Menkeu Sampaikan Bentuk Dukungan Pemerintah pada Pertumbuhan Industri Otomotif Tanah Air

Menkeu Sampaikan Bentuk Dukungan Pemerintah pada Pertumbuhan Industri Otomotif Tanah Air. (Dok. Kemenkeu)

Tangerang, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertumbuhan industri otomotif Indonesia menuju era kendaraan rendah emisi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam empat tahun terakhir, pangsa pasar kendaraan listrik meningkat hampir 15 kali lipat.

Ke depan, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan adopsi kendaraan listrik, tetapi juga memastikan transisi tersebut mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah domestik, dan memperkuat daya saing industri nasional. 

Sejalan dengan upaya tersebut, Menkeu memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan paket stimulus baru untuk kendaraan listrik, termasuk dukungan bagi sekitar 500 ribu sepeda motor listrik dan mobil listrik berupa insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.

“Presiden Prabowo ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak secara signifikan. Itulah sebabnya kita terus mendorong pengembangan kendaraan listrik. Kebijakan ini tidak akan dihentikan, justru akan terus dilanjutkan,” jelas Menkeu dalam GAIKINDO International Automotive Conference di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa (04/08).

Selain memberikan insentif fiskal, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki iklim investasi agar proses investasi industri menjadi lebih cepat dan efisien. Menkeu menceritakan pengalaman percepatan investasi Hyundai menjadi salah satu contoh keberhasilan penyederhanaan birokrasi, di mana proses mulai dari penyampaian komitmen investasi hingga peletakan batu pertama pabrik dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar empat bulan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menkeu juga mengundang produsen otomotif global untuk memperbesar investasi di Indonesia, termasuk memindahkan fasilitas produksi regional ke Indonesia dengan dukungan berbagai insentif yang kompetitif. Industri otomotif dinilai memiliki posisi strategis karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dan didukung kapasitas produksi terpasang mencapai sekitar 2,6 juta kendaraan per tahun. 

Selain itu, sektor ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai industri lainnya seperti baja, elektronik, bahan kimia, logistik, hingga sektor keuangan.

Peningkatan permintaan kendaraan juga sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga pasar otomotif domestik turut berkembang. Oleh sebab itu, Menkeu mengatakan bahwa berbagai kebijakan ekonomi diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan pasar yang semakin kuat bagi industri otomotif.

“Saya akan memperbaiki iklim investasi, sehingga Anda bisa berbisnis dengan baik dan memberi keuntungan yang baik. Jadi itu timbal balik. Saya ingin Indonesia menjadi base production for car manufacturers in the region and exported to regions or to the global countries, to the global economies,” tandas Menkeu.

Menutup paparannya, Menkeu juga menekankan pentingnya peningkatan inovasi untuk daya saing industri masa depan. Dengan dukungan sumber daya, pasar domestik yang besar, serta talenta yang dimiliki, Indonesia diyakini memiliki modal kuat untuk membangun industri otomotif yang lebih bersih, lebih cerdas, lebih efisien, dan berdaya saing global.

“Mari kita jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, karena jika ini terjaga, maka industri otomotif juga akan maju,” pungkas Menkeu. (Tedy)

Share:

Read More

BI Dorong Kerangka Kebijakan Terintegrasi Hadapi Fragmentasi Global dan Transformasi Digital

BI Dorong Kerangka Kebijakan Terintegrasi Hadapi Fragmentasi Global dan Transformasi Digital. (Dok. Bank Indonesia)

Bali, WaraWiri.net - Fragmentasi geoekonomi, transformasi digital, hingga meningkatnya risiko sistemik membuat pendekatan kebijakan yang selama ini berjalan secara sektoral tidak lagi memadai. Bank sentral kini dituntut mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar keuangan, hingga koordinasi fiskal.

Pesan tersebut disampaikan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat membuka Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-20 dan Call for Papers di Bali, yang tahun ini mengangkat tema “Central Banking at the Crossroads of Geoeconomic Fragmentation, Digital Transformation, and Systemic Risks".

Destry menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan tersebut, riset bank sentral perlu diarahkan pada empat agenda prioritas. Pertama, memperkuat pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter di tengah fragmentasi geoekonomi. Kedua, memperdalam analisis mengenai keuangan digital dan implikasi perkembangan sistem pembayaran digital, kecerdasan artifisial (AI), fintech, aset kripto, serta mata uang digital terhadap kebijakan bank sentral. Ketiga, mengembangkan pengukuran risiko sistemik dan pengawasan makrofinansial yang mampu mengantisipasi risiko siber, perubahan iklim, likuiditas, hingga risiko lintas negara. Keempat, memperkuat kredibilitas kelembagaan dan komunikasi kebijakan sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik.

"Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem riset yang berkualitas dan relevan bagi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global," tegas Destry.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menekankan bahwa ketidakpastian global yang semakin kompleks menuntut penguatan koordinasi kebijakan. Dalam menghadapi trilema kebijakan antara stabilitas nilai tukar, mobilitas arus modal, dan independensi kebijakan moneter, kebijakan moneter tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu didukung oleh kebijakan fiskal, makroprudensial, serta pengelolaan likuiditas yang saling melengkapi.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antarlembaga menjadi kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam konferensi ini. Pada aspek fragmentasi geoekonomi, para akademisi menyoroti meningkatnya peran guncangan global terhadap kebijakan moneter, perdagangan, dan investasi, yang menuntut penguatan koordinasi kebijakan, pemanfaatan analisis berbasis skenario (scenario analysis), serta kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung ketahanan investasi.

Di bidang transformasi digital, diskusi mengulas pesatnya perkembangan digitalisasi, kecerdasan artifisial (AI), dan inovasi keuangan yang mengubah sistem pembayaran, uang, dan pasar keuangan. Para pembicara juga membahas berbagai model uang digital, termasuk stablecoins, tokenized deposits, dan wholesale central bank digital currencies (CBDC), serta pentingnya membangun ekosistem keuangan digital yang lebih efisien, saling terhubung (interoperable), dan tangguh (resilient) di masa depan.

Konferensi internasional BMEB dihadiri oleh peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional. Forum ini menjadi momentum bagi akademisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara berbagi pemikiran dan pengalaman untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi global. 

Partisipasi pada Call for Papers BMEB tahun ini mampu menghimpun 354 naskah lengkap dari 34 negara. Melalui forum ini, Bank Indonesia terus memperkuat kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan guna menghasilkan riset yang relevan bagi perumusan kebijakan berbasis bukti di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global. (Dimas)

Share:

Read More

Kabupaten Samosir Percepat Akreditasi Perpustakaan Guna Perkuat Layanan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Samosir Percepat Akreditasi Perpustakaan Guna Perkuat Layanan Perpustakaan Daerah. (Dok. Perpusnas)

Jakarta, WaraWiri.net - Dalam rangka memperkuat layanan perpustakaan daerah, Pemerintah Kabupaten Samosir lakukan audiensi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk membahas percepatan akreditasi perpustakaan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Samosir, Advent Sitindaon menjelaskan bahwa pengembangan perpustakaan di daerahnya sempat terkendala perubahan kelembagaan dan keterbatasan anggaran.

Menurutnya, proses akreditasi belum dapat dilaksanakan ketika urusan perpustakaan masih dilebur ke dalam sekretariat daerah. Baru pada 2026, kelembagaan perpustakaan kembali berdiri sebagai dinas tersendiri sehingga berbagai program pengembangan dapat dilanjutkan.

"Karena ketika masih berbentuk bagian di Sekretariat Daerah, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Baru pada tahun 2026 dikembalikan lagi menjadi dinas," jelas Advent, Selasa (4/8/2026).

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar mengakui bahwa efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program literasi. Namun, Perpusnas tetap memprioritaskan pendampingan kepada daerah, termasuk percepatan akreditasi perpustakaan yang menjadi salah satu syarat pengajuan DAK.

"Nanti tim kami akan kami kirim ke sana, sehingga bisa mendampingi prosesnya. Harapannya, dalam beberapa bulan ke depan proses tersebut bisa segera selesai, sehingga pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2027 dapat dilakukan," kata Adin.

Selain penguatan kelembagaan, Perpusnas juga mendorong Kabupaten Samosir mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus mendukung sektor pariwisata. Menurut Adin, kekayaan budaya Batak yang dimiliki Kabupaten Samosir dapat diangkat melalui koleksi perpustakaan, digitalisasi naskah, hingga penyediaan Pojok Baca Digital di kawasan wisata.

"Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai transfer of knowledge, tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Adin menjelaskan bahwa Perpusnas telah memiliki banyak koleksi mengenai budaya Batak, termasuk naskah yang telah dialihaksarakan dan diterjemahkan oleh para filolog. Koleksi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan literasi masyarakat maupun dikembangkan menjadi program unggulan daerah melalui kolaborasi dengan dinas perpustakaan, dinas kebudayaan, perguruan tinggi, hingga dukungan pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Menutup pertemuan tersebut, Adin juga mengusulkan pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Samosir. Program tersebut dapat diawali pada satu atau dua desa sebagai percontohan dengan dukungan koleksi buku, komputer, akses internet, rak buku, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Samosir sepakat memperkuat sinergi dalam percepatan akreditasi perpustakaan, pengembangan layanan berbasis inklusi sosial, serta pelestarian budaya Batak melalui koleksi dan program literasi yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah. (Junaedi)

Share:

Read More

Bupati Bogor Dorong Animalium Jadi Destinasi Edukasi, Riset, dan Wisata Unggulan Kabupaten Bogor

Bupati Bogor Dorong Animalium Jadi Destinasi Edukasi, Riset, dan Wisata Unggulan Kabupaten Bogor. (Dok. Istimewa)

Cibinong, WaraWiri.net - Bupati Bogor terus mendorong pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan mendukung penguatan ilmu pengetahuan.

Salah satunya melalui pengembangan kawasan Animalium di lingkungan BRIN Cibinong yang menjadi pusat edukasi, penelitian, sekaligus wisata keanekaragaman hayati.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, berkesempatan mengunjungi Animalium di kawasan BRIN Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu (2/8/2026).

Dalam kunjungannya, Rudy Susmanto menilai Animalium memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan yang mampu memberikan pengalaman belajar kepada masyarakat mengenai kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

Keberadaan fasilitas penelitian yang dipadukan dengan konsep wisata edukasi juga menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Bogor.

Selain menjadi pusat penelitian dan pembelajaran, Animalium menawarkan lingkungan yang hijau, asri, dan nyaman sehingga menjadi salah satu ruang terbuka hijau kebanggaan Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kehadiran Animalium dapat semakin dikenal masyarakat luas serta menjadi pilihan destinasi bagi keluarga, pelajar, maupun wisatawan yang ingin menikmati wisata berbasis edukasi.

"Animalium merupakan destinasi yang memadukan edukasi, penelitian, dan wisata dalam satu kawasan. Kami mengajak masyarakat untuk datang, belajar, sekaligus menikmati suasana hijau yang menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor," ujar Rudy Susmanto. (Siti)

Share:

Read More

Bupati Bogor Ajak Warga Berolahraga dan Dukung UMKM Lokal

Bupati Bogor Ajak Warga Berolahraga dan Dukung UMKM Lokal. (Dok. Istimewa)

Cibinong, WaraWiri.net - Mengawali aktivitas di akhir pekan Minggu pertama bulan Agustus 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto menikmati suasana Car Free Day (CFD) bersama keluarga, pada Minggu (2/8/26).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk berolahraga, bersilaturahmi dengan masyarakat, sekaligus mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor.

Dengan berjalan santai menyusuri area CFD, Rudy Susmanto menyempatkan diri menyapa warga yang beraktivitas, menikmati suasana pagi yang penuh kebersamaan, serta melihat langsung berbagai produk dan kuliner yang ditawarkan para pelaku UMKM lokal.

“Car Free Day bukan hanya menjadi ruang untuk berolahraga dan menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi serta mendukung pertumbuhan UMKM lokal,” ujar Rudy Susmanto.

Menurutnya, keberadaan UMKM menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Melalui kegiatan seperti CFD, masyarakat dapat turut berkontribusi dengan membeli dan menikmati produk-produk karya masyarakat Kabupaten Bogor.

“Jangan lupa mampir dan jajan. Banyak pilihan kuliner yang enak, produk UMKM yang berkualitas, dan semuanya merupakan hasil kreativitas masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Rudy Susmanto juga mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan ruang publik secara positif dengan menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga serta mendukung produk lokal.

“Selamat menikmati akhir pekan, selamat berolahraga. Semoga kegiatan seperti ini terus menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Melalui kegiatan Car Free Day, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong terciptanya ruang publik yang aktif, sehat, dan inklusif, sekaligus memperkuat ekosistem UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. (Siti)

Share:

Read More

Setjen DPR Apresiasi AJK 2026, Tegaskan Peran Pers Kawal Indonesia Emas 2045

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI, Suprihartini, saat menghadiri Pengumuman Anugerah Jurnalistik Koordinatoriat Wartawan Parlemen 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal perjalanan demokrasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Media massa yang independen, kritis, dan berimbang merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengumuman Anugerah Jurnalistik Koordinatoriat Wartawan Parlemen (AJK) 2026 sekaligus Pembukaan Pameran Foto Jurnalistik "Warna-Warni Parlemen" ke-16 di Lobby Gedung Nusantara IV-V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KWP yang secara konsisten menggelar agenda tahunan ini. Menurutnya, pameran foto dan ajang apresiasi karya tulis jurnalis menunjukkan komitmen bersama dalam membangun budaya pers yang profesional dan bertanggung jawab.

"Sebuah foto tidak hanya mengabadikan peristiwa, tetapi juga merekam sejarah, menyampaikan pesan, dan menghadirkan perspektif yang mungkin tidak selalu dapat diwakili oleh kata-kata. Begitu pula AJK merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi para jurnalis yang menghadirkan informasi akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Suprihartini.

Ia turut mengapresiasi para jurnalis parlemen yang terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan lanjutan S2 hingga S3, karena peningkatan kualitas SDM pers dinilai akan memperkuat mutu pemberitaan parlemen ke depan. Suprihartini pun menegaskan komitmen Setjen DPR RI untuk terus mendukung ekosistem kerja yang kondusif bagi insan pers.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik KWP 2026 Juven Martua Sitompul mengumumkan hasil penilaian Lomba Karya Tulis Jurnalistik KWP 2026. Dari seleksi administrasi, sebanyak 42 naskah dinyatakan lolos dan dinilai oleh dewan juri independen yang terdiri dari unsur akademisi, perwakilan PWI/Dewan Pers, dan wartawan senior.

Berdasarkan hasil penilaian komprehensif tim juri, jurnalis Rakyat Merdeka Haikal Amriluloh berhasil keluar sebagai Juara I AJK 2026. Sementara itu, posisi Juara II diraih oleh Saktia Andri Susilo dari Suara Merdeka, dan Faruk Iskandar dari Telusur menyabet Juara III.

"Karya Anda semua adalah bukti nyata dari jurnalisme parlemen yang tajam, berbobot, dan edukatif," puji Juven saat mengumumkan para pemenang.  

Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Foto Parlemen 2026 Didik Setiawan mengungkapkan bahwa pameran foto jurnalistik telah konsisten diselenggarakan oleh KWP sejak tahun 2010. Pameran ke-16 kali ini menampilkan 100 karya foto terbaik dari 21 fotografer jurnalis parlemen dan media internal (Parlementaria).

Sebagai langkah pengembangan karya, Didik menyebut wartawan foto parlemen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan mutu dokumentasi visual.

"Kami ingin 'naik kelas'. Kami akan mengumpulkan karya para fotografer untuk diterbitkan dalam bentuk Buku Foto Rekam Jejak 5 Tahun Kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani," ungkap Didik.  

Rangkaian pameran foto dan Anugerah Jurnalistik KWP 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang apresiasi bagi insan pers, melainkan juga wadah refleksi dan edukasi publik atas perjalanan demokrasi di Indonesia. (Budi)

Share:

Read More

Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan, Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum

Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan, Korban Perekaman SPG di GIIAS Bisa Tempuh Jalur Hukum. (Dok. DPR RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan perekaman terhadap seorang Sales Promotion Girl (SPG) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tanpa persetujuan untuk dijadikan konten media sosial merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Ia menilai ruang publik, termasuk penyelenggaraan pameran otomotif seperti GIIAS, harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, terutama para pekerja perempuan yang tengah menjalankan tugasnya secara profesional. Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas privasi dan martabatnya dari tindakan yang merugikan.

"Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten demi kepentingan komersial atau popularitas di media sosial, adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum," tegas Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima Parlementaria, di Jakarta, senin (3/8/2026). 

Habiburokhman menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan bagi korban perekaman maupun penyebarluasan rekaman tanpa persetujuan. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi dasar hukum bagi korban untuk menempuh upaya hukum terhadap pelaku.

Ia menyebutkan, dasar hukum tersebut antara lain Pasal 12 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur larangan memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait kekerasan seksual berbasis elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perlindungan hak pribadi dan kehormatan di ruang digital.

"Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebarluasan rekaman tanpa izin. Dasarnya antara lain Pasal 12 dan Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan dalam UU ITE yang mengatur pelanggaran hak pribadi dan menyerang kehormatan di ruang digital," ujar Legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut. 

Lebih lanjut, Habiburokhman mendorong korban untuk menggunakan haknya dengan membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga memastikan Komisi III DPR RI akan mengawal penanganan perkara tersebut.

"Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres Tangerang Selatan selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Kami, Komisi III DPR RI, akan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Konten seorang influencer yang dibuat di ajang GIIAS 2026 mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Seorang SPG yang bertugas di salah satu booth mobil mengaku dirinya dijadikan objek utama konten tanpa persetujuan, lalu videonya diunggah dengan narasi "cara deketin cewe." 

Curahan hati tersebut diunggah melalui akun Threads @leonnyluhendo dan langsung menuai simpati dari banyak warganet. Sang usher mengaku baru mengetahui dirinya direkam setelah video tersebut beredar di media sosial.

Dalam unggahannya, perempuan yang bekerja sebagai freelancer di GIIAS 2026 itu menceritakan bahwa awalnya dua orang kreator konten menghampiri booth tempatnya bertugas. Mereka bertanya mengenai spesifikasi mobil, lalu memuji kemampuannya menjelaskan produk.

Setelah percakapan mengenai kendaraan selesai, keduanya mulai menanyakan identitas pribadi seperti nama dan usia. Karena mengira percakapan itu biasa, ia tetap menjawab dengan sopan.

Namun belakangan ia baru menyadari bahwa selama percakapan berlangsung dirinya ternyata direkam. Bahkan, menurut pengakuannya, salah satu kamera yang digunakan diduga disembunyikan di kacamata sehingga ia tidak menyadari sedang menjadi fokus perekaman.

Di akhir percakapan, salah satu kreator sempat memperlihatkan ponsel yang sedang merekam dari belakang. Saat itu ia mengira kamera hanya diarahkan ke area booth dan mobil yang dijaganya, sesuatu yang memang lazim dilakukan selama pameran berlangsung.

Beberapa waktu kemudian, ia justru menerima kiriman video yang menampilkan dirinya sebagai objek utama dengan narasi "cara deketin cewe di pameran." Merasa tidak nyaman, ia langsung menghubungi kreator tersebut melalui pesan pribadi dan meminta agar video tersebut dihapus. (Budi)

Share:

Read More

Kesejahteraan Petani Terus Menguat, NTP Juli 2026 Sentuh Level Tertinggi 127,84

Kesejahteraan Petani Terus Menguat, NTP Juli 2026 Sentuh Level Tertinggi 127,84. (Dok. Kementan)

Jakarta, WaraWiri.net - Kesejahteraan petani Indonesia terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2026 mencapai 127,84, naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan daya beli petani yang tetap terjaga karena penurunan biaya yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan penurunan harga hasil pertanian.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan kenaikan NTP Juli 2026 terjadi karena Indeks Harga yang Dibayar (Ib) petani turun lebih dalam dibandingkan Indeks Harga yang Diterima (It).

"Nilai Tukar Pertanian pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,84 atau naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani turun 0,10 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani turunnya lebih dalam, yaitu 0,25 persen," kata Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS) BPS, Senin (3/8/2026).

Ateng menjelaskan, NTP merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan atau daya beli petani. Kenaikan NTP menunjukkan daya tukar hasil pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan NTP nasional pada Juli 2026 ditopang oleh membaiknya kinerja subsektor pertanian. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,67 persen, diikuti tanaman pangan 1,32 persen. Pada subsektor tanaman pangan, kenaikan NTP didorong meningkatnya harga padi dan palawija, sementara di subsektor perkebunan rakyat dipengaruhi menguatnya harga komoditas kakao dan kelapa sawit.

Secara kumulatif, kondisi kesejahteraan petani sepanjang tahun juga masih menunjukkan tren yang baik. Pada periode Januari - Juli 2026, NTP nasional tercatat sebesar 126,13, atau meningkat 2,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, sebanyak 26 dari 38 provinsi berhasil mencatat kenaikan NTP pada Juli 2026, dengan Sulawesi Tenggara menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi sebesar 8,89 persen.

Lonjakan NTP pada Juli 2026 tersebut menjadi sinyal positif bahwa sektor pertanian Indonesia semakin kuat, produktif, dan menguntungkan. Dalam setiap kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menambahkan bahwa capaian tersebut didukung oleh berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan petani di berbagai daerah sentra produksi.

Kita ingin petani semakin sejahtera. Sehingga pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjamin hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat, ujarnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa Kementerian Pertanian terus memperkuat berbagai program strategis untuk meningkatkan produktivitas, menjaga efisiensi biaya usaha tani, memperluas penyerapan hasil panen, serta memperkuat stabilitas harga komoditas pertanian. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga momentum peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional. (Remon)

Share:

Read More

Kementerian Kehutanan Resmi Buka Mangrofest 2026, Perkuat Kolaborasi Rehabilitasi Mangrove di Kalimantan Timur

Kementerian Kehutanan Resmi Buka Mangrofest 2026, Perkuat Kolaborasi Rehabilitasi Mangrove di Kalimantan Timur. (Dok. Kemenhut)

Kalimantan Timur, WaraWiri.net - Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) resmi membuka Festival Mangrove Nasional (Mangrofest) 2026 di Nusantara, Kalimantan Timur. Festival ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung rehabilitasi mangrove sebagai upaya meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Muhammad Zainal Arifin, menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

"Hingga akhir tahun 2025, Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) telah berhasil merehabilitasi lahan mangrove seluas 15.574 hektare secara nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove akan memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Zainal.

Menurut Zainal, Kementerian Kehutanan melalui Program M4CR akan terus memperkuat upaya rehabilitasi mangrove hingga tahun 2027 dengan target rehabilitasi seluas 32.634 hektare yang tersebar di empat provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada rehabilitasi kawasan mangrove, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Sekolah Lapang Rehabilitasi Mangrove, pengembangan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), penguatan kelompok masyarakat pesisir melalui skema matching grants, serta pengintegrasian pendidikan lingkungan melalui Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tematik Mangrove di sekolah-sekolah.

Sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk ekosistem mangrove, menjadi salah satu prioritas pembangunan kehutanan. Kementerian Kehutanan terus mendorong rehabilitasi mangrove melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, sehingga tidak hanya mampu memulihkan fungsi kawasan pesisir sebagai benteng alami terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan ekosistem mangrove. 

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, serta masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

Rangkaian Mangrofest 2026 diawali dengan penyelenggaraan Media Gathering Kalimantan Timur. Mengusung semangat kolaborasi dan edukasi lingkungan, para mitra Kementerian Kehutanan, media nasional, serta berbagai elemen masyarakat diajak mengunjungi Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melihat secara langsung kondisi ekosistem pesisir sekaligus hasil rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan melalui Program M4CR.

Kunjungan lapangan tersebut memperlihatkan keberhasilan rehabilitasi mangrove seluas 6.120 hektare di kawasan pesisir Desa Sepatin. Pemulihan ekosistem mangrove telah memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas tambak masyarakat melalui penerapan pola budidaya silvofishery yang mengintegrasikan kegiatan perikanan dengan pelestarian mangrove.

Pembukaan Mangrofest 2026 turut dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, yang menegaskan bahwa pelestarian mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan.

"Pelestarian mangrove merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN sebagai kota hutan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan," tegas Basuki.

Menurutnya, sinergi antara OIKN dan Kementerian Kehutanan menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar.

Pada kesempatan tersebut, Zainal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Otorita IKN, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), serta seluruh mitra yang telah mendukung pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur.

Menurutnya, kolaborasi tersebut akan terus diperluas, tidak hanya pada aspek rehabilitasi kawasan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga melalui pengembangan Taman Mangrove Teluk Balikpapan sebagai pusat konservasi, edukasi, penelitian, dan pembelajaran mangrove nasional.

Mangrofest 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye gaya hidup rendah emisi, salah satunya melalui Mangrove Harmony Ride yang diikuti oleh Komunitas Motor Listrik Elders Elletrico bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI). Kegiatan ini menjadi simbol bahwa upaya pelestarian lingkungan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui penyelenggaraan Mangrofest 2026, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Sinergi yang terbangun melalui festival ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target rehabilitasi mangrove nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan mangrove yang produktif dan lestari, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. (Zikry)

Share:

Read More

Lebih dari 718 Ribu Siswa Manfaatkan PIJAR, Telkom Perluas Pemanfaatan Pendidikan Digital

Telkom mendukung penyelenggaraan TKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Boalemo sebagai bagian dari persiapan implementasi asesmen berbasis digital. (Dok. Telkom Indonesia)

Jakarta, WaraWiri.net - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat transformasi digital pendidikan nasional melalui PIJAR, platform digital pendidikan yang dikembangkan untuk mendukung berbagai kebutuhan ekosistem pendidikan.

Sepanjang Semester I 2026, Telkom melalui PIJAR mendukung berbagai agenda strategis pendidikan yang mencakup penyelenggaraan Try Out Tes Kemampuan Akademik (TKA), Kompetisi Akademik LENTERA 2026, Seleksi Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan, hingga asesmen digital melalui Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK), Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ), Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS). Implementasi tersebut telah menjangkau lebih dari 2.000 sekolah di 33 provinsi dengan total lebih dari 718.500 peserta.

Kolaborasi bersama pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia menjadi bagian dari upaya Telkom menghadirkan solusi digital bagi sektor pendidikan. Melalui PIJAR, proses pembelajaran, asesmen, dan seleksi dapat berlangsung lebih objektif, efisien, transparan, serta mudah dipantau melalui pemanfaatan teknologi digital.

Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi, menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada pemanfaatannya untuk menciptakan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

"Teknologi tidak hanya tentang konektivitas, tetapi tentang menciptakan dampak. Melalui PIJAR, Telkom berupaya membantu pemerintah dan satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran, asesmen, hingga seleksi tenaga pendidik yang lebih efektif, terukur, transparan, dan menjangkau lebih banyak peserta di seluruh Indonesia," ujar Faizal.

PIJAR mendukung penyelenggaraan TKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Boalemo sebagai bagian dari persiapan implementasi asesmen berbasis digital. Solusi try out digital melalui PIJAR telah dimanfaatkan oleh lebih dari 91.000 siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan try out menjangkau lebih dari 76.000 siswa dari 1.200 sekolah di Kabupaten Karawang, lebih dari 2.100 siswa di Kabupaten Boalemo, serta lebih dari 12.500 siswa dari 500 sekolah pada Try Out ASAJ di Kota Balikpapan.

PIJAR juga mendukung penyelenggaraan Kompetisi Akademik LENTERA 2026 bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui sistem Computer Based Test (CBT). Pemanfaatan platform tersebut membantu menghadirkan proses kompetisi yang lebih efektif, objektif, dan transparan.

Telkom turut mendukung pelaksanaan Seleksi Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan PJLP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang dilaksanakan dalam Gelombang I dan Gelombang II. Pemanfaatan sistem Computer Based Test (CBT) membantu menghadirkan proses seleksi yang lebih efisien, objektif, dan transparan, sekaligus memudahkan pengelolaan serta pemantauan hasil seleksi.

Sepanjang Semester I 2026, Telkom melalui PIJAR juga mendukung pelaksanaan asesmen digital melalui USBK dan ASAJ di Kota Balikpapan yang diikuti oleh lebih dari 23.500 peserta dari 600 sekolah.

Layanan CBT pada PIJAR juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan PTS dan PAS Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026. Platform tersebut mendukung penyelenggaraan lebih dari 126.000 jadwal ujian yang diikuti oleh lebih dari 619.000 siswa dari 900 sekolah di 33 provinsi. Selama periode 2 Maret hingga 15 Juni 2026, PIJAR mengawal pelaksanaan ujian selama total 627 jam dengan capaian zero downtime.

Ke depan, Telkom akan terus mengembangkan PIJAR sebagai solusi digital yang adaptif terhadap kebutuhan dunia pendidikan. Sejalan dengan komitmen Danantara Indonesia dalam memperkuat fondasi pengembangan talenta Indonesia, Telkom akan terus menghadirkan inovasi digital yang mendukung proses pembelajaran, asesmen, serta penguatan ekosistem pendidikan digital guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. (Iqbal)

Share:

Read More

ASDP Perkuat Kepatuhan Operasional Penyeberangan Selat Bali Hadapi Cuaca Ekstrem

ASDP Perkuat Kepatuhan Operasional Penyeberangan Selat Bali Hadapi Cuaca Ekstrem. (Dok. ASDP)

Banyuwangi, WaraWiri.net - Kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang masih berfluktuasi menjadi tantangan tersendiri bagi operasional penyeberangan. Kecepatan angin dan tinggi gelombang yang berubah secara dinamis menyebabkan layanan di lintas Ketapang–Gilimanuk harus disesuaikan secara situasional melalui mekanisme buka-tutup operasional. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko untuk memastikan setiap pelayaran berlangsung sesuai standar keselamatan.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniansjah, menjelaskan bahwa operasional penyeberangan hingga kini masih sangat bergantung pada perkembangan cuaca maritim. Perubahan kecepatan angin dan tinggi gelombang yang terjadi sewaktu-waktu menyebabkan layanan dibuka dan ditutup secara situasional berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan rekomendasi otoritas. Pada Rabu pagi, misalnya, operasional sempat ditunda sementara sebelum kembali dibuka ketika kondisi cuaca dinilai memenuhi persyaratan keselamatan.

"Keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap layanan penyeberangan. Penyesuaian operasional dilakukan semata-mata sebagai langkah mitigasi risiko ketika kecepatan angin maupun tinggi gelombang belum memenuhi standar keselamatan pelayaran. Begitu kondisi membaik dan dinyatakan aman oleh otoritas, layanan akan kembali dioperasikan secara bertahap," kata Arief.

Ia menambahkan, hingga saat ini kondisi antrean kendaraan di sisi Ketapang masih relatif terkendali. Buffer zone di kawasan Bulusan mulai terisi sehingga kepadatan terlihat di akses menuju pelabuhan, namun belum terjadi antrean panjang di dalam kawasan pelabuhan. Sementara di sisi Gilimanuk, antrean kendaraan masih berada di area manuver pelabuhan.

Untuk meminimalkan dampak terhadap pengguna jasa, ASDP terus memperkuat koordinasi dengan BMKG, KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan BPTD Kelas II Jawa Timur, serta kepolisian. Buffer zone Bulusan tetap dioptimalkan sebagai lokasi penampungan sementara kendaraan, khususnya angkutan logistik. ASDP juga menyiapkan armada tambahan untuk mempercepat penguraian antrean segera setelah kondisi cuaca kembali kondusif dan pelayaran dinyatakan aman.

"Kami terus melakukan langkah antisipatif secara terpadu, mulai dari pemantauan cuaca, pengaturan operasional, optimalisasi buffer zone, kesiapan armada, hingga pengaturan lalu lintas bersama kepolisian. Dengan kolaborasi tersebut, kami berharap dampak penyesuaian operasional dapat diminimalkan tanpa mengesampingkan aspek keselamatan," tambah Arief.

Keselamatan Pelayaran

Corporate Secretary ASDP Windy Andale, mengatakan bahwa setiap keputusan operasional yang dilakukan ASDP selalu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi cuaca yang dinamis, kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama agar seluruh proses penyeberangan berlangsung dengan aman dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal hanya dapat berlayar setelah memenuhi persyaratan keselamatan dan memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar. Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) dan ayat (4), Syahbandar berwenang menunda keberangkatan kapal apabila persyaratan kelaiklautan kapal belum terpenuhi atau kondisi cuaca belum memenuhi standar keselamatan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak. Karena itu, setiap keberangkatan kapal selalu didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh terhadap kondisi cuaca, kelaiklautan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar. Kepatuhan terhadap regulasi inilah yang menjadi landasan utama dalam setiap keputusan operasional, sehingga risiko dapat diminimalkan sejak sebelum kapal berlayar," ujar Windy.

Windy menambahkan bahwa seluruh proses tersebut merupakan bagian dari sistem keselamatan pelayaran nasional yang dirancang untuk melindungi penumpang, awak kapal, dan seluruh pengguna jasa. Karena itu, setiap penyesuaian operasional bukan semata-mata terkait kelancaran layanan, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam mengutamakan keselamatan.

ASDP memastikan hak pengguna jasa tetap terlindungi selama kondisi force majeure akibat cuaca ekstrem. Tiket yang telah dibeli tetap berlaku dan dapat digunakan kembali setelah kapal memperoleh izin berlayar dan layanan kembali beroperasi normal.

Masyarakat diimbau untuk memantau informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG, memperbarui informasi operasional melalui aplikasi Ferizy atau Contact Center ASDP 191, serta menyesuaikan jadwal perjalanan sesuai perkembangan kondisi cuaca dan arahan petugas di lapangan. (Deni)

Share:

Read More

Kepala BGN, Mas Dar Alihkan Status Kejadian Menonjol Menjadi Kejadian Fatal

Kepala BGN, Sudaryono Alihkan Status Kejadian Menonjol Menjadi Kejadian Fatal. (Dok. BGN)

Jakarta, WaraWiri.net - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memberlakukan pengubahan status yang semula kejadian menonjol menjadi kejadian fatal. Kebijakan tersebut diikuti dengan penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap insiden keamanan pangan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setelah kunjungan langsung penerima manfaat yang terdampak kejadian fatal di Semarang, Mas Dar menindaklanjut dengan memperketat pengawasan sekaligus memperkuat mekanisme penegakan disiplin di seluruh SPPG. Mas Dar menegaskan bahwa setiap kasus yang mengancam keselamatan penerima manfaat harus diperlakukan sebagai persoalan serius karena menyangkut nyawa dan kesehatan masyarakat.

"Sesuai dengan rapat tadi kami putuskan bahwa keracunan menjadi kejadian fatal. Ini menyangkut nyawa seseorang, kondisi kesehatan seseorang. Kami berharap ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir semenjak saya menjadi Kepala Badan," tegas Mas Dar.

Sebagai konsekuensi dari perubahan status tersebut, BGN menetapkan prosedur penanganan yang lebih ketat. Setiap SPPG yang diduga menjadi sumber insiden keamanan pangan akan langsung dihentikan sementara operasionalnya (suspend) untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi hasil laboratorium, penerapan standar higiene dan sanitasi, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga evaluasi terhadap personel yang bertanggung jawab dalam operasional dapur.

Mas Dar menegaskan bahwa Kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional akan dikenakan sanksi tegas apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend. Kepala SPPG kami copot, kemudian kami investigasi apakah terjadi kelalaian atau ada unsur lain. Hasil investigasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya," ujar Mas Dar.

Menurut Mas Dar, kebijakan tersebut bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan membangun budaya kerja yang mengedepankan keselamatan penerima manfaat serta meningkatkan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.

"Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, kondisi kesehatan, dan keamanan anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita," lanjut Mas Dar.

Kedepan, BGN terus berkomitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan standar keamanan pangan yang semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat optimal sekaligus menjamin keselamatan seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia. (Rizal)

Share:

Read More

Ombudsman RI Sosialisasikan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 kepada KPU RI

Ombudsman RI Sosialisasikan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 kepada KPU RI. (Dok. Ombudsman RI)

Jakarta, WaraWiri.net - Anggota Ombudsman RI Partono menjadi narasumber dalam Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (3/8/2026) di Kantor KPU RI. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Ombudsman RI dalam menyosialisasikan mekanisme dan indikator Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 kepada penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian.

Dalam paparannya, Partono menjelaskan bahwa Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik merupakan salah satu program Ombudsman RI yang telah dilaksanakan selama lebih dari satu dekade sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

"Tahun ini terdapat pembeda dibandingkan penilaian sebelumnya, yakni melalui pendekatan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik. Namun demikian, unsur penilaian yang digunakan tidak jauh berbeda, yaitu meliputi empat dimensi penilaian, survei kepercayaan masyarakat, serta tingkat kepatuhan terhadap tindak lanjut Ombudsman yang mencakup Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan saran penyempurnaan," jelas Partono.

Partono menegaskan bahwa tujuan utama penilaian bukan sekadar menghasilkan nilai ataupun peringkat, melainkan memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Harapannya seluruh penyelenggara pelayanan publik terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dampak yang ingin diwujudkan dari penilaian ini adalah masyarakat benar-benar merasakan manfaat pelayanan yang diberikan dan berbagai persoalan pelayanan dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Menurut Partono, peningkatan kualitas pelayanan publik juga merupakan bagian dari upaya mendukung prioritas nasional sebagaimana telah dicanangkan Presiden. Oleh karena itu, Ombudsman RI terus mendorong seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin antara KPU RI dan Ombudsman RI, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap pembaruan nota kesepahaman antara kedua lembaga dapat semakin memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami memandang penilaian ini sebagai sesuatu yang wajar karena memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain diawasi oleh Ombudsman RI, KPU RI juga diawasi oleh berbagai lembaga serta masyarakat secara langsung," kata Yulianto.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Iffa Rosita menyampaikan bahwa penguatan pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama KPU RI, termasuk dalam pembangunan Zona Integritas. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 95 persen laporan masyarakat yang masuk melalui SPAN-LAPOR! telah ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen KPU RI dalam memberikan pelayanan yang responsif.

Sebagai tindak lanjut dari entry meeting ini, Ombudsman RI akan melakukan koordinasi intensif dengan person in charge (PIC) KPU RI mulai akhir Agustus 2026 guna mendukung pelaksanaan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026. 

Melalui proses tersebut, Ombudsman RI berharap dapat mendorong penguatan tata kelola pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran KPU RI dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota secara luring maupun daring. (Putra)

Share:

Read More

PERURI Resmi Luncurkan "Sandbox Desain Chip Merah Putih" untuk Akselerasi Talenta dan Kedaulatan Teknologi Nasional

PERURI Resmi Luncurkan "Sandbox Desain Chip Merah Putih" untuk Akselerasi Talenta dan Kedaulatan Teknologi Nasional. (Dok. PERURI)

Jakarta, WaraWiri.net - PERURI resmi meluncurkan "Sandbox Desain Chip Merah Putih" di Gedung Subono Mantofani, Kantor PERURI Jakarta. Inisiatif strategis ini hadir sebagai langkah nyata dalam membangun kemandirian teknologi sekaligus memperkuat kedaulatan digital.

Peluncuran ini dilaksanakan secara bersamaan oleh Direktur Utama PERURI, Teguh Arief Indratmoko, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto; Chief Technology Officer BPI Danantara, Sigit Puji Santosa; Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP-BUMN), Tedi Bharata; Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza; serta Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T.

Saat ini, hampir seluruh layanan digital harian masyarakat, mulai dari paspor elektronik, kartu identitas, hingga kartu pembayaran, sangat bergantung pada komponen mikro krusial bernama chip untuk menjaga keamanan data. 

Namun, ketersediaan talenta serta kemampuan merancang chip di dalam negeri masih sangat terbatas akibat tingginya biaya perangkat kerja dan minimnya akses ke sarana praktikum. Padahal, guna mendukung keberhasilan program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian chip nasional, dibutuhkan pasokan talenta terampil dalam jumlah besar. 

Sebagai BUMN yang senantiasa mengemban amanat untuk menjaga kedaulatan dan keaslian aset strategis bangsa, PERURI kini memperluas peran tersebut ke ranah teknologi tinggi. Melalui Sandbox Desain Chip Merah Putih, PERURI memangkas hambatan awal (barrier to entry) dengan menyediakan ruang uji coba digital yang aman. Platform ini memungkinkan siapa saja untuk belajar, bereksperimen, dan merancang chip secara gratis hanya melalui peramban web (browser).

Direktur Utama PERURI, Teguh Arief Indratmoko, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mengawal kedaulatan negara dari dalam negeri.

“Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital dan keamanan nasional. Melalui perancangan chip secara mandiri, PERURI berkomitmen menghadirkan standar keamanan tertinggi untuk melindungi dokumen serta data strategis bangsa dari ancaman siber, sekaligus mendorong efisiensi devisa dan memperkokoh posisi Indonesia di ekosistem semikonduktor global,” tegas Teguh.

Menyambung hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Brian Yuliarto, turut menyambut positif kolaborasi strategis ini sebagai dorongan besar bagi ekosistem pendidikan dan riset nasional.

“Penguasaan teknologi semikonduktor merupakan fondasi esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan negara. Inisiatif Sandbox ini harus segera dieksekusi dengan langkah yang cepat dan kolaboratif. Harapan kami, ruang uji coba digital ini mampu memantik antusiasme mahasiswa dan generasi muda untuk tekun bereksperimen, demi terwujudnya kedaulatan semikonduktor nasional di masa mendatang,” ungkap Brian.

Dari perspektif peta jalan industri nasional, Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, menekankan bahwa pengembangan semikonduktor adalah wujud nyata kemandirian bangsa.

“Chip bukan lagi sekadar produk industri, melainkan komoditas strategis penentu dominasi global. Sejalan dengan langkah Kementerian Perindustrian dalam merancang peta jalan (roadmap) ekosistem semikonduktor—termasuk rencana pembangunan AI Data Center nasional yang akan menyerap kebutuhan chip secara masif—kami berharap platform ini mampu melesatkan daya saing industri elektronika Indonesia di kancah global,” ucap Faisol.

Sejalan dengan semangat inovasi tersebut, Wakil Kepala BP-BUMN, Tedi Bharata, menyoroti pentingnya fasilitas ini sebagai ruang validasi yang terukur sekaligus mengingatkan pentingnya penjagaan tata kelola.

“Fasilitas sandbox merupakan fondasi krusial dalam melahirkan inovasi yang berdampak luas, seperti kesuksesan ekosistem keuangan digital nasional. Sandbox Desain Chip ini akan menjadi ruang Proof of Concept (PoC) untuk menguji nilai inovasi secara terukur. Kami di BP-BUMN berkomitmen untuk terus mengawal tata kelola PERURI secara ketat, memastikan proyek strategis ini terlindungi dan berjalan di jalur yang benar secara berkelanjutan,” ujar Tedi.

Dukungan serupa juga diutarakan oleh Chief Technology Officer BPI Danantara, Sigit Puji Santosa, yang melihat peluncuran ini sebagai katalis penting bagi ekosistem digital Tanah Air.

“Inisiatif Sandbox dari PERURI menciptakan momentum luar biasa. Melalui langkah konkret ini, kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi global, Arm, dapat segera direalisasikan. Ke depannya, agar lompatan besar ini menuai keberhasilan yang berkelanjutan, kita tentu membutuhkan sinergi kebijakan dan regulasi yang secara khusus mendukung kemajuan industri chip di Indonesia,” kata Sigit.

Selain mendukung kebutuhan akademisi dan peneliti, platform ini juga memberikan kesempatan emas bagi pelaku industri dan perusahaan rintisan (startup) untuk membuat purwarupa (prototype) secara digital sebelum berinvestasi besar pada produksi fisik.

Peluncuran Sandbox Desain Chip Merah Putih menjadi momentum penting yang memperkuat sinergi antara BUMN, pemerintah, akademisi, dan industri. Melalui ruang eksperimen digital yang inklusif ini, PERURI mengundang seluruh talenta muda Indonesia untuk mulai belajar dan berkontribusi langsung dalam merancang masa depan, serta menegakkan kedaulatan teknologi bangsa. (Ilham)

Share:

Read More

Menkeu Purbaya Pastikan Dukungan APBN untuk Perluas Akses Pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat

Menkeu Purbaya Pastikan Dukungan APBN untuk Perluas Akses Pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat. (Dok. Kemenkeu)

Surabaya, WaraWiri.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan anggaran agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Melalui dukungan APBN, pemerintah berupaya menghadirkan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga yang membutuhkan.

“Saya diperintah menyediakan anggaran Sekolah Rakyat. Belajarnya yang semangat ya, biar jadi menteri, biar jadi orang kaya," kata Menkeu.

Motivasi juga disampaikan Menkeu kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pendidikan menjadi bekal utama bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus meningkatkan mobilitas sosial.

"Jadi ini Program Pak Prabowo. Semoga adik-adik jadi orang pintar. Jangan malas belajar ya," pesan Menkeu kepada para siswa.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Menkeu untuk melihat secara langsung implementasi APBN dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektare dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp3,52 triliun dan pagu anggaran Rp3,82 triliun. Hingga saat ini, realisasi anggaran pembangunan telah mencapai Rp3,21 triliun. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan, serta dilengkapi fasilitas asrama untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya memperluas akses pendidikan berkualitas, tetapi juga membangun harapan bagi lahirnya generasi yang cerdas, berdaya saing, dan mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. (Muh)

Share:

Read More

Paduka Raja, Inovasi Rutan Barabai dan Disdukcapil HST Layani Adminduk Warga Binaan

Paduka Raja, Inovasi Rutan Barabai dan Disdukcapil HST Layani Adminduk Warga Binaan. (Dok. Ditjenpas)

Kalimantan Selatan, WaraWiri.net - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Barabai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tanda tangani Perjanjian Kerja Sama tentang inovasi Pelayanan Administrasi Dokumen Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Barabai dengan Jemput Bola (Paduka Raja), Senin (3/8). 

Penandatanganan berlangsung pada apel bersama di lingkungan Pemerintah Kabupaten HST dan disaksikan Bupati HST, Samsul Rizal.

Kerja sama tersebut bertujuan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi Warga Binaan melalui sistem jemput bola. Layanan yang diberikan meliputi perekaman data kependudukan, pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga dokumen kependudukan lainnya tanpa harus keluar dari Rutan.

Kepala Rutan Barabai, mengatakan inovasi Paduka Raja jadi langkah strategis pastikan Warga Binaan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sebagai penunjang proses pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.

"Dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan Warga Binaan mendapatkan akses layanan administrasi kependudukan secara optimal sehingga dapat mendukung proses pembinaan dan memudahkan mereka ketika kembali menjalani kehidupan di masyarakat," ujar Komang.

Senada, Bupati HST mengatakan pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk Warga Binaan. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak administrasi kependudukan secara mudah, cepat, dan setara.

Kepala Disdukcapil Kabupaten HST, Herry Setiawan, menegaskan pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang inklusif.

"Inovasi Paduka Raja merupakan bentuk komitmen Disdukcapil untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang menjangkau semua kalangan. Dengan pola jemput bola, kami berharap seluruh Warga Binaan dapat memiliki dokumen kependudukan yang valid dan lengkap," ungkap Herry.

Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi Warga Binaan dipercaya dapat mendukung kelancaran proses pembinaan dan reintegrasi sosial. (Ros)

Share:

Read More

Pertamina Pastikan Keandalan Operasi Distribusi Energi di Jawa Bagian Barat

Pertamina Pastikan Keandalan Operasi Distribusi Energi di Jawa Bagian Barat. (Dok. Pertamina)

Bandung, WaraWiri.net - PT Pertamina (Persero) terus berupaya untuk memastikan keandalan fasilitas operasinya. Ini penting untuk memastikan tugas pendistribusian BBM ke masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mendukung hal tersebut serta memberikan dorongan semangat kepada pekerja di tingkat operasional, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, melakukan kunjungan kerja ke Fuel Terminal (FT) Ujung Berung. Dalam kunjungan itu, Oki meninjau langsung kesiapan operasional, sekaligus memastikan keandalan infrastruktur distribusi energi.

Oki menekankan tentang pentingnya memperkuat koordinasi, komunikasi, dan mitigasi risiko dalam mendukung keandalan operasional perusahaan. Menurutnya, setiap potensi tantangan di lapangan perlu direspons secara cepat melalui kolaborasi yang baik antar fungsi, sehingga operasional tetap berjalan aman, andal, dan berkelanjutan.

“Kalau ada persoalan serupa, mohon segera disampaikan kepada kami. Yang terpenting kita semua tetap waspada terhadap potensi masalah seperti itu. Mari kita bersama-sama mengambil langkah antisipasi sejak dini,” terang Oki.

Dalam pertemuan itu, Oki juga berdiskusi bersama jajaran manajemen dan pekerja FT Ujung Berung, terkait keandalan operasi, pengelolaan Awak Mobil Tangki (AMT), hingga strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam skala yang lebih besar, Oki menyampaikan bahwa Pertamina terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan kapasitas kilang, pengembangan biofuel, serta optimalisasi sumber daya dalam negeri.

Ia menjelaskan, Pertamina tengah mengembangkan berbagai inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas kilang, pemanfaatan used cooking oil sebagai bahan baku, pengembangan bioetanol berbasis produk samping pabrik gula, pembangunan fasilitas bioetanol baru, hingga reaktivasi pabrik bioetanol di Lampung.

Berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi energi domestik sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, meski masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi nasional.

Lebih lanjut Oki juga menyampaikan apresiasinya, atas dukungan seluruh tim di lapangan yang terus menjaga keandalan operasional.

“Saya mengapresiasi seluruh tim yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan operasional dan terus memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman dan andal,” kata Oki Muraza.

Sementara itu, Pjs Region Manager Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat (JBB), Rifa Amrullah, menyatakan bahwa kondisi stok seluruh produk di Region JBB saat ini berada dalam kondisi aman, termasuk di Fuel Terminal Ujung Berung.

Menurutnya, keandalan infrastruktur distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pasokan energi kepada masyarakat, terlebih di wilayah JBB yang memiliki cakupan distribusi cukup luas.

“Kami terus memastikan keandalan pola suplai dan distribusi agar kebutuhan energi masyarakat di wilayah JBB dapat terpenuhi dengan baik,” ucap Rifa.

Sebelum mengakhiri kunjunganya, Oki juga meninjau lokasi persiapan pembangunan fasilitas tanki bioetanol. Ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan nabati sebagai campuran BBM khusunya di gasoline series. (Evi)

Share:

Read More

Kemendikdasmen dan Assemblr EDU Luncurkan ImajiNation 2026 untuk Perkuat Pembelajaran Koding dan AI

Kemendikdasmen dan Assemblr EDU Luncurkan ImajiNation 2026 untuk Perkuat Pembelajaran Koding dan AI. (Dok. Kemendikdasmen)

Bandung, WaraWiri.net - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi dengan Assemblr EDU dan didukung Samsung for Education meluncurkan ImajiNation 2026, Kompetisi Nasional Koding Visual untuk Murid dan Guru. Program kolaboratif ini mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial melalui pemanfaatan teknologi koding visual, pemodelan tiga dimensi (3D), dan Augmented Reality (AR), sekaligus mendorong lahirnya karya-karya inovatif dari guru dan murid di seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen memperkuat ekosistem transformasi pendidikan digital melalui Rumah Pendidikan sebagai wadah yang mengintegrasikan berbagai layanan pembelajaran digital.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa ImajiNation 2026 memiliki semangat yang sejalan dengan implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan. 

"ImajiNation memiliki semangat yang sama untuk mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan. Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan sekadar kemampuan menulis kode program, melainkan cara berpikir yang sistematis, kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah," ujarnya.

Menurut Menteri Mu'ti, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga pengalaman belajar yang membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir komputasional peserta didik.

"Saya mengajak para guru di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ImajiNation 2026 dengan menghadirkan karya-karya inovatif yang dapat menginspirasi praktik pembelajaran serta membimbing anak-anak untuk berani bertanya, bereksperimen, berkolaborasi, dan mengubah ide menjadi solusi yang bermanfaat," jelasnya.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menekankan bahwa keberhasilan ImajiNation 2026 tidak hanya diukur dari capaian prestasi peserta, tetapi juga dari pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti kompetisi. 

"Keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya diukur dari siapa yang menjadi juara, tetapi dari seberapa banyak peserta yang memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Karena itu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadikan ImajiNation 2026 sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah," ujarnya.

Selain itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan, Muhammad Muchlas Rowi, menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan harus dimaknai lebih dari sekadar pemanfaatan perangkat dan aplikasi.

"Transformasi digital harus membentuk cara berpikir yang kreatif, kritis, kolaboratif, serta mampu menyelesaikan permasalahan nyata. Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang adaptif, berkarakter, dan berdaya saing," ujarnya.

ImajiNation 2026 menargetkan lebih dari 11.000 peserta dari 2.000 sekolah di 38 provinsi. Kompetisi ini menghadirkan tiga jalur bagi murid jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/SMK/sederajat, serta satu jalur bagi guru. Melalui platform Assemblr EDU, peserta dapat menciptakan pengalaman digital interaktif menggunakan koding visual, teknologi 3D, dan Augmented Reality (AR) tanpa memerlukan kemampuan pemrograman berbasis teks maupun perangkat keras khusus.

Founder dan CEO Assemblr EDU, Hasbi Asyadiq, mengatakan bahwa ImajiNation merupakan wujud kolaborasi bersama Kemendikdasmen dan didukung Samsung for Education untuk menghadirkan ruang bagi guru dan murid di seluruh Indonesia agar dapat belajar, berkarya, dan berinovasi melalui teknologi.

"Dengan visual coding, visualisasi tiga dimensi, dan Augmented Reality, kita mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi inovator," ujarnya

Selain menjadi ajang kompetisi, ImajiNation 2026 juga menghadirkan rangkaian pembelajaran yang mendampingi peserta hingga Grand Final. Assemblr EDU memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek melalui platform kreasi 3D/AR, sementara Kemendikdasmen memberikan penguatan sesuai arah kebijakan pendidikan nasional. Samsung for Education turut mendukung melalui sesi pendampingan bagi guru dan murid dengan memanfaatkan teknologi Galaxy.

Kompetisi akan berlangsung dalam dua tahap, dimulai dari babak kualifikasi nasional secara daring dan dilanjutkan dengan acara puncak secara luring yang mempertemukan finalis terbaik dari seluruh Indonesia. Salah satu sorotan utama acara puncak adalah kompetisi langsung koding visual jalur SMP yang mempertemukan empat tim finalis untuk mengembangkan dan mempresentasikan proyek secara langsung di hadapan publik.

Acara puncak juga akan menghadirkan Education Expo yang mempertemukan murid, guru, sekolah, instansi pemerintah, perusahaan teknologi, dan berbagai mitra pendidikan dalam satu ruang kolaborasi. Karya-karya terbaik peserta selanjutnya akan dimanfaatkan melalui Rumah Pendidikan, termasuk sebagai konten pembelajaran pada Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID), sehingga implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat terus berlanjut di satuan pendidikan.

Pendaftaran ImajiNation 2026 tidak dipungut biaya dan dilakukan melalui platform Assemblr EDU. Peserta dapat memilih salah satu dari tiga tema, yaitu Dream Quest, Eco Quest, atau Culture Quest, untuk dikembangkan menjadi proyek digital interaktif yang akan dinilai oleh dewan juri tingkat nasional. 

Acara Puncak ImajiNation 2026 akan diselenggarakan pada Oktober 2026 secara luring dan mempertemukan para finalis, guru, sekolah, perwakilan pemerintah, mitra industri, media, serta keluarga dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Kemendikdasmen bersama Assemblr EDU dan didukung Samsung for Education berharap ImajiNation 2026 dapat melahirkan semakin banyak murid kreator digital yang mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkreasi, berkolaborasi, dan menghasilkan solusi yang bermanfaat.

Hasil pembelajaran serta karya-karya inovatif yang lahir dari ImajiNation 2026 diharapkan dapat memperkuat ekosistem Rumah Pendidikan sekaligus mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan. (Bambang)

Share:

Read More