Palangkaraya, WaraWiri.net - Upaya peningkatan kualitas layanan, pembinaan, dan pemenuhan hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya mendapat perhatian dari Komisi XIII DPR RI melalui kunjungan kerja yang dilaksanakan pada Senin (1/6).
Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana. Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dengan jajaran Pemasyarakatan dalam melihat secara langsung kondisi riil penyelenggaraan Pemasyarakatan, termasuk layanan kesehatan, penyediaan makanan, program pembinaan, hingga kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil didampingi Kepala Lapas Palangka Raya, Hisam Wibowo, mengajak rombongan meninjau sejumlah fasilitas yang menjadi penunjang pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, di antaranya klinik pratama, dapur, area pembinaan kemandirian, dan Lapalka Cafe yang menjadi wadah pengembangan keterampilan Warga Binaan.
Peninjauan juga dilakukan di area budidaya perikanan yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pembinaan kemandirian. Program tersebut diharapkan memberikan bekal keterampilan dan pengalaman kerja bagi Warga Binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Kakanwil menyampaikan kunjungan Komisi XIII DPR RI memberikan ruang bagi jajaran Pemasyarakatan untuk menyampaikan berbagai capaian, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, perhatian dan dukungan dari DPR RI sangat dibutuhkan guna memperkuat kualitas layanan Pemasyarakatan, terutama dalam pemenuhan hak-hak Warga Binaan dan peningkatan efektivitas program pembinaan.
"Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi riil Pemasyarakatan. Kami berharap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satuan kerja menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan," harap Putu.
Pada kesempatan yang sama, Kakanwil memaparkan sejumlah tantangan yang saat ini dihadapi jajaran Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, terutama terkait kondisi kelebihan penghuni dan keterbatasan jumlah personel yang berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan maupun pembinaan.
"Overcrowding dan kekurangan personel merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Di tengah keterbatasan tersebut, kami tetap berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal," jelasnya.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Meski demikian, Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan serta memastikan seluruh prosedur dan standar operasional berjalan dengan baik.
Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Palangka Raya yang bersih dan terawat. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam memenuhi salah satu hak dasar Warga Binaan melalui penyediaan makanan yang layak.
Selain itu, Bias juga mengapresiasi pelaksanaan program pembinaan kemandirian melalui budidaya perikanan yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Ia menyatakan dukungannya agar program tersebut memperoleh perhatian lebih guna meningkatkan manfaat bagi Warga Binaan.
Saat berdialog dengan Warga Binaan, Bias juga mendorong mereka untuk memanfaatkan masa pembinaan sebagai kesempatan memperbaiki diri dan meningkatkan keterampilan. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku selama menjalani masa pidana.
"Tempat budidaya perikanannya bagus, luar biasa. Kolamnya luas dan kebersihannya juga terjaga, apalagi jika ditambahkan dengan budidaya ikan patin yang memiliki potensi baik. Nanti akan kami upayakan dukungan agar program ini makin berkembang," janji Bias.
Terkait peristiwa meninggalnya seorang Warga Binaan yang sempat menjadi perhatian publik, Bias turut meninjau area sel isolasi. Dari hasil peninjauan tersebut, ia menyatakan tidak menemukan kondisi yang membahayakan dan menilai pihak Lapas telah menjalankan prosedur serta standar operasional yang berlaku.
Melalui kunjungan ini, Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menegaskan komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, akan makin memperkuat upaya mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada keberhasilan pembinaan Warga Binaan. (Zikry)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar