Kemenag Gandeng Lembaga Filantropi, BRIN, hingga KNEKS Wujudkan Masjid Berdaya Berdampak

Kemenag Gandeng Lembaga Filantropi, BRIN, hingga KNEKS Wujudkan Masjid Berdaya Berdampak. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama (Kemenag) menjalin kolaborasi pentahelix dengan sejumlah lembaga strategis untuk menjalankan program Masjid Berdaya Berdampak (MADADA). Program ini merupakan upaya revitalisasi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.

Sejumlah mitra yang terlibat antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS), BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), serta Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ).

Selain itu, turut bergabung Rumah Wirausaha Masjid–DMI, Lembaga Takmir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTM PBNU), dan Lembaga Pengembangan Cabang, Ranting, Masjid PP Muhammadiyah, serta Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag.

“Mitra-mitra strategis ini sangat tertarik dan menyatakan komitmennya untuk mendukung dan berkolaborasi dalam pengembangan gerakan pemberdayaan umat melalui masjid ini,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Saat ini, tengah dirumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program yang akan menjadi landasan dalam program ini. Sejumlah opsi pelaksanaan MADADA dalam tahap pembahasan bersama para mitra.

Opsi pertama adalah mendorong masjid-masjid yang telah berdaya untuk turut memberdayakan masjid-masjid sekitarnya. "Misalnya MRBJ membina masjid-masjid di sekitar Bintaro," paparnya.

Opsi kedua, lanjutnya, menjalin sinergi dengan program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan, seperti oleh BAZNAS Microfinance Masjid. “Opsi ketiga yang tengah kami kaji adalah intervensi langsung kepada masjid-masjid besar di tingkat kecamatan melalui peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang juga berperan sebagai Ketua BKM Kecamatan,” ungkap Arsad.

Arsad menjelaskan, program MADADA dibangun atas dua pilar utama, yaitu berdaya dan berdampak. Pilar berdaya mencakup pengelolaan aset masjid secara profesional, optimalisasi aset zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola masjid.

“Sementara itu, pilar berdampak difokuskan pada pemberian manfaat nyata dari ekositem masjid bagi masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup jaminan sosial bagi marbot, beasiswa untuk anak takmir, layanan inklusif bagi difabel, serta pembentukan koperasi dan lapak UMKM di lingkungan masjid,” pungkas Arsad. (Dinda)
Share:

Menag Apresiasi Petugas, Kerja Keras Demi Kenyamanan Jemaah Haji

Menag Apresiasi Petugas, Kerja Keras Demi Kenyamanan Jemaah Haji. (Dok. Kemenag)

Arab Saudi, WaraWiri.net - Operasional ibadah haji sudah memasuki tahap akhir, pemulangan jemaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi para petugas yang telah bekerja keras memberikan pelayanan demi kenyamanan jemaah. Menag mengajak semua pihak untuk menghargai dedikasi mereka.

“Lihat sendiri petugas kita berjibaku di tengah lapangan yang sangat panas. Mereka juga punya, apa ya, harga diri. Mereka juga punya keluarga. Mereka juga punya pengorbanan. Jangan sampai mereka kita anggap nggak ada apa-apanya,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat menyapa jemaah kelompok terbang (kloter) 2 Debarkasi Lombok (LOP 02) saat akan pulang ke Tanah Air, di Madinah, Kamis (12/6/2025).

Menag juga menegaskan bahwa penyelenggaraan haji 2025 berjalan lancar, aman, dan normal. Tidak ada kondisi genting sebagaimana isu yang beredar. Hal itu menurut Menag bisa ditanyakan langsung kepada jemaah. “Jangan tanyakan kepada siapa pun, kecuali yang merasakannya, kan. Silakan” ujar Nasaruddin Umar.

Pelayanan Haji Baik dan Lancar

Pernyataan Menag diamini Moh. Rami, jemaah LOP 02 asal Lombok Tengah. Menurutnya, pelayanan Haji 2025 cukup lancar dan tak ada persoalan yang berarti.

“Fasilitas yang kami dapatkan baik hotel, makanan, dan transportasi berjalan lancar. Tak ada kendala, termasuk perjalanan pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna),” ujar Moh. Rami.

Rami yang berhaji bersama istri, juga mengaku selama proses Armuzna, dirinya lebih banyak berdoa agar ibadah dilancarkan dan bisa makbul. “Yang penting banyak bersabar karena jemaah sangat padat di Armuzna. Saya hanya banyak berdoa agar semua proses dilancarkan,” ungkapnya.

Kalau ada persoalan pada proses, kata dia, itu mungkin dialami jemaah yang tidak sabar dan berharap bisa sama di Tanah Air. “Kalau saya paham, bahwa kita ada jutaan orang di waktu yang sama, sehingga kita harus banyak berdoa dan sabar. Insya Allah akan mendapat perlindungan,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan jemaah lainnya, Sahwan Marzuki. Ia mengaku diberikan perjalanan haji yang cukup baik. “Alhamdulillah, saya diberi kesehatan. Mungkin saya banyak berdoa dan bersyukur mengenai hambatan kecil yang terjadi. Tapi soal pelayanan dan makanan, lebih dari cukup,” ucapnya.

Sahwan menyampaikan bahwa pelayanan selama di Tanah Suci berjalan dengan cukup baik. Ia bahkan menyebut makanan dan logistik yang diberikan kepada jemaah sangat istimewa. “Di pemondokan saya berjalan lancar dan tepat waktu, cuma menunya perlu variatif. Itu saja,” paparnya. (Fathi)
Share:

BMBPSDM Kemenag Dorong Penguatan SDM Melalui Moderasi Beragama dan Ekoteologi

BMBPSDM Kemenag Dorong Penguatan SDM Melalui Moderasi Beragama dan Ekoteologi. (Dok. Kemenag)

Yogyakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) Kementerian Agama berdasarkan moderasi beragama dan ekoteologi.

“Orientasi Kemenag harus memberikan dampak kepada umat, artinya agama harus mampu menjawab kebutuhan hakiki manusia yang memberi manfaat bersama. Hal ini sejalan dengan semangat moderasi beragama dan ekoteologi,“ ungkap Kaban Dhani saat memberikan keynote speech pada kegiatan Moderasi Beragama dan Ekotelogi, Manusia, Lingkungan, dan Warisan Gus Dur di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (13/6/2025).

Menurut Kaban Dhani, ikhtiar BMBPSDM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kompetensi ASN Kemenag adalah mendorong agar visi besar Kemenag tersebut menjadi ruang nyata. “Kita perlu menempatkan manusia sebagai aktor, subjek, dan objek pembangunan; termasuk dalam moderasi beragama dan ekoteologi,” paparnya.

Definisi tersebut, lanjut Kaban, menegaskan bahwa manusia merujuk pada kemampuan untuk mendayagunakan akalnya.

“Agama pun memandang akal sebagai hal utama. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka, nilai-nilai keagamaan hanya bisa dihayati oleh mereka yang memiliki pengetahuan yang kuat,” katanya.

Lebih lanjut, Kaban Dhani mengatakan bahwa BMBPSDM juga tengah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM Kementerian Agama agar mampu menjaga visi tersebut, yaitu manusia unggul, manusia yang mampu mendayagunakan akalnya.

Guru Besar UIN Sunan Gunung Djai Bandung tersebut juga menjabarkan kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, manusia diberi kemampuan berpikir, hati yang peka, sikap peduli, dan iman.

“Ini harus diberdayakan agar manusia mampu hidup damai, menjaga harmoni, dan merawat bumi sebagai tempat hidupnya,” tegasnya.

Selain menjaga hubungan manusia, Kaban Dhani juga menekankan pentingnya menjaga hubungan manusia dan lingkungannya. “Bumi satu-satunya tempat hidup manusia. Dalam ajaran agama, menjaga kelestarian alam bukan hanya sebuah doktrin agama, tapi juga doktrin kecerdasan manusia,” katanya.

Terakhir, Kaban mengungkapkan bahwa ekoteologi sebagai pendekatan penting yang dapat menjembatani ajaran agama dan visi menjaga kelestarian hidup manusia.

“Ini bukan hanya soal ajaran agama, tapi juga soal menjaga masa depan manusia, peradaban, dan bumi yang tengah terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan kesalahan manusia,” katanya menutup arahan.

Kegiatan Moderasi Beragama dan Ekotelogi, Manusia, Lingkungan, dan Warisan Gus Dur merupakan kerja sama BMBPSDM Kementerian Agama melalui Balai Litbang Agama Semarang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hadir pada kesempatan tersebut Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Noorhadi Hasan, Direktur Diktis Ditjen Pendidikan Islam Prof. Sahiron, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prof. Moch. Nur. Irwan, Sekretaris Prodi Magister Interdiciplinary Islamic Studies Dr. Subi Nur Isnaini, dan moderator Dr. Nina Mariani Noor. (Tedy)
Share:

Telkom Innovillage Lahirkan Semerbak-IoT, Alat Monitoring Cerdas Berbasis Internet of Things (IoT) untuk Membantu Pemeliharaan Bibit Padi Kering

Telkom Innovillage Lahirkan Semerbak-IoT, Alat Monitoring Cerdas Berbasis Internet of Things (IoT) untuk Membantu Pemeliharaan Bibit Padi Kering. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Membangun ketahanan pangan yang tangguh tidak dapat hanya bertumpu pada peran pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat sipil, dunia pendidikan, pelaku usaha, serta media untuk menciptakan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Sejalan dengan semangat penguatan ketahanan pangan, inisiatif PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendorong pemanfaatan digitalisasi dan menumbuhkan talenta digital Indonesia melalui program Innovillage yang telah memasuki tahun kelima dengan mengangkat tema pangan sebagai salah satu fokus inovasi.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan bahwa program Innovillage merupakan wujud nyata komitmen Telkom dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inovasi digital.

"Kami percaya bahwa inovasi sosial berbasis teknologi adalah kunci untuk menjawab tantangan nyata masyarakat, termasuk isu krusial seperti ketahanan pangan. Melalui Innovillage, kami mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berpikir kreatif, tetapi juga solutif dan berdampak langsung. Inovasi seperti Semerbak-IoT dan Egg Pasteurize menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia mampu melahirkan terobosan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Program ini bukan sekadar kompetisi, tetapi ekosistem kolaboratif yang terus kami perkuat agar kebermanfaatannya bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar,” ujar Hery.

Isu swasembada pangan kembali menjadi sorotan di tengah kompleksitas tantangan ketahanan pangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 Indonesia mengimpor sekitar 2,8 juta ton beras, 2,5 juta ton gandum, dan 600 ribu ton gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, data Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa distribusi pangan di Indonesia masih belum merata. Sekitar 30 persen produksi pangan nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, membuat daerah-daerah lain rentan terhadap kelangkaan dan fluktuasi harga. 

Kondisi ini menimbulkan suatu kontradiksi. Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri. Namun kenyataannya, ketergantungan pada impor sejumlah komoditas pokok masih tinggi. Jika tidak segera diatasi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga memperbesar risiko kerentanan sosial dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Pemerintah menargetkan tercapainya swasembada pangan nasional pada tahun 2027 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Upaya ini dipandang penting mengingat ketersediaan pangan yang stabil merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan negara. Namun, upaya mencapai swasembada pangan tentu tidak luput dari beragam tantangan.

Perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi, hingga alih fungsi lahan yang mencapai 100.000 hektare (ha) per tahun menjadi persoalan yang berpotensi menghambat cita-cita besar tersebut. Dibutuhkan sinergi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, agar upaya menuju swasembada dan kedaulatan pangan menjadi lebih kokoh serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Innovillage merupakan kompetisi inovasi sosial berbasis teknologi yang ditujukan bagi mahasiswa untuk mendorong lahirnya solusi aplikatif terhadap permasalahan di masyarakat. Melalui skema pitching, program ini mempertemukan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat dalam semangat kolaboratif. 

Program ini menjadi wadah bagi para inovator muda untuk menggabungkan teknologi digital dengan kearifan lokal dalam merespons berbagai tantangan sosial, termasuk krisis pangan. Sejak diluncurkan pada 2020, Innovillage telah melahirkan berbagai inovasi yang relevan dan berdampak langsung di lapangan. Kontribusinya pun turut mendukung pencapaian tiga poin utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Salah satu inovasi unggulan dalam program Innovillage adalah Semerbak-IoT, alat monitoring cerdas berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk membantu pemeliharaan bibit padi kering. Teknologi ini dikembangkan oleh tim dari Universitas Telkom dan telah diimplementasikan secara bertahap di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Semerbak-IoT dilengkapi fitur seperti pemantauan debit air, penyiraman otomatis, serta sensor lingkungan, yang memungkinkan petani memantau kondisi tanaman secara real-time. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam budidaya padi sejak tahap awal pertumbuhan.

Sementara itu, tantangan dalam mempertahankan kualitas telur menginspirasi tim mahasiswa dari Universitas Islam Malang untuk menghadirkan solusi inovatif bertajuk Photovoltaic Egg Pasteurize Electric Field. Inovasi ini merupakan mesin pasteurisasi berbasis kejut listrik yang didukung energi surya (photovoltaic), dirancang untuk memperpanjang umur simpan telur sekaligus menjaga kandungan nutrisinya. Dengan mengoptimalkan tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan, inovasi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.

“Maraknya problematika kerawanan bahan pangan dan stunting memotivasi kami untuk berkontribusi menyokong sektor ketahanan pangan Indonesia sesuai dengan tujuan pemerintah,” ungkap perwakilan tim Egg Pasteurize Nizhamuddin Mufid Azzurri. Selain merancang alat, tim juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Ganjaran agar dapat mengoperasikan serta merawat alat ini secara mandiri. Melalui inovasi, harapannya dapat menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan sekitar, tidak hanya mengurangi potensi kerugian peternak, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pencegahan stunting.

Inovasi-inovasi tersebut menjadi bukti bahwa Innovillage mampu mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia industri, program ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks inilah NGO Lokadesa hadir sebagai mitra kolaboratif yang memperkuat ekosistem Innovillage di lapangan. Sebagai inisiatif masyarakat sipil yang berfokus pada pemberdayaan desa melalui pendekatan pertanian berkelanjutan, Lokadesa percaya bahwa desa merupakan pondasi utama ketahanan pangan Indonesia. Melalui kerja sama strategis dengan Telkom dan Telkom University, Lokadesa turut mendampingi tim mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi yang selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.

“Harapan saya ke depan, program Innovillage dapat semakin meluas dan menjangkau lebih banyak kampus di seluruh Indonesia, agar semangat inovasi sosial menjadi gerakan bersama yang di-lead oleh Telkom bersinergi dengan Telkom University. Selain itu, saya berharap Innovillage semakin memastikan bahwa setiap program yang telah dibiayai benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya berhenti pada tahap awarding akhir tetapi juga melanjutkan dengan pendampingan jangka panjang, monitoring dampak, bahkan industrialisasi,” ungkap CEO Lembaga Sosial LOKADESA sekaligus reviewer pitching pada isu ketahanan pangan Noor Yahya.

Kolaborasi multipihak seperti yang dilakukan melalui Innovillage menjadi cerminan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dengan menyatukan kekuatan antara dunia akademik, industri, masyarakat sipil, dan komunitas desa, Indonesia dapat membangun sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Inovasi sosial berbasis teknologi tidak lagi menjadi sekadar proyek akademik, tetapi sebuah langkah konkret menuju transformasi sosial yang berdampak nyata. (Jio)
Share:

Proses Pengadaan melalui PaDi UMKM Semakin Optimal dengan API

Proses Pengadaan melalui PaDi UMKM Semakin Optimal dengan API. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Kebutuhan Application Programming Interface atau API sudah tak terhindarkan dewasa ini. API memungkinkan perusahaan menghubungkan secara otomatis sistem dan aplikasi yang dimiliki. Tujuannya, tidak lain untuk meningkatkan efisiensi operasional, fleksibilitas, dan integrasi dengan layanan pihak lain yang terhubung.

API juga membantu meningkatkan pengalaman pengguna, memungkinkan analisis data yang lebih baik, serta menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Dengan API, bisnis dapat mengotomatisasi proses, memperluas layanan, dan tetap kompetitif tanpa harus membangun teknologi dari nol. Salah satu contoh penggunaan API yang memberikan keuntungan bagi perusahaan secara langsung diberikan oleh platform digital unggulan dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), yaitu PaDi UMKM yang sudah berhasil mengintegrasikan System Application and Product (SAP) dengan PT Telkomsel.

Berangkat dari pentingnya API, kini PaDi UMKM menyediakan layanan integrasi API yang bisa digunakan oleh BUMN, pemerintah, maupun Perusahaan Swasta untuk mengoptimalisasi proses pengadaan barang atau jasa secara lebih efisien dan otomatis. Dengan integrasi ini, perusahaan dapat menghubungkan sistem mereka dengan sistem lain tanpa perlu input manual.

Dalam konteks supply chain atau rantai pasok, integrasi API membantu memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pemesanan, pengiriman, hingga pencatatan stok berjalan dengan lebih transparan, cepat, dan efisien. Hasilnya, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih seamless, mudah, dan menjadi lebih lancar tanpa hambatan karena semua sistem terhubung serta dapat berbagi informasi secara real-time.

Saat perusahaan mengintegrasikan API dengan PaDi UMKM, proses belanja pengadaan bisa langsung dilakukan di platform internal tanpa berpindah sistem. Keuntungannya, input manual menjadi berkurang dan meningkatkan akurasi serta efisiensi data pembelian. Selain itu, layanan ini juga dirancang untuk dapat di-customize sesuai kebutuhan bisnis tanpa biaya tambahan.

Integrasi API membuat perusahaan memperoleh akses yang mudah ke fitur-fitur serta data-data yang ada di PaDi UMKM. Hal ini membuat proses pengadaan menjadi semakin cepat, praktis, dan optimal. Terpenting, dengan terkoneksi ke PaDi UMKM maka perusahaan turut berkontribusi dalam mendukung belanja di UMKM, sehingga kesejahteraan pelaku usaha dalam negeri bisa semakin lebih baik.

Sebelum integrasi dengan PaDi UMKM dilakukan, sistem SAP Telkomsel masih berjalan secara manual sehingga proses pengadaan terasa lebih kompleks dan menyita waktu. Pengintegrasian SAP PaDi UMKM melalui API yang sudah Telkomsel miliki, termasuk juga fitur custom interface, telah berhasil mengatasi tantangan tersebut.

“Solusi dari PaDi UMKM sangat bagus! Hal ini menjadi concern kami, baik dari sisi policy maupun compliance, yang bisa terwujud dalam interkoneksi antara dua sistem SAP yang kami miliki dan PaDi UMKM. Kami merasakan kemudahan dalam bertransaksi sekaligus juga terlindungi secara hukum dan aturan yang berlaku,” ungkap Vice President E-Commerce, General, Area & Enabler Procurement Telkomsel Dimas Anom Wicaksono.

Integrasi ini nyatanya telah berhasil membantu pengadaan di Telkomsel menjadi lebih efektif dan efisien. “Setelah integrasi, proses pengadaan kami menjadi lebih comply dan kami bisa melakukan cost efficiency, lebih lanjut belanja ke UMKM juga semakin meningkat,” tutup Dimas.

PaDi UMKM tidak sekadar marketplace B2B yang mempertemukan pelaku usaha dengan BUMN dan perusahaan swasta, lebih dari itu PaDi menghadirkan berbagai solusi yang siap untuk dimanfaatkan market. Temukan berbagai keunggulan itu, di https://padiumkm.id/. (Fatimah)
Share:

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Pembentukan Koperasi Desa Berdampak Pada Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Pembentukan Koperasi Desa Berdampak Pada Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih meminta pemerintah memastikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdampak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya siap mengawasi jalannya program inisiatif ini.

"Ombudsman RI tahun 2023 - 2024 telah menerima 153 laporan masyarakat terkait permasalahan koperasi. Dengan rincian substandi pengawasan koperasi 39 aduan, pembinaan koperasi 12 aduan, pembentukan koperasi 8 aduan dan laporan lainnya 94 aduan. Hal ini menunjukan pentingnya pemerintah menyusun skema integratif dalam pembangunan koperasi desa yang melibatkan kementerian dan lembaga. Sehingga, hak-hak warga yang dilayani oleh koperasi tetap terlindungi," jelas Najih saat memberikan sambutan dalam Diskusi Tematik Problematika Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih: Tantangan dan Dampak Terhadap Pemerintah Desa dan Keberlanjutan KUD dan BUMDES, Kamis (12/6/2025).

Dalam forum tersebut, Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, turut menyampaikan masukan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Dampak utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Namun, keberhasilan sangat tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengurus, serta dukungan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

"Terdapat tiga saran perbaikan yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya Menteri Koperasi RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Pertama, penyempurnaan petunjuk teknis terkait pengawasan kinerja dan akuntabilitas anggaran koperasi desa merah putih. Kedua, pentingnya melibatkan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan, ketiga pemerintah mengedepankan partisipasi bermakna dalam hal ini, menyediakan kanal pengaduan. Sehingga, masyarakat diberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi desa merah putih," terang Dadan.

Dadan juga mengingatkan bahwa aspek anggaran tidak boleh diabaikan. Pemerintah telah menganggarkan Rp200 triliun untuk program prioritas nasional ini, sehingga harus diiringi dengan sistem pertanggungjawaban yang kuat.

"Pertanggungjawaban pemakaian anggaran Koperasi Desa Merah Putih harus dilakukan secara struktural kepada unit pemerintahan dan masyarakat. Perlu ada standarisasi dalam pembiayaan program usaha koperasi untuk meminimalisir potensi kredit macet," tutup Dadan.

Turut hadir sebagai narasumber, Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD, Sutoro Eko Yunanto. (Budi)
Share:

Ombudsman RI Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola DAK Fisik Sektor Pendidikan

Ombudsman RI Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola DAK Fisik Sektor Pendidikan. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di sektor pendidikan, serta pembenahan sistem perencanaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih partisipatif, berbasis kebutuhan nyata, dan berorientasi pada kebermanfaatan publik. Hal ini disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan dalam program pengadaan laptop oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun anggaran 2021.

"Barang publik tidak boleh hanya menjadi komoditas proyek serapan anggaran, tetapi harus menjadi instrumen peningkatan layanan. Negara tidak boleh abai terhadap prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, dan kebijakan apa pun harus diletakkan pada kepentingan masyarakat," ujar Yeka di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan kebijakan pengadaan harus dilandasi oleh prinsip kebermanfaatan, efisiensi, partisipasi, dan transparansi. Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang berdampak bagi masyarakat.

Terkait kasus pengadaan laptop Chromebook senilai hampir Rp9,9 triliun yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung, menurut Yeka kasus ini bukan semata perkara hukum. Ia menilai peristiwa ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi peringatan penting bagi negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara adil, akuntabel, dan partisipatif.

"Ombudsman perlu untuk merespons masalah ini agar menjadi perhatian bersama baik bagi pemerintah maupun publik. Saat ini Ombudsman sedang menangani laporan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa di salah satu universitas negeri di bawah Kemendikbudristek, yang mana Ombudsman menemukan maladministrasi dalam proses pengadaannya dengan masalah yang serupa dengan kasus tersebut," ungkap Yeka.

Selain itu, Yeka menerangkan, dalam penanganan laporan masyarakat terkait pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Ombudsman, ditemukan permasalahan yang menjadi titik kritis pelaksanaan pengadaan melalui sistem e-Purchasing (e-Katalog LKPP). Hal ini membuka ruang terjadinya perbuatan maladministrasi melalui pengondisian pengadaan barang yang mengarahkan kepada spesifikasi atau merek tertentu. Mirip dengan dugaan masalah yang saat ini terjadi dalam kasus pengadaan laptop Chromebook.

Yeka mengatakan, program pengadaan laptop tersebut menunjukkan indikasi kuat terjadinya maladministrasi dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan yang tidak melibatkan satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, hingga distribusi perangkat ke sekolah-sekolah yang bahkan belum memiliki infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet. 

Selain itu, Ombudsman RI menemukan bahwa tahapan dan ketentuan pengelolaan DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 dan PMK Nomor 198/PMK.07/2021 sebagian besar tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Usulan dari daerah tidak dilakukan, pelaksanaan tidak berbasis rencana kegiatan pemerintah daerah, dan pengadaan dilakukan tanpa verifikasi atas kesiapan penerima. Kondisi ini merupakan bentuk penyimpangan prosedural yang mengarah pada maladministrasi.

Terdapat pula indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penentuan arah kebijakan. Rekomendasi internal yang menyatakan bahwa Chromebook belum sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan di Indonesia diabaikan, namun program tetap dijalankan. Penetapan spesifikasi teknis yang hanya mengakomodasi satu sistem operasi (Chrome OS) menimbulkan kekhawatiran akan diskriminasi dalam pengadaan serta potensi praktik tidak sehat dalam persaingan penyedia barang/jasa pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya pengondisian yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kebermanfaatan publik. 

Yeka mengatakan, masalah ini muncul saat pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran nasional, sehingga banyak program pembangunan dan perbaikan sekolah berpotensi harus ditunda atau dibatalkan. Kondisi ini memprihatinkan, karena bersamaan dengan meningkatnya risiko lebih dari 3 juta anak Indonesia putus sekolah akibat terbatasnya akses pendidikan yang layak. Pelayanan publik di sektor pendidikan kini berada dalam kondisi rawan, tertekan oleh keterbatasan anggaran dan rentan terhadap penyimpangan yang merusak kepercayaan masyarakat.

Berkaca dari kasus pengadaan laptop ini, telah terjadi dugaan maladministrasi serius dalam seluruh siklus pengadaan. Kegagalan ini berdampak langsung pada hak masyarakat atas pendidikan bermutu, sekaligus memperlihatkan lemahnya tata kelola perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran negara. 

"Untuk itu, perlu atensi khusus dari pemerintah agar DAK Fisik atau sumber anggaran lainnya di sektor pendidikan penggunaannya betul-betul diprioritaskan untuk mengatasi kebutuhan pelayanan terkait permasalahan akses pendidikan oleh masyarakat, dan proses pengadaannya harus dilakukan dengan standar transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang tinggi," tutup Yeka. (Dimas)
Share:

Indonesia-Singapura Sepakat Bangun Kawasan Industri Berkelanjutan

Indonesia-Singapura Sepakat Bangun Kawasan Industri Berkelanjutan. (Dok. Kemen ESDM)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani tiga Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) terkait pengembangan energi ramah lingkungan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi Singapura Tan See Leng. Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak dan dapat menjadi model bagi kerja sama regional lainnya.

"Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dalam proses panjang untuk menunjukkan komitmen antara Pemerintah Singapura dan Indonesia dalam melakukan kerja sama pada energi hijau, khususnya ada 3 poin, yaitu perdagangan listrik energi yang bersih, kemudian CCS (Carbon Capture Storage), dan yang ketiga adalah kita membangun kawasan industri hijau bersama di Kepri (Provinsi Kepulauan Riau)," ujar Bahlil pada seremoni penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/6).

Kerja sama pengembangan energi ramah lingkungan antar kedua negara ini dituangkan dalam 3 MoU tentang Zona Industri Berkelanjutan (Sustainable Industrial Zone/SIZ); MoU Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi; dan MoU Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.

Ditegaskan Bahlil, kesepakatan Indonesia dan Singapura ini mencerminkan tekad kuat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencapai target iklim masing-masing negara, tetapi juga untuk mencapai kemakmuran bersama dan keberlanjutan regional. Kerja sama yang dilakukan, kata Bahlil, harus menguntungkan kedua belah pihak.

"Hubungan kerja samanya harus kita lakukan tapi win-win. Kita kirim listrik ke saudara kita di Singapura, sekarang dalam hasil negosiasi, nanti Pemerintah Singapura bersama-sama dengan Indonesia untuk membangun kawasan industri bersama, agar maju bersama-sama. Kita membangun hilirisasi di sini dan teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita di Singapura, ya kita kirim energi baru terbarukan," tutur Bahlil.

Salah satu kerja sama yang disoroti adalah MoU tentang Zona Industri Berkelanjutan, yang akan mendorong pengembangan kawasan industri hijau, khususnya di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan industri ini dibangun untuk menarik investasi energi baru dan terbarukan serta mendukung perdagangan listrik lintas batas. Sebagai langkah awal, dilakukan pembentukan SIZ Taskforce bersama, dengan Kementerian ESDM sebagai co-chair dari pihak Indonesia, yang akan memastikan realisasi ruang lingkup industri rendah karbon dan berkelanjutan, serta didukung oleh infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif.

Adapun ruang lingkup industri di SIZ yaitu energi rendah karbon dan penyimpanan/baterai, industri berkelanjutan dan industri pendukung, logistik serta sektor yang relevan lainnya. Selain itu akan dilakukan pula upaya peningkatan iklim investasi berupa penyediaan infrastruktur pendukung, perizinan yang lebih sederhana, dukungan lintas sektor, dan keamanan dan kepercayaan aliran data lintas batas.

MoU lainnya yang ditandatangani adalah tentang Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi. MoU ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di sektor kelistrikan. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh keinginan Singapura untuk mendapatkan pasokan listrik bersih dari Indonesia, yang akan mendukung industri hijau di kedua negara dan secara signifikan menurunkan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan.

Sementara, MoU dalam Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas dilakukan dengan pertimbangan Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang melimpah di formasi geologi yang telah habis masa operasinya, sementara Singapura membutuhkan opsi penyimpanan karbon lintas batas karena keterbatasan geografisnya. MoU ini akan menjadi landasan hukum dan teknis untuk penangkapan, transportasi, dan penyimpanan CO2 secara lintas batas, berdasarkan aturan akuntansi karbon internasional. (Alif)
Share:

Hadiri Konferensi Infrastruktur di JICC, Kepala Barantin Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan

Hadiri Konferensi Infrastruktur di JICC, Kepala Barantin Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan. (Dok. Barantin)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JICC) hari ini. Dalam pidato kuncinya, Presiden menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun infrastruktur tangguh dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan, Srimulyani, serta pimpinan Kementerian/Lembaga terkait. Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean, juga hadir dan menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan infrastruktur pertanian dan sistem karantina nasional.

Kabarantin menyuarakan urgensi penguatan infrastruktur pertanian dan sistem karantina nasional. Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus bersinergi dengan sistem perlindungan pangan.

“Infrastruktur yang kuat tidak hanya soal jalan tol dan bendungan, tetapi juga jaringan laboratorium dan fasilitas karantina yang memastikan ketahanan pangan kita terjamin,” tutur Sahat, seraya menggarisbawahi peran krusial karantina dalam mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan.

Konferensi ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam merancang kota masa depan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional dan regional, serta puluhan proyek prioritas yang dipamerkan, ICI 2025 menjadi cermin bagaimana Indonesia memosisikan diri sebagai negara berkembang yang serius membangun infrastruktur cerdas, hijau, dan tangguh. (Putra)
Share:

Menhut: Pembangunan-Kelestarian Alam Bisa Jalan Bersamaan, Asal Jangan Ada Kongkalikong

Menhut: Pembangunan-Kelestarian Alam Bisa Jalan Bersamaan, Asal Jangan Ada Kongkalikong. (Dok. Kemenhut)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Menhut Raja Antoni meninjau pelaksanaan pengelolaan tambang yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kunjungan dilakukan ke PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Jumat (13/6/2025). Dalam kunjungannya Menhut didampingi oleh Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Head of Mine Sorowako Iqbal Alfarobi hingga Komisaris Mind id Grace Natalie.

PT Vale Indonesia sendiri merupakan salah satu perusahaan pertambangan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Menhut mengatakan PT Vale Indonesia melakukan pertambangan secara berkelanjutan dan menunjukkan bahwa proses pertambangan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Hari ini saya mengunjungi PT Vale yang tercatat sebagai salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan pertambangan secara berkelanjutan. Saya ingin membuktikan, dan hari ini saya langsung menyaksikan, bagaimana proses pertambangan mereka yang memang sangat sesuai dengan aturan, sumber energinya dari air, kemudian kaidah-kaidah dipenuhi," ujar Menhut Raja Antoni.

Dalam kunjunganya Menhut meninjau beberapa lokasi dan fasilitas pendukung kegiatan penambangan PT Vale, termasuk arboretum Himalaya yang merupakan salah satu lokasi konservasi hingga hasil reklamasi. Menhut menyebutkan adanya pengelolaan yang baik membuktikan bahwa pembangunan dan menjaga alam dapat berjalan bersamaan.

"Ini menandakan bahwa sebenarnya antara pembangunan dengan lingkungan itu bisa berjalan, antara ekologi dan ekonomi itu bisa berjalan kalau pertama regulatornya bisa memastikan atau menegakkan aturan dengan baik, tidak kongkalikong, tidak negosiasi dan pihak swastanya. Juga memiliki komitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik untuk alam," tuturnya.

Raja Antoni menyebut pihaknya akan kembali membahas dan memformulasikan aturan agar nantinya dapat dipatuhi oleh para perusahaan. Agar para pemegang PPKH maksimal dalam menjaga kelestarian alam.

"Pulang dari sini saya akan duduk bareng, kita formulasikan best practice apa yang bisa kita pelajari dari sini, dan nanti kita akan buat sebuah aturan yang baru, juklak juknis yang baru. Sekali lagi kita membuka ruang untuk memberikan PPKH tapi juga diikuti dengan tanggung jawab yang maksimal, untuk keberlanjutan alam kita untuk anak cucu kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, pertambangan berkelanjutan (sustainable mining) merupakan praktik pertambangan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, maupun perekonomian. (Slamet)
Share:

Buka Indofest 2025, Menhut Ajak Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

Buka Indofest 2025, Menhut Ajak Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama dengan Menteri Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman membuka pameran outdoor terbesar se-Asia Tenggara yaitu Indonesia Outdoor Festival (Indofest) tahun 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/06/2025).

Menhut menyambut baik terselenggaranya Indofest 2025 ini, dalam sambutannya mengajak para pengunjung yang umumnya adalah pecinta alam untuk berwisata di Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) di Indonesia. Menhut menerangkan bahwa Indonesia memiliki 57 TN dan 134 TWA yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

"Kami berharap semakin banyak anak-anak muda yang dapat menikmati indahnya lansekap alam Indonesia, dapat menikmati keanekaragaman flora dan fauna, serta keanekaragaman budaya di TN dan TWA," ujar Menhut.

Menhut menegaskan bahwa wisata alam di TN dan TWA bukan mass tourism, melainkan eco tourism yang memiliki tujuan konservasi yang saling memberikan manfaat bagi pengunjung dan alam itu sendiri.

"Enjoy dan nikmati wisata alam kita, tapi jangan sampai merusak! Jangan ambil apapun kecuali foto, ambil semua memori indah di sana, tapi jangan tinggalkan sampah di tempat wisata alam!" ujar Menhut.

Menhut kemudian menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini melalui Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendigitalisasi sistem tiket masuk. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan sistem kuota pengunjung demi menjaga daya dukung dan daya tampung TN TWA, serta transparansi keuangan.

"Kita akan terapkan kuota yang lebih ketat, bukan dilarang untuk wisata alam naik gunung misalnya, tapi kuotanya yang dibatasi untuk kepentingan ekosistem dan kenyamanan pengunjung," terang Menhut.

Menhut melanjutkan, nantinya seluruh TN dan TWA akan menerapkan sistem e-ticketing dan pembayaran secara cashless. Menurutnya, hingga saat ini perkembangan sistem digitalisasi tersebut telah mencapai 87%. Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk yang diperoleh nantinya akan digunakan kembali memperbaiki ekosistem dan infrastruktur kawasan.

Dalam gelaran Indofest 2025 ini, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PJL) Ditjen KSDAE membuka booth pameran yang menyajikan paket-paket wisata alam menarik dari berbagai Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) di Indonesia. Di Booth PJL KSDAE ini, pengunjung dapat menemukan berbagai informasi wisata berbasis konservasi, lengkap dengan jalur penjelajahan, atraksi satwa liar, hingga program edukasi lingkungan.

Kementerian Kehutanan juga mengisi salah satu sesi talkshow dengan tema Jelajah Taman Nasional dan Taman Wisata Alam di Indonesia. Talkshow ini menjadi momen peluncuran inovasi bertajuk “JELAJAH TN & TWA”, sebuah program yang dirancang untuk memperkenalkan taman nasional kepada generasi muda melalui pengalaman langsung sebagai Park Rangers atau petugas di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Mengusung tagline “Exploring, Admiring, Experiencing, and Educating Travel”, program Jelajah TN & TWA tidak hanya menawarkan petualangan, tetapi juga pembelajaran dan keterlibatan aktif generasi muda dalam konservasi. Talkshow ini sukses memantik minat pengunjung. Banyak di antara mereka yang langsung mendaftar dan tertarik mengikuti program Jelajah TN & TWA. Pendaftaran masyarakat melalui Instagram dan TikTok @ayoketamannasional_official.

Pendaftaran peserta resmi dibuka melalui kanal media sosial dan website Direktorat PJL Ditjen KSDAE. Program ini terbuka bagi masyarakat umum usia 18–40 tahun, yang aktif di media sosial dan memiliki minat pada wisata alam berkelanjutan. Tahun ini, terdapat 7 lokasi kegiatan Jelajah TN & TWA yang telah terjadwal, tersebar dari barat hingga timur Indonesia, yaitu:
(1) Juni – Taman Nasional Baluran
(2) Juli – Taman Nasional Way Kambas/Taman Nasional Tesso Nilo
(3) Agustus – Taman Nasional Ujung Kulon
(4) September – Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
(5) Oktober – Taman Nasional Tanjung Puting
(6) November – Taman Nasional Laiwangi Wanggameti (Matalawa)

Setiap peserta terpilih akan mengikuti perjalanan terbatas dengan pengalaman menjadi bagian dari tim lapangan—melayani pengunjung, mengenal flora-fauna endemik, hingga membuat konten digital positif tentang kawasan konservasi yang dikunjungi. (Junaedi)
Share:

Pemerintah Dorong Arah Baru Kebijakan Pembangunan SDM dan Sektor Informal Digital

Pemerintah Dorong Arah Baru Kebijakan Pembangunan SDM dan Sektor Informal Digital. (Dok. Kemenko PMK)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah mendorong sinergi lintas sektor dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital, khususnya di sektor informal. Hal ini dibahas dalam kegiatan Simposium Integrasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sektor Informal Digital, yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Simposium dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ojat Darojat. Ia menekankan pentingnya memahami lebih dalam dinamika SDM digital informal yang kian prospektif.

Ojat meyakini, ke depan peluang di sektor digital informal akan semakin terbuka. Dengan pemanfaatan teknologi digital, para pelaku ekonomi informal mampu meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pemasaran, dan berinovasi.

"Momentum simposium ini penting untuk merumuskan langkah-langkah implementatif agar sektor ini menjadi soko guru ekonomi ke depan," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam arahannya menyoroti pentingnya penguatan SDM digital sebagai kunci menghadapi tantangan kesenjangan keterampilan. Menurutnya, meskipun ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat dan telah menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi kesenjangan talenta digital.

"Ini kondisi paradoks. Ekonomi digital tumbuh tinggi, tapi kesenjangan keterampilan bisa menjadi penghambat. Kita harus melakukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Menko PMK memaparkan lima langkah strategis yang perlu dikawal bersama, yakni: transformasi sistem pendidikan digital, percepatan pembangunan platform talenta digital nasional, penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan digital, kolaborasi multipihak, serta penguatan tata kelola untuk keberlanjutan jangka panjang.

"Transformasi digital ini butuh perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus menjadi fasilitator, sementara industri dan akademisi menjadi mitra strategis untuk investasi masa depan," ujarnya.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie turut menyoroti pentingnya kecakapan dalam menggunakan kecerdasan buatan (AI) secara cerdas dan bijak bagi pelaku ekonomi digital informal. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam merancang kurikulum dan menyiapkan SDM yang mampu menggunakan serta mengevaluasi AI secara tepat, termasuk untuk keperluan pemasaran digital.

Ia juga menekankan pentingnya kemitraan erat antara perguruan tinggi dan industri dalam merancang kurikulum berbasis AI dan kebutuhan pasar kerja, serta membuka akses bagi pelaku ekonomi digital informal melalui skema mikrokredensial.

"Pemerintah harus menjembatani industri dan perguruan tinggi agar bisa merancang program vokasi berbasis kebutuhan industri. Kampus komunitas dapat menjadi jembatan untuk mengubah keterampilan informal menjadi pengakuan formal melalui pendidikan tinggi," ujarnya.

Simposium ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenparekraf, lembaga riset seperti Celios, CSIS, dan SMERU, serta pelaku industri dari Grab dan LinkedIn. Para peserta dari kalangan birokrasi, akademisi, dan pelaku industri mengikuti kegiatan ini secara antusias dan aktif berpartisipasi dalam sesi Collaborative Working Group untuk merumuskan arah kebijakan pengembangan SDM dan sektor digital informal yang inklusif dan berkelanjutan. (Evi)
Share:

TNI AL Gagalkan Penyelundupan BBM Dan Hasil Laut Bernilai Tinggi Di Perairan Perbatasan RI-PNG

TNI AL Gagalkan Penyelundupan BBM Dan Hasil Laut Bernilai Tinggi Di Perairan Perbatasan RI-PNG. (Dok. Puspen TNI)

Papua, WaraWiri.net - TNI AL dalam hal ini Lantamal X Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis pertalite, hasil laut berupa sirip hiu, gelembung ikan dan teripang. Hal tersebut diungkapkan Komandan Lantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Freddy Jhon H. Pardosi yang diwakili oleh Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Lantamal X, Kolonel Laut (P) Dedy Obet saat memimpin Press Conference hasil Operasi Penegakan Hukum Laut di Kantor Satrol Lantamal X, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Rabu (11/6).

Dalam operasi ini, TNI AL berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG), yang jika dirinci penyelundupan tersebut adalah bahan bakar jenis pertalite sebanyak 800 liter ke wilayah PNG, dan penyelundupan hasil laut bernilai ekonomi tinggi dari PNG ke Indonesia, yaitu 32 karung sirip hiu seberat 100 kg, Gelembung ikan seberat 10 kg dan Teripang seberat 10 kg.

Kronologis penangkapan penyelundupan ini bermula pada 10 Juni 2025 saat Tim Ten Quick Response (XQR) Lantamal X yang menggunakan kapal patroli Patkamla Metu Debi III.10.23, melaksanakan patroli sektor dari Dermaga Satrol Lantamal X ke wilayah Perairan Perbatasan RI-PNG. Saat melintas di Perairan Hamadi, tim mendeteksi secara visual satu unit longboat yang mencurigakan bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah Tanjung Jar.

Melihat pergerakan tersebut, tim melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kapal tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan: 1 orang WNI, 2 orang warga PNG tanpa identitas dan Muatan 20 jerigen 35 liter, 3 jerigen 55 liter Pertalite, 1 unit TV, dan 6 unit telepon genggam.

Keesokan harinya, di Perairan Tanjung Suaja, tim kembali mendeteksi longboat mencurigakan bergerak cepat dari arah Base G menuju Hamadi. Setelah dilakukan pengejaran dan penghentian, dilakukan pemeriksaan awal dengan hasil 1 orang WNI, 2 orang warga PNG tanpa identitas. Dari penangkapan tersebut, petugas mendapati barang bukti berupa sirip hiu seberat 100 kg, gelembung ikan 10 kg, dan 10 kg teripang

"Kami berkomitmen menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut demi terwujudnya stabilitas keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Lantamal X Jayapura sebagai satuan kewilayahan TNI AL di ujung timur perbatasan RI-PNG, akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara." ujar Dansatrol Lantamal X saat membacakan sambutan Danlantamal X Jayapura.

Keberhasilan Operasi ini menjadi bukti konkret sinergi antara TNI AL dan instansi terkait dalam memberantas aktivitas ilegal demi mewujudkan laut Indonesia yang aman dan tertib. Hal tersebut merupakan perintah langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang tertuang dalam Program Prioritasnya. (Deni)
Share:

Edukasi Maritim, Koarmada I Terima Kunjungan Anak TK Mawar Tanjungpinang

Edukasi Maritim, Koarmada I Terima Kunjungan Anak TK Mawar Tanjungpinang. (Dok. Puspen TNI)

Tanjungpinang, WaraWiri.net - Dalam rangka memberikan pengetahuan dan edukasi sejak usia dini, Komando Armada I menerima kunjungan anak-anak TK Mawar Tanjungpinang, di Mako Koarmada I, Tanjungpinang, Kamis 12 Juni 2025.

Sebanyak 30 orang anak dan 6 orang guru pendamping diterima oleh Staf Dispotmar Koarmada I yang memperkenalkan TNI Angkatan Laut, alutsista, serta memberikan edukasi tentang dunia kemaritiman.

Anak-anak juga diajak berkeliling lingkungan Mako Koarmada I, mengunjungi Patung Malahayati, Monumen Meriam, Monumen Pesawat, dan Taman Garda Samudera. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap laut dan menumbuhkan semangat kebangsaan sejak dini. (Bambang)
Share:

Indo Defence 2024, Panglima TNI Bahas Kerjasama Militer dengan Panglima Negara Sahabat

Indo Defence 2024, Panglima TNI Bahas Kerjasama Militer dengan Panglima Negara Sahabat. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Courtesy Call (CC) dari pejabat militer negara sahabat, secara berturut-turut dari Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Arab Saudi, Air Chief Marshal Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, dilanjutkan dari Iran, Commander of the Iranian Army Ground Forces BG Kyomars Heydari Panghaleh.

Rangkaian CC dalam Indo Defence ini, Panglima TNI juga bertemu dengan Vice Chief Of Defence Forces Headquarters Timor Leste General Calisto Santos Coli, Deputy Commander In Chief Of the Royal Cambodian Armed Forces General Mak Sarun, dan United Nations Command Deputy Commander Canada, Ltg Derek Macaulay, di sore harinya, bertempat di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, (12/06/2025).

Panglima TNI menyambut hangat kedatangan para pejabat militer negara sahabat, "saya mengucapkan selamat datang di Indonesia dan terima kasih atas kesediaan bertemu dengan saya disela-sela kegiatan Indo Defence Expo dan Forum 2024", Ucap Panglima TNI.

Indo Defence 2024 ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan kerja sama militer, "TNI sangat berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama militer, latihan bersama, dan program peningkatan kemampuan prajurit", jelas Panglima TNI.

Diskusi yang produktif dalam pertemuan yang berlangsung hari ini, untuk terus meningkatkan interaksi, kolaborasi dan kerja sama serta diplomasi antara TNI dan Angkatan Bersenjata negara-negara sahabat guna menjaga stabilitas perdamaian dunia, ini sesuai dengan tema Indo Defence 2024 Expo& Forum " Defence Partnerships For Global Peace and stability". (Siti)
Share:

Gubernur Akmil Kunjungi Taruna dan Tinjau Proyek Desalinasi di Latsitarda Nusantara XLV/2025

Gubernur Akmil Kunjungi Taruna dan Tinjau Proyek Desalinasi di Latsitarda Nusantara XLV/2025. (Dok. Puspen TNI)

Banten, WaraWiri.netGubernur Akademi Militer, Mayjen TNI Arnold A.P. Ritiauw, melakukan kunjungan kerja ke lokasi latihan taruna dalam rangka Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda Nusantara) XLV/2025. Kunjungan ini berlangsung di SMA Negeri 4 Serang, Kecamatan Kasemen, dan disambut langsung oleh Komandan Resimen Taruna Latihan Danmentarlat Kolonel Arh Tri Sugiyanto, S. Sos. Danyon Wreda Letkol Inf Cecep, Danyon Madya Letkol Inf Sutaji serta Pak camat kasemen dan tokoh masyarakat setempat.

Kunjungan ini dalam rangka untuk meninjau langsung pelaksanaan kegiatan Latsitarda yang menjadi ajang pembentukan integrasi, karakter kebangsaan, serta pengabdian sosial bagi para taruna dari berbagai matra. Kehadiran Gubernur Akademi Militer memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi para peserta latihan, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Akmil juga meninjau proyek desalinasi air yang berada di wilayah Kecamatan Kasemen. Proyek ini merupakan bagian dari program kegiatan sosial Latsitarda Nusantara yang sangat di kebutuhkan masyarakat akan akses air bersih, sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi taruna dalam membantu masyarakat setempat.

Kegiatan kunjungan ini guna mendukung keberhasilan Latsitarda Nusantara XLV/2025 sebagai sarana pembelajaran lapangan yang memperkuat integrasi antartaruna serta membentuk calon pemimpin TNI-Polri masa depan yang tangguh, humanis, dan berwawasan kebangsaan. (Evi)
Share:

Resmi Perkuat Satkor Koarmada II, KRI Bung Hatta-370 Tiba Di Surabaya

Resmi Perkuat Satkor Koarmada II, KRI Bung Hatta-370 Tiba Di Surabaya. (Dok. Puspen TNI)

Surabaya, WaraWiri.net - Setelah resmi diserahkan dan dinyatakan siap operasional, KRI Bung Hatta-370 kini memperkuat jajaran Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II. Kapal perang terbaru ini tiba dan sandar di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya, dan disambut langsung oleh Dansatkor Koarmada II, Kolonel Laut (P) Rafael Dwinatu A. P., Kamis (12/6).

Kehadiran kapal ini merupakan bagian dari langkah strategis TNI Angkatan Laut dalam memperkuat unsur tempur laut guna menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia, khususnya di wilayah kerja Koarmada II.

Dalam momen penyambutan, Dansatkor Koarmada II melaksanakan inspection ship dan secara simbolis menyerahkan bendera KRI kepada Komandan KRI Bung Hatta-370, Letkol Laut (P) Ramli Arif, menandai kesiapan kapal dan personel untuk melaksanakan tugas-tugas operasi.Kepada Komandan serta para prajurit pengawak KRI Bung Hatta-370, Dansatkor Koarmada II menyampaikan pesan langsung dari Pangkoarmada II Laksda TNI I. G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., yang mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. "Kalian adalah prajurit pilihan yang dipercaya oleh pimpinan TNI AL. Tunjukkan kebanggaan itu dengan memberikan yang terbaik dalam setiap penugasan," ujar Dansatkor menyampaikan pesan Pangkoarmada II.

Selain itu, Pangkoarmada II juga menekankan pentingnya menjaga etika, disiplin, dan loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta selalu mematuhi peraturan sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas sebagai prajurit TNI AL.

Menutup sambutannya, Dansatkor menyampaikan penekanan Pangkoarmada II agar seluruh personel mengedepankan semangat "bekerja sama dan sama-sama bekerja", serta menjadi prajurit yang tanggap, tanggon, dan trengginas demi mendukung keberhasilan tugas-tugas Koarmada II.

Dengan bergabungnya KRI Bung Hatta-370, kekuatan tempur laut Koarmada II semakin kokoh dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut nusantara. (Isna)
Share:

Ombudsman Soroti Lemahnya Transparansi dan Pemetaan Sekolah dalam SPMB

Ombudsman Soroti Lemahnya Transparansi dan Pemetaan Sekolah dalam SPMB. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ombudsman RI menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama lemahnya transparansi informasi dan belum optimalnya pemetaan daya tampung sekolah terhadap jumlah calon peserta didik. Ketidakseimbangan ini berdampak pada terbatasnya akses pendidikan, khususnya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih kuat. "Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat, serta penting untuk mengingatkan kembali soal lemahnya pemetaan daya tampung. Diharapkan, ke depan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi," ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai slot kosong di sekolah, yang membuka celah terjadinya praktik jual beli kursi atau akses jalur titipan. "SPMB adalah semangat baru dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia. Ini bukan hanya soal memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga bagian dari membangun peradaban," lanjutnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Indraza saat menjadi narasumber dalam Forum Bersama Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, pada Rabu (11/6) di Jakarta.

Forum ini diselenggarakan sebagai respons terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB, seperti praktik kecurangan, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, dalam pembukaan forum menegaskan pentingnya nilai keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan SPMB. "Keadilan terletak pada proses yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak guna memastikan proses berjalan dengan benar," ujarnya.

Ia juga menambahkan, "Kita harus mengurangi 'drama' dalam pelaksanaan SPMB. Pengawasan itu penting, namun ketika pengawasan dilakukan secara berlebihan, justru menunjukkan bahwa kita belum dewasa dan gagal dalam membangun peradaban yang baik."

Forum ini turut diisi dengan penandatanganan Lembar Komitmen Bersama Dukungan Pelaksanaan SPMB yang Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa Diskriminasi.

Acara ini dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; inspektorat daerah; dinas pendidikan; Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP); Komisi X DPR RI; Kantor Staf Presiden; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Sosial; Kementerian Agama; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bappenas; BPKP; Kejaksaan Agung; KPAI; Komisi Nasional Disabilitas; serta berbagai lembaga pengawasan lainnya. Forum ini bertujuan membangun sinergi pengawasan yang kolaboratif dalam pelaksanaan SPMB di seluruh Indonesia. (Burhan)
Share:

Bersama Innovillage, Mahasiswa Hadirkan Inovasi Alternatif Pencegahan Stunting

Bersama Innovillage, Mahasiswa Hadirkan Inovasi Alternatif Pencegahan Stunting. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada anak. Salah satu upaya nyata dalam pengentasan stunting hadir melalui program Innovillage yang diinisiasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam mendorong pemanfaatan digitalisasi dan menumbuhkan talenta digital Indonesia. Bersama Innovillage, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diberikan wadah dan kesempatan untuk merancang serta merealisasikan proyek inovasi sosial berbasis teknologi digital. Pada tahun ini, beberapa ide kreatif dari mahasiswa difokuskan untuk membantu mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di daerah-daerah rentan.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan bahwa program Innovillage merupakan wujud nyata komitmen Telkom dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inovasi digital.

“Innovillage adalah bagian dari upaya Telkom untuk mendukung prinsip ESG dan pencapaian SDGs, khususnya dalam mendorong pemanfaatan digitalisasi untuk menjawab tantangan sosial di masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah pencegahan stunting. Kami sangat mengapresiasi kontribusi mahasiswa yang telah menghasilkan berbagai solusi inovatif berbasis teknologi untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Hery.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program ini juga berperan penting dalam mencetak talenta digital masa depan. “Kami percaya bahwa menciptakan generasi muda yang melek teknologi dan mampu menghasilkan inovasi digital akan mempercepat transformasi digital bangsa. Melalui Innovillage, Telkom tidak hanya mendorong solusi bagi masyarakat, tetapi juga menyiapkan ekosistem talenta digital yang tangguh dan inklusif,” tambahnya.

Menurut Hery, inklusi digital menjadi kunci penting dalam membangun masyarakat yang berdaya saing. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas anak muda, agar mereka dapat menjadi bagian dari solusi masa depan yang lebih berkelanjutan.”

Mengutip data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dinyatakan bahwa prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,5%, masih cukup jauh dari target 14 persen yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya lintas sektor dalam mempercepat perbaikan gizi dan kesehatan, khususnya pada periode krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Upaya pencegahan stunting di Indonesia tidak cukup dengan hanya mengandalkan bantuan pangan, akan tetapi perlu dimulai dengan perubahan pola pikir dan perilaku keluarga. Prof. Dr. Martha Christina dari Universitas Diponegoro menegaskan, “Pencegahan stunting dapat dimulai dalam keluarga melalui asupan makanan bergizi dan perilaku sehat sehingga terhindar dari penyakit yang dilakukan sejak sebelum hamil, saat kehamilan, saat menyusui, dan pada anak baduta (bayi bawah dua tahun).”

Hal senada disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K), pakar gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mengatakan, “Permasalahan stunting bukan hanya karena ekonomi, tetapi juga akibat pola asuh dan ketidaktahuan keluarga tentang pentingnya gizi sejak dini.” Melalui pernyataan ini, ditunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan masyarakat menjadi kunci penting untuk memutus rantai stunting antar generasi.

Dari Universitas Tadulako, tim mahasiswa menghadirkan inovasi berupa susu analog tinggi protein yang terbuat dari ikan penja dan daun kelor bernama InnoMilk. Produk ini telah melalui pengujian laboratorium yang menunjukkan kemampuannya memenuhi kebutuhan gizi anak stunting, dengan ketahanan produk hingga satu bulan setelah proses produksi. InnoMilk juga memanfaatkan platform digital untuk monitoring distribusi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang.

Tak kalah inovatif, tim dari Universitas Pakuan mengembangkan aplikasi PANDA (Panic Notification Device Andalan), sebuah sistem yang memungkinkan ibu hamil dan bayi mendapatkan akses cepat terhadap layanan kesehatan dalam kondisi darurat. Cukup dengan membuka aplikasi dan menekan tombol darurat tiga kali, sinyal bantuan langsung dikirimkan ke instansi kesehatan terdekat. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan berbagai fitur edukasi kesehatan serta sistem komunikasi darurat melalui aplikasi WhatsApp.

Sementara itu, dari Politeknik Negeri Medan, hadir SNINCER (Stunting Care), sebuah platform digital yang menggabungkan edukasi, konsultasi kesehatan online, hingga sistem reward untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga. Lewat pendekatan berbasis komunitas ini, SNINCER berupaya mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Ketua Tim InnoMilk dari Universitas Tadulako Diva Avicenna menyampaikan bahwa melalui hasil karya inovasi mereka tidak hanya berfokus pada penciptaan susu analog tinggi protein serta penggunaan platform digital dalam pemantauan kesehatan anak. Akan tetapi juga berfokus pada integrasi teknologi sebagai alat kendali sosial.

“Inovasi kami bukan hanya pada produknya, tetapi juga pada penggunaan platform digital kontrol masyarakat untuk memantau kesehatan anak, mengedukasi gizi, mendistribusikan susu, dan mendorong partisipasi warga. Innovillage 2024 menjadi langkah menjanjikan untuk mendorong pembangunan dari akar, karena memberi ruang bagi masyarakat desa menciptakan solusi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Innovillage 2024 menjadi bukti bahwa perubahan besar bisa berawal dari inovasi kecil yang dilahirkan oleh generasi muda. Tidak hanya memperkenalkan solusi berbasis teknologi, program ini juga menumbuhkan semangat kolaborasi, kepedulian sosial, dan pemberdayaan komunitas. Dengan terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi seperti ini, Indonesia optimistis dapat mempercepat pencapaian target nasional dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak bangsa. (Subhan)
Share:

Gelar BCA Data Conference 2025, BCA Dukung Adopsi AI Beretika untuk Dunia Bisnis

Wakil Presiden Direktur BCA Armand Wahyudi Hartono membuka BCA Data Conference 2025 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. (Dok. BCA)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk pertama kalinya menggelar BCA Data Conference 2025 dengan mengangkat tema “Ignite the Future with AI”. Konferensi ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam meningkatkan kesiapan lintas sektor industri dalam menyikapi kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Sekitar 400 nasabah hadir sebagai peserta dalam rangkaian sesi diskusi panel yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/6).

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan, “BCA Data Conference 2025 dengan tema “Ignite the Future with AI” mempertemukan berbagai pemikiran, pengalaman, dan visi strategis melalui diskusi, sharing session, serta pemaparan yang inspiratif. Kita melihat bagaimana Artificial Intelligence telah memberikan dampak nyata dan membuka berbagai peluang di berbagai industri, sekaligus membawa tantangan yang perlu dengan cermat dan bijak kita siasati.”

BCA Data Conference 2025 menghadirkan beragam topik menarik, mulai dari strategi implementasi solusi AI, perkembangan regulasi dan aspek legal penggunaan AI di Indonesia, hingga pendekatan perusahaan dalam membangun solusi AI yang bertanggung jawab, etis dan transparan.

Topik-topik tersebut dibawakan oleh para pakar dan praktisi dari sektor publik maupun swasta, seperti Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital RI Aju Widya Sari, Head of SEA Google Cloud Data Analytics Specialist Arifin Iskandar, Technology Director Microsoft Indonesia Panji Wasmana, serta Digitalization Head Petrosea Sudarto Unsurlany. Selain itu, sejumlah praktisi internal BCA turut menjadi pembicara, di antaranya VP of Data Management BCA Adhitya Bhaswara, VP of Data Management BCA Suwandi, dan AVP of Data Management BCA Timotius Nico.

Wakil Presiden Direktur BCA Armand Wahyudi Hartono mengungkapkan, “BCA Data Conference 2025 diharapkan tidak hanya memperkenalkan potensi dan penerapan AI dalam dunia bisnis, tetapi juga secara khusus mengangkat isu penting terkait AI Governance, yaitu etika, regulasi, dan kebijakan yang menjadi fondasi bagi penggunaan AI yang bertanggung jawab. Semoga acara ini menjadi awal dari langkah besar yang akan kita ambil bersama dalam menjawab tantangan di era digital saat ini.”

BCA secara proaktif mendorong pemanfaatan AI yang sejalan dengan prinsip etika dan kepatuhan terhadap regulasi. Teknologi AI telah diterapkan dalam berbagai aspek operasional, seperti pengelolaan pengisian ulang ATM dan CRM, prediksi kebutuhan stok EDC dan thermal paper, serta deteksi potensi fraud melalui sistem Fraud Detection. Inovasi lain termasuk Digital Valuation for Collateral Appraisal (DIVA), yang memanfaatkan machine learning untuk menilai nilai agunan secara real-time, serta Virtual Assistant Chat Banking BCA (VIRA) yang menggunakan Natural Language Processing (NLP) untuk memahami bahasa sehari-hari nasabah.

Dalam hal keamanan, AI digunakan pada fitur biometrik di aplikasi myBCA dan proses verifikasi pembukaan rekening digital. Berkat komitmen ini, BCA meraih sejumlah penghargaan, termasuk Best Data Governance in Banking Digital Services dari DataGovAI Summit, Expo & Awards 2018 dan penghargaan terhadap inovasi DIVA pada Brandon Hall Group Excellence in Technology Awards 2024. (Dimas)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING