Uji Kualitas Pelayanan dan Inovasi, Tim Kompolnas Gelar Visitasi Kompolnas Awards 2026 di Polda Kalteng

Uji Kualitas Pelayanan dan Inovasi, Tim Kompolnas Gelar Visitasi Kompolnas Awards 2026 di Polda Kalteng. (Dok. Divisi Humas Polri)

Kalimantan Tengah, WaraWiri.net - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terus bergerak aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja kepolisian di berbagai daerah. Pada Senin (10/08/2026), tim Kompolnas melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dalam rangka visitasi penganugerahan bergengsi, Kompolnas Awards 2026.

Rombongan tim penilai ini dipimpin langsung oleh Anggota Kompolnas, Dr. Yusuf, S.Ag., M.H. Dalam lawatannya, beliau turut didampingi oleh jajaran staf Kompolnas, yakni Nining Desiwati serta Kasubbag Persidangan dan Humas, Dr. Mardonna Lamtio, S.Pd., M.M.

Tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada pukul 13.35 WIB, rombongan langsung disambut hangat oleh Wakapolda Kalteng beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) dan Kapolresta Palangka Raya. Setelah penyambutan awal dan jamuan makan siang bersama, tim langsung bertolak menuju agenda utama.

Tepat pada pukul 15.00 WIB, tim Kompolnas tiba di Markas Komando (Mako) Polda Kalteng. Kehadiran mereka disambut dengan penghormatan penuh oleh jajaran pimpinan daerah yang hadir lengkap, mulai dari Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, unsur Forkopimda, hingga jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat.

Rangkaian acara visitasi ini berlangsung dengan sangat khidmat dan terstruktur. Kegiatan diawali dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu kebanggaan daerah, Kalteng Berkah, serta lantunan doa lintas agama demi kelancaran acara.

Setelah mendengarkan sambutan dari Kapolda dan Gubernur Kalteng, para hadirin disuguhkan dengan tayangan visualisasi video mengenai paparan laporan kesatuan yang disajikan oleh Karorena Polda Kalteng. Paparan ini menjadi landasan awal bagi tim penilai untuk melihat sejauh mana progres kinerja kepolisian di wilayah tersebut.

Memasuki agenda inti, Ketua Tim Kompolnas, Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., memberikan arahannya. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Kalteng beserta seluruh jajaran atas sambutan luar biasa yang diberikan kepada tim penilai.

"Kunjungan atau visitasi ini merupakan tahapan krusial sebagai bagian dari proses penilaian terhadap satuan kerja dan anggota Polri yang telah ditetapkan sebagai nominasi dalam Kompolnas Awards 2026," terang Dr. Yusuf di hadapan para pejabat yang hadir.

Beliau memaparkan bahwa visitasi ini pada dasarnya adalah proses verifikasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang nyata dan komprehensif mengenai implementasi kinerja, terobosan inovasi, kualitas pelayanan publik, tata kelola organisasi, hingga sejauh mana dampak program tersebut dirasakan oleh masyarakat luas.

Lebih lanjut, Dr. Yusuf mengingatkan kembali marwah institusinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Kompolnas memiliki tugas pokok yang sangat vital dalam melakukan fungsi pengawasan, pemantauan, serta penilaian terhadap kinerja dan integritas setiap anggota Polri.

"Kompolnas saat ini konsisten melaksanakan fungsinya sebagai pengawas eksternal Polri. Tujuan utama dari pengawasan ini bukanlah mencari kesalahan, melainkan untuk bersama-sama membangun dan mendorong institusi Polri ke arah yang jauh lebih baik," tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan fakta di lapangan, evaluasi tidak hanya berhenti di tingkat Polda. Tim Kompolnas diagendakan akan turun langsung memverifikasi keaslian inovasi dan praktik baik di tingkat resor dan sektor.

Rombongan penilai ini dijadwalkan akan melanjutkan visitasi ke Polres Barito Selatan, dengan fokus pada Polsek Dusun Selatan, serta meninjau kinerja jajaran Polres Kotawaringin Barat. Kegiatan penyambutan di Polda Kalteng ini pun akhirnya ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan sesi foto bersama yang penuh keakraban. (Candra)
Share:

Perkuat Sinergi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Kanawil Ditjenpas Jambi Sepakati Nota Kesepakatan dengan Pemkab Muaro Jambi

Perkuat Sinergi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Kanawil Ditjenpas Jambi Sepakati Nota Kesepakatan dengan Pemkab Muaro Jambi. (Dok. Ditjenpas)

Jambi, WaraWiri.net - Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi sepakati Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi tentang penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kerja sama tersebut ditandatangani Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, dan Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, Selasa (11/8).

Nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjenpas Jambi dan Pemkab Muaro Jambi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diarahkan pada penguatan pembinaan kemandirian Warga Binaan, peningkatan kemitraan strategis, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan terhadap pembangunan daerah.

Irwan menyampaikan Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan, serta kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi dengan Pamkab Muaro Jambi juga membuka peluang yang lebih luas dalam pengembangan program pembinaan, khususnya pada sektor keterampilan, produktivitas, dan pemberdayaan ekonomi Warga Binaan.

“Nota Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat penyelenggaraan Pemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi. Kami ingin memastikan pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak berhenti di Lapas, tetapi berlanjut menjadi bekal kemandirian ketika mereka kembali ke tengah masyarakat,” ujar Irwan.

Selaku Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan melalui kolaborasi lintas sektor.

“Pemkab Muaro Jambi menyambut baik Nota Kesepakatan ini. Kita ingin membangun sinergi yang konkret, terutama dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada Warga Binaan agar mereka memiliki keterampilan, kemandirian, dan kesempatan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat,” ujar Bambang.

Melalui Nota Kesepakatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Jambi bersama Pemkab Muaro Jambi diharapkan membangun kemitraan strategis berkelanjutan sekaligus memperkuat peran Pemasyarakatan dalam mewujudkan pembinaan Warga Binaan produktif, mandiri, dan siap kembali ke masyarakat. (Evi)
Share:

Bekali Generasi Muda dengan Pengalaman, Lapas Kolonodale Sambut Peserta MagangHub

Bekali Generasi Muda dengan Pengalaman, Lapas Kolonodale Sambut Peserta MagangHub. (Dok. Ditjenpas)

Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kolonodale sambut 17 peserta Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan laksanakan kegiatan magang di lingkungan Lapas Kolonodale. Kegiatan penyambutan dilaksanakan di Aula Lapas Kolonodale, Selasa (11/8) sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan program magang.

Melalui kegiatan magang ini, Lapas Kolonodale beri ruang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman sekaligus mengenal dunia kerja di lingkungan Pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diperkenalkan lingkungan kerja dan pelaksanaan tugas di Lapas Kolonodale. Selanjutnya, peserta akan jalani kegiatan magang sesuai dengan bidang dan penempatan masing-masing.

Program MagangHub diharapkan dapat jadi sarana bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan sekaligus memahami nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan etika di lingkungan kerja.

Lapas Kolonodale menyambut baik kehadiran para peserta MagangHub dan memberikan lingkungan pembelajaran yang positif selama pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya diharapkan memperoleh pengalaman teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, adaptasi, dan profesionalisme.

Kepala Lapas Kolonodale, Bambang Hari Widodo, menyampaikan bahwa program magang merupakan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal dunia kerja secara langsung sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Kami menyambut baik kehadiran para peserta MagangHub di Lapas Kolonodale. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, menambah pengalaman, serta membangun sikap disiplin dan profesional. Semoga selama berada di sini, para peserta mendapatkan pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja,” ujar Bambang.

Sementara itu, salah satu peserta MagangHub, Dyah Farah Amanda, mengungkapkan rasa antusiasnya mengikuti program magang di Lapas Kolonodale. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman baru untuk belajar dan mengenal dunia kerja secara lebih dekat.

“Saya sangat senang dan antusias bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program MagangHub di Lapas Kolonodale. Ini menjadi pengalaman baru bagi saya untuk belajar langsung di lingkungan kerja, mengenal tugas-tugas yang ada, serta menambah wawasan dan keterampilan. Semoga selama mengikuti magang, saya bisa mendapatkan banyak pengalaman dan memberikan kontribusi yang baik,” ujar Dyah.

Kehadiran 17 peserta MagangHub diharapkan dapat menciptakan sinergi positif antara Lapas Kolonodale dan generasi muda. Di sisi lain, para peserta juga diharapkan mampu memberikan ide, kreativitas, dan semangat baru dalam mendukung berbagai kegiatan di lingkungan Lapas.

Program MagangHub menjadi momentum bagi para peserta untuk belajar dan berkarya, sekaligus memperluas wawasan mengenai tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Dengan pengalaman yang diperoleh selama menjalani magang, para peserta diharapkan semakin siap menghadapi dunia kerja dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (Evi)
Share:

Jelang Sidang Tahunan, Pimpinan MPR Silaturahmi Kebangsaan ke BPK

Jelang Sidang Tahunan, Pimpinan MPR Silaturahmi Kebangsaan ke BPK. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono mengunjungi Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR RI.

Rombongan Pimpinan MPR RI diterima Ketua BPK RI Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan akrab. Selain membicarakan soal Sidang Tahunan MPR RI, juga membahas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Silaturahmi Kebangsaan Jelang Sidang Tahunan MPR RI

Usai pertemuan, Ahmad Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum menyampaikan undangan kepada Pimpinan BPK untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI yang rencananya akan digelar Jumat, 14 Agustus 2026.

“Alhamdulillah hari ini Pimpinan MPR RI bersilaturahmi dengan Pimpinan BPK RI. Kami berbahagia Ibu Ketua BPK bersama Wakil Ketua BPK serta jajaran bisa menerima kami dalam silaturahmi kebangsaan ini,” kata Ahmad Muzani.

Sidang Tahunan MPR RI, lanjutnya, menjadi salah satu momentum penting dalam agenda kenegaraan. Dalam forum tersebut, BPK juga diharapkan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam pertemuan itu, pembahasan juga menyentuh peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara
Ahmad Muzani mengapresiasi adanya kecenderungan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dari semakin banyaknya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kementerian, serta lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tentu ini adalah kabar yang menyenangkan,” ujar Ketua MPR RI.

Ia menjelaskan, opini WTP menunjukkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan serta bukti-bukti keuangan yang diperiksa. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ahmad Muzani berharap perbaikan tersebut terus berlanjut sehingga tata kelola keuangan negara semakin akuntabel, efektif, dan efisien.

BPK Dukung Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI

Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengapresiasi kunjungan Pimpinan MPR RI sekaligus menyambut baik undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 mendatang.

“Kami sangat mengapresiasi Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan kepada kami. Besar harapan kami adalah kelancaran dan kesuksesan pada tanggal 14 Agustus nanti,” kata Isma.

Isma mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga turut berdiskusi mengenai tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia menyebut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK perlu ditindaklanjuti oleh setiap entitas yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan, sehingga perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara berkelanjutan.

Diungkapkan Isma, pertemuan dengan Pimpinan MPR berlangsung dalam suasana santai dan tidak membahas persoalan yang pelik. Silaturahmi tersebut lebih diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Kami berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini,” tandasnya.

Selain Pimpinan MPR RI, hadir dalam kunjungan tersebut Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Heri Herawan serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. (Deni)
Share:

MPR: Tata Ulang Sistem Pendidikan Agar Mampu Atasi Kesenjangan Lulusan dan Lapangan Kerja

MPR: Tata Ulang Sistem Pendidikan Agar Mampu Atasi Kesenjangan Lulusan dan Lapangan Kerja. (Dok. MPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penataan ulang sistem pendidikan agar mampu menjawab kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan lapangan kerja.

Pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada logika pasar semata, tetapi harus mampu melahirkan manusia yang kritis, berbudaya, dan memiliki karakter, sebagaimana cita-cita Ki Hajar Dewantara.

"Sistem pendidikan kita saat ini sedang berada di persimpangan jalan dan membutuhkan transformasi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kapasitas berpikir dan mampu mengaplikasikan ilmu mereka," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8).

Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB UI) yang terbit dalam Labor Market Brief Volume 7, Nomor 7, Juli 2026, ISSN 2808-2060, mengungkap tren overeducation yang dialami para sarjana.

Sistem Pendidikan dan Fenomena Overeducation

Tren overeducation adalah fenomena ketika lulusan bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat pendidikan setinggi yang dimilikinya.

Berdasarkan laporan itu, sekitar 8,01 juta lulusan sarjana di Indonesia bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka, atau di bawah standar (underemployment).

Data dari LPEM FEB UI ini menjadi alarm serius terjadinya kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja nasional.

Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tinggi.

Kesenjangan Sistem Pendidikan dan Lapangan Kerja

Menurut Lestari, kondisi itu terjadi karena salah satu masalahnya adalah lemahnya hubungan antara program pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan pemberi kerja.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa perlu sinergi kolektif untuk menata ulang sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan ekonomi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan.

Menurut Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, diperlukan perencanaan yang matang antara perluasan akses pendidikan tinggi dengan penciptaan lapangan kerja profesional yang produktif.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah lulusan, tetapi dari kemampuan mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam memperkuat fondasi pertumbuhan perekonomian nasional. (Deni)
Share:

Pendaftaran Merdeka Run Dibuka Rabu 12 Agustus 2026, Siap Lari 8K dari Istana Merdeka

Kemenpora mengajak masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan cara yang sehat, aktif, dan penuh semangat melalui Merdeka Run 2026. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) kembali mengajak masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan cara yang sehat, aktif, dan penuh semangat melalui Merdeka Run 2026.

Mengusung gagasan “Bangun, Bergerak, Merdeka”, ajang lari Merdeka Run 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026, dimana para peserta akan berlari menempuh jarak 8 kilometer, dari titik start di Istana Merdeka Jakarta.

Pendaftaran Merdeka Run akan dibuka pada Rabu, 12 Agustus 2026 Pukul 17.00 WIB melalui laman www.merdekarun.id.

Tak hanya berlari bersama, rangkaian acara juga akan diramaikan dengan UMKM, festival kuliner, atraksi drone, dan penampilan para musisi. Berbagai kegiatan tersebut dihadirkan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 RI sekaligus mengajak masyarakat menikmati momen kemerdekaan bersama keluarga, komunitas, dan masyarakat lainnya.

Jangan lewatkan kesempatan untuk mendaftar dan menjadi bagian dari keseruan Merdeka Run, salah satu momentum untuk menghidupkan semangat kemerdekaan melalui olahraga sekaligus mempertemukan masyarakat, komunitas, dan para pecinta olahraga dalam suasana yang meriah dan penuh kebersamaan.

Masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru terkait Merdeka Run melalui Instagram @merdekarun_indonesia dan Instagram @kemenpora. (Ros)
Share:

Alun-alun Bandung Dibuka 17 Agustus, Pemkot Bandung Siapkan Pesta Rakyat dan Lomba

Alun-alun Bandung Dibuka 17 Agustus, Pemkot Bandung Siapkan Pesta Rakyat dan Lomba. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bandung memastikan kawasan Alun-alun Bandung akan kembali dibuka untuk masyarakat pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pembukaan tersebut akan dirangkaikan dengan pesta rakyat dan berbagai perlombaan yang dapat diikuti masyarakat secara langsung.

“Setelah upacara 17-an kita akan pesta rakyat 17-an di Alun-alun. Alun-alun akan dibuka pada tanggal 17 Agustus. Kita akan pesta 17-an di sana,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa 11 Agustus 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut akan dikemas sebagai pesta rakyat yang santai dan menghibur. Sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan seperti lomba makan kerupuk dan balap karung menjadi bagian dari kegiatan yang disiapkan.

“Pesta rakyatlah, balap kerupuk, lomba makan kerupuk. Pokoknya pesta rakyat, semuanya seseruan di sana,” katanya.

Farhan mengatakan, kegiatan tersebut bukan kompetisi serius, melainkan ruang bagi warga untuk merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama.

Ia bahkan meminta masyarakat tidak terlalu kompetitif dalam mengikuti perlombaan karena tujuan utamanya adalah menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan.

“Tong kompetitif teuing, da ieu mah moal asup olimpiade. Resepeun hungkul ieu mah,” ujarnya sambil berseloroh.

Warga yang ingin mengikuti perlombaan juga tidak perlu melakukan pendaftaran jauh-jauh hari. Pendaftaran akan dilakukan langsung di lokasi kegiatan.

“Boleh, langsung di lokasi,” kata Farhan.

Ia juga memastikan akan ada hadiah bagi warga yang mengikuti perlombaan. Farhan menyebut hadiah tersebut disiapkan untuk menambah semarak pesta rakyat.

Selain itu, Pemkot Bandung akan memberlakukan sejumlah aturan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Alun-alun setelah dibuka.

Aturan utama yang harus dipatuhi masyarakat adalah menjaga kebersihan serta tidak makan dan merokok di area tertentu.

“Aturan khusus mah yang paling penting enggak boleh makan, enggak boleh ngerokok. Bermain-main mah boleh. Jaga kebersihan,” ujarnya.

Untuk perlombaan tertentu seperti balap karung, peserta juga akan menyesuaikan dengan ketentuan permainan, termasuk soal penggunaan alas kaki.

Farhan optimis kawasan Alun-alun Bandung dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dengan baik setelah dilakukan perbaikan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan fasilitas kembali rusak akibat digunakan untuk kegiatan masyarakat, Farhan mengatakan Pemkot Bandung siap melakukan perbaikan jika memang terjadi kerusakan.

“Enggak, mun rusak deui mah sikat deui weh ku urang,” katanya.

Farhan berharap, pembukaan kembali Alun-alun Bandung tidak hanya menjadi momentum perayaan kemerdekaan, tetapi juga menghidupkan kembali ruang publik sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat.

Dengan konsep pesta rakyat, Pemkot Bandung ingin menghadirkan perayaan 17 Agustus yang sederhana, meriah, dan dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat.

“Pokokna mah resepeun, insyaallah. Pesta rakyat,” pungkas Farhan. (Ilham)
Share:

Rakortek BNPB 2026, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Rakortek BNPB 2026, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana. (Dok. Pemkot Bogor)

Bogor, WaraWiri.net - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun 2026 untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam sinkronisasi program penanggulangan bencana berbasis kapasitas daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aston Hotel and Resort, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, Selasa (11/8/2026).

Rakortek yang berlangsung selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Agustus 2026, diikuti 120 peserta perwakilan dari 37 provinsi, di antaranya 41 perwakilan Bapperida provinsi, 32 BPBD provinsi, serta 37 komponen lainnya.

Rakortek ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara BNPB, BPBD, serta para pemangku kepentingan guna meningkatkan indeks ketahanan bencana yang berdampak pada penurunan risiko bencana sekaligus mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

“Rakortek ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyelaraskan semua kebijakan pusat dan daerah agar sejalan. Selain itu, menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penanganan bencana memerlukan keterlibatan banyak faktor dan elemen agar dapat terintegrasi secara utuh dan selaras dengan arah pembangunan nasional,” kata Rustian.

Rustian menilai, integrasi peta risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk menciptakan bangsa Indonesia yang lebih tangguh.

Menurutnya, pembangunan berbasis ketangguhan membutuhkan kolaborasi multidisiplin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media.

Selanjutnya, sinergitas yang terbangun dinilai penting untuk menyatukan sumber daya, memperkuat literasi kesiapsiagaan, serta mempercepat respons dalam menghadapi bencana.

Dengan kerja sama yang terintegrasi, pengelolaan bencana diharapkan dapat bergeser dari sekadar penanganan krisis menjadi budaya pengurangan risiko bencana yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Capaian Indeks Ketahanan Bencana (IKB) Kota Bogor yang berada di urutan ketiga se-Jawa Barat diharapkan dapat menginspirasi para peserta untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan bencana.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo yang hadir mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan, dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi Rakortek merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan, karena menjadi bagian dari penyelenggaraan forum nasional yang strategis.

“Semua memahami bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saat bencana terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perencanaan, penguatan kapasitas, koordinasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” kata Eko.

Menurutnya, menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, memperkuat kapasitas lokal, serta memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan bagian dari keberhasilan penanggulangan bencana.

Setiap daerah memiliki karakteristik risiko, sumber daya, kelembagaan, kemampuan fiskal, kondisi geografis, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis kapasitas daerah yang adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. (Burhan)
Share:

Sinergi TNI AL dan Akademisi Perkuat Pemahaman Hukum Laut Internasional

Sinergi TNI AL dan Akademisi Perkuat Pemahaman Hukum Laut Internasional. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Kepala Dinas Hukum Komando Daerah Angkatan Laut (Kadiskum Kodaeral) V Kolonel Laut (H) Suhadirman, S.H., menghadiri kegiatan ISILL Academy on Law of The Sea yang diselenggarakan oleh Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL) bekerja sama dengan Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Senin (10/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 10 hingga 13 Agustus 2026 tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga mahasiswa. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas keilmuan di bidang hukum laut internasional.

Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL) Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., mengatakan bahwa kegiatan ISILL Academy on Law of The Sea menghadirkan sejumlah narasumber dan pakar hukum laut internasional, baik dari Indonesia maupun mancanegara.

Sejumlah pakar yang hadir sebagai narasumber antara lain Prof. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han)., Prof. Stuart Kaye, OAM, Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., R. Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D., Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Agung Pramono, S.H., M.Hum., Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., M.H., Assoc. Prof. Hazmi Mohd Rusli, I Made Arsana, S.T., M.E., Ph.D., serta Andy Aron, S.H.

Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas keilmuan di bidang hukum laut memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

"Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan yang mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas di bidang hukum laut internasional sangat penting untuk mengamankan batas teritorial, melindungi kekayaan sumber daya alam, serta memperkuat posisi diplomasi maritim Indonesia di kancah global," ujarnya.

Ketua Panitia ISILL Academy on Law of The Sea, Kolonel Laut (Purn.) Dr. Budi Pramono, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pembelajaran secara teoritik, tetapi juga menghadirkan pengalaman praktik bagi para peserta.

Pada hari terakhir pelaksanaan, para peserta dijadwalkan mendapatkan pengalaman on board KRI Bima Suci. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai aspek hukum laut sekaligus memperkenalkan dimensi praktik kemaritiman.

Perpaduan antara pembelajaran akademik dan pengalaman praktik tersebut diharapkan mampu memberikan kesan serta pengalaman baru bagi para peserta, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya hukum laut dalam mendukung kepentingan maritim nasional. (Slamet)
Share:

Panglima TNI Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Informasi yang Belum Terverifikasi

Panglima TNI Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Informasi yang Belum Terverifikasi. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang berlangsung secara tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Usai rapat, Panglima TNI menjawab pertanyaan awak media terkait beredarnya isu yang meresahkan masyarakat. Panglima TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegas Panglima TNI.

Panglima TNI juga menambahkan himbauannya agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa serta memastikan TNI terus hadir menjaga keamanan melalui patroli di berbagai wilayah. 

"Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat.," ujar Panglima TNI.

TNI bersama Polri dan berbagai elemen masyarakat terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan nasional serta memastikan situasi dan kondisi tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. (Slamet)
Share:

Keluarga Besar Lapas Kelas IIA Cibinong Mengucapkan : Selamat Memperingati HUT Ke- 81 Kemerdekaan Republik Indonesia


 

Share:

Rudy Susmanto Dorong Tour de Malasari Jadi Event Tahunan dan Penggerak Pariwisata

Rudy Susmanto Dorong Tour de Malasari Jadi Event Tahunan dan Penggerak Pariwisata. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Tour de Malasari sebagai agenda tahunan sekaligus mendorong Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bogor.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Tour de Malasari seri kedua yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Minggu (9/8/2026).

Rudy Susmanto mengatakan, penyelenggaraan Tour de Malasari menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Bogor kepada masyarakat luas.

Terlebih, kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

“Saya berbangga memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Alhamdulillah, Tour de Malasari seri kedua ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari mancanegara,” ujar Rudy.

Menurutnya, Desa Malasari memiliki potensi alam yang luar biasa karena berada di kaki Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kondisi alam yang masih asri, udara yang bersih dan segar, serta perkebunan teh yang alami menjadi daya tarik tersendiri yang perlu terus dipromosikan.

Rudy Susmanto juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membuka akses dan mengembangkan potensi wilayah.

Ia menyebut, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malasari mulai dilakukan pada 2025, setelah puluhan tahun wilayah tersebut belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan.

“Datanglah ke Kabupaten Bogor. Kita semuanya berjuang dari Bogor untuk membangun bangsa Indonesia,” katanya.

Rudy menambahkan, Tour de Malasari telah disepakati sejak seri pertama sebagai agenda rutin tahunan. 

Memasuki seri kedua tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan pelaksanaan seri ketiga pada 2027 dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik.

“Dari awal seri pertama, kita sudah sepakat menjadikannya agenda rutin event tahunan. Tahun depan masuk seri ketiga. Mudah-mudahan dengan infrastruktur jalan yang lebih lebar dan penerangan jalan umum, insyaallah sudah terpasang semua,” jelasnya.

Ia berharap pengembangan Desa Malasari tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan event, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, masyarakat didorong untuk memanfaatkan rumah tinggal sebagai homestay bagi wisatawan yang datang.

“Kita ingin Desa Malasari dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor, dengan keindahan alam yang luar biasa dan keramahan masyarakat yang luar biasa. Kalau ingin merasakan menjadi warga Desa Malasari, datang ke Malasari,” ungkap Rudy.

Selain homestay, kata Rudy, Desa Malasari juga memiliki sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk camping, overland, serta berbagai aktivitas olahraga yang dapat menjadi daya tarik wisata.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan rencana pengembangan rute Tour de Malasari pada 2027. Pemerintah Kabupaten Bogor tengah merencanakan konektivitas antara Desa Cianten dan Desa Malasari untuk menghubungkan dua kawasan perkebunan teh besar di Kabupaten Bogor.

“Untuk rute baru akan kita bicarakan kembali, karena 2027 kita merencanakan menghubungkan Desa Cianten dengan Desa Malasari. Jadi dua kebun teh besar akan kita satukan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ia berharap rencana tersebut dapat mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sehingga konektivitas wisata dapat dikembangkan hingga Pelabuhan Ratu dan selanjutnya terhubung dengan wilayah Lebak, Banten.

“Kalau ini bisa terwujud, tentunya menjadi jalan wisata Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak, Banten,” pungkasnya. (Tedy)
Share:

Rudy Susmanto Ingatkan Persatuan Adalah Benteng Pertahanan Terakhir Bangsa

Rudy Susmanto Ingatkan Persatuan Adalah Benteng Pertahanan Terakhir Bangsa. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk memperkuat persatuan dan menyatukan berbagai perbedaan sebagai modal utama dalam membangun daerah dan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Bupati Rudy saat mengikuti kegiatan penjemputan bendera pusaka milik Pemerintah Kabupaten Bogor, di Desa Malasari, Nanggung, Ahad (9/8). 

Menurutnya, momentum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat terhadap semangat perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Rudy menegaskan, persatuan merupakan benteng pertahanan terakhir bangsa Indonesia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus menjaga kebersamaan dan tidak membiarkan perbedaan berkembang menjadi perpecahan.

“Benteng pertahanan terakhir bangsa kita adalah persatuan. Musuh utama bangsa kita adalah perpecahan. Mari kita bersatu padu, menyatukan segala perbedaan, menyatukan segala kekuatan yang ada untuk membangun Bogor, untuk membangun bangsa Indonesia,” tandasnya.

Ia mengatakan, semangat persatuan tersebut menjadi semakin penting untuk terus diwariskan kepada generasi penerus. Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah kemerdekaan diproklamasikan, tetapi harus dilanjutkan melalui pengabdian dan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan penjemputan bendera pusaka. Ia menilai, perjalanan menuju Desa Malasari yang tidak dekat menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih, saya mengapresiasi perjalanan bapak dan ibu ke Desa Malasari yang tidak dekat. Tetapi disitulah yang menggugah hati, menggugah pikiran kita semua. Bahwa masih ada semangat jiwa nasionalisme, masih ada semangat patriotik dalam hati dan jiwa kita,” ungkapnya.

Rudy berharap semangat perjuangan yang tercermin melalui bendera pusaka dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, penjemputan bendera pusaka menjadi simbol untuk kembali menjemput semangat para pejuang dan pahlawan yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

“Mudah-mudahan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita jemput semangat-semangat para pejuang, semangat para pahlawan yang tertuang dalam bendera pusaka yang akan kita bawa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih, kita gelorakan semangat kemerdekaan bersama-sama,” pungkasnya. (Tedy)
Share:

Komisi XIII DPR RI Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional

Komisi XIII DPR RI Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Menurutnya, pemberian status WNI tidak boleh sekadar didasarkan pada alasan praktis seperti status atlet, investasi, maupun ikatan pernikahan.

"Menjadi warga negara itu bukan hanya soal utilitarian untuk jadi atlet, menanam investasi, menikah, atau bahkan penguasaan aset. Seseorang yang memilih menjadi WNI harus sadar dan mau mengintegrasikan dirinya secara totalitas bukan hanya status hukum, tetapi juga budaya, nilai sosial, hingga falsafah Pancasila," ujar Willy melalui rilis yang disampaikan kepada Parlemetaria di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Ia membandingkan proses naturalisasi di sejumlah negara lain yang menerapkan standar ketat. Australia, misalnya, mensyaratkan masa residensi yang panjang, kontribusi pajak, serta ujian integrasi budaya. Sementara di Swiss, pemohon wajib tinggal selama belasan tahun dan menjalani evaluasi langsung dari komunitas lokal terkait sejauh mana mereka terasimilasi secara kultural.

Dirinya pun menekankan pentingnya pengawasan agar kewarganegaraan Indonesia tidak dimanfaatkan untuk menguasai sumber daya strategis. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi membiarkan wilayah pesisir pantai dikuasai oleh WNI hasil naturalisasi yang mengabaikan kepentingan nasional, serta menghindarkan negara dari kerugian sosial dan ekonomi akibat proses pewarganegaraan yang longgar.

Dukungan dari Komisi XIII DPR RI ini merespons langkah Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang sebelumnya mengumumkan rencana pengetatan aturan naturalisasi biasa.

Dalam kesempatan terpisah pada Jumat (7/8/2026) lalu, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan indikasi sejumlah permohonan naturalisasi diajukan oleh WNA yang telah memiliki usaha di Indonesia tanpa menyertakan anggota keluarga inti.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa tujuan permohonan menjadi WNI bukan semata-mata untuk mengamankan aset bisnis atau memperoleh Hak Milik atas tanah di Indonesia. (Dinda)
Share:

Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani, Keselamatan Warga yang Utama

Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani, Keselamatan Warga yang Utama. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo hingga dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat.

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026).

Seperti diketahui, karhutla di kawasan Bromo yang dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu terus meluas hingga membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata, baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.

Kebakaran di kawasan Bromo selama sepekan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga hari ini, api diketahui masih berkobar cukup hebat dan membakar sejumlah vegetasi kering di kawasan Bromo. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman kebakaran.

Terkait hal tersebut, Puan meminta Pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo memiliki satu komando yang kuat, dukungan personel dan peralatan yang memadai.

“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.

Puan mengingatkan, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif agar pemadaman darat dan udara diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi.

“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memiliki peta yang jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang memiliki risiko erosi dan degradasi lanjutan.

Menurut Puan, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh disederhanakan menjadi hanya sekadar penanaman kembali pohon atau vegetasi. 

“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.

Puan pun menilai, penutupan total kawasan Bromo juga memiliki konsekuensi ekonomi yang harus mulai dihitung Pemerintah sejak sekarang. Sebab Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan sehingga penutupan total dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata.

“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.

Karena itu, kata Puan, Pemerintah perlu segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.

“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.

Dalam jangka panjang, Puan meminta Pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional. 

“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.

Puan merinci, pemetaan mulai dari tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.

“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan meminta Pemerintah memantau kondisi taman nasional maupun kawasan hutan dan lain yang mengalami karhutla. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi yang utama.

Hal ini disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan sudah hampir mendekati permukiman warga.

Kencangnya angin di lokasi kebakaran membuat api di lahan gambut itu cepat menjalar. Hingga Jumat (7/8), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalteng.

Menurut Puan, hal tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata persoalan lingkungan. Karena ketika api mulai memasuki ruang hidup masyarakat, persoalannya disebut berubah.

“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.

Puan juga menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan, karhutla di Kalteng bukan kejadian sporadis namun ada indikasi kesengajaan.

“Kondisi tersebut memperlihatan banwa persoalan karhutla membutunkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.

Oleh karenanya, Puan mendorong Pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.

Puan juga menekankan pentingnya siaga bencana karhutla bagi masyarakat sekitar kawasan yang terbakar mengingat kebakaran hebat dapat menyebabkan kabut asap yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk,” ucap Puan.

“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya. (Dinda)
Share:

Kemenimipas Salurkan Bansos Sembako kepada 81 Peserta Pemeriksaan Katarak

Kemenimipas Salurkan Bansos Sembako kepada 81 Peserta Pemeriksaan Katarak. (Dok. Kemenimpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket sembako, Senin, (10/8). Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata pelayanan Kemenimipas dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat.

Pembagian sembako ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian acara pembukaan Screening/Pemeriksaan Katarak dan Cek Kesehatan Gratis yang diselenggarakan di RSU Pemasyarakatan. Bansos sembako tersebut diserahkan langsung kepada 81 orang peserta pemeriksaan katarak yang secara simbolik diberikan kepada 10 perwakilan masyarakat penerima manfaat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi upaya penting dalam menyukseskan kegiatan dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya semua kegiatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di dalam melaksanakan semarak peringatan hari Kemerdekaan RI ke-81 ini. Kami memandang bahwa sinergi lintas instansi pada hari ini bukan hanya kerja sama biasa, melainkan sebuah terobosan yang luar biasa dalam memberikan manfaat kepada masyatakat," ujar Menteri Agus.

Pihaknya berharap bahwa bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya bagi para peserta yang tengah menjalani screening katarak di RSU Pemasyarakatan.

Sebelumnya, sebagai rangkaian acara Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Kemenimipas juga telah melaksanakan kegiatan bakti sosial yang turut dirangkaikan dengan membersihkan taman makam pahlawan dan juga Funwalk di Tangerang pada hari Minggu (9/8).

Melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan serta pelaksanaan screening katarak dan cek kesehatan gratis, Kemenimipas terus berkomitmen dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut turut menjadi implementasi dari 15 program aksi Kemenimipas terutama dalam program layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Burhan)
Share:

Pemeriksaan Katarak dan CKG Kemenimipas Wujudkan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan, Petugas, dan Masyarakat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyelenggarakan kegiatan Screening Katarak dan Cek Kesehatan Gratis. (Dok. Kemenimpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 Kemenimipas. Tidak hanya bagi warga binaan dan petugas, kegiatan tersebut turut menyisir masyarakat sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas presiden. Kegiatan tersebut dapat terealisasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Emtek group selaku mitra strategis.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa kolaborasi strategis menjadi salah satu upaya dalam membangun program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, sekaligus wujud komitmen nyata kita bersama dalam menyukseskan program prioritas pemerintah terkait penyediaan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat," ujar Menteri Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus turut menjelaskan bahwa Kemenimipas telah memiliki fasilitas kesehatan di berbagai UPT hingga ke daerah-daerah. Fasilitas tersebut harus dioptimalkan demi memberikan manfaat tidak hanya kepada warga binaan, melainkan juga kepada masyarakat luas.

"Kami kemarin buat surat (kepada Kemenkes) untuk minta supaya klinik-klinik kami yang ada di Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ini ditambah fasilitas kesehatannya, sehingga kami bukan hanya bisa memberikan pelayanan kepada warga binaan, namun juga bisa memberikan pelayanan kepada warga sekitar yang ada di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, ucap Menteri Agus.

Menutup sambutannya, Menteri Agus turut menekankan kepada seluruh jajaran Kemenimipas agar memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi terhadap negara.

"Jadi kami beserta jajaran, selalu saya ingatkan kepada seluruh pegawai, walaupun kecil kita harus bisa memberikan kontribusi bagi apa yang menjadi target dan cita-cita Bapak Presiden," ujar Menteri Agus.

Secara nasional, program CKG dan skrining TBC Kemenimipas menargetkan 81.000 orang. Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 29.376 orang telah mendapatkan pemeriksaan, yang terdiri atas 26.910 Warga Binaan dan 2.466 petugas Pemasyarakatan.

Di tingkat UPT, pelaksanaan CKG dan rontgen dada untuk skrining TBC juga dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dengan target pemeriksaan sebanyak 2.097 Warga Binaan. Pemeriksaan ditargetkan dapat menjangkau sekitar 200 orang per hari.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Oktavianus, dalam sambutannya menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan oleh Kemenimipas ini sejalan dengan program prioritas nasional. Program tersebut sekaligus menjadi bentuk perpanjangan tangan dari program Kementerian Kesehatan.

"Kami dari Kementerian Kesehatan sangat menyambut baik kegiatan ini. Dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 81 Republik Indonesia, Kementerian Imipas menyelenggarakan suatu kegiatan yang mendukung program daripada Kementerian Kesehatan," ujar Wakil Menteri Kesehatan.

Melalui kegiatan pemeriksaan Katarak dan Cek Kesehatan Gratis, Kemenimipas terus berkomitmen dalam mendukung program prioritas nasional. Kegiatan tersebut menjadi upaya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan, tidak hanya bagi internal institusi, melainkan juga kepada masyarakat luas. Kegiatan ini sekaligun menjadi implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas terutama dalam program layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Burhan)
Share:

Menteri LH Dorong Optimalisasi Potensi Karbon dan Pengembangan Eco-Tourism di Wonosobo

Menteri LH Dorong Optimalisasi Potensi Karbon dan Pengembangan Eco-Tourism di Wonosobo. (Dok. Kemen LH)

Wonosobo, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meninjau langsung potensi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam rangkaian kunjungan kerja pada 8–9 Agustus 2026. Dalam lawatannya tersebut, Menteri Jumhur berdialog langsung dengan masyarakat pada Malam Puncak Peringatan Hari Jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo, Sabtu (8/8/2026), serta meninjau kemeriahan Festival Balon Udara di Alun-alun Wonosobo, Minggu (9/8/2026).

Optimalisasi Potensi Perdagangan Karbon bagi Kesejahteraan Masyarakat

Di hadapan masyarakat, Menteri Jumhur mengungkapkan bahwa Wonosobo menyimpan potensi besar untuk mendatangkan nilai tambah ekonomi melalui perdagangan karbon, berkat kerimbunan vegetasi, kawasan hutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan penghijauan.

"Ada perdagangan karbon yang nilainya besar sekali. Perdagangan karbon sama dengan perdagangan oksigen. Yakni, oksigen yang dihasilkan dari kegiatan penanaman pohon bisa dikompensasikan dengan nilai uang," jelas Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur menegaskan, KLH/BPLH berkomitmen untuk memastikan proses perdagangan karbon ini berjalan transparan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan upaya Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, yang menggerakkan warga menanam ratusan ribu pohon kopi di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing guna menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan produktivitas lahan.

Pengembangan Wisata Berbasis Lingkungan (Eco-Tourism)

Rangkaian kunjungan kerja berlanjut saat Menteri Jumhur menyaksikan Festival Balon Udara. Menteri Jumhur menilai kegiatan rutin tersebut memiliki daya tarik wisata yang tinggi dan mampu mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pariwisata yang menyenangkan.

"Saya lagi berpikir dan tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Bupati Wonosobo dan tokoh Wonosobo tentang eco-tourism yaitu pariwisata yang terkait dengan pemuliaan lingkungan," ujar Menteri Jumhur.

KLH/BPLH berharap agar sektor pariwisata berbasis keindahan dan kelestarian alam dapat menjadi keunggulan suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, KLH/BPLH optimistis daerah-daerah di Indonesia dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju dan mandiri secara parisiwisata dengan tetap menjaga kelestarian ekologis bagi generasi mendatang. (Isna)
Share:

Specialty Indonesia 2026, Kemenperin Pacu Produk Unggulan Lokal Tembus Pasar Global

Specialty Indonesia 2026, Kemenperin Pacu Produk Unggulan Lokal Tembus Pasar Global. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan industri berbasis sumber daya lokal agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan semakin kompetitif di pasar global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Specialty Indonesia 2026, yang menjadi etalase bagi produk-produk unggulan nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi bisnis dan perluasan akses pasar.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keragaman komoditas yang menjadi modal besar bagi pengembangan industri specialty dan artisan. Berbagai komoditas seperti kopi, teh, kakao, hortikultura, olahan susu, cerutu, hingga produk fermentasi berbasis bahan baku lokal memiliki karakteristik dan keunggulan yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Kita memiliki kekayaan bahan baku dan keragaman produk yang menjadi kekuatan industri Indonesia. Tantangannya adalah dari potensi tersebut kita olah menjadi produk bernilai tambah, berkualitas, memiliki identitas yang kuat, serta mampu bersaing di pasar global,” kata Faisol saat membuka Specialty Indonesia 2026 di Jakarta, Senin (10/8).

Menurut Wamenperin, pengembangan produk specialty menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kekayaan bahan baku yang dimiliki Indonesia perlu dioptimalkan melalui inovasi, penguatan kualitas, desain, pengemasan, branding, serta strategi pemasaran yang tepat. Dengan demikian, produk Indonesia tidak hanya unggul dari sisi bahan baku, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi.

“Karena itu, kita tidak ingin kekayaan komoditas Indonesia hanya dipasarkan sebagai bahan baku. Kita ingin semakin banyak produk yang diolah di dalam negeri, memiliki merek yang kuat, memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi, dan kemudian dikenal oleh konsumen dunia,” ujarnya.

Besarnya peluang pengembangan industri specialty nasional tercermin dari sejumlah sektor yang telah memiliki posisi strategis maupun prospek pasar yang menjanjikan. Salah satunya adalah industri pengolahan kakao.

Indonesia saat ini menempati posisi sebagai produsen produk olahan kakao terbesar keempat di dunia sekaligus produsen biji kakao terbesar ketujuh dunia. Posisi tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat hilirisasi kakao sehingga nilai tambah komoditas tersebut semakin banyak tercipta di dalam negeri.

Potensi yang tidak kalah besar terdapat pada industri pengolahan teh. Industri ini merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Peluang pengembangannya semakin terbuka seiring pertumbuhan pasar produk teh bernilai tambah di tingkat global. Pasar ekstrak teh global tumbuh dari USD3,6 juta pada 2019 menjadi USD5,6 juta pada 2025.

Sementara itu, pasar suplemen teh hijau mencapai USD909,9 juta pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD1,33 miliar pada 2033. Perkembangan tersebut menunjukkan besarnya peluang bagi industri teh Indonesia untuk melakukan diversifikasi produk, meningkatkan daya saing, serta memperluas penetrasi pasar produk olahan bernilai tambah.

Pada industri pengolahan kopi, Indonesia juga memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu pemain utama dunia. Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia. Kekuatan tersebut perlu terus dioptimalkan melalui pengembangan produk olahan dan specialty coffee yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Pada tahun 2025, ekspor kopi olahan Indonesia mencapai USD692 juta, meningkat 4,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produk kopi Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperluas pasar, terutama dengan semakin berkembangnya permintaan konsumen global terhadap produk kopi berkualitas, memiliki karakteristik khusus, serta identitas asal yang kuat.

“Specialty Indonesia menjadi momentum untuk memperkenalkan kualitas dan keunikan produk Indonesia, sekaligus membuka koneksi antara pelaku industri dengan pasar dan mitra bisnis potensial dari dalam maupun luar negeri,” ungkap Faisol.

Selain ketiga komoditas tersebut, industri olahan hortikultura juga mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan. Hal ini didukung oleh melimpahnya produksi buah dan sayuran nasional serta kinerja ekspor yang terus meningkat. Pada tahun 2025, nilai ekspor produk hortikultura mencapai USD544,8 juta, dengan komoditas nanas kaleng sebagai kontributor utama yang menyumbang hampir separuh dari total ekspor.

Besarnya ketersediaan bahan baku tersebut menjadi modal bagi industri nasional untuk memperluas pengolahan buah dan sayuran menjadi berbagai produk bernilai tambah. Pengembangan produk olahan juga dapat memperpanjang umur simpan komoditas hortikultura sekaligus memperbesar peluang pemasarannya, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor.

Peluang lain juga terbuka pada industri pengolahan susu. Indonesia memiliki potensi yang semakin besar dalam pengembangan produk olahan susu, khususnya produk bernilai tambah seperti keju dan gelato. Produk keju Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan seiring berkembangnya industri kuliner, bakery, hotel, restoran, dan kafe.

Pengembangan produk olahan susu bernilai tambah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pasar specialty tidak hanya berkaitan dengan komoditas tradisional unggulan Indonesia, tetapi juga dapat berkembang mengikuti perubahan pola konsumsi, gaya hidup, serta kebutuhan industri pengguna.

Sementara itu, industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu industri manufaktur strategis berbasis sumber daya alam lokal. Kinerja ekspor IHT terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan menempatkan Indonesia sebagai eksportir IHT terbesar keenam di dunia.

Berbagai capaian dan potensi tersebut, menurut Kemenperin, perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, standardisasi, desain dan kemasan, serta pembangunan merek. Pelaku industri juga perlu semakin terkoneksi dengan calon pembeli dan jaringan distribusi agar keunggulan produk Indonesia dapat dikonversi menjadi peningkatan transaksi dan ekspor.
 
Bangun Ekosistem Industri Fermentasi
Specialty Indonesia 2026 juga memberikan perhatian terhadap industri produk hasil fermentasi. Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan produk fermentasi berbasis kearifan dan bahan baku lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terbangun menjadi satu ekosistem industri nasional yang terintegrasi.

Peluang pengembangannya cukup besar apabila melihat pertumbuhan pasar global. Berdasarkan Fortune Business Insights, potensi pasar pangan fermentasi pada tahun 2025 mencapai USD788,33 juta dan diproyeksikan mencapai USD1.243,60 juta pada 2034.

Potensi tersebut membuka ruang bagi pengembangan berbagai produk olahan fermentasi berbasis bahan baku lokal sebagai subsektor industri yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menghasilkan produk yang berdaya saing.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Specialty Indonesia memperkenalkan Indonesian Fermentation Forum Experience sebagai ruang untuk mengangkat potensi fermentasi Indonesia dari warisan lokal menjadi bagian dari pengembangan industri modern yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Peluang pengembangan usaha

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan, Specialty Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya Kemenperin dalam membuka peluang pengembangan usaha, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, sekaligus mempromosikan produk specialty berbasis bahan baku lokal kepada pasar potensial.

Menurut Putu, kehadiran perwakilan perdagangan negara sahabat serta berbagai pelaku usaha dalam kegiatan Business Matching diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus membuka peluang kemitraan baru bagi industri specialty nasional.

“Kami berharap ajang ini dapat membuka lebih banyak kolaborasi antara pelaku usaha specialty Indonesia dengan pelaku bisnis pengguna seperti hotel, restoran, kafe, dan ritel internasional, sehingga brand image produk-produk kita semakin kuat dan dikenal di pasar global,” tutur Putu.

Specialty Indonesia 2026 berlangsung pada 10–13 Agustus 2026 dengan menghadirkan rangkaian kegiatan berupa pameran, business matching, seminar, dan kompetisi. Sebanyak 48 perusahaan terkurasi mengikuti pameran, sementara 30 perusahaan berpartisipasi dalam business matching.

Kegiatan business matching tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan potential buyer dari perwakilan perdagangan kedutaan besar negara sahabat serta sektor hotel, restoran, kafe, dan ritel. Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada promosi produk, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi transaksi dan kemitraan bisnis yang konkret.

Specialty Indonesia menjadi ruang untuk menunjukkan keragaman produk industri nasional yang memiliki karakter khas dan berpotensi masuk ke segmen pasar bernilai tambah tinggi. Penyelenggaraan Specialty Indonesia bertepatan dengan suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan untuk menggugah rasa nasionalisme dalam menumbuhkan kecintaan dan apresiasi terhadap produk unggulan karya anak bangsa. (Dimas)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING