Jakarta, WaraWiri.net - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 pada 17 hingga 19 Desember.
Salah satu agenda utama yang akan dibahas adalah penyampaian taujihat terkait ekonomi kerakyatan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Masduki.
“Mukernas nanti akan dijadikan momentum untuk menguatkan komitmen terhadap ekonomi kerakyatan. Kami akan merumuskan taujihad sebagai panduan dalam mendukung ekonomi yang berpihak pada rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945,” ujar Kiai Masduki pada tim MUI Digital di Jakarta, Kamis (05/12/2024).
MUI telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam acara tersebut.
Menurut Kiai Masduki, kehadiran Presiden diharapkan dapat mempertegas dukungan pemerintah terhadap isu ekonomi kerakyatan.
“Kami melihat berbagai kebijakan Presiden Prabowo sangat pro-rakyat, seperti afirmasi terhadap guru, buruh, hingga penurunan harga tiket pesawat Garuda. Kehadiran beliau di Mukernas ini penting untuk menjelaskan lebih jauh komitmen pemerintah,” tambahnya.
Undangan juga telah dikirimkan kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan tokoh masyarakat lainnya.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya pembahasan terkait isu-isu strategis yang diusung MUI.
Mukernas kali ini akan mengusung dua tema besar. Selain ekonomi kerakyatan, MUI juga akan membahas fokus program kerja untuk tahun 2025.
Menurut Kiai Masduki, setiap komisi, lembaga, dan badan (KBL) hanya diizinkan memiliki maksimal tiga program utama untuk memastikan efisiensi dan pencapaian target.
“Kami menerapkan manajemen berbasis ISO untuk memastikan semua program terukur dan terlaksana dengan baik. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pimpinan komisi untuk merencanakan dan melaksanakan program secara optimal,” jelasnya.
Mukernas MUI 2024 akan digelar di Hotel Sahid, Jakarta. Kiai Masduki menegaskan bahwa pemilihan lokasi ini didasarkan pada komitmen untuk memberdayakan pengusaha pribumi.
“Kami sengaja memilih hotel yang dimiliki oleh pengusaha lokal. Ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi pribumi dan sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan,” katanya.
MUI berharap taujihat yang akan dirumuskan dalam Mukernas kali ini dapat menjadi panduan strategis dalam mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
“Ekonomi kerakyatan adalah fondasi yang harus terus diperkuat. Dengan taujihat ini, kami ingin memastikan bahwa komitmen terhadap kerakyatan bukan hanya sekadar retorika, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata,” kata dia.
Mukernas MUI 2024 diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan sinergi antara ulama dan pemerintah demi kesejahteraan umat dan rakyat Indonesia. (Rosa/Muhidin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar