BMKG dan Pemprov Jawa Barat Dorong Pemanfaatan Informasi MKG untuk Mitigasi Bencana

BMKG dan Pemprov Jawa Barat Dorong Pemanfaatan Informasi MKG untuk Mitigasi Bencana. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) untuk mendukung mitigasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membantu pengambilan keputusan di daerah. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta jajaran ke Kantor BMKG, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya pemanfaatan informasi MKG dalam mendukung pembangunan dan perlindungan masyarakat di Jawa Barat.

“Jawa Barat memiliki aktivitas pembangunan yang tinggi, sekaligus menghadapi berbagai ancaman hidrometeorologi dan geofisika. Karena itu, informasi BMKG perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan dan melindungi masyarakat,” ujar Faisal.

Dalam implementasinya, BMKG dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengintegrasikan data dan informasi cuaca, peringatan dini, gempabumi, serta tsunami dengan sistem pemerintah daerah, antara lain melalui SAPAWARGA dan J-SITE. Integrasi ini ditujukan untuk memudahkan pemanfaatan informasi MKG dalam mendukung pelayanan publik dan kesiapsiagaan bencana.

BMKG juga telah menghibahkan delapan unit peralatan sistem peringatan dini tsunami dan proteksi lingkungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, dukungan pemanfaatan lahan melalui mekanisme pinjam pakai di Desa Cilayung menjadi bagian dari rencana penempatan radar cuaca untuk mendukung pemantauan kondisi atmosfer di wilayah Jawa Barat.

Kerja sama lainnya dilakukan BMKG dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung melalui pelayanan informasi MKG untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Jawa Barat. Kerja sama yang ditandatangani pada 17 Oktober 2022 tersebut berlaku hingga 17 Oktober 2027.

“Harapannya, peringatan dini tidak hanya tersedia, tetapi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Faisal.

Menurut Faisal, keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh pemanfaatannya untuk meningkatkan keselamatan dan ketangguhan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi informasi MKG dan koordinasi antara BMKG dengan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan agar informasi yang tersedia dapat menjadi dasar tindakan antisipasi yang tepat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi perhatian BMKG terhadap upaya mitigasi bencana di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai potensi kejadian sejak dini, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertanian, kelautan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

“Saya mengucapkan terima kasih. BMKG telah menerima kami dengan baik dan memberikan perhatian terhadap upaya mitigasi berbagai peristiwa, baik bencana, kepentingan pertanian, kelautan, maupun kepentingan lainnya yang terkadang terlupakan. Saya termasuk orang yang selalu berbicara mengenai pentingnya mengantisipasi kejadian sebelum bencana terjadi,” kata Dedi.

Dedi juga mencontohkan Jepang sebagai negara yang kerap menghadapi bencana, tetapi memiliki sistem penanganan bencana dan kesadaran masyarakat yang baik. Menurutnya, kesiapsiagaan serupa perlu dibangun sejak sekarang melalui penyediaan perangkat mitigasi yang memadai dan berfungsi dengan baik.

“Kita juga perlu membangun kesiapsiagaan seperti itu sejak sekarang. Sesar Lembang menjadi salah satu ancaman gempa bumi yang perlu diantisipasi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Karena itu, seluruh perangkat mitigasi harus tersedia dan berfungsi dengan baik,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, serta jajaran perangkat daerah terkait, termasuk unsur perencanaan pembangunan, BPBD, dan dinas yang membidangi sumber daya air, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

Melalui kerja sama ini, BMKG dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mengoptimalkan pemanfaatan informasi MKG, mengembangkan sarana observasi cuaca, serta mendukung sistem peringatan dini yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkannya. (Ros)
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar







ADVERTISING

ADVERTISING