Jakarta, WaraWiri.net - Permohonan pengujian Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) tidak dapat diterima. Demikian amar Putusan Nomor 387/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Permohonan diajukan Rohati Hayat, Rudi Hayat, Judiawati Hayat, Dadang Kurnia Hayat, dan Yadi Mulya Adiwiria.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah menemukan bahwa para Pemohon dalam perbaikan permohonannya bertanggal (28/10/2026) tidak menambah norma yang dimohonkan pengujian, melainkan objek norma yang dimohonkan pengujian.
“Para Pemohon mengganti materi atau substansi yang dimohonkan pengujian tanpa mengikutkan kembali norma Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 3/2006 sebagaimana yang diajukan dalam permohonan awal,” kata Saldi.
Selain itu, Mahkamah menilai uraian alasan-alasan permohonan para Pemohon mempersoalkan frasa “penetapan asal-usul anak” dan “penetapan pengangkatan anak” berdasarkan hukum Islam dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU Peradilan Agama. Akan tetapi, dalam bagian petitum rumusan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sesuai.
“Pada bagian petitum permohonan para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam” dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “sebagai dengan sendirinya menundukkan diri kepada hukum Islam sepanjang peristiwa hukum penetapan pengangkatan anak terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana prinsip non-retroaktif,” kata Saldi.
Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian dalam bagian posita dengan rumusan dalam bagian petitum. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga permohonan tersebut tidak jelas atau kabur.
Sebelumnya, para Pemohon menguji Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama. Pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: α. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Pasal 50 Ayat (2) UU Peradilan Agama menyatakan, "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.
Melalui tim kuasa hukumnya, para Pemohon mengatakan mengalami kerugian konstitusional karena dengan berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji itu, para Pemohon dapat digugat oleh pihak lain yang mengaku ahli waris. Menurut Pemohon norma yang dimohonkan pengujian tersebut di kemudian hari dapat berpotensi dapat mengakibatkan ada orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris dan menggugat para Pemohon yang sudah lama memiliki hak milik berdasarkan Pasal 50 ayat (2) itu.
Para Pemohon mengungkapkan fakta yang dialami Pemohon dalam sengketa di pengadilan negeri dan pengadilan agama, ada pihak yang berani mengatasnamakan sebagai orang beragama Islam dan sebagai pemilik hak waris menjual dan menguasai tanah yang sudah menjadi hak milik Pemohon.
Para Pemohon mengalami beberapa kali gugatan hak waris dari pihak yang mengaku ahli waris. Dalam argumentasinya Pemohon mengaku kebingungan karena di pengadilan negeri persoalan yang dihadapi Pemohon diserahkan ke pengadilan agama, sementara tahun 1995 pengadilan agama sudah menyatakan inkracht.
Dengan argumentasi itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai memberikan batasan yang cukup terang mengenai hubungan antara kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 dengan kewenangan Peradilan Umum terhadap sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), khususnya ketika objek sengketa hak milik telah memperoleh pengakuan atau penetapan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Para Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang frasa "antara orang-orang yang beragama Islam", tidak dimaknai sebagai dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat dan/atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal berlakunya Undang-Undang ini, bukan terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi sebelum tanggal diundangkannya dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam atas segala peristiwa hukum yang terjadi setelah tanggal diundangkannya. (Subhan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar