Wujudkan Aksi Iklim, Indonesia Tawarkan 30 Proyek Karbon kepada Investor Global di COP31 Türkiye

Wujudkan Aksi Iklim, Indonesia Tawarkan 30 Proyek Karbon kepada Investor Global di COP31 Türkiye. (Dok. Kemen LH)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebagai wujud implementasi aksi iklim global, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara resmi membuka peluang investasi karbon berintegritas tinggi kepada para investor global pada Selasa (10/11/2026).

Bertempat di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, penawaran 30 proyek karbon strategis ini diluncurkan melalui inisiatif Carbon Connection (Carbonnex) For Climate Actionguna memperluas akses pembiayaan iklim sekaligus memastikan pelestarian lingkungan yang berdampak di tingkat tapak.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memimpin langsung pembukaan inisiatif yang bertajuk “High Integrity, Real Impact” tersebut. Berlangsung selama 10–19 November 2026, forum ini memfasilitasi 17 pengembang proyek karbon dari Indonesia untuk bertemu langsung dengan para pembeli, lembaga keuangan, korporasi, serta mitra pembangunan internasional.

"Carbonnex merupakan platform yang mempertemukan pengembang proyek Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan. Di sini, proyek dipresentasikan, transaksi difasilitasi, dan komitmen kerja sama dibangun," tutur Menteri Jumhur.

Dari 30 proyek karbon yang ditawarkan, langkah konkret telah terlihat di mana dua proyek telah tersertifikasi sepenuhnya, delapan proyek sedang dalam proses sertifikasi, dan 20 proyek lainnya berada dalam tahap pengembangan.

Rekam Jejak Keberhasilan dan Fondasi Integritas Karbon Nasional

Kepercayaan dunia terhadap iklim investasi karbon di Indonesia bukanlah tanpa alasan. KLH/BPLH sebelumnya telah mencatatkan rekam jejak pada inisiatif serupa di COP30 Brasil tahun lalu. Saat itu, dari 44 proyek yang ditawarkan (potensi 53,2 juta ton CO₂e), sebanyak 12 proyek berhasil menarik minat pembeli global dengan potensi lebih dari 2,75 juta ton CO₂e.

Capaian tersebut terus ditindaklanjuti seusai COP30: lima proyek telah memasuki tahap transaksi atau komitmen, tiga proyek baru masuk proses sertifikasi, dan dua proyek telah memperoleh sertifikasi. Selain itu, Indonesia dan Norwegia telah menyepakati kerja sama karbon sebesar 12 juta ton CO₂e untuk periode sepuluh tahun.

Capaian implementasi ini didukung kuat oleh tata kelola dan integritas lingkungan yang telah dibangun oleh Indonesia. Fondasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang langsung ditindaklanjuti oleh KLH/BPLH bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Langkah penguatan juga mencakup penyusunan peta jalan persampahan dan kehutanan, serta pengakuan timbal balik (mutual recognition) yang selaras dengan Pasal 6 Persetujuan Paris guna memastikan setiap unit karbon kredibel, transparan, dan dapat ditelusuri.

Inovasi Kolaborasi dan Implementasi Perjanjian Komersial

Tahun ini, KLH/BPLH menghadirkan terobosan baru melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP). Platform ini menghadirkan 13 kegiatan yang melibatkan delapan mitra pembangunan internasional, yang masing-masing mempresentasikan dukungan yang dapat diberikan. Dukungan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, infrastruktur digital dan Measurement, Reporting, and Verification (MRV), integritas karbon, kesiapan sektoral, penyiapan proyek, hingga pengembangan pasar karbon.

Sebagai langkah konkret, forum ini mencatat penandatanganan sejumlah kesepakatan komersial. Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, turut menyaksikan kerja sama antara PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina New & Renewable Energy) dan PT Inhutani I untuk proyek lanskap konservasi Rangkong Basaken, serta kesepakatan pengembangan biomethane antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan PT Unilever Indonesia Tbk. Kedua kerja sama ini menunjukkan bahwa agenda iklim nasional dapat diimplementasikan menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan kolaborasi nyata.

Menutup kegiatan pembukaan sesi Carbonnex, Menteri Jumhur mengajak seluruh delegasi global untuk memaksimalkan pelaksanaan forum sepuluh hari ini sebagai momentum percepatan aksi iklim.

"Datanglah dengan pertanyaan, pulanglah dengan mitra. Mari terhubung, berkolaborasi, dan mempercepat aksi untuk mewujudkan integritas tinggi dan dampak nyata," pungkas Menteri Jumhur.

Melalui inisiatif ini, KLH/BPLH menegaskan bahwa komitmen iklim Indonesia tidak hanya sebatas dokumen, tetapi diwujudkan melalui eksekusi proyek kredibel, realisasi investasi, dan penciptaan manfaat bagi pelestarian lingkungan. (Zikry)

Share:

Read More

Mengheningkan Cipta di Atas Whoosh dan Frequent Whoosher Card Edisi Pahlawan Warnai Peringatan Hari Pahlawan

Mengheningkan Cipta di Atas Whoosh dan Frequent Whoosher Card Edisi Pahlawan Warnai Peringatan Hari Pahlawan. (Dok. KCIC)

Jakarta, WaraWiri.net - Penumpang Kereta Cepat Whoosh perjalanan G1033 relasi Halim–Tegalluar Summarecon mengheningkan cipta bersama di dalam kereta, Selasa (10/11). Pada hari yang sama, KCIC juga meluncurkan 500 Frequent Whoosher Card edisi Pahlawan dengan desain bertema pahlawan nasional sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Mengheningkan cipta berlangsung pada perjalanan keberangkatan pukul 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Chief Conductor di dalam rangkaian Whoosh. Penumpang diajak sejenak mengenang dan menghormati jasa para pahlawan di tengah perjalanan mereka.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, hening sejenak di dalam kereta dipilih agar peringatan Hari Pahlawan dapat dirasakan langsung oleh penumpang di tengah aktivitas mereka.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, termasuk kebebasan untuk bepergian dan beraktivitas, lahir dari perjuangan para pahlawan. Melalui hening sejenak di tengah perjalanan, kami ingin mengajak penumpang mengingat bahwa setiap langkah kita hari ini tidak lepas dari jasa mereka,” ujarnya.

Selain melalui momen hening di dalam kereta, semangat Hari Pahlawan juga dihadirkan melalui Frequent Whoosher Card edisi Pahlawan. Kartu berlangganan ini tersedia untuk tipe JaBan Gold relasi Jakarta–Bandung, berisi 10 kuota perjalanan kelas Premium Economy dengan harga setara Rp200.000 per perjalanan dan masa berlaku 60 hari. Kartu dapat dibeli di loket Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar Summarecon, dan Bandung.

Edisi Pahlawan ini hadir di tengah minat pelanggan yang terus tumbuh. Sejak diperkenalkan pada Juni 2024 hingga Oktober 2026, Frequent Whoosher Card telah diterbitkan sebanyak 58.194 kartu. Pada Oktober 2026 saja, sebanyak 3.783 kartu diterbitkan, naik sekitar 8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang, tetapi juga meneladani. Semangat itu bisa hadir dalam hal-hal sederhana sehari-hari, mulai dari saling menghargai hingga menjaga fasilitas publik yang kita gunakan bersama. Kami mengajak masyarakat untuk terus menghidupkan semangat tersebut, termasuk saat bepergian bersama Whoosh,” tutup Emir. (Ros)

Share:

Read More

Wamendikdasmen Atip: Sekolah Negeri dan Swasta Merupakan Dua Sayap Pendidikan yang Tidak Terpisahkan

Wamendikdasmen Atip: Sekolah Negeri dan Swasta Merupakan Dua Sayap Pendidikan yang Tidak Terpisahkan. (Dok. Kemendikdasmen)

Bali, WaraWiri.net - Kehadiran lembaga pendidikan swasta menjadi salah satu faktor penting Partisipasi Semesta dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengapresiasi eksistensi dan konsistensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang telah memasuki usia 55 tahun dalam menghadirkan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak Indonesia.

Wamen Atip menegaskan bahwa kehadiran BMPS menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Sekolah negeri dan swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka pendidikan kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) BMPS Tahun 2026, di Bali, Rabu (11/11).

Dalam berbagai kebijakan prioritas kementerian, Wamen Atip menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Kemitraan dengan lembaga pendidikan swasta di antaranya terwujud melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dengan skema swakelola, kini telah lebih dari 39 ribu satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang telah tersentuh akan perbaikan sarana dan prasarana.

Lebih lanjut, bentuk dukungan kepada lembaga pendidikan swasta juga terwujud melalui Digitalisasi Pembelajaran dengan pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID). Dalam aspek kesejahteraan guru, pemerintah terus meningkatkan dukungan termasuk guru non-ASN melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan insentif guru non-ASN.

“Status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas sebuah satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan murid,” papar Wamen Atip.

Menutup sambutannya, Wamen Atip menegaskan bahwa kemitraan Kemendikdasmen dengan lembaga pendidikan swasta bukan sekadar hubungan koordinatif, melainkan kemitraan strategis yang harus terus diperkuat melalui kebijakan, regulasi, dan implementasi nyata.

“Saya berharap BMPS terus menjadi mitra aktif Kemendikdasmen dalam memberikan gagasan, dan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan nasional. Dengan semangat kebersamaan, mari bergerak bersama sebagai dua sayap yang membawa pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” tutur Wamen Atip.

Apresiasi dan dukungan serupa juga turut diutarakan oleh Gubernur Bali yang dalam momen ini diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan dan Kemasyarakatan, I Made Rentin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menempatkan sektor pendidikan sebagai upaya perwujudan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.

Keberadaan lembaga pendidikan swasta di Bali menurutnya memiliki peran strategis yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan ekosistem pendidikan nasional. Melalui Mukernas BMPS 2026, ia berharap akan lahir keputusan-keputusan yang membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya memperkuat kontribusi lembaga pendidikan swasta dalam melahirkan SDM unggul.

“Saya ucapkan selamat dan semoga forum ini menjadi ruang untuk melahirkan gagasan serta pemikiran konkret dalam menjawab tantangan pendidikan ke depan,” papar Rentin.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan XIII, mengatakan bahwa BMPS terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan eksistensi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan swasta di Indonesia. Selama lebih dari lima dekade, dijelaskannya bahwa BMPS telah menjadi wadah berhimpun, berkomunikasi, berkoordinasi, serta memperjuangkan aspirasi para penyelenggara pendidikan swasta di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Saur menuturkan tentang tiga orientasi utama dalam Mukernas BMPS 2026. Yakni afirmasi, memperjuangkan pengakuan dan keberpihakan terhadap eksistensi serta kontribusi pendidikan swasta sebagai kesatuan dari sistem pendidikan nasional. Kedua, fasilitasi, yaitu mendorong terciptanya dukungan, kemudahan, dan akses bagi satuan pendidikan swasta untuk meningkatkan mutu serta menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan. Terakhir, advokasi, memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak-hak penyelenggara pendidikan swasta melalui dialog, konsultasi, serta langkah-langkah konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sebagai perwakilan BMPS, saya berharap kebijakan Kemendikdasmen mengenai Pendidikan Bermutu untuk Semua benar-benar mengakomodasi keberadaan dan kebutuhan lembaga pendidikan swasta. Prinsip pemerataan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas serta keberlanjutan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta,” tutup Saur. (Putra)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Wapres Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut. Presiden turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Presiden. (Dinda)

Share:

Read More

192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Sampaikan Komitmen Penguatan Kelembagaan

192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi Sampaikan Komitmen Penguatan Kelembagaan. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat reformasi pasar modal Indonesia dengan meningkatkan permodalan, tata kelola, dan integritas bagi pelaku industri.

Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 192 perusahaan, yang terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI), telah menyampaikan komitmen mengenai pilihan kelompok kegiatan usaha.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen OJK membangun industri pasar modal yang semakin sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum secara konsisten. Hal ini sekaligus bertujuan memperkuat pelindungan investor serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Penetapan pilihan kelompok kegiatan usaha ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.

Melalui kedua peraturan tersebut, OJK mendorong penguatan permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko PE dan MI yang bertujuan untuk memastikan kemampuan setiap perusahaan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan risiko yang dihadapinya.

Kedua POJK tersebut juga mengatur pembagian kelompok kegiatan usaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan pemenuhan persyaratan tertentu. Kelompok tersebut adalah Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) dan Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU). Pengelompokan ini menjadi dasar untuk menentukan kegiatan usaha yang dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

Komitmen Penguatan Kelembagaan Industri

Hingga 29 Oktober 2026, OJK telah menerima komitmen pilihan kelompok kegiatan usaha dari 107 PE dengan rincian sebagai berikut:

1. 74 PE memilih PEKU 3;
2. 22 PE memilih PEKU 2; dan
3. 11 PE memilih PEKU 1.

Sementara itu, 85 MI telah menyampaikan pilihan kelompok kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. 70 MI memilih MIKU 2; dan
2. 15 MI memilih MIKU 1;

Komitmen tersebut menjadi langkah awal bagi PE dan MI untuk menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan persyaratan kegiatan usaha yang akan dijalankan.

OJK sebelumnya telah memberikan masa transisi agar pelaku industri dapat melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan ditargetkan hingga April 2029.

Selama masa transisi, OJK akan terus memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait.

OJK juga menekankan pentingnya dukungan pemegang saham untuk memastikan kecukupan modal serta memperkuat tata kelola dan kemampuan operasional perusahaan agar proses transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Pelanggaran Berulang

Selain memperkuat kelembagaan, OJK terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah pelanggaran berulang.

OJK mengenakan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran. OJK juga mendorong perbaikan melalui pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.

Sebagai tindak lanjut atas sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan PE, OJK telah meminta perusahaan terkait untuk melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
2. Memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan perusahaan;
3. Mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh serta menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa; dan
4. Menyampaikan hasil evaluasi serta pelaksanaan langkah perbaikan kepada OJK.

Dalam pengawasan MI, OJK terus memperkuat komunikasi secara proaktif dengan asosiasi industri. OJK juga meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan pengawasan OJK yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang. (Alif)

Share:

Read More

OJK Perkuat Ketahanan Siber dan Pelindungan Konsumen Industri LPBBTI

OJK Perkuat Ketahanan Siber dan Pelindungan Konsumen Industri LPBBTI. (Dok. OJK)

Jakarta, WaraWiri.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK membangun industri LPBBTI yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional layanan keuangan digital.

Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, dalam peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI di Jakarta, Selasa (10/11), menegaskan bahwa industri LPBBTI harus beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience).

“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat," kata Agusman.

Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Pedoman juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.

Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa ancaman siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.

Pedoman ini disusun OJK dengan dukungan dan masukan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.

Penguatan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen

Selain peluncuran pedoman keamanan dan ketahanan siber, kegiatan tersebut juga diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP) sebagai bentuk komitmen memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.

“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika," tegas Agusman.

Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk dalam menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat, guna mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan. (Alif)

Share:

Read More

Posita dan Petitum Inkonsisten, Uji UU Peradilan Agama Tidak Dapat Diterima

Posita dan Petitum Inkonsisten, Uji UU Peradilan Agama Tidak Dapat Diterima. (Dok. Mahkamah Konstitusi)

Jakarta, WaraWiri.net - Permohonan pengujian Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) tidak dapat diterima. Demikian amar Putusan Nomor 387/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Permohonan diajukan Rohati Hayat, Rudi Hayat, Judiawati Hayat, Dadang Kurnia Hayat, dan Yadi Mulya Adiwiria.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah menemukan bahwa para Pemohon dalam perbaikan permohonannya bertanggal (28/10/2026) tidak menambah norma yang dimohonkan pengujian, melainkan objek norma yang dimohonkan pengujian.

“Para Pemohon mengganti materi atau substansi yang dimohonkan pengujian tanpa mengikutkan kembali norma Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 3/2006 sebagaimana yang diajukan dalam permohonan awal,” kata Saldi.

Selain itu, Mahkamah menilai uraian alasan-alasan permohonan para Pemohon mempersoalkan frasa “penetapan asal-usul anak” dan “penetapan pengangkatan anak” berdasarkan hukum Islam dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU Peradilan Agama. Akan tetapi, dalam bagian petitum rumusan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sesuai.

“Pada bagian petitum permohonan para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sebagai dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum Islam sepanjang peristiwa hukum penetapan pengangkatan anak terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana prinsip non-retroaktif,” kata Saldi.

Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian dalam bagian posita dengan rumusan dalam bagian petitum. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga permohonan tersebut tidak jelas atau kabur.

Sebelumnya, para Pemohon menguji Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama. Pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: α. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Pasal 50 Ayat (2) UU Peradilan Agama menyatakan, "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

Melalui tim kuasa hukumnya, para Pemohon mengatakan mengalami kerugian konstitusional karena dengan berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji itu, para Pemohon dapat digugat oleh pihak lain yang mengaku ahli waris. Menurut Pemohon norma yang dimohonkan pengujian tersebut di kemudian hari dapat berpotensi dapat mengakibatkan ada orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dan menggugat para Pemohon yang sudah lama memiliki hak milik berdasarkan Pasal 50 ayat (2) itu.

Para Pemohon mengungkapkan fakta yang dialami Pemohon dalam sengketa di pengadilan negeri dan pengadilan agama, ada pihak yang berani mengatasnamakan sebagai orang beragama Islam dan sebagai pemilik hak waris menjual dan menguasai tanah yang sudah menjadi hak milik Pemohon.

Para Pemohon mengalami beberapa kali gugatan hak waris dari pihak yang mengaku ahli waris. Dalam argumentasinya Pemohon mengaku kebingungan karena di pengadilan negeri persoalan yang dihadapi Pemohon diserahkan ke pengadilan agama, sementara tahun 1995 pengadilan agama sudah menyatakan inkracht.

Dengan argumentasi itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai memberikan batasan yang cukup terang mengenai hubungan antara kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 dengan kewenangan Peradilan Umum terhadap sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), khususnya ketika objek sengketa hak milik telah memperoleh pengakuan atau penetapan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Para Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang frasa "antara orang-orang yang beragama Islam", tidak dimaknai sebagai dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat dan/atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal berlakunya Undang-Undang ini, bukan terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi sebelum tanggal diundangkannya dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam atas segala peristiwa hukum yang terjadi setelah tanggal diundangkannya. (Subhan)

Share:

Read More

Ombudsman RI Sampaikan Hasil Pengawasan Implementasi Sertifikasi Halal kepada BPJPH

Ombudsman RI Sampaikan Hasil Pengawasan Implementasi Sertifikasi Halal kepada BPJPH. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI menemukan sebanyak 78 dari 159 sampel produk atau 49,1 persen di ritel modern belum sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Selain itu, pemantauan juga menemukan sejumlah persoalan di sektor hulu hingga fasilitas pemotongan ayam yang belum bersertifikat halal mulai dari tingginya ketidaksesuaian pada kategori mi dan bumbu instan, banyaknya produk kosmetik yang belum memenuhi aturan pelabelan, hingga produk pencuci mulut yang masih luput dari kepatuhan registrasi.

Temuan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Rabu (11/11/2026), di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

"Kepastian kehalalan produk berkaitan dengan keyakinan, keamanan dan kepercayaan produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, negara harus hadir memastikan bahwa sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel. Dalam pandangan Ombudsman RI, pelaksanaan jaminan produk halal juga merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah," tegas Maneger.

Maneger menjelaskan, pemantauan dilakukan Ombudsman RI di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14-16 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut atas kajian sistemik mengenai Tata Kelola Pelayanan Sistem Jaminan Produk Halal yang telah dilakukan pada 2024 dan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Pemantauan dilakukan di ritel modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan untuk melihat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dan tata kelola pembinaan serta pengawasannya.

Ombudsman RI memeriksa 159 sampel produk barang konsumsi harian yang terbagi dalam delapan kategori, yaitu daging olahan; permen/dessert/jelly; roti/pastry; minuman; keju/yoghurt/olahan susu; mi/snack/bumbu instan; kapsul/vitamin kesehatan; dan kosmetik. Pemeriksaan dilakukan terhadap penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal BPJPH. Hasilnya, 81 produk (50,9%) sesuai dan 78 produk (49,1%) tidak sesuai.

Adapun pola ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain masih digunakannya logo halal lama, nomor yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal tanpa nomor registrasi BPJPH. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah dan besar belum berjalan sepenuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI, Diah Suryaningrum menjelaskan, Ombudsman RI juga melakukan pemantauan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) dan kesiapan sektor hulu.

Menurutnya, meskipun UMK memperoleh relaksasi hingga 17 Oktober 2028, kehalalan bahan baku dan proses produksi tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama karena sektor hulu merupakan titik awal rantai pasok pembuatan suatu produk.

Di Pasar Mayestik, Ombudsman RI menemukan dokumen jaminan halal LPPOM MUI yang diterbitkan pada 2019, namun belum ada pemantauan lanjutan lagi. Sementara di Pasar Jalan Nusa Kramat Jati, pedagang ayam belum memahami kewajiban sertifikasi dan belum mengikuti Pelatihan Juleha. Pada Pasar Kramat Jati, sejumlah kios daging sapi dan ayam belum menampilkan sertifikat atau logo halal yang dapat dilihat pembeli.

Ombudsman RI juga mencatat adanya area produk non-halal yang berdekatan dengan area penjualan ayam. Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan pemisahan lokasi, alat, dan penyimpanan yang baik untuk mencegah risiko kontaminasi silang.

Pemantauan terhadap fasilitas pemotongan hewan turut menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal belum merata. RPA Ciputat, misalnya, belum memiliki sertifikat halal, sedangkan RPH Intisari 4 Ciputat dan RPH Cakung Perumda Dharma Jaya telah bersertifikat halal. Ombudsman RI menilai pemenuhan sertifikasi halal menjadi aspek penting untuk menjaga kehalalan produk sejak proses pemotongan hingga pendistribusian.

Selain hasil pemantauan lapangan, Ombudsman RI turut mengevaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK. Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1.090.891, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah terpakai. Namun, capaian tersebut belum merata karena pemanfaatan program masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, sementara serapan di wilayah lain relatif lebih rendah.

Melalui Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Ombudsman RI mendorong BPJPH untuk memperkuat sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, mulai dari industri menengah dan besar hingga UMK dan pedagang pasar tradisional. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, dan BUMD pangan juga diperlukan untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal dan pendampingan bagi pelaku UMK.

Selanjutnya, Ombudsman RI juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik hingga tenggat waktu tahun 2028 nanti.

Ombudsman RI juga mendorong penguatan pengawasan pascasertifikasi secara berkala terhadap produk industri menengah dan besar, pasar tradisional, ritel modern, serta fasilitas pemotongan hewan. Selain itu, BPJPH dan pengelola pasar perlu menyediakan kanal pengelolaan pengaduan yang responsif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh konsumen maupun pelaku usaha. (Fathi)

Share:

Read More

Survei Penjualan Eceran Oktober 2026: Penjualan Eceran Diprakirakan Meningkat

Survei Penjualan Eceran Oktober 2026: Penjualan Eceran Diprakirakan Meningkat. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Penjualan eceran pada Oktober 2026 diprakirakan meningkat. Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Oktober 2026 secara tahunan diprakirakan tumbuh sebesar 1,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada September 2026 sebesar 0,6% (yoy), sehingga mencapai level 221,8.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan penjualan pada Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan berlanjutnya pertumbuhan positif penjualan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Barang Lainnya, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. 

Secara bulanan, penjualan eceran pada Oktober 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 1,0% (mtm), terutama didorong oleh Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Pada September 2026, secara tahunan IPR tumbuh sebesar 0,6% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pada Agustus 2026 yang tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan penjualan pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori serta Kelompok Barang Lainnya. 

Secara bulanan, penjualan eceran pada September 2026 tercatat terkontraksi sebesar 3,1% (mtm), setelah sebelumnya tumbuh sebesar 0,8% (mtm) pada Agustus 2026, seiring dengan normalisasi permintaan pasca periode peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.   

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Desember 2026 dan Maret 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2026 dan Maret 2027 yang masing-masing sebesar 165,0 dan 180,2, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada periode sebelumnya yang masing-masing sebesar 149,9 dan 177,9. (Junaedi)

Share:

Read More

Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR 2026 menjadi Rp325 Triliun, Siapkan Kredit Program Rp386,9 Triliun pada 2027, dan Relaksasi bagi Debitur Terdampak Gempa NTT

Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR 2026 menjadi Rp325 Triliun, Siapkan Kredit Program Rp386,9 Triliun pada 2027, dan Relaksasi bagi Debitur Terdampak Gempa NTT. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan dukungan untuk memulihkan kegiatan ekonomi. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite di Jakarta, Rabu (11/11).

Dalam rapat tersebut, Komite membahas wacana peningkatan target KUR tahun 2026 menjadi Rp325 triliun serta usulan Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) Kredit Program tahun 2027. Rapat juga membahas relaksasi bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk rencana pemberian keringanan suku bunga/marjin KUR pada 2027–2028.

Penguatan akses pembiayaan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan akses pembiayaan yang adil dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Melalui Kredit Program, Pemerintah mendorong usaha rakyat agar terus tumbuh, semakin produktif, mampu menyerap tenaga kerja, dan naik kelas. Upaya ini sekaligus mendukung agenda Asta Cita untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.

Sepanjang 2026, manfaat Kredit Program semakin dirasakan oleh pelaku usaha di berbagai daerah. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program mencapai Rp300,8 triliun, atau 89,2% dari plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 68,1% disalurkan ke sektor produksi (di luar perdagangan). Kualitas pembiayaan juga tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebesar 2,14% per 30 September 2026. Sebagai tulang punggung Kredit Program, KUR mencatat realisasi Rp271,3 triliun dengan jangkauan 4,2 juta debitur.

Jangkauan KUR juga diperluas melalui KUR Syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) yang membantu membiayai proses penempatan calon pekerja migran ke luar negeri. Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan, Pemerintah mengusulkan peningkatan target penyaluran KUR 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun.

Program lainnya turut memperkuat dukungan bagi sektor produktif. Hingga 31 Oktober 2026, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Kredit Alsintan dengan nilai penyaluran Rp197,8 miliar telah menjangkau 285 debitur guna mendukung penyediaan alat dan mesin pertanian modern. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) senilai Rp146 miliar telah dimanfaatkan oleh 63 debitur untuk memperkuat usaha sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja.

“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan. Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas,” ujar Menko Airlangga.

Memasuki 2027, Komite Kebijakan menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun. KUR direncanakan memperoleh porsi terbesar, yakni Rp325 triliun. Untuk memperkuat pembiayaan di sektor pertanian, Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target penyaluran Rp1,3 triliun, yang terdiri atas KUP Alsintan sebesar Rp300 miliar dan KUP Peternakan sebesar Rp1 triliun. KUP merupakan pengembangan Kredit Alsintan, dengan cakupan pembiayaan yang diperluas hingga usaha peternakan.

Target penyaluran program lainnya meliputi KIPK sebesar Rp600 miliar, KPP sebesar Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp30 triliun. Target penyaluran Kredit Program tahun 2027 akan dievaluasi setiap kuartal oleh Komite Kebijakan dan dapat dioptimalkan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran Kredit Program pada 2027, Komite juga membahas pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung akses KUR serta perluasan akses pembiayaan bagi nelayan.

Perhatian Pemerintah juga tertuju pada debitur KUR yang terdampak gempa di NTT. Komite menyepakati pemberian relaksasi melalui restrukturisasi kredit berupa pemberian masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor. Kebijakan ini dapat mulai diterapkan tahun ini, didukung ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah terdampak.

Selain restrukturisasi, suku bunga/marjin KUR bagi debitur terdampak diringankan menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028, dengan dukungan pagu subsidi bunga/subsidi marjin reguler. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan. Relaksasi ini diharapkan dapat memberi ruang bagi debitur untuk menata kembali kondisi keuangan dan memulihkan kegiatan usaha pascabencana.

Pelaksanaan Kredit Program juga didukung oleh kebijakan fiskal yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Sejalan dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan anggaran subsidi KUR tahun 2026, Pemerintah meningkatkan target penyaluran KUR dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian pagu anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I guna menyelesaikan tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, tagihan yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027. Langkah ini memberikan kepastian bagi lembaga penjamin/asuransi KUR dan mitra pelaksana.

“Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Hadir pula perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, BPKP, serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan kuatnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat ekosistem Kredit Program bagi usaha produktif. (Siti)

Share:

Read More

Perkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kepastian Berusaha, Pemerintah Dorong Daya Saing Investasi Kawasan Strategis Batam

Perkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kepastian Berusaha, Pemerintah Dorong Daya Saing Investasi Kawasan Strategis Batam. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Riau, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat iklim usaha dan daya saing kawasan strategis nasional guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan regulasi, penyederhanaan tata kelola perizinan, serta pengolahan infrastruktur pendukung yang tangguh di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, hingga perluasan akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.

“Penguatan ketahanan ekonomi Batam menjadi hal strategis, sejalan dengan perhatian Presiden terhadap praktik underinvoicing, perdagangan barang bekas (balpres), serta impor ilegal yang berpotensi mengganggu perekonomian dan iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan kebijakan yang lebih optimal guna menjaga daya saing serta menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam Pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad di Gedung Bida Utama Kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/11).

Capaian kinerja investasi dan indikator makroekonomi Batam menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi Batam pada Triwulan II 2026 mencatatkan angka 7,28%, melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan nasional sebesar 5,29%. Hingga Triwulan III 2026, realisasi investasi Batam telah menembus Rp59,73 triliun atau mencapai 85,33% dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.

Pertumbuhan investasi yang pesat ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Batam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat naik menjadi 83,80 pada 2025 (dari 83,32 pada 2024), seiring dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 3,81% serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 7,57%. Peningkatan kualitas hidup ini menegaskan prinsip bahwa investasi yang baik harus tumbuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain penguatan ekonomi makro dan kawasan industri, Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo yang selaras dengan Asta Cita juga menghadirkan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar 8% untuk menyediakan pembiayaan dan pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. 

Program KPPS menawarkan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta tanpa agunan tambahan dengan suku bunga ringan 8% flat per tahun, yang didukung alokasi subsidi bunga Pemerintah sebesar Rp2,62 triliun untuk menargetkan 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Skema ini mengadopsi model pembinaan berbasis kelompok PT PNM (Persero) yang dilengkapi pendampingan wajib berkala guna mendorong kemandirian usaha keluarga.

Pemerintah menegaskan pentingnya efektivitas implementasi regulasi turunan, khususnya PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi logistik. Dukungan regulasi ini diharapkan mampu membuka peluang penataan rantai pasok modern, memperluas konektivitas antarmuda, serta menjadikan Batam sebagai model percontohan (benchmark) bagi kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia.

Guna menopang keberlanjutan investasi bernilai tinggi seperti data center, Pemerintah bersama BP Batam menaruh perhatian serius pada pemenuhan dua layanan dasar strategis, yakni keandalan pasokan energi listrik serta kepastian ketersediaan air baku. Berbagai langkah konkrit seperti rekayasa cuaca serta pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) disiapkan guna menjawab kebutuhan industri tanpa mengganggu pasokan air masyarakat.

“Pengembangan industri masa depan seperti data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park harus kita kawal momentumnya, termasuk kepastian pasokan energi dan air baku. Jangan sampai kita kehilangan peluang strategis ini. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga menjadi perhatian strategis sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan investasi nasional,” tutup Wamenko Dradjad.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Wakil Ketua II Bidang Fasilitasi dan Kemudahan KEK Budi Santoso, Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum, SDM dan Organisasi Setdenas KEK Muksin, serta jajaran direksi PT PNM. (Siti)

Share:

Read More

Wamen Nezar Patria Ingatkan Risiko Ketergantungan Lisensi Teknologi AI Asing

Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keterangan kepada awak media usai acara Merdeka AI Summit di Sudirman Hall, Sequis Tower, SCBD, Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketergantungan pada penyedia teknologi global dapat membuat pemerintah dan perusahaan kehilangan keleluasaan mengelola sistem digitalnya.

Ketika teknologi terlanjur terintegrasi, biaya lisensi dan ketergantungan pada vendor bisa membatasi kemampuan untuk berpindah atau mengembangkan sistem sendiri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan kedaulatan AI tidak berarti Indonesia harus membangun seluruh teknologi secara mandiri atau menutup diri dari kerja sama internasional.

“Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri,” ujar Wamen Nezar dalam acara Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Wamen Nezar menilai salah satu tantangan yang perlu diantisipasi adalah ketergantungan terhadap segelintir penyedia teknologi global.

Ketergantungan tersebut dapat menimbulkan risiko vendor lock-in dan kill switch yang membatasi keleluasaan Indonesia dalam mengelola serta mengembangkan infrastruktur digitalnya.

“Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional,” ungkap Wamen Nezar.

Menurutnya, kedaulatan kecerdasan artifisial nasional tidak cukup dibangun dengan menyediakan pusat data dan menyimpan informasi di dalam negeri.

Indonesia juga perlu menguasai teknologi yang mengolah data dan mengembangkan model AI sendiri.

“Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh,” pungkasnya.

Selain infrastruktur dan pelindungan data, Wamen Nezar menempatkan riset dan inovasi sebagai salah satu pilar penting kedaulatan AI.

Perusahaan teknologi nasional agar tidak hanya berperan sebagai distributor produk teknologi asing, tetapi mulai memperkuat penelitian dan pengembangan (research and development/R&D).

“Kalau R&D kita lemah, kita enggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kita enggak bisa membuat value creation dari proses bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamen Nezar mengingatkan bahwa penguatan kedaulatan AI harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk memperkuat kapasitas komputasi, energi, konektivitas, dan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor global.

“Dengan dukungan pasar digital yang besar dan bonus demografi, Indonesia memiliki modal untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional menuju visi Indonesia Digital 2045, yakni membangun teknologi Indonesia yang inklusif, berdaya, dan berdaulat,” jelas Wamen Nezar. (Tedy)

Share:

Read More

Kakorlantas Polri Tegaskan Masa Berlaku SIM Tetap Lima Tahun, Bukan Seumur Hidup

Kakorlantas Polri Tegaskan Masa Berlaku SIM Tetap Lima Tahun, Bukan Seumur Hidup. (Dok. Divisi Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengatur masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Ketentuan yang berlaku masih menetapkan masa berlaku SIM selama lima tahun dan wajib diperpanjang sesuai peraturan.

Hal tersebut, mencuat setelah beredar informasi di media sosial yang menyebut masa berlaku SIM akan diubah menjadi seumur hidup seperti KTP.

“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang,” ujar Brigjen Pol. Aries pada Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan yang berlaku saat ini masih mengatur kewajiban perpanjangan SIM setiap lima tahun. Dalam proses tersebut, pemohon juga tetap dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

“Jadi kita masih aturan yang sekarang, itu SIM masih ada pembayaran PNBP,” tegasnya.

Di sisi lain, Saat ini Korlantas Polri tengah mengkaji penerapan sistem Traffic Attitude Record atau catatan perilaku pengendara di jalan raya. Sistem ini akan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) melalui merit point system atau sistem poin berdasarkan perilaku pengendara dalam berlalu lintas.

Menurutnya, sistem tersebut memberikan penghargaan kepada masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas. Sebaliknya, pelanggaran tertentu juga dapat berujung pada sanksi hingga pencabutan SIM.

“Itu sudah berlaku di beberapa negara maju bahwa akan ada reward terhadap masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas hingga pada saatnya nanti perpanjangan dia bisa langsung,” jelasnya.

Ia menuturkan, pencabutan SIM dapat dilakukan pada pengendara yang melakukan pelanggaran tertentu, setelah adanya putusan pengadilan.

“Bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut,” tandasnya. (Slamet)

Share:

Read More

Dari Pasar Intan Jaya ke Wandoga, Patroli Damai Cartenz Jadi Ruang Dialog dengan Warga

Dari Pasar Intan Jaya ke Wandoga, Patroli Damai Cartenz Jadi Ruang Dialog dengan Warga. (Dok. Divisi Humas Polri)

Papua, WaraWiri.net - Personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz 2026 menyambangi kawasan Pasar Intan Jaya dan Distrik Wandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (11/11/2026). Dalam patroli dialogis tersebut, personel memantau aktivitas masyarakat sekaligus berbincang langsung dengan warga mengenai kondisi keamanan di lingkungan mereka.

Di kawasan pasar dan sejumlah titik di Distrik Wandoga, personel menyapa warga yang ditemui selama patroli. Percakapan berlangsung di sela aktivitas masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi personel untuk mendengar hal-hal yang menjadi perhatian warga terkait situasi di lingkungan sekitar.

Salah seorang warga Sugapa, Aten Tipagauw, mengapresiasi kehadiran personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz di wilayah tersebut. Ia berharap komunikasi antara aparat dan masyarakat dapat terus terjalin.

“Kami masyarakat Sugapa mengapresiasi kehadiran personel Operasi Damai Cartenz yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan rasa aman. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Aten.

Menurut Aten, komunikasi antara masyarakat dan aparat keamanan merupakan salah satu hal yang penting dalam menjaga situasi di Intan Jaya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan patroli dialogis menjadi salah satu cara bagi personel untuk mengetahui kondisi wilayah sekaligus berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, damai, dan kondusif,” ujar Kaops Damai Cartenz 2026.

Ia menegaskan bahwa personel juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas di lapangan.

Melalui patroli tersebut, personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz melanjutkan pemantauan di sejumlah titik di Distrik Sugapa dan Wandoga. Interaksi dengan warga menjadi bagian dari kegiatan patroli, di samping pemantauan terhadap aktivitas masyarakat dan kondisi keamanan wilayah. (Slamet)

Share:

Read More

Kapolri Resmikan Program Poliran di Bandung, Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran

Kapolri Resmikan Program Poliran di Bandung, Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran. (Dok. Divisi Humas Polri)

Bandung, WaraWiri.net - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang dirangkaikan dengan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Program ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat.

Peluncuran program nasional tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam program Poliran bukan untuk mengambil alih peran kementerian maupun pemerintah daerah, melainkan untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi.

"Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa negara hadir bagi masyarakat sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan pencari kerja yang berkumpul hari ini," kata Suyudi dalam sambutannya di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Suyudi menyampaikan bahwa penciptaan lapangan kerja memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang sejahtera merupakan pondasi utama kamtibmas yang kuat.

"Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri memberikan apresiasi kepada jajaran Baharkam Polri, Polda Jawa Barat, Pemerintah Daerah Jabar, dunia usaha, hingga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUPI) yang turut menyukseskan program tersebut.

Ia berpesan kepada jajaran Polri agar pengawalan program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi terus dipantau hingga para peserta benar-benar tersalurkan ke dunia kerja. (Slamet)

Share:

Read More

Satgas KIZI TNI Konga XXXVII-L/MINUSCA Tuntaskan Misi Perdamaian di Afrika Tengah

Satgas KIZI TNI Konga XXXVII-L/MINUSCA Tuntaskan Misi Perdamaian di Afrika Tengah. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Sebanyak 180 personel Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-L/MINUSCA tiba kembali di Tanah Air setelah menyelesaikan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Kepulangan para duta bangsa tersebut disambut melalui upacara militer yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Inspektur Upacara. Kegiatan bertempat di Lapangan GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026) 

Panglima TNI dalam amanatnya mengatakan bahwa, selama penugasan di Republik Afrika Tengah, situasi keamanan masih diwarnai berbagai ancaman, termasuk serangan terhadap kendaraan patroli di sektor timur. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan dan kewaspadaan tinggi, tetapi para prajurit tetap mampu melaksanakan tugas dengan disiplin serta profesionalisme hingga berhasil menyelesaikan misi dengan baik.

Satgas pimpinan Letkol Czi Septian Hermawan Saputra ini telah melaksanakan misi sejak 16 Oktober 2025 hingga 6 November 2026 di tiga wilayah penugasan, yakni Bangui, Berberati, dan Kagabandoro. Dalam penugasannya, Satgas Kizi TNI berhasil melaksanakan berbagai pekerjaan konstruksi horizontal, di antaranya pembangunan lapangan tembak dan _demolition site_ di PK-39 Bangui, perbaikan jalan, serta pembersihan landasan pacu Bandara Berberati. 

Momentum penyambutan ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian prajurit TNI dalam mengemban amanah negara pada misi perdamaian dunia. Keberhasilan Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-L/MINUSCA merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung perdamaian dunia melalui diplomasi militer dan kontribusi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. (Muh)

Share:

Read More

Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan dan Infrastruktur Perbatasan RI-Malaysia di Sebatik

Wakil Panglima TNI Tinjau Pos Pengamanan dan Infrastruktur Perbatasan RI-Malaysia di Sebatik. (Dok. Puspen TNI)

Kalimantan Utara, WaraWiri.net - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), meninjau sejumlah lokasi Pos Pengamanan Pulau Terluar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wapang TNI beserta rombongan meninjau sejumlah titik strategis, meliputi Pos Kotis Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonkav 8/NSW/2 Kostrad, PLBN Sebatik, serta Posal Dermaga Sei Pancang. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah perbatasan, pelaksanaan tugas pengamanan, serta kesiapan personel dan sarana prasarana pendukungnya.

Di hadapan awak media, Wapang TNI menyampaikan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya mencakup aspek pertahanan dan keamanan saja, tetapi juga aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

"Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujar Wapang TNI.

Lebih lanjut, Wapang TNI menegaskan bahwa kehadiran dan perhatian pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan masyarakat terhadap NKRI.

"Itu jelas sangatlah berhubungan bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasionalisme dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dimana adanya perhatian dari pemerintah," tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan tugas pengamanan Pulau Terluar dan Perbatasan semakin optimal dalam menjaga kedaulatan NKRI. Hasil peninjauan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan personel, memperkuat sinergi lintas instansi, serta mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah perbatasan. (Muh)

Share:

Read More

Wamenko Dradjad: Transformasi Digital Harus Lebih Tepat Sasaran, Efisien, dan Memiliki Akses Luas

Wamenko Dradjad: Transformasi Digital Harus Lebih Tepat Sasaran, Efisien, dan Memiliki Akses Luas. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah tantangan fluktuasi harga minyak global dan ketegangan likuiditas modal internasional, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi digital nasional yang tepat sasaran, efisien, dan memiliki akses luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Ditopang oleh pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 yang kuat di level 5,47% (peringkat kedua tertinggi di G20) serta estimasi transaksi ekonomi digital yang mendekati USD100 miliar, Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan utama untuk memicu efisiensi belanja negara dan adopsi Artificial Intelligence (AI) di sektor keuangan.

Pesan strategis tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat memberikan keynote speech secara daring pada Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026 bertema “Masa Depan Industri Keuangan Indonesia di Era Kecerdasan Artifisial: Inovasi, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan”, Selasa (10/11).

“Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital,” kata Wamenko Dradjad.

Seluruh sektor ekonomi digital Indonesia yang tumbuh dua digit menjadikan sektor ini mempunyai nilai valuasi terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD100 miliar di tahun 2025, dengan ditopang pertumbuhan e-commerce, jasa keuangan digital, dan momentum adopsi AI yang semakin kuat. Indonesia juga menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara untuk volume dan pertumbuhan transaksi video commerce.

Untuk itu, transformasi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah agenda lintas sektor yang mendesak. Fondasi digital nasional dinilai telah terbentuk dengan kuat, namun lonjakan penggunaan data dan pemanfaatan AI membawa tantangan baru yang memerlukan bauran kebijakan (policy mix) yang komprehensif serta kuat (robust).

Fondasi digital Indonesia tercermin dari adopsi teknologi yang masif di masyarakat dan pemerintahan. Saat ini, sistem QRIS telah digunakan oleh sekitar 66 juta pengguna dan merangkul hampir 45 juta merchant hingga Juni 2026. Di tingkat birokrasi, hampir 95% atau sekitar 518 dari 546 Pemerintah Daerah telah memiliki ekosistem digital. Selain itu, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61%, dengan tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada level 69,57%.

Untuk memperkuat fondasi transformasi digital yang sudah berjalan dan memitigasi risiko digital, Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan utama. Pertama yaitu Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang mana kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang merupakan terbesar di Asia Tenggara, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Kedua adalah Efisiensi Belanja Pemerintah, yaitu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2026, Pemerintah terus mendorong efisiensi belanja negara. Salah satunya melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur online payment pada e-katalog yang telah diimplementasikan sejak Oktober 2026. Langkah ini diperluas melalui kerja sama e-katalog yang terhubung langsung dengan marketplace dan UMKM.

Ketiga, Pemanfaatan AI di Sektor Keuangan, yakni dengan mengoptimalkan adopsi AI untuk nilai ekonomi dan keputusan yang lebih baik, serta untuk penguatan implementasi di bank-bank digital.

Dan, keempat yakni Pengembangan Talenta Digital dan Kerja Sama Global, bahwa Pemerintah fokus membangun generasi muda dan tenaga kerja siap digital, salah satunya melalui program Digital Talent Scholarship. Di kancah internasional, Indonesia pun memantapkan posisinya dengan menjadi pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), serta aktif dalam kerja sama regional seperti ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas. Manfaat itu akan bekerja pada tiga lapis. Yang pertama adalah dalam perlindungan dasar, baik untuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko. Kemudian, lapis kedua adalah inklusi dan pembiayaan dasar untuk memperluas akses keuangan masyarakat, dan lapis ketiga adalah produktif dan naik kelas yang dalam hal ini supaya UMKM mendapatkan bantuan pembiayaan atau permodalan, agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya,” pungkas Wamenko Dradjad. (Remondies)

Share:

Read More