Perkuat Kredibilitas Pasar Modal, Pemerintah Dorong Kinerja dan Tata Kelola Emiten
Jakarta, WaraWiri.net - Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, penguatan kepercayaan investor menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum investasi dan ekspansi usaha di Indonesia. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat dan pasar modal yang terus berkembang, Pemerintah mendorong penguatan kualitas serta kedalaman pasar modal agar semakin mampu mendukung kebutuhan pembiayaan jangka panjang dunia usaha dan perekonomian nasional.
“Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global. Kondisi tersebut juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah sebesar 2,88% serta kemampuan Indonesia memitigasi dampak gejolak harga energi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/08).
Sejalan dengan fundamental ekonomi tersebut, pasar modal Indonesia juga telah berkembang dengan basis investor dan perusahaan tercatat yang semakin besar. Hingga Juni 2026, jumlah perusahaan tercatat mencapai 957 perusahaan, jumlah investor mencapai 28,9 juta, dan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp9.897 triliun. Di tingkat ASEAN, Indonesia tercatat memiliki jumlah investor terbesar, jumlah perusahaan tercatat terbesar kedua, kapitalisasi pasar terbesar ketiga, serta rata-rata nilai transaksi harian terbesar kedua.
Namun demikian, Pemerintah memandang penguatan pasar modal ke depan tidak lagi semata-mata berfokus pada peningkatan skala, melainkan juga pada peningkatan kualitas, kedalaman, likuiditas, dan kepercayaan investor. Dari sisi supply, hingga Juli 2026 secara year-to-date terdapat tujuh perusahaan baru tercatat dengan dana IPO sekitar Rp2,16 triliun, sehingga masih terdapat ruang untuk memperkuat pipeline emiten berkualitas dan pembiayaan jangka panjang. Pada saat yang sama, investor semakin memperhatikan likuiditas, struktur kepemilikan, adequate free float, transparansi, tata kelola, serta kualitas keterbukaan informasi.
Pemerintah juga terus memperkuat reformasi pasar modal melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan instrumen investasi, termasuk PINTAR Reksa Dana dan ETF Emas, serta percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia.
Di luar pasar modal, penguatan iklim investasi juga dilakukan melalui deregulasi dan penyelesaian hambatan investasi lintas Kementerian/Lembaga. Melalui Satgas Debottlenecking, hingga 30 Juli 2026 telah diterima 170 aduan pelaku usaha dan 124 di antaranya telah diselesaikan, mencakup isu perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah menciptakan enabling environment dan memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha.
“Penguatan kepercayaan investor perlu diikuti peningkatan kualitas perusahaan tercatat sebagai penghubung antara pasar keuangan dan sektor riil. Perusahaan tercatat perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi agar penghimpunan dana dapat semakin optimal mendukung ekspansi usaha, investasi, inovasi, dan produktivitas,” tambah Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono, serta jajaran pengurus dan anggota Asosiasi Emiten Indonesia. (Iqbal)
Kepala BGN Sudaryono Berlakukan “Rules of 4 Hours” untuk Perketat Keamanan Pangan
Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu konsumsi makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap makanan MBG wajib dikonsumsi paling lambat empat jam setelah makanan tersebut matang sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, mengimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah untuk bersama-sama memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
“Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan empat jam setelah makanan itu matang. Kami mengimbau para siswa, para peserta didik, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi,” ujar Mas Dar pada Senin (10/8).
Menurutnya, pengecekan waktu konsumsi merupakan langkah sederhana namun penting dalam memastikan makanan yang diterima peserta didik tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Karena itu, makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi tidak boleh dikonsumsi.
“Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan,” tegasnya.
BGN menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. Ketentuan batas waktu konsumsi tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga aman dikonsumsi.
Mas Dar menegaskan, penerapan aturan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama sekolah, guru, dan peserta didik. Kepatuhan bersama terhadap waktu konsumsi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan risiko keamanan pangan sekaligus memastikan manfaat program diterima secara optimal.
“MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi. Insyaallah kami, Badan Gizi Nasional, terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik,” pungkas Mas Dar. (Tedy)
Kepala BGN Terus Gaungkan Prinsip Zero Tolerance dalam Program MBG
Jakarta, WaraWiri.net - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan pelayanan, pengawasan, monitoring, serta kolaborasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan bahwa aspek keamanan pangan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan MBG. Program pemenuhan gizi bagi masyarakat harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
“MBG ini harus aman, MBG ini harus bergizi,” tegas Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar seusai Rapat Pimpinan BGN pada Senin (10/8).
Menurutnya, BGN terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya risiko keamanan pangan. Pengawasan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari penyelenggara program hingga sekolah, guru, peserta didik, dan pihak terkait lainnya.
“Insyaallah kami, Badan Gizi Nasional, terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik,” ujar Mas Dar.
Mas Dar menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan pangan harus dilakukan secara bersama-sama. Kepatuhan terhadap ketentuan konsumsi makanan, termasuk memastikan makanan dikonsumsi dalam batas waktu yang telah ditentukan, menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah risiko yang tidak diinginkan.
BGN juga mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan MBG untuk dikonsumsi di rumah. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi dan kualitas makanan setelah berada di luar pengawasan penyelenggara tidak dapat dipastikan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keamanan pangan.
Komitmen zero tolerance terhadap kasus keracunan menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan MBG tidak sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa aman kepada seluruh penerima manfaat.
“Badan Gizi Nasional terus meningkatkan pelayanan, pengawasan, monitoring, dan kolaborasi dari semua pihak agar program ini berjalan dengan baik, dengan zero tolerance terhadap kasus keracunan,” pungkas Mas Dar. (Tedy)
Pasokan Global Pulih, ICP Juli 2026 Turun Jadi US$ 81,68 per Barel
Jakarta, WaraWiri.net - Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia ikut mengubah pergerakan harga minyak pada Juli 2026. Di Indonesia, pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) Juli sebesar US$ 81,68 per barel, turun US$ 1,77 dibandingkan bulan sebelumnya.
Perubahan ICP tersebut menjadi bagian dari dinamika harga minyak mentah di pasar internasional. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar global untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.
Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, dalam keterangannya di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo, Jakarta, Senin (10/8), menjelaskan bahwa ICP Juli turun dari US$ 83,45 per barel pada Juni 2026 menjadi US$ 81,68 per barel pada Juli 2026.
"Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar US$81,68 per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia," kata Laode.
Penurunan juga terjadi pada sejumlah harga minyak mentah utama dunia. Berikut perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Juli 2026:
- Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$1,77/bbl dari US$ 83,45/bbl menjadi US$ 81,68/bbl.
- Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,46/bbl dari US$ 84,43/bbl menjadi US$ 83,97/bbl.
- WTI (Nymex) turun sebesar US$ 2,57/bbl dari US$ 81,79/bbl menjadi US$ 79,22/bbl.
- Dated Brent turun sebesar US$ 2,06/bbl dari US$ 85,47/bbl menjadi US$ 83,41/bbl.
- Basket OPEC turun sebesar US$ 7,00/bbl dari US$ 89,75/bbl menjadi US$ 82,74/bbl (per tanggal 30 Juli 2026).
Menurut Laode, perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut adalah de-eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral.
Kondisi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai membaik juga disebut memengaruhi kepercayaan pasar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pemulihan sementara lalu lintas di Selat Hormuz mendorong kenaikan pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026 sehingga total pasokan mencapai 98,8 juta barel per hari.
Sejumlah faktor masih menjadi sumber ketidakpastian, termasuk potensi eskalasi militer dalam skala terbatas dan perubahan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi arah pergerakan harga minyak pada periode berikutnya.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak internasional. Formula ICP juga akan tetap diterapkan secara transparan agar mencerminkan dinamika pasar internasional serta tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas.
Pemantauan terhadap perubahan pasokan, kondisi geopolitik, dan perkembangan pasar global menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional. (Isna)
Butuh Bantuan di Jalan Tol? Layanan Polri 110 Kini Terintegrasi, Respons Lebih Cepat
Jakarta, WaraWiri.net - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya melalui layanan Polri 110 yang kini semakin mudah diakses, cepat dan responsif serta terintegrasi dalam pelayanan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya di ruas Tol.
Melalui layanan 110, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kepolisian dalam satu platform secara lebih praktis. Kehadiran fitur layanan Polri 110 juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat.
Melalui sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat mengenai kondisi darurat di jalan tol dapat diteruskan kepada jajaran kepolisian sesuai wilayah dan kebutuhan penanganannya. Dengan demikian, petugas yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dapat segera memberikan respons.
Kasubdit Wal dan PJR Korlantas Polri Kombes Pol. Ruben Verry Takaendengan, S.I.K. mengatakan, penguatan layanan berbasis digital 110 yang terintegrasi dengan layanan Ruas Tol merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian yang semakin mudah dan cepat.
“Korps Lalu Lintas Polri terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan responsif. Melalui 110 masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kepolisian di Ruas Tol,” ujar Kombes Pol. Ruben.
Menurutnya, layanan Polri 110 menjadi salah satu sarana penting yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara langsung dengan kepolisian ketika membutuhkan bantuan maupun menyampaikan informasi terkait situasi yang memerlukan kehadiran petugas.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kepolisian. Di jalan Tol Dengan sistem yang terintegrasi, laporan atau kebutuhan masyarakat dapat diterima dan diteruskan kepada jajaran yang memiliki kewenangan dan kedekatan wilayah untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Kombes Pol. Ruben.
Kombes Pol. Ruben menuturkan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat.
Kata Kombes Pol. Ruben, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Setiap informasi yang disampaikan melalui kanal pelayanan Polri 110 merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan keamanan keselamatan serta kelancaran Lalulintas , Karena itu, kami ingin memastikan setiap laporan masyarakat di jalan Tol mendapatkan respons dan penanganan yang tepat,” kata Kombes Pol. Ruben.
Polri juga terus mendorong seluruh jajaran untuk memberikan respons yang cepat dan profesional terhadap setiap laporan yang diterima. Integrasi layanan di jalan tol diharapkan dapat memperpendek waktu respons sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dari personel yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.
“Teknologi bukan sekadar soal aplikasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di jalan tol, Ukurannya adalah ketika masyarakat membutuhkan petugas, mereka (masyarakat) tahu harus menghubungi ke mana, mudah mengaksesnya, dan mendapatkan respons yang cepat,” tegasnya.
Adapun fitur layanan 110 Petugas dapat diunduh melalui Google Play Store pada perangkat Android. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepolisian.
Korps Lalu Lintas Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan 110 Petugas secara bijak sebagai sarana komunikasi dan pelayanan kepolisian. Dengan dukungan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, Korps Lalu Lintas Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, responsif dan dekat dengan masyarakat. (Candra)
Uji Kualitas Pelayanan dan Inovasi, Tim Kompolnas Gelar Visitasi Kompolnas Awards 2026 di Polda Kalteng
Kalimantan Tengah, WaraWiri.net - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terus bergerak aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja kepolisian di berbagai daerah. Pada Senin (10/08/2026), tim Kompolnas melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dalam rangka visitasi penganugerahan bergengsi, Kompolnas Awards 2026.
Rombongan tim penilai ini dipimpin langsung oleh Anggota Kompolnas, Dr. Yusuf, S.Ag., M.H. Dalam lawatannya, beliau turut didampingi oleh jajaran staf Kompolnas, yakni Nining Desiwati serta Kasubbag Persidangan dan Humas, Dr. Mardonna Lamtio, S.Pd., M.M.
Tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada pukul 13.35 WIB, rombongan langsung disambut hangat oleh Wakapolda Kalteng beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) dan Kapolresta Palangka Raya. Setelah penyambutan awal dan jamuan makan siang bersama, tim langsung bertolak menuju agenda utama.
Tepat pada pukul 15.00 WIB, tim Kompolnas tiba di Markas Komando (Mako) Polda Kalteng. Kehadiran mereka disambut dengan penghormatan penuh oleh jajaran pimpinan daerah yang hadir lengkap, mulai dari Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, unsur Forkopimda, hingga jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat.
Rangkaian acara visitasi ini berlangsung dengan sangat khidmat dan terstruktur. Kegiatan diawali dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu kebanggaan daerah, Kalteng Berkah, serta lantunan doa lintas agama demi kelancaran acara.
Setelah mendengarkan sambutan dari Kapolda dan Gubernur Kalteng, para hadirin disuguhkan dengan tayangan visualisasi video mengenai paparan laporan kesatuan yang disajikan oleh Karorena Polda Kalteng. Paparan ini menjadi landasan awal bagi tim penilai untuk melihat sejauh mana progres kinerja kepolisian di wilayah tersebut.
Memasuki agenda inti, Ketua Tim Kompolnas, Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., memberikan arahannya. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Kalteng beserta seluruh jajaran atas sambutan luar biasa yang diberikan kepada tim penilai.
"Kunjungan atau visitasi ini merupakan tahapan krusial sebagai bagian dari proses penilaian terhadap satuan kerja dan anggota Polri yang telah ditetapkan sebagai nominasi dalam Kompolnas Awards 2026," terang Dr. Yusuf di hadapan para pejabat yang hadir.
Beliau memaparkan bahwa visitasi ini pada dasarnya adalah proses verifikasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang nyata dan komprehensif mengenai implementasi kinerja, terobosan inovasi, kualitas pelayanan publik, tata kelola organisasi, hingga sejauh mana dampak program tersebut dirasakan oleh masyarakat luas.
Lebih lanjut, Dr. Yusuf mengingatkan kembali marwah institusinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Kompolnas memiliki tugas pokok yang sangat vital dalam melakukan fungsi pengawasan, pemantauan, serta penilaian terhadap kinerja dan integritas setiap anggota Polri.
"Kompolnas saat ini konsisten melaksanakan fungsinya sebagai pengawas eksternal Polri. Tujuan utama dari pengawasan ini bukanlah mencari kesalahan, melainkan untuk bersama-sama membangun dan mendorong institusi Polri ke arah yang jauh lebih baik," tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan fakta di lapangan, evaluasi tidak hanya berhenti di tingkat Polda. Tim Kompolnas diagendakan akan turun langsung memverifikasi keaslian inovasi dan praktik baik di tingkat resor dan sektor.
Rombongan penilai ini dijadwalkan akan melanjutkan visitasi ke Polres Barito Selatan, dengan fokus pada Polsek Dusun Selatan, serta meninjau kinerja jajaran Polres Kotawaringin Barat. Kegiatan penyambutan di Polda Kalteng ini pun akhirnya ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan sesi foto bersama yang penuh keakraban. (Candra)
Perkuat Sinergi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Kanawil Ditjenpas Jambi Sepakati Nota Kesepakatan dengan Pemkab Muaro Jambi
Jambi, WaraWiri.net - Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi sepakati Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi tentang penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kerja sama tersebut ditandatangani Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, dan Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, Selasa (11/8).
Nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjenpas Jambi dan Pemkab Muaro Jambi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diarahkan pada penguatan pembinaan kemandirian Warga Binaan, peningkatan kemitraan strategis, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Irwan menyampaikan Pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan, serta kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi dengan Pamkab Muaro Jambi juga membuka peluang yang lebih luas dalam pengembangan program pembinaan, khususnya pada sektor keterampilan, produktivitas, dan pemberdayaan ekonomi Warga Binaan.
“Nota Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat penyelenggaraan Pemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi. Kami ingin memastikan pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan tidak berhenti di Lapas, tetapi berlanjut menjadi bekal kemandirian ketika mereka kembali ke tengah masyarakat,” ujar Irwan.
Selaku Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Pihaknya memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pemkab Muaro Jambi menyambut baik Nota Kesepakatan ini. Kita ingin membangun sinergi yang konkret, terutama dalam memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada Warga Binaan agar mereka memiliki keterampilan, kemandirian, dan kesempatan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat,” ujar Bambang.
Melalui Nota Kesepakatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Jambi bersama Pemkab Muaro Jambi diharapkan membangun kemitraan strategis berkelanjutan sekaligus memperkuat peran Pemasyarakatan dalam mewujudkan pembinaan Warga Binaan produktif, mandiri, dan siap kembali ke masyarakat. (Evi)
Bekali Generasi Muda dengan Pengalaman, Lapas Kolonodale Sambut Peserta MagangHub
Sulawesi Tengah, WaraWiri.net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kolonodale sambut 17 peserta Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan laksanakan kegiatan magang di lingkungan Lapas Kolonodale. Kegiatan penyambutan dilaksanakan di Aula Lapas Kolonodale, Selasa (11/8) sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan program magang.
Melalui kegiatan magang ini, Lapas Kolonodale beri ruang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman sekaligus mengenal dunia kerja di lingkungan Pemasyarakatan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta diperkenalkan lingkungan kerja dan pelaksanaan tugas di Lapas Kolonodale. Selanjutnya, peserta akan jalani kegiatan magang sesuai dengan bidang dan penempatan masing-masing.
Program MagangHub diharapkan dapat jadi sarana bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan sekaligus memahami nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan etika di lingkungan kerja.
Lapas Kolonodale menyambut baik kehadiran para peserta MagangHub dan memberikan lingkungan pembelajaran yang positif selama pelaksanaan program. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya diharapkan memperoleh pengalaman teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, adaptasi, dan profesionalisme.
Kepala Lapas Kolonodale, Bambang Hari Widodo, menyampaikan bahwa program magang merupakan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal dunia kerja secara langsung sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki.
“Kami menyambut baik kehadiran para peserta MagangHub di Lapas Kolonodale. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, menambah pengalaman, serta membangun sikap disiplin dan profesional. Semoga selama berada di sini, para peserta mendapatkan pengalaman yang bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja,” ujar Bambang.
Sementara itu, salah satu peserta MagangHub, Dyah Farah Amanda, mengungkapkan rasa antusiasnya mengikuti program magang di Lapas Kolonodale. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman baru untuk belajar dan mengenal dunia kerja secara lebih dekat.
“Saya sangat senang dan antusias bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program MagangHub di Lapas Kolonodale. Ini menjadi pengalaman baru bagi saya untuk belajar langsung di lingkungan kerja, mengenal tugas-tugas yang ada, serta menambah wawasan dan keterampilan. Semoga selama mengikuti magang, saya bisa mendapatkan banyak pengalaman dan memberikan kontribusi yang baik,” ujar Dyah.
Kehadiran 17 peserta MagangHub diharapkan dapat menciptakan sinergi positif antara Lapas Kolonodale dan generasi muda. Di sisi lain, para peserta juga diharapkan mampu memberikan ide, kreativitas, dan semangat baru dalam mendukung berbagai kegiatan di lingkungan Lapas.
Program MagangHub menjadi momentum bagi para peserta untuk belajar dan berkarya, sekaligus memperluas wawasan mengenai tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Dengan pengalaman yang diperoleh selama menjalani magang, para peserta diharapkan semakin siap menghadapi dunia kerja dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (Evi)
Jelang Sidang Tahunan, Pimpinan MPR Silaturahmi Kebangsaan ke BPK
Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono mengunjungi Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR RI.
Rombongan Pimpinan MPR RI diterima Ketua BPK RI Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan akrab. Selain membicarakan soal Sidang Tahunan MPR RI, juga membahas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Silaturahmi Kebangsaan Jelang Sidang Tahunan MPR RI
Usai pertemuan, Ahmad Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum menyampaikan undangan kepada Pimpinan BPK untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI yang rencananya akan digelar Jumat, 14 Agustus 2026.
“Alhamdulillah hari ini Pimpinan MPR RI bersilaturahmi dengan Pimpinan BPK RI. Kami berbahagia Ibu Ketua BPK bersama Wakil Ketua BPK serta jajaran bisa menerima kami dalam silaturahmi kebangsaan ini,” kata Ahmad Muzani.
Sidang Tahunan MPR RI, lanjutnya, menjadi salah satu momentum penting dalam agenda kenegaraan. Dalam forum tersebut, BPK juga diharapkan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam pertemuan itu, pembahasan juga menyentuh peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Penguatan Tata Kelola Keuangan Negara
Ahmad Muzani mengapresiasi adanya kecenderungan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dari semakin banyaknya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kementerian, serta lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tentu ini adalah kabar yang menyenangkan,” ujar Ketua MPR RI.
Ia menjelaskan, opini WTP menunjukkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan serta bukti-bukti keuangan yang diperiksa. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Ahmad Muzani berharap perbaikan tersebut terus berlanjut sehingga tata kelola keuangan negara semakin akuntabel, efektif, dan efisien.
BPK Dukung Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI
Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengapresiasi kunjungan Pimpinan MPR RI sekaligus menyambut baik undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 mendatang.
“Kami sangat mengapresiasi Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang melakukan kunjungan silaturahmi kebangsaan kepada kami. Besar harapan kami adalah kelancaran dan kesuksesan pada tanggal 14 Agustus nanti,” kata Isma.
Isma mengatakan, dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga turut berdiskusi mengenai tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia menyebut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK perlu ditindaklanjuti oleh setiap entitas yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan, sehingga perbaikan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara berkelanjutan.
Diungkapkan Isma, pertemuan dengan Pimpinan MPR berlangsung dalam suasana santai dan tidak membahas persoalan yang pelik. Silaturahmi tersebut lebih diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Kami berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini,” tandasnya.
Selain Pimpinan MPR RI, hadir dalam kunjungan tersebut Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Heri Herawan serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. (Deni)
MPR: Tata Ulang Sistem Pendidikan Agar Mampu Atasi Kesenjangan Lulusan dan Lapangan Kerja
Jakarta, WaraWiri.net - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penataan ulang sistem pendidikan agar mampu menjawab kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan lapangan kerja.
Pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada logika pasar semata, tetapi harus mampu melahirkan manusia yang kritis, berbudaya, dan memiliki karakter, sebagaimana cita-cita Ki Hajar Dewantara.
"Sistem pendidikan kita saat ini sedang berada di persimpangan jalan dan membutuhkan transformasi untuk tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kapasitas berpikir dan mampu mengaplikasikan ilmu mereka," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8).
Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB UI) yang terbit dalam Labor Market Brief Volume 7, Nomor 7, Juli 2026, ISSN 2808-2060, mengungkap tren overeducation yang dialami para sarjana.
Sistem Pendidikan dan Fenomena Overeducation
Tren overeducation adalah fenomena ketika lulusan bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat pendidikan setinggi yang dimilikinya.
Berdasarkan laporan itu, sekitar 8,01 juta lulusan sarjana di Indonesia bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka, atau di bawah standar (underemployment).
Data dari LPEM FEB UI ini menjadi alarm serius terjadinya kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja nasional.
Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja terdidik lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tinggi.
Kesenjangan Sistem Pendidikan dan Lapangan Kerja
Menurut Lestari, kondisi itu terjadi karena salah satu masalahnya adalah lemahnya hubungan antara program pendidikan, kompetensi lulusan, dan kebutuhan pemberi kerja.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa perlu sinergi kolektif untuk menata ulang sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan ekonomi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan.
Menurut Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, diperlukan perencanaan yang matang antara perluasan akses pendidikan tinggi dengan penciptaan lapangan kerja profesional yang produktif.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah lulusan, tetapi dari kemampuan mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam memperkuat fondasi pertumbuhan perekonomian nasional. (Deni)
Pendaftaran Merdeka Run Dibuka Rabu 12 Agustus 2026, Siap Lari 8K dari Istana Merdeka
Jakarta, WaraWiri.net - Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) kembali mengajak masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan cara yang sehat, aktif, dan penuh semangat melalui Merdeka Run 2026.
Mengusung gagasan “Bangun, Bergerak, Merdeka”, ajang lari Merdeka Run 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026, dimana para peserta akan berlari menempuh jarak 8 kilometer, dari titik start di Istana Merdeka Jakarta.
Pendaftaran Merdeka Run akan dibuka pada Rabu, 12 Agustus 2026 Pukul 17.00 WIB melalui laman www.merdekarun.id.
Tak hanya berlari bersama, rangkaian acara juga akan diramaikan dengan UMKM, festival kuliner, atraksi drone, dan penampilan para musisi. Berbagai kegiatan tersebut dihadirkan untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 RI sekaligus mengajak masyarakat menikmati momen kemerdekaan bersama keluarga, komunitas, dan masyarakat lainnya.
Jangan lewatkan kesempatan untuk mendaftar dan menjadi bagian dari keseruan Merdeka Run, salah satu momentum untuk menghidupkan semangat kemerdekaan melalui olahraga sekaligus mempertemukan masyarakat, komunitas, dan para pecinta olahraga dalam suasana yang meriah dan penuh kebersamaan.
Masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru terkait Merdeka Run melalui Instagram @merdekarun_indonesia dan Instagram @kemenpora. (Ros)
Alun-alun Bandung Dibuka 17 Agustus, Pemkot Bandung Siapkan Pesta Rakyat dan Lomba
Bandung, WaraWiri.net - Pemerintah Kota Bandung memastikan kawasan Alun-alun Bandung akan kembali dibuka untuk masyarakat pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pembukaan tersebut akan dirangkaikan dengan pesta rakyat dan berbagai perlombaan yang dapat diikuti masyarakat secara langsung.
“Setelah upacara 17-an kita akan pesta rakyat 17-an di Alun-alun. Alun-alun akan dibuka pada tanggal 17 Agustus. Kita akan pesta 17-an di sana,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa 11 Agustus 2026.
Menurutnya, kegiatan tersebut akan dikemas sebagai pesta rakyat yang santai dan menghibur. Sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan seperti lomba makan kerupuk dan balap karung menjadi bagian dari kegiatan yang disiapkan.
“Pesta rakyatlah, balap kerupuk, lomba makan kerupuk. Pokoknya pesta rakyat, semuanya seseruan di sana,” katanya.
Farhan mengatakan, kegiatan tersebut bukan kompetisi serius, melainkan ruang bagi warga untuk merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama.
Ia bahkan meminta masyarakat tidak terlalu kompetitif dalam mengikuti perlombaan karena tujuan utamanya adalah menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan.
“Tong kompetitif teuing, da ieu mah moal asup olimpiade. Resepeun hungkul ieu mah,” ujarnya sambil berseloroh.
Warga yang ingin mengikuti perlombaan juga tidak perlu melakukan pendaftaran jauh-jauh hari. Pendaftaran akan dilakukan langsung di lokasi kegiatan.
“Boleh, langsung di lokasi,” kata Farhan.
Ia juga memastikan akan ada hadiah bagi warga yang mengikuti perlombaan. Farhan menyebut hadiah tersebut disiapkan untuk menambah semarak pesta rakyat.
Selain itu, Pemkot Bandung akan memberlakukan sejumlah aturan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan Alun-alun setelah dibuka.
Aturan utama yang harus dipatuhi masyarakat adalah menjaga kebersihan serta tidak makan dan merokok di area tertentu.
“Aturan khusus mah yang paling penting enggak boleh makan, enggak boleh ngerokok. Bermain-main mah boleh. Jaga kebersihan,” ujarnya.
Untuk perlombaan tertentu seperti balap karung, peserta juga akan menyesuaikan dengan ketentuan permainan, termasuk soal penggunaan alas kaki.
Farhan optimis kawasan Alun-alun Bandung dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dengan baik setelah dilakukan perbaikan.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan fasilitas kembali rusak akibat digunakan untuk kegiatan masyarakat, Farhan mengatakan Pemkot Bandung siap melakukan perbaikan jika memang terjadi kerusakan.
“Enggak, mun rusak deui mah sikat deui weh ku urang,” katanya.
Farhan berharap, pembukaan kembali Alun-alun Bandung tidak hanya menjadi momentum perayaan kemerdekaan, tetapi juga menghidupkan kembali ruang publik sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas masyarakat.
Dengan konsep pesta rakyat, Pemkot Bandung ingin menghadirkan perayaan 17 Agustus yang sederhana, meriah, dan dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat.
“Pokokna mah resepeun, insyaallah. Pesta rakyat,” pungkas Farhan. (Ilham)
Rakortek BNPB 2026, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Bogor, WaraWiri.net - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun 2026 untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam sinkronisasi program penanggulangan bencana berbasis kapasitas daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Aston Hotel and Resort, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, Selasa (11/8/2026).
Rakortek yang berlangsung selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Agustus 2026, diikuti 120 peserta perwakilan dari 37 provinsi, di antaranya 41 perwakilan Bapperida provinsi, 32 BPBD provinsi, serta 37 komponen lainnya.
Rakortek ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara BNPB, BPBD, serta para pemangku kepentingan guna meningkatkan indeks ketahanan bencana yang berdampak pada penurunan risiko bencana sekaligus mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
“Rakortek ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyelaraskan semua kebijakan pusat dan daerah agar sejalan. Selain itu, menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penanganan bencana memerlukan keterlibatan banyak faktor dan elemen agar dapat terintegrasi secara utuh dan selaras dengan arah pembangunan nasional,” kata Rustian.
Rustian menilai, integrasi peta risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk menciptakan bangsa Indonesia yang lebih tangguh.
Menurutnya, pembangunan berbasis ketangguhan membutuhkan kolaborasi multidisiplin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media.
Selanjutnya, sinergitas yang terbangun dinilai penting untuk menyatukan sumber daya, memperkuat literasi kesiapsiagaan, serta mempercepat respons dalam menghadapi bencana.
Dengan kerja sama yang terintegrasi, pengelolaan bencana diharapkan dapat bergeser dari sekadar penanganan krisis menjadi budaya pengurangan risiko bencana yang melekat dalam kehidupan masyarakat.
Capaian Indeks Ketahanan Bencana (IKB) Kota Bogor yang berada di urutan ketiga se-Jawa Barat diharapkan dapat menginspirasi para peserta untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan bencana.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo yang hadir mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyampaikan, dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi Rakortek merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan, karena menjadi bagian dari penyelenggaraan forum nasional yang strategis.
“Semua memahami bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saat bencana terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perencanaan, penguatan kapasitas, koordinasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” kata Eko.
Menurutnya, menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, memperkuat kapasitas lokal, serta memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat merupakan bagian dari keberhasilan penanggulangan bencana.
Setiap daerah memiliki karakteristik risiko, sumber daya, kelembagaan, kemampuan fiskal, kondisi geografis, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis kapasitas daerah yang adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. (Burhan)
Sinergi TNI AL dan Akademisi Perkuat Pemahaman Hukum Laut Internasional
Surabaya, WaraWiri.net - Kepala Dinas Hukum Komando Daerah Angkatan Laut (Kadiskum Kodaeral) V Kolonel Laut (H) Suhadirman, S.H., menghadiri kegiatan ISILL Academy on Law of The Sea yang diselenggarakan oleh Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL) bekerja sama dengan Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Senin (10/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 10 hingga 13 Agustus 2026 tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga mahasiswa. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas keilmuan di bidang hukum laut internasional.
Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL) Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., mengatakan bahwa kegiatan ISILL Academy on Law of The Sea menghadirkan sejumlah narasumber dan pakar hukum laut internasional, baik dari Indonesia maupun mancanegara.
Sejumlah pakar yang hadir sebagai narasumber antara lain Prof. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han)., Prof. Stuart Kaye, OAM, Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., R. Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D., Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Agung Pramono, S.H., M.Hum., Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., M.H., Assoc. Prof. Hazmi Mohd Rusli, I Made Arsana, S.T., M.E., Ph.D., serta Andy Aron, S.H.
Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas keilmuan di bidang hukum laut memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
"Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan yang mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas di bidang hukum laut internasional sangat penting untuk mengamankan batas teritorial, melindungi kekayaan sumber daya alam, serta memperkuat posisi diplomasi maritim Indonesia di kancah global," ujarnya.
Ketua Panitia ISILL Academy on Law of The Sea, Kolonel Laut (Purn.) Dr. Budi Pramono, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pembelajaran secara teoritik, tetapi juga menghadirkan pengalaman praktik bagi para peserta.
Pada hari terakhir pelaksanaan, para peserta dijadwalkan mendapatkan pengalaman on board KRI Bima Suci. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai aspek hukum laut sekaligus memperkenalkan dimensi praktik kemaritiman.
Perpaduan antara pembelajaran akademik dan pengalaman praktik tersebut diharapkan mampu memberikan kesan serta pengalaman baru bagi para peserta, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya hukum laut dalam mendukung kepentingan maritim nasional. (Slamet)
Panglima TNI Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Informasi yang Belum Terverifikasi
Jakarta, WaraWiri.net - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang berlangsung secara tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Usai rapat, Panglima TNI menjawab pertanyaan awak media terkait beredarnya isu yang meresahkan masyarakat. Panglima TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," tegas Panglima TNI.
Panglima TNI juga menambahkan himbauannya agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa serta memastikan TNI terus hadir menjaga keamanan melalui patroli di berbagai wilayah.
"Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat.," ujar Panglima TNI.
TNI bersama Polri dan berbagai elemen masyarakat terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan nasional serta memastikan situasi dan kondisi tetap aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. (Slamet)
Rudy Susmanto Dorong Tour de Malasari Jadi Event Tahunan dan Penggerak Pariwisata
Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Tour de Malasari sebagai agenda tahunan sekaligus mendorong Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Tour de Malasari seri kedua yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Minggu (9/8/2026).
Rudy Susmanto mengatakan, penyelenggaraan Tour de Malasari menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Bogor kepada masyarakat luas.
Terlebih, kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.
“Saya berbangga memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Alhamdulillah, Tour de Malasari seri kedua ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada peserta dari mancanegara,” ujar Rudy.
Menurutnya, Desa Malasari memiliki potensi alam yang luar biasa karena berada di kaki Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kondisi alam yang masih asri, udara yang bersih dan segar, serta perkebunan teh yang alami menjadi daya tarik tersendiri yang perlu terus dipromosikan.
Rudy Susmanto juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membuka akses dan mengembangkan potensi wilayah.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malasari mulai dilakukan pada 2025, setelah puluhan tahun wilayah tersebut belum mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan.
“Datanglah ke Kabupaten Bogor. Kita semuanya berjuang dari Bogor untuk membangun bangsa Indonesia,” katanya.
Rudy menambahkan, Tour de Malasari telah disepakati sejak seri pertama sebagai agenda rutin tahunan.
Memasuki seri kedua tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan pelaksanaan seri ketiga pada 2027 dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik.
“Dari awal seri pertama, kita sudah sepakat menjadikannya agenda rutin event tahunan. Tahun depan masuk seri ketiga. Mudah-mudahan dengan infrastruktur jalan yang lebih lebar dan penerangan jalan umum, insyaallah sudah terpasang semua,” jelasnya.
Ia berharap pengembangan Desa Malasari tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan event, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, masyarakat didorong untuk memanfaatkan rumah tinggal sebagai homestay bagi wisatawan yang datang.
“Kita ingin Desa Malasari dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor, dengan keindahan alam yang luar biasa dan keramahan masyarakat yang luar biasa. Kalau ingin merasakan menjadi warga Desa Malasari, datang ke Malasari,” ungkap Rudy.
Selain homestay, kata Rudy, Desa Malasari juga memiliki sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk camping, overland, serta berbagai aktivitas olahraga yang dapat menjadi daya tarik wisata.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan rencana pengembangan rute Tour de Malasari pada 2027. Pemerintah Kabupaten Bogor tengah merencanakan konektivitas antara Desa Cianten dan Desa Malasari untuk menghubungkan dua kawasan perkebunan teh besar di Kabupaten Bogor.
“Untuk rute baru akan kita bicarakan kembali, karena 2027 kita merencanakan menghubungkan Desa Cianten dengan Desa Malasari. Jadi dua kebun teh besar akan kita satukan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Ia berharap rencana tersebut dapat mendapat respons positif dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi sehingga konektivitas wisata dapat dikembangkan hingga Pelabuhan Ratu dan selanjutnya terhubung dengan wilayah Lebak, Banten.
“Kalau ini bisa terwujud, tentunya menjadi jalan wisata Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak, Banten,” pungkasnya. (Tedy)
Rudy Susmanto Ingatkan Persatuan Adalah Benteng Pertahanan Terakhir Bangsa
Bogor, WaraWiri.net - Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk memperkuat persatuan dan menyatukan berbagai perbedaan sebagai modal utama dalam membangun daerah dan bangsa Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Bupati Rudy saat mengikuti kegiatan penjemputan bendera pusaka milik Pemerintah Kabupaten Bogor, di Desa Malasari, Nanggung, Ahad (9/8).
Menurutnya, momentum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat terhadap semangat perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Rudy menegaskan, persatuan merupakan benteng pertahanan terakhir bangsa Indonesia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus menjaga kebersamaan dan tidak membiarkan perbedaan berkembang menjadi perpecahan.
“Benteng pertahanan terakhir bangsa kita adalah persatuan. Musuh utama bangsa kita adalah perpecahan. Mari kita bersatu padu, menyatukan segala perbedaan, menyatukan segala kekuatan yang ada untuk membangun Bogor, untuk membangun bangsa Indonesia,” tandasnya.
Ia mengatakan, semangat persatuan tersebut menjadi semakin penting untuk terus diwariskan kepada generasi penerus. Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah kemerdekaan diproklamasikan, tetapi harus dilanjutkan melalui pengabdian dan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan penjemputan bendera pusaka. Ia menilai, perjalanan menuju Desa Malasari yang tidak dekat menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih, saya mengapresiasi perjalanan bapak dan ibu ke Desa Malasari yang tidak dekat. Tetapi disitulah yang menggugah hati, menggugah pikiran kita semua. Bahwa masih ada semangat jiwa nasionalisme, masih ada semangat patriotik dalam hati dan jiwa kita,” ungkapnya.
Rudy berharap semangat perjuangan yang tercermin melalui bendera pusaka dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengisi kemerdekaan dengan karya dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, penjemputan bendera pusaka menjadi simbol untuk kembali menjemput semangat para pejuang dan pahlawan yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.
“Mudah-mudahan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita jemput semangat-semangat para pejuang, semangat para pahlawan yang tertuang dalam bendera pusaka yang akan kita bawa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih, kita gelorakan semangat kemerdekaan bersama-sama,” pungkasnya. (Tedy)
Komisi XIII DPR RI Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional
Jakarta, WaraWiri.net - Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Menurutnya, pemberian status WNI tidak boleh sekadar didasarkan pada alasan praktis seperti status atlet, investasi, maupun ikatan pernikahan.
"Menjadi warga negara itu bukan hanya soal utilitarian untuk jadi atlet, menanam investasi, menikah, atau bahkan penguasaan aset. Seseorang yang memilih menjadi WNI harus sadar dan mau mengintegrasikan dirinya secara totalitas bukan hanya status hukum, tetapi juga budaya, nilai sosial, hingga falsafah Pancasila," ujar Willy melalui rilis yang disampaikan kepada Parlemetaria di Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Ia membandingkan proses naturalisasi di sejumlah negara lain yang menerapkan standar ketat. Australia, misalnya, mensyaratkan masa residensi yang panjang, kontribusi pajak, serta ujian integrasi budaya. Sementara di Swiss, pemohon wajib tinggal selama belasan tahun dan menjalani evaluasi langsung dari komunitas lokal terkait sejauh mana mereka terasimilasi secara kultural.
Dirinya pun menekankan pentingnya pengawasan agar kewarganegaraan Indonesia tidak dimanfaatkan untuk menguasai sumber daya strategis. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi membiarkan wilayah pesisir pantai dikuasai oleh WNI hasil naturalisasi yang mengabaikan kepentingan nasional, serta menghindarkan negara dari kerugian sosial dan ekonomi akibat proses pewarganegaraan yang longgar.
Dukungan dari Komisi XIII DPR RI ini merespons langkah Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang sebelumnya mengumumkan rencana pengetatan aturan naturalisasi biasa.
Dalam kesempatan terpisah pada Jumat (7/8/2026) lalu, Supratman mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan indikasi sejumlah permohonan naturalisasi diajukan oleh WNA yang telah memiliki usaha di Indonesia tanpa menyertakan anggota keluarga inti.
Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa tujuan permohonan menjadi WNI bukan semata-mata untuk mengamankan aset bisnis atau memperoleh Hak Milik atas tanah di Indonesia. (Dinda)
Puan Minta Kebakaran Bromo Segera Ditangani, Keselamatan Warga yang Utama
Jakarta, WaraWiri.net - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo hingga dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026).
Seperti diketahui, karhutla di kawasan Bromo yang dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu terus meluas hingga membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata, baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Kebakaran di kawasan Bromo selama sepekan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga hari ini, api diketahui masih berkobar cukup hebat dan membakar sejumlah vegetasi kering di kawasan Bromo. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman kebakaran.
Terkait hal tersebut, Puan meminta Pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo memiliki satu komando yang kuat, dukungan personel dan peralatan yang memadai.
“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain. Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tutur Puan.
Puan mengingatkan, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif agar pemadaman darat dan udara diarahkan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memiliki peta yang jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang memiliki risiko erosi dan degradasi lanjutan.
Menurut Puan, pemulihan kawasan Bromo tidak boleh disederhanakan menjadi hanya sekadar penanaman kembali pohon atau vegetasi.
“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.
Puan pun menilai, penutupan total kawasan Bromo juga memiliki konsekuensi ekonomi yang harus mulai dihitung Pemerintah sejak sekarang. Sebab Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan sehingga penutupan total dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.
Karena itu, kata Puan, Pemerintah perlu segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.
“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.
Dalam jangka panjang, Puan meminta Pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.
“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.
Puan merinci, pemetaan mulai dari tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.
“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.
Di sisi lain, Puan meminta Pemerintah memantau kondisi taman nasional maupun kawasan hutan dan lain yang mengalami karhutla. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi yang utama.
Hal ini disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan sudah hampir mendekati permukiman warga.
Kencangnya angin di lokasi kebakaran membuat api di lahan gambut itu cepat menjalar. Hingga Jumat (7/8), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalteng.
Menurut Puan, hal tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata persoalan lingkungan. Karena ketika api mulai memasuki ruang hidup masyarakat, persoalannya disebut berubah.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.
Puan juga menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan, karhutla di Kalteng bukan kejadian sporadis namun ada indikasi kesengajaan.
“Kondisi tersebut memperlihatan banwa persoalan karhutla membutunkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.
Oleh karenanya, Puan mendorong Pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.
Puan juga menekankan pentingnya siaga bencana karhutla bagi masyarakat sekitar kawasan yang terbakar mengingat kebakaran hebat dapat menyebabkan kabut asap yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk,” ucap Puan.
“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya. (Dinda)
