Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah terus mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menargetkan capaian hingga 8% melalui strategi optimalisasi di berbagai sektor strategis. Melalui upaya peningkatan investasi, penguatan sektor industri, digitalisasi, hingga pemerataan infrastruktur, diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian secara menyeluruh, memperkuat daya saing nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka mendukung target tersebut, Kemenko Perekonomian terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara spasial melalui program-program yang berorientasi pada daerah dengan mempertimbangkan potensi dan unggulan setiap wilayah. Untuk menggali berbagai potensi kebijakan yang dapat mendorong perekonomian daerah, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Perekonomian Daerah yang melibatkan seluruh unsur kedeputian, pada Rabu (21/05).
“Tantangan yang terjadi di daerah-daerah ini hampir sama yaitu penyederhanaan birokrasi, meningkatkan competitiveness daerah, dan memberikan keamanan dan kenyamanan tentunya untuk investor dalam berinvestasi,” ungkap Sahli Haryo.
Lebih lanjut, sejumlah masukan terkait berbagai sektor juga disampaikan oleh perwakilan kedeputian mulai dari mendorong produktivitas pariwisata daerah, perluasan digitalisasi daerah, meningkatkan manufaktur, mendorong pembangunan infrastruktur logistik untuk konektivitas di daerah, hingga pembangunan sumber daya manusia di setiap daerah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Selanjutnya, optimalisasi potensi pembangunan daerah tersebut juga dapat ditingkatkan melalui sejumlah kerja sama ekonomi sub-regional yang telah berlangsung seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Kerja sama tersebut melibatkan kepala daerah dengan adanya forum khusus, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi bagi penyelesaian kendala di daerah dan mengembangkan potensi daerah.
Selain berupaya mendorong optimalisasi potensi daerah, pengendalian inflasi tiap daerah juga dilakukan secara berkala dengan melibatkan Pemerintah Daerah. Melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), inflasi di daerah dan secara nasional dapat dijaga pada tingkat yang terkendali. Hingga saat ini, TPIP mendorong setiap daerah untuk dapat menyusun peta jalan inflasi.
Dengan potensi pada berbagai sektor tersebut, pariwisata menjadi salah satu sektor yang akan terus digali Pemerintah untuk dikembangkan, dengan mendorong peningkatan kualitas objek pariwisata, meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan konektivitas untuk mempermudah akses bagi wisatawan.
“Kita akan optimalkan program-program di Kemenko Perekonomian untuk bisa dipahami dan didorong pemanfaatannya oleh daerah-daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing. Satu hal baru yang perlu didorong adalah sektor pariwisata yang saat ini programnya dalam pengelolaan Kemenko Perekonomian,” pungkas Sahli Haryo. (Tedy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar