Jakarta, WaraWiri.net - Perekonomian global masih diliputi ketidakpastian tinggi melalui tiga kanal risiko utama yang perlu terus diantisipasi, yakni energi dan logistik akibat konflik geopolitik, perdagangan dan investasi akibat meningkatnya proteksionisme, serta pasar keuangan dan fiskal akibat volatilitas global. Meskipun outlook perekonomian global pada 2027 diperkirakan membaik, proses pemulihan masih menghadapi berbagai kerentanan. Dalam konteks tersebut, penguatan investasi, konektivitas, dan efisiensi logistik nasional menjadi semakin penting untuk menjaga daya tahan dan daya saing perekonomian nasional.
Di tengah dinamika global tersebut, fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang tetap terjaga. Perekonomian nasional tumbuh 5,45% (yoy) pada Semester I-2026, dengan inflasi yang terkendali sebesar 3,19% pada Agustus 2026, serta realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun hingga Semester I-2026. Dari sisi kesejahteraan, rasio gini turun menjadi 0,368, tingkat kemiskinan tercatat 8,07%, dan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,65%. Sementara itu, Indonesia juga tetap mempertahankan peringkat dalam kategori layak investasi, yang mencerminkan terjaganya kepercayaan terhadap fundamental dan prospek perekonomian nasional.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menuju 8% dalam jangka menengah, tiga syarat utama. Pertama, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada PDB, kedua, produktivitas dan kualitas SDM meningkat, dan ketiga yakni ekspor harus semakin bernilai tambah dan logistik semakin efisien,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara ANTARA Business Forum “The Synergy Horizon - Positioning Indonesia For The Next Decade, Rabu (23/09).
Lebih lanjut, kebijakan ekonomi tahun 2027 akan diarahkan melalui sinergi fiskal sebagai katalis, moneter sebagai penjaga stabilitas, dan investasi sebagai penggerak kapasitas produksi serta penciptaan lapangan kerja. Sinergi ketiga kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.
Untuk memperkecil kesenjangan menuju target pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menyiapkan empat strategi, yakni deregulasi dan debottlenecking melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026, penguatan investasi dan pembiayaan melalui KEK, Danantara, dan KPBU, peningkatan produktivitas melalui program magang dan vokasi, serta perluasan akses pasar melalui 25 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan dan 13 perjanjian yang masih dalam proses perundingan, seiring dengan proses aksesi Indonesia menuju OECD.
Penguatan ketahanan energi, ekonomi hijau, dan ekonomi digital juga terus menjadi bagian penting dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan energi Indonesia tercermin dari Indeks Ketahanan Energi 2025 yang berada pada level tahan, sementara potensi energi baru terbarukan mencapai lebih dari 1.000 gigawatt. Upaya transisi energi juga diperkuat melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dengan dukungan pendanaan strategis.
Di sisi digital, Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN, yang didukung perluasan penggunaan QRIS lintas batas. Fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi 8% juga diperkuat melalui pengembangan ekosistem pusat data, Artificial Intelligent (AI), semikonduktor, dan talenta digital nasional secara terintegrasi. Komitmen Indonesia dalam pengembangan ekosistem AI global turut ditunjukkan melalui status sebagai founding member World AI Cooperation Organization (WAICO), yang ditandatangani di Shanghai bersama 28 negara pendiri lainnya.
Reformasi iklim investasi juga terus diperkuat dengan penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk memberikan kepastian waktu dalam proses perizinan, serta pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang semakin memberikan kepastian, kemudahan, dan pelayanan yang lebih responsif bagi pelaku usaha. Pemerataan investasi juga terus didorong melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.
Penguatan industri padat karya juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sektor TPT berkontribusi terhadap PDB, dengan menyerap jutaan tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor yang signifikan. Penguatan sektor ini dilakukan melalui peningkatan pasokan bahan baku, harmonisasi kebijakan hulu dan hilir, penertiban impor, serta dukungan restrukturisasi dan pembiayaan bagi pelaku industri.
Transformasi ekonomi nasional turut diperkuat melalui integrasi dengan perekonomian global. Indonesia terus berperan aktif dalam berbagai forum dan kerja sama ekonomi internasional, termasuk G20, ASEAN, RCEP, BRICS, serta proses aksesi OECD dan CPTPP. Di saat yang sama, perluasan jaringan kerja sama perdagangan, termasuk melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), terus didorong untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk nasional, dan membuka peluang investasi.
“Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang kuat, bonus demografi, basis industri yang terus berkembang, serta posisi strategis di kawasan. Karena itu, arah kebijakan ke depan harus tetap berfokus pada investasi berkualitas, hilirisasi, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta perluasan akses pasar,“ pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA, serta Perwakilan Pimpinan BUMN. (Alif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar