PLN EPI Dorong Pemanfaatan Bioenergi Bio CNG Mulai Dipasok ke PLTGU Belawan

PLN EPI Dorong Pemanfaatan Bioenergi Bio CNG Mulai Dipasok ke PLTGU Belawan. (Dok. PLN EPI)

Medan, WaraWiri.net - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai memanfaatkan Compressed Biomethane Gas (Bio-CNG) sebagai bahan bakar campuran di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan, Medan, Sumatera Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi primer melalui pemanfaatan gas terbarukan berbasis limbah organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung transisi energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan pemanfaatan Bio-CNG di PLTGU Belawan telah melalui sejumlah tahapan persiapan, mulai dari pengujian teknis, uji coba operasional, hingga studi kelayakan. Pada 8 Oktober 2026, PLN EPI memulai pengiriman pertama Bio-CNG secara kontraktual untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Pada tahap awal, Bio-CNG dipasok dari fasilitas produksi mitra PLN EPI, PT KIS Biofuels Indonesia, dengan proporsi campuran masih di bawah 2% dari total kebutuhan bahan bakar PLTGU Belawan. Kontribusi awal Bio-CNG terhadap pembangkitan diperkirakan masih di bawah 1–2 megawatt (MW). Implementasi ini menjadi langkah awal untuk menguji pemanfaatan biometana dalam operasional pembangkit sekaligus membuka peluang peningkatan penggunaan gas terbarukan secara bertahap.

PLN EPI menargetkan peningkatan bauran Bio-CNG secara bertahap hingga mencapai 10% pada 2030. Target tersebut akan didukung melalui pengembangan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok bahan baku, serta perluasan kerja sama dengan mitra industri.

Bio-CNG merupakan bahan bakar gas terbarukan yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik, seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair pabrik kelapa sawit. Melalui proses pengolahan dan pemurnian, gas metana yang dihasilkan dari limbah tersebut diubah menjadi biometana, kemudian dikompresi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Selain menjadi alternatif substitusi sebagian gas fosil, pemanfaatan Bio-CNG juga berpotensi mengurangi emisi metana dari pengolahan limbah organik apabila gas tersebut ditangkap dan dimanfaatkan secara optimal.

PLN EPI Buka Peluang Kolaborasi Pengembangan Bio-CNG

Hokkop menjelaskan, PLN EPI selanjutnya menjajaki pengembangan fasilitas produksi Bio-CNG melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, mulai dari pemilik pabrik kelapa sawit sebagai penyedia bahan baku, perusahaan teknologi pengolahan biogas, hingga mitra investasi.

"Perlu banyak mitra untuk penyediaan bahan baku, perlu juga mitra teknologi, dan mitra investasi bersama untuk mendukung pengembangan BioCNG," kata Hokkop.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pengembangan Bio-CNG yang besar karena ketersediaan limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan. Dengan sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit yang berpotensi menjadi sumber POME, pengembangan biometana dapat membuka peluang bisnis baru sekaligus meningkatkan nilai tambah limbah industri.

Hokkop menilai, apabila sekitar 300 pabrik kelapa sawit dapat dilibatkan dalam pengembangan rantai pasok Bio-CNG, peluang pemanfaatan gas terbarukan pada pembangkit PLN akan semakin luas.

Selain Sumatera Utara, PLN EPI juga memetakan potensi pengembangan Bio-CNG di sejumlah wilayah lain. Lampung memiliki peluang pemanfaatan limbah peternakan, sementara Riau dan Kalimantan berpotensi mengembangkan biometana berbasis limbah cair industri kelapa sawit.

Pengembangan tersebut juga membuka peluang penerapan Bio-CNG pada pembangkit gas lainnya. Hokkop menyebutkan terdapat lebih dari 200 unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Indonesia yang berpotensi memanfaatkan Bio-CNG sesuai kesiapan teknis dan keekonomian masing-masing pembangkit.

"Setiap PLTG dan PLTMG memiliki potensi masing-masing untuk pengembangan energi hijau," ujarnya.

Secara nasional, Hokkop memperkirakan pemanfaatan optimal potensi limbah organik dan POME untuk produksi Bio-CNG dapat menghasilkan energi setara sekitar 27 kargo LNG atau sekitar 3 juta MMBtu per tahun. Potensi tersebut menunjukkan peluang pengembangan biometana sebagai salah satu sumber energi primer alternatif untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, PLN EPI akan melakukan pemetaan lokasi pembangkit yang berdekatan dengan sumber bahan baku, sekaligus mengkaji kesiapan teknologi, ketersediaan pasokan, infrastruktur distribusi, dan keekonomian proyek.

Untuk merealisasikannya, PLN EPI akan melakukan pemetaan lokasi pembangkit yang berdekatan dengan sumber bahan baku, sekaligus mengkaji kesiapan teknologi, ketersediaan pasokan, infrastruktur distribusi, dan keekonomian proyek.

Melalui pengembangan Bio-CNG, PLN EPI mendorong agar limbah organik tidak lagi dipandang sebagai residu, tetapi sebagai sumber energi baru yang bernilai ekonomi. Dari limbah menjadi energi, Bio-CNG membuka peluang untuk mengurangi penggunaan gas fosil secara bertahap sekaligus membangun ekosistem bioenergi yang lebih mandiri, rendah karbon, dan berkelanjutan. (Burhan)

Share:

Read More

From Miles to Millions, BCA Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Melek Investasi Lewat Runvestasi 2026

From Miles to Millions, BCA Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Melek Investasi Lewat Runvestasi 2026. (Dok. BCA)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menyelenggarakan kompetisi virtual Runvestasi 2026, sebuah ajang tahunan yang menyatukan aktivitas olahraga lari dan jalan santai dengan pengelolaan investasi. Mengangkat tema “Wealth Life Balance – From Miles to Millions”, acara ini diharapkan mampu mendorong gaya hidup sehat secara fisik dengan berlari dan secara finansial melalui investasi sekaligus memenangkan berbagai hadiah menarik.

Pendaftaran dan tantangan investasi telah dibuka mulai 1 Juli hingga 15 November 2026, ajang virtual race baru akan berlangsung pada 1-15 November 2026. Pada gelaran Runvestasi 2026 ini, BCA juga menggandeng penyanyi serta pegiat lari Sheryl Sheinafia untuk ikut mendorong masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih seimbang, sehat, dan terencana.

Direktur BCA Haryanto T. Budiman mengungkapkan, "Kami sangat antusias dapat kembali menghadirkan Runvestasi 2026 sekaligus mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat pada tahun sebelumnya. Kami percaya bahwa kualitas hidup yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kebugaran fisik dan kesehatan finansial. Kami berharap ajang Runvestasi dapat menjadi sarana untuk terus memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan kedua hal tersebut sejalan dengan komitmen kami dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.”

Haryanto menjelaskan, kegiatan ini mencerminkan bahwa aktivitas lari dan investasi memiliki banyak kesamaan. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan target lari maupun mencapai target finansial memerlukan prinsip yang sama, antara lain komitmen, disiplin, dan konsistensi.

Masyarakat dapat mendaftar untuk mengikuti Runvestasi 2026 yang dikemas secara interaktif dengan mengintegrasikan tantangan virtual race dan tantangan investasi sebagai berikut:

• Tantangan Virtual Race: Peserta dapat berjalan atau berlari (indoor/outdoor) dengan akumulasi jarak minimal 10 km yang tercatat via aplikasi GERAK atau smartwatch Setiap 1 km yang ditempuh bernilai 10 poin (berlaku kelipatan).

• Tantangan Investment Challenge: Peserta dapat mengumpulkan hingga 250 poin dengan melakukan pembelian produk Reksa Dana berdenominasi Rupiah melalui aplikasi myBCA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan menyelesaikan kedua tantangan tersebut, peserta dapat mengumpulkan poin dan masuk Top Leaderboard untuk memenangkan berbagai hadiah total ratusan juta rupiah. Seluruh pemenang akan diumumkan melalui Instagram @gerak.now dan laman resmi BCA. Panduan lengkap mengenai mekanisme kompetisi serta perhitungan poin dapat diakses langsung pada situs bca.id/runvestasi.

Sheryl Sheinafia menyampaikan, "Saya sangat senang dan mengapresiasi komitmen BCA menghadirkan Runvestasi 2026 ini. Ajang ini menjadi bukti bahwa menjaga kebugaran tubuh dan merencanakan masa depan finansial dengan baik dapat berjalan beriringan dengan cara yang seru dan relevan bagi anak muda. Semoga semakin banyak orang yang mulai mengambil langkah kecil secara disiplin setiap harinya.”

Untuk memeriahkan acara ini, BCA juga akan mengadakan “Flag Off Ceremony” di Jl. MH Thamrin, Jakarta, pada Car Free Day tanggal 1 November 2026. Penyelenggaraan Runvestasi 2026 sekaligus mempertegas komitmen berkelanjutan BCA dalam memperluas edukasi dan inklusi keuangan mulai dari generasi muda hingga seluruh lapisan masyarakat. (Fathi)

Share:

Read More

TelkomGroup Salurkan Bantuan Kesehatan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla di Kalimantan

TelkomGroup menyalurkan bantuan kesehatan berupa paket masker medis dan vitamin bagi masyarakat dan petugas di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. (Dok. Telkom Indonesia)

Kalimantan, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyalurkan bantuan kesehatan bagi masyarakat dan petugas di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Melalui program TelkomGroup Peduli Bencana Karhutla 2026, bantuan berupa paket masker medis dan vitamin disalurkan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat pada pertengahan September 2026 lalu.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TelkomGroup dalam mendukung kebutuhan kesehatan dasar masyarakat selama menghadapi kondisi kabut asap akibat karhutla. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat dan petugas di lapangan menjalankan aktivitas di tengah kondisi yang terdampak.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia, Hery Susanto, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari komitmen TelkomGroup untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya saat menghadapi kondisi darurat.

“TelkomGroup berupaya hadir bersama masyarakat, termasuk ketika terjadi bencana dan kondisi darurat seperti karhutla. Melalui bantuan masker medis dan vitamin ini, kami berharap dapat mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat dan petugas di wilayah terdampak. Semangat Bersama Jadi Bisa menjadi landasan bagi kami untuk terus berkolaborasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hery.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung pada Juli–September, dengan cakupan wilayah terluas pada Agustus. Kondisi kering pada periode tersebut dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga diperlukan kewaspadaan serta dukungan berbagai pihak dalam meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) TelkomGroup dalam mendukung masyarakat menghadapi kondisi darurat. Melalui kolaborasi dan respons terhadap kebutuhan di lapangan, TelkomGroup berupaya memperkuat ketangguhan komunitas sekaligus mendukung penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.

Program TelkomGroup Peduli Bencana Karhutla 2026 juga sejalan dengan kontribusi perusahaan terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Melalui semangat Bersama Jadi Bisa, TelkomGroup akan terus mendorong berbagai inisiatif sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya komunitas yang lebih tangguh. (Subhan)

Share:

Read More

34 Institusi Keuangan Bergabung dalam Lenders Panel PSEL Danantara, Minat Pembiayaan Lampaui Tiga Kali Kebutuhan

34 Institusi Keuangan Bergabung dalam Lenders Panel PSEL Danantara, Minat Pembiayaan Lampaui Tiga Kali Kebutuhan. (Dok. Danantara Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) telah menetapkan 34 institusi keuangan sebagai anggota lenders panel untuk program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Jumlah anggota panel masih berpotensi bertambah seiring dengan perkembangan proyek dan kebutuhan pembiayaan.

Lenders panel merupakan kelompok calon pemberi pinjaman dan mitra pembiayaan yang dibentuk untuk mendukung pembiayaan pipeline proyek PSEL yang dikembangkan DIM melalui Denera dalam melaksanakan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Melalui panel ini, DIM dan Denera memetakan minat serta kapasitas pembiayaan institusi keuangan, baik di tingkat portofolio maupun proyek individual, sebelum proses pembiayaan formal dimulai. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menjajaki struktur pendanaan yang sesuai, mulai dari jenis pinjaman, tenor pinjaman, fasilitas nontunai, hingga solusi pembiayaan lainnya.

Salah satu hasil utama pembentukan lenders panel adalah minat pembiayaan indikatif yang mencapai lebih dari tiga kali estimasi kebutuhan utang program PSEL. Angka ini mencerminkan tingginya ketertarikan institusi keuangan domestik dan internasional terhadap peluang pembiayaan program PSEL. Nilai indikatif merupakan gambaran awal ketertarikan dan kapasitas pendanaan. Setiap rencana pembiayaan akan tetap melalui proses evaluasi dan persetujuan kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Stefanus Ade Hadiwidjaja, Managing Director Investment DIM, mengatakan, “Penetapan 34 institusi keuangan sebagai anggota lenders panel merupakan pencapaian penting dalam menyiapkan pembiayaan program PSEL. Minat pembiayaan indikatif yang mencapai lebih dari tiga kali estimasi kebutuhan utang menunjukkan besarnya potensi dukungan dari pasar pembiayaan. Melalui panel ini, kami dapat memetakan kapasitas dan minat calon pemberi pinjaman untuk menjajaki struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek,” kata Stefanus.

Adapun sebanyak 34 anggota lenders panel yang telah ditetapkan hingga saat ini mencakup institusi pembiayaan proyek internasional yang berpengalaman dalam pembiayaan lintas negara, bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan bilateral, lembaga pembiayaan infrastruktur, dan pengelola dana iklim.

Selain itu, terdapat bank-bank besar dari dalam negeri, termasuk Himbara dan bank umum swasta nasional, serta bank internasional yang beroperasi di Indonesia dan bank syariah.

M. Ramadhan Harahap, Chief Financial Officer Denera, menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi keuangan yang telah terpilih sebagai anggota lenders panel dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat mendukung kelancaran penyiapan pembiayaan proyek PSEL.

“Kami mengapresiasi partisipasi dan kepercayaan institusi keuangan yang telah bergabung dalam lenders panel PSEL Denera. Kami berharap kolaborasi ini dapat terbangun dengan baik dan menjadi fondasi bagi kerja sama yang produktif dalam mendukung pengembangan proyek-proyek PSEL kami,” kata Ramadhan.

Sementara itu, Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, menegaskan bahwa penyiapan pembiayaan program PSEL dilakukan dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.

“Besarnya minat pembiayaan merupakan perkembangan positif, tetapi kesiapan pembiayaan tidak hanya diukur dari besarnya minat yang diterima. Setiap komitmen pembiayaan tentunya tetap melalui prosedur due diligence (uji tuntas) dan persetujuan komite di masing-masing institusi pembiayaan tersebut. Kami memastikan proses ini berjalan dengan mengedepankan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Pandu.

Proses Seleksi Transparan

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) ditunjuk oleh DIM dan Denera sebagai financial advisor sekaligus konsultan pembentukan lenders panel. Proses pembentukan lenders panel dimulai pada Juli 2026 melalui pengumuman terbuka dan undangan langsung kepada institusi keuangan domestik maupun internasional.

Setiap pengajuan kemudian dievaluasi berdasarkan kapasitas finansial, pengalaman dan kemampuan eksekusi pembiayaan, fleksibilitas, serta kesesuaian strategis dengan kebutuhan program PSEL. Selanjutnya, setiap pembiayaan akan tunduk pada evaluasi kelayakan, proses due diligence, persetujuan internal masing-masing institusi, dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Melalui inisiatif ini, DIM dan Denera memperkuat kesiapan pembiayaan sebagai salah satu fondasi pengembangan proyek PSEL nasional. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi keterlibatan modal swasta dan internasional dalam pembiayaan infrastruktur pengolahan sampah, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan finansial jangka panjang. (Alif)

Share:

Read More

Kemenko Perekonomian Perkuat Kesiapan Aksesi Indonesia ke CPTPP melalui Koordinasi Lintas K/L dan Dialog dengan Negara Anggota

Kemenko Perekonomian Perkuat Kesiapan Aksesi Indonesia ke CPTPP melalui Koordinasi Lintas K/L dan Dialog dengan Negara Anggota. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia terus memperkuat persiapan aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan penguatan dialog dengan negara-negara anggota. Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop on Advancing Indonesia’s CPTPP Accession: Updates, Perspectives, and Technical Guidance yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (15/10).

Dalam sambutan pembuka, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, menegaskan bahwa Indonesia memandang CPTPP sebagai peluang strategis untuk memperdalam kemitraan ekonomi, memperluas perdagangan dan investasi, serta memperkuat sistem perdagangan global yang tertib dan adil.

“Di tengah ketidakpastian hubungan ekonomi internasional, kepercayaan terhadap aturan yang telah disepakati menjadi semakin penting. Indonesia meyakini bahwa sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan adil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan manfaat integrasi ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Deputi Edi.

Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia berpotensi memperkuat jangkauan ekonomi CPTPP dan meningkatkan konektivitas antara kawasan Indo-Pasifik dan Amerika Latin. Keanggotaan CPTPP juga diharapkan dapat mendukung diversifikasi rantai pasok serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha di sektor manufaktur, jasa, dan investasi.

Pada workshop yang menghadirkan perwakilan negara anggota CPTPP termasuk diantaranya Duta Besar dari Chili, Meksiko dan Peru tersebut, Deputi Edi menekankan bahwa kesiapan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh komitmen untuk bergabung, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi standar tinggi CPTPP melalui kebijakan yang kredibel, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan implementasi yang konsisten.

Persiapan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain akses pasar, investasi, kepabeanan, aturan asal barang, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, badan usaha milik negara, perdagangan digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.

Indonesia menyambut baik keputusan Komisi CPTPP pada Juni 2026 untuk memulai diskusi persiapan dengan Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab, sejalan dengan penilaian berdasarkan Auckland Principles. Tahap ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan yang berlaku, memperoleh masukan, dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Pembentukan Accession Working Group (AWG) selanjutnya tetap bergantung pada prosedur yang berlaku dan konsensus anggota CPTPP.

Kegiatan workshop ini menghadirkan pertukaran pengalaman dan pandangan negara-negara anggota CPTPP mengenai proses aksesi, implementasi perjanjian, serta ekspektasi terhadap calon anggota. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia memahami pengalaman praktis negara anggota dalam memenuhi dan melaksanakan komitmen CPTPP.

Melalui kegiatan ini, Kemenko Perekonomian turut mendorong seluruh K/L untuk memperkuat sinergi dalam menyiapkan respons Indonesia yang lengkap, konsisten, dan transparan terhadap dokumen indicative checklist, yang memuat penilaian terhadap kesesuaian kebijakan, hukum, dan regulasi Indonesia dengan ketentuan CPTPP.

Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam proses aksesi sekaligus memastikan bahwa peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dapat mendukung peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Ros)

Share:

Read More

Kurangi Emisi, Menperin Sarmuji Pacu Penerapan Teknologi Rendah Karbon

Kurangi Emisi, Menperin Sarmuji Pacu Penerapan Teknologi Rendah Karbon. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa penerapan teknologi rendah karbon sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target dekarbonisasi sektor industri sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU) dimana emisi karbon dioksida (CO2) dari proses industri diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi.

“Salah satu kunci keberhasilan dekarbonisasi pada sektor industri adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi hijau yang sesuai dengan kebutuhan, serta karakteristik proses produksi industri nasional,” ujar Menperin.

Pernyataan tersebut disampaikan pada saat Menperin bersama jajaran meninjau proyek percontohan (pilot project) pengurangan emisi melalui teknologi CCU di PT Petrokimia Gresik pada Jumat (16/10). Penggunaan teknologi ini menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) sektor industri pada 2050 dan NZE nasional pada 2060.

Melalui teknologi CCU, karbon dioksida yang dihasilkan dari proses industri dapat ditangkap dan dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Pendekatan ini membuka peluang untuk mengintegrasikan upaya pengurangan emisi dengan pengembangan produk baru dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

“Pilot project CCU perlu kita perluas karena terbukti menghasilkan manfaat, pertama yaitu terjadi penurunan emisi karena dekarbonisasi, dan kedua menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Teknologi CCU telah menghasilkan produk soda ash dengan jumlah yang lumayan,” tambah Menperin.

Proyek percontohan CCU memanfaatkan karbon yang ditangkap dan diolah kembali menjadi produk samping berupa soda ash dan natrium bicarbonate. Saat ini, pemanfaatan teknologi tersebut telah diarahkan pada pengujian kualitas dan kemurnian soda ash.

Berdasarkan hasil pengujian oleh empat pihak yaitu BBSPJIKFK, BSPJI Surabaya, Petrokimia Gresik dan Sucofindo, kandungan soda ash menunjukkan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan kandungan natrium karbonat (Na2CO3) dalam produk tersebut tercatat pada kisaran 99 persen.

Menperin menilai, hasil pengembangan tersebut menunjukkan potensi pemanfaatan emisi karbon sebagai sumber bahan baku alternatif yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Dimana saat ini Indonesia masih mengimpor (net importir) untuk soda ash.

“Melalui CCU, CO2 dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif penghasil produk industri, mengurangi ketergantungan impor soda ash, sekaligus memacu diversifikasi produk,” tambahnya.

Di sisi kebijakan, Kemenperin terus berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi melalui pengendalian emisi dari tiga sumber utama, yaitu penggunaan energi, Industrial Processes and Product Use (IPPU), serta limbah.

Upaya tersebut mencakup penetapan sembilan subsektor industri prioritas pada strategi dekarbonisasi, yang terdiri atas semen, pupuk, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta alat angkut. Empat subsektor pertama menjadi prioritas perdagangan emisi sektor industri tahap pertama pada 2028–2035. Sementara itu, lima subsektor lainnya diprioritaskan pada tahap kedua periode 2036–2050.

Ke depan, teknologi CCU berpotensi dikaji untuk diterapkan pada subsektor industri lain yang menghasilkan emisi karbon dioksida CO2 maupun polutan udara. Menperin menjelaskan, sebagian pelaku industri masih memandang upaya dekarbonisasi sebagai tambahan biaya. Namun, proyek percontohan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi hijau dapat memberikan manfaat lebih luas, baik bagi proses produksi maupun lingkungan.

“Teknologi ini akan kami evaluasi secara berkelanjutan agar dapat diterapkan dalam skala industri, bukan sekadar pilot project. Manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam proses produksi, tetapi juga oleh masyarakat secara umum,” ungkap Menperin.

Menperin berharap proyek percontohan di PT Petrokimia Gresik dapat menjadi model pengembangan teknologi pengendalian emisi yang berpotensi diterapkan di sektor industri lainnya. Hasil evaluasi penerapan teknologi tersebut juga akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan peta jalan penerapan teknologi hijau, termasuk kemungkinan pemberlakuan kewajiban penerapannya apabila terbukti efektif dan tidak membebani industri.

“Kami akan menyusun roadmap penerapan teknologi hijau. Jika terbukti efektif dan tidak membebani industri, ke depan penerapannya dapat diwajibkan. Teknologi ini juga berpotensi diterapkan pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), sehingga dapat mendukung pengendalian emisi sekaligus memperpanjang umur operasional PLTU,” ujar Menperin.

Pengembangan teknologi rendah karbon menjadi bagian dari upaya mengakselerasi transformasi industri manufaktur nasional menuju proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Melalui penerapan teknologi yang tepat dan berkelanjutan, industri diharapkan dapat menekan emisi sekaligus memperkuat struktur industri serta meningkatkan nilai tambah ekonomi. (Muh)

Share:

Read More

Pasar Elektronika Global Tembus USD 1 Triliun, Kemenperin Siapkan IKM Tangkap Peluang

Pasar Elektronika Global Tembus USD 1 Triliun, Kemenperin Siapkan IKM Tangkap Peluang. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk semakin memperkuat keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri elektronika dan kelistrikan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memanfaatkan peluang pertumbuhan industri global yang didorong oleh transisi energi, digitalisasi, serta pengembangan kendaraan listrik.

“Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar elektronika konsumen terbesar di ASEAN. Kita juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya kobalt, tembaga, dan timah sebagai bahan baku komponen strategis. Ditambah dengan ekosistem manufaktur yang matang, kawasan industri Jabodetabek–Karawang berpotensi menjadi pusat pengembangan industri komponen elektronika,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Menurut Sarmuji, potensi tersebut perlu dioptimalkan seiring meningkatnya kebutuhan komponen elektronika dan kelistrikan di pasar global. Riset McKinsey Global Institute memproyeksikan nilai pasar komponen elektronika dunia akan melampaui USD1 triliun pada 2030, didorong oleh perkembangan kendaraan listrik, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan internet untuk segala (internet of things/IoT).

Selain itu, permintaan komponen untuk kendaraan listrik dan energi terbarukan pada periode 2023–2030 diproyeksikan tumbuh tiga kali lipat dibandingkan dengan konsumsi elektronika konvensional.

“Pascapandemi, sejumlah negara dan kawasan ekonomi utama, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, semakin memperkuat produksi komponen domestiknya. Indonesia harus mampu mengambil peran aktif dalam transformasi industri global tersebut,” tegas Sarmuji.

Saat ini, sejumlah IKM nasional telah memiliki kemampuan memproduksi berbagai komponen elektronika dan kelistrikan, antara lain printed circuit board assembly (PCBA), wire harness, konektor, copper braid, panel listrik, serta sistem proteksi dan distribusi daya.

Namun, tantangan utama yang dihadapi IKM tidak hanya berkaitan dengan kemampuan produksi, tetapi juga akses pasar, kepastian penyerapan produk, serta keterlibatan secara formal dalam rantai pasok industri besar.

“Di sinilah peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga mempertemukan IKM dengan industri besar serta mendorong terwujudnya kemitraan yang terstruktur, adil, dan berjangka panjang,” ujar Menperin.

Sarmuji menilai, IKM nasional memiliki sejumlah keunggulan, seperti fleksibilitas produksi, kemampuan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, kecepatan respons, kedekatan dengan konsumen domestik, serta pengalaman dalam memenuhi pasar ekspor.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi, terutama keterbatasan akses pasar formal, belum optimalnya kepastian kontrak jangka panjang, kebutuhan sertifikasi internasional seperti ISO dan IPC, serta akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Sebagai langkah konkret, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menggelar Forum Diskusi Kemitraan IKM Komponen Elektronika dan Kelistrikan dengan Industri Besar/BUMN pada 12 Oktober 2026.

Forum tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan industri besar, BUMN, asosiasi industri, serta pemerintah daerah untuk menjajaki peluang kerja sama dan memperkuat integrasi rantai pasok nasional.

“Forum ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah konkret dalam pengembangan industri elektronika dan kelistrikan yang memiliki peran penting bagi masa depan industri nasional,” ungkap Sarmuji.

Potensi IKM Elektronika Terus Berkembang

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa jumlah IKM pada kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 26, yakni industri komputer, barang elektronika, dan optik, mencapai 5.816 unit usaha pada 2025. Jumlah tersebut meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan dengan 2021.

Sementara itu, jumlah IKM pada KBLI 27 atau industri peralatan listrik tercatat sebanyak 781 unit usaha.

“Potensi ini menunjukkan bahwa IKM memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam penguatan industri elektronika nasional. Pemerintah perlu mempercepat kemitraan antara IKM dengan industri besar dan BUMN guna memperkuat basis produksi sekaligus memberikan kepastian pasar,” ujar Reni.

Menurutnya, transisi energi dan elektrifikasi menjadi salah satu peluang pertumbuhan yang perlu dimanfaatkan IKM. Perkembangan kendaraan listrik, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta infrastruktur kelistrikan meningkatkan kebutuhan berbagai komponen, mulai dari panel distribusi, inverter, hingga sistem proteksi.

“IKM berpeluang memasok modul pengisian daya, panel distribusi, komponen switchgear, konektor, wire harness untuk kendaraan listrik dan PLTS, PCB untuk battery management system, serta sistem proteksi dan sensor kelistrikan,” jelas Reni.

Selain itu, kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) membuka peluang lebih luas bagi IKM untuk menjadi pemasok komponen bagi industri besar.

“Kebijakan TKDN pada industri elektronika dapat mempercepat substitusi impor komponen sekaligus membuka ruang bagi IKM yang mampu memenuhi spesifikasi teknis. Strategi China+1 yang diterapkan sejumlah perusahaan global juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi alternatif basis manufaktur komponen strategis,” papar Reni.

Peluang lainnya berasal dari percepatan digitalisasi nasional, termasuk pembangunan jaringan 5G, serat optik, dan pusat data yang membutuhkan pasokan komponen elektronika dalam jumlah besar. Transformasi industri 4.0 juga mendorong peningkatan kebutuhan sensor, modul kontrol, serta PCBA untuk mendukung otomasi proses produksi.

Untuk menangkap peluang tersebut, Ditjen IKMA terus mendorong pengembangan platform kemitraan IKM dengan industri besar secara terstruktur dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan regulasi dan insentif, pengembangan klaster IKM komponen strategis, serta pemantauan dan evaluasi kemitraan secara berkala.

Sementara itu, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin, Emma Natalia, menekankan pentingnya komitmen industri besar dan BUMN untuk menempatkan IKM lokal sebagai mitra strategis dalam rantai pasok industri.

“Industri besar dan BUMN diharapkan dapat membuka akses nyata bagi IKM sebagai pemasok tier-2 formal, memberikan kepastian penyerapan produk melalui kontrak jangka menengah, memfasilitasi transfer pengetahuan teknis dan standar kualitas, serta mendukung pengembangan kapasitas IKM secara terstruktur,” ujar Emma.

Di sisi lain, IKM juga perlu meningkatkan konsistensi kualitas, ketepatan waktu pasokan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan produksi industri besar.

“Kami mendorong IKM untuk meningkatkan standar produksi menuju sertifikasi ISO dan IPC, aktif mengikuti program business matching yang difasilitasi pemerintah, memanfaatkan akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat (KUR), serta membangun konsorsium untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam skala besar,” pungkas Emma. (Muh)

Share:

Read More

OJK Putuskan Sanksi Pihak Terkait Emiten DSSA, BREN, dan CUAN

OJK Putuskan Sanksi Pihak Terkait Emiten DSSA, BREN, dan CUAN. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menetapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di Pasar Modal yang terkait tiga emiten di Pasar Modal Indonesia yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

OJK telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap perdagangan saham DSSA pada periode 2024 s.d. 2026 dengan dugaan pelanggaran Pasal 91 dan 92 UUPM/UUPPSK dan proses penawaran umum BREN dan CUAN dengan dugaan pelanggaran Pasal 107 UUPM/UUPPSK.

Pada pemeriksaan saham DSSA dimaksud, OJK telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Permintaan data dan dokumen kepada anggota bursa terkait dan penelusuran aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi saham DSSA tersebut.

2. OJK telah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang diduga terlibat pelanggaran pada perdagangan saham DSSA setidaknya kepada 12 Direksi Perusahaan Efek, 15 pihak perorangan, 11 badan hukum asing.

3. Bahwa atas pemeriksaan saham DSSA, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar saham DSSA yang dilakukan oleh nasabah-nasabah perorangan dan institusi melalui beberapa anggota bursa. Tindakan manipulasi pasar dimaksud dilakukan secara terencana dan terstruktur yang menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

4. Selain itu pada proses pemeriksaan, OJK menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Efek. Atas hal tersebut OJK menindaklanjuti dengan melakukan pembekuan izin orang-perseorangan dari Direksi Perusahaan Efek.

Pada pemeriksaan saham BREN dan CUAN:

1. OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan dalam penawaran umum BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal dan diperuntukkan untuk sekelompok pihak terkait dengan pemegang saham pengendali.

2. OJK telah melakukan permintaan data dan dokumen kepada beberapa anggota bursa/penjamin emisi efek dan bank kustodian serta menelusuri aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan penawaran umum BREN dan CUAN tersebut.

3. OJK telah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat pelanggaran pada penawaran umum saham BREN dan CUAN setidaknya kepada lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian dan pihak penjatahan pasti.

4. OJK menemukan fakta berupa tindakan untuk menyesatkan dalam melakukan pemesanan saham BREN dan CUAN dimana terdapat pihak-pihak terkait dengan pengendali perusahaan yang memperoleh penjatahan saham dalam jumlah yang sangat besar dengan mengaburkan identitas diri yang bersangkutan. Hal ini berdampak pada terkonsentrasinya saham BREN dan CUAN pada sekelompok pihak tertentu sehingga saham yang beredar di pasar menjadi terbatas.

Selain itu, OJK menemukan fakta berupa adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atas pelanggaran yang terjadi pada perdagangan saham DSSA dan pemesanan saham BREN dan CUAN.

Atas hal-hal tersebut di atas, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pelanggaran dalam transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), sebesar Rp500 miliar kepada pihak-pihak terkait dalam penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan sebesar Rp100 miliar kepada pihak-pihak terkait pada penjatahan saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Pengenaan sanksi di Pasar Modal tidak hanya dilakukan kali ini saja tetapi telah dilakukan OJK dan SRO sejak Januari sampai Oktober 2026 dan akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari aksi reformasi pasar modal. Tidak kurang ada 835 pihak yang sudah terkena hukuman, sanksi, dan penegakan hukum di OJK. (Iqbal)

Share:

Read More

OJK Berkomitmen untuk Terus Melanjutkan dan Memperkuat Reformasi Pasar Modal Indonesia

OJK Berkomitmen untuk Terus Melanjutkan dan Memperkuat Reformasi Pasar Modal Indonesia. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pengumuman yang dirilis oleh lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. pada tanggal 15 Oktober 2026, di mana MSCI menyatakan akan memulai periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia.

Dalam pengumuman tersebut, MSCI kembali menyampaikan acknowledgement atas pelaksanaan inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan, termasuk publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (MSC), dan kebijakan baru mengenai kenaikan batas minimum free float.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK menghormati view dari MSCI dan terus melakukan pembenahan dan tindak lanjut atas berbagai masukan yang diberikan. OJK juga mencermati dan memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI mengenai area-area yang masih memerlukan penyempurnaan ke depan. OJK menghormati independensi lembaga-lembaga penyedia indeks global, termasuk MSCI, serta menghargai setiap masukan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif," kata Friderica.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan MSCI dalam pengumuman ini juga sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, termasuk dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan

“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait," kata Hasan.

Ke depan, OJK bersama SRO terus melanjutkan engagement yang konstruktif dengan lembaga-lembaga penyedia indeks maupun investor institusi global. Engagement yang berkesinambungan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa otoritas Indonesia dapat mengkomunikasikan progress terkini reformasi pasar modal Indonesia, serta memperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan yang berkelanjutan. (Iqbal)

Share:

Read More

Antrean Panjang BBM, Komisi XII DPR RI: Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Bali.

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengingat ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional.

Dony menegaskan bahwa antrean panjang kendaraan di SPBU tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis distribusi semata. Kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, hingga efektivitas pengawasan distribusi BBM di tingkat daerah.

"Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau justru lemahnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret," tegas Dony dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (15/10/2026).

Secara khusus, Dony memberikan perhatian terhadap kondisi pasokan BBM di Provinsi Bali yang memiliki karakteristik kebutuhan energi berbeda dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali sangat bergantung pada kelancaran mobilitas masyarakat, transportasi wisata, logistik, serta berbagai aktivitas usaha yang membutuhkan kepastian pasokan energi.

Menurutnya, gangguan distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang di SPBU telah menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan transportasi, dan kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu, Bali membutuhkan sistem pengamanan pasokan dan distribusi BBM yang lebih responsif, termasuk kesiapan stok penyangga dan mekanisme penanganan apabila terjadi lonjakan permintaan maupun gangguan rantai pasok.

"Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia. Jangan sampai persoalan distribusi energi justru mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi," ujarnya.

Dony juga meminta Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi pasokan dan distribusi BBM, termasuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami gangguan pelayanan, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, serta memastikan jadwal pengiriman dapat memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya membedakan antara ketersediaan stok BBM secara nasional maupun regional dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di tingkat SPBU. Menurutnya, pernyataan bahwa stok dalam kondisi aman harus dapat dibuktikan melalui kelancaran distribusi dan kemudahan masyarakat memperoleh BBM.

"Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata berapa besar cadangan yang tersedia di terminal, tetapi apakah BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan yang berulang," kata Dony.

Dony yang juga turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Provinsi Bali pada tanggal 9 Oktober 2026 lalu juga menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di daerah tersebut akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Ia memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan meminta tindak lanjut yang terukur dari pihak-pihak terkait.

"Saya akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan. Apabila persoalan ini terus berulang, tentu harus ada evaluasi yang lebih mendalam terhadap tata kelola distribusi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab," tegasnya. (Deni)

Share:

Read More

Legislator Minta Pemerintah Segera Tetapkan KLB pada Karhutla

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Karhutla di beberapa wilayah dengan kondisi paling parah, termasuk Kalteng. Sebab ia menilai kondisi terkini sudah sangat parah dan mengancam Kesehatan dan keselamatan warga.

“Hari ini saya minta kemenkes untuk menetapkan wilayah Kalteng sebagai wilayah KLB Karhutla. Saya juga sudah meminta Kemenkes menambah SDM kesehatan dan obat-obatan di wilayah terdampak Karhutla yang kondisinya sangat parah,” paparnya dalam keterangan persnya, Jumat (16/10/2026).

Lebih lanjut, Irma meminta Pemerintah memetakan wilayah dengan warga yang terus terpapar asap Karhutla.

“Tentunya dengan menyediakan pertolongan sejak awal, dan menjaga kesinambungan perawatan bagi mereka yang kondisinya memburuk,” ucap Irma.

Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR ini juga mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan daerah terdampak untuk menghubungkan informasi kualitas udara dengan

kesiapan pelayanan.

Menurut Irma, wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk.

"Warga perlu mengetahui langkah perlindungan yang sesuai dan tempat memperoleh pertolongan. Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan asap Karhutla yang berlangsung berkepanjangan,” sebutnya.

Irma juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang meningkatkan kerentanan. 

Apalagi banyak masyarakat di daerah terdampak yang telah menyuarakan keluhan keras karena parahnya kondisi asap Karhutla. Tak sedikit yang menunjukkan keadaan anak-anak mereka yang mengalami sesak napas sehingga memerlukan bantuan tambahan. (Deni)

Share:

Read More

KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BNPB

KPK Tetapkan 5 Tersangka Terkait Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BNPB. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap lima (5) orang tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kelima tersangka tersebut yakni BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari eks Kepala BNPB; RIC selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB; GPS selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; SNG dan GER selaku pihak swasta. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 14 Oktober s.d. 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Perlu diketahui bahwa Dana Siap Pakai (DSP) merupakan dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana, yang ditetapkan dan masuk ke dalam struktur anggaran di BNPB.

Selanjutnya, pada dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK), BNPB diduga sudah menentukan sejumlah penyedia atau vendor terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui metode penunjukan langsung. Sehingga ketika sewaktu-waktu terdapat penetapan status bencana darurat atau lainnya yang sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020, maka BNPB dapat langsung bergerak cepat melakukan penanganan, termasuk menggunakan DSP sebagai mata anggaran penunjang.

Adapun konstruksi perkara pada klaster pertama terkait konflik kepentingan bermula pada periode 2024-2026, di mana BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia untuk kebutuhan pengadaan melalui metode penunjukan langsung. Dalam periode tersebut, sejumlah penyedia diduga terafiliasi dengan BMS dengan total pengadaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar. Yang kemudian, dalam proses penggunaan DSP, dana tersebut mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE, yang kepemilikannya mencapai 150,4 juta lembar setara Rp30,98 miliar (per 13 Oktober 2026).

Pada klaster kedua terkait suap, para tersangka di lingkungan BNPB diduga menerima suap atas pengadaan yang menggunakan DSP. Bahwa dalam proses pengadaan pada tahun 2026, RIC diduga meminta fee kepada penyedia, salah satunya yaitu PT TLS. Yang kemudian pada periode Januari s.d. September 2026, RIC melalui perantara diduga menerima uang dari GER sejumlah Rp2,38 miliar dan GER juga diduga memberikan uang kepada GPS sebesar Rp140 juta.

Selain itu, GPS juga diduga menerima sejumlah uang tunai senilai Rp1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, dan tabungan emas seberat 192 gram yang di antaranya berasal dari penyedia pengadaan di BNPB.

Dari peristiwa ini, KPK turut mengamankan barang bukti lebih kurang mencapai Rp5,47 miliar, dengan rincian yaitu mata uang asing senilai USD 7.500 dan SGD 9.000, uang tunai sejumlah Rp3,35 miliar, emas sebanyak 56 keping seberat 133 gram atau senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram atau senilai Rp452 juta, dan aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Atas perbuatannya, BMS disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara, RIC diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan terhadap SNG dan GER selaku pemberi diduga telah melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, GPS selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Budi)

Share:

Read More

Penumpang Internasional Kini Bisa Pesan Whoosh Lewat All Indonesia

Penumpang Internasional Kini Bisa Pesan Whoosh Lewat All Indonesia. (Dok. Ditjen Imigrasi)

Jakarta, WaraWiri.net - Penumpang internasional yang baru tiba dari luar negeri kini bisa langsung memesan tiket kereta cepat Whoosh melalui platform All Indonesia untuk menuju Bandung atau Karawang. Hal ini berlaku per 16 Oktober 2026 pasca peresmian kolaborasi antara Imigrasi Indonesia dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, bertepatan dengan perayaan hari jadi KCIC di Marketing Gallery KCIC Halim, Jakarta Timur, Jumat (16/10/2026).

Melalui kerja sama ini, penumpang internasional yang telah mengisi deklarasi kedatangan di All Indonesia dapat langsung mengakses situs pemesanan tiket Whoosh melalui tautan yang tersedia. Tak perlu lagi repot mencari laman pemesanan, perjalanan lanjutan bisa direncanakan langsung dari ponsel.

"Kami ingin kemudahan perjalanan tidak berhenti di pemeriksaan Imigrasi. Setelah tiba di Indonesia, masyarakat juga harus semakin mudah melanjutkan perjalanan. Kolaborasi ini menghubungkan layanan kedatangan internasional dengan transportasi modern dalam satu akses yang lebih praktis," ujar Hendarsam.

Kerja sama ini hadir di tengah tingginya minat masyarakat terhadap Whoosh. Hingga Juli 2026, kereta cepat tersebut telah melayani lebih dari 16,9 juta perjalanan penumpang sejak beroperasi. Sementara itu, hingga Agustus 2026, tercatat 944.087 perjalanan penumpang warga negara asing menggunakan Whoosh. Angka ini menunjukkan besarnya potensi konektivitas antara kedatangan internasional dan perjalanan menuju berbagai destinasi di Jawa Barat.

Di sisi lain, All Indonesia telah menyederhanakan deklarasi kedatangan melalui satu platform yang mengintegrasikan layanan keimigrasian, bea cukai, kesehatan, dan karantina. Deklarasi dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan. Hingga Oktober 2026, platform ini telah digunakan oleh 29.119.141 penumpang internasional.

Selain kemudahan akses transportasi, kerja sama Imigrasi dan KCIC juga mencakup pertukaran data dan informasi penumpang untuk mendukung pengawasan keimigrasian, dengan tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi.

Hendarsam menegaskan, kolaborasi ini merupakan implementasi nyata semangat Imigrasi untuk Rakyat, yakni menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya modern, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui inovasi dan sinergi lintas sektor, Imigrasi terus berupaya memangkas kerumitan, memperluas kemudahan, dan memastikan setiap perjalanan menjadi lebih nyaman, mulai dari kedatangan hingga tiba di tujuan.

"Imigrasi untuk Rakyat berarti setiap inovasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi membuat perjalanan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman," tutup Hendarsam. (Slamet)

Share:

Read More

Ditjenpas Fasilitasi Produk Warga Binaan Tembus Pasar Pengadaan Pemerintah

Ditjenpas Fasilitasi Produk Warga Binaan Tembus Pasar Pengadaan Pemerintah. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ambil bagian dalam Business Matching Penguatan Iklim Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mendukung Program Prioritas Presiden RI yang digelar mulai Rabu (14/10) hingga Kamis (15/10) di Ballroom & Convention Center, Pullman Jakarta Central Park.

Kegiatan yang mempertemukan pelaku UMKM binaan Kementerian/Lembaga dengan Pejabat Pembuat Komitmen ini menjadi panggung bagi produk hasil karya Warga Binaan untuk menunjukkan kualitasnya di level nasional.

Melalui booth pameran Ditjenpas, ditampilkan beragam produk unggulan hasil pembinaan kemandirian dari berbagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Karya yang ditampilkan, antara lain kerajinan kulit (cukli), tas, batik tulis, produk konveksi, hingga produk konstruksi inovatif berupa paving block berbahan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) limbah industri yang diolah menjadi material bernilai ekonomi.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan keikutsertaan ini adalah strategi untuk mengubah stigma sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Warga Binaan.

"Kami ingin menunjukkan Pemasyarakatan bukan hanya tempat menjalani pidana, tetapi juga tempat tumbuhnya keterampilan dan kewirausahaan. Setiap produk di sini adalah hasil dari proses pembelajaran, ketekunan, dan semangat perubahan Warga Binaan. Melalui business matching ini, kami ingin produk mereka tidak hanya bangga dipakai, tapi juga masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah," ujarnya.

Senada, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Masjuno, menambahkan seluruh produk telah melalui proses kurasi kualitas. 

"Produk Warga Binaan kita sudah sangat kompetitif. Untuk paving block FABA misalnya, sudah uji lab dan kekuatannya tidak kalah dengan produk pabrikan. Batik dan cukli kita juga sudah punya merek. Kami berharap dari pertemuan ini, Kementerian/Lembaga bisa melihat Pemasyarakatan sebagai mitra penyedia barang/jasa yang sah dan berkualitas," harapnya.

Antusiasme pengunjung terlihat dari banyaknya calon mitra yang melakukan konsultasi harga dan penjajakan kerja sama di booth Ditjenpas. Sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga mengaku tertarik karena produk Warga Bunaan memiliki cerita sosial dan harga yang kompetitif.

Partisipasi Ditjenpas dalam business matching ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha binaan Pemasyarakatan untuk masuk dalam e-Katalog dan mendukung program penggunaan produk dalam negeri, sekaligus menjadi bekal kemandirian bagi Warga Binaan saat kembali ke masyarakat. Momentum ini juga membuktikan semangat Dua Tahun Gerak Nyata di mana pemerintah bergerak membenahi fondasi dan membangun kemampuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. (Remondies)

Share:

Read More

Kemenimipas Raih Penghargaan Kementerian Pendukung Zakat Terbaik pada Grand BAZNAS Awards 2026

Kemenimipas Raih Penghargaan Kementerian Pendukung Zakat Terbaik pada Grand BAZNAS Awards 2026. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali meraih penghargaan dalam ajang Grand BAZNAS Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (15/10). Tahun ini, Kemenimipas menerima penghargaan pada kategori Kementerian Pendukung Zakat Terbaik.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dukungan Kemenimipas dalam mendorong penguatan pengelolaan zakat serta menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Capaian tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Kemenimipas untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat berbagi dan gotong royong.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik (Kapusdatin KP) Kemenimipas, Akbar Hadi Prabowo, menyampaikan bahwa dukungan ASN Kemenimipas dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Zakat bukan hanya bentuk pelaksanaan kewajiban, tetapi juga wujud kepedulian terhadap sesama. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan Kemenimipas, sehingga kontribusi ASN dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Kapusdatin Akbar.

Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS memiliki peran penting dalam memastikan penghimpunan dan penyaluran dana zakat berjalan secara terarah serta memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah, diperlukan untuk memperkuat peran zakat sebagai salah satu instrumen kesejahteraan sosial.

Kapusdatin Akbar juga menegaskan bahwa kepedulian terhadap masyarakat perlu menjadi bagian dari budaya kerja ASN Kemenimipas. Pengabdian sebagai aparatur negara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab terhadap sesama.

“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh ASN Kemenimipas untuk terus meningkatkan kepedulian sosial. Semangat berbagi hendaknya tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tambah Kapusdatin Akbar.

Melalui penghargaan ini, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan pengelolaan zakat dan membangun budaya kepedulian sosial di lingkungan ASN. Penghargaan dari BAZNAS tersebut juga diharapkan dapat menjadi dorongan untuk memperluas kontribusi sosial yang berkelanjutan, sehingga kehadiran Kemenimipas tidak hanya dirasakan melalui pelayanan publik, tetapi juga melalui manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Evi)

Share:

Read More

Irjen Kemenimipas Awasi Seleksi Kesehatan Poltekimipas 2026

Irjen Kemenimipas Awasi Seleksi Kesehatan Poltekimipas 2026. (Dok. Kemenimipas)

Depok, WaraWiri.net - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rudi Setiawan, melakukan pengawasan langsung terhadap seleksi kesehatan dan pengamatan fisik bagi calon taruna/taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) Kamis (15/10).

Bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua, Depok, Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian seleksi berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Rudi meninjau langsung rangkaian pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik. Pemeriksaan mencakup pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah, pemeriksaan fisik oleh dokter umum, gigi dan penglihatan, elektrokardiogram (EKG), radiologi, hingga pengambilan sampel darah dan pemeriksaan urine.

Irjen Rudi Setiawan turut mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa proses seleksi merupakan tahap awal dalam perjalanan pengabdian sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, para peserta diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dan menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam mengikuti setiap tahapan.

“Pada kesempatan ini mewakili Bapak Menteri menyampaikan pesan beliau bahwa kalian adalah harapan kami semua, harapan Bapak Menteri, harapan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, bahkan harapan Indonesia. Kalian nantinya akan mengabdikan diri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, baik di bidang Imigrasi maupun Pemasyarakatan. Oleh karena itu, kami berharap kalian dapat menjalani setiap proses ini dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri,” ujar Irjen Rudi Setiawan.

Selain memberikan arahan kepada peserta seleksi, Irjen Rudi Setiawan juga berpesan kepada Panitia seleksi agar seluruh tugas dilaksanakan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan kepada tim pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna mencegah potensi penyimpangan serta menjaga integritas setiap tahapan seleksi.

“Kami telah berpesan kepada seluruh panitia agar melaksanakan proses seleksi kesehatan jasmani ini sebaik-baiknya. Tidak ada kolusi, tidak ada manipulasi, dan tidak dipungut biaya. Kami berharap seluruh peserta dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kondisi kesehatan dan kemampuan jasmani yang sesuai dengan persyaratan,” ujar Irjen Rudi Setiawan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan, Irjen Rudi Setiawan turut meninjau pemanfaatan Live Dashboard Seleksi Kesehatan dan Pemeriksaan Fisik. Sistem ini menyajikan informasi pelaksanaan seleksi, mulai dari rekapitulasi kehadiran peserta secara real time hingga akses terhadap dokumen dan regulasi terkait. Live Dashboard juga memuat rekapitulasi penilaian setelah proses pemeriksaan dan penilaian selesai, sehingga dapat mendukung pemantauan pelaksanaan seleksi secara lebih terstruktur.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Kemenimipas terus berupaya memastikan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Poltekimipas Tahun 2026 berlangsung secara bersih, transparan, dan akuntabel. Setiap peserta memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. 

Pengawasan akan terus dilanjutkan pada tahapan berikutnya, termasuk tes jasmani yang dijadwalkan pada 19 Oktober 2026. Kemenimipas berkomitmen penuh menjaga proses ini tetap transparan demi mencetak calon taruna-taruni yang berintegritas. (Evi)

Share:

Read More

Dari Bogor hingga Padang, Aktivitas Stasiun KAI Tumbuh hingga 108,61 Persen

Dari Bogor hingga Padang, Aktivitas Stasiun KAI Tumbuh hingga 108,61 Persen. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pergerakan pelanggan kereta api terus meningkat di berbagai daerah. Sepanjang Januari–September 2026, sejumlah stasiun di Jawa dan Sumatra mencatat pertumbuhan aktivitas pelanggan hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terlihat di berbagai wilayah, mulai dari kota penyangga metropolitan hingga pusat kegiatan regional.

Stasiun Bogor Paledang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam daftar ini, dengan aktivitas naik dan turun pelanggan meningkat dari 395.471 pada 2025 menjadi 825.011 pada 2026, atau tumbuh 108,61 persen.

Diikuti Stasiun Purwakarta, aktivitas pelanggan naik dari 201.953 menjadi 321.384, tumbuh 59,14 persen. Sementara itu, Stasiun Air Tawar di Sumatra Barat mencatat kenaikan 27,66 persen, dari 258.929 menjadi 330.554 aktivitas.

Pertumbuhan juga terjadi di Stasiun Purwosari, Solo, yang mencatat 494.319 aktivitas atau naik 22,17 persen. Stasiun Karawang menyusul dengan 306.533 aktivitas, meningkat 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Vice President of Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa peningkatan tersebut muncul di wilayah dengan karakteristik yang beragam. Pertumbuhan terjadi di kota penyangga metropolitan, pusat kegiatan regional, kawasan pendidikan, kota industri, hingga daerah yang menjadi tujuan perjalanan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kereta api semakin digunakan untuk memenuhi beragam kebutuhan mobilitas.

Di sejumlah stasiun lain, Semarang Tawang mencatat 3.329.748 aktivitas, tumbuh 16,68 persen. Stasiun Cilacap meningkat 17,51 persen menjadi 358.605 aktivitas, sedangkan Stasiun Baturaja di Sumatra Selatan tumbuh 16,57 persen menjadi 293.252 aktivitas.

Di Sumatra, aktivitas Stasiun Tanjungkarang mencapai 562.993 atau naik 13,99 persen. Stasiun Kertapati mencatat 862.450 aktivitas, tumbuh 13,78 persen, sementara Stasiun Padang mencapai 921.282 aktivitas atau meningkat 13,74 persen.

Kenaikan juga terlihat di stasiun dengan volume aktivitas yang besar. Stasiun Purwokerto mencatat 2.770.189 aktivitas, naik 12,41 persen, sedangkan Stasiun Surabaya Pasarturi mencapai 2.789.112 aktivitas atau tumbuh 12,32 persen.

Anne menjelaskan bahwa aktivitas stasiun dihitung dari akumulasi pelanggan yang naik dan turun. Dengan demikian, angka tersebut menggambarkan intensitas penggunaan stasiun sebagai titik awal maupun tujuan perjalanan, bukan jumlah pelanggan unik.

Perbedaan pola ini terlihat dari perbandingan sejumlah stasiun. Purwokerto dan Surabaya Pasarturi mencatat volume aktivitas yang besar, sedangkan Bogor Paledang dan Purwakarta menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi. Data tersebut membantu KAI memahami perkembangan kebutuhan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Tren ini berlangsung seiring tingginya mobilitas masyarakat secara nasional. Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 104,30 juta perjalanan wisatawan domestik pada Agustus 2026, meningkat 11,47 persen dibandingkan Agustus 2025. Meski perjalanan wisatawan domestik dan aktivitas pelanggan stasiun merupakan indikator yang berbeda, keduanya memberikan gambaran tentang pergerakan masyarakat antardaerah.

Bagi KAI, peningkatan aktivitas di stasiun menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memahami kebutuhan pelayanan, kapasitas ruang pelanggan, pola perjalanan, jadwal kereta, hingga akses menuju dan dari stasiun. Setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda, baik yang berkaitan dengan pariwisata, pendidikan, industri, pusat pemerintahan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari.

Anne menegaskan bahwa data hingga tingkat stasiun penting untuk membaca perkembangan tersebut. Ketika aktivitas meningkat, semakin banyak perjalanan masyarakat yang terhubung dengan jaringan kereta api. KAI akan terus memanfaatkan data perjalanan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. (Isna)

Share:

Read More