NTT, WaraWiri.net - Ombudsman RI mendorong pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores, khususnya penyediaan tempat pengungsian yang layak, pembangunan hunian sementara (huntara), pemenuhan air bersih, serta keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Dorongan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemantauan pelayanan publik pada pekan ini di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyampaikan laporan sementara hasil pemantauan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Pos Komando BPBD, Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Jumat (2/10/2026).
Robert menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian Ombudsman RI adalah kondisi tempat pengungsian yang belum layak, khususnya di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai. Terdapat lebih dari 100 pengungsi yang masih tinggal di tenda mandiri dengan kondisi yang belum layak. Menurut Robert, penyediaan tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan huntara diperlukan sebelum memasuki musim penghujan pada November-Desember.
"Pemberian tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) sangat dibutuhkan sebelum memasuki musim penghujan pada November-Desember," ujar Robert.
Pembangunan huntara yang prosesnya bergantung pada verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah juga perlu dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel. Masyarakat terdampak perlu memperoleh kepastian mengenai status kerusakan rumahnya agar mengetahui apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.
"Jangan sampai ada masyarakat terdampak gempa bumi yang tidak mendapatkan informasi mengenai status kerusakan rumahnya, apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat," kata Robert.
Selain tempat pengungsian dan huntara, kebutuhan air bersih dan penampungan air di Desa Paralando menjadi perhatian. Pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan dasar selama masa pemulihan.
Ombudsman RI juga menyoroti keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di wilayah terdampak. Robert menyampaikan bahwa layanan dasar harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi bencana.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, kegiatan belajar mengajar di Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, serta Desa Robek dan Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, masih berlangsung dalam kondisi yang belum memadai. Para siswa masih mengikuti kegiatan belajar mengajar menggunakan terpal yang dinilai tidak layak dan kurang kondusif.
"Dibutuhkan tenda besar dari pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar selama masa transisi pemulihan," ujar Robert.
Selain kebutuhan dasar dan keberlangsungan layanan publik, Ombudsman RI juga menyoroti pemulihan perekonomian masyarakat terdampak. Robert menyampaikan adanya aspirasi masyarakat agar dilakukan penundaan sementara pembayaran kredit karena aktivitas perekonomian belum berjalan secara normal akibat kondisi bencana.
Ombudsman RI mendorong pemerintah terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, khususnya dengan mempercepat penyediaan tempat pengungsian dan huntara, memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih, memberikan kepastian status kerusakan rumah masyarakat terdampak, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan selama masa transisi pemulihan. Ombudsman RI juga mendorong perhatian terhadap aspirasi masyarakat terkait pemulihan aktivitas perekonomian.
Ombudsman RI akan terus mengawal tindak lanjut pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak gempa bumi selama masa transisi menuju pemulihan.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, Tenaga Ahli BNPB Brigjen Asep, Kepala Pusdatin BNPB Berton S.P. Panjaitan, Asisten II Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Zet Sony Libing, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, serta Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng. (Evi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar