Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian PPN/Bappenas secara resmi meluncurkan Angka Indeks Modal Manusia (IMM) Tahun 2025 dan Buku Pedoman Penghitungan IMM sebagai langkah strategis untuk memperkuat perencanaan, pemantauan, dan perumusan kebijakan pembangunan manusia di Indonesia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (31/8).
Buku Pedoman Penghitungan IMM menjadi acuan metodologi untuk memastikan penghitungan dan interpretasi IMM dilakukan secara terstandar, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan di berbagai tingkat pemerintahan. Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat kesamaan pemahaman antarpemangku kepentingan dalam pemanfaatan IMM untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
IMM merupakan adaptasi dari Human Capital Index (HCI) World Bank yang disesuaikan dengan karakteristik data, konteks, dan kebutuhan pembangunan Indonesia. ”Human Capital Index adalah perbaikan dari pada Human Development Index. Di mana perbedaannya tadi sudah disampaikan, tapi inti dari perbedaan itu adalah yang dulu dianggap sebagai objek pembangunan, sekarang menjadi subjek pembangunan. Yang terpenting dari pada suatu negara itu adalah orangnya, dan orangnya dicerminkan dari modal manusianya. Modal manusia dicerminkan dari kesehatannya, dan kesehatan itu ada sejak dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan, manusia Indonesia harus sehat. Kami di Bappenas merencanakan supaya manusia Indonesia 2045, bukan hanya sebagai objek tetapi subjek untuk mencapai Indonesia Emas. Kerena itu, hari ini kita meluncurkan Indeks Modal Manusia (IMM),” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Pembangunan manusia merupakan fondasi utama bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Kualitas manusia yang dibangun sejak awal kehidupan akan menentukan produktivitas dan daya saing SDM Indonesia di masa yang akan datang. Dalam kerangka tersebut, IMM hadir untuk melengkapi pengukuran pembangunan manusia yang selama ini telah dilakukan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan pendekatan siklus hidup, IMM melihat pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang berdasarkan kondisi kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan yang diperoleh sepanjang masa tumbuh kembang dalam membentuk potensi produktivitas dan daya saing manusia Indonesia di masa depan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, IMM digunakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian sasaran peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta menjadi bagian dari arah pembangunan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi tersebut memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sumber daya manusia dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Angka IMM Tahun 2025 merupakan baseline awal pengukuran modal manusia di Indonesia. Pengukuran ini juga telah menghasilkan nilai IMM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi modal manusia dan variasinya antarwilayah,” ungkap Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.
Pada tahun 2025, capaian IMM Indonesia tercatat sebesar 0,562. Artinya seorang anak yang lahir hari ini diperkirakan akan mencapai 56,2 persen dari potensi produktivitas optimalnya ketika memasuki usia kerja. Capaian ini menunjukkan peningkatan dari angka IMM 2020 sebesar 0,540 yang pernah dipublikasikan World Bank, namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target IMM di akhir RPJMN 2025-2029 sebesar 0,590. Pada tingkat daerah, capaian IMM juga masih bervariasi antara nilai tertinggi 0,705 di Dl Yogyakarta dan nilai terendah 0,366 di Provinsi Papua Pegunungan.
Pengembangan IMM juga merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan manusia yang terintegrasi dan berbasis bukti. Peningkatan kualitas modal manusia membutuhkan sinergi berbagai intervensi, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, imunisasi, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, hingga penguatan keterampilan dan produktivitas pada usia kerja.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pembangunan modal manusia Indonesia.
Ke depan, tata kelola, metodologi, dan kualitas data IMM akan terus disempurnakan agar pengukuran semakin akurat, konsisten, dan relevan dengan dinamika pembangunan Indonesia. Penguatan koordinasi antarkementerian/lembaga serta pengembangan kualitas dan ketersediaan data menjadi bagian penting dalam memastikan IMM dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan berbasis bukti.
“Saya berharap IMM dapat dimanfaatkan secara luas, serta memastikan setiap investasi pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan semangat kolaborasi, kita optimis dapat mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas dan mencapai dunia yang lebih baik lagi,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy. (Siti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar