Pemprov Kepri Berkomitmen Pertahankan Capaian WTP, Meningkatkan PAD dan Kualitas SDM Aparatur

Sekdaprov Kepri Misni dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Ranperda LPj Pelaksanaan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak. (Dok. Pemprov Kepri)

Riau, WaraWiri.net - Sekdaprov Kepri Misni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus mempertahankan capaian laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Hal ini disampaikan Misni dalam jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Dompak, Rabu (1/7/2026).

Mengawali penyampaiannya, Misni menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kepri atas berbagai saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang diberikan terhadap Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kepri atas perhatian, dukungan, serta berbagai masukan yang konstruktif terhadap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah," ujar Misni.

Ia menjelaskan, seluruh pandangan umum fraksi akan dijawab secara menyeluruh melalui pokok-pokok matriks jawaban pemerintah sesuai substansi yang telah disampaikan masing-masing fraksi.

Menanggapi apresiasi fraksi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut, Misni menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas," katanya.

Pemprov Kepri ditegaskan Misni akan terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui penguatan kebijakan daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing juga menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan PAD, sekaligus memperkuat pemanfaatan aset daerah bagi pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu fokus pemerintah guna mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel.

"Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," tegasnya.

Lebih lanjut, Misni menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui penganggaran yang efektif dan tepat sasaran.

"Melalui prioritas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat, kami optimistis manfaat pembangunan akan semakin dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kepulauan Riau," ujarnya.

Ke depan, pemerintah juga akan terus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan kualitas perencanaan dan hasil pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, terkait pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Misni menegaskan bahwa penggunaannya akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

"Dengan demikian, pemanfaatan SiLPA dapat lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Misni.

Sebelumnya fraksi-fraksi di DPRD Kepri telah menyampaikan pandangan umu dalam Rapat paripurna digelar di hari yang sama.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Bahtiar serta dihadiri anggota DPRD Kepri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (Rizal)
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar







ADVERTISING

ADVERTISING