Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Jambi di tengah meningkatnya kebutuhan informasi cuaca, iklim, dan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.
Penguatan tersebut menjadi perhatian Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rangkaian kunjungan kerja dan audiensi di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi dan Stasiun Klimatologi Kelas II Jambi, Sabtu (19/9). Kegiatan turut diikuti perwakilan Stasiun Meteorologi Kelas II Depati Parbo Kerinci.
Kunjungan dilakukan ketika kualitas udara menjadi salah satu perhatian di Jambi. Berdasarkan pemantauan BMKG pada Sabtu (19/9) pukul 06.00 WIB, konsentrasi PM2.5 atau partikel halus di udara tercatat 107,2 mikrogram per meter kubik (µg/m³) di Kota Jambi dan 98,1 µg/m³ di Muaro Jambi. Kedua hasil pemantauan tersebut berada pada kategori Tidak Sehat.
Kondisi ini memperlihatkan pentingnya kesiapan layanan BMKG di daerah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa penguatan UPT menjadi bagian penting dari arah organisasi karena layanan BMKG bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai sektor pengguna informasi.
“Arah besar yang sedang kita tuju adalah penguatan UPT, karena kualitas UPT tidak boleh kalah dibandingkan pusat,” ungkap Faisal.
Menurutnya, peningkatan kualitas UPT perlu ditopang kompetensi, integritas, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Kepala UPT juga didorong aktif membangun kepercayaan dan memperkuat interaksi dengan para mitra kerja agar layanan BMKG semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Faisal menambahkan, peran aktif UPT menjadi semakin penting dalam menghadapi kondisi cuaca dan iklim yang memerlukan respons bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
“Tahun ini, kemarau diprediksi akan lebih kering. Tim di UPT harus bergerak mencari solusi dan membersamai pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Layanan Berbasis Dampak untuk Masyarakat
Direktur Layanan Iklim Terapan Marjuki menilai layanan yang dikembangkan UPT BMKG di Jambi telah semakin dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi kualitas udara dan kabut asap, misalnya, dapat menjadi pertimbangan bagi kegiatan penerbangan maupun kebijakan pemerintah daerah.
“Informasi yang diberikan oleh UPT BMKG Jambi sudah memberikan dampak kepada masyarakat luas dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Ini sudah berbasis dampak (impact-based),” ujar Marjuki.
Menurutnya, pengembangan layanan ke depan diarahkan pada penguatan informasi prediktif yang melengkapi hasil pemantauan. Data teknis seperti PM2.5 perlu disajikan secara mudah dipahami agar dapat mendukung langkah antisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perkembangan kualitas udara.
“Tujuannya adalah mengemas informasi yang sudah dimiliki agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Upaya tersebut didukung oleh kapasitas pengamatan Stasiun Klimatologi Jambi yang cukup beragam. Selain memberikan layanan klimatologi, stasiun ini juga melakukan pengamatan kualitas udara, aerosol, dan gas rumah kaca dengan dukungan berbagai peralatan operasional.
Di sisi lain, kebutuhan layanan BMKG di Jambi tidak hanya berkaitan dengan karhutla dan kualitas udara. Informasi iklim dibutuhkan sektor pertanian dan perkebunan, layanan meteorologi mendukung keselamatan penerbangan, sementara wilayah barat Jambi juga memerlukan dukungan pemantauan kegempaan yang andal.
Kepala Pusat Standardisasi Instrumen MKG Rahmat Triyono menekankan pentingnya menjaga keandalan instrumen pengamatan, termasuk perangkat pemantauan di wilayah yang dipengaruhi aktivitas Sesar Siulak. Sementara itu, Plt. Kepala Balai Besar MKG Wilayah II Ana Oktavia mendorong seluruh UPT BMKG di Jambi untuk saling mendukung melalui pemanfaatan data, keahlian teknis, dan sumber daya yang tersedia.
Melalui rangkaian kunjungan kerja tersebut, BMKG mendorong UPT di Provinsi Jambi untuk terus menghadirkan layanan yang responsif, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan daerah. Di tengah risiko kabut asap dan karhutla, informasi yang cepat dan akurat diharapkan semakin memperkuat langkah antisipasi, mendukung keselamatan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah. (Ilham)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar