Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama memperkuat reformasi tata kelola data dengan menekankan validasi menyeluruh dan penerapan kebijakan satu data sebagai rujukan resmi. Langkah ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama dan Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, beserta jajaran pimpinan eselon I dan unit teknis terkait.
Menag menyoroti masih adanya persoalan mendasar pada kualitas data pendidikan, khususnya dalam sistem EMIS. Ia mengungkap temuan adanya ketidaksesuaian data di lapangan, mulai dari jumlah siswa yang tidak akurat, indikasi data ganda dalam jumlah signifikan, hingga potensi kekeliruan dalam penyaluran bantuan pendidikan.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai isu administratif semata, melainkan menyangkut akurasi kebijakan publik dan akuntabilitas anggaran negara.
“Kalau data kita bermasalah, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi bermasalah. Dampaknya bisa sangat luas, termasuk pada distribusi anggaran dan kepercayaan publik,” ujarnya di Jakarta, pada Senin (04/05/2026).
Sebagai tindak lanjut, Kemenag mendorong revalidasi data secara menyeluruh dan proaktif di seluruh satuan kerja, terutama pada level madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan. Proses input data juga akan diperketat dengan penguatan mekanisme verifikasi berlapis, guna memastikan setiap data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pengawasan terhadap potensi manipulasi data turut menjadi perhatian, mengingat praktik tersebut dinilai dapat mengganggu ketepatan sasaran program bantuan.
Ke depan, Kemenag menerapkan kebijakan “Satu Data Kementerian Agama” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026. Dalam kebijakan ini, Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama ditetapkan sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang mengeluarkan dan mempublikasikan data resmi kementerian.
Melalui skema ini, seluruh unit kerja di lingkungan Kemenag diposisikan sebagai produsen data yang wajib menyampaikan dan menyinkronkan datanya ke Pusdatin. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan angka atau informasi antar unit ketika data disajikan kepada publik maupun lembaga eksternal. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas data Kemenag di tingkat nasional.
Untuk mendukung implementasi satu data, Kemenag juga tengah mempercepat integrasi dan sinkronisasi berbagai sistem informasi yang selama ini berjalan secara parsial, seperti EMIS dan Simpatika. Selain itu, dilakukan pula upaya penyederhanaan ribuan aplikasi internal yang tersebar di berbagai unit kerja, agar lebih efisien dan terintegrasi dalam satu ekosistem data.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, menekankan bahwa fase saat ini merupakan masa transisi yang membutuhkan koordinasi intensif lintas unit. Oleh karena itu, rapat koordinasi khusus terkait data akan dilaksanakan secara berkala, minimal dua minggu sekali, guna memastikan proses konsolidasi berjalan konsisten dan terukur.
Langkah pembenahan ini dinilai krusial mengingat data menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta penyaluran anggaran di lingkungan Kementerian Agama. Dengan sistem data yang terintegrasi, valid, dan akuntabel, Kemenag diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah di bidang keagamaan dan pendidikan.
Kemenag menargetkan reformasi tata kelola data ini tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga menjadi dasar bagi penguatan sistem informasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan kebijakan di masa depan. (Bambang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar