Semarakkan HUT Ke-81 RI, Ombudsman Jemput Bola Aduan di Rute HBKB Rasuna Said

Semarakkan HUT Ke-81 RI, Ombudsman Jemput Bola Aduan di Rute HBKB Rasuna Said. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ada yang berbeda di Kantor Ombudsman RI pada hari Minggu pagi (16/8/2026). Kantor di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan yang biasanya lengang karena hari libur, pagi itu justru ramai pengunjung.

Musik penuh semangat menghentak dari pengeras suara. Beberapa pengunjung Hari Bebas Kendaraan Motor (HBKB) terlihat mengantre di depan Kantor Ombudsman RI untuk cek kesehatan gratis atau berfoto di salah satu sudut. Sebagian lainnya mendatangi gerai untuk berkonsultasi dan mengadukan masalah pelayanan publik. Pagi itu, Ombudsman RI membawa meja pengaduan lebih dekat ke masyarakat. 

Rupanya lembaga negara pengawas pelayanan publik ini tengah memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar kegiatan jalan sehat, gerai konsultasi dan pengaduan, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Tak ketinggalan, lomba pesta rakyat juga dihelat untuk menumbuhkan semangat dan memupuk kebersamaan.

Acara pelepasan peserta jalan sehat dilakukan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, bersama Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona. Turut mendampingi dalam pelepasan tersebut Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher, Fikri Yasin, dan Partono, serta Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu.

Usai melepaskan para peserta, Ketua Komisi II DPR RI bersama jajaran pimpinan Ombudsman RI turut berjalan kaki menyusuri rute CFD bersama jajaran pegawai Ombudsman RI dan masyarakat umum.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menyampaikan bahwa kehadiran gerai ini merupakan wujud komitmen Ombudsman untuk semakin dekat dengan masyarakat dan mempermudah akses pengaduan terkait pelayanan publik.

"Alhamdulillah masyarakat antusias berpartisipasi, tadi saya cek ada 11 masyarakat yang menyampaikan konsultasi maupun pengaduan. Harapannya kegiatan jemput bola seperti ini dapat dilaksanakan secara kontinyu," ujarnya Rahmadi.

Salah satu pengunjung, Akrom mengaku antusias dengan acara ini. "Acaranya seru, ada games-games di booth. Harapan ke depan pelayanan publik semakin baik lagi dan aduan masyarakat dapat ditangani dengan baik," ucapnya. (Dimana)

Share:

Read More

Menteri Trenggono Upacara HUT RI Bareng Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya

Menteri Trenggono Upacara HUT RI Bareng Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya. (Dok. KKP)

Sulawesi Tenggara, WaraWiri.net - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melangsungkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia bersama para nelayan dan masyarakat pesisir di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8) pagi. 

Upacara bertemakan “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” itu berlangsung khidmat, disertai pemanjatan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. 

“Setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” ujar Menteri Trenggono di lokasi. 

Menteri Trenggono mengatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan seiring dengan penguatan sektor perikanan sebagai sumber protein nasional sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Untuk itu, salah satu fokus utama KKP saat ini menghadirkan fasilitas perikanan terintegrasi di kawasan-kawasan pesisir melalui program kerja prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

KNMP diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, dan mendorong nelayan naik kelas. “Jika petani membutuhkan irigasi untuk meningkatkan produktivitas, maka nelayan membutuhkan dermaga yang layak, tempat pendaratan ikan, fasilitas rantai dingin, cold storage, pabrik es, dan sarana dasar produksi lainnya,” jelas Menteri Trenggono. 

Kehadiran fasilitas perikanan di lokasi KNMP seperti cold storage, pabrik es portabel, shelter pendaratan ikan, hingga dermaga terbukti menunjukkan hasil positif bagi produktivitas perikanan di sana. Sebanyak 8 ton ikan hasil tangkapan nelayan telah dikirim ke luar kota dari KNMP Sorue Jaya. Bahkan ikan-ikan yang dikirim tersebut berkualitas ekspor. 

Menurut Menteri Trenggono, capaian itu menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur, produksi, dan akses pasar secara terpadu dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan nelayan. Terlebih 90 persen warga Desa Sorue Jaya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.

“Kita ingin kampung-kampung nelayan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya.

KKP telah membangun 100 KNMP pada 2025 dan tengah membangun 1.269 KNMP pada 2026, dengan target mencapai 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia pada akhir 2029. Selain KNMP, lima program kerja prioritas KKP lainnya yaitu Budi Daya Ikan Tematik Berbasis Desa, Revitalisasi Budidaya Ikan Pantura Jawa, Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi, Modernisasi Kapal Perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional untuk mendukung Swasembada Garam Nasional. 

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di KNMP Sorue Jaya juga diisi dengan pemberian 4.000 paket bantuan produk perikanan dan sembako kepada masyarakat Kecamatan Soropia serta bingkisan perlengkapan sekolah bagi 45 siswa SDN Tapulaga. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman 17 pohon pule untuk penghijauan lingkungan KNMP, peninjauan bazar UMKM produk kelautan dan perikanan, serta berbagai persembahan seni dan budaya daerah yang melibatkan pelajar dan anak-anak nelayan. (Fajar)

Share:

Read More

Menteri LH Cek Progres Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3 di Wilayah Kerja Rokan

Menteri LH Cek Progres Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3 di Wilayah Kerja Rokan. (Dok. Kemen LH)

Riau, WaraWiri.net - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi pemulihan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Provinsi Riau, pada Sabtu (15/8/2026).

Kunjungan ini difokuskan untuk melihat progres pelaksanaan pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (FLH) serta mengevaluasi pemenuhan komitmen pengelolaan lingkungan di Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan secara langsung kepada pihak pengelola agar konsisten menuntaskan kewajiban pemulihan lingkungan.

"Saya berpesan kepada PT Pertamina Hulu Rokan untuk tetap terus melaksanakan komitmennya dalam pemulihan lahan terkontaminasi minyak bumi ini dan saya mengapresiasi atas hal baik yang sudah dilakukan," tegas Menteri Jumhur.

Terdapat 250 lokasi di WK Rokan yang wajib dipulihkan oleh PT PHR, dengan sebaran meliputi Kabupaten Siak sebanyak 220 lokasi, Kabupaten Bengkalis 17 lokasi, Kota Pekanbaru 6 lokasi, Kabupaten Rokan Hilir 6 lokasi, dan Kabupaten Kampar 1 lokasi. Sebagian besar lokasi pemulihan berada di area perkebunan sawit masyarakat, sementara 42 lokasi lainnya berada di kawasan sensitif seperti Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Hutan.

Capaian dari 250 lokasi tersebut mencakup 17 lokasi yang telah selesai dipulihkan, 3 lokasi dalam proses penerbitan Surat Penetapan Status Telah Selesainya Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (SSPLT), 43 lokasi sedang aktif melaksanakan kegiatan pemulihan fisik di lapangan, 46 lokasi dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) dalam proses persetujuan dengan 46 lokasi di antaranya memerlukan perbaikan, serta 141 lokasi yang masih dalam tahap perolehan akses lahan.

Secara keseluruhan, pemulihan fisik yang telah diselesaikan maupun disetujui RPFLH-nya mencakup luas 1.206.568 m² dengan volume kontaminasi 682.494 m³ atau setara 1.031.633 ton.

Dalam kunjungan lapangan ini, Menteri Jumhur meninjau dua lokasi prioritas di kawasan Minas, yaitu Lokasi Minas 6E-27 dan Lokasi Minas 8C-83/WTT Taman Hutan Raya (Tahura) SSH.

1. Lokasi Minas 6E-27: Telah selesai dipulihkan dari kontaminasi Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) yang berasal dari ceceran operasi masa lampau sumur produksi yang dibor sejak tahun 1990. Pemulihan fisik dilakukan selama sembilan bulan pada area seluas 1,2 hektar dengan mengelola total TTM sebesar 13.139 ton, di mana 12.571 ton diolah secara onsite bioremediation dan 568 ton dikirim ke pengelola limbah B3 berizin.

Berdasarkan hasil setelah evaluasi pada Februari 2026, lokasi ini dinyatakan telah memenuhi Baku Mutu Lingkungan sehingga Surat Penetapan Status Telah Selesainya Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 diterbitkan pada 22 April 2026, dan saat ini lahan tersebut telah dimanfaatkan kembali oleh masyarakat untuk budidaya kelapa sawit, singkong, dan pisang serta dilengkapi sumur pantau kualitas air tanah.

2. Lokasi Minas 8C-83/WTT Tahura SSH: Memiliki luas area 26.886 m² dengan estimasi Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) 42.911 ton. Keberadaan TTM diduga turut dipengaruhi oleh aktivitas alam alami (geogenik) berdasarkan kajian geologi.

Kegiatan pembersihan fisik dengan metode penggalian yang sempat berjalan pada 22 grid dihentikan sementara guna mencegah dampak kerusakan vegetasi yang lebih luas dan gangguan terhadap aliran sungai anak Takuana. Sebagai langkah tanggap darurat dan mitigasi, area rembesan telah dibersihkan dan ditutup menggunakan tandan kosong kelapa sawit serta dilakukan penanganan terkontrol pada stasiun pengumpul.

KLH/BPLH menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi setiap tahapan pemulihan lahan terkontaminasi minyak di WK Rokan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta pelestarian ekosistem demi menjamin keselamatan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. (Rizal)

Share:

Read More

BMKG Teguhkan Komitmen Layani Masyarakat pada Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI

BMKG Teguhkan Komitmen Layani Masyarakat pada Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” serta diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Pusat BMKG, Taruna-Taruni Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), serta Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) BMKG.

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, bertindak sebagai Inspektur Upacara mewakili Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani. Dalam kesempatan tersebut, Guswanto membacakan amanat Kepala BMKG yang menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab bersama untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

“Delapan puluh satu tahun yang lalu para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” ujar Guswanto saat membacakan amanat Kepala BMKG.

Menurutnya, tema HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, bukan sekadar slogan peringatan, melainkan cita-cita yang sejak awal diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dan hingga kini terus menjadi arah pembangunan nasional.

Ia juga menyoroti filosofi identitas visual HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibangun dari jalinan bentuk angka 81 yang saling terhubung. Filosofi tersebut menggambarkan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat diwujudkan melalui gotong royong, kolaborasi, dan sinergi seluruh elemen bangsa.

“Tidak ada satu institusi pun yang mampu membangun Indonesia sendirian. Dalam semangat itulah BMKG mengambil bagian dan menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika,” katanya.

Lebih lanjut, Guswanto menyampaikan bahwa BMKG memiliki kontribusi strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

“Perubahan iklim menjadi salah satu isu global paling krusial saat ini karena dampaknya tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga menjangkau dimensi ekonomi, sosial, dan politik,” jelasnya.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, BMKG terus memperkuat layanan operasional yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, melalui unit kerja Kantor Pusat, Satuan Kerja Mandiri, serta 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami memastikan layanan BMKG hadir 24 jam sehari, tujuh hari seminggu untuk memperkuat sistem Early Warning for Early Action guna mendukung keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional,” ungkapnya.

Kontribusi BMKG, lanjutnya, hadir secara nyata dalam berbagai sektor strategis pembangunan nasional. Informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika berperan penting dalam mendukung keselamatan transportasi, memperkuat ketahanan pangan, menunjang ekonomi maritim, mengurangi risiko bencana, mendukung pembangunan infrastruktur yang tangguh, hingga membuka peluang pengembangan energi baru dan terbarukan.

Dengan layanan yang andal dan berbasis ilmu pengetahuan, BMKG berupaya memastikan setiap kebijakan dan keputusan pembangunan didukung oleh informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Pada kesempatan tersebut, Guswanto juga mengajak seluruh insan BMKG untuk menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) Ke-79, yaitu “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

“Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini bukan hanya momentum mengenang sejarah, tetapi juga kesempatan untuk memperbarui komitmen dalam melanjutkan cita-cita kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan tanggung jawab sesuai profesi serta amanah yang kita emban. Teruslah Melayani dan Menginspirasi. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” pungkasnya.

Melalui peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, BMKG meneguhkan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal, akurat, serta berdampak bagi masyarakat guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. (Fathi)

Share:

Read More

BMKG: 1624 Gempa Bumi Susulan Pasca-Tsunami Flores Masih Terjadi, Masyarakat Diimbau Tetap Tenang dan Waspada

BMKG: 1624 Gempa Bumi Susulan Pasca-Tsunami Flores Masih Terjadi, Masyarakat Diimbau Tetap Tenang dan Waspada. (Dok. BMKG)

Jakarta, WaraWiri.net - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga 17 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB, sebanyak 1624 gempa susulan (aftershock) telah terjadi dengan magnitudo M1,3 – M6,2. Di antara ribuan gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo M>5 sebanyak 23 kejadian dan gempa bumi susulan yang dirasakan berjumlah 59.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa gempa bumi pertama kali terjadi di wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB dengan parameter update M7,7 sehingga berdampak tsunami di wilayah sekitarnya. Gempa bumi jenis dangkal ini disebabkan oleh aktivitas tektonik di Flores Back-Arc dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

“BMKG telah mengirimkan Peringatan Dini 1 pada 2 menit 16 detik setelah gempa bumi dengan status ancaman SIAGA (0.5 – 3 meter) dan Waspada (<0.5 meter),” kata Wijayanto di Jakarta (17/8).

Beberapa wilayah terdampak di antaranya Manggarai Bagian Utara, Ngada Bagian Utara, Ende, Flores Timur, Jeneponto dengan status Siaga dan wilayah Flores Timur, Bima, Dompu, Wajo untuk status Waspada. Peringatan Dini Tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07:30:00 WIB atau 2 jam 31 menit 37 detik setelah gempa bumi.

Hasil observasi stasiun pasang surut menunjukkan gempa bumi ini telah memicu terjadinya tsunami di 16 lokasi pada 4 provinsi yaitu NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dengan ketinggian tsunami paling tinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, NTT pada pukul 05.03 WIB (1.605 m), dan terendah di BAKALANG, ALOR, NTT pada pukul 05:41 WIB (0.14 m).

Berdasarkan hasil sementara pemantauan dan informasi lapangan, gempabumi Flores M7,7 menyebabkan korban jiwa sebanyak 53 jiwa meninggal dunia, korban luka-luka 137 jiwa, serta dampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, hingga Sikka, Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat.

“BMKG telah menerjunkan tim gabungan dari pusat dan UPT untuk melakukan survei gempabumi merusak, meliputi survei makroseismik, pengukuran mikrotremor dan MASW untuk mengetahui karakteristik serta respons tanah terhadap guncangan, monitoring gempa susulan, dan verifikasi dampak tsunami di lapangan,” papar Wijayanto.

Survei ini bertujuan mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana sekaligus menjadi dasar pemetaan mikrozonasi pascagempa, evaluasi kondisi wilayah terdampak, serta penyusunan rekomendasi mitigasi dan rekonstruksi yang lebih aman. Wilayah prioritas berfokus pada daerah dengan kerusakan sedang hingga berat serta dibandingkan dengan lokasi yang relatif tidak mengalami kerusakan.

Lebih lanjut, BMKG melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman yang tepat serta membantu menenangkan masyarakat dalam menghadapi kondisi pascagempa. Masyarakat juga diimbau agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.

BMKG akan terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada stakeholder dan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk memperbarui informasi resmi BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @infoBMKG, website http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id, dan Mobile Apps infobmkg atau wrs-bmkg. (Fathi)

Share:

Read More

Kemendikdasmen Siapkan Rp61,1 Triliun Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua Tahun 2027

Kemendikdasmen Siapkan Rp61,1 Triliun Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua Tahun 2027. (Dok. Kemendikdasmen)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (14/8), Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menjelaskan arah kebijakan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2027.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Atip menjelaskan bahwa Kemendikdasmen menyiapkan anggaran sebesar Rp61,1 triliun pada tahun anggaran 2027. Dukungan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat Program Kerja Prioritas Nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, sekaligus mempercepat pemerataan akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Salah satu fokus utama Kemendikdasmen adalah memperkuat kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi sekolah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan secara swakelola oleh satuan pendidikan penerima manfaat.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen terus mendorong perluasan akses pendidikan melalui inisiatif menuju penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dukungan terhadap peserta didik juga diperkuat melalui bantuan perlengkapan sekolah serta pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Transformasi pembelajaran turut menjadi perhatian melalui Digitalisasi Pembelajaran. Program ini diarahkan untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran sekaligus memperluas akses peserta didik dan pendidik terhadap sumber belajar yang berkualitas.

“Kami juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan guru. Pada 2027, telah dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, seiring dengan semakin banyaknya guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, yang telah memiliki sertifikasi pendidik,” tambahnya.

Dukungan terhadap peserta didik juga terus diperkuat melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut ditujukan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada sekitar 18 juta peserta didik berdasarkan data yang menjadi basis penerima manfaat. Selain itu, Kemendikdasmen akan mengembangkan Studio Guru sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik.

Di luar Program Kerja Prioritas Nasional, Kemendikdasmen juga akan terus menjalankan berbagai program prioritas untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Program tersebut antara lain Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi peserta didik dari daerah afirmasi dan anak pekerja migran Indonesia.

Kemendikdasmen juga memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik berprestasi serta beasiswa bagi guru untuk memperoleh kualifikasi akademik S1 atau D4. Upaya peningkatan kualitas guru turut diperkuat melalui penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pengembangan kompetensi di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), MIPA, Pembelajaran Mendalam, serta Digitalisasi Pembelajaran.

Lebih lanjut, Kemendikdasmen memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Penguatan pendidikan vokasi mencakup peningkatan keterampilan dan penguasaan keterampilan baru yang berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam penguatan karakter dan pengembangan potensi peserta didik, Kemendikdasmen juga akan melanjutkan program Pendidikan Karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik. Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) juga menjadi bagian penting dari agenda pendidikan pada 2027, termasuk pelaksanaan TKA untuk jenjang SMA yang memasuki tahun kedua.

Selain itu, Kemendikdasmen akan terus melaksanakan akreditasi satuan pendidikan serta peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan untuk memastikan setiap satuan pendidikan mampu memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas.

“Berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen Kemendikdasmen untuk menghadirkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Melalui dukungan anggaran yang telah disiapkan, kami akan terus memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperkuat kesejahteraan guru, serta memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai potensi dan bakatnya,” pungkas Wamen Atip. (Evi)

Share:

Read More

Menkeu Tegaskan, Pemerintah Siapkan Dukungan Pembiayaan Penanganan Bencana Gempa NTT

Menkeu Tegaskan, Pemerintah Siapkan Dukungan Pembiayaan Penanganan Bencana Gempa NTT. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kesiapan pemerintah untuk mendukung kebutuhan pembiayaan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan tahapan pemulihan yang dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya melalui sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI yang membahas penanganan bencana gempa di NTT dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati pada (16/08).

“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana.

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana PNBP,” jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, penanganan bencana dilakukan secara bertahap yang dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” kata Menkeu.

Menkeu juga menambahkan bahwa pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegasnya.

Selanjutnya, Menkeu menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan akan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antar instansi. Khusus untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya,” ujar Menkeu.

Dengan dukungan pembiayaan yang telah disiapkan, pemerintah memastikan penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak dapat terus berjalan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya. Kementerian Keuangan siap memastikan aspek pembiayaan dapat mendukung langkah pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana di NTT dan dilakukan sesuai kebutuhan serta mekanisme penganggaran yang berlaku. (Tedy)

Share:

Read More

Pemerintah Pastikan Bantuan Logistik Korban Gempa NTT Tersalurkan Cepat dan Merata ke Seluruh Wilayah

Menko PMK bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai. (Dok. BPMI Setpres)

NTT, WaraWiri.net - Pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersalurkan secara cepat secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam keterangannya usai meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Minggu, 16 Agustus 2026.

“Kabupaten Manggarai ini adalah kabupaten yang terberat pascagempanya. Ini yang kita hadir ke sini. Ada lagi satu kecamatan Reok, itu informasinya juga yang lebih berat ya, Reok. Tapi kita sudah berhasil masuk ke sana. Tadi untuk logistik di bawah Pangdam, itu sudah bisa masuk ke Reok,” jelas Kepala BNPB.

Suharyanto juga menyampaikan bahwa posko pendampingan nasional telah dibangun dan beroperasi untuk menghimpun kebutuhan sekaligus mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

“Untuk posko-posko bantuan, ini sudah terbentuk. Posko nasionalnya ada di Halim. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan,” tuturnya.

Adapun posko bantuan dibangun di Labuan Bajo untuk melayani wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu, untuk melayani wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo, telah dibangun posko di Maumere.

Pemerintah juga terus memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Di antaranya melalui dukungan empat helikopter TNI dan dua pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo.

“Kemudian jalan-jalan, informasi dari Menteri PU sudah temu semua. Tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan,” sambungnya.

Selain melalui jalur darat dan udara, penyaluran bantuan logistik juga didorong melalui jalur laut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ende.

“Kemudian untuk yang Sikka, Nagekeo, dan Ende, ini barang langsung masuk ke Pelabuhan Maumere. Pakai bandara, pesawat besar. Di sana juga ada 2 heli untuk menjangkau apabila ternyata ada titik-titik yang belum bisa terjangkau,” pungkasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Gempa Terpenuhi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai. (Dok. BPMI Setpres)

NTT, WaraWiri.net - Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi pada hari kedua pascabencana di sejumlah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut mencakup percepatan perbaikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangannya usai meninjau RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Minggu, 16 Agustus 2026.

“Pertama adalah bahwa layanan kesehatan harus disiapkan segera. Oleh karena itu, rumah sakit lapangan dalam proses untuk disiapkan, selain tentu saja adalah renovasi rumah sakit yang ada,” ucap Menko Pratikno.

Selain memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, Menko Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik selama menjalani perawatan maupun saat berada di pengungsian.

“Selain itu, tentu saja kebutuhan dasar masyarakat, selain kesehatan, kebutuhan-kebutuhan untuk selama di rumah sakit sementara ini, dan juga di pengungsian,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menko PMK menyebut penyaluran bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak telah berjalan. Di antaranya, sebanyak 50 ribu paket sembako bantuan Presiden telah tiba di Maumere dan Labuan Bajo.

“Di daerah itu juga Pak Presiden memberikan tambahan bantuan 50 ribu paket sembako, dan beliau perintahkan kepada kita untuk berbagi tugas ke beberapa daerah,” jelasnya.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Menko Pratikno juga memastikan pemerintah terus melakukan pendataan secara akurat terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Namun, proses tanggap darurat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

“Menyelamatkan warga, memberikan layanan kesehatan kepada warga adalah tanggung jawab kemanusiaan yang pertama harus kita lakukan,” pungkasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta. (Dok. BPMI Setpres)

Jakarta, WaraWiri.net - Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung khidmat untuk memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Priyo Handoyo kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Setelahnya, 17 dentuman meriam menggema di kawasan Istana Merdeka, disertai bunyi sirene panjang. Dentuman tersebut menjadi penanda dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi, membawa suasana halaman Istana Merdeka ke dalam nuansa khidmat dan penuh penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Presiden Prabowo membacakan langsung naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai membacakan Proklamasi, Presiden Prabowo kemudian memimpin seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Tanah Air.

“Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta, untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan Cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.

Setelah mengheningkan cipta, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipandu Menteri Agama Nasaruddin Umar. Rangkaian upacara kemudian memasuki prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim “Indonesia Berdaulat”.

Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dipercaya membawa Bendera Merah Putih. Ia didampingi M. Aryo Wira Zandhyka Y dari Provinsi Bengkulu sebagai pembentang, I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dari Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengerek, serta Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi sebagai Komandan Kelompok 8.

Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Merah Putih perlahan bergerak naik menuju puncak tiang. Bendera kemudian berkibar gagah di langit halaman Istana Merdeka, disambut dengan sikap sempurna dan rasa bangga oleh seluruh peserta serta tamu undangan yang hadir.

Setelah bendera berkibar sempurna, Komandan Upacara kembali menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Laporan terakhir tersebut sekaligus menandai berakhirnya prosesi Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan persembahan lagu “Hari Merdeka” karya Husein Mutahar. Lagu tersebut dibawakan oleh Sekolah Rakyat dan Gita Bahana Nusantara (GBN), menghadirkan semangat kebangsaan sekaligus kegembiraan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka berlangsung khidmat dan sarat makna, meneguhkan kembali semangat perjuangan dan persatuan bangsa dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Berkibarnya Sang Merah Putih, lantunan lagu kebangsaan, serta persembahan “Hari Merdeka” menjadi penutup yang menyatukan suasana haru, kebanggaan, dan semangat kebangsaan. (Dinda)

Share:

Read More

Dirut Pertamina Hadir Langsung di Lokasi Gempa Flores, Salurkan Bantuan dan Pimpin Upacara HUT ke-81 RI

PT Pertamina (Persero) melakukan aksi gerak cepat dalam membantu korban bencana gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Dok. Pertamina)

NTT, WaraWiri.net - Di tengah situasi diselimuti duka, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri hadir langsung ke lokasi terdampak dengan menyalurkan bantuan. Selain itu, Simon memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Fuel Terminal (FT) Reo, NTT, salah satu wilayah yang terdampak gempa dan lokasi operasional Pertamina.

"Atas nama keluarga besar Pertamina, saya menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa serta keprihatinan kepada seluruh masyarakat terdampak. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pertamina hadir langsung untuk mendukung percepatan penanganan bencana, dengan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai prioritas utama. Masyarakat NTT tidak sendiri,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangannya.

Merespons bencana gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini, Pertamina Group langsung bergerak pada dua prioritas utama, yakni menjaga ketersediaan energi sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Untuk ketersediaan pasokan energi, Pertamina melakukan koordinasi secara aktif dengan sejumlah pihak.

Vice President Corporate Comminication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, mengatakan Pertamina terus mengerahkan sumber daya dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi energi dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan. Pemulihan sarana dan layanan energi dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, sementara bantuan kepada masyarakat diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi warga terdampak gempa.

“Hingga saat ini, sebagian besar SPBU di Flores telah kembali beroperasi dan layanan lainnya dipulihkan secara bertahap dengan keselamatan sebagai prioritas. Melalui Pertamina Peduli, bantuan kebutuhan dasar, kesehatan, kebersihan, sanitasi, dan energi darurat telah disalurkan serta akan terus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Baron.

Hingga hari kedua pascagempa, bantuan yang telah disalurkan pihak Pertamina meliputi tenda, obat-obatan, dan sembako. Pertamina juga memastikan kebutuhan energi masyarakat, khususnya LPG untuk rumah tangga dan bahan bakar minyak (BBM), tetap tersedia.

Pertamina memperkuat dukungan pemulihan pascagempa Flores dengan menyiapkan solar untuk alat berat yang dikerahkan menangani longsor di ruas Trans-Flores Ende-Bajawa guna mempercepat pemulihan konektivitas jalan. Di sisi lain, Pertamina menindaklanjuti laporan kelangkaan BBM di Nagekeo dengan memperkuat penanganan melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, sekaligus memastikan ketersediaan Avtur prioritas di Bandara Labuan Bajo dan Maumere sebagai titik mobilisasi bantuan dan posko tanggap darurat.

“Bencana ini tidak dapat ditangani sendiri-sendiri. Inilah waktunya kita saling menguatkan agar bantuan tepat sasaran dan pemulihan berjalan lebih cepat. Semangat saling menguatkan inilah makna nyata ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’, sebagaimana tema HUT ke-81 RI. Pertamina akan terus mendampingi masyarakat, menjaga energi tetap bergerak, bantuan terus sampai, dan harapan tetap menyala,” kata Baron. (Putra)

Share:

Read More

Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Limbah Uang Rupiah

Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Limbah Uang Rupiah. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Bank Indonesia memanfaatkan limbah uang untuk menghasilkan nilai baru melalui pendekatan ekonomi sirkular. Langkah nyata yang ditempuh Bank Indonesia adalah bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengolah limbah racik uang menjadi cendera mata.

Bank Indonesia juga bermitra dengan perusahan pengolahan energi sehingga limbah racik uang digunakan menjadi tambahan sumber energi listrik ataupun industri. Saat ini, 72% dari limbah racik uang kertas telah diolah. Selanjutnya, untuk tahun 2027, Bank Indonesia menargetkan seluruh limbah racik uang akan diolah secara sirkuler. Dengan langkah ini, pengelolaan uang Rupiah semakin memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali saat membuka rangkaian Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2026 di Istora Senayan (14/6) menyampaikan bahwa pengelolaan uang menghadapi tuntutan lingkungan atau keberlanjutan (environmental sustainability).

Pengelolaan Rupiah tidak berhenti ketika uang tidak lagi layak edar. Ketika uang tidak lagi layak edar, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana memusnahkannya, tetapi bagaimana memberikan nilai baru melalui pemanfaatan yang produktif. Untuk menjawab perubahan tersebut, Bank Indonesia melakukan transformasi ramah lingkungan dalam proses pencetakan, pengedaran, dan pemusnahan uang Rupiah. Inovasi pengelolaan uang Bank Indonesia ini telah meraih penghargaan International Association of Currency Affairs (IACA) Award 2026. 

Bank sentral di regional juga terus berupaya melakukan inovasi. Bank Negara Malaysia (BNM) mengolah limbah racik uang menjadi berbagai produk. Bank of Thailand memilih bahan kertas yang lebih tahan lama untuk memperpanjang masa edar uang, mengurangi kebutuhan pencetakan ulang uang yang rusak atau usang, sekaligus mendukung efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan uang. Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan semakin menjadi bagian dari pengelolaan uang di berbagai negara. 

Berbagai pengalaman ini menjadi diskusi dalam BRIDGE 2026, forum dialog internasional untuk ekosistem pengelolaan uang, yang digelar di Istora Senayan, Jakarta (13/8). Forum ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari FERBI 2026. Dialog diikuti pula oleh bank sentral dan otoritas moneter India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Papua Nugini, serta pelaku industri uang tunai internasional. (Budi)

Share:

Read More

Kartu Kredit Indonesia dan Kebijakan MDR 0%, Sinergi dan Inovasi Perkuat Ekonomi Keuangan Digital Indonesia

Kartu Kredit Indonesia dan Kebijakan MDR 0%, Sinergi dan Inovasi Perkuat Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. (Dok. Bank Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - Di momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia sebagai inovasi industri sistem pembayaran domestik. Kehadiran instrumen ini memperkuat ekonomi keuangan digital nasional melalui peningkatan efisiensi transaksi, perluasan inklusivitas penyelenggara dan pengguna, serta penguatan daya saing pelaku usaha.

Penguatan ekosistem sistem pembayaran yang semakin efisien dan inklusif diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Demikian mengemuka pada Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia, asosiasi dan industri sistem pembayaran, di Bank Indonesia di Jakarta (17/8).

Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan MDR 0% dilanjutkan bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500.000.

Pemberlakuan MDR 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori lainnya (kecil, menengah, dan besar) untuk transaksi sampai dengan Rp100.000, dari yang sebelumnya sebesar 0,7%. Perluasan kebijakan ini meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha dan mendorong semakin luasnya manfaat digitalisasi pembayaran bagi masyarakat.

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti menegaskan bahwa setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional.

“Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dengan tetap menjaga keberlanjutan industri," ujarnya.

Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif. Kartu Kredit Indonesia digunakan sebagai sumber dana transaksi, dengan cara bayar menggunakan QRIS, baik pindai (scan) maupun Tap.

Sejak 17 Agustus 2026, sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, dan Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan pembiayaan syariah. Ke depan, Kartu Kredit Indonesia akan terus dikembangkan, baik dari sisi fitur maupun layanan.

Perkembangan akseptasi QRIS menunjukkan semakin besarnya dukungan QRIS dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 65,77 juta pengguna. Terdapat 6,23 juta diantaranya merupakan pengguna baru selama periode Januari – Juni 2026, menunjukkan bahwa adopsi QRIS masih terus berlangsung. QRIS juga menjangkau 44,86 juta merchant, dengan 96,68% merupakan UMKM.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya dimanfaatkan usaha berskala besar, tetapi juga menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil secara luas. Perluasan basis pengguna dan merchant tersebut juga tecermin pada transaksi. Sepanjang semester I 2026, QRIS telah mencatatkan 12,55 miliar transaksi. Secara nominal, transaksi di periode tersebut Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% (yoy).

Peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR QRIS 0% merupakan sinergi Bank Indonesia bersama asosiasi, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP), dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan program Asta Cita Pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (Budi)

Share:

Read More

HUT Ke-81 RI, 174.791 Narapidana dan Anak Binaan Terima RU dan PMPU 2026

HUT Ke-81 RI, 174.791 Narapidana dan Anak Binaan Terima RU dan PMPU 2026. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI) turut disambut antusias Narapidana dan Anak Binaan. Di momen bersejarah bangsa tersebut, 173.706 Narapidana terima Remisi Umum (RU) dan 1.085 Anak Binaan terima Pengurangan Masa Pidana Umum (PMPU) Tahun 2026.

Penyerahan RU dan PMPU dilakukan secara simbolis pada upacara peringatan HUT Ke-81 RI bertema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (17/8).

Sementara itu, penyerahan RU dan PMPU juga dilakukan dari masing-masing Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia.

“Pemberian RU dan PMPU merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sekaligus penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto.

Dari penerima RU tersebut, 170.143 terima RU I atau masih harus jalani sisa pidana setelah menerima RU, sedangkan 3.563 lainnya terima RU II atau langsung bebas setelah menerima RU. Bagi Anak Binaan, 1.057 orang terima PMPU I atau masih harus jalani pembinaan usai menerima PMPU dan 28 lainnya terima PMPU II atau langsung bebas setelah terima PMPU.

Tiga wilayah penerima RU terbanyak adalah Jawa Barat dengan 19.269 Narapidana, disusul Sumatra Utara 18.222 Narapidana, dan Jawa Timur 14.673 Narapidana. Untuk PMPU, jumlah penerima tertinggi tercatat di Sumatra Utara 94 Anak Binaan, diikuti Jawa Barat 86 Anak Binaan, dan Jawa Timur 85 Anak Binaan.

Menimipas menyebut, RU jadi motivasi bagi Narapidana untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, bagi Anak Binaan, PMPU memiliki makna yang jauh lebih mendalam.

"Negara memandang setiap anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, pendekatan yang diterapkan kepada Anak Binaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, serta reintegrasi sosial," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mendorong Narapidana dan Anak Binaan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. “Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, terus jaga perubahan yang sudah dibangun selama menjalani pembinaan, lanjutkan pendidikan, kembangkan potensi, dan berikan kontribusi positif bagi lingkungan,” pesannnya.

Penyerahan RU dan PMPU 2026 juga menghemat anggaran negara untuk biaya makan Narapidana dan Anak Binaan sebesar Rp358.922.115.000 (tiga ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah).

Selain RU dan PMPU 2026, pemerintah berikan Remisi Tambahan atas dasar kemanusian kepada 47 Narapidana Lapas Kelas IIB Kuala Simpang yang kembali secara sukarela serta melakukan perbantuan dan pemulihan di Lapas usai kejadian banjir Sumatra tahun 2025 lalu. Adapun besaran Remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 20 hari hingga 2 bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah keselamatan. Remisi Tambahan ini diberikan atas dasar kemanusiaan sekaligus langkah untuk mengantisipasi jatuhnya korban dan menjaga keamanan di Lapas, Rutan, dan LPKA. Kita tidak ingin kondisi bencana justru menimbulkan korban atau membahayakan Warga Binaan maupun petugas,” imbuh Menimipas. (Ros)

Share:

Read More

Jajaran Manajemen & Segenap Karyawan PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Mengucapkan: Selamat HUT ke- 81 Kemerdekaan Republik Indonesia

 

Share:

Read More

Kepala Dispora Kabupaten Bogor beserta Staf dan Jajaran Mengucapkan: Selamat Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia

Share:

Read More

Bupati Bogor Ajak Masyarakat Teguhkan Persatuan Melalui Apel Kebangsaan

Bupati Bogor Ajak Masyarakat Teguhkan Persatuan Melalui Apel Kebangsaan. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto lakukan Apel Kebangsaan bersama jajaran TNI, Polri, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bogor di Stadion Gelora Pakansari, Jumat (14/8/2026).

Apel Kebangsaan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus menjaga kondusivitas daerah menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rudy Susmanto menegaskan, kebersamaan seluruh unsur masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga dan membangun Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Jawa Barat dan Indonesia.

“Sore ini, bersama TNI, Polri, Forkopimda, Ketua DPRD, serta seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bogor, kita berkumpul dalam Apel Kebangsaan sebagai ikhtiar bersama untuk menjaga dan merawat Jawa Barat,” ujar Rudy.

Menurutnya, Kabupaten Bogor merupakan rumah bersama yang harus dijaga dengan hati, dirawat melalui kebersamaan, serta dibangun dengan semangat persatuan.

“Kabupaten Bogor adalah rumah kita bersama. Mari kita rawat dengan hati, kita jaga dengan kebersamaan, dan kita bangun dengan semangat persatuan,” tegasnya.

Rudy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan dan memperkuat semangat kebangsaan, khususnya dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Dari Bogor, kita teguhkan persatuan untuk Jawa Barat dan Indonesia,” pungkasnya. (Dinda)

Share:

Read More

Bupati Bogor Bersama DPRD Kabupaten Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027

Bupati Bogor Bersama DPRD Kabupaten Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027. (Dok. Istimewa)

Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut membahas sekaligus menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna menjadi bagian penting dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD, sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor atas sinergi dan dukungan dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah memberikan perhatian dan dukungan.

"Sehingga hari ini dapat dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026,” ujar Rudy.

Bupati Bogor menjelaskan, perubahan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan prioritas.

Antara lain mendefinitifkan anggaran yang telah diakomodasi dalam perubahan penjabaran APBD 2026, memenuhi kewajiban pemerintah daerah atas kegiatan yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran berdasarkan hasil review Inspektorat, serta menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai ASN, baik PNS maupun PPPK.

Selain itu, anggaran diarahkan untuk menangani berbagai kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, serta bidang lainnya.

Rudy menegaskan, hasil kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Harapan besar kita bersama, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 maupun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat mendorong percepatan dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu terwujudnya Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang,” tutur Rudy.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD akan terus diperkuat agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. (Dinda)

Share:

Read More

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kemenperin Tingkatkan Mutu Industri Pupuk

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kemenperin Tingkatkan Mutu Industri Pupuk. (Dok. Kemenperin)

Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Perindustrian fokus meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional melalui program percepatan penerapan standardisasi, sertifikasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan industri yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing tinggi, dan memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penerapan standar dan jaminan mutu merupakan fondasi penting dalam membangun industri nasional yang tangguh, khususnya pada sektor strategis seperti industri pupuk yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Penerapan standardisasi dan jaminan mutu produk bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus memperkuat daya saing industri nasional, baik di pasar domestik maupun global," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/8).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak melaksanakan audiensi dengan PT Garuda Mas Borneo selaku produsen pupuk dalam negeri sebagai bagian dari upaya mempercepat penerapan sertifikasi produk pupuk dan penguatan layanan jasa industri.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BSPJI Pontianak tersebut membahas peluang kerja sama strategis dalam peningkatan mutu produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), mekanisme sertifikasi, layanan pengujian laboratorium, serta pengembangan kompetensi SDM industri melalui berbagai program pelatihan teknis.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menjelaskan bahwa penguatan layanan jasa industri yang diberikan unit pelaksana teknis merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

"Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI terus meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi jasa industri, mulai dari standardisasi, pengujian, sertifikasi, inspeksi teknis hingga pengembangan kompetensi SDM. Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku industri sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional yang semakin kompetitif," tutur Emmy.

Menurutnya, penerapan standardisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan produk industri memenuhi persyaratan mutu, keamanan, serta konsistensi kualitas sehingga mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu, Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad Nashoruddin Muammar menyampaikan, sinergi dengan dunia usaha merupakan bagian dari komitmen BSPJI Pontianak dalam memberikan pendampingan kepada industri agar mampu memenuhi berbagai persyaratan standar dan sertifikasi secara lebih efektif.

"Kolaborasi ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun ekosistem industri yang semakin kuat di Kalimantan Barat. Kami siap memberikan dukungan kepada pelaku industri melalui layanan pengujian, sertifikasi, konsultansi teknis, maupun peningkatan kompetensi SDM sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang semakin baik dan berdaya saing," ujar Ammar.

Ia menambahkan, industri pupuk merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, penerapan standar serta sertifikasi produk menjadi faktor penting dalam menjamin mutu pupuk yang beredar di masyarakat.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, BSPJI Pontianak berharap semakin banyak pelaku industri yang memanfaatkan layanan standardisasi, pengujian, sertifikasi, serta pelatihan yang disediakan Kementerian Perindustrian. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk industri nasional sekaligus memperkuat ekosistem industri yang berkelanjutan. (Fajar)

Share:

Read More

Sekolah Lapang Perhutanan Sosial di Ciloto: Belajar Dari Kearifan Lokal, Menjaga Hutan dan Membangun Kemandirian Ekonomi

Sekolah Lapang Perhutanan Sosial di Ciloto: Belajar Dari Kearifan Lokal, Menjaga Hutan dan Membangun Kemandirian Ekonomi. (Dok. Kemenhut)

Cianjur, WaraWiri.net - Menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Praktik pengelolaan hutan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi contoh bahwa kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan wisata, agroforestri, dan usaha masyarakat.

Praktik tersebut menjadi bahan pembelajaran dalam Sekolah Lapang Perhutanan Sosial yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, di Ciloto, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan diikuti perwakilan kelompok Perhutanan Sosial yang menjadi forest heroes dan nominator Penghargaan Wana Lestari tingkat nasional.

Sekolah Lapang dirancang sebagai ruang belajar langsung di lapangan. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi melihat praktik pengelolaan hutan, berdiskusi dengan masyarakat, serta mempelajari inovasi usaha yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani mengatakan, pengalaman para penerima dan nominator Wana Lestari harus terus ditularkan agar manfaatnya tidak berhenti pada penghargaan.

“Penghargaan bukanlah akhir, tetapi justru menjadi awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengalaman dan keberhasilan yang telah dibangun dapat menjadi contoh dan ditularkan kepada kelompok Perhutanan Sosial lainnya,” tegas Catur.

Menurut Catur, Sekolah Lapang menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses pembelajaran tersebut. Melalui pembelajaran langsung, kelompok Perhutanan Sosial dapat melihat praktik yang telah berjalan, mengidentifikasi inovasi, dan menyesuaikannya dengan potensi serta kondisi wilayah masing-masing.

Catur menegaskan, menjaga hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah agroforestri, yang memungkinkan fungsi ekologis kawasan tetap terjaga sekaligus memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Bupati Cianjur dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan dalam mengembangkan potensi daerah. Kekayaan alam dan potensi wisata, menurutnya, harus dikembangkan tanpa mengorbankan keramahan masyarakat, kebersihan, sejarah, hutan, dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mendorong peningkatan nilai tambah produk masyarakat melalui penguatan kualitas, sertifikasi, pengemasan, pengolahan, hingga akses pasar. Fasilitasi sertifikasi halal dan perizinan BPOM menjadi bagian dari upaya tersebut, termasuk mendorong produk lokal masuk ke rantai pasok sektor pariwisata dan perhotelan.

Ciloto menunjukkan bahwa ketika kelembagaan masyarakat kuat, potensi lokal dikembangkan, produk diberi nilai tambah, dan para pihak bekerja bersama, hutan dapat tetap lestari sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat. (Burhan)

Share:

Read More

Bangun Ekosistem Belajar, Lapas Kelas I Cipinang Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat SMART PAS

Bangun Ekosistem Belajar, Lapas Kelas I Cipinang Gandeng Perguruan Tinggi Perkuat SMART PAS. (Dok. Ditjenpas)

Jakarta, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang terus perkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama sejumlah perguruan tinggi sebagai penguatan SMART PAS atau Sistem Manajemen Aparatur Resilien dan Terampil Pemasyarakatan, Jumat (14/8).

Kolaborasi melibatkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan STIH Litigasi Jakarta. Sementara itu, President University yang belum dapat hadir pada kesempatan tersebut tetap menyatakan komitmen untuk melanjutkan proses kerja sama. Ke depannya, kerja sama diarahkan pada penguatan knowledge sharing, pendampingan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, literasi hukum, komunikasi publik, kesejahteraan sosial, hingga pengembangan budaya belajar organisasi di lingkungan Lapas Kelas I Cipinang.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, menegaskan tantangan Pemasyarakatan membutuhkan aparatur yang terus belajar, adaptif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan “SMART PAS kami bangun agar proses belajar tidak berhenti pada pelatihan formal. Melalui sinergi dengan perguruan tinggi, pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik dapat terus diperkaya dan diterapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan,” tegasnya.

Sebagai pelembagaan program, Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus Action Leader SMART PAS, Ari Budiningsih, menyerahkan Buku Pedoman SMART PAS kepada Kalapas dan perwakilan perguruan tinggi. Pedoman tersebut memuat mekanisme knowledge sharing, dokumentasi praktik baik dan lesson learned, Bank Pengetahuan SMART PAS, serta monitoring dan evaluasi program.

“SMART PAS bukan sekadar forum berbagi materi, tetapi model pengelolaan pengetahuan internal. Pengetahuan yang sebelumnya melekat pada individu kami dorong menjadi aset organisasi yang terdokumentasi, dapat diakses, dan digunakan kembali untuk meningkatkan kinerja,” jelas Ari.

Direktur Kerja Sama UNJ, Rahmat Darmawan, menyambut positif kolaborasi tersebut dan menilai keterlibatan perguruan tinggi dapat mempertemukan perspektif akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan. “Perguruan tinggi memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi melalui penelitian, pengabdian, dan pengembangan kapasitas aparatur. Kolaborasi seperti ini penting agar ilmu pengetahuan tidak berhenti di kampus, tetapi memberi manfaat langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Lapas Kelas I Cipinang juga memperkenalkan LATUCIP-GO Reborn: SIMPATI atau Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Integrasi sebagai pengembangan layanan digital yang memungkinkan Warga Binaan dan keluarga memperoleh informasi perkembangan proses integrasi secara lebih mudah dan transparan. Kehadiran SIMPATI menunjukkan penguatan kapasitas aparatur melalui SMART PAS diarahkan pada satu tujuan yang sama, yakni menghadirkan perubahan organisasi yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan.

Melalui kolaborasi akademik, pelembagaan manajemen pengetahuan, dan pengembangan layanan digital, Lapas Kelas I Cipinang terus membangun organisasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. (Muh)

Share:

Read More