Jawa Timur, WaraWiri.net - Pemerintah, melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) beserta para pemangku kepentingan terkait, terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kualitas data-data makro ekonomi, khususnya yang terkait dengan pengukuran dampak ekonomi KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).
Hal itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa kontribusi kawasan terhadap perekonomian daerah dan nasional dapat diukur secara akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Reviu Data dan Kajian Dampak Ekonomi di KEK yang diselenggarakan di Kantor Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik (JIIPE), di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Jumat (12/06).
Rapat ini dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso.
“Kita perlu terus menjaga kualitas data, khususnya data-data dari kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang digunakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita, karena data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program prioritas,” kata Sesmenko Susiwijono.
Kegiatan ini menjadi bagian upaya bersama untuk melakukan reviu dan mengkaji data, serta membahas pengukuran dampak ekonomi KEK yang lebih komprehensif, melalui sinkronisasi, validasi, dan pendalaman data ekonomi kawasan hingga tingkat pelaku usaha. Hasil kajian ini, selain untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kontribusi dan dampak ekonomi KEK, juga untuk melakukan reviu atas data kontribusi kegiatan ekonomi di KEK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
“Bagi Pemerintah, data pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB) menjadi indikator utama kondisi perekonomian nasional, dasar perumusan kebijakan atau program, alat ukur kinerja Pemerintah, serta alat pembanding kemajuan ekonomi kita dengan negara-negara lain. Selain itu, urgensi perhitungan PDB/PDRB akan menjadi indikator dalam penentuan pasar, realisasi investasi, dan ukuran dampak dari kebijakan nasional,” jelas Sesmenko Susiwijono.
Mulai 2025, BPS bersama dengan Dewan Nasional KEK dan Lembaga National Single Window (LNSW) telah berkolaborasi melaksanakan pendataan lengkap seluruh kegiatan ekonomi dan industri di KEK, yang dilakukan pada 25 KEK di seluruh Indonesia, dengan jumlah perusahaan/industri sebanyak 528 perusahaan. Selain di KEK, pendataan kegiatan ekonomi dan industri juga dilakukan di Kawasan Industri (KI) yang berjumlah sekitar 178 kawasan di seluruh Indonesia. Dengan pendataan lengkap di KEK dan KI ini, diharapkan akan mampu memotret secara lengkap kegiatan ekonomi dan industri di seluruh kawasan.
Sebagaimana diketahui, hingga Triwulan I-2026, KEK di Indonesia secara kumulatif telah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp353,3 triliun, menyerap 266.688 orang tenaga kerja, dan telah menghadirkan 471 pelaku usaha yang beroperasi di 25 KEK di seluruh Indonesia.
Sementara itu, KEK Gresik sendiri sudah menjadi salah satu kontributor utama pengembangan KEK nasional, tercatat hingga Triwulan I-2026 secara kumulatif telah mencatatkan investasi sebesar Rp107,32 triliun dan menyerap 47.201 orang tenaga kerja. Hal ini disokong berbagai kegiatan industri strategis yang berorientasi pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.
KEK Gresik berperan dalam memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, dan menarik investasi khususnya di sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat dan terverifikasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan pengukuran yang lebih representatif mengenai kontribusi dan peran KEK terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.
“Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas data, khususnya yang terkait dengan data-data yang diperhitungkan dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi (PDB dan PDRB), sehingga akuntabilitas dan kualitas data akan terus terjaga,” ucap Sesmenko Susiwijono.
Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono juga menegaskan bahwa akuntabilitas dan kualitas data menjadi sangat penting untuk terus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, pasar dan investor, terhadap berbagai capaian kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ke depan, hasil reviu dan kajian tersebut akan menjadi pedoman bagi pengembangan metodologi yang lebih komprehensif untuk pengukuran dampak KEK terhadap perekonomian. PDB Indonesia yang berkualitas, tidak terlepas dari kolaborasi dan dukungan dari berbagai penyedia data, termasuk dari 25 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kegiatan kali ini turut dihadiri oleh Pimpinan Badan Pusat Statistik (Pusat), Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Gresik, serta Pimpinan dari Kementerian/Lembaga terkait, Dewan Kawasan KEK Jawa Timur, BUPP KEK Gresik, dan PT Freeport Indonesia mewakili Pelaku Usaha di KEK. (Muh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar