Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme kepada Siswa SMA Taruna Nusantara

Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme kepada Siswa SMA Taruna Nusantara. (Dok. Puspen TNI)

Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan pembekalan kepada siswa-siswi Kelas XI Angkatan ke-34 SMA Taruna Nusantara di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan karya wisata yang bertujuan membangun karakter, menanamkan nasionalisme, serta membentuk jiwa kepemimpinan generasi muda sebagai investasi masa depan bangsa.

Di hadapan 368 siswa, Panglima TNI menekankan pentingnya nilai-nilai integritas, kedisiplinan, semangat belajar, dan bela negara sejak dini. Jenderal TNI Agus Subiyanto juga mengingatkan bahwa tantangan global menuntut generasi muda untuk adaptif, inovatif, dan tetap berpegang pada jati diri bangsa. 

"Mulai dari sekarang harus fokus belajar, punya visi dan misi, kreatif, inovatif, dan berkarakter kuat, dengan nilai kejujuran, disiplin, integritas, serta cinta tanah air," ujar Panglima TNI.

Kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif dan penuh antusiasme, di mana para siswa berkesempatan berdialog langsung dengan Panglima TNI tentang berbagai isu kepemimpinan, nasionalisme, serta peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Antusiasme ini menunjukkan kesiapan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang tangguh dan berkarakter.

Melalui kegiatan ini, TNI menegaskan komitmennya untuk membina generasi penerus bangsa, tidak hanya dalam bidang pertahanan tetapi juga dalam pembangunan karakter nasional. Generasi muda yang berkarakter kuat diyakini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. (Tedy)

Share:

Read More

BMKG dan Pemerintah Provinsi Riau Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau 2025

BMKG dan Pemerintah Provinsi Riau Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau 2025. (Dok. BMKG)

Riau, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sinergi dengan pelbagai pihak dalam upaya antisipasi dan penanggulangan potensi dampak musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Riau. Sinergi ini menjadi penting mengingat musim kemarau memiliki beberapa dampak signifikan seperti kekeringan dan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan prediksi musim kemarau di Riau serta potensi dampaknya. Ia juga menyoroti keuntungan geografis Riau yang memiliki dua musim kemarau dan dua musim hujan dengan curah sinar matahari dan hujan yang melimpah, yang perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Provinsi Riau menjadi salah satu lokasi rawan terjadinya Karhutla. Oleh karenanya, sinergi dan pengetahuan tentang iklim ini menjadi penting agar berbagai pihak termasuk pemerintah daerah beserta instrumennya bersiaga dan meningkatkan kewaspadaan di musim kemarau,” kata Ardhasena dalam dialog interaktif bertajuk “Musim Kemarau 2025 dan Penanggulangan Karhutla di Riau” bersama Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu (24/4).

Tidak hanya dengan RRI, BMKG juga melakukan dialog dengan TVRI dengan tujuan agar informasi yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat. Musababnya, musim kemarau di Provinsi Riau diperkirakan akan berlangsung pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2025. Kondisi musim kemarau diprediksi normal dan tidak sekering tahun-tahun El Nino seperti 2015, 2019, dan 2023.

“Meskipun demikian, potensi kebakaran hutan dan lahan tetap ada, mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi musim kemarau yang serupa,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BPBD Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terjadi 42 titik api dengan total luasan terbakar mencapai 78.56 hektare dan seluruhnya telah berhasil dipadamkan. Pemerintah Provinsi Riau juga aktif melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk pelaksanaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan pertama di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 25-27 April 2025.

Pelaksanaan Jambore Karhutla dan Apel Siaga yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau dan BPBD Provinsi Riau. Upaya antisipasi ini diharapkan dapat mencegah dampak buruk karhutla seperti kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Membangun Sinergi

Selain dialog interaktif, BMKG juga melakukan kunjungan ke Politeknik Caltex Riau. Dalam kunjungan tersebut, Ardhasena meninjau stasiun mini yang dirancang oleh tim Politeknik Caltex Riau untuk simulasi data kualitas udara serta data cuaca dan iklim.

Kunjungan ini juga diisi dengan diskusi dengan para dosen dan peneliti Politeknik Caltex Riau. Diskusi berfokus pada potensi inovasi, kerjasama, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijalin antara BMKG dan institusi pendidikan tinggi.

Tidak hanya soal Karhutla, dalam kunjungan ke Provinsi Riau, BMKG juga mengunjungi PTPN Regional III untuk memperkuat kolaborasi pemanfaatan informasi iklim untuk sektor Perkebunan. Dalam pertemuan tersebut, Ardhasena menekankan perlunya mengidentifikasi data iklim spesifik yang dibutuhkan PTPN IV Regional III untuk penyusunan buletin khusus kelapa sawit.

Ardhasena meminta dukungan data dari Stasiun Klimatologi Riau, baik secara daring maupun luring, sebagai wujud kolaborasi nyata yang memberikan dampak langsung pada sektor perkebunan. Harapannya, kerja sama ini dapat menghasilkan produk inovatif seperti sistem peringatan dini penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah berhasil dikembangkan bersama dinas kesehatan di Bali dan Jakarta.

Pihak PTPN IV Regional III menyambut baik inisiatif ini dan menyampaikan pentingnya informasi mengenai waktu tanam padi dan jagung yang optimal berdasarkan curah hujan, serta penyesuaian beban produksi dengan kondisi iklim untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Sinkronisasi data produksi dan data iklim dianggap sangat krusial.

PTPN IV Regional III juga mengapresiasi pemanfaatan data BMKG, terutama setelah pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim tahun sebelumnya. Data yang tersedia melalui buletin sangat membantu dalam operasional sehari-hari, seperti pembentukan buah sawit dan perbaikan jalan.

Kedepannya, PTPN IV Regional III berharap kolaborasi dengan BMKG dapat ditingkatkan melalui pelatihan pengamat curah hujan sesuai standar, kerjasama pos hujan per kecamatan, dan penyediaan gelas ukur standar. Saat ini, PTPN IV Regional III telah memanfaatkan Aplikasi Nusaklim yang menggunakan data dari Automatic Weather Station (AWS) milik mereka untuk memberikan peringatan dini yang mendukung keberlangsungan produksi kelapa sawit. (Iqbal)

Share:

Read More

Bertemu Delegasi Industri Korea, Menperin Ungkap Ada Tambah Investasi

Bertemu Delegasi Industri Korea, Menperin Ungkap Ada Tambah Investasi. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama yang komprehensif, termasuk dalam pengembangan di sektor industri manufaktur guna memacu perekonomian kedua negara. Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin cukup lama dan erat, di mana pada 2025 ini memasuki usia 52 tahun.

“Kami berharap potensi kerja sama ekonomi dan industri antara Indonesia dan Korea Selatan dapat semakin meningkat dan diperkuat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seusai melakukan pertemuan dengan Chairman Federation of Korea Industry (FKI) Shin Dong Bin beserta delegasi di Jakarta, Selasa (29/4).

Menperin mengemukakan, sebagai pembina industri, Kementerian Perindustrian RI terus berupaya untuk turut memastikan investasi dari pelaku industri di tanah air berjalan baik. “Karena investasi yang mereka bawa harus win-win, Indonesia win, Korea juga harus win,” terangnya.

Menperin menyampaikan, pertemuannya dengan delegasi FKI diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap keberlangsungan usaha mereka di Indonesia. “Dari informasi mereka, kami mengetahui apa saja yang dibutuhkan atau menjadi hambatan di lapangan,” ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Agus, sejumlah perusahaan Korea Selatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap lanskap industri Indonesia, yang di antaranya meliputi sektor elektronik, otomotif, teknologi hijau, dan transformasi digital. “Pada pertemuan hari ini, kami membahas beberapa isu industri, antara lain pengembangan industri manufaktur dan industri lokal, industri hijau dan transformasi digital, serta industri halal,” ungkapnya.

Para delegasi FKI berkomitmen akan ikut berpartipasi dalam membangun ekonomi di Indonesia melalui investasinya, ada yang ingin membangun pabrik baru dan ada pula yang ingin memperluas usahanya atau ekspansi. “Artinya, mereka melihat prospek Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi masih sangat baik,” tandasnya.

Bahkan, salah satu perusahaan Korea Selatan ada yang berminat akan memberikan proposal investasi ke Danantara. “Ini terkait hilirisasi, khususnya hilirisasi nikel untuk melanjutkan jadi katoda. Mereka mau ajak Danantara untuk investasi ini,” ungkapnya.

Menperin memberikan apresiasi terhadap komitmen perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) secara optimal, seperti Samsung, LG, dan Hyundai. “Artinya, secara langsung, mereka telah meningkatkan partisipasi industri lokal, menyerap tenaga kerja dan menyumbang kepada pertumbuhan industri di Indonesia,” tuturnya.

Menperin juga menyebutkan, sejumlah perusahaan industri Korea Selatan telah melakukan kolaborasi dengan kampus-kampus dalam negeri, termasuk dengan unit pendidikan vokasi milik Kemenperin RI. “Kolaborasi ini tentu sangat bermanfaat dalam pengembangan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan pengembangan di sektor industri otomotif, khususnya pada kendaraan listrik berbasis baterai (EV), Menperin memberikan apresiasi atas komitmen dari Hyundai yang telah membangun ekosistem EV dengan baik.

“Khusus bagi pengembangan kendaraan berbasis listrik, kami mencatat beberapa perusahaan Korea telah menikmati beberapa insentif melalui skema produksi program sesuai persyaratan TKDN, antara lain Bea Masuk sebesar 0%, PPnBM sebesar 0%, dan PPN sebesar 2% dengan mengikuti program LCEV dan program PPN DTP,” paparnya.

Mengenai pengembangan industri hijau, Menperin mencatat adanya kerja sama yang terjalin antara Kemenperin RI dengan POSCO Research Institute untuk periode 2023-2025 dalam menyusun kebijakan dekarbonisasi di sektor industri. “Dalam mencapai target net zero di sektor industri, kami juga telah menyiapkan serangkaian kebijakan dalam negeri khususnya terkait Net Zero Emission (NZE),” imbuhnya.

Di samping itu, Kemenperin RI terus mendorong sejumlah industri Korea Selatan ikut berpartisipasi aktif dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Sebab, Indonesia mempunyai peluang pasar besar yang perlu dioptimalkan.

“Kami menyambut baik perusahaan Korea yang ingin mengembangkan bisnis di sektor makanan dan minuman halal, kosmetik halal, dan produk-produk halal lainnya. Saat ini di Indonesia memiliki empat kawasan industri halal. Kami akan sangat senang apabila perusahaan Korea berminat untuk bekerja sama lebih jauh dalam kawasan industri halal tersebut,” ucap Menperin Agus.

Adapun total perdagangan Indonesia-Korea Selatan tercatat sebesar USD20 miliar pada 2024, dengan ekspor Indonesia ke Korea Selatan mencapai USD10,76 miliar. Sementara itu, realisiasi investasi Korea Selatan di Indonesia sebesar USD2,98 miliar sepanjang tahun 2024. (Subhan)

Share:

Read More

Cegah Pencemaran, Kemenperin Akselerasi Ekosistem Industri Berkelanjutan

Cegah Pencemaran, Kemenperin Akselerasi Ekosistem Industri Berkelanjutan. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Pemerintah senantiasa berkomitmen mewujudkan swasembada energi nasional yang berkelanjutan sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini menjadi dasar strategis dalam membangun ketahanan energi sekaligus menegaskan arah kebijakan pembangunan industri di Indonesia.

Langkah tersebut juga menjadi bagian integral dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, di mana sektor industri diarahkan menjadi motor penggerak pertumbuhan melalui transformasi menuju ekosistem yang ramah lingkungan, inovatif, dan mandiri. Hal ini yang kerap disampaikan pula oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menperin Agus menyatakan bahwa Indonesia bisa dijadikan sebagai model pembangunan industri, mengingat pengalaman dalam proses industrialisasi yang dimiliki cukup panjang. Oleh karenanya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak hanya menyiapkan regulasi, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung industri untuk tumbuh lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin memiliki beragam program strategis dalam mendorong transformasi sektor industri agar mampu beradaptasi dengan dinamika global. Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi menyampaikan, transformasi menuju industri hijau dapat dicapai melalui penerapan teknologi bersih, efisiensi sumber daya, dan penguatan daya saing nasional.

“Transformasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi harus diimplementasikan hingga ke tingkat pelaksana teknis,” tegas Andi Rizaldi dalam tayangan Podcast OASIS (Obrolan Tematik Seputar Industri) yang tayang pada Selasa (29/4). Podcast ini hasil produksi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BSKJI Kemenperin.

Pada momen podcast yang mengusung tema “Mewujudkan Industri Berkelanjutan melalui Jasa Industri dari Kementerian Perindustrian”, Andi Rizaldi menekankan pentingnya peran UPT di lingkungan BSKJI dalam mengakselerasi perwujudan industri tangguh dan harus menjadi aktor strategis dalam mendampingi industri untuk memenuhi regulasi sekaligus meningkatkan daya saing. Salah satu UPT yang dimaksud dalam hal ini adalah BBSPJPPI Semarang.

“Kami berharap agar BBSPJPPI dapat terus memberikan kontribusi nyata dan berkomitmen untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan jasa industri yang adaptif terhadap perubahan serta responsif terhadap kebutuhan industri,” tuturnya.

Sebagai satuan kerja teknis yang berfokus pada pencegahan pencemaran industri, BBSPJPPI memiliki kompetensi jasa industri yang terintegrasi dan pada beberapa jasa industri yang ditawarkan telah terakreditasi mengacu pada standar internasional. Berdasarkan Permenperin No. 1 Tahun 2022, BBSPJPPI memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

Mengacu tugas tersebut, jasa industri yang telah dihadirkan BBSPJPPI ke tengah-tengah masyarakat industri meliputi jasa pengujian, kalibrasi, konsultansi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, bimbingan dan pendampingan teknis industri, sertifikasi industri hijau, serta sertifikasi SNI.

Selain itu, sertifikasi ISO 9001, sertifikasi ISO 14001, audit Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS), verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), lembaga pemeriksa halal, penyelenggara uji profisiensi hingga menjual produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS) sebagai alat pemantauan lingkungan real time berbasis IoT.

Sementara itu, Kepala BBSPJPPI Sidik Herman mengungkapkan, pihaknya secara berkelanjutan berupaya memperluas akses pasar jasa industri yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi untuk industri. Ia menambahkan bahwa sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2010, BBSPJPPI juga memiliki tarif kompetitif, skema negosiasi, serta proses bisnis yang fleksibel, menjadikan layanannya tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga ramah secara finansial.

Sidik juga menegaskan pihaknya siap menjadi mitra strategis bagi industri dalam menghadapi tantangan global dan pemenuhan regulasi. 

“Kami membuka ruang kolaborasi, baik dengan sektor swasta, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional. Inovasi, transparansi, dan kemitraan adalah kunci kami dalam memberikan jasa industri yang unggul dan terpercaya,” pungkasnya. (Fitri)

Share:

Read More

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 3 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkoba

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 3 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkoba. (Dok. Kejagung)

Jakarta, WaraWiri.net - Jaksa Agung melalui melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 3 (tiga) pengajuan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan (Restorative Justice) dalam tindak pidana narkotika pada ekspose perkara yang diselenggarakan pada Senin, 28 April 2025.

Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu:

Tersangka Endra bin Muhamat Saipun Ikbal dari Kejaksaan Negeri Lahat, yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tersangka M. Akbar Rafsanjani bin Sulaiman dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tersangka Tias Apriani binti Darmawan dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para Tersangka yaitu:

• Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para Tersangka positif menggunakan narkotika;

• Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, para Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);

• Para Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Berdasarkan hasil asesmen terpadu, para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;

• Para Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang;

• Para Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan narkotika.

“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” pungkas JAM-Pidum. (Deni)

Share:

Read More

Tim Penyidik Gelar Rekonstruksi dalam Penyidikan Tindak Pidana SuapGratikasi PN Jakarta Pusat dan Perintangan Penanganan Perkara

Tim Penyidik Gelar Rekonstruksi dalam Penyidikan Tindak Pidana SuapGratikasi PN Jakarta Pusat dan Perintangan Penanganan Perkara. (Dok. Kejagung)

Jakarta, WaraWiri.net - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melakukan gelar rekonstruksi terhadap Tersangka MS, Tersangka AR, Tersangka WG, Tersangka MAN, Tersangka ABS, Tersangka AM, Tersangka DJU dan Tersangka MSY.

Rekonstruksi tersebut digelar sebagaimana fakta -fakta yang dituangkan dan disampaikan dalam berita acara pemeriksaan masing- masing Tersangka maupun sebagai saksi, dan untuk memperoleh persesuaian keterangan para Tersangka satu dengan lainnya sebagai alat bukti petunjuk. Oleh karenanya, Penydik dengan disaksikan Jaksa Penuntut Umum mengelar rekonstruksi tindak pidana

Adapun agenda gelar rekonstruksi tersebut berkaitan dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penyidikan dugaan tindak pidana perintangan terhadap penanganan perkara.

Untuk diketahui, rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana adalah kegiatan memperagakan kembali bagaimana tersangka melakukan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa yang terjadi, membantu penyidik dalam mengungkap kasus dan melengkapi berkas perkara.

Rekonstruksi juga merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh Penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan oleh Tersangka dan Saksi. (Dinda)

Share:

Read More

Tindak Lanjuti Hasil SPI Pendidikan 2024, KPK-Kemendikti Saintek Akselerasi Penanaman Integritas di Perguruan Tinggi

Tindak Lanjuti Hasil SPI Pendidikan 2024, KPK-Kemendikti Saintek Akselerasi Penanaman Integritas di Perguruan Tinggi. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul sebagai kunci kemajuan pendidikan di Indonesia. Pun pelbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas seluruh perguruan tinggi yang dapat mencetak lulusan berdaya saing internasional yang kompetitif, kreatif, inovatif, dan produktif.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, saat audiensi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), pada Senin (28/4). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kemendikti Saintek, Jakarta. Kegiatan ini sekaligus membahas tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2024 dan penguatan implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Ibnu menuturkan, penyamaan persepsi antara KPK dan Kemendikti Saintek mengenai implementasi pendidikan antikorupsi dan penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi (PIEPT) perlu dilakukan. Salah satunya, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat progres pelaksanaannya tepat sasaran. Terlebih, penanganan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional bukan suatu hal yang mudah.

“Pemberlakuan ini tentu bertujuan untuk menentukan solusi jika masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga, integritas di lingkungan perguruan tinggi menjadi landasan utama dan penting tertanam untuk membangun atmosfer akademik yang jujur dan beretika,” kata Ibnu.

Lebih jauh, Ibnu juga menyinggung soal pentingnya peran aktif seluruh pihak di perguruan tinggi, mulai dari pimpinan hingga mahasiswa, dalam menegakkan nilai-nilai integritas, seperti kejujuran dan konsistensi diri. Dengan begitu, perguruan tinggi dapat membangun budaya akademik yang unggul dan kompetitif, sekaligus menjadi teladan bagi institusi pendidikan lainnya.

Revisi Peraturan Akselerasi Pencegahan

Senada dengan hal tersebut, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, turut menyampaikan, integritas merupakan bentuk loyalitas individu terhadap prinsip dan nilai moral. KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, berupaya memperkuat kesadaran ini dengan berbagai inisiatif, termasuk penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi.

“Transformasi dalam kinerja layanan pendidikan tinggi tidak cukup hanya dengan mempertahankan yang sudah ada, tetapi harus disertai inovasi yang melampaui batas minimal. Oleh karenanya, semangat pembaruan dan perbaikan terus-menerus menjadi keniscayaan, hal tersebut sebagaimana beberapa terobosan yang akan dilakukan Kemendikti Saintek dalam menindaklanjuti hasil SPI Pendidikan 2024,” kata Wawan.

Wawan memaparkan, KPK mendorong rencana baik Kemendikti Saintek mengevaluasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Di mana evaluasi ini terkait revisi landasan kebijakan untuk menguatkan regulasi pendidikan antikorupsi.

Pada rencana ini, setidaknya KPK menyoroti beberapa poin penting, di antaranya peningkatan akuntabilitas dan pelaporan terstandar; sanksi tegas bagi perguruan tinggi yang tidak mengimplementasikan pendidikan antikorupsi; integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum, kegiatan mahasiswa, dan tri dharma perguruan tinggi dengan capaian terukur.

“Melalui audiensi ini, KPK mengapresiasi langkah cepat Kemendikti Saintek dalam mendorong pencapaian target terukur untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dan memperkuat integritas ekosistem perguruan tinggi. Dan capaian yang terukur ini, menjadi kunci untuk menilai dampak nyata dari pelaksanaan pendidikan antikorupsi,” pungkas Wawan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi langkah baik yang harus berkesinambungan demi menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang bersih dari korupsi. Dedikasi terhadap kualitas layanan pendidikan yang baik, menjadi pondasi penting dalam mempertahankan sistem pendidikan tinggi yang tangguh dan berkelanjutan.

Menurut Brian, pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi yang bermutu hendaklah mampu mencetak lulusan yang tidak hanya kompetitif dalam dunia kerja, tetapi juga memiliki nilai-nilai integritas yang melekat dalam diri mereka

“Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada berbagai pemangku kepentingan, terutama para pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN), pimpinan kementerian/lembaga mitra, serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan (LLDikti), Kemendikti Saintek dituntut untuk mampu melanjutkan dan tumbuh dalam sistem yang sudah ada, sehingga dapat terus berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang berintegritas,” kata Brian.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) III Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Masagung Dewanto; Kasatgas IV Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Jermia Tjahjono Djati; dan Satgas Pendidikan Tinggi Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Indira Anggraini Zachriyan.

Sementara itu, dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar Mangihut Simatupang; Inspektur Jenderal Kemendikti Saintek, Chatarina Muliana, dan Staf Khusus Menteri Dikti Saintek, Oki Earlivan Sampurno. (Zikry)

Share:

Read More

Optimalisasi Postur APBD Kabupaten Gresik, KPK Soroti Pos Pengadaan dan Belanja Hibah

Optimalisasi Postur APBD Kabupaten Gresik, KPK Soroti Pos Pengadaan dan Belanja Hibah. (Dok. KPK)

Gresik, WaraWiri.net - Dalam upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efisien, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III menyoroti postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Gresik tahun 2025, yang menyentuh angka Rp3,86 triliun.

Pada kesempatn audiensi bersama jajaran Pemkab Gresik, Senin (28/4), Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, mengatakan perlunya penataan kembali alokasi anggaran, khususnya pada pos pengadaan dan belanja hibah. Menurut Ely, keduanya menjadi titik rawan kebocoran APBD jika tidak dikelola secara optimal.

“APBD Kabupaten Gresik Rp3,86 triliun dengan pendapatan daerah Rp3,84 triliun dan pembiayaan mencapai Rp17 miliar. Selain itu, belanja hibah sampai dengan Rp298 miliar atau sebesar 7,78% dari anggaran. Bahkan, bantuan sosial (bansos) tercatat hingga Rp13 miliar,” paparnya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Ely mengingatkan bahwa besarnya alokasi pada belanja hibah, bansos, maupun pengadaan langsung dari tahun ke tahun dapat menjadi area yang rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik. Karena itu, KPK mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik untuk terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Penguatan Tata Kelola

Melalui kegiatan koordinasi dan supervisi ini, KPK menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBD. Optimalisasi struktur anggaran menjadi kunci agar belanja daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024, nilai Kabupaten Gresik berada pada skor 92. Meski demikian, penguatan tata kelola keuangan daerah perlu ditingkatkan. Dengan demikian, Kabupaten Gresik diharapkan menjadi pemerintah daerah yang clean and clear, mengedepankan aspek good governance.

“Titik rawan terdapat dari internal maupun luar sistem. Dugaan terbesarnya terjadi kesepakatan untuk pengajuan pengadaan dalam sistem e-purchasing. Sehingga harus benar-benar diawasi keberlangsungannya. Semoga dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi kepala daerah atau kepala dinas bermasalah, demi mewujudkan Gresik yang transparan dan akuntabel,” tegas Ely.

Di sisi lain, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah III KPK, Wahyudi, menekankan perlu adanya penguatan tata kelola berbasis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI 2024 Kabupaten Gresik mengalami penurunan signifikan 14,89 poin menjadi 59,78, jika dibanding tahun 2023.

Penilaian eksper menjadi perhatian besar, selain aspek internal dan eksternal. Komponen internal memberikan skor 74,94, sementara penilaian eksternal 85,17, dan komponen eksper hanya memberi nilai 55,79.

“Tahun ini menjadi periode kedua Bupati memimpin Gresik. Kami melihat dukungan publik masih tinggi. Tetapi perlu diperkuat agar publik dapat menilai kerja pemerintah daerah. Sehingga persepsi kerawanan terjadinya korupsi dapat ditekan, karena kepercayaan masyarakat terhadap Bupati,” tandas Wahyudi. 

Komitmen dan Inisiatif Pemkab Gresik

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berharap pengawasan KPK dapat menjadi dorongan dalam membantu kinerja Inspektorat Pemkab Gresik. Ia menegaskan, perangkat daerah Kabupaten Gresik sudah komitmen dalam mengambil sikap sebagai upaya perbaikan.

“Sejak melihat penilaian indeks dan skor dari KPK, kami langsung berinisiatif mengambil sikap berkoordinasi dengan KPK. Kami ingin berkomitmen membawa Gresik lebih baik lagi. Bagaimana dana hibah ini dapat dipertanggungjawabkan dan upaya kami berkonsolidasi dengan legislatif dalam menunjang program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” tegas Fandi.

Dalam audiensi tersebut, KPK dan Pemkab Gresik menyepakati 11 poin penguatan pencegahan korupsi:

• Proyek-proyek strategis dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang dibuat oleh Pemda sehingga selesai tepat waktu dan dapat dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan tujuan pengerjaan proyek-proyek tersebut;

• Tidak ada intervensi apapun dan dari siapapun terhadap seluruh kegiatan proyek pengadaan barang/jasa;

• Seluruh program/kegiatan sesuai dengan RPJMD, visi misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan;

• Proses pengawasan (reviu/audit) diproses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan belanja hibah, belanja bantuan keuangan, pengadaan langsung, e purchasing dan pokir;

• Akselerasi pengadaan barang dan jasa agar termanfaatkan di TA 2025;

• Seluruh proses rotasi, promosi, dan mutasi berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan menghindari penyuapan, pemerasan, gratifikasi, nepotisme serta tindak pidana korupsi lainnya;

• Update database dan evaluasi secara berkala pada pegawai non-ASN, termasuk kebutuhan sesuai ABK dioptimalkan pada ASN;

• Transparansi informasi terkait upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan oleh Pemda;

• Inventarisasi dan rekonsiliasi secara periodik terhadap barang milik daerah;

• Pemantauan berkala melalui dashboard monitoring;

• Tindak lanjut hasil SPI disusun maksimal tanggal 15 Mei 2025, sesuai dengan RTL dan diunggah di akun SPI.

Audiensi turut dihadiri jajaran Direktorat Pencegahan dan Monitoring KPK, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Inspektur Kabupaten Gresik, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Gresik lainnya. (Fathi)

Share:

Read More

Korlantas Polri Gelar Pelatihan & Sertifikasi Dakgar Lantas T.A 2025

Korlantas Polri Gelar Pelatihan & Sertifikasi Dakgar Lantas T.A 2025. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Agenda pelatihan dan sertifikasi petugas penindakan pelanggaran (dakgar) lalu lintas gelombang I T.A 2025 dibuka langsung oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Senin (28/4/2025).

Dalam penjelasannya, Dirgakkum mengatakan kecelakaan lalu lintas diawali oleh adanya pelanggaran yang dilakukan para pengemudi. Oleh karenanya, setiap petugas dibekali pelatihan dan sertifikasi agar berkompeten dalam melaksanakan tugasnya.

“Kita ketahui bersama setiap kecelakaan lalu lintas itu diawali oleh pelanggaran. Oleh karena itu setiap petugas penindak pelanggaran lalu lintas harus berkualitas maka kita lakukan hari ini sertifikasi petugas penindak pelanggaran dengan melakukan pelatihan,” kata Dirgakkum kepada NTMC.

Adapun, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi petugas dakgar berjumlah 100 orang. Sementara daftar petugas yang tersertifikasi baru mencapai kurang lebih 20 persen se-Indonesia.

“Tahun ini kita untuk sertifikasi ini 100 orang itu yang menggunakan anggaran dari Korlantas dan ada polda-polda yang melaksanakan kegiatan mandiri karena dari 13.000 orang petugas penindakan pelanggaran se-Indonesia itu kita baru mencapai 20 persen yang sudah tersertifikasi. Ini perlu kita tingkatan lebih lanjut sehingga kompetensi dan sertifikasi dari petugas bisa lebih baik lagi,” ujar dia.

Sementara itu, Brigjen Pol Slamet menuturkan bahwa para petugas dituntut tiga hal dalam pelatihan ini yaitu, pengetahuan, kemampuan, dan perilaku petugas. Hal ini bertujuan untuk membentuk pola kerja petugas yang santun dan humanis selama bertugas di lapangan

“Tentunya di dalam uji pelatihan dan kompetensi ini itu ada tiga hal yang perlu dilakukan skill keterampilannya kemudian pengetahuan knowledge-nya kemudian yang terakhir ada attitude dari petugas penindak pelanggaran tersebut sehingga diharapkan petugas meninggalkan pelanggaran ini betul-betul dia bisa melayani masyarakat itu dengan baik terutama masyarakat yang melanggar,” tutur dia.

“Baik itu yang sehingga itu menjadi acuan dan buat masyarakat yang lain sesuai dengan acuan dari polantas sendiri yaitu bagaimana kita menurunkan fatalitas korban kecelakaan menurunkan kejadian kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan budaya patuh hukum bagi masyarakat itu harapannya diadakannya uji kompetensi pada hari ini,” pungkasnya. (Ilham)

Share:

Read More

Satgas AB Moskona 2025 Selamatkan Ketua Komnas HAM Papua Saat Operasi Pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara

Satgas AB Moskona 2025 Selamatkan Ketua Komnas HAM Papua Saat Operasi Pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara. (Dok. Div Humas Polri)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membenarkan insiden penembakan yang terjadi saat operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Minggu (27/4/2025) pagi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya menyatakan bahwa tim Brimob yang tergabung dalam Satgas AB Moskona 2025 telah sigap memberikan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, beserta rombongan saat terjadi serangan dari kelompok kriminal bersenjata.

“Benar, saat operasi kemanusiaan dalam pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, pada pukul 07.10 WIT, rombongan mendapatkan serangan tembakan dari kelompok sipil bersenjata. Tim Brimob segera melakukan tindakan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua dan rombongan,” ungkap Brigjen Pol Trunoyudo, Senin (28/4).

Setelah kejadian, Frits Ramandey dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dan kemudian diterbangkan menggunakan helikopter menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Meyado untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut.

“Alhamdulillah, atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak tim pencarian maupun rombongan yang diserang,” tambah Brigjen Pol Trunoyudo.

Brigjen Pol Trunoyudo menambahkan, operasi pencarian ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan untuk menemukan keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024. Dalam operasi ini, Polri melibatkan berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, sebagai wujud transparansi dan sinergi dalam penanganan kasus.

Meski dihadapkan pada tantangan medan berat dan ancaman keamanan, Polri memastikan operasi kemanusiaan ini tetap berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. (Remon)

Share:

Read More

Kodam XIV/Hasanuddin Bongkar Sindikat Penipuan Online 40 Pelaku Diamankan

Kodam XIV/Hasanuddin Bongkar Sindikat Penipuan Online 40 Pelaku Diamankan. (Dok. Puspen TNI)

Sulawesi Selatan, WaraWiri.net - Tim Khusus Gabungan Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin berhasil membongkar jaringan sindikat penipuan daring bermodus investasi dan penjualan fiktif, yang dikenal masyarakat dengan istilah "Passobis". Sindikat ini meresahkan masyarakat di berbagai daerah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/04/2025).

Keberhasilan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Waskita, Markas Denintel Kodam XIV/Hasanuddin, Jumat (25/04/2025). Kapendam XIV/Hasanuddin menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal setelah adanya laporan dari masyarakat terkait penipuan yang mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hsn. Aksi ini tidak hanya merugikan institusi TNI, namun juga mencederai kepercayaan publik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Siber Kodam XIV/Hasanuddin segera melakukan pelacakan digital. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui lokasi aktivitas para pelaku berada di wilayah Kabupaten Sidrap. Sesuai tugas TNI dalam membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya penindakan pun segera dilakukan.

Dalam operasi di lapangan, Tim Gabungan berhasil mengamankan 40 orang pelaku berusia antara 15 hingga 45 tahun. Mereka menjalankan berbagai modus penipuan, mulai dari penyamaran sebagai anggota TNI dengan atribut palsu, hingga penipuan jual beli online, investasi emas, barang elektronik, serta melalui berbagai aplikasi online.

Kapendam menjelaskan, para korban sindikat ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum dan keluarga besar TNI, seperti anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Kerugian para korban bervariasi, dengan total mencapai miliaran rupiah. Saat ini, seluruh pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. TNI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan digital, serta tidak segan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/4/2025) menyampaikan apresiasi pimpinan TNI kepada Kodam XIV/Hasanuddin atas keberhasilan pengungkapan ini.

"TNI berkomitmen untuk selalu membantu pemerintah daerah, membantu Polri dalam penegakan hukum, dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Tindakan cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan kehadiran nyata TNI di tengah-tengah rakyat," tegas Kapuspen TNI. (Nugroho)

Share:

Read More

ASDP Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lewat Program “UMKM Naik Kelas” di Surabaya

ASDP Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lewat Program “UMKM Naik Kelas” di Surabaya. (Dok. ASDP)

Surabaya, WaraWiri.net - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat. Salah satunya dengan mengirimkan lima UMKM binaan untuk mengikuti Workshop UMKM Naik Kelas yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada akhir pekan lalu.

Workshop ini merupakan bagian dari program kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis kekuatan rakyat. Melalui kegiatan ini, UMKM didorong untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta memperkuat fondasi bisnisnya agar bisa naik kelas sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, program UMKM Naik Kelas diharapkan mampu membantu pelaku usaha kecil untuk bertransformasi menjadi lebih kuat dan profesional. Ia menjelaskan bahwa harapan BUMN adalah membentuk UMKM Indonesia menjadi lebih tertib dalam administrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas promosi melalui digitalisasi, serta membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Mendukung penuh inisiatif ini, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa ASDP secara aktif berpartisipasi dengan mengirimkan lima UMKM binaannya dari sektor pangan. UMKM-UMKM ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur dan dipilih karena potensinya untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh.

"Kami berharap melalui pelatihan ini, UMKM binaan kami bisa meningkatkan kapasitas usahanya, mulai dari pengurusan legalitas seperti sertifikasi halal dan izin edar BPOM, hingga strategi memperkuat merek melalui fotografi produk, teknik copywriting, dan optimalisasi platform digital serta marketplace," ungkap Shelvy.

Para peserta workshop mendapat pelatihan intensif dari para praktisi berpengalaman di bidang bisnis, pemasaran digital, hingga manajemen keuangan. Mereka juga diberikan pendampingan untuk menyiapkan UMKM mereka agar dapat mengakses peluang pembiayaan dan pengembangan usaha ke tingkat yang lebih tinggi.

Partisipasi ASDP ini bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan bisnis UMKM binaan, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi korporasi untuk membangun ekonomi daerah dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Dengan semangat "UMKM Naik Kelas," ASDP terus mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang sehat, berdaya saing, dan inklusif, selaras dengan visi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kekuatan rakyat. (Anggara)

Share:

Read More

Gandeng Komunitas Lokal, ASDP Gelar Ocean Clean Up Day dan Perkuat Pengelolaan Sampah di Kawasan Pelabuhan Merak

Gandeng Komunitas Lokal, ASDP Gelar Ocean Clean Up Day dan Perkuat Pengelolaan Sampah di Kawasan Pelabuhan Merak. (Dok. ASDP)

Banten, WaraWiri.net - Dalam rangka memperingati HUT ke-52, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak menyelenggarakan kegiatan Ocean Clean Up Day atau aksi bersih-bersih pantai dan laut di Pulau Merak Besar, Banten, pada akhir pekan lalu. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama Komunitas Anak Pulo Merak, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan ekosistem pesisir.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan dalam rangka memperingati HUT ASDP yang juga menjadi momentum edukatif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan bagi Ferizyan dan masyarakat umum.

Memperingati HUT ke 52, ASDP kembali menggelar "Ocean Clean Up Day" atau aksi bersih-bersih sampah laut dan pantai di 27 cabang ASDP seluruh Indonesia. Aksi ini sebagai aksi nyata dari komitmen perusahaan dalam mengurangi sampah plastik yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan peningkatan emisi karbon. Kegiatan ini digelar sejak 26 April 2025 hingga 3 Mei 2025 dimana setiap cabang akan melaporkan jumlah sampah organik dan non organik yang telah dikumpulkan.

ASDP menargetkan 10 ton sampah terkumpul pada 2025 ini dimana pada 2023 hingga 2024, ASDP berhasil mengumpulkan 32 ton sampah melalui aksi Ocean Clean Up Day. Masalah sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. 

“Tahun lalu aksi bersih pantai kami lakukan di Pulau Merak Kecil, dan tahun ini berpindah ke Pulau Merak Besar yang letaknya berseberangan langsung dengan Pelabuhan Merak. Kegiatan ini mempertegas komitmen ASDP dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan,” ujar Shelvy.

Dalam kegiatan tersebut, ASDP turut menyalurkan bantuan sarana kebersihan seperti sapu lidi, karung sampah, tong sampah, hingga pompa air untuk mendukung keberlanjutan kebersihan di kawasan pesisir. Sebanyak 220 kilogram sampah berhasil dikumpulkan, terdiri dari sampah organik, plastik, kertas, kardus, dan karet.

Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Tak hanya berhenti pada kegiatan Ocean Clean Up Day, ASDP Cabang Merak juga memperkuat pengelolaan sampah secara berkelanjutan di kawasan pelabuhan dan kapal. Seluruh proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir, dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi. Upaya ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perizinan lingkungan yang berlaku.

ASDP juga telah mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah cair, serta rutin melaksanakan pemantauan lingkungan dan pelaporan kepada instansi terkait, sebagaimana diatur dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Seluruh operasional ASDP dilandasi prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap lingkungan, guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Pelaksanaan Ocean Clean Up Day dan pengelolaan sampah ini turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, poin 13 tentang penanganan perubahan iklim, dan poin 14 terkait perlindungan ekosistem laut.

“Kami berharap semangat menjaga lingkungan ini tidak hanya berhenti di kegiatan simbolik, tapi juga menginspirasi masyarakat sekitar untuk terus menjaga kebersihan pesisir. Lingkungan yang bersih adalah investasi penting bagi masa depan dan keberlanjutan Indonesia,” ujar Shelvy menandaskan. (Candra)

Share:

Read More

Menpora Dito Terima LHP Kemenpora Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dari BPK RI

Menpora Dito Terima LHP Kemenpora Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dari BPK RI. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kemenpora Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (28/4) siang.

LHP diserahkan Anggota III BPK RI Akhsanul Khaq secara langsung kepada Menpora di Media Center Graha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan. Atas penyerahan LHP ini, Menpora Dito menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemeriksaan ini. 

“Pemeriksaan ini bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” terang Menpora.

Menpora Dito menyatakan, good governance merupakan suatu hal yang harus selalu ditegaskan dan dilakukan. Melalui momentum LHP ini, sebut Menpora, seluruh jajaran di Kemenpora berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kita harus fokus kepada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan penguatan sistem pengendalian internal, penegakan prinsip hukum yang adil dan inklusif, dan pengembangan budaya organisasi yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada konsensus,” beber Menpora Dito.

Menpora meyakini proses ini akan turut mendorong perbaikan skor Indonesia dalam kualitas hukum dan pengendalian korupsi di masa mendatang. Sekaligus mempercepat tercapainya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, sesuai dengan standar good governance global. 

Karenanya Menpora Dito mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran jajaran BPK secara langsung Kemenpora. Kehadiran BPK ini menambah semangat dan juga sebagai pengingat untuk seluruh para pejabat Kemenpora yang hadir.

“Jadi ini sebagai pengingat bahwa pengelolaan semua anggaran di Kemenpora ini harus sesuai dengan aturan dan juga akuntabel,” kata Menpora di hadapan jajaran BPK RI, para pejabat eselon I, para staf khusus dan para tenaga ahli Kemenpora yang hadir dalam penyerahan LHP ini. (Fitri)

Share:

Read More

Menpora Dito Terima Gubernur NTB Bahas Persiapan Fornas 2025 dan PON 2028

Menpora Dito Terima Gubernur NTB Bahas Persiapan Fornas 2025 dan PON 2028. (Dok. Kemenpora)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/4). 

Pertemuan tersebut membahas kesiapan NTB dalam menyelenggarakan dua ajang besar, yakni Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) VIII tahun 2025 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gubernur Lalu Iqbal mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan berdiskusi langsung dengan Menpora Dito. Ia menegaskan bahwa kunjungannya kali ini bertujuan melaporkan kesiapan NTB di dua ajang tersebut, sekaligus mengundang Menpora Dito untuk hadir di Fornas 2025.

"Terima kasih Mas Menteri. Kami datang ingin menyampaikan langsung perkembangan persiapan Fornas 2025 dan kesiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028. Kami berharap Pak Menteri bisa berkenan hadir saat Fornas di bulan Juli mendatang," ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Lalu Iqbal menjelaskan bahwa Fornas tidak hanya dipandang sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari visi besar NTB untuk mengangkat sektor pariwisata dan memperkenalkan kearifan lokal ke kancah nasional.

"Sebagai Gubernur, saya melihat Fornas ini sebagai momentum strategis untuk promosi pariwisata dan budaya NTB. Kami serius mempersiapkan diri, anggaran sudah dialokasikan, dan sebagian besar infrastruktur pendukung sudah siap," jelasnya.

Terkait PON 2028, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa meskipun NTB dan NTT telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama, pihaknya tetap membuka peluang kolaborasi dengan provinsi lain yang memiliki kesiapan venue lebih baik. Namun, NTB sendiri telah menyiapkan sejumlah venue untuk beberapa cabang olahraga.

"Kalaupun ada provinsi lain yang menawarkan diri untuk penyelenggaraan, tidak menjadi masalah. Namun, NTB untuk beberapa cabang olahraga, infrastrukturnya sudah tersedia sehingga bisa dilaksanakan di NTB," katanya.

Menanggapi laporan tersebut, Menpora Dito mengapresiasi komitmen dan keseriusan NTB. Ia menekankan pentingnya menjadikan Fornas sebagai ajang promosi nasional yang dikemas secara kreatif dan menarik.

"Fornas ini sangat potensial bila dikemas dengan baik. Ini bisa menjadi ajang besar untuk memperkenalkan NTB ke seluruh Indonesia, bahkan dunia," ujar Menpora Dito.

Terkait PON, Menpora Dito menegaskan bahwa fleksibilitas dalam menentukan lokasi penyelenggaraan cabor merupakan hal yang wajar, selama tetap menjaga kesiapan, koordinasi, dan stabilitas antarprovinsi.

"Yang penting, provinsi siap menyelenggarakan, dan stabilitas penyelenggaraan tetap dijaga dengan baik," pungkas Menpora Dito. (Fitri)

Share:

Read More

Jelang Berangkat, 323 Petugas Haji Dibekali Spirit Layanan Jemaah

Jelang Berangkat, 323 Petugas Haji Dibekali Spirit Layanan Jemaah. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Minggu (27/4/2025) malam, Aula SG1 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dipenuhi semangat dan haru. Sebanyak 323 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M berkumpul, mengikuti pembekalan terakhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, esok hari.

Mereka, yang sebentar lagi akan menjadi garda terdepan pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, khususnya pada daerah kerja (Daker) Madinah dan Bandara. Para petugas ini menerima arahan langsung dari Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kementerian Agama Mustain Ahmad.

"Tugas ini adalah amanah besar. Kita bukan hanya bertugas, tetapi mengabdi melayani tamu-tamu Allah," ucap Mustain, membuka arahannya dengan penuh penekanan.

Dalam suasana yang khidmat, Mustain mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, kesabaran, dan profesionalisme dalam bertugas. Ia juga menyoroti penggunaan media sosial oleh para petugas.

"Kalau mau swafoto atau posting, pikirkan seribu kali. Apakah itu perlu? Fokuslah melayani jemaah, jaga suasana hati mereka dan keluarga mereka di tanah air," tegasnya.

Tak hanya itu, Mustain menekankan bahwa pelayanan harus maksimal sejak hari pertama kedatangan jemaah di Arab Saudi. "Hari pertama itu krusial. Kita harus hadir dengan pelayanan terbaik. Nol kelalaian adalah target kita. Kalau hari pertama terganggu, akan sulit memperbaikinya," ujarnya.

Di akhir sesi, Mustain mengajak para petugas untuk menguatkan ikhtiar dengan doa. Ia mengingatkan agar keluarga di rumah juga dilibatkan dalam mendoakan kelancaran tugas para petugas haji. "Mintalah doa dari orang-orang terdekat kita — suami, istri, anak, dan orang tua. Doa mereka akan menguatkan kita dalam menjalankan tugas mulia ini," katanya dengan nada haru.

Setelah pembekalan ini, para petugas dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci pada Senin (28/4/2025) pagi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Selanjutnya mereka akan bertugas di Daker Madinah dan Bandara selama kurang lebih 70 hari. (Anggara)

Share:

Read More

Kemenag Raih Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Tertinggi dari Ombudsman RI

Kemenag Raih Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Tertinggi dari Ombudsman RI. (Dok. Kemenag)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) kembali mencatat prestasi membanggakan. Kemenag meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas capaian skor tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Kemenag mencatatkan skor 88,53, masuk dalam kategori A dengan opini Kualitas Tertinggi.

Penghargaan ini diberikan Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan Ombudsman RI, Aat Sugihartati kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Kamaruddin Amin di Kantor Pusat kemenag RI, Jakarta, pada Senin (28/4/2025)

Aat menyampaikan apresiasinya kepada Kemenag yang telah konsisten memberi pelayanan yang baik pada publik. "Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas capaian Kemenag. Dibandingkan tahun 2023, skor Kemenag meningkat dari 85,29 (kategori B, kualitas tinggi) menjadi 88,53 (kategori A, kualitas tertinggi)," ungkap Aat.

Ia menambahkan, penghargaan ini diharapkan menjadi evaluasi positif bagi seluruh unit di lingkungan Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Aat menjelaskan, bahwa Ombudsman menggunakan empat indikator untuk mengukur kualitas pelayanan ini, yaitu: kompetensi penyelenggara pelayanan, standar pelayanan,persepsi mal administrasi dari pengguna layanan, dan pengelolaan pengaduan.

Penilaian dilakukan terhadap beberapa unit pelayanan, antara lain: Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah pada Ditjen Bimas Islam, Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH, Direktorat Urusan Agama Hindu pada Ditjen Bimas Hindu, Direktorat Bina Haji Khusus pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Pendidikan Kristen pada Ditjen Bimas Kristen.

"Dengan pemenuhan pelayanan ini harapannya kualitas layanan publik terus meningkat. Tahun 2025, fokus Ombudsman akan beralih dari sekadar penilaian kepatuhan menuju opini pengawasan pelayanan publik," jelas Aat.

Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Kamaruddin Amin bersyukur dan memberikan apresiasi atas capaian ini. "Kami ingin mengucapkan terima kasih setulusnya kepada Ombudsman RI atas penghargaan ini. Kami bangga dan bersyukur, namun ini sekaligus menjadi tantangan baru bagi Kemenag untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan ke depan," tegasnya.

Kamaruddin menambahkan bahwa sebagai kementerian besar yang berkaitan langsung dengan layanan publik, khususnya layanan keagamaan. Karena itu, ia menilai pelayanan publik di Kemenag memiliki peran yang sangat fundamental bagi bangsa ini.

"Kami pastikan, insya Allah, seluruh ekosistem di Kemenag, dari pusat hingga daerah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa, negara, dan agama," ucapnya.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kapada seluruh ASN Kemenag dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelayanan public di lingkungan Kemenag. Ini tentu hasil kerja bersama, dan insyaallah, akan terus berkomitmen memberi yang terbaik,” ucapnya.

Ia juga berharap seluruh jajaran Kemenag menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu layanan.

"Kami mohon kepada Ombudsman RI untuk terus memberikan bimbingan dan masukan. Mudah-mudahan capaian ini menjadi berkah bagi kita semua dan untuk Indonesia," tutup Kamaruddin. (Anggara)

Share:

Read More

Kick-Off Halal Indo 2025, Indonesia Mantapkan Langkah Menuju Pusat Industri Halal Dunia

Kick-Off Halal Indo 2025, Indonesia Mantapkan Langkah Menuju Pusat Industri Halal Dunia. (Dok. Kemenperin)

Tangerang, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian terus berupaya memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem industri halal global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal dunia. Oleh karena itu, Kemenperin terus mengawal berbagai program strategis yang mendorong daya saing produk halal nasional, salah satunya mendukung pameran berbagai sektor industri halal di kancah nasional maupun internasional.

Kemenperin bersama PT Dyandra Promosindo secara resmi menyelenggarakan kegiatan Kick-Off Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025, sebagai penanda dimulainya rangkaian menuju pameran industri halal terbesar di Indonesia, yang akan berlangsung pada 25–28 September 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

"Industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru secara global. Mengingat bahwa negara kita merupakan negara populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem halal global," ungkap Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di Jakarta, Senin (28/4).

Penyelenggaraan Halal Indo 2024 sebelumnya berhasil menarik lebih dari 12 ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3 miliar dan komitmen kerja sama sebesar Rp6 miliar. Pada tahun 2025, dengan mengusung tema "Where Halal Meets the World", Halal Indo 2025 ditargetkan menarik lebih dari 15 ribu pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Expo ini akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri halal, termasuk produsen, pembeli, regulator, asosiasi, pelaku UMKM, hingga investor dari lebih dari 20 negara, guna memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir.

"Kontribusi industri halal nasional seperti makanan dan minuman, tekstil, farmasi, dan kosmetik turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% pada tahun 2024. Bahkan, ekspor produk industri halal Indonesia mencapai USD64,11 miliar sepanjang Januari hingga Desember 2024," ujar Faisol.

Lebih lanjut, Wamenperin menyampaikan, Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator versi The State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya memperkuat branding global produk halal premium asal Indonesia.

"Kita perlu belajar dari negara-negara lain, seperti Thailand sebagai dapur halal dunia, Korea Selatan sebagai destinasi wisata halal, serta Brazil dan Australia sebagai pemimpin pasar daging halal," katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri halal nasional, Kemenperin terus mendorong pembangunan infrastruktur halal, sertifikasi halal, peningkatan kesadaran (awareness) terhadap industri halal, literasi halal, serta pemberian penghargaan melalui Indonesia Halal Industry Awards (IHYA). Selain itu, ekspansi pasar juga terus dilakukan melalui kerja sama internasional dan partisipasi dalam pameran global.

“Potensi produk industri halal secara global bisa mencapai angka USD1,3 triliun. Ini besar sekali dalam skala industri. Namun, jika kita tidak bisa meningkatkan ekosistem, infrastruktur dn seluruh brand global kita, maka kita hanya akan menjadi pasar dari produk-produk yang akan masuk ke pasar dalam negeri kita,” tegas Faisol.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Wamenperin menyampaikan, seluruh pemangku kepentingan telah diberikan literasi dan edukasi guna mendukung pemberlakuan kewajiban jaminan produk halal. Meski demikian, pada beberapa sektor, pemberlakuan kewajiban tersebut ditunda hingga tahun 2026. Oleh karena itu, para stakeholder diharapkan dapat memanfaatkan masa transisi ini untuk terus meningkatkan literasi, sementara pelaku industri terkait dapat lebih optimal dalam mempersiapkan industrinya.

“Jangan jadikan kewajiban ini sebagai beban, tapi justru dihadapi sebagai tantangan dan kesempatan. Sehingga, industri halal bisa berkembang di masa mendatang dan kita bisa menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, serta menjadi negara tujuan maupun produsen dari produk halal di tingkat global,” katanya.

Halal Indo 2025 akan menampilkan berbagai sektor utama industri halal Indonesia, meliputi makanan dan minuman, tekstil dan fesyen muslim, farmasi, kosmetik, edukasi, serta pariwisata ramah Muslim. Ajang ini diharapkan menjadi platform strategis dalam mempromosikan produk halal unggulan Indonesia, meningkatkan kerja sama internasional, dan memperluas pasar ekspor.

"Halal Indo bukan sekadar pameran, melainkan momentum transformasi industri halal nasional menuju panggung internasional. Mari kita wujudkan Indonesia sebagai kekuatan utama dalam rantai nilai global industri halal," pungkasnya. (Isna)

Share:

Read More

Ekspor Lampaui USD 273 juta, Kemenperin Wujudkan Kemandirian Industri Alkes

Ekspor Lampaui USD 273 juta, Kemenperin Wujudkan Kemandirian Industri Alkes. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Industri alat kesehatan adalah salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam memacu perekonomian nasional.

“Industri alat kesehatan merupakan salah satu sektor yang masuk kategori high demand. Kondisi ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan optimal, termasuk untuk mewujudkan kemandirian Indonesia di sektor industri alat kesehatan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (27/4).

Melihat potensi industri alat kesehatan di Indonesia, berdasarkan data SIINas, saat ini sudah ada 393 perusahaan alat kesehatan yang terdaftar memproduksi beragam produk alat kesehatan, antara lain produk tempat tidur rumah sakit, alat suntik, tensimeter, elektromedik, ventilator dan lain sebagainya.

“Kami juga melihat perkembangan yang sangat bagus pada peningkatan transaksi produk alat kesehatan dalam negeri pada e-Katalog yang terus meningkat hingga mencapai 48 persen di tahun 2024. Selain itu, data ekspor alat kesehatan juga mengalami peningkatan sejak tahun 2019, di mana ekspor alat kesehatan pada tahun 2024 lebih dari USD273 juta,” ungkap Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan.

Untuk memperkuat ekosistem industri alat kesehatan, Kemenperin telah melakukan kajian mengenai penguatan bahan baku melalui pembentukan Hub Bahan Baku Alat Kesehatan. Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani kebutuhan bahan baku dalam negeri dengan para produsen lokal, sehingga industri dalam negeri bisa lebih berdaya saing dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar secara nasional. 

“Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan serta kolaborasi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan terkait, baik itu dari pemerintah, pelaku industri, maupun akademisi dalam membangun ekosistem hulu alat kesehatan yang kuat,” tutur Solehan.

Sebagai bagian dari alat kesehatan elektromedis, ultrasonografi (USG) memiliki banyak fungsi dalam bidang medis, mulai dari memantau perkembangan janin selama kehamilan hingga mendeteksi masalah pada organ tubuh. Sehingga saat ini keberadaan industri USG dalam negeri akan mendukung kemandirian alat kesehatan nasional.

“Dalam pengembangan sebuah produk, kami menyadari bahwa produk USG juga merupakan produk yang kompleks, memerlukan kolaborasi lintas disiplin, mulai dari elektronika, permesinan, kedokteran, software, precision engineering, hingga uji klinis dan sertifikasi medis. Serta tahapan pengembangan produk yang panjang mulai dari desain awal, prototipe, pengujian, produksi, distribusi, instalasi dan training terhadap tenaga kesehatan (user),” ujar Solehan.

Menurutnya, Kemenperin mengapresiasi industri dalam negeri seperti GE Healthcare yang telah berhasil menghadirkan produk USG secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa kemampuan industri nasional semakin siap naik kelas. “Ke depannya, kami akan terus mendorong agar industri dalam negeri mampu menguasai sejak dari tahap desain awal sebuah produk alat kesehatan,” jelas Solehan.

Di samping itu, Direktorat Jenderal ILMATE Kemenperin juga gencar mendorong penguatan industri komponen lokal, agar produk USG ini tidak hanya dirakit di Indonesia, tetapi benar-benar tumbuh dari ekosistem dalam negeri. “Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital dan manufaktur cerdas, agar kualitas dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Pada akhirnya akan meningkatkan kemitraan dengan sektor riset dan pendidikan tinggi, agar inovasi terus mengalir dan tidak berhenti di satu generasi produk saja,” papar Solehan.

Kemenperin menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku industri alat kesehatan dalam negeri, misalnya ketersediaan bahan baku lokal khususnya untuk bahan baku medical grade yang perlu terus ditingkatkan. Selanjutnya, skala produksi yang harus didorong agar kompetitif secara ekonomi, melalui perluasan pasar, baik domestik maupun ekspor, yang membutuhkan dukungan regulasi seperti insentif bagi industri dan promosi bersama. 

“Ketika kita berbicara soal alat kesehatan, kita tidak hanya bicara tentang produk industri. Kita sedang bicara tentang ketahanan nasional, tentang kemandirian bangsa, dan tentang kemampuan Indonesia untuk menjawab kebutuhan rakyatnya sendiri,” pungkas Solehan. (Nugroho)

Share:

Read More