Sumedang, WaraWiri.net - Penerapan pemerintah digital diukur bukan dari berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layer, namun teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan. Dimana salah satu upayanya dengan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan digitalisasi bantuan sosial.
“Mengusung satu semangat utama "Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan." Kita berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Peninjauan Pelaksanaan Perlinsos di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang, Rabu (12/08/2026).
Menurutnya transformasi digital yang dijalankan bersumber dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan dua hal kunci yaitu tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling bicara, dan yang terpenting adalah pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Pesan tersebut mengubah cara pandang terhadap digitalisasi.
Ukurannya bukan berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan.
Oleh sebab itu pemerintah sedang membangun Digital Public Infrastructure atau DPI, yaitu fondasi digital bersama yang aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan. Identitas digital memastikan warga dikenali secara tepat. Pertukaran data membuat masyarakat tidak perlu menyerahkan informasi yang sama berulang kali. Pembayaran digital memastikan manfaat dapat diterima secara cepat, aman, dan tercatat.
Fondasi tersebut tidak dibangun hanya untuk satu aplikasi atau satu kementerian. Fondasi ini dibangun sekali, untuk digunakan berkali-kali dibangun bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Perlindungan sosial menjadi salah satu use case penting karena di sinilah kualitas integrasi pemerintah diuji langsung oleh kehidupan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Menteri Rini mengatakan jika kepemimpinan di Kabupaten Sumedang mampu menggerakkan perubahan. Sebanyak 111.077 KK telah terdaftar di Portal Perlinsos, mencapai 24,23 persen dari total populasi penduduk sebanyak 458.418 KK. Hal tersebut menunjukkan tiga hal kunci yakni kepemimpinan yang hadir, kolaborasi yang tumbuh di tingkat kecamatan hingga desa, dan momentum yang terus dijaga.
Disampaikan bahwa banyaknya masyarakat Sumendang yang terdaftar dalam portal perlinsos mencapai 91,91 persen yang pendaftaran dilakukan melalui pendampingan Agen. Dari 3.847 Agen yang disiagakan di Sumedang, sebanyak 59,24 persen telah aktif secara langsung mendampingi masyarakat dari rumah ke rumah. Para agen bukan sekadar membantu menekan tombol.
Mereka menjelaskan prosedur dengan bahasa yang dipahami warga. Mereka menemani dari langkah pertama hingga proses selesai. Mereka menumbuhkan keyakinan bahwa data terlindungi dan proses dapat dipercaya.
“Semoga langkah yang kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah,” ujarnya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengucapkan rasa terimakasih kepada Menteri PANRB yang berkenan meninjau pendataan Perlinsos di Kabupaten Sumedang. Dikatakan bahwa Pemkab Sumedang akan mendukung program pemerintah seperti Perlinsos yang memiliki dampak besar bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kita,” katanya. (Siti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar