Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Parepare, telah dilaksanakan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dengan Kejaksaan Negeri Parepare pada Senin, 4 Mei 2026.
Kerja sama ini difokuskan pada pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Langkah strategis ini diambil sebagai wujud komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum di Kota Parepare.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh pucuk pimpinan kedua lembaga. Dari pihak legislatif, hadir Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si, didampingi Wakil Ketua I Suyuti, S.E., dan Wakil Ketua II Muhammad Yusuf Lapanna, S.Hi. Turut hadir memperkuat jajaran DPRD yakni Ketua dan Anggota Komisi I, Ketua dan Anggota Komisi II, Sekretaris DPRD (Sekwan), Kabag Hukum, serta para Kepala Bagian lainnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare beserta jajaran menyambut hangat kunjungan ini. Hadir dalam acara tersebut para Kepala Seksi (Kasi), Kasubagbin, Kasubsi, serta tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Parepare.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD atas inisiasi kerja sama ini. Beliau menegaskan bahwa melalui peran Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan siap mendukung DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
"Nota Kesepahaman ini merupakan landasan kuat untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif. Kami berharap dukungan hukum ini dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari, demi kepentingan masyarakat Kota Parepare," ujar Kajari Parepare dalam pidatonya.
Penandatanganan ini diakhiri dengan sesi foto bersama yang memperlihatkan keakraban dan sinergitas yang kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif di Kota Parepare. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan setiap langkah pembangunan dan regulasi di Kota Parepare dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel. (Tedy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar