Jakarta, WaraWiri.net - Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terus menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan raihan nilai 88,62 untuk penilaian RB tahun 2024, Kemenko Perekonomian secara konsisten menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang efektif, akuntabel, dan berdampak. Reformasi Birokrasi tidak hanya dipandang sebagai urusan internal kesekretariatan, tetapi sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PPN) serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain capaian nilai reformasi birokrasi, Kemenko Perekonomian juga mencatat sejumlah prestasi lain seperti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut-turut sejak 2008 serta Predikat Unggul pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diapresiasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Lebih lanjut, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menempatkan Kemenko Perekonomian pada peringkat ke-9 nasional dengan nilai 81,81.
“Indeks WTB yang 16 kali. Saya kira ini luar biasa. Mampu mempertahankan itu menjadi hal tidak mudah,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara Apresiasi dan Kick Off Meeting Indeks Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (24/06).
Memasuki tahun 2025, Reformasi Birokrasi terus akan dijalankan dengan merujuk kepada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) terkini. Kemenko Perekonomian juga akan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang menargetkan keterlibatan signifikan institusi dalam perubahan birokrasi yang tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga langsung berdampak bagi masyarakat.
Penguatan budaya kerja juga menjadi fokus utama melalui pembentukan Agen Perubahan 2025–2026 di setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian serta implementasi terkait Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.
Dengan capaian yang telah diraih dan arah kebijakan yang terus disempurnakan, Kemenko Perekonomian bertekad untuk menjadikan birokrasi sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. (Ros)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar