Jakarta, WaraWiri.net - Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Februari 2026 mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 berada di angka 8,25 persen.
Angka tersebut menurun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025, serta turun 0,32 persen poin dibandingkan September 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 23,36 juta orang, atau berkurang 0,49 juta orang dari Maret 2025 dan 0,70 juta orang dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,60 persen dari sebelumnya 6,73 persen. Sementara di perdesaan, angka kemiskinan menurun dari 11,03 persen menjadi 10,72 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin juga lebih signifikan terjadi di wilayah perdesaan, yakni berkurang sebesar 0,40 juta orang, dibandingkan perkotaan yang turun 0,09 juta orang.
Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan mulai memberikan dampak yang lebih merata, meskipun kesenjangan antara desa dan kota masih menjadi tantangan. Artinya, capaian saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meski pekerjaan rumah masih besar.
Untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah terus memberikan program pelindungan sosial. Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), hingga subsidi listrik, LPG 3 kg, dan bahan bakar minyak (BBM), menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Namun demikian, pendekatan berbasis bantuan sosial tidak cukup jika tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan. Dalam konteks ini, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menekankan pentingnya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui penyediaan lapangan kerja dan akses terhadap peluang usaha, khususnya bagi masyarakat miskin perkotaan, pemerintah berupaya memutus rantai ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengejar target ambisius, yakni menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026.
Pendekatan ini menegaskan adanya pergeseran paradigma dari sekadar perlindungan menuju pemberdayaan. Jika bantuan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman, maka pemberdayaan ekonomi berperan sebagai tangga mobilitas sosial. Kombinasi keduanya menjadi kunci dalam memastikan penurunan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan.
Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Selain menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi, pemerintah perlu memastikan bahwa program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran, inklusif, dan mampu menjangkau kelompok paling rentan. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, swasta, hingga masyarakat sipil, menjadi faktor krusial dalam mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan.
Dengan tren yang terus membaik dan strategi yang semakin komprehensif, harapan untuk mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan ekstrem bukanlah hal yang mustahil melainkan target realistis yang membutuhkan konsistensi, inovasi, dan kerja bersama. (Slamet)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar