NTT, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (06/08). Salah satu agenda kunjungan kerja adalah menemui masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor. Kunjungan ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus meninjau perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih dirasakan hingga kini.
Dalam rangkaian kunjungan itu, Menkeu juga mengunjungi Tablolong, Kabupaten Kupang, dan berdialog dengan masyarakat yang selama 16 tahun terakhir menghadapi berbagai konsekuensi akibat tumpahan minyak Montara yang terjadi pada tahun 2009. Pertemuan difokuskan untuk menghimpun berbagai masukan terkait kondisi masyarakat serta langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi. Menkeu mengaku telah mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan Montara sejak beberapa tahun lalu karena pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada tahun 2018, sehingga memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat terdampak.
"Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," jelas Menkeu.
Menurut Menkeu, permasalahan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak Montara tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Selama bertahun-tahun, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, aktivitas budidaya rumput laut terganggu, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan turut mengalami penurunan pendapatan.
Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Montara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Menkeu menegaskan bahwa pemulihan kondisi wilayah menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
Dalam dialog bersama warga, Menkeu juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengirimkan tim riset guna melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan sehingga ekosistem pesisir dapat kembali mendukung kehidupan masyarakat sebagaimana sebelum terjadinya pencemaran.
"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan" ujar Menkeu.
Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga agar berbagai upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu. Dukungan itu diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti perkembangan penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Menkeu menegaskan pemerintah terus mengawal proses tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat. (Budi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar