi pekerja event di Jakarta agar mampu bersaing di tingkat global,” tegasnya.

Wagub Rano berharap kepengurusan baru DPD Backstagers DKI Jakarta dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan pelaku industri untuk membangun ekosistem penyelenggaraan acara yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ke depan, saya berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPD Backstagers DKI Jakarta dapat terus terjalin secara nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi jangka panjang untuk menciptakan tata kelola industri kreatif yang sehat, inklusif, serta berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana Putra, mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap perkembangan industri penyelenggaraan acara. Menurutnya, Jakarta memiliki potensi untuk menjadi barometer industri kreatif nasional.

“Kami sangat yakin Jakarta tidak hanya sekadar berkembang sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan, namun akan menjadi barometer industri kreatif, khususnya industri event,” ujar Andro.

Ketua DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026–2029, M.Khozin Sinnayy, menyatakan kesiapan organisasinya memperkuat ekosistem industri penyelenggaraan acara yang melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu langkah yang disiapkan adalah platform berbasis web yang memuat perusahaan anggota terverifikasi untuk mendukung transparansi dan standar profesionalisme penyelenggara acara.

“Kami ingin Backstagers menjadi gateway industri event di Jakarta, sekaligus meluncurkan platform web yang memuat seluruh anggota terverifikasi kami untuk melegitimasi profesionalisme perusahaan penyelenggara event,” tutur Khozin. (Tedy)
Share:

BI: Pelindungan Konsumen Menjadi Kunci Ekonomi Keuangan Digital Terpercaya

Gubernur BI Filianingsih Hendarta saat meluncurkan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelindungan konsumen yang kuat menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Pelindungan konsumen bukan sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat bagi sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, BI terus memperkuat pengaturan, pengawasan perilaku penyelenggara (market conduct), serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan keberdayaan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.

Hal ini dikemukakan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta saat meluncurkan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta (16/11).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, serta perwakilan kementerian/lembaga, industri, asosiasi, perguruan tinggi, dan mitra internasional.

Dicky Kartikoyono menekankan tiga fokus penguatan pelindungan konsumen OJK, yaitu penguatan ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Ketiganya mengedepankan pencegahan risiko sejak dini, penyelesaian permasalahan secara efektif, dan tanggung jawab bersama untuk memperkuat pelindungan konsumen. Dalam implementasinya, OJK memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk pengembangan aplikasi antiscam, serta mendorong kepastian akses pengaduan, kejelasan tanggung jawab penyelenggara, dan mekanisme pemulihan hak konsumen.
 
Pengguna Berperilaku Aman, Penyelenggara Bertanggung Jawab Penyelenggara, dan Sengketa Terselesaikan

Di tengah pemanfaatan sistem pembayaran digital yang semakin masif, Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI 2026 menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) mencapai 77,03, meningkat dari 64,67 pada 2023. Meski meningkat, tingkat keberdayaan konsumen belum mencapai kategori “Berdaya". Hal ini menegaskan bahwa otoritas, industri, dan seluruh pihak perlu terus bersama memperkuat edukasi yang mendorong perubahan perilaku agar konsumen semakin mampu mengenali risiko, bertransaksi secara aman, dan memperjuangkan haknya.

Untuk memastikan konsumen SP terlindungi, BI fokus pada tiga area, Pertama, penguatan pemberdayaan konsumen melalui perluasan edukasi kepada publik luas untuk meningkatkan kemampuan konsumen mengenali risiko, bertransaksi aman, serta memahami hak dan mekanisme pengaduan.

Kedua, BI dan OJK memperkuat tanggung jawab penyelenggara melalui penerapan PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Dengan ketentuan ini, penyelenggara wajib memberikan informasi produk dan layanan secara transparan, memperlakukan konsumen secara adil, menjaga keamanan aset dan data, mencegah dan menangani transaksi terindikasi penipuan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penyelesaian yang efektif. BI juga memperkuat pengawasan perilaku (market conduct) untuk memastikan penerapan kewajiban tersebut sepanjang penggunaan layanan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai langkah konkret, BI dan OJK menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama mengenai kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Langkah ini bertujuan memperkuat akses penyelesaian sengketa sistem pembayaran yang mudah, adil, dan efektif sesuai kewenangan masing-masing.

Sejalan dengan penguatan tersebut, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital dengan menerapkan pesan “Kalau Ragu, STOP Dulu!". Sebelum bertransaksi, masyarakat perlu memverifikasi kebenaran informasi dan identitas pihak yang bertransaksi, memastikan keamanan transaksi, serta menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, kata sandi, dan kode OTP. Konsumen juga perlu memahami haknya untuk memperoleh informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta pelindungan aset dan data dalam menggunakan layanan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang berada dalam lingkup kewenangan BI. Apabila menghadapi kendala atau permasalahan transaksi, konsumen dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara terkait. Jika belum terselesaikan, konsumen dapat menghubungi layanan BI melalui BICARA 131 atau kanal resmi lainnya sesuai kewenangan, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai ketentuan.

Program GeberPK
 
Sejak diluncurkan pada 2024, GEBER PK terus memperluas jangkauan edukasi dan kolaborasi. Sepanjang 2026, berbagai kampanye edukasi digital digelar, termasuk program Duta Konsumen Aman, Gerai CERDAS PeKA, dan Duta Pelajar. Hingga Oktober 2026, sebanyak 86 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berpartisipasi melalui 4.441 unggahan edukasi dan 71 video bersama.

Berbagai kampanye ini telah menjangkau lebih dari 151 juta penayangan daring, 36 juta pendengar radio dan iklan layanan masyarakat, serta 2,3 juta peserta edukasi tatap muka. Sejak awal tahun 2026 hingga saat ini, di seluruh wilayah Indonesia, BI telah menyelenggarakan 9.575 kegiatan, dengan estimasi jangkauan 36,7 juta orang. Atas kolaborasi tersebut, BI memberikan apresiasi kepada kementrian/lembaga, asosiasi, dan penyelenggara yang aktif mendukung GEBER PK 2026.

Memasuki 2027, BI bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan transaksi yang aman, hak konsumen yang terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan sistem pembayaran nasional. (Bambang)
Share:

Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat

Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Korupsi tidak hanya menyisakan persoalan hukum, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat diungkap melalui karya jurnalistik yang menghadirkan perspektif kemanusiaan, sosial, hingga pembangunan. Semangat inilah yang diangkat dalam Lomba Karya Jurnalistik Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026 bertema “Wajah di Balik Korupsi”.

Melalui kompetisi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak insan pers menghadirkan karya yang tidak hanya menginformasikan praktik korupsi, tetapi juga menggambarkan dampaknya bagi masyarakat serta menguatkan pesan integritas dan antikorupsi. Tema tersebut sekaligus membuka ruang bagi jurnalis untuk mengeksplorasi berbagai perspektif mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya.

Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026 terdiri atas dua kategori, yaitu Karya Foto Jurnalistik dan Karya Tulis Jurnalistik. Kedua kategori terbuka bagi jurnalis Indonesia yang bekerja pada media massa berbadan hukum dan terdaftar atau terverifikasi di Dewan Pers.

Pada kategori Karya Foto Jurnalistik, peserta dapat mengirimkan foto tunggal yang sesuai dengan tema lomba. Foto harus merupakan karya asli peserta, telah dipublikasikan di media massa, dan belum pernah menjadi pemenang pada kompetisi serupa. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal dua karya foto.

Sementara itu, kategori Karya Tulis Jurnalistik diperuntukkan bagi karya yang membahas kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, baik pada aspek penindakan, pencegahan, maupun pendidikan antikorupsi. Bentuk karya yang dapat diikutsertakan meliputi laporan mendalam (in-depth reporting), laporan investigasi, maupun tulisan feature.

Kedua kategori tersebut mensyaratkan karya yang telah dipublikasikan di media massa pada periode 1 Mei hingga 31 Oktober 2026. Dengan demikian, jurnalis dapat mengikutsertakan karya yang telah tayang selama enam bulan terakhir sebelum pelaksanaan HAKORDIA 2026.

Peserta juga wajib menyertakan bukti publikasi sebagai bagian dari proses pendaftaran. Untuk karya yang dimuat di media daring, peserta harus melampirkan tautan publikasi yang masih aktif. Sementara itu, untuk media cetak, peserta diwajibkan menyampaikan hasil pindai atau foto halaman yang menunjukkan tanggal penerbitan dan identitas media.

Batas akhir pengiriman karya ditetapkan pada 27 November 2026 pukul 23.59 WIB. Seluruh dokumen persyaratan dan karya peserta harus sudah diterima panitia sebelum tenggat waktu tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi, KPK menyiapkan total hadiah puluhan juta rupiah bagi para pemenang. Selain hadiah uang tunai, pemenang juga akan memperoleh plakat dan sertifikat penghargaan. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi turut mendapatkan sertifikat elektronik.

Karya-karya terbaik nantinya juga akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HAKORDIA 2026. Khusus untuk kategori foto jurnalistik, karya terpilih akan ditampilkan dalam pameran yang diselenggarakan KPK agar dapat dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat.

Melalui kompetisi ini, KPK berharap insan pers dapat terus mengambil peran sebagai mitra strategis dalam membangun budaya antikorupsi. Karya jurnalistik yang kritis, inspiratif, dan berorientasi pada kepentingan publik diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup, pelayanan publik, dan masa depan bangsa.

Bagi jurnalis yang memiliki karya foto maupun tulisan sesuai ketentuan, kesempatan untuk berpartisipasi masih terbuka hingga 27 November 2026 pukul 23.59 WIB. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui kanal informasi resmi KPK. (Fathi)
Share:

Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Divhumas Polri Dorong Optimalisasi Pelayanan PPID

Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Divhumas Polri Dorong Optimalisasi Pelayanan PPID. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol. Drs. S. Erlangga, M.I.Kom., menyampaikan sambutan Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.k., M.T.C.P. Dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan PPID Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri Kedua Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran PPID Polri dalam Mewujudkan Polisi Bersama Masyarakat melalui Keterbukaan Informasi Publik guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri”.

Dalam penyampaiannya, Brigjen Pol. S. Erlangga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Ia menjelaskan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Menurutnya, masyarakat memandang Polri sebagai satu kesatuan institusi. Oleh karena itu, koordinasi antarsatuan kerja perlu terus diperkuat agar setiap permohonan informasi dapat ditangani secara profesional, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pengelolaan dan pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi yang kuat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. S. Erlangga menyampaikan tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri.

Pertama, optimalisasi penyediaan dan pelayanan informasi publik. Seluruh PPID satker diminta memastikan ketersediaan informasi yang akurat, terbaru, dan mudah diakses masyarakat. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik juga perlu dilakukan secara berkala, termasuk memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan melalui E-PPID Polri dengan pelayanan informasi secara langsung.

Selain itu, kemudahan akses bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan informasi publik Polri.

Kedua, penguatan sinergi dan pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi antarsatuan kerja perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengelolaan dan verifikasi informasi untuk menghadapi maraknya hoaks dan disinformasi di ruang digital.

Dalam hal ini, Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) dan MediaHub Polri perlu dioptimalkan sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan informasi Humas Polri. Dengan demikian, data dan informasi yang telah terverifikasi dapat dimanfaatkan secara cepat, tepat, dan terpadu untuk mendukung komunikasi publik yang kredibel.

Ketiga, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan informasi. Setiap permohonan informasi harus ditangani sesuai prosedur dan batas waktu yang telah ditetapkan. Petugas PPID juga harus memahami klasifikasi informasi, mekanisme uji konsekuensi, serta perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

Apabila terdapat informasi yang tidak dapat diberikan, petugas diminta menyampaikan penjelasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh pemohon.

Brigjen Pol. S. Erlangga juga menekankan pentingnya dukungan pimpinan satuan kerja terhadap pelaksanaan tugas PPID, baik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan koordinasi, maupun pengawasan dan evaluasi pelayanan secara berkala.

Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret dan terukur, disertai penanggung jawab serta target penyelesaian yang jelas. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemudahan akses, ketepatan pelayanan, dan kepercayaan yang dibangun melalui setiap interaksi dengan masyarakat," tegasnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh PPID satker Mabes Polri semakin memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagai bagian dari implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Keterbukaan informasi diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja institusi Polri. (Putra)
Share:

Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Telusuri TPPU dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Telusuri TPPU dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).

"Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.

Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.

Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.

"Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," ungkap Taufik.

Ia menegaskan, pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut.

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal," ujar Chrisnawan.

Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan perkara TPPU ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara. (Putra)
Share:










ADVERTISING

ADVERTISING