Bahas RUU Perampasan Aset, Martin Tumbaleka Soroti Mekanisme Ganti Rugi Salah Sita

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka dalam RDP dan RDPU dengan JAMPIDUN, Akademisi UNILA, dan PP KAMMI di Gedung DPR. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Mekanisme ganti kerugian perlu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum apabila dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan penyitaan aset yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka. Ia menilai, kesalahan dalam proses penyitaan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik aset maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan keperdataan. Karena itu, pengaturan mengenai ganti kerugian dinilai perlu dipertimbangkan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.

"Misalkan terdapat penyitaan yang di kemudian hari dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena di situ akan muncul kerugian tentunya," ujar Martin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMPIDUN), Akademisi UNILA, dan PP KAMMI di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut Martin, dampak dari kesalahan penyitaan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan aset selama proses hukum berlangsung. Tindakan tersebut juga dapat memengaruhi nilai ekonomi aset yang disita, terutama apabila aset mengalami penyusutan nilai selama berada dalam penguasaan negara.

Selain itu, kesalahan penyitaan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta mengganggu hak keperdataan pihak ketiga. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan perampasan aset tidak justru menimbulkan persoalan hukum baru bagi pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkaitan dengan tindak pidana.

"Nilai aset yang menyusut, perusahaan mengalami kerugian, dan pihak ketiga kehilangan hak keperdataannya," ungkap Martin.

Atas dasar itu, Martin meminta pandangan narasumber mengenai perlu tidaknya mekanisme ganti kerugian khusus apabila terjadi kesalahan dalam penyitaan aset. Menurutnya, kejelasan mekanisme tersebut penting agar pihak yang dirugikan memiliki dasar untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

Selain mekanisme ganti kerugian, Martin juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban aparat dalam pelaksanaan kewenangan penyitaan. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai konsekuensi hukum apabila kesalahan tersebut terbukti terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan ataupun kelalaian berat aparat.

"Termasuk pertanggungjawaban pribadi aparat apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang berat," pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (Budi)

Share:

Read More

Desy Ratnasari Dorong BPJS Kesehatan Perbarui Cakupan Layanan Kesehatan Mental

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari dalam diskusi Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI bersama perwakilan direksi Jasindo dan perwakilan direksi Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali. (Dok. DPR RI)

Bali, WaraWiri.net - Di tengah tekanan ekonomi dan persoalan kehidupan yang kian kompleks, persoalan kesehatan masyarakat tak lagi sebatas penyakit fisik. Stres akibat himpitan ekonomi, jeratan pinjaman online (pinjol), hingga gangguan kesehatan mental menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, termasuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari. Ia mendorong BPJS Kesehatan untuk memperbarui cakupan layanan kesehatan dan jenis obat-obatan yang dijamin, agar manfaat jaminan kesehatan dapat menjangkau kebutuhan medis masyarakat yang terus berkembang.

Dorongan itu disampaikan Desy dalam diskusi Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI bersama perwakilan direksi Jasindo dan perwakilan direksi Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Bali, Senin (2/11/2026).

Menurut Desy, masih terdapat sejumlah layanan kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan pasien, tetapi belum sepenuhnya masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah layanan terapi psikologi serta obat-obatan untuk penanganan skizofrenia pada tingkatan tertentu.

"BPJS Kesehatan perlu mengupdate perihal layanan kesehatan dan obat-obatan yang tidak ditanggung seperti masalah psikologi terapi. Penyakit skizofrenia misalnya dalam beberapa tingkatan ada obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS padahal tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan layanan medis ini," tegas Srikandi Parlemen dari Fraksi PAN tersebut.

Bagi Desy, pembaruan cakupan jaminan kesehatan menjadi penting karena kebutuhan medis masyarakat tidak pernah berhenti berkembang. Terlebih, persoalan kesehatan saat ini semakin berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi.

Ia menyoroti tekanan ekonomi yang dapat memicu stres berkepanjangan. Ketika masyarakat harus berhadapan dengan persoalan finansial, beban kehidupan, hingga terlilit pinjaman online, dampaknya tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga dapat menjalar menjadi gangguan kesehatan fisik.

"Masalah stres masyarakat akibat tekanan ekonomi dan masalah kehidupan lainnya bisa memicu terjadinya beberapa penyakit semisal gastritis (maag, asam lambung) hingga mental health (gangguan kesehatan jiwa) yang membutuhkan layanan kesehatan secara menyeluruh," imbuhnya.

Desy juga mengingatkan bahwa gangguan kesehatan mental bukan persoalan sederhana yang bisa diabaikan. Jika tidak ditangani secara tepat, dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup seseorang, termasuk mengganggu pola tidur serta menurunkan kondisi kesehatannya.

Karena itu, ia menilai sistem asuransi kesehatan perlu lebih mengedepankan langkah preventif dan pendekatan layanan yang menyeluruh. Penanganan kesehatan masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada pengobatan ketika penyakit sudah muncul, tetapi juga memperhatikan faktor pemicu yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Desy mendorong BPJS Kesehatan, Jasindo, dan rumah sakit duduk bersama membahas evaluasi serta pembaruan jenis penyakit, layanan medis, dan obat-obatan yang perlu masuk dalam cakupan jaminan kesehatan.

"Saya berharap tiga pihak duduk bersama (BPJS Kesehatan, Jasindo, RS) terkait updating penyakit (layanan kesehatan) dan obat-obatan yang perlu dicover BPJS. Sebab banyak perkembangan penyakit yang ternyata belum dijamin BPJS," pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi tersebut.

Sementara itu, Group Head Government Program Jasindo, Mahardyansyah Tanugra, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat perlu terus dilakukan dengan mengedepankan pelayanan yang profesional dan proporsional.

Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan cakupan layanan juga harus mempertimbangkan kecukupan tarif serta kemampuan pembiayaan program.

"BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan sosial dengan manfaat dan batasan yang diatur oleh pemerintah, bukan asuransi yang menanggung seluruh jenis pengobatan tanpa pengecualian. Masalah keterbatasan anggaran, prioritas kebutuhan medis, menghindari pembiayaan ganda, pertimbangan efektivitas pengobatan serta pemisahan kebutuhan medis dan nonmedis," pungkasnya.

Di tengah meningkatnya persoalan kesehatan fisik dan mental, pembaruan manfaat jaminan kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu terus dibicarakan. Sebab, akses terhadap layanan kesehatan yang tepat bukan sekadar persoalan pengobatan, melainkan juga bagian penting dari upaya menjaga kualitas hidup masyarakat. (Budi)

Share:

Read More

BK DPR Perkuat Layanan Analisis Anggaran melalui SYAKURA

Kepala BK Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggono saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penguatan Kualitas Layanan PA3KN melalui Transformasi Digital dan Workshop Kepemimpinan, di Gedung DPR, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memperkuat kualitas layanan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara melalui pengembangan Sistem Layanan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (SYAKURA) oleh Pusat Analisis Keuangan Negara (PA3KN). Sistem digital ini diharapkan mampu mengintegrasikan proses layanan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan keterlacakan dan pengendalian mutu produk analisis untuk memenuhi kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Kepala BK Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, perubahan lingkungan strategis, dinamika kebijakan publik, serta semakin kompleksnya persoalan anggaran dan keuangan negara menuntut dukungan keahlian yang semakin profesional dan berkualitas. Karena itu, kualitas layanan Badan Keahlian tidak cukup diukur dari jumlah produk analisis yang dihasilkan, tetapi juga dari relevansi hasil kajian, ketepatan waktu penyelesaian, serta manfaatnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan DPR RI.

"Kita perlu memastikan bahwa setiap produk analisis yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Karena itu, penguatan kualitas layanan harus menjadi perhatian bersama seluruh unit kerja di lingkungan Badan Keahlian," ujar Bayu dalam kegiatan Penguatan Kualitas Layanan PA3KN melalui Transformasi Digital dan Workshop Kepemimpinan, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, pengembangan SYAKURA menjadi salah satu langkah konkret dalam mendorong transformasi digital layanan Badan Keahlian. Keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya diukur dari tersedianya aplikasi maupun berjalannya fitur teknologi. Lebih dari itu, sistem yang dikembangkan harus mampu mempermudah proses kerja, meningkatkan efektivitas layanan, dan menghasilkan produk analisis yang semakin relevan dengan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Melalui pilot project SYAKURA, Bayu berharap PA3KN dapat menguji proses bisnis secara nyata, mengidentifikasi berbagai kendala, serta melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan pengguna. Sistem tersebut juga diharapkan memperkuat keterhubungan antara kebutuhan pengguna dengan produk Analisis Ringkas Cepat yang dihasilkan PA3KN.

Selain transformasi digital, Bayu menyoroti pentingnya pengembangan PRISMA PA3KN sebagai upaya memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi. Berbagai kajian, analisis, data, dan referensi yang telah dihasilkan perlu didokumentasikan, ditelusuri, dibagikan, serta dimanfaatkan kembali sebagai modal intelektual organisasi.

"Kita tidak ingin pengetahuan hanya tersimpan dalam dokumen atau bergantung pada individu tertentu. Pengetahuan tersebut harus dapat didokumentasikan, ditelusuri, dibagikan, dan dimanfaatkan kembali," tegasnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan pengetahuan yang baik dapat menghindari pengulangan pekerjaan yang tidak perlu, menjaga kesinambungan analisis, serta meningkatkan kualitas produk keahlian dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut, Bayu menekankan bahwa transformasi organisasi juga harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teknologi dan sistem informasi hanya dapat memberikan manfaat optimal apabila didukung ASN yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Karena itu, workshop kepemimpinan dan komunikasi interpersonal menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri, kecerdasan emosional, kemampuan berkolaborasi, serta kepemimpinan adaptif.

Bayu menegaskan, pengembangan SYAKURA, PRISMA, dan peningkatan kapasitas kepemimpinan merupakan agenda yang saling melengkapi dalam membangun organisasi yang modern, profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Ia berharap berbagai inisiatif tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan PA3KN, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi penguatan layanan dukungan keahlian di lingkungan BK Setjen DPR RI secara lebih luas.

Perkuat Analisis Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Kepala PA3KN Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura menjelaskan, pengembangan SYAKURA merupakan salah satu upaya PA3KN dalam menjawab kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPR RI terhadap produk analisis yang semakin dinamis. Menurutnya, informasi yang dibutuhkan Pimpinan dan Anggota DPR tidak hanya harus akurat dan berbasis data, tetapi juga ringkas, cepat tersedia, serta mampu menjawab substansi isu yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Karena itu, peningkatan kualitas layanan tidak cukup hanya dilakukan dengan memperkuat substansi analisis. PA3KN juga perlu memperbaiki proses bisnis dan memastikan setiap tahapan layanan dapat dikelola secara sistematis.

“Melalui pilot project ini, kita ingin menguji bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan dalam proses kerja sehari-hari. Kita juga ingin mengidentifikasi berbagai kendala, memperoleh masukan dari pengguna, serta memastikan bahwa alur kerja yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan layanan,” ujar Furcony.

Ia berharap SYAKURA tidak sekadar menjadi aplikasi administrasi, tetapi menjadi instrumen yang memperkuat keterhubungan antara kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPR RI dengan produk Analisis Ringkas Cepat yang dihasilkan PA3KN. Dengan demikian, proses layanan dapat semakin terarah dan terpantau, sementara kualitas hasil analisis dijaga melalui mekanisme pengendalian mutu yang lebih baik.

Furcony menambahkan, penguatan dukungan analisis juga perlu ditopang pengelolaan pengetahuan organisasi. Untuk itu, PA3KN menyosialisasikan Platform Repository Informasi dan Sistem Manajemen Analisis (PRISMA) sebagai sarana pengelolaan hasil analisis, referensi, dan informasi agar dapat terdokumentasi serta dimanfaatkan kembali untuk mendukung pekerjaan berikutnya.

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui workshop kepemimpinan dan komunikasi interpersonal. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun budaya kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan adaptif dalam menjalankan transformasi layanan PA3KN. (Budi)

Share:

Read More

Polri Dalami Keluhan Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, Kadiv Humas Tegaskan Komitmen Evaluasi

Polri Dalami Keluhan Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, Kadiv Humas Tegaskan Komitmen Evaluasi. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Polri menyampaikan keprihatinan atas keresahan yang dirasakan para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul penggeledahan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Polri memastikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan tindakan tersebut akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi. Ia menyampaikan empati kepada keluarga santri sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Johnny menjelaskan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Terkait keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan penggeledahan, Polri memastikan laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan perhatian khusus.

“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johnny.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut, Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa personel Polisi Wanita (Polwan) telah dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.

Selain itu, keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan turut ditindaklanjuti. Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum. Sementara barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.

Pada tanggal yang sama, Polda Jawa Tengah juga menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi dengan para tokoh agama.

Johnny menegaskan, penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan. Menurutnya, setiap perkara pidana harus ditangani berdasarkan bukti, sementara kritik dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Polri berkomitmen penegakan hukum secara profesional akan terbuka terhadap evaluasi. Kami juga memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” tuturnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses penyidikan. Masyarakat juga diharapkan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara transparan, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak dan pelayanan sesuai prosedur. (Ros)

Share:

Read More

Polri Ungkap Produksi 525 Ton Beras Fortifikasi Tak Sesuai Label

Polri Ungkap Produksi 525 Ton Beras Fortifikasi Tak Sesuai Label. (Dok. Divisi Humas Polri)

Sumatera Utara, WaraWiri.net - Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas RI) mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi yang mutu serta kandungan gizinya tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan.

Pengungkapan tersebut dilakukan di kilang padi PT UDS, Kecamatan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/10/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri selaku Kasatgas Pangan Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari hasil pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap empat merek beras fortifikasi, yakni Golden Number 111 Merah, Golden Number 111 Biru, Penari Bangkok, dan Ikan Mas Cupang.

Hasil pengujian menunjukkan mutu dan kandungan gizi keempat produk tersebut tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan Bapanas RI kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.

"Produk beras fortifikasi pada dasarnya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro masyarakat, termasuk mendukung pencegahan anemia dan stunting. Namun, apabila kandungan gizinya tidak sesuai dengan standar dan klaim yang dicantumkan pada kemasan, maka tujuan fortifikasi tersebut tidak tercapai secara optimal dan berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama apabila dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang," ujar Kombes Pol. Suhasto di Deli Serdang, Jumat (30/10/2026).

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk pelapor, pihak Bapanas RI, Direktur Utama PT UDS, dan Kepala Produksi PT UDS. Penyidik juga telah meminta keterangan ahli perlindungan konsumen serta memperoleh hasil pengujian laboratorium sebagai bagian dari pembuktian perkara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan hasil laboratorium, penyidik menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sehingga perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara.

Dari lokasi produksi, penyidik turut menyita 2.236 kemasan beras dengan total berat 15.145 kilogram. Barang bukti tersebut terdiri atas 347 kemasan Golden Number 111 Merah ukuran 5 kilogram, 661 kemasan Golden Number 111 Biru ukuran 5 kilogram, 435 kemasan Penari Bangkok ukuran 5 kilogram, serta 793 kemasan Ikan Mas Cupang ukuran 10 kilogram.

Selain itu, turut disita 144 kemasan kernel beras fortifikasi Vitamin B6, 144 kemasan kernel fortifikasi Vitamin B9, satu set mesin Rice Milling Unit (RMU) merek Lamico, serta dua unit mesin fortifikasi merek Masema.

Total estimasi nilai barang bukti beras yang disita mencapai Rp280.182.500. Sementara itu, satu lini mesin RMU diperkirakan bernilai Rp4 miliar dan dua mesin fortifikasi memiliki estimasi nilai sekitar Rp300 juta.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pendalaman penyidik, PT UDS diperkirakan telah memproduksi sekitar 525.000 kilogram atau 525 ton beras fortifikasi selama periode Maret hingga Agustus 2026. Dengan asumsi harga jual Rp18.500 hingga Rp27.000 per kilogram, nilai ekonomis dari total produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp14,175 miliar.

Kombes Pol. Suhasto menerangkan bahwa beras fortifikasi tersebut diproduksi menggunakan bahan baku beras putih atau setengah jadi yang kemudian dicampur dengan kernel sebagai sumber vitamin. Proses produksi meliputi penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu, pencampuran, penimbangan, hingga pengemasan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pihak yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka dapat terancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar sesuai ketentuan pasal yang dipersangkakan.

Suhasto menegaskan, penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto serta Program Quick Wins Kapolri melalui Polisi Peduli Pangan, khususnya dalam memastikan produk pangan yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan dan tidak merugikan konsumen.

"Polri bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di bidang pangan. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan produk pangan yang sesuai dengan standar mutu, keamanan, serta informasi yang tercantum pada kemasannya. Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang beredar," tegasnya.

Polri akan terus mendalami perkara, melengkapi alat bukti, dan melakukan langkah-langkah penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Ros)

Share:

Read More

Kodaeral V Tunjukkan Kesiapsiagaan Dalam Simulasi Darurat Keselamatan Pelayaran

Kodaeral V Tunjukkan Kesiapsiagaan Dalam Simulasi Darurat Keselamatan Pelayaran. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) V menunjukkan dukungannya terhadap keselamatan pelayaran dengan mengikuti Kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak. Kegiatan ini diisi dengan latihan simulasi tanggap darurat penanganan kebakaran dan evakuasi penumpang meninggalkan kapal, Selasa (03/11/26)

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., diwakili oleh Pasops Satrol Kodaeral V Letkol Laut (P) Agus Supriyadi. Kodaeral V juga mengerahkan Sea Raider untuk mendukung jalannya latihan, khususnya dalam skenario penyelamatan di laut.

Latihan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan personel dalam menghadapi keadaan darurat di kapal, mulai dari penanganan kebakaran hingga evakuasi penumpang menuju tempat aman. Kecepatan bertindak dan koordinasi antarpersonel menjadi faktor penting dalam memastikan proses penyelamatan berjalan dengan baik.

Sinergi antara Kodaeral V, KSOP Utama Tanjung Perak, dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai risiko pelayaran. Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi serta kemampuan setiap unsur dalam memberikan respons cepat saat terjadi keadaan darurat di laut.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan keselamatan penumpang dan awak kapal semakin terjamin serta tercipta pelayaran yang aman dan tertib. (Fajar)

Share:

Read More

Panglima TNI Resmikan Markas Baru Koopssus TNI

Panglima TNI Resmikan Markas Baru Koopssus TNI. (Dok. Puspen TNI)

Bogor, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan Markas Komando (Mako) Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/11/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan fasilitas bagi pelaksanaan tugas Koopssus TNI.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Panglima TNI, dilanjutkan dengan peninjauan sarana dan prasarana guna memastikan kesiapan fasilitas dalam menunjang kesiapsiagaan operasional satuan.

Selain peresmian dan peninjauan fasilitas, kegiatan diisi dengan penyerahan santunan serta bingkisan kepada 100 anak yatim piatu yang diwakili oleh pengurus yayasan lintas agama. Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Panglima TNI sebagai bentuk perhatian sosial serta upaya mempererat tali silaturahmi antara TNI dan masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana yang ini merupakan wujud komitmen TNI dalam modernisasi fasilitas pertahanan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam menjaga kedaulatan NKRI. (Fajar)

Share:

Read More

Tinjau Langsung ke Subang, Menko Sugiono Tegaskan Arti Strategis Intervensi Negara Turunkan Stunting

Tinjau Langsung ke Subang, Menko Sugiono Tegaskan Arti Strategis Intervensi Negara Turunkan Stunting. (Dok. Kemenko PMK)

Subang, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono meninjau langsung pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Senin (2/11/2026).

Rangkaian kunjungan kerja tersebut difokuskan pada peninjauan kondisi riil di lokasi tempat tinggal Keluarga Risiko Stunting (KRS), penyerahan bantuan, hingga agenda Temu Kader Pendamping Keluarga di GOR Gotong Royong. Langkah pengawalan langsung ke lapangan ini merupakan bagian dari orkestrasi Kemenko PMK dalam menyukseskan program transformasi bangsa, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini menjadi salah satu pilar utamanya.

“Hari ini kita melakukan serangkaian kegiatan, pertama adalah melakukan peninjauan di titik-titik KRS (Keluarga Risiko Stunting). Seperti kita ketahui bersama, percepatan penurunan Stunting merupakan salah satu program pemerintah dari Bapak Presiden dalam rangkaian program transformasi bangsa yang beliau lakukan,” ungkap Menko PMK Sugiono.

Setelah menelusuri pemukiman warga dan berdialog dengan keluarga sasaran yang didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), Menko PMK memberikan catatan kritis mengenai akar permasalahan stunting di tingkat akar rumput. Ia mengamati secara langsung bahwa tantangan tumbuh kembang anak tidak berdiri tunggal pada isu kecukupan gizi makanan semata, melainkan sangat terkait erat dengan kelayakan infrastruktur dasar tempat tinggal dan higienitas lingkungan.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting pemerintah untuk memperluas cakupan intervensi secara lintas sektor. Menko PMK menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan pembenahan ekosistem kehidupan keluarga secara komprehensif.

“Kita lihat bahwa situasi stunting ini tidak semata disebabkan oleh asupan gizi semata, tetapi juga terlihat dari kondisi lingkungan di mana mereka tinggal. Ini kita jadikan evaluasi bahwa upaya pencegahan stunting bukan saja meneruskan program Makan Bergizi Gratis yang sudah ada. Tetapi juga upaya memperbaiki kualitas hidup, tempat tinggal, sanitasi, dan kualitas air yang dikonsumsi,” urai Sugiono.

Sebagai wujud komitmen pengentasan masalah gizi sasaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B terus dipacu dan mencatatkan jangkauan implementasi yang masif. Hingga pertengahan Oktober 2026, program pemenuhan gizi ini secara nasional telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 663 ribu ibu hamil, 1,7 juta ibu menyusui, dan 4,9 juta balita. Khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat, intervensi ini juga telah berhasil menjangkau jutaan penerima dari kelompok rentan tersebut.

Intervensi yang berkesinambungan sejak masa sebelum kehamilan hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) ini telah membuahkan tren penurunan stunting yang nyata. Di Kabupaten Subang, angka prevalensi stunting terus mengalami penurunan hingga berhasil menekan angka di bawah rata-rata persentase provinsi maupun nasional. Capaian positif ini juga tidak lepas dari dedikasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan yang bertugas mengidentifikasi serta menghubungkan keluarga sasaran dengan akses layanan kesehatan dasar.

TPK menjadi garda terdepan dalam mendampingi keluarga mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, baduta, remaja, hingga lansia, serta berperan dalam pencegahan stunting dan pendistribusian MBG 3B.

Melalui sinkronisasi kebijakan ini, Kemenko PMK memastikan upaya penanganan stunting akan berjalan semakin tepat sasaran, memenuhi standar keamanan pangan, serta terintegrasi kuat dengan edukasi pola asuh keluarga demi mewujudkan generasi Indonesia yang tangguh, cerdas, dan sehat. (Isna)

Share:

Read More

Kemenko PMK Dorong Pembudayaan PHBS untuk Cegah Antraks dan Leptospirosis di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kemenko PMK Dorong Pembudayaan PHBS untuk Cegah Antraks dan Leptospirosis di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE), khususnya antraks dan leptospirosis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Asesmen dan Focus Group Discussion (FGD) Pembudayaan PHBS dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

Pertemuan hasil asesmen dan FGD ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi tantangan pembudayaan PHBS, memperkuat kesepahaman antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang konkret sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Setda DIY), Bapak H. Faishol Muslim, S.I.P., M.Si., yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Turut hadir Koordinator Utama Asesmen, Prof. Sulistyowati; perwakilan FAO, Ahmad Gozali; serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pimpinan instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, dan peserta FGD lainnya.

Pencegahan antraks dan leptospirosis memerlukan perhatian terhadap perilaku masyarakat, kebersihan lingkungan, serta pengendalian faktor risiko penyakit. Antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan dapat menular melalui kontak dengan hewan terinfeksi, konsumsi daging yang terkontaminasi, paparan spora, maupun benda yang terkontaminasi.

Sementara itu, leptospirosis dapat menular melalui kontak dengan air atau tanah yang tercemar urine hewan terinfeksi. Risiko penularannya dapat meningkat akibat sanitasi yang buruk, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta kondisi genangan air atau banjir.

Oleh karena itu, pembudayaan PHBS perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menggunakan alat pelindung saat beraktivitas di area berisiko, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gejala setelah terpapar faktor risiko.

Dalam sambutan dan arahannya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian antraks serta leptospirosis tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pertanian dan peternakan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penanggulangan bencana, hingga pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di tengah masyarakat. Penguatan edukasi kesehatan, perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah, pengendalian faktor risiko lingkungan, serta peningkatan kewaspadaan terhadap gejala leptospirosis perlu dilaksanakan secara terpadu.

Selain itu, karakteristik wilayah DIY yang beragam menuntut pendekatan pencegahan yang disesuaikan dengan kondisi dan risiko masing-masing daerah. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dan komunitas menjadi penting agar upaya pembudayaan hidup sehat dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan kearifan lokal.

Pertemuan hasil asesmen dan FGD ini diharapkan menghasilkan empat hal utama. Pertama, identifikasi kondisi dan tantangan pembudayaan PHBS dalam pencegahan leptospirosis, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, maupun perilaku masyarakat. Kedua, terbangunnya kesepahaman dan komitmen lintas OPD untuk memperkuat pencegahan penyakit secara terpadu.

Ketiga, tersusunnya rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang konkret, terukur, serta dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing sektor. Keempat, berkembangnya model pembudayaan perilaku hidup sehat berbasis masyarakat yang memanfaatkan kearifan lokal DIY dan berpotensi menjadi praktik baik bagi daerah lain di Indonesia.

Keberhasilan asesmen tidak hanya ditentukan oleh jumlah rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga oleh sejauh mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti menjadi kebijakan, program, dan perubahan perilaku nyata di masyarakat.

Kemenko PMK mengapresiasi komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi DIY, pemerintah kabupaten, tim asesmen, serta seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam kegiatan ini. Dukungan dan keterbukaan seluruh pihak diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil asesmen.

Melalui pembudayaan PHBS dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, upaya pencegahan dan pengendalian antraks, leptospirosis, serta penyakit zoonosis dan PIE lainnya diharapkan semakin efektif. Komitmen bersama ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat DIY yang sehat, aman, dan sejahtera. (Isna)

Share:

Read More

Menko Muhaimin Ajak Pesantren Cetak Wirausaha Tangguh dan Mandiri

Menko Muhaimin Ajak Pesantren Cetak Wirausaha Tangguh dan Mandiri. (Dok. Kemenko PM)

Brebes, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong pesantren mengambil peran lebih besar dalam mencetak wirausaha baru yang tangguh dan mandiri agar menjadi pelaku ekonomi setelah lulus.

Ia menegaskan, pendidikan pesantren perlu terus diperkuat agar mampu melahirkan generasi yang unggul, kompeten, dan memiliki keterampilan memadai. Dengan demikian, santri tidak hanya memiliki fondasi agama yang kuat, tetapi juga siap menjadi pemimpin, tokoh masyarakat, sekaligus pengusaha yang mampu menciptakan peluang ekonomi.

"Saya akan terus berusaha dari Pondok Pesantren Al Hikmah 2 ini lahir pengusaha-pengusaha tangguh yang kaya raya. Saya juga meminta agar dididik tidak hanya dalam satu kali acara saja, tetapi terus dibina dan dibimbing agar lahir pengusaha dari pesantren ini sebanyak-banyaknya," ucapnya di Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Benda, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (03/11/2026).

Untuk memperkuat hal tersebut, Menko Muhaimin meminta dukungan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, agar membantu membuka jejaring usaha bagi para santri.

Ia berharap lulusan pesantren memiliki akses dan koneksi yang memungkinkan mereka mengembangkan usaha secara lebih luas. Dukungan tersebut perlu mencakup pengembangan kurikulum, infrastruktur, pembinaan usaha, hingga perluasan akses pasar.

Menurutnya, potensi ekonomi di sekitar pesantren dapat menjadi titik awal pengembangan kewirausahaan. Sektor pertanian, perkebunan kopi, dan berbagai potensi lokal lainnya perlu dioptimalkan agar santri tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan usaha dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Indonesia membutuhkan pengusaha-pengusaha yang tumbuh, pengusaha-pengusaha baru yang akan menjadi penopang ekonomi nasional,” kata Menko Muhaimin.

Ia menambahkan, penguatan kewirausahaan merupakan bagian dari arah pembangunan ekonomi yang didorong Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan ekonomi konstitusi. Semangat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 perlu diwujudkan melalui pemberdayaan yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh, mandiri, dan berkontribusi dalam perekonomian.

Karena itu, Menko Muhaimin turut meminta BUMN mengambil bagian dalam mempercepat peningkatan kualitas dan kemandirian pesantren. Keterlibatan BUMN diharapkan dapat memperluas kolaborasi, membuka jejaring, serta memberikan dukungan bagi pengembangan usaha yang dirintis para santri.

Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan lintas sektor, pesantren diharapkan semakin berperan dalam melahirkan wirausaha baru yang produktif. Dengan bekal agama, keterampilan, dan kemampuan mengembangkan usaha, para santri dapat menjadi kekuatan baru dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Menko Muhaimin mengapresiasi Pondok Pesantren Al Hikmah 2 yang selama ini tidak hanya berfokus pada pendidikan santri, tetapi juga memberikan pelayanan, pembinaan, dan bantuan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pesantren merupakan contoh nyata lembaga pendidikan yang turut mengambil tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Evi)

Share:

Read More

Menko Muhaimin Minta Brebes Jadi Perhatian Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Jateng

Menko Muhaimin Minta Brebes Jadi Perhatian Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Jateng. (Dok. Kemenko PM)

Brebes, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meminta Kabupaten Brebes menjadi perhatian khusus dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan karena menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar Brebes tidak terus berada pada posisi tersebut. Ia mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BUMN, pesantren, dan berbagai organisasi masyarakat bergerak bersama agar persoalan kemiskinan di Brebes dapat segera ditangani.

“Insha Allah saya akan perhatikan Brebes secara khusus supaya Brebes tidak lagi menjadi juara kemiskinan di Jawa Tengah. Saya minta Gubernur, Bupati, dan BUMN cepat bergerak. Brebes harus segera mengakhiri juaranya,” ucap Menko Muhaimin di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (03/11/2026).

Ia menegaskan, penanganan kemiskinan di Brebes harus dilakukan secara serius dan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Karena itu, Menko PM mendorong optimalisasi berbagai potensi lokal dan kekuatan masyarakat, termasuk pesantren dan organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari upaya memperluas pemberdayaan ekonomi.

Sebagai langkah awal, Menko Muhaimin menyatakan akan memberikan bantuan khusus kepada Pondok Pesantren Al Hikmah 2 untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di lingkungan sekitarnya. Ia berharap pesantren dapat menjadi salah satu pusat penggerak pemberdayaan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi.

"Saya nyatakan mulai dari Pesantren Al Hikmah 2 ini, insyaallah Brebes segera mengatasi masalahnya dengan secepat-cepatnya. Saya akan berikan bantuan khusus untuk Al Hikmah guna mengatasi kemiskinan di sekitarnya," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Brebes Wurja menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah memilih Brebes sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis pesantren. Ia menilai pesantren memiliki kekuatan besar dalam membangun masa depan masyarakat melalui pendidikan, pembentukan karakter, dan pengembangan kemandirian.

Menurut Wurja, perpaduan antara pendidikan pesantren dan pengembangan usaha produktif dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi santri, tetapi juga keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Salah satunya melalui pengembangan usaha kopi yang mempertemukan potensi pesantren, petani, dan pelaku usaha lokal.

"Pelatihan usaha kopi mendorong petani, pelaku usaha, dan pesantren membangun kerja sama untuk meningkatkan kualitas pengolahan serta memperluas nilai tambah produk kopi Brebes," ungkap Wurja.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai pelatihan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Petani diharapkan memperoleh pendampingan dan akses pasar yang lebih baik, sementara usaha kecil dapat tumbuh dengan pengelolaan yang semakin kuat.

Pemerintah Kabupaten Brebes, lanjut Wurja, siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pesantren, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat. Ia berharap setiap bentuk dukungan dapat diberikan secara tepat sasaran dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Kemenko PM menegaskan pengentasan kemiskinan harus menjadi kerja bersama yang melibatkan seluruh potensi daerah. Melalui penguatan pesantren, organisasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi produktif, ia berharap Brebes dapat mempercepat langkah menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. (Evi)

Share:

Read More

Menag Minta Pengangkatan Profesor Selektif, Tekankan Kualitas Akademik dan Harus Berdampak

Menag Nasaruddin Umar dan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin saat rapat rutin internal di Kantor Kementerian Agama. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan agar proses pengangkatan profesor di lingkungan Kementerian Agama tetap mengedepankan kualitas dan kompetensi akademik. Kemudahan birokrasi dalam pengangkatan guru besar, menurutnya, tidak boleh mengurangi standar keilmuan yang harus dipenuhi.

Menag mengatakan, Kementerian Agama saat ini memiliki kewenangan untuk memproses pengangkatan profesor bagi dosen yang telah memenuhi persyaratan. Kewenangan tersebut perlu dijalankan secara bertanggung jawab agar kualitas guru besar tetap terjaga.

"Kita kan sekarang mendapatkan kepercayaan. Profesor tidak pernah ke mana-mana lagi. Di lingkungan Kementerian Agama kita bisa otoritas mengangkat profesor orang-orang yang memenuhi syarat. Tapi juga jangan terlalu gampang," ujar Menag saat memberikan arahan dalam rapat rutin internal yang membahas capaian dan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selasa (3/11/2026). .

Ia mengingatkan bahwa pengangkatan profesor yang tidak disertai standar akademik memadai berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kredibilitas perguruan tinggi keagamaan di kemudian hari.

"Terlalu mudah profesor, nanti kalau disuruh bicara pada bidang kajiannya pun juga orang awam pun juga kecewa, apalagi kalau orang sesama disiplin ilmunya," tegasnya.

Menag menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penyederhanaan proses birokrasi dan ketatnya penilaian akademik.

"Tetap birokrasi dilonggarkan, tetapi juga jangan sampai nanti terlalu longgar. Itu nanti akan melahirkan bom waktu juga," lanjutnya.

Penambahan Guru Besar Harus Berdampak 

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menekankan pentingnya mengukur dampak peningkatan jumlah guru besar dan jabatan akademik dosen terhadap kualitas pendidikan tinggi.

Sekjen menilai, laporan capaian perguruan tinggi tidak cukup hanya menampilkan pertumbuhan jumlah profesor, lektor kepala, atau indikator kuantitatif lainnya. Capaian tersebut juga perlu dihubungkan dengan peningkatan mutu program studi dan kualitas lulusan.

"Selain catatan capaian internal perguruan tinggi keagamaan. Perlu mensosialisasi capaian kuantitatif dengan dampak kuantitatif dan kualitatifnya pada masyarakat," ujar Sekjen.

Ia mencontohkan, pertambahan guru besar dan lektor kepala semestinya dapat dilihat kontribusinya terhadap peningkatan akreditasi program studi maupun kualitas alumni yang memasuki dunia kerja.

Menurut Sekjen, pengukuran dampak tersebut penting agar keberhasilan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi dapat dijelaskan secara lebih komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Peningkatan jumlah guru besar dan lektor kepala perlu diiringi dengan dampak nyata terhadap mutu program studi, peningkatan akreditasi, serta kualitas lulusan. Dampak tersebut juga harus dapat diukur dan dijelaskan,” ujar Sekjen. 

Sekjen pun meminta agar capaian peningkatan jabatan akademik dosen tidak berhenti pada laporan statistik, tetapi juga disertai penjelasan mengenai manfaat dan perubahan yang dihasilkan. (Junaedi)

Share:

Read More

Kemenag dan Yordania Perkuat Kerja Sama Manajemen Wakaf dan Penerapan Skema Ganda Pendidikan

Menag Nasaruddin Umar bertemu dengan Dubes Yordania Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush bahas manajemen wakaf dan penerapan skema ganda pendidikan. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama terus memperkuat hubungan strategis bilateral dengan Kerajaan Yordania. Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Duta Besar Yordania untuk Indonesia Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush menggelar pertemuan untuk membahas langkah-langkah konkret tindak lanjut Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), dengan menitikberatkan pada transfer pengetahuan manajemen wakaf serta penerapan skema ganda (dual scheme) dalam bidang pendidikan.

Dubes Yordania Sudqi Al Omoush menyatakan kesiapan penuh negaranya untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola wakaf serta pengiriman mahasiswa Indonesia.

"Kami siap kapan saja. Kami memiliki pusat bahasa dan universitas yang siap memfasilitasi kerja sama ini," ujar Dubes Sudqi Al Omoush.

Pengalaman Yordania dalam mengelola sektor wakaf dinilai sangat relevan untuk diterapkan, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dari puluhan ribu pondok pesantren di berbagai daerah. Secara khusus, Menag Nasaruddin Umar menegaskan Kemenag siap menjalankan dua skema pengelolaan wakaf secara simultan, yaitu mengirimkan staf pengelola wakaf Indonesia ke Yordania dan mendatangkan pakar Yordania ke tanah air untuk menyelenggarakan program pelatihan khusus (tailored courses).

Selain wakaf, pertemuan bilateral tersebut merumuskan pengiriman mahasiswa melalui dua jalur: skema pembiayaan pemerintah (LPDP Kemenag) dan jalur mandiri dari jaringan pesantren.

Menanggapi hal tersebut, Menag menggarisbawahi bahwa kendala utama mahasiswa Indonesia di Timur Tengah adalah faktor bahasa.

"Satu-satunya kendala mahasiswa kita adalah bahasa. Sebelum masuk perkuliahan formal, kita harus menyiapkan kursus bahasa Arab terlebih dahulu, dan lebih baik preparasinya dilakukan langsung di Yordania," tegas Menag.

Guna mengantisipasi kendala tersebut, kedua belah pihak sepakat merancang program persiapan matrikulasi bahasa Arab formal (Fusha) maupun percakapan sehari-hari (Ammiyah) sebelum kuliah formal dimulai.

Tidak terbatas pada studi Islam, Yordania yang unggul di bidang sains terapan, teknik, kedokteran, hingga teknologi informasi (IT) juga membuka peluang studi umum berbahasa Inggris bagi mahasiswa Indonesia. Kolaborasi ini turut diperluas melalui program kursus singkat (short course) bagi para dosen, imam, khatib, hingga muadzin.

Guna memperluas cakupan kolaborasi, kedua pihak sepakat memperluas jangkauan kemitraan ke sektor ekonomi dan perbankan syariah serta wisata religi berlandaskan kesamaan nilai-nilai Islam moderat. Sebagai langkah operasional, tim teknis kedua belah pihak akan merumuskan rincian program yang akan dituangkan ke dalam Letter of Intent (LoI). (Junaedi)

Share:

Read More

Ekonomi Indonesia Semakin Tangguh: Inflasi Terjaga, Manufaktur Terus Ekspansi, Surplus Neraca Dagang Berlanjut

Ekonomi Indonesia Semakin Tangguh: Inflasi Terjaga, Manufaktur Terus Ekspansi, Surplus Neraca Dagang Berlanjut. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Tiga indikator makroekonomi yang dirilis pada Senin, 2 November 2026 menunjukkan perekonomian Indonesia semakin tangguh menjelang publikasi data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan ketiga pada 5 November 2026. Inflasi Oktober 2026 terjaga dalam rentang sasaran nasional, neraca perdagangan September 2026 mencatatkan surplus, dan PMI Manufaktur Oktober 2026 mencatatkan ekspansi tertinggi dalam lebih dari dua tahun terakhir.

"Pemerintah terus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terjaganya inflasi, kembali ekspansifnya sektor manufaktur, dan tetap tumbuhnya ekspor menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi dan aktivitas industri, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jakarta (2/11).

Realisasi inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Inflasi inti melandai menjadi 2,56% (yoy), mencerminkan tekanan harga yang tetap terkendali. Inflasi Administered Prices (AP) terkendali sebesar 3,24% (yoy), didorong penyesuaian biaya fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Di sisi lain, inflasi Volatile Food (VF) meningkat menjadi 5,81% (yoy), dipengaruhi kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, dan tomat akibat penurunan produksi seiring El Niño memperpanjang musim kemarau.

Terjaganya inflasi dalam rentang sasaran mencerminkan sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah melalui TPIP dan TPID dalam menjaga stabilitas harga. Ke depan, pengendalian inflasi terus diarahkan pada penguatan langkah antisipatif terhadap risiko gangguan produksi dan distribusi pangan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan antardaerah guna menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga.

Memasuki periode akhir tahun, Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama menghadapi potensi peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru serta risiko gangguan produksi akibat fenomena El Niño. Antisipasi dilakukan melalui penguatan ketahanan produksi pangan, antara lain dengan optimalisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, serta pemanfaatan lahan produktif. Selain itu, pemetaan wilayah rawan dan penguatan Early Warning System terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.

Dari sisi distribusi, Pemerintah mendorong penguatan konektivitas pasokan antarwilayah melalui optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), disertai pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan pangan serta pelaksanaan intervensi yang diperlukan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga pangan hingga akhir tahun. Pemerintah komitmen menjaga inflasi yang terkendali untuk menopang daya beli masyarakat sehingga turut memacu aktivitas perekonomian.

Di tengah upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, kinerja sektor eksternal juga menunjukkan perkembangan yang tetap positif, tercermin dari neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus USD3,36 miliar untuk bulan September 2026, surplus untuk tiga bulan berturut-turut. Nilai ekspor mencapai USD27,59 miliar (3,68% mtm, 11,87% yoy), ditopang kenaikan harga ekspor komoditas utama Indonesia (batu bara, gas alam, minyak kelapa sawit, karet alam, bijih besi dan tembaga).

Outlook ekspor Indonesia tetap cerah seiring berlanjutnya program hilirisasi dan membaiknya kondisi perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia. Perluasan akses pasar ekspor ditempuh melalui 25 perjanjian perdagangan international yang telah diimplementasikan, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan. Indonesia juga akan segera memberlakukan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dalam waktu dekat yang diharapkan dapat membuka peluang pasar lebih luas bagi produk Indonesia di Uni Eropa.

Nilai impor tercatat sebesar USD24,23 miliar. Namun, impor migas turun 7,35% (mtm) menjadi USD3,27 miliar, menegaskan keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi terutama melalui implementasi B50 sejak 1 Juli 2026. Impor Barang Baku Penolong (3,12% mtm, 24,65% yoy) dan Barang Modal (12,14% mtm, 1,25% yoy) mencerminkan tingginya kebutuhan industri terhadap input produksi, mesin, dan peralatan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi.

Optimisme dunia usaha juga tercermin dari publikasi data PMI Manufaktur Indonesia untuk bulan Oktober yang meningkat menjadi 54,0 dari 52,4. Capaian tersebut menandai ekspansi selama dua bulan berturut-turut sekaligus menjadi perbaikan kondisi manufaktur terkuat sejak Maret 2024. Penguatan ini terutama didorong oleh peningkatan permintaan baru yang mencapai laju tercepat dalam lima tahun terakhir serta rekor pertumbuhan pesanan ekspor baru sejak survei dimulai pada April 2011. Sejalan dengan peningkatan permintaan, aktivitas produksi juga mengalami pertumbuhan paling kuat sejak Maret 2024, diikuti peningkatan pembelian bahan baku dan akumulasi persediaan untuk memenuhi kebutuhan produksi.

Indikator ini juga diperkuat dengan pandangan pengusaha terhadap prospek sektor manufaktur Indonesia yang tetap positif terhadap kondisi pasar dan keberlanjutan ekspansi dalam 12 bulan mendatang. Secara keseluruhan, akselerasi permintaan domestik dan internasional menjadi modal positif bagi penguatan kinerja industri manufaktur Indonesia, dengan tetap memperhatikan pengendalian biaya produksi dan peningkatan kapasitas untuk menjaga momentum ekspansi ke depan.

Dalam rangka memperkuat kapasitas produksi dan investasi, Pemerintah melanjutkan berbagai instrumen pembiayaan dan insentif bagi sektor produktif, mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan. Khusus sektor industri, KIPK diarahkan untuk mendukung revitalisasi industri padat karya, sementara KUR memperkuat akses pembiayaan bagi usaha produktif, termasuk usaha yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program magang dan pelatihan vokasi untuk mendukung kebutuhan industri yang semakin berkembang.

“Peningkatan aktivitas manufaktur dan kinerja ekspor menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat investasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar. Pada saat yang sama, Pemerintah memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat terjaga dan dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitasnya. Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh peningkatan permintaan, tetapi juga oleh penguatan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi nasional,” pungkas Menko Airlangga.

Secara keseluruhan, terjaganya inflasi, berlanjutnya surplus neraca perdagangan, dan semakin kuatnya ekspansi sektor manufaktur menjadi indikasi positif bagi ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus mengawal momentum tersebut melalui bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif, dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta mendorong peningkatan produktivitas, investasi, dan daya saing industri nasional di tengah dinamika perekonomian global. (Bambang)

Share:

Read More

Jaga Kepercayaan di Tengah Dinamika Pasar Modal, Wamenko Dradjad Ajak Investor Utamakan Data dan Analisis

Jaga Kepercayaan di Tengah Dinamika Pasar Modal, Wamenko Dradjad Ajak Investor Utamakan Data dan Analisis. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Penilaian lembaga indeks internasional terhadap pasar modal Indonesia menjadi momentum untuk terus meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, dan menjaga kepercayaan investor. Di tengah perkembangan tersebut, investor perlu mencermati informasi secara objektif dengan mempertimbangkan data dan fundamental perusahaan serta kondisi perekonomian nasional sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

“Karena itu, yang saya sampaikan kepada investor itu adalah tolong hitung sendiri. Pesan saya sebenarnya cuma itu. Siapapun, nanti kalau FTSE Russell, kemudian Bloomberg atau apa mengeluarkan apapun, itu kita perhatikan. Tapi, kita yang tahu emiten-emiten kita. Hitung sendiri. Karena ini uang teman-teman sendiri,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam Podcast Penjaga Harapan dengan tajuk “Menggugat Dikte Asing: MSCI Tidak Selalu Benar dan Kedaulatan Ekonomi Nusantara”, di Jakarta, Rabu (28/10).

Pada kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad menyampaikan bahwa pandangan lembaga indeks internasional tetap perlu diperhatikan sebagai salah satu referensi dalam menilai pasar modal. Namun, investor juga perlu melakukan analisis secara mandiri dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, valuasi saham, dan prospek fundamental ekonomi Indonesia. Dengan demikian, keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada sentimen atau informasi yang berkembang di pasar.

Lebih lanjut, Wamenko Dradjad menekankan pentingnya melanjutkan pembenahan pasar modal melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan penegakan aturan. Menurutnya, Indonesia telah memiliki fondasi transparansi yang perlu terus diperkuat, termasuk keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham. Pemerintah juga terus membuka komunikasi dengan lembaga indeks dan pelaku pasar untuk mendorong perbaikan yang diperlukan serta menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan adil bagi investor.

Wamenko Dradjad turut menyoroti pentingnya penguatan investor domestik sebagai salah satu modal untuk menjaga ketahanan pasar modal Indonesia. Pengembangan peran investor domestik perlu didukung oleh ekosistem investasi yang sehat, kepastian aturan, serta tata kelola yang baik sehingga pasar modal dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pembiayaan dunia usaha dan perekonomian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenko Dradjad juga menekankan pentingnya komunikasi ekonomi yang didukung data. Persepsi mengenai daya beli masyarakat, misalnya, perlu dipahami dengan melihat perubahan pola konsumsi dan perkembangan berbagai sektor ekonomi secara menyeluruh. Informasi yang disampaikan secara objektif dan mudah dipahami diharapkan dapat membantu masyarakat melihat kondisi perekonomian dengan lebih proporsional.

Selain itu, Wamenko Dradjad menyoroti potensi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai salah satu modal perekonomian nasional. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen secara nasional. Sebanyak 17 dari 38 provinsi mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional, dan dari jumlah tersebut, terdapat 7 provinsi yang tumbuh di atas 6 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya sumber pertumbuhan di berbagai wilayah yang perlu terus dioptimalkan melalui penguatan sektor produktif, inovasi, dan iklim investasi yang kondusif.

“Artinya, pesan saya simpel saja, teman-teman. Silahkan anda dengarkan, lihat video medsos, tetapi selalu tolong cek data. Karena at the end of the day, it's our decision, it's our money,” tegas Wamenko Dradjad.

Ke depan, Pemerintah terus mendorong deregulasi dan debirokratisasi guna menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor, memperkuat fundamental ekonomi, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. (Bambang)

Share:

Read More

Sashenka Cahaya Fatimah Ukir Sejarah, Raih Medali Pertama Judo Indonesia di Youth Olympic Games Dakar 2026

Sashenka Cahaya Fatimah Ukir Sejarah, Raih Medali Pertama Judo Indonesia di Youth Olympic Games Dakar 2026. (Dok. Kemenpora)

Senegal, WaraWiri.net - Atlet judo putri Indonesia, Sashenka Cahaya Fatimah, mengukir sejarah dengan meraih medali perunggu pada ajang Youth Olympic Games (YOG) Dakar 2026. Prestasi tersebut sekaligus menjadi medali pertama bagi kontingen Merah Putih pada ajang tersebut dan medali pertama cabang olahraga judo Indonesia sepanjang sejarah keikutsertaan di Youth Olympic Games.

Sashenka memastikan medali perunggu dari nomor -63 kg putri setelah mengalahkan judoka Aljazair, Dounia Berrahoual, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Dakar Expo Center, Senegal, Senin (2/11).

Perjalanan Sashenka menuju podium tidak mudah. Ia harus menghadapi sejumlah judoka dari berbagai negara sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan medali. Pada pertandingan penentuan, Sashenka mampu mengatasi perlawanan wakil Aljazair dan memastikan perunggu untuk Indonesia.

Berdasarkan hasil resmi International Judo Federation (IJF), medali emas nomor -63 kg putri diraih Jolina Reinhold dari Jerman, sedangkan medali perak menjadi milik Khushbu Rajakbhai Darjada dari India. Sashenka menempati posisi ketiga bersama Aaisha Kyialbekova dari Kirgizstan.

Medali perunggu ini sekaligus menjadi catatan bersejarah bagi judo Indonesia. Sepanjang tiga edisi Youth Olympic Games sebelumnya, yakni Singapura 2010, Nanjing 2014, dan Buenos Aires 2018, belum ada atlet judo Indonesia yang berhasil naik ke podium.

Sebelum tampil di Dakar 2026, Sashenka juga telah menunjukkan prestasinya di tingkat internasional dengan meraih medali emas nomor -63 kg putri pada Asian Youth Games 2025 di Bahrain. Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan kariernya sebagai atlet judo muda Indonesia.

Youth Olympic Games Dakar 2026 berlangsung pada 31 Oktober hingga 13 November 2026. Ajang ini menjadi penyelenggaraan keempat Youth Olympic Games sekaligus yang pertama digelar di Benua Afrika. Sebanyak 2.700 atlet muda dari berbagai negara ambil bagian dalam kompetisi yang mempertandingkan 25 cabang olahraga.

Indonesia mengirimkan 12 atlet, terdiri dari enam putra dan enam putri, yang berlaga pada sembilan cabang olahraga, yakni atletik, renang, bulu tangkis, balap sepeda, equestrian, judo, wushu, skateboard, dan triathlon.

Keberhasilan Sashenka menjadi kabar membanggakan bagi olahraga Indonesia. Medali ini juga menambah catatan prestasi atlet muda Tanah Air di tingkat internasional sekaligus membuka jalan bagi judo Indonesia untuk terus bersaing dan meraih hasil lebih baik pada ajang mendatang. (Tedy)

Share:

Read More

Veda Ega Pratama Tembus Posisi Kedua Moto3 Malaysia

Veda Ega Pratama Tembus Posisi Kedua Moto3 Malaysia. (Dok. Kemenpora)

Malaysia, WaraWiri.net - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, finis di posisi kedua pada Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Minggu (1/11). Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaiknya di kelas Moto3 sekaligus podium kedua pada musim debutnya.

Pembalap berusia 17 tahun yang memperkuat Honda Team Asia itu mengawali balapan dari posisi kedelapan. Veda mampu bersaing di barisan depan hingga putaran terakhir sebelum finis di belakang Maximo Quiles. Sebelumnya, ia meraih podium ketiga pada seri Brasil.

Pencapaian di Sepang menjadi bagian dari perjalanan panjang Veda di dunia balap. Ia mengawali karier melalui motocross di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Veda mulai mengikuti kejuaraan nasional pada usia tujuh hingga delapan tahun, beralih ke balap road race pada 2018, dan mengikuti kompetisi Asia pada 2021.

Perjalanannya sempat terhambat pandemi COVID-19 dan dua cedera patah tulang pada 2020. Setelah menjalani pemulihan, Veda kembali berlatih dan melanjutkan karier hingga akhirnya tampil di Moto3.

“Pastinya ada dan sampai sekarang pun masih bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah bisa. Itu mimpi saya. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan kalau memang bisa, ya alhamdulillah,” ujar Veda.

Menjalani karier balap sejak usia muda membuat Veda harus menyesuaikan pendidikan dan kehidupan sosialnya dengan jadwal latihan serta kompetisi. Sebagian besar kegiatan belajarnya dilakukan secara daring. Saat berada di luar negeri, ia juga merindukan keluarga dan teman-temannya di Indonesia.

Sebelum tampil di Sepang, Veda berkompetisi pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, 9–11 Oktober. Ajang tersebut menjadi kesempatan baginya untuk berkompetisi di hadapan publik Tanah Air.

Dua podium yang diraih Veda pada musim debutnya di Moto3, yakni di Brasil dan Malaysia, menjadi pencapaian penting dalam perjalanan kariernya. Hasil di Sepang sekaligus menunjukkan kemampuannya bersaing di barisan depan pada kelas balap dunia tersebut. (Tedy)

Share:

Read More

Gelar 1001 Pasar Rakyat di Depok, Menko Muhaimin: Ruang Publik Harus Dioptimalkan untuk UMKM

Gelar 1001 Pasar Rakyat di Depok, Menko Muhaimin: Ruang Publik Harus Dioptimalkan untuk UMKM. (Dok. Kemenko PM)

Depok, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas umum dan ruang publik sebagai ruang tumbuh bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, ruang-ruang yang tersedia di tengah masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

Dorongan tersebut disampaikan Menko Muhaimin saat menghadiri kegiatan 1001 Pasar Rakyat di Kota Depok. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan ruang publik untuk pemberdayaan UMKM, setelah sebelumnya inisiatif serupa digelar di kawasan Perumahan Vida, Bekasi.

Jika di Bekasi Pasar 1001 Rakyat mengangkat potensi kawasan perumahan sebagai ekosistem ekonomi masyarakat, pelaksanaan di Depok memperluas gagasan tersebut melalui pemanfaatan fasilitas umum dan ruang terbuka sebagai pusat kegiatan ekonomi. Melalui pendekatan ini, ruang publik tidak hanya menjadi tempat masyarakat berkumpul dan beraktivitas, tetapi juga dapat menjadi ruang pertemuan antara pelaku UMKM dan konsumen.

"Saya harapkan seluruh kota-kota, seluruh kabupaten gunakan fasilitas umum untuk UMKM sebanyak-banyaknya. Bikin 1001 Pasar Rakyat sebanyak-banyaknya. Insyaallah UMKM kita akan maju sebaik-baiknya," ujar Menko Muhaimin saat menghadiri kegiatan 1001 Pasar Rakyat di Kota Depok, Jawa Barat.

Ia menjelaskan, 1001 Pasar Rakyat merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Dengan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi berbagai pihak, ruang-ruang publik dapat dihidupkan menjadi tempat berjualan, berinteraksi, sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.

Meski demikian, menurut Muhaimin, terbukanya ruang berjualan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas produk. Pelaku UMKM harus terus menjaga mutu produk agar mampu bersaing dan mendapatkan kepercayaan konsumen.

"UMKM harus naik kelas. Mutunya harus berkualitas, produk yang dijualnya juga harus berkualitas. Semua ini untuk kita bersama," katanya.

Khusus bagi pelaku usaha kuliner, Muhaimin juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kandungan bahan makanan (ingredients) yang digunakan. Informasi mengenai komposisi dan kandungan produk perlu disampaikan secara jelas agar konsumen dapat mengetahui apa yang mereka konsumsi. Ia turut mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula dan mulai membangun kebiasaan makan yang lebih sehat.

Selain mendorong optimalisasi ruang publik, Muhaimin melihat Kota Depok memiliki potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan, didukung oleh jumlah penduduk, aktivitas pendidikan, dan dinamika ekonomi masyarakatnya. Potensi tersebut dapat menjadi peluang untuk menghadirkan berbagai inisiatif yang membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pengembangan Halal Street, yakni kawasan yang dapat menjadi pusat aktivitas UMKM kuliner halal. Konsep ini dapat menjadi alternatif untuk memperluas aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik usaha kuliner di Kota Depok.

Pengembangan gagasan tersebut, lanjut Muhaimin, dapat dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dengan mengoptimalkan fasilitas serta potensi yang telah tersedia.

Melalui 1001 Pasar Rakyat, Kemenko PM mendorong agar pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan ekonomi masyarakat dapat diperluas ke lebih banyak daerah. Dengan terbukanya akses pasar, peningkatan kualitas produk, serta dukungan ekosistem yang memadai, UMKM diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha dan naik kelas. (Zikry)

Share:

Read More