Hackaton 2026, Penguatan Keamanan Data dan Informasi Jadi Prioritas DPR RI

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini saat menghadiri Awarding Ceremonial Hackathon 2026: Keamanan Data dan Informasi di Ruang Command Center DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menyatakan pihaknya terus mendorong penguatan keamanan data dan informasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penyelenggaraan Hackathon 2026 bertema Keamanan Data dan Informasi, yang menghadirkan berbagai inovasi dan gagasan untuk memperkuat perlindungan sistem informasi di lingkungan kementerian/lembaga.

“Ini merupakan satu kegiatan yang sangat penting, karena bagaimana kita meningkatkan keamanan data dan informasi, khususnya data-data yang ada di DPR RI melalui satu penguatan sistem. Sehingga dengan keamanan data ini, Sekretariat Jenderal dapat lebih meningkatkan dukungan kepada dewan, khususnya dalam melindungi data-data yang ada di DPR RI,” ujar Suprihartini kepada Parlementaria usai menghadiri Awarding Ceremonial Hackathon 2026: Keamanan Data dan Informasi di Ruang Command Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suprihartini mengungkapkan, kegiatan yang diinisiasi oleh Setjen DPR RI melalui Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan keamanan data, khususnya data dan informasi yang dimiliki DPR RI. Menurutnya, penguatan sistem keamanan informasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan Setjen DPR RI dapat memberikan dukungan optimal kepada para anggota dewan.

Lebih lanjut, Suprihartini juga menyampaikan bahwa lima gagasan terbaik yang dihasilkan para pemenang Hackathon 2026 memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi kontribusi dalam membangun sistem perlindungan data dan informasi yang lebih kuat, tidak hanya di lingkungan DPR RI, tetapi juga di kementerian/lembaga lainnya.

Suprihartini mengungkapkan, sebagaimana disampaikan dewan juri Prof. Onno W. Purbo, berbagai ide yang dihasilkan para peserta dapat dihimpun dalam sebuah buku sebagai referensi pengembangan sistem keamanan data dan informasi.

“Dengan adanya lima pemenang ini, mudah-mudahan gagasan yang tadi disampaikan Prof. dapat dibuat dalam satu buku. Buku ini tidak hanya kita gunakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memproteksi data dan informasi yang ada di DPR RI, tetapi juga akan kita sampaikan kepada kementerian/lembaga,” jelasnya.

Suprihartini berharap, inovasi yang dihasilkan putra-putri terbaik bangsa tersebut dapat menjadi salah satu kontribusi dalam mendorong lahirnya pengaturan terkait perlindungan data dan sistem informasi di Indonesia. Terlebih, kementerian/lembaga negara memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman dan gangguan keamanan data sehingga diperlukan upaya perlindungan yang semakin kuat dan terarah.

Pada kesempatan tersebut, Suprihartini juga mengapresiasi Pustekinfo atas inisiatif dan penyelenggaraan Hackathon 2026 yang dikomandoi Kepala Pustekinfo Erdinal Hendradjaja.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan terobosan yang prosesnya telah berlangsung sejak sebelum acara penganugerahan dan menjadi wadah untuk melahirkan berbagai ide serta inovasi dalam pengamanan data dan informasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Menutup wawancara, Suprihartini turut menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang dan berharap gagasan yang telah dihasilkan dapat terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi penguatan keamanan informasi.

Suprihartini juga berharap kegiatan Hackathon dapat kembali diselenggarakan pada tahun mendatang sebagai wadah berkelanjutan bagi lahirnya inovasi dan gagasan baru dalam memperkuat perlindungan data dan informasi di lingkungan kementerian/lembaga negara.

“Ke depan, mudah-mudahan acara ini tahun depan dapat terus diselenggarakan sehingga akan melahirkan ide-ide dan gagasan bagaimana kita memproteksi data dan informasi yang ada di kementerian/lembaga negara kita,” pungkas Plt. Sekjen DPR RI tersebut. (Dinda)

Share:

Read More

Atalia: Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya penerapan skala prioritas dalam proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat. Anak-anak dari keluarga paling membutuhkan, khususnya yang masuk kelompok Desil 1 dan 2, harus menjadi prioritas agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Atalia menilai, jumlah masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi terbawah masih sangat besar, sementara daya tampung Sekolah Rakyat terbatas. Karena itu, diperlukan mekanisme seleksi yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan calon peserta didik sehingga kesempatan memperoleh pendidikan dapat diberikan terlebih dahulu kepada mereka yang paling membutuhkan.

“Kalau kita bicara Desil 1 dan 2, jumlahnya memang sangat banyak. Artinya, harus ada skala prioritas. Mana yang paling membutuhkan dulu, itu yang harus kita utamakan,” ujar Atalia saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Meski demikian, Atalia mengingatkan bahwa penerimaan peserta didik tidak cukup hanya didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga. Kesiapan anak, baik secara fisik maupun mental, juga perlu menjadi pertimbangan agar mereka mampu mengikuti proses pembelajaran sekaligus beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun potensi dan mengembangkan kemampuan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemenuhan kriteria ekonomi perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesiapan masing-masing anak.

“Yang paling penting juga adalah kesiapan anaknya. Jadi bukan hanya soal Desil 1 dan 2 sebagai kategori ekonomi, tetapi kesiapan anak secara fisik dan mental juga perlu diperhatikan,” jelasnya.

Di sisi lain, Atalia mengapresiasi perkembangan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas yang dinilainya menunjukkan kemajuan positif. Sejumlah siswa telah memperlihatkan potensi dan prestasi melalui berbagai kegiatan, mulai dari olahraga atletik, pencak silat, baris-berbaris, hingga seni tari.

Ia menilai, capaian tersebut menjadi bukti bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang apabila memperoleh pendidikan dan pembinaan yang tepat. Prestasi para siswa juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Ketika anak-anak ini sudah menunjukkan prestasi, bisa beradaptasi, dan melakukan hal-hal baik bagi masyarakat, itu akan menjadi harapan bagi keluarga lain. Mereka akan datang dengan sendirinya karena melihat bahwa Sekolah Rakyat memberikan kesempatan dan pendidikan yang berkualitas,” tutur Atalia.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lale Syifaun Nufus turut mengapresiasi potensi dan bakat yang ditunjukkan para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas. Menurutnya, keterbatasan ekonomi keluarga, termasuk anak-anak yang berasal dari kelompok Desil 1 dan 2, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berprestasi selama memperoleh kesempatan, pendampingan, dan pembinaan yang memadai.

Lale mencontohkan penampilan para siswa yang dinilainya luar biasa, meskipun baru mendapatkan pembinaan selama dua hari. Kekompakan dan kemampuan yang ditunjukkan para peserta didik tersebut menjadi gambaran bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan yang tepat.

“Begitu luar biasanya anak-anak kita dibimbing hanya dalam waktu dua hari, mereka sudah memberikan penampilan yang luar biasa. Kompak semuanya dalam waktu dua hari. Belum tentu kita bisa seperti itu,” ujar Lale.

Selain mengapresiasi perkembangan siswa, Lale mengingatkan pihak sekolah untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan perlakuan yang setara dan terbebas dari perundungan. Ia menegaskan bahwa latar belakang sosial dan ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk melakukan diskriminasi terhadap peserta didik.

Lale juga menyampaikan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam membantu menyelesaikan berbagai kendala penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Banyumas, termasuk persoalan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

“Tugas Bapak, Ibu bagaimana caranya agar mereka memang benar-benar sama seperti yang lainnya. Tidak dibuli oleh yang lainnya. Kami dari Komisi VIII dan staf nanti akan berkoordinasi agar permasalahan yang ada di Sekolah Rakyat ini bisa diselesaikan secepat mungkin, seperti tadi SDM,” pungkas Lale. (Dinda)

Share:

Read More

Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.

Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

"Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang," lanjutnya.

TB Hasanuddin pun menjelaskan, urgensi pembentukan UU khusus Penyadapan memiliki landasan hukum, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan diatur melalui undang-undang khusus.

"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," jelas TB Hasanuddin.

Lebih lanjut, anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan serta komunikasi dan informatika itu menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan serta pengawasan yang jelas. TB Hasanuddin juga memandang UU khusus penyadapan menjadi semakin penting menyusul kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

"Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuh TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin juga menyoroti peredaran perangkat penyadapan yang kini semakin mudah diakses dan diperjualbelikan. Menurutnya, kepemilikan serta penggunaan perangkat tersebut perlu dibatasi hanya bagi lembaga yang memiliki kewenangan dan kepentingan penegakan hukum.

"Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya," ujar TB Hasanuddin.

Selain soal pembatasan kepemilikan perangkat, TB Hasanuddin mendorong penguatan pengawasan untuk memastikan penyadapan tidak melanggar hak privasi dan hak konstitusional masyarakat, termasuk melalui parlemen.

“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tutup TB Hasanuddin. (Dinda)

Share:

Read More

Pemerintah Tetapkan ICP Oktober US$117,24 per Barel, Harga November Diproyeksi Melandai

Pemerintah Tetapkan ICP Oktober US$117,24 per Barel, Harga November Diproyeksi Melandai. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) periode Oktober 2026 sebesar US$117,24 per barel. Angka ini mengikuti penguatan seluruh acuan minyak mentah dunia, naik US$4,43 per barel dibandingkan ICP September 2026 yang sebesar US$112,81 per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 416.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Oktober 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, kenaikan ICP sejalan dengan penguatan harga minyak mentah di pasar internasional, yang didorong meningkatnya premi risiko akibat ketegangan geopolitik.

"Rata-rata ICP bulan Oktober 2026 yang naik menjadi US$117,24 per barel dipengaruhi dinamika pasar internasional dan eskalasi ketegangan geopolitik yang memicu peningkatan premi risiko perang di pasar global. Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional," ujar Laode.

Penguatan itu tercermin pada sejumlah acuan utama dunia:

1. Brent (ICE) naik US$6,32 menjadi US$108,34 per barel
2. WTI (Nymex) naik US$1,25 menjadi US$96,94 per barel
3. Dated Brent naik US$8,00 menjadi US$124,77 per barel
4. Basket OPEC naik US$1,56 menjadi US$112,13 per barel

Menurut Laode, pasar mencermati kelancaran rantai pasok energi global, terutama keamanan fasilitas energi dan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, dua jalur penting distribusi minyak dunia. Aktivitas transit kapal di Selat Hormuz bahkan sempat menyentuh level terendah.

Persediaan minyak mentah global yang terbatas turut menopang harga. Laporan International Energy Agency (IEA) dan U.S. Energy Information Administration (EIA) menunjukkan persediaan minyak dunia berada pada kondisi ketat.

"EIA mencatat persediaan minyak mentah komersial turun hingga 3,8 persen di bawah rata-rata lima tahun. Di samping itu, kondisi pasar pasokan diesel yang sangat ketat juga memaksa kilang-kilang global mengolah minyak mentah dalam jumlah lebih tinggi," kata Laode.

Proyeksi November 2026

Memasuki November 2026, ICP diproyeksikan bergerak di kisaran US$103,94 hingga US$108,94 per barel. Pasar diperkirakan akan mencermati perkembangan politik di Amerika Serikat, arah kebijakan geopolitik global, serta persediaan minyak dunia yang masih rendah.

"Namun demikian, ada faktor penyeimbang yang berpotensi mengurangi tekanan harga, seperti pemulihan aktivitas produksi minyak di Teluk Meksiko AS pascabadai Isaias serta peluang terjadinya penyesuaian premi risiko jika diplomasi global mulai membuahkan hasil," ujar Laode.

Pemerintah akan terus mencermati pergerakan harga minyak dunia dan faktor-faktor yang memengaruhinya sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Penetapan ICP juga dipastikan tetap transparan dan mencerminkan dinamika pasar internasional, sehingga akuntabel bagi keuangan negara maupun kegiatan usaha hulu migas. (Burhan)

Share:

Read More

Menko Muhaimin: Jangan Biarkan Warung dan UMKM Kalah dari Dominasi Ritel Modern

Menko Muhaimin: Jangan Biarkan Warung dan UMKM Kalah dari Dominasi Ritel Modern. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyoroti semakin terbatasnya ruang bagi warung, toko kelontong, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bersaing di tengah dominasi ritel modern.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem ekonomi agar pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang lebih adil untuk tumbuh.

Menko PM mencontohkan keberadaan warung Madura yang masih mampu bertahan dan bersaing dengan jaringan ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret.

Meski beroperasi dalam skala kecil, warung-warung tersebut menunjukkan bahwa usaha rakyat memiliki daya tahan dan potensi untuk berkembang apabila mendapat ruang yang memadai.

“Warung Madura, meskipun kecil, berani bersaing dan bertanding dengan Alfamart. Ini menunjukkan bahwa usaha kecil bisa tetap eksis," ucap Menko Muhaimin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Tetapi, kita harus melihat persoalan yang lebih besar, karena banyak toko kelontong, pengusaha kecil, dan UMKM yang perlahan-lahan rontok,” sambungnya.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Selama ini, berbagai model kerja ekonomi, termasuk koperasi dan pendampingan usaha, perlu dievaluasi karena belum cukup kuat mendorong pelaku ekonomi kecil untuk berkembang.

Menko Muhaimin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memulai evaluasi menyeluruh melalui agenda transformasi bangsa dengan mengembalikan orientasi pembangunan pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

Salah satu arah perubahan yang disoroti adalah pembenahan tata kelola sumber daya alam, termasuk kebijakan satu pintu ekspor.

Dirinya menilai, pengelolaan kekayaan nasional perlu diarahkan agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Di tengah perubahan tersebut, ia mendorong koperasi pesantren menjadi salah satu contoh keberhasilan penguatan ekonomi rakyat.

Menurutnya, koperasi harus dibangun dengan kepemilikan yang terbuka, tata kelola yang bertanggung jawab, serta rasa memiliki dari seluruh anggotanya.

“Kepemilikan harus terbuka, seterbuka-terbukanya, sehingga ada pertanggungjawaban, rasa memiliki, dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga. Koperasi juga harus memiliki semangat untuk mencari keuntungan agar bisa tumbuh dan berkembang,” tegasnya.

Dirinya berharap koperasi pesantren tidak mengulangi kegagalan berbagai model usaha rakyat sebelumnya. Koperasi harus mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif, memperluas kesempatan usaha, dan mengambil bagian dalam pasar domestik.

Ia menegaskan, perubahan arah pembangunan ekonomi perlu disambut dengan kesiapan masyarakat dalam membangun sarana dan ekosistem usaha yang kuat.

Dengan begitu, pelaku usaha kecil, koperasi, dan UMKM tidak hanya menjadi penonton di pasar sendiri, melainkan mampu tumbuh sebagai tuan rumah di negeri sendiri. (Muh)

Share:

Read More

Kemenko PM dan LPS Dorong Kopontren Jawa Timur Naik Kelas melalui Penguatan Tata Kelola

Kemenko PM dan LPS Dorong Kopontren Jawa Timur Naik Kelas melalui Penguatan Tata Kelola. (Dok. Kemenko PM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memperkuat kapasitas pengelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di Jawa Timur, melalui peningkatan literasi keuangan dan tata kelola koperasi.

Langkah ini diarahkan untuk mendorong Kopontren menjadi kelembagaan ekonomi yang profesional, akuntabel, dan mampu menopang kemandirian ekonomi pesantren.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong koperasi pesantren menjadi salah satu contoh keberhasilan penguatan ekonomi rakyat.

Menurutnya, koperasi harus dibangun dengan kepemilikan yang terbuka, tata kelola yang bertanggung jawab, serta rasa memiliki dari seluruh anggotanya.

“Kepemilikan harus terbuka, seterbuka-terbukanya, sehingga ada pertanggungjawaban, rasa memiliki, dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga. Koperasi juga harus memiliki semangat untuk mencari keuntungan agar bisa tumbuh dan berkembang,” ucap Menko Muhaimin dalam Sosialisasi Literasi Keuangan kepada Pengurus Koperasi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).

Ia berharap Kopontren mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan tidak hanya bergerak di lingkungan internal pesantren. Koperasi perlu disiapkan agar dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang lebih luas, termasuk menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris, menyampaikan bahwa Kopontren memiliki potensi ekonomi yang besar untuk terus dikembangkan.

Secara nasional, dari sekitar 2.300 Kopontren yang tercatat aktif, sebanyak 636 koperasi telah melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi-koperasi tersebut menghimpun sekitar 238.150 anggota dan mengelola aset mencapai Rp2,48 triliun.

Data ini menjadi pijakan awal untuk memetakan kebutuhan penguatan Kopontren. Pemutakhiran data, verifikasi legalitas dan kepengurusan, serta identifikasi jenis dan kapasitas usaha diperlukan agar pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

"Selain penguatan kelembagaan, kegiatan bersama LPS juga membekali pengurus dengan pemahaman mengenai pengelolaan dana anggota, pencatatan keuangan, pelaporan berkala, dan pengendalian risiko," ucap Haris.

Literasi keuangan juga mencakup pemanfaatan layanan keuangan formal dan digital serta kewaspadaan terhadap tawaran investasi dan pinjaman yang tidak berizin untuk menjaga keamanan dana anggota sekaligus membangun kepercayaan terhadap koperasi pesantren.

Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, khususnya melalui penguatan keterpaduan program pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Melalui sinergi pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, dan dunia usaha, Kemenko PM mendorong Kopontren semakin profesional dan berdaya saing.

Penguatan tata kelola dan literasi keuangan diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan unit usaha, perluasan akses pasar dan kemitraan, serta penciptaan peluang ekonomi bagi santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren. (Muh)

Share:

Read More

Perkuat Pro-Eksistensi, Kemenag Rencanakan Forum Bersama Ikatan Cendekiawan Lintas Agama

Menag Nasaruddin Umar saat memberikan arahan pada Dialog Tokoh Lintas Agama. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama merencanakan pelibatan ikatan cendekiawan dari enam agama dalam satu forum bersama guna memperkuat ketahanan moral masyarakat. Selain menyinergikan kalangan intelektual lintas iman, Kemenag juga menggagas agar forum silaturahmi dan dialog tokoh lintas agama dapat diselenggarakan secara berkala setiap bulan.

Gagasan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memberikan arahan pada Dialog Kerukunan Antar-Tokoh Lintas Agama bertema "Merawat Toleransi, Menguatkan Negeri" di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menag menyebutkan bahwa saat ini seluruh umat beragama di Indonesia telah memiliki wadah organisasi cendekiawan masing-masing. Keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim, Ikatan Cendekiawan Kristen, Ikatan Cendekiawan Katolik yang telah memperbarui kepengurusannya, Ikatan Cendekiawan Hindu, serta Ikatan Cendekiawan Buddha kini semakin lengkap setelah terbentuknya Ikatan Cendekiawan Khonghucu.

“Semua umat beragama di Indonesia sudah memiliki ikatan cendekiawan, termasuk baru saja terbentuk Ikatan Cendekiawan Khonghucu yang dipimpin oleh Pak Chandra. Kami berencana mengundang para ikatan cendekiawan ini dalam satu forum untuk mengedepankan objektivitas dan akal sehat yang dipandu dengan kearifan agama masing-masing,” ujar Menag.

Di samping konsolidasi cendekiawan, Menag mengusulkan agar pertemuan tokoh lintas agama dapat digelar secara rutin setiap bulan untuk mempererat keakraban antarumat beragama. Ia menjelaskan perlunya peningkatan kualitas hubungan antarumat beragama dari sekadar toleransi pasif menuju kerukunan yang bersifat proaktif, atau dari ko-eksistensi menjadi pro-eksistensi.

“Toleransi sering dimaknai secara pasif, sedangkan kerukunan menuntut sikap proaktif. Kami mengajak para tokoh agama agar kita tidak sekadar bertoleransi, tetapi aktif membangun kerukunan; tidak sekadar berko-eksistensi, tetapi berpro-eksistensi dan saling memahami satu sama lain,” tutur Menag.

Lebih lanjut, Menag menguraikan bahwa perbedaan istilah atau bahasa kerap membuat jarak terlihat besar, padahal pesan inti ajaran agama-agama memiliki titik temu dalam menebarkan kasih sayang. Ia mencontohkan konsep kasih sayang yang dikenal sebagai Al-Hubb dalam Islam, Agape dalam Kristen, Ahimsa dalam Hindu, Maitri Karuna dalam Buddha, serta ajaran cinta kasih dalam Khonghucu.

“Toleransi bukan untuk menyamakan sesuatu yang berbeda, tetapi juga tidak boleh diartikan membedakan sesuatu yang sesungguhnya memiliki pesan yang sama. Wilayah kesepahaman inilah yang perlu terus diperluas melalui dialog,” tambahnya.

Pengalaman Indonesia dalam memelihara kerukunan secara horizontal maupun vertikal tersebut, lanjut Menag, turut menarik perhatian sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah, serta beberapa negara di Afrika yang mengundang Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam merawat perdamaian. Upaya ini juga selaras dengan penguatan kerja sama antara Masjid Istiqlal dan Vatikan saat kunjungan Paus Fransiskus yang mengangkat isu kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan persaudaraan lintas iman.

Melalui perpaduan antara objektivitas kaum cendekiawan dan keteladanan para pemuka agama, Kemenag berharap terbangun kesadaran moral kolektif yang mampu menjaga kerukunan serta keutuhan bangsa di tengah berbagai dinamika global. (Evi)

Share:

Read More

Kemenag Kembali Buka Pengajuan Bantuan Pesantren 2026, Simak Jenis dan Jadwalnya!

Sesditjen Pesantren Arsad Hidayat. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama kembali membuka pengajuan program bantuan bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026. Terdapat empat jenis bantuan yang dapat diajukan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan. Pendaftaran dibuka mulai 9 hingga 15 November 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa empat program bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pesantren, mulai dari penguatan kegiatan pendidikan dan kemitraan hingga peningkatan fasilitas kesehatan dan sanitasi serta perbaikan asrama.

Ia mengajak pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengajukan bantuan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami mengajak pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan pengajuan dilakukan melalui aplikasi resmi yang telah disediakan," ujar Arsad Hidayat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia merinci, empat program bantuan yang dibuka pada November ini meliputi Bantuan Halaqah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp50 juta, Bantuan Kemitraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sebesar Rp100 juta, Bantuan Peningkatan Kesehatan dan Sanitasi Pesantren sebesar Rp50 juta, serta Bantuan Rehabilitasi Asrama Pesantren sebesar Rp50 juta.

Arsad meminta calon penerima bantuan mempelajari petunjuk teknis masing-masing program yang tersedia pada kedua laman tersebut. Petunjuk teknis menjadi acuan dalam memahami persyaratan administrasi, mekanisme pengajuan, serta ketentuan penyaluran bantuan.

Ia juga meminta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk aktif menyosialisasikan informasi tersebut kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di wilayah masing-masing.

Selain menyosialisasikan program, jajaran Kemenag di daerah diminta segera memproses rekomendasi bagi lembaga yang telah mengajukan permohonan bantuan sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis. Langkah ini diperlukan agar lembaga yang telah mendaftar dapat melanjutkan proses administrasi dan mencetak bukti pendaftaran melalui aplikasi.

Seluruh Proses Pengajuan Gratis

Arsad menegaskan bahwa seluruh tahapan pengajuan proposal, seleksi, penetapan penerima hingga pencairan bantuan tidak dipungut biaya alias gratis. Tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada lembaga penerima bantuan.

"Kami tegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dan penyaluran bantuan ini gratis. Tidak ada biaya pendaftaran, biaya rekomendasi, ataupun pungutan lainnya. Karena itu, pesantren harus berhati-hati apabila ada pihak yang meminta imbalan dengan mengatasnamakan Kementerian Agama," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan program bantuan pemerintah. Informasi resmi mengenai bantuan disampaikan melalui website dan media sosial Kementerian Agama, serta melalui Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Melalui program bantuan ini, Ditjen Pesantren berharap dukungan pemerintah dapat semakin menjangkau lembaga-lembaga yang membutuhkan.

“Kami berharap bantuan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kemitraan, perbaikan fasilitas kesehatan dan sanitasi, serta peningkatan kelayakan sarana hunian santri. Jadi, bagi yang memenuhi persyaratan diimbau segera memanfaatkan kesempatan tersebut,” tutup Arsad. (Evi)

Share:

Read More

Wamendagri Bima Dorong Daerah Regional Sumatera Bangun Ekosistem Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Wamendagri Bima Dorong Daerah Regional Sumatera Bangun Ekosistem Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. (Dok. Kemendagri)

Medan, WaraWiri.net - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergambar dalam angka statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut mengusung tema "Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat".

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Karena itu, Pemda perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif, merata, dan memberikan manfaat hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

"Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, itu poinnya. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata inklusif, artinya, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan," jelasnya.

Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda juga perlu memiliki visi pembangunan jangka panjang agar kebijakan yang diambil tidak sekadar berorientasi pada capaian sesaat.

Bima turut mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Pemda perlu segera menyiapkan generasi produktif, khususnya generasi Z dan milenial, agar mampu menjadi penggerak ekonomi.

"Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait enggak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang," tegasnya.

Ia juga mendorong Pemda mengembangkan sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai memiliki potensi besar sekaligus relevan dengan kebutuhan generasi muda.

Di sisi lain, Bima mengingatkan bahwa belanja pemerintah bukan satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Pemda harus mampu membangun ekosistem yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, industri kreatif, hingga penguatan rantai produksi dan distribusi.

Ia mencontohkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang semestinya tidak hanya berorientasi pada jumlah pengunjung. Pemda perlu menghitung dampaknya terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta penggunaan produk dan jasa dari daerah setempat.

Selain itu, Bima meminta kepala daerah memanfaatkan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Data tersebut perlu dipahami secara komprehensif agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi yang juga hadir dalam forum tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi dari capaian seluruh daerah.

"Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten dan kota," jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa daerah perlu memahami potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

"Kalau kita ingin membangun ekonomi kita secara kuat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan yang tinggi, maka kita harus mendorong membangun ekosistem," terangnya.

Turut hadir dalam forum tersebut para kepala daerah se-Sumatera atau yang mewakili serta pejabat terkait lainnya. (Fathi)

Share:

Read More

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC. (Dok. Pertamina)

Turkey, WaraWiri.net - Pertamina melalui PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan Unilever menandatangani Joint Statement dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye.

Pernyataan bersama ini mencerminkan kesamaan visi kedua perusahaan untuk memperkuat dialog dan menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi, pengurangan emisi metana, dan dekarbonisasi industri nasional.

Biomethane yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik memiliki potensi untuk mendukung dekarbonisasi industri, memperkuat ketahanan energi, serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi metana nasional. Pengembangan potensi tersebut perlu didukung oleh standar tata kelola lingkungan yang ketat serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang terukur.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat di seluruh value chain. Pemilik bahan baku, pengembang proyek, operator infrastruktur, pemerintah, asosiasi industri, dan calon pengguna, masing-masing memiliki peran penting dalam membangun ekosistem biomethane yang andal dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini mencakup pengembangan pasokan dan infrastruktur, peningkatan ketertelusuran (traceability), penguatan kepercayaan pasar, serta penciptaan iklim yang mendukung investasi jangka panjang.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pengembangan biomethane di Indonesia.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan biomethane sebagai bagian dari transisi energi nasional. Dengan dukungan infrastruktur gas bumi yang telah terbangun, akses pasar, serta pengalaman dalam distribusi gas bumi, PGN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan peluang pengembangan biomethane dengan kebutuhan pelanggan industri terhadap alternatif energi yang lebih rendah karbon,” ujar Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menegaskan komitmen PGN dalam mewujudkan rantai pasok biomethane yang berkelanjutan baik secara teknis maupun kelayakan bisnisnya di Indonesia, mengakselerasi pemanfaatan solusi gas terbarukan, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan demi mendukung target dekarbonisasi nasional dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sementara itu, Unilever meyakini bahwa sinyal pasar yang kredibel dapat meningkatkan kelayakan ekonomi proyek serta memberikan keyakinan lebih besar bagi investor dan pengembang untuk membawa proyek biomethane dari tahap konsep menuju implementasi.

Shailendra Sadera, Chief Procurement Officer Unilever, mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang nyata untuk mengubah limbah organik menjadi energi terbarukan, sekaligus menekan emisi metana dan membantu sektor industri melakukan dekarbonisasi.

"Namun, biomethane hanya dapat berkembang jika kita membangun ekosistem pendukungnya, mulai dari pasokan, infrastruktur, permintaan industri, dan iklim pendukung yang tepat. Jika dieksekusi dengan tepat, biomethane dapat menjadi komplementer penggunaan listrik dan efisiensi energi, sekaligus menghasilkan penurunan emisi yang terukur dan mendukung ekonomi sirkular. Kuncinya adalah membangun pasar tersebut dengan prinsip keberlanjutan yang kuat dan integritas tinggi sejak awal," kata Shailendra.

Kedua belah pihak menyambut baik diskusi berkelanjutan dengan lembaga pemerintah, asosiasi industri, pengembang proyek, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjajaki langkah nyata dalam memperluas pengembangan biomethane, termasuk kesiapan proyek, integrasi infrastruktur, pengembangan pasar, traceability, dan regulasi yang mendukung.

Melalui ekosistem biomethane yang inklusif dan kredibel, PGN dan Unilever meyakini bahwa Indonesia dapat memperkuat sektor gas terbarukan, sekaligus menciptakan peluang bagi investasi dalam negeri, penurunan emisi yang terukur, dan nilai ekonomi jangka panjang.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Perser) Agung Wicaksono, mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah awal yang penting dalam menjajaki pengembangan ekosistem biometana di Indonesia. Inisiatif tersebut sejalan dengan target transisi energi nasional dan dekarbonisasi, sekaligus mendukung ambisi Unilever mencapai emisi nol bersih di seluruh rantai nilainya pada 2039.

“Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN bertindak sebagai penyedia infrastruktur sekaligus penggerak pasar. Dengan infrastruktur gas, konektivitas pasar, serta pengalaman dalam transmisi dan distribusi, PGN dapat menghubungkan potensi pasokan biometana dengan pelanggan industri yang membutuhkan solusi energi rendah karbon,” ujar Agung.

Menurut Agung, pengembangan biomethane juga sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi melalui pemanfaatan sumber energi domestik sebagai alternatif impor energi fosil. Selain itu, inisiatif ini mendorong ekonomi sirkular melalui pengembangan ekosistem energi rendah karbon yang tangguh dan berkelanjutan. (Dimas)

Share:

Read More

Pertamina Grup Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026

Pertamina Grup Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - Menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat merupakan tanggung jawab yang terus diemban Pertamina Grup sebagai perusahaan energi nasional. Amanah tersebut dijalankan melalui sinergi seluruh lini bisnis untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga, memperkuat ketahanan energi, serta mempersiapkan kebutuhan energi Indonesia di masa depan.

Atas kontribusi tersebut, tiga perusahaan di lingkungan Pertamina Grup menerima penghargaan dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di Jakarta, Kamis (12/11).

PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga masing-masing menerima penghargaan kategori Anugerah Penggerak Sektor Energi, sementara PT Pertamina Training & Consulting (PTC) meraih penghargaan kategori Anugerah Penggerak Transformasi Digital.

Penghargaan PT Pertamina (Persero) diterima oleh Corporate Secretary, Arya Dwi Paramita, yang diserahkan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. Sementara itu, penghargaan PT Pertamina Patra Niaga diterima oleh Wakil Direktur Utama I, Taufik Aditiyawarman. Adapun penghargaan PT Pertamina Training & Consulting diterima oleh Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis, Eldhini Vionna, yang diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pertamina Grup. Menurutnya, penghargaan ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh Perwira Pertamina untuk terus menjalankan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

“Bagi Pertamina, menjaga ketahanan energi nasional merupakan tanggung jawab besar yang harus terus kami jalankan. Energi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan penggerak perekonomian. Karena itu, fokus kami adalah bagaimana memastikan energi tetap tersedia, dapat diakses masyarakat, dan mampu mendukung aktivitas serta pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Arya.

Arya menambahkan, penghargaan yang diterima Pertamina Grup menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan inovasi dan transformasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pertamina Grup terus memperkuat perannya sebagai perusahaan energi nasional melalui pengelolaan bisnis yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran energi. Seluruh kegiatan tersebut didukung penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta transformasi digital untuk meningkatkan keandalan operasional dan kualitas pelayanan.

Sejalan dengan kebutuhan energi yang terus berkembang, Pertamina juga menjalankan Dual Growth Strategy, yaitu strategi pertumbuhan yang mengedepankan penguatan bisnis energi eksisting sekaligus pengembangan bisnis energi rendah karbon.

“Pertamina terus berupaya memperkuat bisnis energi yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat, sekaligus mengembangkan energi rendah karbon sebagai bagian dari transformasi perusahaan. Kedua langkah ini kami jalankan secara beriringan karena ketahanan energi hari ini dan keberlanjutan energi di masa depan sama-sama penting bagi Indonesia,” jelas Arya.

Pada bisnis energi eksisting, Pertamina terus mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi, modernisasi kilang, serta optimalisasi infrastruktur dan jaringan distribusi energi. Sementara itu, pengembangan energi rendah karbon dilakukan melalui berbagai inisiatif, antara lain energi panas bumi, bioetanol, Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta pengembangan biodiesel menuju implementasi B50.

Arya menegaskan bahwa upaya menjaga ketahanan energi membutuhkan kerja sama dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, Pertamina terus membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya kemandirian energi nasional.

“Kami menyadari bahwa perjalanan menuju ketahanan dan kemandirian energi masih membutuhkan kerja keras dan kolaborasi banyak pihak. Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah, dan menjalankan amanah sebaik-baiknya agar kehadiran Pertamina benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan Indonesia,” tutup Arya. (Dimas)

Share:

Read More

Menko Airlangga: Industri Kelapa Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Menko Airlangga: Industri Kelapa Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Energi Nasional. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, baik melalui kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor, maupun ketahanan energi. Dengan potensi dan keunggulan produktivitas yang dimiliki, industri kelapa sawit Indonesia terus didorong untuk berkembang secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas pekebun, penerapan standar keberlanjutan, serta percepatan hilirisasi.

Pada Triwulan III 2026, subsektor perkebunan berkontribusi sebesar 5,15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan kelapa sawit sebagai komoditas penyumbang terbesar dalam subsektor tersebut. Kinerja positif juga tercermin dari nilai ekspor kelapa sawit periode Januari–Oktober 2026 yang mencapai USD28,84 miliar, meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar USD24,88 miliar. Dari sisi volume, ekspor mencapai 33,8 juta ton atau meningkat 6% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

“Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis bagi Indonesia. Selain memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, kelapa sawit juga memiliki keunggulan komparatif dari sisi efisiensi penggunaan lahan, dengan produktivitas minyak mencapai sekitar 4 ton per hektare, sementara komoditas minyak nabati utama lainnya hanya menghasilkan kurang dari 0,7 ton per hektare,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Kamis (12/11).

Pemerintah juga terus memastikan agar manfaat ekonomi industri kelapa sawit dapat dirasakan secara lebih luas oleh pekebun rakyat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, serta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit. Program pengembangan SDM tersebut mencakup pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas pekebun.

Berbagai program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa perluasan areal perkebunan. Upaya ini turut tercermin dari peningkatan produksi kelapa sawit Indonesia dari 52,76 juta ton pada tahun 2024 menjadi 56,55 juta ton pada tahun 2025. Pada tahun 2026, produksi kelapa sawit diproyeksikan mencapai sekitar 60 juta ton, dengan konsumsi domestik sebesar 27,9 juta ton dan ekspor sekitar 35 juta ton.

Di sisi keberlanjutan, Pemerintah terus memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai instrumen nasional untuk memastikan produksi kelapa sawit memenuhi persyaratan keberlanjutan. Pengembangan Sistem Informasi ISPO juga terus dilakukan guna memperkuat integrasi data perkebunan, sertifikasi, serta informasi rantai pasok terkait. Penguatan tersebut untuk memenuhi standar keberlanjutan dan persyaratan pasar dan menjadi fondasi bagi pengembangan industri hilir kelapa sawit.

 Salah satu langkah strategis hilirisasi tersebut diwujudkan melalui implementasi mandatori biodiesel B50 yang dimulai pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan meningkatkan kebutuhan biodiesel dari sekitar 15,6 juta kiloliter pada implementasi B40 menjadi sekitar 16,7 juta kiloliter pada B50. Selain memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, implementasi B50 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO₂ ekuivalen. Pemerintah juga terus menjajaki pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.

Lebih lanjut, Pemerintah menilai bahwa berbagai tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit juga membuka peluang untuk memperkuat daya saing dan memperluas kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi faktor penting dalam mengembangkan industri kelapa sawit yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Dengan kolaborasi yang berkelanjutan dan komitmen bersama, kita dapat memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap menjadi kontributor yang bertanggung jawab bagi ketahanan pangan global, menjadi pilar ketahanan energi, serta menjadi sumber ketahanan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga. (Alif)

Share:

Read More

Transformasi Ekonomi Jadi Kunci Perkuat Daya Saing dan Perluas Manfaat Pertumbuhan bagi Masyarakat

Transformasi Ekonomi Jadi Kunci Perkuat Daya Saing dan Perluas Manfaat Pertumbuhan bagi Masyarakat. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional guna menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Di tengah disrupsi global dan teknologi yang semakin cepat, transformasi menjadi agenda penting untuk memperkuat daya saing industri dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru. Hal tersebut sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47% (yoy) pada triwulan III-2026, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04%.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam acara Ngobrol Ekonomi Diskurs Network, Kamis (12/11), menyampaikan bahwa dinamika perekonomian saat ini perlu dilihat secara lebih komprehensif, terutama dalam memahami perubahan pola konsumsi, pendapatan, dan struktur lapangan kerja masyarakat. Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang dengan tingkat pengangguran sebesar 4,75%. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,07% pada Maret 2026, rasio Gini membaik menjadi 0,368, serta inflasi tetap terkendali sebesar 3,23% (yoy) pada Oktober 2026.

“Yang perlu kita pahami, disrupsi teknologi itu harus ada transformasi. Ada sektor-sektor industri yang dulu menyerap kelas menengah, itu sekarang tidak sanggup bertahan lagi. Tidak sanggup bersaing, karena mereka telat menerapkan new technology. Kemudian sektor-sektor retail yang jual di mall. Itu juga mereka memang tidak sanggup karena sekarang sudah banyak yang belanja online. Jadi ada pergeseran,” ungkap Wamenko Dradjad.

Wamenko Dradjad juga menyampaikan bahwa sektor informasi dan komunikasi, transportasi, restoran, serta perhotelan menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Sektor-sektor berbasis teknologi dan jasa tersebut juga memiliki tingkat upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mempercepat transformasi struktur ekonomi agar pertumbuhan sektor-sektor baru dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mampu menyerap tenaga kerja dari sektor yang mengalami penyesuaian.

Untuk menjaga daya beli dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi, Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan. Langkah tersebut antara lain melalui penguatan kebijakan pengupahan, perluasan cakupan Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP), relaksasi bunga kredit perumahan, Program Magang Nasional, serta tambahan kredit program. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp900.000 bagi ±13,3 juta pekerja, serta diskon transportasi periode Natal dan Tahun Baru.

Wamenko Dradjad menegaskan bahwa berbagai stimulus tersebut merupakan langkah untuk menjaga kondisi masyarakat yang terdampak dalam jangka pendek. Namun, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan agenda transformasi ekonomi yang lebih mendasar. 

“Program-program tersebut ibarat obat penurun panas untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak. Namun, solusi utamanya tetap pada transformasi sektor ekonomi. Kita perlu membangun sektor-sektor baru yang kuat, berbasis teknologi, dan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja secara lebih optimal,” jelas Wamenko Dradjad.

Selain transformasi sektor industri, Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi melalui penyederhanaan regulasi serta percepatan penyelesaian berbagai hambatan usaha. Dalam hal ini, Satuan Tugas Satgas Debottlenecking menjadi salah satu instrumen koordinasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi dunia usaha. Wamenko Dradjad menekankan pentingnya deregulasi dan debirokratisasi agar Indonesia tidak terjebak dalam regulasi yang berlebihan, sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien dan kompetitif.

Upaya transformasi tersebut juga perlu didukung dengan penguatan pasar modal dan tata kelola investasi. Pemerintah mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui penguatan tata kelola dan efisiensi perusahaan, percepatan penegakan aturan, serta peningkatan edukasi bagi investor dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan pasar dan memastikan pasar modal dapat berperan semakin optimal sebagai salah satu instrumen investasi dan pengelolaan tabungan masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan internasional melalui pengembangan kerja sama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), termasuk dengan Uni Eropa dan negara-negara mitra lainnya. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar produk Indonesia, meningkatkan ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Sejalan dengan arahan Presiden, agenda penguatan ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi juga terus menjadi prioritas Pemerintah.

Menutup keterangannya, Wamenko Dradjad menekankan bahwa Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus, penyederhanaan perizinan, serta penguatan sektor-sektor produktif perlu terus dioptimalkan agar Indonesia dapat menarik investasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. 

Melalui sinergi kebijakan antarkementerian dan lembaga, Pemerintah optimistis transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional, meningkatkan produktivitas, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat. (Alif)

Share:

Read More

Ombudsman RI Kawal Rekrutmen CASN Bebas Maladministrasi

Ombudsman RI Kawal Rekrutmen CASN Bebas Maladministrasi. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI menegaskan komitmennya dalam mengawal rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) agar bersih, transparan, dan bebas maladministrasi. Komitmen ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Sepanjang 2022 hingga 12 November 2026, Ombudsman RI menerima 1.790 Laporan Masyarakat terkait seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Dari jumlah tersebut, Radian menjelaskan data per 12 November 2026, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, dengan sebaran tahun penerimaan terdiri atas 280 laporan pada 2022, 275 laporan pada 2023, 610 laporan pada 2024, 534 laporan pada 2025, dan 91 laporan pada 2026 (ongoing).

"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian Syam.

Menurut Radian, terdapat sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian. Pada tahap penetapan formasi, risiko yang muncul berupa formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir. Pada tahap pengumuman dan pendaftaran, persoalan dapat berupa persyaratan yang rumit dan multitafsir hingga gangguan pada sistem pendaftaran. Sementara itu, dalam seleksi administrasi dan masa sanggah, titik rawan meliputi proses verifikasi yang tidak seragam serta sanggahan yang tidak dijawab tepat waktu.

Pada tahap seleksi kompetensi, pelaksanaan tes non-CAT yang kurang transparan serta perangkat dan fasilitas ujian yang tidak standar juga perlu menjadi perhatian. Selanjutnya, pada tahap pengumuman hasil dan pemberkasan, perubahan jadwal secara mendadak serta indikasi campur tangan pihak lain menjadi potensi permasalahan. Adapun pada tahap penetapan NIP dan pengangkatan, penundaan yang berlarut-larut dapat menghambat proses pengangkatan peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi.

Selain itu, permasalahan yang kerap berulang dalam proses rekrutmen CASN meliputi perubahan jadwal seleksi, perbedaan pemahaman verifikator dalam memaknai regulasi yang diterbitkan, serta perubahan kebijakan pada tahapan seleksi. Sementara itu, dalam tahapan pengelolaan pengaduan, permasalahan yang sering ditemukan antara lain penundaan berlarut dalam menindaklanjuti pengaduan peserta serta layanan helpdesk tingkat nasional yang belum memberikan solusi atas pengaduan yang disampaikan peserta.

"Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," tegasnya.

Radian menegaskan bahwa pengawasan Ombudsman RI terhadap proses seleksi CASN menjadi penting dan mendesak, mengingat pemerintah menargetkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026 pada akhir November 2026 dengan perkiraan sekitar 150 ribu formasi. Selain itu, terdapat rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Sejalan dengan hal tersebut, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada penyelenggara seleksi, antara lain penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, serta peningkatan kolaborasi antarseluruh instansi penyelenggara. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses rekrutmen CASN berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Ombudsman RI mengimbau peserta seleksi dan masyarakat yang menemukan dugaan maladministrasi dalam proses rekrutmen CASN untuk terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara. Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI secara gratis melalui Call Center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau laman resmi www.ombudsman.go.id.

"Untuk memudahkan akses pengaduan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi," pungkas Radian. (Siti)

Share:

Read More

KemenHAM Gandeng Kemenperin Perkuat Kepatuhan Perusahaan

KemenHAM Gandeng Kemenperin Perkuat Kepatuhan Perusahaan. (Dok. Kemen HAM)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara resmi membuka kegiatan "Penguatan HAM Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri Jababeka" pada Senin (09/11). Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto, menyampaikan bahwa kawasan industri Jababeka dipilih sebagai lokasi perdana untuk memperkenalkan dan memperkuat penerapan konsep bisnis dan HAM, sebelum nantinya diperluas ke kawasan industri lain di seluruh Indonesia.

“Menurut kami perlu ada apresiasi atau rekognisi terhadap kawasan yang berpraktik baik terkait pelaksanaan HAM. Mudah-mudahan kawasan Jababeka bisa mendapatkannya,” kata Wamen HAM.

Dalam pengarahannya, Wamen HAM mengatakan penerapan prinsip bisnis dan HAM berpedoman pada instrumen United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Kerangka kerja PBB ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi (duty to protect), tanggung jawab korporasi untuk menghormati (responsibility to respect), dan penyediaan akses pemulihan bagi pihak yang terdampak (access to remedy).

“Ide dasarnya adalah bagaimana praktik bisnis, dunia usaha, dan korporasi menghormati hak asasi manusia dalam operasinya. Banyak praktik bisnis perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan pada karyawan/buruh serta hak-hak mereka,” tegasnya.

Untuk memperkuat kepatuhan tersebut, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepatuhan HAM Pelaku Usaha yang mencakup mekanisme human rights due diligence atau uji tuntas HAM. Langkah regulasi ini berlandaskan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Stranas Bisnis dan HAM, sekaligus mendukung pemenuhan syarat keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Berdasarkan roadmap KemenHAM, pelaksanaan uji tuntas HAM ditargetkan berlaku secara wajib bagi para pelaku usaha pada tahun 2028 mendatang.

“Penilaian dan uji tuntas HAM ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat perekonomian atau investasi, justru sebaliknya untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan usaha,” jelasnya.

Menurutnya, kepatuhan terhadap prinsip HAM terbukti memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan, mengurangi risiko konflik operasional, serta meningkatkan daya terima produk di pasar global.

Selain itu, integrasi HAM juga sejalan dengan imbauan Dewan HAM PBB agar aspek HAM dimasukkan ke dalam tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Sebagai langkah awal internal sebelum uji tuntas resmi diberlakukan, KemenHAM memperkenalkan aplikasi "PRISMA" sebagai sarana penilaian mandiri (self-assessment) bagi perusahaan untuk mengukur tingkat kepatuhan HAM secara mandiri. Penilaian kepatuhan tersebut nantinya akan melibatkan asesor tersertifikasi, sementara KemenHAM dan Kemenperin berkomitmen memberikan pendampingan serta sosialisasi secara berkelanjutan bagi manajemen perusahaan maupun serikat pekerja. Melalui ikhtiar bersama ini, kawasan industri di Indonesia diharapkan tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei Gofar; Direktur Kepatuhan HAM Untuk Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Siti Fajar Ningrum; Tenaga Ahli KemenHAM Bidang Ketenagakerjaan Penta Peturun; Tenaga Ahli KemenHAM Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Roichatul Aswidah; Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Dr. Winardi beserta jajaran; dan Direktur Utama PT Jababeka Infrastuktur Didik Purbadi beserta jajaran. (Evi)

Share:

Read More

Lindungi Bisnis dari Jerat Hukum, KPK Dorong Pimpinan BUMD Kuasai Prinsip GCG dan BJR

Lindungi Bisnis dari Jerat Hukum, KPK Dorong Pimpinan BUMD Kuasai Prinsip GCG dan BJR. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Dinamika bisnis modern menuntut jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bergerak cepat, taktis, dan responsif. Namun, kecepatan eksekusi korporasi tersebut dibayangi oleh risiko hukum jika tidak diiringi pemahaman mendalam terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR). 

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan “Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI Jakarta,” yang digelar di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Kamis (12/11). Forum strategis ini mempertemukan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas seluruh BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penguatan pemahaman bagi jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas di seluruh BUMD Pemprov DKI Jakarta mengenai tata kelola perusahaan serta batasan kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis.

“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” tegas Tanak dalam sambutannya.

Bagi KPK, setiap kebijakan strategis wajib berpijak pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah penerapan GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta doktrin BJR menjadi instrumen penyelamat. 

“BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” imbuhnya.

Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui kewenangan atau keluar dari koridor tugas (ultra vires), dapat menyeret pimpinan korporasi ke ranah hukum. Contohnya, direksi memberikan fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur dan tanpa sepengetahuan perusahaan, sehingga hal itu merupakan pelanggaran fatal yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik langkah pencegahan KPK. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting guna menyamakan persepsi di level pimpinan mengenai batasan kewenangan, sehingga kekhawatiran akan aspek hukum dalam mengambil keputusan bisnis dapat dimitigasi secara terukur. 

“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” ujar Syaefuloh.

Sebagai informasi, konsep BJR berkembang dari praktik hukum di negara-negara common law, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Wales, dan Australia. Konsep tersebut berkaitan dengan independensi pimpinan perusahaan, cakupan tanggung jawab, hingga perlindungan hukum terhadap direksi dalam menjalankan usaha.

KPK turut mengingatkan aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal. Oleh karena itu, jika terjadi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, instrumen hukum mulai dari Pasal 92 dan 97 jo Pasal 155 Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas (PT) hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diberlakukan tanpa pandang bulu kepada direksi maupun komisaris yang terlibat. 

KPK juga menilai, bahwa pemimpin memiliki peran kunci dalam membangun budaya antikorupsi. Bagi KPK, kepemimpinan yang berintegritas menjadi salah satu kunci dalam memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik dan bersih dari korupsi.

Melalui penguatan tata kelola ini, KPK mendorong para pemimpin BUMD untuk menjadikan integritas sebagai fondasi utama. Dengan matangnya manajemen risiko, penerapan GCG, dan optimalisasi BJR, BUMD diharapkan mampu menjalankan fungsi komersial sekaligus pelayanan publik secara optimal demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. (Deni)

Share:

Read More

KPK Perkuat Integritas 5.938 Pegawai Barantin, Antisipasi Risiko Korupsi di Layanan Karantina

KPK Perkuat Integritas 5.938 Pegawai Barantin, Antisipasi Risiko Korupsi di Layanan Karantina. (Dok. KPK)

Bekasi, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan menyasar 5.938 pegawai Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Program E-Learning ASN Berintegritas. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja antikorupsi sekaligus memperkuat pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan karantina.

Program tersebut secara resmi dimulai melalui kegiatan ‘Kick-Off E-Learning ASN Berintegritas’ di Auditorium Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Barantin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (11/11).

Penguatan integritas menjadi penting mengingat Barantin memiliki fungsi pelayanan publik, pemeriksaan, dan pengawasan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara profesional, objektif, dan akuntabel agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas. Reformasi birokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus didukung komitmen aparatur untuk menjadikan integritas sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sektor pelayanan karantina memiliki sejumlah titik rawan korupsi yang perlu diantisipasi, mulai dari intervensi terhadap hasil pemeriksaan dan pengawasan, gratifikasi, pungutan liar, hingga manipulasi dokumen administrasi. Jika dibiarkan, praktik tersebut dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, merugikan masyarakat, dan menggerus kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” ujar Yonathan.

Ia menegaskan, seluruh kewenangan dalam pelayanan karantina harus dijalankan secara objektif dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun pihak lain. Hasil pemeriksaan harus mencerminkan kondisi sebenarnya, sementara setiap dokumen dan proses administrasi wajib disusun secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Yonathan, pencegahan korupsi juga perlu ditopang sistem pengendalian dan budaya kerja yang kuat, bukan semata-mata mengandalkan komitmen individu. Hal ini terutama diperlukan pada unit pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki potensi risiko penyimpangan.

“Melalui pembelajaran ini, KPK mendorong jajaran Barantin untuk mengenali risiko korupsi dalam pelaksanaan tugas, menjaga independensi pengambilan keputusan, serta mengutamakan kepentingan publik. Pembelajaran ini diharapkan menjadi bekal bagi aparatur untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan menerapkan langkah pencegahan dalam lingkup kerjanya,” wanti Yonathan.

Mengenali Risiko, Memperkuat Tata Kelola Layanan

Yonathan menambahkan, E-Learning ASN Berintegritas merupakan program jangka panjang KPK yang akan terus diperluas hingga 2029. Instansi yang telah memenuhi target kepesertaan didorong melanjutkan pembelajaran secara bertahap, termasuk mengembangkan materi penguatan integritas lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik organisasi masing-masing.

Melalui program ini, KPK berharap penguatan kapasitas ASN dapat berkontribusi terhadap terwujudnya layanan karantina yang transparan, objektif, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola internal Barantin, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa penerapan E-Learning ASN Berintegritas merupakan bagian dari komitmen seluruh pegawai untuk menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Program ini sekaligus menjadi sarana penguatan kapasitas dan integritas aparatur melalui pembelajaran antikorupsi yang terstruktur.

“Integritas harus tercermin dalam tindakan dan keputusan sehari-hari, bukan berhenti sebagai komitmen tertulis. Setiap pegawai perlu memastikan tugas dan pelayanan dilaksanakan secara jujur, profesional, serta bertanggung jawab agar fungsi karantina dapat berjalan optimal,” kata Abdul.

Ia juga menyampaikan lima pesan kepada jajarannya, yakni menghadirkan keteladanan dari setiap pemegang jabatan, menjaga integritas di seluruh titik layanan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, mengikuti rangkaian pembelajaran integritas, serta membangun kerja sama organisasi yang terukur.

Penguatan integritas tersebut, lanjut Abdul, perlu berjalan beriringan dengan transformasi pelayanan melalui digitalisasi, integrasi proses bisnis, dan penyederhanaan prosedur. Transformasi ini harus tetap memastikan fungsi utama karantina dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia berjalan optimal.

Di tengah keberagaman latar belakang instansi yang tergabung, Barantin juga perlu membangun kesamaan budaya kerja untuk mewujudkan institusi yang kompeten, unggul, amanah, dan tangguh menghadapi intervensi.

Sementara itu, Kepala PPSDM Barantin, Wisnu Wasisa Putra, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi Barantin dan KPK sekaligus menjadi salah satu proyek percontohan penguatan ASN berintegritas.

Pembelajaran diikuti 5.938 pegawai Barantin yang tersebar di seluruh Indonesia melalui platform ‘e-learning’ selama tiga hari. Materi pembelajaran disusun berdasarkan bidang tugas masing-masing kedeputian dan dilengkapi evaluasi pada tahap akhir.

Melalui program tersebut, Barantin menargetkan peningkatan kompetensi dan integritas pegawai, khususnya petugas yang menangani verifikasi dokumen dan pemeriksaan segel karantina. Dengan proses pelayanan yang sesuai ketentuan serta dukungan aparatur profesional, Barantin diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah, mencegah penyimpangan, sekaligus memperkuat perlindungan sumber daya hayati Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Utama (Sestama) Barantin, Shahandra Hanitiyo; Deputi Bidang Karantina Hewan, Sriyanto; Inspektur Barantin, Riswan; Direktur Manajemen Risiko Karantina Hewan, Anes Doni Kriwito; Direktur Manajemen Risiko Karantina Ikan, Sugeng Sudiarto; Kepala Biro Organisasi dan SDM, Dian Sri Rezeki; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Marwan. (Deni)

Share:

Read More