Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kompetensi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui bimbingan teknis (bimtek) penanganan hasil perikanan untuk mendukung penyediaan menu ikan yang aman, bermutu, dan bergizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan ini mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang menargetkan penggunaan ikan dalam menu MBG minimal dua kali seminggu. Bimtek dilaksanakan secara daring bagi pengelola SPPG di tiga wilayah pelaksanaan MBG.
Direktur Jenderal PDSPKP, Yudi Nurul Ihsan, menjelaskan bahwa ikan merupakan sumber protein, mineral, dan asam lemak omega-3 yang penting bagi pertumbuhan anak. Namun, sifat ikan yang mudah rusak membutuhkan penanganan tepat untuk menjaga mutu, keamanan, dan kandungan gizinya.
Karena itu, pengendalian keamanan pangan harus dilakukan sejak penerimaan bahan baku hingga makanan disajikan. Materi bimtek meliputi pemeriksaan kualitas ikan, pengendalian suhu, penyimpanan, sanitasi, pencegahan kontaminasi silang, hingga pemeriksaan duri sebagai potensi bahaya fisik bagi anak.
Narasumber dari Global Reliance International, Syamsul Arifin, memaparkan lima aspek utama keamanan pangan ikan, yakni pengendalian pemasok, pemeliharaan rantai dingin, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan sesuai persyaratan suhu, serta pencatatan dan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan.
Dalam praktiknya, ikan beku harus disimpan pada suhu −18°C atau lebih rendah, sedangkan ikan segar perlu dijaga tetap dingin menggunakan es. Pencairan ikan beku dilakukan di lemari pendingin, sementara kematangan dipastikan melalui pengukuran suhu bagian dalam ikan.
Pengendalian suhu juga penting untuk mencegah pembentukan histamin pada ikan tertentu, seperti tuna, tongkol, cakalang, dan kembung. Histamin yang telah terbentuk tidak dapat dihilangkan melalui pembekuan maupun pemasakan.
Yudi menegaskan bahwa kepala SPPG, pengawas gizi, dan juru masak berperan penting dalam memastikan bahan baku hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan ditangani sesuai prinsip keamanan pangan.
Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Lili Khamiliyah, mengapresiasi pelaksanaan bimtek tersebut. Ia berharap peningkatan kompetensi pengelola SPPG dapat mendukung penyediaan makanan yang aman, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Upaya ini sejalan dengan dorongan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengolah ikan lele dan nila hasil budi daya menjadi produk siap masak. Produk tersebut diharapkan memperluas penyerapan hasil perikanan sekaligus mendukung pasokan bahan pangan bagi SPPG.
Melalui penguatan kompetensi pengelola SPPG dan dukungan pasokan ikan, KKP mendorong pemanfaatan hasil perikanan dalam MBG untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperluas pasar produk perikanan. (Ilham)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar