Jakarta, WaraWiri.net - Negara-negara ASEAN, melalui Kementerian Kehutanan dan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), bersama dengan Sekretariat ASEAN serta perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Timor-Leste, telah bersepakat untuk membentuk proyek regional strategis dalam pengendalian Spesies Asing Invasif (IAS).
Kesepakatan ini merupakan hasil dari lokakarya “Advancing the ASEAN Action Plan for Invasive Alien Species (IAS) Management: Aligning Regional Initiatives with the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)” yang diselenggarakan pada 30 Maret–1 April 2026 di Jakarta.
Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari ini menghasilkan cetak biru proyek bernama AIM-ASEAN (Accelerating IAS Management in ASEAN) yang dirancang untuk memperkuat koordinasi regional, biosekuriti, sistem deteksi dini, kapasitas teknis, dan pembiayaan berkelanjutan dalam pengendalian spesies invasif.
Proyek ini akan menjadi wujud nyata kontribusi ASEAN dalam mencapai Target 6 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF), yaitu mengurangi setidaknya 50% laju introduksi dan penyebaran spesies invasif prioritas pada tahun 2030.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan dalam sambutannya menyampaikan bahwa spesies invasif telah menjadi faktor utama dalam 60% kepunahan global yang tercatat.
“Bagi negara kepulauan seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, ancaman ini semakin besar. Pulau-pulau kita tidak hanya menjadi benteng keanekaragaman hayati, tetapi juga sangat rentan terhadap masuk dan berkembangnya spesies invasif,” ujarnya.
Konektivitas kawasan ASEAN melalui perdagangan, transportasi, dan pariwisata telah menjadi jalur masuk utama spesies invasif. Namun, penanganan yang selama ini bersifat nasional dan sektoral belum mampu mengatasi ancaman lintas batas. Lokakarya ini menjadi momentum untuk menyusun respons regional yang terpadu.
Selama dua hari pelaksanaan lokakarya, para peserta berhasil merumuskan enam komponen utama proyek AIM-ASEAN, yang disusun berdasarkan kerangka strategis pengendalian IAS ASEAN:
a. Tata Kelola dan Koordinasi – Pembentukan Gugus Tugas IAS ASEAN, penunjukan titik fokus nasional, serta dialog harmonisasi kebijakan.
b. Data dan Sistem Peringatan Dini – Pengembangan Clearing House Mechanism IAS ASEAN, penyusunan Daftar Pantau (Watch List) regional, dan integrasi basis data nasional.
c. Keamanan Hayati dan Penilaian Risiko – Standarisasi protokol penilaian risiko, penguatan sistem biosekuriti dan tindakan karantina, serta peningkatan protokol Deteksi Dini dan Respons Cepat (EDRR).
d. Penguatan Kapasitas – Pelatihan regional di bidang taksonomi, penilaian risiko, EDRR, dan pengelolaan hama terpadu, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan.
e. Uji Coba di Lokasi Percontohan – Implementasi pendekatan terpadu keamanan hayati dan EDRR di lokasi potensial, termasuk Taman Nasional Komodo sebagai salah satu acuan penting untuk mengembangkan model pengendalian yang dapat diperluas ke kawasan lindung lainnya.
f. Mekanisme Pembiayaan – Penyusunan strategi pembiayaan IAS ASEAN serta mobilisasi sumber pendanaan dari publik, swasta, dan mitra internasional.
Proyek ini dirancang dengan Theory of Change yang jelas: jika ASEAN memperkuat tata kelola, menyelaraskan kebijakan, membangun kapasitas, mengintegrasikan sistem data, dan memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, maka spesies invasif dapat dicegah, dideteksi dini, dan dikelola secara efektif, sehingga berdampak pada konservasi keanekaragaman hayati dan ketahanan regional.
Salah satu kekuatan lokakarya ini adalah proses yang inklusif. Peserta tidak hanya berasal dari perwakilan negara anggota ASEAN, tetapi juga dari berbagai kementerian terkait (BAPPENAS, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, KKP, Barantin, BRIN), Sekretariat ASEAN, ACB, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan bahwa proyek yang dirancang mencerminkan kebutuhan riil di tingkat nasional dan lokal.
Pada hari ketiga, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Suaka Margasatwa Muara Angke, Jakarta. Kawasan mangrove ini menjadi contoh nyata dampak spesies invasif terhadap ekosistem pesisir. Para peserta berdialog dengan pengelola kawasan tentang upaya pengendalian, keterlibatan komunitas, serta restorasi ekosistem. Kunjungan ini menegaskan bahwa kebijakan regional harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan.
Hasil lokakarya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan final Project Concept Note AIM-ASEAN yang akan diajukan ke mekanisme pendanaan seperti Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) dan Global Environment Facility (GEF). ASEAN Centre for Biodiversity dan Kementerian Kehutanan akan memfasilitasi koordinasi lanjutan bersama negara-negara anggota dan mitra pembangunan.
“Kita tidak boleh hanya meninggalkan ruangan dengan gagasan, tetapi harus dengan cetak biru untuk aksi nyata,” tegas Direktur Jenderal KSDAE.
“Proyek AIM-ASEAN adalah bukti komitmen kita untuk melindungi warisan alam ASEAN demi generasi mendatang” ucapnya. (Ilham)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar