Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi serius kabar mengenai potensi keluarnya sejumlah investasi dari Indonesia serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja sebagaimana disampaikan oleh penasihat presiden bidang tenaga kerja, Said Iqbal.
Menurut Eddy, dinamika tersebut harus dipandang sebagai sinyal penting bahwa daya saing ekonomi nasional perlu terus diperkuat di tengah kompetisi global yang semakin ketat dalam menarik dan mempertahankan investasi Indonesia.
Eddy menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, setiap indikasi perlambatan, relokasi, maupun ketidakpastian yang dirasakan pelaku usaha perlu segera direspons dengan langkah kebijakan yang lebih adaptif dan terukur.
“Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif,” tegasnya.
Kepastian Hukum Jadi Kunci Investasi Indonesia
Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya membangun ekonomi yang ramah investasi, di mana kepastian regulasi menjadi fondasi utama.
Menurutnya, dunia usaha sangat sensitif terhadap perubahan aturan yang terlalu sering dan tidak dapat diprediksi.
"Karena itu, birokrasi harus benar-benar bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan berfungsi sebagai fasilitator, bukan hambatan bagi masuk dan berkembangnya investasi," ujarnya.
“Digitalisasi layanan publik serta penyederhanaan perizinan perlu terus dipercepat agar Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi yang mengurangi daya saing industri nasional,” tegasnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga menilai bahwa pemerintah perlu terus memperkuat daya tarik investasi melalui kombinasi insentif fiskal dan nonfiskal yang kompetitif.
"Dari sisi fiskal, berbagai instrumen seperti keringanan perpajakan, fasilitas investasi, dan dukungan terhadap sektor-sektor prioritas perlu terus dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan investor," pungkasnya.
“Sementara dari sisi nonfiskal, penyederhanaan perizinan, percepatan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur harus terus menjadi agenda prioritas nasional,” tambahnya.
Reformasi Struktural dan Kemudahan Berusaha Harus Konsisten
Eddy menambahkan, upaya memperkuat iklim investasi bukan semata-mata untuk kepentingan investor, melainkan untuk kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan. Investasi yang masuk akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, memperkuat basis industri, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Karena itu, siapa pun yang mengganggu upaya menghadirkan dan mempertahankan investasi pada dasarnya juga mengganggu upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” tegasnya.
Eddy meyakini Indonesia masih memiliki daya tarik fundamental yang kuat, mulai dari besarnya pasar domestik, bonus demografi, hingga posisi strategis di kawasan.
“Namun, seluruh potensi tersebut hanya akan optimal jika diiringi dengan reformasi struktural yang konsisten, terutama dalam memastikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta lingkungan investasi yang bersih, aman, dan dapat dipercaya,” ucapnya.
“Momentum ini harus dijaga bersama agar tidak kehilangan peluang besar dalam persaingan global,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini. (Putra)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar