Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin menegaskan pembangunan kecakapan literasi dan Pengembangan budaya baca pada dasarnya berlangsung di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.
Menurutnya, aparatur pemerintah daerah harus memahami tugas dan fungsi pembangunan literasi agar dapat menjadi contoh yang unggul bagi masyarakat.
“Peningkatan literasi tidak berjalan optimal, apabila para penyelenggaraannya tidak memiliki pemahaman terkait strategi, kebijakan, dan implementasi program literasi,” tegasnya dalam Bedah Buku Literasi di Daerah Realitas dan Strategi Kebijakan Perpustakaan Daerah, Kamis (18/6/2026).
"Ketika berbicara daerah maka yang menjadi penguasa adalah pemerintah daerah. Maka mereka perlu dibuat paham tentang tugas dan fungsinya dari pembangunan literasi. Saya yakin forum ini dapat memberikan penyadaran Kepada kita sebagai penyelenggara tugas dan fungsi untuk meningkatkan kecakapan literasi," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Perpusnas telah melakukan perubahan terhadap instrumen pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Instrumen yang digunakan memiliki proporsi yang lebih logis dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sebelumnya, lanjutnya, IPLM tingkat provinsi banyak bergantung pada agregasi data di kabupaten/kota, sehingga Pemerintah provinsi dapat memperoleh nilai tinggi tanpa menunjukkan kontribusi yang nyata.
"Akibat perubahan ini, sejumlah daerah mengalami penurunan nilai IPLM yang cukup signifikan. Hasil ini justru memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dibandingkan instrument yang sudah dilakukan sebelumnya," jelasnya.
Kepala Perpusnas menambahkan, bahwa Perpusnas dan Kemendagri ke depan akan membuat instrumen bersama untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan literasi.
"Literasi adalah urusan bersama yang harus dikerjakan bersama-sama oleh Perpusnas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan para pegiat literasi," imbuhnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harum Damanik menyampaikan, buku ‘Literasi di Daerah’ ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah, akademisi, pustakawan dan khususnya para pengambil kebijakan dalam merumuskan arah pembangunan perpustakaan di daerah yang semakin maju, inklusif dan berkelanjutan.
"Pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas dari sumber daya manusia yang memiliki literasi, dan tetap semangat untuk terus belajar. Literasi merupakan pondasi untuk membangun masyarakat yang cerdas," katanya.
Anwar menekankan, tantangan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya minat baca, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam menghadapi teknologi digital yang sangat pesat.
"Oleh karena itu, perpustakaan perlu bertransformasi menjadi pusat pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman," lanjutnya.
Ia mengatakan, bedah buku ini merupakan hasil kerja kolektif yang sangat berharga. Tidak hanya menyajikan data dan informasi tetapi juga merekam pengalaman, tantangan dan praktik baik serta berbagai strategi kebijakan perpustakaan di daerah.
"Mari kita jadikan literasi sebagai gerakan bersama. Saya meyakini budaya membaca dan belajar tumbuh kuat di seluruh daerah, maka kita sedang meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Agenda bedah buku diikuti peluncuran Buku Agora Demokrasi: Guratan Ringkas tentang Kuasa, Demokrasi, dan Kebijakan Publik. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Perpusnas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan Yayasan Obor Indonesia.
Penulis buku, Moh. Ilham Hamudy menerangkan bahwa buku tersebut lahir dari kegelisahan penulis terhadap kondisi Pengelolaan perpustakaan di daerah. Buku ini ditulis oleh lima penulis yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, bukan dari latar belakang ilmu perpustakaan.
"Buku ini merupakan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi perpustakaan daerah. Kami melihat kondisi perpustakaan dari berbagai aspek, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, metode kerja, sasaran layanan, sarana pendukung, dan interaksi dengan masyarakat pengguna," terangnya.
Ia mengatakan bahwa tugas utama dinas perpustakaan daerah sesungguhnya berorientasi pada Peningkatan IPLM dan TKM. Namun sayangnya, untuk meningkatkan kedua indikator tersebut sering kali tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran, kualitas SDM, maupun sarana pendukung.
"Perpustakaan daerah dituntut mencapai target kinerja tinggi, tetapi sering kali harus bekerja dengan anggaran terbatas dan SDM yang kurang mendukung," katanya.
Dari buku tersebut, lanjutnya, ia mengusulkan agar perpustakaan lebih menekankan pada aspek fungsional dan kenyamanan daripada kemegahan bangunan. Perpustakaan yang sederhana namun nyaman dan mudah dikelola dinilai lebih efektif dibandingkan gedung besar yang sulit dipelihara karena keterbatasan anggaran operasional. (Deni)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar