Mojokerto, WaraWiri.net - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surabaya gelar Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan di Hotel Aston Mojokerto, Rabu (30/9). Diskusi dihadiri unsur Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, perangkat daerah, serta pelaku usaha di wilayah Mojokerto.
Kepala Bapas Surabaya, Ruspriyatno, mengatakan forum tersebut jadi ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus mencari bentuk kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung proses bimbingan integrasi. Menurutnya, FGD juga diperlukan untuk membangun persamaan perspektif dalam pelaksanaan bimbingan integrasi.
“Proses reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas dan Lapas, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar Klien Pemasyarakatan memperoleh dukungan ketika kembali ke lingkungan masyarakat, kami ingin membangun kolaborasi yang berkesinambungan, kolaborasi yang mencakup unsur pemerintahan, penegakan hukum, Pemasyarakatan, masyarakat hingga dunia usaha,” ungkap Ruspriyatno.
“Kegiatan ini yang pertama, karena kedepannya kami akan kembali menggelar acara serupa di empat wilayah kerja Bapas Surabaya lainnya, Jombang, Gresik, Surabaya dan Sidoarjo,” tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, turut hadir membuka kegiatan. Dalam sambutannya, Kusnali berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan diskusi, tetapi hasilkan pemahaman yang sama, langkah konkret, serta rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan.
“Kita semua memahami bahwa proses Pemasyarakatan tidak berhenti ketika seorang Warga Binaan memperoleh hak integrasi dan kembali ke tengah masyarakat. Justru pada tahap tersebut, tantangan yang sesungguhnya dimulai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, M. Fadli, yang menjadi pemateri memaparkan arah dan kebijakan kantor wilayah serta penguatan bimbingan integrasi dalam mendukung reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
“Keberhasilan pembimbingan integrasi mutlak membutuhkan sinergi dan keterbukaan dari instansi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat luas,” paparnya.
Kepala Lapas Mojokerto, Arifin Akhmad, yang turut hadir menyampaikan dukungannya terhadap penguatan layanan bimbingan integrasi melalui kerja sama lintas sektor.
“Kami mendukung penuh sinergi ini. Pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas dan Bapas, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar Warga Binaan dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif,” ujarnya.
Menurut Arifin, dukungan lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan, khususnya ketika Warga Binaan memasuki tahapan untuk kembali ke tengah masyarakat.
Camat Sooko Kabupaten Mojokerto, Akhmad Samsul Bakri, menyampaikan usulan agar setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto mendapatkan tembusan pemberitahuan mengenai warga yang menjalani pembebasan bersyarat sehingga dapat segera dikoordinasikan dengan Bapas.
“Kami siap berkoordinasi dengan Bapas mengenai program bimbingan yang sesuai dan dibutuhkan oleh warga kami yang menjadi Klien Pemasyarakatan dalam menjalani masa Integrasi Pembebasan Bersyarat,” katanya.
Diskusi berlangsung hingga hasilkan kesepakatan untuk terus membangun kerja sama antara Bapas, Lapas, APH, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan integrasi secara berkesinambungan serta memberi manfaat bagi Klien Pemasyarakatan maupun masyarakat secara luas. (Siti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar