Pemerintah Perkuat Daya Saing Ritel dan Produk Lokal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Perkuat Daya Saing Ritel dan Produk Lokal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi. (Dok. Kemenko Perekonomian)

Jakarta, WaraWiri.net - Sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan produsen dengan konsumen, memperluas akses pasar produk dalam negeri, serta menjaga kelancaran distribusi barang kepada masyarakat. Di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi perdagangan, sektor ritel dituntut semakin adaptif dalam meningkatkan efisiensi usaha sekaligus menjaga kualitas produk yang dipasarkan. Penguatan kemitraan antara pelaku usaha ritel dan UMKM juga menjadi hal yang penting untuk memperluas penyerapan produk lokal dan meningkatkan daya saing pasar domestik.

“Untuk mengejar target pertumbuhan 5,4–5,6% di 2026 dan 6% di 2027, penguatan rantai pasok perdagangan mutlak diperlukan. Peritel terus harus adaptif melakukan transformasi digital, seperti strategi omnichannel dan manfaatkan pembayaran non-tunai,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring pada National Summit Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2026, Rabu (11/11).

Menko Airlangga menjelaskan, perkembangan sektor ritel turut didukung oleh kondisi keyakinan konsumen dan aktivitas perdagangan yang tetap terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Oktober 2026 tetap berada pada level optimis sebesar 119,9, sementara Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4% (yoy) menjadi 221,3. Dari sisi produksi, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 mencapai 54,0, sekaligus menjadi level tertinggi sejak Maret 2024. Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran positif mengenai kondisi konsumen, aktivitas penjualan ritel, serta perkembangan produksi manufaktur yang mendukung ketersediaan produk di pasar.

Lebih lanjut, digitalisasi sistem pembayaran turut membuka peluang bagi pelaku usaha ritel untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi. Salah satunya melalui pemanfaatan QRIS yang terus berkembang. Pada Semester I-2026, transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Saat ini, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan pelaku UMKM. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam mendukung aktivitas perdagangan, termasuk bagi UMKM.

Selain mendorong penguatan dari sisi pelaku usaha, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas konsumsi dan perdagangan tetap terpelihara. Pada Triwulan IV-2026, Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja. Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah juga menyediakan insentif dan diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp883 miliar yang menyasar bagi 6,6 juta penumpang. Selanjutnya, pada 2027, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan diperluas ke seluruh sektor bagi pekerja dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp10 juta per bulan.

Selain itu, Pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan produktif melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran sehingga semakin mampu memasuki pasar ritel modern.

“Saya mengajak seluruh anggota APRINDO dan para pelaku usaha ritel untuk terus memprioritaskan penyerapan produk lokal bermutu tinggi, memperluas kemitraan strategis dengan UMKM, dan mendorong modernisasi rantai pasok berbasis digitalisasi yang efisien,” pungkas Menko Airlangga. (Slamet)

Share:

Read More

Di Nagan Raya, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Buruh Tani, dan Nelayan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (Dok. BPMI Setpres)

Aceh, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani, buruh tani, dan nelayan melalui berbagai dukungan, mulai dari perbaikan infrastruktur irigasi hingga penyediaan sarana produksi pertanian. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu, 11 November 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menginstruksikan percepatan perbaikan irigasi serta penguatan dukungan bagi lahan-lahan pertanian. Dukungan tersebut mencakup penyediaan benih unggul, penerapan teknologi terbaik, pupuk, pestisida, dan berbagai kebutuhan lainnya guna meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus pendapatan para petani.

“Petani, buruh tani, dan nelayan adalah produsen menghasilkan pangan untuk negara. Jadi kehidupannya, kualitas hidupnya harus sangat baik,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan para produsen pangan nasional merupakan salah satu tekad dan rencana pemerintah yang akan diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Presiden Prabowo menekankan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar rencana jangka panjang, melainkan upaya nyata yang akan segera dilaksanakan.

“Petani, buruh, nelayan, dalam waktu yang secepat-cepatnya akan kita perbaiki semua kualitas hidupnya. Itu tekad saya dan itu rencana kita, dan itu akan kita wujudkan dalam waktu yang dekat. Saya tidak bicara di kelak kemudian hari, saya bicara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegas Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat semangat kebangsaan. Kepala Negara mengatakan, persatuan merupakan kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat.

“Rakyat Indonesia, rakyat yang bersatu, Bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, kita tidak gentar menghadapi maling-maling itu semua. Insyaallah, Indonesia akan bangkit,” tandas Presiden.

Melalui penguatan infrastruktur pertanian, dukungan sarana produksi, dan komitmen memperbaiki taraf hidup masyarakat, pemerintah menargetkan kemajuan sektor pangan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, buruh tani, dan nelayan. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya, Tegaskan Tekad Putus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. (Dok. BPMI Setpres)

Aceh, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu, 11 November 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana pendidikan yang terintegrasi dan didukung berbagai fasilitas penunjang.

Setibanya di lokasi, Kepala Negara disambut yel-yel selamat datang dan tarian pusaka oleh para siswa Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo juga menyempatkan menyapa para siswa Sekolah Rakyat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia melalui penguatan sektor pendidikan, peningkatan produksi, serta pemenuhan kebutuhan gizi anak. Kepala Negara menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan terbaik, salah satunya melalui kehadiran program Sekolah Rakyat.

“Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia antara lain melalui sekolah-sekolah, sekolah rakyat. Kita dukung produksi, kita dukung pendidikan. Saya bertekad pendidikan Indonesia harus meningkat drastis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu tekad saya, itu usaha saya, itu perhatian saya, itu fokus saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Juga gizi untuk anak-anak kita,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam laporannya mengatakan bahwa Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya berdiri di atas lahan 8 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo.

“Ini adalah satu dari 100 sekolah rakyat permanen yang dibangun di seluruh Indonesia. Di Aceh, terdapat sembilan sekolah rakyat: Lima permanen, empat rintisan, dengan total siswa lebih dari 2.000 siswa,” ujar Saifullah.

Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya menyelenggarakan pendidikan pada tiga jenjang, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kehadiran ketiga jenjang pendidikan tersebut dalam satu kawasan memungkinkan para siswa memperoleh layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Kawasan Sekolah Rakyat ini dilengkapi dengan tiga gedung sekolah, aula serbaguna, asrama siswa, rumah susun (rusun) guru, kantin, serta dapur masak. Berbagai fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sekaligus menunjang kebutuhan sehari-hari para siswa dan tenaga pendidik.

Untuk mendukung proses pembelajaran, tersedia pula sejumlah fasilitas pendidikan, antara lain laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan perpustakaan. Selain itu, kawasan sekolah juga dilengkapi fasilitas olahraga serta masjid sebagai sarana beribadah bagi warga sekolah.

Dari Nagan Raya harapan itu dibangun, anak-anak yang hari ini mendapatkan kesempatan bersekolah, kelak diharapkan mampu mengubah masa depan keluarga, daerah, dan bangsanya. (Dinda)

Share:

Read More

Kemkomdigi dan BSSN Antisipasi Ancaman Serangan Siber Berbasis AI Agent

Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan keterangan usai Peluncuran Data Center Equinix Phase 2 di Gedung JK-1 Equinix, Jakarta Selatan. (Dok. Kemenkomdigi)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan koordinasi untuk mengantisipasi ancaman serangan siber global yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau AI agent.

Perkembangan teknologi ini menghadirkan pola ancaman baru karena AI agent memiliki kemampuan menjalankan serangkaian tindakan secara otonom.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional dari perkembangan ancaman siber yang semakin kompleks.

“Komdigi dengan BSSN melakukan koordinasi terkait dengan ancaman serangan siber yang sedang terjadi,” ujarnya usai Peluncuran Data Center Equinix Phase 2 di Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Wamen Nezar menjelaskan penanganan operasional keamanan infrastruktur kritikal digital merupakan kewenangan BSSN.

Sementara itu, Kemkomdigi mengambil peran dalam mengoordinasikan langkah antisipasi bersama pelaku ekosistem digital dengan tetap mengacu pada arahan BSSN.

“Komdigi mencoba mengambil langkah-langkah bersama dengan ekosistem bagaimana mengantisipasi serangan siber ini. Namun demikian kita menunggu juga arahan dari BSSN apa yang harus kita lakukan,” jelasnya.

Menurut Wamen Nezar, perkembangan AI memungkinkan munculnya pola serangan siber yang melibatkan sejumlah agen AI yang bekerja secara terkoordinasi.

Ancaman tersebut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan kompleksitas serangan terhadap sistem dan infrastruktur digital.

“Ada semacam agentic AI, sekumpulan agent-agent yang memang bergerak untuk melakukan serangan-serangan cyber ini,” ungkapnya.

Menghadapi perkembangan tersebut, BSSN telah melakukan langkah antisipasi, termasuk simulasi serangan dan penguatan ketahanan sejumlah infrastruktur digital nasional.

Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman yang memanfaatkan teknologi AI.

“Kita juga mendapat informasi dari BSSN kalau mereka juga melakukan semacam antisipasi bahkan simulasi sampai dengan memperkuat sejumlah infrastruktur digital yang kita miliki,” katanya. (Rizaldi)

Share:

Read More

Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD

Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. (Dok. KPK)

Jakarta, WaraWiri.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penanggung jawab bidang antikorupsi dalam Tim Nasional Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), secara aktif mengawal penyusunan kerangka hukum nasional agar selaras dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Anti-Suap OECD.

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pengaturan dan kriminalisasi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional atau foreign bribery dalam perubahan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD “Perkembangan dan Evaluasi Proses Aksesi Indonesia Ke OECD” di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11), Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan proses aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar pemenuhan persyaratan keanggotaan OECD, melainkan momentum penting memperkuat sistem antikorupsi Indonesia, agar mampu menjawab tantangan korupsi lintas negara yang semakin kompleks.

“Langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menerapkan standar integritas global sekaligus memperkuat kredibilitas sistem hukum dan tata kelola nasional di mata dunia,” ujar Agus.

Untuk mendukung proses tersebut, KPK bersama Sekretariat OECD tengah menyusun Comprehensive Gap Analysis, guna mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum Indonesia dengan ketentuan dalam Konvensi Anti-Suap OECD. Kegiatan ini merupakan lanjutan initial gap analysis yang dilakukan pada 2025 – penyusunannya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pada 9-11 Juni 2026 OECD melaksanakan Fact Finding Mission di Jakarta yang melibatkan para ahli dari Brasil, Australia, dan Rumania. Kegiatan tersebut bertujuan mengonfirmasi jawaban kuesioner Indonesia, sekaligus menilai kesiapan Indonesia meratifikasi Konvensi Anti-Suap OECD.

Berdasarkan draf awal Gap Analysis Report yang diterima Indonesia pada Agustus 2026, terdapat tiga syarat utama yang perlu dipenuhi sebelum proses ratifikasi dimulai. Adapun tiga syarat itu kriminalisasi foreign bribery, penguatan pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana penyuapan dengan sanksi efektif dan berefek jera, serta larangan pengurangan pajak atas pembayaran suap kepada pejabat publik asing.

Selain itu, OECD merekomendasikan penguatan regulasi terkait bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi, pengawasan perusahaan dan pasar modal guna mencegah false accounting, serta penguatan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower.

Guna mendukung proses aksesi Indonesia pada Konvensi Anti-Suap OECD, KPK mendorong percepatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Tipikor agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027. Selain itu, substansi perubahan UU Tipikor perlu diselaraskan dengan ketentuan Konvensi Anti-Suap OECD serta rekomendasi yang tertuang dalam Gap Analysis Report.

Selanjutnya, KPK menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai koordinator utama penyusunan regulasi yang diperlukan Indonesia, dalam memenuhi persyaratan aksesi dan ratifikasi Konvensi Anti-Suap OECD.

Menurut Agus, KPK telah mendorong proses perubahan UU Tipikor sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. KPK juga telah menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait pengaturan tindak pidana foreign bribery, kepada Kemenkum sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik perubahan UU Tipikor.

“Perubahan UU Tipikor menjadi fondasi penting memenuhi ketentuan Konvensi Anti-Suap OECD. Karena itu, percepatan penyusunan dan pembahasan revisi UU Tipikor perlu diperhatikan bersama agar target aksesi 2028 tercapai,” kata Agus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan progres Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD saat ini telah mencapai sekitar 80 persen, dengan target resmi bergabung pada tahun 2028.

Salah satu isu strategis proses aksesi OECD adalah penguatan kerangka antipenyuapan melalui perubahan UU Tipikor. Perubahan tersebut, diperlukan guna mengatur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing; memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi; memperluas aspek yurisdiksi; mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU); serta meningkatkan perlindungan bagi pelapor, informan, dan saksi.

“Dalam konteks sektor antikorupsi, OECD mensyaratkan pengaturan foreign bribery dalam kerangka hukum nasional sebagai salah satu prasyarat penting menuju keanggotaan penuh Indonesia,” ungkap Airlangga.

Isu strategis lainnya yang menjadi perhatian dalam proses aksesi OECD, di antaranya kebijakan regulasi, tata kelola korporasi, iklim investasi, statistik nasional, tata kelola publik, hingga kebijakan persaingan usaha. Sejumlah penyesuaian regulasi bahkan memerlukan perubahan pada tingkat UU melalui koordinasi intensif dengan DPR RI. (Deni)

Share:

Read More

Coba Perjalanan Perdana KA Pandawa, KAI Tawarkan Diskon Tiket 50 Persen!

Coba Perjalanan Perdana KA Pandawa, KAI Tawarkan Diskon Tiket 50 Persen!. (Dok. KAI)

Jakarta, WaraWiri.net - Mau menjelajahi Semarang, Solo, hingga Yogyakarta dengan tarif lebih hemat? Ada penawaran menarik dari KAI untuk kamu! Menyambut perjalanan perdana KA Pandawa pada 1 Desember 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan diskon tiket sebesar 50 persen bagi masyarakat yang ingin mencoba layanan baru dengan relasi Semarang–Solo–Yogyakarta.

Promo ini menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati perjalanan antarkota dengan harga lebih terjangkau sekaligus mencoba pilihan layanan baru KAI. Tiket perjalanan perdana KA Pandawa juga sudah dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa KA Pandawa hadir untuk memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat yang beraktivitas di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Ketiga kota tersebut memiliki keterhubungan dalam berbagai kegiatan, mulai dari ekonomi, pendidikan, perdagangan, hingga pariwisata. Melalui promo perjalanan perdana ini, masyarakat juga mendapat kesempatan untuk mencoba layanan tersebut dengan tarif yang lebih hemat.

KA Pandawa akan melayani empat perjalanan setiap hari, dengan dua keberangkatan dari Stasiun Semarang Tawang pukul 05.35 dan 14.45 WIB, serta dua keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta pukul 10.50 dan 18.35 WIB. Perjalanan antarkota ini memiliki waktu tempuh mulai dari 2 jam 37 menit.

Untuk memberikan kenyamanan selama perjalanan, KA Pandawa menggunakan enam kereta kelas eksekutif dengan kapasitas total 300 tempat duduk dalam setiap perjalanan. Kereta ini melayani pemberhentian di Stasiun Semarang Tawang, Solo Balapan, dan Yogyakarta. Khusus KA 342 yang berangkat dari Yogyakarta pukul 18.35 WIB, pelanggan juga dapat menikmati pemberhentian di Stasiun Klaten.

Pilihan jadwal yang tersedia memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan dengan aktivitas masing-masing. Keberangkatan pagi dari Semarang, misalnya, dapat menjadi alternatif bagi pelanggan yang memiliki agenda di Solo maupun Yogyakarta sejak awal hari. Sementara jadwal lainnya memberikan pilihan waktu perjalanan yang lebih beragam.

Anne berharap KA Pandawa dapat menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai kebutuhan mobilitas, baik bekerja, berbisnis, mengunjungi keluarga, maupun menikmati wisata di Semarang, Solo, dan Yogyakarta. 

Keterhubungan aktivitas di ketiga kota tersebut menjadikan layanan ini sebagai alternatif perjalanan antarkota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Kehadiran layanan baru ini juga sejalan dengan pertumbuhan mobilitas pelanggan kereta api. Sepanjang Januari–Oktober 2026, KAI melayani 49.932.766 pelanggan KA jarak jauh dan lokal. Jumlah tersebut meningkat 8,99 persen dibandingkan 45.814.275 pelanggan pada periode yang sama tahun 2025.

Jangan lewatkan kesempatan menikmati perjalanan perdana KA Pandawa dengan diskon 50 persen. Segera pesan tiketnya melalui aplikasi Access by KAI dan nikmati perjalanan lebih hemat menuju Semarang, Solo, hingga Yogyakarta!. (Iqbal)

Share:

Read More

Seskemenkop: Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara Jadi Kunci Tata Kelola Profesional KDKMP

Seskemenkop: Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara Jadi Kunci Tata Kelola Profesional KDKMP. (Dok. Kemenkop)

Tangerang, WaraWiri.net - Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus menggenjot percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Banten. Di tengah ikhtiar untuk operasionalisasi KDKMP yang telah terbangun 100% secara fisik lebih dari 30 ribu gerai saat ini, maka peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi bagi pengurus KDKMP khususnya bendahara menjadi salah satu hal yang krusial agar mereka memiliki pemahaman dan kompetensi yang utuh terkait dengan pengelolaan keuangan/administrasi KDMKP.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi yang mewakili Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam acara pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP Se Provinsi Banten menjelaskan bahwa Bendahara bukan hanya bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran namun juga ikut serta menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

"Kita melatih para manajer dan bendahara koperasi secara serentak sehingga kita harapkan sampai dengan pertengahan Desember ini kita sudah bisa melatih dan mensertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP," kata Ahmad Zabadi saat membuka pelatihan di Hotel Grand Serpong, Senin (9/11).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Banten Hasbi Sidik.

Ahmad Zabadi menambahkan koperasi yang kuat tidak cukup hanya didukung oleh kelembagaan dan permodalan semata, namun diperlukan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, dan profesionalisme tinggi, khususnya dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, Kemenkop secara masif menggelar pelatihan dan sertifikasi serentak bagi para bendahara KDKMP di berbagai wilayah.

"Perlu diketahui bahwa kita sudah memulai masa krusial terkait program KDKMP, yaitu operasionalisasi KDKMP, maka kita harus benar-benar menjadikan momentum ini sebagai awal untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar koperasi KDKMP bisa beroperasi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Zabadi berharap pelatihan yang digelar oleh Kemenkop tidak berhenti pada sertifikat, namun benar-benar ilmunya diterapkan di koperasi masing-masing.

Melalui standarisasi kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Kemenkop optimistis KDKMP tidak hanya mampu berdiri secara fisik, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan anggota serta masyarakat luas.

Sementara itu Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menambahkan bahwa program KDKMP menjadi ujung tombak bagi upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa atau kelurahan di seluruh wilayah di Indonesia. Melalui program ini seluruh potensi dan sumber daya yang ada di desa/ kelurahan dapat dioptimalkan dengan satu tujuan yaitu membangun menumbuhkan perekonomian masyarakat secara bersama-sama.

Ia mengapresiasi upaya komitmen pemerintah pusat terutama dari Kementerian Koperasi yang telah memberikan kesempatan bagi para pengurus KDKMP di wilayah Banten meningkatkan kompetensinya melalui serangkaian pelatihan dan sertifikasi keahlian dalam mengelola koperasi.

"Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan dan kemandirian. (Melalui KDKMP) Ini akan tumbuh lapangan pekerjaan, meningkat pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan kelurahan," katanya. (Fathi)

Share:

Read More

Kanwil Ditjenpas Jateng Dorong Pembinaan Berdampak melalui Ekspor Cocorope Lapas Klaten

Kanwil Ditjenpas Jateng Dorong Pembinaan Berdampak melalui Ekspor Cocorope Lapas Klaten. (Dok. Ditjenpas)

Jawa Tengah, WaraWiri.net - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah (Kanwil Ditjenpas Jateng) dorong pengembangan pembinaan kemandirian Warga Binaan yang produktif dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelepasan ekspor 473 boks produk cocorope karya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Klaten ke pasar Eropa oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jateng, Dodot Adikoeswanto, Selasa (10/11).

Pelepasan ekspor ini jadi bukti bahwa program pembinaan di Lapas mampu menghasilkan produk kreatif bernilai ekonomi dan menjangkau pasar internasional. Produk berupa mainan hewan berbahan dasar cocorope tersebut sekaligus menunjukkan potensi Warga Binaan dalam mengembangkan keterampilan dan menghasilkan karya yang berdaya saing.

Dodot Adikoeswanto tegaskan bahwa pembinaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga harus mampu membangun kemandirian Warga Binaan sebagai bekal menjalani kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana.

“Pembinaan di dalam Lapas bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi juga membuka kesempatan bagi Warga Binaan untuk mengembangkan potensi diri, membangun kemandirian, dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana,” tegas Dodot.

Ia juga tekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak agar hasil pembinaan memiliki keberlanjutan dan akses pasar yang lebih luas. Menurutnya, sinergi antara Lapas, pemerintah daerah, dan mitra usaha jadi faktor penting dalam mengembangkan produktivitas Warga Binaan.

Kegiatan produksi cocorope dan cocopeat bagian dari program pembinaan kemandirian yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan produktivitas Warga Binaan, sekaligus memberikan premi atas hasil kerja mereka.

Plt. Bupati Klaten, Mahanni Yulinda Pratiwi, sampaikan apresiasi atas pelaksanaan program pembinaan di Lapas Klaten. Keberhasilan produk berbahan serat kelapa (coconut coir) menembus pasar Eropa menunjukkan bahwa pembinaan dan keterampilan yang tepat mampu menghasilkan produk berkualitas serta berdaya saing internasional.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga wadah pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri. Produk yang diekspor hari ini menjadi bukti bahwa potensi lokal dapat diolah menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi,” tuturnya.

Pelepasan ekspor ini sekaligus menjadi wujud implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar dapat memperbaiki diri, diterima kembali oleh masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klaten, jajaran Kepala UPT Pemasyarakatan se-Karesidenan Surakarta, pimpinan PT Cwewy Louis, serta tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan 40 paket bantuan sosial dalam rangka Hari Bakti Kemenimipas ke-2, terdiri atas 10 paket untuk keluarga Warga Binaan dan 30 paket bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas Klaten. (Alif)

Share:

Read More

Kementerian PANRB Kawal Tindak Lanjut Tata Kelola Publik dalam Proses Aksesi OECD

Menteri PANRB Rini Widyantini saat Rakor Timnas Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di Jakarta. (Dok. Kemen PAN-RB)

Jakarta, WaraWiri.net - Proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di bidang tata kelola publik memasuki tahap tindak lanjut hasil technical review. Seluruh area di bawah Public Governance Committee (PGC) telah menjalani Fact-Finding Mission (FFM), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini mengawal tindak lanjut hasil reviu bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan perkembangan tersebut pada Rapat Koordinasi Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bagi Indonesia, aksesi OECD menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045. Proses ini menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik pemerintahan dengan standar unggulan global, agar reformasi yang dijalankan semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai koordinator bidang tata kelola publik, Kementerian PANRB mengoordinasikan proses reviu bersama 11 instansi. Bidang ini mencakup 21 instrumen hukum OECD dan satu prinsip dasar Centre of Government and Strategic Planning , dengan enam instrumen berada dalam pengampuan Kementerian PANRB.

“Penyampaian kuesioner dan fact-finding mission telah kita lalui. Kini fokus kita adalah menindaklanjuti hasil reviu,” ujar Menteri Rini.

Ia menjelaskan bahwa seluruh area PGC telah menyelesaikan FFM per 6 Oktober 2026. Dari 21 area tersebut, tujuh menerima pertanyaan lanjutan dari OECD, antara lain terkait tata kelola infrastruktur, pengadaan publik, integritas publik dan konflik kepentingan, Centre of Government, serta akses terhadap keadilan.

Sejumlah respons telah disampaikan melalui data dan jawaban tertulis maupun diskusi lanjutan bersama OECD. Koordinasi nasional juga terus dilakukan untuk memetakan isu strategis, menyelaraskan pemahaman antarinstansi, serta menyiapkan langkah pada tahapan selanjutnya.

“Saat ini sudah ada follow-up questions dari FFM. Diskusi lanjutan dengan OECD diarahkan pada penyusunan rencana dan aksi, dari menjawab pertanyaan menuju menjalankan rekomendasi,” jelasnya.

Menteri Rini juga menekankan bahwa tata kelola publik mencakup berbagai isu lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi yang kuat. Kementerian PANRB bersama instansi pengampu terus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan substansi yang menjadi perhatian OECD.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa proses aksesi saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dari target pada tahapan yang sedang berjalan. Menurutnya, konsistensi koordinasi menjadi penting karena sejumlah bidang dalam proses aksesi melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini penting untuk penyelarasan kebijakan serta pemahaman proses aksesi yang menjadi tugas bersama, bukan hanya kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab bidang,” tegas Menko Airlangga.

Ia menambahkan, dukungan strategis pimpinan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan sumber daya, penetapan prioritas, serta tindak lanjut pada setiap tahapan.

Selain proses reviu, Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam berbagai forum OECD. Dalam waktu dekat, delegasi Indonesia akan mengikuti OECD Public Service Leaders Roundtable serta Planning and Strategic Initiatives Officials pada 25–26 November 2026 yang antara lain membahas machinery of government, kepemimpinan, transformasi pemerintahan, serta pengelolaan SDM aparatur.

Kementerian PANRB akan kembali mengoordinasikan bidang tata kelola publik pada 27 November 2026. Pertemuan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan pemahaman antarinstansi, membahas pemetaan regulasi, serta menyiapkan tindak lanjut dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD. (Zikry)

Share:

Read More

Kemenimipas Dorong Transparansi melalui Pengembangan Inovasi Layanan Informasi

Kemenimipas Dorong Transparansi melalui Pengembangan Inovasi Layanan Informasi. (Dok. Kemenimipas)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus mengembangkan berbagai inovasi layanan informasi publik di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan dukungan Manajemen. Inovasi tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen tersebut dipaparkan Kemenimipas dalam Presentasi Uji Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (10/11). Melalui kegiatan ini, Kemenimipas menyampaikan berbagai upaya dan inovasi yang telah dikembangkan dalam menyediakan informasi serta mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Pada bidang Imigrasi, inovasi yang dihadirkan meliputi Makkah Route, All Indonesia, Beranda Imigrasi, dan Autogate. Sementara itu, pada bidang Pemasyarakatan terdapat Sistem Database Pemasyarakatan Publik, Sistem Database Pemasyarakatan Jalur Informasi Narapidana (SDP Jalin), dan Galeri Hasil Karya Warga Binaan.

Adapun pada bidang Dukungan Manajemen, Kemenimipas mengembangkan Imipas dalam Angka, STAR ASN, Massive Open Online Course (MOOC), dan PK Bangkom. Pengembangan layanan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menjelaskan bahwa berbagai layanan tersebut dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi terkait keimigrasian dan pemasyarakatan. Sementara itu, layanan pada bidang Dukungan Manajemen menyediakan informasi mengenai pengelolaan internal kementerian, mulai dari kinerja organisasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyediaan data dan informasi.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan informasi publik yang mudah diakses, transparan, dan inovatif. Melalui berbagai layanan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Asep.

Selain melalui pengembangan platform digital, Kemenimipas juga mendorong penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal komunikasi publik. Pemanfaatan portal resmi dan media sosial menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui berbagai saluran tersebut, informasi mengenai kebijakan, program, dan layanan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan dapat diterima secara lebih luas.

Pengembangan berbagai inovasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi yang semakin mudah dijangkau. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat memberikan pengalaman akses informasi yang lebih praktis, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan memanfaatkan layanan tanpa terkendala jarak maupun waktu.

Melalui Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan layanan informasi publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Subhan)

Share:

Read More

Menteri PPPA Pastikan Pendampingan Anak Korban Dugaan Kekerasan di Ketapang

Menteri PPPA Pastikan Pendampingan Anak Korban Dugaan Kekerasan di Ketapang. (Dok. Kemen PPPA)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyayangkan terjadinya dugaan tindak kekerasan terhadap anak berusia 4 tahun di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.

Berdasarkan hasil koordinasi sementara dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Ketapang, kasus tersebut telah diketahui dan sedang dalam proses penanganan bersama Unit PPA Polres Ketapang.

“Kami sangat menyesalkan terjadinya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Sangat disayangkan apabila anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari keluarga justru mengalami kekerasan. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” ujar Menteri PPPA.

UPTD PPA Kabupaten Ketapang terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan penanganan dan pendampingan anak. Saat ini, ibu korban yang telah tiba di Ketapang telah diamankan kepolisian sedangkan kondisi anak dilaporkan dalam keadaan aman.

 “Setelah anak tiba di Ketapang, UPTD PPA akan segera melakukan penanganan dan pendampingan, termasuk menjadwalkan asesmen biofisik dan psikologis untuk mengetahui kondisi anak serta kebutuhan pemulihannya,” kata Menteri PPPA.

Sementara itu, UPTD PPA Kabupaten Ketapang masih menunggu informasi lebih lengkap mengenai identitas anak korban, terduga pelaku, serta kronologi kejadian. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk pendampingan dan layanan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan anak.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman kamera pengawas (CCTV) berdurasi 53 detik beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, perempuan yang diduga merupakan ibu kandung korban terlihat melakukan tindakan kekerasan ke anak berusia 4 tahun.

“Penanganan kasus ini harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kami mendorong agar anak mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan pemulihan yang dibutuhkan, serta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penyebaran identitas maupun informasi pribadi anak korban di media sosial. Perlindungan privasi anak sangat penting untuk mencegah stigma dan dampak psikologis lanjutan, sekaligus memastikan anak dapat menjalani proses pemulihan dengan aman.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Apabila mengetahui, melihat, atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat segera menghubungi Hotline SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129 untuk mendapatkan informasi, pengaduan, pendampingan, dan rujukan layanan sesuai kebutuhan,” pungkas Menteri PPPA. (Ros)

Share:

Read More

TEP Unpad Hadirkan Listrik Surya di Dua Titik di Tomage Papua, Mentrans: “Fokus Pada Karya dan Pengabdian Masyarakat”

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Dok. Kementrans)

Jakarta, WaraWiri.net - Dua titik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dibangun untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik fasilitas bersama warga di Kawasan Transmigrasi Tomage, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Di Tomage dan Bomberay, pendampingan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran (TEP Unpad) juga menghasilkan 18 sertifikat halal bagi produk olahan UMKM setempat. Sertifikasi itu membantu pelaku usaha menjangkau pembeli dan saluran penjualan yang mensyaratkan produk bersertifikat halal.

Selain mendampingi sertifikasi, tim melatih pelaku UMKM mengolah pangan dan memasarkan produk secara digital. Melalui layanan Puskesmas Mobile, tim juga mendatangi warga untuk memberikan pemeriksaan kehamilan serta pemeriksaan gigi dan mulut.

Ketua TEP 13 Unpad, Prof. Adwar Bajari, melaporkan bahwa tim telah mengembangkan instalasi penyaringan air tanah untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga. Kelayakan air hasil penyaringan untuk diminum masih perlu dipastikan melalui uji laboratorium.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kegiatan di Fakfak mencerminkan arah Ekspedisi Patriot tahun ini. Setelah memetakan potensi kawasan pada tahun sebelumnya, tim kini menerapkan hasil kajian dan keahliannya untuk menjawab kebutuhan warga.

“Saya sangat bangga dan seperti yang memang sudah kita komitmenkan, bahwa berbeda dengan tahun yang lalu, ketika tahun yang lalu itu fokusnya kepada riset dan pemetaan potensi, kali ini kita fokus kepada karya dan pengabdian masyarakat,” ujar Mentrans dalam dialog virtual bersama TEP Unpad dan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Selasa (10/11/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, Lut Kamudi, mengapresiasi pendampingan bagi masyarakat, termasuk Orang Asli Papua di wilayah perbatasan Fakfak dan Teluk Bintuni. Pemerintah daerah mengusulkan agar pendampingan diperpanjang melampaui empat bulan.

Menanggapi usulan itu, Mentrans membuka peluang melanjutkan pendampingan melalui Beasiswa Patriot selama satu hingga dua tahun.

“Insya Allah ke depan mungkin kita bisa maksimalkan dalam bentuk yang lebih konkret lagi pendampingan dan pemberdayaan masyarakatnya itu melalui Beasiswa Patriot yang bisa 1 sampai dengan 2 tahun supaya pemberdayaannya betul-betul mengena bagi masyarakat dan hasilnya bisa jauh lebih nyata,” kata Mentrans. (Siti)

Share:

Read More

Kemenpar Perkuat Kolaborasi Libatkan 38 Kementerian/Lembaga Susun RIPPARNAS 2027–2045

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji saat sambutan pada acara “Kick-off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027–2045” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta. (Dok. Kemenpar)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi melibatkan 38 kementerian/lembaga (K/L) dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan kepariwisataan nasional memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, dalam sambutannya pada acara “Kick-off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027–2045” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyampaikan penyusunan RIPPARNAS merupakan amanat Undang-Undang Kepariwisataan sekaligus langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan pariwisata nasional jangka panjang.

“Pembangunan kepariwisataan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu sektor. Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung,” kata Bayu Aji.

Ia menjelaskan, RIPPARNAS berperan strategis sebagai landasan dan pedoman pembangunan kepariwisataan nasional bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga pengelola destinasi. Dokumen perencanaan jangka panjang ini diharapkan memastikan pembangunan pariwisata berlangsung secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Menurut Bayu, pembangunan kepariwisataan berkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari pengembangan destinasi, infrastruktur dan konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, hingga ekonomi kreatif.

“Melalui pelibatan 38 kementerian/lembaga, kami berharap setiap sektor dapat memberikan masukan, informasi, serta pandangan mengenai kebijakan dan program yang dimiliki. Kontribusi tersebut sangat penting untuk memastikan RIPPARNAS yang disusun menjadi pedoman bersama dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan kepariwisataan Indonesia hingga 2045,” kata Bayu.

Lebih lanjut, penyusunan RIPPARNAS diarahkan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bayu Aji juga menekankan pentingnya keselarasan RIPPARNAS dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan demikian, RIPPARNAS diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di wilayah masing-masing.

“RIPPARNAS ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Kami berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Bayu.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham menambahkan, melalui kegiatan kick-off meeting ini, Kementerian Pariwisata mengajak seluruh kementerian/lembaga berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyusunan RIPPARNAS, termasuk memberikan masukan serta menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Martini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2028–2029. 

"Untuk mencapai target tersebut, diperlukan perencanaan dan pengaturan yang efektif guna mendorong percepatan investasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, dan peningkatan kunjungan wisatawan dengan daya beli tinggi (high-spending tourists) ke Indonesia," ujar Susiwijono. 

Susiwijono berharap RIPPARNAS mampu menjadi platform integrasi dan orkestrasi berbagai inisiatif pembangunan kepariwisataan. 

Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel bersama Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas, Wahyu Wijayanto; Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Achmad Fahrurazi.

Turut hadir Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhamad Mawardi; Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito; Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keukeu Komarawati; serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Okto Irianto. (Junaedi)

Share:

Read More

Menko Sugiono Luncurkan Program Bantuan Sarana Menulis Nasional secara Serentak

Menko Sugiono Luncurkan Program Bantuan Sarana Menulis Nasional secara Serentak. (Dok. Kemenko PMK)

Banten, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono meluncurkan Program Bantuan Pemerintah Sarana Keterampilan Menulis secara terpusat di SD Negeri Jambe 2, Kabupaten Tangerang, Banten, serta secara daring bagi seluruh sekolah dasar di Indonesia, pada Selasa (10/11/2026).

Peluncuran Program dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Program ini wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas tumbuh kembang kognitif anak Indonesia. Saat ini kita menyaksikan anak-anak usia dini yang lebih banyak terpapar gawai, sebut Menko Sugiono. Hal ini telah menggerus aktivitas motorik dasar seperti menulis tangan dan mewarnai.

“Keinginan Bapak Presiden untuk memberikan bantuan keterampilan ini didasarkan pada keinginan beliau untuk melihat anak-anak kita berkembang dengan baik, memiliki kemampuan nalar dan motorik yang baik,” ungkap Menko PMK Sugiono.

Guna mengembalikan keseimbangan stimulasi tersebut, paket bantuan fisik yang didistribusikan mencakup perlengkapan esensial belajar. Melalui pemenuhan sarana ini, pemerintah berharap para siswa tidak hanya mengasah kemampuan akademis, tetapi juga mendapatkan ruang untuk mengekspresikan daya imajinasi secara menyeluruh. Menko PMK menegaskan bahwa kebiasaan membaca dan menulis yang beriringan akan sangat krusial dalam memperluas wawasan peserta didik ke depannya.

“Pemberian bantuan buku tulis, pensil warna, dan sebagainya ini diharapkan dapat memberikan satu pengalaman yang menyeluruh dari proses belajar yang mereka dapatkan di sekolah sejak dini. Diharapkan mereka bisa menjadi orang-orang yang seimbang antara kemampuan pikirannya dan kemampuan motoriknya,” urainya lebih lanjut.

Program bantuan ini membagikan buku dan alat tulis untuk 147.743 SD di seluruh Indonesia, dengan jumlah mencapai 8.016.308 siswa. Hingga kini, bantuan telah disalurkan kepada 7.866.346 siswa atau sekitar 97,32% dari target. 

Sementara itu, pada 2026, SD Negeri Jambe 2 memperoleh dukungan revitalisasi sebesar Rp994,6 juta untuk rehabilitasi 10 ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta penataan dan pemeliharaan lingkungan sekolah.

Program Bantuan Pemerintah Sarana Keterampilan Menulis merupakan salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan PKPN Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Ketiga program tersebut saling melengkapi dalam memperkuat ekosistem pendidikan, mulai dari penyediaan sarana belajar dasar, peningkatan kualitas dan kelayakan lingkungan sekolah, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

Melalui keterpaduan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan perangkat pembelajaran digital, tetapi juga pada penguatan keterampilan dasar peserta didik. Kemampuan menulis menjadi fondasi penting bagi pengembangan literasi, numerasi, kemampuan bernalar, dan kreativitas yang mendukung keberhasilan pembelajaran pada jenjang pendidikan berikutnya.

Selain memusatkan perhatian pada fondasi pendidikan dasar, rangkaian kunjungan kerja Menko PMK di Kabupaten Tangerang tersebut juga menyasar penguatan kompetensi pendidikan kejuruan. Menko PMK turut melakukan peninjauan langsung ke SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang untuk mengevaluasi implementasi sistem pendidikan vokasi sebagaimana amanah Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Dalam kesempatan itu, Menko PMK mengamati berjalannya seluruh skema pembelajaran yang telah dikemas secara terpadu memadukan penguasaan teori di ruang kelas hingga praktik-praktik riil di dunia kerja. Optimalnya pembelajaran di sekolah vokasi tersebut diperoleh berkat bantuan revitalisasi yang telah disalurkan oleh pemerintah pada tahun 2025 sebesar Rp2,097 Miliar.

Saat mengunjungi para siswa di kelas, Menko PMK turut berpesan bahwa seluruh fasilitas yang tersedia harus dimanfaatkan untuk belajar dengan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk terjun dalam persaingan kerja yang semakin ketat. Anak didik harus dibekali kemampuan dan skill untuk dapat langsung bekerja.

“Manfaatkan seluruh ilmu yang diajarkan oleh guru kalian, mantapkan niat yang kuat untuk terus maju dan berkembang sehingga kalian kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses di masa yang akan datang,” pesan Menko PMK kepada para siswa.

Turut hadir mendampingi Menko PMK dalam agenda tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Gubernur Banten Andra Soni, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama dari kementerian dan lembaga terkait. (Muh)

Share:

Read More

Mahasiswa Apresiasi Respons Mentan Amran, Benahi Peternakan hingga Lawan Mafia Pangan

Mahasiswa Apresiasi Respons Mentan Amran, Benahi Peternakan hingga Lawan Mafia Pangan. (Dok. Kementan)

Jakarta, WaraWiri.net - Mahasiswa peternakan dari 13 perguruan tinggi mengapresiasi keterbukaan dan respons Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menanggapi berbagai persoalan sektor peternakan nasional. Setelah berdialog langsung, mahasiswa menilai Mentan Amran sebagai sosok yang lugas, jujur, dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan peternak, khususnya masyarakat kecil.

Apresiasi tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI) usai melakukan audiensi dengan Mentan Amran di Jakarta, Senin (9/11).

Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Peternakan Vokasi IPB, Muhammad Mulki Rasya Raika Ramdan, menilai Mentan Amran sebagai sosok yang lugas dan tegas dalam mengambil sikap. Ia juga menilai Mentan Amran memiliki integritas, ketulusan, serta kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

“Menurut saya, Mentan Amran adalah orang yang lugas dan tegas, jujur, tidak memiliki kepentingan pribadi, tulus, dan berkompeten di bidangnya,” ujarnya.

Ia menilai pertemuan tersebut memberikan harapan bagi mahasiswa terhadap perbaikan sektor peternakan ke depan. Ia juga mengapresiasi sikap Mentan Amran yang dinilainya lugas, tegas, jujur, dan memiliki komitmen terhadap kepentingan peternak.

Mulki mengatakan pertemuan tersebut juga memberikan respons positif terhadap persoalan yang selama ini menjadi perhatian mahasiswa, khususnya penurunan harga domba akibat melimpahnya pasokan. Salah satu hal yang memberikan harapan adalah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan domba lokal bagi kebutuhan dam haji.

“Kami menyampaikan keresahan mengenai harga domba yang turun jauh karena jumlahnya banyak. Alhamdulillah, aspirasi kami direspons dengan baik. Ada upaya untuk mengusahakan dam haji dari dalam negeri agar hasil ternak domba lokal bisa terserap,” jelasnya.

Apresiasi serupa disampaikan Candra, mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP). Ia menilai Mentan Amran merupakan sosok yang berani dan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan merugikan negara, terutama masyarakat kecil.

“Pak Amran adalah orang yang sangat tegas terhadap hal-hal yang memang tidak baik. Ketika ada pihak yang merugikan negara, khususnya rakyat kecil, beliau tidak ragu untuk menyelidiki bahkan memenjarakan pihak-pihak tersebut,” ungkap Candra.

Menurutnya, keterbukaan Mentan Amran dalam menerima kritik dan tuntutan transparansi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah dan para pelaku usaha peternakan.

Aspirasi mengenai perlindungan peternak skala kecil turut disampaikan Ida Rahayu dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Ia menyoroti masih terbatasnya akses peternak mikro terhadap pasar, pakan dengan harga terjangkau, serta harga jual ternak yang layak. Ia juga meminta transparansi data impor agar kondisi pasar dapat dipahami secara lebih utuh.

“Kami melihat banyak peternak mikro yang masih kekurangan akses, belum mendapatkan harga jual yang layak, dan belum memperoleh akses pakan yang lebih murah. Karena itu, kami berharap tata niaga peternakan dapat lebih adil dan peternak kecil benar-benar mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

Ida menambahkan, Mentan Amran berkomitmen untuk terbuka terhadap mahasiswa, asosiasi, dan organisasi peternak. Mahasiswa, menurutnya, akan terus mengawal komitmen tersebut agar pembenahan sektor peternakan tidak berhenti pada dialog.

“Kami juga meminta akses teknologi dan penguatan penyuluhan peternakan. Harapannya, semakin banyak mahasiswa yang tertarik menjadi penyuluh, turun langsung ke masyarakat, mendampingi peternak, sekaligus ikut berkontribusi dalam hilirisasi peternakan,” katanya.

Ia turut menceritakan dampak bantuan 10 ekor kambing yang pernah diberikan kepada kelompok ternak di desanya di Wonogiri. Bantuan tersebut mendorong terbentuknya kelompok ternak yang kemudian memperoleh edukasi secara berkala dari penyuluh peternakan setempat. Sebagian bantuan juga disalurkan kepada keluarga yang memiliki anak difabel dan masyarakat yang sebelumnya belum memiliki ternak.

Meski mengapresiasi respons pemerintah, mahasiswa menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut komitmen yang telah disampaikan dalam audiensi. Mereka berharap keterbukaan pemerintah dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada peternak, transparansi data, serta pembenahan tata niaga yang lebih adil.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Mentan Amran menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dan pengawasan publik. Ia meminta mahasiswa menyampaikan informasi yang jelas dan dapat ditelusuri agar persoalan di sektor peternakan dapat diperiksa secara langsung.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya membenahi tata niaga dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada peternak serta masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh membiarkan praktik yang merugikan peternak dan menghambat perkembangan industri peternakan nasional.

Mentan Amran juga mendorong mahasiswa untuk tidak berhenti menyampaikan kritik, tetapi ikut mengawal pelaksanaan kebijakan dan membantu mengidentifikasi persoalan di lapangan. Ia meminta aspirasi yang disampaikan ditindaklanjuti dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (Evi)

Share:

Read More

Wamensos Agus Jabo Ajak Para Guru Memahami Ruh Sekolah Rakyat

Wamensos Agus Jabo Ajak Para Guru Memahami Ruh Sekolah Rakyat. (Dok. Kemensos)

Bogor, WaraWiri.net - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak para guru memahami konsep besar atau ruh Sekolah Rakyat, sehingga tujuan utama program prioritas Presiden Prabowo Subianto memutus mata rantai kemiskinan dapat tercapai. Tanpa pemahaman memadai tentang konsep besar ini, maka kerja keras yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil maksimal. 

"Saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan konsep besar ini supaya kita betul-betul memahami apa itu Sekolah Rakyat dan apa perbedaannya dengan sekolah reguler lainnya. Misi besar ini harus dipahami dari tata kelola, materi pengajaran, hingga seluruh sumber daya manusia, mulai dari Kepala Sekolah hingga tenaga kependidikan," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat Batch II, Selasa (10/11/2026) di Harris Hotel & Conventions Cibinong City Mall, Bogor. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten ini diikuti oleh 544 guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulul secara blended learning dan berlangsung hingga Sabtu (14/11/2026) mendatang.

Program ini digelar dalam rangka mencetak pendidik yang unggul, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan dunia pendidikan di era modern, sekaligus mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Sebelum mengawali arahannya, Agus Jabo terlebih dulu menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendidik yang hadir dan menyebut mereka sebagai para pahlawan tanpa tanda jasa. Ia lantas menegaskan betapa pentingnya pemahaman bersama mengenai konsep besar Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 22,93 juta jiwa, dengan 2,2 juta di antaranya berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Selain itu, terdapat sekitar 4,1 juta anak usia sekolah berstatus tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. 

"Bapak Presiden menekankan bahwa kemiskinan di Indonesia sering kali merupakan kemiskinan struktural atau transmisi, di mana orang tua yang miskin menyebabkan anak-anaknya ikut terperangkap dalam kemiskinan. Sekolah Rakyat ini dibangun melalui payung hukum Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk memutus rantai tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Agus Jabo memaparkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin kerap membawa beban emosional dan trauma atau yang disebut di Kemensos sebagai "luka sosial". Data menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga dari sekitar 45 ribu peserta didik memiliki penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, 1 dari 3 keluarga siswa Sekolah Rakyat masih menumpang atau menyewa rumah, 2 dari 3 keluarga menanggung empat jiwa atau lebih, hampir setengah ayah siswa sekolah rakyat bekerja sebagai petani dan buruh harian.

Kemudian 1 dari 3 siswa Sekolah Rakyat membutuhkan pendampingan masalah emosional akibat berbagai dinamika kerentanan sosial di lingkungannya, satu dari enam anak kehilangan ayah, ibu, atau keduanya, 181.884 anak usia sekolah ditemukan sudah bekerja dan 736 anak sedang menjalani proses rehabilitasi di sentra-sentra Kemensos.

“Mereka mengalami kekurangan gizi dan masalah kesehatan, lingkungan keluarga yang sangat rendah, serta anak-anak ini kekurangan kasih sayang dan perhatian,” tuturnya.

Oleh karena itu, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga melakukan pemulihan dan rehabilitasi sosial. Agus Jabo menekankan pentingnya peran guru sebagai pengayom yang memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta menciptakan lingkungan sosial yang inklusif.

"Konsep pendidikan Sekolah Rakyat ini mengombinasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ngemban atau menuntun anak hingga mereka bisa mandiri. Ada tiga hal utama yang harus dihadirkan bagi anak-anak ini: lingkungan sosial yang aman dan nyaman, figur teladan (role model), serta pembekalan keterampilan agar setelah lulus mereka siap bekerja dan mandiri," jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Agus Jabo mengajak seluruh tenaga pendidik dan pemangku kepentingan untuk bergotong royong serta mencintai profesi pendampingan ini sebagai bentuk perjuangan membela negara.

"Dulu para pahlawan kita berjuang melawan penjajahan, sekarang perjuangan kita adalah melawan kemiskinan. Kalian adalah patriot-patriot bangsa yang sedang menyiapkan masa depan anak-anak ini untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera," pungkasnya.

Usai memberikan arahan, Agus Jabo bersama Sekretaris Jenderal Kemensos M Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, dan Plt Kapusdiklatbangprof Afrizon Tanjung secara simbolik menyematkan tanda peserta pelatihan kepada Wakasek Kurikulum SRT 26 Pidie Jaya Aceh Rahmi Mudri, guru SRT 26 Pidie Jaya Aceh Aflahatu Zikra, guru SRMP 21 Manado Herlin, dan guru SRMA 26 Pidie Jaya Aceh Desi Mulyana.

Hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, Tenaga Ahli Menteri Fajar WH dan Alif Kamal, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Beni Sujanto, perwakilan tim transisi BSDM dan Sekolah Rakyat Herman Koswara, para pimpinan madya dan pratama serta para tamu undangan. (Tedy)

Share:

Read More

Santri Tak Hanya Dibekali Ilmu Agama, Menko Muhaimin Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus Pesantren

Santri Tak Hanya Dibekali Ilmu Agama, Menko Muhaimin Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus Pesantren. (Dok. Kemenko PM)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mendorong pesantren agar tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang untuk membangun kemandirian ekonomi santri dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pesantren memiliki modal sosial dan ekosistem yang telah terbangun selama berabad-abad.

Saat ini, Menko Muhaimin tengah mengembangkan gagasan kawasan ekonomi khusus pesantren untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang telah tumbuh di lingkungan pesantren sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

"Saya sedang mengembangkan satu kawasan ekonomi khusus pesantren. Di mana sudah berabad-abad sebetulnya telah teruji dalam ekosistem yang tumbuh, namun belakangan mengalami penurunan karena tidak adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan, terutama akses," ucap Menko Muhaimin dalam sambutannya pada Seminar Nasional bertajuk Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dari Santri untuk Perubahan Sosial di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Tangerang, Senin (09/11/2026).

Menurutnya, pengembangan ekonomi pesantren harus dimulai dari pembenahan pendidikan. Santri tidak cukup hanya dibekali pengetahuan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan, kompetensi, dan kapasitas mental agar siap menghadapi dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri setelah menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, kurikulum pesantren perlu semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Pendidikan tidak semestinya hanya berorientasi pada penyediaan akses belajar yang terjangkau, tetapi juga memastikan lulusannya memiliki kemampuan untuk produktif dan berdaya saing.

"Pesantren bukan sekadar memberi pendidikan yang murah, melainkan tentu saja membangun kapasitas mental, keterampilan, kompetensi yang memadai sesuai dengan konteks dan kebutuhan perkembangan," tegasnya.

Menko Muhaimin menambahkan, pengembangan kawasan ekonomi pesantren juga perlu terintegrasi dengan pemberdayaan perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat sehingga harus menjadi bagian penting dari ekosistem pemberdayaan yang dibangun di lingkungan pesantren.

Pesantren dan perguruan tinggi, lanjutnya, dapat mengambil peran dalam meningkatkan kapasitas perempuan, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Dengan demikian, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi, terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, dan membangun kemandirian.

Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan melalui empat aspek utama. Pertama, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Kedua, perluasan akses terhadap teknologi.

Kemudian yang ketiga, akses perbankan dan layanan keuangan sekaligus kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Keempat, pembukaan akses pasar agar produk dan usaha masyarakat dapat berkembang.

"Sudah terbukti sejarahnya, apa yang tumbuh di masyarakat justru yang akan sustain. Pemerintah membangun stimulan sekaligus membangun ekosistem," ungkapnya.

Ia juga mengaitkan pengembangan ekosistem pesantren dengan agenda transformasi bangsa. Menurutnya, pembangunan harus memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.

Karena itu, Menko Muhaimin mengajak pesantren, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun pola kerja baru yang lebih konkret. Perubahan diperlukan agar pendidikan dan pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dalam menciptakan peluang ekonomi.

"Bagaimana agar santri, perempuan, dan pola kerja negara serta pola kerja masyarakat menjadi satu sinergi dalam transformasi sosial dan transformasi bangsa ini," pungkasnya. (Putra)

Share:

Read More