Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus memperkuat pengembangan sektor industri kerajinan di berbagai daerah sebagai salah satu pilar strategis pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, sektor ini juga menjadi bagian dari produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Kinerja industri kerajinan nasional menunjukkan tren positif hingga tahun 2026. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor produk kerajinan pada tahun 2025 tercatat sebesar USD 806,63 juta, meningkat 15,46 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai USD 698,62 juta. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa produk kerajinan Indonesia semakin diminati di pasar internasional serta memiliki prospek yang terus berkembang.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing pelaku industri kerajinan melalui program pembinaan yang berkelanjutan, termasuk penguatan standardisasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.
“Penguatan industri kerajinan berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri sekaligus memberdayakan sumber daya manusia industri di daerah. Melalui upaya ini, kami menargetkan terciptanya nilai tambah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4).
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan bahwa melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSKJI di Yogyakarta, yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB), Kemenperin secara konsisten menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan di seluruh Indonesia.
Program-program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta sektor swasta melalui pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Kami telah menerapkan konsep one stop service untuk sektor kerajinan dan batik. Layanan yang diberikan tidak hanya mencakup pelatihan keterampilan teknis produksi, tetapi juga berbagai layanan sertifikasi, mulai dari sertifikasi produk, sertifikasi kompetensi SDM, sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi halal, hingga sertifikasi industri hijau,” jelas Emmy.
Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba, menambahkan bahwa ragam pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai subsektor kerajinan, seperti batik, anyaman serat alam, kerajinan kerang, ukir kayu, bambu, rotan, perhiasan logam, hingga produk wastra seperti tenun, tritik, jumputan, dan ecoprint.
“Dengan jangkauan nasional, dalam satu dekade terakhir BBSPJIKB telah melatih sekitar 11.939 SDM industri di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” ungkap Zya.
Lebih lanjut, pada April 2026 BBSPJIKB kembali menyelenggarakan sedikitnya lima program pendampingan hasil kerja sama dengan pemerintah daerah, yang mencakup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Ponorogo, hingga Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna memperluas jangkauan pembinaan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan pelaku industri kreatif di berbagai daerah dapat tumbuh secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di pasar domestik maupun global. (Isna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar