Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggandeng lembaga filantropi, dunia usaha, dan berbagai mitra lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan berbasis desa.
Melalui kolaborasi Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan, tiga desa ditetapkan sebagai lokasi percontohan untuk menyatukan program dan sumber daya agar pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Di antaranya Desa Ciseureuheun yang diampu Human Initiative, Desa Panyingkiran Kidul oleh Rumah Zakat, dan Desa Karyawangi oleh DT Peduli.
“Kami mengapresiasi dan mendukung inisiatif Aliansi Pengentasan Kemiskinan melalui MSF yang mempertemukan pemerintah dan mitra nonpemerintah untuk memperkuat kolaborasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Dyah Tri Kumolosari di Indofood Tower, Jakarta, Rabu (29/10/2026).
“Pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga membuka kesempatan bagi keluarga miskin untuk hidup lebih layak, mengembangkan potensi, dan menjadi mandiri,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut Dyah, desa perlu menjadi fokus intervensi karena tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Karena itu, program pemberdayaan harus dirancang berdasarkan asesmen yang tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.
Melalui MSF, Kemenko PM mendorong penyelarasan program yang selama ini berisiko berjalan sendiri-sendiri. Perbedaan asesmen dan sasaran dapat memicu tumpang tindih bantuan, menyisakan kebutuhan yang belum tertangani, serta menghambat keberlanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan tiga desa yang dijadikan percontohan. Kolaborasi ini diharapkan membuat kontribusi pemerintah, filantropi, dan dunia usaha saling melengkapi dalam satu arah perubahan.
Pemilihan lokasi percontohan dilakukan melalui proses bertahap, mulai dari lokakarya, diskusi model bisnis, asesmen lapangan, hingga rembug desa. Dari lebih dari 450 desa yang diusulkan, 178 desa dianalisis dan 60 desa dikurasi sebelum ditetapkan tiga lokasi percontohan.
Proses ini menggunakan pendekatan Sustainable Livelihoods Framework untuk mengenali kebutuhan sekaligus aset penghidupan masyarakat. Pengampu desa bertugas menghubungkan program yang telah berjalan dengan dukungan tambahan yang dibutuhkan, sehingga pengalaman organisasi, pengetahuan warga, dan keahlian mitra dapat saling memperkuat.
Program percontohan mencakup enam bidang prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, iklim dan lingkungan hidup, serta kampanye dan komunikasi. Untuk mendukung pelaksanaannya, disiapkan alokasi anggaran Rp8,5 miliar bagi tiga desa melalui skema pembiayaan campuran (blended finance) dengan pencairan bertahap.
Pelaksanaan program dirancang melalui tiga fase, yaitu stabilisasi, penguatan, dan kemandirian, dengan sasaran menuju desa mandiri pada 2031. Perkembangan akan dipantau melalui sejumlah indikator, antara lain graduasi rumah tangga, peningkatan pendapatan, dan penguatan badan usaha milik desa (BUMDes), sehingga intervensi dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkala.
Kemenko PM bersama para mitra menargetkan perluasan model kolaborasi ini ke lebih dari 100 desa pada 2030. Pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan, tetapi membuka jalan bagi masyarakat untuk semakin mandiri. (Burhan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar