Hari Anak Sedunia 2026, Pemkot Surabaya Tanamkan Empati Antaranak untuk Cegah Bullying

Hari Anak Sedunia 2026, Pemkot Surabaya Tanamkan Empati Antaranak untuk Cegah Bullying. (Dok. Pemkot Surabaya)

Surabaya, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) menggelar rangkaian kegiatan bakti sosial dan edukasi dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia tahun 2026. Kegiatan ini difokuskan untuk menumbuhkan rasa empati dan simpati antaranak sebagai upaya menekan kasus perundungan (bullying) di Kota Pahlawan.

Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menjelaskan bahwa kegiatan peringatan ini telah berlangsung sejak kemarin, Kamis (19/11/2026) dengan melibatkan siswa dari berbagai sekolah hingga pelajar asing untuk terjun langsung membantu anak-anak yang kurang beruntung.

"Kami memang memperingati Hari Anak Dunia kali ini untuk membangkitkan empati dan simpati antaranak. Jadi, anak-anak yang lebih beruntung bisa memperhatikan teman-temannya yang kurang beruntung," ujar Ida saat mendampingi kunjungan mahasiswa asing di Taman Flora Surabaya, Jumat (20/11/2026).

Pada pelaksanaannya, Pemkot Surabaya menggandeng sejumlah sekolah dan organisasi, salah satunya Rotary yang menaungi program pertukaran pelajar asing. Sebelumnya, bakti sosial digelar bersama siswa SMP Al Azhar 13 di wilayah Kedung Cowek dan siswa Al Hikmah di Panti Wreda. Kegiatan serupa juga dilakukan hari ini, bersama pelajar pertukaran di UPTD Kampung Anak Negeri dengan mendatangi langsung anak-anak disabilitas kurang beruntung.

Ida menuturkan, pendekatan interaksi langsung ini sengaja dipilih agar para pelajar dapat melihat realitas sosial di sekitar mereka. Menurutnya, kasus perundungan berawal dari kurangnya kepedulian, sehingga perlu ditanamkan rasa kasih sayang sejak dini meski setiap anak memiliki hak yang sama.

"Mereka baru tahu bahwa di Kota Surabaya ini ada teman-teman yang tidak seberuntung mereka. Ini yang coba kami bangkitkan. Alhamdulillah direspons oleh banyak sekolah, dan ini menjadi awal yang baik untuk membangun kolaborasi kedekatan antaranak demi mewujudkan Kota Surabaya yang lebih baik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan bahwa gerakan berbagi antaranak ini sejalan dengan komitmen Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan besar dalam pemenuhan hak anak, yakni kurangnya pemahaman orang tua terkait pola asuh yang tepat di dalam keluarga.

Untuk menjawab tantangan tersebut, DP3A-PPKB mengoptimalkan program Kampung Ramah Perempuan dan Anak yang bersinergi dengan Kampung Pancasila.

“Melalui program ini, kami gencar memberikan edukasi pengasuhan kepada para orang tua di tingkat masyarakat,” imbuhnya.

Selain aksi sosial, para pelajar termasuk siswa pertukaran asing juga diajak berkeliling mengenal fasilitas ramah anak di Surabaya, salah satunya Taman Flora.

Ida menyebutkan, Taman Flora merupakan taman pertama di Surabaya yang telah dua kali meraih standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) karena kelengkapan sarana edukasi dan pusat informasi sahabat anak.

“Oleh karena itu, kami ingin mengajak mereka mengenal dan melihat fasilitas ramah anak di Kota Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, dr Ari Setyawati, Korwil RYE Jawa Timur Rotary Distrik 3420 yang hadir dalam kegiatan bakti sosial tersebut, mengatakan bahwa keterlibatan para pelajar pertukaran asing dalam aksi sosial di Kota Surabaya memberikan pengalaman berharga mengenai solidaritas global.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan anak-anak kami tentang sisi kemanusiaan, tetapi juga mengajarkan bahwa kemanusiaan itu tidak mengenal batas negara maupun batas saudara," ujar dr Ari.

Ia menegaskan bahwa interaksi langsung antara para pelajar asing dan anak-anak binaan di Surabaya diharapkan mampu menumbuhkan kepekaan sosial yang berkelanjutan. dr Ari meyakini bahwa nilai empati yang ditanamkan sejak dini diyakini dapat membentuk karakter generasi penerus yang lebih peduli serta mempererat persaudaraan antarsesama.

"Dari kegiatan ini, InsyaAllah akan tumbuh empati sosial pada anak-anak kami sehingga ke depannya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, serta terjalin persahabatan dan persaudaraan yang abadi," tambahnya.

Selain berinteraksi dan menyerahkan bantuan, rombongan Rotary bersama para pelajar pertukaran juga mengapresiasi bakat seni anak-anak Kampung Anak Negeri Surabaya yang ditampilkan dalam acara tersebut, salah satunya karya seni lukis. Para pelajar asing mengaku kagum dengan kreativitas dan bakat seni yang dimiliki anak-anak tersebut.

"Kami semua melihat lukisan-lukisannya sangat luar biasa. Tetap semangat, terus rajin berlatih, dan jangan pernah takut untuk bermimpi," pungkasnya. (Junaedi)
Share:

Kemenko PMK Dorong Kampus Jadi Pusat Talenta dan Inovasi

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Katiman, dalam peluncuran Laporan PRISMA–PMK Katadata Policy Dialogue. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan mendorong kemajuan bangsa. Namun, tantangan masih tingginya pengangguran lulusan universitas dan lemahnya kolaborasi riset dengan industri menuntut transformasi pendidikan tinggi agar lebih relevan dan berdampak.

Hal tersebut disampaikan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Katiman, dalam peluncuran Laporan PRISMA–PMK Katadata Policy Dialogue bertajuk “Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?” di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026). 

“Kita perlu memastikan perguruan tinggi bertransformasi dari sekadar pencetak lulusan menjadi pusat pengembangan talenta dan motor inovasi menuju RPJMN 2025–2029,” ujarnya.

Urgensi transformasi tersebut tercermin dari data BPS 2025 yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas sebesar 5,39 persen. Sementara itu, belanja riset nasional pada 2024 baru mencapai 0,23 persen dari PDB. 

Survei Kata Data Insight Center (KIC) bersama Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia dan YBDI terhadap 2.239 responden juga menunjukkan bahwa meskipun 93,5 persen perguruan tinggi telah menjalin kerja sama internasional, hanya 21,1 persen yang melaksanakan joint degree secara penuh.

Survei yang didukung oleh Kemenko PMK tersebut turut mengungkap bahwa hanya 44,6 persen responden menilai kapasitas riset institusinya kuat. Sementara itu dalam pemberdayaan alumni, meskipun 87,5 persen pernah terlibat dalam kegiatan pengabdian, tetapi hanya 28,7 persen yang aktif berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi potensi alumni dan diaspora.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenko PMK terus mendorong tiga pilar kolaborasi, yakni joint degree, joint research, serta pemberdayaan alumni dan diaspora guna memperkuat brain gain dan brain circulation. 

“Kita perlu melibatkan industri sebagai pengguna hasil riset sejak awal, memperkuat sinergi antarlembaga, serta membangun pemetaan kompetensi alumni yang terukur sesuai kebutuhan pembangunan,” tegas Katiman.

Katiman menambahkan, penguatan pendidikan tinggi dan riset membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, industri, lembaga riset, dan masyarakat. Upaya tersebut juga perlu didukung tata kelola yang baik, kepastian rekognisi akademik, serta pembiayaan riset berkelanjutan agar menghasilkan manfaat nyata.

Melalui kolaborasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas lulusan, memperkuat kapasitas riset, serta mendorong inovasi yang menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Katiman mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peluncuran laporan PRISMA–PMK sebagai awal langkah konkret dengan tindak lanjut yang jelas dan terukur.

“Yang kita sepakati harus kita kerjakan. Yang kita kerjakan harus kita tuntaskan,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dwi Larso, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Agus Haryono, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Fadhilah Muslim, Director for Internationalization of Education Universitas Indonesia; Muji Rahaya, Deputy Director of The DAAD Regional Office Jakarta; Yenny Bachtiar, Executive Director YBDI Katadata; Dormiana Yustina Manurung dan Rina Julvianty, Program Coordinator FES Indonesia; dan Ahmad Saufi, Asisten Deputi Riset Teknologi dan Kemitraan Industri Kemenko PMK. (Putra)
Share:

Menko Muhaimin Dorong Hasil Pengelolaan SDA Mengalir ke UMKM

Menko Muhaimin Dorong Hasil Pengelolaan SDA Mengalir ke UMKM. (Dok. Kemenko PM)

Kalimantan Barat, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong agar manfaat dari peningkatan pendapatan negara melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat ini, pemerintah tengah berupaya membenahi pengelolaan kekayaan alam Indonesia agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.

“Insha allah kalau ini lancar, sukses, akan banyak pendapatan negara, mengurangi pajak, menambah penghasilan negara, dan saya yang terdepan akan minta UMKM yang pertama mendapatkan perhatian,” ujar Menko Muhaimin saat menghadiri kegiatan 1001 Pasar Rakyat di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).

“UMKM yang harus menikmati pertama kalinya, baru setelah itu kebutuhan dasar lain,” sambungnya.

Dengan dukungan yang tepat, peningkatan nilai ekonomi dari kekayaan alam nasional dapat ikut memperkuat usaha masyarakat dan memperluas sumber penghidupan.

Namun, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui tambahan modal. Pelaku usaha juga membutuhkan ekosistem yang memungkinkan mereka berkembang, mulai dari akses bahan baku, pasar, peningkatan keterampilan, hingga pemanfaatan teknologi.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan pelaku UMKM memperoleh akses terhadap bahan baku yang dibutuhkan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri, misalnya pada sektor fesyen, menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya agar usaha lokal dapat tumbuh lebih kuat.

“Bahan baku ini yang kadang-kadang terpaksa harus misalnya fashion tergantung Cina, ini terus akan kita cari jalan keluarnya,” kata Menko Muhaimin.

Dengan ekosistem yang semakin kuat, UMKM diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan SDA yang lebih optimal pun dapat membuka manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama mereka yang bergerak di sektor usaha kecil.

“Karena itu Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Gubernur, pemerintah daerah, yang paling pokok dari yang kita harapkan dari pasar 1001 Pasar Rakyat ini adalah sedini mungkin menyiapkan ekosistem,” tutur Menko Muhaimin. (Siti)
Share:

Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa

Jelang Penandatanganan IEU-CEPA, Menko Airlangga Bahas Percepatan Implementasi dengan Uni Eropa. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Belgia, WaraWiri.net - Indonesia dan Uni Eropa mematangkan persiapan implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menjelang penandatanganan perjanjian tersebut di Brussels, Belgia, pada 21 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian kunjungan kerja ke Brussels, melakukan pertemuan bilateral dengan European Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič untuk membahas kesiapan penandatanganan IEU-CEPA.

"IEU-CEPA membuka akses yang lebih luas ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk sekitar 450 juta jiwa, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar USD30 miliar per tahun," kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Brussels, Jumat (20/11).

Menko Airlangga menilai bahwa pertemuan bilateral tersebut penting guna menegaskan komitmen kedua pihak, tidak hanya dalam menyelesaikan proses penandatanganan, tetapi juga memastikan kesiapan kedua pihak dalam memasuki tahap implementasi. Pertemuan antara lain membahas langkah-langkah untuk memastikan perjanjian dapat segera diterapkan setelah ditandatangani.

Lebih lanjut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai target penerapan sementara atau provisional application pada awal 2027, seiring dengan proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik masing-masing pihak. Percepatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan akses preferensial produk Indonesia ke pasar Uni Eropa sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang perdagangan yang tersedia melalui perjanjian tersebut.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa turut membahas optimalisasi mekanisme kelembagaan dalam IEU-CEPA, termasuk pembentukan berbagai komite dan subkomite teknis.

“Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Uni Eropa dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, menarik investasi berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja,” jelas Menko Airlangga.

Adapun IEU-CEPA akan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Komisioner Šefčovič. Sementara itu, Perjanjian Perlindungan Investasi Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Investment Protection Agreement/ IEU-IPA) akan ditandatangani oleh Menko Airlangga bersama Komisioner Šefčovič.

Sebagaimana dketahui, IEU-CEPA mencakup liberalisasi lebih dari 98% perdagangan bilateral, dengan 90,4% pos tarif produk Indonesia langsung memperoleh tarif nol persen.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Duta Besar RI untuk Belgia Andy Rachmianto. (Dimas)
Share:

Gubernur Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2027 Rp4,23 Juta, Naik 7,98 Persen

Gubernur Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2027 Rp4,23 Juta, Naik 7,98 Persen. (Dok. Pemprov Sulsel)

Makassar, WaraWiri.net - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.

Pengumuman penetapan UMP tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Andi Winarno mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut harus mampu menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.

"Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional," kata Andi Winarno.

Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

UMP 2027 berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses penetapan juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.

Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2026 yang mencapai 7,21 persen. Sebelumnya, UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.

Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Sulsel, estimasi KHL 2026 tercatat sebesar Rp3.915.118. Sementara itu, UMP 2027 mencapai Rp4.233.913,25 atau lebih tinggi Rp318.795,25, setara sekitar 8,14 persen dari estimasi KHL tersebut.

Andi Winarno mengatakan, kenaikan upah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan upah juga perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.

"Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," ujarnya.

Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ketiga sektor tersebut meliputi:

1. Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan.

2. Sektor Industri Pengolahan dan Ritel sebesar Rp4.235.702,42 per bulan.

3. Sektor Aktivitas Jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan.

Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.

Andi Winarno berharap penetapan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.

Dia juga menegaskan, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.

Pemprov Sulsel mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar pekerja di bawah upah minimum, serta tidak mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP 2027 yang melibatkan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.

"Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar," ucapnya.

Menurut Jayadi, Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara itu, kalangan pengusaha mengusulkan angka pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.

"Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan," kata Jayadi.

Jayadi juga menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Sulsel naik 7,21 persen, sedangkan pada 2027 meningkat menjadi 7,98 persen.

Dia berharap keputusan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.

Pemprov Sulsel, akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (Siti)
Share:

Perkuat Ketahanan Industri Asuransi, OJK Terbitkan POJK 18 Tahun 2026

Perkuat Ketahanan Industri Asuransi, OJK Terbitkan POJK 18 Tahun 2026. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 18 Tahun 2026).

Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional. POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026.

Penyempurnaan ketentuan solvabilitas ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika kondisi ekonomi, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal agar lebih mencerminkan risiko aktual yang dihadapi perusahaan.

Selain itu, penerbitan POJK 18 Tahun 2026 juga merupakan langkah penyelarasan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Penerapan standar akuntansi tersebut membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, sehingga diperlukan penyesuaian pengukuran kecukupan modal secara prudensial.

Melalui pengaturan ini, OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), pengukuran kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.

POJK 18 Tahun 2026 mengatur beberapa substansi utama, meliputi:
  1. Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum. KRSM Perusahaan ditetapkan sebesar 120 persen, serta wajib membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari MMBR bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).
  2. Pengaturan modal yang tersedia (available capital). Modal yang tersedia dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan instrumen modal dalam menyerap kerugian.
  3. Pengaturan pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  4. Penyempurnaan perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Perhitungan MMBR mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.
  5. Penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun dan menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.
  6. Kewajiban pelaporan Rasio Solvabilitas. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, termasuk kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan tahunan.
  7. Penguatan kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif. POJK mengatur sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.
  8. Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027. Dalam rangka memberikan waktu penyesuaian bagi industri, OJK menetapkan ketentuan transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas triwulanan selama tahun 2027 menjadi paling lambat 45 hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
Selain itu, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM sebagai akibat penerapan ketentuan baru ini, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.

Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 diharapkan dapat mendorong penguatan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, meningkatkan ketahanan industri perasuransian dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, serta memperkuat pelindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung.

Penyempurnaan kerangka solvabilitas ini juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk mendukung terwujudnya industri perasuransian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. (Slamet)
Share:

OJK Serahkan Empat Tersangka dan Barang Bukti Manipulasi Perdagangan Waran Ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

OJK Serahkan Empat Tersangka dan Barang Bukti Manipulasi Perdagangan Waran Ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum di bidang pasar modal dengan menuntaskan tahap penyidikan perkara dugaan manipulasi perdagangan waran yang mengakibatkan estimasi kerugian sebesar Rp6,97 miliar. OJK menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut merupakan langkah konkret OJK dalam menindak dugaan tindak pidana pasar modal guna menjaga integritas perdagangan efek, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Keempat tersangka masing-masing berinisial TGB alias T, JF alias O, FS, dan S, yang merupakan karyawan swasta, termasuk pihak yang bekerja di perusahaan sekuritas.

Para tersangka diduga melakukan manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023 atas efek Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas pihak lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek serta memanfaatkan rekening bank pihak lain untuk mendanai transaksi. Praktik tersebut diduga bertujuan menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses pengawasan OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Dalam proses penyidikan, OJK sebelumnya melakukan penahanan terhadap keempat tersangka berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa tersangka melarikan diri. Sebanyak tiga tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rutan Bareskrim Polri), sedangkan satu tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Cipinang.

Setelah JPU menyatakan berkas perkara lengkap (P-21), penyidik OJK menyerahkan keempat tersangka beserta barang bukti kepada JPU di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan proses penanganan perkara ke tahap penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyesuaian pidana yang berlaku.

OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan perkara ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Melalui langkah penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkelanjutan, OJK berupaya mencegah praktik manipulasi pasar serta mendorong terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, dan transparan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga integritas pasar modal Indonesia, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional. (Slamet)
Share:

Intermoda Whoosh Makin Lengkap, Kini Tersedia Shuttle ke BSD dan Serpong

Intermoda Whoosh Makin Lengkap, Kini Tersedia Shuttle ke BSD dan Serpong. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Penumpang Whoosh kini punya pilihan baru untuk melanjutkan perjalanan dari Stasiun Halim ke kawasan BSD dan Serpong. Sejak Rabu (18/11/2026), shuttle DayTrans melayani rute Stasiun Whoosh Halim–BSD Versailles–Summarecon Mall Serpong. Shuttle juga melayani arah sebaliknya. Penumpang tidak perlu berganti kendaraan di kedua arah.

Pada tahap awal, shuttle beroperasi tiga kali sehari untuk setiap arah, dengan kapasitas 14 tempat duduk per perjalanan. Di Stasiun Halim, penumpang naik shuttle dari area drop-off timur stasiun. Tarif promo mulai dari Rp75.000 per orang.

Jadwal keberangkatannya sebagai berikut:

• Dari Stasiun Whoosh Halim menuju BSD Versailles dan Summarecon Mall Serpong: pukul 08.00, 14.00, dan 21.00 WIB.
• Dari Summarecon Mall Serpong dan BSD Versailles menuju Stasiun Whoosh Halim: pukul 05.00, 11.00, dan 17.00 WIB.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, shuttle DayTrans melengkapi pilihan transportasi lanjutan di Stasiun Halim. Sebelumnya, stasiun ini sudah terhubung dengan LRT Jabodebek, Transjakarta, DAMRI, dan taksi.

“BSD dan Serpong adalah kawasan hunian dan perkantoran yang juga sering menjadi lokasi pameran dan konser. Lewat shuttle ini, penumpang yang tiba di Halim bisa langsung melanjutkan perjalanan ke sana. Warga di kedua kawasan juga lebih mudah menjangkau Halim saat hendak naik Whoosh,” ujar Emir.

Karena shuttle berjalan langsung tanpa transit, penumpang tidak perlu berpindah moda sambil membawa barang bawaan. Tarif juga sudah tertera sebelum pemesanan, sehingga penumpang bisa memperkirakan biaya perjalanan sejak awal.

Tiket dapat dipesan melalui aplikasi DayTrans atau situs www.daytrans.co.id. Pilih Whoosh Halim, BSD Versailles, atau Summarecon Mall Serpong sebagai titik keberangkatan dan tujuan. Setelah itu, cek jadwal dan tarif sebelum menyelesaikan pemesanan.

“Kami ingin perjalanan dengan Whoosh tetap praktis sampai penumpang tiba di tujuan akhir. Dengan makin banyaknya pilihan transportasi di Stasiun Halim, penumpang bisa memilih moda yang paling sesuai dengan tujuan, jadwal, dan kebutuhan mereka,” tutup Emir. (Evi)
Share:

Kabupaten Garut Bersiap Sambut Porprov XVI Jawa Barat 2030!

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyerahkan bendera KONI Jabar kepada Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, sebagai tanda perhelatan Porprov Jabar 2030 di Stadion Merpati, Depok. (Dok. Pemkot Depok)

Depok, WaraWiri.net - Gemerlap kembang api yang menghiasi langit Kota Depok pada penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026, Jumat (20/11/26) malam, menjadi penanda berakhirnya pesta olahraga empat tahunan di Tatar Pasundan.

Sorak-sorai ribuan warga, penampilan hiburan, hingga pertandingan final sepak bola menjadi bagian dari kenangan yang mengiringi penutupan Porprov Jabar kali ini.

Setelah rangkaian pertandingan berlangsung di berbagai daerah, seluruh kontingen akhirnya menuntaskan perjuangan membawa nama daerah masing-masing.

Porprov XV Jabar 2026 menjadi salah satu penyelenggaraan olahraga terbesar di tingkat provinsi. Sebanyak 27 kabupaten dan kota ambil bagian dengan 75 cabang olahraga dan 1.156 nomor pertandingan yang diperebutkan.

Rangkaian pertandingan berlangsung mulai 28 Oktober hingga 20 November 2026.

Sementara seremoni pembukaan digelar pada 7 November di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, dan penutupan dilaksanakan pada 20 November di Stadion Merpati, Kota Depok.

Penyelenggaraan kali ini juga mencatat sejarah tersendiri, untuk pertama kalinya, tiga kota menjadi tuan rumah bersama, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Tidak hanya terpusat di tiga kota tersebut, pertandingan juga tersebar di enam klaster wilayah, meliputi Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung.

Dengan dukungan 78 venue pertandingan, berbagai cabang olahraga dipertandingkan sesuai dengan fasilitas dan kebutuhan masing-masing. 

Mulai dari olahraga permainan, bela diri, atletik, akuatik, hingga olahraga yang memanfaatkan alam terbuka.

Sebanyak 13.348 atlet dari 27 kabupaten dan kota turut berkompetisi. Mereka datang dengan membawa harapan dan semangat untuk mempersembahkan prestasi terbaik bagi daerah masing-masing.

Besarnya penyelenggaraan tersebut memperlihatkan bahwa Porprov Jabar bukan sekadar kompetisi olahraga biasa. 

Ajang ini menjadi ruang pembuktian hasil pembinaan atlet di setiap daerah sekaligus salah satu tahapan menuju kompetisi olahraga tingkat nasional.

Melalui Porprov, setiap daerah memiliki kesempatan menunjukkan hasil pembinaan olahraga, sekaligus mencari bibit atlet potensial yang dapat dikembangkan untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Setiap edisi menghadirkan tuan rumah yang berbeda sehingga menjadi kesempatan bagi daerah untuk memperkenalkan potensi sekaligus mendorong perkembangan wilayahnya.

Kini, setelah seluruh rangkaian Porprov XV selesai, perhatian mulai beralih kepada penyelenggaraan berikutnya.

Kabupaten Garut telah ditetapkan sebagai tuan rumah Porprov XVI Jawa Barat 2030 oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Penunjukan tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi Garut untuk mempersiapkan diri menyambut pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Empat tahun mendatang, Garut akan menjadi tempat berkumpulnya atlet, pelatih, ofisial, dan masyarakat dari berbagai penjuru Jawa Barat.

Daerah yang dikenal dengan kekayaan alam, budaya, serta destinasi wisatanya itu memiliki kesempatan besar untuk memperkenalkan potensi wilayah kepada para tamu yang datang.

Selain itu, karakteristik geografis Garut juga berpotensi mendukung penyelenggaraan berbagai cabang olahraga yang membutuhkan kondisi alam tertentu.

Kini, setelah Depok bersama daerah tuan rumah lainnya menuntaskan tugas, estafet penyelenggaraan berlanjut menuju Kabupaten Garut.

Saatnya Depok berpamitan, pesta olahraga telah usai, tetapi semangat dan kenangan yang tercipta akan tetap menjadi bagian dari perjalanan olahraga Jawa Barat. (Zidan)
Share:

Presiden Prabowo Tegaskan Nilai Adat Indonesia dalam Menjaga Kepercayaan Investor Tiongkok

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya pada Forum Bisnis Indonesia–Tiongkok Tahun 2026 yang digelar di Shenzhen, Tiongkok. (Dok. BPMI Setpres)

Tiongkok, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kepercayaan dan melindungi para investor serta mitra bisnis asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Komitmen tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Forum Bisnis Indonesia–Tiongkok Tahun 2026 yang digelar di Shenzhen, RRT, pada Jumat, 20 November 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok tidak hanya dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandasi persahabatan, rasa saling percaya, dan kehormatan. Kepala Negara juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai budaya yang mengakar kuat, yakni adat, yang menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap tamu.

“Oleh karena itu, ketika Anda mempercayai kami, ketika Anda datang ke Indonesia, adalah suatu kehormatan, kehormatan, dan kewajiban kami untuk melindungi Anda sebagaimana kami melindungi keluarga kami sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Presiden Prabowo bahwa melindungi pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia merupakan sebuah kehormatan sekaligus kewajiban moral. Presiden bahkan mengingatkan adanya konsep kualat dalam tradisi masyarakat Indonesia, yakni konsekuensi buruk apabila seseorang melanggar nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi.

“Inilah adat istiadat kita. Dan jika kita melanggar adat istiadat kita, bagi kita itu disebut kualat. Kualat artinya karma yang sangat buruk, karma yang sangat buruk,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan prinsip pribadinya dalam membangun kemitraan, yakni mengutamakan kehormatan dan kepentingan bersama. Menurutnya, membiarkan mitra atau sahabat menghadapi kesulitan maupun kerugian merupakan sesuatu yang memalukan dan bertentangan dengan nilai kehormatan.

Meski demikian, Presiden juga mengingatkan para pengusaha Tiongkok agar tetap berhati-hati dalam menentukan mitra usaha di Indonesia. Kepala Negara secara terbuka mengakui bahwa tidak semua pihak memiliki integritas dan kehormatan dalam menjalankan hubungan bisnis, sebuah kenyataan yang menurutnya dapat ditemukan di berbagai negara.

“Anda yang berbisnis harus memahami hal itu. Harap berhati-hati. Bekerja samalah dengan mitra yang baik di Indonesia. Pelajari mereka, lihat rekam jejak mereka, dan selalu waspada,” pesan Presiden.

Di sisi lain, Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya terhadap pengalaman panjang bangsa Tiongkok dalam perdagangan, politik, dan sejarah. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, Tiongkok dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memahami berbagai dinamika serta risiko dalam menjalin hubungan bisnis internasional.

“Perdagangan, politik, sejarah ada dalam darah anda, jadi anda pasti tahu. Sebelum sesuatu terjadi, saya yakin anda akan lebih waspada daripada kami,” tutur Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden Prabowo kembali menyampaikan terima kasih atas kepercayaan para pelaku usaha Tiongkok terhadap Indonesia.

“Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kepercayaan Anda kepada kami. Saya sangat senang,” pungkas Presiden. (Dinda)
Share:

Presiden Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Baru Senilai 15 Miliar Dolar, Perkuat Kerja Sama Investasi Indonesia-RRT

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan tercapainya 35 kesepakatan kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok Tahun 2026 di Shenzhen, Tiongkok. (Dok. BPMI Setpres)

Tiongkok, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan tercapainya 35 kesepakatan kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok Tahun 2026 di Shenzhen, Jumat, 20 November 2026. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor strategis dengan nilai investasi sekitar USD15 miliar atau Rp274 triliun (kurs 1 USD = Rp18.271).

“Hari ini, saya menyaksikan 35 kesepakatan yang sangat besar dan sangat penting,” ujar Presiden Prabowo.

Kerja sama mencakup antara lain sektor kawasan industri, petrokimia, energi baru dan terbarukan, manufaktur, kendaraan listrik, teknologi digital, pusat data, farmasi dan vaksin, hingga infrastruktur. Sejumlah proyek tersebut secara keseluruhan juga diproyeksikan membuka lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.

Presiden menilai rangkaian pertemuan di Shenzhen telah memberikan hasil yang sangat positif bagi Indonesia. Sebelum menghadiri forum bisnis, Kepala Negara juga bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan besar Tiongkok yang selama ini telah menjalin kerja sama dan berinvestasi di Indonesia.

“Pertemuan-pertemuan di Shenzhen ini, bagi saya, bagi pemerintah saya, dan bagi Indonesia, sangat-sangat positif. Beberapa menit yang lalu saya bertemu dengan para pemimpin utama industri Tiongkok,” ujar Presiden.

Kepala Negara turut menyinggung sejumlah kesepakatan strategis yang dicapai beberapa hari sebelumnya, termasuk rencana pembangunan 10 future smart cities di Indonesia bersama konsorsium perusahaan Tiongkok. Kerja sama lainnya juga diarahkan pada pengembangan pendidikan digital dengan pemanfaatan teknologi terbaru dan kecerdasan buatan.

“Semua sekolah kita akan dilengkapi dengan teknologi digital terkini, juga dengan AI, dan ini juga dengan partisipasi kuat dari industri Tiongkok,” tutur Presiden.

Selain sektor digital, Presiden menyebut investasi baru juga akan terus didorong pada sektor hilirisasi dan transisi energi. Menurut Presiden, berbagai kesepakatan yang dicapai selama kunjungannya ke Shenzhen memperlihatkan makin luasnya ruang kerja sama ekonomi antara kedua negara.

Presiden mengungkapkan bahwa pada hari sebelumnya dirinya telah menyaksikan pertukaran MoU dan penguatan komitmen investasi senilai USD71,8 miliar. Sementara 35 kesepakatan yang dicapai dalam forum bisnis kali ini bernilai sekitar USD15 miliar, dengan potensi tambahan investasi yang masih akan berkembang dalam beberapa hari dan pekan mendatang.

“Beberapa hari lalu total yang saya hitung sekitar USD71,8 miliar. Hari ini mereka mengatakan sekitar USD15 miliar. Dan akan ada tambahan lagi dalam beberapa hari dan beberapa minggu ke depan,” kata Presiden.

Presiden pun mengajak dunia usaha kedua negara untuk terus menerjemahkan eratnya hubungan Indonesia-RRT ke dalam kerja sama konkret yang membawa manfaat dan kemakmuran bersama.

“Mari kita bekerja bersama menghadapi masa depan. Mari kita bekerja untuk mencapai kemakmuran bersama,” pungkas Presiden. (Dinda)
Share:

Perkuat Tata Kelola Informasi, Ditjenpas Gelar ToT SDP Jalin dan Asistensi Kehumasan di Sumsel

Perkuat Tata Kelola Informasi, Ditjenpas Gelar ToT SDP Jalin dan Asistensi Kehumasan di Sumsel. (Dok. Ditjenpas)

Palembang, WaraWiri.net - Penguatan layanan informasi digital dan kualitas publikasi jadi perhatian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) guna tingkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Hal tersebut diwujudkan melalui Training of Trainers Sistem Database Pemasyarakatan Jalur Informasi Narapidana (SDP Jalin) dan Asistensi Kehumasan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Sumatra Selatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang, Jumat (20/11).

Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Kadiyono, tekankan pentingnya publikasi kinerja untuk membangun kepercayaan masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial.

“Ada dua struktur masyarakat, yaitu di media sosial dan dunia nyata. Persepsi yang terbentuk tidak terlepas dari media sosial yang diikuti. Tanpa publikasi yang masif dan tanpa pemberitaan yang baik, kinerja kita tidak akan diketahui dan diterima oleh masyarakat baik virtual maupun nyata,” jelasnya.

Kadiyono mengingatkan bahwa sebanyak dan sebaik apa pun publikasi kinerja yang dilakukan, akan rusak oleh satu pemberitaan negatif. Karena itu, Humas perlu memitigasi risiko di satuan kerja masing-masing, salah satunya dengan memastikan setiap pemberitaan mencerminkan kinerja dan kondisi yang sebenarnya.

“Kunci untuk perbaikan pelayanan Pemasyarakatan adalah dengan jujur dalam memberi pelayanan dan jujur mengevaluasi diri. Terima penilaian sejujurnya dari masyarakat pengguna layanan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatra Selatan, Gun Gun Gunawan, mengajak jajaran memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Ia menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik Pemasyarakatan perlu didukung pengelolaan data dan informasi yang baik. Operator SDP harus menyajikan data yang valid, sedangkan Humas bertugas menyampaikan informasi melalui narasi yang akurat dan dikemas secara menarik.

“Kita hadir di sini dengan niat untuk makin baik dan itu bagian dari integritas, menyumbangkan kinerja bagi organisasi,” tutur Gun Gun.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga dapat penguatan terkait SDP Jalin, layanan informasi digital resmi yang memudahkan keluarga inti Warga Binaan memantau informasi Pemasyarakatan. Pemanfaatan SDP turut didukung sejumlah fitur, seperti aplikasi Jalin, dashboard monitoring sistem integrasi, layanan self-service, dan audit trail.

Usai kegiatan di Lapas Kelas I Palembang, rombongan melanjutkan kunjungan ke Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin untuk memantau pelaksanaan pembinaan Warga Binaan dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerja tersebut. (Remondies)
Share:

Gubernur Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,10 Persen

Gubernur Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,10 Persen. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, WaraWiri.net - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur Pramono pada Jumat (20/11).

Gubernur Pramono mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

"Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif," ujarnya.

Penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, dan pengusaha. Pembahasan berlangsung secara tripartit melalui serangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026, dengan mempertimbangkan kondisi pengupahan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Gubernur Pramono menjelaskan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya pada Sabtu (21/11), Pemprov DKI Jakarta bersama unsur pekerja dan pengusaha berhasil menyelesaikannya lebih awal.

"Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan," jelasnya.

Sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027. Indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Gubernur Pramono berharap, kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Jakarta.

"Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta," pungkasnya. (Muh)
Share:

Pakar Konservasi Tekankan Translokasi Badak Jawa Berbasis Sains dan Jangka Panjang, Ujung Kulon Tetap Habitat Utama

Pakar Konservasi Tekankan Translokasi Badak Jawa Berbasis Sains dan Jangka Panjang, Ujung Kulon Tetap Habitat Utama. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Diskusi mengenai pengelolaan populasi dan translokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) bertumpu pada prinsip kehati-hatian, kajian ilmiah, serta keberlanjutan konservasi jangka panjang, dengan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tetap menjadi habitat utama. Hal tersebut mengemuka dalam media briefing empat pakar dan ahli konservasi badak di Jakarta, Kamis (19/11).

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bahwa Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama dan setiap langkah translokasi tidak akan dilakukan tanpa kajian serta rekomendasi ilmiah.

Prof Harini Muntasib, Pakar Konservasi IPB University menjelaskan bahwa sejarah sebaran badak Jawa berada di Pulau Jawa, terutama kawasan Jawa Barat dan Banten, dengan catatan sebaran historis terjauh hingga wilayah perbatasan Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di TNUK sendiri, habitat utama saat ini berada di kawasan semenanjung, sementara pulau-pulau di sekitarnya seperti Panaitan, Peucang, dan Handeuleum tidak memiliki populasi badak.

Ia juga meluruskan bahwa gagasan mengenai habitat kedua (second habitat) dan translokasi bukanlah wacana baru maupun keputusan instan. Kebijakan terkait habitat kedua telah muncul sejak 1986 dan diperjuangkan para pakar Indonesia mulai 1993 seiring kerangka rujukan internasional seperti IUCN dan ASEAN Rhino Specialist Group.

"Dalam konteks ini, istilah yang tepat adalah translokasi, bukan relokasi yang merujuk pada pemindahan manusia. Translokasi dari semenanjung diarahkan menuju Javan Rhino Study and Conservation Area atau JRSCA seluas 5.100 hektare sebagai ruang pembiakan terkelola secara intensif maupun semi-intensif," ujar Prof. Harini.

Menurut Prof. Harini, rencana habitat kedua merupakan strategi jangka panjang, bukan langkah jangka pendek. Keturunan dari pengelolaan di JRSCA nantinya menjadi rujukan sebelum mempertimbangkan pengembangan habitat kedua secara bertahap dan terukur.

Senada dengan hal itu, Peneliti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University, Dr Muhammad Agil menguraikan bahwa pembentukan populasi kedua telah tercantum sejak Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Indonesia pertama tahun 1993, berlanjut pada SRAK kedua (2007–2017), dan kini memasuki SRAK ketiga. Pertimbangan utamanya berkaitan dengan keterbatasan daya dukung (carrying capacity) habitat Ujung Kulon dalam jangka panjang serta kewaspadaan terhadap munculnya lethal genetic recession pada populasi yang terbatas.

Menanggapi dinamika informasi mengenai kematian individu bernama Mushofa, Dr. Agil menegaskan agar peristiwa tersebut tidak dibesar-besarkan secara keliru. Pemeriksaan intensif di boma (area transit sementara pasca-penangkapan) menemukan adanya infeksi pada gusi yang membuat satwa kesulitan makan sehingga mengalami malnutrisi kronis akibat faktor intrinsik, bukan akibat proses translokasi.

"Indonesia memiliki pengalaman panjang dan SOP translokasi yang teruji, serta terus menyempurnakan penilaian kesehatan satwa secara menyeluruh sebelum diputuskan untuk dipindahkan atau dilepas kembali," jelas Dr. Agil. 

Ia menambahkan bahwa ke depan, pemanfaatan teknologi asistif dan kajian sampel spesimen sejarah di museum Eropa juga diarahkan untuk memperkaya keragaman genetik populasi yang bertahan, bukan untuk menghidupkan kembali spesies yang telah punah (de-extinction).

Sementara itu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wanda Kuswanda menekankan bahwa langkah pertama yang perlu diperkuat adalah perlindungan badak Jawa di habitat aslinya. Translokasi merupakan keniscayaan dalam strategi konservasi jangka panjang ketika pertumbuhan populasi mendekati batas daya dukung, namun tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

"Memindahkan badak tidak sama seperti memindahkan ternak antar-kandang. Penentuan habitat kedua membutuhkan riset panjang dan kehati-hatian tinggi, mulai dari ketersediaan pakan, air, dan daerah jelajah, hingga jaminan keamanan dari ancaman perburuan maupun penyakit," kata Dr. Wanda.

Melengkapi pandangan tersebut, akademisi Universitas Gadjah Mada, yang juga aktif dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya konservasi satwa-satwa liar terestrial, Dr. Sandy Nurvianto meluruskan anggapan keliru bahwa translokasi dilakukan sekaligus secara massal. Literatur juga mencatat daya dukung maksimal di Ujung Kulon berada pada kisaran 100 individu.

"Untuk founder group atau tahap awal, jumlah yang diambil sangat terukur, dengan acuan maksimal 10 individu dan optimal sekitar 8 individu (3 jantan dan 5 betina), agar tidak mengganggu stabilitas populasi asal maupun populasi baru," tutur Dr. Sandy.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses masih berada pada tahap awal diskusi dan riset panjang sehingga memerlukan kolaborasi pemerintah, akademisi, peneliti, dan media untuk memperkuat literasi publik mengenai konservasi satwa dilindungi.

Melalui pendekatan berbasis sains, transparansi kajian, dan ketegasan menjaga kawasan konservasi, Kementerian Kehutanan terus memastikan perlindungan badak Jawa berjalan hati-hati, terukur, dan berkelanjutan. (Fitri)
Share:

Deretan Kolaborasi Indonesia dan Negara Dunia di Arena COP Turki

Deretan Kolaborasi Indonesia dan Negara Dunia di Arena COP Turki. (Dok. Kemenhut)

Turkey, WaraWiri.net - Delegasi Indonesia mencatatkan serangkaian capaian diplomasi iklim dan kehutanan yang konkret sepanjang gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, yang berlangsung pada 9–20 November 2026. Mulai dari penandatanganan transaksi karbon bernilai besar, pengucuran pendanaan berbasis hasil, hingga kemitraan riset dan restorasi gambut berbasis masyarakat, berbagai kesepakatan tersebut menempatkan Indonesia sebagai motor penggerak aksi iklim global sekaligus menjaga kepentingan nasional menuju target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Berikut deretan kolaborasi strategis yang lahir antara Indonesia dan negara-negara dunia di arena COP31 Turki.

Menjelang berakhirnya rangkaian konferensi, gelaran Carbon Connection (CarbonNex) di Paviliun Indonesia resmi ditutup pada Kamis (19/11/2026) dengan mengantongi tiga kesepakatan strategis serta minat beli sebesar 159.000 ton karbon dari lima negara dan investor global. Sepanjang forum tersebut, sebanyak 30 proyek dari 17 pengembang Indonesia dipresentasikan mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, pengelolaan limbah, hingga enam proyek karbon biru (blue carbon).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, memerinci tiga perjanjian yang berhasil diteken dalam momentum tersebut.

"Ada tiga agreement yang ditandatangani pada saat ini. Ada Pertamina dan Inhutani, ada proyek di Rangkong Basaken, dan juga PGM Unilever terkait proyek biometana, dan juga PLN kerja sama dengan GGGI. Ini jualan karbon terkait juga artikel 6.2 dengan Norway," ujar Diaz di Antalya, Kamis (19/11/2026).

Pada sektor pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemulihan gambut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyoroti keberhasilan kolaborasi Indonesia–Korea Selatan sebagai model restorasi gambut berbasis masyarakat dalam sesi dialog CBFiM Implementation to Strengthen Wildfire Resilience in Indonesia di Paviliun Indonesia. 

Program ini mengedepankan pendekatan 3R yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (pemulihan vegetasi), dan revitalization (revitalisasi penghidupan masyarakat), serta diperkuat jaringan 14.070 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di 35 provinsi.

Dalam forum yang sama, Kemenhut turut memaparkan inisiatif RePeat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah, yang telah melibatkan 169 organisasi dalam 33 kegiatan penanaman kolaboratif pada areal sekitar 28 hektare gambut dengan prinsip rewet first, then plant. Penguatan peran daerah juga disampaikan Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nurmayah, terkait penyusunan peta jalan ekonomi desa di sekitar Taman Nasional Way Kambas.

"Merawat alam dan membantu masyarakat harus berjalan beriringan. Kami ingin anak-anak kami tumbuh sehat dan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik," tutur Ella.

Diplomasi Indonesia turut menguat di jalur multilateral berbasis budaya dan ekosistem pesisir. Pada Rabu (18/11/2026), Indonesia terpilih menjadi Ketua Bersama Group of Friends of Culture-Based Climate Action (GFCBCA) periode 2027–2028 bersama Brasil dan Persatuan Emirat Arab (UEA), sekaligus mengemban mandat Wakil Ketua kawasan Asia-Pasifik. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan kesiapan Indonesia memajukan solusi iklim berbasis kearifan lokal, seperti sistem Subak di Bali, hukum adat Sasi di Maluku, hingga tata guna lahan masyarakat Baduy dan pengendalian api tradisional Dayak.

"Indonesia siap bekerja sama untuk memperkuat kerja sama internasional, memajukan solusi nyata, dan menempatkan budaya sebagai jantung ketahanan iklim global," kata Fadli Zon.

Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di Kalimantan Utara (program Mangroves for Coastal Resilience/M4CR seluas 43 ribu hektare dengan estimasi serapan 5,5 juta ton CO2e), Pantura (81 ribu hektare), dan Belitung Timur (14 ribu hektare) yang dilanjutkan dialog tingkat tinggi bersama Global Green Growth Institute (GGGI) pada 18 November 2026. Di sisi lain, Kemenhut juga menggandeng United Nations Environment Programme (UNEP) dan Mission to Marsh untuk memperluas skema pendanaan berkelanjutan perlindungan ekosistem gambut.

Pekan pertama menuju pertengahan konferensi ditandai dengan perluasan jejaring bilateral Kemenhut bersama tiga negara mitra di tiga benua. Indonesia dan Brasil, pemilik hutan tropis utama dunia, menjajaki kerja sama konservasi hutan dan karbon mencakup pertukaran pengetahuan pembangunan berkelanjutan Amazon (FAS), mekanisme pembiayaan perlindungan hutan (Amazon Fund), implementasi sertifikasi kredit karbon berbasis sains (Ecora), serta penyusunan white paper kemitraan strategis hutan tropis.

Pertemuan bilateral Indonesia dan Madagaskar di Paviliun Indonesia membahas penjajakan pembiayaan karbon hutan, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, agroforestri, serta peluang lokakarya teknis. Madagaskar secara khusus tertarik mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dan akses pendanaan iklim untuk mendukung 235 commune atau wilayah pemerintahan lokal di negaranya.

Sementara itu, Indonesia dan Finlandia mendorong kerja sama ilmiah untuk memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) aksi iklim sektor kehutanan dan gambut. Perwakilan Kemenhut dalam forum itu menekankan pentingnya kolaborasi riset yang berdampak langsung pada kebijakan publik.

Langkah strategis multilateral kembali ditempuh pada 12 November 2026 saat Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengumumkan bergabungnya Indonesia dalam Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP). Melalui keanggotaan ini, Indonesia memperluas dialog kerja sama kehutanan internasional sekaligus mendorong pengakuan global terhadap sistem perdagangan kayu legal dan lestari, seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Pada hari yang sama, Indonesia juga meluncurkan program perdagangan karbon berbasis yurisdiksi Architecture for REDD+ Transactions–The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART TREES) yang mencakup sembilan provinsi dengan total luas hutan sekitar 38,6 juta hektare atau 40 persen tutupan hutan nasional.

Empat provinsi (Riau, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah) masuk skema pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan, sedangkan lima provinsi (Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan) masuk skema High Forest, Low Deforestation (HFLD).

"Jalur pembiayaan harus saling melengkapi, mencegah penghitungan ganda melalui akuntansi yang jelas, dan mendukung komitmen iklim kita," tegas Wamenhut Rohmat Marzuki.

Selain itu, kemitraan bilateral Indonesia dan Norwegia menjadi salah satu sorotan terbesar di arena COP31 melalui dua capaian berturut-turut. Pemerintah Norwegia mengumumkan komitmen pendanaan tambahan sebesar 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun atau NOK 1 miliar) atas keberhasilan Indonesia menekan emisi kehutanan sepanjang periode 2020–2023. 

Tarif penghargaan naik dua kali lipat dari 5 dolar AS menjadi 10 dolar AS per ton CO2e, melengkapi total 216 juta dolar AS yang sebelumnya telah diterima Indonesia dalam empat tahap terdahulu (periode 2016–2017 hingga 2019–2020). Perwakilan Pemerintah Norwegia menyebut pencapaian ini sebagai bukti konsistensi kedua negara.

Sehari sebelumnya, PT PLN (Persero) dan GGGI menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama Indonesia di bawah Pasal 6.2 Perjanjian Paris dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia–Norwegia. 

Perjanjian jual-beli karbon sebesar 12 juta ton CO2e dengan estimasi nilai 20 hingga 40 dolar AS per ton CO2e ini akan memobilisasi pendanaan proyek energi bersih, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung. Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland, mengapresiasi langkah tersebut.

Langkah besar Indonesia di forum iklim dunia ini sudah terlihat sejak awal pekan konferensi. Wamenhut Rohmat Marzuki menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Selasa (10/11/2026). 

Kedua negara sepakat memperdalam kerja sama kehutanan berkelanjutan yang meliputi pengembangan pasar kayu lestari, pengelolaan ekosistem gambut, serta pelestarian mangrove.

"Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita," ucap Rohmat.

Rangkaian diplomasi bilateral Indonesia di COP31 dibuka sejak hari pertama pada Senin (9/11/2026) melalui pertemuan Wamenhut Rohmat Marzuki dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Hiroshi Ono, guna memperkuat kerja sama karbon kehutanan lewat Joint Crediting Mechanism (JCM) yang kembali dipercepat pada 14 November 2026. 

Kolaborasi ini menghubungkan kebutuhan kredit karbon kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang, yang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO2 pada 2030, dengan empat komitmen utama pengembangan karbon hutan Indonesia.

Keempat komitmen tersebut mencakup pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi (Carbon Removal Project), perlindungan 50 juta hektare hutan (Carbon Avoidance Project), pengembangan karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare, serta hutan adat seluas 1,4 juta hektare, dengan menonjolkan ekosistem gambut dan mangrove.

"Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi. Melalui penguatan kerja sama JCM Indonesia–Jepang, Kementerian Kehutanan mendorong kemitraan internasional yang mampu menghasilkan capaian iklim terukur, memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Rohmat. (Fitri)
Share:

Tampung Aspirasi Kurir Online, Meutya Hafid: Pertimbangkan Biaya Risiko hingga Tarif Handling

Menkomdigi Meutya Hafid saat menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital mempertimbangkan sejumlah komponen biaya dalam penyusunan aturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui kurir online, mulai dari biaya risiko, penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), hingga waktu tunggu dan parkir.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah menerima berbagai aspirasi dari berbagai asosiasi termasuk yang disampaikan melalui Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.

“Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian,” ujar Meutya dalam audiensi dengan FDTOI di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Meutya menjelaskan pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan membutuhkan pendekatan tersendiri karena karakteristik layanannya berbeda dengan transportasi penumpang. Pengantaran barang memiliki variabel tambahan yang perlu diperhitungkan agar struktur biaya jasa mencerminkan beban dan risiko yang dihadapi pengemudi kurir.

Menurut Meutya, komponen biaya risiko dapat mempertimbangkan dimensi dan berat barang hingga nilai barang yang diantarkan. Pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan memasukkan karakteristik khusus barang yang membutuhkan penanganan tertentu.

“Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah turut mencermati kebutuhan pengaturan biaya tunggu dan parkir. Kedua komponen tersebut menjadi bagian dari masukan pengemudi karena aktivitas pengantaran tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sama. Ada barang yang membutuhkan waktu penanganan khusus, termasuk makanan yang memiliki batas ketahanan dan waktu pengiriman tertentu.

Meutya menegaskan penyusunan aturan harus dilakukan secara cermat agar mampu mengakomodasi kondisi riil di lapangan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.

“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain,” ungkap Meutya.

Ia menambahkan pengaturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi tersebut menjadi wujud komitmen Presiden untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital.

Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi memiliki mandat menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan. Namun, Meutya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah komponen penghitungan yang saling berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga penyusunannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.

“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” katanya.

Sementara itu, persoalan yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait. Salah satunya adalah dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” tegas Meutya.

Melalui audiensi tersebut, Kemkomdigi berharap penyusunan pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kerja kurir secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan platform, UMKM, dan masyarakat pengguna layanan. (Fathi)
Share:










ADVERTISING

ADVERTISING