Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional, menyelamatkan kekayaan alam, dan mengutamakan kepentingan rakyat di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
“Saudara-saudara, inti yang ingin saya sampaikan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, tantangan yang dihadapi Indonesia juga dialami banyak negara lain. Karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. Prinsip tersebut, kata Presiden, menjadi landasan dalam menjalankan politik dalam negeri maupun hubungan internasional.
Dalam bidang diplomasi, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mempertahankan politik luar negeri yang menghormati seluruh negara, tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, serta mengedepankan hubungan persahabatan.
“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diwujudkan melalui kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy, yang telah dijalankannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia, menurutnya, harus terus membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan amanat konstitusi.
“Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” kata Presiden.
Sejalan dengan kebijakan luar negeri tersebut, Presiden menekankan bahwa politik dalam negeri harus berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ia menilai situasi global yang penuh kerawanan menuntut seluruh kekuatan nasional untuk bekerja sama, terlebih ketika persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan semakin saling berkaitan.
Presiden juga menyoroti perlunya perubahan cara pandang dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, agar tidak terjebak dalam pendekatan sektoral. Ia menilai tantangan global saat ini membutuhkan pemimpin dan kalangan akademisi yang mampu memahami berbagai persoalan secara menyeluruh.
“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan tidak bisa dipisah-pisahkan,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tatanan internasional sedang menghadapi tekanan serius, sehingga kemampuan suatu negara mempertahankan kekuatan dan ketahanannya menjadi semakin menentukan. Menghadapi kondisi tersebut, Presiden menegaskan bahwa persatuan nasional merupakan fondasi utama bagi Indonesia untuk tetap kuat.
Presiden juga menambahkan bahwa demokrasi harus tetap memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, kompetisi politik, serta kritik terhadap pemerintah. Namun, seluruh dinamika tersebut tidak boleh mengorbankan keutuhan bangsa.
“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” pungkas Presiden.
Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang berdaulat dalam menentukan sikap, kuat dalam menjaga kepentingannya, dan bersatu dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. (Dinda)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar