Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama mengukuhkan 88 Duta Akrual dan duta Barang Milik Negara (BMN) periode 2025–2028 yang berasal dari unit eselon I dan kantor wilayah provinsi se-Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta.
“Duta Akrual dan Duta Barang Milik Negara bukan sekadar simbol, tetapi agen perubahan yang memfasilitasi pemahaman, pendampingan, dan pembinaan bagi rekan-rekan kerja di lapangan. Mereka harus hadir sebagai rujukan dalam menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan dan aset. Kehadiran duta ini juga diharapkan dapat membangun budaya akuntabilitas dan integritas dalam setiap lini kerja. Jadi bukan hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga membawa semangat perubahan yang nyata,” ujar Kamaruddin Amin, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, para duta diharapkan menjadi teladan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, meningkatkan literasi keuangan, menjaga kualitas laporan keuangan, serta mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Saya percaya para duta mampu menjalankan peran itu dengan baik. Dan kita semua punya tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola yang lebih profesional,” tambahnya.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Ahmad Hidayatullah menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan anggaran, khususnya masalah pagu minus yang kerap muncul. Ia menyebut persoalan ini tidak bisa dibiarkan karena dapat menghambat pencapaian program prioritas. Menurutnya, penyebab utamanya adalah lemahnya koordinasi lintas unit serta kebiasaan menunggu satu sama lain hingga masalah menjadi berlarut-larut.
“Ini penyakit birokrasi di mana-mana. Kita saling menunggu antarunit, akhirnya tujuan terhambat. Kalau cara kerja ini tidak diubah, maka persoalan akan selalu muncul setiap tahun. Oleh karena itu, saya meminta semua pihak untuk tidak lagi sekadar menunggu, tetapi aktif mencari solusi sejak dini. Dengan begitu, kita bisa memastikan setiap program berjalan tepat waktu dan tidak lagi terbebani dengan masalah teknis anggaran,” jelas Ahmad Hidayatullah.
Ia juga menyampaikan perlunya langkah antisipatif sejak awal agar permasalahan tidak berulang. Menurutnya, keberhasilan Kemenag mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tidak boleh membuat jajaran merasa cukup.
“Kalau kita hanya menunggu dari unit lain, masalah tidak akan selesai. Duta akrual harus bisa menembus batas sektoral dan mendorong koordinasi yang lebih kuat. Ke depan, kita ingin agar setiap unit berani mengambil inisiatif dan tidak lagi saling mengandalkan. Inilah saatnya kita membangun sistem yang lebih solid dan berkelanjutan,” pungkasnya.
WTP merupakan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan kepada instansi pemerintah atas laporan keuangan instansi tersebut. Sejak tahun 2016, Kemenag telah menerima sembilan kali predikat WTP secara beruntun. Ini merupkan bukti dari komitmen Kementerian Agama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. (Tedy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar