Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks serta memastikan pembangunan nasional berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat memberi arahan acara Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Dr. Emil Salim di Kantor KLH/BPLH, Jakarta.
Menurut Menteri Jumhur, persoalan lingkungan yang dihadapi KLH/BPLH saat ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan masa lalu karena terhubung dengan berbagai isu di tingkat internasional, regional, nasional, hingga lokal.
"KLH terkoneksi dengan internasional, regional, nasional hingga lokal dan tantangannya begitu banyak. Pasti KLH keteteran. Untuk itu KLH selalu berhubungan baik dengan kalangan universitas, dengan non government organization (NGO). KLH terus melakukan pertemuan sehingga bisa mendapatkan insight-insight yang bagus tentang lingkungan hidup," kata Menteri Jumhur.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa peran KLH/BPLH sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai aktivitas pembangunan dan kegiatan usaha, mulai dari sektor ekstraktif, perkebunan, industri, hingga pembangunan gedung bertingkat, memiliki keterkaitan dengan persetujuan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari tugas KLH/BPLH.
Oleh karena itu, menurut Menteri Jumhur, lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. KLH/BPLH berperan memastikan pembangunan dapat terus berlangsung tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
Menteri Jumhur menjelaskan bahwa selama berkiprah di dunia civil society, dirinya melihat terdapat dua pendekatan dalam pembangunan. Pertama adalah positive way development atau pembangunan yang menghasilkan karya dan infrastruktur yang terlihat secara langsung. Kedua adalah negative way development, yakni pendekatan yang berfungsi mengoreksi agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
"Saya jujur saja ya, saya seumur-umur kerja di civil society juga. Ada dua pendekatan dalam pembangunan, yakni positive way development atau pembangunan yang positif dan negative way development atau pembangunan yang negatif," ungkap Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mencontohkan kementerian yang membangun jalan, pelabuhan, maupun sarana transportasi sebagai bagian dari positive way development. Sementara itu, peran KLH/BPLH sering kali hadir untuk memastikan pembangunan dilakukan dengan cara yang tepat dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
"Tapi kalau jadi Menteri Lingkungan Hidup, saya sebut sebagai negatif way development. Eh nanti dulu, jangan dibangun kayak begitu, Anda keliru itu, seharusnya begini. Itu negative way. Tapi secara keseluruhan hasil yang akan dicapai adalah lebih baik untuk masa depan, be better for the future. Itu kira-kira yang ada di saya," sebut Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengakui bahwa pengalaman memimpin KLH/BPLH memberinya perspektif baru mengenai pentingnya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan upaya menjaga lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan aturan. Menurutnya, pemerintah juga perlu menghadirkan solusi yang memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan sambil mendorong perbaikan lingkungan.
Menurut Menteri Jumhur, kompromi yang masih dapat diterima adalah kompromi yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam konteks tersebut, perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan lingkungannya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi yang tepat.
"Kemudian ada masalah dengan lingkungan maka saya akan bilang perusahaan itu harus dibantu, orang itu dibantu untuk dicarikan teknologi untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu, jangan main tutup-tutup atau segel saja usahanya itu. Sebab di sana ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari situ," pungkas Menteri Jumhur.
Melalui penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, NGO, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, KLH/BPLH terus mendorong lahirnya kebijakan dan solusi lingkungan yang berbasis ilmu pengetahuan, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan. (Subhan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar