Pastikan Pelayanan Mudik dan Balik Berjalan Prima, Ombudsman RI Awasi Sektor Transportasi dan Perhubungan

Pastikan Pelayanan Mudik dan Balik Berjalan Prima, Ombudsman RI Awasi Sektor Transportasi dan Perhubungan. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI melaksanakan pengawasan pelayanan publik sektor transportasi dan perhubungan melalui pemantauan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat selama periode mudik dan balik dapat berjalan optimal serta mencegah potensi maladministrasi.

Pengawasan dilakukan oleh Ombudsman RI bersama seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI di daerah dengan periode pelaksanaan mulai H-10 hingga H+8 Lebaran. Fokus pemantauan mencakup berbagai layanan transportasi dan fasilitas pendukung di titik-titik keberangkatan dan kedatangan pemudik, seperti bandara, terminal, stasiun, serta pusat kegiatan mudik.

Anggota Ombudsman RI,Hery Susanto, saat memantau di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Kamis (12/3/2026), menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan layanan publik di sektor transportasi, termasuk aspek keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

"Momentum mudik Lebaran merupakan periode dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Karena itu, kami memastikan seluruh penyelenggara layanan publik dapat memberikan pelayanan yang optimal, aman, dan nyaman bagi masyarakat," ujar Hery.

Dalam kegiatan tersebut, Hery bersama jajaran Ombudsman RI melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari kelayakan pesawat, layanan kesehatan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung di bandara, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan.

Selain di Bandara Soekarno-Hatta, pemantauan juga dijadwalkan dilakukan di sejumlah titik layanan transportasi lainnya, antara lain Plaza Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah (15 Maret 2026),Terminal Pulo Gebang (16 Maret 2026), kawasan Senayan, GBK dan Stasiun Pasar Senen (17 Maret 2026), serta Terminal Kampung Rambutan (18 Maret 2026).

Bersamaan dengan memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 Ombudsman RI, kegiatan pengawasan mudik ini juga disertai dengan aksi sosial berupa pembagian takjil gratis kepada masyarakat di beberapa titik pemantauan, serta turut melaksanakan kegiatan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa serta Perdamaian Dunia yang berlangsung pada 13-14 Maret 2026 di Jakarta dan Jawa Barat.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Hery berharap seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik dapat terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pemudik. Adapun pemantauan dilakukan sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman RI untuk memastikan pelayanan publik prima kepada masyarakat. (Dinda)
Share:

Pasokan Energi Ramadan-Idulfitri Aman, ESDM Apresiasi Kesiapan Pertamina

Pasokan Energi Ramadan-Idulfitri Aman, ESDM Apresiasi Kesiapan Pertamina. (Dok. Pertamina)

Indramayu, WaraWiri.net - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Hal itu terungkap dalam kunjungan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, saat melakukan kunjungan ke PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Downstream Refinery Unit (RU) VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 12 Maret 2026.

Turut mendampingi pada kesempatan ini Ketua Posko Nasional Ramadan & Idulfitri 2026, Erika Retnowati, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, serta Direktur Operasi Kilang Pertamina Patra Niaga, Didik Bahagia.

Laode menjelaskan, Pertamina juga telah mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri guna mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM & LPG, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pertamina juga melakukan penyediaan sejumlah layanan, seperti motoris, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Bahwa kondisi sampai dengan pemenuhan kebutuhan baik untuk BBM, LPG dan minyak mentah, semuanya dapat tersedia dengan baik. Masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi saat ini,” imbau Laode Sulaeman.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Posko Nasional Ramadan & Idulfitri 2026, Erika Retnowati. Menurutnya, Pertamina telah melakukan beragam upaya maksimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saya apresiasi tentunya pada Pertamina, yang dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini tetap berusaha maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan bahwa pasokan energi berada dalam kondisi aman. Pertamina juga berupaya memastikan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026 tersedia dengan baik.

“Selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri, kami juga menyiapkan berbagai layanan tambahan. Kami ingin menunjukkan bahwa Pertamina hadir dengan pelayanan yang lebih ramah dan lebih hangat kepada masyarakat. Di SPBU juga akan tersedia berbagai fasilitas tambahan, termasuk beberapa layanan gratis bagi masyarakat yang melakukan perjalanan,” terang Ega.

Selain mengaktifkan kembali Tim Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, masih menurut Ega, Pertamina juga melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan Satgas berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.

“Pertamina juga telah membentuk Satuan Tugas yang siaga selama periode Ramadan dan Idulfitri, baik di wilayah operasional maupun di kilang. Setiap provinsi memiliki posko dan nomor kontak yang dapat dihubungi masyarakat apabila terjadi kendala terkait distribusi energi,” pungkas Mars Ega.

Refinery Unit VI Balongan merupakan kilang Pertamina dengan kompleksitas tertinggi yang ditunjukkan oleh Nelson Complexity Index sekitar 11,9. Sehingga kilang Balongan mampu memproduksi produk bahan bakar minyak dan juga petrokimia. (Dimas)
Share:

Wamenpar Pastikan Destinasi Surabaya Siap Sambut Lonjakan Wisatawan Libur Nyepi-Lebaran

Wamenpar Pastikan Destinasi Surabaya Siap Sambut Lonjakan Wisatawan Libur Nyepi-Lebaran. (Dok. Kemenpar)

Surabaya, WaraWiri.net - Wakil Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa meninjau kesiapan sejumlah destinasi wisata di Surabaya menjelang libur panjang Nyepi dan Lebaran 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan destinasi dan layanan transportasi siap menghadapi potensi lonjakan kunjungan wisatawan.

Peninjauan dimulai dari kawasan Museum Sepuluh Nopember dan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya pada Kamis (12/3/2026). Kedua situs bersejarah ini dibangun untuk mengenang peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Monumen Tugu Pahlawan lebih dahulu dibangun pada tahun 1951 dan diresmikan pada 1952. Sementara itu, Museum Sepuluh Nopember didirikan sebagai pelengkap monumen tersebut dengan menampilkan ratusan koleksi sejarah, termasuk berbagai peninggalan dari peristiwa pertempuran di Surabaya.

Wamenpar Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pariwisata untuk memastikan kesiapan destinasi wisata secara langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan agar wisatawan dapat menikmati destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama masa liburan.

“Kementerian Pariwisata sesuai arahan Ibu Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan visitasi ke sejumlah destinasi wisata di Jawa Timur. Sejak kemarin dimulai dari Malang dan hari ini dilanjutkan di Surabaya. Hari ini kami meninjau Tugu Pahlawan dan museum, kemudian ke Pantai Kenjeran, dan terakhir ke Bandara Internasional Juanda,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Destinasi berikutnya yang dikunjungi adalah Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Surabaya.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenpar mengawali peninjauan dengan mengecek pos pantau CCTV yang memonitor sejumlah sudut kawasan THP Kenjeran. Peninjauan kemudian dilanjutkan dengan melihat kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk kelengkapan peralatan medis, ambulans, serta ketersediaan petugas kesehatan.

Ni Luh Puspa juga bertemu dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya yang akan bertugas selama masa libur Lebaran.

“Prediksinya lebih dari tiga ribu wisatawan akan datang ke THP Kenjeran saat libur Lebaran. Karena itu fasilitasnya harus dipersiapkan secara maksimal, baik dari sisi layanan, keamanan, maupun keselamatan,” ujarnya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Bandara Internasional Juanda untuk memastikan kesiapan layanan transportasi udara menjelang arus mudik dan libur panjang.

Di bandara tersebut, Wamenpar meninjau berbagai fasilitas layanan bagi penumpang, mulai dari Posko Siaga Idul Fitri, konter check-in, fasilitas kamar mandi, Tab Capsule, hingga fasilitas kesehatan dan ruang laktasi.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar juga menyempatkan diri berbincang dengan para penumpang di ruang tunggu bandara serta membagikan bingkisan takjil kepada para penumpang yang sedang menunggu penerbangan.

Ia menjelaskan kunjungan ini juga menjadi bagian dari langkah koordinasi dan pemantauan terhadap berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan mobilitas wisatawan selama periode libur Nyepi dan Lebaran.

Peningkatan mobilitas penumpang diperkirakan akan terjadi di berbagai simpul transportasi, termasuk di Bandara Internasional Juanda yang menjadi salah satu gerbang utama perjalanan udara di Jawa Timur.

Wamenpar juga menyampaikan Kementerian Pariwisata telah menerbitkan surat edaran terkait penyelenggaraan libur Nyepi dan Lebaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, serta berbagai asosiasi di sektor pariwisata.

“Melalui kebijakan tersebut pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan libur panjang dengan berwisata ke berbagai destinasi di dalam negeri. Kita berharap masyarakat dapat menikmati libur Nyepi dan Lebaran ini dengan aman, nyaman, dan menyenangkan,” ucap Ni Luh Puspa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mempersiapkan layanan pariwisata selama masa libur panjang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI, Polri, PT Angkasa Pura Bandara Internasional Juanda, serta semua pihak yang telah terlibat. Mudah-mudahan liburan kali ini lebih baik dari tahun lalu dan memberikan dampak ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelum melakukan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Surabaya, Wamenpar Ni Luh Puspa juga berkesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya, Malang.

Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Smart and Sustainable Hospitality, Sinergi Teknologi Digital, Penguatan SDM, dan Transformasi Kebijakan Pariwisata Indonesia” yang disampaikan kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, Departemen Bisnis dan Hospitality, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya di Gedung Widyaloka.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenpar menekankan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci utama dalam membangun industri pariwisata yang berdaya saing.

Menurutnya, meskipun teknologi terus berkembang, pelayanan yang tulus dan keramahtamahan tetap menjadi faktor utama yang membuat wisatawan merasa berkesan dan ingin kembali berkunjung.

“Teknologi akan terus berkembang dan tren akan terus berubah, tetapi pelayanan dari hati akan selalu dibutuhkan. Keramahtamahan menjadi kunci yang membuat wisatawan mengingat Indonesia dan ingin kembali berkunjung,” kata Ni Luh Puspa.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak takut menghadapi perkembangan teknologi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam industri pariwisata.

Menurutnya, generasi muda justru perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melahirkan inovasi dan kreativitas yang dapat mendorong pariwisata Indonesia semakin berkualitas dan berdaya saing global.

“Dalam pariwisata terdapat tiga kekuatan utama, yaitu sumber daya manusia, pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Generasi muda harus berani berinovasi agar pariwisata Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat global,” ucap Ni Luh Puspa. (Rizal)
Share:

Lantik Anggota/Deputi BP Batam, Menko Airlangga Sampaikan Perlunya Perkuat Tata Kelola dan Daya Saing Kawasan

Lantik Anggota/Deputi BP Batam, Menko Airlangga Sampaikan Perlunya Perkuat Tata Kelola dan Daya Saing Kawasan. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Batam, WaraWiri.net - Menghadapi dinamika global serta kebutuhan dalam percepatan pengembangan kawasan yang semakin kompetitif, diperlukan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pengelolaan kawasan, salah satunya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sejalan dengan hal tersebut, BP Batam perlu melakukan penyesuaian fokus dan target kinerja internal guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta mendorong percepatan pengembangan kawasan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Dalam rangka mendukung upaya penyesuaian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melantik Anggota/Deputi BP Batam pada Jumat (13/03). Sejumlah Anggota/Deputi BP Batam yang dilantik yakni Syarlin Joyo sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Djemy Francis sebagai Deputi Bidang Investasi, dan Denny Tondano sebagai Deputi Bidang Pengusahaan.

“Diperlukan tata kelola pengusahaan yang efisien, cepat, transparan, dan akuntabel. Sehingga dengan demikian para pelaku usaha merasa nyaman dan mendapatkan kepastian dalam berusaha di Batam,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Batam sebagai kawasan yang bersaing dengan kawasan lainnya di negara lain. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan adanya peningkatan pertumbuhaan ekonomi yang diatas rata-rata regional atau provinsi, peningkatan investasi, penyerapan lapangan kerja baru, dan peningkatan infrastruktur kawasan yang berstandar internasional.

Selain itu, Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pengembangan kawasan melalui penguatan aspek regulasi, antara lain melalui perubahan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP) serta berbagai regulasi pendukung lainnya. Pemerintah juga telah meminta Kementerian/Lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan fasilitasi kepada BP Batam, sehingga proses perizinan berusaha dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien, dengan perizinan yang diperlukan cukup difasilitasi melalui BP Batam.

Ke depan, Menko Airlangga mendorong BP Batam untuk memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia, termasuk menindaklanjuti berbagai komitmen investasi yang telah disepakati, seperti pengembangan industri semikonduktor. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi di kawasan Batam, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis dalam menyiapkan transformasi ekonomi Indonesia ke depan yang semakin berbasis pada informasi dan teknologi, dengan industri semikonduktor sebagai salah satu tulang punggungnya.

“Dengan semangat kerja sama tidak hanya dalam internal tetapi juga dengan seluruh stakeholders di Batam, saya yakin Batam akan dapat menjadi daerah pengembangan industri dan wisata serta tujuan investasi,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Walikota Batam sekaligus sebagai Kepala BP Batam, Wakil Walikota Batam sekaligus sebagai Wakil Kepala BP Batam, pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kemenko Perekonomian, serta Anggota/Deputi BP Batam. (Budi)
Share:

Menag Terima KWI, Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Uskup Asia Juli 2026

Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto Bunjamin di Masjid Istiqlal, Jakarta. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto Bunjamin di Masjid Istiqlal, Jumat (13/3/2026). Pertemuan ini membahas rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para uskup Asia yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Turut mendampingi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kemenag, Suparman, dan Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu.

Antonius Subianto menjelaskan bahwa pertemuan para uskup Asia akan digelar pada 20–26 Juli 2026. "Para peserta dijadwalkan tiba pada 20 Juli, kemudian acara pembukaan berlangsung pada 21 Juli dan penutupan pada 26 Juli di Gereja Katedral Jakarta," ujar Antonius.

“Diperkirakan sekitar 150 uskup dari berbagai negara di Asia akan hadir. Selain itu juga akan ada sejumlah tamu perwakilan dari Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Oseania,” lanjutnya.

Ia menambahkan, setelah acara penutupan, para peserta direncanakan mengunjungi Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.

Menanggapi rencana itu, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan pertemuan tersebut di Indonesia.

“Tentu saja kami sangat menerima dan mendukung terlaksananya pertemuan ini. Bagaimanapun kunjungan Paus Fransiskus pada 2024 lalu ke Masjid Istiqlal telah memberikan nuansa positif bagi persaudaraan antarumat beragama,” kata Menag.

Menag juga menegaskan bahwa Kementerian Agama terus mendorong rumah-rumah ibadah, termasuk masjid dan gereja, untuk mengedepankan pesan perdamaian dalam setiap khotbah dan kegiatan keagamaan.

“Kami mendorong agar narasi yang disampaikan di rumah-rumah ibadah menyejukkan, mencerahkan, dan mencerdaskan, serta menguatkan persatuan bangsa. Tidak bermuatan ujaran kebencian maupun provokasi,” ujar Menag.

Pertemuan para uskup Asia ini diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen Indonesia sebagai ruang perjumpaan yang damai bagi masyarakat dunia. (Bambang)
Share:

Sambut Idulfitri 1447 Hijriah, Kemenimipas Berangkatkan 661 Peserta Mudik Bersama

Sambut Idulfitri 1447 Hijriah, Kemenimipas Berangkatkan 661 Peserta Mudik Bersama. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyelenggarakan kegiatan Mudik Bersama dengan tema “Mudik Prima, Silaturahmi Bermakna” dalam rangka menyambut Hari Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan Kemenimipas yang bertujuan memberikan fasilitas perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi para pegawai beserta keluarga, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurai kepadatan arus mudik.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program mudik bersama merupakan bentuk perhatian kementerian kepada keluarga besar Kemenimipas, sekaligus dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur arus perjalanan saat musim mudik.

“Ini adalah tahun kedua (penyelenggaraan mudik bersama). Tentunya ini adalah upaya dari kita untuk memberikan fasilitas kepada keluarga besar kita, agar ikut membantu mengurangi beban biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka mudik, sekaligus juga mendukung program pemerintah untuk mengurai jangan sampai terjadi kemacetan,” ujar Menteri Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus juga mengingatkan para peserta mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan berkendara selama di kampung halaman, khususnya bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda dua. Menteri Agus juga berpesan agar seluruh peserta diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga nantinya dapat kembali bertugas di Jakarta dan sekitarnya.

“Oleh karena itu saya berpesan tolong nanti driver-nya hati-hati, enggak usah buru-buru. Lebaran masih panjang, ini masih ada dua minggu lagi, jadi pelan-pelan saja, jaga keselamatan. Jangan lupa juga kalau naik motor (selama di kampung halaman) pakai helm. Jadi tolong jaga keselamatan,” ucap Menteri Agus.

Sebelumnya, berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Imipas, Asep Kurnia, program Mudik Bersama tahun 2026 menyediakan 17 armada bus yang melayani 6 rute perjalanan, yakni Lampung (1 bus), Palembang (1 bus), Surabaya (5 bus), Yogyakarta (4 bus), Surakarta (3 bus), dan Semarang (3 bus). Dari total 803 pendaftar, sebanyak 661 peserta telah terverifikasi untuk mengikuti program mudik bersama ini, yang terdiri dari pegawai, keluarga, taruna, PPPK, PPNPN, hingga peserta magang.

Pelaksanaan program ini juga didukung oleh sejumlah mitra strategis yang berkontribusi dalam penyediaan armada bus, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Solusi Bangun Indonesia, dan ParagonCorp.

Kegiatan Mudik Bersama merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan yang diselenggarakan Kemenimipas, termasuk Safari Ramadan, penyaluran bantuan sosial, pembagian takjil, serta pengumpulan zakat dan infak bagi masyarakat dan keluarga warga binaan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berharap para peserta dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, mempererat silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman, serta kembali dengan semangat baru untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. (Slamet)
Share:

Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2026, KAI dan Pemerintah Pastikan Mudik Aman, Nyaman, dan Lancar

Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2026, KAI dan Pemerintah Pastikan Mudik Aman, Nyaman, dan Lancar. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Angkutan Lebaran 2026 di Halaman Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (13/3). Kegiatan ini menjadi bagian dari kesiapan menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Apel tersebut dilaksanakan sebagai bentuk konsolidasi kesiapan operasional serta koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran. Bertindak sebagai pembina apel adalah Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia Suntana. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta jajaran Direksi dan manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama para personel operasional yang akan bertugas selama masa Angkutan Lebaran.

Dalam amanatnya, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia Suntana menyampaikan bahwa Apel Gelar Pasukan merupakan momentum untuk memastikan kesiapan seluruh unsur penyelenggara transportasi dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Kegiatan ini mencerminkan komitmen negara untuk menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang pulang ke kampung halaman, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan transportasi kereta api yang menjadi salah satu moda pilihan utama.

“Saya menekankan bahwa keselamatan adalah harga mati. Seluruh sarana dan prasarana harus dipastikan dalam kondisi andal melalui pemeriksaan yang detail, sementara keamanan jalur, stasiun, dan perlintasan sebidang perlu mendapat perhatian khusus. Seluruh personel juga harus siaga memberikan pelayanan yang responsif dan humanis agar perjalanan masyarakat selama Angkutan Lebaran dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujar Suntana.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa masa Angkutan Lebaran 2026 berlangsung selama 22 hari, mulai 11 Maret hingga 1 April 2026. Untuk memastikan pengendalian operasional berjalan optimal, KAI juga menggelar Posko Angkutan Lebaran selama 18 hari, yaitu pada 13–30 Maret 2026.

Pada periode angkutan Lebaran, kapasitas angkut KAI Group disiapkan mencapai 61.808.188 pelanggan atau meningkat sekitar 5,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total frekuensi perjalanan sebanyak 49.866 perjalanan. Untuk layanan kereta api jarak jauh, KAI menyediakan sekitar 4,5 juta tempat duduk yang secara operasional dapat melayani hingga sekitar 5 juta pelanggan. Kapasitas tersebut didukung dengan penambahan 62 perjalanan kereta api antarkota per hari selama masa angkutan Lebaran.

KAI juga mendukung berbagai program pemerintah selama Angkutan Lebaran 2026, antara lain stimulus transportasi kereta api berupa diskon tarif hingga 30 persen untuk lebih dari 1,28 juta tempat duduk ekonomi komersial pada periode 14–29 Maret 2026 dengan nilai stimulus pemerintah sebesar Rp116,15 miliar. Selain itu, KAI turut berpartisipasi dalam program Mudik Asyik Bersama BUMN serta program Motor Gratis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan menyiapkan 56.392 tempat duduk bagi pemudik.

Untuk memastikan kelancaran operasional, KAI melakukan ramp check sarana dan prasarana bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pemeriksaan tersebut mencakup kesiapan sarana, kondisi jalan rel, sistem keselamatan operasional, serta standar pelayanan minimum pada stasiun dan kereta.

Selain itu, KAI menyiapkan Posko Terpadu Angkutan Lebaran serta menempatkan 3.028 petugas tambahan yang tersebar di berbagai titik pelayanan, pengamanan, kebersihan, serta penjagaan perlintasan sebidang.

Dari sisi sistem digital, KAI juga memperkuat Rail Ticketing System melalui migrasi infrastruktur pada 21 Januari 2026. Sistem ini dirancang untuk menangani lonjakan transaksi selama periode penjualan tiket Lebaran dengan kapasitas antrean hingga 25.000 transaksi per menit sehingga proses pembelian tiket dapat berlangsung lebih stabil.

Pada masa Lebaran tahun ini, KAI juga menghadirkan inovasi layanan perjalanan melalui Kereta Ekonomi Kerakyatan yang dilengkapi pengaturan tempat duduk dengan konfigurasi 3–2 untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan tarif yang tetap terjangkau. Untuk relasi terjauh pada periode Angkutan Lebaran yaitu Pasarsenen-Lempuyangan, tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan dijual mulai Rp175.000.

KAI juga terus meningkatkan keselamatan perjalanan, khususnya di perlintasan sebidang yang jumlahnya lebih dari 3.700 titik di berbagai wilayah operasi. Sepanjang 2025 hingga Februari 2026, KAI bersama para pemangku kepentingan telah melakukan penutupan dan penyempitan 361 perlintasan sebagai upaya mengurangi potensi kecelakaan serta menjaga kelancaran perjalanan kereta api.

Hingga 13 Maret 2026 pukul 07.00 WIB, penjualan tiket Angkutan Lebaran untuk layanan kereta api jarak jauh dan lokal yang dikelola KAI telah mencapai 2.822.637 tiket dan diperkirakan akan terus meningkat menjelang puncak arus mudik.

Menutup kegiatan tersebut, Bobby menegaskan bahwa kesiapan Angkutan Lebaran merupakan hasil kerja bersama seluruh Insan perkeretaapian serta dukungan berbagai pihak.

“Angkutan Lebaran merupakan momentum mobilitas nasional dengan volume perjalanan yang sangat tinggi. Seluruh persiapan kami arahkan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu. Dukungan seluruh pihak serta kedisiplinan masyarakat, termasuk saat melintas di perlintasan sebidang, menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran perjalanan kereta api selama masa Angkutan Lebaran,” tutup Bobby. (Deni)
Share:

Pimpin Apel Operasi ketupat, Kapolri Instruksikan Jajaran Wujudkan Mudik Aman-Keluarga Bahagia

Pimpin Apel Operasi ketupat, Kapolri Instruksikan Jajaran Wujudkan Mudik Aman-Keluarga Bahagia. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis (12/3).

Dalam amanatnya, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar dapat bertugas dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”.

Keberhasilan Operasi Ketupat merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam setiap pelaksanaan tugas, bersama kita wujudkan Mudik Aman, Keluarga Bahagia, ujarnya.

Sigit mengatakan momentum Hari Raya Idul Fitri sangat penting untuk mendorong perekonomian nasional karena mampu mendorong perputaran uang yang signifikan dan memberikan multiplier effect di seluruh daerah.

Ia menjelaskan dari hasil survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan jumlah masyarakat yang akan melaksanakan mudik pada tahun ini mencapai 143,9 juta orang.

Meskipun diperkirakan menurun 2,5 juta dibanding tahun lalu, Kapolri meminta seluruh petugas untuk tetap waspada dan mengantisipasi lonjakan jumlah masyarakat yang mudik.

Terlebih lagi ada stimulus kebijakan pemerintah yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik, antara lain diskon tarif tol dan tiket untuk transportasi umum, hingga kebijakan work from anywhere, tuturnya.

Lebih lanjut, Kapolri mengingatkan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada dua gelombang yakni 14-15 Maret dan 18-19 Maret. Sementara untuk puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24-25 Maret dan 28-29 Maret.

Ia menambahkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah pengaturan lalu lintas selama periode Lebaran 2026 mulai dari pembatasan operasional angkutan barang, penerapan sistem one way, contra flow dan ganjil-genap, pengaturan penyeberangan laut hingga alih fungsi penimbangan kendaraan sebagai tempat istirahat.

Untuk itu, saya berharap seluruh personel memedomani dan mensosialisasikan pelaksanaan SKB ini, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, jelasnya.

Di sisi lain, Sigit mengingatkan dari hasil perhitungan BMKG kondisi cuaca pada saat arus mudik Lebaran 2026 akan dalam kondisi berawan hingga hujan lebat.

Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh anggota yang bertugas dalam kondisi siaga penuh menghadapi seluruh potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

Perlu kewaspadaan khusus terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tuturnya.

Untuk itu, diperlukan kesiapsiagaan baik penyiapan tim tanggap bencana, sarana dan prasarana pendukung, termasuk langkah-langkah penanganan bencana baik pada tahap pra, saat dan pasca bencana, imbuhnya.

Terakhir, Sigit juga meminta kepada jajaran kepolisian untuk melakukan pemetaan potensi gangguan kambtimas mulai dari premanisme, balap liar hingga perkelahian antar kelompok.

Ia secara khusus memerintahkan agar patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa terus ditingkatkan khususnya pada titik-titik dan jam rawan.

Selain itu, kata dia, seluruh jajaran Polsek hingga Polres diminta untuk turun melakukan pendataan rumah yang kosong ditinggalkan pemudik. Serta menyediakan penitipan kendaraan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mudik.

Optimalkan layanan Kepolisian 110 guna menghadirkan pelayanan Kepolisian yang responsif dan solutif, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran rekan-rekan, pungkasnya. (Junaedi)
Share:

Yonarmed 12 Kostrad Gagalkan Penyelundupan 21 Ball Press di Perbatasan RI-RDTL

Yonarmed 12 Kostrad Gagalkan Penyelundupan 21 Ball Press di Perbatasan RI-RDTL. (Dok. Puspen TNI)

NTT, WaraWiri.net - Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarmed 12/AY/2/2 Kostrad kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 21 (dua puluh satu) Ball Press yang diduga berasal dari Timor Leste.

Penggagalan tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) di wilayah Desa Dualaus, Kecamatan Hulumesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Barang ilegal tersebut rencananya akan dikirim dari wilayah Lakafehan Atambua menuju Kupang setelah sebelumnya masuk melalui jalur laut.

Keberhasilan penggagalan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pergerakan barang dari wilayah pesisir menuju jalur darat. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satgas Pamtas Yonarmed 12 Kostrad bersama unsur intelijen segera melakukan pemantauan hingga akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan barang yang diduga akan diselundupkan.

Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, personel Satgas menemukan kendaraan yang memuat puluhan Ball Press. Selanjutnya barang bukti sebanyak 21 Ball Press tersebut diamankan dan dibawa ke Mako Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarmed 12/AY/2/2 Kostrad untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satgas kemudian berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai Atambua guna penanganan serta proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko, S.H., M.Han., menyampaikan "Pelaksanaan kegiatan penggagalan penyelundupan ini merupakan penekanan dari pimpinan (Dankolakops Satgas Pamtas/Danrem 161/WS) untuk mencegah peningkatan intensitas kegiatan ilegal di wilayah perbatasan. Atas petunjuk tersebut, kami sebagai Dansatgas Pamtas memerintahkan jajaran untuk secara intens melaksanakan patroli serta bekerja sama dengan satuan intelijen yang beroperasi di daerah perbatasan. Alhamdulillah upaya tersebut membuahkan hasil, dan untuk itu saya tekankan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan ilegal apa pun di wilayah perbatasan," tegasnya.
Share:

Lanud Adisutjipto Serahkan Bingkisan Lebaran kepada PPAU Cabang 3 Yogyakarta sebagai Wujud Kepedulian kepada Purnawirawan

Lanud Adisutjipto Serahkan Bingkisan Lebaran kepada PPAU Cabang 3 Yogyakarta sebagai Wujud Kepedulian kepada Purnawirawan. (Dok. Puspen TNI)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto menyerahkan bingkisan Lebaran kepada anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Cabang 3 Yogyakarta sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para purnawirawan TNI AU. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor PPAU Cabang 3 Yogyakarta, Kamis (12/3/2026).

Komandan Lanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto, S.T., M.A.P., M.Han., yang diwakili Kepala Dinas Personel (Kadispers) Lanud Adisutjipto Kolonel Pnb Fahrur Rozi, S.T., M.I.Pol., menghadiri sekaligus menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada perwakilan anggota PPAU.

Ketua PPAU Cabang 3 Yogyakarta Marsekal Muda TNI (Purn) Agus R. Barnas, S.E., menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada TNI Angkatan Udara baik dari Lanud Adisutjipto, AAU, RSPAU dr. S. Harjolukito atas perhatian yang diberikan kepada para purnawirawan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk silaturahmi serta kepedulian keluarga besar TNI AU dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Penyerahan 350 paket bingkisan Lebaran dilakukan secara simbolis kepada perwakilan anggota PPAU oleh beberapa satuan TNI AU di wilayah Yogyakarta, yaitu dari Lanud Adisutjipto yang diwakili Kadispers, dari Akademi Angkatan Udara (AAU) oleh Direktur Administrasi (Dirmin) AAU, serta dari RSPAU dr. S. Hardjolukito oleh Kepala Sekertariat RSPAU dr. S. Hardjolukito.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Persatuan Istri Angkatan Udara (Pisau) serta perwakilan PPAU dari berbagai wilayah antara lain Purworejo, Sleman, Congot, Bantul, Magelang, Temanggung, Keraton, dan wilayah lainnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin mempererat tali silaturahmi antara TNI Angkatan Udara dengan para purnawirawan serta memperkuat rasa kebersamaan dalam keluarga besar TNI AU. (Tedy)
Share:

Menkeu Pimpin Sidang Debottlenecking ke-5, Bahas Hambatan Impor dan Investasi

Menkeu Pimpin Sidang Debottlenecking ke-5, Bahas Hambatan Impor dan Investasi. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin jalannya Sidang Debottlenecking yang ke-5 pada Jumat (13/03) di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Sidang ini membahas sejumlah persoalan perizinan dan hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha di berbagai sektor. 

Agenda sidang yang pertama membahas permasalahan perizinan impor bahan peledak berupa ammonium nitrat oleh PT Samator Indogas Tbk. Bahan tersebut digunakan sebagai komponen dalam produksi gas N2O atau gas bius yang dimanfaatkan untuk kebutuhan medis. 

Sementara itu pada agenda yang kedua, sidang membahas aduan proses pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Terdapat tiga pelapor yang mengadukan permasalahan tersebut, yakni PT Nakshatra Exim International, PT Eleganza Tile Indonesia, dan PT Kairos Indah Sejahtera.

Selanjutnya, pada agenda sidang ketiga memuat pengaduan PT Galang Bumi Industri mengenai penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) yang belum terealisasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rekomendasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung proyek Strategis Nasional (PSN) di Batam dan realisasi investasi di kawasan tersebut.

Melalui sidang debottlenecking ini, pemerintah berupaya mencari solusi untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan administratif agar kegiatan investasi dan industri dapat berjalan lebih optimal. (Alif)
Share:

Presiden Prabowo Pacu Transisi Energi, Targetkan 100 Gigawatt Tenaga Surya dan Optimalkan Geotermal

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan dan kemandirian energi. Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan program elektrifikasi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan geotermal.

Dalam sambutannya pada acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara, pada Rabu, 11 Maret 2026, Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki banyak alternatif sumber energi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan ke depan.

“Energi terbarukan dari tenaga surya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya dan kita akan buktikan kepada dunia, bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini,” ujar Kepala Negara.

Menurut Presiden Prabowo, dibandingkan banyak negara lain yang menghadapi kondisi lebih sulit, Indonesia justru memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sebagai modal untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai sumber energi, mulai dari kelapa sawit, singkong, jagung, hingga tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar.

“Ini memaksa kita akselerasi, kita harus percepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Kita punya geotermal yang sangat besar. Kalau tidak salah kedua cadangan terbesar di dunia yang belum dieksploitasi sepenuhnya,” imbuh Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menekankan bahwa percepatan pembangunan energi terbarukan tersebut merupakan wujud keseriusan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu bergerak cepat dan efektif dalam menghadapi tantangan global.

Dengan transformasi energi yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mencapai kemandirian energi, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam peta energi masa depan dunia. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Bahas Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Global bersama DEN dan Sejumlah Menteri

Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi global.

“Presiden Prabowo menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia, di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, dalam pertemuan tersebut turut disampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali,” ungkap Seskab Teddy.

Selain membahas stabilitas energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu fokus yang disampaikan Presiden Prabowo adalah percepatan program swasembada energi sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi global.

“Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat swasembada energi serta memperkuat digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui pilot digitalisasi penyaluran bantuan sosial, untuk meningkatkan efisiensi belanja negara,” ucap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang berkembang. Antisipasi dan kesiapan kebijakan dinilai penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” pungkas Seskab Teddy. (Dinda)
Share:

KKP Susun Baseline Emisi Lamun untuk Pengelolaan Karbon Biru Nasional

KKP Susun Baseline Emisi Lamun untuk Pengelolaan Karbon Biru Nasional. (Dok. KKP)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan penyusunan baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru nasional dan kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim.

Baseline tersebut dihasilkan melalui Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta baru-baru ini, dengan melibatkan kementerian dan lembaga, akademisi, serta mitra terkait.

Workshop ini menjadi forum penting untuk menyamakan metodologi penghitungan baseline emisi lamun sekaligus memperkuat sistem pengelolaan data emisi sektor kelautan dan perikanan secara lebih terintegrasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara mengatakan penetapan baseline emisi lamun merupakan fondasi awal dalam memperkuat pengelolaan karbon biru nasional. Menurutnya, penyusunan baseline emisi ini dapat menjadi dasar ilmiah yang kuat untuk mengukur kontribusi ekosistem pesisir dalam menyerap maupun melepaskan emisi gas rumah kaca.

“Data tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (12/3).

Ekosistem lamun merupakan salah satu komponen penting ekosistem pesisir yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Bersama mangrove dan terumbu karang, ekosistem pesisir tersebut menjadi bagian penting dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau karbon biru.

Penetapan baseline emisi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon serta potensi emisi yang dihasilkan akibat perubahan atau gangguan terhadap ekosistem lamun. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun skenario penurunan emisi sekaligus memperkuat kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Direktur Konservasi Ekosistem, Firdaus Agung menambahkan, bahwa penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan.

“Penyusunan metodologi dalam menetapkan baseline emisi lamun ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel, sekaligus mendukung kontribusi ekosistem pesisir dalam agenda mitigasi perubahan iklim,” jelasnya.

Sementara itu, pakar perubahan iklim dari IPB University Rizaldi Boer menilai pendekatan ilmiah dalam penetapan baseline emisi lamun penting untuk memastikan kontribusi sektor kelautan terhadap pengendalian perubahan iklim dapat terukur secara akurat.

Workshop juga menekankan pentingnya penguatan sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim secara transparan dan akuntabel. Baseline emisi GRK dari ekosistem lamun menjadi fondasi awal pengembangan sistem karbon biru sektor kelautan dan perikanan yang ke depan akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas data aktivitas, pengembangan faktor emisi nasional yang lebih spesifik, serta verifikasi lapangan untuk menekan ketidakpastian data.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ekonomi biru, KKP terus mendorong perlindungan ekosistem pesisir seperti lamun, mangrove, dan terumbu karang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa perlindungan ekosistem pesisir merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. (Ros)
Share:

Percepat Sertifikasi, Kemenperin Lindungi Pasar Domestik dari Produk Impor

Percepat Sertifikasi, Kemenperin Lindungi Pasar Domestik dari Produk Impor. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat upaya peningkatan daya saing industri nasional melalui percepatan layanan standardisasi dan sertifikasi industri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi pasar domestik dari masuknya produk impor berkualitas rendah sekaligus memastikan industri dalam negeri mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kemenperin untuk menyelesaikan berbagai tantangan pada sektor industri sekaligus membuktikan komitmen pemerintah dalam menjadikan sektor manufaktur sebagai motor utama transformasi ekonomi nasional.

“Pada tahun 2026 ini, Kemenperin fokus pada penyelesaian berbagai tantangan sektor industri sekaligus memperkuat peran industri manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut Menperin, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat penerapan standar wajib serta mempercepat proses sertifikasi industri. Upaya ini penting untuk memastikan produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar mutu, keamanan, dan kualitas yang ditetapkan pemerintah.

“Dengan sistem pelayanan yang semakin cepat dan efektif, diharapkan daya saing industri nasional dapat meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari, menegaskan pentingnya kesamaan perspektif di seluruh unit pelaksana teknis di bawah BSKJI dalam mendukung pengembangan industri nasional.

“Kami mendorong agar BSKJI dan seluruh unit pelaksana teknis di bawahnya memiliki perspektif yang sama, yaitu mendukung perkembangan industri dalam negeri melalui penguatan ekosistem layanan industri,” tuturnya.

Menurut Emmy, penguatan peran balai standardisasi dan pelayanan jasa industri menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem layanan industri yang semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, diversifikasi layanan balai juga terus didorong agar mampu memberikan dukungan yang lebih luas bagi sektor industri.

Sementara itu, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta Fathullah mengemukakan, pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan kepada sektor industri, khususnya dalam percepatan proses sertifikasi.

“Kami berupaya mempercepat Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan jasa teknis sertifikasi. Jika sebelumnya waktu pelayanan ditetapkan selama 41 hari kerja, kini berhasil kami percepat menjadi 28 hari kerja. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai juga menjadi prioritas agar layanan yang diberikan semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan industri,” jelasnya.

Fathullah menambahkan, BSPJI Jakarta juga akan memperkuat kerja sama dengan unit pelaksana teknis lainnya di bawah BSKJI guna memenuhi berbagai kebutuhan layanan industri secara lebih komprehensif. Melalui sinergi antara kebijakan strategis, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kolaborasi antarunit, Kemenperin optimistis ekosistem industri nasional akan semakin kuat, adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar global.

“Ke depan, penguatan layanan standardisasi dan sertifikasi akan terus dilakukan untuk memastikan industri dalam negeri mampu tumbuh sehat, berdaya saing, serta terlindungi dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas,” pungkasnya. (Evi)
Share:

Menteri LH dan Mendag Tegaskan Pasar Rakyat Harus ASRI, Sejalan dengan Asta Cita Pembangunan Nasional

Menteri LH dan Mendag Tegaskan Pasar Rakyat Harus ASRI, Sejalan dengan Asta Cita Pembangunan Nasional. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pasar rakyat harus aman, sehat, resik, dan indah (ASRI) untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Penataan sampah dan kebersihan di pasar rakyat, terutama di DKI Jakarta, menjadi fondasi bagi kualitas hidup pedagang, konsumen, dan lingkungan sekitar, sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan kemandirian bangsa melalui ekonomi kerakyatan yang kuat, serta memperkuat harmoni kehidupan dengan alam dan budaya.

“Sampai hari ini hampir seluruh pasar di Jakarta telah kita berikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyelesaikan sampahnya sendiri. Pasar rakyat sebagai simbol budaya, tentu dimaknai sebagai tempat berbagai macam karakter berkumpul sehingga bersihnya pasar seharusnya mencerminkan budaya masyarakat di masing-masing wilayah,” jelas Menteri Hanif saat memimpin aksi bersih di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.

Saat ini, DKI Jakarta sedang menghadapi darurat sampah yang sangat memerlukan perhatian serius kita semua. Data evaluasi pengelolaan sampah 2025 menunjukkan bahwa dari sekitar 8.700 ton per hari timbulan sampah di DKI Jakarta, hanya 1.700 ton (22,35%) yang terkelola dengan baik, menunjukkan ketergantungan tinggi pada pengelolaan hilir dan perlunya penataan sistem dari hulu, termasuk di pusat-pusat ekonomi kerakyatan. 

Selain aspek lingkungan, Menteri Hanif menekankan bahwa kondisi kebersihan dan tata kelola pasar rakyat akan menjadi pendorong utama ekonomi kerakyatan.

“Pasar yang ASRI dengan didukung tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan pedagang dan konsumen, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi lokal.” 

Sejalan dengan itu, Menteri Budi menambahkan, “Gerakan bersih pasar sebenarnya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dan kenyamanan para pedagang maupun para konsumen. Jadi kalau pasarnya bersih, pasarnya sehat, maka semakin banyak orang yang datang untuk berbelanja.”

KLH/BPLH mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, pegiat lingkungan, hingga generasi muda untuk bersinergi memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Penyelesaian sampah di sumber, termasuk pasar-pasar rakyat dengan melakukan pilah sampah, akan membangun budaya bersih sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi kerakyatan, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis dengan lingkungan hidup. (Bambang)
Share:

Kemenag Dukung Pengalihan SDM dan Infrastruktur ke Kemenhaji

Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja di Komisi VIII DPR RI. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama menyatakan dukungan penuh terhadap proses pengalihan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penyelenggaraan haji kepada Kementerian Haji dan Umrah. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang juga dihadiri Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Kemenag mendukung pengalihan aparatur sipil negara yang selama ini menangani urusan haji ke Kementerian Haji dan Umrah sebagai bagian dari penataan kelembagaan penyelenggaraan haji.

“Kami mendukung penuh pengalihan ASN Kemenag ke Kemenhaj, per tanggal 10 Maret 2026 sebanyak 3.935 pegawai, baik di satuan kerja pusat maupun daerah,” ujar Menag, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menag menambahkan, Kementerian Agama juga terus berkoordinasi dengan KemenPANRB untuk memastikan penataan jabatan berjalan sesuai ketentuan serta tetap menjamin hak-hak pegawai.

“Kemenag berkoordinasi dengan KemenPANRB terkait penyetaraan pada jabatan fungsional tertentu untuk menjamin hak kepegawaian, keuangan, serta kepastian hukum bagi pejabat manajerial PHU yang tidak dialihkan ke Kemenhaj,” jelasnya.

Selain pengalihan SDM, Menag juga menyampaikan bahwa proses transisi kelembagaan turut mencakup penyesuaian kepemilikan aset antara kedua kementerian. “Total Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah per 10 Maret 2026 yaitu sebesar Rp3,87 triliun,” ungkapnya.

Kemenag juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2026. “Kemenag selalu proaktif mendukung Kemenhaj dalam pembangunan PLHUT SBSN 2026. Dari 37 titik lokasi yang direncanakan, terdapat 6 titik lokasi tanah Kemenag dengan status penggunaan sementara,” ungkap Menag.

Ia menambahkan bahwa sebagian aset tanah Kementerian Agama juga dialihkan penggunaannya untuk mendukung penguatan layanan haji di masa mendatang.

“Sebanyak 12 titik lokasi tanah Kemenag dialihkan penggunaannya kepada Kemenhaj, sementara 19 titik lokasi lainnya berasal dari perjuangan Kemenag untuk memperoleh hibah baru dari pemerintah daerah,” tandasnya.

Kementerian Agama berharap proses transisi kelembagaan dalam penyelenggaraan haji dapat berjalan secara tertib dan tetap menjamin keberlanjutan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. (Isna)
Share:

Menpora Erick Dukung FPTI Bentuk Tim Pencari Fakta Demi Wujudkan Keadilan Bagi Atlet

Menpora Erick Thohir berharap pembentukan tim pencari fakta ini akan membuat kasus menjadi semakin terang. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) menyatakan akan memberikan perlindungan maksimal bagi para atlet yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Identitas para korban akan terus dirahasiakan untuk menghindari adanya stigma dari masyarakat.

"Kami memberikan perlindungan maksimal bagi para atlet (korban), karenanya identitas mereka juga kita rahasiakan. Mereka jangan sampai jadi korban dua kali karena adanya stigma di masyarakat," ujar Ketum FPTI Yenny Wahid usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-74 Komite Olimpiade Indonesia di Ritz Carlton Jakarta, Rabu (11/3). 

Yenny Wahid menyampaikan, pihaknya sudah membentuk tim pencari fakta pada internal federasi. Tim tersebut sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap terduga pelaku pada Kamis (12/3). 

"Kami tetap membentuk tim pencari fakta. Tim sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap terduga pelaku, juga sudah menghubungi melalui WhatsApp," terangnya.

Upaya FTPI ini mendapat dukungan penuh dari Menpora Erick Thohir yang berharap pembentukan tim pencari fakta ini akan membuat kasus menjadi semakin terang benderang dan memastikan proses penanganan kasus dilakukan secara objektif, transparan dan menyeluruh.

“Pembentukan tim pencari fakta merupakan langkah yang tepat dan bukti penanganan serius oleh FPTI untuk memastikan setiap informasi dan fakta bisa dikaji secara mendalam. Kami berharap proses berjalan secara obyektif, profesional dan menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan bagi korban,” ujar Menpora Erick.

Kemenpora akan terus memantau perkembangan proses yang dilakukan oleh FPTI dan siap berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan penanganan kasus ini berjalan dengan baik serta menjunjung tinggi keadilan bagi korban.

Yenny Wahid menjelaskan saat ini para atlet yang menjadi korban telah membuat laporan resmi ke pihak Kepolisian. Federasi, kata dia, juga menyediakan pengacara. 

"Jadi kita akan lindungi mereka untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan mendapat keadlian. Ini ada dua proses yang berjalan secara beriringan, pertama proses di internal FPTI tim pencari fakta, lalu juga proses hukum yang sudah berjalan," tambah Yenny Wahid. (Rizal)
Share:

Menhub Dudy Sampaikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Transportasi Angkutan Lebaran 2026 kepada Komisi V DPR RI

Menhub Dudy Sampaikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Transportasi Angkutan Lebaran 2026 kepada Komisi V DPR RI. (Dok. Kemenhub)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi angkutan lebaran 2026 pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3).

Secara keseluruhan, Menhub Dudy menggambarkan kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi masa Angkutan Lebaran 2026.

Menhub Dudy menyebutkan, berdasarkan hasil survei potensi pergerakan pada Angkutan Lebaran Tahun 2026, angka perkiraan pergerakan masyarakat mencapai 50,60% penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang. Angka ini menurun 1,75% dibandingkan hasil survei Angkutan Lebaran Tahun 2025 sekitar 146 juta orang.

"Namun dalam realisasinya, jumlah pergerakan pada Tahun 2025 justru mencapai 154 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat pada masa lebaran cenderung melampaui angka yang diperkirakan dalam survei," tutur Menhub Dudy.

Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai kesiapan, meliputi kesiapan sarana dan prasarana transportasi meliputi darat, laut, udara dan penyeberangan, pemeriksaan kelaikan setiap moda transportasi, pemberlakuan stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api dan penyeberangan, penyelenggaraan mudik gratis, pemberlakukan work from anywhere (WFA), kebijakan rekayasa lalu lintas, penyediaan armada tambahan, hingga pengaturan operasional kendaraan angkutan barang.

Kementerian Perhubungan juga melakukan operasi berbasis digital dalam pemantauan angkutan lebaran, yakni melalui pelaporan simpul dan jaringan transportasi, surveillance pergerakan sarana, live streaming drone, pantauan kecelakaan, hingga pengaduan masyarakat.

"Pemantauan juga meliputi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta pantauan 7.159 CCTV bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta," lanjut Menhub Dudy.

Untuk memperlancar lalu lintas menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah telah menyiapkan skema buffer zone secara berlapis di pelabuhan Merak. Buffer zone jalan tol disiapkan dengan memanfaatkan rest area mulai dari KM 13, KM 43, hingga KM 63.

Buffer zone pelabuhan juga disediakan di kawasan Pelabuhan Merak, Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan, serta beberapa titik di jalan arteri sebagai langkah tambahan untuk menjaga kelancaran arus dan mencegah penumpukan kendaraan di titik pelabuhan.

Di samping itu, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait menyiapkan 5 jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera pada Angkutan Lebaran 2026, yang terdiri dari Merak – Bakauheni, Ciwandan – PT. Wijaya Karya Beton, Ciwandan – Bakauheni, BBJ Bojonegara – BBJ Muara Pilu, serta PT. Krakatau Bandar Samudera – Panjang sebagai contingency plan.

Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali dan NTB pada Angkutan Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait menyiapkan Jalur Penyeberangan, yaitu Ketapang – Gilimanuk dan Jangkar – Lembar.

"Kami juga melihat perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi pembatasan operasional pelabuhan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali karena Perayaan Nyepi dan Idul Fitri pada waktu yang berdekatan," ungkap Menhub.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungannya atas langkah dan rencana kesiapan penyelenggaraan angkutan lebaran 2026 dengan memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana beserta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan. (Subhan)
Share:

Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi


Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi. (Dok. Kemenkum)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional.

“KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam
kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, agenda pembangunan nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang efektif. Reformasi hukum, termasuk melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif.

Ia menyoroti masih adanya persoalan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi dan daya saing nasional, seperti aturan yang tumpang tindih, multitafsir, hingga menimbulkan biaya tinggi.

Karena itu, deregulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan struktural dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah. Di bidang pangan, tantangan regulasi masih terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, disharmoni regulasi antar kementerian, rumitnya perizinan dan rantai distribusi, dan bantuan serta subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Langkah deregulasi yang dibutuhkan dalam sektor pangan meliputi penyederhanaan rantai distribusi pangan, penyederhanaan perizinan usaha pertanian dan industri pangan, pengurangan biaya transaksi, pemajuan investasi di sektor agroindustri dan pangan, dan penguatan kepastian hukum bagi investor,” tuturnya.

Kemudian di bidang energi, lanjut Supratman, arah deregulasi nasional menyasar sektor minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan. Ia menjelaskan, di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia mengalami tantangan menurunnya kapasitas produksi nasional sehingga ketahanan energi nasional berada pada kondisi rentan.

Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, masih terdapat kerugian negara hingga ketidakpastian hukum kontraktual. Supratman mengatakan, deregulasi menjadi jalan keluar strategis untuk
mendukung penguatan kedaulatan energi.

“Deregulasi di bidang energi menyasar beberapa hal, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, integrasi perizinan, penyusunan kerangka hukum yang mengatur interkoneksi dan supergrid, dan regulasi khusus sistem penyimpanan energi baterai,” jelas Supratman.

Ia menekankan, kepastian hukum yang diperkuat melalui implementasi KUHP dan
KUHAP baru akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan energi.

Di samping itu, Supratman juga merangkul Polri dalam mendukung deregulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Setidaknya terdapat empat peran Polri yang mencakup penegakan hukum yang responsif, pengawalan proyek strategis nasional, pengawalan objek vital nasional, pula
digitalisasi layanan publik,” sebutnya.

Pemerintah optimistis sinergi antara reformasi regulasi dan pembaruan hukum pidana akan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memastikan pembangunan berjalan produktif dan inklusif. (Tedy)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING