Kemenkeu dan BUN Raih Opini WTP, Menkeu Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara

Kemenkeu dan BUN Raih Opini WTP, Menkeu Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2025 dalam acara yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/7).

Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan BUN Tahun 2025.

Penerimaan opini WTP tersebut mencerminkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Keuangan serta Bendahara Umum Negara. Bagi Kementerian Keuangan, capaian tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola melalui tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

"Walaupun BPK telah memberikan opini WTP, kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kami sangat menghargai berbagai rekomendasi yang diberikan yang kami jadikan sebagai titik tolak dalam melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi yang diberikan," ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa opini WTP tersebut diraih di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global sepanjang tahun 2025. Dalam kondisi tersebut, APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. 

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,11 persen (year-on-year), inflasi terjaga pada level 2,92 persen (year-on-year), dan defisit APBN tetap terkendali sebesar 2,81 persen terhadap PDB. Capaian tersebut didukung oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel serta peran strategis Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal, Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Pemerintah, dan koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan BPK merupakan elemen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.

"Saya berharap BPK RI terus mendukung berbagai upaya dalam melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik," kata Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan konstruktif. Kementerian Keuangan akan terus memperkuat sinergi dengan BPK RI dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara guna menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (Bambang)

Share:

Read More

Wadirut Pertamina Bagikan Upaya Pertamina Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Wadirut Pertamina Bagikan Upaya Pertamina Mendukung Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Pertamina)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) merupakan mata rantai penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, dalam kegiatan diskusi panel, yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bertajuk "BPK Bermartabat dan Bermanfaat: BPK Mendukung Program Ketahanan Energi".

“Pertamina melalui program dual-growth strategy, berupaya terus memperkuat bisnis yang sedang eksisting melalui peningkatkan produksi hulu serta meningkatkan kapasitas hilir. Pertamina juga memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan bisnis rendah karbon,” kata Oki dalam paparannya berjudul "Peran Pertamina dalam Mendukung Ketahanan Energi Sektor Migas".

Oki menegaskan, bahwa hal ini selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya di poin dua terkait swasembada energi, poin lima mengenai hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta poin enam terkait pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kesempatan ini Oki Juga menyampaikan bahwa saat ini Pertamina memiliki 17 kluster Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertamina saat ini juga melaksanakan 10 proyek hilirisasi diantaranya proyek ini terkait Kilang & Pengolahan, Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM), proyek Biofuel & Bioetanol, hingga hilirisasi Batu Bara ke Dymethyl Ether (DME). Menurut Oki untuk mempercepat upaya tersebut diperlukan kolaborasi dengan stakeholder, salah satunya dengan BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Oki sekaligus juga memaparkan, berbagai upaya pencapaian dan keberhasilan Pertamina. Saat ini di sektor hulu, Pertamina memproduksi sekitar 1 juta barel oil ekuivalen per day (boepd). Di sektor pengolahan, Pertamina memiliki kapasitas pengolahan mencapai 1 juta barrel per hari. Di sektor retail, Pertamina saat ini memiliki jaringan lebih dari 15 ribu titik. Fasilitas lain yang dimiliki adalah pipa sepanjang sekitar 33 ribu km pipa gas.

“Selain itu di masa datang Pertamina juga terus berupaya memperkuat ketahanan storage BBM. Hal lainnya adalah mengenai pengembangan bioethanol, serta mimpi besar menjadi hub Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui produk PertaminaSAF,” tutup Oki. (Evi)

Share:

Read More

Pertamina Perkuat Ekosistem Energi Bersih Lewat Kolaborasi Pengolahan Sampah Menjadi Hidrogen Rendah Karbon

Pertamina Perkuat Ekosistem Energi Bersih Lewat Kolaborasi Pengolahan Sampah Menjadi Hidrogen Rendah Karbon. (Dok. Pertamina)

Bandung, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen pengembangan energi bersih nasional melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan kolaborasi strategis untuk memanfaatkan sampah menjadi hidrogen rendah karbon, biomethane, dan biofuel. Kerja sama tersebut menjadi langkah penting membangun ekosistem hidrogen terintegrasi sekaligus mendukung transisi energi dan penyelesaian persoalan sampah di Jawa Barat.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepkatan Bersama antara PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang kerja sama strategis, mulai dari pengembangan energi baru dan terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini mengatakan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah rencana pemanfaatan methane yang berasal dari sampah yang ada di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Melalui kolaborasi tersebut,biogas yang berasal dari sampah selanjutnya dipurifikasi menjadi biomethane yang kemudian diproses menjadi hidrogen. Upaya tersebut merupakan bagian dari pengembangan ekosistem waste to energy.

"Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, salah satunya pengelolaan sampah di kawasan TPA Sarimukti. Sampah yang diolah nantinya akan menghasilkan biogas, kemudian dikembangkan menjadi hidrogen dan biomethane," ujar Emma.

Menurut Emma, pengembangan proyek tersebut merupakan sinergi Pertamina Group agar tercipta rantai nilai energi bersih yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Program ini akan dikerjakan bersama Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan Subholding Gas. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab mulai dari penyediaan feedstock, pengolahan, pembangunan infrastruktur, hingga distribusi dan komersialisasi produk energi," katanya.

Emma menjelaskan, kolaborasi tersebut juga melibatkan mitra internasional, termasuk Hyundai dari Korea Selatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan teknologi energi low carbon.

"Kami melihat ini sebagai kolaborasi yang sangat baik antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan mitra internasional dalam mengembangkan energi low carbon, khususnya hidrogen. Program ini kami harapkan menjadi percontohan dalam membangun ekosistem hidrogen di Indonesia. Apabila implementasinya berjalan dengan baik, model bisnis ini dapat diperluas dan direplikasi di berbagai daerah," ujarnya.

"Sebagai perusahaan energi, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Harapan kami, kolaborasi ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari komitmen Pertamina terhadap community development dan pembangunan berkelanjutan," tutur Emma.

Selain penandatanganan Kesepakatan Bersama di atas, di kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan groundbreaking Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan TPPAS Legok Nangka.

Saat beroperasi, fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik berkapasitas sekitar 40 MW, sekaligus mendukung pengembangan hidrogen dan biomethane sebagai energi bersih. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat mengurangi beban TPPAS Sarimukti yang selama ini menjadi lokasi utama pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pembangunan PSEL Legok Nangka merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan energi bersih sekaligus menyelesaikan persoalan sampah.

"Kami berharap pembangunan fasilitas ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat segera beroperasi. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus menghasilkan energi bersih secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan," ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 dengan kapasitas pembangkit sekitar 40 MW dan diperkirakan mampu menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga akan mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah menjadi energi dan bahan bakar terbarukan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan PSEL Legok Nangka akan semakin memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pengembangan energi bersih di Indonesia.

"Dengan hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi ini, Jawa Barat akan semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi penghasil energi bersih terbesar di Indonesia," ujar Dedi.

Menurut Dedi, pengembangan fasilitas serupa akan diperluas ke sejumlah Kawasan lain di Jawa Barat, sehingga persoalan sampah dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus meningkatkan pasokan energi bersih di Jawa Barat. (Evi)

Share:

Read More

Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi Energi Bersih, Aksi Iklim, dan Kesejahteraan Masyarakat

Indonesia dan Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi Energi Bersih, Aksi Iklim, dan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kerja sama bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok guna mempercepat aksi iklim, transisi energi bersih, dan pembangunan hijau yang berkeadilan. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan resmi antara Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, di Kantor KLH/BPLH, di Jakarta. 

Pertemuan ini menjadi langkah nyata penajaman kerja sama strategis kedua negara dalam menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen kedua kepala negara yang menempatkan kerja sama lingkungan hidup dan pembangunan hijau sebagai pilar utama hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Menteri Jumhur menegaskan bahwa negara berkembang memiliki peran vital dalam menghadirkan solusi perubahan iklim tanpa mengorbankan pembangunan nasional.

"Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujar Menteri Jumhur.

Indonesia tengah mengembangkan pendekatan baru yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan sebagai tiga pilar utama aksi iklim nasional. Langkah ini diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta penegakan prinsip keadilan iklim.

Menanggapi komitmen tersebut, Utusan Khusus Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Indonesia dan menegaskan kesiapan Tiongkok untuk memperdalam kerja sama strategis.

"Tiongkok memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis paling penting di ASEAN dan Negara-Negara Selatan. Kami siap memperdalam kerja sama praktis di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini bencana, ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan, sekaligus bekerja sama untuk menjaga kepentingan negara-negara berkembang dalam tata kelola iklim global,” jelas Liu Zenmin.

Fokus Kolaborasi Hijau Indonesia–Tiongkok

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati dan membahas sejumlah langkah konkret untuk mempercepat transisi hijau, antara lain:

1. Transisi Energi Bersih yang Adil: Mendorong peningkatan investasi pada energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, penguatan industri panel surya, dan rantai pasok industri hijau yang disesuaikan dengan kondisi nasional.

2. Inovasi dan Teknologi Lingkungan: Pengembangan sistem peringatan dini bencana berbasis satelit dan kecerdasan buatan, konservasi hutan hujan tropis, pengelolaan sampah menjadi energi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Penguatan Kapasitas dan Tenaga Kerja Hijau: Kerja sama riset, pertukaran keahlian, dan pelatihan sumber daya manusia untuk mencetak tenaga kerja di sektor hijau.

4. Solidaritas Negara Berkembang: Memperkuat posisi bersama menjelang konferensi iklim internasional dengan berpegang pada prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan, sekaligus mendorong negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim dan transfer teknologi.

Menutup pertemuan, Menteri Jumhur menekankan pentingnya orientasi kerja sama yang menghasilkan solusi langsung bagi masyarakat.

 "Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin berorientasi pada aksi nyata, inovasi, investasi hijau, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara serta berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan dunia,” pungkas Menteri Jumhur. (Muh)

Share:

Read More

Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi Perkuat Implementasi RAPPP 2025–2029, Wujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, Dan Papua Produktif

Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi Perkuat Implementasi RAPPP 2025–2029, Wujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, Dan Papua Produktif. (Dok. Bappenas)

Papua, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas bersama para gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 dalam Dialog Strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30/7).

Dialog strategis ini turut dihadiri Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, bupati/wali kota se-Tanah Papua, serta Badan Pengarah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

RAPPP 2025–2029 merupakan rencana aksi lima tahunan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041. RAPPP mengusung tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang dijabarkan ke dalam 19 program percepatan pembangunan.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa penyelarasan program pembangunan daerah dengan RAPPP terus menunjukkan kemajuan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Musrenbang Otsus Papua). Forum tersebut dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

“Bagi kita, pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan. Ini adalah ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan. Maka itu, keberhasilan RAPPP hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah yang sama dan semangat yang sama,” ujar Wamen Febrian.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mengawal implementasi RAPPP melalui penguatan tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, sejalan dengan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“RAPPP Tahun 2025–2029 kita susun bersama, bukan Kementerian PPN/Bappenas yang menyusun sendiri. RAPPP ini menjadi guidance dan acuan dalam proses perencanaan agar pembangunan Papua lebih terarah dan terfokus. Kami berharap kita sekarang perlu konsisten dengan apa yang sudah kita susun bersama, terus melakukan dialog strategis, memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta mendengar masukan dari seluruh pimpinan daerah se-Tanah Papua agar implementasi percepatan pembangunan Papua dapat berjalan selaras dengan RAPPP yang telah ditetapkan,” tutur Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Wamen Febrian menambahkan bahwa penguatan tata kelola implementasi RAPPP dipantau melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), knowledge hub pembangunan Papua. Sistem tersebut telah terintegrasi secara interoperabilitas atau berbagi pakai data dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah-Otonomi Khusus (SIKD-Otsus) Kementerian Keuangan guna menghasilkan data yang berkualitas dan terpadu bagi pemantauan RAPPP.

“Kami mengajak seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan SIPPP sebagai platform bersama dengan data yang terpadu. Dengan koordinasi yang semakin efektif, implementasi RAPPP dapat diperkuat dan kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran,” ujar Wamen Febrian.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN/Bappenas akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, didukung Tim Koordinasi Strategis Sinergi RAPPP yang melibatkan Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Papua, guna memastikan implementasi RAPPP 2025–2029 berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan optimistis bahwa sinergi yang terbangun akan mempercepat pembangunan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera.

“Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berisiko berjalan secara sektoral dan parsial. Karena itu, mari kita terus menjaga semangat ‘1 dalam 6 dan 6 dalam 1’, enam provinsi tetapi tetap satu Papua, agar percepatan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua,” tutur Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. (Zikry)

Share:

Read More

Musim Kemarau di bawah Normal dan El Niño Kuat, BMKG Gencarkan Modifikasi Cuaca dan dukung Mitigasi Lintas Sektor

Musim Kemarau di bawah Normal dan El Niño Kuat, BMKG Gencarkan Modifikasi Cuaca dan dukung Mitigasi Lintas Sektor. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Niño akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

“BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” kata Faisal di Gedung MHEWS BMKG Jakarta, Kamis (30/7).

Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM (11,8%) masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM (33,7%) berada di area tipe satu musim. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus yang melingkupi 48,84% wilayah serta September mencakup 25,41% wilayah daratan.

Lebih lanjut, saat ini, sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang selama 80 hari terjadi PRH Katerban, Kaligesing, Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan 437 ZOM (48,77% luas daratan) menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. Curah hujan kategori tinggi diprediksi baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober–November 2026.

Ancaman kemarau kering ini berdampak langsung pada kecenderungan peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah area yang rentan karhutla. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi sebanyak 5.019 titik panas yang mendominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.

BMKG mengimbau seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan penuh menjelang puncak kemarau Agustus–September, mengingat risiko karhutla diprediksi mencapai titik tertinggi di wilayah Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Bahkan, BMKG terus memantau pergerakan partikulat asap karhutla yang saat ini telah terdeteksi di Kalimantan Barat.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan hasil pemantauan BMKG pada akhir Juni mencatat indeks bulanan Niño 3.4 telah menembus angka 1,56, yang mengindikasikan intensitas El Niño telah melampaui ambang batas (threshold) kategori kuat (>1,5). Selain itu, kondisi suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang saat ini masih berada di angka -0,387, menunjukkan peluang signifikan terhadap pemunculan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode mendatang.

“Namun, perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” ungkap Ardhasena.

Menjawab tantangan ancaman kekeringan dan karhutla, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menegaskan bahwa BMKG kini mengintensifkan penyemaian awan melalui OMC. Saat ini, BMKG tengah mengoperasikan OMC di Provinsi Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan serta BNPB.

Guna memperluas jangkauan mitigasi, BMKG juga menyiapkan Posko OMC Pekanbaru untuk menanggulangi karhutla di Riau serta Posko OMC Bandung untuk mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat. Langkah strategis ini bertujuan memicu pembentukan hujan pada wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem.

“Penyemaian awan melalui OMC merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Namun, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pelaksanaan OMC, pemadaman titik api secara langsung di darat menjadi tumpuan utama. Kami menyelaraskan upaya ini melalui koordinasi erat bersama BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Seto.

Secara konkret, BMKG telah menyelesaikan OMC di Aceh pada 20–26 Juli 2026 dan di Palembang pada 19–30 Juli 2026. Saat ini, operasi penyemaian awan masih terus berjalan di Palangkaraya sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, serta di Pekanbaru pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2026.

“Mengingat kebutuhan curah hujan yang semakin tinggi, BMKG bersama pemangku kepentingan (stakeholder) merancang OMC dengan terus memanfaatkan keberadaan potensi awan agar menghasilkan hujan yang efektif mencegah karhutla hingga seluruh kebutuhan terpenuhi,” terang Seto.

Lebih lanjut, sepanjang tahun 2026, BMKG telah menggelar 17 kali OMC khusus mitigasi karhutla di berbagai wilayah rawan, meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan.

Di samping penanganan karhutla, BMKG juga merancang OMC untuk mengisi waduk dan danau sebagai langkah antisipasi terhadap dampak El Niño. BMKG mencatat telah sukses melangsungkan tiga kali operasi pengisian waduk di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah. Ke depan, BMKG menjadwalkan kembali pelaksanaan OMC dengan menargetkan empat lokasi strategis, yakni Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, DAS Brantas, serta DAS Mamasa.

Antisipasi Kekeringan: Dari Pertanian hingga Kesehatan Masyarakat

BMKG mencatat bahwa iklim dan musim kemarau saat ini memengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Sejak beberapa bulan lalu, BMKG terus berkoordinasi secara aktif guna mendorong sektor-sektor tersebut menjalankan upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan.

BMKG merekomendasikan langkah-langkah konkret kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menekan dampak iklim, terutama pada sektor pertanian serta sumber daya air (SDA) dan energi yang sangat bergantung pada pasokan air. Pada sektor pertanian, para pelaku usaha tani perlu menyusun strategi jadwal awal musim tanam dan memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering. Sementara itu, pengelola sektor SDA dan energi harus menghitung ketersediaan air baku, menentukan volume air bendungan, serta mengantisipasi dinamika produksi listrik PLTA guna mengendalikan lonjakan konsumsi energi.

Di sisi lain, minimnya curah hujan memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit ISPA. Pemangku kepentingan dan masyarakat luas perlu mewaspadai kondisi ini, sekaligus menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi potensi perubahan sebaran penyakit DBD dan malaria, serta ancaman heat-stroke akibat cuaca panas ekstrem.

Tak kalah penting, pengelola sektor kehutanan dan kebencanaan wajib meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebaliknya, para pelaku sektor perikanan dan tambak garam dapat memanfaatkan momentum kemarau ini untuk mengoptimalkan produksi garam serta memaksimalkan fenomena upwelling guna meningkatkan hasil tangkapan ikan.

BMKG memastikan akan terus memperbarui dan memutakhirkan informasi prediksi iklim guna mendukung langkah adaptasi dan mitigasi yang responsif di seluruh sektor terdampak. Masyarakat juga dapat berperan aktif memantau perkembangan iklim serta menjalankan langkah mitigasi mandiri dengan mengakses saluran resmi media sosial @InfoBMKG, situs http://www.bmkg.go.id, aplikasi InfoBMKG, dan WA Channel Info BMKG. (Rizal)

Share:

Read More

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pemkab Pemalang

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Pemkab Pemalang. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap empat tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.

Empat tersangka tersebut, yakni AWI selaku Bupati Pemalang periode 2025-2030; GHA selaku orang kepercayaan Bupati; LBS selaku pihak swasta; dan DIS selaku staf administrasi di KPK. Terhadap empat tersangka tersebut, KPK kemudian melakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 29 Juli s.d 17 Agustus 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula dari penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK, terkait dugaan suap beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pemalang. Pada waktu melakukan penyelidikan tertutup tersebut, Tim KPK kemudian menemukan peristiwa lainnya, yaitu dugaan terjadinya pemerasan yang dilakukan AWI dan GHA.

AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun, GHA mengumpulkan total sejumlah nilai mencapai Rp1,98 miliar. Dalam penelusuran Tim KPK, uang yang sudah dikumpulkan oleh GHA, salah satunya digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada oknum di KPK.

GHA sebagai representasi Bupati Pemalang menemui HAH untuk dikenalkan pada LBS, yang juga merupakan ayah dari DIS. Kemudian, terjadi pertemuan antara AWI, GHA, dan LBS sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dimana, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar.

Pada pertemuan kedua atau setelah AWI dan GHA diyakinkan bahwa LBS bisa mengurus perkara dimaksud, terjadi kesepakatan antara AWI dan GHA dengan LBS untuk menyiapkan uang tersebut, agar perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang dapat diselesaikan. Dari total uang yang dikumpulkan GHA, pada akhirnya hanya diberikan senilai Rp1,2 miliar kepada LBS. Terkait sisa uang yang dikumpulkan oleh GHA, KPK masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total mencapai Rp2,7 miliar.

Atas perbuatannya, AWI dan GHA disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Sementara terhadap LBS bersama-sama DIS, diduga telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dari peristiwa tertangkap tangan ini, KPK menegaskan zero tolerance terhadap setiap bentuk tindak pidana korupsi, meskipun itu dilakukan oleh oknum di KPK. Ini merupakan wujud komitmen KPK untuk menegakan integritas kelembagaan maupun integritas individu setiap Insan KPK.

Peristiwa ini juga menjadi introspeksi bagi KPK untuk melakukan upaya korektif serta pembenahan, baik melalui pendekatan sistem maupun individu. Langkah ini untuk memitigasi risiko sejak dini dan mencegah sejak awal agar persoalan serupa tidak kembali terulang. (Deni)

Share:

Read More

Indeks Kepuasan Pelanggan KAI Capai 4,53, Sebanyak 3,25 Juta Suara Pelanggan Jadi Bahan Evaluasi

Penguatan kualitas pelayanan dengan melibatkan pelanggan dalam proses evaluasi, inovasi, dan pengembangan perusahaan. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat kualitas pelayanan dengan melibatkan pelanggan dalam proses evaluasi, inovasi, dan pengembangan perusahaan. Berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan Semester I 2026, Customer Satisfaction Index atau Indeks Kepuasan Pelanggan KAI mencapai 4,53 dari skala 5, meningkat 0,01 poin dibandingkan capaian 2025 sebesar 4,52.

Pada periode yang sama, KAI mencatat 3.249.842 suara pelanggan di media sosial. Data tersebut terdiri atas pertanyaan, apresiasi, saran, kritik, dan laporan terkait layanan yang menjadi bahan untuk membaca kebutuhan pelanggan serta menentukan tindak lanjut pada setiap tahapan perjalanan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, keberlanjutan perusahaan dibangun melalui kemampuan untuk mendengar, memahami, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat.

“Semangat kami adalah semakin melayani. Karena itu, voice of customer akan terus dilibatkan dalam inovasi dan pengembangan KAI ke depan. Pelanggan memberikan perspektif langsung mengenai layanan yang mereka rasakan, sehingga setiap keputusan dapat semakin relevan, terukur, dan menjawab kebutuhan perjalanan masyarakat,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, hasil survei dan suara pelanggan menjadi bagian penting dalam menentukan arah peningkatan layanan, pengembangan fasilitas, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kompetensi pekerja.

“Nilai kepuasan yang baik harus terus dijaga, sementara masukan pelanggan perlu diterjemahkan menjadi perbaikan. Kami ingin setiap pengembangan KAI memiliki hubungan yang kuat dengan kebutuhan masyarakat,” kata Bobby.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba pada kesempatan yang sama menjelaskan, nilai CSI Semester I 2026 diperoleh melalui wawancara tatap muka terhadap 3.160 responden yang tersebar di 9 Daerah Operasi dan 4 Divisi Regional. Responden merupakan pelanggan yang menggunakan layanan KAI sedikitnya dua kali dalam enam bulan terakhir.

Pengukuran mencakup pengalaman pelanggan di stasiun dan di dalam kereta, serta layanan LRT Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, KA Wisata, dan kereta api Public Service Obligation atau PSO. Survei menggunakan skala 1 sampai 5 dan mengukur berbagai atribut fisik serta nonfisik.

“Survei membantu KAI melihat pengalaman pelanggan secara menyeluruh, mulai dari pencarian informasi, pembelian tiket, kedatangan di stasiun, proses boarding, perjalanan di dalam kereta, hingga penanganan kebutuhan pelanggan,” ujar Anne.

Berdasarkan objek pelayanan, indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan di dalam kereta meningkat 0,05 poin, dari 4,55 pada Semester II 2025 menjadi 4,60 pada Semester I 2026.

Indeks kepuasan pelayanan di stasiun tercatat 4,46, dibandingkan 4,50 pada survei sebelumnya. Hasil tersebut menjadi perhatian KAI untuk memperkuat kualitas fasilitas dan pengalaman pelanggan di area stasiun.

Dari sisi karakter pelayanan, indeks aspek nonfisik meningkat dari 4,58 menjadi 4,61, sedangkan indeks aspek fisik tercatat 4,46. Hasil survei korporat tersebut berasal dari penilaian 2.680 responden stasiun dan kereta.

Pada pelayanan di dalam kereta, keramahan petugas memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,72, disusul ketepatan waktu 4,68, informasi perjalanan 4,61, keamanan 4,59, kabin penumpang 4,56, kereta makan 4,54, serta toilet 4,51.

Pada pelayanan stasiun, keramahan petugas memperoleh nilai 4,62, akurasi informasi dan waktu pelayanan 4,57, tarif dan tiket 4,50, boarding area 4,39, pembelian tiket 4,38, ruangan customer service 4,37, serta ruang tunggu stasiun 4,34.

“Keramahan petugas, ketepatan waktu, informasi perjalanan, dan keamanan mendapat penilaian tinggi dari pelanggan. Aspek tersebut akan dijaga melalui standar pelayanan, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kompetensi pekerja secara konsisten,” kata Anne.

Sepanjang Semester I 2026, KAI memantau 3.249.842 suara pelanggan di media sosial. Pemantauan ini memberikan gambaran mengenai pengalaman, kebutuhan, dan perhatian pelanggan yang disampaikan secara terbuka melalui berbagai platform digital.

Informasi tersebut dianalisis berdasarkan tema percakapan, jenis layanan, wilayah, sentimen, serta tingkat urgensinya. Hasil analisis kemudian menjadi masukan bagi unit terkait untuk melakukan verifikasi dan menyiapkan tindak lanjut.

“Survei memberikan pengukuran yang terstruktur, sedangkan percakapan media sosial memberikan konteks secara cepat dan luas. Penggabungan keduanya membantu KAI memahami aspek yang telah diapresiasi serta bagian layanan yang masih membutuhkan perhatian,” jelas Anne.

Angka 3.249.842 suara pelanggan tersebut berbeda dengan jumlah interaksi yang ditangani secara langsung melalui kanal pelayanan. Suara pelanggan merupakan keseluruhan percakapan yang terpantau di media sosial, sedangkan interaksi kanal pelayanan menghitung komunikasi yang masuk dan ditangani melalui media sosial, email, WhatsApp, telepon, serta kanal terkait lainnya.

Berdasarkan data kanal pelayanan KAI, sepanjang Semester I 2026 terdapat 2.205.691 interaksi pelanggan. Jumlah tersebut meliputi 1.380.724 interaksi media sosial, 132.981 interaksi email, 231.030 interaksi WhatsApp, 16.764 komunikasi keluar, serta 444.192 komunikasi masuk.

Dengan memperhitungkan sekitar 11,28 juta interaksi yang dilayani sepanjang 2022–2025, jumlah kumulatif interaksi pelanggan melalui kanal pelayanan KAI hingga Semester I 2026 mencapai sekitar 13,49 juta interaksi.

“Setiap kanal memiliki karakter yang berbeda. Namun, seluruhnya digunakan untuk menangkap kebutuhan pelanggan, memberikan informasi, membantu penyelesaian kendala, dan memperkuat dasar evaluasi pelayanan,” kata Anne.

Hasil survei dianalisis menggunakan Importance–Performance Analysis untuk memetakan aspek yang dianggap penting oleh pelanggan dan tingkat kepuasan yang mereka rasakan.

Berdasarkan analisis Semester I 2026, beberapa aspek yang menjadi prioritas perbaikan meliputi ruang tunggu stasiun, boarding area, ruangan customer service, tarif dan tiket, serta toilet di dalam kereta.

Pada ruang tunggu stasiun, perhatian pelanggan mencakup kenyamanan, kebersihan, ketersediaan tempat duduk, pencahayaan, dan suhu ruangan. Pada boarding area, masukan berkaitan dengan kebersihan, fasilitas, kelancaran proses boarding, serta kemudahan penggunaan Face Recognition Boarding Gate.

Untuk ruangan customer service, pelanggan menilai penting ketersediaan meja dan kursi, tempat duduk antrean, sistem nomor antrean, kebersihan, serta kenyamanan ruangan.

Pada aspek tarif dan tiket, suara pelanggan berkaitan dengan kesesuaian harga, variasi kelas dan tarif, kemudahan memperoleh tiket, serta kejelasan aturan perjalanan. Sementara pada toilet di dalam kereta, perhatian pelanggan meliputi kebersihan, ketersediaan air, jet shower, tisu, sabun tangan, tempat sampah, dan pengharum ruangan.

“Data survei dan suara pelanggan harus berujung pada langkah operasional. Setiap unit terkait perlu menerjemahkan hasil tersebut menjadi perbaikan dengan target, waktu pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas,” ujar Anne.

Hasil survei menunjukkan variasi kinerja pelayanan di setiap wilayah. Daop 3 Cirebon memperoleh CSI objek pelayanan tertinggi sebesar 4,71, terdiri atas CSI stasiun 4,63 dan CSI di dalam kereta 4,79.

Daop 5 Purwokerto mencatat peningkatan CSI terbesar, yakni 0,28 poin dibandingkan survei sebelumnya. Pada aspek fisik, Daop 3 Cirebon memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,61. Daop 3 Cirebon juga memperoleh nilai aspek nonfisik tertinggi sebesar 4,82.

Dalam aspek kebersihan stasiun, Stasiun Cirebon dan Stasiun Surabaya Pasar Turi memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,58. Untuk kebersihan layanan kereta berdasarkan wilayah, Daop 6 Yogyakarta memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,76.

KAI akan menggunakan hasil survei sebagai referensi penyusunan tindak lanjut di tingkat pusat, Daop, dan Divre.

“Target kami adalah menjaga aspek yang telah mendapat penilaian baik dan mempercepat pembenahan pada titik layanan yang masih membutuhkan perhatian. Suara pelanggan menjadi dasar agar pengembangan layanan semakin tepat sasaran dan dapat dirasakan dalam setiap perjalanan,” tutup Anne. (Burhan)

Share:

Read More

Lapas Perempuan Malang Panen 30 Kg Kangkung, Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pembinaan Kemandirian

Lapas Perempuan Malang Panen 30 Kg Kangkung, Wujudkan Ketahanan Pangan dan Pembinaan Kemandirian. (Dok. Ditjenpas)

Malang, WaraWiri.net - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Malang Endang Margiati, turun langsung memanen 30 kg kangkung bersama Warga Binaan, Kamis (30/7). Kegiatan tersebut menjadi program pembinaan kemandirian sekaligus implementasi program ketahanan pangan yang terus dikembangkan di lingkungan Lapas Perempuan Malang melalui pemanfaatan lahan produktif.

Kalapas bersama jajaran petugas dan Warga Binaan memetik kangkung yang tumbuh subur di lahan branggang. Sayuran hasil panen nantinya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan di Lapas sekaligus menjadi hasil pembinaan yang memberikan keterampilan bercocok tanam kepada Warga Binaan.

Endang mengatakan kegiatan pertanian bukan sekadar menghasilkan panen, tetapi menjadi media pembelajaran yang membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab Warga Binaan selama menjalani masa pidana. Pemanfaatan lahan branggang menjadi area pertanian produktif merupakan optimalisasi aset Lapas yang sejalan dengan semangat pembinaan berbasis kemandirian. Berbagai komoditas hortikultura terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan produktivitas Warga Binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kami ingin Warga Binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Mereka belajar bekerja dengan tekun, bertanggung jawab, sekaligus berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan. Hasil panen menjadi bukti proses pembinaan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat," ujar Endang,

Salah seorang Warga Binaan, Okta, bersyukur mengikuti kegiatan pertanian yang rutin dilaksanakan di Lapas Perempuan Malang. Aaktivitas tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus menjadi sarana mengisi waktu dengan kegiatan positif.

"Saya senang bisa ikut merawat tanaman sampai akhirnya dipanen. Dari sini saya belajar bahwa setiap proses membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi bekal ketika nanti kembali ke keluarga dan masyarakat," harap Okta.

Program pertanian di area branggang menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang terus diperkuat Lapas Perempuan Malang. Selain menumbuhkan keterampilan praktis di bidang pertanian, kegiatan tersebut juga diharapkan membangun rasa percaya diri Warga Binaan sehingga siap menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah bebas nanti. (Ilham)

Share:

Read More

Bappenas Tekankan Peran Strategis BPK dalam Mengawal Ketahanan Energi Nasional

Bappenas Tekankan Peran Strategis BPK dalam Mengawal Ketahanan Energi Nasional. (Dok. Bappenas)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa keuangan, tetapi juga sebagai pengawal utama cita-cita pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam Pra-Rakor BPK 2026 bertema “BPK Mendukung Program Ketahanan Energi” di Jakarta, Rabu (29/7).

Dalam sambutannya, Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa tanggung jawab BPK tidak hanya memastikan setiap rupiah uang negara dipertanggungjawabkan secara akuntabel, tetapi juga memastikan penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua agenda yang saling terkait, sehingga memerlukan kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya menjadikan ketersediaan energi rumah tangga sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan dan pengawasan strategis.

Menurut Menteri Rachmat Pambudy, pengawasan BPK perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dalam konteks ini, saya melihat peran strategis BPK bukan sekadar sebagai lembaga pemeriksa. BPK juga harus menjadi pengawal cita-cita pembangunan bangsa, termasuk memastikan pangan dan energi dapat diterima oleh masyarakat,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran, sehingga membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Rizal)

Share:

Read More

Manufaktur Indonesia Makin Ekspansif, Permintaan dan Produksi Naik di Bulan Juli 2026

Manufaktur Indonesia Makin Ekspansif, Permintaan dan Produksi Naik di Bulan Juli 2026. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Setelah mengalami tekanan pada dua sisi produksi dan permintaan pada bulan sebelumnya, kinerja manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terus mengalami peningkatan. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Juli 2026 berada pada level 53,10 atau meningkat 0,20 poin dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 52,90. Hingga Juli 2026, sebanyak 22 dari 23 subsektor industri pengolahan menembus fase ekspansi dengan kontribusi mencapai 98,6 persen terhadap PDB nonmigas.

"Industri dalam negeri kembali menunjukkan resiliensinya menghadapi berbagai tekanan pada sisi produksi ataupun demand pada pasar domestik dan global yang ditunjukkan oleh kenaikan IKI sebesar 0,20 dari 52,90 pada bulan Juni menjadi 53,10 bulan Juli 2026. Hal ini mencerminkan ketahanan sektor industri di tengah berbagai tantangan global sekaligus menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam Rilis IKI Juli 2026 di Jakarta, Kamis (30/7).

Berdasarkan variabel pembentuk IKI, komponen permintaan baru meningkat sebesar 0,45 poin menjadi 53,80. Peningkatan pesanan terutama disebabkan karena permintaan pasar domestik yakni, Pertama, meningkatnya permintaan produk manufaktur oleh sektor-sektor dalam perekonomian nasional. Kedua, konsumsi rumah tangga terutama pemenuhan kebutuhan rumah untuk liburan memasuki tahun ajaran baru. Ketiga, belanja program pemerintah seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan, Transformasi B30 menjadi B50, pembangunan 3 juta rumah subsidi. Keempat, Investasi pembangunan industri baru dan Kelima, yaitu pesanan ekspor.

Khusus mengenai investasi baru, Kemenperin mencatat bahwa terdapat 152 industri baru yang mulai beroperasi pertama kali di Indonesia pada semester 1 2026. Nilai investasi dari industri yang mulai beroperasi tersebut senilai Rp 157,6 triliun dan menyerap tenaga kerja baru bidang produksi sebesar 56.347 orang.

“Kenaikan aktivitas manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terutama ditopang oleh kenaikan dari sisi permintaan domestik, terutama mulai jalannya program pemerintah seperti MBG, kelanjutan pembangunan koperasi merah putih, B50, kampung nelayan, serta program tiga juta rumah subsidi,” ujar Febri.

Begitu juga dengan variabel produksi, yang mengalami kenaikan sebesar 0,27 poin dari 54,28 menjadi 54,55 pada bulan Juli. Hal ini menunjukkan resiliensi dari rantai pasok manufaktur di tengah masalah pemadaman listrik, kenaikan harga gas industri, dan kenaikan harga bahan baku terutama harga bahan impor pada bulan sebelumnya.

“Rantai pasok industri dalam negeri pada bulan Juli 2026 menunjukkan aktivitas lebih kuat dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juni lalu, industri dalam negeri mengalami masalah pada sisi produksi seperti pemadaman listrik, kenaikan harga gas industri dan kenaikan harga bahan baku impor telah teratasi dengan baik,” ujarnya.

Namun, meski permintaan dan produksi meningkat, variabel persediaan pada bulan Juli mengalami kontraksi, yang disebabkan karena sebagian industri masih menahan stok persediaan di gudang dan belum mendistribusikan nya keluar industri.

“Sebagian industri masih menahan sebagian stok barang hasil produksi di bulan sebelumnya, karena masih menunggu perkembangan industri makro, kebijakan atau insentif dari pemerintah pada produksinya. Setelah ada perkembangan, industri akan segera mendistribusikan hasil produksi ke pasar mengingat permintaan terus meningkat,” ungkap Jubir Kemenperin.

Dari 23 subsektor industri pengolahan non migas yang dipantau IKI, subsektor dengan kinerja terbaik berasal dari Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer serta Industri Minuman. Di samping itu, hanya satu subsektor yang mengalami kontraksi, yaitu Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki, yang masih menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya biaya logistik internasional.  

“Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya penumpukan stok produk jadi pada sebagian industri, sehingga perlu terus diantisipasi melalui penguatan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor,” tuturnya.

Jubir menambahkan, hasil survei juga menunjukkan bahwa kondisi usaha industri secara umum mengalami perbaikan. Sebanyak 77,9 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik maupun stabil, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, tingkat pesimisme pelaku usaha terhadap kondisi enam bulan ke depan justru menurun menjadi 7,0 persen, meskipun tingkat optimisme juga sedikit terkoreksi menjadi 67,8 persen.

“Ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki keyakinan terhadap prospek industri nasional, namun tetap mencermati berbagai perkembangan ekonomi global secara hati-hati,” katanya.

Febri menambahkan, sektor industri memang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perlambatan permintaan ekspor, meningkatnya biaya logistik akibat kondisi geopolitik, hingga derasnya produk impor pada beberapa subsektor.

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian terus memperkuat berbagai kebijakan strategis untuk menjaga daya saing industri nasional, antara lain percepatan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penguatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan TKDN, pengendalian impor, percepatan industrialisasi, serta penguatan investasi manufaktur berteknologi tinggi agar Indonesia semakin terintegrasi dalam rantai pasok global. (Putra)

Share:

Read More

Kemenperin Tumbuhkan Wirausaha Baru Industri di Kawasan Transmigrasi

Kemenperin Tumbuhkan Wirausaha Baru Industri di Kawasan Transmigrasi. (Dok. Kemenperin)

Batam, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian proaktif mendukung pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi unggulan daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menumbuhkan wirausaha baru (WUB) industri di kawasan transmigrasi melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Industri Pangan Olahan Ikan di Kawasan Transmigrasi Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 27–30 Juli 2026.

Program tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sekaligus hasil sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Transmigrasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pengembangan wirausaha baru industri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi.

"Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas masyarakat, kami ingin melahirkan pelaku industri baru yang mampu mengolah potensi daerah menjadi produk bernilai tambah serta menciptakan lapangan kerja di wilayahnya," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/7).

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir) di Kota Batam yang telah diluncurkan pada 7 Juli 2026.

Pelaksanaannya juga menjadi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Transmigrasi mengenai pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan transmigrasi.

Menurut Menperin, Bimbingan Teknis WUB Industri Pangan Olahan Ikan dirancang untuk terus mengoptimalkan potensi hasil perikanan di Kawasan Barelang melalui peningkatan kompetensi calon pelaku usaha. Para peserta memperoleh pembekalan mengenai kewirausahaan, manajemen usaha, pembiayaan, pemasaran digital, hingga praktik teknis pengolahan ikan.

"Kami berharap para peserta tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga mengembangkannya menjadi unit bisnis yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan lokal sekaligus memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat," jelas Agus.

Menperin menegaskan, pelaku IKM memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan karena mampu menyerap tenaga kerja, memperluas kesempatan berusaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas SDM, akses teknologi, pembiayaan, hingga pemasaran menjadi bagian penting dalam membangun IKM yang tangguh dan berdaya saing.

"IKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pengentasan kemiskinan. Karena itu, penguatan kapasitas IKM menjadi langkah penting agar mampu tumbuh secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan," tegasnya. 

Perkuat sinergi

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian dan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (PEMT) Kementerian Transmigrasi yang ditandatangani pada April 2026. Selanjutnya, kedua belah pihak juga telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 di Gedung Kementerian Perindustrian.

Kerja sama yang berlangsung selama empat tahun itu mencakup pertukaran data dan informasi, penumbuhan wirausaha baru industri di kawasan transmigrasi, penerapan teknologi industri untuk hilirisasi produk unggulan, penyediaan dan revitalisasi mesin serta peralatan IKM, pembinaan dan pendampingan pemenuhan standar mutu, penguatan kelembagaan sentra IKM, hingga promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.

Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita mengatakan, penyusunan program kerja bersama didasarkan pada tiga aspek utama, yakni optimalisasi sumber daya, sinkronisasi data dan informasi, serta penetapan kawasan prioritas.

"Rencana kerja ini merupakan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif, produktif, dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan transmigrasi," ujar Reni.

Selain penyelenggaraan bimbingan teknis di Kota Batam, kolaborasi kedua kementerian juga telah diwujudkan melalui pelibatan pelaku IKM kawasan transmigrasi di Lampung dalam Sosialisasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM serta dukungan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengembangan produk unggulan transmigrasi.

Bekali calon wirausaha

Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menjelaskan, kegiatan Bimbingan Teknis WUB Industri Pangan Olahan Ikan diikuti oleh 25 calon wirausaha baru yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 1–4 di Kawasan Transmigrasi Barelang.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta memperoleh materi mengenai perizinan berusaha sektor industri, akses pembiayaan, kewirausahaan, pembukuan usaha, pemasaran digital, praktik produksi pangan olahan ikan, hingga kunjungan lapangan ke IKM Azzuri sebagai salah satu pelaku industri pengolahan ikan di Kota Batam.

"Kami berharap para peserta semakin termotivasi untuk membangun usaha berbasis potensi perikanan lokal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi," ujar Yedi.

Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Muhammad Qufal Umaternate menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bagian dari pembangunan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Kawasan Transmigrasi Barelang merupakan salah satu kawasan prioritas pengembangan. Karena itu, kami terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar pembangunan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Chitra Widya berharap kegiatan tersebut mampu menjadi katalis dalam mempercepat transformasi ekonomi masyarakat hinterland Batam.

"Kami berharap seluruh peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan sehingga potensi ikan yang melimpah di Barelang mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup Chitra. (Putra)

Share:

Read More

Terima Mahasiswa Poltekesos Bandung, Baleg Kenalkan Mekanisme Legislasi

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menerima kunjungan DPM Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan mahasiswa mengenai fungsi legislasi sekaligus mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa bersama sivitas akademika Poltekesos Bandung memperoleh penjelasan mengenai tahapan penyusunan rancangan undang-undang, proses penyusunan Prolegnas, hingga pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Pada intinya teman-teman dari Poltekesos Bandung datang ke sini ingin mengetahui bagaimana kegiatan Badan Legislasi DPR RI dalam membuat dan membentuk rancangan undang-undang, bagaimana proses Prolegnas, kemudian bagaimana penerapan fungsi-fungsi meaningful public participation," ujar Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, kepada Parlementaria usai menerima kunjungan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Bob, kunjungan tersebut mencerminkan besarnya perhatian kalangan akademisi terhadap proses legislasi di DPR RI. Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memperkaya masukan dalam penyusunan berbagai rancangan undang-undang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Selain memperoleh penjelasan mengenai mekanisme legislasi, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah harapan agar proses pembentukan undang-undang semakin terbuka dan memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik, khususnya dari kalangan akademisi.

"Mereka berharap DPR RI, dalam hal ini Badan Legislasi, agar lebih transparan, lebih terbuka, dan lebih banyak mengadopsi penerapan partisipasi publik di Badan Legislasi," ungkap Bob.

Ia menambahkan, mahasiswa Poltekesos juga memberikan perhatian terhadap berbagai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, isu-isu tersebut menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat luas.

"Mereka ingin agar setiap rancangan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan fakir miskin, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, menjadi prioritas bagi DPR RI," pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (Budi)

Share:

Read More

Perubahan Remunerasi Kepala Daerah Harus Dibarengi Peningkatan Kinerja dan Inovasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong dalam Raker dan RDPU dengan Mendagri, Ketua APKASI, Ketum APPSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, serta para pimpinan daerah seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendesak agar wacana perubahan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diimbangi dengan peningkatan kinerja nyata dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Bahtra sepakat aturan remunerasi sudah waktunya ditinjau kembali karena tidak ada perubahan selama 26 tahun, dengan mengingatkan pentingnya tolok ukur kinerja yang jelas.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahtra Banong dalam Raker dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian dan jajaran, Ketua Umum APKASI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Agenda rapat berfokus pada pembahasan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil (DBH), serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Tapi yang paling penting adalah Pak Mendagri kalau pada akhirnya kita bersepakat untuk bagaimana kita mendorong agar perubahan terhadap remunerasi ini dilakukan, kita pengin bahwa itu juga harus dibarengi dengan tentu kinerja para kepala-kepala daerah kita agar pelayanan publik di daerah sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Bahtra Banong di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, kebijakan remunerasi jangan sampai membuat daerah yang berprestasi dan daerah yang tidak melakukan inovasi disamakan begitu saja. Tolok ukur kinerja serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tetap menjadi instrumen penting agar kepala daerah terus termotivasi menghadirkan inovasi di wilayah masing-masing.

"Tentu indikator-indikatornya harus menjadi tolok ukur. Karena nanti jangan sampai daerah berprestasi sama dengan daerah-daerah yang tidak melakukan inovasi-inovasi mendorong peningkatan PAD di daerah itu,” tandas Bahtra.

Selain itu, Bahtra juga menyoroti kondisi riil di sejumlah daerah penghasil yang pendapatannya dinilai belum berbanding lurus dengan alokasi yang dikembalikan untuk membangun daerah mereka sendiri. Oleh karena itu, Bahtra mengungkapkan Komisi II, terus mencermati berbagai masukan agar tercipta keseimbangan dalam kebijakan otonomi daerah ke depan.

Terkait hal itu, Bahtra Banong dalam pandangannya mengungkapkan bahwa Komisi II sangat memahami berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para kepala daerah. Terlebih, banyak anggota di Komisi II yang juga memiliki latar belakang kepala daerah sehingga memahami betul dinamika di lapangan. (Budi)

Share:

Read More

Wamenkeu Suahasil Nazara Dorong Pembentukan Jakarta Education and Innovation Center untuk Peremajaan Kota Berbasis Pengetahuan

Wamenkeu Suahasil Nazara Dorong Pembentukan Jakarta Education and Innovation Center untuk Peremajaan Kota Berbasis Pengetahuan. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal transformasi ekonomi nasional berbasis pengetahuan dan inovasi melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Focus Group Discussion (FGD) perancangan Jakarta Education and Innovation Center di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (29/7), Wamenkeu Suahasil menyampaikan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, melainkan juga menjadi katalisator utama peremajaan kota berbasis ilmu pengetahuan. 

Melalui inisiatif Jakarta Education and Innovation Center, Wamenkeu Suahasil menilai Jakarta memiliki arah baru untuk berkembang sebagai pusat pendidikan dan inovasi dunia. 

"Indonesia perlu beralih dari yang sebelumnya mengandalkan perspiration (kerja keras fisik) menuju innovation (inovasi). Pemerintah membutuhkan pengetahuan yang diciptakan oleh universitas, LSM, lembaga riset, hingga institusi multidimensi untuk menjembatani hasil riset menjadi kebijakan publik (research-based policy making)", ujar Wamenkeu Suahasil.

Wamenkeu Suahasil pun memaparkan komitmen jangka panjang Pemerintah Pusat dalam mendukung sektor pendidikan dan riset melalui pelaksanaan kewajiban konstitusi alokasi 20% anggaran pendidikan pada tahun 2009 hingga tahun 2026. Total dana yang dialokasikan telah mencapai Rp7.667,3 triliun. Dari alokasi tersebut, pemerintah berhasil mengumpulkan Dana Abadi Pendidikan (Sovereign Fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan total akumulasi saat ini mencapai sekitar Rp195 triliun.

Dana Abadi tersebut telah memberikan manfaat kepada lebih dari 61.000 anak muda Indonesia, membiayai lebih dari 4.700 proyek penelitian. Selain itu Dana Abadi ini juga sudah dimanfaatkan oleh 23 Perguruan Tinggi Negeri untuk menghasilkan 8.200 publikasi ilmiah, 1.900 visiting professor dan postdoctoral fellowship, serta program pertukaran mahasiswa.

Guna mengatasi masih rendahnya pengeluaran untuk Riset dan Pengembangan (Research and Development/R&D) di Indonesia, pemerintah menyediakan insentif perpajakan berupa Super Tax Deduction. Insentif ini memungkinkan pengurangan penghasilan bruto hingga 300% dari total biaya kegiatan R&D yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan lembaga riset.

Terkait pelaksanaan Jakarta Education and Innovation Center, Wamenkeu mendorong kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat melalui kementerian teknis akan mendukung dari sisi program dan kebijakan (software), sementara Pemprov DKI Jakarta menyediakan ruang, lahan, dan infrastruktur (space and building).

Suahasil juga menekankan pentingnya efisiensi melalui aglomerasi pendidikan, yaitu menyatukan berbagai universitas terkemuka dan pusat riset dalam satu kawasan terpadu di Jakarta. Menurutnya, hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing investasi daerah, tetapi juga memperkuat posisi dan representasi Indonesia di forum internasional.

"Ini adalah wujud Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan berkontribusi bagi dunia", pungkasnya. (Siti)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Dorong DJPb Menjadi Organisasi yang Adaptif, Efisien, dan Berorientasi Hasil

Menkeu Purbaya Dorong DJPb Menjadi Organisasi yang Adaptif, Efisien, dan Berorientasi Hasil. (Dok. Kemenkeu)

Bogor, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan arahan pada Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (28/7).

Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Peran tersebut tidak hanya memastikan pelaksanaan keuangan negara berjalan dengan baik, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.

"Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung," ujar Menkeu.

Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah, Menkeu menekankan pentingnya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penataan organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat proses kerja, memperjelas pembagian fungsi, serta menghasilkan layanan yang lebih optimal.

"Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa," kata Menkeu.

Sebagai unit eselon I dengan jaringan vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal yang kuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal. Menkeu meminta seluruh jajaran untuk terus melakukan penyederhanaan proses bisnis, menghilangkan tahapan yang tidak lagi relevan, serta memastikan setiap fungsi organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran penting sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent yang turut menjaga stabilitas ekonomi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, setiap perubahan dalam organisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang baik. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil harus tetap berpijak pada regulasi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

"Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mendorong seluruh pimpinan di lingkungan DJPb untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented), mampu mengambil keputusan secara cepat, serta memberikan ruang bagi pegawai untuk menghadirkan inovasi.

“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” kata Menkeu.

Menutup arahannya, Menkeu meyakini DJPb mampu terus berkembang menjadi institusi pemerintah yang modern, adaptif, dan siap menjawab berbagai tantangan kebijakan di masa depan. 

“Jalankan pekerjaan secara profesional. Jaga integritas dalam masalah keputusan. Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” ujar Menkeu. (Siti)

Share:

Read More