Malaysia, WaraWiri.net - Pulau Kalimantan diproyeksikan menjadi superhub ekonomi Nusantara yang mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan konektivitas dan kerja sama regional. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, layanan dasar, serta memperkuat rantai pasok dan memperluas peluang pertumbuhan hingga kawasan Indonesia Timur.
Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk mewujudkan Kalimantan sebagai penggerak transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan menjadi jangkar ekosistem ekonomi Kalimantan yang mendukung pergeseran pusat gravitasi ekonomi Indonesia ke luar Jawa dan Sumatra.
“Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan. Selama ini pusat gravitasi Indonesia berada di Jakarta, kemudian berkembang ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Hari ini, kita bergerak menuju Kalimantan. Karena itu, forum ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kerja sama regional yang lebih kuat dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Rachmat Pambudy dalam 2nd Borneo Economic Forum: Shaping the Future of Borneo di Kuching, Malaysia, Rabu (7/10).
Transformasi ekonomi di Borneo ditopang enam klaster strategis, antara lain teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon. Investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur juga penting untuk mendukung transformasi tersebut.
“Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan pembangunan tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.
Selain penguatan sumber daya manusia dan industri, konektivitas menjadi salah satu fondasi utama. Pemerintah mendorong penguatan koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda, jaringan Trans-Kalimantan, konektivitas pelabuhan dan bandar udara, serta koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional.
“Prioritas bersama kita mencakup konektivitas transportasi dan perbatasan, konektivitas energi dan jaringan lintas batas, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, serta kecerdasan artifisial. Melalui kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, kedekatan geografis Kalimantan harus dapat diterjemahkan menjadi investasi, kesempatan bagi dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan kawasan yang semakin terhubung,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.
Pemerintah akan menindaklanjuti hasil dan usulan yang relevan dari forum Borneo Economic Community (BEC) ini, sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang bagi dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun Borneo yang lebih terhubung dan tangguh. (Fathi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar