Kemenpora Buka Pendaftaran Program Kepemudaan China-ASEAN 2026, Delegasi Terpilih Berangkat Gratis ke Tiongkok

Kemenpora Buka Pendaftaran Program Kepemudaan China-ASEAN 2026, Delegasi Terpilih Berangkat Gratis ke Tiongkok. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) mengajak para pemuda Indonesia menjadi calon delegasi dari 2026 China-ASEAN Youth Campus and "Bridge the Future" China-ASEAN Young Leaders Capacity Building Program.

Program yang bergengsi dan sarat akan ilmu pengetahuan ini merupakan forum pengembangan kapasitas dan jejaring pemuda dengan mempertemukan pemimpin muda, mentor, organisasi kepemudaan serta pelaku inovasi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan pembangunan kepemudaan.

Nantinya, para pemuda terbaik yang lolos akan mengikuti kegiatan di Guangxi dan Hainan, Republik Rakyat Tiongkok pada 17-24 September 2026. Sementara, akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, dan tiket internasional akan disediakan sepenuhnya oleh The All China Youth Federation.

Beberapa syarat yang perlu diketahui yakni, WNI berusia 16-30 tahun pada September 2026, memiliki kemampuan berbahasa Inggris, mengunggah curriculum vitae (CV) dan esai sesuai format yang ditentukan.

Kemudian, memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik, bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan pelaksanaan program pada bulan September 2026, belum pernah mengikuti program kepemudaaan internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kemenpora RI.

Sementara untuk beberapa dokumen yang juga perlu diketahui adalah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan salah satu sertifikat yang masih berlaku skor minimal Toefl ITP 500, Toefl iBT 61, dan IELTS 6,0.

Memiliki atau mengelola program/usaha dengan model bisnis atau model keberlanjutan dengan hasil yang terukur dan operasional berkelanjutan yang relevan dengan bidang: Green Production and Low Carbon Technologies, Artificial Intelligence, Culture and Tourism Integration, Media Innovation.

Selanjutnya, Badan/usaha yang dipersyaratkan penyelenggara yaitu: Bidang Green Production and Low Carbon Technologies atau Artificial Intelligence memiliki pendapatan tahunan sekurang-kurangnya USD300.000.

Bidang Culture and Tourism Integration melayani sekurang-kurangnya 100.000 klien/pengguna per tahun, bidang Media Innovation memiliki sekurang-kurangnya 500.000 pengikut pada akun/platform yang dikelola.

Memiliki dampak sosial yang dapat dibuktikan serta potensi pengembangan kerja sama internasional. Kemenpora akan menominasikan 12 pemuda terbaik untuk mengikuti seleksi dengan pihak The All China Youth Federation.

Batas akhir pendaftaran pada 5 Agustus 2026. Daftar sekarang di https://bit.ly/2026China-ASEANYouthCampus. (Remond)

Share:

Read More

KCIC Perluas Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Biodiesel B40 pada Kereta Perawatan

KCIC Perluas Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Biodiesel B40 pada Kereta Perawatan. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - KCIC terus memperkuat penerapan energi yang lebih berkelanjutan dalam mendukung operasional Kereta Cepat Whoosh. Tidak hanya menggunakan energi listrik pada rangkaian Whoosh untuk melayani perjalanan penumpang, KCIC juga memperluas pemanfaatan energi terbarukan melalui penggunaan biodiesel B40 pada kereta kerja berbasis diesel yang mendukung kegiatan inspeksi, perawatan, dan pemeliharaan prasarana Whoosh.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan, biodiesel B40 merupakan bahan bakar yang terdiri atas 40% bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit dan 60% solar, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Penggunaan biodiesel B40 pada kereta kerja menjadi salah satu langkah KCIC dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan pada kegiatan pendukung operasional Whoosh.

“Selama ini masyarakat mengenal Whoosh sebagai kereta cepat yang menggunakan energi listrik. Komitmen terhadap keberlanjutan tersebut juga kami terapkan pada sarana pendukung operasional melalui penggunaan biodiesel B40 pada kereta kerja yang digunakan untuk kegiatan inspeksi, perawatan, dan pemeliharaan prasarana. Dengan demikian, semangat keberlanjutan tidak hanya hadir pada layanan penumpang, tetapi juga dalam kegiatan pendukung operasional,” ujar Eva.

KCIC mengoperasikan berbagai kereta kerja untuk mendukung kegiatan inspeksi, perawatan, dan pemeliharaan prasarana Whoosh. Sarana tersebut digunakan untuk menjaga kondisi dan geometri jalur, melakukan pemeriksaan rel, mendukung pemeliharaan sistem listrik aliran atas (Overhead Catenary System/OCS), serta mengangkut personel, peralatan, dan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan perawatan. Seluruh kereta kerja berbasis diesel tersebut saat ini telah menggunakan biodiesel B40.

Penggunaan biodiesel meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya terbarukan sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan pemeliharaan prasarana. Ke depan, KCIC siap mendukung implementasi B50 sesuai kebijakan pemerintah setelah melalui proses pengujian dan ketentuan yang berlaku. Peningkatan bauran biodiesel tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi sektor transportasi dalam mendukung transisi energi nasional.

“KCIC mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan energi yang lebih bersih. Penerapan biodiesel B40 menjadi salah satu langkah nyata yang kami lakukan saat ini, dan ke depan kami siap mendukung implementasi B50 sesuai kebijakan pemerintah setelah melalui proses pengujian dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keandalan sarana, dan kesiapan operasional,” kata Eva.

Penerapan biodiesel B40 serta kesiapan menuju B50 juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung Paris Agreement melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional, Indonesia menargetkan pencapaian Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. Melalui pemanfaatan energi listrik pada layanan Whoosh dan biodiesel pada kereta kerja, KCIC turut berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan sistem transportasi yang semakin rendah emisi.

“Keberlanjutan merupakan bagian dari pengembangan layanan Whoosh. Melalui penggunaan energi listrik pada kereta penumpang dan biodiesel pada kereta kerja, kami ingin terus berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang aman, andal, dan semakin ramah lingkungan,” tutup Eva. (Dimas)

Share:

Read More

Wamenkeu Juda Agung Dorong Jajaran Kemenkeu Satu Bali Perkuat Integritas, Inovasi dan Terus Belajar

Wamenkeu Juda Agung Dorong Jajaran Kemenkeu Satu Bali Perkuat Integritas, Inovasi dan Terus Belajar. (Dok. Kemenkeu)

Bali, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, mengajak seluruh insan Kementerian Keuangan di Bali untuk terus memperkuat integritas, menghadirkan inovasi, serta membangun budaya belajar. Pesan tersebut disampaikan Wamenkeu Juda Agung saat menghadiri Townhall Kemenkeu Satu Bali, Kamis (30/7).

Mengawali sambutannya, Wamenkeu Juda Agung menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi Kemenkeu Satu di Provinsi Bali yang dinilainya telah berjalan dengan baik.

“Dari empat kanwil terlihat sangat kompak. Ini menunjukkan spirit Kemenkeu Satu sudah terwujud dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, di hadapan jajaran Kementerian Keuangan di wilayah Bali, Wamenkeu Juda menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai. Menurutnya, integritas adalah kunci yang paling penting bagi sebuah lembaga, termasuk Kementerian Keuangan.

“Jaga integritas ini adalah kunci yang paling penting bagi sebuah lembaga. Kalau lembaga itu tidak dipercaya, tidak ada trust terhadap lembaga itu, itu tidak credible dan semua apa yang kita sampaikan itu akan tidak didengar oleh masyarakat. Jadi, jaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” tegas Wamenkeu Juda.

Selain menjaga integritas, Wamenkeu Juda Agung juga mendorong seluruh unit kerja untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital harus menjadi budaya yang dimiliki setiap pegawai agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan sederhana.

“Digitalisasi is a must, dan kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa kita serahkan kepada hanya satu dua orang atau pun satu unit. Kalau yang lain gak punya ini, sense of digital. Jadi digitalisasi ini harus dimiliki oleh semua orang, sehingga di dalam melayani publik, itu akan lebih cepat, lebih efisien, lebih less birokratik,” ujarnya.

Ia mencontohkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang mulai diterapkan di berbagai unit Kementerian Keuangan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Tidak hanya itu, Wamenkeu Juda Agung juga mengingatkan pentingnya budaya continuous learning di tengah perubahan lingkungan yang berlangsung sangat cepat. Setiap pegawai perlu terus mengembangkan kompetensi agar mampu menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara.

“Jangan bosan untuk belajar, continuous learning. Jadi tolong continuous learning, terus belajar apapun yang tentu saja terutama yang di bidang Saudara,” pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Menggerakkan Roda Perekonomian Lokal dengan Lestarikan Tradisi Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu

Menggerakkan Roda Perekonomian Lokal dengan Lestarikan Tradisi Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Pada zaman modern yang sudah terdampak digitalisasi, tradisi dan budaya harus tetap dipegang teguh oleh masing-masing anak bangsa, agar identitas serta jati diri bangsa Indonesia ini juga tetap bertahan tidak tergerus zaman. Tradisi mengajarkan bahwa budaya tidak boleh hanya menjadi kenangan, namun harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Salah satu tradisi budaya yang masih dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang adalah Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu Eyang Kiai Ageng Gribig. Tradisi penyebaran penganan yang terbuat dari tepung beras tersebut bermula dari Kiai Ageng Gribig dan menjadi metode yang praktis dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa. Bernama asli Syekh Wasibagno Timur, Kiai Ageng Gribig merupakan ulama besar yang gigih mensyiarkan ajaran Islam di tanah Jawa dan dikenal masih keturunan dari Raja Majapahit, Brawijaya V.

“Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam puncak acara Grebeg Ageng Saparan Andum Apem YaaQawiyyu Kiai Ageng Gribig Jatinom, dalam keadaan sehat walafiat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (31/07).

Tahun ini penyelenggaraan Grebeg Saparan mengangkat tema “Ingaluhur Rinasa Trusthaning Gusti” yang mengingatkan setiap orang bahwa setinggi apa pun kedudukan, ilmu, maupun pencapaian manusia, semuanya harus dilandasi rasa tawakal, rendah hati, serta kepercayaan penuh kepada Allah SWT. Tema ini sangat selaras dengan keteladanan Kiai Ageng Gribig yang berdakwah dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan keikhlasan.

Rangkaian kegiatan Grebeg Ageng Andum Apem Yaaqawiyyu Kiai Ageng Gribig tahun ini diawali pada 16 Juli 2026 dengan Ambuko Songsong Winadi sebagai pertanda masuknya tanggal 1 Safar. Kegiatan dilanjutkan dengan Semakan Al Qur'an Bil Qhoib dan Khataman Al Qur'an pada 22 Juli 2026, dilanjutkan dengan Maulid Al Barzanji dan haul, disusul festival seni budaya selama satu minggu di sepanjang jalan raya Jatinom, Naji Kopi Malahad, Kirab Gunungan Apem dari kantor Kecamatan Jatinom menuju Masjid Gedhe Jatinom.

“Atas nama keluarga besar dzurriyah Kiai Ageng Gribig, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, para ulama, tokoh masyarakat, relawan, Pemda Klaten, aparat keamanan, dan seluruh warga yang telah menjaga serta melestarikan tradisi luhur ini dari generasi ke generasi. Setuju kalau tradisi ini dipertahankan 400 tahun lagi? Kalau setuju, ayo kita pertahankan 400 tahun lagi,” tegas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, setiap tahunnya selalu bertambah pengunjung yang hadir. Pada hari ini diperkirakan sampai 50 ribu pengunjung yang hadir. Melalui kesempatan ini, beliau juga sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Klaten yang hingga saat ini turut berkontribusi dalam melanjutkan tradisi dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia.

“Kita berharap bahwa apa yang diajarkan Kiai Ageng Gribig untuk terus dilanjutkan, terutama untuk kita mendorong nilai-nilai perekonomian masyarakat, nilai-nilai kebahagiaan dari masyarakat. Sekali dalam setahun kita guyub rukun untuk menikmati apem,” jelas Menko Airlangga.

Pada saat acara tersebut berlangsung terjadi lonjakan pendapatan para pelaku usaha mikro yang ada di sekitar lokasi, seperti pedagang kaki lima dan penyedia oleh-oleh. Mereka mampu memperoleh tambahan penghasilan yang besar selama sepekan rangkaian acara. Selanjutnya, para pembuat dan penjual kue apem kebanjiran pesanan pembuatan apem yang dapat mencapai 6 hingga 7 ton total sebaran, sehingga pasokannya harus melibatkan warga lokal maupun daerah tetangga.

“Terdapat juga pemberdayaan sektor jasa yang diberikan oleh warga sekitar, seperti pengelola parkir, penyedia transportasi lokal, dan warga yang membuka warung atau angkringan juga mampu mendulang keuntungan dari membludaknya pengunjung dan wisatawan yang datang selama rangkaian acara,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam acara ini yaitu di antaranya Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Tim Ahli Menko Perekonomian Boo Hyung Lee, Tim Asistensi Menko Perekonomian Abdul Kodir Djaelani, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko Perekonomian Hari Nugroho, dan jajaran Forkompimda Kabupaten Klaten. (Tedy)

Share:

Read More

Antisipasi Krisis Listrik Sumatera, Operasional PLTA Batang Toru Dipercepat

Antisipasi Krisis Listrik Sumatera, Operasional PLTA Batang Toru Dipercepat. (Dok. Kemen ESDM)

Sumatra Utara, WaraWiri.net - Lima menara transmisi yang roboh akibat bencana hidrologi pada November 2025 masih menyisakan tantangan bagi sistem kelistrikan Sumatera. Dalam upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan, pemerintah mempercepat pengoperasian PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt agar dapat segera terhubung dengan jaringan Sumatera.

Percepatan ini menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke Proyek Strategis Nasional tersebut di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Kamis, 30 Juli 2026. PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) itu dinilai krusial untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatera.

"Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid," ujar Yuliot.

Urgensi pengoperasian pembangkit semakin meningkat setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi dan merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan. Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur pondasi.

"Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata Yuliot.

Selain kendala transmisi, proyek Rp21,6 triliun ini juga sempat terhambat perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, disusul persetujuan untuk melanjutkan konstruksi. Saat ini, proses administrasi berjalan paralel dengan uji teknis pembangkit yang memerlukan genangan air.

"Testing yang dilakukan ini namanya PLTA kan harus ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," jelas Yuliot.

Pengoperasian pembangkit juga diharapkan mendukung target bauran Energi Baru Terbarukan nasional yang saat ini berada pada kisaran 16 hingga 17 persen dan ditargetkan mencapai 21 persen pada akhir 2026.

"Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," ujarnya.

PLTA Batang Toru berada di area seluas 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan. Proyek berkapasitas 510 megawatt ini dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy dengan Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor. Pembangunannya dimulai pada 1 September 2017 dengan investasi Rp21,6 triliun yang bersumber dari penanaman modal asing. (Siti)

Share:

Read More

Kementerian Kehutanan Implementasikan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0

Kementerian Kehutanan Implementasikan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0. (Dok. Kemenhut)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan terus memperkuat tata kelola kehutanan berbasis data melalui implementasi Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) 2.0, sebuah sistem inventarisasi hutan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Implementasi IHN 2.0 merupakan bagian dari transformasi penyelenggaraan kehutanan yang mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.

Transformasi tersebut juga sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar seluruh proses pengelolaan kehutanan didukung oleh data yang akurat, transparan, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan kualitas data lapangan, integrasi informasi spasial, serta penerapan sistem penjaminan dan pengendalian mutu, IHN 2.0 diharapkan menjadi fondasi penyediaan data kehutanan yang kredibel dan adaptif dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Sebagai upaya mendukung implementasi tersebut, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan IHN 2.0 di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai metodologi IHN 2.0, meningkatkan kompetensi dalam penerapan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap tahapan inventarisasi hutan, serta memperkuat koordinasi antarunit agar pelaksanaan IHN di seluruh Indonesia menghasilkan data yang seragam, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah menegaskan bahwa data inventarisasi hutan yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penyelenggaraan kehutanan Indonesia sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kehutanan.

"Keberhasilan implementasi IHN 2.0 tidak hanya ditentukan oleh metodologi yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Saya berharap para pejabat administrator dan pejabat pengawas dapat menjadi leader, quality controller, sekaligus agent of change dalam implementasi IHN 2.0 di wilayah kerja masing-masing. Keseragaman pemahaman dan konsistensi penerapan standar menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan IHN 2.0 secara nasional," tegas Ade.

Capaian pelaksanaan IHN pada tahun 2025 menjadi modal penting dalam implementasi IHN 2.0. Dari target pengukuran sebanyak 365 klaster, Kementerian Kehutanan berhasil merealisasikan pengukuran pada 375 klaster atau mencapai 102 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan kualitas data kehutanan nasional secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Kementerian Kehutanan juga mengembangkan Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Nasional (SI-INTAN) sebagai platform terpadu untuk pengelolaan, pemantauan, dan analisis data inventarisasi hutan nasional. Sistem ini mengintegrasikan data IHN 2.0, IHN 1.0, dan Inventarisasi Hutan Mangrove (IHM), sehingga menyediakan informasi kehutanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan andal untuk mendukung pengambilan kebijakan serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. (Alif)

Share:

Read More

Kemenkeu dan BUN Raih Opini WTP, Menkeu Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara

Kemenkeu dan BUN Raih Opini WTP, Menkeu Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2025 dalam acara yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/7).

Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan BUN Tahun 2025.

Penerimaan opini WTP tersebut mencerminkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Keuangan serta Bendahara Umum Negara. Bagi Kementerian Keuangan, capaian tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola melalui tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

"Walaupun BPK telah memberikan opini WTP, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kami sangat menghargai berbagai rekomendasi yang diberikan yang kami jadikan sebagai titik tolak dalam melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi yang diberikan," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa opini WTP tersebut diraih di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global sepanjang tahun 2025. Dalam kondisi tersebut, APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. 

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,11 persen (year-on-year), inflasi terjaga pada level 2,92 persen (year-on-year), dan defisit APBN tetap terkendali sebesar 2,81 persen terhadap PDB. Capaian tersebut didukung oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel serta peran strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Pemerintah, dan koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan BPK merupakan elemen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

"Saya berharap BPK RI terus mendukung berbagai upaya dalam melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik," kata Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan konstruktif. Kementerian Keuangan akan terus memperkuat sinergi dengan BPK RI dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara guna menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Bambang)

Share:

Read More

Wadirut Pertamina Bagikan Upaya Pertamina Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Wadirut Pertamina Bagikan Upaya Pertamina Mendukung Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) merupakan mata rantai penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, dalam kegiatan diskusi panel, yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bertajuk "BPK Bermartabat dan Bermanfaat: BPK Mendukung Program Ketahanan Energi".

“Pertamina melalui program dual-growth strategy, berupaya terus memperkuat bisnis yang sedang eksisting melalui peningkatkan produksi hulu serta meningkatkan kapasitas hilir. Pertamina juga memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan bisnis rendah karbon,” kata Oki dalam paparannya berjudul "Peran Pertamina dalam Mendukung Ketahanan Energi Sektor Migas".

Oki menegaskan, bahwa hal ini selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya di poin dua terkait swasembada energi, poin lima mengenai hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta poin enam terkait pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kesempatan ini Oki Juga menyampaikan bahwa saat ini Pertamina memiliki 17 kluster Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertamina saat ini juga melaksanakan 10 proyek hilirisasi diantaranya proyek ini terkait Kilang & Pengolahan, Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM), proyek Biofuel & Bioetanol, hingga hilirisasi Batu Bara ke Dymethyl Ether (DME). Menurut Oki untuk mempercepat upaya tersebut diperlukan kolaborasi dengan stakeholder, salah satunya dengan BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Oki sekaligus juga memaparkan, berbagai upaya pencapaian dan keberhasilan Pertamina. Saat ini di sektor hulu, Pertamina memproduksi sekitar 1 juta barel oil ekuivalen per day (boepd). Di sektor pengolahan, Pertamina memiliki kapasitas pengolahan mencapai 1 juta barrel per hari. Di sektor retail, Pertamina saat ini memiliki jaringan lebih dari 15 ribu titik. Fasilitas lain yang dimiliki adalah pipa sepanjang sekitar 33 ribu km pipa gas.

“Selain itu di masa datang Pertamina juga terus berupaya memperkuat ketahanan storage BBM. Hal lainnya adalah mengenai pengembangan bioethanol, serta mimpi besar menjadi hub Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui produk PertaminaSAF,” tutup Oki. (Evi)

Share:

Read More

Pertamina Perkuat Ekosistem Energi Bersih Lewat Kolaborasi Pengolahan Sampah Menjadi Hidrogen Rendah Karbon

Pertamina Perkuat Ekosistem Energi Bersih Lewat Kolaborasi Pengolahan Sampah Menjadi Hidrogen Rendah Karbon. (Dok. Pertamina)

Bandung, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen pengembangan energi bersih nasional melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan kolaborasi strategis untuk memanfaatkan sampah menjadi hidrogen rendah karbon, biomethane, dan biofuel. Kerja sama tersebut menjadi langkah penting membangun ekosistem hidrogen terintegrasi sekaligus mendukung transisi energi dan penyelesaian persoalan sampah di Jawa Barat.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepkatan Bersama antara PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang kerja sama strategis, mulai dari pengembangan energi baru dan terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini mengatakan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah rencana pemanfaatan methane yang berasal dari sampah yang ada di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Melalui kolaborasi tersebut,biogas yang berasal dari sampah selanjutnya dipurifikasi menjadi biomethane yang kemudian diproses menjadi hidrogen. Upaya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem waste to energy.

"Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, salah satunya pengelolaan sampah di kawasan TPA Sarimukti. Sampah yang diolah nantinya akan menghasilkan biogas, kemudian dikembangkan menjadi hidrogen dan biomethane," ujar Emma.

Menurut Emma, pengembangan proyek tersebut merupakan sinergi Pertamina Group agar tercipta rantai nilai energi bersih yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Program ini akan dikerjakan bersama Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan Subholding Gas. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab mulai dari penyediaan feedstock, pengolahan, pembangunan infrastruktur, hingga distribusi dan komersialisasi produk energi," katanya.

Emma menjelaskan, kolaborasi tersebut juga melibatkan mitra internasional, termasuk Hyundai dari Korea Selatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan teknologi energi low carbon.

"Kami melihat ini sebagai kolaborasi yang sangat baik antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan mitra internasional dalam mengembangkan energi low carbon, khususnya hidrogen. Program ini kami harapkan menjadi percontohan dalam membangun ekosistem hidrogen di Indonesia. Apabila implementasinya berjalan dengan baik, model bisnis ini dapat diperluas dan direplikasi di berbagai daerah," ujarnya.

"Sebagai perusahaan energi, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Harapan kami, kolaborasi ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari komitmen Pertamina terhadap community development dan pembangunan berkelanjutan," tutur Emma.

Selain penandatanganan Kesepakatan Bersama di atas, di kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan groundbreaking Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan TPPAS Legok Nangka.

Saat beroperasi, fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik berkapasitas sekitar 40 MW, sekaligus mendukung pengembangan hidrogen dan biomethane sebagai energi bersih. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat mengurangi beban TPPAS Sarimukti yang selama ini menjadi lokasi utama pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pembangunan PSEL Legok Nangka merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan energi bersih sekaligus menyelesaikan persoalan sampah.

"Kami berharap pembangunan fasilitas ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat segera beroperasi. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus menghasilkan energi bersih secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan," ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 dengan kapasitas pembangkit sekitar 40 MW dan diperkirakan mampu menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga akan mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah menjadi energi dan bahan bakar terbarukan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan PSEL Legok Nangka akan semakin memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pengembangan energi bersih di Indonesia.

"Dengan hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi ini, Jawa Barat akan semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi penghasil energi bersih terbesar di Indonesia," ujar Dedi.

Menurut Dedi, pengembangan fasilitas serupa akan diperluas ke sejumlah Kawasan lain di Jawa Barat, sehingga persoalan sampah dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus meningkatkan pasokan energi bersih di Jawa Barat. (Evi)

Share:

Read More

Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi Energi Bersih, Aksi Iklim, dan Kesejahteraan Masyarakat

Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi Energi Bersih, Aksi Iklim, dan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kerja sama bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok guna mempercepat aksi iklim, transisi energi bersih, dan pembangunan hijau yang berkeadilan. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan resmi antara Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, di Kantor KLH/BPLH, di Jakarta. 

Pertemuan ini menjadi langkah nyata penajaman kerja sama strategis kedua negara dalam menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen kedua kepala negara yang menempatkan kerja sama lingkungan hidup dan pembangunan hijau sebagai pilar utama hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Menteri Jumhur menegaskan bahwa negara berkembang memiliki peran vital dalam menghadirkan solusi perubahan iklim tanpa mengorbankan pembangunan nasional.

"Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujar Menteri Jumhur.

Indonesia tengah mengembangkan pendekatan baru yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan sebagai tiga pilar utama aksi iklim nasional. Langkah ini diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta penegakan prinsip keadilan iklim.

Menanggapi komitmen tersebut, Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Indonesia dan menegaskan kesiapan Tiongkok untuk memperdalam kerja sama strategis.

"Tiongkok memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis paling penting di ASEAN dan Negara-Negara Selatan. Kami siap memperdalam kerja sama praktis di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini bencana, ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan, sekaligus bekerja sama untuk menjaga kepentingan negara-negara berkembang dalam tata kelola iklim global,” jelas Liu Zenmin.

Fokus Kolaborasi Hijau Indonesia–Tiongkok

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati dan membahas sejumlah langkah konkret untuk mempercepat transisi hijau, antara lain:

1. Transisi Energi Bersih yang Adil: Mendorong peningkatan investasi pada energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, penguatan industri panel surya, dan rantai pasok industri hijau yang disesuaikan dengan kondisi nasional.

2. Inovasi dan Teknologi Lingkungan: Pengembangan sistem peringatan dini bencana berbasis satelit dan kecerdasan buatan, konservasi hutan hujan tropis, pengelolaan sampah menjadi energi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Penguatan Kapasitas dan Tenaga Kerja Hijau: Kerja sama riset, pertukaran keahlian, dan pelatihan sumber daya manusia untuk mencetak tenaga kerja di sektor hijau.

4. Solidaritas Negara Berkembang: Memperkuat posisi bersama menjelang konferensi iklim internasional dengan berpegang pada prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan, sekaligus mendorong negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim dan transfer teknologi.

Menutup pertemuan, Menteri Jumhur menekankan pentingnya orientasi kerja sama yang menghasilkan solusi langsung bagi masyarakat.

 "Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin berorientasi pada aksi nyata, inovasi, investasi hijau, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara serta berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan dunia,” pungkas Menteri Jumhur. (Muh)

Share:

Read More

Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi Perkuat Implementasi RAPPP 2025–2029, Wujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, Dan Papua Produktif

Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi Perkuat Implementasi RAPPP 2025–2029, Wujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, Dan Papua Produktif. (Dok. Bappenas)

Papua, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas bersama para gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 dalam Dialog Strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30/7).

Dialog strategis ini turut dihadiri Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, bupati/wali kota se-Tanah Papua, serta Badan Pengarah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

RAPPP 2025–2029 merupakan rencana aksi lima tahunan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041. RAPPP mengusung tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang dijabarkan ke dalam 19 program percepatan pembangunan.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa penyelarasan program pembangunan daerah dengan RAPPP terus menunjukkan kemajuan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Musrenbang Otsus Papua). Forum tersebut dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

“Bagi kita, pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan. Ini adalah ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan. Maka itu, keberhasilan RAPPP hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah yang sama dan semangat yang sama,” ujar Wamen Febrian.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mengawal implementasi RAPPP melalui penguatan tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, sejalan dengan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“RAPPP Tahun 2025–2029 kita susun bersama, bukan Kementerian PPN/Bappenas yang menyusun sendiri. RAPPP ini menjadi guidance dan acuan dalam proses perencanaan agar pembangunan Papua lebih terarah dan terfokus. Kami berharap kita sekarang perlu konsisten dengan apa yang sudah kita susun bersama, terus melakukan dialog strategis, memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta mendengar masukan dari seluruh pimpinan daerah se-Tanah Papua agar implementasi percepatan pembangunan Papua dapat berjalan selaras dengan RAPPP yang telah ditetapkan,” tutur Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Wamen Febrian menambahkan bahwa penguatan tata kelola implementasi RAPPP dipantau melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), knowledge hub pembangunan Papua. Sistem tersebut telah terintegrasi secara interoperabilitas atau berbagi pakai data dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah-Otonomi Khusus (SIKD-Otsus) Kementerian Keuangan guna menghasilkan data yang berkualitas dan terpadu bagi pemantauan RAPPP.

“Kami mengajak seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan SIPPP sebagai platform bersama dengan data yang terpadu. Dengan koordinasi yang semakin efektif, implementasi RAPPP dapat diperkuat dan kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran,” ujar Wamen Febrian.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN/Bappenas akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, didukung Tim Koordinasi Strategis Sinergi RAPPP yang melibatkan Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Papua, guna memastikan implementasi RAPPP 2025–2029 berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan optimistis bahwa sinergi yang terbangun akan mempercepat pembangunan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera.

“Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berisiko berjalan secara sektoral dan parsial. Karena itu, mari kita terus menjaga semangat ‘1 dalam 6 dan 6 dalam 1’, enam provinsi tetapi tetap satu Papua, agar percepatan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua,” tutur Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. (Zikry)

Share:

Read More

Musim Kemarau di bawah Normal dan El Niño Kuat, BMKG Gencarkan Modifikasi Cuaca dan dukung Mitigasi Lintas Sektor

Musim Kemarau di bawah Normal dan El Niño Kuat, BMKG Gencarkan Modifikasi Cuaca dan dukung Mitigasi Lintas Sektor. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Niño akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

“BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” kata Faisal di Gedung MHEWS BMKG Jakarta, Kamis (30/7).

Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM (11,8%) masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM (33,7%) berada di area tipe satu musim. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84% wilayah serta September mencakup 25,41% wilayah daratan.

Lebih lanjut, saat ini, sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang selama 80 hari terjadi PRH Katerban, Kaligesing, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan 437 ZOM (48,77% luas daratan) menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Curah hujan kategori tinggi diprediksi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober–November 2026.

Ancaman kemarau kering ini berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah area yang rentan karhutla. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 5.019 titik panas yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.

BMKG mengimbau seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan penuh menjelang puncak kemarau Agustus–September, mengingat risiko karhutla diprediksi mencapai titik tertinggi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Bahkan, BMKG terus memantau pergerakan partikulat asap karhutla yang saat ini telah terdeteksi di Kalimantan Barat.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan hasil pemantauan BMKG pada akhir Juni mencatat indeks bulanan Niño 3.4 telah menembus angka 1,56, yang mengindikasikan intensitas El Niño telah melampaui ambang batas (threshold) kategori kuat (>1,5). Selain itu, kondisi suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang saat ini masih berada di angka -0,387, menunjukkan peluang signifikan terhadap pemunculan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode mendatang.

“Namun, perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” ungkap Ardhasena.

Menjawab tantangan ancaman kekeringan dan karhutla, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menegaskan bahwa BMKG kini mengintensifkan penyemaian awan melalui OMC. Saat ini, BMKG tengah mengoperasikan OMC di Provinsi Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan serta BNPB.

Guna memperluas jangkauan mitigasi, BMKG juga menyiapkan Posko OMC Pekanbaru untuk menanggulangi karhutla di Riau serta Posko OMC Bandung untuk mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat. Langkah strategis ini bertujuan memicu pembentukan hujan pada wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem.

“Penyemaian awan melalui OMC merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Namun, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pelaksanaan OMC, pemadaman titik api secara langsung di darat menjadi tumpuan utama. Kami menyelaraskan upaya ini melalui koordinasi erat bersama BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Seto.

Secara konkret, BMKG telah menyelesaikan OMC di Aceh pada 20–26 Juli 2026 dan di Palembang pada 19–30 Juli 2026. Saat ini, operasi penyemaian awan masih terus berjalan di Palangkaraya sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, serta di Pekanbaru pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2026.

“Mengingat kebutuhan curah hujan yang semakin tinggi, BMKG bersama pemangku kepentingan (stakeholder) merancang OMC dengan terus memanfaatkan keberadaan potensi awan agar menghasilkan hujan yang efektif mencegah karhutla hingga seluruh kebutuhan terpenuhi,” terang Seto.

Lebih lanjut, sepanjang tahun 2026, BMKG telah menggelar 17 kali OMC khusus mitigasi karhutla di berbagai wilayah rawan, meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan.

Di samping penanganan karhutla, BMKG juga merancang OMC untuk mengisi waduk dan danau sebagai langkah antisipasi terhadap dampak El Niño. BMKG mencatat telah sukses melangsungkan tiga kali operasi pengisian waduk di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Ke depan, BMKG menjadwalkan kembali pelaksanaan OMC dengan menargetkan empat lokasi strategis, yakni Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, DAS Brantas, serta DAS Mamasa.

Antisipasi Kekeringan: Dari Pertanian hingga Kesehatan Masyarakat

BMKG mencatat bahwa iklim dan musim kemarau saat ini memengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Sejak beberapa bulan lalu, BMKG terus berkoordinasi secara aktif guna mendorong sektor-sektor tersebut menjalankan upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan.

BMKG merekomendasikan langkah-langkah konkret kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menekan dampak iklim, terutama pada sektor pertanian serta sumber daya air (SDA) dan energi yang sangat bergantung pada pasokan air. Pada sektor pertanian, para pelaku usaha tani perlu menyusun strategi jadwal awal musim tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering. Sementara itu, pengelola sektor SDA dan energi harus menghitung ketersediaan air baku, menentukan volume air bendungan, serta mengantisipasi dinamika produksi listrik PLTA guna mengendalikan lonjakan konsumsi energi.

Di sisi lain, minimnya curah hujan memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit ISPA. Pemangku kepentingan dan masyarakat luas perlu mewaspadai kondisi ini, sekaligus menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi potensi perubahan sebaran penyakit DBD dan malaria, serta ancaman heat-stroke akibat cuaca panas ekstrem.

Tak kalah penting, pengelola sektor kehutanan dan kebencanaan wajib meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebaliknya, para pelaku sektor perikanan dan tambak garam dapat memanfaatkan momentum kemarau ini untuk mengoptimalkan produksi garam serta memaksimalkan fenomena upwelling guna meningkatkan hasil tangkapan ikan.

BMKG memastikan akan terus memperbarui dan memutakhirkan informasi prediksi iklim guna mendukung langkah adaptasi dan mitigasi yang responsif di seluruh sektor terdampak. Masyarakat juga dapat berperan aktif memantau perkembangan iklim serta menjalankan langkah mitigasi mandiri dengan mengakses saluran resmi media sosial @InfoBMKG, situs http://www.bmkg.go.id, aplikasi InfoBMKG, dan WA Channel Info BMKG. (Rizal)

Share:

Read More

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pemkab Pemalang

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pemkab Pemalang. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap empat tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.

Empat tersangka tersebut, yakni AWI selaku Bupati Pemalang periode 2025-2030; GHA selaku orang kepercayaan Bupati; LBS selaku pihak swasta; dan DIS selaku staf administrasi di KPK. Terhadap empat tersangka tersebut, KPK kemudian melakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 29 Juli s.d 17 Agustus 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula dari penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK, terkait dugaan suap beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pemalang. Pada waktu melakukan penyelidikan tertutup tersebut, Tim KPK kemudian menemukan peristiwa lainnya, yaitu dugaan terjadinya pemerasan yang dilakukan AWI dan GHA.

AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun, GHA mengumpulkan total sejumlah nilai mencapai Rp1,98 miliar. Dalam penelusuran Tim KPK, uang yang sudah dikumpulkan oleh GHA, salah satunya digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada oknum di KPK.

GHA sebagai representasi Bupati Pemalang menemui HAH untuk dikenalkan pada LBS, yang juga merupakan ayah dari DIS. Kemudian, terjadi pertemuan antara AWI, GHA, dan LBS sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dimana, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar.

Pada pertemuan kedua atau setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadi kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang tersebut, agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan. Dari total uang yang dikumpulkan GHA, pada akhirnya hanya diberikan senilai Rp1,2 miliar kepada LBS. Terkait sisa uang yang dikumpulkan oleh GHA, KPK masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total mencapai Rp2,7 miliar.

Atas perbuatannya, AWI dan GHA disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Sementara terhadap LBS bersama-sama DIS, diduga telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dari peristiwa tertangkap tangan ini, KPK menegaskan zero tolerance terhadap setiap bentuk tindak pidana korupsi, meskipun itu dilakukan oleh oknum di KPK. Ini merupakan wujud komitmen KPK untuk menegakan integritas kelembagaan maupun integritas individu setiap Insan KPK.

Peristiwa ini juga menjadi introspeksi bagi KPK untuk melakukan upaya korektif serta pembenahan, baik melalui pendekatan sistem maupun individu. Langkah ini untuk memitigasi risiko sejak dini dan mencegah sejak awal agar persoalan serupa tidak kembali terulang. (Deni)

Share:

Read More

Indeks Kepuasan Pelanggan KAI Capai 4,53, Sebanyak 3,25 Juta Suara Pelanggan Jadi Bahan Evaluasi

Penguatan kualitas pelayanan dengan melibatkan pelanggan dalam proses evaluasi, inovasi, dan pengembangan perusahaan. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat kualitas pelayanan dengan melibatkan pelanggan dalam proses evaluasi, inovasi, dan pengembangan perusahaan. Berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan Semester I 2026, Customer Satisfaction Index atau Indeks Kepuasan Pelanggan KAI mencapai 4,53 dari skala 5, meningkat 0,01 poin dibandingkan capaian 2025 sebesar 4,52.

Pada periode yang sama, KAI mencatat 3.249.842 suara pelanggan di media sosial. Data tersebut terdiri atas pertanyaan, apresiasi, saran, kritik, dan laporan terkait layanan yang menjadi bahan untuk membaca kebutuhan pelanggan serta menentukan tindak lanjut pada setiap tahapan perjalanan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, keberlanjutan perusahaan dibangun melalui kemampuan untuk mendengar, memahami, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.

“Semangat kami adalah semakin melayani. Karena itu, voice of customer akan terus dilibatkan dalam inovasi dan pengembangan KAI ke depan. Pelanggan memberikan perspektif langsung mengenai layanan yang mereka rasakan, sehingga setiap keputusan dapat semakin relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, hasil survei dan suara pelanggan menjadi bagian penting dalam menentukan arah peningkatan layanan, pengembangan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kompetensi pekerja.

“Nilai kepuasan yang baik harus terus dijaga, sementara masukan pelanggan perlu diterjemahkan menjadi perbaikan. Kami ingin setiap pengembangan KAI memiliki hubungan yang kuat dengan kebutuhan masyarakat,” kata Bobby.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba pada kesempatan yang sama menjelaskan, nilai CSI Semester I 2026 diperoleh melalui wawancara tatap muka terhadap 3.160 responden yang tersebar di 9 Daerah Operasi dan 4 Divisi Regional. Responden merupakan pelanggan yang menggunakan layanan KAI sedikitnya dua kali dalam enam bulan terakhir.

Pengukuran mencakup pengalaman pelanggan di stasiun dan di dalam kereta, serta layanan LRT Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, KA Wisata, dan kereta api Public Service Obligation atau PSO. Survei menggunakan skala 1 sampai 5 dan mengukur berbagai atribut fisik serta nonfisik.

“Survei membantu KAI melihat pengalaman pelanggan secara menyeluruh, mulai dari pencarian informasi, pembelian tiket, kedatangan di stasiun, proses boarding, perjalanan di dalam kereta, hingga penanganan kebutuhan pelanggan,” ujar Anne.

Berdasarkan objek pelayanan, indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan di dalam kereta meningkat 0,05 poin, dari 4,55 pada Semester II 2025 menjadi 4,60 pada Semester I 2026.

Indeks kepuasan pelayanan di stasiun tercatat 4,46, dibandingkan 4,50 pada survei sebelumnya. Hasil tersebut menjadi perhatian KAI untuk memperkuat kualitas fasilitas dan pengalaman pelanggan di area stasiun.

Dari sisi karakter pelayanan, indeks aspek nonfisik meningkat dari 4,58 menjadi 4,61, sedangkan indeks aspek fisik tercatat 4,46. Hasil survei korporat tersebut berasal dari penilaian 2.680 responden stasiun dan kereta.

Pada pelayanan di dalam kereta, keramahan petugas memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,72, disusul ketepatan waktu 4,68, informasi perjalanan 4,61, keamanan 4,59, kabin penumpang 4,56, kereta makan 4,54, serta toilet 4,51.

Pada pelayanan stasiun, keramahan petugas memperoleh nilai 4,62, akurasi informasi dan waktu pelayanan 4,57, tarif dan tiket 4,50, boarding area 4,39, pembelian tiket 4,38, ruangan customer service 4,37, serta ruang tunggu stasiun 4,34.

“Keramahan petugas, ketepatan waktu, informasi perjalanan, dan keamanan mendapat penilaian tinggi dari pelanggan. Aspek tersebut akan dijaga melalui standar pelayanan, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kompetensi pekerja secara konsisten,” kata Anne.

Sepanjang Semester I 2026, KAI memantau 3.249.842 suara pelanggan di media sosial. Pemantauan ini memberikan gambaran mengenai pengalaman, kebutuhan, dan perhatian pelanggan yang disampaikan secara terbuka melalui berbagai platform digital.

Informasi tersebut dianalisis berdasarkan tema percakapan, jenis layanan, wilayah, sentimen, serta tingkat urgensinya. Hasil analisis kemudian menjadi masukan bagi unit terkait untuk melakukan verifikasi dan menyiapkan tindak lanjut.

“Survei memberikan pengukuran yang terstruktur, sedangkan percakapan media sosial memberikan konteks secara cepat dan luas. Penggabungan keduanya membantu KAI memahami aspek yang telah diapresiasi serta bagian layanan yang masih membutuhkan perhatian,” jelas Anne.

Angka 3.249.842 suara pelanggan tersebut berbeda dengan jumlah interaksi yang ditangani secara langsung melalui kanal pelayanan. Suara pelanggan merupakan keseluruhan percakapan yang terpantau di media sosial, sedangkan interaksi kanal pelayanan menghitung komunikasi yang masuk dan ditangani melalui media sosial, email, WhatsApp, telepon, serta kanal terkait lainnya.

Berdasarkan data kanal pelayanan KAI, sepanjang Semester I 2026 terdapat 2.205.691 interaksi pelanggan. Jumlah tersebut meliputi 1.380.724 interaksi media sosial, 132.981 interaksi email, 231.030 interaksi WhatsApp, 16.764 komunikasi keluar, serta 444.192 komunikasi masuk.

Dengan memperhitungkan sekitar 11,28 juta interaksi yang dilayani sepanjang 2022–2025, jumlah kumulatif interaksi pelanggan melalui kanal pelayanan KAI hingga Semester I 2026 mencapai sekitar 13,49 juta interaksi.

“Setiap kanal memiliki karakter yang berbeda. Namun, seluruhnya digunakan untuk menangkap kebutuhan pelanggan, memberikan informasi, membantu penyelesaian kendala, dan memperkuat dasar evaluasi pelayanan,” kata Anne.

Hasil survei dianalisis menggunakan Importance–Performance Analysis untuk memetakan aspek yang dianggap penting oleh pelanggan dan tingkat kepuasan yang mereka rasakan.

Berdasarkan analisis Semester I 2026, beberapa aspek yang menjadi prioritas perbaikan meliputi ruang tunggu stasiun, boarding area, ruangan customer service, tarif dan tiket, serta toilet di dalam kereta.

Pada ruang tunggu stasiun, perhatian pelanggan mencakup kenyamanan, kebersihan, ketersediaan tempat duduk, pencahayaan, dan suhu ruangan. Pada boarding area, masukan berkaitan dengan kebersihan, fasilitas, kelancaran proses boarding, serta kemudahan penggunaan Face Recognition Boarding Gate.

Untuk ruangan customer service, pelanggan menilai penting ketersediaan meja dan kursi, tempat duduk antrean, sistem nomor antrean, kebersihan, serta kenyamanan ruangan.

Pada aspek tarif dan tiket, suara pelanggan berkaitan dengan kesesuaian harga, variasi kelas dan tarif, kemudahan memperoleh tiket, serta kejelasan aturan perjalanan. Sementara pada toilet di dalam kereta, perhatian pelanggan meliputi kebersihan, ketersediaan air, jet shower, tisu, sabun tangan, tempat sampah, dan pengharum ruangan.

“Data survei dan suara pelanggan harus berujung pada langkah operasional. Setiap unit terkait perlu menerjemahkan hasil tersebut menjadi perbaikan dengan target, waktu pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas,” ujar Anne.

Hasil survei menunjukkan variasi kinerja pelayanan di setiap wilayah. Daop 3 Cirebon memperoleh CSI objek pelayanan tertinggi sebesar 4,71, terdiri atas CSI stasiun 4,63 dan CSI di dalam kereta 4,79.

Daop 5 Purwokerto mencatat peningkatan CSI terbesar, yakni 0,28 poin dibandingkan survei sebelumnya. Pada aspek fisik, Daop 3 Cirebon memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,61. Daop 3 Cirebon juga memperoleh nilai aspek nonfisik tertinggi sebesar 4,82.

Dalam aspek kebersihan stasiun, Stasiun Cirebon dan Stasiun Surabaya Pasar Turi memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,58. Untuk kebersihan layanan kereta berdasarkan wilayah, Daop 6 Yogyakarta memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,76.

KAI akan menggunakan hasil survei sebagai referensi penyusunan tindak lanjut di tingkat pusat, Daop, dan Divre.

“Target kami adalah menjaga aspek yang telah mendapat penilaian baik dan mempercepat pembenahan pada titik layanan yang masih membutuhkan perhatian. Suara pelanggan menjadi dasar agar pengembangan layanan semakin tepat sasaran dan dapat dirasakan dalam setiap perjalanan,” tutup Anne. (Burhan)

Share:

Read More

Lapas Perempuan Malang Panen 30 Kg Kangkung, Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pembinaan Kemandirian

Lapas Perempuan Malang Panen 30 Kg Kangkung, Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pembinaan Kemandirian. (Dok. Ditjenpas)

Malang, WaraWiri.net - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Malang Endang Margiati, turun langsung memanen 30 kg kangkung bersama Warga Binaan, Kamis (30/7). Kegiatan tersebut menjadi program pembinaan kemandirian sekaligus implementasi program ketahanan pangan yang terus dikembangkan di lingkungan Lapas Perempuan Malang melalui pemanfaatan lahan produktif.

Kalapas bersama jajaran petugas dan Warga Binaan memetik kangkung yang tumbuh subur di lahan branggang. Sayuran hasil panen nantinya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan di Lapas sekaligus menjadi hasil pembinaan yang memberikan keterampilan bercocok tanam kepada Warga Binaan.

Endang mengatakan kegiatan pertanian bukan sekadar menghasilkan panen, tetapi menjadi media pembelajaran yang membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab Warga Binaan selama menjalani masa pidana. Pemanfaatan lahan branggang menjadi area pertanian produktif merupakan optimalisasi aset Lapas yang sejalan dengan semangat pembinaan berbasis kemandirian. Berbagai komoditas hortikultura terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan produktivitas Warga Binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kami ingin Warga Binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Mereka belajar bekerja dengan tekun, bertanggung jawab, sekaligus berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan. Hasil panen menjadi bukti proses pembinaan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," ujar Endang,

Salah seorang Warga Binaan, Okta, bersyukur mengikuti kegiatan pertanian yang rutin dilaksanakan di Lapas Perempuan Malang. Aaktivitas tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus menjadi sarana mengisi waktu dengan kegiatan positif.

"Saya senang bisa ikut merawat tanaman sampai akhirnya dipanen. Dari sini saya belajar bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi bekal ketika nanti kembali ke keluarga dan masyarakat," harap Okta.

Program pertanian di area branggang menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang terus diperkuat Lapas Perempuan Malang. Selain menumbuhkan keterampilan praktis di bidang pertanian, kegiatan tersebut juga diharapkan membangun rasa percaya diri Warga Binaan sehingga siap menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah bebas nanti. (Ilham)

Share:

Read More

Bappenas Tekankan Peran Strategis BPK dalam Mengawal Ketahanan Energi Nasional

Bappenas Tekankan Peran Strategis BPK dalam Mengawal Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa keuangan, tetapi juga sebagai pengawal utama cita-cita pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam Pra-Rakor BPK 2026 bertema “BPK Mendukung Program Ketahanan Energi” di Jakarta, Rabu (29/7).

Dalam sambutannya, Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa tanggung jawab BPK tidak hanya memastikan setiap rupiah uang negara dipertanggungjawabkan secara akuntabel, tetapi juga memastikan penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua agenda yang saling terkait, sehingga memerlukan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya menjadikan ketersediaan energi rumah tangga sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan dan pengawasan strategis.

Menurut Menteri Rachmat Pambudy, pengawasan BPK perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dalam konteks ini, saya melihat peran strategis BPK bukan sekadar sebagai lembaga pemeriksa. BPK juga harus menjadi pengawal cita-cita pembangunan bangsa, termasuk memastikan pangan dan energi dapat diterima oleh masyarakat,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, sehingga membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Rizal)

Share:

Read More

Manufaktur Indonesia Makin Ekspansif, Permintaan dan Produksi Naik di Bulan Juli 2026

Manufaktur Indonesia Makin Ekspansif, Permintaan dan Produksi Naik di Bulan Juli 2026. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Setelah mengalami tekanan pada dua sisi produksi dan permintaan pada bulan sebelumnya, kinerja manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terus mengalami peningkatan. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Juli 2026 berada pada level 53,10 atau meningkat 0,20 poin dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 52,90. Hingga Juli 2026, sebanyak 22 dari 23 subsektor industri pengolahan menembus fase ekspansi dengan kontribusi mencapai 98,6 persen terhadap PDB nonmigas.

"Industri dalam negeri kembali menunjukkan resiliensinya menghadapi berbagai tekanan pada sisi produksi ataupun demand pada pasar domestik dan global yang ditunjukkan oleh kenaikan IKI sebesar 0,20 dari 52,90 pada bulan Juni menjadi 53,10 bulan Juli 2026. Hal ini mencerminkan ketahanan sektor industri di tengah berbagai tantangan global sekaligus menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam Rilis IKI Juli 2026 di Jakarta, Kamis (30/7).

Berdasarkan variabel pembentuk IKI, komponen permintaan baru meningkat sebesar 0,45 poin menjadi 53,80. Peningkatan pesanan terutama disebabkan karena permintaan pasar domestik yakni, Pertama, meningkatnya permintaan produk manufaktur oleh sektor-sektor dalam perekonomian nasional. Kedua, konsumsi rumah tangga terutama pemenuhan kebutuhan rumah untuk liburan memasuki tahun ajaran baru. Ketiga, belanja program pemerintah seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan, Transformasi B30 menjadi B50, pembangunan 3 juta rumah subsidi. Keempat, Investasi pembangunan industri baru dan Kelima, yaitu pesanan ekspor.

Khusus mengenai investasi baru, Kemenperin mencatat bahwa terdapat 152 industri baru yang mulai beroperasi pertama kali di Indonesia pada semester 1 2026. Nilai investasi dari industri yang mulai beroperasi tersebut senilai Rp 157,6 triliun dan menyerap tenaga kerja baru bidang produksi sebesar 56.347 orang.

“Kenaikan aktivitas manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terutama ditopang oleh kenaikan dari sisi permintaan domestik, terutama mulai jalannya program pemerintah seperti MBG, kelanjutan pembangunan koperasi merah putih, B50, kampung nelayan, serta program tiga juta rumah subsidi,” ujar Febri.

Begitu juga dengan variabel produksi, yang mengalami kenaikan sebesar 0,27 poin dari 54,28 menjadi 54,55 pada bulan Juli. Hal ini menunjukkan resiliensi dari rantai pasok manufaktur di tengah masalah pemadaman listrik, kenaikan harga gas industri, dan kenaikan harga bahan baku terutama harga bahan impor pada bulan sebelumnya.

“Rantai pasok industri dalam negeri pada bulan Juli 2026 menunjukkan aktivitas lebih kuat dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juni lalu, industri dalam negeri mengalami masalah pada sisi produksi seperti pemadaman listrik, kenaikan harga gas industri dan kenaikan harga bahan baku impor telah teratasi dengan baik,” ujarnya.

Namun, meski permintaan dan produksi meningkat, variabel persediaan pada bulan Juli mengalami kontraksi, yang disebabkan karena sebagian industri masih menahan stok persediaan di gudang dan belum mendistribusikan nya keluar industri.

“Sebagian industri masih menahan sebagian stok barang hasil produksi di bulan sebelumnya, karena masih menunggu perkembangan industri makro, kebijakan atau insentif dari pemerintah pada produksinya. Setelah ada perkembangan, industri akan segera mendistribusikan hasil produksi ke pasar mengingat permintaan terus meningkat,” ungkap Jubir Kemenperin.

Dari 23 subsektor industri pengolahan non migas yang dipantau IKI, subsektor dengan kinerja terbaik berasal dari Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer serta Industri Minuman. Di samping itu, hanya satu subsektor yang mengalami kontraksi, yaitu Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki, yang masih menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya biaya logistik internasional.  

“Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya penumpukan stok produk jadi pada sebagian industri, sehingga perlu terus diantisipasi melalui penguatan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor,” tuturnya.

Jubir menambahkan, hasil survei juga menunjukkan bahwa kondisi usaha industri secara umum mengalami perbaikan. Sebanyak 77,9 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik maupun stabil, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, tingkat pesimisme pelaku usaha terhadap kondisi enam bulan ke depan justru menurun menjadi 7,0 persen, meskipun tingkat optimisme juga sedikit terkoreksi menjadi 67,8 persen.

“Ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki keyakinan terhadap prospek industri nasional, namun tetap mencermati berbagai perkembangan ekonomi global secara hati-hati,” katanya.

Febri menambahkan, sektor industri memang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perlambatan permintaan ekspor, meningkatnya biaya logistik akibat kondisi geopolitik, hingga derasnya produk impor pada beberapa subsektor.

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian terus memperkuat berbagai kebijakan strategis untuk menjaga daya saing industri nasional, antara lain percepatan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penguatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan TKDN, pengendalian impor, percepatan industrialisasi, serta penguatan investasi manufaktur berteknologi tinggi agar Indonesia semakin terintegrasi dalam rantai pasok global. (Putra)

Share:

Read More