GIIAS 2025 Jadi Katalisator Transformasi Industri Otomotif Nasional

GIIAS 2025 Jadi Katalisator Transformasi Industri Otomotif Nasional. (Dok. Kemenperin)

Tangerang, WaraWiri.netKementerian Perindustrian berkomitmen menjaga ekosistem industri otomotif nasional di tengah dinamika global. Sebagai salah satu sektor andalan yang berperan besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri otomotif terus menunjukkan daya saing dan resiliensi melalui peningkatan investasi, inovasi produk, serta perluasan pasar ekspor.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) atas terselenggaranya salah satu pameran otomotif terbesar di dunia. 

“Pemerintah merasa terhormat dan bangga dengan adanya GIIAS. Tentunya pameran ini mudah-mudahan bisa menjadi titik untuk mengembalikan keinginan belanja dari masyarakat Indonesia untuk membeli kendaraan,” kata Menperin di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Kamis (24/7).

Menperin mengemukakan, Indonesia mencatat penjualan kendaraan domestik tertinggi di kawasan ASEAN, yang mencerminkan besarnya potensi pertumbuhan pasar otomotif nasional dalam jangka panjang, meskipun rasio kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya mobil, di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

“Berdasarkan data Vehicles in Use 2024 dari International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), Indonesia mencatat Car Ownership Ratio (COR) sebesar 99 per 1.000 penduduk. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (490), Thailand (275), dan Singapura (211),” ungkapnya.

Menperin juga mengemukakan, industri otomotif Indonesia memiliki struktur yang kokoh dan terintegrasi dari hulu ke hilir, menjadi modal strategis dalam memperkuat daya saing nasional. Secara backward linkage, sektor industri otomotif didukung sekaligus mengakselerasi pertumbuhan industri hulu seperti logam, karet, dan elektronik. Sementara secara forward linkage, produk otomotif nasional menopang kinerja sektor hilir seperti perdagangan, transportasi, logistik, finance, dan insurance. 

“Dengan koefisien backward linkage sebesar 0,975 dan forward linkage sebesar 0,835, industri otomotif Indonesia menunjukkan efek multiplikatif kuat terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Pada tahun 2024, industri otomotif ASEAN menghadapi tantangan besar dengan adanya penurunan volume penjualan sebesar 5,4%. Di Indonesia, penurunan tercatat 12,8%, sementara di Thailand bahkan mencapai 24,7%. Menperin menyampaikan, pemerintah dapat menerapkan benchmarking seperti salah satu contoh tepatnya dapat dilihat dari kinerja industri otomotif Tiongkok saat ini.

Berdasarkan data China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), kinerja otomotif Tiongkok mengalami peningkatan pada produksi sebesar 10,9% dan penjualan domestik sebesar 9,6%, yang didorong oleh dampak subsidi tukar tambah dan pricing position yang tepat. Selain itu, kinerja ekspornya juga mengalami peningkatan sebesar 7,9%, yang berkontribusi sekitar 20% terhadap total produksi.

“Peningkatan ekspor ini disebabkan oleh pemilihan tujuan ekspor yang strategis, seperti Meksiko, Australia, dan Timur Tengah, yang dapat menghindari tarif impor yang lebih tinggi ke tujuan Amerika Serikat,” kata Agus.

Menperin juga menyoroti tantangan eksternal yang dihadapi industri, seperti kenaikan harga bahan baku, disrupsi rantai pasok global, dan fluktuasi nilai tukar. Dalam kondisi ini, pemerintah berfokus menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan industri melalui berbagai kebijakan, termasuk menahan laju pemutusan hubungan kerja. “Ini perintah dari pemerintah kepada pelaku industri, jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

Menperin optimis, masa transisi ini bersifat sementara, dan pemulihan pasar otomotif domestik akan segera terjadi. “Ketika momentum itu datang, industri otomotif kami harapkan telah siap untuk terbang tinggi dengan integrasi yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, Kemenperin menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan GIIAS 2025. “Pameran GIIAS tahun ini tidak hanya menampilkan produk dan inovasi terkini dari produsen otomotif global dan industri pendukung, tetapi juga menjadi katalisator kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan di pasar regional maupun global,” tuturnya.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GAIKINDO, para penyelenggara, dan seluruh pelaku industri yang telah berkontribusi dalam GIIAS 2025, khususnya produsen yang telah meluncurkan produk eXtended Electric Vehicle (xEV) sebagai wujud nyata dukungan terhadap komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca. (Dimas)
Share:

Semarakkan HUT ke-80 RI, Kemenperin Gelar Porya Festival 2025

Semarakkan HUT ke-80 RI, Kemenperin Gelar Porya Festival 2025. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar kegiatan Pekan Olahraga, Budaya, dan Karya (Porya) Festival 2025. Agenda ini menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme di kalangan keluarga besar Kemenperin. Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas antusiasme pegawai dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Porya Festival 2025. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membangun semangat kolektif dan ketangguhan organisasi.

“Saya merasa bangga dan bersyukur karena seluruh perwakilan keluarga besar Kementerian Perindustrian dengan antusias dan semangat dapat ikut menyemarakkan peringatan HUT ke-80 RI melalui Porya Festival 2025,” ujar Eko dalam sambutannya pada pembukaan Porya Festival 2025 di Jakarta, Rabu (23/7).

Lebih lanjut, Eko menekankan pentingnya kegiatan seperti ini untuk menjaring bibit unggul di bidang olahraga yang kelak dapat mewakili Kemenperin dalam ajang PORNAS KORPRI 2025. Di samping itu, acara ini juga diharapkan mampu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di internal Kemenperin sebagai bekal dalam menjalankan tugas pembangunan sektor industri nasional.

Eko tak menampik bahwa sektor industri saat ini menghadapi berbagai tantangan berat. Untuk itu, ia mengajak seluruh insan Kemenperin untuk terus melakukan inovasi dan terobosan, meninggalkan pendekatan lama atau business as usual.

“Perubahan dan dinamika global yang begitu cepat harus disikapi dengan cepat dan tepat pula. Karena itu, insan Kemenperin harus memiliki tiga sikap mental utama, yakni adaptif, kolaboratif, dan resilience,” tegasnya.

Ketiga sikap ini, lanjutnya, tidak hanya penting dalam pekerjaan sehari-hari, namun juga dapat dilatih melalui olahraga. “Adaptif, yakni mampu membaca situasi dan menyesuaikan strategi. Kemudian, kolaboratif, yakni membangun kerja sama tim yang solid. Serta, resilience, yakni memiliki ketahanan menghadapi tantangan dan tekanan,” jelasnya.

Selain pertandingan olahraga, Festival Porya 2025 juga menghadirkan lomba seni dan budaya, pameran buku dan arsip, serta kegiatan seminar dan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai. “Saya minta pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih rutin dan diikuti oleh seluruh pegawai. Kita harus lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat,” imbuhnya.

Eko juga memberikan apresiasi kepada Biro Umum Kemenperin atas kerja kerasnya menyelenggarakan acara ini dengan baik. Eko juga berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan semangat dan kegembiraan.

“Acara ini untuk kebersamaan kita semua. Hindari hal-hal yang negatif dan kontraproduktif. Selamat bertanding, dan tetap jaga sportivitas,” ujarnya. 

Festival Porya 2025 diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menyehatkan jasmani, tetapi juga memperkuat karakter, solidaritas, dan komitmen seluruh insan Kemenperin dalam membangun industri Indonesia yang tangguh dan berdaya saing.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Kementerian Perindustrian, Arnes Lukman menyampaikan, semua rangkaian kegiatan Kemenperin Porya Festival 2025 telah disusun secara menyeluruh dan variatif untuk menciptakan semangat kebersamaan, kompetisi sehat, serta pengembangan budaya dan literasi di lingkungan Kemenperin. Festival ini diawali dengan kick-off yang diselenggarakan pada Rabu, 23 Juli 2025, sebagai penanda dimulainya rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia.

Selanjutnya, akan digelar berbagai perlombaan olahraga yang mencakup cabang-cabang seperti futsal putra/putri, basket putra/putri, bola voli putra/putri, tenis lapangan, bulu tangkis, tenis meja, catur, senam kreasi, hingga memancing. Kompetisi ini akan berlangsung mulai tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus 2025, dan menjadi ajang untuk menjaring talenta olahraga terbaik dari kalangan pegawai.

Tak ketinggalan, perlombaan e-sports juga menjadi bagian dari agenda modern dan inklusif. Dua gim yang akan dipertandingkan adalah FIFA E-Sports, yang akan digelar pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2025, serta Mobile Legends pada 7 hingga 8 Agustus 2025.

Dalam aspek budaya dan kreativitas, Kemenperin juga menyelenggarakan perlombaan budaya dan karya, antara lain lomba menyanyi solo, grup vokal dan band, lomba pakaian adat unit pusat dan daerah, lomba kostum terbaik dalam upacara 17 Agustus, lomba Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan terbaik, serta lomba outsourcing terbaik. Rangkaian ini bertujuan untuk mendorong ekspresi seni dan mengapresiasi beragam peran penting di lingkungan Kemenperin.

Untuk mendukung penguatan budaya literasi, akan digelar Kemenperin Book Fair 2025 yang menghadirkan pameran buku dan kearsipan, berlangsung pada tanggal 12 hingga 15 Agustus 2025. Pada periode yang sama, juga akan diselenggarakan seminar dan pemeriksaan kesehatan pegawai, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, jalan sehat dan pesta rakyat akan menjadi puncak perayaan Porya Festival 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Agustus 2025. “Kegiatan ini diharapkan menjadi simbol kebersamaan dan semangat kolektif seluruh keluarga besar Kementerian Perindustrian dalam merayakan kemerdekaan dan memupuk solidaritas untuk membangun sektor industri nasional yang lebih kuat,” pungkas Arnes. (Zikry)
Share:

Integritas Menguatkan Langkah KAI Menuju Transportasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Integritas Menguatkan Langkah KAI Menuju Transportasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam lanskap bisnis yang makin menuntut transparansi dan keberlanjutan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) konsisten menempatkan integritas sebagai fondasi utama tata kelola perusahaannya. Prinsip bahwa keberlanjutan tidak akan bermakna tanpa integritas tercermin kuat dalam berbagai kebijakan dan langkah nyata KAI, termasuk penerapan budaya antikorupsi yang menyeluruh di setiap proses pengambilan keputusan.

Melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, penguatan sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System), serta pelibatan aktif seluruh Insan dan mitra usaha, KAI dinilai konsisten menjalankan tata kelola yang bersih sebagai strategi jangka panjang. 

“Integritas adalah fondasi utama dalam membangun keberlanjutan yang kokoh. Di KAI, seluruh Insan menjalankan tata kelola bersih dengan kesadaran penuh sebagai bagian dari budaya kerja yang hidup dan berkembang. Transparansi menjadi kekuatan strategis yang mencerminkan identitas KAI,” ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Sejak 2020, KAI telah menerapkan SMAP secara menyeluruh. Sampel audit tahun 2024 terakhir dilakukan di Kantor Pusat, Daop 3 Cirebon, Divre III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai menunjukkan hasil tanpa satu pun temuan ketidaksesuaian. Ini mencerminkan sistem pengendalian yang efektif dan komitmen nyata seluruh jajaran dalam membangun perusahaan yang bersih.

Upaya ini diperkuat dengan pelatihan dan sosialisasi antikorupsi yang secara rutin menjangkau seluruh Insan KAI di berbagai wilayah operasional. Sosialisasi ini tidak hanya menyasar internal, tetapi juga diperluas kepada mitra usaha melalui edukasi bersama, penandatanganan pakta integritas, uji kelayakan, serta penyepakatan klausul antisuap dalam setiap kerja sama. 

Komitmen ini juga melibatkan pelanggan dan masyarakat luas melalui kampanye integritas yang disampaikan secara masif melalui LED di stasiun, materi informasi di dalam kereta, hingga konten edukatif di media sosial KAI. Dengan pendekatan ini, KAI mendorong budaya antikorupsi yang inklusif dan partisipatif di seluruh ekosistem transportasi publik.

KAI juga secara aktif mengimplementasikan program Pengendalian Gratifikasi sebagai langkah pencegahan terhadap konflik kepentingan. Setiap penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan dan dicatat, sesuai pedoman yang berlaku. Selain itu, jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh penyelenggara negara di lingkungan KAI secara berkala melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini menjadi bentuk nyata kepatuhan dan transparansi manajemen dalam menjalankan prinsip tata kelola yang akuntabel.

KAI menyediakan berbagai kanal pelaporan yang terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan indikasi pelanggaran atau dugaan korupsi. Melalui Whistleblowing System yang telah terintegrasi dengan KPK, pelapor dapat menyampaikan aduan secara aman dan terjamin kerahasiaannya melalui:

* Email: kai-bersih@kai.id
* Web: wbs.kai.id
* WhatsApp/SMS/Telepon: 0812-1445-5300
* Surat tertulis/menghadap langsung: Unit Pengelola WBS, Kantor Pusat PT KAI (Persero), Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung

Komitmen terhadap antikorupsi menjadi kekuatan yang memperkuat tata kelola internal KAI sekaligus memperkaya kontribusinya dalam ekosistem transportasi nasional. Di tengah transformasi menuju layanan kereta api yang modern, digital, dan rendah emisi, integritas hadir sebagai pendorong utama kemajuan dan penggerak keberlanjutan.

“Seluruh inisiatif ini merupakan wujud nyata dari visi KAI untuk menggerakkan transportasi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberlanjutan telah menjadi bagian dari cara kerja KAI yang dijalankan secara konsisten dengan integritas di setiap lini operasional,” tutup Agus.

Melalui gerakan KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi untuk Indonesia, KAI tidak hanya menjalankan peran strategis sebagai penyedia layanan angkutan barang dan penumpang, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk bersih dalam setiap aspek operasional. Dengan komitmen ini, tata kelola yang kuat menjadi rel utama bagi laju kepercayaan publik terhadap layanan KAI. (Fitri)
Share:

LRT Jabodebek Menjadi Ruang Tumbuh Anak Lewat Edutrain

LRT Jabodebek Menjadi Ruang Tumbuh Anak Lewat Edutrain. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, LRT Jabodebek mengajak masyarakat untuk melihat transportasi publik dari perspektif yang berbeda, bukan hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari ruang belajar, ruang aman, dan ruang tumbuh bagi anak-anak Indonesia.

Sebagai moda transportasi modern yang hadir di tengah masyarakat, LRT Jabodebek tidak hanya fokus melayani perjalanan harian, tetapi juga berupaya membangun kedekatan dengan generasi muda. Salah satu wujud nyatanya adalah melalui program Edutrain, yang secara konsisten memperkenalkan transportasi publik kepada anak-anak sejak usia dini.

Edutrain menghadirkan pengalaman belajar langsung di stasiun dan kereta LRT Jabodebek. Anak-anak diajak mengenal cara menggunakan transportasi publik, memahami pentingnya keselamatan, serta mengenal profesi-profesi yang bekerja di balik layanan LRT Jabodebek.

Kegiatan ini tidak dipungut biaya tambahan. Peserta hanya perlu menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu Uang Elektronik (KUE) untuk membayar tiket sesuai rute perjalanan. Selama kegiatan, peserta akan didampingi oleh petugas LRT Jabodebek yang siap menjelaskan proses perjalanan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dimengerti anak-anak.

“Kami ingin anak-anak merasa bahwa LRT Jabodebek adalah bagian dari kehidupan mereka. Tempat mereka bisa belajar, merasa aman, dan tumbuh menjadi pribadi yang sadar akan pentingnya transportasi publik,” ujar Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi.

Sejak Januari s.d. Juli 2025, program Edutrain telah diikuti oleh 10.618 siswa dari 169 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Kegiatan ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan transportasi publik, sekaligus mengajak anak-anak lebih percaya diri menggunakan transportasi publik sejak dini.

Untuk mendukung kenyamanan dan keamanan anak, seluruh stasiun LRT Jabodebek dilengkapi fasilitas ramah anak seperti tangga dan lift yang memudahkan akses keluarga. Khusus di Stasiun Cawang, tersedia area bermain anak sebagai ruang berekspresi dan rekreasi kecil yang aman selama menunggu. Selain itu, seluruh peron stasiun telah dipasangi Platform Screen Door (PSD) yang menjadi pelindung antara peron dan jalur kereta, meningkatkan keamanan terutama bagi anak-anak.

Program Edutrain ini juga selaras dengan salah satu poin dalam Asta Cita nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Lewat edukasi sejak dini, LRT Jabodebek berkontribusi membentuk generasi muda yang sadar dan siap menghadapi masa depan.

LRT Jabodebek mengajak seluruh sekolah dan komunitas untuk mendaftarkan diri dalam program Edutrain dan memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi anak-anak didiknya. Proses pendaftarannya mudah, cukup mengirimkan surat permohonan ke Divisi LRT Jabodebek, mencantumkan rincian instansi, tanggal dan rute kegiatan, jumlah peserta, serta kontak yang dapat dihubungi. Setelah mendapat persetujuan, peserta akan diminta mengisi formulir online dan jadwal kunjungan akan dikonfirmasi sesuai ketersediaan. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui https://bit.ly/PendaftaranEdutrainLRTJabodebek

“Kami percaya, anak-anak hari ini adalah pengguna dan pemimpin transportasi publik di masa depan. LRT Jabodebek ingin menjadi bagian dari proses tumbuh mereka, mengedukasi, melindungi, dan memberi ruang untuk berkembang,” tutup Purnomosidi. (Dimas)
Share:

Pemkot Bandung Perkuat Penanganan Kebakaran Secara Holistik Integratif

Pemkot Bandung Perkuat Penanganan Kebakaran Secara Holistik Integratif. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat upaya penanganan kebakaran yang terjadi belakangan ini di sejumlah wilayah.

Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, penanganan kebakaran merupakan tantangan bersama yang terus direspons secara serius.

“Penanganan kebakaran bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi juga bagaimana pemerintah hadir dan sigap dalam memberikan dukungan bagi warga yang terdampak,” ujar Erwin, pada Kegiatan Siaran bersama Radio Sonata, Jumat 25 Juli 2025.

Ia menyampaikan, sistem komunikasi cepat dan koordinasi lintas dinas menjadi kunci utama dalam setiap langkah tanggap darurat.

Saat ini, Pemkot Bandung tengah memperkuat sistem komando terpadu yang bisa menghubungkan seluruh dinas terkait secara real-time saat bencana terjadi.

“Kecepatan pengambilan keputusan sangat penting dalam menjaga keselamatan warga. Karena itu, kami juga sedang menyusun pemetaan titik rawan dan jalur evakuasi yang lebih detail,” katanya.

Oleh karenanya, Pemkot Bandung berharap keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem informasi kebencanaan.

Kolaborasi antara warga dan pemerintah dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana.

“Banyak laporan awal justru datang dari warga. Maka partisipasi aktif warga sangat menentukan kecepatan respon kami,” kata Erwin.

Sedangkan bentuk bantuan yang diberikan Pemkot Bandung bagi warga terdampak kebakaran mencakup berbagai aspek.

Tim verifikasi kerusakan langsung diterjunkan ke lokasi untuk mendata rumah-rumah yang terdampak.

Data tersebut menjadi dasar untuk menyalurkan bantuan, seperti Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi rumah yang mengalami kerusakan berat.

“Data yang akurat membuat pemulihan bisa dimulai lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Tak hanya bantuan fisik, Pemkot Bandung juga mempercepat layanan administrasi, seperti pengurusan ulang KTP, Kartu Keluarga, hingga dokumen pendidikan yang hilang.

Dinas Pendidikan pun telah dikoordinasikan agar anak-anak terdampak bisa tetap sekolah tanpa hambatan.

“Kami tidak ingin anak-anak kehilangan semangat sekolah hanya karena tertimpa musibah,” ungkap Erwin.

Selain itu, dukungan psikososial juga disiapkan untuk membantu warga pulih dari trauma. Pemkot Bandung menggandeng berbagai pihak untuk memberikan pendampingan mental bagi korban, khususnya anak-anak dan lansia.

“Proses pemulihan harus menyeluruh. Bukan hanya membangun rumah, tapi juga memulihkan harapan dan semangat hidup warga. Kami ingin mereka bisa bangkit dengan dukungan yang tepat dan manusiawi,” ucapnya. (Isna)
Share:

Pemkot Bandung Jajaki Kerja Sama Pengolahan Sampah dengan Perusahaan Tiongkok

Pemkot Bandung Jajaki Kerja Sama Pengolahan Sampah dengan Perusahaan Tiongkok. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjajaki peluang kerja sama pengolahan sampah dengan Qinglv Environment, perusahaan teknologi pengolahan sampah asal Tiongkok.

Teknologi “mini sorting plant” yang diusung Qinglv menjadi sorotan karena mampu menyortir 100 ton sampah per hari hanya di lahan seluas 1.600 meter persegi.

Chairman Qinglv Environment, Wu Jianyang menyampaikan, perusahaannya telah berpengalaman mengembangkan proyek pengolahan sampah sejak 2009.

“Fokus utama kami saat ini adalah pengolahan sampah kota, dan kami sudah memiliki pengalaman membangun fasilitas di berbagai wilayah di Tiongkok, termasuk di pusat kota Guangzhou,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Jumat 25 Juli 2025.

Qinglv Environment menonjolkan keunggulan teknologi mereka dalam menyortir sampah secara efisien di lahan terbatas.
Salah satu proyek andalan mereka di Guangzhou hanya membutuhkan lahan 1.600 meter persegi untuk menyortir 100 ton sampah per hari, dengan tingkat pemanfaatan ulang sumber daya mencapai 90 persen.

Proyek mini seperti ini disebut ideal diterapkan di kota seperti Bandung yang menghadapi keterbatasan lahan.

Selain itu, teknologi mereka mencakup pemilahan otomatis, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), dan pabrikasi mesin mandiri.

Wu menyebut, sistem ini sudah diterapkan di kota-kota padat seperti Guangzhou, bahkan untuk sampah dari landfill yang telah tertimbun puluhan tahun.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melihat potensi teknologi tersebut sebagai solusi untuk kondisi Bandung yang memiliki lahan terbatas dan produksi sampah tinggi.

“Kapasitas 100 ton per hari di atas lahan 1.600 meter persegi tentu sangat menarik. Kita perlu lebih banyak fasilitas seperti ini,” ujarnya.

Farhan menambahkan, Bandung tidak akan mengandalkan model waste-to-energy seperti di kota lain.

“Kami ingin membangun ekosistem terbuka yang inklusif. Tidak hanya andalkan satu teknologi besar, tapi berbagai inovasi skala menengah dan kecil yang bisa cepat diterapkan,” jelasnya.

Diskusi juga membahas tantangan seperti kualitas plastik yang rendah dan permasalahan operasional, seperti air limbah dari truk pemadat sampah.

Delegasi Qinglv menjelaskan, sistem mereka tidak memerlukan pengeringan, namun tetap butuh proses pembersihan plastik secara menyeluruh sebelum didaur ulang.

Qinglv juga memperkenalkan solusi pengolahan sampah menjadi bahan bakar industri (Solid Industrial Fuel/SIF) dan kompos, selain menjual bahan daur ulang.

Delegasi Tiongkok dijadwalkan mengunjungi beberapa fasilitas pengelolaan sampah di Bandung, seperti Cicukang Holis, Gedebage, Tegalega, dan Nyengseret.

Pemerintah Kota Bandung ingin agar mereka melakukan penilaian langsung untuk menyesuaikan teknologi dengan kondisi lapangan.

Dengan volume sampah mencapai hingga 1.800 ton per hari, Farhan berharap kolaborasi ini bisa mengarah pada perbaikan sistem pengelolaan yang lebih efisien, higienis, dan berdampak nyata bagi warga.

“Kita sedang membangun ekosistem baru. Kalau kerja sama ini bisa menjaga masa depan anak-anak kita, saya yakin itu layak kita perjuangkan,” ungkapnya. (Isna)
Share:

Pemkot Bandung Siap Sinergi dengan DPRD Jabar untuk Atasi Isu Pendidikan hingga Sampah

Pemkot Bandung Siap Sinergi dengan DPRD Jabar untuk Atasi Isu Pendidikan hingga Sampah. (Dok. Pemkot Bandung)

Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat dalam menjawab berbagai isu strategis, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga pengelolaan sampah.

Hal ini tergambar pada saat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menerima kunjungan reses anggota DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1 Tedy Rusmawan di Balai Kota Bandung, Jumat 25 Juli 2025.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan menyoroti keterbatasan akses pendidikan jenjang SMA dan SMK di Kota Bandung.

Ia mengingatkan, terakhir kali pembangunan sekolah tingkat provinsi di Bandung terjadi pada 2006, yakni SMAN 27.

“Provinsi membuka peluang pembangunan jika ada lahan dari Pemkot Bandung. Kami sudah lihat potensi lahan di Bandung Kulon, bahkan sudah ada bangunan yang terbengkalai,” ujar Tedy.

Tedy juga menyampaikan hasil reses sebelumnya di Rancasari, kebutuhan SMA cukup mendesak.

“Di Riung Bandung ada lahan dua hektare milik Pemkot, ini bisa dioptimalkan. Dulu sempat diajukan saat masa Pj, sekarang harus diperkuat oleh wali kota definitif,” tambahnya.

Dalam isu lingkungan, Tedy menyampaikan perkembangan proyek TPPAS Legok Nangka yang direncanakan groundbreaking pada 2026 dan selesai 2029.

"Sementara itu, Sarimukti dibuka zona baru seluas 6 hektar, namun hanya bertahan dua tahun. Saat ini jatah Kota Bandung hanya 1.000 ton per hari," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui masih banyak titik blank spot pendidikan, terutama di kawasan timur dan utara kota.

“Saya memang mendapat amanat untuk memperkuat sekolah swasta. Untuk sementara, bantuan ke sekolah swasta jadi prioritas. Misalnya untuk SMP swasta, kita bantu biaya operasional Rp4 juta dan biaya personal Rp8 juta per siswa per tahun. Sayangnya, ini baru bisa direalisasikan di tahun 2026,” ujar Farhan.

Terkait pengelolaan sampah, Farhan menyatakan, Pemkot Bandung siap kapan saja TPPAS Legok Nangka mulai beroperasi. Namun, kekhawatiran terbesar justru datang dari kondisi TPA Sarimukti.

“Saat ini Bandung masih mengandalkan sistem angkut buang. Kalau Sarimukti bermasalah, kita harus sangat siap,” ujarnya.

Terkait Teras Cihampelas, Farhan mengatakan, akan dilakukan uji struktur terlebih dahulu, khususnya segmen dua.

“Renovasi kami tunda, akan dicek ulang dan kalau memungkinkan kita masukkan saat revisi APBD,” jelasnya.

Ia menyebut, Pemkot Bandung juga tengah mempercantik kawasan pedestrian di bawah Teras Cihampelas melalui pengecatan ulang dan pemasangan lampu hias. (Isna)
Share:

Pemerintah dan DPR Sepakati Kisaran Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2026

Pemerintah dan DPR Sepakati Kisaran Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2026. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun 2026 pada Kamis (24/07). Laporan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid.

“Hari ini, hadir pada Sidang Paripurna @dpr_ri saya mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” ungkap Menkeu dalam Instagram @smindrawati.

Dalam laporannya, Jazilul menyampaikan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500-16.900 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,6-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia US$60-80 per barel, lifting minyak bumi 605 ribu-620 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 953 ribu-1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, postur makro fiskal tahun 2026 yaitu pendapatan negara 11,71-12,31 persen PDB, belanja negara 14,19-14,83 persen PDB, keseimbangan primer (0,18)-(0,22) persen PDB, defisit (2,48)-(2,53) persen PDB, dan pembiayaan 2,48-2,53 persen PDB.

“Laporan yang disampaikan oleh Banggar hari ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden @prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2025 nanti,” jelas Menkeu.

Menkeu sangat mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2026. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat akan menghasilkan APBN yang sebesar-besarnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, serta jajaran dari Banggar DPR yang terus menjadi partner konstruktif pemerintah dalam merancang APBN agar dapat terus diandalkan menjadi instrumen penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia,” pungkas Menkeu. (Budi)
Share:

Tanggulangi Karhutla Riau, Kemenhut Gandeng BMKG Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca

Tanggulangi Karhutla Riau, Kemenhut Gandeng BMKG Luncurkan Operasi Modifikasi Cuaca. (Dok. Kemenhut)

Riau, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah cepat dan terkoordinasi antar pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau. Hal ini juga sebagai langkah tindaklanjut kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke Provinsi Riau pada 23 Juli 2025 yang lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Menhut menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan penguatan aksi lapangan sebagai bentuk respons cepat terhadap ancaman karhutla.

"Kemenhut langsung mengintensifkan upaya pengendalian karhutla, baik melalui patroli pencegahan, operasi pemadaman darat maupun persiapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, di Jakarta, Jumat, (25/07/2025).

Ia menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kemenhut telah diturunkan untuk mengendalikan kebakaran hutan di Indonesia. Namun secara khusus, untuk Kabupaten Rohil, Provinsi Riau telah dimobilisasi juga Manggala Agni dari provinsi lain.

”Untuk mendukung operasi pemadaman darat di Rokan Hilir, telah dikerahkan 8 Regu Manggala Agni yang setara dengan 120 personil dimana 3 Regu didatangkan dari Jambi dan Sumsel," tegas Dwi Januanto.

Hingga saat ini, Patroli Terpadu yang melibatkan personel Manggala Agni, TNI, POLRI, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah digelar di 9 posko desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak.

Selain itu, patroli mandiri oleh Manggala Agni juga dilaksanakan di 19 posko desa, yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai langkah antisipatif dan deteksi dini potensi karhutla.

Sebagai bagian dari strategi pengendalian jangka menengah, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) telah menandatangani Kesepakatan Kerja Sama dengan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan nomor: PK.3/GKM/SPHK/PPI.11.1/B/07/2025 tertanggal 25 Juli 2025. Kesepakatan ini merupakan dasar pelaksanaan OMC sebagai bagian dari pengendalian kebakaran hutan tahun 2025.

”Melalui kerja sama ini, OMC tidak hanya difokuskan pada pemadaman titik api, tetapi juga diarahkan untuk pembasahan lahan gambut guna meningkatkan muka air tanah—salah satu upaya preventif agar lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar”, terang Dwi Januanto.

Seluruh jajaran Kementerian Kehutanan saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah konkret agar OMC dapat segera dilaksanakan. Diharapkan, pelaksanaan operasi ini dapat dimulai pada minggu depan, menyesuaikan dengan hasil rekomendasi teknis dan kondisi atmosfer dari BMKG.

”Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus berperan aktif dalam upaya pengendalian karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia”, pungkas Dwi Januanto. (Siti)
Share:

Workshop Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan: Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penyelesaian Konflik Kehutanan

Workshop Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan: Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penyelesaian Konflik Kehutanan. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (PS) dalam hal ini Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) menyelenggarakan Workshop Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Jakarta (24/07/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam menangani konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan.

Workshop ini dilaksanakan secara hybrid, dengan total peserta sebanyak ±159 orang, terdiri dari 60 orang peserta hadir secara langsung dan 99 orang peserta mengikuti secara virtual. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unit eselon II di lingkungan Kementerian Kehutanan, antara lain Direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Inspektorat Wilayah II, Biro Hukum, dan Biro Humas dan KLN. Dari Pemerintah daerah hadir dari Dinas LHK Provinsi Riau, Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan ProvinsiJawa Timur, serta Balai Perhutanan Sosial se-Indonesia. Hadir juga perwakilan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu selaku donor dari kegiatan GCF output 2.

Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Mahfudz. Dalam sambutannya, Mahfudz menegaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarpihak dalam penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

Mahfudz menyampaikan bahwa Perhutanan Sosial menjadi instrumen penting dalam menyediakan ruang penyelesaian konflik secara berkeadilan dan inklusif, serta mendorong terciptanya tata kelola kehutanan yang lebih partisipatif bersama masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kehutanan terus mendorong implementasi program Satu Peta dan pengembangan Decision Support System (DSS) guna memperkuat keakuratan data spasial, mencegah tumpang tindih perizinan, dan mewujudkan keselarasan data antar instansi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PKTHA, Julmansyah, menyampaikan bahwa konflik tenurial merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam implementasi kebijakan sektor kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adil dan berpihak pada masyarakat, di mana Perhutanan Sosial dapat menjadi salah satu model resolusi konflik yang memberi ruang pemberdayaan kepada masyarakat secara legal dan berkelanjutan. Julmansyah menegaskan bahwa upaya penyelesaian konflik harus dilandasi dengan semangat kolaborasi, membangun kepercayaan, serta komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Inspektur II Kemenhut, Nur Sumedi, turut menyampaikan bahwa penyelesaian konflik tenurial kehutanan memerlukan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika di lapangan. Dalam menjalankan tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah penyelesaian yang akuntabel dan adaptif terhadap kompleksitas persoalan tenurial kehutanan.

Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Marcus Octavianus Susatyo, menekankan pentingnya peran pendampingan dalam rangka memperkuat keberhasilan distribusi akses legal melalui program Perhutanan Sosial, yang telah ditetapkan sebagai program strategis nasional. Menurutnya, pendampingan berfungsi tidak hanya untuk membangun komunikasi yang efektif dan mendorong partisipasi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa tata aturan dan perangkat kelembagaan yang dibangun benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada semua pihak, serta menjamin proses pengambilan keputusan yang adil dan tepat sasaran.

Workshop ini terdiri dari tiga sesi utama. Pada sesi kedua, dilaksanakan paparan dan diskusi yang mengangkat inisiasi pembentukan “Rumah Pembelajaran Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan” di tingkat provinsi, sebagai salah satu bentuk penguatan kelembagaan dalam penyelesaian konflik. Diskusi pada sesi ini, muncul adanya kebutuhan di tingkat daerah (dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi) suatu mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Sesi terakhir diisi dengan kegiatan coaching clinic yang difokuskan pada penyiapan data dukung penanganan konflik tenurial kawasan hutan.

Menutup rangkaian kegiatan, Direktur PKTHA kembali menegaskan bahwa penyelesaian konflik tenurial tidak dapat diselesaikan secara sektoral maupun parsial. Diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi, serta kerja kolaboratif lintas sektor dan wilayah. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, kewirausahaan sosial, serta pelestarian pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan.

Melalui workshop ini, diharapkan lahir inisiasi kebijakan baru yang mampu menyelaraskan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, diharapkan pula terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta semakin terlindunginya hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. (Ilham)
Share:

Strategi Rehabilitasi Mangrove Nasional: Arah, Capaian, dan Tantangan

Strategi Rehabilitasi Mangrove Nasional: Arah, Capaian, dan Tantangan. (Dok. Kemenhut)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengakselerasi program Rehabilitasi Mangrove Indonesia (RHL Mangrove) sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir yang penting dalam upaya menghadapi krisis iklim, abrasi pantai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Strategi Penguatan Perencanaan dan Kelembagaan RHL Mangrove dilakukan Kemenhut melalui Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kemenhut menggunakan prinsip 3M, yaitu dengan Memulihkan, Meningkatkan, dan Mempertahankan. Prinsip 3M ini sesuai dengan PP 26 th 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjaga fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan, termasuk juga untuk ekosistem hutan mangrove.

“Nah, kalau kami di rehabilitasi, di Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDAS RH) itu mengenalnya 3M, memulihkan, meningkatkan, mempertahankan,” ujar Direktur Rehabilitasi Mangrove, Ristianto Pribadi, dalam paparannya pada media briefing, Kamis, (24/07/2025) di Kementerian Kehutanan Jakarta.

Meski demikian, rehabilitasi mangrove disebutnya tidak bisa dikerjakan oleh Kemenhut sendirian. Keterlibatan publik harus diperbesar. Setidaknya dengan anggaran negara yang terbatas, kerja RHL mangrove ini bisa mendapat output yang lebih besar dari pada yang seharusnya. Ia mencontohkan bagaiman investasi sektor swasta dalam RHL mangrove dapat menyokong secara signifikan, jika setiap UPT Kemenhut di daerah masing-masing bisa mengundang swasta-swasta lokal terlibat dalam RHL mengrove ini. Tentunya semua harus mendapatkan keuntungan, jadi mangrove akan lestari, sektor swasta dan masyarakat mendapat keuntungan.

“Kalau kami di Direktorat Jenderal PDAS RH, sebetulnya konteksnya adalah bagaimana tutupan hutan mangrove itu meningkat dan dikelola secara lestari. Bahwa kemudian mangrove yang ditanam itu menjadi keuntungan karbon, menjadi hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai ekonomi dari hasil-hasil tadi, akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemangku kawasannya dan mitra-mitra yang berinvestasi,” jelas Ristianto.

Target RHL Mangrove Indonesia berdasarkan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU-RHL), total ekosistem mangrove yang menjadi fokus rehabilitasi adalah:
a. 79,56% berada di kawasan hutan negara oleh Kemenhut
b. 20,44% berada di luar kawasan (APL) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Untuk mensinergikan dan mempercepat RHL mangrove, Kemenhut menargetkan integrasi program rehabilitasi dalam rencana pembangunan daerah dan nasional, serta mendorong terbangunnya unit manajemen mangrove yang berfungsi permanen, hal ini agar terjadi kesepahaman antar pemangku wilayah, dan juga terbentuknya pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Capaian RHL Mangrove Indonesia sendiri telah berjalan sejak tahun 2020, berbagai program strategis telah berjalan, seperti: Program PEN, PRM, dan M4CR yang memulihkan ribuan hektare mangrove di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Pengembangan persemaian mangrove berskala besar juga dilakukan, beberapa diantaranya adalah Persemaian Mangrove Pulau Cemara di Brebes Jawa Tengah dan BPDASHL Unda Anyar Bali (Persemaian Mangrove G20).

Partisipasi aktif masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) seperti KTH Mangrove Bersinar Desa Riding Panjang, Kec. Merawang (Bangka), KTH Bahagia Giat Bersama Desa Simandulang, Kec Kualuh Leidong, Kab. Labuhanbatu Utara (Sumut), dan KTH Mangrove Jaya, KTH Mega Buana Desa Tanjung Pasir, Kec Tanah Merah, Kab. Indragiri hilir (Riau), juga tak kalah penting mendukung RHL mangrove.

Namun, capaian RHL mangrove kini menghadapi tantangan signifikan akibat keterbatasan anggaran APBN, terbatasnya periode program hibah/loan, serta keterbatasan pada kapasitas pemeliharaan di lokasi terpencil. Untuk itu pendekatan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada penanaman, melainkan diperluas menjadi investasi jangka panjang yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk dunia usaha, lembaga donor, dan masyarakat. Kebijakan ini menjadi paket yang terus dikerjakan Kemenhut mencakup Terobosan Pendanaan, Kolaborasi, dan Regulasi Adaptif melalui Peta arahan Kebijakan Investasi dan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove.

Selain itu, capaian RHL Mangrove Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti : Lokasi tanam belum sepenuhnya “clean and clear”; Gelombang tinggi, banjir rob; Hama tritip, serta tumpukan sampah laut yang menghambat pertumbuhan tanaman; Minimnya pemeliharaan akibat akses terbatas di area terpencil; Belum optimalnya regulasi dan strategi pasca rehabilitasi (P2); dan Lemahnya koordinasi antarpihak dan belum terbentuknya jaringan kelembagaan yang kuat.

Oleh karena itu, Kemenhut mendorong keterlibatan publik secara luas melalui pendekatan Public Engagement, serta membuka peluang dukungan dari program bantuan multilateral, dan CSR swasta.

Kemenhut berkomitmen menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang rendah emisi, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui strategi yang adaptif dan kolaboratif, Indonesia bergerak menuju ekosistem pesisir yang sehat dan tangguh, serta mendukung pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. (Burhan)
Share:

BULOG dan TNI Bersinergi Salurkan Bantuan Pangan dan Beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Seluruh Indonesia

BULOG dan TNI Bersinergi Salurkan Bantuan Pangan dan Beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Seluruh Indonesia. (Dok. Bulog)

Bandung, WaraWiri.net - Perum BULOG bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk berkolaborasi dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan. Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan Peluncuran Sinergi TNI dan BULOG Melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan seremonial dilaksanakan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Bandung (24 Juli 2025).

Program nasional ini mendapat atensi tinggi dari jajaran pemerintah pusat dan daerah. Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perwakilan Anggota Komisi IV DPR RI, Sekretaris Menko Bidang Pangan, Aster Panglima TNI, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, Danlanud, Danlanal, Kapolda Jabar, Kajati Jabar, serta jajaran Forkopimda lainnya.

“BULOG erat kaitannya dengan TNI AD, dulu dibentuk oleh Presiden Soeharto dalam rangka mengatasi kesulitan pangan nasional. Sejak saat itu, BULOG menjadi pusat distribusi bahan pangan, khususnya beras. Saat ini, peranan BULOG harus semakin proaktif dan kuat,” tanggapan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam tinjauan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan program ini berlangsung serentak di 15 Kodam, 47 Korem, 351 Kodim, dan 3.698 Koramil di seluruh Indonesia, serta melibatkan lebih dari 75.000 Babinsa. Skala pelaksanaan yang luas ini merupakan bentuk nyata sinergi strategis antar instansi dalam mendukung agenda besar pemerintah menuju swasembada pangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan yang dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2025 merupakan bagian dari stimulus ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. Secara nasional, terdapat 18.277.083 PBP tahun ini.

“Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP ini bukan hanya soal ketersediaan. Ini adalah langkah pengendalian inflasi pangan dan penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap komoditas pokok, terutama beras,” ungkap Arief.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa program SPHP menjadi penyangga penting kebijakan pangan nasional. Pemerintah telah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

“Sinergi ini menjadi bukti konkret bahwa BULOG dan TNI berperan aktif menjaga akses pangan bagi masyarakat. Melalui penyaluran Banpang dan beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah, kami memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas secara merata dan terjangkau,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani.

Di Makodam III/Siliwangi, Banpang disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) Kecamatan Sumur Bandung yang diwakilkan oleh PBP di tiga kelurahan, yaitu: Kelurahan Merdeka (74 PBP), Kelurahan Babakan Ciamis (207 PBP), dan Kelurahan Braga (211 PBP). Setiap PBP menerima total 20 kg beras gratis untuk dua alokasi, masing-masing 10 kg untuk bulan Juni dan Juli 2025.

Khusus untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 3.462.037 keluarga, dengan total volume beras sebesar 69.240.740 kg. BULOG memastikan penyaluran dilakukan dengan sistematis, terencana, dan akuntabel melalui mekanisme digital dan pengawasan langsung.

Bersamaan dengan itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) turut digelar dengan menjajakan berbagai macam bahan pangan dengan harga yang terjangkau, termasuk penjualan beras SPHP dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kg. Pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen. Mekanisme ini diterapkan agar beras SPHP dapat dijangkau oleh masyarakat lebih merata, tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan kembali secara ilegal.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kodam III/Siliwangi juga diramaikan oleh pelaku UMKM binaan Kodam, serta dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disperindag Provinsi, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Berbagai produk pangan lokal dijual dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan lebih mudah.

Direktur Utama BULOG juga menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga pasokan nasional tidak lepas dari peningkatan produktivitas pertanian. “Kami mencatat banyak daerah sudah bisa panen hingga tiga sampai empat kali setahun. Ini menjadi pilar penting dalam menjaga stok nasional dan mewujudkan swasembada pangan,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.

Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran penyaluran, seluruh proses bantuan pangan menggunakan aplikasi Banpangan. Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.

Sementara untuk pendistribusian beras SPHP, seluruh pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP, dan diverifikasi oleh Dinas yang membidangi pangan di wilayah masing-masing. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pengecer menandatangani surat pernyataan yang mewajibkan mereka mematuhi seluruh ketentuan, termasuk tidak menjual lebih dari dua kemasan dan tidak membuka kemasan.

Di akhir kegiatan, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Bapak Mokhamad Suyamto, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi di lapangan. “Kami sudah menerapkan sistem yang ketat dan transparan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen,” jelasnya.

Beras SPHP disalurkan melalui berbagai kanal distribusi: pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui Kios binaan dan GPM, Kantor BUMN serta Instansi Pemerintah. BULOG memastikan distribusi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.

Program ini merupakan implementasi nyata sinergi BULOG dan TNI dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional melalui GPM beras SPHP dan penyaluran Banpang. Pemerintah hadir untuk rakyat secara konkret, memberikan kepastian pasokan, menstabilkan harga, dan menjaga daya beli masyarakat. (Tedy)
Share:

BMKG: Puncak Kemarau di Riau Terjadi pada Juli, Potensi Karhutla Meningkat Tajam hingga Awal Agustus

BMKG: Puncak Kemarau di Riau Terjadi pada Juli, Potensi Karhutla Meningkat Tajam hingga Awal Agustus. (Dok. BMKG)

Riau, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau dan sekitarnya, menyusul puncak musim kemarau yang terjadi lebih awal dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Puncak musim kemarau di Riau berlangsung pada Juli, berbeda dengan mayoritas wilayah Indonesia yang puncaknya terjadi di Agustus. Karena itu, Riau sedang dalam masa paling rawan terjadinya karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Rabu (24/7).

Berdasarkan prakiraan iklim BMKG, curah hujan di wilayah Riau selama dasarian III Juli hingga dasarian I Agustus diprediksi berada pada kategori rendah, yaitu di bawah 50 mm, bahkan sebagian wilayah di bawah 20 mm. Curah hujan baru diperkirakan mulai meningkat pada dasarian II Agustus.

Kondisi kekeringan ini diperparah dengan terbatasnya pertumbuhan awan hujan, sehingga memperkecil peluang pemadaman melalui operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

“Hari ini awan sangat minim. Namun semalam, kami bersyukur bisa melakukan penyemaian hingga pukul 21.00 WIB untuk menabung air agar melembabkan lahan gambut,” ujar Dwikorita.

Ia menambahkan, potensi keterbakaran lahan di Riau berada pada tingkat “sangat tinggi” sejak 23 hingga 24 Juli, menurun sementara di 25 dan 26 Juli, namun kembali meningkat di akhir bulan.

BMKG juga mengingatkan agar data hotspot perlu dianalisis secara cermat. “Tidak semua hotspot dari satelit luar negeri itu akurat. Bahkan ada yang hanya akibat refleksi panas permukaan, bukan dari kebakaran lahan,” jelas Dwikorita. Ia menegaskan, sistem satelit dalam negeri seperti SiPongi lebih bisa diandalkan karena mampu membedakan tingkat kepercayaan titik panas dan memantau secara real-time.

Deputi Bidang Modifikasi Cuacai BMKG,Tri Handoko Seto, menambahkan bahwa TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) di lahan gambut Riau saat ini sudah mencapai rata-rata 1 meter di bawah permukaan. “Target kita dalam seminggu ke depan, TMAT bisa naik hingga di atas 40 cm. Ini penting agar lahan tidak mudah terbakar,” ujarnya.

Seto menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki enam pesawat untuk operasi TMC yang akan dioptimalkan bekerja sama dengan BNPB. “Kami targetkan bisa menampung air dari 25 hingga 28 Juli. Karena awal Agustus nanti curah hujan kembali menurun,” tegasnya.

BMKG terus memperbarui prediksi cuaca harian dan berkoordinasi intensif dengan BNPB untuk menyesuaikan lokasi penyemaian awan berdasarkan potensi pertumbuhan awan hujan. Dengan curah hujan rendah, tingginya suhu permukaan, dan kondisi lahan gambut yang mengering, wilayah Riau memerlukan kewaspadaan ekstra dari semua pihak. BMKG menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menekan risiko bencana karhutla yang bisa meluas jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. (Slamet)
Share:

DPR RI Minta Kemenag Perluas Akses Pendidikan di Daerah yang Sulit Dijangkau

DPR RI Minta Kemenag Perluas Akses Pendidikan di Daerah yang Sulit Dijangkau. (Dok. Kemenag)

Surabaya, WaraWiri.net - Anggota Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( untuk lebih memperhatikan akses pendidikan di daerah-daerah yang sulit terjangkau.

“Kami minta tolong Kementerian PPA dan Kemenag, agar lebih memperhatikan lagi daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau agar tercipta pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," terang anggota Komisi VIII DPR RI Nia Ammania saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jum'at (25/07/2025).

Ia menyampaikan keprihatinannya akan masih banyaknya anak yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup karena tinggal di daerah yang sulit terjangkau.

Kunjungan Kerja Reses ini juga bertujuan untuk menjalin sinergi yang lebih solid antara DPR dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta lembaga dan kementerian yang memiliki peran strategis di daerah.

"Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR dalam menjaring aspirasi dan memastikan implementasi kebijakan di bidang keagamaan dan sosial berjalan optimal di tingkat daerah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.

Pada kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan yang ditujukan untuk mendukung sektor pendidikan dan penguatan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Jawa Timur.

Bantuan juga diberikan untuk pengembangan inkubasi bisnis dan sanitasi pesantren.

DPR berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pendidikan agama yang inklusif serta memperkokoh semangat toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat.

'Kementerian Agama agar terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar program ini tepat sasaran dan berdampak nyata," tandas Singgih. (Fajar)
Share:

Perkuat Tatakelola Supervisi Proyek, Telkom Akses Luncurkan Aplikasi LENSA-PRO

Perkuat Tatakelola Supervisi Proyek, Telkom Akses Luncurkan Aplikasi LENSA-PRO. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Akses (Telkom Akses) yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), memperkenalkan aplikasi digital terbaru bernama Laporan Engineering Nasional Sistem Aplikasi – Proyek (LENSA-PRO) yang diluncurkan pada Juni 2025 di Telkom Akses Legok, Tangerang. Acara ini dihadiri oleh Direktur Human Capital & Information Technology Telkom Akses Nizar, didampingi Senior Advisor Telkom Akses Sujarwo dan Head of Regional II Telkom Akses Arief Wibisono. Adapun penjelasan mengenai LENSA-PRO ini disampaikan langsung oleh SGM Information Technology Telkom Akses Damar Suryo Laksono.

Aplikasi yang dikembangkan oleh Telkom Akses ini dirancang untuk mendukung pengelolaan proyek konstruksi dan meningkatkan disiplin terkait supervisi Progress Project dan Dokumentasi Project di lapangan secara sistematis dan terintegrasi.

Pengelolaan proyek konstruksi sebelumnya dilakukan manual secara berjenjang. Namun, hal ini berisiko menyebabkan tersebarnya evidence, lambatnya pengerjaan dokumentasi proyek, serta kesulitan dalam memantau proyek secara real-time. Oleh karena itu, LENSA-PRO ini dikembangkan sebagai bagian dari upaya Telkom Akses guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan dan pelaporan. 

Beberapa keunggulan yang ditawarkan LENSA-PRO antara lain, pelaporan progres proyek yang tervalidasi dan terdokumentasi rapi, evidence proyek tersimpan dalam satu sistem terpusat, kemudahan dalam pembuatan dokumen proyek sesuai standar format, monitoring proyek secara real-time bagi seluruh pemangku kepentingan, implementasi LENSA-PRO selaras dengan arah pengembangan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), dan konsep smart construction, yang menjadi bagian dari visi jangka panjang Telkom Akses dalam membangun ekosistem digital berbasis data real-time serta mendorong transparansi operasional dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

LENSA-PRO juga mendukung proses mulai dari tahap Awal Proyek (Aanwijzing), perizinan, pengiriman material, instalasi, hingga commissioning test. Setiap tahapan dilengkapi dengan pelaporan berbasis evidence yang tervalidasi, pembuatan dokumen proyek pendukung sesuai standar format dan disimpan secara terpusat.

Saat ini, LENSA-PRO telah diterapkan secara menyeluruh ke stakeholder proyek konstruksi (tim konstruksi Telkom Akses, mitra pekerjaan konstruksi, dan pengawas lapangan yang terintegrasi di berbagai wilayah operasional Telkom Akses, dengan mencakup pekerjaan pembangunan jaringan baru (FTTx, backbone) maupun perbaikan atau pengembangan infrastruktur eksisting.

Kehadiran LENSA-PRO diharapkan dapat menjadi solusi strategi bagi Telkom Akses dalam memperkuat komitmennya menuju smart construction dan sistem kerja modern berbasis data real-time, sejalan dengan visi transformasi digital TelkomGroup. (Deni)
Share:

Satgas Pangan Polri Sita 201 Ton Beras yang Tidak Sesuai Standar Mutu dan Takaran

Satgas Pangan Polri Sita 201 Ton Beras yang Tidak Sesuai Standar Mutu dan Takaran. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 201 ton beras dari sejumlah merek karena tidak sesuai standar mutu dan takaran. Ratusan ton beras tersebut terdiri atas beras premium dan medium.

Sampai pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton, kata Dirtipideksus sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Sebanyak 201 ton beras oplosan yang disita terdiri atas beras premium kemasan 5 kilogram dari berbagai merek sebanyak 39.036 kantong dan beras premium kemasan 2,5 kilogram sebanyak 2.304 kantong.

Disamping itu, Helfi menyatakan bahwa pihaknya juga menyita sejumlah dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, di antaranya dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan serta dokumen izin edar.

Ada juga dokumen sertifikat merek, dokumen standard operating procedure pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Hasil uji lab juga bagian dari pada barang bukti yang kita dapatkan, yaitu hasil lab dari Kementerian Pertanian terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita, jelas Helfi.

Helfi memastikan pihaknya akan melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak korporasi produsen beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Setelah itu melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

Brigjen Helfi mengungkapkan informasi awal adanya dugaan beras tidak sesuai mutu ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Helfi menyatakan bahwa saat itu Amran menemukan anomali pada harga beras.

Pada 26 Juni Mentan menemukan anomali karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa, ini yang disampaikan, dan trennya tidak menurun, tapi malah naik, sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan, dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi, mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras kata Helfi saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Adapun hasilnya sebagai berikut temuan pada sampel beras premium;

- Terdapat ketidaksesuaian mutu, di bawah standar regulasi, sebesar 85,56%,
- Ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%
- Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%

Temuan pada sampel beras medium;

- Terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%,
- Ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%,
- Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%.

Atas temuan tersebut, Helfi mengatakan ada kerugian yang dialami masyarakat. Nilai kerugian mencapai Rp 99,35. (Isna)
Share:

Peringati Hari Anak Nasional 2025, Bareskrim Polri Ajak Anak Bermain dan Suarakan Haknya di RPTRA Pesona

Peringati Hari Anak Nasional 2025, Bareskrim Polri Ajak Anak Bermain dan Suarakan Haknya di RPTRA Pesona. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri menggelar kegiatan interaktif bersama anak-anak di RPTRA Pesona, Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subdit II PPA PPO Bareskrim Polri melalui pendekatan edukatif dan rekreatif. Anak-anak diajak mengikuti berbagai permainan tradisional, lomba menarik, serta kegiatan Rise and Speak yang mendorong mereka berani menyuarakan pendapat dan mimpinya.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., memberikan ucapan dan statement dalam kegiatan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen Polri dalam melindungi anak sebagai aset paling berharga bangsa.

“Di momen Hari Anak Nasional 2025 ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus untuk seluruh anak-anak Indonesia, harapan masa depan bangsa. Anak-anak adalah amanah sekaligus aset paling berharga yang harus kita jaga. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh cinta, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi,” ujarnya.

Brigjen Nurul juga menekankan bahwa Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis dan berpihak pada korban.

“Sebagai institusi penegak hukum, kami terus memperkuat komitmen untuk hadir sebagai pelindung, pembela, sekaligus penggerak perubahan dalam isu perlindungan anak. Kami percaya bahwa kerja penegakan hukum harus disertai pendekatan humanis, menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak,” tambahnya.

Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan semangat kolaborasi antara aparat, masyarakat, dan komunitas dalam mewujudkan Indonesia yang ramah anak terus meningkat.

“Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang ramah anak, di mana setiap tawa dan mimpi mereka tumbuh tanpa batas,” pungkas Brigjen Nurul Azizah.

Kegiatan ini menjadi simbol bahwa perlindungan anak bukan hanya soal penindakan, tetapi juga tentang mendekatkan negara kepada anak-anak, agar mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan bahagia. (Dimas)
Share:






ADVERTISING

ADVERTISING