Wali Kota Bekasi Tinjau Saluran Air di Cimuning, Pastikan Penanganan Segera Dilakukan

Wali Kota Bekasi Tinjau Saluran Air di Cimuning, Pastikan Penanganan Segera Dilakukan. (Dok. Pemkot Bekasi)

Bekasi, WaraWiri.net - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meninjau langsung kondisi saluran air di wilayah Kelurahan Cimuning pada Kamis, (26/2/26). Peninjauan dilakukan pada pagi hari setelah adanya laporan warga terkait aliran air yang tidak berjalan semestinya dan menyebabkan genangan di beberapa titik.

Dalam keterangannya, Tri menjelaskan bahwa terdapat saluran air yang belum terhubung dengan baik sehingga aliran air menjadi tidak terarah. Kondisi tersebut membuat air meluap ke area yang seharusnya tidak tergenang. Ia memastikan bahwa perbaikan akan segera dilakukan meskipun medan di lokasi cukup berat.

“Hari ini saya turun pagi karena memang ada saluran yang belum terhubung, sehingga air menjadi liar dan tidak masuk ke jalur yang semestinya. Insya Allah satu dua hari ini akan segera kita kerjakan,” ujar Tri.

Menurutnya, selain perbaikan teknis, diperlukan juga penertiban di beberapa titik. Ditemukan adanya saluran penghubung menuju Kali Jambe yang tertutup karena dimanfaatkan untuk kepentingan bangunan pribadi. Hal tersebut dinilai menghambat aliran air dan berdampak pada lingkungan sekitar.

Tri menegaskan bahwa Dinas Tata Ruang serta Dinas BMSDA akan segera menurunkan alat berat untuk melakukan pembenahan. Ia juga mengimbau warga yang memanfaatkan saluran air sebagai bagian dari bangunan agar membongkar secara mandiri sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

“Saya berharap warga yang menggunakan saluran air sebagai bangunan bisa membongkar sendiri. Ini demi kepentingan masyarakat yang lebih luas agar tidak terdampak banjir akibat saluran yang tertutup,” tegasnya.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menata kembali sistem drainase di wilayah tersebut agar aliran air kembali normal dan lingkungan menjadi lebih aman serta nyaman bagi masyarakat. (Junaedi)

Share:

Read More

Pemkot Targetkan 800 Unit Hunian di Proyek Rusunami Sadang Serang

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mematangkan rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di kawasan Sadang Serang. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, proyek ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada warga memiliki hunian dengan skema kepemilikan yang jelas.

“Rusunami yang ada di Sadang Serang itu, tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan ke semua warga untuk memiliki tempat tinggal. Di dalamnya ada aturan HGB selama 30 tahun,” ujar Farhan saat diwawancarai di Pendopo Kota Bandung, Rabu 25 Februari 2026.

Menurut Farhan, skema yang dirancang bukan rumah susun sewa, melainkan rusunami berbasis kepemilikan (hak milik atas satuan rumah susun) dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun sesuai regulasi. Konsepnya berbeda dengan rusunawa karena memberi nilai kepemilikan bagi masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, Pemkot Bandung tengah mengupayakan dukungan subsidi agar cicilan tetap terjangkau. 

“Harganya akan diupayakan dengan bantuan subsidi keuangan sehingga dengan cicilan kurang sekitar antara Rp1,5 sampai Rp2 juta per bulan. Itu bisa lunas dan dimiliki selama 30 tahun,” jelasnya.

Farhan menyebut, saat ini progres pembangunan masih dalam tahap penguatan status lahan dan penyesuaian tata ruang. Perhitungan pembiayaan juga masih menunggu finalisasi desain dan skema pendanaan dari pemerintah pusat.

“Sekarang perkembangannya kita secara status sedang kita kuatkan dulu. Secara tata ruang sedang kita pastikan dulu. Nanti hitung-hitungan masalah pembiayaan itu sedang menunggu perhitungan,” katanya.

Ia menambahkan, secara desain teknis pembangunan gedung tidak membutuhkan waktu lama. Namun, aspek tata ruang menjadi perhatian utama. Apalagi Sadang Serang masuk dalam kawasan Bandung Utara yang memiliki sejumlah ketentuan khusus.

“Kalau mendesain gedung, mungkin dua minggu beres. Tetapi kita harus pastikan semua sesuai aturan,” ujarnya.

Terkait kapasitas, Farhan memastikan minimal 800 unit hunian dapat dibangun di lokasi tersebut. Target awal sempat berada di kisaran 1.000 hingga 1.200 unit, namun akan disesuaikan dengan ketentuan kawasan.

“Memadai harus bisa menampung paling tidak 800 unit. Selebihnya nanti kita lihat lagi karena itu masuk wilayah Bandung Utara,” tuturnya.

Sebagai kawasan yang diatur ketat, pembangunan di Bandung Utara harus memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), hingga koefisien dasar hijau (KDH). 

Pemkot Bandung memastikan seluruh ketentuan tersebut menjadi acuan agar proyek tetap selaras dengan aspek lingkungan dan tata ruang kota.

Program rusunami ini merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan dan menjanjikan kejelasan skema program pada akhir Februari 2026.

Pemkot Bandung berharap Kota Bandung dapat memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi dari pemerintah pusat. Selain Sadang Serang, sejumlah lokasi lain seperti kawasan Bandung Timur juga dipertimbangkan untuk memperluas akses hunian vertikal. (Junaedi)

Share:

Read More

Wamenpar Ni Luh Tegaskan Pariwisata Berkelanjutan Jadi Fondasi Daya Saing Global Indonesia

Wamenpar Ni Luh saat membuka Forum STDev Circle bertema Gerakan dan Aksi Kepariwisataan Berkelanjutan secara daring, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa transformasi menuju pariwisata berkelanjutan bukan lagi sekadar tren global, melainkan kebutuhan strategis agar Indonesia tetap kompetitif di tengah persaingan destinasi dunia.

“Sejalan dengan itu, Kementerian Pariwisata memandang kepariwisataan berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata Indonesia ke depan. Pendekatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta dinamika pariwisata global,” kata Wamenpar Ni Luh saat membuka Forum STDev Circle bertema Gerakan dan Aksi Kepariwisataan Berkelanjutan secara daring, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, lanskap perjalanan dunia telah berubah signifikan. Wisatawan kini semakin sadar terhadap isu lingkungan, pelestarian budaya, serta dampak sosial ekonomi sebelum menentukan destinasi tujuan.

Untuk itu, Kementerian Pariwisata mendorong lima program unggulan sebagai penguatan ekosistem nasional, yakni Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0. Kelima program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem yang tangguh, inklusif, adaptif terhadap teknologi, serta berorientasi pada pengalaman wisatawan yang lebih bermakna.

Capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 turut menunjukkan arah kebijakan yang berada pada jalur tepat. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 15,39 juta atau tumbuh 10,80 persen. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) menembus 1,20 miliar perjalanan atau meningkat 17,55 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan optimisme dan kepercayaan pasar terhadap pariwisata Indonesia yang terus bertransformasi.

Pengakuan internasional juga menguatkan posisi Indonesia sebagai destinasi yang semakin diperhitungkan. Desa Wisata Pemuteran dan Desa Wisata Osing Kemiren menerima penghargaan dari UN Tourism. Selain itu, sebanyak 33 hotel dan resor di Indonesia memperoleh pengakuan MICHELIN Keys, yang menandai peningkatan kualitas layanan dan pengalaman menginap berstandar global.

“Pada 2026, kami menargetkan penguatan kinerja yang berfokus pada kualitas dan daya saing. Target kunjungan wisman diproyeksikan berada pada kisaran 16,0 hingga 17,6 juta,” ucap Wamenpar.

Ia menekankan pencapaian tersebut hanya dapat diraih melalui kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Forum STDev Circle dinilai strategis karena mempertemukan berbagai elemen pendukung dari kelima program unggulan, mulai dari perumus kebijakan, pelaku usaha, akademisi, komunitas, hingga generasi muda.

Forum ini juga membahas penguatan green financing, inovasi teknologi, gerakan komunitas, serta kontribusi perguruan tinggi dalam membangun ekosistem pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap forum ini menjadi titik awal lahirnya kolaborasi konkret dan aksi nyata dalam memperkuat ekosistem kepariwisataan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.

Forum STDev Circle dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata, Frans Teguh. 

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Mari Elka Pangestu selaku Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral sekaligus Ketua Indonesia Sustainable Tourism Council; Diena M. Lemy, Guru Besar Universitas Pelita Harapan dan Ketua Umum Hildiktipari; Reza Permadi, Co-founder & COO Atourin Indonesia; Ketut Purna, Manager Manajemen Operasional DTW Jatiluwih; serta Andy Bahari, Leader World Cleanup Day. (Rizal)

Share:

Read More

Tiket Lebaran Masih Tersedia, Rencanakan Perjalanan Libur Lebaran dengan Naik Kereta Api

Tiket Lebaran Masih Tersedia, Rencanakan Perjalanan Libur Lebaran dengan Naik Kereta Api. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 terus bergerak positif. Sejumlah relasi favorit dari Jakarta menuju Surabaya, Purwokerto, dan Yogyakarta menunjukkan peningkatan pemesanan. Di sisi lain, perjalanan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju Jabodetabek pada periode Lebaran masih memiliki ketersediaan tempat duduk yang cukup luas.

Hingga 26 Februari 2026 pukul 07.00 WIB, sebanyak 1.826.091 tiket telah terjual dari total 4.103.805 tempat duduk yang disediakan. Dengan demikian, sekitar 2,27 juta tempat duduk masih tersedia bagi masyarakat yang akan merencanakan perjalanan.

Untuk KA Jarak Jauh, terjual 1.796.216 tiket dari total 3.492.205 tempat duduk atau dengan tingkat okupansi 51,44 persen. Secara rata-rata, satu arah perjalanan telah terisi sekitar separuh kapasitas, sementara arah sebaliknya pada sejumlah relasi masih memiliki ruang yang cukup terbuka.

Sementara itu, KA Lokal KAI terjual 29.875 tiket dari total 611.600 tempat duduk dengan okupansi 4,88 persen. Sebanyak 611.600 tempat duduk KA Lokal tersebut mayoritas baru dapat dipesan mulai H-7 sebelum keberangkatan, sehingga penjualannya akan terus bergerak mendekati hari perjalanan.

Beberapa tanggal dengan tingkat keterisian yang masih relatif rendah untuk KA Jarak Jauh antara lain:

1.⁠ ⁠1 April 2026: 16.825 tiket terjual dari 157.316 tempat duduk (10,70%)

2.⁠ ⁠31 Maret 2026: 27.961 tiket terjual dari 159.190 tempat duduk (17,56%)

3.⁠ ⁠11 Maret 2026: 29.774 tiket terjual dari 159.152 tempat duduk (18,71%)

4.⁠ ⁠30 Maret 2026: 45.535 tiket terjual dari 159.196 tempat duduk (28,60%)

5.⁠ ⁠12 Maret 2026: 50.528 tiket terjual dari 158.950 tempat duduk (31,79%)

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa arus perjalanan Lebaran umumnya meningkat dari Jakarta dan wilayah barat menuju Jawa Tengah serta Jawa Timur. Pada periode yang sama, perjalanan dari arah sebaliknya masih memiliki tingkat keterisian yang relatif lebih longgar.

“Momentum libur Lebaran dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyusun perjalanan lebih awal. Bagi mahasiswa dan pekerja asal Jabodetabek yang saat ini berada di Yogyakarta, Semarang, Solo, maupun Surabaya, pilihan jadwal kembali masih cukup terbuka dengan tingkat keterisian yang lebih rendah,” ujar Anne.

Anne menambahkan, pelanggan dapat memilih tanggal dengan okupansi lebih rendah atau memanfaatkan skema connecting train untuk memperoleh kombinasi rute dan waktu keberangkatan yang sesuai kebutuhan.

KAI terus memantau pergerakan penjualan tiket dan memastikan kesiapan operasional agar Angkutan Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan ruang mobilitas yang optimal bagi masyarakat. (Iqbal)

Share:

Read More

HUT Ke-34 Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Refleksi dan Komitmen Perkuat Konservasi

HUT Ke-34 Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Refleksi dan Komitmen Perkuat Konservasi. (Dok. Kemenhut)

Bogor, WaraWiri.net - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Sukamantri, Bogor, (26/02/2026), menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen dalam menjaga kelestarian salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki menegaskan arti penting kawasan konservasi ini bagi penjagaan ekosistem dan kehidupan masyarakat.

“Taman Nasional Gunung Halimun Salak bukan sekadar kawasan konservasi. Kawasan ini merupakan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, penyangga sistem tata air bagi jutaan masyarakat di Banten dan Jawa Barat, laboratorium alam bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan lingkungan serta sistem penyangga kehidupan,” ujar Wamenhut.

Keberadaan TNGHS menjadi habitat penting bagi satwa kunci seperti Elang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa yang memiliki nilai konservasi tinggi secara nasional maupun global. Kondisi satwa-satwa tersebut menjadi indikator kesehatan ekosistem hutan yang harus dijaga secara konsisten melalui perlindungan dan penegakan hukum.

Selain itu TNGHS juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat sekitar. Pendekatan pengelolaan berbasis lanskap dan partisipatif terus diperkuat, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian hutan melalui skema pemberdayaan ekonomi, pertanian ramah lingkungan, dan perhutanan sosial.

“Masyarakat bukan lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian hutan," ujarnya.

Kemudian Wamenhut pun menjelaskan jika langkah pengelolaan untuk mengatasi dinamika pembangunan dan berbagai tantangan di TNGHS seperti perambahan, pertambangan emas tanpa izin, konflik tenurial, serta perubahan iklim, diarahkan pada penguatan perlindungan, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan sains dan teknologi dalam pengambilan kebijakan.

Momentum ulang tahun ini, menurut Wamenhut, bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat atas tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan ekologis bangsa.

“Mari kita jaga hutan, karena di dalamnya tersimpan masa depan. Mari kita rawat alam, karena keberlanjutan adalah tanggung jawab generasi kita hari ini demi generasi mendatang,” pungkas Wamenhut.

Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kawasan yang transparan, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan agar Taman Nasional Gunung Halimun Salak tetap lestari dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang.

Hadir dalam peringatan ini, Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana, ⁠Perwakilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sukabumi, Perwakilan BAPEDA Kabupaten Lebak, serta para Mitra Balai TNGHS dan Masyarakat. (Putra)

Share:

Read More

Presiden Prabowo dan Presiden MBZ Perkuat Kemitraan Strategis dalam Suasana Hangat Ramadan di Qasr Al Bahr

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi. (Dok. BPMI Setpres)

Abu Dhabi, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Bahr, Abu Dhabi, pada Kamis, 26 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Presiden Prabowo untuk mempererat kemitraan strategis Indonesia dengan PEA yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Setibanya di Qasr Al Bahr, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden MBZ. Nuansa kehangatan langsung terasa sejak awal pertemuan yang berlangsung di taman terbuka istana, dengan latar pepohonan palem dan cahaya senja Abu Dhabi yang menambah kesan akrab dan penuh kekeluargaan.

Delegasi kedua negara duduk berhadapan dalam formasi melingkar, menciptakan suasana dialog yang setara, terbuka, dan saling menghormati. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Duta Besar RI untuk PEA Judha Nugraha, serta Direktur Utama PT Pindad (Persero) Sigit P. Santosa.

Sementara itu, Presiden MBZ didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Kepresidenan Hamdan bin Mohamed Al Nahyan, Penasihat Mahkamah Kepresidenan Mohamed bin Hamad Al Nahyan, Penasihat Urusan Strategis Ahmed Al Mazrouei, Menteri Energi dan Infrastruktur Suhail Al Mazrouei, serta Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri.

Rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan iftar bersama yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Momentum Ramadan tersebut semakin memperkuat nuansa persaudaraan antara kedua pemimpin. Presiden Prabowo juga melaksanakan salat magrib berjemaah bersama rombongan.

Dialog kemudian berlanjut dalam pertemuan yang diperluas (expanded meeting) untuk membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kerja sama energi, investasi, hingga kemitraan ekonomi masa depan. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang.

Sebagai penutup, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ menggelar pertemuan empat mata (tête-à-tête) dalam suasana terbuka dan konstruktif. Percakapan langsung kedua pemimpin mencerminkan kedekatan personal sekaligus tekad kuat untuk terus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat.

Pertemuan ini memiliki makna istimewa karena tahun 2026 ini merupakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan PEA. Setengah abad kemitraan tersebut menjadi fondasi kokoh bagi kedua negara untuk membuka babak baru kerja sama strategis yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa. (Dinda)

Share:

Read More

Link and Match Pengembangan Kompetensi SDM Muda Nasional dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri

Link and Match Pengembangan Kompetensi SDM Muda Nasional dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelatihan Vokasi Nasional berfokus pada peningkatan hard dan soft skills sehingga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam pengembangan SDM untuk mewujudkan “Indonesia Emas 2045”. Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 terbagi dalam tiga batch pelatihan, dengan sekitar 20 ribu peserta per batch, dan total sekitar 70 ribu peserta dalam setahun. Program ini dilaksanakan di 33 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) dan Satuan Pelayanan (Satpel) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

“Hari ini, Pemerintah meluncurkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 yang telah diinisiasi Kemnaker. Seluruh rangkaian pelatihannya disediakan secara gratis oleh Pemerintah. Program ini disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja untuk bekerja atau berwirausaha. Ke depan, diharapkan kuota ini dapat terus ditingkatkan oleh Kemnaker,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Peluncuran "Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026", di Jakarta, Jumat (27/2).

Program Pelatihan Vokasi Nasional juga dirancang untuk memberikan skilling, upskilling, dan reskilling kepada para peserta, dengan mengedepankan prinsip link and match. Prinsip itu memastikan keselarasan kuat antara kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi relevan, adaptif, dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja (demand driven).

Bagi para siswa lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang sudah memenuhi persyaratan, seperti berusia minimal 17 tahun, sudah mempunyai akun SiapKerja, dan sudah lulus dalam tiga tahun terakhir, dapat berpartisipasi menjadi peserta dengan mengakses portal resmi yaitu skillhub.kemnaker.go.id.

Dengan mengikuti program ini, para peserta akan mendapatkan benefit seperti bantuan transportasi sebesar Rp20 ribu per hari (lamanya sesuai jangka waktu pelatihan), iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi BNSP, serta khusus untuk peserta dari luar kota dapat difasilitasi asrama pada pelatihan tertentu.

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), jumlah lulusan SMA/SMK tahun ajaran 2024/2025 yaitu sebanyak 3,28 juta. Menurut BPS, lulusan SMA menyumbang 31,05 juta pekerja atau 20,99% dari total pekerja nasional yang berjumlah sekitar 148 juta orang, sementara lulusan SMK berkontribusi 20,80 juta pekerja atau 14% dari total pekerja nasional. Apabila digabungkan, kontribusi lulusan SMA/SMK mencapai sekitar 35% dari total pekerja.

Bidang-bidang pelatihan yang bisa diikuti para peserta yaitu antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Tata Busana, Garmen dan Apparel, Otomotif, Housekeeping, Teknik Kelistrikan, Smart Farming, Konstruksi, Barista, Budidaya Perikanan, Penata Rambut dan Rias Wajah, Memasak, Menjahit Pakaian, Pemeliharaan Kendaraan, Pemandu Wisata, Pemasaran Digital, Keamanan Siber, Instalasi Panel Surya, Pengelasan (Welding), Computer Numerical Control (CNC), Otomasi Industri, Kendaraan Listrik, termasuk pelatihan prioritas Presiden seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai pelatihan ini ada yang diselenggarakan secara luring, daring, maupun hybrid dengan lebih 820 kelas pelatihan yang berfokus pada 31 kejuruan.

“Saya harap penyelenggaraan program pelatihan vokasi ini juga dapat melibatkan penyelenggara pelatihan yang bukan hanya dari unit kerja Kemnaker, namun juga dapat mengintegrasikan balai pelatihan yang dimiliki berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya, dan juga instansi swasta. Sehingga, tata kelola program pelatihan secara nasional dapat berjalan optimal, tidak ada duplikasi, berkesinambungan, dan efisien,” tutur Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa ini adalah program yang paralel dengan program magang yang sudah dilakukan dan orientasinya adalah lulusan SMA dan SMK. 

"Tentu kami mengapresiasi Kemnaker dan semoga para pelajar SMA/SMK bisa mengikuti program yang memperpendek jarak antara pendidikan dengan lapangan kerja. Program ini juga akan terus didorong dan disempurnakan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam agenda yaitu di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Plt. Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi. (Alfi)

Share:

Read More

Kolaborasi Indonesia-Inggris Dukung Percepatan Implementasi PRKBI di Bengkulu

Kolaborasi Indonesia-Inggris Dukung Percepatan Implementasi PRKBI di Bengkulu. (Dok. Bappenas)

Bengkulu, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), didukung oleh Oxford Policy Management (OPM) dan konsorsium organisasi masyarakat sipil, menyelenggarakan Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu: Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, sebuah forum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat transformasi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi Bengkulu, Rabu (25/2).

“Forum ini menjadi ruang bersama bagi kita untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim atau PRKBI, serta memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional, serta upaya sinergi lintas pemerintah pusat, daerah, lembaga legislatif, swasta, serta masyarakat sipil,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo.

Bengkulu menjadi salah satu dari empat provinsi pilot implementasi PRKBI di tingkat subnasional, selain Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Bengkulu memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta berpeluang besar untuk memperkuat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045.

Dari Sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), Bengkulu memiliki kawasan hutan yang mencapai luas 928.863 hektare, atau sekitar 46 persen dari luas daratan. Dari luas hutan ini, 49,58 persen merupakan hutan konservasi dan 27,8 persen adalah hutan lindung. Kawasan hutan ini menjadi mekanisme utama serapan karbon. Bengkulu juga memiliki garis pantai sekitar 525 km di sepanjang Samudra Hindia, dan 100 km keliling Pulau Enggano, menunjukkan potensi yang besar dari sektor perikanan dan kelautan.

Bengkulu juga menghadapi tantangan nyata berupa krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi garis pantai, dan kerentanan sosial yang memerlukan penanganan terpadu. Kondisi ini menegaskan pentingnya percepatan implementasi PRKBI untuk memastikan pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Forum ini juga menjadi wadah diskusi dengan DPRD Bengkulu untuk menyelaraskan pemahaman mengenai urgensi PRKBI, sekaligus membangun peran strategis legislatif untuk mendukung transformasi PRKBI. Forum ini menegaskan bahwa dukungan politik DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi.

Forum ini juga mengidentifikasi sektor dan isu prioritas PRKBI di Provinsi Bengkulu sebagai dasar integrasi dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Melalui dialog ini, pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari eksekutif daerah, legislatif, masyarakat sipil, akademisi, hingga sektor swasta, diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman serta memperkuat kolaborasi dalam mempercepat implementasi PRKBI di Bengkulu. Masukan yang terhimpun akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan daerah.

“Bengkulu memiliki modal kuat—sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus membaik, serta visi politik yang jelas. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD serta memperkuat kolaborasi agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutup Deputi Teguh. (Burhan)

Share:

Read More

Tiga Pesan Wamenkeu Juda Agung untuk Perkuat Peran PT SMI sebagai Instrumen Fiskal

Tiga Pesan Wamenkeu Juda Agung untuk Perkuat Peran PT SMI sebagai Instrumen Fiskal. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan tiga poin instruksi strategis bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah berkarya selama 17 tahun dalam membangun infrastruktur nasional. Dalam arahannya, Wamenkeu menegaskan bahwa PT SMI bukan sekadar perusahaan pembiayaan, melainkan instrumen strategis negara atau development finance institution yang berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal dengan memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal. 

“Ketika ada daerah yang terdampak bencana misalnya PT SMI hadir melakukan restrukturisasi agar APBD tidak kolaps. Ketika transisi energi harus berjalan tanpa membebani fiskal APBN, PT SMI melakukan blended finance, pembiayaan blending. Itulah fungsi negara hadir melalui PT SMI," ujar Wamenkeu di Jakarta pada Kamis (26/2).

Memasuki usia ke-17, Wamenkeu menekankan bahwa PT SMI harus memiliki rekam jejak yang jelas dan mandat yang tegas. Wamenkeu meminta agar setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki kerangka dampak yang tajam dan tidak abstrak. Keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari terserapnya anggaran atau selesainya proyek, tetapi harus dilihat dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang dihasilkan.

Terkait green portfolio, Wamenkeu mengingatkan bahwa label "hijau" tidak boleh sekadar kosmetik. Proyek energi terbarukan harus memiliki struktur keuangan yang kuat agar tidak menimbulkan risiko baru. Ia mendorong pemanfaatan skema blended finance yang menggabungkan pendanaan komersial dan konsesional untuk infrastruktur sosial dan transisi energi.

Poin ketiga yang ditekankan adalah mengenai tata kelola (governance). Hal ini menjadi sangat krusial karena PT SMI berencana menerbitkan Obligasi Ritel Infrastruktur SMI (ORIS) tahun ini. Mengingat instrumen ini melibatkan uang publik, transparansi dan disiplin tata kelola harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Begitu kepercayaan goyah, semuanya akan runtuh. Jika tata kelola longgar, seluruh capaian selama 17 tahun bisa hilang seketika," tegas Juda Agung. Ia pun berharap agar PT SMI terus berkarya dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia di masa depan. (Bambang)

Share:

Read More

Inisiatif CSR PIEP Raih Pengakuan Global melalui Golden Peacock Global CSR Award 2025

Inisiatif CSR PIEP Raih Pengakuan Global melalui Golden Peacock Global CSR Award 2025. (Dok. Pertamina)

India, WaraWiri.net - PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) meraih Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2025 untuk dua program CSR yang berfokus pada pemberdayaan anak dan kelompok rentan.

Penghargaan diberikan dalam rangkaian acara yang diselenggarakan pada 19–20 Februari 2026 di Hotel Taj Lands End, Mumbai. Dua inisiatif CSR PIEP yang mendapatkan pengakuan global ini meliputi Program Sekolah Tari Gratis Sahabat Istimewa, termasuk subprogram Kakak Asuh dan Sahabat Istimewa in Action, serta Program Akselerasi Pendidikan Sanggar Bimbingan bagi Anak-anak Pekerja Migran Indonesia di Semenanjung Malaysia.

Pada kesempatan terpisah, Manager Relations PIEP Dhaneswari Retnowardhani menyampaikan bahwa penghargaan internasional ini sangat penting sebagai perusahaan yang diakui, serta membawa nama Pertamina di kancah global.

“Kedua program tersebut dirancang untuk membuka akses belajar yang setara, memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh, serta mendorong kepercayaan diri melalui pendidikan dan seni budaya. Bagi PIEP, CSR tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban perusahaan, melainkan sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian nyata terhadap komunitas yang tidak mendapat akses sosial dan pendidikan,“ tegas Dhaneswari.

Golden Peacock Global CSR Award sendiri merupakan ajang internasional yang memberikan penghargaan kepada perusahaan dari berbagai sektor industri dunia yang dinilai konsisten menghadirkan praktik tanggung jawab sosial yang berdampak dan berkelanjutan. PIEP menjadi salah satu perusahaan yang dinilai mampu menerjemahkan komitmen keberlanjutan tersebut ke dalam program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan ini mencerminkan pendekatan PIEP dalam mentransformasi tanggung jawab sosial perusahaan dari sekadar pemenuhan kepatuhan menjadi investasi sosial berbasis dampak, melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Disela kunjungan di Mumbai, India delegasi PIEP pun mendapat dukungan penuh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan melanjutkan agenda pertemuan resmi dengan Eddy Wardoyo, Konsul Jenderal Republik Indonesia yang telah menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja PIEP yang menorehkan prestasi di tingkat global.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bagi perusahaan Indonesia yang berkiprah di global bahwa CSR harus dijalankan dengan empati dan kolaborasi, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Eddy Wardoyo, Konsul Jendral, KJRI di Mumbai, India. (Deni)

Share:

Read More

Masuki Bulan Ramadhan, IKI Februari 2026 Jadi Tertinggi Kedua Sejak Diluncurkan

Masuki Bulan Ramadhan, IKI Februari 2026 Jadi Tertinggi Kedua Sejak Diluncurkan. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kinerja industri pengolahan nasional pada awal tahun 2026 tetap menunjukkan ketahanan dan berada pada jalur ekspansi. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Februari 2026 yang tercatat sebesar 54,02. Capaian tersebut memang melambat tipis 0,10 poin dibandingkan Januari 2026, namun meningkat 0,87 poin dibandingkan Februari 2025 dan menjadi level tertinggi kedua sejak IKI diluncurkan pada November 2022.

Berdasarkan hasil survei IKI Februari 2026, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 19 subsektor berada pada fase ekspansi dan hanya 4 subsektor yang mengalami kontraksi. Subsektor yang berada pada fase ekspansi memiliki kontribusi sebesar 92,9 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

“Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman serta Industri Alat Angkutan Lainnya,” papar Juru Bicara Febri Hendri Antoni Arief dalam Rilis IKI Bulan Februari 2026 di Jakarta, Kamis (26/2).

Jubir Kemenperin menyampaikan, kedua subsektor tersebut mengalami ekspansi seiring meningkatnya permintaan dari sejumlah sektor industri, seperti industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta alas kaki, dengan industri pencetakan berperan sebagai sektor pendukung. Kemudian, adanya kenaikan angka penjualan sepeda motor pada bulan Januari 2026 mencapai 577.763 unit, meningkat 3,11 persen dibanding Januari 2025 (y-o-y).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026, Kemenperin mencermati adanya peningkatan konsumsi rumah tangga terhadap komoditas industri pakaian, alas kaki, serta jasa perawatannya. Pada tahun 2024, pertumbuhan konsumsi sektor ini tercatat sebesar 2,73 persen dan meningkat menjadi 4,52 persen pada tahun 2025.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan terhadap IKI, khususnya IKI pasar domestik tahun 2025, industri pakaian jadi yang berorientasi pada pasar dalam negeri justru mengalami kontraksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut tidak sepenuhnya diserap oleh produk industri dalam negeri.

“Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa kenaikan permintaan tersebut lebih banyak dipenuhi oleh produk impor,” ungkap Febri.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memandang momentum peningkatan konsumsi domestik seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri dalam negeri, guna memperkuat struktur manufaktur nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik.

Adapun subsektor yang mengalami kontraksi yaitu Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya, Industri Barang Galian Non Logam, Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik, dan Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Sekretaris Direktorat Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sri Bimo Pratomo mengatakan, Industri Barang Galian Non Logam mengalami kontraksi pada variabel pesanan dan persediaan. Hal ini disebabkan menurunnya permintaan dalam negeri yang berasal dari pengadaan pemerintah.

“Karena bulan ini masih memasuki awal tahun anggaran dan Bulan Ramadhan, sehingga banyak proyek infrastruktur yang belum berjalan. Sehingga permintaan produk bahan bangunan (BGNL) juga ikut turun. Kemungkinan besar akan dimulai setelah lebaran,” tuturnya.

Pada variable produksi Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus, kontraksi yang terjadi dipicu oleh ketidakpastian global dan beberapa kekhawatiran pelaku industri terhadap dampak kesepakatan perdagangan global.

“Subsektor Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik, mengalami penurunan pada pesanan luar negeri yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada IKI Februari 2026. Selain itu, komponen elektronik berbahan baku semikonduktor saat ini tengah mengalami kelangkaan,” kata Direktur Industri Peralatan Pertanian dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP) Solehan.

Kedua orientasi pasar IKI baik ekspor maupun impor masih berada dalam zona ekspansi meskipun mengalami sedikit perlambatan. IKI orientasi ekspor pada bulan Februari 2026 berada di level 54,61 atau melambat 0,01 poin dibanding bulan Januari 2026 yang berada di level 54,62. Sedangkan IKI berorientasi pada pasar domestik berada di level 53,12, melambat 0,13 poin dibanding bulan Januari 2026 yang berada di level 53,25. 

Secara umum, kondisi kegiatan usaha pada Februari 2026 masih tergolong baik. Sebanyak 77,6 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil. Tingkat optimisme pelaku usaha meningkat menjadi 73,5 persen, sementara tingkat pesimisme menurun menjadi 3,9 persen. Seluruh variabel pembentuk IKI, yakni pesanan, produksi, dan persediaan, berada pada zona ekspansi. Variabel produksi mencatat ekspansi tertinggi sejak Januari 2025 dan telah berada pada fase ekspansi selama dua bulan berturut-turut. (Isna)

Share:

Read More

Kemenperin Akselerasi Pengembangan IKM Perhiasan Menuju Pasar Global

Kemenperin Akselerasi Pengembangan IKM Perhiasan Menuju Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri perhiasan dalam negeri memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global. Karakteristiknya yang berbasis desain, keterampilan, dan inovasi menjadikan industri ini tidak hanya berorientasi pada komoditas, tetapi juga estetika, budaya, dan identitas.

Produk perhiasan Indonesia dikenal memiliki keunggulan pada keragaman desain, penggunaan material seperti emas, perak, mutiara, dan batu mulia, serta sentuhan kearifan lokal yang menjadi daya tarik di pasar domestik maupun internasional. Potensi tersebut semakin terbuka lebar seiring dengan tren global yang mengapresiasi produk handmade, custom design, dan sustainable jewellery.

Kementerian Perindustrian terus memperkuat akses promosi dan perluasan jejaring bisnis IKM perhiasan salah satunya dengan memfasilitasi pelaku industri perhiasan nasional berpartisipasi dalam pameran berskala internasional seperti pameran Jakarta International Jewellery Fair (JIJF) 2026 yang berlangsung pada 12–15 Februari 2026 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC).

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong kebijakan dan program strategis untuk memperkuat industri perhiasan nasional, baik dari sisi produksi maupun ekspor.

“Kementerian Perindustrian akan terus mengupayakan program dan kebijakan strategis yang mendukung pelaku industri perhiasan nasional melalui perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas, serta pengembangan ekspor. Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri perhiasan Indonesia di tengah dinamika pasar global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2).

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), berbagai program dan kebijakan strategis telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk mendukung penguatan industri perhiasan. Program tersebut meliputi pemberian akses promosi melalui partisipasi dalam pameran, pelaksanaan program e-Smart IKM, workshop ekspor bagi IKM perhiasan, fasilitasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta bimbingan teknis bagi pelaku industri perhiasan.

Upaya ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2026 melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan IKM, serta percepatan penerapan transformasi industri 4.0 guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri perhiasan nasional.

Industri perhiasan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ekspor kumulatif barang perhiasan dan barang berharga pada Januari hingga November 2025 mencapai USD 8,4 miliar. Nilai tersebut bahkan lebih besar 65,29% dibandingkan capaian ekspor sepanjang tahun 2024 (Januari–Desember) yang sebesar USD 5,5 miliar. Peningkatan ini menunjukkan daya saing industri perhiasan nasional yang terus menguat di pasar global.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat ekosistem industri perhiasan melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi dan transformasi industri 4.0, perluasan akses pasar ekspor, serta penguatan kemitraan antara IKM dan industri besar guna menciptakan struktur industri yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha, kami optimis industri perhiasan nasional akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) atas konsistensinya dalam penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional yang memberikan ruang promosi bagi pelaku industri perhiasan, khususnya IKM Perhiasan.

“Penyelenggaraan Jakarta International Jewellery Fair yang diselenggarakan oleh APEPI ini menjadi ajang strategis bagi pelaku industri perhiasan, mulai dari produsen, distributor, toko perhiasan, perusahaan permesinan, desainer, hingga IKM perhiasan untuk memperluas akses pasar, menjalin kemitraan bisnis, serta mengikuti perkembangan tren dan inovasi industri,” ujar Reni pada pembukaan Pameran JIJF, di Jakarta (12/2).

“Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menghadirkan regulasi perlindungan Kekayaan Intelektual yang efektif, serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai nilai strategis Kekayaan Intelektual,” ujar Dirjen IKMA.

Reni menyampaikan pada JIJF 2026, Kemenperin berkolaborasi bersama APEPI memberikan fasilitasi booth pameran kepada 10 IKM perhiasan yang telah melalui serangkaian tahapan seleksi dan kurasi. IKM tersebut berasal dari berbagai daerah, antara lain Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, dan Banten, dengan produk unggulan berupa perhiasan mutiara dan batu mulia.

“Beberapa IKM yang berpartisipasi antara lain Dian Art Accessories (Jawa Timur), Echa Pearl (NTB), Mutiara Lombok Waidah (NTB), Ana Pearls (NTB), Bhumi Pearl Jewelry (NTB), Fahmi Accessories (DKI Jakarta), Setia Pearl (NTB), Akram Mutiara Lombok (NTB), Diftria Art (Banten), serta M&M Pearls (NTB). Fasilitasi ini bertujuan agar IKM mampu memperluas cakupan pasar dan jejaring bisnisnya,” ucap Reni.

Lebih lanjut, Reni berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi bisnis, tetapi juga mendukung para perajin lokal dan mengapresiasi keragaman budaya Indonesia melalui karya-karya perhiasan yang dihasilkan.

“Kami berharap partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transaksi jangka pendek, tetapi juga mampu menginspirasi dukungan terhadap perajin lokal sekaligus membuka peluang kemitraan berkelanjutan dengan buyer nasional maupun internasional”, ucap Reni.

Direktur Industri Aneka, Reny Meilany, mengungkapkan selama penyelenggaraan Pameran JIJF 2026, sebanyak 10 IKM perhiasan yang memperoleh fasilitasi booth berhasil mencatatkan jumlah penjualan sebesar Rp463.829.000.

“Capaian ini menunjukkan bahwa IKM perhiasan mampu bersaing dalam ajang pameran berskala nasional maupun internasional,” terang Reny.

“Kami berharap para IKM binaan tersebut, tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, namun juga manfaat dalam bentuk wawasan dan informasi, pengalaman, serta jejaring bisnis potensial untuk keberlanjutan bisnis di masa mendatang,” pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Kemendikdasmen Perkuat Sinkronisasi Pusat-Daerah guna Kawal Program Prioritas Tepat Sasaran

Kemendikdasmen Perkuat Sinkronisasi Pusat-Daerah guna Kawal Program Prioritas Tepat Sasaran. (Dok. Kemendikdasmen)

Sumatra Selatan, WaraWiri.net - “Harapan kami, Konsolidasi Daerah ini menjadi wadah penguatan dan koordinasi agar kewenangan pusat dan daerah tidak saling tumpang tindih (overlap), melainkan saling menguatkan demi memastikan program prioritas benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat memberikan keterangan kepada media di sela kunjungan kerjanya di Sumatra Selatan, Rabu (25/2).

Pernyataan tersebut menjadi penegasan dalam pembukaan kegiatan Konsolidasi Daerah (Konsolda) Pelaksanaan Program Prioritas di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatra Selatan. 

Selain sinkronisasi kewenangan, Wamen Atip menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus melakukan pengawalan ketat terhadap implementasi program prioritas. Hal ini krusial agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi para murid, demi terwujudnya visi Generasi Emas 2045.

Agenda ini juga ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Dukungan Pemerintah Daerah untuk Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Provinsi Sumatra Selatan. Komitmen ini melibatkan BPMP Provinsi Sumatra Selatan, Pemerintah Provinsi, serta 17 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Sumatra Selatan sebagai wujud tekad mengawal kualitas pendidikan.

 

Direktur SMA Kemendikdasmen, Winner Jihad Akbar, menjelaskan bahwa forum ini merupakan ruang penyelarasan kebijakan nasional ke tingkat tapak. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra Selatan sesuai kebijakan pusat agar sinkron antara kebijakan pusat dan daerah,” ujar Winner.

Ia menambahkan bahwa sinergi ini mencakup pengawasan program-program strategis seperti revitalisasi, digitalisasi, hingga Makan Bergizi Gratis. “Akan dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama terkait dukungan pelaksanaan program kegiatan, khususnya program prioritas Kemendikdasmen, dan dukungan pemantauan serta pengawasan,” tegas Winner.

 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan, Mondyaboni, menyambut baik langkah Kemendikdasmen yang bersedia turun langsung menyerap aspirasi daerah. Menurutnya, koordinasi ini adalah momentum untuk menyatukan visi dalam mengatasi tantangan pendidikan di daerah.

“Kami berterima kasih di sini kita bisa menyamakan apa saja yang menjadi permasalahan di daerah, kemudian bagaimana mensinkronkannya agar menjadi sebuah formula yang menjadi solusi bagi kita semua,” ungkap Mondyaboni.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kelanjutan bantuan pusat bagi sekolah-sekolah di Sumatra Selatan. “Anggaran daerah kita memang saat ini sedang ada penyesuaian, sehingga adanya bantuan dari kementerian untuk revitalisasi sekolah sangat kami syukuri dan kami harap dapat diteruskan,” imbuhnya.

Integritas Revitalisasi dan Kedalaman Belajar

Wamen Atip Latipulhayat memberikan catatan tajam mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran revitalisasi yang kini mencapai hampir Rp90 triliun untuk 71 ribu satuan pendidikan. Ia menekankan bahwa kewenangan pusat dan daerah harus konvergen (menyatu).

 

“Kewenangan dan tanggung jawab itu harus konvergen, tidak divergen. Harus satu frekuensi. Tidak boleh adanya overlap kewenangan yang justru akan melahirkan ketiadaan akuntabilitas,” tegas Atip. Ia pun mengingatkan agar kualitas pembangunan fisik benar-benar menjadi prioritas. “Tolong, jangan sampai laporan sudah selesai, tapi begitu dicek bangunannya ‘doyong’ atau miring-miring. Jangan sampai sekolah yang rusak parah justru hanya menerima pembangunan toilet saja,” cetusnya.

 

Wamen Atip menceritakan pengalamannya menemukan sekolah yang masih menggunakan bangku yang kondisinya seperti dari tahun 1970-an, dan ada sekolah yang bangkunya pinjam dari pos ronda. “Disebut sekolah memang tampak tidak seharusnya seperti itu. Maka revitalisasi menjadi sangat penting agar anak-anak kita belajar di tempat yang layak,” tuturnya.

 

Menutup arahannya, Wamen Atip berpesan agar guru-guru menerapkan metode “Pembelajaran Mendalam” yang mereka dapatkan dari ruang pelatihan ke ruang kelas guna menciptakan keterlibatan murid secara bermakna. “Guru harus memiliki penguasaan konten yang kuat agar bisa mengajak murid masuk kepada meaningful learning . Guru harus seperti penyanyi yang mampu membuat materi sesulit apa pun menjadi menarik bagi murid,” pungkasnya.

 

Usai membuka kegiatan, Wamen Atip melanjutkan kunjungan lapangan ke SDN 06 Indralaya, SMP Olahraga Negeri Sriwijaya, dan SMA Negeri 21 Palembang untuk memantau langsung implementasi program prioritas pendidikan di lingkungan sekolah. (Budi)

Share:

Read More

Optimalkan Pengelolaan Data dan Pemodelan Cuaca, BMKG Gelar In House Training Pemanfaatan HPC SMONG

Optimalkan Pengelolaan Data dan Pemodelan Cuaca, BMKG Gelar In House Training Pemanfaatan HPC SMONG. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kapasitas teknis sumber daya manusianya guna menjawab tantangan pengelolaan data cuaca dan iklim yang semakin kompleks. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan In House Training (IHT): Efficient HPC Usage with LiCO yang digelar di Ruang Auditorium BMKG, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Infrastruktur MKG, Michael Andreas Purwoadi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan kompetensi SDM menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur komputasi berperforma tinggi yang dimiliki BMKG.

Menurut Michael, transformasi teknologi di bidang meteorologi global berkembang sangat pesat, termasuk integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem pemodelan cuaca oleh berbagai lembaga meteorologi dunia.

“Transformasi ke arah pemanfaatan AI dalam sistem pemodelan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan di tengah pesatnya perkembangan teknologi prediksi cuaca. Saat ini, model AI hadir sebagai pelengkap (complementary) bagi model konvensional, yang penggunaannya tentu harus diregulasi agar dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” tegasnya.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan High Performance Computing (HPC) di lingkungan BMKG. Saat ini, BMKG memiliki dua klaster HPC utama, yakni Klaster HPC MMS dengan kapasitas sekitar 1 PF CPU yang dikelola Direktorat Meteorologi Maritim untuk menjalankan model numerik maritim, serta HPC SMONG dengan kapasitas 1 PF CPU dan 1,5 PF GPU yang dikelola Direktorat Data dan Komputasi.

HPC SMONG dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan operasional (production), tetapi juga untuk pengembangan (development), termasuk pemodelan numerik dan eksperimen berbasis machine learning. Untuk itulah, diperlukan pemahaman teknis yang memadai agar sistem komputasi berperforma tinggi tersebut dapat digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Direktur Data dan Komputasi, Bambang Setiyo Prayitno, dalam menegaskan bahwa HPC merupakan aset strategis yang memerlukan pengelolaan dengan keahlian khusus.

“Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa HPC merupakan investasi yang sangat besar, tidak hanya dari sisi pengadaan, tetapi juga dari sisi operasional dan perawatannya. Oleh karena itu, pemanfaatan HPC harus dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia MKG, Adityawarman, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesiapan dan kompetensi peserta dalam memanfaatkan HPC SMONG.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan HPC SMONG guna mendukung kebutuhan operasional serta pengembangan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lingkungan BMKG,” jelasnya.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 25–27 Februari 2026, dan diikuti oleh 44 peserta yang berasal dari unit kerja di lingkungan Deputi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Infrastruktur MKG, Modifikasi Cuaca, serta Satuan Kerja Mandiri. Dalam pelaksanaannya, IHT menghadirkan lima mata pelatihan utama dengan pengajar dari Direktorat Data dan Komputasi, Direktorat Meteorologi Publik, dan Pusat Standardisasi Instrumentasi.

“Kegiatan In-House Training ini memiliki 5 mata pelatihan utama, yaitu Tata Kelola HPC SMONG; Setup Environment HPC SMONG; Running Model using MPI Template on CPU HPC; Running Deep Learning using Template on GPU HPC; dan Simulasi Pemodelan Numerik/Machine Learning di CPU dan GPU HPC dengan total 21 jam pelatihan (JP),” jelas Adityawarman.

Adapun kelulusan peserta akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan pemahaman materi melalui pre-test dan post-test, praktik simulasi pemodelan numerik, serta penilaian kehadiran dan keaktifan selama pelatihan.

Melalui IHT ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi dalam pemanfaatan teknologi komputasi dan kecerdasan buatan guna menghadirkan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang semakin andal serta berstandar internasional. (Burhan)

Share:

Read More

Hentikan Pemborosan Anggaran, Pemerintah Tertibkan Belanja TIK

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan sambutan dalam Soft Launching Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah memperketat tata kelola belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memastikan setiap rupiah anggaran digital benar-benar berdampak pada layanan publik, bukan sekadar penambahan aplikasi baru.

Langkah ini ditegaskan dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045, yang menjadi arah jangka panjang transformasi digital pemerintahan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa seluruh belanja aplikasi dan infrastruktur digital kementerian dan lembaga kini wajib melalui mekanisme rekomendasi izin pengadaan (clearance) agar selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden," tegas Meutya Hafid dalam peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025-2045 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (26/02/2026).

Menkomdigi juga menyoroti masalah banyaknya aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri atau tidak saling terhubung.

Untuk mengatasi hal ini, Kemkomdigi telah mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai tulang punggung ekosistem layanan publik.

Setiap aplikasi pemerintah kini diwajibkan mengadopsi prinsip keterhubungan (interoperabilitas) sejak tahap awal perancangan.

"Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan yang paling utama juga diaudit untuk menjaga integritas data," jelasnya.

Untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik dan tidak terjadi pemborosan lanjutan, pemerintah juga mewajibkan proses audit teknologi yang ketat.

Seluruh instansi juga dituntut untuk menyampaikan hasil evaluasi belanja TIK pada tahun sebelumnya, termasuk bukti tindak lanjut perbaikan.

Mekanisme ini memastikan pengelolaan sistem dan data pemerintah selalu terjaga keamanannya dan patuh pada aturan.

Meutya berharap langkah-langkah tata kelola ini dapat mengubah kebiasaan bekerja yang terkotak-kotak (silo) menjadi pemerintahan yang utuh dan efisien (whole of government).

"Upaya ini butuh koordinasi, kemauan, keterbukaan, dan kolaborasi aktif dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tandasnya.

Hal ini guna memastikan ruang digital nasional memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Ros)

Share:

Read More

Di Balik Lepas Landas Pesawat, Aviation Fuel Terminal Pertamina Pastikan Pasokan dan Kualitas Avtur

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita bersama VP Aviasi Fuel Business Pertamina Patra Niaga Yosep Iswadi, VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron dan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun saat kegiatan kunjungan Pemimpin Redaksi Media Nasional ke Aviation Fuel Terminal, Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga keamanan pasokan dan kualitas bahan bakar penerbangan, atau Avtur, melalui kesiapan operasional Aviation Fuel Terminal (AFT). Salah satunya AFT Halim Perdanakusuma Jakarta, rutin melakukan uji sampling produk sehingga Avturnya dipercaya oleh beragam konsumen yakni TNI Angkatan Udara, pesawat komersial hingga pesawat charter.

Pada acara Kunjungan Pimpinan Redaksi Media Massa ke AFT Halim, Jakarta, Rabu (25/2/2026), Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita menyampaikan, kegiatan kunjungan media menjadi bagian dari keterbukaan informasi Pertamina untuk menjelaskan upaya Pertamina menjaga pasokan energi. Khususnya, menjelang momen libur Idulfitri, terutama guna kebutuhan sektor aviasi.

“Untuk keamanan pasokan pada momen Ramadan dan Idulfitri, kami memastikan kondisi stok Avtur dalam posisi aman. Bahkan sebelum periode Satgas Ramadan dan Idulfitri, Pertamina mulai melakukan build-up stok, atau meningkatkan ketersediaan pasokan, sehingga seluruh kebutuhan diharapkan terpenuhi dengan baik,” ujar Arya.

Arya menjelaskan, Pertamina memastikan kualitas Avtur tetap terjaga melalui proses pengawasan berlapis. Seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan secara ketat dan sesuai standar yang berlaku.

“Pemeriksaan dilakukan sejak dari kilang pengolahan Pertamina, kemudian penerimaan di Aviation Fuel Terminal, selama masa penyimpanan, hingga sebelum pengisian ke pesawat udara. Seluruh tahapan itu dilaksanakan sesuai standar internasional untuk memastikan kualitas Avtur tetap prima,” tambahnya.

Aviation Fuel Terminal Manager Irine Yuliana menjelaskan, tahapan Quality Control pertama yakni Visual Appearance Check, yakni pemeriksaan Avtur dari partikel padat dan air tersuspensi secara visual (clear & Bright Test). Di samping itu, Visual Appearance Check dengan pengujian visual menggunakan Chemical Water Detector (CWD) untuk mendeteksi jika terdapat kandungan air dalam Avtur.

Selanjutnya, Control Check atau Visual Appearance Check berupa pemeriksaan density untuk mendeteksi adanya kontaminasi fraksi lain, serta Membrane Test untuk mendeteksi kontaminan padat pada produk. Pada tahap ini, pengujian akan mendalami ada tidaknya kontaminasi benda lain dalam avtur.

Terakhir yaitu tahap Conductivity Unit, untuk meninjau apakah bahan bakar mudah menghantarkan listrik.

"Pertamina selalu melaksanakan quality control dengan ketat untuk menjaga kualitas produk yang akan digunakan oleh konsumen," jelasnya.

Sementara itu, VP Aviation Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga, Yosep Iswadi, menjelaskan bahwa AFT Halim merupakan salah satu dari 75 Aviation Fuel Terminal yang dikelola Pertamina secara nasional.

“Halim merupakan AFT terbesar kedua di Jawa Bagian Barat dan terbesar keenam secara nasional. Selain melayani penerbangan komersial, di Halim kami juga melayani kebutuhan khusus seperti TNI Angkatan Udara dan VVIP, dengan porsi layanan khusus lebih dari 30 persen,” jelas Yosep.

AFT Halim Perdanakusuma menjadi titik suplai bagi maskapai di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Fasilitas Pertamina ini memiliki empat tangki penyimpanan avtur berkapasitas maksimal hingga 8 ribu kilo liter (KL) dan tujuh mobil refueler untuk memenuhi kebutuhan maskapai penerbangan. (Rizal)

Share:

Read More

Indonesia–Malaysia Perkuat Komitmen Perlindungan Satwa Liar Lintas Negara

Indonesia–Malaysia Perkuat Komitmen Perlindungan Satwa Liar Lintas Negara. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan satwa liar yang bergerak lintas batas negara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, di Manggala Wanabakti, Jakarta (25/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menhut menyampaikan laporan dari jajaran teknis di Provinsi Kalimantan Utara mengenai pergerakan populasi orangutan yang melintasi batas administratif menuju Sabah dan Sarawak. Spesies orangutan yang terdapat di bentang alam Borneo, yakni Pongo pygmaeus, telah dikategorikan sebagai Critically Endangered oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. Selain orangutan, terdapat juga satwa lainnya seperti gajah dan bekantan.

“Satwa liar tidak mengenal batas negara, pergerakan mereka bersifat ekologis dan borderless. Oleh karena itu, pendekatan konservasi juga harus melampaui batas administratif kedua negara dengan tujuan melindungi mereka,” terang Menteri Raja Juli Antoni.

Menhut menekankan bahwa lanskap hutan Kalimantan merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung meski ada batas negara didalamnya. Fragmentasi habitat, perubahan tutupan lahan, serta tekanan aktivitas ilegal berpotensi meningkatkan risiko terhadap populasi satwa yang sudah terancam punah.

Duta Besar Malaysia menyampaikan apresiasi dan menyambut baik inisiatif Indonesia dan menyatakan kesiapan Pemerintah Malaysia untuk memperkuat kolaborasi teknis antar otoritas kehutanan dan konservasi kedua negara. Kerja sama ini diharapkan menjadi model pengelolaan konservasi lintas batas negara di kawasan regional.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti pembahasan dalam bentuk mekanisme kerja sama formal dan penyusunan kerangka kerja teknis bersama dalam waktu dekat. (Ros)

Share:

Read More

Permintaan Ramadhan Meningkat, Industri Nasional Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Permintaan Ramadhan Meningkat, Industri Nasional Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Momentum bulan suci Ramadhan menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan permintaan terhadap produk industri dalam negeri. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman, tekstil, serta pakaian jadi selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri turut mendukung stabilitas ekonomi melalui perputaran usaha mikro dan kecil.

“Ramadhan selalu menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan kebutuhan selama bulan suci ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kinerja sektor industri nasional,” kata Inspektur Jenderal M. Rum saat membuka Bazar Ramadhan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perindustrian Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Kinerja sektor industri pengolahan nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren yang semakin solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 mencapai 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen. Capaian ini menandai kembalinya peran industri pengolahan sebagai motor utama perekonomian nasional setelah terakhir kali terjadi pada tahun 2011.

Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian nasional juga terus meningkat secara konsisten. Pada 2025, kontribusi sektor ini tercatat mencapai 19,07 persen atau setara Rp4.541,52 triliun. Di sisi perdagangan luar negeri, industri pengolahan nonmigas membukukan nilai ekspor sebesar USD227,1 miliar atau 80,27 persen dari total ekspor nasional, dengan surplus neraca perdagangan mencapai USD38,91 miliar.

“Dengan meningkatnya permintaan kebutuhan rumah tangga pada periode Ramadhan dan menjelang Idul Fitri ini, saya dapat mengatakan bahwa Ramadhan selalu membawa berkah tersendiri bagi industri nasional,” tegasnya.

Dalam menghadapi lonjakan permintaan tersebut, Kemenperin memastikan sektor industri, khususnya produsen barang kebutuhan pokok, berada dalam kondisi siap. Industri makanan dan minuman sepanjang 2025 mampu tumbuh sebesar 6,38 persen, didukung oleh permintaan domestik dan ekspor. Subsektor ini juga memberikan kontribusi signifikan, yakni 41,26 persen terhadap industri pengolahan nonmigas dan 7,13 persen terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, industri tekstil dan pakaian jadi juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen pada 2025, dengan kontribusi 5,59 persen terhadap industri pengolahan nonmigas. Kondisi ini mencerminkan industri dalam negeri memiliki daya saing dan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemenperin menilai, Bazar Ramadhan memiliki peran strategis sebagai ruang interaksi ekonomi sekaligus sarana memperkuat kecintaan terhadap produk dalam negeri. Melalui bazar, distribusi produk industri nasional dapat diperluas dan tepat sasaran, memberikan akses bagi masyarakat terhadap produk yang beragam, berkualitas, dan terjangkau, sekaligus memperkuat permintaan domestik.

“Bazar Ramadhan bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri, sehingga industri nasional dapat terus tumbuh dan berdaya saing,” ujar Irjen.

Perwakilan Ketua DWP Kemenperin Lusi Taufiek Bawazier menyampaikan, Bazar Ramadhan DWP Kemenperin Tahun 2026 diikuti oleh 69 booth dan didukung 32 sponsor, dengan menghadirkan beragam produk industri dalam negeri, mulai dari fashion, makanan dan minuman, perbankan, elektronika, otomotif, hingga produk kosmetika, parfum, dan peralatan makan.

“Kami berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta dan pengunjung, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga keberlanjutan industri dalam negeri melalui peningkatan konsumsi produk nasional,” katanya.

Tahun ini, kegiatan bazar DWP Kemenperin mengusung tema semangat “Belanja Berkah Produk Pilihan untuk Menjaga Industri Dalam Negeri”. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Februari 2026 di Plasa Industri Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Kemenperin menyampaikan apresiasi kepada sponsor yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Bazar Ramadhan 2026, di antaranya PT Global Digital Niaga Tbk, PT Surveyor Indonesia, PT Asianagro Agungjaya (APICAL), PT Unichemcandi Indonesia, PT Erajaya Swasembada TBK, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Mimosa Abadi, ASPERSSI, PT Indomobil Emotor-Internasional, PT Sat Nusapersada Tbk, PT Puradelta Lestari, PT Bertuah Alam Nusantara, PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, Anyndia Wiraputra Konsult, PT Dagsap Endura Eatore, PT Djarum, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Chery Motor Indonesia, PT Kia Sales Indonesia, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (Cimory), Kawasan Industri Ngoro Industrial Park, PT Jababeka Infrastruktur, PT Mayora Indah TBK, LDC Indonesia, Kawasan Industri (KIEM) Kertajati Industrial Estate Majalengka, PT Cheetham Garam Indonesia, Asosiasi Industri Pengolah Garam (APGIN), PT Bukit Muria Jaya, dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, PT Pura Barutama, ABC, dan Dutatex. (Ilham)

Share:

Read More