Komisi III Dorong Percepatan RUU Penyadapan, Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Penyadapan Ilegal

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat ditemui oleh Parlementaria dan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik penyadapan ilegal. Urgensi pengaturan tersebut dinilai semakin relevan seiring munculnya berbagai persoalan terkait dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi warga negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pembahasan mengenai RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi III sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, pada periode lalu, Komisi III telah melakukan sejumlah kegiatan pendalaman, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara-negara lain untuk memperoleh gambaran mengenai praktik dan mekanisme pengaturan penyadapan.

“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan semakin mendesak seiring berkembangnya persoalan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya adanya dugaan makar yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian. Ia menilai, masyarakat kini semakin menyadari adanya potensi ancaman terhadap privasi dan keamanan komunikasi akibat aktivitas penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebagai langkah awal, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Rapat tersebut secara khusus mengagendakan pendengaran masukan terkait RUU tentang Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.

Habiburokhman menjelaskan, Komisi III tidak hanya akan meminta masukan dari Polri. Pihaknya juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalangan akademisi, guna memperoleh pandangan yang komprehensif dalam penyusunan RUU tersebut.

“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.

Melalui serangkaian pertemuan tersebut, Komisi III berharap penyusunan RUU Penyadapan dapat mengakomodasi kebutuhan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sekaligus memastikan adanya batasan kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat. (Ros)
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar











ADVERTISING

ADVERTISING