Manado, WaraWiri.net - Tingkat inflasi di Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) masih sangat dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi fokus utama. Namun, pengendalian inflasi pangan mempunyai sejumlah tantangan, seperti produktivitas rendah, dinamika cuaca ekstrim, rendahnya akses pembiayaan petani dan nelayan, serta tingginya disparitas harga antardaerah akibat tingginya biaya distribusi dan keterbatasan akses logistik.
Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, dilakukan perumusan strategi dan langkah-langkah konkret dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sulampua yang diselenggarakan pada 27 Oktober 2025 lalu di Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP sekaligus mendorong program swasembada pangan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
“Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN Logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, dan menjaga daya beli melalui penyaluran bantuan pangan dan BLT Kesejahteraan Rakyat. Menjelang akhir tahun, TPIP dan TPID perlu terus bersinergi untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali dalam rentang target sasaran 2,5±1%,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan.
Pada Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua tersebut juga disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan untuk pengendalian inflasi pangan, di antaranya yaitu mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah, meningkatkan produksi komoditas bawang, rica, tomat (barito), memperluas penggunaan teknologi untuk memperpanjang masa simpan, mendorong pelaksanaan KAD intra dan antar Sulampua yang bersinergi dengan BUMN Logistik, serta mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Alsintan.
“Untuk itu, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PT Pelni (Persero) guna mengoptimalkan dukungan trayek pelayaran dan mekanisme subsidi biaya angkutan dalam rangka memperkuat distribusi komoditas antarwilayah,” tutur Deputi Ferry.
Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sulampua itu dilaksanakan bersamaan dengan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan GNPIP dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Stevanus, yang menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antar daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu terus melanjutkan dan memperkuat sinergi yang telah terbangun agar pengendalian inflasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, mulai dari Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Sulampua,” lanjut Gubernur Yulius.
Pada GNPIP tersebut dilaksanakan pencanangan sinergi atau komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Sulampua, antara lain melalui komitmen sinergi KAD intra dan antar provinsi, komitmen kerja sama pasokan antara BUMD, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), retail dan PELNI, serta dukungan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sinergi ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis antarwilayah, mengingat distribusi bahan pokok dari Sulawesi selama ini masih bergantung pada transportasi swasta dengan biaya tinggi dan jadwal tidak pasti.
Dalam implementasinya, daerah sentra produksi berperan menyediakan pasokan melalui kolaborasi Pemda dan produsen, sedangkan daerah non-sentra menyerap komoditas melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan off-taker. Implementasi ini dipantau oleh Kementerian/Lembaga terkait, terutama Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia, guna memastikan efektivitas program serta kontribusinya terhadap pengendalian inflasi daerah.
Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut yakni di antaranya Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Direktur Badan Pangan Nasional, Direktur Perum Bulog, perwakilan Kementerian Pertanian, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sulampua, dan perwakilan TPID se-Sulampua. (Dimas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar